## PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA BAGI HASIL PERTAMBANGAN MINYAK BUMI

## Fitria
Fakultas Hukum Universitas Jambi Kampus Pinang-Masak Mendalo Indah, Jambi 36361 Email: fit3_zen@Yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Pengaturan  Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana  Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian sebagai  suatu  penelitian  eksploratoris  dimana  penelitian  bertujuan  untuk  menelaah  dan mengkaji  secara lebih mendalam  prinsip dan azas hukum yang terkait pada aspek pengaturan Kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Dana  Bagi  Hasil Pertambangan  Minyak  Bumi .  Sesuai  dengan  bentuk  dan  spesifikasi  penelitian  di  atas,  maka penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  secara  perundang-undangan (statuta  approach)  dan  pendekatan  konsep  (conseptual  approach).  Diharapkan  dalam penelitian ini terlihat pengaturan Kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah  pusat  dan  daerah  provinsi.  Pemerintah  daerah  kabupaten/kota  tidak  memiliki kewenangan  untuk  menentukan  apakan  izin  pertambangan  diterbitkan  atau  tidak.  Pada Prinsipnya, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan ada di Kementerian Energi dan Sumber  Daya  Mineral.  Pasal  11  ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  pemerintahan daerah,  menyatakan:  Urusan  pemerintahan  konkuren  sebagaimana  di  maksud  dalam  Pasal  9 ayat  (3)  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  terdiri  atas  Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan Urusan  Pemerintahan  Pilihan.  Undang-undang  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara,  memberikan  kewenangan  tidak  hanya  kepada  pemerintah  daerah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. Pasal 8 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  menyatakan  bahwa  Kewenangan  pemerintah kabupaten/kota  dalam  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara.Hal  ini  berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang ini, tidak mengatur  tentang  kewenangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dalam  Penerbitan  Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil, Pertambangan Minyak Bumi.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  selanjunya  disebut dengan UUD 1945 telah mengamanatkan diselenggarakannya Otonomi seluas-luasnya dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  Untuk  itu  perlu  ada  pengaturan  secara  adil dan selaras mengenai hubungan  keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya  lainnya  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah,   dan     antar
pemerintahan  daerah.  Ketentuan  ini  dibuktikan  dalam  Pasal  18A  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan  kota,  atau  antara  provinsi  dan  kabupaten  dan  kota,  diatur  dengan  undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2) Hubungan  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya  lainnya  antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
Dampak  dari  implementasi  otonomi  daerah  dimaksud  di  antaranya  telah  sampai  pada kondisi  yang  mengkhawatirkan,  tidak  saja  mengkhawatirkan  atas  gejala  separatisme  dan pemilahan  sosial,  tetapi  secara  sistemik  akan  menyulitkan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Fenomena  yang  harus  diwaspadai  atas  berbagai  persoalan  dan  ekses tersebut  dapat  dirangkum  dalam  suatu  perspektif  persoalan  yaitu  ketimpangan  dalam hubungan  pusat  dan  daerah,  khususnya  lagi  mengenai  perimbangan  keuangan  yang menyangkut pembagian hasil pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah.
Undang-undang  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara, memberikan  kewenangan  tidak  hanya  kepada  pemerintah  daerah  provinsi,  tetapi  juga pemerintah  kabupaten/kota.  Pasal  8  ayat  1  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  menyatakan  bahwa  Kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota  dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, adalah:
a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
b. pemberian  IUP  dan  IPR,  pembinaan,  penyelesaian  konflik  masyarakat,  dan pengawasan  usaha  pertambangan  di  wilayah  kabupaten/kota  dan/atau  wilayah  laut sampai dengan 4 (empat) mil;
c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha  pertambangan  operasi  produksi  yang  kegiatannya  berada  di  wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
Hal  ini  berbeda  dengan  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pada undang-undang  ini,  tidak  mengatur  tentang  kewenangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hal ini  jelas  dapat  dilihat  dari  matriks  pembagian  urusan  konkuren  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Kewenangan  penerbitan  izin  pertambangan  mineral  dan  batubara  menurut  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  ada  pada  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah provinsi  karena  kecenderungan  sistem  pemerintahan  yang  bersifat  sentralistik.  Sehingga dengan demikian pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara di  era  berlakunya  UU  No.  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  tidak  demokratis. Berdasarkan hal tersebutlah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persoalan tersebut  khususnya  pengenai  pola  bagi  hasil  tambang  minyak  bumi,  kemudian  penulis menuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  terhadap  Dana  Bagi  Hasil  Pertambangan  Minyak Bumi”.
Karena  luasnya  permasalahan  mengenai  pengaturan  dana  bagi  hasil  ini,  maka  penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas antara lai sebagai berikut:
1. Bagaimana  Kewenangan  Pengelolaan  hasil  Pertambangan  menurut  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah
2. Bagaimana  pengaturan  dana  bagi  hasil  pertambangan  minyak  bumi  antara  pemerintah pusat  dengan pemerintah daerah

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  yakni  akan  mengindentifikasi, memahami  dan  menganalisis,  pertama  Wewenang  Pengelolaan  hasil  Pertambangan  menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang    Pemerintahan  Daerah.  Kedua,  pengaturan dana  bagi  hasil  pertambangan  minyak  bumi  antara  pemerintah  pusat    dengan  pemerintah daerah.
Langkah pertama yang akan dilakukan adalah pengumpulan data-data Primer dan data-data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam pengumpulan  Bahan Hukum Primer meliputi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  hal  ini  adalah  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1995,  Undang-Undang  Nomor  23  tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan baru Bara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dan bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yangerat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum  primer  terdiri  dari  literatur-literatur  berupa  buku,  jurnal,  makalah,  ,  tesis  dan  bahan- bahan lainnya yang berkenaan dengan pengaturan dana bagi hasil pertambangan minyak bumi antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah.  Dan  bahanhukum  tersier  yaitu  bahan hukum  yang  mmberikan  petunjuk  maupun  penjelasanterhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder  yaitu  berupa  bahan  ini  diperoleh  dari  kamus  hukum,  kamus  Bahasa  Indonesia  dan bahan-bahan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan  Pengelolaan  hasil  Pertambangan  menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah.
Setiap  pengelolaan  pemanfaatan  sumberdaya  alam  tidak  dapat  dipisahkan  dari  dampak yang bisa saja terjadi kepada ligkungan hidup dan masyarakat daerah kabupaten/kota. Karena, Masyarakat  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  yang  paling  mengetahui  situasi  dan kondisi  yang terjadi pada daerahnya. Mengenai  manfaat  atau dampak negatif  yang mungkin timbul akibat urusan pemerintahan pilihan, termasuk didalamnya mengenai energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik. Akan tetapi, dalam hal ikut serta menentukan apakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diterbitkan atau tidak, pemerintah kabupaten/kota tidak  memiliki  kewenangan  penerbitan  izin  pertambangan.  Secara  ringkas,  menurut  UU  No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota diabaikan. Dengan demikian Pemerintah daerah tidak memiliki otoritas sebagai pelarang dan melakukan tindakan melindungi  lingkungan  akibat  tambang.  Menurut  hemat  penulis,  dengan  diundangkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014    tentang  Pemerintahan  Daerah  seharusnya  bidang pertambangan    mineral  dan  batubara  diberikan  kewenangan  dalam  perizinan  pertambangan mineral dan batubara di daerah kabupaten/kota. Dengan tidak adanya kedudukan pemerintah daerah  mengakibatkan  tidak  adanya  fungsi  pengawasan,  pembinaan  dan  pengendalian  dari dampak-dampak  negatif    pascatambang  seperti  pengrusakan  ekosistem  daerah  tambang  dan dapat  meningkatkan    nilai  pemasukan  pajak  daerah  kabupaten/kota  serta  serta  meningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Pengaturan  kewenangan  penerbitan  perizinan  pertambangan mineral  dan  batubara  seyogyanya  konsisten  dengan  asas  otonomi.  Sehingga  dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan sistem pemerintahan daerah yang mandiri, efektif dan  efisien  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan kewenangan  tidak  hanya  kepada  pemerintah  daerah  provinsi,  tetapi  juga  pemerintah kabupaten/kota.  Pasal  8  ayat  1  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  menyatakan  bahwa  Kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota  dalam  pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, adalah:
a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
b. pemberian  IUP  dan  IPR,  pembinaan,  penyelesaian  konflik  masyarakat,  dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
c. pemberian  IUP  dan  IPR,  pembinaan,  penyelesaian  konflik  masyarakat  dan pengawasan  usaha  pertambangan  operasi  produksi  yang  kegiatannya  berada  di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
Hal  ini  berbeda  dengan  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pada undang-undang  ini,  tidak  mengatur  tentang  kewenangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara menurut  No. 23 Tahun 2014  tentang    Pemerintahan  Daerah  ada  pada  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah provinsi  karena  kecenderungan  sistem  pemerintahan  yang  bersifat  sentralistik.  UU  No.  23 Tahun  2014  tentang  Pemeritahan  Daerah  yang  tidak  memuat  pembahasan  mengenai pertambangan  namun  dalam  Risalah  Sidang  Panitia  Khusus  membahas  mengenai kewenangan  penerbitan  izin  pertambangan.  Sehingga  dengan  demikian  pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara di era berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak demokratis.
Dengan    mengkorelasikan  antara  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dengan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  terlihat  kalau  kewenangan/urusan  yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  yang  begitu  besar  dan  penting  tidak  sinergi  dan  tidak konsisten  dengan  pendanaan  yang  diberikan  untuk  menjalankan/menyelenggarakan urusan/kewenangan  tersebut.  Hal  tersebut  diantaranya  terkait  dengan  pembagian  dana  bagi hasil minyak bumi dan gas.
Pengaturan  kewenangan  penerbitan  perizinan  pertambangan  mineral  dan  batubara seyogyanya  konsisten  dengan  asas  otonomi.  Sehingga  dapat  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  rakyat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  peran  serta  masyarakat, dan sistem pemerintahan daerah yang mandiri, efektif dan efisien serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 1. Pengaturan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi Antar Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daera h
Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah,  pemerintahan daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  (tugas  pembantuan  adalah penugasan  dari  Pemerintah  kepada  daerah  dan/atau  desa  dari  pemerintah  provinsi  kepada kabupaten/kota  dan/atau  desa  serta  dari  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  desa  untuk melaksanakan tugas tertentu).
Prinsip  otonomi  daerah  menggunakan  prinsip  otonomi  seluasluasnya  dalam  arti  daerah diberikan  kewenangan  mengurus  dan  mengatur  semua  urusan  pemerintahan,  di  luar  yang menjadi  urusan  Pemerintah  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang.  Daerah  memiliki kewenangan  membuat  kebijakan  daerah  untuk  memberi  pelayanan,  peningkatan  peran  serta, prakarsa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada  peningkatan  kesejahteraan rakyat.  Sejalan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dilaksanakan  pula  prinsip  otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani  urusan  pemerintahan  dilaksanakan  berdasarkan  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban yang  senyatanya  telah  ada  dan  berpotensi  untuk  tumbuh,  hidup  dan  berkembang  sesuai dengan  potensi  dan  kekhasan  daerah.  Dengan    demikian  isi  dan  jenis  otonomi  bagi  setiap daerah  tidak  selalu  sama  dengan  daerah  lainnya.  Otonomi  yang  bertanggung  jawab  adalah otonomi  yang  dalam  penyelenggaraannya  harus  benar-benar  sejalan  dengan  tujuan  dan maksud  pemberian  otonomi,  yang  pada  dasarnya  untuk  memberdayakan  daerah  termasuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  yang  merupakan  bagian  utama  dari  tujuan  nasional. Seiring  dengan  prinsip  itu  penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus  selalu  berorientasi  pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Dengan  adanya  kewenangan/urusan  yang  diserahkan  kepada  daerah  maka  menimbulkan kebutuhan dana yang cukup besar. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  mengatur  sumber  dana bagi  daerah  terdiri  dari  pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan  (dana  bagi  hasil,  dana alokasi  umum,  dan  dana  alokasi  khusus)  dan  pinjaman  daerah,  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan.  Pendapatan  Asli  Daerah,  dana  perimbangan,  dan  pinjaman  daerah  langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah  yang pengadministrasiannya dilakukan  melalui mekanisme APBD. Sedangkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang pengadministrasiannya dilakukan melalui mekanisme APBN.
Dana bagi hasil yang merupakan sumber dana bagi daerah sebagaimana diatur dalam UU 33/2004,  mendefinisikan  Dana  Bagi  Hasil  sebagai  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang  dialokasikan  kepada  Daerah  berdasarkan  angka  persentase  untuk  mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Dana  Bagi  Hasil  dalam  Undang-Undang  No.33/2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  diantaranya  mengatur  tentang  dana  bagi  hasil  untuk  daerah penghasil minyak bumi dan gas. Dalam Pasal 14 huruf e dan f Undang-Undang Perimbangan Keuangan  Pusat  dan  Daerah  tersebut  mengatur  penerimaan  pertambangan  minyak  bumi dibagi dengan imbangan: 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah dan penerimaan pertambangan Gas Bumi dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah.  Dengan    mengkorelasikan  antara  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dengan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  terlihat  kalau  kewenangan/urusan  yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  yang  begitu  besar  dan  penting  tidak  sinergi  dan  tidak konsisten  dengan  pendanaan  yang  diberikan  untuk  menjalankan/menyelenggarakan urusan/kewenangan  tersebut.  Hal  tersebut  diantaranya  terkait  dengan  pembagian  dana  bagi hasil minyak bumi dan gas.
Frase  angka-angka  persentase  dana  bagi  hasil  minyak  bumi  dan  gas  sebagaimana  diatur dalam  kedua  Undang-Undang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  tersebut  tidaklah memiliki landasan argumentasi atau formula mengapa harus seperti itu angka persentase yang ditetapkan. Tidak ada alasan rasional mengapa angka persentase tersebut ada.
Menurut Wahyudi Kumorotomo menyatakan bahwa rumus-rumus perimbangan keuangan itu  dibuat  tanpa  keterangan  yang  jelas  mengenai  dasar-dasar  rasionalitasnya.  Dari  semua dokumen  parlemen  yang  ada  tidak  dapat  diketemukan  dasar  dari  dibuatnya  pembagian pendapatan atau angka persentasenya. Agaknya semua angka-angka itu ditetapkan begitu saja melalui tawar-menawar politik.” Wahyudi Kumorotomo menyatakan “menyangkut hubungan fiskal antar jenjang pemerintahan, hanya terdapat perubahan-perubahan kecil. UU No.34/2004 sedikit  menaikkan  persentase  pendapatan  negara  yang  akan  dialokasikan  kepada  pemerintah daerah melalui  DAU serta persentase pembagian pendapatan dari minyak, serta menetapkan pembagian  pendapatan  dari  gas  bumi  yang  lebih  jelas.  Sebuah  sistem  bantuan  kerja  sama (matching grants) ditetapkan dengan ketentuan dana penyertaan untuk alokasi DAK. Namun secara  keseluruhan  ketentuan  mengenai  pembagian  pajak  antar  jenjang  pemerintahan  masih tetap  sama  dengan  undang-undang  sebelumnya.  Kebijakan  desentralisasi  fiskal  akan  tetap ipengaruhi oleh negoisasi-negoisasi politik di antara jenjang pemerintahan yang berbeda”.UU No.23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan pemerintah  daerah,  diantaranya  adalah  pengendalian  lingkungan  hidup,  pembangunan prasarana  jalan  dan  jembatan,  prasarana  penghubungan,  prasarana  sumber  daya  air, penyediaan  sumber  energi,  industri,  Kegiatan  ekonomi  dibidang  pangan  dan  peternakan, telekomunikasi,  pembangunan  sumberdaya  manusia,  baik  pendidikan,  pelayanan  kesehatan, pengentasan  kemiskinan  dan  pengentasan  pengangguran.  Penyelenggaraan  fungsi pemerintahan  daerah  akan  terlaksana  secara  optimal  apabila  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  diikuti  dengan  pemberian  sumber - sumber  penerimaan  yang  cukup  kepada
daerah di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah  dan  Daerah.  Pada  dasarnya  Pemerintah  harusnya  menerapkan  prinsip  "uang mengikuti fungsi ( money follow function )".
Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  ketidakmampuan  Pemerintah  Daerah  (Provinsi  dan Kabupaten/Kota)  untuk  secara  maksimal  menjalan  fungsi  (urusan)nya  yaitu  memenuhi  dan melayani  terhadap  hak-hak  dasar  masyarakat  yaitu  memperbaiki  lingkungan  tempat  tinggal masyarakat  sekitar  daerah  penghasil  minyak  bumi  dan  gas,  meningkatkan  tingkat kesejahteraan,  memberikan  pendidikan  dasar  gratis,  membuka  lapangan  pekerjaan  dan peningkatan  layanan  kesehatan  serta  lingkungan  hidup  masyarakat  yang  baik  dan mengakibatkan  masyarakat  Kalimantan  Timur  juga  tidak  dapat  mengembangkan  dan melestarikan  kebudayaan  asli  daerahnya.  Ketidakmampuan  menjalankan  fungsi  (urusan)nya tersebut  dikarenakan  ketidakmampuan/ketiadaan  pendanaan  yang  cukup  untuk  menjalanan urusan pemerintahan tersebut.
Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah  khususnya  dana  bagi  hasil  minyak bumi  dan  gas  bumi  harus  dilakukan  secara  proporsional,  demokratis,  adil,  dan  transparan dengan  memperhatikan  potensi,  kondisi,  dan  kebutuhan  Daerah.  Namun  apabila  melihat besaran  persentase  dana  bagi  hasil  minyak  bumi  dan  gas  bumi  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang- Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah  tidaklah  mencerminkan  proprosionalitas,  demokratis,  adil,  dan  juga  tidak memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, khususnya daerah Kalimantan Timur, baik  provinsi  dan  kabupaten/kota.Besaran  persentase  dana  bagi  hasil  minyak  bumi  dan  gas bumi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  huruf  e  dan  huruf  f  Undang-Undang  Perimbangan Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  tidak  sesuai  dengan  pembagian  fungsi  dalam penentuan  dasar-dasar  perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah. Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dari  Minyak  Bumi  dan  Gas  Bumi merupakan  bagian  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah  dan  termasuk  pada kelompok pendapatan Dana Perimbangan dan Jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan  Pajak,  pada  Obyek  Bagi  Hasil  Bukan  Pajak/Sumber  Daya  Alam  dan  Rincian  Obyek Bagi  Hasil  dari  Pertambangan  Minyak  Bumi  dan  Bagi  Hasil  dari  Pertambangan  Gas Bumi.Dasar hukum Dana Bagi Hasil  (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) adalah berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan  Dana  Desa,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  250/PMK.07/2014  tentang Pengalokasian  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004.
Dana  Bagi  Hasil  yang  bersumber  dari  Sumber  Daya  Alam  untuk  Pertambangan  Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi diatur dalam Pasal 11 ayat (3), kemudian dalam Pasal 14 point (e) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan  setelah  dikurangi  komponen  pajak  dan  pungutan  lainnya  sesuai  dengan
peraturan  perundang-undangan,  dibagi  dengan  imbangan,  84,5%  (delapan  puluh  empat setengah  persen)  untuk  Pemerintah;  dan15,5%  (lima  belas  setengah  persen)  untuk  Daerah. Dari  15,5%  dibagi  dengan  komposisi  3%  (tiga  persen)  dibagikan  untuk  provinsi  yang  ber- sangkutan,  6%  (enam  persen)  dibagikan  untuk  kabupaten/kota  penghasil  dan  6%  (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam serta 0,5% dibagikan untuk menambah alokasi  pendidikan.  Point  (f)  Penerimaan  Pertambangan  Gas  Bumi  yang  dihasilkan  dari wilayah Daerah  yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan  perundang-undangan, dibagi dengan imbangan,  69,5% (enam puluh sembilan  setengah  persen)  untuk  Pemerintah  dan69,5%  (enam  puluh  sembilan  setengah persen) untuk Pemerintah dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.Dari 30,5% dibagi dengan komposisi 6% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang ber-sangkutan, 12% (enam  persen)  dibagikan  untuk  kabupaten/kota  penghasil  dan  12%  (enam  persen)  dibagikan untuk  kabupaten/kota  lainnya  dalam  serta  0,5%  dibagikan  untuk  menambah  alokasi pendidikan. Alokasi 0,5% dibagi dengan komposisi 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan,0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota  penghasil  dan  0,2%  (dua  persepuluh  persen)  dibagikan  untuk  kabupaten/  kota  lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 23 dijelaskan Dana Bagi Hasil yang merupakan  bagian  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  disalurkan  berdasarkan realisasi  penerimaan  tahun  anggaran  berjalan.  Disini  perlu  dipahami  bahwa  meskipun penetapan  perkiraan  alokasi  DBH  SDA  Pertambangan  Minyak  Bumi  dan  Gas  Bumi ditetapkan  melalui  Peraturan  Presiden  ataupun  Peraturan  Menteri  Keuangan  namun  dalam realisasi penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengaturan tentang Bagi Hasil dari  Pertambangan  Minyak  Bumi  dan  Pertambangan  Gas  Bumi  diatur  dalam  Pasal  289  ayat (4)  point  c  dan  point  d.  Sedangkan  untuk  menentukan  Daerah   penghasil   dan   rencana penerimaan  negara  dari  sumber  daya  alam  per  Daerah sebagai  dasar  alokasi  dana  bagi hasil   sumber   daya   alam  ditetapkan  oleh  Menteri  Teknis  yang  diatur  dalam  Pasal  289  ayat (5).
Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan  bahwa  DBH  Sumber  Daya  Alam  adalah  bagian  daerah  yang  berasal  dari penerimaan sumber daya  alam  kehutanan, pertambangan  umum, perikanan,  pertambangan minyak  bumi,  pertambangan  gas  bumi,  dan  pertambanganpanas  bumi.  Penjelasan  mengenai DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi juga dijelaskan dalam Pasal  15,  sedangkan  komposisi  pembagian  diatur  dalam  Pasal  21  sampai  dengan  Pasal  25. Untuk  penetapan  alokasi  DBH  SDA  diatur  dalam  Pasal  27  dan  Penghitungan  Realisasi Produksi DBH SDA diatus dalam Pasal 28 serta Penyaluran DBH Sumber Daya Alam diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31.
Sesuai  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  250/PMK.07/2014  tentang  Pengalokasian Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desapada  Pasal  6  dan  Pasal  8,  menjelaskan  mengenai  DBH SDA Pertambangan MInyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi berdasarkan Surat Penetapan Daerah  Penghasil  oleh  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  tahun  anggaran  berkenan yang disampaikan dalam RUU tentang APBN, disamping itu data estimasi distribusi revenue
dan  entitlement  Pemerintah  setiap  KKKS  (Kontraktor  Kontrak  Kerja  Sama)  untuk  SDA Minyak  Bumi  dan  Gas  Bumi  serta  data  perkiraan   PNBP  SDAMinyakBumidan  Gas  Bumi setiapKKKS.Kemudian  penetapan  disesuaikan  dengan  mempertimbangkan  realisasi PNBPSDA  setiap  Daerah  palingkurang3(tiga)tahunterakhir.  Akan  tetapi  alokasi  DBH  SDA dapat  dilakukan  perubahan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  29  yang  berbunyi  Alokasi DBH  untuk  provinsi,  kabupaten  dan  kota  yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Presiden mengenai  rincian  APBN  dapat  dilakukan  perubahan  dalam  hal  terdapat  perubahandata dan/atau  kesalahanhitung.  Kemudian  dalam  Pasal  30  dijelaskan  mengenai  Alokasi  Kurang Bayar  DBH  dan  Lebih  Bayar  DBH  untuk  provinsi,kabupatendan  kota  ditetapkan  dengan Peraturan Menteri Keuangan.Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor241/PMK.07/2014  tentang  Pelaksanaan  dan  Pertanggungjawaban  Transfer  ke  Daerah dan  Dana  Desa,  proses  penyaluran  DBH  SDA  sesuai  dengan  Pasal  11  dilaksanakan  secara Triwulan yaitu triwulan I sebesar 20% dari pagu alokasi (Maret), triwulan II sebesar 20% dari pagu  alokasi  (Juni),  triwulan  IIIsebesar  30%  dari  pagu  alokasi  (September)  dan  triwulan  IV selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II  dan  triwulan  III  (Desember).  Apabila  terjadi  lebih  bayar  maka  akan  diperhitungan  dalam penyaluran  DBH  pada  tahun  berikutnya,  namun  apabila  terjadi  kurang  bayar  maka  akan dibayar  sekaligus  melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan  mengenai  alokasi  kurang  bayar. Kemudian  Pasal  39  dalam  rangka  pengendalian  pelaksanaan  APBN,  penyaluran  DBH triwulan  IV  dapat  disalurkan  tidak  seluruhnya  dari  pagu   alokasi  setelah  dikurangi  realisasi penyalurantriwulanIsampai dengan triwulan III.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
a. Setiap pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam tidak dapat dipisahkan dari dampak yang bisa saja terjadi kepada ligkungan hidup dan masyarakat daerah kabupaten/kota. Karena, Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang paling mengetahui situasi  dan  kondisi  yang  terjadi  pada  daerahnya.  Mengenai  manfaat  atau  dampak negatif  yang  mungkin  timbul  akibat  urusan  pemerintahan  pilihan,  termasuk didalamnya  mengenai  energi  dan  sumber  daya  mineral,  pemerintah  daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik.
b. Perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah  mencakup pembagian  keuangan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah  khususnya  dana bagi  hasil  minyak  bumi  dan  gas  bumi  harus  dilakukan  secara  proporsional, demokratis,  adil,  dan  transparan  dengan  memperhatikan  potensi,  kondisi,  dan kebutuhan Daerah. Namun apabila melihat besaran persentase dana bagi hasil minyak bumi  dan  gas  bumi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  huruf  e  dan  huruf  f  Undang- Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tidaklah mencerminkan proprosionalitas, demokratis, adil, dan juga tidak memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

## Saran
a. Sebaiknya    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014    tentang  Pemerintahan  Daerah terhadap  bidang  pertambangan  mineral  dan  batubara  diberikan  kewenangan  dalam perizinan  pertambangan  mineral  dan  batubara  di  daerah  kabupaten/kota.  karena  tidak adanya kedudukan pemerintah daerah mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan  dan  pengendalian  dari  dampak-dampak  negatif  pascatambang  seperti pengrusakan  ekosistem  daerah  tambang  dan  dapat  meningkatkan  nilai  pemasukan pajak daerah kabupaten/kota serta serta meningkatan kesejahteraan masyarakat.
b. Sebaiknya  pembagian  dana  bagi  hasil  tidak  berakibat    ketimpangan  pertumbuhan ekonomi antara daerah-daerah di pulau Jawa dan daerah-daerah yang ada di luar Jawa, sebab  daerah  di  pulau  jawa  mendapatkan  alokasi  dana  yang  besar  sehingga  akan mempunyai  seumber  dana  yang  cukup  untuk  memacu  pertumbuhan  ekonomi,  belum lagi  hal  ini  ditunjang  dengan  anggaran  dari  DAU  maupun  DAK  yang  lebih  banyak diterima  oleh  daerah-daerah  tersebut.  Persoalan  ketidakmerataan  pertumbuhan  inilah yang banyak akibatnya dalam negara ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di  Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 2009.
Bambang, Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2000. Bahder Johan, Nasution, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. Hirawain, Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah, Grafindo, Jakarta, 2004.
Jimly, Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta :
Buana Ilmu Populer, 2007.
John, Rawls, Teori Keadilan :Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial  dalam  Negara,  terj.  Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo,  Yogyakarta  :Pustaka Pelajar, cet. II, 2011.
Jonny,  Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian  Hukum Normatif,  Bayu  media, Surabaya, 2007.
Josef Riwu, Kaho, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di    Indonesia, Center For Politics and Government (Polgov) Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013.
Kaufman, Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Refika Aditama, Jakarta, 2011. Kenneth,  Davey,  Pembiayaan  Pemerintahan  Daerah  :Praktek  Internasional  dan  Relevansi Bagi Dunia Ketiga, Terj. Amanullah, dkk, UU Pers, Jakarta 1988.
Ni’matul, Huda, Hukum Tata Negara, Grafindo Prasada, Jakarta, 2001. Peter Mahmud, Marzuki, Penelitian Hukum Kencana Media Group, Jakarta,  2007. Siswanto, Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,2009. Salim, HS, dkk, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo,
Jakarta, 2013.
H. Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. Shidarta, Sukirno, Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Rafika Aditama,
Bandung, 2008.
Satjipto,  Raharjo,  Negara  Hukum  Yang  Membahagiakan  Rakyatnya,  Genta  Publishing,
Yogyakarta, 2009.
Syaiful,  Bakhri,  Migas  Untuk  Rakyat  Pergulatan  Pemikiran  Dalam  Peradilan  Konstitusi, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2013.
W. Riawan, Tjandra, Hukum Keuangan Negara Cetakan Kedua, Grasindo, Jakarta, 2009.

## Perundang-undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.UU Nomor 33 Tahun 2004, LNRI Tahun 2004 Nomor 126.