BUSTANUL FUQAHA:

## JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021
Website: https://journal.stiba.ac.id

## HUBUNGAN NEGARA, SYARIAT, DAN PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-MĀWARDĪ

## THE RELATIONSHIP OF THE STATE, SHARIA, AND LEADER IN THE PERSPECTIVE OF IMAM AL-MĀWARDĪ

## Askar Patahuddin
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: askarfatahuddin@stiba.ac.id

## Jahada Mangka
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: jahada@stiba.ac.id

## Jujuri Perdamaian Dunia
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: jujuri@stiba.ac.id

## Awi Jaya Wardana
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: awi_jaya@gmail.com Keywords : ABSTRACT leadership, imam al-Māwardī, state, shariah, leader This  study  aims  to  determine  the  relationship  between  the  state,  the Shari'a  and  the  leader  according  to  the  perspective  of  Imam  al- Māwardī.  This  research  belongs  to  the  type  of  literature  qualitative research  using  descriptive  analysis  of  the  Kitab  al-Aḥkām  al- Sulṭāniyyah. The results of this study found that the relationship between the state, the Shari'a, and the leader according to Imam al-Māwardī is a unity that cannot be separated, even in the case of arūriyyah to protect human life (ḥifẓ al-nafs). The existence of the state is obligatory based on the Shari'a, while Imamat is fardu kifāyah. The Imam is chosen by ahlu  al-`aqd  wa  al-ḥal  or  by  appointment  by  the  previous  imam.  The person who chooses the Imam has special conditions as the Imam is also chosen based on special conditions. The process of selecting an imam is attended  by  all  or  part  of  the  members  of  ahlu  al-`aqd  wa  al-ḥal  by selecting the best criteria. If there are two candidates who have the same criteria and capacities, then those chosen are adapted to the needs and demands of the times. However, if the leader has been elected and there is  a  better  one,  then  allegiance  must  still  be  given  to  someone  who  is more deserving. Kata kunci : ABSTRAK imamah, imam al-Māwardī , negara, syariat, pemimpin Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan negara, syariat dan pemimpin  menurut  perspektif  Imam  al-Māwardī.  Penelitian  ini termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  kualitatif  kepustakaan  dengan menggunakan  analisis  deskriptif  terhadap  kitab al-Aḥkām  al- Sulṭāniyyah . Hasil penelitian ini menemukan bahwa hubungan negara, syariat, dan pemimpin menurut Imam al-Māwardī adalah satu kesatuan yang  tidak  bisa  dipisahkan  bahkan  masuk  dalam  perkara ḍarūriyyah untuk  menjaga  kehidupan  manusia  ( ḥifẓ  al-nafs ).  Keberadaan  negara
BUSTANUL FUQAHA:

## JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021
Website: https://journal.stiba.ac.id
adalah wajib berdasarkan syariat, adapun imamah adalah fardu kifāyah . Imam dipilih oleh ahlu al-`aqd wa al-ḥal atau dengan penunjukan oleh imam sebelumnya. Orang yang memilih imam mempunyai syarat-syarat khusus sebagaimana imam juga dipilih berdasar syarat khusus. Proses pemilihan imam dihadiri seluruh atau sebagian anggota ahlu al-`aqd wa al-ḥal  dengan  memilih  kriteria  terbaik.  Jika  ada  dua  calon  memiliki kriteria dan kapasitas yang sama, maka yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Namun jika pemimpin telah terpilih lalu ada yang lebih baik maka baiat tetap harus diberikan kepada orang yang lebih pantas.
Diterima : 4 Agustus 2022; Direvisi : 9 Agustus 2022; Disetujui : 9 Agustus 2022; Tersedia online : 12 Agustus 2022
How to cite: Askar Patahuddin, Jahada Mangka, Jujuri Perdamaian Dunia, Awi Jaya Wardana , “Hubungan  “Negara,  Syariat  dan  Pemimpin  Menurut  Perspektif  Imam  Al-Māwardī,” , BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 3, No.2 (2022): 222-236. doi: 10.36701/bustanul.v3i2.600.

## PENDAHULUAN
Islam merupakan agama yang terbuka untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini.  Islam  memiliki  sifat-sifat  kesempurnaan  antara  lain  bersifat  universal  dan  isi ajarannya yang sangat kompleks. Agama Islam  tidak hanya diperuntukkan bagi orang- orang Arab saja, akan tetapi Rasulullah saw. sebagai nabi dan juga pelopor penyebaran agama Islam, ia diutus oleh Allah Swt.  untuk seluruh alam. Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Anbiyā’ /21: 107.
َيِمَلََٰعْلِ ل ًةَْحَْر  الَِّإ َكََٰنْلَسْرَأ ٓاَمَو
Terjemahnya :
Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. 1
Imam Ibnu Kaṡīr ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan  bahwasanya Allah swt.  memberitahukan  sesungguhnya  Allah  Swt.  telah  menjadikan  Muhammad  saw. Sebagai rahmat untuk sekalian alam. Yakni Allah Swt.  mengutus nabi dan menjadikan ia  rahmat  bagi  alam  semesta.  Maka  barang  siapa  yang  menerima  rahmat  ini  dan  juga mensyukurinya, pasti ia akan berbahagia. Akan tetapi  barang siapa yang menolak rahmat ini dan juga menentangnya, pasti akan merugi dunia dan akhirat. 2
Dalam  Tafsir Mafātiḥ al-Gaib, Imam  Fakhr  al-Dīn  al-Rāzī  menjelaskan  bahwa Rasulullah saw. diutus sebagai rahmat agama dan dunia. Bentuk rahmat di dalam agama yaitu  karena dengan diutusnya Rasulullah saw. pada saat manusia dalam kesesatan dan kejahiliyaan  yang  bersamaan  dengan  itu ahl  al-Kitabain (yahudi  dan  nasrani) kebingungan dengan perkara agamanya sendiri, dengan banyaknya ikhtilaf kerena tidak ada lagi sumber agama yang mutawatir dalam kitab mereka, maka diutuslah Rasulullah untuk orang-orang yang mencari jati diri kebenaran kepada penjelasan jalan kebenaran
1 Kementrian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 331.
2 Abu al-Fidā’ Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kaṡīr al-Qurasyi al-Baṣrī al-Dimasyqī, Tafsīr ibn Kaṡīr, h. 338
BUSTANUL FUQAHA:

## JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021
Website: https://journal.stiba.ac.id
dan kemenangan guna menjelaskan hukum-hukum syariat, juga masalah halal dan haram. Bentuk rahmat Allah swt. di dunia dengan diutusnya Rasulullah yaitu keluarnya mereka dari  kehinaan,  berkurangnya  pembunuhan  dan  peperangan.  Dengan  hal  itu  terciptalah kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram itulah hakikat dari Islam sesungguhnya. 3
Negara  Indonesia  adalah  negara  dengan  tingkat  populasi  muslim  terbesar  di dunia. 4 Dengan perkiraan 229 juta jiwa berada di sana. Di dalam Islam semua hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan  telah diatur oleh Allah Swt. di dalam Al-Quran, karena fungsi dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup umat manusia, termasuk di dalamnya  petunjuk  untuk  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  juga  bernegara,  karena  Islam adalah sebuah sistem yang di dalamnya mengatur segala bentuk tindak-tanduk kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan juga sebaliknya negara sama sekali tidak dapat dipisahkan dari agama. Maka mengenai konsep, bentuk serta pemerintahan negara ideal serta yang berhubungan dengannya, Imam al-Māwardī pernah  mengemukakannya  dalam  karangan  fenomenalnya  yaitu  kitab al-Aḥkām  al- Sulṭāniyyah yang dikatakan ditulis atas permintaan khalifah al-Qā’im bin Amrillāh (tahun 442  H  -  467  H).    Buku  ini  memuat  hukum-hukum  yang  sangat  diperlukan  oleh  para penguasa,  khususnya  khalifah,  para  menteri  dan  barisan  kaki  tangannya.  Selain  sangat diperlukan oleh pemegang kekuasaan sebagai rujukan mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban, kitab ini juga menjadi rujukan masyarakat yang ingin memahami hak dan kewajiban para penguasa atas diri mereka. Dengan demikian, mereka memiliki pedoman untuk melakukan pengontrolan terhadap kekuasaan pemerintah. Dalam buku ini terdiri dari  20  (dua  puluh)  bab,  yang  banyak  membahas  perkara-perkara `aqd  al-Imāmah (Kepemimpinan), taqlīd  al-Wizārāh (Pelantikan Pembantu Khalifah), penetapan Imārah `alā  al-Bilād, pemilihan imārah  `alā  al-Jihād (panglima  perang), Wilāyah  al-Qadā’ (penetapan  kekuasaan  para  hakim,  para  imam  masjid  atau  imam  salat,  dan  juga sebagainya). Termasuk juga pembahasan  masalah jizyah (cukai), kharāj , iḥyā’ al-mawāt (pemanfaatan  tanah  kosong,  pengairan  air, ḥimā dan irfāq (perlindungan  tanah  dan kepemilikan umum), hukum-hukum pentadbiran, aḥkām al-Jarā’im (kasus Jinayah dan perundang-undangan), serta ḥisbah .
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkap hubungan  negara,  syariat,  dan  imam  menurut  perspektif  imam  al-Māwardī  dalam bukunya yang berjudul al-Aḥkam al-Sulṭāniiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  metode library  research (studi  kepustakaan)  yaitu  penulis  berusaha membaca  dan  menelaah  sejumlah  literatur  pada  buku,  artikel  ilmiah,  maupun  tulisan- tulisan yang relevan sesuai tujuan penelitian. 5 Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara objektif dan menginterpretasikan serta menganalisis data yang telah diperoleh 6 .
3 Abu  Abdillāh  Muhammad  ibn  ‘Umar  ibn  Ḥasan  ibn  Ḥusain  al-Yamanī  al-Rāzī, Mafātihu  al- Ulūm, (Cet. III; Beirut: Iḥyā al-Turaṡ al-arabī, 1420 H), h 193
4 Data  Populasi  Penduduk  Muslim  2020:  Indonesia  Terbesar  di  Dunia, Situs  Resmi  IBTimes.id. https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia. (7 Juni 2021).
5 Kartini Kartono, Metodologi Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1991), h. 32.
6 Bambang Sumbono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 37.
BUSTANUL FUQAHA:

## JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021
Website: https://journal.stiba.ac.id
Penelitian  terdahulu  terkait  hal  ini, pertama: jurnal  yang  ditulis  Rashda  Diana berjudul al-Māwardī dan Konsep Kenegaraan Dalam  Islam. Ia menyebutkan ada enam hal yang membuat suatu negara menjadi kuat, yakni berdasarkan agama, pemimpin yang bijak,  keadilan  yang  menyeluruh,  keamanan,  kesuburan  tanah  air  dan  kemampuan mengembangkan hidup. 7 Kedua: jurnal yang ditulis M. Mabruri Faozi berjudul Filsafat Hukum Tata Negara al-Māwardī. Ia menyebutkan Filsafat hukum negara bagi imam al- Māwardī  bertujuan  mendirikan  negara  yang  dilandasi  oleh  falsafah  yang  berorientasi kerakyatan.  Gagasan  ini  sama  dengan  konsep  Abū  `Alā  Maudūdi  tentang  negara demokrasi. Artinya ketika umat manusia membangun sebuah negara, pemerintahan hanya menitikberatkan pada 2 (dua) aspek utama yaitu menjaga sifat normatif  hukum syariah agar  dapat  berjalan  melalui  kebijakan  kepala  negara,  menjaga  dunia  dan  isinya, menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  berorientasi kepada  keadilan. 8 Ketiga: Penelitian  oleh  M.  Faqih  berjudul  Analisis  Perbandingan Konsep  Negara  dan  Pemikiran  al-Farābī  dan  al-Māwardī.  Ia  menyebutkan implementasikan negara oleh masyarakat modern yaitu teori kontrak sosial, merupakan korelasi antara ahl al-Ikhtiyār dan ahl al-Imāmah. Kontrak sosial tersebut memunculkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak atas dasar saling menguntungkan satu sama lain, yang didapat ketika hak dan kewajiban disepakati bersama atas persetujuan bersama, maka  terbentuklah  kontrak  sosial.  Pemimpin  harus  mengemban  amanah  dan merealisasikan  kewajiban-kewajiban  terhadap  rakyatnya  dan  kewajiban  itu  harus dipenuhi  oleh  seorang  pemimpin,  seperti  memberikan  kesejahteraan  dan  rasa  nyaman ketika masyarakat  menjadi warga negara yang dipimpinnya. 9
Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, masih sangat diperlukan pengkajian lebih  mendalam  untuk  mengetahui  hubungan  negara,  syariat,  dan  pemimpin  menurut perspektif imam al-Māwardī.

## PEMBAHASAN
Imam al-Māwardī bernama lengkap Abū al-Ḥasan `Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī al-Māwardī, atau yang dikenal sebagai Imam al- Māwardī di dalam literatur-literatur  kajian  sejarah  dan  fikih.  Penamaan  al-Māwardī  sendiri  adalah penisbahan  terhadap  pekerjaan  ayahnya  yang  berprofesi  sebagai  seorang  penjual  air mawar.  Dari  penisbahan  itu  pula,  Imam  al-Māwardī  dikenal  sebagai  seorang  yang pandai. 10 Imam al-Māwardī dilahirkan di kota Baṣrah, Irak tahun 364 H/975 M. 11 Imam al-  Māwardī  hidup  pada  seperempat  terakhir  abad  keempat  hijriah  dan  paruh  pertama abad kelima hijriah. Seperti yang diketahui, Imam al- Māwardī hidup pada era kekuasaan
7 Rashda Diana Jurnal, “al-Māwardī dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam”, Jurnal Tsaqafah 13, no. 1 (2017): h. 165.
8 M. Mabrori Faozi, “Filsafat Hukum Tata Negara al-Māwardī” Jurnal Kajian Hukum Islam 1, no. 2 (2016): h. 251.
9 M.  Faqih  “Analisis  Perbandingan  Konsep  Negara  dan  Pemikiran  al-Farābī  dan  al-Māwardī”, Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020), h. 5.
10 Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad  ibn  Ḥabīb al-Māwardī, al-Ḥāwī al-Kabīr (Beirut: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H), h. 55.
11 Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, al-Aḥkām  al-Sulṭaniyah (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, t.th ), h. 9.
BUSTANUL FUQAHA:

## JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021
Website: https://journal.stiba.ac.id
Bani  ` Abbasiyyah kedua.  Usia dini hingga menginjak remaja, ia tinggal  di  Baṣrah dan belajar mazhab Syafii kepada seorang ahli di bidang fikih yaitu Abu al-Qāsim al-Ṣaimārī. Selanjutnya Imam al- Māwardī melakukan perjalanan menuntut ilmu ( riḥlah ) ke Bagdad untuk menuntut ilmu fikih kepada seorang tokoh mazhab Syafii yang bernama Abu al- Ḥamid  al-Isyfirainī. 12 Menelaah  konsep  negara  kepada  imam  al-Māwardī  menjadi menarik  karena  dua  hal  yakni,  pengalamannya  yang  panjang  sebagai  hakim  dan kepercayaan  kepada  khalifah  untuk  menuliskan  konsep  ketatanegaraaan  tersebut  atas kedalaman ilmunya.
Suatu  negara  haruslah  memiliki  tiga  unsur  penting,  yaitu  rakyat,  wilayah,  dan pemerintahan  yang  disebut  sebagai  unsur  konstitutif.  Tiga  unsur  ini,  perlu  ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dari dunia Internasional atau  unsur deklaratif.
a. Rakyat
Rakyat  dalam  pengertian  keberadaan  suatu  negara  adalah  sekumpulan  manusia yang  dipersatukan  oleh  rasa  persamaan  dan  bersama-sama  mendiami  suatu  wilayah tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika suatu negara tanpa rakyat. Hal ini mengingat rakyat atau warga negara adalah bagian dari negara.
b. Wilayah
Wilayah  adalah  unsur  negara  yang  harus  terpenuhi  karena  tidak  mungkin  ada negara tanpa ada batas-batas teritorial  yang jelas. Secara umum wilayah dalam sebuah negara  biasanya  mencakup  daratan,  perairan  (samudra,  laut,  dan  sungai),  dan  udara. Dalam  konsep  negara  modern  masing-masing  batas  wilayah  tersebut  diatur  dalam perjanjian dan perundang-undangan Internasional.
c. Pemerintah
Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah, melalui aparat  dan  alat-alat  negara,  yang  menetapkan  hukum,  melaksanakan  ketertiban  dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam. Untuk mewujudkan cita- cita bersama tersebut dijumpai bentuk-bentuk  negara  dan  pemerintahan.  Pada  umumnya,  nama  sebuah  negara  identik dengan  model  pemerintahan  yang  dijalankannya,  misalnya  negara  demokrasi  dengan pemerintahan sistem parlementer atau presidensial.
Ketiga unsur ini dilengkapi dengan unsur-unsur negara lainnya yaitu pengakuan negara  lain.  Unsur  pengakuan  oleh  negara  lain  hanya  bersifat  menerangkan  tentang adanya negara. Hal ini hanya bersifat deklaratif, bukan konstitutif, sehingga tidak bersifat mutlak. Ada dua macam pengakuan suatu negara, yakni: Pertama, Pengakuan de facto . ialah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa  suatu  masyarakat  politik  telah  memenuhi  tiga  unsur  utama  negara  (wilayah, rakyat,  dan  pemerintah  yang  berdaulat). Kedua ,  pengakuan de  jure yang  merupakan pengakuan akan sahnya  suatu  negara atas dasar  pertimbangan yuridis  menurut  hukum. Dengan  memperoleh  pengakuan de  jure maka  suatu  negara  mendapat  hak-haknya  di samping  kewajiban  sebagai  anggota  keluarga  bangsa  sedunia.  Hak  dan  kewajiban
12 Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Māwardī, al-Iqnā’ fi al-Fiqh al-Syāfi’ī (Iran: Dār Iḥsān li Nasyr wa al-Tauzī‟, 1420 H), h. 8.
BUSTANUL FUQAHA:

## JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021
Website: https://journal.stiba.ac.id
dimaksud  adalah  hak  dan  kewajiban  untuk  bertindak  dan  diberlakukan  sebagai  suatu negara yang berdaulat penuh di antara negara-negara lain. 13
Dalil  syarak  mengenai  perlunya negara bahwasanya Allah  Swt. memerintahkan rasul-Nya membiasakan dan juga berlatih dalam urusan-urusan kenegaraan. hal ini juga berlaku kepada seluruh kaum muslimin. Disebutkan dalam Q.S. al-Nur/24 : 55.
اوُنَمآ َنيِذالا ُاللَّا َدَعَو ْمِهِلْبَ ق ْنِم َنيِذالا َفَلْخَتْسا اَمَك ِضْرَْلْا  ِفِ ْمُها نَفِلْخَتْسَيَل  ِتاَِلِااصلا اوُلِمَعَو ْمُكْنِم اًنْمَأ ْمِهِفْوَخ ِدْعَ ب ْنِم ْمُها نَلِ دَبُ يَلَو ْمَُلَ َٰىَضَتْرا يِذالا ُمُهَ نيِد ْمَُلَ انَنِ كَمُيَلَو

## ۚ
Terjemahnya:
Dan  Allah  telah  berjanji  kepada  orang-orang  yang  beriman  di  antara  kamu  dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka  berkuasa  di  muka  bumi,  sebagaimana  Dia  telah  menjadikan  orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang  telah  diridhai-Nya  untuk  mereka,  dan  Dia  benar-benar  akan  menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. 14 Dalam ayat di atas tertera janji Allah Swt. kepada orang-orang beriman dan taat bahwa,  mereka  akan  diangkat  menjadi  pemimpin  dunia  atau  khalifah,  dan  Islam  akan kekal abadi, kehidupan akan berganti dengan damai bahagia, semua ini tidak akan terjadi tanpa adanya sebuah negara dan juga pemerintah. 15
Ketika  konsep  khilafah/  kenegaraan  secara  umum  didapatkan  ada  dalam  Al- Qur’an,  seperti  yang  disebutkan  di  atas,  maka  tujuan  khilafah  adalah  memimpin  bagi seluruh umat di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban Islam  ke  segenap  penjuru  dunia,  maka  tentulah  mempunyai  tujuan  di  baliknya.  Dari keberadaan negara, maka dapat dipahami  bahwa tujuan negara tersebut  sesuai dengan apa yang terhimpun dalam maqāṣid al-Syarī`ah atau tujuan diturunkannya syariat itu 16 , di antaranya adalah :
a. Ḥifẓ al-Dīn (penjagaan terhadap perkara-perkara agama)
b. Ḥifẓ al-Nafs (penjagaan terhadap jiwa)
c. Ḥifẓ al-Nasl (penjagaan terhadap keturunan)
d. Ḥifẓ al-Māl (penjagaan terhadap harta benda)
e. Ḥifẓ al-`Aql (penjagaan terhadap akal)
Aspek  utama  yang  menjadi  perhatian  Al-Qur’an  adalah  memastikan  bahwa pengelolaan negara harus mengacu pada penegakan prinsip agama dan dasar keadilan, persamaan, serta musyawarah. Fokus utama Al-Qur’an adalah pada penegakan nilai-nilai moralitas  dan  bukan  pada  bentuk  negaranya.  Oleh  karenanya,  sangat  dibutuhkan pemimpin dengan kapabilitasnya untuk  mewujudkan keinginan negara yang ideal. Al-
13 A. Ubaedillah, dkk. Pendidikan   Kewarganegaraan (Civic Education)  Demokrasi,  Hak  Asasi Manusia  dan  Masyarakat  Madani , Edisi III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),  h. 86.
14 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 357.
15 Muhammad Asrori Mukhtarom, “Negara dalam tinjauan Al-Quran”, Tadarus Tarbawy 1, no 1 2019): h. 3.
16 Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muhammad al-Lakhamī al-Garnātī al-Syātibī, al-Muwāfaqāt ,  (Cet. I; t.t. Dār ibn Affān: 1417 H/1997 M), h. 1.
BUSTANUL FUQAHA:

## JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021
Website: https://journal.stiba.ac.id
Imāmah (pemimpin)  wakil  untuk  menjadi  pemimpin  dalam  mengambil  alih  peran kenabian guna mengatur dunia dan juga untuk menjaga al-Dīn (agama). 17
Hadirnya  suatu  negara  dalam  sebuah  komunitas  masyarakat  merupakan  suatu keharusan di dalam suatu  perkumpulan umat Islam. Negara tersebut dimaksudkan untuk menjaga  dan  mengayomi  kehidupan  umat,  juga  melayani  mereka  serta  menjaga kemaslahatan  bersama لصلما ةكترشلما ةح (maṣlaḥah  musytarakah) .  Keharusan  mendirikan negara  dalam  perspektif  ulama  suni  (fikrah  muslim  terbesar) 18 adalah  bersifat  tidak mendesak  atau  fardu  kifayah  sehingga  jika  sebagian  orang  telah  mengusahakan  untuk berdirinya negara, maka gugurlah kewajiban dari orang lainnya. 19
Di  antara  yang    menyetujui  pentingnya  mendirikan  negara  adalah  Al-Bagdādī yang  berpendapat  bahwa  tujuan  penegakan  pemerintahan  adalah  dalam  rangka melaksanakan  undang-undang  dan  peraturan,  melaksanakan  hukuman  bagi  pelanggar hukum,  mengatur  militer,  mengelola  pajak  dan  mengurus  lembaga  perkawinan,  guna membangun sebuah cita-cita untuk membentuk dan menegakkan syariat Islam di dalam menjalani  kehidupan  sosial,  yang  merupakan  bagian  dari  pengamalan  ajaran  agama. Senada  dengan al-Bagdādī, Imam al-Gazālī juga berpendapat bahwa lembaga pemerintah diadakan  sebagai  alat  melaksanakan  ajaran  Islam  untuk  menciptakan  kemaslahatan rakyat,  menjamin  ketertiban  rakyat  yang  berkaitan  dengan  urusan  dunia  dan  agama. Negara    juga  berfungsi    sebagai  lembaga  kesatuan  umat  demi    kelangsungan  sejarah umat. 20
Menurut  Ibnu  Taimiyah,  mendirikan  negara  merupakan  bagian  dari  kewajiban. Menurutnya,    kedatangan    sabi  sebagai  seorang  utusan  Allah  Swt.  tidak  hanya  untuk menyampaikan nasihat tentang al-Dīn dan memberikan beberapa peraturan tingkah laku, tapi nabi sesungguhnya datang untuk menciptakan tata sosial yang kekal dan universal. Bahkan  dalam  kitabnya al-Siyāsah  al-Syar`iyyah ,  ia  berpendapat  bahwa  mendirikan negara adalah kewajiban yang paling besar dalam agama نيدلا فِ تابجولا مظعا نم ( min a`ẓam  al-Wājibāt  fi  al-Dīn) .    Menurutnya,  pemerintahan    adalah  alat  untuk  mengabdi kepada  Allah  Swt.  bukan  untuk  mengejar  materi  dan  kedudukan.  Ibnu  Taimiyah melandaskan, berdirinya sebuah negara didasarkan pada pemikiran bahwa manusia tidak ada yang mampu meraih kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya secara sempurna secara sendirian, kecuali ia bergabung untuk mewujudkan kerja sama dan mengisi kekurangan masing-masing dan memberi kelebihan yang dimilikinya untuk orang lain. Dengan hal itu,  membuat  mudah  segala  perkara  yang  ada.  Negara  hadir  dan  diperlukan  untuk mengatur lalu lintas kepentingan warga negara sehingga terbangun harmoni sosial. Oleh karena  negara  sangat  membutuhkan  pemimpin,  jumhur  ulama  suni  sepakat  tentang kemestian adanya seorang imam yang di antara tugasnya untuk menegakkan persatuan,
17 Al-Māwardī , “al-Imāmah Maudu’atun li al-Khilāfah al-Nubuwah fī Hirāsati al-Dīn wa Siyāsah al-Dunyā wājib bi al-Ijmā”, Lihat al-Māwardī, al-Aḥkām al-Sulṭāniyah, h. 15.
18 Pengertian suni, adalah fikrah muslim terbesar yang disebut ahlu sunah wal jamaah mengikuti Muhammad menurut situs Wikipedia.org , https://id.wikipedia.org/wiki/Suni (08 Agustus 2021)
19 Abu Hāmid  Muhammad  Ibn  Muhammad  ibn  Muhammad ibn Aḥmad  at-Tūsī al-Gażālī, al- Iqtiṣād fī al-I’tiqod (Beirut:  Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.tp). h. 147.
20 Abu Hāmid  Muhammad  Ibn  Muhammad  ibn  Muhammad ibn Aḥmad  at-Tūsī al-Gażālī, al- Iqtiṣād fī al-I’tiqod (Beirut:  Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.tp). h. 127.
BUSTANUL FUQAHA:

## JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021
Website: https://journal.stiba.ac.id
mengatur masyarakat,  mengusahakan berlakunya hukum  hudud, mengumpulkan zakat, mempertahankan  batas-batas  wilayah  kekuasaan,  menyelesaikan  perkara-perkara, mengangkat  hakim-hakim  di  pengadilan,  menyatukan  pendapat,  dan  menjalankan hukum-hukum syariat, serta menciptakan kondisi negara yang aman dan tenteram di atas muka bumi.
Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada seorang yang mampu secara fisik dan mental guna menjalankan tugas di atas untuk umat adalah wajib berdasar pada ijmak  ulama,  kendati  beberapa  orang  keluar  dari  ijmak  misalnya  al-Aṣam  keluar  dari ijmak yang ada. 21 Pertanyaan yang muncul adalah apakah proses pemilihan imamah dan pengangkatan  imam  berdasar  pada al-`Aql (akal  fikiran)  ataukah  berdasar al-Syara` (syariat)? Perbedaan tersebut akan dibahas dalam masalah ini.
Sekelompok  orang  berpendapat,  bahwa  hal  yang  mendasari  wajibnya pengangkatan imam ialah al-`Aql (akal), alasannya adalah watak atau sifat orang-orang berakal adalah cenderung tunduk kepada al-Imām (pemimpin) yang melindungi mereka dari berbagai bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka, karena tanpa al-Imām (pemimpin) manusia cenderung labil, dan menjadi manusia yang tidak diperhitungkan oleh bangsa dan negara lain. Kelompok lain berkata, bahwa pengangkatan imam bersifat wajib yang didasarkan pada al-Syara` (syariat) dan bukan  didasarkan  pada al-`Aql (akal),  dengan  berlandaskan  pada  tugas  imam  yang mengurusi  perkara-perkara al-Dīn (agama)  dan  boleh  jadi al-`Aql (akal)  tidak mengategorikan  imamah  (kepemimpinan)  sebagai  bagian  dari  pada  ibadah,  kemudian tidak mewajibkan imamah tersebut.
Akal  hanya  menghendaki  setiap  orang  yang  berakal,  melindungi  dirinya  dari segala  bentuk  ketidakadilan,  pemutusan  hubungan,  dan  tidak  adil  dalam  pelayanan, kemudian ia bertindak dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Akan tetapi didapatkan  bahwa al-Syara` mewajibkan dan juga menghendaki segala sesuatunya harus  diserahkan  kepada  pihak  yang  berhak  yang  punya  kemampuan  dan  kapabilitas. Oleh  karena  itu,  sudah  merupakan  sebuah  kewajiban  untuk  meletakkan  ketaatan  itu kepada pemimpin. Hal tersebut ditegaskan Allah Swt. di dalam Q.S. An-Nisa/4: 59. اَهُّ ي َ َيَ ْمُكْنِم ِرْمَْلْا  ِلِوُأَو َلوُسارلا اوُعيِطَأَو َاللَّا اوُعيِطَأ اوُنَمآ َنيِذالا
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman , taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kalian. 22
Pada ayat di atas, Allah Swt. mewajibkan  manusia menaati ulil  amri di antara mereka dengan perintah taat kepada Allah Swt. dan rasul-Nya. Ulil amri yang dimaksud adalah para imam yang memerintah atas diri kita. 23 Perintah taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya  tersebut  yang  sesuai  dengan  Al-Qur’an  dan  apa  yang  tertera  dalam  hadis.
21 Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, al-Aḥkām  al-Sulṭaniyah , h.. 15.
22 Kementrian Agama Republik Indonesia , Al-Quran dan Terjemahannya, h. 87.
23 Jalāluddīn Muhammad ibn Aḥmad al-Maḥiliy, Tafsīr al- Jalalain (Cet. I: Kairo; Dār al-Ḥadīṡ, t.th), h. 111.
BUSTANUL FUQAHA:

## JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021
Website: https://journal.stiba.ac.id
Ketika  sesuai  maka  itu baik  dan wajib  untuk ditaati dan ketika tidak sesuai dengan Al- Qur’an dan hadis maka tidak wajib untuk ditaati dan ditinggalkan. 24
Selanjutnya  kelompok  yang  mengatakan  bahwa  pengangkatan  imam  bersifat wajib  yang  didasarkan  syariat  dan  bukan  didasarkan  pada  akal,  adalah  para  ulama ahlusunah waljamaah seperti  Imam al-Gazālī dan Asy`ārī yang juga berpendapat sama sebagaimana  Imam  Abū  Ḥasan  al-Māwardī  bahwa  mendirikan  imamah / khilafah  atau negara  adalah  suatu  keharusan  yang  didasarkan  pada  pertimbangan  agama  (syarak), bukan didasarkan pada pertimbangan akal. Adapun pengangkatan seorang imam/khalifah didasarkan  pada ijmak.
Argumen yang dibangun oleh keduanya didasarkan pada kerangka berfikir bahwa watak  dasar  seorang  manusia  adalah  makhluk  yang  suka  kerja  sama,  dalam  rangka memenuhi  kehidupan  mereka.  Untuk  menghindari  kemungkinan  terjadi  konflik kepentingan  di  antara  manusia,  maka  untuk  mengatasinya  diperlukanlah  kehadiran penguasa atau pemerintah.
Pendapat  yang  sama  juga  dilontarkan  oleh  Ibnu  Taimiyah,  bahwa  mengangkat seorang  imam  atau  kepala  negara  dalam  sebuah  masyarakat  adalah  sebuah  keharusan. Alasan  hukum  yang  diajukan  adalah  hadis  Nabi:  “Jika  ada  tiga  orang  berangkat bepergian, hendaklah salah satu dari mereka menjadi pemimpin”. Zaid bin Wahhāb al- Juhanī meriwayatkan perkataan `Umar bin Khaṭṭāb bahwa Rasulullah saw. bersabda,
اذإ ناك فِ رفَس ةثلاث ، اورِ مؤُيلف مهَدَحأ
َمالسو هيلع ُالله ىالص ِالله ُلوسر هَرامأ  يرمأ كلذف ، Artinya:
Jika  tiga  orang  berada  dalam  suatu  perjalanan  maka  hendaklah  mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. 25
Senada  dengan  pendapat  Ibnu  Taimiyah  dan  juga  ijmak , menurut  al-Bāqillānī negara dibangun berdasarkan tujuan penegakan hukum agama, pembelaan terhadap umat, membuat  tatanan  kehidupan  sosial  yang  aman,  pemerataan  pendapatan  ekonomi masyarakat serta menghindarkan penindasan dan gangguan terhadap rakyat.
Menurut  Al-Juwainī,  masalah  kepimpinan  merupakan  bagian  dari  masalah keyakinan.  Orang  yang    tidak  mengetahui  asal  atau  sumber  munculnya  imamah  itu menimbulkan  dua  hal. Pertama ,  lahirnya  sikap ta`aṣṣub (fanatik)  dan  cenderung melanggar  kebenaran. Kedua, masalah  kepemimpinan  menjadi  wilayah  ijtihad    yang serba  ada  kemungkinan  dan  boleh  jadi  ( al-Mujtahad  al-Muḥtamal ).  Al-Juwainī berpendapat bahwa dasar pembentukan  imam adalah kesepakatan para ulama bukan atas pertimbangan  nas.  Konsep  ijmak  menurutnya  adalah  kesepakatan  ulama  seluruh  umat tentang  hukum  yang  berkesesuaian  dengan  kebiasaan.  Pendapat  ini  berbeda  dengan konsep ijmak menurut  ulama pendahulunya, alasannya karena kondisi sosial dan politik saat  itu  yang  memperhitungkan  umat  Islam.  Agama  Islam    dianut  oleh  berbagai  suku, bangsa dan mendiami wilayah yang luas, sehingga menimbulkan gejolak dan fenomena disintegrasi. Hal itu yang  pernah terjadi di dalam kekuasaan Daulah Abbasiyyah , gerakan
24 Muhammad Rasyid  ibn ‘alī Riḍā ibn Muhammad Syamsu al-Dīn  ibn Muhammad Bahāu  al- Dīn  ibn  Manlā  ‘Alī  Khalīfah    al-Qolamūnī  al-Ḥusainī, Tafsīr  al-Manār (t.t.  al-Haiah  al-Miṣriyyah  al- ammah li al-Kitāb, 1990 M), h. 148.
25 Sya’īb al-Arnāūṭ, Takhrīj Musykil al-Aṡār, h. 4619.
BUSTANUL FUQAHA:

## JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021
Website: https://journal.stiba.ac.id
politik Syī`ah dan  keagamaan  timbul  sehingga  tampak  sulit  mencari  ijmak  pendapat jamaah seluruh masyarakat Islam. 26
Pendapat lain yang mengutarakan hal serupa adalah Ibnu Khaldūn dalam hal ini ia  sependapat  dengan  al-Juwainī  yang  menyatakan  bahwa  pembentukan  negara diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan praktis yang ada dalam masyarakat dan fungsi  pemerintah  adalah  sebagai  moderator.  Secara  umum  tugas  dan  fungsi imamah / khilafah  didasarkan  pada  dua  hal,  yaitu pertama terpeliharanya  pelaksanaan syariat  dan terciptanya masyarakat yang adil. Dalam konteks ini jelas bahwa lembaga kekhilafahan  di  samping  menjalankan  fungsi  sebagai  penjaga  syariat,  ia  juga kelembagaan atau organisasi sosial dalam rangka mengatur masyarakat. Ketika tugas dan kewajiban seorang imam atau pemimpin terpenuhi, maka menjadi kewajiban rakyat untuk taat dan loyal terhadapnya.
Al-Qāḍī  Abū  Ya`lā  al-Farrā’  juga  mengatakan  bahwa  pengangkatan  imam  adalah wajib dan status wajibnya adalah fardu kifayah, 27 karena jika pengangkatan imam bukan merupakan kewajiban maka tidak mungkin terjadi perdebatan di kalangan sahabat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad bin `Auf bin Sufyān al-Humaṣī, ketika kaum ansar berkata: “Pemimpin dari kami dan juga dari golonganmu”, namun Abū Bakr dan `Umar menyanggah Bahwa kepemimpinan hanya dari golongan Quraisy saja. Keterangan tersebut menunjukkan pentingnya imam atau pemimpin.
Adapun  Menurut  al-Māwardī,  sebuah  pemerintahan  dipimpin  oleh  seorang pimpinan didasarkan  pada syarak. Begitu juga dengan pemilihan posisi pemimpin dalam pemilihan  seorang  imam  didasarkan  pada  ijmak.  Dalam  pemilihan  seorang  imam tersebut, terdapat beberapa unsur penting serta proses yang ada di dalamnya, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Status wajibnya imamah
Jika imamah (kepemimpinan) suatu negara telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut  syarak,  maka  status  wajibnya  imamah  adalah  fardu  kifayah seperti  jihad  dan mencari ilmu. Artinya jika imamah (kepemimpinan) telah dijalankan maka telah gugur kewajiban tersebut dari orang lain. Namun jika tidak ada orang yang menjalankan tugas imamah,  maka harus ada dua pihak:
a. Dewan pemimpin yang bertugas memilih imam bagi umat.
b. Dewan imam yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam. Selain  dari  dua  pihak  di  atas  maka  mereka  tidak  mempunyai  dosa  atas keterlambatan  pengangkatan  imam.  jika  kedua  belah  pihak  di  atas  mendapatkan keistimewaan  untuk  mengangkat  imam  maka  masing-masing  dari  keduanya  wajib memiliki kriteria yang legal.
2. Keabsahan Imāmah
Menurut  al-Māwardī,  sebuah  pemerintahan  dipimpin  oleh  seorang  imam  atau pimpinan.  Dalam  pemilihan  seorang  imam,  terdapat  dua  unsur  yang  harus  dipenuhi. Jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan berdasarkan dua cara:
26 Ridwan, “Paradigma Relasi Agama dan Negara Dalam Islam” Volksgeist 1, no. 02. (2018): h. 178.
27 Al-Qāḍī Abu Ya’lā Muhammad Ibn Ḥusain ibn Muhammad ibn Khalaf al-Farrā’, al-Aḥkām al- Sultāniyah, (Cet.II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 19.
BUSTANUL FUQAHA:

## JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021
Website: https://journal.stiba.ac.id
a. Pemilihan oleh ahl al-`Aqd wa al-Ḥal .
b. Penunjukan atau wasiat oleh imam sebelumnya.
Keabsahan  imamah  (kepemimpinan)  karena  penunjukan  imam  pemimpin sebelumnya, berdasarkan ijmak boleh dan para ulama sepakat membenarkannya, hal ini berdasarkan  dua  peristiwa  yang  pernah  dilakukan  oleh  kaum  muslimin  dan  tidak memungkirinya.
1) Abū Bakr menunjuk `Umar bin Khaṭṭāb sebagai imam penggantinya, kemudian kaum  muslimin  menerima  imamah (kepemimpinan)  `Umar  bin  Khaṭṭāb berdasarkan penunjukan Abū Bakr.
2) `Umar  bin  Khaṭṭāb  mengamanatkan  imamah  (kepemimpinan)  sepeninggalnya kepada lembaga syura. Anggota lembaga syura ialah para tokoh yang menjabat periode  itu  menerima  amanah  imamah kepemimpinan  ini  serta  meyakini keabsahannya. Sebagian sahabat tidak menyetujuinya, `Alī bin Abī Ṭālib berkata kepada Abbās  bin  `Abd  al-Muṭṭālib  yang  mengecamnya  atas keterlibatannya dalam lembaga syura, beliau mengatakan: “Ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan  Islam yang agung dan aku tidak ingin kelaur dari padanya”.

## 1. Kriteria Dewan Pemilih
Dewan  pemilih  merupakan  orang-orang  yang  memilih  imam  untuk  umat. Terdapat  tiga  syarat  untuk  menjadi  dewan  pemilih.  Adapun  dewan  pemilih  itu,  maka syarat-syarat yang legal yang harus mereka miliki adalah :
a. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
b. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa saja yang berhak untuk menjadi imam sesuai dengan kriteria.
c. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat  menjadi  imam  dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.
2. Kriteria Dewan Imam
Ahl al-Imāmah merupakan calon-calon yang dipersiapkan untuk menjadi imam. Adapun dewan imam, maka kriteria yang mesti mereka miliki adalah:
a. Adil dengan segala syarat-syaratnya yang universal.
b. Ilmu  yang  dengannya  membuat  ia  mampu  berijtihad  terhadap  kasus-kasus  dan hukum-hukum.
c. Sehat  pancaindra  yang  dengannya  ia  mampu  menangani  langsung  permasalahan yang diketahuinya.
d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
e. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola kepentingan umum.
f. Berani  dan  kesatria  yang  membuatnya  mampu  menjaga  wilayah  negara  serta menindak tegas musuh.
g. Nasab yang berasal dari Quraisy.
3. Proses Pemilihan dan Penentuan Imam
BUSTANUL FUQAHA:

## JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021
Website: https://journal.stiba.ac.id
Sekelompok  ulama  berpendapat  bahwa  pemilihan  imam  (khalifah)  tidak  sah kecuali dengan dihadiri oleh seluruh anggota ahl al-`Aqd wa al-Ḥal dari setiap daerah, agar  imam  (khalifah)  yang  mereka  angkat  diterima  seluruh  lapisan  dan  mereka  semua tunduk  kepada  imamah  atau  kepemimpinannya.  Pendapat  ini  berhujah  dengan pengangkatan  Abū  Bakr  menjadi  imam.  Ia  dipilih  orang-orang  yang  hadir  dalam pembaiatannya dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.
Kelompok ulama lain berpendapat bahwa minimal lembaga yang hadir memilih imam yaitu ahl al-`Aqd wa al-Ḥal beranggotakan lima orang kemudian mereka sepakat mengangkat imam atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi imam dengan restu empat orang yang lain. Kelompok ini berhujah dengan pembaiatan Abu Bakr dan Umar. 28 Para  ulama  di  Kufah  berpendapat  bahwa ahl  al-`Aqd  wa  al-Ḥal dianggap  sah dengan tiga orang salah seorang dari ketiganya ditunjuk sebagi imam dengan persetujuan dua anggota lain. Jadi salah seorang dari mereka menjadi imam (khalifah) dan dua orang lainnya  menjadi  saksi  sebagaimana  akad  dalam  pernikahan  yang  dianggap  sah  dengan dihadiri satu orang wali dan dua orang saksi.
Kelompok lain berpendapat bahwa ahl al-`Aqd wa al-Ḥal sah dengan satu orang karena  `Abbās  bin  `Abd  al-Muṭṭalib  berkata  kepada  `Alī  bin  Abī  Ṭālib:  “Bentangkan tanganmu  aku  membaiatmu  agar  orang-orang  berkata  bahwa  paman  Rasulullah  telah membaiat keponakannya kemudian tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang dirimu”. 29

## 4. Penetapan Pemilihan Imam
Jika  mengadakan  sidang  untuk  memilih  imam  (khalifah)  mereka  harus mempelajari  data  pribadi  orang-orang  yang  memiliki  kriteria-kriteria  imamah (kepemimpinan),  kemudian mereka memilih siapa di antara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihannya, paling lengkap kriterianya paling segera ditaati rakyat dan mereka tidak menolak membaiatnya. Jika di antara orang-orang itu ada orang yang paling ahli  berijtihad  dan  ia  layak  dipilih,  maka ahl  al-`Aqd  wa  al-Ḥal menawarkan  jabatan imam  (khalifah)  kepadanya.  Jika  ia  bersedia  menjadi  imam  (khalifah)  mereka  segera mengangkatnya dengan pembaitan mereka secara resmi ia menjadi imam (khalifah) yang sah  kemudian  seluruh  umat  harus  membaiatnya  dan  taat  kepadanya.  Namun  jika  dia menolak  dijadikan  imam  (khalifah)  dan  tidak  memberi  jawaban,  maka  ia  tidak  boleh dipaksa untuk menerima jabatan imamah karena  imamah (kepemimpinan) adalah akad atas  dasar  kerelaan  dan  tidak  boleh  ada  unsur  paksaan  di  dalamnya  untuk  selanjutnya jabatan imam diberikan untuk orang lain yang layak menerimanya. 30
Jika yang memenuhi kriteria ada dua orang maka yang dipilih ialah orang yang lebih  tua,  kendati  usianya  bukanlah  termasuk  kriteria  dan  juga  sah  kalau  yang  dipilih adalah calon yang paling muda di antara keduanya. Jika calon pertama lebih pandai dan calon kedua lebih berani maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut, jika di zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian  karena adanya usaha melepaskan  diri  dari  banyak  wilayah  perbatasan  dengan  munculnya  para  pemberontak maka  calon  yang  pemberani  adalah  yang  lebih  diutamakan.  Jika  yang  dibutuhkan  di
28 Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, al-Aḥkām  al-Sulṭaniyah , h. 24.
29 Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, al-Aḥkām  al-Sulṭaniyah ,  h. 24.
30 Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, al-Aḥkām  al-Sulṭaniyah , h. 26.
BUSTANUL FUQAHA:

## JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021
Website: https://journal.stiba.ac.id
zaman tersebut adalah ilmu karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang bidah maka calon yang berilmulah lebih diutamakan. 31
Jika  pilihan  telah  jatuh  kepada  salah  seorang  dari  keduanya  kemudian  terjadi perebutan di antara keduanya maka sebagian fukaha berpendapat bahwa merupakan aib jika  keduaya  dilarang  mendapatkan  jabatan  imamah  kemudian  jabatan  imamah (kepemimpinan)  ini  diberikan  kepada  orang  ketiga.  Namun  jumhur  ulama  dan  fukaha berpendapat bahwa memperebutkan jabatan imamah (kepemimpinan) bukan merupakan sesuatu yang tercela dan tergolong terlarang, mengincar jabatan imamah (kepemimpinan) bukan sesuatu yang makruh karena anggota dewan syura tidak mendapatkan titik temu di dalamnya. Mereka tidak melarang orang untuk menginginkannya. 32
Para fukaha berbeda pendapat  tentang teknis penyelesaian perebutan jabatan  di antara keduanya yang mempunyai kemampuan berimbang atau sama. Sekelompok ulama berpendapat harus diadakan undian di antara keduanya kemudian siapa yang keluar dalam undian  tersebut  dialah  yang  dipilih  menjadi  imam  (khalifah).  Ulama  lain  berpendapat dewan  pemilih  memilih  siapa  saja  yang  mereka  kehendaki  tanpa  melalui  undian.  Jika dewan  pemilih  telah  menjatuhkan  pilihannya  kepada  orang  terbaik,  maka  di  antara jamaah  kaum  muslimin  dan  membaiatnya  sebagai  imam  (khalifah)  kemudian  setelah pembaiatan tersebut ada orang yang lebih dari imam (khalifah) baru, maka baiat  mereka tetap  harus  diberikan  kepada  imam  yang  lebih  pantas  dan  mereka  tidak  boleh memberikannya kepada orang tersebut.
Dari penjelasan dan penjabaran di atas, analisis penulis terhadap Konsep Negara Ideal  Imam  al-Māwardī  dalam  kitabnya al-Aḥkām  al-Sultāniyyah yang  lebih  spesifik kepada `Aqd  al-Imāmah adalah  bahwa  eksistensi  negara  mempunyai  tanggung  jawab yang  cukup  besar  dalam  mengayomi  seluruh  kepentingan  rakyatnya, maka Imam al- Māwardī  mencoba  mengetengahkan  sebuah  konsep  negara  dalam  pemikirannya walaupun tidak menyebutkannya secara langsung.  Dalam konteks ini, Imam al-Māwardī memberikan kebebasan kita dalam menentukan cita-cita suatu bangsa.
Agar  pemilihan  kepala  negara benar-benar mampu mengayomi  fungsi  ideal di atas, maka proses pemilihannya harus proporsional. Proses tersebut dilakukan melalui ahl al-Ḥal  wa  al-`Aqd yang  adil  juga  objektif  dalam  kapasitasnya  untuk  melaksanakan prosedur  pengangkatan  kepala  negara.  Eksistensi  mereka  adalah  perwakilan  seluruh rakyat untuk mengemban amanah lalu melimpahkan amanah kenegaraan tersebut kepada imam untuk menerapkan semua kebijaksanaan dan amanah Allah Swt. Melalui merekalah bentuk  negara  ditetapkan, namum  Imam al-Māwardī ternyata tidak merinci  bagaimana proses  pemilihan  dan  penetapan ahl  al-Ḥal  wa  al-`aqd yang  akan  memilih  pemimpin dengan  kriteria  yang  ideal  padahal  itu  adalah  hal  yang  juga  penting.  Adapun  kaitan imamah dengan konsep sebuah negara bahwa pemimpin harus berasal dari suku Quraisy maka  dalam  memaknai  syarat  terakhir  yang  dikemukakannya, pemimpin ideal berasal dari suku Quraisy nampak perlu dianalisis lebih mendalam. Bisa jadi ia memaknai syarat tersebut di awal pemerintahan Islam, karena memang mereka sosok pemimpin ideal yang memiliki  kesanggupan sebagai pemimpin. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila di masanya suku Quraisy merupakan sosok ideal pemimpin umat. Namun dengan kondisi
31 Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, al-Aḥkām  al-Sulṭaniyah , h. 26.
32 Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, al-Aḥkām  al-Sulṭaniyah , h.. 26.
BUSTANUL FUQAHA:

## JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021
Website: https://journal.stiba.ac.id
saat  ini,  persyaratan  tersebut  nampak  tidak  bisa  lagi  dipertahankan.  Hanya  saja,  nilai esensinya  tetap  sama  dan  harus  dipertahankan  karena  masih  bisa  dipakai  sebagai indikator memilih sosok pemimpin ideal. Dalam hal ini, apabila persyaratan kepribadian telah  dimiliki  seorang  di  luar  suku  Quraisy,  maka  ia  berhak  untuk  memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin umat.

## KESIMPULAN
Hubungan negara, syariat dan pemimpin menurut perspektif imam al-Māwardī adalah  satu  kesatuan  yang  dilandasi  Al-Qur’an,  hadis,  dan  ijmak.  Al-Qur’an memandang bahwa didirikannya sebuah  negara  dan diangkatnya seorang pemimpin tujuannya  tidak  lain  adalah  sebagai  wadah  untuk  menegakkan  hukum-hukum  syariat dan mengemban  Islam ke seluruh penjuru dunia sebagai pengamalan dari ajaran agama. Hadis menunjukkan Rasulullah saw. sebagai seorang pemimpin menjadi contoh dalam pelaksanaan seluruh peraturan dan syariat di dalam agama yang bukan sekedar masalah `ubudiyyah saja. Semuanya  tidak akan berjalan tanpa didukung oleh peraturan dunia. Suatu daerah dengan kelayakannya berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan Ḥifẓ al-Nafs yang merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat ḍarūriyyah , yang tak mungkin akan terwujud tanpa dua syarat di atas.
Konsep  imamah sebagai  pemimpin  atau  kepala  negara  terdapat  dalam  Al- Qur’an yang tujuannya sesuai dengan maqāṣid al-Syarī`ah yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan,  harta  benda,  dan  juga  akal.  Allah  Swt.  berjanji  kepada  nabi-Nya  bahwa orang-orang yang beriman akan  dijadikan khulafā’  al-Arḍ , wakil  untuk  memimpin dalam  melayani rakyat dan memperbaiki tatanan bangsa. Kisah tentang sebuah negara dan  kepemimpinan  di  dalam  Al-Qur’an  dan  hadis  diharapkan  menjadi  teladan  bagi umat nabi dalam mendirikan negara dan pemerintahan.
Jabatan imamah (pemimpin) diberikan kepada seorang yang mampu secara fisik dan  mental  menjalankan  tugas  untuk  umat  adalah  wajib  berdasar  pada  ijmak ulama. Pengangkatan imam berdasar pada syariat, bahwa syariat mewajibkan tugas diserahkan kepada  yang  berhak  dengan  kemampuan  dan  kapabilitas.  Oleh  karena  itu  kita berkewajiban untuk meletakkan ketaatan itu kepada pemimpin. Para ulama ahlusunah waljamaah  berpendapat  sama  sebagaimana  Imam  Abū  Ḥasan  al- Māwardī  bahwa mendirikan  khilafah atau  negara  adalah  keharusan  didasarkan  pada  pertimbangan agama  (syarak),  bukan  atas  dasar  akal,  dan  pengangkatan  imam/khalifah  di  dalam sebuah negara didasarkan pada ijmak adalah kewajiban yang bersifat fardu kifayah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  al-Ḥasan  ‘Ali  ibn  Muhammad  ibn  Ḥabīb  al-Māwardī, al-Aḥkām  al-  Sulṭaniyah , terj. Fadli Bahri. Lc, al-Aḥkam al-Sulṭhāniyyah:  Hukum- hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam Jakarta:  Darul Falah, 2006.
al-Bukhārī,  Abu  Abdillah  Muhammad  ibn  Isma’īl  ibn  Ibrahīm  ibn  al-Mugīrah  ibn Bardizbah. Ṣaḥīh al-Bukhāri . al-Dimasyqī, Abu al-Fidā’ Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kaṡīr al-Qurasyi al-Baṣrī. Tafsīr ibn Kaṡīr . Juz 2 Cet. I; Kairo: Dār al-Sya’b, 1390 H/19171 M. Faozi, M. Mabrori. “Filsafat Hukum Tata Negara al-Māwardī” Jurnal Kajian Hukum Islam 1, no. 2 (2016): h. 247-251.
BUSTANUL FUQAHA:

## JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021
Website: https://journal.stiba.ac.id
Faqih,  M.  “Analisis  Perbandingan  Konsep  Negara  dan  Pemikiran  al-Farābī  dan  al- Māwardī”, Skripsi . Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020. al-Farrā’, Abu Ya’la Muhammad ibn Ḥusaīn ibn Muhammad ibn Khalaf. al- Aḥkām al- Sulṭāniyah Li al-Farrā’ . Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Alamiyah, 1421 H/ 2000 M.
al-Farrā’,  Al-Qādī  Abu  Ya’La  al-Farrā’  Muhammad  ibn  Ḥusaīn  ibn  Muhammad ibn Khalaf. al-Aḥkām al-Sulṭaniyah, Juz I Cet. II; Beirut: 1421 H/2000 M. al-Gażālī,, Abu Hāmid  Muhammad  Ibn  Muhammad  ibn  Muhammad ibn Aḥmad at- Tūsī. al-Iqtiṣād fī al-I’tiqod . Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th. al-Ḥusainī,  Muhammad  Rasyid  ibn  ‘alī  Riḍā  ibn  Muhammad  Syamsu  al-Dīn  ibn Muhammad Bahāu al-Dīn ibn Manlā ‘Alī Khalīfah al-Qolamūnī. Tafsīr al-Manār . t.t. al-Haiah al-Miṣriyyah al-ammah li al-Kitāb, 1990 M.
Al-Jauziyyah,  Ibnu al-Qayyim. Zādu al-Maʿād fī Hadyi Khairi al-ʿIbād .  Jilid  5. Cet.
XXVII. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1994. al-Maḥiliy, Jalāluddīn Muhammad ibn Aḥma., Tafsīr al- Jalalain Cet. I: Kairo; Dār al- Ḥadīṡ, t.th.
Mardalis, Metode  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal .  Cet.  XIV,  Jakarta:  Bumi Aksara, 2017 M.
Masyuri  dan  Muhammad  Zainuddin. Metodologi  Penelitian. Cet.  Bandung:  Refika Aditama, 2008.
al-Māwardī, Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad  ibn Ḥabīb. al-Aḥkām al- Sulṭaniyah . Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1991.
al-Māwardī, Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib. al-Iqnā’ fi al-Fiqh al- Syāfi’ī . Iran: Dār Iḥsān li Nasyr wa al-Tauzī 1420 H.
al-Māwardī.  Abu  al-Ḥasan  ‘Ali  ibn  Muhammad  ibn   Ḥabīb. al-Ḥāwī  al- Kabīr. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H. Muhajir, Noeng. Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Rekesarasin, 1989. Muhammad,
Abdul  Kadir. Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Cet.  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Mukhtarom  ,  Muhammad  Asrori.  “Negara  Dalam  Tinjauan  Al-Quran”,  Tadarus Tarbawy 1, no 1 (2019): h. 1-16.
Mulyadi, Seto, dkk. Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial . Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019. al-Naisābūrī, Abu Abdillāh Muhammad ibn al-Hākim. al-Mustadrak ‘Alā al- Ṡahīhain . al-Naisābūrī,  Abu  al-Ḥusain  Muslim  ibn  al-Ḥajjāj  ibn  Muslim  al-Qusyairī. Ṣaḥīḥ Muslim.
al-Naisābūrī,  Muslim  ibn  al-Ḥajjāj  al-Qusyairī. Ṣaḥīḥ Muslim .  Juz  8  cet.  I;  Riyadh: Khair Muassasah al-Syaīkh ‘Abdullāh ibn Zaid ibn al-Ganīm al- Khairiyah, 1434 H/2013 M.
Rashda  Diana  Jurnal,  “al-Māwardī  dan  Konsep  Kenegaraan  Dalam  Islam”,  Jurnal
Tsaqafah 13, no. 1 (2017): h. 151-165.