Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1 No 2 Agustus 2018. Issn: 2614-8013. Hal. 159-176

## Khairul Amin
Program Studi Magister Sosiologi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh Alqonz90@gmail.com

## Abstract
This paper aims to discuss how the impact of conflict on the development of education in Aceh today, because Aceh as a conflict area have different conditions with other areas in indonesia, especially in the development of education. This paper is  prepared  using  a  literature  study  approach,  in  which  data  are  collected  from secondary  sources  in  the  form  of  documents  related  to  current  educational development,  as  well  as  the  results  of  research  related  to  conflict  and  educational development.  Current  conditions  indicate  that  Aceh's  educational  participation  is growing rapidly and exceeding than other areas not affected by the conflict. Conflict has contributed to the acceleration of educational development for the people of Aceh today. The success of educational development is indicated by the increasing number of  educational  development  indicators  (APS,  APM,  HLS,  ARLS  etc)  that surpass the national average. When compared to other areas not exposed to conflict, the development of education in Aceh is quite successful .
Keywords : Impact, Conflict, Education, Aceh

## Abstrak
Tulisan  ini  bermaksud  mengkaji  tentang  bagaimana  pengaruh konflik  terhadap  pengembangan  pendidikan  di  Aceh  saat  ini,  karena Aceh  sebagai  daerah  konflik  tentu  memiliki  dinamika  yang  berbeda dengan  daerah  lain  yang  tidak  berkonflik,  tertutama  dalam pengembangan  pendidikannya.  Tulisan  ini  disusun  dengan
menggunakan  pendekatan  studi  literatur,  dimana  data  dihimpun  dari sumber-sumber  skunder  yang  berupa  dokumen-dokumen  terkait kinerja  pembangunan  pendidikan  saat  ini,  serta  hasil-hasil  kajian  atau penelitian terkait konflik dan pembangunan dunia pendidikan. Kondisi saat  ini  menunjukkan  bahwa  partisipasi  pendidikan  masyarakat  Aceh bertumbuh  dengan  cepat  dan  melebihi  daerah  lain  yang  tidak terdampak  konflik.  Konflik  yang  berkepanjangan  memberikan  andil dalam  akselerasi  pembangunan  pendidikan  bagi  masyarakat  Aceh  saat ini.  Kesuksesan  pembangunan  pendidikan  di  Aceh  terlihat  jelas  dari meningkatnya  angka  indikator  pembangunan  pendidikan  (APS,  APM, HLS,  ARLS  dls)  yang  melampaui  angka  rata-rata  nasional.  Jika dibandingkan  dengan  daerah  lain  yang  tidak  terpapar  konflik, pembangunan  pendidikan  di  Aceh  dapat  dikatakan  sudah  cukup berhasil.
Kata kunci : Pengaruh, Konflik, Pendidikan, Aceh

## Pendahuluan
Pada  tahun  1873  kerajaan  Belanda  memproklamirkan  perang kepada  Aceh  dan  sejak  saat  itu  hingga  awal  abad  ke  20,  Aceh  tidak pernah  berhenti  bergejolak.  Beragam  konflik  dan  peperangan  terus mengiringi  perjalanan  sejarah  rakyat  Aceh  hingga  saat  ini.  Ribuan hingga  jutaan  nyawa  telah  menjadi  korban  keganasan  konflik  dan peperangan  yang  terjadi  di  Aceh,  ratusan  hingga    ribuan  perempuan terpaksa  menjanda,  anak-anak  pun  harus  kehilangan  pendidikan  dan orang  tuanya.  Pasca  Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  mulai  2 Desember  1945  hingga  16  Januari  1946  Aceh  terjebak  dalam  perang saudara  yaitu  perang cumbok atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  revolusi sosial  yang  mengorbankan  1500  rakyatnya.  Pada  kurun  waktu  1953- 1964  sekitar  4000  orang  menjadi  korban  dalam  peristiwa pemberontakan  Darul  Islam  yang  dipimpin  oleh  Daud  Beurueh  atau lebih  dikenal  dengan  pemberontakan  DI/TII.  Lalu  pada  tahun  1976 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mendeklarasikan diri, pada tahun 1998 terjadi konflik bersenjata antara GAM dan Militer, 3500 orang menjadi
korban  dan  meninggalkan  luka  yang  mendalam  bagi  rakyat  Aceh (KOMNAS HAM). Tidak hanya berhenti sampai disitu, Aceh kembali dilanda  musibah  tsunami  pada  26  Desember  2004.  Menurut  data Departemen  Sosial,  korban  gempa  dan  tsunami  di  Aceh  mencapai angka  105.262  orang,  total  luka-luka  sebanyak  124.057  orang,  hilang 14.000 orang, dan kehilangan tempat tinggal 1.126.900 orang 1
Berbagai  macam  cara  telah  dilakukan  untuk  menghentikan konflik di Aceh. Pada masa orde baru, penyelesaian konflik Aceh lebih mengedepankan  pendekatan  keamanan  ( security  approuch )  dari  pada pendekatan  dialog 2 .  Operasi  berkepanjangan  yang  dilancarkan  oleh pemerintah  Orde  Baru  kala  itu  telah  menimbulkan  berbagai  bentuk pelanggaran  hak  asasi  manusia,  mulai  dari  pembunuhan  misterius, extrajudicial  killing ,  penghilangan  orang  secara  paksa,  penangkapan  dan penahanan  sewenang-wenang,  penyiksaan,  serta  berbagai  bentuk penghukuman  kejam  yang  merendahkan  martabat  manusia.  Aceh sebagai  daerah  operasi  militer  baru  berakhir  bersamaan  dengan runtuhnya  Orde  Baru  pada  1998,  tepatnya  pada  tanggal  7  Agustus 1998,  Presiden  Habibie  secara  resmi  mencabut  pelaksanan  operasi militer  (DOM)  di  Aceh.  Namun  berakhirnya  DOM  tidak  membuat gejolak  yang  terjadi  di  Aceh  mereda,  bahkan  aksi-aksi  kekerasan terhadap  rakyak  Aceh  masih  sering  terjadi.  Sejumlah  peristiwa kekerasan  dan  pembantaian  sepanjang  1999  hingga  tahun  2001  masih terjadi. Setidaknya ada tujuh peristiwa terkenal yang terjadi dalam kurun waktu  tersebut,  diantaranya  peristiwa  Simpang  KKA  dimana  aparat TNI  menembaki  masyarakat  yang  sedang  berdemonstrasi  di Kecamatan  Dewantara,  Aceh  Utara,    kasus  pembantaian  Tgk. Bantaqiah beserta sejumlah santrinya, peristiwa pembantaian terhadap
1 Syamsu Rizal Panggabean, Manajemen Konflik Berbasis Sekolah: Dari Sekolah Sukma Bangsa Untuk Indonesia , Cetakan 1 (Ciputat, Tangeran Selatan, Indonesia: PT Pustaka Alvabet, 2015), vii.
2 Yanuarti  Dalam  Miftahul  Jannah,  ‘Trauma  &  Tazkiyatun  Nufus  (pada  Santri Korban  Konflik  Di  Markaz  Al-Aziziyah  Lueng  Bata  Banda  Aceh)’, Gender  Equality: International  Journal  of  Child  and  Gender  Studies 2,  no.  2  (17  May  2017):  69–80, https://doi.org/10.22646/jcgs.v2i2.1467.
Khairul Amin
karyawan  PT.  Bumi  Flora  dengan  alasan  melakukan  pengejaran terhadap anggota GAM 3 .
Gagalnya  perjanjian  damai  yang  ditandatangani  di  Jenewa, Swiss,  pada  9  Desember  2002,  yang  disponsori  oleh  Henry  Dunant Centre,  telah  mengakhiri  masa  jeda  kemanusiaan,  yang  berlanjut dengan  penetapan  Darurat  Militer  Aceh,  pada  19  Mei  2003.  Jakarta mengirimkan ribuan personil TNI/Polri ke Aceh, dengan alasan untuk menumpas  GAM.  Satu  tahun  pelaksanaan  darurat  militer,  TNI mengklaim  telah  menewaskan  2.439  anggota  GAM,  menagkap  2.003 anggota GAM, dan 1.559 orang menyerah. Dari pihak TNI diakui 147 orang  tewas  dan  422  luka-luka.  Selain  itu,  Dinas  Penerangan  Umum TNI juga mengakui, pelaksanan Darurat Militer juga telah menewaskan sekitar 662 warga sipil, 140 orang mengalami luka berat, dan 227 orang luka ringan. Saat perang belum lagi berakhir, tsunami menerjang Aceh pada  26  Desember  2004.  Akibat  peristiwa  ini  sekitar  129.775  orang tewas,  36.786  orang  hilang,  dan  174.000  orang  hidup  di  tenda-tenda pengungsian,  akibat  kehilangan  tempat  tinggal  Marzuki  dan  Warsidi, Bencana tsunami ini menjadi pondasi bagi semua pihak yang berkonflik di  Aceh  untuk  berdamai.  Akhirnya  pada  15  Agustus  2005 ditandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah RI dengan GAM ( MoU Helsinki ) yang kemudiana melahirkan perdamaian di Bumi Aceh hingga saat ini 4 .
Meskipun  perdamaian  telah  di  rajut  sejak  ditandantanginya MoU,  namun  konflik  di  Aceh  masih  menyisakan  dampak  bagi kehidupan  sosial  masyarakat  Aceh.  Konflik  yang  terjadi  telah melahirkan  kerusakan  infrastruktur  penting  bagi  penopang  kehidupan sosial  Aceh  pasca  konflik.  Ekonomi  masyarakat  berubah,  dinamika sosial  politik  berubah  dan  hubungan  sosial  masyarakat  juga  ikut berubah. Konflik juga masih menyisakan trauma psikologis yang dalam
3 Wahyudi  Djafar,  ‘Menyelesaikan  Masa  Lalu,  Memulihkan  Aceh  Sepenuhnya’,
Juris: Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum UI , 2011.
4 Nashrun  Marzuki;  Adi  Warsidi;, Fakta  bicara:  mengungkap  pelanggaran  HAM  di
Aceh 1989-2005 (Koalisi NGO HAM
Aceh, 2011), //perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=13260.
bagi  masyarakat  Aceh  terutama  bagi  perempuan  dan  anak-anak. Miftahul Jannah 5 dalam penelitiannya terhadap santri yang berasal dari berbagai daerah di Aceh terutama anak-anak yatim yang orang tuanya menjadi  korban  konflik  menyatakan  bahwa  konflik  di  Aceh  masih menyisakan trauma pada anak-anak korban konflik yang saat ini sudah berusia di dewasa. Ada yang menyimpan dendam dan  ada yang  tidak, namun  secara  tidak  langsung  pengaruh  konflik  nampak  dari  tingkah laku dan cara berpikir mereka.
Konflik  secara  langsung  juga  berdampak  pada  dinamika pendidikan  di  Aceh,  infrasturktur  pendidikan  hancur,  jam  sekolah  di batasi, bayang-bayang konflik dan kekerasan selalu menghantui peserta didik  pada  masa  konflik  sehingga  pendidikan  yang  diterima  tidak memadai.  Terkait  dampak  konflik  terhadap  pendidikan,  Miss Komareeyah Sulong 6 dalam penelitiannya di Thailand mencatat bahwa konflik  telah  mengakibatkan  dikuranginya  jam  belajar,  prestasi  belajar siswa  menurun,  kinerja  guru  menurun,  perubahan  sistem  pendidikan sekolah  selalu  berubah  sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah  dalam rangka  resolusi  konflik,  sekolah  harus  libur  secara  mendadak  ketika terjadi konflik. Sedangkan resolusi konflik dapat meningkatkan kualitas kinerja guru dalam proses pembelajaran di sekolah agama Islam swasta, membangunkan semangat guru dalam proses pembelajaran di sekolah, membangunkan semangat siswa dalam proses pembelajaran di sekolah, menciptakan suasana yang aman, damai dan sejahtera di sekolah.
Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini bermaksud mengkaji tentang  bagaimana  pengaruh  konflik  terhadap  pengembangan pendidikan di Aceh saat ini. Aceh sebagai daerah yang terpapar konflik berkepanjangan sebagaimana di ungkapkan pada poin pertama tulisan ini tentu memiliki dinamika yang berbeda dengan daerah lain yang tidak
5 Jannah, ‘Trauma & Tazkiyatun Nufus (pada Santri Korban Konflik Di Markaz Al-Aziziyah Lueng Bata Banda Aceh)’.
6 MISS  KOMAREEYAH  SULONG,  ‘Dampak  Resolusi  Konflik  Terhadap Sistem Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Songserm Islam Seksa Patani, Thailand Selatan’  (skripsi,  UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI  SUNAN  KALIJAGA,  2014), http://digilib.uin-suka.ac.id/14786/10/small.jpg.
berkonflik,  tertutama  dalam  pengembangan  pendidikannya.  Kajian  ini dibatasi pada aspek konflik dan dampaknya pada pengembangan dunia pendidikan di Aceh saat ini. Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan studi literatur, dimana data dihimpun dari sumber-sumber skunder yang berupa dokumen-dokumen terkait kinerja pembangunan pendidikan saat ini, serta hasil-hasil kajian para pakar/penelitian terkait konflik dan pembangunan dunia pendidikan.

## Pembahasan dan Analisis
Konflik  merupakan  suatu  kenyataan  hidup  yang  tidak terhindarkan  dan  sering  bersifat  kreatif.  Konflik  juga  merupakan realitas yang tersebar dimana-mana dan pasti ada dalam setiap struktur sosial  masyarakat.  Konflik  terjadi  ketika  tujuan  masyarakat  tidak berjalan  dengan  baik  atau  tidak  sejalan.  Berbagai  perbedaan  pendapat dan konflik sering menghasilkan sistuasi yang lebih baik bagi sebagian besar  masyarakat  atau  semua  pihak  yang  terlibat 7 .  Secara  sosiologis, konflik  pada  dasarnya  menimbulkan  akibat-akibat  atau  resiko-resiko tertentu  yang  bersifat  destruktif  maupun  konstruktif.  Selain  dampak negatif, konflik juga berdampak positif bagi dinamika kehidupan sosial masyarakat.  Lewis  Coser  dalam  bukunya The  Function  of  Conflict menyatakan  bahwa  konflik  memiliki  fungsi  positif  ketika  dikelola  dan di  ekspresikan  sewajarnya.  Setidaknya  ada  empat  fungsi  konflik menurut Lewis A. Coser 8 yaitu:
1) Konflik  dapat  membantu  mengeratkan  ikatan  kelompok yang  secara  longgar.  Masyarakat  yang  mengalami disintegrasi  atau  berkonflik  dengan  masyarakat  lain,  dapat memperbaiki kepaduan integrasi.
2) Konflik  dapat  membantu  menciptakan  kohesi  melalui aliansi dengan kelompok lain.
3) Konflik dapat membantu mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi.
7 Simon Fisher et al., Mengelola konflik: ketrampilan & strategi untuk bertindak (Jakarta [etc.: Zed Books ; British Council ; Responding to Conflict (RTC), 2001), 4.
8 George Ritzer, Sociological Theory , 8. ed (New York: McGraw-Hill, 2011), 456–58.
4) Konflik  juga  memungkinkan  pihak  yang  bertikai menemukan  ide  yang  lebih  baik  mengenai  kekuatan  relatif mereka  dan  meningkatkan  kemungkinan  untuk  saling mendekati atau saling berdamai
Dalam kaitannya dengan dampak atau pengaruh yang dihasilkan oleh suatu konflik, Sudjana 9 yang dikutip Muliati menyatakan bahwa:
1) Konflik  dapat  menghambat  upaya  bersama  untuk memenuhi  kebutuhan  kelompok/  organisasi  dan perorangan.
2) Di  pihak  lain,  konflik  dapat  menguntungkan  kegiatan kelompok  apabila  konflik  tersebut  dapat  merangsang timbulnya  gagasan-gagasan  baru  untuk  meningkatkan efesiensi  dan  efektivitas  kegiatan  kelompok,  mengarahkan kreativitas  kelompok  dalam  memecahkan  masalah  yang dihadapi.  Konflik  ini  dapat  dimanfaatkan  agar  kelompok lebih tanggap terhadap kebutuhan anggota.
Selain  itu,  konflik  sebagai  suatu  fenomena  sosial  dapat dipandang sebagai suatu dinamika yang mendorong lahirnya perubahan sosial dengan asumsi bahwa suatu perubahan sosial tidak hanya terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula 10 . Kaitannya dengan kasus konflik di Aceh berdasarkan persepektif konflik yang dipaparkan di atas dapat dikatakan  bahwa  konflik  Aceh  selama  tiga  dekade  terakhir  secara sosiologis tidak hanya berdampak destruktif tetapi juga pasti memiliki dampak-dampak  yang  kosntruktif  dalam  beberapa  bidang  pasca lahirnya perdamaian terutama dalam bidang pendidikan.
9 Indah  Muliati,  ‘Manajemen  Konflik  Dalam  Pendidikan  Menurut  Perspektif Islam’, TINGKAP 12, no. 1 (1 April 2016): 39–52.
10 Bernard Raho, Teori sosiologi modern , 2007, 54.

## Pendidikan di Aceh dalam Lintas Sejarah
Sejarah  Aceh  mencatat  bahwa  pendidikan  telah  berkembang sangat  pesat  di  Aceh  ketika  sejak  masa  Sultan  Iskandar  Muda  (1607- 1636).  Abdul  Majid  dan  Sofyan  Djalil  dalam  Orasi  Ilmiahnya  yang disampaikan  pada  Rapat  Terbuka  dalam  rangka  Dies  Natalis  ke-45 Unsyiah  pada  2  September  2006  menyebutkan  bahwa  penjelajah Perancis  yang  bernama  Beaulieu  melawat  Aceh  pada  abad  ke-17 menyatakan  bahwa  pada  kurun  waktu  tersebut  Aceh  sudah  tidak mengenal  masyarakat  buta  huruf.  Pada  masa  itu  di  Aceh  telah  berdiri dengan  megahnya  sebuah  institus  pendidikan  tinggi  setingkat Universitas  yang  diberi  nama Jami’ah  Baiturrahman yang  berlokasi  di Mesjid  Baiturrahman,  mesjid  kebanggaan  rakyat  Aceh.  Sistem pendidikan di Jami’ah ini sudah diintegrasikan ilmu pendidikan umum dan  agama  untuk  diajarkan  kepada  para  mahasiswanya.  Institusi pendidikan  di  Aceh  yang  sangat  berwibawa  ketika  itu  telah  menjadi sentra  pengembangan  ilmu  pengetahuan  di  Aceh    hingga  kawasan regional  manca  negara.  Tenaga  pengajar  dan  guru  besar Jami’ah Baiturrahman ini  mencakup  ulama-ulama  besar  yang  bukan  saja berketurunan  Aceh,  seperti  Syeikh  Nuruddin  Ar-Raniry,  Syeikh Syamsuddin As-Sumatrani dan juga Syeikh Hamzah Al Fansury 11
Selanjutnya,  pada  tahun  1939  di  bawah  kepemimpinan  Daud Beureueh,  PUSA  berdiri  sebagai  organisasi  ulama  yang  juga  bergerak dalam bidang pendidikan. Mereka membangun dayah-dayah (pesantren) bagi kelancaran pendidikan di Aceh dan kemudian dayah menjadi basis sosial yang cukup ampuh untuk membangun ideologi dan pergerakan, terutama  pada  masa  perlawanan  terhadap  Belanda.  Sistem  pendidikan tersebut  terus  bertahan  hingga  Aceh  menjadi  bagian  dalam  negara Indonesia 12 .  Pada  tanggal  24  April  1962  di  Kopelma  Darussalam, Banda  Aceh  berdiri  Universitas  Syiah  Kuala  (Unsyiah)  yang
11 M. Shabri Abd Majid, ‘Analisis Tingkat Pendidikan Dan Kemiskinan Di Aceh’, Jurnal Pencerahan 8, no. 1 (15 March 2014): 20, https://doi.org/10.13170/jp.8.1.2040. 12 Siti Ikramatoun, ‘Institusi kepemimpinan adat Aceh: peran wali Nanggroe dan respon  masyarakat  =  Aceh  traditional  leadership  institutions:  the  role  of  Wali Nanggroe and public response / Siti Ikramatoun’ (Universitas Indonesia, 2014), 45, http://lib.ui.ac.id/detail?id=20404038&lokasi=lokal.
dikukuhkan  dengan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia,  nomor 161  tahun  1962.  Lalu  pada  tanggal  05  Oktober  1963  IAIN  Ar-raniry diresmikan. Di Aceh Barat, pada  tahun 1983 para  ulama dan pemuka masyarakat  Aceh  Barat  bekerjasama  dengan  pemerintah  Kabupaten Aceh Barat merintis berdirinya suatu yayasan pendidikan  yang saat ini dikenal  dengan  Universitas  Teuku  Umar  (UTU).  Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) diresmikan pada tanggal 11 Maret 1987.  Universitas  Muhammadiyah  Aceh  merupakan  pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Banda Aceh yang didirikan pada tahun 1969. Dan di Aceh Utara pada  tahun 1970 berdiri  sebuah  perguruan  tinggi  yang  kemudian  dikenal  sebagai Universitas Malikussaleh.
Dari gambaran diatas terlihat jelas bahwa dalam rentang sejarah perjalanan  Aceh  sebagai  sebuah  daerah  yang  selalu  berkonflik,  aspek pendidikan  juga  terus  berkembang  dan  tumbuh  di  wilayah  ini. Pendidikan  di  Aceh  dalam  lintas  sejarah  jelas  menunjukkan  bahwa aspek  pendidikan  bagi  masyarakat  Aceh  merupakan  sesuatu  yang penting  bahkan  menjadi  salah  satu  basis  sosial  perkembangan masyarakat Aceh saat ini.

## Pengaruh Konflik Terhadap Pembangunan Pendidikan Di Aceh
a) Pegaruh Negatif
Di Aceh, infrastruktur pendidikan sengaja dijadikan target selama konﬂik. Diperkirakan 49 persen sekolah menengah atas, 47 persen  sekolah  menengah  pertama,  54  persen  sekolah  dasar,  dan madrasah tradisional (sekolah Islam), dan 74 persen taman kanak- kanak rusak selama konﬂik di Aceh.  Selama konflik. Bank Dunia mencatat  sektor  pendidikan  adalah  yang  paling  besar  terkena dampak  konflik,  yakni  sebanyak  900  sekolah  hancur  pada  masa- masa konflik terparah mulai tahun 1999 dan seterusnya. Selain itu, sekolah-sekolah  seringkali  ditutup  sementara  terutama  pada  saat kekerasan  meningkat.  Selama  enam  bulan  setelah  kegagalan Perjanjian  Penghentian  Permusuhan  pada  bulan  Mei  2003,  880 sekolah  harus  ditutup  dan  beberapa  universitas  juga  diserang.
Bahkan  pada  priode  ini  diperkirakan  lebih  dari  180.000  orang meninggalkan  Aceh,  dan  ratusan  mahasiswa  Universitas  Syiah Kuala melanjutkan pendidikan mereka di luar Aceh 13
Selain  hancurnya  infrastruktur  pendidikan,  pengaruh  yang cukup signifikan dari konflik  yang terjadi di Aceh adalah lahirnya sumber  daya  manusia  Aceh  yang  rendah.  Hal  ini  terjadi  karena pada  masa  konflik  banyak  warga  aceh  yang  menjadi  korban  dan melakukan  migrasi  keluar  aceh.  Dinas  Pendidikan  Aceh melaporkan  nilai  ujian  akhir  pelajar  SD  hingga  SMA  menurun drastis  dan  banyak  pelajar  yang  akhirnya  menjadi  bagian  pelaku konflik  secara  terpaksa  maupun  dipaksa.  Masa  belajar  mereka dirampas  untuk  menjadi child  soldier. Peristiwa  konflik  juga membuat sistem pendidikan terganggu, guru memilih untuk tidak hadir  kesekolah  demi  keselamatan,  bahkan  banyak  guru  yang memilih  hijrah  keluar  Aceh  sehingga  warga  Aceh  tidak memperoleh  pendidikan  yang  layak.  Disamping  itu,  pelayanan pendidikan  menjadi  sangat  buruk,  gedung  sekolah  yang  tersisa menjadi  tidak  terurus,  muncul  pajak-pajak  ilegal  yang  merugikan dunia pendidikan dan lembaga pemerintah menjadi tidak berdaya. Akibatnya  perkembangan  Aceh  menuju  pembangunan  manusia dari jalur pendidikan mengalami penurunan dibandingkan dengan provinsi-provinsi  lainnya.  Banyak  pula  keluarga  kehilangan pekerjaan  dan  mata  pencaharian  sehingga  tidak  mampu menyekolahkan  anaknya.  Kondisi-kondisi  tersebut  merupakan dampak  nyata  dari  peristiwa  konflik  yang  terjadi,  dan  tentunya selain  dampak  fisik,  dampak  psikologis  yang  berupa  trauma  juga dialami  oleh  pelajar  Aceh  terutama  anak-anak  yang  menjadi korban kekerasan.
13 The World Bank, ‘Diagnosis Pertumbuhan Aceh : Mengidentifikasi Hambatan-
Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi Pasca Konflik Dan Pasca Bencana’ (The
World Bank, 1 July 2009), 43, http://documents.worldbank.org/curated/en/194571468260138382/Diagnosis- pertumbuhan-Aceh-mengidentifikasi-hambatan-hambatan-utama-pertumbuhan- ekonomi-pasca-konflik-dan-pasca-bencana.
b) Pengaruh Positif
Secara teoritis, konflik memang dapat melahirkan dampak- dampak  negatif  sebagaimana  disebutkan  diatas,  namun  konflik tentunya  juga  akan  melahirkan  kondisi  damai  jika  konflik  yang terjadi  dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Kondisi  damai  pasca konflik jika dikelola dengan baik akan melahirkan perubahan yang baik  bagi  masyarakat.  Karena  pada  dasarnya  konflik  merupakan salah  satu  penggerak  lahirnya  suatu  perubahan  sosial.  Demikian pula  yang  terjadi  di  Aceh,  peristiwa  konflik  berkepanjangan  yang telah  menghancurkan  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat,  pasca konflik  kembali  dibenahi  dan  di  dorong  untuk  kembali  mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain.  Dunia pendidikan yang terdampak  konflik  mulai  dibenahi  dan  mulai  mencari  jati  dirinya kembali.
Kondisi  Aceh  pasca  konflik  dalam  bidang  pendidikan menunjukkan  kondisi  angka  yang  cukup  menggembirakan,  telah terjadi  akselerasi  yang  cukup  tinggi  pasca  konflik.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  tingkat  partisipasi  pendidikan  masyarakat  Aceh  yang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  rata-rata  partisipasi  daerah- daerah  di  Indonesia.  Salah  satu  penyebab  tingginya  tingkat partisipasi  ini  adalah  terciptanya  kondisi  damai  di  Aceh  yang membuat masyarakat menyadari ketertinggalannya dari daerah lain sehingga  berusaha  mengejar  ketertinggalan  itu  secepat  mungkin. Konflik telah menjadi dasar akselerasi pembangunan pendidikan di Aceh. Dengan kata lain, konflik yang terjadi berkepanjangan telah menjadi  motor  penggerak  pembangunan  pendidikan  di  Aceh sehingga terjadi perubahan yang signifikan.
Kondisi  pendidikan  Aceh  yang  meningkat  pasca  konflik sejalan  dengan  hasil  penelitian  ILO  pada  tahun  2010,  yakni  4 tahun pasca konflik yang menunjukkan bahwa sepertiga angkatan kerja di Aceh sekurang-kurangnya mempunyai tingkat pendidikan sekolah menengah dan 9,9% mempunyai pendidikan diploma atau di  atasnya,  sementara  rata-rata  nasional  masing-masing  hanya
sebesar 29,4% dan 7,1%. Pekerja perempuan di Aceh mempunyai tingkat capaian pendidikan yang secara signifikan lebih tinggi, 15% diantaranya  pendidikan  diploma  atau  diatasnya,  sementara  di  sisi lain hanya 7,3% pekerja laki-laki yang mencapai tingkat pendidikan yang  sama.  (ILO,  Agustus  2010).  Hasil  penelitian  lain  juga menunjukkan  bahwa  dibandingkan  dengan  tingkat  pendidikan penduduk  di  34  Provinsi  lainnya  di  Indonesia,  indikator  tingkat pendidikan  penduduk  Aceh  seperti  Angka  Partisipasi  Kasar (APK),  Angka  Melek  Huruf  (AMH),  Angka  Rata-rata  Lama Sekolah  (ARLS),  dan  Angka  partisipasi  Murni  (APM)  sudah  jauh lebih  baik  dan  bahkan  berada  di  atas  level  nasional.  Indikator tingkat  pendidikan  mayoritas  kabupaten/kota  di  Aceh  sudah cukup  baik,  hanya  saja  mutunya  masih  sangat  memprihatinkan. Mutu pendidikan Aceh berada pada rangking 25 dari 34 Provinsi di  Indonesia.  Hal  ini  terjadi  karena  pembangunan  sektor pendidikan belum merata antar kabupaten/kota di Aceh 14
Kondisi pembangunan
pendidikan sebagaimana digambarkan  diatas  menunjukkan  bahwa  peristiwa  konflik  yang berkepanjangan  memberikan  efek  yang  cukup  baik  dibidang pendidikan  pasca  konflik.  Penduduk  Aceh  yang  sebelumnya  sulit mengenyam  pendidikan  karena  alasan  keamanan,  pasca  konflik bertumbuh meningkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Tingginya tingkat partisipasi tersebut tentunya tidak terjadi begitu saja  tetapi  terkait  erat  dengan  kondisi  konflik  dimasa  lalu. Masayarakat  Aceh  kini  berusaha  mengejar  ketertinggalan  mereka dalam  bidang  pendidikan,  yakni  dengan  memunculkan  partisipasi yang  tinggi  terhadap  pendidikan.  Hal  ini  berarti  bahwa  konflik Aceh  telah  memberikan  efek  kosntruktif  bagi  pembangunan pendidikan  masyarakatnya  meskipun  dalam  aspek  mutu pendidikan masih banyak hal yang harus di benahi.
14 Majid, ‘Analisis Tingkat Pendidikan Dan Kemiskinan Di Aceh’.
Secara garis besar ada beberapa kondisi yang menyebabkan akselerasi  bidang  pendidikan  di  Aceh  yang  dipengaruhi  oleh peristiwa konflik, yaitu:
1) Pengesahan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2006  tentang Pemerintah  Aceh  (UUPA)  yang  merupakan  salah  satu  buah perdamaian  karena  merupakan  bagian  dari  perjanjian  damai (MoU Helsinki ),  dan  pengesahan  UUPA  ini  merupakan tonggak bagi reformasi pendidikan di Aceh.
2) Kekhususan  dan  keistimewaan  provinsi  Aceh  dimana Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk
menyelenggarakan  pendidikan  sesuai  dengan  karakteristik, potensi,  dan  kebutuhan  masyarakat  Aceh,  yaitu  pendidikan yang Islami sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Qanun No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3) Adanya  Majelis  Pendidikan  Daerah  (MPD)  yang  merupakan sebuah  badan  berbasis  masyarakat,  berfungsi  memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai  kebijakan  dan  pelaksanaan  pendidikan  di  Aceh.
Kelembagaan MPD ini pada dasarnya sudah ada sejak  tahun 1990  melalui  Surat  Keputusan  Gubernur  No.  420/435/1990 tentang  pembentukan  Majelis  Pendidikan  Daerah  (MPD), namun  secara  praktis  lembaga  ini  baru  bejalan  efektif  dan akseleratif  membangun  pendidikan  Aceh  pasca  konflik  yakni pada  tahun  2006  terbit  Qanun  Nomor  3  tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja  Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Provinsi Aceh.
4) Janji  Pemerintah  Aceh  untuk  memberikan  pendidikan  gratis bagi  siswa  yang  berusia  7  hingga  18  tahun  dan  diwujudkan engan  disahkannya  Qanun  No.  5  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan Pendidikan
5) Program  beasiswa  dari  pemerintah  Aceh,yang  dikhususkan kepada  rakyat  Aceh  yang  terkenal  dengan  dikelola  oleh Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM).

## Pendidikan di Aceh Saat ini
Sukses tidaknya pembangunan pendidikan suatu daerah secara umum  dapat  diketahui  dari  beberapa  indikator  seperti  jumlah  fasilitas pendidikan,  angka  partisipasi  sekolah,  tingkat  pendidikan  yang ditamatkan,  dan  angka  melek  huruf.  Pada  tahun  2010  rangking pendidikan  Aceh  berada  di  nomor  25,  dari  34  Provinsi  yang  ada  di Indonesia 15 . Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga menunjukkan  bahwa  lulusan  peserta  ujian  nasional  (UN)  tahun  2014 untuk  tingkat  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  dari  34  provinsi  di Indonesia,  Provinsi  Aceh  menempati  jumlah  tertinggi  siswa  yang  tak lulus, yaitu sebanyak 784 (1,38%) siswa dari 56.981 siswa.
Meskipun  demikian,  kondisi  pendidikan  Aceh  secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata  angka  partisipasi  sekolah  (APS)  Provinsi  Aceh  tahun  2013 sebesar 99,66 persen untuk usia 7-12 tahun dan 95,2 persen untuk usia 13-15  tahun.  Kabupaten  di  Provinsi  Aceh  dengan  APS  terendah meliputi  Kabupaten  Simeuleu  dan  Kota  Langsa.  Untuk  tingkat  SMA 80,89 persen penduduk usia 16 – 18 tahun telah menikmati pendidikan. Kemudian  pada  tahun  2015  angka  harapan  lama  sekolah  (HLS) masyarakat Aceh adalah 13,39 tahun, lebih baik HLS nasional sebesar 12,39  tahun.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  anak-anak  usia  7  tahun memiliki  peluang  untuk  menamatkan  pendidikan  mereka  hingga  lulus SMA  atau  D1.  Kenaikan  HLS  ini  merupakan  indikasi  bahwa  telah terjadi perbaikan kondisi pendidikan di Aceh 16
Semangat  generasi  awal  pembangunan  pendidikan  Aceh tampak  nyata  pada  tingginya  akses  pendidikan  Aceh  saat  ini.  Aceh adalah  provinsi  yang  akses  pendidikannya  di  atas  rata-rata  Nasional. Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  SD/MI  (usia  7-12  tahun)  di  Aceh sudah  lebih  100  persen  sejak  2009,  demikian  juga  APK  SMP/MTs
15 Majid, 16.
16 ‘Indikator  Kesejahteraan  Rakyat  Provinsi  Aceh  2016’  (Badan  Pusat  Statistik
Provinsi Aceh,
2017), https://aceh.bps.go.id/publication/2017/11/22/223351a67c8d66713ee5f6b9/indika tor-kesejahteraan-rakyat-provinsi-aceh-2016.html.
(usia  13-15  tahun)  dan  SMA/MA  (16-18)  dengan  trend  yang  sama. Menurut  Laporan  Perkembangan  Pendidikan  Aceh  (LPPA)  2011, angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi di Aceh untuk usia 19- 23  tahun  sebesar  29,76  persen,  berada  pada  posisi  ke-6  setelah  DKI Jakarta  (155,36  persen),  Yogyakarta  (65,24  persen),  Sulawesi  Selatan (34,46  persen),  Gorontalo  (33,3  persen),  dan  Sumatera  Barat  (29,98 persen). Sedangkan Target Nasional pada tahun 2014 adalah sebesar 30 persen. Artinya, dari setiap 100 jiwa penduduk berusia 19-23 tahun di Aceh, sekitar 30 di antaranya tercatat sebagai mahasiswa. Angka melek huruf ( literacy rate ) penduduk dewasa di Aceh saat ini juga sangat tinggi, yakni  mencapai  95,8  persen  pada  2011,  sementara  rata-rata  Nasional berada pada angka 92,8 persen (Mahdi Serambi, 6/9/2016).
Angka-angka tersebut diatas secara kuantitatif dapat dipahamai sebagai suatu keberhasilan pembangunan pendidikan di Aceh. Karena pada  masa  konflik  tingkat  partisipasi  masyarakat  terhadap  pendidikan sangat rendah, tetapi pasca konflik partisipasi bertumbuh dengan cepat, bahkan  melebihi  daerah  lain  yang  tidak  terdampak  konflik.  Dapat dikatakan  bahwa  konflik  telah  menyadarkan  masyarakat  Aceh  bahwa mereka  telah  tertinggal  begitu  jauh  dari  daerah  lain  sehingga memerlukan akselerasi untuk mengejar ketertinggalan itu.

## Kesimpulan
Sejak masa Belanda sampai Orde Baru hingga reformasi, Aceh selalu  bergejolak  dengan  konflik,  ribuan  nyawa  melayang,  ratusan infrastruktur  hancur,  kehidupan  sosial  kacau  dan  pendidikan masyarakat  terganggu.  Belum  selesai  konflik,  Tsunami  kembali memporak-porandakan  Aceh.  Konflik  yang  bekepanjangan  telah melahirkan  sumber  daya  manusia  aceh  yang  rendah.  Akibat  konflik pula  ratusan  hingga  ribuan  penduduk  Aceh  harus  keluar  dari daerahnya, perekonomian lumpuh dan pendidikan tak terurus. Namun hikmah besar setelah kesepakatan damai berhasil dicapai yakni lahirnya generasi  Aceh  baru  yang  berusaha  mengejar  ketertinggalan  dari  derah lainnya.
Konflik  memang  tidak  selalu  negatif,  tetapi  juga  fungsional terutama  sebagai  penggerak  lahirnya  suatu  perubahan  sosial.  Pasca konflik partisipasi pendidikan masyarakat bertumbuh dengan cepat dan melebihi  daerah  lain  yang  tidak  terdampak  konflik.  Hal  ini  berarti konflik  yang  berkepanjangan  memberikan  andil  dalam  akselerasi pembangunan pendidikan bagi masyarakat Aceh saat ini. Dalam bahasa lain, konflik telah menyadarkan  masyarakat Aceh bahwa mereka telah tertinggal  begitu  jauh  dari  daerah  lain  sehingga  dibutuhkan  akselerasi untuk mengejar ketertinggalan itu.
Secara  garis  besar  terdapat  beberapa  kondisi  yang  menjadi alasan  akselerasi  pembangunan  pendidikan  di  Aceh  pasca  konflik, diantaranya  adalah  rendahnya  sumber  daya  manusia  aceh  akibat konflik,  lahirnya  perdamaian  yang  berdampak  pada  disahkannya UUPA,  adanya  Majelis  Pendidikan  Aceh,  besarnya  beasiswa  yang diberikan  kepada  rakyat  aceh,  kehususan  Aceh  seebagai  daerah otonomi  khusus  dengan  bantuan  dana  yang  besar  serta  kebebasan mengelola  sektor  pendidikan  sesuai  dengan  kearifan  lokal  serta beberapa  kondisi  lainnya  sepertia  peristiwa  gempa  bumi  dan  tsunami yang kemudian mendatangkan banyak bantuan kepada Aceh, termasuk ke sektor pendidikan.
Kesuksesan pembangunan pendidikan di Aceh saat ini memang telah melampaui angka rata-rata nasional. Namun keberhasilan tersebut tentunya masih menyisakan banyak masalah, terutama pada aspek mutu pendidikannya  sehingga  masih  dibutuhkan  beberapa  intervensi  dan program  strategis  untuk  mendorong  mutu  pendidikan  agar  semakin baik. Dengan kata lain, fokus pembangunan pendidikan Aceh saat ini sudah harus bergerser ke arah pembangunan kualitas pendidikan bukan lagi  pada  aspek  aksesibilitas  dan  partisipasi  pendidikan  karena  hal  itu sudah terlampaui. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah  Aceh adalah mendorong  lahirnya  mutu  pendidikan  yang  tinggi  dan  berdaya  saing sebagaimana  daerah  lainnya,  yakni  dengan  mengarahkan  program pembangunan  pendidikan  kearah  pembangunan  kualitas  pendidik  dan peserta didik agar mutu pendidikan Aceh meningkat.

## Referensi
Bank,  The  World.  ‘Diagnosis  Pertumbuhan  Aceh :  Mengidentifikasi Hambatan-Hambatan  Utama  Pertumbuhan  Ekonomi  Pasca Konflik  Dan  Pasca  Bencana’.  The  World  Bank,  1  July  2009. http://documents.worldbank.org/curated/en/1945714682601 38382/Diagnosis-pertumbuhan-Aceh-mengidentifikasi- hambatan-hambatan-utama-pertumbuhan-ekonomi-pasca- konflik-dan-pasca-bencana.
Djafar,  Wahyudi.  ‘Menyelesaikan  Masa  Lalu,  Memulihkan  Aceh
Sepenuhnya’. Juris: Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum UI ,
2011.
Fisher,  Simon,  S.N  Kartikasari,  Responding  to  Conflict  (RTC)
(Birmingham),  and  British  Council  (Indonesia). Mengelola konflik:  ketrampilan  &  strategi  untuk  bertindak .  Jakarta  [etc.:  Zed Books ; British Council ; Responding to Conflict (RTC), 2001. Ikramatoun,  Siti.  ‘Institusi  kepemimpinan  adat  Aceh:  peran  wali Nanggroe dan respon masyarakat = Aceh traditional leadership institutions:  the  role  of  Wali  Nanggroe  and  public  response /
Siti Ikramatoun’. Universitas Indonesia, 2014. http://lib.ui.ac.id/detail?id=20404038&lokasi=lokal. ‘Indikator  Kesejahteraan  Rakyat  Provinsi  Aceh  2016’.  Badan  Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2017. https://aceh.bps.go.id/publication/2017/11/22/223351a67c8
d66713ee5f6b9/indikator-kesejahteraan-rakyat-provinsi-aceh- 2016.html.
Jannah,  Miftahul.  ‘Trauma  &  Tazkiyatun  Nufus  (pada  Santri  Korban
Konflik  Di  Markaz  Al-Aziziyah  Lueng  Bata  Banda  Aceh)’.
Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 2, no. 2 (17 May 2017): 69–80. https://doi.org/10.22646/jcgs.v2i2.1467.
Majid,  M.  Shabri  Abd.  ‘Analisis  Tingkat  Pendidikan  Dan  Kemiskinan Di  Aceh’. Jurnal  Pencerahan 8,  no.  1  (15  March  2014). https://doi.org/10.13170/jp.8.1.2040.
MISS  KOMAREEYAH  SULONG.  ‘Dampak  Resolusi  Konflik Terhadap  Sistem  Pendidikan  Agama  Islam  Di  Sekolah Songserm  Islam  Seksa  Patani,  Thailand  Selatan’.  Skripsi, UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI  SUNAN  KALIJAGA, 2014. http://digilib.uin-suka.ac.id/14786/10/small.jpg.
Muliati,  Indah.  ‘Manajemen  Konflik  Dalam  Pendidikan  Menurut Perspektif Islam’. TINGKAP 12, no. 1 (1  April 2016): 39-52–
52.
Mahdi,  Saiful.. Pendidikan  Aceh;  Akses,  Mutu,  atau  Relevansi?. Serambi Indonesia. 2016 Di akses dari
http://aceh.tribunnews.com/2016/09/06/pendidikan-aceh-akses-mutu- atau-relevansi. Pada tanggal 22 Juli 2019
Mahjuddin, Akhiruddi. Dampak Konflik Terhadap Perkembangan Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Rakyat (Studi Kasus Aceh), Tesis: Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik. 2012
Nashrun Marzuki dan Adi Warsidi (ed). 2011. Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran  HAM  di  Aceh  1989  –  2005. Banda  Aceh:  Koalisi NGO HAM Aceh
Panggabean,  Syamsu  Rizal. Manajemen  Konflik  Berbasis  Sekolah:  Dari Sekolah  Sukma  Bangsa  Untuk  Indonesia .  Cetakan  1.  Ciputat,
Tangeran Selatan, Indonesia: PT Pustaka Alvabet, 2015.
Raho, Bernard. Teori sosiologi modern , 2007.
Ritzer, George. Sociological Theory . 8. ed. New York: McGraw-Hill, 2011.