## DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA
Oleh :

## Musfianawati
Email: musfianawati@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Perspektif  Masyarakat  Terhadap  perkawinan  di bawah  umur  dan  Dampaknya  Terhadap  Pendidikan  anak  dalam  keluarga.  Metode  yang digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  empiris-normatif.  Pemasalahanya  yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perspektif Masyarakat Terhadap pernikahan di bawah umur serta Dampaknya Terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. Banyak beraneka ragam  pendapat  masyarakat  khususnya  di  Desa  wonojati  terkait  dengan  perkawinan  di bawah  umur.  Mereka  berpendapat  bahwa  perkawinan  di  bawah  umur  dilaksanakan  karena kehendak orang tua  yang ingin menikahkan anaknya karena di dorong factor ekonomi. Jika anak  sudah  menikah  maka  tanggung  jawab  orang  tua  sudah  berpindah  kepada  suaminya. Tetapi  ada  beberapa  anak  yang  menikah  di  bawah  umur  karena  factor  anaknya  yang berkehendak  menikah  sebelum  usia  19  tahun,  hal  ini  trejadi  karena  factor  pergauan  bebas yang menyebabkan anak sudah hamil terlebih dahulu, tetapi ini tidak menempati prosentase yang  banyak  Dampak  Perkawinan  di  bawah  Umur  Terhadap  Pendidikan  anak  dalam keluarga,  sangat  mempengaruhi  perkembangan  anak  hasil  perkawinan  yang  orang  tuanya menikah  di  bawah  umur.  Orang  tua  yang  menikah  di  bawah  umur  sebagain  besar  tidak peduli dengan bimbingan belajar bagi putra-putrinya.
Kata kunci : Perkawinan, Anak, Pendidikan,

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  community's  perspective  on  underage  marriage  and  its impact on children's education in the family. The method used in conducting this research is empirical-normative. The problem studied in this study is how the community's perspective on underage  marriage  and  its  impact  on  children's  education  in  the  family.  There  are  many diverse  opinions  of  the  community,  especially  in  Wonojati  Village  related  to  underage marriage. They argue that underage marriages are carried out because of the will of parents who want to marry off their children because it is driven by economic factors. If the child is married, the responsibility of the parents has shifted to the husband. However, there are some children  who  marry  underage  due  to  the  factor  of  their  children  wanting  to  get  married before  the  age  of  19  years,  this  happens  because  of  the  promiscuity  factor  that  causes  the child  to  be  pregnant  first,  but  this  does  not  occupy  a  small  percentage.  The  impact  of underage  marriage  on  children's  education  in  the  family  greatly  affects  the  development  of children from marriages whose parents marry underage. Parents who marry underage mostly do not care about tutoring for their children.
Keywords : Marriage, Children, Education,

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Dalam  setiap  manusia  pasti  tumbuh keinginan dan harapan untuk hidup bahagia lahir  dan  batin  sejak  masih  anak-  anak hingga  usia  telah  dewasa,  bahkan  juga bahagia dunia dan akhirat.  Kebahagian dan kesuksesan  tidak  akan  diperoleh  dengan serta  merta,  melainkan  melalui  sebuah proses. Proses ini akan menentukan apakah seseorang  akan  berhasil  atau  tidak.  Proses yang harus dijalani untuk menata kehidupan masa  depan  yang  lebih  baik  adalah menentukan  bagaimana  masa  depan  sese- orang.  Berdasarkan  Data  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Tahun  2020  di  Kecamatan Jenggawah  Kabupaten  Jember,  Kelompok Penduduk yang sudah menikah pada usia di bawah  19  Tahun  ada  sejumlah  926.  Dari jumlah  tersebut  terdapat  95  Laki-laki  dan 831  Perempuan  dan  yang  mengalami Perceraian  sejumlah  32  orang,  dari  jumlah penduduk kelompok usia diantara 16 Tahun sampai  dengan  19  Tahun  tersebut  me- nunjukan  bahwa  masih  tingginya  tingkat perkawinan  dibawah  umur  di  Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. 1
Tujuan  terbentuk  negara  Indonesia yang  diamanahkan  didalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan
1 Kecamatan  Jenggawah  dalam  angka,  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Jember tahun 2020
seluruh tumpah darah  Indonesia,  dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  men- cerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia. 2 Artinya bahwa  didirikannya  Negara  Indonesia adalah  mendasarkan  pada  tujuan  ter- capainya  kesejahteraan  dan  Kecerdasan bangsa.
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal  7  menyatakan  bahwa  Perkawinan hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  dan  wanita sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas) tahun. 3 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak yang masih dalam kandungan . 4
Hasrat untuk hidup bersama merupakan salah  satu  bukti  kebesaran  Allah  SWT. Yang  terdapat  dalam  surah  Ar-Ruum  ayat 21,  yang  artinya:  “Dan  di  antara  tanda- tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  dia  men- ciptakan  pasangan-pasangan  untukmu  dari jenismu  sendiri,  agar  kamu  cenderung  dan merasa  tentram  kepadanya,  dan  dia  men- jadikan  di  antaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sungguh,  pada  yang  demikian  itu  benar- benar  terdapat  tanda-tanda  (kebesaran Allah)  bagi  kaum  yang  berpikir.  Demikian
2 Pembukaan UUD 1945
3 Undang-undang  nomor  16  Tahun  2019  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan,
4 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
pula  dalam  surah  Al  Baqarah  ayat  187, yang  artinya  :  Mereka  itu  adalah  pakaian bagi mu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.  Berdasarkan  firman  Allah  SWT diatas,  memberi  suatu  kesan  bahwa  setiap manusia  memiliki  keinginan  untuk  mem- bentuk  keluarga  demi  melangsungkan keturunannya.
Anak  sebagai  generasi  muda,  merupa- kan  potensi  dan  penerus  cita-cita  bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan  mempertahankan  memelihara,  dan mengembangkan  hasil  pembangunan  yang ada  oleh  karena  itu,  anak  memerlukan perlindungan  dalam  rangka  menjamin  per- tumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.
Salah  satu  hal  yang  perlu  diperhatikan dalam  perkawinan  adalah  adanya  batas- batas  usia  perkawinan,  pembatasan  umur dalam  perkawinan  sangat  penting  dalam membentuk  keluarga  yang bahagia. Karena dalam  perkawinan  diperlukan  kemampuan bertindak  hukum  juga  kematangan  biologis dan psikologis dapat dibina dengan baik.
Dalam  penelitian  sebelumnya yang berjudul  Upaya  Pencegahan  Pernikahan Usia  Dini  Pada  Remaja  Di  Kelurahan Jember  Lor  Kabupaten  Jember,  lebih menitik  beratkan  masalah  pada  faktor- faktor  penyebab  pernikahan  dini  di  dan Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah  pernikahan  dini  pada  remaja. Banyaknya  pernikahan  dini  yang  terjadi
disebabkan  karena  adanya  beberapa  faktor diantaranya  adalah  sebagai  berikut:  faktor ekonomi,  faktor  pendidikan,  faktor  orang tua  dan  faktor  adat  istiadat.  Dimana keadaan  ekonomi  yang  kurang  mencukupi sehingga  orang  tua  menikahkan  anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua,  sedangkan  faktor  pendidikan  yang rendah membuat masyarakat kurang memahami  Undang-Undang  Perkawinan mengenai  syarat  dan  ketentuan  pernikahan, kemudian  faktor  orang  tua  kebanyakan karena  adanya  perjodohan  dan  faktor  adat istiadat  dikarenakan  masih  adanya  ke- percayaan  dari  masyarakat  bahwa  jika  se- orang  perempuan  menolak  lamaran  maka akan menjadi perawan tua. selain itu upaya Pemerintah  desa  untuk  mengurangi  ter- laksananya perkawinan usia dini, diantaranya  adalah  Melakukan  peningkatan sosialisasi  desa  ke  tingkat  dukuh  untuk mengurangi  usia  dini.  Melakukan  koordi- nasi  kepada  kepala  sekolah  untuk  turut membantu  menekan  terjadinya  pernikaham usia  dini  dalam  kegiatan  sekolah  dengan memberikan  motivasi  untuk  terus  me- lanjutkan pendidikan  ke jenjang  yang  lebih tinggi. 5
5 Firda Laily Mufid, Muhammad Hoiru Nail, Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Kelurahan  Jember  Lor  Kabupaten  Jember, JURNAL RECHTENS, Vol. 10, No. 1, Juni 2021, hal.  112, http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/ article/view/1021/921

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah disebutkan  pada  latar  belakang  di  atas, permasalahan yang akan dikaji pada tulisan ini adalah bagaimanakah perspektif masyarakat  terhadap  perkawinan  di  bawah umur  dan  dampaknya  terhadap  pendidikan anak dalam keluarga.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam melaku- kan  penelitian  ini  adalah  empiris-normatif. Metode  empiris  dilakukan  melalui  studi kasus  perkawinan  dibawah  umur  yang dikaji  dengan  cara  melakukan  survei  dan membagikan kuisoner pada beberapa masyarakat  yang  telah  menjalani  Per- kawinan  dibawah  umur  di  Kecamatn Jenggawah  Kabupaten  Jember.  Kemudian hasil  empiris  tersebut  dianalisis  meng- gunakan  aturan-aturan  (normatif)  yang  ada sehingga  singkronasi  antara  peraturan  dan pelaksanaan  di  lapang  dapat  tercapai  dan tujuan  penelitian  akan  lebih  maksimal capaiannya.

## PEMBAHASAN
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  ter- pisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia  dan  keberlangsungan  sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu ber- tanggung  jawab  dalam  keberlangsungan bangsa  dan  negara,  setiap  Anak  perlu
mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal,  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan  untuk  mewujudkan  kesejah- teraan  Anak  dengan  memberikan  jaminan terhadap  pemenuhan  hak-haknya  tanpa perlakuan diskriminatif. 6
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  mem- bentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa. 7 Adapun  yang  menyang- kut  sahnya  perkawinan  dan  pencatatannya ditentukan  bahwa  :  1)  Perkawinan  adalah sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan- nya  itu,  dan  2)  Tiap-tiap  perkawinan  di catat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Ketentuan ini di muat di dalam pasal 2 UU.  No  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan. Dalam  perumusan  pasal  2  ayat  1  yaitu “tidak  ada  perkawinan  diluar  hukum masing-masing  agama  dan  kepercayaan- nya.”  Masyarakat  pada  umumnya  telah meresapi  sepenuhnya  ketentuan  agama
6 Achmad  Furqon  Darajat, Relevansi  Batas  Usia Minimal  Perkawinan  Dalam  UU  No.  1  Tahun 1974  Dengan  Sistem  Hukum  Perkawinan  Secara Adat,  Islam  dan  Belanda ,  Tesis:  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm 41
7 Pasal  1  Undang-undang  nomor  16  Tahun  2019 Perubahan  atas  Undang-undang  nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
yang dianutnya. Bagi mereka yang menganut  agama  Islam  maka  sahnya perkawinan  adalah  melalui  akad  nikah, yaitu  suatu  ijab  yang  dilakukan  oleh  pihak wali  perempuan  yang  kemudian  di  ikuti dengan kabul dari bakal suami, dan dengan sekurang-kurangnya  dua  orang  dewasa sebagai saksi.
Asas-asas  atau  prinsip-prinsip  yang tercantum  dalam  undang-undang  adalah sebagai  berikut: 8 pertama,  Tujuan  per- kawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan  kekal.  Untuk  itu  suami  istri perlu  saling  membantu  dan  melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya  membantu  dan  mencapai kesejahteraan  spiritual  dan  materil.  Kedua, Dalam  undang-undang  ini  dinyatakan, bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan- nya itu dan masing itu tiap -tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-undang  ini  menganut  asas  mono- gami, hanya apabila dikehendaki oleh  yang bersangkutan,  karena  hukum  dan  agama dari  yang  bersangkutan  mengizinkannya, seorang suami dapat  beristri  lebih  dari satu orang. Undang-undang ini menganut prinsip,  bahwa  calon  suami  isteri  itu  harus telah  masak  jiwa  raganya  untuk  dapat
8 Soerjono,  soekanto. Hukum  adat  indonesia Rajawali pers, 1983, Jakarta , Hal.7
melangsungkan  perkawinan,  agar  supaya dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian dan  mendapat  keturunan  yang  baik  dan sehat.  Untuk  itu  harus  di  cegah  adanya perkawinan  antara  calon  suami  isteri  yang masih  di  bawah  umur.  Maka  undang- undang  menentukan  batas  umur  untuk perkawinan baik  bagi  kaum  pria  maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun. 9
Ketiga,  Tujuan  perkawinan  adalah untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia, kekal,  dan  sejahtera,  maka  undang-undang ini  menganut  prinsip  untuk  mempersukar terjadinya  perceraian.  Untuk  memungkin- kan  perceraian,  harus  ada  alas  an-alasan tertentu  serta  harus  di  lakukan  di  depan sidang  pengadilan.  Keempat,  Hak  dan kedudukan  isteri  adalah  seimbang  dengan hak  dan  kedudukan  suami  baik  dalam kehidupan  rumah  tangga  maupun  dalam kehidupan  masyarakat,  sehingga  dengan demikian  segala  sesuatu  dalam  keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. 10
Mengenai  hukum  perkawinan  di  dalam hukum adat, Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan  adanya  kesatuan-kesatuan  sosial
9 Undang-Undang  No  16  Tahun  2019  Perubahan atas  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan
10 Sudarsono. Hukum  perkawinan  nasional .  Rineka cipta. 2005.Jakarta. Hlm 7-10
berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa,  perbedaan-perbedaan  agama,  adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia  ditandai  oleh  adanya  perbedaan- perbedaan  vertikal  antara  lapisan  atas  dan lapisan bawah yang cukup tajam.
Perbedaan-perbedaan  tersebut  sering  kali disebut  sebagai  ciri  masyarakat  Indonesia yang  majemuk.  Implikasinya,  kemajemu- kan dalam masyarakat diikuti keanekaraga- man  dalam  banyak  hal,  salah  satunya perkawinan. 11 Hak  Asasi  Manusia  Inter- nasional berusaha mendorong banyak pihak untuk  meningkatkan  usia  minimum  per- kawinan. Menurut Konvensi Hak-hak Anak (KHA)  yang  ditetapkan  melalui  Forum Majelis  Umum  PBB  tahun  1989,  anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18  tahun.  Meratifikasi  konvensi  tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang  Perlindungan  Anak  pada 2002,  antara  lain,  Undang-Undang  No.  23 tahun  2002  dirubah  dengan  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak  yang  menjelaskan dalam  Pasal  1  ayat  1  bahwa  “anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 12
11 Jurnal  Yustisia,  Analisis  Hukum  Perlindungan Perkawinan Anak di bawah umur, Hal 8
12 Asep  Saepudin  Jahar  dkk, Hukum  Keluarga, Pidana  dan  Bisnis;  Kajian  Perundangundangan
Syarat sahnya perkawinan secara hukum  adat  di  Indonesia  secara  umum tergantung  agama  yang  dianut  masyarakat adat  yang  bersangkutan.  Ini  terjadi  apabila komunitas  adat  telah  meresepsi  hukum Agama,  atau  menjadikan  hukum  agama sebagai  hukum  adat  mereka.  Apabila  tidak menganut  agama,  tapi  kepercayaan  lokal, maka  hal  itu  akan  sah  menurut  agama dan  kepercayaan  lokal  tersebut.  Mengenai persyaratan  usia  perkawinan,  seperti  yang lazim  dikenal  dalam  hukum  perdata  barat, hukum  adat  umumnya  tidak  mengatur  hal demikian.  Dengan  demikian,  adat  masih masih  memperbolehkan  perkawinan  pada semua umur. 13
Berbagai  pengertian  perkawinan  itu, maka  ruang  lingkup  perkawinan  dapat dibagi  berdasarkan  tiga  sudut  pandang, yaitu: 14 Perkawinan  dari  segi  hukum, merupakan  suatu  perjanjian,  seperti  yang dinyatakan  dalam  Q.S.  an-Nisaa  (4:21), yang  artinya“  dan  mereka  (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”  (dari  kata-kata  mitsaqan  ghalizhan). Perkawinan sebagai  perjanjian ini memiliki dua  alasan,  yaitu:  pertama,  cara  mengada- kan  ikatan  telah  diatur  terlebih  dahulu
Indonesia,  Fikih  dan  Hukum  Internasional , Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 48, 141 13 Ibid, Hal 5
14 Fadli Andi Natsif, Problematika Perkawinan Anak (Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif, Jurnal  Al-Qada’u  Volume  5  Nomor  2  Desember 2018,  Hal  6, https://journal.uin-alauddin.ac.id/ index.php/al-qadau/article/view/7101/5843
dengan  sebuah  akad  nikah  dan  rukun serta  syarat  tertentu;  kedua,  cara  me- mutuskan  ikatan  perjanjian  telah  dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq, dan sebagainya. Kedua, Perkawinan dari  segi  sosial,mengandung  arti  bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang  belum  menikah  (kawin).  Ketiga, Perkawinan  dari  segi  agama,  ini  penting karena perkawinan dianggap suatu lembaga yang  suci  atau  upacara  yang  suci.  Kedua mempelai  dijadikan  sebagai  suami  isteri atau  saling  meminta  pasangan  hidupnya dengan  menggunakan  nama  Allah.  Hal  ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. an- Nisaa’  (4:1),  yang  artinya:  “...dan  dari padanya  Allah  menciptakan  isterinya;  dan daripada keduanya Allah memperkembang- biakkan  laki-laki  dan  perempuan  yang banyak...”
Pendidikan  mencirikan  pembangunan karakter bangsa. Begitu pentingnya kebera- daan  pendidikan,  maka  terpenuhinya  hak atas  pendidikan  merupakan  hak  asasi manusia  (HAM).  Sebagaimana  bagian  dari HAM,  pendidikan  merupakan  pembangu- nan  nasional.  Hak  atas  pendidikan  telah digariskan bahwa hak konstitusional sebagaimana  dimaksudkan  dalam  pasal  31 ayat 1 UU NRI Tahun 1945  yang berbunyi “setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan pendidikan”.
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia mulai lahir hingga akhir hayat  ( long  life  education ).  Secara  konsep, pendidikan  merupakan  suatu  upaya  yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan  manusia  Indonesia  se- utuhnya  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara  yang  demokratis  serta  bertangung jawab.  Pendidikan  adalah  suatu  proses transfer  of  knowledge (ilmu  pengetahuan, teknologi  dan  seni)  yang  dilakukan  oleh guru  kepada  anak  didiknya.  Selain  itu, pendidikan  adalah  alat  untuk  merubah  cara berpikir  dari  cara  berpikir  tradisional  ke cara berpikir ilmiah (modern) 15
Pengaturan  hak  atas  pendidikan  dalam konstitusi  negara  Indonesia  dan  berbagai peraturan perundang-undangan dikarenakan pendidikan merupakan aspek penting dalam sebuah  bangsa  dimana  kemajuan  sebuah bangsa  sangat  ditentukan  oleh  pendidikan warga  negaranya,  bahkan  kemerdekaan Indonesia terwujud setelah rakyat Indonesia diberi kesempatan untuk menikmati pendidikan  sehingga  memiliki  kesadaran untuk merdeka dan memiliki strategi dalam memperjuangkan kemerdekaan.
15 Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari -Juni 2017
Pendidikan  juga  merupakan  elemen yang  memiliki  beban  yang  sangat  berat dimana fungsi  pendidikan  adalah  me- ngembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak  serta  peradaban  bangsa yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  ber- kembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa  kepada  Tuhan  YME,  berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap  kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis  serta  bertanggung  jawab,  jadi peradaban  bangsa  ditentukan  oleh  pen- didikan. 16
Pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat penting  dan  tak  bisa  lepas  dari  kehidupan manusia.  seperti  yang  telah  dijabarkan  di dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional pasal  1  ayat  1  menyatakan  bahwa  pen- didikan  adalah  suatu  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Pada  pasal 5  ayat  1  disebutkan  juga  bahwa  setiap warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama
16 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional
untuk  memperoleh  pendidikan  yang  ber- mutu. 17
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  perlu peran  aktif  seluruh  elemen  masyarakat dalam membentuk generasi-generasi penerus  yang  berkualitas  dimulai  dari  usia dini,  sangat  diperlukan  peran  dari  seluruh kalangan  masyarakat  baik  pemerintah, lingkungan masyarakat dan terutama lingkungan  keluarga.  Keluarga  memiliki peranan  yang  sangat  penting  karena keluarga  merupakan  tempat  membangun pondasi  belajar  anak  yang  pertama  dan utama bagi anak.
Usia  anak  seharusnya  masih  dalam tahap bagaimana belajar di sekolah dan usia untuk  menikmati  masa  bermain.  Tahapan masa  seperti  ini  dulu  yang  harus  dinikmati oleh  anak.  Oleh  karena  itu  kalau  mereka sudah dinikahkan, maka tidak mungkin lagi anak  akan  menikmati  masa  tersebut. Dengan  demikian  perkawinan  anak  dapat dikategorikan  melanggar  prinsip  hidup  dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak.
Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak  yang  telah  mengalami  perubahan menjadi Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) poin (c), sangat tegas menyatakan  orang  tua  berkewajiban  dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak.
17 Ibid
Terhadap Undang-Undang ini dalam perspektif  hukum  positif  menurut  John Austin,  seorang  tokoh  positifistik,  belum terlalu  dianggap  sebagai  hukum  karena unsur  sanksi  (pidana)  tidak  ada  di dalamnya,  khususnya  norma  yang  terkait dengan perkawinan anak. Akan tetapi kalau kita  mengacu  pada  pengertian  hukum secara  luas,  maka  hukum  tidak  hanya sekedar berisi norma-norma apa yang boleh dilakukan  dan  apa  yang  tidak  boleh dilakukan,  tetapi  juga  harus  mengandung prinsip-prinsip.  Kandungan norma-norma dan  prinsip-prinsip  ini  sangat  jelas  tertera dalam ketentuan hukum perlindungan anak.
Adapun  prinsip  perlindungan  anak adalah  prinsip  hidup  dan  tumbuh  kembang serta  prinsip  yang  terbaik  buat  anak.  Kalau dikaitkan  dengan  prinsip-prinsip  perlindu- ngan  anak,  maka  perkawinan  anak  dapat dikategorikan  sebagai  tindakan  yang  me- langgar prinsip hidup dan tumbung kembang  serta  prinsip  yang  terbaik  bagi anak.  Berdasarkan  Undang-Undang  Per- lindungan  Anak  yang  belum  berusia  18 tahun  secara  psikologis  dan  intelektual belum  siap  menjalankan  kehidupan  rumah tangga.
Bukan berarti seorang anak yang belum berusia  18  tahun  tidak  bisa  berpikir, tetapi di usia belum  mapan dan masih labil dianggap  belum  masanya  untuk  memikir- kan  sesuatu  yang  belum  saatnya,  oleh karena  itu  berdasarkan  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2ot9 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan dalam  pasal  yang  di  rubah  yaitu  pasal  7 menyatakan  bahwa  Perkawinan  hanya diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun . dengan  Perubahan  pasal  tersebut  bermakna bahawa  Perkawinan  dilaksanakan  bila seseorang baik laki laki maupun perempuan harus  berusia  paling  sedikit berusia  19 tahun yang berarti sudah dewasa.
Lingkungan  keluarga  merupakan  ling- kungan  awal  bagi  seorang  anak,  segala tingkah  laku  maupun  perkembangan  yang muncul  pada  diri  anak  akan  mencontoh pada  kedua  orangtuanya.  Selain  itu, orangtua  sebagai  salah  satu  pihak  yang bertanggung  jawab  dalam  pendidikan sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  per- kembangan  pendidikan  anak.  Orangtua dalam menjalankan perannya dalam pendidikan,  perlu  dengan  terus-menerus untuk  mendorong,  membimbing,  memo- tivasi  dan  memfasilitasi  demi  tercapainya pendidikan anak yang baik 18 .
Tingkat  pendidikan  orangtua  secara tidak  langsung  mempengaruhi  kelang- sungan  pendidikan  anak.  pendidikan  orang tua  akan  memberikan  pengaruh  terhadap pola berpikir dan orientasi pendidikan yang diberikan  kepada  anaknya.  Semakin  tinggi
18 Fadlillah,  Muhammad..  Desain  Pembelajaran Paud. Ar-Ruzz Media. 2012. Jogjakarta:, Hal. 35
pendidikan  yang  dimiliki  orangtua  maka akan  semakin  memperluas  dan  melengkapi pola  berpikirnya  dalam  mendidik  anak- nya. 19
Ada  3  (tiga)  dampak  yang  paling tampak  dan  mudah  diukur,  yakni  dampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.  “Pertama,  pendidikan.  Sebagian besar  perkawinan  anak  menyebabkan  anak putus sekolah, sehingga menghambat capaian  Wajib  Belajar  12  Tahun.  Kedua, kesehatan. Hal ini terkait kondisi kesehatan reproduksi  seorang  anak  jika  memiliki anak,  pemenuhan  gizinya  ketika  mereka juga  harus  mengasuh  anak  mereka,  bahkan hal terburuk adalah risiko kematian ibu dan anak.  Ketiga,  ekonomi.  Seorang  anak  yang menikah  pada  usia  anak  susah  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  untuk menafkahi  keluarganya,  mendapatkan  upah yang  rendah,  lalu  akhirnya  memunculkan kemiskinan  dan  masalah  pekerja  anak. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah 3  variabel  yang  digunakan  untuk  meng- hitung  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM), sehingga tingginya perkawinan anak akan  berpengaruh  terhadap  rendahnya IPM. 20
Peranan  orangtua  dalam  memberikan pendidikan  kepada  anak  dipengaruhi  oleh
19 Jurnal  Potensia,  PG-PAUDFKIPUNDIP,  Vol.2 No. 1, 2017
20 https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read /29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus- dihentikan ,  Diakses  Tanggal  1  Juni  2022,  Jam 06.00 Wib
beberapa  faktor 21 .  Adapun  faktor-faktor yang  mempengaruhi  peran  orangtua  dalam pendidikan anak antara lain: a) Faktor status sosial  ditentukan  oleh  unsur-unsur  seperti pendidikan,  pekerjaan,  dan  penghasilan;  b) Faktor  bentuk  keluarga;  c)  Faktor  tahap perkembangan keluarga dimulai dari terjadinya  perkawinan  yang  menyatukan dua  pribadi  yang  berbeda,  dilanjutkan dengan  tahap  persiapan  menjadi  orangtua; d) Faktor peran. Upaya dan tanggung jawab terhadap  kebutuhan  dan  pemenuhan  hak anak menjadi tugas orangtua 22 .
Terjadinya perkawinan di bawah umur, tentu  tidak  lepas  dari  penyebab-penyebab- nya,  ada  beberapa  faktor  yang  menyebab- kan  penerapan  perkawinan  di  bawah  umur terjadi, di antaranya yaitu : 23 pertama, faktor ekonomi,  Permasalahan-permasalahan  eko- nomi  yang  tidak  berkecukupan  menjadi salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya penerapan  perkawinan  dibawah  umur, melepaskan  tanggung  jawab  dengan  segera menikahkan  anaknya  merupakan  salah  satu jalan  untuk  menyelamatkan  perekonomian keluarga. Selain itu dengan segera menikahkan anaknya maka ia akan terlepas
21 Ibid , Hal. 39
22 Sujiono, Yuliani. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. PT Indeks . 2011.Jakarta: Hal 7
23 Musfianawati, Yuli Winiari, , Dampak Pernikahan Di  Bawah  Umur  Terhadap  Keberlangsung Pendidikan  Anak  Di  Desa  Wonojati  Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Laporan Penelitian,  Universitas  Islam  Jember,  2019,  Hal 16-19
dari  tanggungan  pendidikan  yang  mahal, yang  cenderung  dianggap  mahal  atau berlebihan meskipun  telah  diterapkan peraturan pendidikan  gratis,  namun  mereka tetap  menganggap  pendidikan  itu  mahal karena  tidak  semua  yang  berhubungan dengan  pendidikan  itu  digratiskan,  contoh- nya  pakaian,  sepatu,  alat  tulis,  dan  buku- buku.  Tanpa  mereka  sadari,  tanggung jawabnya  sebagai  orangtua  sudah  tidak terlaksana  dengan  baik  dan  mereka  sudah merampas  hak-hak  anaknya  sendiri  dengan tidak memberikan pendidikan yang selayak- nya.
Kedua,  faktor  adat/kebiasaan.  Perkawi- nan  yang  di  sebabkan  karena  faktor  adat adalah  penerapan  yang  di  lakukan  secara turun  temurun  yang  cenderung  dengan cepat  menikahkan  anaknya  khususnya  bagi anak  perempuan  yang  sudah  baligh. Sedangkan  bagi  laki-laki  meskipun  belum mencapai  usia  18  tahun  apabila  sudah mampu  bekerja  mencari  nafkah  atau berpenghasilan juga akan segera di nikahkan  oleh  orang  tuanya.  Selain  itu, dengan  mengawinkan  anak  dengan  cepat juga  merupakan  suatu  kebahagiaan  bagi orangtua  adalah  ketika  anaknya  sudah menghasilkan keturunan (sudah mempunyai cucu).  Dengan  mengikutinya  adat  atau kebiasaan  yang  turun  temurun  akhirnya para  orangtua  tidak  lagi  mementingkan bahwa  yang  di  perlukan  di  masa  sekarang ini  bukan  lagi  mengikuti  adat  yang  sudah
tertinggal  yang  pada  akhirnya  membuat anak  tidak  dapat  memperoleh  pendidikan sebagimana  mestinya  karena  faktor  adat yang lebih di kedepankan.
Ketiga, faktor pendidikan orang tua, hal ini  terjadi  karena  rendahnya  Pendidikan orang  tua,  sehingga  orang  tua  yang berpendidikan rendah tidak merasa menganggap  pentingnya  pendidikan  bagi anak-anak,  hal  ini  menyebabkan  terjadinya usia  dibawah  umur  juga  terjadi  pada  anak- anak  hasil  perkawinan  mereka.  salah  satu faktor  tidak  dapat  melanjutkan  pendidikan sebagimana  mestinya  sehingga  memicu penerapan perkawinan di bawah umur.
Kelima,  faktor  pergaulan  bebas,  di- karenakan  pergaulan  bebas  menyebabkan pihak  perempuan  hamil  terlebih  dahulu sebelum menikah juga merupakan penyebab  dari  perkawinan  dibawah  umur. Karena  tidak  adanya  lagi  jalan  lain  selain menikahkan  anaknya.  Baik  dari  pihak  laki- laki  maupun  dari  pihak  perempuan  ter- kadang juga merupakan kesengajaan apabila  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak merasa  mengalami  kesulitan  atau  takut lamarannya  ditolak  apabila  di  lakukan secara  baik-baik.  Namun  hal  seperti  ini jarang  sekali  terjadi.  Berdasarkan  pen- jelasan  dari  masyarakat  Desa  Wonojati Kecamatan  Jenggawah  Kabupaten  Jember, pergaulan bebas memang merupakan penyebab  terjadinya  perkawinan  dibawah
umur  namun  ini  adalah  penyebab  paling langka atau jarang sekali terjadi.
Keenam,  karena  faktor  keturunan. Faktor  keturunan  juga  merupakan  faktor utama  penyebab  terjadinya  penerapan perkawinan  dibawah  umur.  Anak  yang menikah  dibawah  umur  karena  ibunya, neneknya  dan  nenek  moyangnya  juga menikah dibawah umur,  kecuali  bagi anak- anak  yang  menolak  dengan  alasan-alasan tertentu  Selain  dari  itu,  faktor  keturunan berupa keinginan orang tua yang cenderung menikahkan  anaknya  dengan  keluaganya sendiri.  Baik  keluarga  dari  pihak  ibunya maupun dari pihak ayah.
Ketujuh,  faktor  keinginan  orang  tua, Keinginan  orang  tua,  terjadi  baik  karena umur  mereka  yang  sudah  tua  maupun karena  tersedianya  biaya  perkawinan. Perkawinan  Dalam  hal  perkawinan,  orang tualah  yang  paling  banyak  berperan  dalam perkawinan  bagi  anaknya,  baik  dalam urusan  pesta  dan  biaya  perkawinan  sampai urusan penentuan pasangan hidup bagi anak keluarganya sendiri. Hal ini di lakukan agar mereka  tetap  menjaga  keturunannya  tanpa campur  tangan  dari  pihak  lain  agar  anak tersebut  tidak  jauh  dari  mereka  atau  tidak pergi meninggalkan mereka, karena mereka beranggapan  jika  anaknya  menikah  dengan orang  yang  bukan  keluarga  mereka  sendiri maka  anak  tersebut  bisa  saja  ikut  dengan pihak  suami  bagi  anak  perempuan  ataukah ikut dengan pihak istri bagi anak laki-laki.

## KESIMPULAN
Perspektif  masyarakat  terhadap  per- kawinan  dibawah  umur  terjadi  karena beberapa  faktor  yaitu  ekonomi,  keturunan, keterpaksaan, keinginan orang tua dan juga karena tingkat pendidikan orang tua. Orang tua  yang  berpendidikan  rendah  tidak merasa menganggap pentingnya pendidikan bagi  anak-anak,  hal  ini  menyebabkan terjadinya  Perkawinan  dibawah  umur  juga terjadi  pada  anak-anak  hasil  perkawinan mereka.  salah  satu  faktor  tidak  dapat melanjutkan  pendidikan  adalah  karena berpenghasilan  rendah  sehingga  memicu penerapan  perkawinan  dibawah  umur.  Jika ada  Orang  tua  yang  menikah  di  bawah umur  tetapi  anak  anaknya  melanjutkan pendidikannya  di  tingkat  yang  lebih  tinggi pendidikannya  adalah  mereka  yang  terg- olong  mampu  dan  paham  akan  pentingnya sebuah  pendidikan  bagi  generasi  muda untuk  masa  depan  bangsa.  Dampak  Per- kawinan dibawah Umur Terhadap Pendidikan  anak  dalam  keluarga,  sangat mempengaruhi  perkembangan  anak  hasil perkawinan yang orang tuanya menikah Di bawah  umur.  Orang  tua  yang  menikah  di bawah  umur  sebagain  besar  tidak  peduli dengan  bimbingan  belajar  bagi  putra- putrinya. Sebagain besar orang tua menyerahkan  pendidikan  kepada  sekolah dan  anak-anak  belajar  sendiri  tanpa bimbingan  orang  tuanya.  Hal  ini  sangat
mempengaruhi  kreatifitas  dan  perhatian bagi  anak  dalam  rumah  tangga  yang menyebabkan  anak  tidak  terpantau  oleh orang  tuanya  dalam  hal  pergaulan  dan belajarnya,

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Asep Saepudin Jahar dkk, Hukum Keluarga,  Pidana  dan  Bisnis;  Kajian Perundang-undangan Indonesia,
Fikih  dan  Hukum  Internasional , Kencana 2013 Jakarta:
Achmad  Furqon  Darajat, Relevansi  Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No.  1  Tahun  1974  Dengan  Sistem Hukum  Perkawinan  Secara  Adat, Islam dan Belanda , Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2012, Yogyakarta;
Fadlillah,
Muhammmad, Desain Pembelajaran PAUD , Ar Ruzz Media, 2012, Jogjakarta
Kecamatan  Jenggawah  dalam  angka ,
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Jember tahun 2020
Musfianawati, Yuli Winiari, Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap  Keberlangsung  Pendidikan Anak  Di  Desa  Wonojati  Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember,
Laporan Penelitian, Universitas Islam
Jember, Jember, 2019
Soejono, Soekanto, Hukum Adat Indonesia , Rajawali Pers, 1983, Jakarta
Sudarsono, Hukum  Perkawinan  Nasional ,
Rineka Cipta, 2005, Jakarta
Sujiono, Yuliani, Konsep Dasar Pendidikan
Anak  Usia  Dini ,  PT  Indeks,  2011, Jakarta

## Undang-Undang

## UUD 1945
Undang-Undang  nomor  1  Tahun  1974

## Tentang Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  ke  dua  atas Undang-  undang  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
Undang-undang  nomor  16  Tahun  2019
perubahan atas Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  Tentang
Perkawinan,

## Jurnal
Fadli Andi Natsif, Problematika
Perkawinan  Anak  (Perspektif  Hukum Islam  dan  Hukum  Positif,  Jurnal  Al- Qada’u Volume 5 Nomor 2 Desember 2018,  Hal  6, https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/al- qadau/article/view/7101/5843
Firda Laily Mufid, Muhammad Hoiru Nail, Upaya  Pencegahan  Pernikahan  Usia Dini  pada  Remaja  di  Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember,
JURNAL  RECHTENS,  Vol.  10,  No.
1, Juni 2021,
hal. 112,
http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC /article/view/1021/921
Internet
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/pa ge/read/29/2822/menteri-pppa- perkawinan-anak-harus-dihentikan

## BIODATA PENULIS
Musfianawati,S.H.,M.H  adalah  Dosen  di Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Jember sejak  tahun  2006  sampai  sekarang. Mengajar  mata  kuliah  Hukum  Tata
Negara, Ilmu
Negara, Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan
dan
Hukum  Acara  PTUN.  Memperoleh  gelar Sarjana  Hukum  di  Universitas  Islam Jember tahun 2000 dan Memperoleh Gelar Magister  Ilmu  Hukum  tahun  2014  di Universitas  Jember.  Saat  ini  Musfianawati bisa di hubungi di nomor HP 082140260711 atau email di musfianawati@gmail.com Dan  Saat  ini bertempat
tinggal Di Perumahan
Tegalbesar Permai II  blok  S-19  Kelurahan TegalBesar Kaliwates Jember 68132.