## KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN MINYAK AKIBAT DARI KECELAKAAN KAPAL BERDASARKAN HUKUM NASIONAL
Fakhrurrozi Politeknik Bumi Akpelni
Email: fakhrurrozi@akpelni.ac.id

## ABSTRACT
The increasing problem  of  pollution in  waters,  especially pollution from oil, which originates from activities related to shipping, is a national problem that is a shared responsibility to be prevented and overcome. One of them is by explaining the provisions of the national law that is applied in law enforcement of the occurrence of oil pollution as a result of ship accidents. This study uses a normative juridical legal research approach which is  based  on  a  deductive  reasoning  pattern.  In  presenting  the  data,  qualitative  methods  are  used  which  are based on qualitative data analysis based on the decision of the Supreme Court No.160.K/PID.SUS/2015. The discussion includes  the provisions  of  Indonesian national  law in  regulating the prevention of  oil pollution at sea from ship accidents and sanctions that can be given to skippers who do not carry out efforts to prevent oil pollution at sea from ship accidents. Based on national law, efforts to prevent pollution in these waters have been clearly regulated in Law (UU) No. 17 of 2008 concerning Shipping and Government Regulation (PP) No. 21 of 2010 concerning the Protection of the Maritime Environment.
Keywords : National Law; Oil Pollution; Ship Accident.

## ABSTRAK
Meningkatnya permasalahan pencemaran di perairan khususnya pencemaran dari minyak, yang bersumber dari kegiatan  yang  terkait  dengan  pelayaran,  merupakan  permasalahan  nasional  yang  menjadi  tanggung  jawab bersama untuk dapat dicegah dan ditanggulangi. Salah satunya dengan menjelaskan ketentuan hukum nasional yang  diberlakukan  dalam    penegakan  hukum  kejadian  pencemaran  minyak  akibat  dari  kecelakaan  kapal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang didasarkan pada pola pemikiran  deduktif.  Dalam  penyajian  data  digunakan  metode  kualitatif  yang  didasarkan  pada  analisis  data kualitatif  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Agung  No.160.K/PID.SUS/2015.  Pembahasannya  meliputi ketentuan hukum nasional Indonesia dalam mengatur pencegahan pencemaran minyak di laut dari kecelakaan kapal dan sanksi yang dapat diberikan bagi Nakhoda yang tidak melaksanakan upaya pencegahan pencemaran minyak  di  laut  dari  kecelakaan  kapalnya.  Berdasarkan  hukum    nasional,  upaya  penanggulangan  pencegahan pencemaran  di  perairan  ini  telah  di  atur  ketentuannya  secara  jelas  dalam  UU  No.  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran dan PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
Kata kunci: Hukum Nasional, Pencemaran minyak, kecelakaan kapal

## PENDAHULUAN
Kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia maupun non hayati serta kedaulatan dari wilayah Indonesia,  perlu  untuk  selalu  dijaga  dan  diatur  dalam  eksploitasi  dan  pemanfaatannya.  Sarana pendukung  yang  utama  dalam  hal  ini  adalah  bidang  transportasi  laut  pelayaran  niaga  (Fakhrurrozi, 2017). Penegakan hukum dalam transportasi laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UUP). Dalam menjaga kelestarian lingkungan laut, Pemerintah Republik  Indonesia  tidak  hanya  berdasarkan  pada  ketentuan  yang  ada  di  dalam  UUP  saja,  tetapi Pemerintah Indonesia telah mengatur secara teknis dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun  2010  tentang  Perlindungan  Lingkungan  Maritim.  Disamping  itu  juga  telah  ikut  serta meratifikasi  peraturan  internasional,  mengenai  pencegahan  pencemaran  laut  ( Marine  Pollution (MARPOL) 1973/1978) melalui Keppres No. 46 Tahun 1986 (Sato M Bisri, dkk, 2018). Pencemaran
laut dapat disebabkan oleh banyak hal, diantaranya dari operasional pelayaran kapal (Piter Batti, 1995). Peristiwa  pencemaran  laut  yang  kerap  terjadi,  khususnya  di  Indonesia  disebabkan  oleh  tumpahan minyak, pembuangan bahan berbahaya dari pembersihan tangki muatan kapal-kapal pengangkut bahan kimia cair, tabrakan kapal dengan kapal, kandasnya kapal pada  terumbu karang, dan pembuangan air limbah dari operasional mesin kapal (Hartanto, 2008).
Sudah banyak kasus atau kejadian pencemaran laut yang terjadi di dunia. Tahun 1967 di Pantai Selatan Inggris, telah terjadi pencemaran laut akibat dari kandasnya kapal Tanker Torrey Canyon yang menumpahkan  35  Gallons crude  oil .  Tumpahan  minyak  juga  terjadi  diperairan  Selat  Malaka  oleh Kapal Showa Maru pada tahun 1975. Pencemaran air laut Australia, yang disebabkan oleh tumpahan minyak  yang  berasal  dari  pengeboran  lepas  pantai,  yang  mengakibatkan  terjadinya  kerusakan  pada ekosistem  dan  ekologi  laut  hingga  ke  perairan  Indonesia.  Pada  tahun  2010  terjadi  kasus  bocornya pertambangan  lepas  pantai  di  teluk  Meksiko  yang  mengakibatkan  luas  pencemaran  hingga  perairan laut  Amerika.  Kasus  selanjutnya  pada  tanggal  25  Mei  2010  di  Selat  Singapura,  dengan  ditabraknya kapal Tanker MT.Bunga Kelana (berbendera Malaysia) oleh Kapal Kargo MV.Waily (berbendera St. Vincent & Grenada), yang menumpahkan 2000 ton minyak mentah ( crude oil ).
Penelitian ini  ditujukan  untuk  mengkaji  sejauh  mana  ketentuan  yang  tertuang  dalam  peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia, dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan laut di Indonesia, upaya dan tindakan dalam pencegahan pencemaran laut, serta sanksi yang diberikan bagi pemilik  kapal  atau  Nakhoda  yang  tidak  tidak  melaksanakan  upaya  pencegahan  pencemaran  laut khususnya pencemaran dari tumpahan minyak akibat kecelakaan kapal.
Sebagaimana yang terjadi di MT. Soutern Mermaid pada tanggal 17 November 2013 di perairan pelabuhan PT. Asahimas Chemical, pada saat lepas sandar akibat cuaca buruk, sehingga bagian badan kapal  bagian  belakang  membentur  dermaga  dan  mengakibatkan  lambung  kapal  robek.  Kejadian  ini mengakibatkan Fuel  Oil (FO)  yang  ada  di  Tangki  Nomor  3  tumpah  ke  laut.  Tumpahan  minyak  ini kemudian  menggenangi  perairan  Cigading  dan  Ciwandan  serta  pesisir  pantai.  Kajian  tentang penegakan  hukum  terhadap  pencemaran  laut  akibat  kecelakaan  kapal  ini  didasarkan  pada  hukum nasional dari kasus pidana yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan keputusan Nomor. 160 K/PID.SUS/2015.
Diharapkan  dengan  adanya  penjelasan  tentang  peraturan  perlindungan  lingkungan  laut,  upaya pencegahan  pencemaran  laut  dan  penanggulangannya,  serta  sanksi  yang  dapat  diberikan,  maka  akan menumbuhkan  kesadaran  akan  pentingnya  mencegah  terjadinya  pencemaran,  sehingga  pencemaran dapat  dicegah  dan  akan  diperoleh  lingkungan  laut  yang  bersih  dan  sehat.  Hasil  dari  penelitian  ini diharapkan  dapat  bermanfaat  dalam  menyebarluaskan  informasi  tentang  peraturan  perlindungan lingkungan  laut,  upaya  pencegahan  pencemaran  laut  dan  tindakan  penanggulangannya,  serta  sanksi yang dapat diberikan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dan para pelaut, serta  pihak  perusahaan  pelayaran,  untuk  dapat  mengkonsep  dan  mengimplementasikan  ketentuan hukum  nasional  Indonesia  dalam  mengatur  pencegahan  pencemaran  minyak  di  laut  dari  kecelakaan kapal,  dan  sanksi  yang  dapat  diberikan  bagi  Nakhoda  yang  tidak  melaksanakan  upaya  pencegahan pencemaran minyak di laut dari kecelakaan kapalnya.
Menurut Barda (2007: 21), yang dimaksud penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum  merupakan  tindakan  hukum  baik  secara  formil  maupun  materiil,  menjadikan  hukum  sebagai pedoman perilaku hukum. Subyek hukum  yang bersangkutan maupun aparatur penegak hukum  yang resmi  diberi  tugas  dan  kewenangan  oleh  undang-undang,  harus  sama-sama  dapat  menjaga  dan menjamin  berfungsinya  norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, yang  dimaksud  dengan  pencegahan  pencemaran  dari  kapal  adalah  upaya  yang  harus  dilakukan Nakhoda  dan/atau  awak  kapal  sedini  mungkin  untuk  menghindari  atau  mengurangi  pencemaran tumpahan  minyak,  bahan  cair  beracun,  muatan  berbahaya  dalam  kemasan,  limbah  kotoran  ( sewage ), sampah ( garbage ), dan gas buang dari kapal ke perairan dan udara.
Pasal  309  KUHD  memberikan  pengertian  tentang  kapal,  yaitu  semua  alat  berlayar, bagaimanapun dan apapun sifatnya, serta segala bagian yang tidak termasuk dalam kelengkapan utama kapal  namun  diperuntukkan  untuk  digunakan  bersama  dengan  kapal  tersebut  dapat  diartikan  sebagai bagian dari perlengkapan kapal. Kapal merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan  dengan  tenaga  angin,  tenaga  mekanik,  energi  lainnya,  ditarik  atau  ditunda,  termasuk kendaraan  yang  berdaya  dukung  dinamis,  kendaraan  di  bawah  permukaan  air,  serta  alat  apung  dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pasal  245  UUP  memberikan  definisi  mengenai  kecelakaan  kapal  yaitu  suatu  kejadian  yang dialami  oleh  kapal  yang  dapat  mengancam  keselamatan  kapal  dan  atau  jiwa  manusia  berupa  kapal tenggelam,  kapal  terbakar,  kapal  tubrukan  dan  kapal  kandas.  Akibat  dari  kecelakaan  kapal  ini  dapat juga  menimbulkan  kejadian  pencemaran  hebat  dari  tumpahan  bahan  bakar  atau  minyak  dari  kapal, apabila kapal robek di bagian lambung atau tenggelam.

## METODE
Metode  pendekatan  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  penelitian hukum  yuridis  normative  (Irwansyah,  2020).  Data  penelitian  diambil  dari  data  primer  dan  sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Data  kepustakaan dikumpulkan dengan cara  merujuk  kepada bahan-bahan  yang  didokumentasikan.  Study  kepustakaan  merupakan  salah  satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang bersifat sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur-literatur buku-buku, pendapat para sarjana yang membidangi hukum pelayaran. Sumber data diperlukan guna memperoleh data yang objektif, untuk mendapat data yang akurat dan faktual dalam penelitian  ini,  maka  diperlukan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  penelitian  diperoleh  dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Data primer  yang digunakan diperoleh dari putusan pengadilan yang sudah inkrah. Sumber data  primer dalam penelitian ini  mengkaji mengenai Putusan Mahkamah Agung No. 160 K/PID.SUS/2015.
Analisis  data  adalah  proses  menyusun  data  agar  data  tersebut  dapat  ditafsirkan,  dengan penyederhanaan  kata ke  dalam  bentuk  yang  lebih  mudah  dibaca  dan  diinterpretasikan. Analisis  yang digunakan  adalah analisis  data  kualitatif (Lexy  J.  Moleong,  2006).  Analisa  menggambarkan  keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh  kesimpulan.  Dengan  demikian  maka  setelah  data  primer  dan  data  sekunder  berupa dokumen  diperoleh  lengkap,  selanjutnya  dianalisis  dengan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ketentuan Hukum Nasional Indonesia Dalam Mengatur Pencegahan Pencemaran Minyak Di Laut Dari Kecelakaan Kapal
Pencemaran  laut  diartikan  sebagai adanya  kotoran  atau  hasil  buangan  aktivitas  makhluk  hidup yang  masuk  ke  daerah  laut.  Sumber  dari  pencemaran  laut  selain  dijelaskan  di  atas,  adalah  sisa damparan amunisi perang, buangan dan proses di kapal, buangan industri ke laut, proses pengeboran minyak  di  laut,  buangan  sampah  dari  transportasi  darat  melalui  sungai,  emisi  transportasi  laut  dan buangan pestisida dari pertanian, dan limbah industri dan rumah tangga (Bahtiar Ayi, 2007). Namun sumber utama pencemaran laut terbesar berasal dari tumpahan minyak, dan pembuangan bahan-bahan berbahaya yang diangkut oleh kapal pengangkut bahan kimia cair. Pencemaran ini terjadi dari adanya kegiatan operasional di kapal, pengeboran lepas pantai dan juga akibat kecelakaan kapal. Pencemaran laut selalu menjadi fokus perhatian dari masyarakat luas, karena akibatnya akan sangat cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai dan sangat signifikan merusak makhluk hidup di sekitar pantai tersebut.
Kegiatan-kegiatan  yang  menyebabkan  pencemaran  lingkungan  seperti  terangkum  di  atas menghasilkan  berbagai  limbah  yang  menyebabkan  tercemarnya  air  laut  yang  berdampak  pada kehidupan  di  laut  seperti  dampak  pada  ekosistem  laut  berupa  kerusakan  terumbu  karang,  mangrove, padang  lamun,  estuaria  dan  lain-lain,  yang  membutuhkan  waktu  pemulihan  yang  sangat  lama  dan teknologi yang memadai serta dana yang sangat besar dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran limbah ini. Keseriusan pemerintah dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan, agar dampaknya dapat
dikurangi  sehingga  tidak  menumpahkan  persoalan  pada  aktivitas  industri,  seperti  yang  telah  terjadi selama  ini.  Banyaknya  zat  pencemar  pada  air  limbah  akan  menyebabkan  menurunnya  kadar  oksigen terlarut  dalam  air,  sehingga  menyebabkan  kehidupan  dalam  habitat  ekosistem  di  laut  yang membutuhkan oksigen dalam air menjadi terganggu, dan dapat menghambat perkembangannya, serta dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan tumbuhan air.
UUP membagi pencemaran laut menjadi 2 jenis yaitu pencemaran yang bersumber dari aktivitas pelayaran dan pencemaran yang bersumber dari aktivitas kepelabuhanan. Pencemaran yang bersumber dari  kapal  umumnya  merupakan  pembuangan  rutin  limbah  yang  dilakukan  kapal  berupa  limbah minyak,  pembersihan  tangki  muatan  kapal tanker ,  kebocoran  kapal  saat  berlayar,  kecelakaan  kapal yang  mengakibatkan  tumpahnya  bahan  bakar  minyak  ke  laut,  dan  kegiatan  operasional  kapal  yang sengaja  dilakukan  misalnya dumping .  Dalam  kaitan  dengan  ini,  telah  dikeluarkan  pengaturan  untuk memberikan  perlindungan  bagi  lingkungan  laut  sehingga  dapat  terhidar  dari  kerusakan  yang berkelanjutan.  Pengendalian  dan  penegakan hukum  terkait  dengan lingkungan  harus  ditegakkan  oleh pemerintah,  dengan  dasar  hukumnya  antar  lain  UU  No.32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  UU  No.17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  PP  No.21  Tahun  2010 tentang  Perlindungan  Lingkungan  Maritim,  PP  No.10  jo  No.19  Tahun  1999  tentang  Pengendalian Pencemaran  dan/atau  Perusakan  Laut,  PP  No.18  jo  No.85  Tahun  1999  tentang  Limbah  Bahan Berbahaya  dan  Beracun,  PP  No.82  Tahun  2001  tentang  Pengelolan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian Pencemaran  Air,  Peraturan  Presiden  No.60  Tahun  1985  tentang  Ratifikasi International  Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 relating there  to (MARPOL  73/78),  Peraturan  Presiden  Nomor  47  Tahun  2005  tentang  Pengesahan Amandement to the Bassel Convention on the Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal ,  Peraturan  Presiden  No.109  Tahun  2006  tentang  Penanggulangan  Keadaan  Darurat Tumpahan Minyak di Laut, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.
Pengaturan  perlindungan  lingkungan  laut  memuat  ketentuan  mengenai  pencegahan  dan penanggulangan  pencemaran  lingkungan  laut  yang  bersumber  dari  pengoperasian  kapal  dan  sarana sejenisnya,  dengan  mengakomodasikan  ketentuan  internasional  terkait  seperti  “ International Convention for the Prevention of Pollution from Ships ”. Dengan dikeluarkannya Kepres No. 46 Tahun 1986,  sebagai  Ratifikasi  terhadap  MARPOL  73/78,  maka  setiap  pelabuhan  diwajibkan  menyediakan sarana penampungan limbah, dan setiap kapal diwajibkan membuang limbah di sarana penampungan limbah  di  pelabuhan.  Dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  kapal  yang  datang  ke  suatu  pelabuhan, maka  semakin  besar  beban  pencemaran  limbah  rninyak  yang  akart  diterima  pelabuhan.  Dalam penanggulangan  pencemaran  laut  ini  pemerintah  mempertegas  kembali  ketentuan-ketentuan  tentang pencegahan  pencemaran  laut  di  dalam  UUP  dan  peraturan  pelaksanaannya  mengenai  pencegahan pencemaran,  yaitu  PP  Nomor  21  Tahun  2010  tentang  Perlindungan  Lingkungan  Maritim.  Dengan demikian,  penelitian  yang  dilakukan  ini  terfokus  pada  analisis  pencemaran  lingkungan  dikaitkan dengan peraturan nasional tentang perlindungan lingkungan maritim (UU No. 17 Tahun 2008 dan PP 21 Tahun 2010).

## 2. Sanksi  Yang  Dapat  Diberikan  Bagi  Nakhoda  Yang  Tidak  Melaksanakan  Upaya Pencegahan Pencemaran Minyak Di Laut Dari Kecelakaan Kapalnya
Didasarkan pada kejadian kecelakaan kapal MT. Southern Mermaid, pada hari Minggu tanggal 17 November 2013, sekira jam 10.05 WIB, kapal MT. Southern Mermaid yang di Nakhodai oleh LDS sandar di Jetty l PT. Asahimas Chemical, Cilegon Banten. Sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa melihat di wind indicator, cuaca buruk di sekitar perairan PT. Asahimas Chemical dengan kecepatan angin 30 knot, kemudian sekira  jam 12.30 WIB kecepatan  angin bertambah  menjadi 40 knot. Jam 14.15 WIB pandu naik ke atas kapal, sekitar  jam 14.35 WIB kapal tunda tiba,  dan sekitar jam 14.50 WIB kapal MT.  Southern  Mermaid  tersebut,  tanpa  seijin  dan  sepengetahuan  pihak  Syahbandar  lepas  tali  untuk berlabuh ke tengah laut. Pada jam 14.52 WIB tali tunda TB. Gunung Cipala yang menarik di buritan putus,  sehingga  kapal  membentur  jetty  sebanyak  dua  kali,  dan  pada  benturan  kedua  menyebabkan lambung kapal sebelah kanan bagian buritan robek yang mengakibatkan minyak FO ( fuel oil ) yang ada di tangki Nomor 3 tumpah ke laut, namun Nakhoda LDS tidak segera menghentikan kapal, dan kapal
tetap  berlyar.  Nakhoda  LDS  mengetahui  bahwa  akibat  benturan  tersebut  menyebabkan  adanya tumpahan  minyak  FO  dari tangki  kapalnya,  dan  seharusnya  LDS  selaku  Nakhoda segera  mengambil tindakan/upaya pencegahan yang diikuti dengan penanggulangan tumpahan minyak, akan tetapi kapal tetap  berlayar  sehingga  tumpahan  minyak  tersebut  menggenangi  perairan  Cigading  dan  Ciwandan serta pesisir pantai.
Atas  kejadian  ini  Nakhoda  kapal  MT.  Southern  Mermaid  memerintahkan  KKM  untuk mentransfer  minyak  FO  dari  tangki  sebelah  kanan  Nomor  3  ke  tangki  tengah  Nomor  2.  Jam  15.00 WIB  KKM  mulai  melakukan  pemindahan  minyak  FO,  lalu  sekitar  jam  15.10  WIB  minyak  yang tumpah dari tanki kapal berhenti, selanjutnya sekitar jam 15.48 WIB kapal berlabuh jangkar di tengah laut  pada  posisi  koordinat  06º-01’S  105º-56’T.  Setelah  kapal  berlabuh,  Nakhoda  LDS  baru memerintahkan  KKM  dan  Mualim  I  untuk  memeriksa  kerusakan  pada  kapal,  lalu  KKM  melaporkan kepada  Nakhoda  bahwa  tidak  ada  kerusakan  engine  dan  Mualim  I  melaporkan  adanya kerusakan/robek  pada  lambung  kanan  kapal  ukuran  10  cm  x  20  cm.  Ketika  Nakhoda  mengetahui minyak  FO  yang  ada  di  tangki  Nomor  3  tumpah  ke  laut,  Nakhoda  tidak  memerintahkan  kru  kapal untuk  melakukan  pencegahan  dan  penanggulangan  agar  minyak  sebanyak  6000  (enam  ribu)  liter limbah  minyak  FO  tidak  tumpah  ke  dalam  laut  dan  tidak  segera  melaporkan  kepada  otoritas  di pelabuhan terdekat, hanya memerintahkan untuk membersihkan sebagian kecil tumpahan minyak yang ada di atas kapal saja.
Nakhoda tidak memerintahkan kepada kru kapal untuk menggunakan alat-alat yang ada di atas kapal untuk melakukan pencegahan pencemaran minyak di atas kapal. Peralatan tersebut diantaranya snakes, shark booms, sponge mats, pillows, coveralls, goggles, pair gloves, mask fordust, scoop, bag, pump,  buckets,  shovels,  oil  spill  dispersant,  potable  pumps  air  diven,  saw  dust, dan empty  drums . Nakhoda juga tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan sesuai prosedur yang mengakibatkan minyak  FO  yang  di  atas  kapal  MT.  Southern  Mermaid,  tumpah  ke  laut  sehingga  mengakibatkan kerusakan pada sumber daya hayati, membahayakan kesehatan manusia, gangguan bagi kegiatan laut termasuk  memancing,  penurunan  kualitas  untuk  penggunaan  air  laut  dan  pengurangan  kenyamanan. Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon bekerjasama dengan  Laboratorium  Lembaga  Minyak  dan  Gas  Bumi  (uji  Laboratorium  dari Research  and Development  Center  For  Oil  and  Gas  Technology  Lemigas Nomor:  001/012-2013  tanggal  13 Desember  2013),  tanggal  16  Desember  2013  yang  ditandatangani  oleh  H.  Epud  Syaefudin,  S.H., selaku  Kepala  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Cilegon,  dinyatakan  bahwa  kandungan  minyak  di dalam air laut adalah 18,44 mg/liter, jika dibandingkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor  51  Tahun  2004  Lampiran  l  tentang  Baku  Mutu  Air  Laut  untuk  Perairan  Kepelabuhan,  yaitu kandungan minyak dan lemak maksimal adalah 5 mg/liter, maka parameter minyak dan lemak dalam air  laut  melebihi  baku  mutu  yang  dipersyaratkan.  Merujuk  pada  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan,  bahwa  Pencemaran  Lingkungan Hidup  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perairan  air  laut  dimana  sampel tersebut diambil terindikasi telah tercemar.
Pencemaran lingkungan akibat tumpahan  minyak dapat  juga menyebabkan kematian biota laut karena kekurangan oksigen, keracunan karbondioksida, dan keracunan langsung bahan berbahaya dari minyak  tersebut,  maka  perbuatan  Nakhoda  LDS  tersebut  merupakan  perbuatan  melanggar  ketentuan hukum  yang  berlaku  (Jordan,  2004).  Perbuatan  LDS  tersebut,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  227 UUP  di  mana  setiap  awak  kapal  wajib  mencegah  dan  menanggulangi  terjadinya  pencemaran lingkungan  yang  bersumber  dari  kapal  dan  dapat  diancam  dengan  ancaman  pidana,  sesuai  Pasal  324 UUP.  Kasus  dan  perkara  ini  pada  tanggal  7  Agustus  2014  telah  dituntut  oleh  Kejaksaan  Negeri Cilegon dengan Tuntutan Pidana sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa LDS telah bersalah melakukan tindak pidana tidak melakukan pencegahan dan  penanggulangan  terhadap  pencemaran  lingkungan  yang  bersumber  dari  kapal  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 UUP; sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 324 UUP;
2. Menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap  Terdakwa  selama  1  (satu)  tahun  dan  denda  sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
a. 2 (dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis FO dari atas kapal MT. Southern Mermaid.
Dirampas untuk dimusnahkan.
a. 1 (satu) lembar SOPEP/SMPEP List ( Appendix V Stock of Materials for Oil Removal );
b. 1 (satu) lembar rincian Oil Spill Dispersant ( Appendix V Stock of Material for Oil Removal );
c. 1 (satu) lembar foto kopi Peta Lokasi MT Soutern Mermaid (Peta Nomor 918);
d. 1  (satu)  lembar  foto  kopi Chief  Enginers  Log  Book MT.  Southren  Mermaid  dengan  lampiran Catatan Log Book tertanggal 17, 18 November 2013;
e. 1 (satu) lembar foto kopi Ship Log Book MT. Southern Mermaid dengan lampiran catatan Log Book tertanggal 16,17,18 November 2013;
f. 1 (satu) lembar foto kopi Oil Record Book dengan catatan Machinery Space Operation halaman 88, 89.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Namun Pengadilan Negeri Serang, memutuskan dengan keputusan yang tidak sesuai dengan tuntutan Kejaksaan  Negeri  Cilegon  dengan  putusan  Pengadilan  Negeri  Serang  Nomor  90/Pid.Sus/2014.Srg, tanggal 18 September 2014 yang amar putusannya diantaranya:
1. Menyatakan  Terdakwa  LDS  tersebut,  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
a. 2 (dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis FO dari atas kapal MT. Southern Mermaid; Dirampas untuk dimusnahkan;
a. 1 (satu) lembar SOPEP/SMPEP List ( Appendix V Stock of Materials for Oil Removal );
b. 1 (satu) lembar rincian Oil Spill Dispersaint ( Appendix V Stock of Material for Oil Removal );
c. 1 (satu) lembar foto kopi Peta Lokasi MT SOUTERN MERMAID (Peta Nomor 918);
d. 1  (satu)  lembar  foto  kopi Chief  Enginers  Log  Book MT.  Southren  Mermaid  dengan  lampiran Catatan Log Book tertanggal 17, 18 November 2013;
e. 1 (satu) lembar foto kopi Ship Log Book MT. Southern Mermaid dengan lampiran catatan Log Book tertanggal 16,17,18 November 2013;
f. 1 (satu) lembar foto kopi Oil Record Book dengan catatan Machinery Space Operation halaman 88, 89.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.
Atas  putusan  ini  maka  kejaksaan  mengajukan  kasasi  dengan  Akta  Permohonan  Kasasi No.17/Akta.Pid/2014/PN.Srg.,  Jo.  No.90/Pid.Sus/2014/PN.Srg.,  yang  dibuat  oleh  Panitera  pada Pengadilan  Negeri  Serang,  kepada  Mahkamah  Agung.  Mahkamah  Agung  memperhatikan  Memori Kasasi  tertanggal  07  Oktober  2014  dari  Jaksa/  Penuntut  Umum  sebagai  Pemohon  Kasasi  yang diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Serang  pada  tanggal  09  Oktober  2014,  dan  membaca surat-surat yang bersangkutan serta menimbang beberapa hal, maka Mahkamah Agung berpendapat: 1. Alasan  kasasi  Jaksa/Penuntut  Umum  dapat  dibenarkan,  putusan Judex  Facti yang  membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak tepat dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Putusan Judex  Facti dibuat  berdasarkan  kesimpulan  dan  pertimbangan  hukum  yang  salah,  Judex Facti juga tidak tepat dan keliru merumuskan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
3. Sesuai  dengan  fakta  hukum  yang  relevan  tersebut  diatas,  ternyata  perbuatan  Terdakwa  telah memenuhi  semua  unsur  delik  Pasal  324  UUP,  pada  dakwaan  Tunggal,  dan  Terdakwa  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 324 UUP, dan Terdakwa beralasan hukum, untuk dijatuhi pidana.
Mahkamah  Agung  juga  menimbang  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  permohonan  kasasi Jaksa/Penuntut  Umum  beralasan  hukum  dikabulkan,  putusan  Pengadilan  Negeri  Serang
No.90/Pid.Sus/2014.Srg.,  tanggal  18  September  2014  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  sehingga  harus dibatalkan. Kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara a quo, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.
1. Hal-hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemari perairan di sekitar pelabuhan  Ciwandan,  akibat  tumpahnya  bahan  bakar  minyak  (FO)  dari  kapal  MT.  Southern Mermaid yang dinakhodai Terdakwa;
2. Hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum;
Dengan  memperhatikan  Pasal  324  UU  No.17  Tahun  2008,  UU  No.8  Tahun  1981,  UU  No.48  Tahun 2009,  UU  No.14  Tahun  1985  sebagaimana  yang telah  diubah  dan ditambah  dengan  UU No.5  Tahun 2004  dan  perubahan  kedua  dengan  UU  No.3  Tahun  2009  serta  peraturan  perundang-undangan  lain yang bersangkutan, dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal  05  November  2015  oleh  Sri  Murwahyuni,  S.H.,  M.H.  Hakim  Agung  yang  ditetapkan  oleh Ketua  Mahkamah  Agung  sebagai  Ketua  Majelis,  maka  Mahkamah  Agung  telah  mengadili  dalam perkara tersebut dengan amar putusan:
1. Mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  Jaksa/  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan Negeri Cilegon;
2. Membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Serang  Nomor:  90/Pid.Sus/  2014.Srg.,  tanggal  18 September 2014;
Kemudian Mahkamah Agung Mengadili Sendiri dengan amar putusan:
1. Menyatakan Terdakwa  LDS telah terbukti secara sah dan  meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana  “ Tidak  Melakukan  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Terhadap  Terjadinya  Pencemaran Lingkungan yang Bersumber Dari Kapal ”;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  oleh  karena  itu,  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun  dan  denda  sebesar  Rp150.000.000,00  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
a. 2 (dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis FO dari atas kapal MT. Southern Mermaid; Dirampas untuk dimusnahkan;
a. 1 (satu) lembar SOPEP/SMPEP List ( Appendix V Stock of Materials for Oil Removal );
b. 1 (satu) lembar rincian Oil Spill Dispersant ( Appendix V Stock of Material for Oil Remorval );
c. 1 (satu) lembar foto kopi Peta Lokasi MT Soutern Mermaid (Peta Nomor 918);
d. 1  (satu)  lembar  foto  kopi Chief  Enginers  Log  Book MT.  Southren  Mermaid  dengan  lampiran Catatan Log Book tertanggal 17, 18 November 2013;
e. 1 (satu) lembar foto kopi Ship Log book MT. Southern Mermaid dengan lampiran catatan Log Book tertanggal 16, 17, 18 November 2013;
f. 1 (satu) lembar foto kopi Oil Record Book dengan catatan Machinery Space Operation halaman 88, 89.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  semua  tingkat  peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

## KESIMPULAN
1. Pengaturan  perlindungan  lingkungan  laut  memuat  ketentuan  mengenai  pencegahan  dan penanggulangan  pencemaran  lingkungan  laut  yang  bersumber  dari  pengoperasian  kapal,  diatur dalam  ketentuan-ketentuan  tentang  pencegahan  pencemaran  laut  di  dalam  UUP  dan  peraturan pelaksanaannya  mengenai  pencegahan  pencemaran,  yaitu  PP  Nomor  21  Tahun  2010  tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
2. Tindakan  mencemari  lingkungan  adalah  perbuatan  pelanggaran  hukum,  dan  Nakhoda  yang  tidak melakukan  suatu  tindakan  pencegahan  ataupun  penanggulangan  terhadap  adanya  kejadian tumpahan minyak sebagai bentuk pencemaran lingkungan laut, maka dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 324 UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahtiar Ayi, 2007, Polusi Air Tanah Akibat Limbah Industri dan Rumah Tangga serta Pemecahannya , FMIPA, Universitas Padjadjaran.
Barda  Nawawi  Arief,  2007, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Fakhrurrozi,  2017, Penanganan,  Pengaturan,  dan  Pengamanan  Muatan  Kapal  untuk  Perwira Pelayaran Niaga , Deepublish, Yogyakarta. Hartanto Beni, 2008, Oil Spill (Tumpahan Minyak) di Laut dan Beberapa kasus di Indonesia , Bahari Jogja.
IMO, 2017, Marpol, Consolidated 2017, Genewa, London. Irwansyah,  2020, Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Yogyakarta,  Mitra Buana Media.
Jordan Eerton Psh, 2004, Hukum Maritim , Surabaya.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Lampiran l tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Kepelabuhan.
Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986, tentang Ratifikasi Marpol 73/78. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  yang dipergunakan penulis adalah Wetboek van Koophandel voor Indonesie , Cetakan 2014, Penerbit Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
Lexy J. Moleong, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
Peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia  No.  21  Tahun  2010  tentang  Perlindungan  Lingkungan Maritim.
Piter  Batti,  1995,  Dasar-dasar  Peraturan  Keselamatan  Pelayaran  dan  Pencegahan  Pencemaran  dari Kapal, PT. Indo Asia, Jakarta.
Putusan Pengadilan Negeri Serang No.90/Pid.Sus/2014.Srg, Tanggal 18 September 2014. Putusan Mahkamah Agung No. 160K/PID.SUS/2015, Tanggal  5 November 2015. Sato M Bisri, dkk, 2018, Kepedulian Lingkungan Laut , sesuai dengan Marpol 73/78, & IMO Model Course 7.03 – 7.04 STCW 2010, Djangkar, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan.