## USAHA-USAHA MEMASYARAKATKAN HUKUM DI DALAM MASYARAKAT 

## Arpan Zaman
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Sungai Penuh Kerinci Jambi Indonesia e-mail: arpan17zaman@gmail.com

## Abstract
This  research  was  discussed  about  the  way  to  socialize  law  in  the  society  such  as  law education  and  how  to  maintain  the  law  in  the  right  place  such  as  law  education,  law  knowledge, society  understanding  about  law,  law  structure,  law  culture  and  law  substance.  Besides,  this research aims at knowing about the obstruction in socializing. This research was a library research by  describing  the  problems  with  the  relevant  theories.  The  result  of  this  research  shows  that  in socializing the law in the society, it needs a lot of things to be done such as, willingness, education, supports  from  the environment,  custom  and  culture, and  awareness  to  obey toward  the law  in  the society sincerely without any force. Furthermore, counseling, socialization and seminar are the way to make it easy in socializing the law in the society. Whereas, the obstruction in socializing the law are  dominated  by  the  level  of  education  and  knowledge  had  by  the  society,  custom  and  culture  in that place that is grew and developed, law structure, apparatus and law substance.
Keywords: Law, Society

## Abstrak
Artikel  ini  membicarakan  cara  memasyarakatkan  hukum  di  dalam  masyarakat  seperti pendidikan hukum dan bagaimana seharusnya hukum itu ditegakkan pada tempat yang sesuai serta usaha  menegakkan  hukum  dengan  caranya  seperti  pendidikan  hukum,  pengetahuan  hukum, pemahaman  masyarakat  tentang  hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya  terhadap  hukum,  serta substansi  hukum.  Di  samping  itu,  tulisan  ini    bertujuan  untuk  mengetahui  hambatan  di  dalam memasyarakatkan  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kepustakaan  dengan menggambarkan  masalah  dengan  relevansi  teori.  Hasil  yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini membuktikan  bahwa  dalam  usaha  memasyarakatkan  hukum  di  dalam  masyarakat  dibutuhkan banyak  hal  di  antaranya:  kemauan  dan  rasa  ingin  tahu,  pendidikan,  dukungan  dari  lingkungan, adat dan budaya serta kesadaran untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dengan  ikhlas  dan  tanpa  paksaan  dari  siapapun.  Selain  itu,  penyuluhan,  sosialisasi  dan  seminar menjadi  alat  untuk  memudahkan  memasyarakatkan  hukum  di  dalam  masyarakat.  Sedangkan hambatan  dalam  usaha    memasyarakatkan  hukum  di  dominasi  oleh  tingkat  pendidikan  dan pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  adat  dan  budaya  setempat  yang  tumbuh  dan berkembang dan struktur hukum, serta aparatur penegak hukum itu sendiri dan substansi hukum.
Kata kunci: Hukum; Masyarakat
 Naskah diterima: 20 Oktober 2017, direvisi: 14 Februari 2018, disetujui untuk terbit: 3 Maret 2018

## PENDAHULUAN
Di  dalam  artikel  ini  kita  akan membicarakan persoalan cara
memasyarakatkan hukum di dalam masyarakat  yaitu  seperti  pendidikan hukum  di  dalam  masyarakat.  Di  dalam pelaksanaan  hukum  pendidikan  hukum sangat  diperlukan  karena  jika  masyarakat tidak tahu akan hukum maka suatu hukum itu tidak akan berjalan dengan lancar atau seperti mana  yang dikehendaki. Di dalam hukum  jelaslah  pendidikan,  pemahaman dan  pengetahuan  hukum sebetulnya menjadi  dasar  bagi  penegakan  hukum sebagai proses. Pelaksanaan hukum sudah jelas  melibatkan  antara  manusia  dan tingkah lakunya. Sedangkan aparat penegak  hukum    diberi  tugas  untuk menangani  pelanggaran  dari  pada  orang yang melanggar hukum. Penegakan hukum  di  mana  kita  mengetahui  bahwa penegakan  hukum  di  Indonesia  sering disalahgunakan  oleh  lembaga  hukum yang lebih banyak melihat atau menjadikan  hukum  sebagai  pilihan  untuk memandang  hukum  itu  dengan  pandang bulu.  Di  dalam  tulisan    ini  akan membahas  bagaimana  seharusnya  hukum itu  di  tegakkan  pada  tempat  yang  sesuai. Penegakan  hukum  bisa  dijadikan  sebagai sistem  pengendalian  kejahatan  yang  akan menjadikan  seseorang  itu  terhindar  dari tingkah  laku  yang  tidak  baik  untuk dilakukan.  Usaha  penegakan  hukum  di dalam  tulisan  ini  kita  akan  menemukan apa saja usaha-usaha menegakkan hukum dengan  cara-caranya  seperti  pendidikan hukum,  pengetahuan  hukum,  pemahaman masyarakat  tentang  hukum,  struktur
hukum, dan budaya terhadap hukum, serta substansi  hukum.  Di  samping  beberapa hal yang  dikemukakan  sebelumnya, tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana cara memasyarakatkan hukum di  dalam  masyarakat  dan  juga  untuk mengetahui  apa  yang  menjadi  hambatan dalam memasyarakatkan hukum  di  dalam masyarakat.
Usaha-usaha memasyarakatkan hukum  di  dalam  masyarakat  akan terwujud  apabila  memiliki  pendidikan hukum,    pengetahuan  hukum,  sikap hukum,  dan  perilaku  hukum  yang  patuh terhadap hukum. Secara teori  inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari memasyarakatkan hukum di dalam masyarakat, karena jika pendidikan hukum, pengetahuan hukum, sikap hukum dan  perilaku  hukumnya  rendah    maka kesadaran hukumnya rendah atau sebaliknya.  Pendidikan,  pengetahuan  dan pemahaman  hukum  yang  rendah  atau tinggi  pada  masyarakat  mempengaruhi pelaksanaan hukum. Pendidikan, pengetahuan  dan  pemahaman    hukum yang rendah akan menjadi  kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya  tingkat  pelanggaran  hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.
Selanjutnya, Kemauan dan rasa ingin tahu  merupakan  dua  hal  yang  harus dimiliki  oleh  seseorang  (subjek  hukum) untuk bisa menumbuh-kembangkan hukum  yang  berlaku  di  masyarakat, karena  dengan  rasa  ingin  tahu  dan  juga kemauan  itulah  yang  menjadi  dasar seseorang  untuk  bisa  mengetahui  hukum
yang  berlaku  di  masyarakat.  Pendidikan adalah  hal  yang  sangat  menentukan  akan pemahaman dan pengetahuan akan hukum yang  sebenarnya,  walaupun  rasa  ingin tahu  dan  kemauan  sangat  tinggi  dimiliki oleh  subjek  hukum  tanpa  pendidikan maka hakikat dari hukum yang sebenarnya akan sulit untuk diketahui.
Pendidikan  merupakan  corong  bagi individu  untuk  mempelajari,  memahami dan  mengamalkan  ilmu  sesuai  dengan fungsi  dan  tujuan  hukum  itu  sendiri, adapun  yang  menjadi  fungsi  hukum adalah   selalu   mengikuti   serta   melekat pada   manusia   yang   bermasyarakat. Hukum   memiliki   fungsi:  menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah   yang   timbul.   Dalam perkembangan masyarakat. Fungsi
hukum   terdiri   dari:  (1)  Sebagai   alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.  Hukum   sebagai   norma merupakan   petunjuk   untuk   kehidupan manusia  dalam   masyarakat,   hukum menunjukkan   mana   yang   baik   dan mana yang   buruk,   hukum   juga memberi   petunjuk,   sehingga   segala sesuatunya   itu   dapat   berjalan   dengan tertib   dan   teratur.   Begitu   pula   hukum dapat  memaksa  agar  hukum  itu  ditaati anggota   masyarakat   itu   sendiri.  (2) Sebagai   sarana   untuk   mewujudkan keadilan  sosial  lahir  dan  batin. Hukum itu  memiliki  isi  berupa  Perintah  dan larangan, hukum  itu  sifatnya   memaksa, hukum   mempunyai   sanksi  dan  daya yang   mengikat   fisik   dan   Psikologis. Dikarenakan   hukum   memiliki   isi  dan
sifat  yang   telah   disebutkan,   maka hukum  dapat  memberi  keadilan,  dalam arti   dapat   menentukan   siapa   yang salah,   dan   siapa   yang   benar,   dapat memaksa   agar   peraturan   dapat   ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. (3) Sebagai sarana penggerak pembangunan, daya mengikat   dan   memaksa   dari   hukum dapat  digunakan  atau  di  daya  gunakan untuk   menggerakkan   pembangunan,   di sini   hukum   dijadikan   alat   untuk membawa   masyarakat   ke   arah   yang lebih   maju.  (4)  Sebagai   fungsi   kritis. Menurut   Soedjono   Dirdjosisworo dalam  bukunya  pengantar  ilmu  hukum, hal   155   mengatakan:   “Dewasa   ini sedang   berkembang   suatu   pandangan bahwa   hukum   mempunyai   fungsi kritis,   yaitu   daya   kerja   hukum   tidak semata-mata   melakukan   pengawasan pada   aparatur    pemerintah   (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum   termasuk   di  dalamnya”. 1 (5) Sebagai   penentuan   alokasi   wewenang, maksudnya   secara   terperinci   siapa yang   boleh   melakukan   pelaksanaan (penegak)   hukum,   siapa   yang   harus menaatinya,  siapa  yang  memilih  sanksi yang   tepat   dan  adil,   seperti   konsep hukum   konstitusi   negara.  (6)  Sebagai alat   penyelesaian   sengketa,  seperti contoh   persengketaan   harta   waris dapat   segera   selesai   dengan   ketetapan hukum  waris  yang  sudah  diatur  dalam hukum perdata. (7) Memelihara kemampuan masyarakat untuk
menyesuaikan   diri   dengan   kondisi
1 Soedjono  Dirdjosisworo, 2008, Pengantar Ilmu  Hukum ,  Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 155
kehidupan   yang  berubah. Yaitu  dengan cara   merumuskan   kembali   hubungan- hubungan   esensial   antara   anggota- anggota   masyarakat.  Seperti  diketahui bahwa  di  dalam  setiap  masyarakat senantiasa  terdapat  berbagai  kepentingan dari  warganya.  Di  antara  kepentingan  itu ada yang bisa selaras dengan kepentingan yang  lain,  tetapi  ada  juga  kepentingan yang memicu konflik dengan kepentingan yang  lain.  Untuk  keperluan  tersebut, hukum harus difungsikan menurut fungsi- fungsi tertentu untuk mencapai tujuannya. Dengan  kata  lain,  fungsi  hukum  adalah menertibkan  dan  mengatur  pergaulan dalam  masyarakat  serta  menyelesaikan konflik yang terjadi.
Dari   sekian banyak    peranan   dan fungsi   hukum,   maka   tujuan   dari perwujudan   hukum   itu   haruslah   ada, maka    tujuan   hukum   juga   terjadi perbedaan   pendapat   antara   satu   ahli dengan ahli yang lain. Kansil mengemukakan beberapa   pendapat   ahli hukum  tentang  tujuan  hukum: 2
1. Prof. Lj. Van Apeldorn
Dalam   bukunya   “Inleiding   tot   de studie   van   het   Nederlandse   recht” mengatakan   bahwa   tujuan   hukum adalah   mengatur   tata   tertib   dalam masyarakat   secara   damai   dan   adil. 3
Demi   mencapai   kedamaian   hukum harus  diciptakan  masyarakat  yang  adil dengan  mengadakan  perimbangan  antara kepentingan  yang bertentangan satu  sama
2 Kansil,  C.S.T,  1986, Pengantar  Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, Hlm. 41
3 Lj.Van  Apeldorn,  1984, Inleiding ,  IND- Hill.co, Jakarta, Hlm. 151
lain,  dan  setiap  orang  harus  memperoleh (sedapat  mungkin)  apa  yang  menjadi haknya.  Pendapat   Apeldorn   ini   dapat dikatakan  jalan  tengah  antara  dua  teori tujuan  hukum,  teori  etis  dan utilitis.

## 2. Aristoteles
Dalam Bukunya
“Rhetorica” mencetuskan   teorinya   bahwa   tujuan hukum   menghendaki   keadilan   semata- mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai  apa  yang  dikatakan  adil  dan apa yang dikatakan tidak adil. 4
Menurut   teori   ini   buku   mempunyai tugas   suci   dan   luhur,   ialah   keadilan dengan   memberikan   tiap-tiap   orang apa   yang   berhak   dia   terima   yang memerlukan   peraturan   sendiri   bagi tiap-tap  kasus.
Apabila   ini   dilaksanakan   maka tidak   akan   ada   habisnya.   Oleh karenanya   Hukum   harus   membuat   apa yang   dinamakan   “Algemeene  Regels” (Peraturan atau ketentuan-ketentuan umum.   Peraturan   ini   diperlukan   oleh masyarakat   teratur   demi   kepentingan kepastian   Hukum,   meskipun   pada sewaktu- waktu dapat menimbulkan ketidak  adilan.
3. Prof. Soebekti SH
Menurut Prof. Subekti SH
keadilan  berasal  dari  Tuhan  YME  dan setiap orang diberi kemampuan, kecakapan untuk meraba dan
4 Aristoteles, 1980, Rhetorica , Balai Pustaka , Jakarta, Hlm. 18
merasakan   keadilan   itu. 5 Dan   segala apa yang di dunia ini sudah semestinya   menimbulkan   dasar-dasar keadilan pada manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan   satu   sama   lain,   akan tetapi juga untuk mendapatkan
keseimbangan   antara   tuntutan   keadilan tersebut    dengan   “Ketertiban”  atau
“Kepastian  Hukum”.
“Dasar-dasar Hukum dan
Pengadilan”   mengemukakan   bahwa tujuan hukum adalah melayani kehendak   negara   yakni   mendatangkan kemakmuran   dan   kebahagiaan   pada rakyat.  Dalam  melayani  tujuan  negara, hukum  akan  memberikan  keadilan  dan ketertiban  bagi  masyarakatnya.
Dari  penjelasan    dan  uraian  di  atas maka  dalam  artikel  ini  penulis  dapat mengambil  suatu  pokok  permasalahan adalah
bagaimana
usaha-usaha memasyarakatkan hukum di dalam masyarakat agar sesuai dengan fungsi dan tujuan  hukum  dan  apa  saja  yang  menjadi hambatan dalam memasyarakatkan hukum di dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif. Di dalam penelitian ini, penulis menggambarkan  secara  umum  tentang usaha-usaha  memasyarakatkan  hukum  di dalam  masyarakat,  terutama  hal-hal  yang menyangkut  usaha  penegakan  hukum.
5 Subekti,  1955, Dasar-Dasar  Hukum  dan Pengadilan . Soeroengan, Jakarta, Hlm. 131
Data  dikumpulkan  melalui  penelitian kepustakaan dengan melihat
permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan dan  memperhatikan  teori  yang  ada. Kemudian,  data  dianalisis  sesuai  dengan teori  yang  digunakan  di  dalam  penelitian ini.  Berdasarkan  penelitian  yang  sudah dilaksanakan,  diperoleh  hasil  penelitian yang akan dijelaskan di bagian pembahasan selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang diperoleh setelah melakukan  penelitian  pada  umumnya untuk  bisa  memasyarakatkan  hukum  di dalam masyarakat sangat bergantung pada individu  (subjek  hukum)  itu  sendiri, maksudnya  adalah  tingkat  kemauan, kesadaran  dan  rasa  ingin  tahu    adalah syarat  mutlak  yang  harus  dimiliki  agar bisa  terwujudnya  hukum  di  dalam masyarkat.  Sedangkan  pendidikan  adalah pondasi dasar yang juga memiliki peranan sangat penting untuk memberi pemahaman  dari  rasa  ingin  tahu  akan individu atas hukum yang berlaku tumbuh dan  berkembang  di  dalam  masyarakat dengan melalui pendidikan subjek hukum akan  dituntun  dan  diarahkan  dapat mengetahui dan memahami serta menjalankan hukum sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum  yang  telah diterangkan sebelumnya, tanpa pendidikan maka akan terasa sangat sulit untuk bisa memasyarakatkan hukum di dalam masyarakat.
Usaha-usaha lain dalam
memasyarakatkan hukum di dalam masyarakat  adalah  dengan  lebih  banyak memberikan penyuluhan, pelatihan,
sosialisasi    dan  seminar-seminar  yang menyangkut  persoalan  hukum,  karena dengan  banyaknya  penyuluhan,  pelatihan dan  seminar  yang  menyangkut  persoalan hukum  akan  lebih  memberi  pengkayaan dan  pemahaman  kepada  masyarakat  akan arti pentingnya hukum itu dimasyarakatkan.  Sehingga  masyarakat dengan  sendirinya  akan  dapat  merasakan langsung manfaat jika hukum itu dijalankan  sesuai  dengan  fungsi  dan tujuan yang telah ditetapkan.
Adat  dan  kebudayaan  akan  menjadi bumerang  yang  sangat  kuat  jika  hendak memasyarakatkan hukum di dalam masyarakat  secara  umum,  karena  dari hasil penelitian yang dilakukan kecenderungan  masyarakat  hanya  lebih mengetahui hukum adat yang tumbuh dan berkembang  di  masyarakat  ketimbang hukum  lainnya.  Hal  ini  sangat  menjadi hambatan dalam memasyarakatkan hukum  di  dalam  masyarakat,  karena mereka  akan  sangat  mudah  tunduk  dan taat  akan  perintah  hukum  adat  ketimbang hukum  yang  lainnya.  Budaya  setempat yang  mempengaruhi  mereka  untuk  selalu taat  dan patuh  terhadap  hukum  adat,  bagi mereka  semenjak  mereka  lahir  bahkan semenjak  nenek  moyang  mereka  hanya melestarikan hukum adat, sehingga hukum  yang  lainnya  dianggap  tidak berguna  dan  dipandang  sebelah  mata. Padahal  dari  fungsi  dan  tujuan  hukum sangat  jelas  akan  arti  pentingnya  hukum secara  umum  untuk  dapat  diterapkan  di dalam  masyarakat  karena  selain  akan menyelesaikan  persoalan  yang  adat  juga akan menyelesaikan persoalan lainnya.
Sarana  dan  prasarana  merupakan hambatan  yang  sering  ditemukan  di lapangan  dalam  upaya  memasyarakatkan hukum di dalam memasyarakat, ketiadaan sarana  dan  prasarana  menjadi  alasan klasik  bagi  masyarakat  untuk  mengetahui dan  mendalami  pengetahuan  hukum secara  umum,  adapun  sarana  yang dimaksud  dalam  artikel  ini  antara  lain: buku bacaan pendukung yang menyangkut  tentang  persoalan  hukum, wadah atau tempat berkumpul masyarakat dalam  menerima  penyuluhan  hukum, petugas  yang  menjadi  tenaga  penyuluh hukum,  media  masa  baik  itu  media elektronik,  media  komunikasi  dan  juga media cetak. Selain itu sarana transportasi juga  menjadi  kendala  dalam  usaha-usaha memasyarakatkan hukum di dalam masyarakat,  kelancaran  transportasi  dan komunikasi menjadi bagian penting untuk memudahkan akses dalam memahami dan mempelajari serta mengetahui perkembangan  hukum  yang  ada  di masyarakat,  sehingga  dengan  kelancaran transportasi dan komunikasi akan memberikan  peluang  kepada  subjek hukum  untuk  melihat  dan  mengetahui kemajuan hukum di daerah lain dan dapat membandingkan  dengan  tempat  mereka berada  serta  dapat  melakukan  dan memberi warna perubahan hukum ke arah lebih maju demi terwujudnya hukum yang sesuai  dengan  tujuan  dan  fungsi  hukum itu sendiri.
Struktur hukum merupakan hambatan yang  tidak  terlepas  dalam  usaha-usaha memasyarakatkan hukum di dalam masyarakat, struktur hukum yang
dimaksud  dalam  artikel  ini  adalah  masih banyak  tumpang  tindihnya  suatu  aturan yang  masih  berlaku  di  dalam  masyarakat terutama hukum adat mendominasi ketimbang aturan lainnya, sehingga hukum adat menjadi super power terhadap  hukum  lainnya.  Di  lain  sisi ketidak pahaman akan tumpang tindihnya fungsi  dan  tujuan  antara  hukum  agama dengan  hukum  adat  yang  sering  kali dalam  pelaksanaannya  tidak  jelas  mana yang  hukum  adat  dan  mana  yang  hukum agama.  Sebagai  contoh  dalam  persoalan waris  masyarakat  kebingungan  mau menggunakan hukum adat atau menggunakan  hukum  agama,  padahal keduanya  memiliki  peranan  yang  sama yaitu  sama-sama  hukum  positif  yang sedang berlaku di suatu  negara. Sehingga hukum adat atau hukum agama yang akan digunakan memiliki kekuatan yang mengikat  satu  sama  lainnya,  tetapi  dalam
aturan  yang  semestinya  masyarakat  harus diberikan pemahaman kapan harus menggunakan  kontek  hukum  adat  dan kapan  pula  harus  menggunakan  kontek hukum agama.
Hambatan  lain  dalam  usaha-usaha memasyarakatkan hukum di dalam memasyarakat  adalah  aparat  penegak hukum  itu  sendiri,  sering  kali  kita temukan  dalam  artikel  ini  aparat  penegak hukum  tidak  bisa  memberikan  contoh tauladan  yang  baik  dalam  usaha-usaha memasyarakatkan hukum di dalam masyarakat,  mereka  yang  seharusnya menjadi  contoh  tauladan  dan  ujung tombak  dari  penegakan  hukum  malahan terbalik  mereka  pula  yang  menjadi  busur
penghancur  akan  jalannya  hukum  di masyarakat.
Sebagai  contoh  keluhan  masyarakat yang  peneliti  temui  dalam  artikel  ini menyangkut aparat penegak hukum diantaranya: pelanggaran lalu lintas seringkali  terjadinya  tebang  pilih  dalam proses  penertibannya,  masih  banyak aparat  itu  sendiri  yang  melakukan pelanggaran.  Pada  aparat  hukum  adat ditemukan  dalam  artikel  ini  mereka  yang seyogyanya  menjadi  panutan  tapi  sering kali  mereka  dalam  menetapkan  sanksi adat tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya ketika yang melakukan pelanggaran masih ada hubungan keluarga  maka  sanksi  adatnya  akan  bisa diringankan  tetapi  lain  halnya  jika  yang melakukan  pelanggaran  adat  tidak  ada hubungan  kekeluargaan  maka  akan  lain pula sanksi yang akan diterapkan.
Dari  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  hasil  yang  ditemukan dalam  penelitian  ini  membuktikan  bahwa dalam  usaha  memasyarakatkan  hukum  di dalam  masyarakat  dibutuhkan  banyak  hal diantaranya: kemauan dan rasa ingin tahu, pendidikan,  dukungan  dari  lingkungan adat  dan  budaya  serta  kesadaran  untuk taat  dan  patuh  terhadap  hukum  yang berlaku  di  masyarakat  dengan  ikhlas  dan tanpa  paksaan  dari  siapapun  juga,  selain hal  tersebut  penyuluhan,  sosialisasi  dan juga seminar menjadi alat untuk memudahkan memasyarakatkan hukum di dalam  masyarakat.  Sedangkan yang menjadi hambatan dalam usaha memasyarakatkan hukum di dalam masyarakat  di  dominasi  oleh  tingkat
pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki  oleh  masyarakat  ,  adat  dan budaya  setempat  yang  tumbuh  dan berkembang sangat   diyakini adalah satu- satunya  hukum  yang  mereka  miliki,  dan juga  struktur  hukum,  serta  aparatur penegak  hukum  itu  sendiri  dan  juga substansi hukum.

## SIMPULAN
Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan menganalisis  persoalan  yang  ada  maka dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  yang menjadi usaha-usaha dalam proses
memasyarakatkan hukum di dalam masyarakat adalah dengan cara pendidikan  dan  penanaman  rasa  ingin
tahu  pada  subjek  hukum,  selain  itu ketersediaan sarana dan prasarana pendukung  sangat  memberikan  peranan penting dalam memudahkan subjek hukum  untuk  mempelajari,  mendalami dan mengetahui tentang persoalan hukum yang sedang dan atau akan terjadi di masa yang  akan  datang.  Kegiatan  penyuluhan dan  seminar  merupakan  salah  satu  cara untuk  lebih  memudahkan  masyarakat mengetahui  tentang  persoalan  hukum, karena  dengan  adanya  penyuluhan  dan seminar  tersebut  masyarakat  akan  bisa bersosialisasi
langsung dengan
narasumber  guna  mendapatkan  tambahan ilmu  dan  saling  bertukar  pikiran.  Adapun yang  menjadi  hambatan  dalam  usaha-
usaha  memasyarakatkan  hukum  di  dalam masyarakat  antara  lain  stuktur  hukum yang  masih  tumpang  tindih  satu  dengan yang  lainnya,  budaya  hukum  yang  selalu memprioritaskan  hukum adat diatas hukum  yang  lainnya  serta  kecenderungan mempertahankan  hukum  adat  walaupun pada dasarnya hukum tersebut sudah tidak relevan  dengan  kebutuhan  hukum  dan atau  persoalan  hukum  yang  sedang dihadapi  dan  akan  dihadapi  untuk  masa yang akan datang, karena pada hakikatnya hukum  itu  dinamis  ia  harus  bergerak mengikuti  kebutuhan  dan  perkembangan subjek hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Aristoteles. 2016. Rhetorica.
Dirdjosisworo,
Soedjono. 2008.
Pengantar  Ilmu  Hukum. Rajawali Pers, Jakarta.
Kansil,  C.S.T.  1986. Pengantar  Ilmu Hukum dan Tata  Hukum Indonesia.
Balai Pustaka, Jakarta.
Kansil,  C.S.T  dan  Kansil,  Cristine.  2003.
Pengantar  Hukum  Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
Lj  Van  Apeldorn.  1985. Pengantar  Ilmu Hukum. Pradnya Paramita, Jakarta.
Subekti.  1972. Law  in  Indonesia. PT Karya Nusantara, Jakarta.
Subekti.  1955, Dasar-Dasar  Hukum  dan Pengadilan . Soeroengan, Jakarta.