## PEREMPUAN DAN PILKADA LANGSUNG

## Sofa Marwah dan Waluyo Handoko
*)
*) Penulis adalah dosen tetap Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
Abstract: Direct local election (Pilkada Langsung) that initially aimed as medium to motivate woman representation on political domain, however still didn’t reach its goal. Until December 2006, from 296 district, only 61 (20,6 percent) that participated by woman candidate. Several studies explain that there isn’t significant impact of sex with political vote (Austin Ranney, 1999). Woman’s obstacle to participate as candidate in local direct election generally correlated with social, ideological, and psychological problems, also strong patriarchal culture. In addition, UU No. 32 year 2004 still obliged every candidate to apply through political party. Woman often excluded early on party’s internal mechanism because women have minor strategic role. Furthermore, women also being hindered by fund, resources, and network problems. Keywords: participation, woman, direct local election.

## A. PENDAHULUAN
Pemerintahan  Orde  Baru  (Orba)  telah  berperan  kuat  dalam  mensubordinatkan  kaum  perempuan Indonesia,  bahkan  menempatkan  perempuan  sebagai  alat  untuk  pencapaian  politik  Orba.  Perempuan Indonesia  diarahkan  untuk  berperan  sebagai  ibu  dan  istri.  Kodrat  telah  menjadi  kata  kunci yang digunakan  pemerintah  untuk  mengkonstruksi  “ideologi  gender”,  yang  mendasarkan  diri  pada  konsep ibuisme.  Sebuah  konsep  yang  menempatkan  kegiatan  perempuan  dalam  masyarakat,  tetap  berkaitan dengan peranannya sebagai ibu dan partisipasi perempuan dalam politik adalah sesuatu hal yang tidak layak. Kebijakan Orba terhadap politik gender yang berorientasi pada Women in Development (WID) itu telah  mendominasi  politik  gender  Orba  sejak  pertama  diperkenalkan  pada  era  1970-an.  Konsep  WID yang  menekankan  partisipasi  perempuan  dalam  pembangunan,  mempunyai  kecenderungan  untuk mendefinisikan  masalah  perempuan  dalam  kerangka  kebutuhan  dasar  keluarga  yang  mendukung ideologi ibuisme Orba sehingga WID diadopsi  pemerintah Orba untuk mendukung politik gender yang dianutnya. Pada prinsipnya, politik gender rezim Orba mendasarkan pandangannya bahwa perempuan Indonesia  adalah  kelompok  homogen  yang  apolitis  dan  harus  berperan  sesuai  kodratnya  sebagai  ibu yang bertanggung jawab dalam urusan domestik.
Politik  gender  Orba  tersebut,  kemudian  termanifestasi  dalam  beberapa  dokumen  negara,  seperti; GBHN,  UU  Perkawinan  No.1  Tahun  1974,  dan  Panca  Dharma  Wanita.  Terdapat  tiga  organisasi perempuan yang dibentuk pemerintah untuk mendukung politik gender ini. Pertama, organisasi Dharma Wanita yang menaungi para istri pegawai negeri sipil. Kedua, organisasi Dharma Pertiwi untuk para istri yang suaminya bekerja di militer dan kepolisian. Ketiga adalah PKK, sebagai organisasi yang menaungi perempuan di seluruh pelosok wilayah Indonesia, terutama di pedesaaan.
Seiring dengan kejatuhan Orba, dimulailah babak baru dalam politik gender di Indonesia. Beberapa hal mendasar yang terjadi adalah; pertama, berkurangnya dogma ibuisme negara di masyarakat yang telah mendorong  perempuan  tabu  memasuki  kancah  politik.  Kedua,  mulai  berubahnya  konsep  perempuan dalam pembangunan yang dahulu berbasis konsep WID menjadi berbasis konsep Gender and Development (GAD).  Obsesi  GAD  adalah  mencapai  counter  hegemoni dan  counter  discourse terhadap  ideologi  gender
yang  telah  mengakar  dalam  keyakinan,  baik  kaum  perempuan  maupun  laki-laki  yang  menjawab kebutuhan praktis dan strategis kaum perempuan.
Pemerintahan  era  reformasi  telah  menunjukkan  komitmen  secara  kuat  untuk  mendorong  upaya pemberdayaan perempuan. GBHN 2000 - 2004 dan UU Nomer 25 Tahun 2000 tentang Propenas (2000- 2004)  secara  eksplisit  menjelaskan  tentang  tujuan  pembangunan  yang  harus  juga  mengarah  pada pencapaian  Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender (KKG).  Hal  ini  berarti  setiap  kebijakan  pembangunan harus dikembangkan secara responsif gender. Strategi yang dikembangkan dalam setiap kebijakan adalah dengan  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dalam  setiap  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan evaluasi  seluruh  kebijakan  dan  program  pembangunan.  Agar  kebijakan  yang  bersifat  makro  tersebut dapat  diimplementasikan  di  tingkat  daerah,  maka  lahirlah  Inpres  Nomor  9  Tahun  2000  tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres tersebut  menyebutkan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah nondepartemen dan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota harus melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.
Namun,  sejauh  ini  upaya  peningkatan  partisipasi  perempuan  dalam  dunia  politik  masih  belum menunjukkan  perbaikan  signifikan.  Hal  tersebut  antara  lain  tampak  pada  rendahnya  partisipasi  dan kepemimpinan perempuan dalam lembaga eksekutif, legislatif, partai politik, maupun struktur birokrasi. Indikator  tersebut  merupakan  ukuran  Gender  Empowerment  Measure  (GEM),  yang  terdiri  dari  komposit perempuan  dalam  parlemen,  perempuan  dalam  tingkatan  manajerial,  dan  kontrol  pada  penghasilan. Pada  prinsipnya,  indikator  GEM  digunakan  untuk  melihat  partisipasi  perempuan  dalam  proses pengambilan kebijakan publik.
Tulisan  ini  mencoba  untuk  melihat  sejauh  mana  peningkatan  partisipasi  perempuan,  khususnya dalam  penyelenggaraan  pilkada  langsung,  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  mendorong  partisipasi perempuan di ruang publik, khususnya ranah politik.

## B. PEMBAHASAN
Era transisi politik memang telah memberi kesempatan berbagai aspek kehidupan terkena dampak arus perubahan, termasuk upaya yang mendorong partisipasi aktif perempuan dalam politik. Kuota 30 persen perempuan di parlemen dalam Pemilu 2004, sebagaimana diamanatkan Undang-undang No 12 Tahun 2003 (Pasal 6 ayat 1), dianggap penting sebagai affirmatitive action guna memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan berkiprah di bidang politik. Angka 30 persen diambil sebagai critical mass untuk  dapat  mempengaruhi  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  CETRO,  KPPI,  dan  KPI,  jumlah pemilih  perempuan  dalam  Pemilu  1999  adalah  59.  576.844  jiwa,  satu  juta  lebih  banyak  dibanding pemilih  laki-laki,  namun  keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen  masih  sangat rendah.  Hasil  pemilu 1999  menunjukkan  jumlah  wakil  rakyat  perempuan  hanya  9,00  persen  dari  total  500  anggota  DPR. Meskipun tidak  signifikan, jumlah  anggota  legislatif  perempuan  meningkat  menjadi 11,09 persen pada pemilu 2004, sementara keterwakilan perempuan di DPD hanya 21,09 persen.
Tabel 1. Jumlah Anggota Legislatif Kabupaten Banyumas Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Banyumas 2004, diolah.
Di  tingkat  pemerintahan  lokal,  keterlibatan  perempuan  juga  menunjukkan  kenaikan  yang  belum signifikan.  Di  lembaga legislatif  Kabupaten  Banyumas,  misalnya,  keterwakilan  perempuan di  lembaga
legislatif  sangat  rendah,  yaitu  8,8  persen  pada  periode  1999-2004.  Pada  2004  -2009  mengalami peningkatan  menjadi  15,5  persen  terkait  dengan  kuota  perempuan  pada  pemilu  2004.  Pada  (Tabel.1) masih  minimnya  jumlah  perempuan  yang  menjadi  anggota  legislatif,  baik  di  tingkat  Kabupaten Banyumas maupun secara nasional, merupakan hal yang ironis. Hal ini dengan mengingat bahwa secara keseluruhan  jumlah  perempuan  Indonesia  sekarang  adalah  51  persen  dari  seluruh  jumlah  penduduk Indonesia. 1 Data  BPS  Kabupaten  Banyumas  tahun  2004  juga  menunjukkan  jumlah  penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, yaitu 770.297 jiwa dibanding 767.988 jiwa. Demikian juga untuk  tahun  2005,  jumlah  perempuan  lebih  banyak,  yaitu  774.257  jiwa,  sementara  laki-laki  771.107 jiwa. 2
Berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada langsung, tingkat partisipasi perempuan dalam ruang ini bisa dikatakan juga masih minim. Semula pilkada langsung diharapkan menjadi suatu mekanisme politik yang  merepresentasikan  kemampuan  perempuan  dalam  jabatan  politik  di  tingkatan  lokal.  Dengan pilkada  langsung,  perempuan  dapat  secara  terbuka  berkompetisi  memperebutkan  kursi  kepala  daerah. Namun kenyataannya, terlihat betapa keterwakilan perempuan dalam proses tersebut demikian rendah. Alih-alih perempuan memenangkan pilkada tersebut, jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai kandidat pun sangat sedikit. Hasil pilkada langsung justru memperlihatkan bahwa jumlah kepala daerah perempuan tidak lebih baik dibandingkan saat pemilihan tidak langsung (melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD).
Terdapat dua paradigma dalam memahami representasi perempuan dalam politik. 3 Pertama, dalam perspektif liberal yang menyatakan tidak perlu ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Wilayah politik adalah wilayah yang bebas, di mana semua orang baik laki-laki maupun perempuan dapat saling bersaing  memperebutkan posisi  dan  jabatan  politik.  Hal  ini  berarti  tidak  ada  “keistimewaan”  yang berkaitan dengan pemajuan peran publik perempuan. Perempuan dan laki-laki hendaknya berkompetisi secara terbuka untuk menempati jabatan-jabatan publik. Kedua, pandangan dalam perspektif kritis, yaitu masalah  yang  muncul  berkaitan  dengan  ketimpangan  dalam  struktur  politik,  di  mana  struktur  politik yang  ada  cenderung  untuk  memarjinalkan  posisi  perempuan.  Dalam  proses  politik,  laki-laki  menjadi aktor yang dominan dalam arena politik. Peran kuat ini muncul mulai dari tahap formulasi aturan politik sampai  pada  standar  evaluasi  yang  mesti  dilakukan terhadapnya.  Demikian  juga  dalam  kelembagaan, misalnya partai politik.  Proses seleksi dan nominasi dalam partai politik seringkali menjadi bias untuk lebih menekankan pada figur laki-laki. Kenyataannya, jumlah perempuan yang aktif sebagai kader partai politik  jauh  lebih  sedikit  dibanding  laki-laki.  Oleh  karena  kondisi  yang  tidak  adil  tersebut,  paradigma kritis  menilai  perlu  dilakukan  langkah-langkah  untuk  mengatasi  masalah  keterwakilan  dan  masuknya perempuan  dalam  lembaga-lembaga  politik.  Apa  yang  harus  dilakukan  tersebut,  bukan  berarti menempatkan  perempuan  dalam  posisi  istimewa  untuk  mendapatkan  perlakuan  khusus  demi tercapainya  peran  yang  sama dalam  jabatan  publik.  Mengingat,  kehidupan  politik  dalam  kurun  yang begitu  lama  muncul dominasi  laki-laki,  maka langkah  khusus  tersebut harus  dipahami  sebagai  strategi menciptakan arena kompetisi politik yang lebih fair bagi laki-laki maupun perempuan.
Pilkada langsung merupakan konsekuensi politik dari disepakatinya UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  mengatur  sistem  pemilihan  langsung  oleh  rakyat.  Sebagai revisi UU No.22 tahun 1999, yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menetapkan model  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  oleh  rakyat  (pasal  56  ayat  1),  setelah  sebelumnya disepakati juga UU No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Legislatif, yang pada prinsipnya tidak lagi memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil
kepala  daerah.  Rangkaian  pilkada  langsung  kemudian  dilaksanakan  di  sejumlah  provinsi  dan kabupaten/kota  dalam  waktu  yang  hampir  dilaksanakan.  Sepanjang  Juni  2005,  menurut  data Departemen Dalam Negeri, berlangsung  226 pilkada  secara serentak  (kecuali  di sejumlah daerah yang kemungkinan harus ditunda seperti NAD) yang meliputi pemilihan gubernur di 11 provinsi, pemilihan bupati di 179 kabupaten, dan pemilihan walikota di 36 kota, dengan total jumlah pemilih yang terlibat 77 juta orang. 4 Hingga Desember 2006, pilkada langsung telah diselenggarakan di 296 wilayah, di seluruh Indonesia.
Kajian Bulanan LSI (Edisi 1 Mei 2007) juga mencatat bahwa dari 296 wilayah di Indonesia hanya 61 wilayah (20,6 persen) saja yang diikuti oleh kandidat perempuan. Selebihnya (79,4 persen) dari wilayah tersebut,  pilkada  berlangsung  hanya  diikuti  oleh  kandidat  laki-laki  tanpa  kehadiran  kandidat-kandidat perempuan.  Terdapat  69  orang  perempuan  yang  ikut  berpartisipasi  sebagai  kandidat  dalam  pilkada tersebut. Perinciannya, 19 orang (27,5 persen) maju sebagai kepala daerah (gubernur/walikota/bupati) dan  selebihnya  50  orang  (72,5  persen)  maju  sebagai  wakil  kepala  daerah.  Selengkapnya  dapat  dilihat dalam Tabel 2. berikut ini.

## Tabel 2. Prosentase Kemenangan Kandidat Perempuan menurut Posisi sampai Desember 2006
Sumber: Kajian Bulanan LSI, Edisi 1 Mei 2007, diolah.
Tabel  di  atas  memperlihatkan  bahwa  sampai  Desember  2006,  hanya  satu  orang  perempuan  yang mencalonkan  diri  dan  berhasil  menang  menjadi  gubernur,  yaitu  Ratu  Atut  Chosiyah  pada  Pilkada Provinsi  Banten,  11  November  2006.  Ratu  Atut  Chosiyah  menjadi  perempuan  pertama  di  Indonesia yang menjadi gubernur, yang dipilih secara langsung. Sementara dari 18 perempuan yang mencalonkan diri menjadi  bupati/walikota,  hanya  5  orang  atau  27,8  persen  yang  berhasil  lolos.  Untuk  posisi  wakil gubernur,  tabel  di  atas  juga  memperlihatkan  hanya  satu  perempuan  yang  maju  dalam  posisi  tersebut namun tidak berhasil, yaitu Marissa Haque pada Pilkada Banten. Sebagaimana diketahui Pilkada Banten yang  berlangsung  pada  11  November  2006  diikuti  oleh  empat  pasangan  calon  gubernur,  Ratu  Atut Chosiyah dan Muhammad Masduki, Irsyad Djuweli dan Mas Achmad D, Zulkieflimansyah dan Marissa Haque,  serta  Tryana Sjam’un  dan  Benyamin Davnie.  Sebagai  incumbent,  Ratu  Atut  Chosiyah  berhasil menang  dengan  perolehan  suara  40,14  persen.  Sementara  untuk  posisi  wakil  bupati/walikota,  dari  49 calon perempuan, hanya 10 orang atau 20,4 persen di  antaranya yang berhasil lolos menempati  posisi sebagai bupati/wakil bupati.
Sebagai  daerah  yang  baru  saja  melaksanakan  pilkada  langsung  (10  Februari  2008),  Kabupaten Banyumas  juga  menempatkan  salah  satu  calonnya  dari  kaum  perempuan,  yaitu  Laily  Sofiyah  sebagai wakil bupati. Namun latar belakangnya sebagai Ketua Umum Muslimat Kabupaten Banyumas ternyata tidak cukup kuat untuk menggiring suara pemilih perempuan di kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama  Islam  tersebut.  Pilkada  Kabupaten  Banyumas  dikuti  oleh  empat  pasangan  calon,  yaitu Mardjoko  dan  Achmad  Husein,  Singgih  Wiranto  dan  Laily  Sofiyah,  Bambang  Priyono  dan  Tossy Aryanto,  Aris  Wahyudi  dan  Asroru  Maula.  Pasangan  Marjoko  dan  Ahmad  Husein  berhasil memenangkan pilkada tersebut dengan perolehan suara 36,3 persen atau 321.106 dari 883.503 suara. 5 Sementara  kalau  menilik  pilkada  terdahulu  di  Kabupaten  Banyumas  tersebut,  kehadiran  Laily Sofiyah sebagai kandidat wakil bupati mempunyai nilai tersendiri. Pilkada Banyumas sebelumnya tahun 2003  yang  masih  mengacu  pada  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah,  yang  berarti eksekutif  dipilih  secara  tidak  langsung  oleh  wakil  rakyat  (DPRD),  sama  sekali  tidak  menempatkan
kandidat  perempuan  dalam  kompetisi  tersebut.  Pilkada Kabupaten  Banyumas  tahun  2003  diikuti  oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pada putaran pertama, Bambang Priyono dan Musyadad Bikri Nur berhasil menang dengan 16 suara, pasangan Aris Setiono dan Imam Durori memperoleh 15 suara, dan pasangan Tri Waluyo Basuki dan Restyarto  Efiawan  mendapatkan 14  suara. Pada putaran kedua,  pasangan  Aris  Setiono  dan  Imam  Durori  berhasil  mengumpulkan  suara  telak,  yaitu  28  suara dibanding 17 suara yang diperoleh pasangan Bambang Priyono dan Musyadad Bikri Nur. 6 Studi  yang  dilakukan  oleh  Austin  Ranney 7 mencatat  bahwa  sampai  dengan  akhir  tahun  70-an, mayoritas studi perilaku pemilih tidak menemukan perbedaan berdasarkan jenis  kelamin bagi  perilaku memilih.  Namun,  studi-studi  berikutnya  menunjukkan  bahwa  dalam  pemililhan  presiden  tahun  1980, laki-laki  lebih  memilih  Ronald  Reagan  sebanyak  55  persen  dibandingkan  Jimmy  Carter  yang  hanya mencapai  36  persen.  Pemilih  perempuan  yang  mendukung  Ronald  Reagan  mencapai  47  persen  dan Carter  45  persen.  Survei  yang  dilakukan  di  Amerika  menunjukkan  lebih  banyak  perempuan  yang menolak  Reagan  dibanding laki-laki,  dan  di  pemilu  sela  tahun  1982,  62  persen  pemilih  perempuan memilih kandidat Partai Demokrat dibandingkan dengan 57 persen pemilih laki-laki. Laki-laki memilih Reagan dengan perbedaan suara 61,37 persen dan perempuan juga memilih Reagan walaupun dengan perbedaan  suara  57-42  persen.  Demikian  Austin  Ranney  (1999)  mencatat  bahwa  sejumlah  studi mengenai perilaku pemilih menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan jenis kelamin bagi pilihan politik.
Demikian  juga  survei  yang  dilakukan  oleh  Laboratorium  Ilmu  Politik  FISIP  Universitas  Jenderal Soedirman  (Desember  2007) 8 juga  mencatat  bahwa  tingkat  preferensi  pemilih  perempuan  terhadap kandidat  bupati  dan  wakil  bupati  juga  menyebar.  Artinya,  tidak  semua  pemilih  perempuan  kemudian memberikan  suaranya terhadap kandidat perempuan. Hasil  studi tersebut  menunjukkan bahwa pilihan terhadap  pasangan  calon  berdasarkan  jenis  kelamin  adalah  sebagai  berikut;  Marjoko  dan  Achmad Husein dipilih oleh 11,5 persen laki-laki, dan 11,3 persen perempuan; Singgih Wiranto dan Laily Sofiyah dipilih oleh 7,2 persen laki-laki, 10,7 persen perempuan; Bambang Priyono dan Tossy Ariyanto dipilih 8,6 persen laki-laki dan 7,0 persen perempuan, dan Aris Wahyudi dan Asroru Maula dipilih 5,6 persen laki-laki dan 6,7 persen perempuan. Sementara itu, mereka yang tidak menjawab sebanyak 15,8 persen laki  dan 15,5  persen perempuan. Meskipun, pasangan Singgih Wiranto dan Laily  Sofiyah dipilih oleh lebih banyak pemilih perempuan dibanding laki-laki (10,7 persen dibanding 7,2 persen), namun pasangan Aris  Wahyudi  dan  Asroru  Maula,  juga  lebih  dipilih  oleh  pemillih  perempuan.  Preferensi  pemilih perempuan  terhadap  pasangan  Marjoko-Achmad  Husein  dan  Bambang  Priyono-Tossy  Ariyanto  juga relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti, hasil studi ini juga menunjukkan tidak ada  hubungan  yang  signifikan  antara  jenis  kelamin  pemilih  maupun  kandidat  terhadap  pilihan  politik pemilih.
Berkaitan  dengan  hasil  kajian-kajian  di  atas,  maka  pada  Pilkada  Banyumas  tahun  2008,  sangat mungkin  pemilih  perempuan  hanya  sedikit  yang  memberikan  suaranya  pada  Laily  Sofiyah  yang merupakan representasi kaum perempuan. Hal ini menjadi menarik, karena di satu sisi jumlah penduduk perempuan Kabupaten Banyumas lebih banyak dibanding laki-laki, yaitu 774.257 jiwa, sementara laki- laki  771.107  jiwa. 9 Di  sisi  lain,  kenyataannya  Laily  Sofiyah  merupakan  satu-satunya  kandidat perempuan, namun teryata tidak mendapatkan dukungan secara penuh dari kaum perempuan sendiri.
Demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pilkada  langsung  yang  awalnya  diharapkan  menjadi  salah  satu media  bagi  meningkatnya  keterwakilan  perempuan  dalam  menduduki  jabatan-jabatan  publik,  ternyata sejauh  ini  belum  begitu  berdampak.  Permasalahannya,  mengapa  partisipasi  perempuan  dalam
menduduki  jabatan  politik  sampai  saat  ini  masih  rendah,  meskipun  mekanisme  politik  yang  ada memungkinkan keikutsertaan perempuan?
Hasil studi Azza Karam (1999) mencatat bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik di sejumlah negara dikarenakan masih banyaknya hambatan berkaitan dengan persoalan kendala sosial, ideologis, dan psikologis, maupun budaya patriarkhi yang kuat. Bagaimanapun perempuan masih menghadapi persoalan berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan beban ganda dalam rumah tangga sebagai mencari nafkah. Hambatan lain, yaitu persoalan ideologis dan psikologis. Selama ini politik masih dianggap lebih dekat dengan dunia laki-laki, terjunnya perempuan dalam  politik belum diangggap sebagai hal  yang biasa. Kuatnya ideologi  patriakhi menempatkan  laki- laki  sebagai  kekuatan  yang  dominan  dan  perempuan  dalam  posisi  yang  inferior.  Ranah  politik  masih diasosiasikan sebagai dunia laki-laki, dan perempuan lebih tepat kalau hanya mendampingi laki-laki.
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang masih kuat budaya patriarkhinya. Di Indonesia, masih  tertanam  budaya  patriarkhi  yang  berdampak  terhadap  cara  pandang  terhadap  perempuan  yang terjun dalam dunia politik. Di samping itu, kekuasaan Orde Baru telah sukses menempatkan perempuan Indonesia  untuk  berperan  sebagai  ibu  dan  istri.  Kata  kunci  yang  digunakan  Pemerintah  Orba  adalah kodrat  untuk  mengkonstruksi  “ideologi  gender”  yang  mendasarkan  diri  pada  konsep  ibuisme.  Hal  ini berarti  keberadaan  perempuan  dalam  masyarakat  tetap  berkaitan  dengan  peranannya  sebagai  ibu  dan partisipasi perempuan dalam politik adalah sesuatu hal yang tidak biasa.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  pilkada  langsung,  UU  No.32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  memang  tidak  diskriminatif  terhadap  keikutsertaan  perempuan.  Perempuan  boleh  dan  berhak mencalonkan diri dalam pilkada. Namun, bila dicermati lebih lanjut, aturan yang netral gender tersebut jelas  menjadi  penghalang  bagi  kaum  perempuan  untuk  mencalonkan  diri  dalam  pilkada.  Studi  yang dilakukan LSI 10 mencatat bahwa beberapa hambatan bagi perempuan untuk tampil dalam proses pilkada adalah; pertama, mekanisme pencalonan, proses pencalonan dalam pilkada dapat dilakukan hanya lewat partai politik (Pasal 2 UU No. 32 tahun 2004). Artinya, siapapun yang akan maju dalam pilkada harus dicalonkan  oleh  partai  politik,  termasuk  perempuan.  Kenyataannya,  dominasi  laki-laki  dalam kepengurusan  partai politik  menyebabkan  perempuan  sering  tersisih dalam  proses  pencalonan  internal partai politik. Jabatan-jabatan penting dalam partai politik lebih sering dikuasai oleh laki-laki. Pengurus perempuan lebih sering hanya menempati posisi sebagai bendahara, hubungan masyarakat atau jabatan lain  yang  kurang  signifikan.  Oleh  karena  posisi-posisi  strategis  ditempati  laki-laki,  maka  akhirnya keputusan pencalonan oleh partai politik kurang memperhatikan representasi perempuan.
Kedua,  calon  perempuan  yang  mau  mencalonkan  dalam  pilkada  harus  menyiapkan  sumber  dana yang  besar.  Pilkada  adalah  sarana  bagi  partai  politik  untuk  konsolidasi  kekuasaan.  Partai  politik seringkali menggunakan media ini untuk mendapatkan sumber dana yang cukup untuk pengembangan partai  politik.  Masalah  dana  bisa  menjadi  hambatan  bagi  perempuan  yang  mau  ikut  proses  pilkada. Akhirnya,  perempuan-perempuan yang  sebenarnya  potensial,  namun  tidak  mempunyai  sumber  dana cukup tidak jadi ikut kompetisi. Tidak mengherankan jika perempuan yang tampil sebagai kandidat lebih sering  sebagai  calon  incumbent  (Rustriningsih  dalam  Pilkada  Kebumen,  Ratu  Atut  Chosiyah  dalam Pilkada  Banten)  ataupun  pengusaha.  Ketiga,  pilkada  mempunyai  tingkat  persaingan  yang  lebih  sengit, mengingat  hanya  dipilih  1  orang  saja  di  satu  wilayah.  Hal  ini  berbeda  apabila  dibandingkan  dengan pemilihan  anggota  DPD  atau  legislatif  yang  umumnya  memilih  beberapa  kandidat  di  satu  wilayah. Untuk  memenangkan  pilkada,  seorang  calon  harus  mempunyai  sumber  daya  yang  kuat,  jaringan maupun  dana  yang  cukup.  Hal  ini  seringkali  menjadi  penghalang  bagi  perempuan  yang  akan
berpartisipasi  dalam  pencalonan  pilkada.  Laki-laki  lebih  sering  punya  sumber  daya,  jaringan,  maupun dana yang lebih kuat dibandingkan perempuan.

## C. KESIMPULAN
Tingkat  partisipasi  perempuan  dalam  proses  pilkada  langsung  dapat  dikatakan  masih  belum signifikan. Perubahan UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004, di mana calon kepala dan  wakil  kepala  daerah  dipilih  secara  langsung,  ternyata  belum  mampu  menjadi  media  yang mendorong representasi perempuan dalam ranah politik. Secara nasional, sampai Desember 2006, dari 296 wilayah di Indonesia hanya 61 wilayah (20,6 persen) saja yang diikuti oleh kandidat perempuan, di mana hanya satu orang perempuan yang mencalonkan diri dan berhasil menang menjadi gubernur, yaitu Ratu  Atut Chosiyah  pada Pilkada Provinsi Banten.  Untuk  posisi bupati, dari 18  kandidat perempuan, hanya 5 orang atau 27,8 persen saja yang berhasil menang. Di Kabupaten Banyumas, pada pilkada yang berlangsung pada Februari 2008, hanya diikuti oleh satu kandidat perempuan untuk posisi wakil bupati, yaitu  Laily  Sofiyah.  Meskipun  penduduk  kabupaten  ini  lebih  banyak  kaum  perempuan,  dan  Laily Sofiyah menjadi satu-satunya calon perempuan, ternyata hal itu tidak cukup kuat untuk menarik suara pemilih  perempuan.  Studi  yang  dilakukan  Austin  Ranney  (1999)  maupun  Survei  Laboratorium  Ilmu Politik  FISIP Unsoed  (2008)  menjelaskan  tidak  adanya  pengaruh  yang  signifikan  antara jenis  kelamin terhadap pilihan politik.
Beberapa  hambatan  ditemui  perempuan  dalam  mengikuti  pencalonan  dalam  pilkada,  berkaitan dengan  persoalan  kendala  sosial,  ideologis,  dan psikologis,  maupun  budaya  patriarkhi  yang  kuat. Permasalahan kemiskinan, pendidikan yang rendah, ideologi dan budaya patriarkhi menjadi faktor yang menghambat  perempuan  tampil  dalam dunia politik.  Sementara  politik  masih  sering dianggap sebagai dunia  laki-laki,  dan  keikutsertaan  perempuan  di  dalamnya  adalah  tidak  layak.  Berkaitan  dengan peraturan  perundangannya,  UU  No.  32  Tahun  2004,  masih  mengatur  keharusan  calon  yang  akan mengikuti pilkada langsung mesti melalui partai politik. Perempuan yang sering menempati posisi tidak strategis  dalam  kepengurusan  partai  politik,  akhirnya  terdepak  lebih  dulu  dalam  proses  pencalonan internal partai politik. Sementara itu, persetujuan partai politik terhadap kandidat tertentu mengharuskan seorang calon untuk “membayar” sejumlah dana yang besar. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi kaum  perempuan  yang  umumnya  mempunyai  sumber  keuangan  yang  tidak  cukup  besar.  Laki-laki seringkali mempunyai sumber daya, uang, dan jaringan yang lebih dibandingkan perempuan. Padahal, pilkada langsung mempunyai tingkat persaingan yang lebih ketat, mengingat hanya dipilih 1 orang saja di satu wilayah.

## ENDNOTE
1 Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2000.
2 BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2005.
3 Kajian Bulanan LSI , Edisi 1 Mei 2007, hal. 1.
4 Kompas , Edisi 11 Juni 2005.
5 Radar Banyumas, Edisi, 23 Februari 2008 .
6 Sholahudin  Kusumanegara,  “Demokratisasi  di  Tingkat  Lokal  (Studi  Kasus: Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  di  Kabupaten  Banyumas ”, dalam Jurnal Swara Politika Vol.3.No.2 Okotober 2003, hal. 24-25.
7 Dalam Kajian Bulanan LSI, Edisi 1 Mei 2007, hal. 18.
8 Survei  dilakukan  pada  Desember  2007  menjelang  pelaksanaan  pilkada langsung  Kabupaten  Banyumas  tahun  2008,  bulan  Februari.  Survei  dilakukan  di 27  kecamatan  di  seluruh  kabupaten,  dengan  menggunakan multi  stage  random sampling ,  dengan  melibatkan  400  orang  responden  dan  memiliki  toleransi kesalahan margin of error sebesar +- 5 persen pada tingkat kepercayaaan 95 persen. 9 BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2005.
10 LSI Edisi 2008, hal. 7.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  2001. Panduan  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan. Jakarta:  CIDA- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI-WSP II.
Anonim.  2004. Statistik  Gender  dan  Analisis  Kabupaten  Banyumas .  Banyumas:  Pemerintah Kabupaten Banyumas Kantor Pemberdayaan Masyarakat.
Anonim. 2004/2005. Banyumas dalam Angka . Banyumas: Badan Pusat Statistik. Depdiknas.  2005. Penyadaran  Gender  Bagi  Pendidik. Jawa  Tengah:  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
Fakih, Mansour. 1996. Analisis Gender Dan Tranformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
.  1997 .  Merekontruksi  Realitas  dengan  Perspektif  Gender. Yogyakarta:  Sekretariat  Bersama Perempuan Yogyakarta.
Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia, Edisi 1 Mei 2007. Karam Azza (Ed. ). 1999. Women in Parliament Handbook. TTP: IDEA.
Kusumanegara,  Solahudin.  2003.  “Demokratisasi  di  Tingkat  Lokal  (Studi  Kasus:  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyumas ”, dalam Jurnal Swara Politika Vol.3.No.2 Okotober 2003.
Radar Banyumas , 23 Februari 2008.
Tim  FISIP  Unsoed.  2008. Survei  Tahap  III  Pilkada  Kabupaten  Banyumas .  Purwokerto: Laboratorium Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah