-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702

## TINJAUAN YURIDIS PROSES PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

## Arviana Yuliasari, Yunanto, Anggita Doramia Lumbanraja
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Dipinegoro Email : arvianayuliasari@ymail.com

## Abstract
PT Federal Internasional Finance (FIFGROUP) Cibubur branch in the Process, often the rules made and agreed by both parties do not meet and not in accordance with the agreement, either because of negligence.  In  addition,  customers  usually  do  not  read  and  understand  the  contents  of  standard agreements  (standard  contracts)  that  have  been  made  by  finance  companies.  The  purpose  of  this research  is  to  find  out  things  related  to  the  consumer  financing  agreement  process  with  the applicable  rules.  The  research  methods  used  in  this  study  are  Normative  Juridical  and  Empirical Juridical.  The  results  of  the  study  are  that  in  the  process,  the  consumer  financing  agreement  has fulfilled the legal requirements of the agreement. The obstacles that arise in the process of consumer financing  agreements  can  come  from  PT.  Federal  International  Finance  (FIFGROUP)  Cibubur Branch  as  a  creditor  and  consumer  as  a  debtor.  This  agreement  based  on  the  Civil  Code  (Civil Code), Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and Financial Services Authority Regulation Number 29 / POJK.05 / 2014 concerning Company Business Administration Financing, Government  Regulation  Number  21  of  2015  concerning  Procedures  for  Registration  of  Fiduciary Guarantees  and  Financing  by  this  decree  can  find  out  matters  relating  to  the  implementation  of consumer financing agreements with applicable regulations.

## Keywords: consumer financing agreement; fiduciary; default

## Abstrak
PT Federal Internasional Finance (FIFGROUP) cabang Cibubur dalam Prosesnya, seringkali aturan yang  dibuat  dan  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  tidak  memenuhi  dan  tidak  sesuai  dengan perjanjian,  baik  karena  kelalaian.  Selain  itu,  biasanya  nasabah  tidak  membaca  dan  memahami  isi perjanjian  baku  ( standard  contract )  yang  telah  dibuat  oleh  perusahaan  pembiayaan.  Tujuan penelitian dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Proses perjanjian pembiayaan konsumen dengan aturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif  dan  Yuridis  empiris.  Penulis  menemui  bahwa  dalam  proses  perjanjian  pembiayaan konsumen  tersebut  telah  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian.  Oleh  karena  itu,  Proses  perjanjian pembiayaan  konsumen  di  PT.  Federal  International  Finance  (FIFGROUP)  Cabang  Cibubur  telah sesuai  dengan  peraturan  perUndang-undangan  yang  berlaku,  diantaranya  KUHPerdata,  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Hambatan yang timbul dalam proses perjanjian pembiayaan konsumen  bisa berasal dari PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur sebagai kreditur maupun konsumen sebagai debitur.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 -
1702

## Kata kunci :  perjanjian pembiayaan konsumen; fidusia; wanprestasi

## A. Pendahuluan
Perusahaan  pembiayaan  dapat  melakukan  beberapa  kegiatan  usaha,  diantaranya pembiayaan  investasi,  pembiayaan  modal  kerja,  dan  pembiayaan  konsumen  (pembiayaan multiguna).  Lembaga  Pembiayaan  Konsumen  itu  sendiri  menurut  Zaeni  Asyhadie  adalah lembaga  pembiayaan  melakukan  pengadaan  barang  konsumen  dilakukan  dengan  sistem pembayaran  secara  angsuran  (Zaeni,  2011).  Dalam  pembelian  kendaraan  bermotor  secara angsuran,  konsumen  (debitur)  harus  mengajukan  permohonan  fasilitas  pembiayaan  konsumen kepada  perusahaan  pembiayaan.  Perjanjian  pembiayaan  konsumen  dibuat  dengan  asas kebebasan berkontrak para pihak yang berisi  hak dan kewajiban yang berasal dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak pemberi dana (fund lender) , dan konsumen sebagai pihak menggunakan  dana (fund  user) (Jayati,  2011) . Mengingat  belum  ada  peraturan  perUndang- undangan  yang  mengatur  mengenai  perjanjian  pembiayaan  konsumen,  maka  perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  yang  memuat  asas  kebebasan  berkontrak  menyebutkan  bahwa “Semua perjanjian  yang dibuat secara sah berlaku sebagai  Undang-undang bagi mereka  yang membuatnya.”(Kitab-Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), n.d.)
Perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari aspek-aspek hukum  yang mengikat antara  konsumen  dengan  perusahaan  pembiayaan  tersebut.  PT.  Federal  International  Finance Group  (FIFGROUP  adalah  perusahaan  pembiayaan  yang  melakukan  kegiatan  usahanya  di bidang  pembiayaan  konsumen  yang    lebih  berfokus  pembiayaan  otomotif,  yaitu  kendaraan bermotor  dan  memiliki  kantor  cabang  berbagai  wilayah  di  Indonesia.  Pembiayaan  kendaraan bermotor  dilakukan  melalui  sistem  pemberian  kredit  yaitu  dibayar  oleh  konsumen  secara angsuran atau berkala. Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu  pihak  perusahaan  pembiayaan  (pemberi  dana  atau  kreditur),  pihak  konsumen/nasabah (penerima  dana  atau  debitur)  dan  pihak  penyedia  barang  (penjual  atau  pemasok/ supplier ) (Wardana, n.d.). Pembebanan jaminan fidusia ini akan memberikan kemudahan bagi konsumen (debitur),  karena  selain  mendapatkan  fasilitas  pembiayaan,  ia  juga  tetap  dapat  menguasai barang jaminannya.
Menurut  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah:
“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada Penerima  Fidusia  terhadap  kreditor  lainnya.”  (Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia, n.d.)
Dengan  adanya  jaminan  fidusia,  maka  dokumen  yang  berkenan  dengan  kepemilikan barang  yang  bersangkutan,  seperti  BPKB,  akan  dipegang  oleh  PT.  Federal  International Finance  (FIFGROUP  )  hingga  pinjaman  tersebut  lunas.  Menurut  ketentuan  Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia harus dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu  pembebanan  jaminan  fidusia  dan  pendaftaran  jaminan  fidusia.  Pembebanan  kendaraan bermotor  dengan  jaminan  fidusia  harus  dibuat  dengan  akta  notaris,  dalam  bahasa  Indonesia, dan merupakan akta jaminan fidusia (Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,  n.d.).  Selanjutnya  akta  jaminan  fidusia  tersebut  harus  didaftarkan  pada  Kantor Pendaftaran  Fidusia  yang  merupakan  bagian  dalam  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan HAM. (Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, n.d.). Jaminan utama yaitu bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok  fidusia  adalah  barang  yang  dibiayai    perusahaan pembiayaan,  dimana  terdapat  semua dokumen  kepemilikan  barang  dikuasai  oleh  perusahaan  pembiayaan  ( fiduciary  transfer  of ownership ) sampai angsuran dilunasi (Muhammad, 2000). Dalam Proses perjanjian Konsumen, seringkali aturan yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tidak memenuhi dan tidak sesuai  dengan  perjanjian,  baik  karena  kelalaian  terhadap  isi  perjanjian  ataupun  karena  aturan sesuai dengan kehendak si pembuat isi perjanjian. Selain itu,biasanya konsumen (debitur) tidak membaca  dan  memahami  isi  perjanjian  baku  ( standard  contract )  yang  yang  telah  dibuat  oleh perusahaan pembiayaan, karena konsumen (debitur) lebih mementingkan fasilitas pembiayaan yang disetujui daripada membaca dan memahami isi perjanjiannya. Oleh karena itu, seringkali terjadi wanprestasi karena konsumen (debitur) tidak membaca dan memahami isi perjanjian.
Perjanjian  yang  sah  adalah  perjanjian  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang      ditetapkan oleh peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum  (legally concluded  contrat )  (Surajiman,  2001).  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  hukum  berdasarkan  sepakat  di  antara  dua  orang  atau  lebih yang menimbulkan akibat hukum yang diperbolehkan oleh Undang-undang.
Perjanjian  Pembiayaan  konsumen  beli  sebagai  suatu  perjanjian  Innominaat  juga  tunduk kepada ketentuan umum  tentang  perjanjian  (Khair,  2017).  Teori  jaminan  fidusia  yaitu menerapkan hak jaminan atas benda bergerak atau tidak bergerak, seperti kendaraan bermotor, sebagai  jaminan  pelunasan  hutang.  Dalam  suatu  perjanjian  sering  dijumpai  ketentuan  bahwa
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
para  pihak  telah  bersepakat  menyimpang  atau  melepaskan  Pasal  1266  KUHPerdata.  Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim (Sjahdeini, 1996).
Dalam  jaminan  fidusia  terdapat  beberapa  unsur,  yaitu  adanya  Hak  Jaminan,  adanya objek,  yaitu  benda  bergerak  baik  yang  berujud  maupun  yang  tidak  berujud  dan  benda  tidak bergerak,  khusunya  bangunan  yang  tidak  dibebani  hak  tanggungan.  Ini  berkaitan  dengan pembebanan  jaminan  rumah  susun,  benda  menjadi  objek  jaminan  tetap  berada  dalam penguasaan  pemberian  fidusia  dan  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditur (Hs Salim, 2014).
Dalam transaksi jaminan Fidusia Seperti diketahui terdapat empat lembaga jaminan yang dapat  dipergunakan untuk  mengikat jaminan utang,  yaitu  gadai,  hipotik,  hak tanggungan, dan fidusia (Bahsan, 2007).
Wanprestasi  artinya  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  ditetapkan  dalam perjanjian.  Menurut  Pasal  1245  KUHPerdata,  dalam  keadaan  memaksa,  debitur  tidak  dapat dipertanggungjawabkan,  karena  keadaan  ini  timbul  di  luar  kemauan  dan  kemampuan  debitur. Menurut  Subekti,  wanprestasi  (kealpaan  atau  kelalaian)  dapat  berupa  4  macam,  yaitu  tidak melakukan  apa  yang  disanggupi  akan  dilakukannya,  melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya, tetapi  tidak  sebagaimana  dijanjikan,  melakukan  apa  yang  dijanjikannya  tetapi  terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti, 2005).
Menurut  Satijipto  Raharjo,  perlindungan  hukum  adalah  memberikan  peyangayoman terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  dibeikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto, 2000).
Dalam penelitian ini permasalahan yang berkaitan dengan proses perjanjian pembiayaan konsumen  di  PT.  Federal  International  Finance  (FIFGROUP)  Cabang  Cibubur. Proses perjanjian  pembiayaan  konsumen  di  PT.  Federal  International  Finance  (FIFGROUP)  Cabang Cibubur  telah  sesuai  atau    belum  dengan    peraturan  perUndang-undangan  yang  berlaku  dan juga hambatan-hambatan yang timbul dalam Proses  perjanjian  pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur.

## B. Pembahasan
1. Proses Perjanjian Pembiayaan Konsumen
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang    ditetapkan oleh  peraturan  perUndang-undangan  yang  berlaku.  Hukum  perjanjian  yang  diatur  dalam Pasal 1313 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian adalah:
“Suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap satu orang lain atau lebih.”(Kitab-Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), n.d.)
Pengertian  pembiayaan  konsumen  ( consumer  finance )  menurut  Pasal  1  angka  7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga   Pembiayaan jo. Pasal 1 huruf g Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  84/PMK.012/2006  tentang  Perusahaan  Pembiayaan adalah  “Kegiatan  pembiayaan  untuk  pengadaan  barang  berdasarkan  kebutuhan  konsumen dengan pembayaran secara angsuran”(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, n.d.)
Para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  yaitu  PT.  Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur.  Kreditur  berkewajiban  membiayai  harga  pembelian  barang  yang  diperlukan  oleh debitur  dan  membayarnya  secara  tunai  kepada  penyedia  barang  (pemasok/ supplier ), sedangkan debitur berkewajiban membayar secara angsuran kepada kreditur, dan penyedia barang (pemasok/ supplier ) berkewajiban menyerahkan barang kepada debitur. Mengenai hal ini, telah diuraikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai berikut:
Dengan  ditandatanganinya  Perjanjian  Pembiayaan  ini  oleh  Para  Pihak,  maka  Para Pihak  telah  sah  saling  mengikatkan  diri  dalam  Perjanjian  Pembiayaan,  karenanya  dengan demikian:
1) “Debitur  sah  menerima  fasilitas  pembiayaan  dan  menyetujui  dibayarkan  kepada penyedia  Barang  oleh  Kreditur  dengan  cara  yang  dianggap  baik  oleh  Kreditur.  Atas penerimaan  fasilitas  pembiayaan  tersebut,  Perjanjian  Pembiayaan  ini  berlaku  sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
2) Debitur dengan ini menyatakan sah berhutang kepada Kreditur dan Kreditur mempunyai piutang  kepada  Debitur  atas  Hutang  Pembiayaan  sebagaimana  dinyatakan  dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
3) Debitur  telah  menerima  Barang  dari  Penyedia  Barang.”( Perjanjian  Pembiayaan Konsumen  antara  PT.  Federal  International  Finance  (FIFGROUP)  Cabang  Cibubur dengan debitur. , 2018)
Objek  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  adalah  barang  bergerak  keperluan konsumen  yang  dipakai  untuk  keperluan  hidup  atau  keperluan  rumah  tangga,  misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, perabot  rumah tangga, dan kendaraan bermotor. Hal ini sesuai
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
dengan  ketentuan  Pasal  6  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  84/PMK.012/2006  tentang Perusahaan Pembiayaan yang menyebutkan bahwa:
(1) Kegiatan  Pembiayaan  Konsumen  dilakukan  dalam  bentuk  penyediaan  dana  untuk pengadaan  barang  berdasarkan  kebutuhan  konsumen  dengan  pembayaran  secara angsuran.
(2) Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
a. Pembiayaan kendaraan bermotor;
b. Pembiayaan alat-alat rumah tangga;
c. Pembiayaan barang-barang elektronik;
d. Pembiayaan perumahan.

## 2. Bentuk dan Substansi Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  antara  PT.  Federal  International  Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur dibuat secara tertulis  dalam  bentuk  akta  di  bawah  tangan,  akta  di  bawah  tangan  yang  dilegalisasi  oleh notaris,  atau  akta  notaris.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  15  ayat  (1)  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor    29/POJK.05/2014  tentang  Penyelenggaraan  Usaha Perusahaan  Pembiayaan  yang  menyebutkan  bahwa  “Seluruh  perjanjian  pembiayaan  antara Perusahaan  Pembiayaan  dengan  Debitur  wajib  dibuat  secara  tertulis.”(Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  29/POJK.05/2014  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Pembiayaan, n.d.)
Selanjutnya  Pasal  16  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 29/POJK.05/2014  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan  menyebutkan bahwa  perjanjian  pembiayaan  konsumen  wajib  paling  sedikit  memuat  beberapa  yaitu ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  tersebut  mengatur  substansi  perjanjian  pembiayaan  konsumen. Mengenai hal ini, perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur telah memuat beberapa hal sesuai dengan ketentuan tersebut, karena di dalamnya terdiri dari 9 pasal yaitu :
Pasal 1 Penerimaan Fasilitas Pembiayaan. Pasal 2 Pembayaran Angsuran. Pasal 3 Bunga, Denda, Pajak, dan Bunga. Pasal 4 Hak dan Kewajiban Atas Barang.
Pasal 5 Asuransi. Pasal 6 Cidera Janji.
Pasal 7 Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan. Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan.
Pasal  9  Lain-Lain  ( Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  antara  PT.  Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur dengan debitur. , 2018)
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Terkait  dengan  syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata, perjanjian  pembiayaan  konsumen  juga  harus  memenuhi  syarat-syarat  tersebut  agar  sah  di muka hukum. Syarat-syarat tersebut adalah:
a. Adanya kesepakatan di antara para pihak untuk  mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, terjadinya kesepakatan dapat dilihat pada saat ditandatanganinya perjanjian  pembiayaan  konsumen  oleh  para  pihak,  yaitu  PT.  Federal  International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur.
b. Adanya kecakapan di antara para pihak untuk membuat suatu perjanjian.
Pada  perjanjian  pembiayaan  konsumen,  kecakapan  para  pihak  untuk  mengadakan perjanjian  dapat  diketahui  bahwa  kedua  belah  pihak  adalah  cakap  secara  hukum.  PT. Federal  International  Finance  (FIFGROUP)  Cabang  Cibubur  merupakan  suatu perusahaan  yang  berbadan  hukum  dan  memiliki  akta  pendirian  perusahaan  beserta perubahannya  yang  sah  menurut  hukum,  sedangkan  konsumen  memiliki identitas  yang jelas  serta  telah  berusia  21  tahun  atau  telah  menikah  sehingga  dianggap  mampu  dan cakap berbuat secara hukum.
c. Suatu hal tertentu.
Suatu  hal  tertentu  dalam  suatu  perjanjian  adalah  barang  yang  menjadi  objek  dari perjanjian. Sesuai dengan isi Pasal 1333 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa Suatu  perjanjian  harus  mempunyai  sebagai  pokok  suatu  barang  yang  paling  sedikit ditentukan  jenisnya.  Tidaklah  menjadi  halangan  bahwa  jumlah  barang  tidak  tentu,  asal saja  jumlah  itu  terkemudian  dapat  ditentukan  atau  di  hitung.”(Kitab-Kitab  Undang- undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), n.d.).
Dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen,  barang  yang  menjadi  objek  adalah  barang bergerak keperluan konsumen yang dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga,  misalnya  televisi,  kulkas,  mesin  cuci,  perabot  rumah  tangga,  dan  kendaraan bermotor.
d. Suatu sebab yang halal
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  yang  dibuat  oleh  PT.  Federal  International  Finance (FIFGROUP)  Cabang  Cibubur  sebagai  kreditur  dan  konsumen  sebagai  debitur  telah memenuhi syarat ini karena isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut tidak dilarang oleh  Undang-undang  serta  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  ketertiban umum.Keempat syarat tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian. Syarat pada poin a dan b menyangkut  subjek  perjanjian  (orang)  sehingga  disebut  syarat  subjektif.  Bila  syarat
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
subjektif  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka  akibat  hukumnya  perjanjian  menjadi  dapat dibatalkan  ( voidable , vernietigbaar ).  Syarat  pada  poin  c  dan  d  menyangkut  objek perjanjian  (prestasi)  sehingga  disebut  syarat  objektif.batal  demi  hukum  ( null  and  void , nietig ).(Simanjuntak, 2011)
Prosedur  pemberian  fasilitas  pembiayaan  konsumen  di  FIFGROUP  Cabang  Cibubur dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:
1) Tahap Permohonan
Untuk  mendapatkan  fasilitas  pembiayaan  konsumen,  debitur  harus  memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:
a. Bagi  pemohon  (calon  debitur)  yang  berstatus  sebagai  pegawai  swasta/karyawan harus  berusia  21  tahun  sampai  dengan  55  tahun  (sampai  dengan  akhir  tenor),  dan bagi  pemohon  (calon  debitur)  yang  berstatus  sebagai  wiraswasta  harus  berusia  21 tahun sampai dengan 60 tahun (sampai dengan akhir tenor) atau berusia di bawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
b. Pemohon (calon debitur) merupakan suami/isteri yang memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas, dan legal.
c. FIFGROUP  Cabang  Cibubur  tidak  akan  memproses  pemohon  (calon  debitur)  yang tidak  memiliki  usaha/pekerjaan  yang  jelas,  walaupun  ia  memberikan  uang  muka ( down payment ) yang relatif besar atau memiliki tabungan/deposito yang jumlahnya relatif besar. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan bukan jumlah uang mukanya atau tabungan/depositonya, tetapi kegiatan usaha/pekerjaannya.
d. FIFGROUP  Cabang  Cibubur  tidak  akan  memproses  pemohon  (calon  debitur)  yang baru mendapat pekerjaan, atau baru berusaha kurang dari 6 bulan, kecuali karyawan pindahan dari perusahaan atau cabang yang sama.
e. Kendaraan  bermotor  yang  dibiayai  oleh  FIFGROUP  Cabang  Cibubur  adalah kendaraan  bermotor  yang  digunakan  untuk  diri  sendiri  dan  keluarga.  Kendaraan bermotor  tersebut  harus  digunakan  di  daerah  pemohon  (calon  debitur)  serta  tidak digunakan di luar daerah pemohon (calon debitur).
f. Pada  prinsipnya,  apabila  pemohon  (calon  debitur)  memiliki  rumah  sendiri  yang dibeli  baik  secara  tunai  maupun  secara  kredit, surveyor harus  meminta  bukti kepemilikan  rumah  tersebut.  Data  ini  dapat  diperoleh  dengan  melihat  dokumen rekening listrik/rekening  PAM/rekening telepon,  PBB  (Pajak  Bumi dan  Bangunan), girik, akta jual beli notaris, dan sertifikat hak milik.
g. Apabila  ada  pengajuan  pembiayaan  dari  pemohon  (calon  debitur),  dimana sebelumnya  pemohon  (calon  debitur)  tersebut  sudah  pernah  mendapatkan  fasilitas pembiayaan  dari  FIFGROUP,  maka  harus  dianalisa history  payment -nya,  apakah pembayaran angsuran lancar setiap bulannya atau sering tersendat.(Wardana, n.d.)
Di  samping  persyaratan  umum  tersebut,  debitur  juga  harus  mengisi  formulir aplikasi  permohonan  pembiayaan  konsumen  dan  menyerahkan  dokumen-dokumen sebagai berikut:
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 -
1702
a. Fotokopi KTP pemohon (calon debitur). Jika terdapat perbedaan antara KTP dengan kondisi sekarang, maka pemohon (calon debitur) harus menyerahkan:
a) Surat pernyataan beda domisili jika terdapat perbedaan alamat.
b) Surat  nikah  atau  surat  keterangan  nikah  jika  terdapat  perbedaan  status pernikahan.
c) Surat  pernyataan  perubahan/perbedaan  tanda  tangan  jika  terdapat  perbedaan tanda tangan.
d) KTP  yang  baru  atau  surat  keterangan  domisili  jika  KTP  sudah  berakhir  masa berlakunya (kadaluwarsa).
b. Fotokopi KTP suami/isteri pemohon (calon debitur).
c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
d. Kartu Keluarga/Surat Nikah bagi calon debitur yang telah menikah.
e. Slip gaji atau surat keterangan gaji (jika calon debitur telah bekerja).
f. Rekening listrik/rekening telepon/rekening air (PDAM).
g. Surat keterangan lainnya yang diperlukan.(Wardana, n.d.)
2) Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan
Marketing  Department akan  mengecek  kebenaran  dari  pengisian  formulir  aplikasi dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  kunjungan  ke  tempat  calon  debitur  ( plan  visit ), melakukan  pengecekan  ke  tempat  lain  ( credit  checking ),  dan  melakukan  observasi secara  umum/khusus  lainnya.  Tujuan  pemeriksaan  lapangan  adalah  untuk  memastikan keberadaan calon debitur dan memastikan barang kebutuhan konsumen terutama harga kredibilitas penyedia barang (pemasok/ supplier ) dan mengetahui layanan purna jualnya, untuk menghitung kebenaran laporan  calon debitur dibandingkan dengan laporan  yang telah diterima.(Wardana, n.d.)
3) Tahap Pembuatan Customer Profile
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  lapangan, Marketing  Department akan  membuat Customer Profile yang isinya akan menggambarkan tentang:
a. Nama calon debitur dan isteri/suami.
b. Alamat dan nomor telepon calon debitur dan isteri/suami.
c. Nomor KTP calon debitur dan isteri/suami.
d. Pekerjaan calon debitur dan isteri/suami.
e. Alamat kantor calon debitur dan isteri/suami.
f. Kondisi pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur.
g. Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen.(Wardana, n.d.)
4) Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite
Di  tahap  ini  Marketing Departement mengajukan  proposal  kepada  kredit  komite, dimana di dalam proposal tersebut diuraikan mengenai permohonan yang diajukan oleh calon debitur, yang biasanya terdiri dari:
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 -
1702
a. Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.
b. Struktur  fasilitas  pembiayaan  yang  mencakup  harga  barang,  uang  muka,  nett pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe, dan jenis barang.
c. Latar belakang debitur disertai dengan keterangan mengenai  kondisi  pekerjaan, dan lingkungan tempat tinggalnya.
d. Analisa risiko.
e. Saran dan kesimpulan.(Wardana, n.d.)
5) Keputusan Kredit Komite
Keputusan  kredit  komite  merupakan  dasar  bagi  FIFGROUP  Cabang  Cibubur  sebagai kreditur untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau tidak. Jika permohonan dari calon debitur  ditolak,  maka  harus  diberitahukan  melalui  surat  penolakan,  sedangkan  apabila disetujui maka Marketing Department akan melanjutkan ke tahap berikutnya.(Wardana, n.d.)
6) Tahap Pengikatan
Berdasarkan  keputusan  kredit  komite,  bagian Legal akan  mempersiapkan  pengikatan sebagai berikut:
a. Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampiran-lampirannya. Perjanjian  pembiayaan  konsumen  dapat  dibuat  dalam  bentuk  akta  di  bawah  tangan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, atau akta notaris.
b. Perjanjian pengikatan jaminan berupa akta jaminan fidusia yang dibuat dalam bentuk akta notaris.
Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999  tentang Jaminan Fidusia: fidusia harus dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
”Pembebanan  jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia. Pembebanan benda jaminan  (berupa  kendaraan  bermotor)  dengan  jaminan  fidusia  harus  dibuat  dengan akta notaris, dalam bahasa Indonesia, dan merupakan akta jaminan fidusia” (Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, n.d.).
Selanjutnya Menurut Pasal 12  Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah :
“akta  jaminan  fidusia  tersebut  harus  didaftarkan  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia yang      merupakan  bagian  dalam  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM” (Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, n.d.).
Menurut Pasal 6 sampai 8 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999” Jaminan fidusia lahir  pada  tanggal  yang    sama  dengan  tanggal  jaminan  fidusia  dicatat  secara elektronik.  Sertifikat  jaminan  fidusia  ditandatangani  secara  elektronik  oleh  Pejabat Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Sertifikat  jaminan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
fidusia  dapat  dicetak  pada  tanggal  yang    sama  dengan  tanggal  jaminan  fidusia dicatat.(Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, n.d.)
c. Perjanjian pengikatan jaminan pribadi (jika ada).
d. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 6 samapai 8 Perjanjian pengikatan jaminan perusahaan (jika ada).(Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Pembiayaan  Pembuatan Akta Jaminan, n.d.)
7) Tahap Pemesanan Barang
Setelah  proses  penandatanganan  perjanjian  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak, selanjutnya FIFGROUP Cabang Cibubur sebagai kreditur akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
a. Kreditur melakukan pemesanan barang kepada penyedia barang (pemasok/ supplier ). Terhadap  pemesanan  barang  tersebut  harus  dibuatkan  bukti-bukti,  seperti  bukti pengiriman  dan  Surat  Tanda  Penerimaan  Barang  agar  barang  yang  dipesan  sesuai dengan yang diinginkan oleh debitur.
b. Khusus untuk objek pembiayaan yang berupa barang bekas pakai, seperti Use Motor Cycle (UMC),  akan  dilakukan  pemeriksaan  BPKB  oleh Credit  Administration Department .
c. Penerimaan  pembayaran  dari  debitur  kepada  kreditur  (dapat  melalui  penyedia barang/pemasok/ supplier / dealer ), yang meliputi dengan sesuai :
1) Pembayaran  pertama,  antara  lain:  uang  muka,  angsuran  pertama,  premi  asuransi untuk tahun pertama, biaya administrasi, dan pembayaran pertama lainnya jika ada.
2) Pembayaran  berikutnya  yang  meliputi:  angsuran  berikutnya  berupa  giro  mundur, pembayaran  premi  asuransi  untuk  tahun  berikutnya,  dan  pembayaran  lainnya  jika ada.(Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembiayaan Pembuatan Akta Jaminan, n.d.)
8) Tahap Pembayaran Kepada Penyedia Barang (Pemasok/ Supplier )
Setelah  barang  yang  diserahkan  oleh  penyedia  barang  (pemasok/ supplier )  kepada debitur,  selanjutnya  penyedia  barang  (pemasok/ supplier ) akan  melakukan  penagihan kepada  kreditur  dengan  melampirkan:  kwitansi  penuh,  kwitansi  uang  muka,  dan  atau bukti pelunasan uang muka, confirm purchase order , bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan  barang,  gesekan  nomor  rangka  dan  mesin,  surat  pernyataan  BPKB,  kunci duplikat, dan surat jalan (jika ada). Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditur kepada penyedia barang (pemasok/ supplier ), ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh kreditur yaitu:
a. Melakukan penutupan asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
b. Melakukan  pemeriksaan  ulang  seluruh  dokumentasi  perjanjian  pembiayaan konsumen  oleh Credit/Legal  Administration  Department ,  dengan  mempergunakan Form  Check  List  Document .(Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Pembiayaan  Pembuatan  Akta  Jaminan, n.d.)
9) Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Setelah  proses  pembayaran  kepada  penyedia  barang  (pemasok/ supplier )  dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun sistem pembayaran yang dapat dilakukan yaitu: dengan cara cash , giro, transfer, atau ditagih langsung. Mengenai sistem pembayaran angsuran telah  ditentukan  pada  waktu marketing  process dilakukan. Monitoring pembayaran angsuran dilakukan oleh Collection Department ,  berdasarkan jatuh  tempo pembayaran yang  telah  ditentukan,  dan  berdasarkan  sistem  pembayaran  yang  diterapkan.  Perlu dijelaskan  bahwa monitoring oleh  kreditur  tidak  terbatas  hanya  pada monitoring pembayaran  angsuran  dari  debitur,  akan  tetapi  kreditur  juga  melakukan monitoring terhadap  jaminan,  jangka  waktu  berlakunya  jaminan,  dan  masa  berlakunya  penutupan asuransi.(Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembiayaan Pembuatan Akta Jaminan, n.d.)
10) Pengambilan Surat Jaminan
Setelah seluruh kewajiban debitur dilunasi, maka kreditur akan menyerahkan dokumen jaminan,  yaitu  BPKB,  sertifikat,  dan/atau invoice/faktur beserta  dokumen  lainnya  jika ada,  kepada  debitur.(Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembiayaan Pembuatan Akta Jaminan, n.d.)
Dalam  Prosesnya,  PT.  Federal  International  Finance  (FIFGROUP)  Cabang  Cibubur selalu memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya sebelum melakukan  penandatanganan  perjanjian  pembiayaan  konsumen.  Namun  jika  dilihat  dari pengaturan hak dan kewajibannya, ternyata perjanjian pembiayaan konsumen lebih banyak mengatur kewajiban debitur, bahkan tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur kewajiban kreditur.
Perjanjian pengikatan jaminan berupa akta jaminan fidusia yang dibuat dalam  bentuk akta  notaris.  Menurut  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia, fidusia  harus  dilakukan  dalam  2  (dua)  tahap,  yaitu  pembebanan  jaminan  fidusia  dan pendaftaran  jaminan  fidusia.  Pembebanan  benda  jaminan  (berupa  kendaraan  bermotor) dengan  jaminan  fidusia  harus  dibuat  dengan  akta  notaris,  dalam  bahasa  Indonesia,  dan merupakan  akta  jaminan  fidusia.(Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia,  n.d.)  Selanjutnya  akta  jaminan  fidusia  tersebut  harus  didaftarkan  pada  Kantor Pendaftaran  Fidusia  yang  merupakan  bagian  dalam  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan HAM.(Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  n.d.)  Jaminan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
fidusia  lahir  pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal  jaminan  fidusia  dicatat  secara elektronik.  Sertifikat  jaminan  fidusia  ditandatangani  secara  elektronik  oleh  Pejabat Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Sertifikat  jaminan  fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.
a. Perjanjian pengikatan jaminan pribadi (jika ada).
b. Perjanjian  pengikatan  jaminan  perusahaan  (jika  ada).(Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembiayaan Pembuatan Akta Jaminan, n.d.)
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  perusahaan  pembiayaan sebagai  penerima  fidusia  adalah  mewajibkan  kepada  debitur  supaya  mendapatkan persetujuan  tertulis  dalam  hal  penyediaan  jaminan  pengganti  yang  setara  nilainya    (Yuda, 2016).
Dalam  Proses  perjanjian  pembiayaan  konsumen,  terdapat  beberapa  hambatan  baik yang berasal dari PT. Federal International Finance  (FIFGROUP)  Cabang  Cibubur  sebagai kreditur maupun konsumen sebagai   debitur.Sering  terjadinya  wanpersatasi  baik  Debitur maupun  Kreditur  .  Mengingat  akibat-akibat  yang  timbul  dari  wanprestasi  begitu  penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur benar-benar melakukan wanprestasi dan  apabila  hal  tersebut  disangkal  olehnya,  maka  harus  dibuktikan  di  muka  hakim.  Pada prakteknya  memang  tidak  mudah  menyatakan  bahwa  seseorang  itu  lalai  atau  alpa  atau melakukan  wanprestasi.(Miru  Ahmadi  dan  Sutarman  Yodo,  2004).    Berikut  ini  diuraikan beberapa hambatan tersebut.
1. Hambatan  dari  pihak  kreditur,  diantaranya:  Para  anggota  tim credit  sales yang  sedang dikejar target kuota dana pinjaman sehingga kriteria kreditnya kepada calon debitur yang kurang  berkompetensi.  Adanya  hubungan  kekerabatan  antara  debitur  dengan credit auditor dan credit sales akan membuat debitur mendapatkan besaran dana pinjaman yang lebih  tinggi  daripada  kemampuan  debitur  yang  sesungguhnya.  Koordinasi  yang  kurang baik  antara credit  sales dan credit  auditor mengenai  calon  debitur.  Kurangnya  kehati- hatian dari tim kredit, baik credit sales maupun credit auditor , dalam melakukan analisa kredit  terhadap  calon  debitur.  Lemahnya  analisa  yang  dilakukan  oleh credit  auditor mengenai kredibilitas calon debitur. Sistem komputer yang sering offline .
2. Hambatan  dari  pihak  debitur,  diantaranya  adalah  Debitur  tidak  mempunyai  pekerjaan yang tetap atau telah di-PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja, sehingga ia tidak dapat melanjutkan  pembayaran  angsuran.  Tingkat  pendidikan  debitur  yang  rendah menyebabkan  ia  tidak  mudah  memahami  isi  perjanjian  pembiayaan  konsumen.  Adanya
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
kebutuhan  ekonomi  yang  mendesak  dapat  menyebabkan  debitur  tidak  bisa  melanjutkan pembayaran  angsuran  dan  melakukan  pemutusan  perjanjian  secara  sepihak.  Adanya bencana  alam  yang  terjadi  dalam  area  tertentu  sehingga  debitur  kehilangan  harta  dan tidak dapat membayar angsuran. Debitur sulit dihubungi karena nomor telepon/HP yang diberikan tidak sesuai dengan nomor telepon/HP yang dipakai atau karena debitur sering berganti nomor telepon/HP (Wardana, n.d.).

## C. Simpulan
Dalam  Prosesnya,  perjanjian  pembiayaan  konsumen  tersebut  telah  memenuhi  syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam  Pasal  1320 KUHPerdata, dan  sebelum  dilakukan penandatanganan  perjanjian  pembiayaan  konsumen  PT.  Federal  International  Finance (FIFGROUP)  Cabang  Cibubur  selalu  memberikan  pemahaman  kepada  konsumen  mengenai hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Proses perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur telah sesuai dengan peraturan perUndang- undangan  yang  berlaku,  diantaranya  KUHPerdata,  Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan  Pembiayaan,  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Hambatan  yang  timbul dalam  Proses  perjanjian pembiayaan konsumen  bisa berasal  dari PT.  Federal  International  Finance  (FIFGROUP)  Cabang  Cibubur  sebagai  kreditur  maupun konsumen  sebagai  debitur.  Hambatan  dari  pihak  kreditur  adalah  tim credit  sales yang  sedang dikejar  target  kuota  dana  pinjaman  dan  adanya  hubungan  kekerabatan  antara  debitur  dengan credit  auditor dan credit  sales akan  membuat  debitur  mendapatkan  besaran  dana  pinjaman yang  lebih  tinggi  daripada  kemampuannya  yang  sesungguhnya;  kurangnya  koordinasi  yang baik  antara credit sales dan credit auditor , kurangnya kehati-hatian dari tim  kredit;  lemahnya analisa  kredit  yang  dilakukan  oleh credit  auditor ;  serta  sistem  komputer  yang  sering offline ketika  debitur  melakukan  pembayaran  angsuran  di  Indomaret  dan  Alfamart.  Sedangkan hambatan  dari  pihak  debitur  adalah  terjadinya  pembayaran  angsuran  yang  bermasalah  karena debitur  tidak  mempunyai  pekerjaan  yang  tetap,  debitur  telah  di-PHK  oleh  perusahaan tempatnya bekerja,  adanya  kebutuhan ekonomi  yang mendesak, dan terjadinya bencana  alam. Selain itu, domisili/tempat tinggal debitur yang tidak tetap dan tingkat pendidikan debitur yang rendah.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bahsan, M. (2007). Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia . Jakarta. Hs Salim. (2014). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia . Bandung: PT. Rajagrafindo.
I. Islamiyati, "Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf," Administrative Law & Governance Journal, vol.
2, no. 1, pp. 1 - 18, Jun. 2019. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.1 - 18
Jayati, T. (2011). Jaminan dan Pembiayaan Konsumen . 5.
Khair, U. (2017). Analisis Yuridis Perjanjian pembiayaan Konsumen dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja , 2.
Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Muhammad, A. (2000). Segi Hukum Pembiayaan (1st ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Satjipto, R. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Simanjuntak, R. S. (2011). Ricardo Simanjuntak, Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis . PT. Gramedia.
Sjahdeini, S. R. (1996). Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan Pokok Dalam Masalah Yang Didadapi Oleh Perbankan . Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
Subekti. (2005). Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa.
Surajiman. (2001). Perjanjian Bernama . Pusbakum.
Yuda, S. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Roda Empat Dengan Jamina Fidusia pada PT. Acc Finance Pekanbaru. Universitas Riau , III , 4.
Zaeni, A. (2011). Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia, . Jakarta: Rajawali Pers. Jurnal:
Jayati, T. (2011). Jaminan dan Pembiayaan Konsumen . 5.
Khair, U. (2017). Analisis Yuridis Perjanjian pembiayaan Konsumen dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja , 2.
Yuda, S. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Roda Empat Dengan Jamina Fidusia pada PT.
Acc Finance Pekanbaru. Universitas Riau , III , 4.
Peraturan PerUndang-undangan:
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## Kitab-Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) .
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan .
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan .
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembiayaan Pembuatan Akta Jaminan .
Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. Federal International Finance (FIFGROUP)
Cabang Cibubur dengan debitur. (2018). Jakarta.
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .
Wawancara:
Wardana, W. (n.d.). Wawancara Pribadi “ Proses Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT.
Federal Internasional Finance (FIF GROUP) Cabang Cibubur”. Indonesia.