## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia

## MEMAHAMI DIKOTOMI DAN DUALISME PENDIDIKAN DI INDONESIA
E. Kurniyati etykurniyati63@gmail.com
(Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang)

## Abstrak:
Pengdikotomian pendidikan di Indonesia terjadi disebabkan oleh banyak hal. Pertama, dikotomi merupakan warisan zaman koloni, yaitu para penjajah memberikan kebebasan dalam beragama, tapi mereka setengah-setengah memberikan kebebasan. hal  ini terbukti misalnya pemberian  kebebasan  menempuh  pendidikan  hanya  dibatasi  pada  anak  bangsawan.  Kedua, Setelah kemerdekaan, dulaisme yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda tetap mengakar dalam  dunia  pendidikan.  Pandangan  beberapa  pejabat  yang  menangani  bidang  pendidikan yang kurang menghargai sekolah-sekolah Islam mendorong sebagian pemimpin dan pengelola sekolah tersebut berpegang pada sikap semula: berdiri di kutub yang berbeda dengan sekolah Umum.  Ketiga,  kondisi  riil  dalam  Negara,  yakni  adanya  persoalan  politis  antara  para pemegang kekuasaan.
Kata Kunci: Dikotomi, Dualisme, Pendidikan.

## A. Pendahuluan
Dalam  Rencana  Strategis  (Renstra) Departemen  Pendidikan  Nasional  2005- 2009  yang  diajukan  ke  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR), muncul dikotomi baru, yang membedakan  pendidikan  formal  mandiri dan  formal  standar  atas  dasar  kemampuan ekonomi dan akademis (Kompas, 6/4/2005).  Pendidikan  formal  mandiri merepresentasi pendidikan bagi masyarakat berkemampuan  ekonomi,  pendidikan  elite, mahal, bermutu, dan menjadi tempat anak- anak  yang memiliki kemampuan akademis tinggi.  Sebaliknya,  pendidikan  formal standar  merepresentasi  pendidikan  "biasa saja",  tempat  berkumpulnya  anak-anak
1 Ada  dua  faktor  yang  melandasi  perumusan dikotomi  pendidikan  formal  mandiri  vs  formal standar  itu. Pertama ,  keterbatasan  kemampuan pemerintah  menyediakan  anggaran  pendidikan. Sehingga, masyarakat yang mampu secara ekonomi, yang  memandang  pendidikan  sebagai  investasi ekonomi, perlu dimobilisasi melalui jalur pendidikan formal mandiri untuk menanggung biaya pendidikan  sendiri.  Sedangkan,  masyarakat  miskin yang  tidak  mampu  berinvestasi  disediakan  jalur pendidikan formal standar yang biaya
yang tidak memiliki kemampuan akademis, miskin, dan disubsidi pemerintah. 1 Kebijakan  dikotomi  pendidikan  formal mandiri  dan  formal  standar  itu  tampaknya tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat lapis menengah ke atas. Selain akibat aneka kebijakan pemerintah, aspirasi masyarakat,  terutama  lapis  menengah  ke atas juga cenderung menumbuhkan dikotomi-dikotomi  itu  selaras  dengan  kian berkembangnya  sistem  budaya  kapitalistik di masyarakat.
Fenomena  di  atas  hanya  merupakan salah  satu  bentuk  dikotomik  dalam  sistem pendidikan  di  Indonesia.  Masih  terdapat banyak dikotomi, atau mungkin politomik,
pendidikannya  ditanggung  pemerintah  bersumber dari  APBN. Kedua ,  kenyataan  30  persen  siswa (menurut Richard Felder) berkemampuan akademis tinggi, dirasa perlu mendapat perhatian khusus untuk masuk universitas. Selain memberi akses bagi anak- anak  dari  keluarga  mampu  secara  ekonomi, pendidikan  formal  mandiri  dimaksudkan  memberi layanan kelompok anak yang memiliki kemampuan akademis  itu.  Dengan  demikian,  mereka  yang memiliki  kemampuan  akademis  tetapi  berasal  dari keluarga miskin akan mendapat "kemudahan akses".

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
yang  hidup  dan  me”lembaga”  (menjadi fakta  sosial)  di  kalangan  masyarakat  dan pemerintah  Indonesia. Pertama ,  dari  segi ciri  keilmuan,  terdapat  dikotomi  antara sekolah  dan  pesantren,  antara  sekolah  dan madrasah,  serta  antara  Perguruan  Tinggi (PT) Umum dan PT agama (Islam). Kedua , dari  segi  penyelenggara  dan  pengelola, terdapat  sekolah  dan  PT  “miliki” Departemen  Pendidikan  Nasional,  “milik” Departemen  Agama,  atau  lainnya. Ketiga , dari  sekolah  prestasi  dan  animo  pendaftar, terdapat  dikotomi antara sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan, serta antara PT unggulan  dan  PT  non-unggulan. Keempat, dari  segi  pemenuhan  Standar  Nasional Pendidikan  (SNP),  terdapat  sekolah  yang terakreditasi  dan  tidak  terakreditasi,  serta antara  PT  terakreditasi  dan  PT  tidak terakreditasi. Kelima, dari  segi  keilmuan dan  skill  terdapat  dikotomi  antara  sekolah menangah  umum  (SMU)  dan  sekolah menengah  kejuruan  (SMK). Keenam ,  dari segi  pengelola  dan  sumber  pendanaan, terdapat dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah  swasta,  dan  antara  PT  Negeri  dan PT Swasta.
Secara  faktual,  politomik  tersebut, diakui  atau  tidak,  merupakan  fakta  sosial yang belum terantitesiskan. Ia telah berjalin kelin  dan  berakar  kuat  dalam  pandangan sebagian  besar  masyarakat  Indonesia, termasuk para pejabat di berbagai departemen  penyelenggara  pendidikan  di Indonesia, seperti di
Departemen Pendidikan  Nasional,  Departemen  Agama, dan  Departemen-Departemen  lainnya  yang menyelenggarakan sekolah kedinasan.
Karena kuatnya pandangan dikotomik pada sebagian  besar  masyarakat,  termasuk  para pejabat,  tersebut  maka  usaha  untuk melakukan  konvergensi  dan  integrasi terhadap  semua  bentuk  politomik  tersebut seakan-akan  tidak  menemukan  jalannya, atau  bahkan  dianggap  mustahil  untuk melakukannya.
Sebagaimana disebutkan bahwa dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  pasal 33  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaaan. Ini  berarti  bahwa  pemerintah  hanya menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional.  Namun,  Di  sisi  lain,  Pemerintah pun  menyelenggarakan  dua  bentuk  sistem pendidikan,  yakni  1)  sistem  pendidikan yang berorientasi pada pendidikan keilmuan dan skill yang berbasis "sekuler", yakni  sekolah,  dan  2)  sistem  pendidikan yang  mempertahankan  pendidikan  agama sebagai  ciri  khasnya,  yakni  madrasah. Kedua bentuk pendidikan ini diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah.  Secara  simplistis  keduanya dilabeli dengan "Negeri"; pada tingkat dasar terdapat SDN dan MIN; pada tingkat SLTP terdapat  SMPN  dan  MTsN;  pada  tingkat SLTA terdapat SMUN, SMKN, dan MAN; sedangkan  di  tingkat  Pendidikan  Tinggi terdapat  PTUN  dan  PTAIN.  Satu  hal  yang masih  juga  dapat  diamati  sekarang  adalah adanya  dualitas  sistem  pendidikan,  yakni satu sisi sistem pendidikan yang diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah, dan di sisi lain terdapat sistem pendidikan yang  dikelola oleh  masyarakat. Dari  sudut  ini,  dualitas  terjadi  dan terkutubkan  menjadi  sekolah  Negeri  dan sekolah Swasta.
Secara formal, pemerintah
menyelenggarakan pendidikan formal melalui  Departemen  Pendidakan  dan Kebudayaan (Depdikbud) atau kini dikenal dengan  Departeman  Pendidikan  Nasional (Depdiknas).  Satu  sisi  semua  otoritas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan  berada  di  Depdiknas  ini,  tetapi pada  realitasnya  Departemen  Agama  pun (dan beberapa departemen lainnya) mengelola institusi pendidikan yang berada di  bawah  naungannya,  yakni madrasah (mulai  dari  madrasah  Ibtidaiyah  hingga

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
Aliyah)  dan  PTAI.  Dengan  demikian, pemerintah pada realitasnya telah menerapkan  dualisme  sistem  pendidikan atau sistem pendidikan yang dikotomik.
Dualitas atau dikotomi sistem pendidikan di Indonesia ini terus berlangsung  sejak  Indonesia  merdeka hingga  masa  reformasi  kini  (2009). Beberapa  pemegang  kebijakan  dalam pendidikan,  dengan  berbagai  latar  dan alasan,  masih  menajamkan  dikotomi  ini, dari  sejak  poiltik  kebijakan  hingga  aspek teknis-operasional.  Oleh  karena  itu,  upaya konvergensi  sistem,  corak  keilmuan,  dan teknis-operasional  harus  terus  diupayakan agar dikotomi dengan berbagai konsekuensinya dapat diminimalisir. Terlebih, di tengah-tengah krisis multidimensi  yang  melanda  Indonesia, yang salah satunya disebabkan oleh adanya kelemahan dalam sistem pendidikan, upaya intensif konvergensi dan reformasi pendidikan  harus  terus  utamakan.  Semua realitas dikotomik dalam sistem pendidikan di Indoneisa tersebut merupakan tantangan bagi  para  pemikir  dan  praktisi  pendidikan. Diperlukan  sejumlah  kajian  dan  penelitian mendalam  dan applicable yang  mampu mengarah dan mendukung berbagai kebijakan  untuk  melakukan  konvergensi dan integrasi sistem pendidikan di Indonesia tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi solutif bagi hal tersebut. Namun dari semua dikotomi  di atas, yang menjadi fokus  tulisan  ini  adalah  dikotomi  pertama. Persoalan  dikotomi  pertama  akan  diberi tekanan,  sekalipun  pembahasannya  nanti akan  berimbas  pada  dikotomi-dikotomi lainya  sebagai  konsekuensi  dari  adanya dikotomi pertama tersebut.
Dikotomi yang terus aktual dipolemikkan  adalah  dikotomi  antara  ilmu “umum” dan ilmu “agama”. Dari dikotomi
2 John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily, “dichotomy”, Kamus  Inggris-Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992), hlm. 180.
ini  muncullah  dua  sistem  pendidikan  di Indonesia, yakni institusi pendidikan umum (sekolah dan PTU) dan institusi pendidikan agama  (madrasah,  pesantren,  dan  PTAI). Dikotomi  ini  telah  juga  menimbulkan sejumlah  kesenjangan  dalam  pemerataan pendidikan,  beserta  segala  dampak  yang dihasilkannya.  Pada  dasarnya,  dikotomi jenis  ini,  yakni  dikotomi  dari  segi  corak keilmuan  yang  diajarkan  di  pendidikan formal,  telah  berurat  akar  pada  sejarah pendidikan  di  Indonesia  sejak  masa Nusantara  dikuasai  oleh  kerajaan-kerajaan lokal, masa penjajahan Belanda dan Jepang, hingga  tiga  masa  orde  Indonesia  merdeka (orde lama, orde baru, dan orde reformasi). Hal  ini  karena  sistem  pendidikan  yang diimplementasikan  oleh  pemerintah  dan rakyat  Indonesia  sekarang,  diakui  atau tidak, masih terkait dengan sistem pendidikan  yang  dijalankan  pada  masa Pemerintahan Belanda ketika masih menjajah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) ini.

## B. Pengertian Dikotomi dan dulaisme 1. Pengertian Dikotomi
Dikotomi  dalam  bahasa  Inggris adalah dichotomy adalah  pembagian  dua bagian,  pembelahan  dua,  bercabang  dua bagian. 2 Ada  juga  yang  mendefinisikan dikotomi  sebagai  pembagian  di  dua kelompok  yang  saling  bertentangan. 3 Secara  terminologis,  dikotomi  dipahami sebagai  pemisahan  antara  ilmu  dan  agama yang  kemudian  berkembang  menjadi fenomena  dikotomik-dikotomik  lainnya, seperti  dikotomi  ulama  dan  intelektual, dikotomi dalam dunia pendidikan Islam dan
3 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, “dikotomi”, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 205.

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
bahkan  dikotomi  dalam  diri  muslim  itu sendiri (split personality). 4
Bagi  al-Faruqi,  dikotomi  adalah dulaisme  religius  dan  kultural. 5 Meskipun dikotomi  ini  adalah  problem  kontemporer namun keberadaannya tentu tidak lepas dari proses  historisitas  yang  panjang  sehingga bisa  muncul  sekarang  ini.  Proses  sejarah tersebut  diawali  perkembangan  pertemuan Islam-Arab  dengan  budaya  lainnya,  yang kemudian dilanjutkan dengan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan  dalam  Islam  serta  diakhiri dengan pertentangan dua cara berpikir yang cukup  berpengaruh  dalam  pembentukan dikotomi  ilmu  dalam  sejarah  peradaban Islam.
Dengan pemaknaan dikotomi di atas, maka  dikotomi  pendidikan  Islam  adalah dulaisme sistem pendidikan antara pendidikan  agama  Islam  dan  pendidikan umum yang memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan.
Dulaisme  ini,  bukan  hanya  pada  dataran pemilahan  tetapi  masuk  pada  wilayah pemisahan, dalam operasionalnya pemisahan  mata  pelajaran  umum  dengan mata  pelajaran  agama,  sekolah  umum  dan madrasah,  yang  pengelolaannya  memiliki kebijakan masing-masing. Sistem pendidikan yang dikotomik pada pendidikan  Islam  akan  menyebabkan pecahnya  peradaban  Islam  dan  akan menafikan  peradaban  Islam  yang kqffah (menyeluruh).
2. Pengertian Dulaisme
Perkataan
“dulaisme” adalah
gabungan dua perkataan dalam bahasa latin yaitu “dualis” atau “duo” dan “ismus” atau
4 Ahmad  Watik  Pratiknya,  “Identifikasi Masalah  Pendidikan  Agama  Islam  di  Indonesia”, Muslih  Usa  (Ed.  ), Pendidikan  Islam  di  Indonesia Antara  Cita  dan  Fakta (Yogyakarta:  Tiara Wacana, 1991), hlm. 104.
“isme”.  “Duo”  memberi  arti  kata  dua. Sedangkan  “ismus”  berfungsi  membentuk kata  nama  bagi  satu  kata  kerja.  Dulaisme adalah dua prinsip yang saling bertentangan.  Secara  terminologi  dulaisme dapat  diartikan  sebagai  dua  prinsip  atau paham yang berbeda dan saling bertentangan.  Oleh  karena  itu,  dulaisme ialah  keadaan  yang  menjadi  dua,  dan  ia adalah  satu  sistem  atau  teori  yang berdasarkan  kepada  dua  prinsip  yang menyatakan bahwa ada dua substansi.
Asal  dualisme  ini  pada  hakikatnya merupakan  doktrin  filsafat  dan  metafisika yang  lahir  dari  alam  pikiran  para  filosof Barat  dalam  melihat  entitas  jiwa  dan  raga manusia.  Asal  usul  konsep  dulaisme terkandung dalam pandangan hidup tentang alam  (world  view),  serta  nilai-nilai  yang membentuk  budaya  dan  peradaban  Barat. Gagasan tentang dulaisme sebenarnya dapat ditelusuri sejak zaman Plato dan Aristoteles yang  memiliki  pandangan  berhubungan dengan eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan  dan  kebijakan.  Plato  dan Aristoteles berpendapat bahwa “kecerdasan” seseorang merupakan bagian dari  pikiran  atau  jiwa  yang  tidak  bisa diidentifikasi  atau  dijelaskan  dengan  fisik. Jadi  dalam  pandangan  tentang  hubungan antara  jiwa  dan  raga,  fenomena  mental adalah  entitas  non-fisik  dan  raga  adalah fisik.  Oleh  karena  itu,  faham  dulaisme  ini melihat  fakta  secara  mendua.  Akal  dan materi  adalah  dua  substansi  yang  secara ontologis  terpisah.  Jiwa-raga  (mind-body) tidak saling terkait satu sama lain.
Dulaisme yang dikenal secara umum sampai  hari  ini  diterapkan  oleh  René Descartes (1641), yang berpendapat bahwa pikiran adalah substansi nonfisik. Descartes adalah  yang  pertama  kali  memodifikasi
5 Isma’il  Raji  a!-Faruqi, Islamization  of Knowledge:  General  Principles  and  Workplan Hemdon: HIT, 1982), hlm. 37.

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
dulaisme dan mengidentifikasi dengan jelas pikiran dengan kesadaran dan membedakannya  dengan  otak,  sebagai tempat  kecerdasan.  Baginya  yang  riil  itu adalah akal sebagai substansi yang berfikir (substance  that  think)  dan  materi  sebagai substansi yang menempati ruang (extendedsubstance).  Dengan  demikian memang secara ideologis diciptakan adanya dulaisme  pendidikan,  yaitu  sekolah  umum yang  memperoleh  sokongan  pemerintah dan  menjadi  tanggung  jawab  Kementerian Pendidikan Nasional dan madrasah, pondok pesantren,  sekolah  yang  kurang  mendapat perhatian  dan  menjadi  tanggung  jawab Kementerian Agama.

## C. Dikotomi  dan  Dualisme  Sistem
Pendidikan di Indonesia Pra-

## Kemerdekaan
Pada  saat  penjajahan  Belanda,  satu sisi  terdapat  institusi  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Hindia Belanda. Hanya 6% saja penduduk pribumi dapat bersekolah di skolah-sekolah pemerintah  Hindia  Belanda  dan  mereka berasal  dari  kalangan  priyayi.  Di  sisi  lain terdapat institusi pendidikan yang diselenggarakan
oleh masyarakat (Pesantren dan Madrasah). Bagi masyarakat non-priyayi, mereka mendapatkan pendidikan  di  pesantren  dan  madrasah.
Karena  tekanan  politik  pemerintah  Hindia Belanda,  sekolah  Islam  dan  madrasah berada pada kotak dan kubu sendiri.
Husni  Rahim  berpendapat  bahwa
"Kebijakan  pemerintah  Hindia  Belanda terhadap  pendidikan  Islam  pada  dasarnya bersifat  menekan  dan  membatasi  karena kekhawatiran  akan  munculnya  militansi kaum muslimin terpelajar". Wujud kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menekan  itu  misalnya,  tercermin  dalam ordonansi  guru  pada  1905  kemudian diperbarui  pada  1926  yang  mewajibkan
6 Kawakib,  A.  Munir.  2009. Pesantren  and Globalization. Malang: UIN Malang Press. hlm. 3-4
guru-guru  agama  memiliki  surat  izin mengajar.  Pengalaman  penjajahan  yang direpotkan  perlawanan  rakyat  di  Cilegon pada 1888 yang dikenal sebagai pemberontakan  petani  Banten,  misalnya, dipengaruhi  oleh  kyai-kyai  pesantren  dan pemimpin  tarekat  menjadi  pelajaran  serius untuk  menerbitkan  peraturan  tersebut. Selain itu juga Ordonansi sekolah liar sejak 1932  yang  dimaksudkan  untuk  mengawasi sekolah swasta yang diselenggarakan orang Indonesia  dan  Timur  asing  lainnya.  Ia menandaskan  bahwa  "Kebijakan  itulah yang  memicu  madrasah  dan  pesantren mengisolir diri dari dunia luar dengan tetap mengajarkan  pelajaran  agama.  Masing- masing institusi pendidikan tersebut mempunyai sistem pendidikan yang secara diameteral  berbeda  dan  dikotomik.  A. Murni  Kawakib  dalam  bukunya Pesantren and Globalization. 6 menggambarkan mengenai  dua  sistem  pendidikan  di Indonesia  yang  berakar  sejak  jaman kolonial  Belanda  di  Indonesia  tersebut.  Ia menuliskan:
Within  the  context  of  Indonesia history  during  the  Dutch  colonial government,  there  were  at  least  two types of education system in Indonesia,  western-style  schools  or the Dutch educational system and the traditional  Islamic  education  system. The  Dutch  colonial  government offered  the  first  system,  that  is,  the secular or western educational system,  which  initially  aimed  at preparation students to work administration staff and professionals in  the  lowest  level  of  the  Dutch government….  The  second  type  of school  was  the  pesantren  (Islamic boarding  schools),  which  mainly opted  for  training  in  religious education  based  on  the  kitab  kuning (Arabic classical text).

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
Kutipan  A.  Murni  Kawakib  di  atas menunjukkan, setidaknya, dua hal. Pertama, dualisme  sistem  pendidikan formal di Indonesia telah berlangsung sejak jaman  kolonial  Belanda,  yakni  satu  sisi terdapat  sistem  pendidikan  pemerintah Belanda,  dan  di  sisi  lain  terdapat  sistem pendidikan tradisional Islam (yakn pesantren). Kedua, kedua  jenis  sistem pendidikan  tersebut  dibedakan  pula  dari sudut  tujuan.  Sekolah  Pemerintah  Belanda dimaksudkan  untuk  menghasilkan  pekerja administrasi  rendah  untuk  dipekerjakan  di Pemerintahan Belanda. Sedangkan Pesantren  dimaksudkan  sebagai  tempat belajar  dan  latihan  bagi  para  siswa (santrinya)  dengan  berbasis  pada kitab kuning (teks-teks  klasik  berbahasa  Arab). Dalam  kategori  yang  sejalan  dengan pesantren ini adalah Meunasah, Rangkang, Dayah, dan Surau. Jika pesantren dianggap identik  dengan  Jawa,  maka  Meunasah, Rangkang, dan Dayah identik dengan Aceh, sedangkan  Surau  identik  dengan  Sumatra Barat. 7 Institusi pendidikan lokal Indonesia (pesantren,  meunasah,  rangkang,  dayah, dan  surau)  pada  masa  awal  islamisasi Nusantra  memainkan  peran  yang  cukup banyak. Pertama , menjadi pusat Islamisasi, tempat  dimensi  institusional  (nilai-nilai) Islam  disosialisasikan  kepada  penduduk pribumi,  melalui  berbagai  cara,  kegiatan, dan  media. Kedua ,  pemelihara  dari  nilai- nilai  tradisional  Islam;  dan ketiga, sebagai pusat  pendidikan  Islam  dan  mencetak kader-kader  dakwah  Islam  (da’i  dan  atau muballigh). 8
Pada  masa  selanjutnya,  ketika  masa penjajahan  Hindia  Belanda  (dan  Jepang), institusi-instusi pendidikan Islam tradisional  di  atas  menambah  fungsi  dan perannya,  yakni  sebagai  pusat  perlawanan
7 Daulay,  Haidar  Putra.  2007. Sejarah Pertumbuhan dan  Pembaruan  Pendidikan  Islam  di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 23-28
dan  resistensi  terhadap  kolonialisme  dan imperialisme  (Barat-Kristen).  Di  sisi  lain, institusi  pendidikan  tradisional  ini  juga merupakan “lawan” dari institusi pendidikan yang dibangun oleh pemerintah Hindia  Belanda  dan  lainnya.  Dalam kiprahnya semua  institusi  pendidikan  yang ada  saat  itu  secara  diameteral  sangat berbeda dan menghasilkan sistem pendidikan yang berbeda pula.
D. Evolusi  Dikotomi  dan  Dualisme Sistem Pendidikan Formal Di

## Indonesia Pasca-Kemerdekaan
Berdasarkan  pada  paparan  di  atas, dikotomi dan dualitas sistem pendidikan di Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari persoalan sejarah bangsa Indonesia sendiri. Hal  ini  karena  sistem  pendidikan  yang diterapkan  oleh  pemerintah  sejak  masa kemerdekaan  hingga  sekarang  merupakan hasil  akumulasi  dari  pergumulan  di  antara bangsa  ini  dengan  sejarah  dan  politik pendidikan sebelumnya dan adaptasi terhadap lingkungan pada setiap zaman dan tempat.  Untuk  memotret  evolusi  sistem pendidikan  nasional  di  Indonesia,  maka makalah ini akan berusaha untuk menganalisis  berbagai  produk  Undang- Undang tentang Sisten Pendidikan Nasional, sejak masa orde baru hingga masa reformasi. Yang dimaksud dengan Undang- Undang  adalah  seperangkat  aturan-aturan atau  ketentuan  yang  terpadu  dari  semua satuan  dan  kegiatan  pendidikan  yang berkaitan  satu  dengan  lainnya  untuk mengusahakan tercapainya tujuan
pendidikan nasional. Undang-undang sendiri  dalam  hirarki  hukum  di  Indonesia merupakan  implementasi  dari  Undang- Undang  Dasar  (UUD).  UUD  sendiri merupakan  penjabaran  dari  konstitusi
8 Azra,  Azyumardi.  2005.  ”Islamic  Thought: Theory,  Concept,  and  Doctrines  in  the  Context  of Southeast Asia”. Dalam KS Nathan dan HM Kamali. 2005. Islam in Southeats Asia for the 21th Century. Singapore: ISEAS. hlm. 5

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
negara  (preambul/pembukaan  UUD  1945) dan Falsafah Negara (Pancasila).
Sejak  masa  kemerdekaan  hingga masa  reformasi  telah  lahir  beberapa Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional  ini.  Oleh  karena  itu,  makalah  ini setidaknya  akan  menganalisis  beberapa  di antaranya, yakni  1) Undang-Undang No.  4 tahun  1950  yang  kemudian  dikukuhkan kembali  melalui  Ketetapan  MPRS  No. XXVII/MPRS/1966.  2)  Sistem  Pendidikan Nasional  Pasca  dikeluarkannya  Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  Tiga  Menteri tahun 1975; 3) Sistem Pendidikan Nasional versi  Undang-Undang  No  2  Tahun  1989; dan  4)  Sistem  Pendidikan  Nasional  versi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.
1. Masa Kemerdekaan Awal
Dalam pembukaan UUD 1945
dinyatakan bahwa salah satu tujuan negera Republik  Indonesia  adalah  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut  maka  pemerintah  dan  rakyat Indonesia berusaha membangun dan mengembangkan  pendidikan  semaksimal mungkin.  Usaha-usaha  yang  dilakukan dalam  mengembangkan  pendidikan  ini adalah.  Usaha  awal  adalah  membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran (P4) pada tahun 1946 pada masa Menteri Pendidikan P dan Kebudayaan-nya dipimpin  oleh  Mr.  Soewandi.  Panitia tersebut dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Panitian ini bertugas untuk meninjau ulang kembali  dasar-dasar,  isi,  susunan,  dan seluruh usaha pendidikan dan pengajaran.
Usaha selanjutnya adalah mengadakan  kongres  pendidikan  di  Solo (tahun  1947)  dan  menghasilkan  kepanitian Pembentukan  Rencana  Undang-Undang Pokok  Pendidikan  dan  Pengajaran,  yang diketuai  oleh  Ki  Hajar  Dewantoro.  Pada tahun  1949  diselenggarakan  Kongres Pendidikan  kedua  di  Yogyakarta,  yang banyak  melahirkan  saran  dan  rekomendasi untuk  penyusunan  Undang-Undang  Pokok Pendidikan.  Undang-Undang  Pendidikan
sendiri  kemudian  lahir  pada  tahun  1950 melalui Undang-Undang No. 4 tahun 1950 dengan  nama  Undang-Undang  tentang Dasar  Pendidikan  dan  Pengajaran  (UUPP) di sekolah. UUPP ini terdiri dari 17 bab dan 30  pasal.  Di  dalam  UUPP  tersebut dicantumkan tujuan dan dasar-dasar pendidikan dan pengajran sebagai berikut:
a. Tujuan  Pendidikan,  Bab  II  Pasal  3; "Tujuan  pendididikan  dan  Pengajaran ialah  membentuk  manusia  susila  yang cakap dan warga negara yang demokratis  serta  bertanggung  jawab tentang  kesejahteraan  masyarakat  dan tanah air".
b. Dasar Pendidikan  dan  Pengajaran,  Bab III Pasal 4 ; "Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk  dalam  Pancasila,  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.
Dengan berdasar pada UUPP di  atas, pendidikan  formal  yang  diselenggarakan oleh pemerintah adalah sekolah (SD, SMP, SMA).  Sedangkan  institusi  pendidikan lainnya  hanya  merupakan  binaan  dari pemerintah, sedangkan pengelolanya adalah swasta atau pribadi. Pada masa awal ini, perhatian pemerintah terhadap madrasah atau pendidikan Islam umumnya lebih meningkat, dibanding masa pemerintahan  Hindia Belanda Badan Pekerja  Komite  Indonesia  Pusat  (BPKIP), misalnya,  menerbitkan  maklumat  tentang perlunya peningkatan pengajaran di madrasah.  Pada  tanggal  3  Januari  1946 Kementerian  Agama  resmi  berdiri  yang antara lain  bertugas untuk  mengurusi soal- soal  yang  berkenaan  dengan  kehidupan beragama bagi seluruh masyarakat Indonesia,  termasuk  masalah  pendidikan agama.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka Departemen  Agama  diberikan  keleluasaan untuk  mengelola  institusi  pendidikan (madrasah dan pesantren), termasuk bertanggung  jawab  terhadap  pendidikan

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
Agama  di  sekolah-sekolah  yang  dikelola oleh  Departemen  Pendidikan  Nasional. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama Nomor  7  tahun  1950,  yang  dimaksud dengan  madrasah  adalah  a)  Tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya,
b)  Pondok  dan  pesantren  yang  memberi pendidikan setingkat dengan madrasah
Sayangnya perhatian itu tak berlanjut dan  tampak  dari  UU  Pendidikan  Nasional No. 4/1950 jo UU No. 12/1954 yang hanya memasukkan pendidikan agama di sekolah umum, namun soal madrasah dan pesantren tidak  dimasukkan  sama  sekali.  Dalam perkembangan  selanjutnya,  dasar,  tujuan, dan  isi  pendidikan  dapat  dilihat  dalam Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966, yang  sebagian  isinya  adalah  sebagai berikut:
a. Dasar  Pendidikan  Nasional;  Dasar Pendidikan  Nasional  adalah  falsafah Negara Pancasila.
b. Tujuan  Pendidikan  Nasional;  Tujuan Pendidikan  Nasional  ialah  Membentuk manusia  Pancasilais  Sejati  berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki  oleh  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  Isi  Undang- Undang Dasar 1945.
c. Isi Pendidikan Nasional ; Untuk mencapai dasar tujuan di atas, maka isi pendidikan nasional adalah a)
Mempertinggi mental-moral budi pekerti  dan  memperkuat  keyakinan agama,  b)  mempertinggi  kecerdasan dan  keterampilan,  c)  Membina  dan memperkembangkan  fisik  yang  kuat dan sehat.
Tap  MPRS  di  atas  lahir  setelah kegagalan  G  30  S/PKI  yang  sekaligus menandai lahirnya Orde Baru. Melalui Tap MPRS tersebut maka penguatan pendidikan
9 Steenbrink, Karel. 1985. Pesantren, Madrasah, Sekolah. Jakarta: LP3ES. hlm. 94
Agama  di  sekolah  umum  mendapat perhatian  serius.  Berdasarkan  Tap  MPRS maka  lahirlah  peraturan  bersama  antara Menteri  Agama  dan  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  pada  tanggal  23  Oktober 1967. Peraturan bersama tersebut menetapkan  pengalokasian  waktu  untuk pendidikan Agama di sekolah, yakni kelas 1 dan  2  sekolah  dasar  diberikan  mata pelajaran  agama  selama  2  jam  perminggu, kelas  3  diberikan  mata  pelajaran  agama selama 3 jam perminggu, sedangkan kelas 4 sampai  kelas  6  diberikan  mata  pelajaran agama ini selama 4 jam perminggu. Hal ini berlaku  pula  bagi  SMP  dan  SMA. Sedangkan  di  PT  diberikan  selama  2  jam perminggu . 9

## 2. Sistem  Pendidikan  Nasional  versi SKB Tiga Menteri
Pada  tahun  1972  dan  tahun  1974,
Presiden  Soeharto  mengeluarkan  Keppres No. 34/1972  dan  Inpres  No. 15/1974  yang dianggap  melemahkan  dan  mengasingkan madrasah  dan  pendidikan  nasional  yang memunculkan  reaksi  keras  umat  Islam. Untuk  meredam  reaksi  tersebut  kemudian muncul  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB) tiga menteri yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dan  Menteri Dalam Negeri pada 1975 yang mensejajarkan  level  madrasah  dengan sekolah umum,  yakni  Madrasah  Ibtidaiyah (MI) yang setingkat dengan SD, Madrasah Tsanawiyah  (MTs)  yang  setingkat  dengan SMP,  dan  Madrasah  Aliyah  (MA)  yang setingkat  dengan  SMA.  SKB  tiga  menteri ini pada hakikanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 1975, Bab I Pasal I disebutkan bahwa,  "Yang dimaksud dengan madrasah dalam  keputusan  Bersama  ini  adalah lembaga Pendidikan yang menjadikan mata pelajaran  agama  Islam  sebagai  dasar  yang

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
diberikan  sekurang-kurangnya  30%  di samping mata pelajaran umum".
Dengan  terbitnya  SKB  tiga  Menteri tahun  1975,  pada  fase  ini  mata  pelajaran umum di madrasah di setiap levelnya lebih banyak,  yakni  sekitar  70%.  Walaupun demikian, kedudukan mata pelajaran agama tetap memegang peranan yang amat penting seperti  tertera  dalam  kurikulum  madrasah aliyah  Tahun  1984,  sekitar  30%.  Dengan dikeluarkannya SKB Tiga Menteri tersebut, maka  madrasah  memasuki  era  baru,  yakni era  kesetaraan  dan  kesederajatan  antara madrasah  dengan  sekolah,  seperti  yang tertera pada bagan di bawah ini.
Keterangan:
= Garis melanjutkan
= Garis Kesetaraan dan Garis Pindah
Hasil  dari  peningkatan civil  effect ijazah madrasah adalah sama dengan ijazah umum, seperti tertera dalam Bab II Pasal 2 SKB  tiga  menteri  tersebut.  Hakikat  dari SKB tiga menteri tersebut adalah 1) Ijazah madrasah  mempunyai  nilai  yang  sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat/sederajat;  2)  Lulusan  madrasah dapat  melanjutkan  ke  sekolah  umum setingkat  atas;  3)  siswa  madrasah  dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri tahun 1975 tersebut, terdapat perbedaan mendasar antara  lulusan  madrasah  dengan  sekolah umum.  Perbedaan  mendasar  ini  terlihat sekali di dalam dua hal.
Pertama, kesempatan untuk melakukan  studi  lanjut.  Lulusan  madrasah pasca  SKB  dapat  melanjutkan  studi  ke  PT manapun,  baik  PTAI  maupun  PTU.  Bagi lulusan  madrasah  pada  kelompok  ilmu eksakta (fisika dan Biologi) dapat melanjutkan  ke  Fakultas  Kedokteran, Pertanian,  Teknik,  dan  ilmu  Pasti  Alam. Sedangkan  lulusan  madrasah  pad  ailmu sosial  dan  humaniora  dapat  melanjutkan studinya  ke  Fakultas  Hukum,  Filsafat, bahasa,  sastra,  ekonomi,  politik,  dan sebagainya. Kesempatan melanjutkan studi adalah  salah  satu  bagian  dan  pemerataan pendidikan.  Josep  D.  Farrell  (1982:45-46) mengemukakan  bahwa  salah  satu  masalah yang  dihadapi  negara-negara  berkembang adalah pemerataan kesempatan melanjutkan pendidikan. Banyak anak-anak di negara berkembang tidak dapat menlanjutkan pendidikan ke lembaga yang lebih tinggi bahkan banyak pula yang drop out.
Kedua, kesempatan  kerja.  Sebelum lahirnya  SKB  Tiga  Manteri  kesempatan untuk  menjadi  pegawai  negeri  maupun swasta,  bagi  alumnus  madrasah  hanya terbatas  dalam  lingkungan  Departemen Agama  atau  lembaga-lembaga  keagamaan saja.  Dengan  SKB  Tiga  Manteri  ini kesempatan itu lebih luas. Dengan diperluasnya  kesempatan  kerja  di  instansi- instansi  pemerintahan  (sipil  dan  militer) bagi  alumni  madrasah,  maka  alumni madrasah mempunyai kedudukan, kesempatan, dan peluang yang sama dengan alumni  dari  SMA.  Hal  ini  menjadikan kesempatan prospek kerja alumni madrasah semakin  luas,  sehingga  tingkat  motivasi, proses, dan etos  belajar siswa di  madrasah semakin  meningkat.  Hal  ini  sesuai  dengan rumusan motivasi dan etos kerja seseorang (termasuk  belajar)  setara  dengan  tingkat pengharapan di masa yang akan datang.
Ketiga ,  kesetaraan  institusi  madrasah dengan  sekolah  dalam  hal  pengelolaan, akses,  dan  pengembangan.  Dari  sudut  ini,
PTU PTAI SMU/SMK MA/MAK SMP
MTs SD MI

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
kelahiran  SKB  Tiga  menteri  itu  dapat dilihat  sebagai  upaya  untuk  meminimalisir ekskapansi  (kesenjangan)  antara  lulusan madrasah  dengan  sekolah  umum.  Upaya meminimalisir kesenjangan tersebut sangat diperlukan dalam rangka untuk menghilangkan  dua  pola  pikir  generasi Indonesia  masa  mendatang.  Sebelum lahirnya  SKB  Tiga  Menteri,  madrasah masih didudukkan sebagai institusi pendidikan yang swadana dan dikelola oleh masyarakat (atau swasta) yang menerapkan kurikulum  sendiri  (yang  terkadang  tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah).  Oleh  karena  itu,  standar lulusan  madrasah  tidak  setara  atau  tidak diakui  oleh  pemerintah.  Dengan  keluarnya SKB  Tiga  Menteri,  terlebih  dengan peraturan  yang  menekankan  keharusan madrasah  untuk  menerapkan  Standar Nasional  Pendidikan  (SNP),  dengan  tetap mempertahankan ciri khasnya, maka alumni  madrasah  dapat  setara  dengan alumni  SMU,  karena  mengacu  pada  SNP yang  sama,  sistem  dan  proses  yang  sama, serta sistem evaluasi yang sama pula.
Apabila  dianalisis  secara  mendalam lagi,  maka  pada  hakikatnya  Madrasah pasca-SKB  Tiga  Menteri  itu  tiada  lain adalah  sekolah  umum  plus.  Pada  tingkat dasar,  yaitu  Madrasah  Ibtidaiyah,  sama dengan  SD  Plus;  di  tingkat  SLTP,  yaitu Madrasah Tsanawiyah, sama dengan SMP; dan  tingkat  SLTA,  yaitu  Madrasah  Aliyah sama  dengan  SMA  Plus.  Plusnya  di  sini adalah  sistem  pendidikan  yang  didasarkan pada sistem yang "Islamu" serta mendapatkan  mata  pelajaran  agama  lebih banyak, yang tidak mungkin dapat diperoleh meraka apabila mereka memasuki sekolah umum. 10
Sekalipun  demikian,  dari  segi  teknis opersional  SKB  Tiga  Menteri  ini  bukalah tanpa problem. Terdapat sejumlah problem mendasar
ditinjau dari segi
10 Daulay,  Haidar  Putra.  2007. Sejarah Pertumbuhan dan  Pembaruan  Pendidikan  Islam  di
implementasinya,  yakni  meliputi  tenaga pengajar,  sarana  dan  fasilitas,  waktu pembelajaran,  dan  pendanaan.  Komposisi kurikulum  madrasah  70%  adalah  mata pelajaran umum dan 30% pelajaran agama menambah  beban  siswa  madrasah.  Di  sisi lain 30% pelajaran agama termasuk bahasa Arab  tidak  mencukupi  lulusan  madrasah menjadi  calon  ulama.  Menurut  Husni Rahim,  "Perlakuan  diskriminatif  tetap dirasakan ketika lulusan madrasah melanjutkan ke perguruan tinggi atau dunia kerja”.
3. Sistem  Pendidikan  Nasional  dalam
Undang-Undang No 2 Tahun 1989 Pada tahun 1989, Pemerintah Indonesia  mengeluarkan  Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)  kembali.  Produknya  adalah Undang-Undang  Nomor  2  tahun  1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-Undang ini terdiri dari XX Bab dan 59 Pasal; berisikan: Ketentan Umum, dasar fungsi dan tujuan, hak warga negara  untuk  memperoleh  pendidikan, satuan  jalur  dan  jenis  pendidikan,  jenjang pendidikan, peserta didik, tenaga kependidikan,  sumber  daya  pendidikan, kurikulum,  hari  belajar  dan  libur,  sekolah, bahasa  pengantar,  penilaian,  peran  serta masyarakat, badan pertimbangan pendidikan nasional, pengolahan,
pengawasan,  ketentuan  lain,  ketentuan pidana,  ketentuan  peralihan,  ketentuan penutup.
Pada  periode  ini  madrasah  telah berada  di  bawah  aturan  Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam UU Sisdiknas ini, dalam
Bab  II  Pasal  4,  tujuan  pendidikan dirumuskan  sebagai  berikut,  "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu
Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 105

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
manusia  yang  beriman  dan  bertakwa terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan  dan  keterampilan,  kesehatan jasmani  dan  ruhani,  kepribadian  yang mantap  dan  mandiri  serta  tanggung  jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Sejak  diundangkannya  UU  No.  2 Tahun  1989  Undang-Undang  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  ditindaklajuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan meliputi:
a. PP  No.  27  Tahun  1990  tentang Pendidikan Prasekolah
b. PP  No.  28  Tahun  1990  tentang Pendidikan Dasar
c. PP  No.  29  Tahun  1990  tentang Pendidikan Menengah
d. PP No. 30 Tahun 1990 yang kemudian diganti  dengan  PP  No.  60  Tahun  1990 tentang Pendidikan Tinggi
e. PP  No.  72  Tahun  1991  tentang Pendidikan Luar Biasa
f. PP  No.  73  Tahun  1991  tentang Pendidikan Luar Sekolah
g. PP  No.  38  Tahun  1992  tentang Kependidikan
h. PP  No.  39  Tahun  1992  tentang  Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan.
Peraturan  Pemerintah  yang  terkait dengan  sekolah  dan  madrasah  adalah  PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990. Di dalam PP No. 28 Tahun 1990 disebutkan pada Bab III Pasal  4 Ayat  (3) dijelaskan bahwa sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang  berciri  khas  agama  Islam  yang diselenggarakan
Departemen Agama
masing-masing
disebut Madrasah
Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah.
Sedangkan PP Nomor 29 Tahun 1990 Bab  I  Pasal  1  membagi  pendidikan menengah  kepada:  Pendidikan  menengah kepada:  Pendidikan  Menengah  Umum,
Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Menengah Keagamaan,
Pendidikan  Menengah  Kedinasan,  dan Pendidikan  Menengah  Luar  biasa.  Untuk
menindaklanjuti  pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tersebut,
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  serta Menteri
Agama
masing-masing mengeluarkan  Surat  Keputusan.  Menteri  P dan  K  mengeluarkan  Surat  Keputusan  No. 489/U/1992  tentang  Sekolah  Menengah Umum, sedangkan Menteri Agama mengeluarkan  SK  No.  370  Tahun  1993 tentang  Madrasah  Aliyah.  Selanjutnya,
Menteri Agama mengeluarkan Surat
Keputusan No. 373 Tahun 1993 (tertanggal 22  Desember  1993)  tentang  Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) dan Surat
Keputusan No 374 Tahun 1993 (tertanggal 22  Desember  1993)  tentang  Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah
No.  28  dan  29  serta  diikuti  oleh  Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  dan  Meteri  Agama  dapat diketahui  bahwa  Madrasah  adalah  sekolah yang  berciri  khas  agama  Islam.  Berkenaan dengan  ini,  maka  madrasah  Ibtidaiyah, Madrasah  Tsanawiyah,  dan  Madrasah Aliyah  memiliki  kurikulum  yang  sama dengan  sekolah  umum  (SD,  SMP,  SMA), ditambah  dengan  ciri  keisalaman  yang tertuang  dalam  kurikulum,  yaitu  memiliki mata  pelajaran  agama  yang  lebih  dari sekolah. Sesuai dengan PP Nomor 29 yang membagi  pendidikan  menengah  kepada beberapa jenis, maka  madrasah pun  dibagi pada  dua  jenis,  yakni  1)  Madrasah  Aliyah yang  setara  dengan  SMU,  mengajarkan kurikulum  SMU  ditambah  dengan  mata pelajaran  yang  bercirikan  Islam.  Oleh karena itu, seluruh sistem madrasah Aliyah tersebut  sama  dengan  sekolah  umum.  Hak dan civil effect -nya juga sama. 2) Madrasah Aliyah keagamaan; madrasah ini didasarkan  pada  PP  No.  29  Tahun  1990, Bab I, Pasal I Ayat 2, yakni pendidikan pada jenjang  menengah  yang  mengutamakan penguasaan  pengetahuan  khusus  siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan.

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
Madrasah  Aliyah  jenis  pertama, sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Agama (KMA) No. 370 Tahun 1993 di atas, adalah dikelompokkan kepada pendidikan menengah  umum.  Oleh  karena  itu, Madrasah  Aliyah  haruslah  sejalan  dengan pendidikan  mengenah  umum  lainnya, hanya  saja  diberikan  ciri  khas,  yakni menjadi  sekolah  menengah  yang  berciri khas agama  Islam. Ciri  khas ini tergambar dalam  kurikulumnya  yang  ditampilkan dengan  mata  pelajaran  keislaman,  di samping  struktur  kurikulum  seperti  yang ada  dalam  kurikulum  SMU.  Dengan demikian  tujuan  isntitusional  Madrasah Aliyah  (MA)  tersebut  ada  dua,  yakni  1) perluasan  pengetahuan  dan  peningkatan keterampilan  siswa  serta  2)  penanaman nilai-nilai  keislaman.  Namun,  penerapan 100  persen  kurikulum  sekolah  berakibat siswa  madrasah  dibebani  lebih  berat dibanding  sekolah  umum  padahal  fasilitas belajar  lebih  buruk,  maka  kualitas  lulusan madrasah  pun  tidak  maksimal  dan  serba tanggung.
Sedangkan  Madrasah  Aliyah  jenis kedua,  yakni  MAK,  dapat  digolongkan kepada  sekolah  menengah  keagamaan. Menurut  UU  No.  2  Tahun  1989,  Bab  IV, Pasal  11  Ayat  (6)  disebutkan  bahwa
Pendidikan Menengah Keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan  peserta  didik  untuk  dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan  pengetahuan  khusus  tentang ajaran agama yang bersangkutan.
4. Sistem  Pendidikan  Nasional  dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
Krisis  multidimensi  yang  melanda Indonesia  sejak  1997/1998,  salah  satunya, menunjukkan kegagalan hasil pendidikan di Indonesia.  Krisis  ekonomi,  krisis  politik, krisis budaya, dan krisi moral, salah satunya berakar dari kegagalan pendidikan tersebut. Oleh  karena  itu,  krisis  multidimensi  ini telah  mendorong  Pemerintah  dan  Rakyat
Indonesia  untuk  mengkaji  ulang  kembali landasan  pendidikan.  Hasilnya  adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Menurut  A.  Tafsir  (2008a:151),  UU No. 20 tahun 2003 ini kembali memberikan tekanan pada pendidikan Keimanan, ketakwaan, dan moral-agama (atau pendidikan  pengembangan  hati).  Pasal  3 UU  No.  20/2003  merumuskan  tujuan pendidikan  Nasional  sebagai  berikut, "Pendidikan  Nasional  bertujuan  untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Dalam  Pasal  4  ayat  (1)  juga  ditegaskan, "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi  manusia,  nilai-nilai  keagamaan,  nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Pendidikan  yang  mengarah  pada substansi pendidikan keimanan dan ketakwaan  mendapat  tekanan  yang  cukup kuat.  Pasal  36  ayat  (3.a)  pada  UU  No.
20/2003  ini  disebutkan  bahwa  kurikulum disusun dengan memperhatikan peningkatan  iman  dan  takwa.  Sedangkan pada pasal  37  ayat  (1.a)  disebutkan  bahwa "Pendidikan  agama  wajib  ada  di  dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah". Sedangkan dalam pasal 37 ayat (2.a) dinyatakan bahwa "Pendidikan agama wajib  ada  di  dalam  kurikulum  pendidikan tinggi".  Berdasarkan  beberapa  butir  UU  di atas,  jelas  bahwa  UU  telah  menjamin terwujudnya  peserta  didik  yang  beriman dan  bertakwa  sebagaimana  dituntut  dalam rumusan tujuan pendidikan.
Fungsi, peranan, dan status madrasah secara  substansial  pada  Undang-Undang No.  20  Tahun  2003  ini  tidak  berbeda dengan  madrasah  pada  Undang-Undang No. 2  Tahun 1989.  Hanya saja  dilihat  dari

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
kekuatan yuridisnya, madrasah pada Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  lebih kuat  dan  lebih  kokoh,  karena  penyebutan nomenklatur  madrasah  masuk  pada  batang tubuh  undang-undang.  Hal  ini  berbeda denga  UU  No.2  tahun  1989,  peristilahan madrasah  hanya  berada  dalam  Peraturan Pemerintah  dan  Surat  Keputusan  Menteri. Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah  dijelaskan  pada  PP  No.  28 Tahun  1990.  Sedangkan  kata  Madrasah Aliyah  disebutkan  pada  Surat  Keputusan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No. 489/U/1992.
Penyebutan  madrasah  pada  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2003  dapat ditemukan pada pasal 17 dan 18. a. Pasal  17 :  Pendidikan  Dasar  berbentuk
Sekolah  Dasar  (SD)  dan  Madrasah Ibtidaiyah  (MI)  atau  bentuk  lain  yang sederajat  serta  Sekolah  Menengah
Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah  atau  bentuk  lain  yang sederajat.
b. Pasal 18 : Pendidikan Menengah berbentuk  Sekolah  Menengah  Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),
Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. UU Sisdiknas No. 20/2003
sebenarnya
semakin
mengurangi ketimpangan yang ada dengan memasukkan pendidikan  keagamaan  dalam  bagian tersendiri,  namun  demikian  tetap  sulit meningkatkan citra madrasah menjadi lebih tinggi. "Sampai sekarang diskriminasi tetap terjadi,  termasuk  perhatian  Pemda-pemda yang  masih  kurang,  misalnya  Pemda  Jawa Barat  yang  hanya  memberi  tunjangan kepada  guru  sekolah  agama  Rp  750  ribu (per-tahun), sementara guru sekolah umum diberi tunjangan Rp 1 juta.

## E. Dari Dikotomi Menuju Konvergensi
Berdasarkan  pada  Undang-Undang dasar  1945  pasal  31  ayat  (3)  Pemerintah
berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem  pendidikan  formal.  Namun  pada kenyataannya, Namun, dalam UU Sisdiknas,  terkahir  UU  Nomor  20  tahun 2003 menyebut dua buah institusi pendidikan  yakni  sekolah  dan  Madrasah. Keduanya diakui sebagai institusi pendidikan dalam sistem pendidikan Nasional  di  Indonesia.  Akomodasi  negara terhadap  keberadaan  madrasah  (dari  mulai madrasah  Ibtida'iyah  hingga  'Aliyah,  serta Perguruan  Tinggi  Agama  Islam),  adalah tidak salah, jika dianggap sebagai kemenangan  politik  pendidikan  bagi  umat Islam.  Indikator  terhadap  hal  ini  adalah tidak atau belum adanya institusi pendidikan
non-Islam yang
diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah.
Pada  satu  sisi  terdapat  sekolah- sekolah yang dikelola oleh Diknas, pada sisi lain terdapat sekolah-sekolah yang dikelola oleh Depag. Dari kedua sekolah ini, muncul persepsi  bahwa  sekolah-sekolah  yang dikelola  Diknas  dikesani  sebagai  sekolah “umum”,  non-agamis,  atau  “sekuler”,  tapi maju,  terdepan,  dan  modern.  Sedangkan, sekolah-sekolah yang dikelola Departemen Agama,  dikesani  sebagai  sekolah  “agama” dan religius, tetapi tertinggal, tertutup bagi kemajuan Ipteks, dan tradisional. Mungkin persepsi  tersebut  tidak  sepenuhnya  benar, dan  juga  tidak  sepenuhnya  salah.  Di  satu sisi, terdapat sekolah-sekolah yang dikelola Diknas  yang  masih  tertinggal,  tradisional, dan  kumuh;  dan  di  sisi  lain,  terdapat sekolah-sekolah Islam yang modern, berstandar internasional, dan maju. Dikotomi  tersebut  memang  masih  belum dapat  dihapuskan,  tetapi  perlu  untuk dimediasi  dan  dikonvergensikan,  agar agama  dan  ipteks  diajarkan,  dikuasai,  dan diaplikasikan oleh setiap peserta didik.
Pandangan dikotomis mentipologikan kehidupan secara sederhana, yakni berpasang-pasangan  dan  atau  berlawan- lawanan,  atau  sejalan  dengan  kerangkan

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
berpikir Newtonian tentang binary oposition (oposisi  biner).  Dikotomi  dan dualisme sistem pendidikan Islam yang ada di  Indonesia,  dan  lainnya,  seperti  di  atas salah  satunya  bermuara  dari  pandangan dikotomik  tentang  kehidupan  (yakni  dunia dan akherat), struktur manusia (jasmani dan rohani),  serta  ilmu  (agama  dan  ”umum”. Dari  dikotomi-dikotomi  tersebut,  maka dualisme  sistem  pendidikan  di  Indonesia pun tumbuh berkembang. Pendidikan Islam diposisikan pada aspek akhirat, rohani, dan agama  saja,  sementara  pendidikan  umum diposisikan  pada  aspek  duniawi,  jasmani, dan  sains  (ipteks).  Dengan  demikian, pendidikan keagamaan  dihadapkan  dengan pendidikan  non-keagamaan,  pendidikan keislaman dengan non-keislaman, pendidikan  agama  dengan  pendidikan umum,  demikian  seterusnya.  Selebihnya, pendidikan  (agama)  Islam  seolah-olah hanya  mengurusi  persoalan  ritual  dan spiritual, sementara kehidupan sain, teknologi, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan  seni  dianggap  sebagai  urusan  duniawi yang  menjadi  bidang  garapan  pendidikan non-agama atau ”umum”.
Adanya perubahan dan atau penyempitan pengertian ulama dan fuqaha, sebagai  orang-orang  yang  hanya  mengerti persoalan-persoalan  doktrin,  hukum  islam, dan  teks-teks  klasik,  sehingga  tidak dimasukkan dalam barisan kaum intelektual, merupakan salah satu implikasi dari pandangan dikotomis tersebut.
Menurut
Azyumardi
Azra (1999), pemahaman  semacam  itu  muncul  ketika umat Islam Indonesia
mengalami keterbelakangan  dan  disintegrasi  dalam berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat. Perbenturan umat Islam dengan pendidikan dan  kemajuan  Barat  memunculkan  kaum intelektual  baru  (cendikiawan  sekuler), yang  menurut  Benda  (dalam  Sartono Kartodirjo,  ed.  1981)  sebagian  besar intelektual tersebut merupakan hasil pendidikan  Barat  yang  terlatih  berpikir
secara Barat. Dalam proses pendidikannya, mereka  mengalami brain  washing (cuci otak), sehingga mereka menjadi  teralienasi (terasing)  dari  ajaran-ajaran  Islam  dan Muslim  sendiri.  Bahkan  terjadi gap antara kaum  intelektual  baru  (sekuler)  dengan intelektual  lama  (ulama),  dan  ulama dikonotasikan  sebagai  kaum  santri  atau kaum  sarungan  yang  hanya  mengerti  soal- soal  keagamaan  dan  buta  dalam  masalah- masalah keduniaan.
Paradigma  dikotomis  mempunyai implikasi terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia, pendidikan agama Islam lebih diorientasikan pada keakhiratan,  sedangkan  masalah  duniawi dianggap  tidak  penting,  serta  menekankan ada  pendalaman al-’ulum  al-diniyyah (ilmu-ilmu  keagamaan)  yang  merupakan jalan  pintas  untuk  menuju  kebahagiaan akhirat. Sementara, sains (ipteks) dianggap terpisah  dari  agama,  yang  diorientasikan pada urusan keduniawiaan, serta menekankan pada pendalaman al-’ulum al- dunyawiyyah (ilmu-ilmu  keduniaan).  Dari segi pendekatan, dari kedua pendidikan ini, secara dikotomis, dapat dibedakan. Pendidikan (agama) Islam bersifat normatif,  doktriner,  dan  absolut.  Peserta didik  diarahkan  untuk  menjadi  pelaku ( actor )  yang  loyal  (setia),  memiliki  sikap commitment (keberpihakan),  dan  dedikasi (pengabdian)  yang  tinggi  terhadap  agama yang  dipelajarinya.  Sementara  itu,  kajian- kajian  keilmuan  yang  bersifat  empiris, rasional,  dan  analitis  kritis  merupakan karakteristik dari pendidikan ilmu ”umum”.
UNSUR SEKOLAH MADRASAH Penyelenggara/ Pengelola Pemerintah dan Masyarakat Pemerintah dan Masyarakat Kurikulum Kurikulum Sentralistik Pemerintah (Mata pelajaran umum) Kurikulum Terintegrasi (Mata Pelajaran Umum dan Agama Islam) Paradigma Sekuler Integrasi-Spasial Tujuan Umum  Pengembangan Fisik dan Akal Pengembangan Fisik, Akal, dan Hati

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
Tujuan Khusus  Lulusan yang unggul, kompetitif, dan profesional Mencipatakan lulusan yang unggul dan kompetitif (menguasai ilmu keislaman, sain modern, dan teknologi) dan berakhlakul karimah Sistem Pembelajaran Empiris, rasional, dan analisis kritis Normatif, doktriner, dan absolut Materi Pembelajaran Orientasi Skill dan Substansi Orientasi subsatansi, skill, dan teks Dikotomi dan konsekuensinya, sebenarnya,  bukan  hanya  terjadi  di Indonesia saja dan pada masa sekarang saja. Secara  doktrinal,  ajaran  Islam  tidak mengenal perbedaan antara ilmu agama dan ilmu  dunia.  Namun  dalam  realitasnya, dalam  sejarah  Islam  abad  pertengahan, dikotomi  ini  terjadi,  di  mana ulum  al- diniyyah (penekanan  pada  tafsir,  hadits, fiqh,  dan  tasawuf)  meng”hegemoni”  atau dan  mengontrol  sains,  teknologi,  serta perkembangan  madrasah  dan  al-jami’ah. Misalnya,  keberadaan madrasah  al-thib (sekolah  kedokteran)  tidak  dan  dapat mengembangkan  ilmu  kedokteran  dengan bebas,  karena  sering  digugat fuqaha. Para saintis  muslim  pernah  digugat  oleh  para fuqaha dan tidak diperkenan menggunakan organ-oragan  mayat  sekalipun  dibedah untuk  diselidiki.  Demikian  pula,  Rumah Sakit  Riset  di  Baghdad  dan  Kairo,  karena dibayangi  legalisme  fiqh  yang  kaku, akhirnya  harus  berkonsentrasi  pada  ilmu kedokteran teoritis dan perawatan.
Mengapa legalisme fiqh atau syari’ah dan  atau  ortodoksi  agama  serta  semangat intoleransi  terhadap  para  saintis  (kalangan muslim  dan  non-muslim)  begitu  dominan dalam  lembaga  pendidikan,  temasuk  di Indonesia?  Menurut  Azyumardi  Azra (1994), hal itu terjadi karena: 1) Pandangan tentang ketinggian syari’ah atau ilmu-ilmu keagamaan,  sebagai  ”jalan  tol”  untuk menuju Tuhan; 2) lembaga-lembaga pendidikan  Islam  secara  institusional dikuasai  oleh  mereka  yang  ahli  dalam
bidang-bidang keagamaan, sehingga kelompok  saintis  ( dar  al-’ilm )  tidak mendapat  dukungan  secara  institusional, sehingga  kaum  saintis  tidak  berdaya menghadapi fuqaha yang  mengklaim legitimasi realigius sebagai the guardian of God’s  given  law (pelindung/penguasa syari’ah); dan 3) hampir seluruh madrasah/ al-Jami’ah  didirikan  dan  dipertahankan dengan dana wakaf dari para dermawan dan penguasa politik muslim. Motivasi kesalehan mendorong para dermawan untuk mengarahkan  madrasah  pada  lapangan- lapangan  ilmu-ilmu  agama  yang  lebih banyak  mendatangkan  pahala,  sementara itu  penguasa  politik  yang  memperkarsai berdirinya  madrasah,  mungkin  karena dorongan  politik  tertentu  atau  motivasi murni untuk  menegakkan ortodoksi  Sunni, serta mendikte madrasah/ al-Jami’ah untuk tetap  dalam  kerangka  ortodoksi  (kerangka syari’ah).
Sejarah membuktikan bahwa dikotomi  ekstrem,  yang  menempatkan hegemoni ortodoksi (syari’ah) di atas ipteks dan  ipteks  berada  pada  posisi  marginal, telah menyebabkan kemunduran peradaban sebuah  agama  atau  bangsa.  Hal  ini  terjadi pada  bangsa  Eropa  pada  masa The  Dark Middle  Age dan  pada  peradaban  Muslim. Sebaliknya,  penyampingan  agama  atas ipteks  telah  menyebabkan  sekulerisasi tanpa  kontrol,  ekploitasi  alam  yang  tidak terkendali, dan dekadensi moral yang belum teratasi. Isue-isue politik gnocida (pembunuhan  masal), aparthaed ( racial cleansing ), global warming , climate change ,  dan  peningkatan  stress,  depresi, serta suicide (bunuh diri), merupakan salah satu  dampak  dari  terpinggirkannya  peran agama dalam perkembangan ipteks.
Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan  oleh  para  pembaharu  Muslim, termasuk  dalam  dunia  pendidikan,  untuk kembali menyeimbangkan dan menyinergikan  antara  agama  dan  ipteks, mutlak  dilakukan  sebagai  terobosan  dari

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
krisis multidimensi yang melanda kemanusiaan.
Penguatan pendidikan (agama)  Islam  dalam  pendidikan  nasional di  Indonesia,  mutlak  harus  terus  diarus- utamakan,  terutama  ketika  kegagalan pendidikan Agama (Islam) dituding sebagai salah faktor utama dari kegagalam moral di Indonesia. 11 Upaya  Islamisasi  pengetahuan (dalam artian memadukan nilai-nilai keislaman  dalam  ipteks)  dan  ”wahyu memandu  ilmu”  merupakan  salah  satu upaya ke  arah  tersebut.  Dalam  UU  Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa  ”Pendidikan  agama  dimaksudkan untuk  membentuk  peserta  didik  menjadi manusia  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  berakhlak mulia”.  Hal  ini  berarti  bahwa  pendidikan agama  kembali  mendapat  tekanan  dan posisi yang kuat dalam sistem pendidikan di Indonesia.
Terdapat  hal  yang  penting  untuk dicatat  bahwa  yang  diperlukan  sekarang dalam  upaya  perbaikan  mutu  pendidikan formal adalah memperbaiki kualitas sistemnya.  Jika  umat  Islam  menghendaki adanya  sistem  pendidikan  yang  Islami (berlandaskan  pada  tata  nilai  keislaman), bukanlah  hanya  terletak  pada  keberadaan bidang  studi  (mata  pelajaran)  agama  yang banyak  saja,  sebagaimana  terjadi  pada madrasah  pada  masa  lalu,  tetapi  haruslah diorientasikan  untuk  membangun  sistem yang islami. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sistem yakni seperangkat perencanaan, proses, dan eavaluasi pendidikan yang dibangun di atas tata nilai Islami.  Hal  ini  ditempuh  dengan  upaya penciptaan suasana religius Islami di setiap
11 Kegagalan  pendidikan  agama  di  sekolah telah diungkapoleh banyak kalangan, misalnya oleh Azyumardi  Azra  (2003)  dan  A.  Tafsir  (2008:123). Namun,  Azyumardi  Azra  menyangkal  kalau kegagalan  Pendidikan  Agama  sebagai  faktor  dari tingginya  angka  korupsi  di  Inodnesia.  Azyumardi menyebutkan  bahwa  hasil  survey International Country Risk Guide Index (ICRGI) sejak tahun 1992 sampai  2000  menunjukkan  bahwa  agama  negara
lingkungan  pendidikan,  baik  pendidikan formal, non-formal, dan informal (Muhaimin, 2009: 55-59).

## F. Penutup
Dikotomi  antara  Ilmu  ”agama”  dan ilmu  ”umum”  telah  melahirkan  dualitas pada sistem pendidikan formal di Indonesia, yakni  sekolah  dan  madrasah.  Sekolah dipersepsi  sebagai  ”institusi  pendidikan yang  menyelenggarakan  pendidikan  ilmu umum”, yang diselenggarakan dan dikelola oleh  Departemen  Pendidikan  Nasional. Sedangkan  madrasah  dipersepsi  sebagai ”institusi yang menyelenggarakan pendidikan ilmu agama” yang diselenggarakan dan dikelola oleh
Kemenag.
Dari  kedua  sekolah  ini,  muncul persepsi  bahwa  sekolah-sekolah  yang dikelola  Diknas  dikesani  sebagai  sekolah “umum”,  non-agamis,  atau  “sekuler”,  tapi maju,  terdepan,  dan  modern.  Sedangkan, sekolah-sekolah yang dikelola Departemen Agama,  dikesani  sebagai  sekolah  “agama” dan religius, tetapi tertinggal, tertutup bagi kemajuan Ipteks, dan tradisional. Mungkin persepsi  tersebut  tidak  sepenuhnya  benar, dan  juga  tidak  sepenuhnya  salah.  Di  satu sisi, terdapat sekolah-sekolah yang dikelola Diknas  yang  masih  tertinggal,  tradisional, dan  kumuh;  dan  di  sisi  lain,  terdapat sekolah-sekolah Islam yang modern, berstandar internasional, dan maju. Dikotomi  tersebut  memang  masih  belum dapat  dihapuskan,  tetapi  perlu  untuk dimediasi  dan  dikonvergensikan,  agar agama  dan  ipteks  diajarkan,  dikuasai,  dan diaplikasikan  oleh  setiap  peserta  didik.
atau  mayoritas  penduduk  beragama  tertentu  tidak identik  dengan  korupsi.  Satu  sisi  terdapat  negara- negara  berpenduduk  agama  Islam,  Kristen,  dan Hindu/Budha yang memiliki indeks persepsi korupsi (IPK) nya di atas 7 (tinggi), seperti Indonesia (9,25), Bangladesh, Filipina, Thailan, Rusia, dan Meksiko. Tetapi  di  sisi  lain,  terdapat  negara  berpenduduk agama  tertentu  dengan  IPK  rendah,  seperti  Iran, Arab Saudi, Inggris, Kanada, AS, dan Syiria.

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia
Tataran konsep
dikotomi akan menimbulkan  dulaisme  pendidikan  pada tataran  praksis  yang  pada  berikutnya  akan menimbulkan  keterpurukan  hasil  dalam pendidikan.  Yang  penting  untuk  dicatat bahwa  yang  diperlukan  sekarang  dalam upaya  perbaikan  mutu  pendidikan  formal adalah  memperbaiki  kualitas  sistemnya. Dalam  hal  ini,  yang  dimaksud  dengan sistem  yakni  seperangkat  perencanaan, proses,  dan  eavaluasi  pendidikan  yang dibangun di atas tata nilai Islami.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Watik  Pratiknya,  “ Identifikasi Masalah Pendidikan Agama Islam di Indonesia”, Muslih Usa (Ed.), Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita  dan  Fakta Yogyakarta  :  Tiara Wacana, 1991.
Ahmad  Tafsir, Ilmu  Pendidikan  dalam Perspektif  Islam, Bandung,  Remaja Rosda Karya, 2007, cet-7
Azra,  Azyumardi.  ” Islamic Thought: Theory, Concept, and Doctrines in the Context  of  Southeast  Asia”. Dalam KS Nathan dan HM Kamali. Islam in
Southeats  Asia  for  the  21th  Century. Singapore: ISEAS. 2005.
Azyumardi  Azra, dalam  Marwan  Saridjo,
Bunga  Rampai  Pendidikan  Agama Islam , Amissco, Jakarta, 1996.
Abudin  Nata, Manajemen  Pendidikan, Mengatasi  kelemahan  pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana
Prebada Media Group, 2008, Cet-3.
Ahmad Syafi’i Ma’arif, Pemikiran tentang Pembaharuan  Pendidikan  Islam  di Azyumardi  Azra, dalam  Marwan Saridjo,  Bunga  Rampai  Pendidikan Agama  Islam ,  Amissco,  Jakarta, 1996.
Daulay, Haidar Putra. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan  Islam  di Indonesia. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group. 2007. Daulay, Haidar Putra. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan  Islam  di Indonesia.
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group. 2007.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
“Dulaisme”, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia Jakarta:  Balai  Pustaka,
1989
Departemen  Agama  RI, Al-Quran  dan Terjemahan , J-Art. 2004
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, “Dulaisme”, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia Jakarta:  Balai  Pustaka, 1989.
Isma’il  Raji  al-Faruqi, Islamization  of Knowledge:  General  Principles  and Workplan Hemdon : HIT, 1982.
John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992
Kawakib,  A.  Munir. Pesantren  and Globalization. Malang:  UIN  Malang Press. 2009.
Steenbrink,  Karel. Pesantren,  Madrasah, Sekolah. Jakarta: LP3ES. 1985.
Zakiah Darajat, dalam buku “Peran Agama dalam  Kesehatan  Mental”, Jakarta, Gunung Agung, 1996,
Zakiah  Darajat,  dkk, Ilmu  Pendidikan Islam,  Jakarta ,  Bumi  Aksara,  1992, cet-2.
Zakiah Darajat, Kesehatan Mental, Jakarta , Gunung Agung, 1996, cet-23

## Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia