## MANAJEMEN FINANSIAL LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (STUDI TENTANG OPTIMALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN)

## Nelly
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ikhlas Sidikalang Dairi Jl. Mesjid Sidikalang Dairi, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara e-mail: nelly.syahminin83@gmail.com
Abstrak: Anggaran pendidikan kerap menjadi masalah dalam peningkatan mutu pendidikan,  minimnya  anggaran  pemerintah  menjadi  kendala  utama,  dengan kondisi anggaran yang sedkit tentu diperlukan optimalisasi pembiayaan. Tujuan penelitian  ini  untuk  menganalisis  konsep  dasar  manajemen  finansial  lembaga pendidikan dan optimalisasi  anggaran pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif  berbasis  studi  pustaka.  Pengumpulan  data menggunakan  studi  dokumentasi,  yakni  mengeksplorasi  teori  atau  pemikiran bersumber ragam referensi. Analisis data menggunakan analisis konten, dengan cara  menganalisis  dan  memberikan  interpretasi  data  untuk  menarik  simpulan. Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa.  Sumber  dana  di  peroleh  sekolah  berasal dari  pemerintah  berupa  dana  bantuan  operasional  Sekola,  iuran  uang  sekolah siswa, dan bantuan donatur, instansi, sponsor dan infak atau sedekah. Dana yang ada  kemudian  disusun  dalam  rencana  belanja  Sekolah  yang  disusun  oleh  tim untuk kemudian disahkan oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Pelaksanaan anggaran  keuangan  sekolah  digunakan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah dianggarkan  dengan  efektif  dan  efisien,  amanah,  dan  bertanggungjawab. Pertanggungjawaban  keuangan  sekolah  dilaporkan  pemerintah  dan  komite, dengan model akuntabel, dan transparan. Wujud optimalisasi dapat diwujudkan dengan penentuan skala prioritas saat penyusunan anggaran belanja sekolah.
Kata Kunci: Finansial Pendidikan, Anggaran Pembiayaan, Lembaga Pendidikan
Abstract: The education budget is often a problem in determining the quality of education,  the  lack  of  budget  from  the  government  is  the  main  obstacle,  with such a small budget, it is certainly necessary to optimize financing. The purpose of this study is to analyze the basic concepts of education financial management and  optimizing  the  education  financing  budget.  This  research  uses  qualitative research  methods  based  on  literature  study.  The  data  collection  method  uses documentation  studies,  namely  exploring  theories  or  thoughts  from  various references. Data analysis uses content analysis, by analyzing and providing data interpretation to draw conclusions. The results of the study explain that. Sources of funds obtained by schools  come from  the government  in  the form  of central and  regional  BOS  funds,  tuition  fees  for  students,  and  assistance  from  donors, agencies, sponsors and infaq or sedekah. The available funds are then compiled in the school spending plan which is prepared by the team to be later approved by  the  principal  and  the  school  committee.  The  implementation  of  the  school financial budget is used in accordance with the budgeted plan in an effective and efficient, trustworthy, and responsible manner. School financial accountability is reported to  the directorate of school  development (central  BOS), the provincial education  and  culture  office,  committees,  with  an  accountable  and  transparent model.  The  form  of  optimization  can  be  realized  by  determining  the  priority scale when preparing school budgets.
Keywords: Education Finance, Financing Budget, Educational Institution

## PENDAHULUAN
Mewujudkan pendidikan yang berkualitas  tentu  diperlukan  banyak  aspek yang  saling  menunjang.  Salah  satunya adalah adanya pengelolaan secara menyeluruh  dan  professional  terhadap sumberdaya  yang  ada  dalam  sebuah lembaga  pendidikan.  Sumber  daya  yang perlu  dikelola  dengan  baik  dalam  lembaga pendidikan  adalah  masalah  keuangan  di sekolah.  Pengelolaan  keuangan  pendidikan merupakan  salah  satu  substansi  pengeloaan sekolah  yang  urgen  dalam  menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. (Zietlow et al., 2018)
Keuangan dan pembiayaan merupakan    salah    satu    sumber  daya  yang secara langsung  menunjang  efektifitas dan efisiensi  pengelolaan  pendidikan.  Upaya peningkatan mutu disebuah lembaga pendidikan  akan  sangat  bergantung  kepada manajemen  yang  dilaksanakan  dalam  suatu lembaga  pendidikan  yang  bersangkutan. Manajemen tersebut akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang  profesional  untuk  mengoperasikan lembaga  pendidikan  tersebut.  (Masditou, 2017)
Mulai  dari  kurikulum  yang  sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan komitmen tenaga kependidikan yang handal,  sarana-prasarana  yang  memadai untuk mendukung kegiatan belajar- mengajar, dana/keuangan yang cukup untuk menggaji pegawai sesuai dengan fungsinya, serta  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi. Bila  salah  satu  hal  di  atas  tidak  sesuai dengan yang diharapkan atau tidak
berfungsi  sebagaimana  mestinya,  maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan sebuah sekolah  Islam  tersebut  kurang  optimal. (Fahmi & Bitasari, 2021).
Pencapaian  tujuan  pendidikan  kerap terhambat karena minimnya anggaran pendidikan.  Walaupun  bukan  satu-satunya yang  menjadi  penentu  peningkatan  kualitas pendidikan, akan tetapi keberadaanya begitu sangat penting. Bahkan-bahkan tanpa adanya pembiayaan tentu bisa saja dikatakan  sebuah  lembaga  pendidikan  tidak akan  beroperasional.  Asupan  pembiayaan pendidikan  yang  tinggi  tentu  akan  semakin meningkatkan banyak program, yang tentunya  program  itu  akan  meningkatkan mutu pendidikan.
Namun  kondisi  saat  ini  sepertinya tidak  menunjukkan  yang  ideal,  saat  ini malah  anggaran  pendidikan  sangat  minim sehingga  kerap  membuat  para  pengelola sekolah  harus  berpikir  sistemik  untuk  dapat menanggulangi kekurangan tersebut. Banyak cara dilakukan untuk menanggulanginya,  mulai  dari  menaikkan uang  iuran  sekolah,  sampai  pada  menjalin kerjasama untuk mencari dukungan materi.
Sesuai  dengan  amanah  UUD  1945 bahwa  alokasi  pendidikan  sebesar  20%, anggaran ini sebenarnya mencakup keluasan yang  tanpa  batas.  Anggaran  itu  tidak  hanya untuk  proses  yang  berkaitan  dengan pembelajaran  saja,  tetapi  juga  digunakan untuk  membayar  gaji  para  pendidik  dan tenaga kependidikan.
Untuk  mengatasi  kekurangan  itu tentu  sangat  diperlukan  adanya  upaya mengoptimaliasikan anggaran  yang ada, hal ini  bertujuan  agar  pemanfaatan  dana  dapat
tepat  sasaran  dan  tidak  keluar  dari  yang direncanakan. Optimalisasi tentu saja menggunakan  macam  cara,  namun  cara yang  paling  ideal  yang  mungkin  biasa dilakukan  oleh  banyak  orang  adalah  skala prioritas.  Artinya  memprioritaskan  hal-hal apa  saja  yang  memang  menjadi  pilihan untuk dikeluarkan pembiayaanya.
Proses  pendidikan dan pembelajaran merupakan  kegiatan  terencana  yang  dalam penyusunannya tidak dapat lepas dari faktor pembiayaan.  Hal  ini  karena  di  dalam pelaksanaannya,  ada banyak hal  yang harus dilakukan, disiapkan, dan selanjutnya diadakan agar proses pendidikan berlangsung lancar. Berbagai hal yang harus disiapkan  dan  disediakan  oleh  pengelola pendidikan,  khususnya  fasilitas,  sarana  dan prasarana  pendidikan  serta  kesejahteraan tenaga  pengajar/guru.  Di  sinilah  urgennya mengelola keuangan dalam sebuah lembaga pendidikan.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu untuk menganalisis konsep dasar manajemen  finansial  lembaga  pendidikan dan  optimalisasi  anggaran  pembiayaan Pendidikan.  Penelitian  ini  memiliki  urgensi kepada para pengelola pendidikan khususnya dalam mengoptimalisasikan anggaran  pendidikan  yang  ada,  sehingga dapat tepat sasaran, efektif dan efisien.
Untuk melihat novelty dari penelitian ini  akan  dipaparkan  beberapa  penelitian yang berkenaan dengan ini, seperti Manajemen  finansial  pendidikan  dengan fokus  kajian  pada  sistem  perpajakan (Mesiono  &  Lubis,  2021),  kemandirian finansial lembaga pendidikan melalui entrepreneurship (Romadhon, 2016),
manajemen  finansial  pondok  pesantren (Arifin, 2017), filantropi islam sebagai basis pengelolaan  keuangan  lembaga  pendidikan Islam  (Mukhlisin  et  al.,  2019),  prinsip- prinsip  manajemen  keuangan  pendidikan (Rahmah,  2016),  konsep  dasar  manajemen keungan  pendidikan  (Komariah,  2018), administrasi  keuangan  lembaga  pendidikan (Napitupulu  et  al.,  2021),  manajemen keuangan lembaga pendidikan Islam terpadu (Setiowati,  2015).  Berdasarkan  beberapa hasil  penelitian  tersebut  tampak  bahwa, novelty yang  diharapkan  dari  penelitian  ini adalah konsep tentang optimalisasi anggaran pembiayaan pendidikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian Library Research (studi pustaka). Metode  pengumpuland  data  dilakukan dengan teknik dokumentasi, yakni pengumpulan  informasi  melalui  sumber referensi  yang  berkaitan  dengan  topik penelitian.  Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  legalitas  aturan pemerintah  tentang  finansial  pendidikan baik  dalam  bentuk  undang-undang,  dan ataupun peraturan pemerintah. Dalam hal ini aturan yang dimaksud ialah Undang-undang No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  dan    Perarturan Pemerintah  (PP)  No  48  tahun  2008  tentang Pendanaan  Pendidikan.  Sumber  pendukung berasal  dari  buku,  jurnal,  dan  sumber  lain yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan analisis konten yakni analisis  terhadap  materi  yang  menjadi rujukan,  dan  memberikan  analisis  kritik terhadap materi yang dimaksud.
Berdasarkan  dari  berbagai  sumber  bacaan dan   pengalaman   penulis   tentang   topik tersebut,  maka  penulis  mendeskripsikannya menjadi sebuah laporan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistematisasi  pembahasan  ini  akan disesuaikan  dengan  tujuan  penelitian  yang telah  dijelaskan  pada  bagian  pendahuluan penelitian ini, yakni konsep dasar manajemen  finansial  lembaga  pendidikan dan upaya optimalisasi anggaran pembiayaan lembaga pendidikan.

## Konsep  Dasar  Manajemen  Finansial Lembaga Pendidikan
Manajemen  sebagai  usaha  yang sistematis dalam mengatur dan menggerakkan  para  anggota  atau  pegawai yang ada dalam sebuah lembaga, organisasi, agar  mereka  bekerja  dengan  kesungguhan dan  segenap  kemampuan  yang  dimilikinya. (Gaol, 2020). Sementara Islam kata manajemen  didefenisikan  jika  dinyatakan sebagai  pengaturan  ( al-tadbir ),  kata  ini merupakan  derivasi  dari  kata dabbara (mengatur)  yang banyak terdapat dalam Al- Qur’an seperti firman Allah SWT :
                                               
                                                     
            
Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya  dalam  satu  hari  yang  kadarnya adalah seribu tahun menurut
perhitunganmu. ( Q. S. as- Sajadah [32]: 5)
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa Allah  adalah  maha  pengatur  seluruh  alam semesta  dan  segala  urusan  dari  langit  ke bumi  sebelum  dan  sesudah,  dampak  atau akibatnya  telah  diperhitungkan  dengan matang  sehingga  hasilnya  sesuai  dengan yang dikehendaki.  Ayat di atas menjelaskan bahwa  Allah  SWT,  merupakan  pengatur alam  semesta.  Akan  tetapi,  jika  dikaitkan dengan penciptaan manusia yang merupakan  khalifah  di  muka  bumi,  maka manusia  harus  mengatur  dan  mengelola bumi  dengan  sebaik-baiknya  sebagaimana Allah  SWT,  mengatur  alam  raya  ini. (Hanafiah, 2020).
Sangat jelas pandangan Islam bahwa segala  sesuatu  harus  dilakukan  secara  rapi, benar,  tertib  dan  teratur.  Proses-prosesnya harus  diikuti  dengan  baik,  setiap  perkara tentu tidak boleh dilakukan secara sembarangan.  Inilah  merupakan  prinsip utama dalam ajaran  Islam  tentu saja sejalan dengan unsur-unsur manajemen. Berikut ini dapat  dilihat  mengenai  manajemen  dan kewajiban untuk bertanggung jawab. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT :
                              
Artinya: tiap-tiap  diri  bertanggung  jawab atas apa yang telah diperbuatnya. ( Q S. Al- Muddatstsir: [74]: 38)
Jika  ayat  di  atas  diintegrasikan dengan  konsep  manajemen  maka  dalam  hal pengaturan,  perkara  baik,  rapi,  tertib, teratur,  jujur  dan  amanah  maka  itu  sesuai dengan  konsep  dalam  Al-Quran.  Sebab dalam  Islam  setiap  jiwa  akan  dimintai pertanggung jawaban terhadap setiap perbuatannya, termasuk dalam hal
manajemen.
Jika  dikaitkan  dengan  manajemen keuangan pendidikan, pendapat dari Nanang Fatah menyebut dengan pembiayaan pendidikan.  Menurut  pendapatnya  bahwa dalam pembiayaan keperluan penyelenggaraan pendidikan tersebut mencakup berbagai hal. Seperti penggajihan guru, peningkatan professional guru, pengadaan  sarana  dan  prasarana  sekolah yaitu  ruang  belajar  yang  layak,  pengadaan berbagai  fasilitas,  pengadaan  peralatan  dan buku  pelajaran,  alat  tulis  kantor  (ATK), pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi  pendidikan.    (Arwildayanto  et  al., 2017)
Pemerintah  (PP)  No  48  tahun  2008 tentang  Pendanaan  Pendidikan,  manajemen keuangan  merupakan  tindakan  pengurusan ketatausahaan  dalamhal  keuangan  yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan masalah keuangan. Pada
pendapat lain manajemen keuangan merupakan salah satu  substansi manajemen sekolah yang akan menjadi penentu berjalannya  kegiatan  belajar  mengajar  di sekolah.  (Sari, 2015).
Ringaksnya  manajemen  keuangan adalah  suatu  proses  melakukan  kegiatan mengatur  keuangan  secara  efektif  dan efisien  dengan  menggerakkan  tenaga  orang lain.  Prosesnya  di  mulai  dari  penggalian sumber  dana,  perencanaan,  pelaksanaan, sampai  pada  pelaporan  dan  pertanggung jawaban keuangan sekolah.
Masalah  keuangan  dalam  lembaga pendidikan yang begitu menentukan
kemajuan sekolah harus betul-betul dikelola pihak sekolah. Sebab keuangan dan pendanaan  ini  turut  serta  dalam  membiayai berbagai keperluan dalam proses pendidikan di sekolah. Keuangan sekolah yang berperan penting  dalam  penyelenggaraan  pendidikan di  sekolah.  Sebab  dengan  adanya  dana sangat menentukan setiap upaya pencapaian tujuan  pendidikan  baik  tujuan-tujuan  yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. (Dwiyama, 2018).
Sumber-sumber pemasukan keuangan sekolah tentu saja dapat diperoleh dari  berbagai  pihak.  Menurut  Pasal  46  UU No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  menyatakan  bahwa pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  masyarakat.  Jadi, sebagai konsekuensi logisnya maka sumber- sumber pemasukan sekolah bisa berasal dari pemerintah pusat dan daerah, usaha mandiri sekolah  itu  sendiri,  dari  orang  tua  siswa, serta masyarakat luas.
Berdasarkan Pemerintah (PP)  No 48 tahun  2008  tentang  Pendanaan  Pendidikan, Jika dijabarkan satu persatu sumber keuangan  atau  pendanaan  sekolah  adalah sebagai berikut: bersumber dari pemerintah, berupa  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS),  sumber  dana  pendidikan  untuk  SD, SMP,  dan  SMA  yang  dialokasikan  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN).  Selain  itu  terdapat  juga  dana khusus yang diperoleh sekolah dari pemerintah  daerah  provinsi  dan  kabupaten yang disebut dana khusus dari APBD  I  dan APBD II. (Barlian, 2016).
Kemudian yang selanjutnya perolehan sumber  dana  dari  masyarakat,  dana  ini  bisa berasal  dari  uang  SPP  siswa  atau  komite sekolah/orangtua  siswa  atau  dari  sponsor dan  donatur.  Selanjutnya  sumber  dana  dari swadaya beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan  pendapatan  sekolah.  (Rita  & Santoso,  2017).  Usaha  mandiri  sekolah tersebut  diantaranya  yaitu:  pengelolaan kantin sekolah, pengelolaan koperasi sekolah,  pengelolaan  internet  sekolah, pengelolaan  jasa  antar  jemput  siswa,  panen kebun  sekolah,  kegiatan  sekolah  yang menarik sehingga ada sponsor yang memberi  dana,  kegiatan  seminar/  pelatihan. (Komariah, 2018).
Masih menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun  20003,  untuk  mendapatkan  banyak dana  sekolah  juga  bisa  mengembangkan penggalian dana dalam bentuk amal jariyah, zakat  mal,  uang  tasyakkuran,  amal  Jum’at. Bagi  sekolah  swasta  yang  biasa  minim bantuan pemerintah, maka untuk penggalian sumber  pendanaan  sekolah  harus  terus dilakukan dengan berbagai upaya. (Nainggolan, 2012).
Penggalian dana khusus untuk sekolah  swasta  bisa  dilakukan  dengan mencari  dana  dari  para  donatur  berupa sumbangan  bantuan  sukarela  yang  sifatnya tak  mengikat  dan  hanya  insidental.  Atau dalam  bentuk  bantuan  sukarela  masyarakat umum  yang  rutin,  dan  bantuan  sumbangan dari  para  alumni.  Tentang  penggalian sumber  dana  ini,  pendapat  lain  dari Mulyasa, mengatakan bahwa sumber pembiayaan  pada  sebuah  sekolah  secara garis  besar  dapat  dikelompokkan  kepada
tiga sumber, sumber-sumber tersebut  antara lain:  1)  Pemerintah  (pemerintah  pusat  dan daerah),  2)  Orangtua/peserta  didik,  3) Masyarakat. (Utama & Setiyani, 2014).
Berbagai upaya juga dapat dilakukan sekolah  dalam  penggalian  dana  seperti,  1) Mengajukan  proposal  finansial  kepada pemerintah  pusat  maupun  daerah,  2) Mengedarkan  surat  permohonan  bantuan kepada  orangtua  siswa,  3)  Mengundang alumni yang sukses untuk dimintai bantuan, 4)  Mengadakan  kegiatan-kegiatan  yang dapat  mendatangkan  keuntungan  finansial bagi  sekolah,  5)  Mengajukan  proposal bantuan  finansial  kepada  kolega,  dan donator  luar,  6)  Memberdayakan wakaf , hibah,  infaq,  jariyah ,  dan  sebagainya,  7) Memberdayakan solidaritas anggota organisasi keagamaan yang  menaungi lembaga pendidikan  Islam  untuk  membantu mencarikan dana. (Mahmud, 2012).
Simpulan  dari  beberapa  pendapat  di atas  tentang  sumber  pendaaan,  menurut penulis  bagi  sekolah  swasta  yang  tidak terlalu banyak mendapat dana dari pembiayaan  pemerintah.  Maka  kemandirian sekolah sangat dituntut dalam hal penggalian  sumber  dana,  artinya  sekolah harus  berusaha  agar  sekolah  tetap  bisa berjalan dengan terpenuhinya segala perlengkapan dan pembiayaan sekolah serta proses  pembelajaran  di  sekolah  dapat terselenggara hingga mencapai tujuan pendidikan. (Susilo, 2016). Di sinilah sangat diperlukan kerja keras dari manajer keuangan yang dalam hal ini kepala sekolah dalam  memikirkan,  mencari  usaha,  atau melobi  para  donatur    untuk  memperoleh
sumber  dana.  (Handayani  &  Prasetyo,
2018). Selanjutnya terkait dengan Perencanaan  dan  Pelaksanaan  Anggaran Keuangan  Lembaga  Pendidikan,  hal  yang perlu  untuk  diperhatikan  adalah  menjaga ketertiban  pengelolaan  keuangan  sekolah salah  satunya  dengan  perencanaan  yang matang  anggaran  pembiayaan  sekolah dalam  kurun  waktu  tertentu.  Sebab  ini merupakan proses dasar dimana pengelolaan tersebut  harus  sesuai  dengan  rencana, tujuan,  dan  pelaksanaan  yang  dicapai. (Farida, 2009).
Bahwa  perencanaan  harus  dilakukan oleh  sekolah  untuk  mensukseskan  tujuan yang  ingin  dicapai  sekolah.  Pada  tahap perencanaan  anggaran  yaitu  penentuan prioritas  selama  jenjang  waktu  tertentu,  hal ini dilakukan dalam rangka agar pelaksanaan pendidikan berjalan efektif, dan prioritas  kebutuhan  proses  pendidikan. Islam  sebagai  agama  yang  sempurna  telah menjelaskan bahwa Allah SWT mengisyaratkan  pentingnya  perencanaan dengan mempertimbangkan kejadian- kejadian yang telah lalu untuk merencanakan langkah-langkah ke depan.
Seperti  yang terdapat  dalam tafsir Al- Misbah  ayat  tersebut  menyatakan  bahwa kita  diperintahkan  untuk  bertakwa  kepada Allah  SWT,  melaksanakan  apa-  apa  yang diperintahkan  Allah  dan  menjauhi  segala yang  dilarang  oleh  Allah  SWT,  dan hendaklah seseorang melihat apa yang telah diperbuatnya  untuk  hari  esok  (hari  kiamat), dan  selalu  melakukan  introspeksi  dan perbaikan  guna  mencapai  masa  depan  yang lebih baik.
Pendapat yang serupa dari Muchdarsyah  Sinungan  yang  menekankan harus  ada  pada  penyusunan  rencana ( planning )  di  dalam  setiap  penggunaan anggaran.  Menurutnya,  langkah  yang  perlu dilakukan dalam merencanakan pembiayaan yaitu  menganalisa  berbagai  aspek  yang berhubungan  erat  dengan  anggaran,  yang didasarkan  pertimbangan  kondisi  keuangan, line of business , keadaan para nasabah/konsumen,  organisasi  pengelola, dan skill para pejabat pengelola.
Sementara itu menurut Morphet sebagaimana dikutip oleh Mulyasa menjelaskan  tentang  hal-hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  penganggaran  biaya pendidikan  yaitu:  1)  Anggaran  belanja sekolah  harus  sesuai  dengan  peraturan  dan prosedur agar dana efektif digunakan sesuai dengan  kebutuhan  pendidikan,  2)  Harus merencanakan  anggaran  yang  relevan, sehingga  efektif,  3)  Melakukan  monitor secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya.
Pendapat  yang  menguatkan  agar sistem  pengelolaan  keuangan  di  sekolah berjalan  baik,  maka  perlu  mengefektifkan pembuatan  perencanaan  keuangan  sekolah, dan yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana  ini  tentunya  adalah  kepala sekolah.  Kepala  sekolah  memiliki  peran sentral dimana dia harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi pengembangan  administrativ  yang  ada  di sekolah.  Penyusunan  rencana  anggaran tersebut  memerlukan  analisis  masa  lalu  dan lingkungan ekstern yang mencakup kekuatan ( strength ), kelemahan (weakness),
peluang ( opportunities ) dan ancaman
( threats ).
Guna mendukung terciptanya pengelolaan  keuangan  yang  efesien,  maka dalam  perencanaan  anggaran  bagi  sekolah Islam  harus  memperhatikan  hal  berikut: Pertama  harus  hemat  dan  sesuai  dengan kebutuhan  sekolah,  tak  mubajir.  Kedua, terarah  dan  terkendali  sesuai  dengan rencana,  artinya  tak  menggunakan  dana tidak  pada  tempatnya.  Ketiga,  tidak  boleh dalam perencanaan ada dana yang diperuntukan  pada  kebutuhan  yang  tidak perlu  dan  tak  menunjang  proses  belajar mengajar,  seperti  kartu  ucapan  selamat, hadiah, dan pesta.
Berdasarkan  pendapat-pendapat  para ahli  tersebut  di  atas  maka  dapat  penulis simpulkan  bahwasannya  untuk  mencapai tujuan  dalam  manajemen  keuangan  di lembaga pendidikan/yayasan, sangat
diperlukan pengaturan dalam hal
perencanaan  anggaran  dan  juga  dalam melaksanakan  apa  saja  yang  sudah  di rencanakan. Diperlukan transparansi, akuntabilitas,  efektivitas,  dan  efisiensi dalam  pengelolaan  keuangan  sekolah.  Hal itu  kiranya  dalam  pelaksanaan  manajemen keuangan  pada  lembaga  pendidikan  Islam dapat  berjalan  efektif  dan  tepat  sasaran. Sehingga  mengurangi  kemungkinan  akan terjadi  pemakaian  dana  yang  tidak  efektif atau mubazir.
Manajemen  keuangan  sekolah  perlu memperhatikan  sejumlah  prinsip-prinsip yang  akan  menjadi  acuan  dan  pedoman dalam pengelolaan keuangan sekolah.
Menurut  Undang-undang  No  20  Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa
pengelolaan  dana  pendidikan  berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan  akuntabilitas  publik, prinsip  efektivitas  juga  perlu  mendapat penekanan.
Lebih jelasnya tentang prinsip manajemen  keuangan  sekolah  tersebut, yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  efektivitas, dan efisiensi akan dibahas satu persatu :
1. Transparansi,  artinya  harus  ada keterbukaan.  Transparan  di  bidang manajemen keuangan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola keuangan  di  sekolah,  jelas  dan  rinci pengeluarannya.
2. Akuntabilitas, akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan  uang  sekolah  dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan  perencanaan  yang  telah ditetapkan.
3. Efektivitas, sebagai pencapaian tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam anggaran.  Efektivitas  tidak  berhenti sampai tujuan tercapai  tetapi sampai pada  kualitatif  hasil  yang  dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga.
4. Efisiensi,  Hal  ini  berkaitan  dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi dalam manajemen keuangan  berarti  adanya  hasil  yang terbaik  antara  masukan  (input)  dan pengeluaran (out put). Efesien di sini juga meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan  biaya  dan  penyelenggaraan pendidikan.  (Hanifah  &  Praptoyo, 2015).
Aspek  yang  tak  kalah  urgen  yaitu dalam  masalah  pelaporan  dan  pertanggung
jawaban  manajemen  keuangan  sekolah. Perlu  ada  evaluasi  dalam  keberhasilan pelaksanaan program sekolah dengan kriteria tertentu untuk  keperluan pembuatan keputusan berikutnya.  Pertanggungjawaban dan pelaporan mengenai pendanaan keuangan  sekolah  menyangkut  seluruh pengeluaran  dana  untuk  pembiayaan  di sekolah. Apa yang telah dicapai harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses pertanggungjawaban  dan  pelaporan  dana keuangan  baik  pemasukan,  penyimpanan, dan  pengeluaran  dana  diserahkan  kepada pihak-pihak yang berhak untuk mengetahuinya. (Nuryeti, 2018).
Pendapat  lain  juga  mengatakan  hal yang  sama,  akuntabilitasi  pengelolaan keuangan  suatu  lembaga  pendidikan  harus dipertanggungjawabkan  dalam  pelaporan. Artinya  pengelolaan  keuangannya  harus dipertanggungjawabkan seakuntabel mungkin kepada pihak yang berhak mengetahuinya.  Dalam  implementasinya pertanggungjawaban dalam manajemen sekolah  dilakukan  setiap  akhir  tahun anggaran.  Pertanggung  jawaban  tersebut menjadi bentuk
dari transparansi pengelolaan keuangan. (Feriansyah &
Harnawansyah, 2021). Kaitannya dengan pengelolaan keuangan  sekolah,  yang  perlu  diperhatikan oleh  pihak  yang  diserahkan  oleh  pihak sekolah yaitu kepada bendaharawan lembaga pendidikan, adalah sebagai berikut: 1)  pada  setiap  akhir  tahun  anggaran, bendaharawan  wajib  membuat  laporan pertanggungjawabkan  keuangan  yang  akan dilaporkan ke pihak yang berhak. 2) laporan keuangan  tersebut  harus  dilampiri  bukti-
bukti  kuitansi  pemasukan  dan  pengeluaran yang  ada,  termasuk  bukti  penyetoran  pajak (PPN  &  PPh)  bila  ada.  3)  bendahara  harus melampirkan bukti kwitansi atau bukti-bukti pembelian  atau  bukti  penerimaan  berupa tanda tangan, penerimaan honorarium/bantuan  atau  bukti  pengeluaran lainya  yang dianggap sah. 4) bendaharawan bertugas dalam melaporkan neraca keuangan  yang  harus  ditunjukkan  untuk diperiksa  dalam  pelaporan.  (Weikart  et  al., 2012).
Maka  dari  beberapa  pendapat  di  atas dapat  diketahui  bahwasannya  pertanggung jawaban  dalam  hal  keuangan  di  lembaga pendidikan  adalah  proses  pembuktian  dan penentuan  bahwa  apa  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan,  hal ini meliputi pertanggungjawaban penerimaan dana, penyimpanan dan pengeluaran dana sesuai dengan
perencanaan
(proporsional).
Pertanggungjawaban  tersebut  dilaporkan baik  pada  masyarakat  dalam  hal  ini  orang tua  Siswa,  komite,  penyandang  dana  atau para donatur dan pemerintah.
Optimalisasi Anggaran Pembiayaan

## Lembaga Pendidikan
Minimnya  anggaran  pembiayaan untuk  lembaga  pendidikan,  bukan  lantas berarti pembelajaran tidak terlaksana, namun dalam kondisi itu pengelola pendidikan harus mampu untuk mengoptimalisasikan  dana  yang  ada.  Tidak semua  rencana  belanja  harus  di  tunaikan, ada  beberapa  dari  rencana  belanja  yang memang  dapat  di  batalkan  atau  ditunda pengadaanya,  hal  tersebut  bertujuan  untuk
dapat  mengoptimalisasikan  pembiayaan. Terkait  dengan  optimaliasi  maka  ada beberapa  bentuk  optimalisasi  anggaran pembiayaan,  dan  perlu  untuk  ditegaskan bahwa  beberapa  bentuk  optimalisasi  ini merupakan novelty penelitian  sebagaimana yang telah diharapkan sebelumnya:
1. Optimalisasi  melalui  skala  prioritas, tim perumus anggaran harus
memetakan  beberapa  item  yang menjadi prioritas untuk dapat realisasi  anggaran  yang  ada.  Skala prioritas  dapat  didasarkan  pada kebutuhan,  atau  juga  didasarkan pada aturan yang ada.
2. Optimalisasi  melalui  pengurangan kuantitas.  Kadang  kala  tidak  harus terpenuhi semuanya, sebab
kekurangan  dana  akhirnya  memaksa bahwa  kuantitas  harus  disesuaikan dengan  alokasi  biaya  yang  ada. Dalam arti jumlah yang ada disesuaikan  dengan  anggaran  yang ada.
3. Optimalisasi anggaran melalui pemanfaatan anggaran secara efektif dan  eisien.  Pemanfaatan  tersebut dapat meminimalisasinya terjadi kesalahan atau penyelewengan dana, sehingga  pencapaian  tujuan  tepat sasaran.
4. Optimalisasi melalui tambahan dana, sumber  dana  dari  pemerintah  sangat memungkinkan  untuk  mendapatkan asupan  tambahan  dana  dari  donatur, atau  sumbangan  yang  sifatnya  tidak mengikat,  Sumbangan  terebut  tentu saja menjadi langkah optimalisasi.
5. Optimalisasi  melalui  analisis SWOT analisi ini bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan penerapan,  sebab  semakin  tinggi kesalahan  ataupun  kegagalan  maka akan semakin tinggi pula
kemungkinan kegagalan yang didapat.

## SIMPULAN
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat  ditarik  simpulan  bahwa  harus  jelas penggalian  sumber  dana  yang  dilakukan sekolah  dalam  hal  ini  oleh  kepala  sekolah sudah berjalan, sumber dana dari pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah dikelola  dengan  transfaran,  efektif  dan efisien,  dana dari masyarakat dalam hal ini orang  tua  berupa  iuran  SPP  setiap  bulan, juga  harus  dikelola  dengan  transfaran, efektif dan efisien. Kemudian terkait dengan perencanaan  perencanaan  anggaran  harus dibuat  oleh  tim  dan  terealisasi  sesuai rencana,  dan  pelaksanaan  dalam  hal  ini pembukuan  masuk  dan  keluarnya  uang tercatat  dan  terlihat  dengan  pembiayaan sekolah  baik  biaya  rutin  maupun  biaya operasional  sekolah  harus  tercukupi  dan terpenuhi.  Selanjutnya  berkaitan  dengan pelaporan atau pertanggung jawaban keuangan  untuk  dana  yang  bersumber  dari pemerintah  laporannya  sesuai  prosedur  dan dapat dipertanggungjawabkan ke pihak yang berwenang  yaitu  pemerintah  pusat  dan daerah.  Sedangkan  pelaporan  dana  dari orang  tua  siswa  berupa  iuran  SPP  yang dilaporkan  setiap  tahunnya  ke  ketua komite..  Staf  pegawai  atau  orang-orang yang  menjalankan  manajemen  keuangan  di
lembaga  pendidikan  Islam  ini  adalah  orang yang amanah dan bertanggung jawab, maka tidak  akan  mungkin  melakukan  tindakan korupsi,  manipulasi  penyalahgunaan  dana dan  lainnya.  Manajemen  keuangan  sekolah jika  benar-benar  di  kelola  oleh  orang-orang yang memiliki kompetensi yaitu
keterampilan dan kemampuan untuk menjalankan  ilmu  akuntansi,  teknologi informasi  yang  modern  dan  jika  dipadukan dengan  manajemen  yang  Islami  dengan orang-orang  yang  memiliki soft  skiil yang baik  maka  akan  menghasilkan  produk  yang baik.  Adapun  bentuk  optimaliasi  anggaran pembiayaan  lembaga  pendidikan  yaitu optimalisasi melalui skala prioritas, optimalisasi  melalui  pengurangan  kuantitas, optimalisasi  anggaran  melalui  pemanfaatan anggaran secara efektif dan eisien, optimalisasi  melalui  tambahan  dana,  dan optimalisasi melalui analisis SWOT

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  M.  (2017).  Manajemen  Keuangan Pondok  Pesantren. Fikrotuna , 4 (2). https://doi.org/10.32806/jf.v4i2.2745
Arwildayanto,  A.,  Nina,  L.,  &  Warni,  T.  S.
(2017). Manajemen  Keuangan  dan pembiayaan pendidikan . Widya Padjadjaran. Barlian, U. C. (2016). Kebijakan Pengelolaan  Dana  Pendidikan  Tingkat Sekolah  dalam  Konteks  Otonomi Daerah. An-Nidzam: Jurnal Manajemen  Pendidikan  Dan  Studi Islam , 3 (2), 69–86. http://jurnal.upi.edu/manajerial/view/2 681/Kebijakan Pengelolaan Dana Pendidikan  Tingkat  Sekolah  dalam Konteks Otonomi Daerah Dwiyama,  F.  (2018).  Unsur  Manajemen dalam Pengelolaan Lembaga
Pendidikan Islam di Indonesia. Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 7 (1), 675–695.
Fahmi, F., & Bitasari, W. (2021). Revitalisasi  Implementasi  Kurikulum Pendidikan. Al-Fikru:  Jurnal  Ilmiah , 14 (2),
81–91. https://doi.org/10.51672/alfikru.v14i2.3 0
Farida,  S.  (2009). Manajemen  Keuangan Sekolah  di  SMA  Muhammadiyah  1 Simo Tahun Ajaran 2008/2009 . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Feriansyah,  F.,  &  Harnawansyah,  M.  F.
(2021). Evaluasi Administrasi Program Bantuan  Operasional  Sekolah  Studi Kasus:  SD  Negeri  9  Kikim. Jurnal Pasira , 3 (5),  1–13.  http://ojs.fisip- unmura.com/index.php/pasira/article/vi ew/6
Gaol,  N.  T.  L.  (2020).  Sejarah  dan  konsep manajemen pendidikan.
Jurnal
Dinamika  Pendidikan , 13 (1),  79–88. https://doi.org/10.51212/jdp.v13i1.137 3
Hanafiah,  M.  A.  (2020).  Peran  Kepala Sekolah/Madrasah dalam Menjaga Mutu Pendidikan Pada Masa
Tersebarnya  Virus  Corona  (Covid-19).
Al-Fikru:  Jurnal  Ilmiah , 13 (2),  119– 123.
http://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.
id/index.php/alfikru/article/view/15
Handayani,  R.,  &  Prasetyo,  A.  E.  (2018).
Implementasi Sistem Informasi Keuangan  Pada  Sekolah  Swasta  di Kabupaten Lamongan Guna Mewujudkan Transparasi dan Pelayanan  Prima  Kepada  Masyarakat. Community Development Journal ,
2 (2), 367–372.
Hanifah,  S.  I.,  &  Praptoyo,  S.  (2015).
Akuntabilitas dan Transparansi
Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes).
Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi
(JIRA) , 4 (8), 30–56. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/ind ex.php/jira/article/view/3584 Komariah,  N.  (2018).  Konsep  Manajemen Keuangan
Pendidikan. Al-Afkar: Jurnal  Keislaman  &  Peradaban , 6 (1), 67–94. https://doi.org/10.32520/afkar.v6i1.192
Mahmud, M. E. (2012).
Motif
Penyelenggaraan Pendidikan Islam dan Implikasinya  pada  Pola  Manajemen dan  Kepemimpinan. Dinamika  Ilmu: Jurnal  Pendidikan , 12 (2),  50–78. https://doi.org/10.21093/di.v12i2.60
Masditou.  (2017).  Manajemen  Pembiayaan Pendidikan  Menuju  Pendidikan  Yang Bermutu. Jurnal Ansiru PAI .
Mesiono,  M.,  &  Lubis,  R.  R.  (2021). Manajemen  Finansial  Pendidikan  di Indonesia (Diskursus Sistem Perpajakan  pada  Institusi  Pendidikan). Al-Fikru:  Jurnal  Ilmiah , 15 (1),  14–27.
https://doi.org/10.51672/alfikru.v15i1.2
1
Mukhlisin, M., Mujahidin, E., & Indupurnahayu,  I.  (2019).  Filantropi Islam  sebagai  Strategi  Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan. Idarah Tarbawiyah: Journal of
Management  in  Islamic  Education ,
1 (1), 27–36. http://dx.doi.org/10.32832/itjmie.v1i1. 2702 Nainggolan, P. (2012). Manajemen keuangan  lembaga  nirlaba .  Yayasan Bina Integrasi Edukasi.
Napitupulu,  D. S., Zamil,  A., & Alfiyah, S. (2021). Administrasi
Keuangan
Lembaga  Pendidikan  Islam. mudabbir (Journal  Research  and  Education studies) , 1 (1), 12–20. http://jurnal.permapendis- sumut.org/index.php/mudabbir/article/ view/2
Nuryeti,  Y.  (2018).  Pengaruh  Implementasi
Kebijakan terhadap
Manajemen Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Sekolah dalam Mewujudkan Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Keuangan Madrasah. Khazanah  Akademia , 2 (1), 94–104.
https://journal.uniga.ac.id/index.php/K/ article/view/335 Rahmah, N. (2016). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah. Kelola:  Journal  of  Islamic  Education Management , 1 (1), 73–77. https://doi.org/10.24256/kelola.v1i1.43
0
Rita,  M.  R.,  &  Santoso,  B.  (2017).  Literasi Keuangan  Dan  Perencanaan  Keuangan Pada  Dana  Pendidikan  Anak. Jurnal Ekonomi , 20 (2), 212–227. https://ecojoin.org/index.php/EJE/articl e/view/157 Romadhon, A. (2016). Kemandirian Finansial Lembaga Pendidikan Melalui Entrepreneurship dan Partnership. Jurnal  Manajemen  Pendidikan , 7 (1),
1197–1204. https://doi.org/10.21009/jmp.07101
Sari,  Y.  (2015). Manajemen  keuangan  di Lembaga  Pendidikan  Anak  Usia  Dini EFAC  Desa  Kalipucung  Kecamatan
Sanankulon
Kabupaten Blitar . Universitas Negeri Malang. http://repository.um.ac.id/3622/ Setiowati,  N.  E.  (2015). Manajemea Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren  dan  Lembaga  Pendidikan Terpadu  Nurushiddiiq  Cirebon [Sykeh Nurjati Cirebon]. http://repository.syekhnurjati.ac.id/469 3/1/Nilai Reviewer_Jurnal 3.pdf Susilo,  M.  J.  (2016).  Kajian  kemandirian sekolah di amal usaha muhammadiyah. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Berkemanjuan Dan Menggembirakan , 625–633.
Utama,  D.  A.,  &  Setiyani,  R.  (2014).
Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,
dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan  Sekolah  Terhadap  Kinerja
Guru. Dinamika  Pendidikan , 9 (2). https://doi.org/10.15294/dp.v9i2.4886
Weikart,  L.  A., Chen, G. G., &  Sermier, E.
(2012). Budgeting and financial management for nonprofit organizations . CQ Press.
Zietlow,  J.,  Hankin,  J.  A.,  Seidner,  A.,  & O’Brien, T. (2018).
Financial management for nonprofit organizations:  policies  and  practices
(Second Edi). John Wiley & Sons.