## ANALIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BULUKUMBA

## ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING TAXPAYER COMPLIANCE AT BULUKUMBA SMALL TAX OFFICE

## Santuo
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba – Direktorat Jenderal Pajak email: santo.statistika@gmail.com

## Abstrak
Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, beberapa diantaranya adalah pemahaman peraturan perpajakan  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan  fiskus  dan  pemeriksaan  pajak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan  fiskus  dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba. Jumlah sampel yang digunakan sebagai responden pada penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bulukumba.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner.  Analisis  data menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  dengan  uji  hipotesis  parsial  dan  simultan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  pada  pemahaman  peraturan  perpajakan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba secara mayoritas dipengaruhi oleh  pemahaman  peraturan  perpajakan  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan  fiskus  dan  pemeriksaan  pajak  serta selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, pemeriksaan pajak

## Abstract
Taxpayer  compliance  is  influenced  by  several  factors,  including  tax  regulation  comprehension  of  taxpayer, service  quality  of  tax  authorities  and  tax  audits.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  tax  regulation comprehension  of  taxpayer,  service  quality  of  tax  authorities  and  tax  audits  of  taxpayer  compliance  at Bulukumba Small Tax Office. The number of samples used as respondents in this study are 100 taxpayers at Bulukumba Small Tax Office. Data collection technique used is through questionnaire. Data analysis used is through multiple linear regression analysis with partial and simultaneous hypothesis tests. The results indicate that there is a positive and significant influence on tax regulation comprehension of taxpayer, service quality of tax authorities and tax audits of taxpayer compliance. This means that taxpayer compliance at Bulukumba Small Tax Office is generally influenced by tax regulation comprehension of taxpayer, service quality of tax authorities and tax audits, and the others is influenced by other factors not included in this research model.
Keywords: taxpayer compliance, tax regulation comprehension, service quality of tax authorities, tax audits
Santuo/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 1 (2019)/19-35

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan  negara.  Pemungutan  pajak  dapat dipaksakan karena pelaksanaanya berdasarkan undang-undang. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  (Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2007).  Sebagai  salah  satu  sumber penerimaan  negara,  pajak  memiliki  peranan yang  cukup  besar  dalam  pembangunan,  baik pembangunan  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah.
Semakin  tinggi  penerimaan  pajak  maka semakin  besar  pula  penerimaan  negara,  yang secara tidak langsung akan berdampak kepada semakin banyaknya pembangunan yang dilakukan  oleh  pemerintah  sehingga  akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka diperlukan  usaha  bersama  antara  pemerintah dan  masyarakat,  termasuk  para  wajib  pajak. Salah  satu  dasar  penerimaan  pajak  sesuai  target adalah  kepatuhan  wajib  pajak  (Wardani,  2018). Untuk mencapai target penerimaan pajak, perlu ditingkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat  wajib  pajak  untuk  memenuhi kewajiban     perpajakannya     sesuai    dengan ketentuan yang berlaku .
Pengertian kepatuhan pajak ( tax compliance )  adalah  wajib  pajak  mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya  sesuati  aturan  yang  berlaku  tanpa perlu  diadakannya  pemeriksaan,  investigasi seksama,  peringatan  ataupun  ancaman,  dalam penerapan  sanksi  baik  hukum  maupun administrasi  (James  dan  Alley,  2004).  Dalam penelitiannya,  Gerald  dan  Leung  (2009) menyatakan bahwa kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak patuh akan kewajibannya  karena  menganggap  kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Lederman, 2003). Razak dan Adafula (2013) menyatakan bahwa  mencapai  tingkat  kepatuhan  pajak  dan mempertahankan  tingkat  kepatuhan  saat  ini merupakan  isu  yang  menjadi  perhatian  para pembuat  kebijakan  baik  di  negara  maju maupun berkembang.
Kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  sangat penting  bagi  pembangunan  ekonomi  negara yang  dapat  mempengaruhi  kesejahteraan masyarakat  sehingga  perlu  adanya  motivasi dan  dorongan  dari  fiskus  sehingga  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mengingat  pentingnya  peranan  kepatuhan wajib  pajak  bagi  peningkatan  penerimaan pajak,  maka  perlu  dikaji  mengenai  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak.
Terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak,  salah satunya adalah pemahaman peraturan perpajakan.  Untuk  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  maka  perlu  adanya  peningkatan pemahaman  seorang  wajib  pajak  terhadap peraturan  perpajakan  (Astina  dan  Setiawan, 2018). Dalam penelitiannya, Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyatakan bahwa pemahaman  wajib  pajak  terhadap  peraturan perpajakan  adalah  cara  wajib  pajak  dalam memahami  peraturan  perpajakan  yang  telah ada. Hal ini diperkuat oleh Witono (2008) yang menyatakan  bahwa  pemahaman  peraturan perpajakan  akan  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak.  Dapat  disimpulkan  bahwa  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  maka diperlukan  adanya  peningkatan  pemahaman wajib  pajak  terhadap  ketentuan  peraturan perpajakan yang berlaku.
Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib  pajak  adalah  kualitas  pelayanan  fiskus. Salah  satu  bentuk  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah dengan  memberikan  kualitas  pelayanan  pajak yang baik kepada para wajib pajak (Nugraheni, 2015).  Dalam  penelitiannya,  Adhimatra  dan Noviari  (2018)  menyatakan  bahwa  salah  satu faktor  yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  adalah  pemberian  layanan  fiskus yang  optimal  bagi  wajib  pajak.  Hal  ini diperkuat     oleh     Supadmi (2009)     yang
menyatakan  bahwa  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya,  kualitas  pelayanan pajak  harus  ditingkatkan  oleh  aparat  pajak. Dapat  disimpulkan  bahwa  peran  fiskus  dalam memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan  wajib  pajak  juga  dipengaruhi oleh  faktor  lainnya,  salah  satunya  adalah pemeriksaan pajak. Salah satu bentuk pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  wajib pajak  adalah  melalui  pemeriksaan,  dengan demikian  pemeriksaan  pajak  merupakan benteng penjaga agar wajib pajak tetap berada pada koridor terhadap permasalahan penghindaran  pajak  sebagai  isu  utama  dalam dunia perpajakan pemeriksaan pajak merupakan  pagar  penjaga  agar  wajib  pajak tetap  mematuhi  kewajibannya  (Suhendra, 2010).  Pemeriksaan  pajak  merupakan  salah satu  upaya  pemerintah  untuk  membentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maupun  suatu  badan  usaha  (Mandagi et  al. , 2014).  Dalam  penelitiannya,  Rahayu  (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hal  ini  diperkuat  oleh  Dewi  dan Supadmi  (2009)  yang  menyatakan  bahwa peningkatan  sistem  pemeriksaan  pajak  yang dilakukan fiskus dapat meningkatkan kepatuhan   wajib   pajak.   Dapat disimpulkan
bahwa  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  yang baik sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan  diharapkan  dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba  merupakan  salah  satu  unit  kerja Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia,  yang  berada langsung di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  Pajak  Sulawesi  Selatan,  Barat  dan Tenggara.  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bulukumba  memiliki  tugas  dan  tanggung jawab  salah  satunya  untuk  melaksanakan pengadministrasian  perpajakan  wajib  pajak yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten  Sinjai  dan  Kabupaten  Kepulauan Selayar.  Wajib  pajak  tersebut  memiliki karakteristik  yang  berbeda-beda,  dengan tingkat kepatuhan yang berbeda-beda pula.
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan  di  atas,  maka  tujuan  penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  pengaruh  pemahaman peraturan  perpajakan  wajib  pajak  secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan  fiskus  secara  parsial  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba.
3. Untuk  mengetahui  pengaruh  pemeriksaan pajak  secara  parsial  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bulukumba.
4. Untuk  mengetahui  pengaruh  pemahaman peraturan  perpajakan  wajib  pajak,  kualitas pelayanana  fiskus  dan  pemeriksaan  pajak secara  simultan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian eksplanatori, yaitu suatu survei yang digunakan untuk mengetahui hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis.
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah wajib  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bulukumba. Responden dalam penelitian  ini  sebanyak  100  wajib  pajak  yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba.
Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini  adalah  kuesioner,  yaitu  pengumpulan  data dengan  menyebarkan  kuesioner  dengan  daftar pernyataan  tertutup  yang  diberikan  kepada responden.  Pengumpulan  data  menggunakan periode waktu cross section , dimana penelitian berlangsung selama bulan januari tahun 2019.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Santuo/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 1 (2019)/19-35
1. Variabel bebas yaitu pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak,  kualitas pelayanan fiskus  dan  pemeriksaan  pajak  sebagai variabel X 1 , variabel X 2 dan variabel X 3 .
2. Variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y.
Masing-masing  indikator  dari  setiap variabel dalam penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan  atau  pertanyaan  dan  diukur menggunakan  skala likert ,  yaitu  setiap pertanyaan atau pernyataan dari setiap variabel diberi  nilai  skor  dari  yang  terendah  hingga tertinggi secara berturut-turut diberikan nilai 1, 2, 3, 4, 5.
Pengujian  kualitas  instrumen  masing- masing variabel dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji realibilitas.
Metode  analisia  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode regresi.  Dalam  metode  regresi  biasanya ditemukan  beberapa  masalah  asumsi  klasik, oleh  karena  itu  untuk  memberikan  kepastian bahwa  persamaan  regresi  yang  didapatkan dalam penelitian ini memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas,  uji  autokorelasi  dan  uji heteroskedastisitas.
Untuk  menguji  pengaruh  pemahaman peraturan  perpajakan  wajib  pajak,  kualitas pelayanan    fiskus    dan    pemeriksaan  pajak
terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  digunakan analisis  regresi  linier  berganda.  Pengujian hipotesis  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  uji  parsial  dengan  uji  t, uji  simultan  dengan  uji  F  dan  uji  koefisien determinasi dengan koefisien determinasi (R 2 ).

## HASIL PENELITIAN
Informasi mengenai karakteristik variabel  dalam  penelitian  dapat  dilihat  dalam tabel berikut:
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriftif
Sumber : Hasil Pengolahan Data 2019
Tabel  1  menunjukkan  bahwa   variabel pemahaman  peraturan  perpajakan  wajib  pajak (X 1 ) memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum  sebesar  25,  rata-rata  atau  mean sebesar  21,24  dan  standar  deviasi  sebesar 2,475.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi perbedaan nilai pemahaman peraturan perpajakan  wajib  pajak  yang  diteliti  dengan nilai  rata-ratanya  sebesar  2,475.  Variabel kualitas  pelayanan  fiskus  (X 2 )  memiliki  nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 25,  rata-rata  atau  mean  sebesar  18,70  dan standar deviasi sebesar 4,272.
Hal   ini   menunjukkan   bahwa    terjadi perbedaan nilai kualitas pelayanan fiskus yang
Vari- abel N Min  Max  Mean Std. Deviasi X1 100 17 25 21,24 2,475 X2 100 12 25 18,70 4,272 X3 100 12 25 18,93 3,862 Y 100 20 25 23,65 1,452
Santuo/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 1 (2019)/19-35
diteliti dengan nilai rata-ratanya sebesar 4,272. Variabel pemeriksaan pajak (X 3 ) memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 25,  rata-rata  atau  mean  sebesar  18,93  dan standar  deviasi  sebesar  3,862.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  terjadi  perbedaan  nilai pemeriksaan  pajak  yang  diteliti  dengan  nilai rata-ratanya sebesar 3,862. Variabel kepatuhan wajib  pajak  (Y)  memiliki  nilai  minimum sebesar  20,  nilai  maksimum  sebesar  25,  rata- rata  atau  mean  sebesar  23,65  dan  standar deviasi  sebesar  1,452.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  terjadi  perbedaan  kepatuhan  wajib Pajak  yang  diteliti  dengan  nilai  rata-ratanya sebesar 1,452.
Hasil uji validitas terhadap variabel bebas adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak
Item Pertanyaan Nilai Pearson Correlation Nilai r tabel Kesim- pulan X1.1 0,693 0,197 Valid X1.2 0,684 0,197 Valid X1.3 0,742 0,197 Valid X1.4 0,735 0,197 Valid X1.5 0,553 0,197 Valid Sumber : Hasil Pengolahan Data 2019 Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus X2.3 0,891 0,197 Valid X2.4 0,884 0,197 Valid X2.5 0,827 0,197 Valid Sumber : Hasil Pengolahan Data 2019

## Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak
Sumber : Hasil Pengolahan Data 2019
Berdasarkan tabel 2, tabel 3, dan tabel 4, diperoleh gambaran bahwa uji instrumen untuk variabel  bebas,  yaitu  pemahaman  peraturan perpajakan wajib pajak (X 1 ), kualitas pelayanan  fiskus  (X 2 )  dan  pemeriksaan  pajak (X 3 )  menunjukkan  bahwa  nilai pearson correlation untuk masing-masing item pertanyaan  lebih  besar  dari  nilai  r-tabel  yaitu 0.197, sehingga bisa disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang digunakan sebagai instrumen untuk variabel bebas adalah valid.
Hasil uji validitas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Item
Pertanyaan
Nilai Pearson Correlation
Nilai r tabel Kesim- pulan Y.1 0,336 0,197 Valid Y.2 0,206 0,197 Valid Item Pertanyaan Nilai Pearson Correlation Nilai r tabel Kesim- pulan X3.1 0,825 0,197 Valid X3.2 0,896 0,197 Valid X3.3 0,853 0,197 Valid X3.4 0,860 0,197 Valid X3.5 0,779 0,197 Valid Item Pertanyaan Nilai Pearson Correlation Nilai r tabel Kesim- pulan X2.1 0,808 0,197 Valid X2.2 0,852 0,197 Valid
Sumber : Hasil Pengolahan Data 2019
Berdasarkan tabel 5 diperoleh gambaran bahwa  uji  instrumen  untuk  variabel  terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan bahwa nilai pearson correlation untuk masing- masing butir pernyataan lebih besar dari nilai r- tabel  yaitu  0.197,  sehingga  bisa  disimpulkan bahwa  semua  pertanyaan  yang  digunakan sebagai instrumen untuk variabel terikat adalah valid.
Hasil  uji  reliabilitas  terhadap  variabel bebas  dan  variabel  terikat  adalah  sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Realibiltas
Hasil  pengujian  reabilitas  dari  masing- masing  variabel  sebagaiamana  terlihat  pada tabel  6  menunjukkan  bahwa  nilai cronbach’s alpha untuk  masing-masing  variabel  bebas maupun  variabel  terikat  lebih  besar  dari  nilai batas alpha yaitu 0,6, sehingga bisa disimpulkan  bahwa  seluruh  instrumen  yang digunakan  untuk  mengukur  seluruh  item  dari variabel  bebas  yaitu  pemahaman  peraturan perpajakan wajib pajak (X 1 ), kualitas pelayanan  fiskus  (X 2 )  dan  pemeriksaan  pajak (X 3 )  serta  variabel  terikat  yaitu  kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan reliabel.
Hasil  dari  uji  asumsi  klasik  adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas
Model Kolmogorov- Smirnov Z Asymp.Sig (2-tailed) Alpha 1 0,714 0,687 0,05 Sumber : Hasil Pengolahan Data 2019 Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Tolerance VIF Pemahaman Peraturan Perpajakan Wajib Pajak 0,991 1,009 Kualitas Pelayanan Fiskus 0,996 1,004 Pemeriksaan Pajak 0,994 1,006 Sumber : Hasil Pengolahan Data 2019 Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi Model Durbin- Watson dU 4-dU 1 2,376 1,613 2,387 Sumber : Hasil Pengolahan Data 2019 Sumber : Hasil Pengolahan Data 2019 Y.3 0,364 0,197 Valid Y.4 0,337 0,197 Valid Y.5 0,439 0,197 Valid Y.6 0,364 0,197 Valid Variabel Nilai Cronbach’ s Alpha Nilai Batas Alph a Kesim- pulan Pemahaman Peraturan Perpajakan Wajib Pajak 0,693 0,6 Reliabe l Kualitas Pelayanan Fiskus 0,684 0,6 Reliabe l Pemeriksaa n Pajak 0,742 0,6 Reliabe l Kepatuhan Wajib Pajak 0,735 0,6 Reliabe l
Santuo/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 1 (2019)/19-35
terjadi autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini.
Sumber : Hasil Pengolahan Data 2019
Hasil uji normalitas berdasarkan tabel  7 menunjukkan bahwa nilai kolmogorov-smirnov z sebesar  0,714  dan  nilai asymp.sig sebesar 0,687. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa nilai asymp . sig lebih  besar  dari alpha yaitu  0,687 lebih  besar  dari  0,05,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  dalam penelitian ini berdistribusi normal.
Hasil  uji  multikolinieritas  berdasarkan tabel  8  menunjukkan  bahwa  untuk  masing- masing  variabel  bebas,  nilai  VIF  lebih  kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1.
Hal  ini  berarti  bahwa  antara  variabel  bebas dalam penelitian ini tidak terjadi hubungan atau tidak  memiliki  hubungan  satu  sama  lainnya, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terdapat  multikolinieritas  antar  variabel  bebas dalam model regresi.
Hasil uji autokorelasi berasarkan tabel 9 menunjukkan  bahwa  nilai Durbin-Watson adalah  sebesar  2,376  berada  diantara  dU  dan (4-dU),  yaitu  1,613<2,376<2,387.  Dengan demikian,   dapat   disimpulkan   bahwa   tidak
Hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan tabel  10  menunjukkan  bahwa  nilai sig pada masing-masing  variabel  bernilai  lebih  besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  tidak  terjadi  gejala  heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  dalam penelitian  ini  memenuhi  seluruh  kriteria pengujian  asumsi  klasik,  sehingga  bisa dilanjutkan ke uji regresi linier berganda.
Hasil uji regresi linier berganda terhadap ketiga  variabel  bebas,  yaitu  pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak (X 1 ), kualitas pelayanan  fiskus  (X 2 )  dan  pemeriksaan  pajak (X 3 ) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 11. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda
Variabel B Uji t t hitung sig (Konstanta) 10,791 21,026 0,000 Pemahaman Peraturan Perpajakan Wajib Pajak 0,290 14,448 0,000 Kualitas Pelayanan Fiskus 0,232 19,977 0,000 Pemeriksaan Pajak 0,125 9,713 0,000 Uji F R 2 F hitung sig 255,230 0,000 0,889 Sumber : Hasil Pengolahan Data 2019 Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel t sig (Konstanta) 0,005 0,996 Pemahaman Peraturan Perpajakan Wajib Pajak 0,641 0,523 Kualitas Pelayanan Fiskus 1,036 0,304 Pemeriksaan Pajak 0,662 0,510

## Santuo/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 1 (2019)/19-35
Tabel  11  menunjukkan  nilai  koefisien determinasi  (R 2 )  sebesar  0,889,  yang  berarti bahwa ada pengaruh sebesar 0,889 atau 88,9% dari variabel bebas, yaitu pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak (X 1 ), kualitas pelayanan  fiskus  (X 2 )  dan  pemeriksaan  pajak (X 3 )  dalam  menjelaskan  variabel  terikat  yaitu kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan sisanya sebesar  0,111  atau  11,1%  dijelaskan  oleh variabel  lainnya  yang  tidak  diteliti  dalam model penelitian ini.
Berdasarkan  tabel  11  diperoleh  bahwa persamaan  regresi  linier  berganda  untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = 10,791 + 0,29 X1 + 0,232 X2 + 0,125 X3
Dari persamaan regresi tersebut, diperoleh bahwa  nilai  koefisien  regresi  pada  variabel pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak (X 1 ),  kualitas  pelayanan  fiskus  (X 2 )  dan pemeriksaan  pajak  (X 3 )  semuanya  positif, artinya  semua  variabel  bebas  berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Nilai konstanta  sebesar  10,791  dapat  diartikan bahwa  apabila  nilai  pemahaman  peraturan perpajakan wajib pajak (X 1 ), kualitas pelayanan  fiskus  (X 2 )  dan  pemeriksaan  pajak (X 3 )  sama  dengan  nol,  maka  nilai  kepatuhan wajib pajak (Y) cenderung meningkat sebesar 10,791.  Nilai  koefisien  dari  X 1 sebesar  0,29 dapat diartikan bahwa apabilai nilai pemahaman peraturan perpajakan wajib  pajak
(X 1 )  meningkat  satu  satuan,  maka  nilai kepatuhan wajib pajak (Y) cenderung meningkat sebesar 0,29 satuan dengan asumsi variabel  bebas  lainnya  memiliki  nilai  sama dengan  nol.  Nilai  koefisien  dari  X 2 sebesar 0,232  dapat  diartikan  bahwa  apabilai  nilai kualitas pelayanan fiskus (X 2 ) meningkat satu satuan,  maka  nilai  kepatuhan  wajib  pajak  (Y) cenderung  meningkat  sebesar  0,232  satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya memiliki nilai sama dengan nol. Nilai koefisien dari X 3 sebesar  0,125  dapat  diartikan  bahwa  apabilai nilai  pemeriksaan  pajak  (X 3 )  meningkat  satu satuan,  maka  nilai  kepatuhan  wajib  pajak  (Y) cenderung  meningkat  sebesar  0,125  satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya memiliki nilai sama dengan nol.
1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial Perhitungan koefisien regresi secara parsial dapat dilihat pada tabel 11, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Variabel pemahaman peraturan perpajakan  wajib  pajak  (X 1 )  dengan kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan  t-hitung  sebesar  14,448 dengan  angka sig sebesar  0,000. Karena  angka sig lebih  kecil  dari alpha , yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal  ini  berarti  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  faktor  pemahaman   peraturan perpajakan   wajib   pajak mempunyai
Santuo/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 1 (2019)/19-35
pengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bulukumba.
b. Variabel kualitas pelayanan fiskus (X 2 ) dengan  kepatuhan  wajib  pajak  (Y) menunjukkan  t-hitung  sebesar  19,977 dengan  angka sig sebesar  0,000.
Karena  angka sig lebih  kecil  dari alpha , yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal  ini  berarti  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa faktor kualitas pelayanan fiskus mempunyai  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bulukumba.
c. Variabel  pemeriksaan  pajak  (X 3 )
dengan  kepatuhan  wajib  pajak  (Y) menunjukkan  t-hitung  sebesar  9,713 dengan  angka sig sebesar  0,000.
Karena  angka sig lebih  kecil  dari alpha , yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal  ini  berarti  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  faktor  pemeriksaan  pajak mempunyai  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bulukumba.
2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan
Tabel  11  menunjukkan  bahwa  nilai F-hitung  sebesar  255,230  dengan  angka sig sebesar 0,000. Karena angka sig lebih kecil  dari alpha ,  yaitu  0,000  lebih  kecil dari 0,05, hal ini berarti H 0 ditolak dan H 1 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  faktor  pemahaman  peraturan perpajakan  wajib  pajak,  faktor  kualitas pelayanan  fiskus  dan  faktor  pemeriksaan pajak  secara  bersama-sama  mempunyai pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba.

## PEMBAHASAN
1. Pengaruh Pemahaman Peraturan
Perpajakan  Wajib  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bulukumba secara parsial .
Pengaruh  pemahaman  peraturan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dihitung  dengan menggunakan  hasil  perhitungan  koefisien regresi.  Dari  hasil  perhitungan  analisis regresi yang dilakukan diperoleh koefisien regresi  pemahaman  peraturan  perpajakan wajib  pajak  (X 1 )  sebesar  0,290.  Angka koefisien  regresi  tersebut  bernilai  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin     baik    atau    semakin     tinggi
Santuo/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 1 (2019)/19-35
pemahaman  peraturan  perpajakan  wajib pajak,  maka  semakin  tinggi  tingkat kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dikemukakan oleh
Wardani dan Wati (2018) bahwa pemahaman peraturan perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Susanto (2013) yang menyatakan bahwa pemahaman  peraturan  perpajakan  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  tetapi  didukung oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh Siregar et  al. (2012),  Noviyanti et  al.
(2015),  Tambun  (2016)  serta  Naufal  dan Setiawan  (2018)  yang  menunjukkan bahwa  pemahaman  peraturan  perpajakan mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bulukumba secara parsial .
Pengaruh  kualitas  pelayanan  fiskus terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dihitung dengan  menggunakan  hasil  perhitungan koefisien  regresi.  Dari  hasil  perhitungan analisis  regresi  yang dilakukan diperoleh koefisien regresi kualitas pelayanan fiskus
(X 2 )  sebesar  0,232.  Angka  koefisien regresi  tersebut  bernilai  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  (Y).  Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin baik  kualitas  pelayanan  fiskus,  maka semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dikemukakan oleh Noviyanti et  al. (2015)  bahwa  kualitas pelayanan  fiskus  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tirada (2013)  bahwa  kualitas  pelayanan  fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  tetapi didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan oleh  Prajogo  (2013),  Nugraheni  dan Purwanto  (2015)  serta  Astina  dan Setiawan  (2018)  yang  menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bulukumba secara parsial .
Pengaruh  kualitas  pelayanan  fiskus terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dihitung dengan  menggunakan  hasil   perhitungan koefisien  regresi.  Dari  hasil perhitungan
analisis  regresi  yang  dilakukan  diperoleh koefisien  regresi  pemeriksaan  pajak  (X 3 ) sebesar  0,125.  Angka  koefisien  regresi tersebut bernilai positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak  (Y).  Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin baik  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak, maka  semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dikemukakan oleh Rahayu
(2011) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda et al. (2014) bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  tetapi  didukung oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh Anggraini et al. (2016), Tatiana dan Noch
(2016), Palupi dan Harianti (2017), Assa et al. (2018) serta Wahda dan Yuniati (2018) yang  menunjukkan  bahwa  pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh Pemahaman Peraturan
Perpajakan  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan  Fiskus  dan  Pemeriksaan Pajak    terhadap    Kepatuhan     Wajib
Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba secara simultan . Pengaruh  pemahaman  peraturan perpajakan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus  dan  pemeriksaan  pajak  secara simultan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dihitung  dengan  menggunakan  hasil perhitungan  koefisien  determinasi.  Dari hasil  perhitungan  analisis  regresi  yang dilakukan diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,889 atau 88,9%. Angka koefisien determinasi tersebut menunjukkan adanya pengaruh  positif  pada  faktor  pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak, kualitas pelayanan  fiskus  dan  pemeriksaan  pajak secara simultan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,889 atau 88,9%,  sedangkan  sisanya  sebesar  0,111 atau  11,1%  dijelaskan  oleh  variabel  lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba akan meningkat  seiring  dengan  meningkatnya pemahaman  peraturan  perpajakan  wajib pajak  dan  semakin  baiknya  kualitas pelayanan  yang  diberikan  oleh  fiskus dalam  hal  ini  aparat  pajak  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bulukumba. Selain  itu  juga  dipengaruhi  dengan semakin baiknya pelaksanaan pemeriksaan   pajak.   Pemeriksaan   pajak
perlu  dilaksanakan  sebagai  salah  satu bentuk pengawasan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
Untuk  meningkatkan  pemahaman peraturan  perpajakan  wajib  pajak,  fiskus pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama
Bulukumba sebaiknya meningkatkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi perpajakan sebagai upaya untuk menyebarluaskan informasi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta peraturan- peraturan  terbaru  yang  berkaitan  dengan peraturan perpajakan.
Seiring  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  kebijakan mengenai peraturan perpajakan mengalami beberapa perubahan mengikuti perkembangan  tersebut.  Oleh  karena  itu, fiskus  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Bulukumba  juga  harus  aktif dalam  melaksanakan  sosialisasi  kepada wajib  pajak,  baik  dengan  cara  bertemu langsung  dengan  wajib  pajak  maupun sosialisasi  melalui  media  cetak,  media elektronik,  atau  media  lain  yang  dimiliki oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bulukumba.  Dengan  semakin  efektifnya pelaksanaan  sosialisasi  perpajakan  oleh fiskus  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Bulukumba,  maka  pemahaman peraturan  perpajakan  wajib  pajak  juga akan semakin meningkat.
Untuk mewujudkan terciptanya pelayanan  fiskus  yang  berkualitas  kepada wajib pajak, fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  Bulukumba  sebaiknya selalu  memberikan  pelayanan  prima kepada wajib pajak, baik wajib pajak yang datang  langsung  ke  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Bulukumba  maupun  wajib pajak  yang  mengajukan  permohonan pelayanan melalui saluran elektronik  atau saluran  lain  yang  dimiliki  oleh  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bulukumba. Fiskus juga harus memperhatikan beberapa  aspek,  meliputi  jangka  waktu penyelesaian  permohonan  wajib  pajak, keberadaan ruang konsultasi yang nyaman, serta kemudahan dalam mengakses  informasi  perpajakan  pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba.  Dengan  terciptanya  kondisi tersebut  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bulukumba, maka kualitas pelayanan  fiskus  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Bulukumba  akan  semakin meningkat.
Untuk  mewujudkan  pemeriksaan pajak  yang baik  dan efektif, fiskus dalam hal  ini  pemeriksa  pajak  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bulukumba sebaiknya  dalam  menjalankan  proses pemeriksaan  pajak  selalu  memperhatikan tahapan-tahapan      pemeriksaan     sesuai
dengan  peraturan  peundang-undangan yang  berlaku  di  bidang  perpajakan.
Pemeriksa  pajak  sebaiknya  dibekali dengan  kemampuan  analisis  yang  baik, pengetahuan  perpajakan  dan  akutansi, serta  pengetahun  mengenai  proses  bisnis wajib  pajak.  Pemeriksa  Pajak  juga  harus memperhatikan kualitas hasil pemeriksaan, sehingga temuan pemeriksaan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dilakukan upaya hukum oleh wajib pajak. Pemeriksa  pajak  juga  sebaiknya  selalu menjaga  integritas  dalam  melaksanakan tugas. Dengan terciptanya kondisi tersebut,  maka  pemeriksaan  pajak  pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba akan berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di bidang perpajakan.
Dengan  semakin  tingginya  tingkat pemahaman  peraturan  perpajakan  wajib pajak,  dan  semakin  tingginya  kualitas pelayanan  fiskus,  serta  dengan  semakin baiknya  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  diperoleh  kesimpulan  bahwa pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak, kualitas  pelayanan  fiskus  dan  pemeriksaan pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Bulukumba,  baik  secara  parsial maupun  secara  simultan.  Adapun  saran  yang bisa  diberikan  dalam  penelitian  ini  adalah saran  kepada  wajib  pajak,  fiskus  dan penelitian selanjutnya.
Bagi  wajib  pajak,  disarankan  untuk meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan,  baik  dengan  menambah  referensi melalui  aktif  berkomunikasi  dengan  pihak fiskus  pada  kantor  pajak,  maupun  dengan mencari  atau  mengakses  informasi  peraturan perpajakan  yang  disediakan  fiskus  melalui media  online.  Bagi  fiskus  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba, disarankan untuk selalu meningkatkan pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  kepada  wajib pajak dalam rangka meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak.
Fiskus  juga  disarankan  agar  selalu memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada wajib pajak, karena dengan adanya pelayanan prima  yang  berkualitas  dari  fiskus  kepada wajib  pajak  akan  mampu  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Selain  itu  juga
disarankan  agar  fiskus  tetap  melaksanakan pemeriksaan  pajak  secara  konsisten  dan merata  sebagai  sarana  untuk  menguji kepatuhan wajib pajak dengan mengacu pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan  penelitian  dengan  menambah variabel  lain  yang  tidak  digunakan  dalam penelitian  ini,  ataupun  dengan  memperluas ruang lingkup penelitian dengan menggunakan  sampel  dari  Kantor  Pelayanan Pajak  lainnya  yang  dapat  digunakan  sebagai sampel.

## REFERENSI
Adhimatra,  A.A.G.  Wisnu  dan  N.  Noviari. 2018.  Faktor  Yang  Memengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Denpasar  Timur.  E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana. 25 (1). p 711-744 [online].
Amanda, C. Pradisti, D. Rifa dan A.F. Minovia.
2014. pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi  pajak,  pelayanan  fiskus,  dan pemeriksaan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  di  kota padang.  Jurnal  Fakultas  Ekonomi
Universitas  Bung  Hatta.  4  (1).  p  1-10 [online].
Anggraini,  D.  Setya,  M.A.  Musadieq  dan
Dwiatmanto. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka  Meningkatkan  Penerimaan
Pajak  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Jurnal Perpajakan  (JEJAK).  8  (1).  p  1-15 [online].
Assa,  J.  Reinhart,  L.  Kalangi  dan  W.  Pontoh. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Manado.  Jurnal   Riset Akuntansi Going Concern. 13(4). p 516- 522 [online].
Astina,  I.P.  Surya  dan  P.E.  Setiawan.  2018.
Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Tingkat  Kepatuhan  WPOP.  E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 23 (1). p 1-30 [online].
Dewi,  C.  Shinta  dan  N.L.  Supadmi.  2014.
Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran,  Kualitas  Pelayanan  Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9 (2). p 505-514 [online]. Hardiningsih,  Pancawati  dan  N.  Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Kemauan  Membayar
Pajak.  Jurnal  Dinamika  Keuangan  dan Perbankan. 3 (1). p 126-142 [online].
Mandagi, Chorras, H. Sabijono dan V. Tirayoh. 2014.  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib
Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban  Perpajakannya  Pada  KPP
Pratama Manado. Jurnal EMBA. 2  (3). p 1665-1674 [online]. Naufal,  M.  Faris  dan  P.E.  Setiawan.  2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 25 (1). p 241-271 [online].
Nugraheni,  A.  Dewi  dan  A.  Purwanto.  2015. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  di
Kota  Magelang).  Diponegoro  Journal Of Accounting. 4 (3). p 1-14 [online].
Noviyanti,  Siska,  R.  Effendi  dan  C.  Yunita. 2015.        Pengaruh        Kesadaran
Wajib Pajak,  Pengetahuan  dan  Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan  dan  Ketegasan  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
WPOP  (Studi  Kasus  KPP  Pratama  Ilir Barat  Palembang).  Jurnal  Akuntansi STIE MDP Palembang. p 1-12 [online].
Palupi,  D.  Yekti  dan  E.  Harianti.  2017.
Pengaruh  Pemeriksaan  dan  Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan  Informasi  Tren  Media  sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga).
Jurnal  InFestasi.  13  (1).  p  285-296 [online].
Prajogo,  J.  Nidya.  2013.  Pengaruh  Tingkat Pemahaman  Peraturan  Pajak  Wajib pajak,  Kualitas  Pelayanan  Petugas Pajak,  dan  Persepsi  Atas  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. Tax &  Accounting  Review.  3  (2).  p  1-12 [online].
Rahayu,  Dwi.  2011.  Analisis  pengaruh pemeriksaan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Semarang  Selatan.
Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi. 18 (30). p 1-15 [online].
Siregar,  Y.  Anita,  Saryadi,  dan  S.  Listyorini. 2012.  Pengaruh  Pelayanan  Fiskus  dan
Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Jurnal  Ilmu Administrasi  Bisnis.  1  (1).  p  1-9 [online].
Suhendra,  E.  Susy.  2010.  Pengaruh  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ekonomi Bisnis Universitas Gunadarma. 15 (1). p 58-65 [online]. Supadmi,  N.  Luh.  2009.  Meningkatkan Kepatuhan     Wajib     Pajak    Melalui Kualitas Pelayanan. Audi Jurnal
Akuntansi  dan  Bisnis.  4  (2).  p  214-219 [online].
Susanto,  J.  Novia.  2013.  Pengaruh  Persepsi Pelayanan Pajak, Persepsi Pengetahuan
Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi  Terhadap  Kepatuhan.  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas
Surabaya  CALYPTRA.  2  (1).  p 1-17 [online].
Tambun,  Sihar.  2016.  Anteseden  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. Jurnal Media  Akuntansi Perpajakan. 1 (1).   p 26-40 [online].
Tatiana,  N.  Dein  dan  M.Y.  Noch.  2016. Pengaruh  Jumlah  Pemeriksaan  Pajak, Sanksi  Perpajakan,  dan  Sikap  Fiskus terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai
Variabel Intervening pada KPP Pratama  Jayapura.  Jurnal  Manajemen dan Akuntansi Future. p 1-14 [online].
Tirada,  T.  A.M.  2013.  Kesadaran  Perpajakan, Sanksi  Pajak,  Sikap  Fiskus  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA. 1 (3). p 999-1008 [online].
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga  Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan.  17  Juli  2007. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
Wahda,  N.S.  Rohmatul,  A.  Bagianto  dan
Yuniati. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dan  Dampaknya  Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan  Badan.  Jurnal  Ilmiah Manajemen  dan  Akuntansi.  2  (2).  p 115-143 [online]. Wardani,  D.  Kusuma  dan  E.  Wati.  2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di KPP Pratama Kebumen). Jurnal
Nominal. 7 (1). p 33-54 [online].
Witono,  Banu.  2008.  Peranan  Pengetahuan Pajak  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  7  (2). p 196-208 [online].