P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## PERAN POLRI DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA
Author : Baderi 2020010220037 Dariyono 2020010220045 Marjono 2020010220019 Prijo Santoso - prijosantoso@unik-kediri.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## Abstrak :
Polisi  bertugas  dan  berwenang  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman, dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hukum  dibuat  untuk  ditegakkan,  oleh  karena itu  tidak  heran  jika  orang  mengatakan  bahwa  hukum  tidak  dapat  lagi  disebut hukum  bila  tidak  ditegakkan  lagi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum dilakukan dengan menelaah bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  selain  menggunakan  metode  deskriptif  juga bertujuan  untuk  menggambarkan,  merangkum  berbagai  keadaan,  berbagai  ciri atau  gambaran  tentang  keadaan  atau  variabel  tertentu.  .  Dengan  demikian  dapat diartikan  bahwa  penggambaran  atau  penelaahan  terhadap  data  yang  dianalisis bersifat  sementara,  artinya  dapat  berubah  sesuai  dengan  perkembangan  keadaan dan zaman.
Penegakan  hukum  adalah  proses  melakukan  upaya  demi  tegaknya  atau berfungsinya  norma  hukum  sebagai  pedoman  bertingkah  laku  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara,  dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum  mempunyai fungsi  yang  sangat  strategis  dan  signifikan  dalam  menegakkan  hukum.  hukum, polisi  adalah  penegak  hukum,  dimana  dalam  melakukan  penyelidikan  atau penyidikan  merupakan  tahap  awal  untuk  mencari  ada  tidaknya  tindak  pidana dalam suatu peristiwa.
Kata Kunci : Peran Polisi, Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika

## PENDAHULUAN
Aparat kepolisian merupakan salah satu profesi yang mempunyai peranan penting  dalam  mengawal  terlaksana  serta  terwujudnya  pengakuan,  jaminan, perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  adanya  perlakuan  yang sama  dihadapan  hukum  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan.  Jadi penegakan  hukum  pada  hakikatnya  adalah  proses  perwujudan  ide-ide.  Oleh karena  itu,  penegakan  hukum  ini  menjadi  suatu  realitas  upaya  perwujudan norma  ideal  yang  dicita-citakan.  Atau  dengan  kata  lain  penegakan  hukum adalah  “suatu  proses  untuk  mewujudkan  keinginan–keinginan  hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
menjadi  kenyataan.  Keinginan  –  keinginan  hukum  adalah  pikiran  –  pikiran badan  pembuat  undang-undang  yang  dirumuskan  dalam  peraturan-peraturan hukum.  Dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  tersebut Polri berusaha keras untuk menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat supaya terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga masyarakat mendapatkan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta dapat terbebas dari pelanggaran norma norma hukum.
Penegakan hukum merupakan salah satu cara yang menciptakan tata tertib, keamanan  dan  ketentraman  di  dalam  masyarakat,  sebagai  usaha  pencegahan maupun  pemberantasan  atau  penindakan  setelah  terjadinya  pelanggaran hukum.  Penegakan  hukum  merupakan  tugas  Negara  yang  salah  satu perwujudannya  dengan  membentuk  lembaga  peradilan  yang  sekaligus diharapkan  dapat  melakukan  koreksi  dan  rekoreksi  terhadap  hukum  positif yang  berlaku  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  yang  diharapkan  dapat mencerminkan nilai keadilan. 1
Pengertian  dari  penegakan  hukum merupakan  kegiatan  penyerasian  nilai- nilai  yang  mantap  dan  pengejawantaban  dari  tindakan  sebagai  rangkaian penjabaran  nilai-nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan perdamaian dalam pergaulan hidup.
Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum, larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi barang  siapa  melanggar  larangan  tersebut.  Istilah  lain  yang  dipakai  dalam hukum pidana, yaitu; “tindakan pidana” adalah kelakuan oleh seseorang yang dapat  bertanggung  jawab,  berhubungan  dengan  kesalahan  yang  bersifat melawan hukum dan diancam pidana.
Suatu  tindak  pidana  itu  dapat  terjadi  pada  siapapun  dan  dapat  dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang- undang  hukum  pidana.  Salah  satu  tindak  pidana  yang  sering  terjadi  di indonesia  adalah  narkotika.  Secara  umum  permasalahan  narkotika  dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap narkotika,  perdagangan  gelap  narkotika,  dan  penyalahgunaan  narkotika. Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  bukanlah  hal  yang  baru  di Indonesia.  Tindak  pidana  narkotika  merupakan  bentuk  pelanggaran  hukum dan  pelanggaran  norma  sosial  yang telah  ada  sejak lama.  Masalah  narkotika ini  merupakan  ancaman  yang  begitu  hebat  melanda  indonesia,  dalam  media massa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan narkotika.
Narkotika  termasuk  bahan  adiktif  karena  menimbulkan  ketergantungan dan  tergolong  zat  psikoaktif,  artinya  berpengaruh  kepada  kerja  otak  dan mengubah  prilaku  pemakainya.  Golongan  yang  termasuk  dalam  narkotika adalah  candu,  morfin,  ganja,  heroin,  kokain,  ekstasi,  shabu,dan  obat-obat penenang.  Penyalahgunaan  narkotika  dapat  mengakibatkan  sindroma ketergantungan  apabila  penggunaanya  tidak  di  bawah  pengawasan  dan
1 Dahlan, 2017, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Deepublish, Yogyakarta, hal.2
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.  Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1)(2), dan (3) menyatakan :
1.  Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilang  rasa,  mengurangi  sampai menghilangnya  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan  yang dibedakan  kedalam  golongan-golongan  sebagaimana  terlampir  dalam Undang-Undang ini.
2.  Prekusor  Narkotika  adalah  zat  atau  bahan  kimia  yang  dapat  digunakan dalam  pembuatan  Narkotika  yang  dibedakan  dalam  tabel  sebagai  mana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3.  Produksi  adalah  kegiatan  atau  proses  menyiapkan,  mengolah,  membuat, dan  menghasilkan  narkotika  secara  langsung  atau  tidak  langsung  melalui ekstraksi  atau  nonekstraksi  dari  sumber  alami  atau  sintetis  kimia  atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika.
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses  dilakukanya  upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman  perilaku  dalam  lalulintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Ditinjau  dari  sudut  subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan  sebagai  upaya  penegakan  hukum  itu  melibatkan  semua  subyek hukum  dalam  setiap  hubungan  hukum.  siapa  saja  yang  menjalankan  aturan normatif  atau  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dengan mendasarkan  diri  pada  norma  aturan  hukum  yang  berlaku,  berarti  dia menjalakan atau menegakkan aturan hukum.dalam arti sempit subyeknya itu, penegakan  hukum  hanya  diartikan  sebagai  upaya  aparatur  hukum  untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum akan menggunakan daya paksa.
Upaya  penegakan  hukum  atas  terjadinya  suatu  tindak  pidana  dilakukan secara  menyeluruh  oleh  aparat  penegak  hukum  di  semua  bidang,  maka langkah  aparat  kepolisian  baik  dalam  penggerebekan  maupun  dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan KUHAP.  Hal  tersebut  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  juga  untuk  menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak  menyalahi  aturan,  sehingga  tidak  menimbulkan  tuntutan  hukum  bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana. Terkait dengan  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas,  maka  penulis  ingin mengetahui  lebih  jauh  tentang Peranan  Kepolisian  Dalam  Upaya Melakukan Penegakan Hukum Atas Pelaku Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika
1. Rumusan Masalah
Dari  identifikasi  masalah  tersebut  di  atas,  maka  perlu  dirumuskan permasalahannya agar lebih fokus dalam pembahasannya nanti.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
a. Bagaimana  peranan  kepolisian  dalam  melakukan  penegakkan  hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalah gunaan narkotika ?
b. Bagaimanakah  proses  penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan narkotika ?
c. Hambatan  hambatan  apa  sajakah  yang  dihadapi  dalam  proses  penegakan hukum ?
2. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :
a. Untuk  mengetahui  peranan  kepolisian  dalam  melakukan  penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika
b. Untuk mengetahui proses penegakan hukum penyalah gunaan narkotika di wilayah hukum Polres Jombang
c. Untuk  mengetahui  hambatan  yang  dihadapi  dalam  proses  penegakan hukum
3. Manfaat Penelitian
Atas dasar maksud, tujuan, dan alasan sebagaimana yang telah penulis uraikan di  atas  maka  penelitian  ini  diharapkan  memiliki  beberapa  manfaat  sebagai berikut :
1. Secara Teoritis Penelitian ini berguna untuk menambah perbendaharaan perpustakaan yang nantinya  dapat  di  pergunakan  sebagai  bahan  informasi  dan  perbandingan bagi  mahasiswa  yang  mempelajari  masalah  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika.
2. Secara Praktis Sebagai  syarat  untuk  memenuhi  atau  memperoleh  gelar  magister  dalam bidang  ilmu  hukum  di  mana  diwajibkan  untuk  menyusun  sebuah  tesis. Diharapkan  dapat  dipergunakan  oleh  masyarakat  luas  sebagai  sebuah wacana  yang  dapat  menambah  wawasan  serta  memberikan  informasi tentang masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## PEMBAHASAN
Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam  menegakkan  hukum.  Hal  ini  tercermin  dari  aparat  penegak  hukum  itu merupakan  salah  satu  unsur  yang  paling  berpengaruh  dalam  penegakan  hukum. Bahkan  menurut  Daniel  S.  Lev,  sebagaimana  dikutip  oleh  Soerjono  Soekanto, yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum. 2
Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang  bergerak  dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  . Sebagai  suatu  lembaga  atau  institusi  kepolisian  memiliki  tugas  dan  wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan
2 Soerjono  Soekanto,  2002,  “Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum”,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hal.101
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat. 3 Lembaga  atau  organisasi  kepolisian  ini  mencakup  personil  kepolisian.  Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau  kaidah  yang  mengatur  tentang  bagaimana  seharusnya  sikap  yang  dilakukan sebagai  seorang  personil  kepolisian.  Berdasarkan  Undang  Undang  No.  2  tahun 2002  pasal  2  dinyatakan  bahwa:  "Kepolisian  adalah  sebagai  fungsi  pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan,  kedisiplinan,  ketertiban,  kenyamanan  masyarakat,  dan  sebagai pelayanan  masyarakat  secara  luas. 4 Wewenang  penegakan  hukum  pidana  dalam hal  ini  sebagaimana  fungsi  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  ada  dalam organisasi kepolisian.  Adapun wewenang khusus kepolisian dalam hal penegakan hukum  pidana  tersebut  tertuang  dalam  Pasal  16  ayat  1  Undang-Undang  No.  2 Tahun 2002 tentang Polri sebagai berikut : 5
1.   Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2.   Melarang settiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3.   Membawa  dan  menghadapkan  orang  kepada  penyidik  dalam  rangka penyidikan
4.   Menyuruh  berhenti  orang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta  memeriksa tanda pengenal diri.
5.   Melakukan pemeriksaan pemeriksaan surat.
6.   Memanggil orang untuk didengar dan diperiksan sebagai tersangka atau saksi.
7.   Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara.
8.   Mengadakan penghentian penyidikan.
9.   Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10.  Mengajukan  permintaan  secara  langsung  kepada  pejabat  imigrasi  yang berwenang  di  tempat  pemeriksaaan  imigrasi  dalam  keadaan  mendesak  atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11.  Memberi  petunjuk  dan  bantuan  penyidikan  kepada  penyidik  pegawai  negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12.  Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Dalam  mencari  ada  atau  tidaknya  tindak  pidana  dalam  suatu  peristiwa, kepolisian    melakukan  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan,  penyelidikan  yang merupakan  tahapan  permulaan  mencari  ada  atau  tidaknya  tindak  pidana  dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.
3 Sadjijono,  2010,  Memahami  Hukum  Kepolisian,  Laksbang  Pressindo, Yogyakarta, hal. 1
4 Undang Undang No. 2 tahun 2002 pasal 2
5 Ibid., pasal 16 ayat 1
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Pada  saat  ini  pemerintah  sedang  gencar  memerangi  penyalahgunaan narkotika.  Penyalahgunaan  narkotika  sudah  bersifat  transnasional  karena  dapat melintasi  batas  batas  negara  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  modus operandi dan teknologi yang canggih dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung  oleh  jaringan  organisasi  yang  luas  lalu  masuk  ke  Indonesia  sebagai Negara  tujuan  perdagangan  narkotika  secara  illegal (point  of  market  state) dan sudah  banyak  menimbulkan  korban  terutama  di  kalangan  generasi  muda  bangsa hingga  tingkat  yang  mengkhwatirkan  sehingga  sangat  membahayakan  sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. 6
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  masalah  yang  menyangkut  seluruh aspek  kehidupan  manusia,  baik  fisik,  biologis,  psikologis  dan  sosial.Ini  menjadi masalah  yang  sangat  kompleks  yang  memerlukan  upaya  penanggulangan  secara komperhensif  dengan  melibatkan  kerjasama  multi  disipliner,  multisektor  dan peran  masyarakat  secara  aktif  dan  dilaksanakan  berkesinambungan,  konsekuen dan  konsisten.  Telah  dikenali  pula  bahwa  penyalahgunaan  narkoba  dimulai  rata- rata di usia remaja dan berlanjut pada dewasa muda.
Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  selaku  alat  negara  penegak  hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional dengan  memutus  jaringan  sindikat  dari  luar  negeri  melalui  kerja  sama  dengan instansi  terkait  dalam  memberantas  kejahatan  penyalahgunaan  narkoba,  dimana pengungkapan  kasus  narkoba  bersifat  khusus  yang  memerlukan  proaktif  dalam mencari  dan  menemukan  pelakunya  serta  senantiasa  berorientasi  pada tertangkapnya pelaku tindak pidana di bidang narkotika. 7
2. Penyelidikan dan penyidikan :
Lembaga  kepolisian  ada  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan,  penyelidikan yang  merupakan  tahapan  permulaan  mencari  ada  atau  tidaknya  tindak  pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana  setelah  tahap  penyelidikan.  Ketika  diketahui  ada  tindak  pidana  terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan  penyelidikan,  penekanannya  diletakkan  pada  tindakan  “mencari  dan menemukan”  suatu  “peristiwa”  yang  dianggap  atau  diduga  sebagai  tindakan pidana.  Sedangkan  pada  penyidikan  titik  berat  penekanannya  diletakkan  pada tindakan  “mencari  serta  mengumpulkan  bukti”.  Penyidikan  bertujuan  membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.
Pasal 1 ayat (1) KUHAP “Penyidik  adalah  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  undang  undang untuk melakukan penyidikan.”
Pasal 1 ayat (2) KUHAP
6 Dahlan, Loc.cit., hal. 3
7 Irwan  Jasa  Tarigan,  2017,  Narkotika  dan  Penanggulangannya”,    Deepublish, Yogyakarta, hal. 8
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
“Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
Pasal 1 ayat (4) KUHAP “Penyelidik  adalah  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia  yang  diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”
Pasal 1 ayat (5) KUHAP
“Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang ini.”
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :
a.  Penyidikan  merupakan  serangkaian  tindakan  yang  mengandung  tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
b.  Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
c.  Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
d.  Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan  keempat  unsur  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  sebelum dilakukan  penyidikan,  telah  diketahui  adanya  tindak  pidana  tetapi  tindak  pidana itu  belum  terang  dan  belum  diketahui  siapa  yang  melakukannya.  Adanya  tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari  penyelidikannya. 8 KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6 (1) Penyidik adalah: pejabat polisi negara  Republik  Indonesia  dan  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  undang  undang. 9 Disamping  itu  dalam    Pasal  10  (1) tentang  penyidik  pembantu  adalah  pejabat  kepolisian  negara  Republik  Indonesia yang  diangkat  oleh  Kepala  kepolisian  negara  Republik  Indonesia  yang  mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. 10
Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6  KUHAP.  Dalam  pasal  tersebut  ditentukan  instansi  dan  kepangkatan  seorang pejabat penyidik.
Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:
8 Adami  Chazawi,  2005,  Hukum  Pidana  Materiil  dan  Formil  Korupsi  di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, hal.380-381
9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  76  tahun  1981.,  Pasal  6 Ayat 1
10 Yahya  Harahap,  2013,  Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan, cet VII Sinar Grafika, Jakarta, hal 110
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## a. Pejabat Penyidik Polri
Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik,maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal  itu ditegaskan dalam Pasal 6  ayat  (2)  KUHAP.  Menurut  penjelasan  Pasal  6  ayat  2,  kedudukan  dan kepangkatan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah,  diselaraskan  dan diseimbangkan  dengan  kedudukan  dan  kepangkatan  penuntut  umum  dan  hakim peradilan  umum.  Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  masalah  kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.
Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:
1) Pejabat Penyidik Penuh
Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:
a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
b)  Atau  yang  berpangkat  bintara  dibawah  Pembantu  Letnan  Dua  apabila
dalam  suatu  sektor  kepolisian  tidak  ada  pejabat  penyidik  yang  berpangkat Pembantu Letnan Dua;
c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2) Penyidik Pembantu
Pasal  10  KUHAP  menentukan  bahwa  Penyidik  Pembantu  adalah  Pejabat Kepolisan  Negara  Republik  Indonesia  yang  diangkat  oleh  Kepala  Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. 11
Pejabat  polisi  yang  dapat  diangkat  sebagai  “penyidik  pembantu”  diatur didalamPasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983.
ketentuan  ini,  syarat  kepangkatan  untuk  dapat  diangkatsebagai  pejabat penyidik pembantu: 12
a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
b)  Atau  pegawai  negeri  sipil  dalam  lingkungan  Kepolisian  Negara  dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b KUHAP,  yaitu  pegawai  negeri  sipil  yang  mempunyai  fungsi  dan  wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang  pidana  khusus,  yang  telah  menetapkan  sendiri  pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh  pejabat  pegawai  negeri  sipil  hanya  terbatas  sepanjang  yang  menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini
11 Nico Ngani,(et.al.,) 1984, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan, Liberty, Yogyakarta, hal 19
12 Yahya Harahap,M., 2008, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 111
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
sesuai  dengan  pembatasan  wewenang  yang  disebutkan  dalam  Pasal  7  ayat  (2) KUHAP yang berbunyi:
“  Penyidik  pegawai  negeri  sipil  sebagaimana  dimaksud  Pasal  6  ayat  (1) huruf  b  mempunyai  wewenang  sesuai  dengan  undangundang  yang  menjadi landasan  hukumnya  masing-masing  dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  berada  di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri ”

## b. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik
Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  difokuskan  sepanjang  hal  yang meyangkut persoalan hukum.Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka.Dari  dialah  diperoleh  keterangan  mengenai  peristiwa  pidana  yang sedang  diperiksa.  Akan  tetapi,  sekalipun  tersangka  yang  menjadi  titik  tolak pemeriksaan,terhadapnya  harus  diberlakukan    asas  akusator.  Tersangka  harus ditempatkan  pada  kedudukan  menusia  yang  memiliki  harkat martabat.  Dia  harus dinilai  sebagai  subjek,  bukan  sebagai  objek,  yang  diperiksa  bukan  manusia tersangka.  Perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukannyalah  yang  menjadi  objek pemeriksaan.  Pemeriksaan  tersebut  ditujukan  ke  arah  kesalahan  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  tersangka.Tersangka  harus  dianggap  tak  bersalah,  sesuai dengan prinsip  hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocent) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 13
Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus  ditegakkan  perlindungan  harkat  martabat  dan  hak-hak  asasi,  kepada  saksi dan  ahli,  harus  juga  diperlakukan  dengan  cara  yang  berperikemanusiaan  dan beradab. Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan pada tanggal 1 September 2000 di Jakarta, di dalam Bab II  (Penggolongan)  disebutkan  bahwa  kegiatan-kegiatan  pokok  dalam  rangka penyidikan  tindak  pidana  dalam  buku  petunjuk  pelaksanaan  (Bujuklak)  ini  dapat digolongkan sebagai berikut : 14
1) Penyidikan tindak pidana meliputi : a) Penyelidikan b) Penyidikan (1) Pemanggilan
(2) Penangkapan
(3) Penahanan (4) Penggeledahan (5) Penyitaan
2) Pemeriksaan
a) Saksi
13 Ibid, hal. 134
14 Luhut  M.P.  Pangaribuan,  2000,  Hukum  Acara  Pidana,  Satu  Kompilasi Ketentuan  ketentuan  KUHAP  dan  Hukum  Internasional,  Cet-III  ,Jakarta, Djambatan, hal. 735

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
b) Ahli c) Tersangka 3) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara a) Pembuatan resume
b) Penyusunan berkas perkara c) Penyerahan berkas perkara
4) Dukungan Teknis Penyidikan 5) Administrasi Penyidikan 6) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.
Akan  tetapi,  penyidik  Polri  tidak  secara  serta-merta  dapat  melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan batasan yang harus  diikuti  oleh  penyidik  tersebut  agar  tidak  melanggar  hak  asasi  manusia mengingat  kekuasaan  penyidik  dalam  melakukan  rangkaian  tindakan  tersebut terlampau besar.
Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2009  Tentang Implementasi  Prinsip  Dan  Standar  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Penyelenggaraan Tugas Kepolisan Republik Indonesia.
Dilihat  dalam  Pasal  52  KUHAP:  “Dalam  pemeriksaan  pada  tingkat penyidikan  dan  pengadilan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak  memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”
Pasal  117  ayat  (1)  KUHAP  dinyatakan  bahwa:  “Keterangan  tersangka  dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.”

## 3. Narkotika

## a. Pengertian Narkotika
Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam  atau  sintetis  maupun  semi  sintetis  yang  dapat  menimbulkan  ketidaksadaran atau pembiusan.
Narkotika secara umum sebagai zat-zat ( obat ) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi  susunan  syaraf  otak.Efek  narkotika  disamping  membius  dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal / halusinasi ( ganja ), serta  menimbulkan  daya  rangsang  /  stimulant (cocaine) .Narkotika  tersebut  dapat menimbulkan ketergantungan (dependence) . 15
Secara  etimologis  narkoba  atau  narkotika  berasal  dari  bahasa  Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. 16
15 Sylviana, 2001, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta, hal 8.
16 Jhon M. Elhols & Hasan Sadli, 1996, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, hal 390.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. 17
Narkotika  berasal  dari  perkataan  narcotic  yang  artinya  sesuatu  yang  dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan- bahan pembius atau obat bius. 18
Dalam  patologi  sosial,  narkotika  dirumuskan  sebagai  berikut:  Narkotika adalah  bahan-bahan  yang  terutama  mempunyai  efek  kerja  pembiusan  atau  dapat menurunkan kesadaran. 19
Sedang  Smith  Kline  dan  French  Clinical  memberikan  definisi  narkotika sebagai berikut : Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium  derivatives  (morphine,  codien,  heroin)  and  synthetic  opiates  (  meperidin, methadone ).
Artinya  :  Narkotika  adalah  zat-zat  yang  dapat  mengakibatkan  ketidak sadaran  atau  pembiusan  dikarenakan  zat-zat  tersebut  bekerja  memengaruhi susunan  pusat  saraf.  Dalam  definisi  narkotika  ini  sudah  termasuk  jenis  candu, seperti  morpin,  cocain  dan  heroin  atau  zat-zat  yang  dibuat  dari  candu,  seperti  ( meripidin dan metadon ). 20
Menurut  istilah  kedokteran,  narkotika  adalah  obat  yang  dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong  yang  lama  dalam  keadaan  masih  sadar  serta  menimbulkan  adiksi  atau kecanduan. 21
Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa  Inggris  Narcotics  yang  berarti  obat  bius,  yang  sama  artinya  dengan  kata Narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum  Narkotika  diartikan  suatu  zat  yang  dapat  menimbulkan  perubahan perasaan,  suasana  pengamatan  /  penglihatan  karena  zat  tersebut  mempengaruhi susunan pusat syaraf. 22
Narkotika  merupakan  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan rasa  nyeri  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. 23
17 Mardani,  2008,  Penyalahgunaan  Narkoba  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta, hal 78.
18 Ibid, hal. 78
19 Ibid, hal. 78
20 Ibid, hal. 78
21 Ibid,hal 79
22 Kusno  Adi,  2009,  Kriminal  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang, hal. 12
23 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Tindak  pidana  narkotika  adalah  merupakan  salah  satu  sebab  terjadinya berbagai  macam  bentuk  tindak  pidana  kejahatan  dan  pelanggaran,  yang  secara langsung  menimbulkan  akibat  demoralisasi  terhadap  masyarakat,  generasi  muda dan  terutama  bagi  si  pengguna  zat  berbahaya  sendiri,  seperti:  pembunuhan, pencurian, penjambretan, pemerkosaan, penipuan, pelanggaran rambu lalu lintas, pelecehan terhadap keamanan dan lain-lain.Narkotika disatu sisi merupakan obat atau  bahan  yang  bermanfaat  dibidang  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan ilmu  pengetahuan,  dan  sisi  lain  dapat  pula  menimbulkan  ketergantungan  yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
Oleh  karena  itu,  dilakukan  pengaturan  narkotika  secara  tegas  dengan menyebutkan tujuannya . 24
Adapun pengaturan narkotika bertujuan untuk : 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tegnologi;
2)  Mencegah,  melindungi,  dan  menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari penyalahgunaan Narkotika;
3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekusor Narkotika; dan
4) Menjamin pengaturan  upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

## b. Penyalahgunaan Narkoba
Kasus narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) di negara kita, semakin hari  bukanya  semakin  berkurang  tetapi  malah  justeru  semakin  meningkat;  baik sebagai  pengedar,  pemakai,  penjual,  bahkan  sebagai  bandar.  Kalangan pengonsumsi narkoba mulai dari orang orang tua sampai pada generasi muda dan anak-anak.
Jenisnya  macam-macam,  antara  lain:  ganja,  morfin,  ekstasi  (ineks),  lem aibon,  atau  shabu-shabu.  Padahal,  pemakaian  narkoba  dilarang  di  negara  kita (kecuali  untuk  kepentingan  dunia  kedokteran  atau  pengobatan)  ,  bagi  yang kedapatan  membawa,  menjual,  memakai,  bahkan  memperjual  belikan  narkoba akan  dikenakan  sanksi  pidana  karena  telah  melanggar  Undang-Undang Psikotropika.
Memahami pengertian penyalahgunaan yang diatur dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15, maka secara sistematis dapat  diketahui  tentang  pengertian  penyalahgunaan  narkotika,  yaitu  penggunaan narkotika  tanpa  sepengetahuan  dan  pengawasan  dokter.  Secara  sederhana  dapat dikatakan  bahwa  penyalah  gunaan  narkotika  adalah  pola  penggunaan  narkotika yang patologi (patologi adalah keadaan sakit karena terganggunya jaringan fungsi
24 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 4
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
tubuh, pengetahuan tentang perubahan-perubahan fisik dan fungsional pada tubuh akibat penyakit). 25
Sehingga  mengakibatkan  hambatan  dalam  fungsi  sosial.  Hambatan  fungsi sosial  dapat  berupa  kegagalan  untuk  memenuhi  tugasnya  bagi  keluarga  atau teman-temannya  akibat  perilaku  yang  tidak  wajar  dan  ekspresi  perasaan  agresif yang tidak wajar pula, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkotika.
Penyalahgunaan  narkotika  sebagai  pemakaian  obat  secara  terus-menerus, atau  sesekali  tetapi  berlebihan,  dan  tidak  menurut  petunjuk  dokter  atau  praktek kedokteran. 26
Sementara  itu  Gordon  membedakan  pengertian  pengguna,  penyalahguna, dan  pecandu  narkoba.  Menurutnya,  pengguna  adalah  seseorang  yang menggunakan  narkoba  hanya  sekedar  untuk,  bersenang  senang,  rileks  atau relaksasi,  dan  hidup mereka  tidak  berputar  disekitar  narkoba.  Pengguna jenis  ini disebut juga sebagai pengguna sosial rekreasional. Penyalahguna, adalah seorang yang  mempunyai  masalah  yang  secara  langsung  berhubungan  dengan  narkoba. Masalah  tersebut  bisa  muncul  dalam  ranah  fisik,  mental,  emosional  maupun spritual.
Penyalahguna  selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya. Sedangkan  pecandu  adalah  seorang  yang  sudah  mengalami  hasrat  /  obsesi secara  mental  dan  emosional  serta  fisik.  Bagi  pecandu,  tidak  ada  hal  yang  lebih penting selain memperoleh narkoba, sehingga jika tidak mendapatkannya, ia akan mengalami gejala - gejala putus obat dan kesakitan . 27
Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas  pemanfaatan  baik  untuk  kesehatan  maupun  untuk  kepentingan  penelitian ilmu  pengetahuan,  maka  hal  tersebut  tidak  dapat  diklasifikasi  sebagai  tindak pidana narkotika. Akan tetapi dipergunakan untuk maksud maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana narkotika  dan  atau  penyalahgunaan  narkotika  berdasarkan  Undang-  Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana umumnya.
Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut: 28
1)  Suatu  kejahatan  terorganisir  dalam  jaringan  sindikat,  jarang  kasus narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.
25 Ahmad Ramali ,1996, Pamoentak, Kamus Kedokteran,Djambatan,Jakarta, hal. 255.
26 Tina  Afiatin,  2008,  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkoba  Dengan  Program AJI, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 13.
27 Ibid., hal. 13
28 Djoko Prakoso. (et.al.,),1987, Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Jakarta, hal.480.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
2)  Berlingkup  internasional,  tidak  lokal  sifatnya.  Walaupun  di  Indonesia tanaman  ganja  dapat  tumbuh,  tapi  konsumennya  diseluruh  dunia  sehingga  dapat dikirim keluar negeri.
3) Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada  hubungan  langsung  (terputus)  sehingga  apabila  konsumen  tertangkap  akan sulit mengetahui pengedarnya, demikian pula sebaliknya.
4) Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan narkotika pelaporannyasangatminim.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## Kesimpulan
Aparat  penegak  hukum  memiliki  fungsi  yang  sangat  strategis  dan signifikan  dalam  menegakkan  hukum.  Hal  ini  tercermin  dari  aparat  penegak hukum  itu  merupakan  salah  satu  unsur  yang  paling  berpengaruh  dalam penegakan hukum.
Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu  peristiwa,  pada  Penyidikan  merupakan  tahapan  penyelesaian  perkara pidana  setelah  tahap  penyelidikan.  Ketika  diketahui ada tindak  pidana  terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan  menemukan”  suatu  “peristiwa”  yang  dianggap  atau  diduga  sebagai tindakan  pidana.  Sedangkan  pada  penyidikan  titik  berat  penekanannya diletakkan  pada  tindakan  “mencari  serta  mengumpulkan  bukti”.  Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.
Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Ditinjau  dari  sudut  subjeknya,  penegakan  hukum  itu  dapat  dilakukan  oleh subjek  yang  luas  dan  dapat  pula  diartikan  sebagai  upaya  penegakan  hukum oleh  subjek  dalam  arti  yang  terbatas  atau  sempit.  Dalam  arti  luas,  proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.  Siapa  saja  yang  menjalankan  aturan  normatif  atau  melakukan  sesuatu atau  tidak  melakukan  sesuatu  dengan  mendasarkan  diri  pada  norma  aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam  arti  sempit,  dari  segi  subjeknya  itu,  penegakan  hukum  itu  hanya diartikan  sebagai  upaya  aparatur  penegakan  hukum  tertentu  untuk  menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
Dengan  demikian  penegakan  hukum  dapat  juga  diartikan  sebagai  kegiatan menyerasikan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah-kaidah  /  pandangan- pandangan  menilai  yang  mantap  mengejewantah  dari  sikap  tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.
Proses penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.
Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan  dari  peraturan-peraturan  pidana.  Dengan  demikian,  penegakan hukum  merupakan  suatu  sistem  yang  menyangkut  penyerasian  antara  nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi  pedoman  atau  patokan  bagi  perilaku  atau  tindakan  yang  dianggap
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
pantas  atau  seharusnya.  Perilaku  atau  sikap  tindak  itu  bertujuan  untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.
Penegakan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur unsur dan aturan-aturan, yaitu:
a.  Menentukan  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  boleh  di  lakukan  dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
b.  Menentukan  dan  dalam  hal  apa  kepada  mereka  yang  melanggar  larangan larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang  telah diancamkan.
c.  Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat dilaksanakan  apabila  orang  yang  disangkakan  telah  melanggar  larangan tersebut.
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  masalah  yang  menyangkut  seluruh aspek  kehidupan  manusia,  baik  fisik,  biologis,  psikologis  dan  sosial.Ini menjadi  masalah  yang  sangat  kompleks  yang  memerlukan  upaya penanggulangan  secara  komperhensif  dengan  melibatkan  kerjasama  multi disipliner,  multisektor  dan  peran  masyarakat  secara  aktif  dan  dilaksanakan berkesinambungan,  konsekuen  dan  konsisten.  Telah  dikenali  pula  bahwa penyalahgunaan  narkoba  dimulai  rata-rata  di  usia  remaja  dan  berlanjut  pada dewasa muda. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkotika begitu dikenal dan dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak dibawah umur pun juga sudah dikenal narkotika.
Maraknya  penyalahgunaan  narkotika  jelas  berakibat  buruk  terhadap kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  menjadi  salah  satu  modal pembangunan  nasional.  Penyalahgunaan  narkotika  ialah  pemakian  narkotika bukan untuk tujuan pengobatan bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya sementara  narkotika  mengakibatkan  ketergantungan  psikis  ataupun  fisik  pada para  pemakainya.  Tindak  kejahatan  narkoba  saat  ini  tidak  lagi  dilakukan  lagi secara  sembunyi  sembunyi,  tetapi  sudah  terang-terangan  yang  dilakukan  oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Oleh  karena  itu,  maka  pemerintah  mengamanatkan  pemberian  wewenang untuk  melakukan  penegakan  hukum  penyalahgunaan  narkoba  kepada  Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Hambatan hambatan yag dihadapi dalam proses penegakan hukum tidak hanya terletak  pada  sikap  mental  aparatur  penegakkan  hukum  (hakim,  jaksa,  polisi dan  penasehat  hukum)  akan  tetapi  juga  terletak  pada  faktor  sosialisasi  hukum yang  sering  diabaikan  yaitu  bisa  berupa  faktor  masyarakat,  faktor  penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat . Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  penegakan  hukum  merupakan  usaha untuk  menegakkan  norma-norma  dan  kaidah-kaidah  hukum  sekaligus  nilai- nilai  yang  ada  dibelakangnya.  Aparat  penegak  hukum  hendaknya  memahami benar-benar  jiwa  hukum  (legal  spirit)  yang  mendasari  peraturan  hukum  yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang undangan (law making process) .
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Penegakan  hukum  itu  sendiri  tidak  terlepas  dari  peran  serta  dari  penegak hukum,  karena  penegak  hukumlah  yang  nantinya  menegakkan  aturan  hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan  penegakan  hukum  yang  bobrok  pula,  begitu  pula  sebaliknya apabila  penegak  hukum  menjalankan  atau  menegakkan  aturan  hukum  maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsive
B. Saran : Karena  kepolisian  pada  hakikatnya  adalah  suatu  lembaga  dan  fungsi pemerintahan  yang  bergerak  dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, maka  kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum  dan  memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepolisian  selaku  alat  negara  penegak  hukum  dituntut  untuk  mampu melaksanakan  tugas  penegakan  hukum  secara  professional  dengan  memutus jaringan  sindikat  dari  luar  negeri  melalui  kerja  sama  dengan  instansi  terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus  narkoba  bersifat  khusus  yang  memerlukan  proaktif  dalam  mencari  dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi pada tertangkapnya pelaku tindak  pidana  di  bidang  narkotika.  Setelah  mendapatkan  informasi  dari masyarakat tentang dugaan adanya penyalahgunaan narkoba, alangkah baiknya segera  ditindaklanjuti  dengan  melakukan  penyelidikan  tentang  kebenaran dugaan  tersebut  dengan  demikian  akan  bisa  segera  diambil  langkah  langkah preventif untuk dilanjutkan pada proses penyidikan.
Dalam  melakukan  kegiatan  yang  besifat  proaktif  ini  diharapkan  dapat  segera menindaklanjuti  keresahan  yang  ada  dimasyarakat,  karena  masyarakat sekarang menyadari tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Kencana, Jakarta Agus  Rahardjo,  2003,  Cybercrime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan Berteknologi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin,  2012,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Arilman  Laurensius,  2015,  “Penegakan  Hukum  dan  Kesadaran  Masyarakat”,  CV.Budi Utama, Yogyakarta
Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT.RajaGrafindo Persada,  Jakarta Barda  Nawawi  Arief,  1998,  Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Bungin, Burhan, 2005, Metodologi Penelitian Kuantitatif,  ed. Kedua, Kencana, Jakarta Burhan Ashshofa, 2001,  Metode Penelitian Hukum, PT.Rineka Cipta, Jakarta Chainur Arrasjid,  2000, Dasar - Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Dahlan, 2017, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Deepublish, Yogyakarta Darman, Flavianus, 2006, “Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba”, Visi Media, Jakarta
Deni Eka Priyantoro, “Pengertian
Penegakan Hukum”, diakses dari http://prasko17.blogspot.com/2012/04/pengertian-penegakan-hukum.html,  pada  tanggal 23 Nopemper 2020
Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta Jimly Asshiddiqie, 1998, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, Cet.I,
Balai Pustaka, Jakarta
Johnny  Ibrahim,  2006,Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bayu  media Publishing, Malang
Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2003, “Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum”, Nuha Medika, Yogyakarta
Mardani,  2008,    “Penyalahgunaan  Narkotika  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Pidana Nasional”, Raja Grafindo, Jakarta
Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta Rauf,  HM,  2002,  “DampakPenyalahgunaan  Narkotika  Terhadap  Remaja  dan  Kamtibmas”,
BP.Dharma Bakti, Jakarta
Rif’ah,  “Penegakan  Hukum  di  Indonesia:  Sebuah  Harapan  dan  Kenyataan”,  Jurnal  Justitia
Islamica, Vol.12/No.1, (Januari-Juni, 2015)
Romli  Atmasasmita,  2001,  Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  &  Penegakan  Hukum,
Mandar Maju, Bandung
Salim, H, 2009, Perkembangan dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta Soerjono Soekanto, 1986,  Pengantar Penelitian Hukum,  UI Press, Jakarta, Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  2010,  Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Undang Undang :
Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika