## Pelatihan Penyusunan Anggaran Sekolah

## Apriani Simatupang, Layon Hocben Hutagaol, Nining Purwatmini
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Insani, Indonesia

## ABSTRAK
Salah  satu  upaya  kampus  perguruan  tinggi  melakukan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  adalah  dengan  cara “berbagi  kepakaran  melalui  menyelenggaraan  pelatihan”.  Kali  ini,  Fakultas  Bisnis  Universitas  Bina  Insani memberikan pelatihan kepada para Kepala Sekolah dan Kepala Bagian Keuangan Yayasan di Sekolah Terrpadu Putra  I  Jakarta.  Pelatihan  ini  dimaksudkan  untuk  “mengingatkan  kembali”  para  Pimpinan  Sekolah  dan  Staf Yayasan yang betanggung jawab dalam penyusunan anggaran serta pelaporan kegiatan berikut penggunaan dana sekolah.  Penyusunan anggaran dan pelaporan penggunaan dana kegiatan, pada awalnya dilakukan oleh Bagian Keuangan Yayasan. Selain itu, Bagian Keuangan Yayasan juga melakukan pemngalokasian dana, sehingga para Kepala  Sekolah  hanya  mengelola  operasional  kegiatan  berdasakan  dana  yang  ada,  juga  tidak  ada  pelaporan penggunaan  dana.  Pengabdian  dilakukan  dengan  metode  diskusi  pleno  menggunakan  audio  visual,  diskusi kelompok  guna  pembahasan  dan  simulasi  serta  praktik  penyusunan  anggaran  dan  pelaporan  kegaiatan.  Hasil Kegiatan pelatihan diharapkan dapat mendorong para Kepala Sekolah untuk mampu dan mau menyusun anggaran sekolah  berdasarkan  kegiatan  ( activity  based  budgeting ),  serta  menysun  pelaporan  penggunaan  dana  seusai melaksanakan berbagai kegiatan.
Kata kunci : Penyusunan Anggaran, Anggaran Belanja Sekolah, anggaran berbasis kegiatan, laporan penggunaan dana.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Analisis Situasi
Yayasan  Pendidikan  Putra  adalah  Yayasan  penyelenggara  pendidikan  berlokasi  di  Jakarta Timur, dengan alamat Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang 98, Curug, RT 04/ RW 08, Pondok Kelapa,  Duren  Sawit,  Jakarta  Timur.  Yayasan  Pendidikan  Putra  menyelenggarakan  sekolah- sekolah Putra I. Sekolah- sekolah Putra I terdiri dari TK Putra I, SD Putra I, dan SMP Putra I. Sekolah-sekolah ini dimulai dengan pendirian TK Putra I pada tahun 1970, diikuti SD Putra I pada tahun 1974 dan terakhir pendirian SMP Putra I pada tahun 1989.
Pada awalnya sekolah-sekolah  Putra I didirikan sebagai pilihan sekolah bagi putra-putri pegawai  Departemen  PU  yang  berdomisili  di  Komplek  Departemen  PU  di  sepanjang  Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Jakarta Timur. Saat ini, Sekolah Terpadu Putra I adalah sekolah swasta  nasional yang menjalankan pendidikan bagi semua golongan. Sebagai sekolah umum nasional,  Sekolah  Terpadu  Putra 1  berkomitmen  untuk  memberikan  pelayanan  pembelajaran terbaik  kepada  peserta  didik  dengan  menanamkan  nilai-nilai  yang  mencerminkan  sikap; beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berkarakter  jujur,  bertanggungjawab, toleran, peduli, dan mandiri.
Struktur Organisasi Sekolah Terpadu Putra dipimpin oleh seorang Direktur Pelaksana dan dibantu  oleh  empat  Kepala  Bagian,  meliputi  Kepala  Bagian  Akademik,  yang  bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum dan kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar. Tanggung jawab Kepala Bagian Umum adalah tersedianya sarana dan prasarana sekolah.  Kepala Bagian SDM bertanggung jawab atas pengembangaan kompetensi para guru dan tenaga kependidikan, sedangkan  Kepala  Bagian  Keuangan  bertanggungajawab  atas  pengelolaan  dana,  beserta  staf yang  menaungi  tiga  unit  sekolah  yaitu  TK,  SD,  dan  SMP.  Masing-masing  sekolah  dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
Seiring  dengan  perkembangan  sekolah-sekolah  Putra  sebagai  dampak  dari  kebutuhan
pelanggan, mulai tahun 2017, sekolah-sekolah putra (terdiri dari TK, SD dan SMP) bergabung di  bawah  naungan  satu  Yayasan.  Penggabungan  ini  melahirkan  sistem  kerja  yang  berbeda dengan sistem kerja sebelumnya. Perbedaan juga terjadi pada pengelolaan keuangan, utamanya penganggaran berbasis aktivitas  ( activity based budgeting ) serta pelaporan penggunaan dana setelah kegiatan.
Pada  era  sebelum  pengabungan  sekolah-sekolah  ke  dalam  sebuah  Yayasan  Terpadu, semua  pengelolaan  keuangan  di  lakukan  oleh  Bagian  Keuangan  Yayasan.  Dimulai  dari penusunan  anggaran,  pengalokasian  dana  dan  penyusunan  laporan  penggunaan  dana keseluruhan dilakukan oleh Bagian Keuangan. Namun setelah penggabungan, semua kegiatan penganggaran  dilakukan  oleh  Kepala  Sekolah  berdasarkan  sejumlah  kegiatan  yang  akan dilakukan.  Selain  anggaran  kegiatan,  anggaran  investasi  juga  harus  disusun  oleh  Kepala Sekolah.  Untuk anggaran kegiatan, yang harus disusun berbasiskan berbagai rencana kegiatan yangakan  dilakukan.  Setelah  kegiatan  berlangsung,  maka  para  Kepala  Sekolah  wajib  segera membuat laporan penggunaan paling lama satu bulan setelah kegiatan berakhir. Kedua hal inlah (menyusun  anggaran  serta  menyusun  laporan  kegiatan  sekaligus  penggunaan  dana)  menjadi keengganan bagi para Kepala sekolah untuk melakukannya.
Universitas  Bina  Insani,  terdiri  dari  Fakultas  Informatika  &  Komputer  dan  Fakultas Ekonomi  &  Bisnis  tergerak  untuk  membantu  Pengurus  Yayasan  untuk  “menggairahkan kembali” para Kepala Sekolah agar tidak enggan menyusun anggaran dan membuat laporan kegiatan sekaligus penggunaan dana. Kegiatan “menggairahkan kembali para Kepala Sekolah” ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan ( workshop ) selama 2 hari (pada tanggal 12 dan 13 Juli 2019, dengan durasi total 14 jam). Kegiatan ini adalah “ Workshop bagi  Yayasan Pendidikan Putra  Terpadu”,  dengan  topik  “Manajemen  Keuangan,  Upaya  Peningkatan  Penyusunan Anggaran Sekolah”.

## 1.2. Permasalahan Mitra
Sejak tahun 2017, sekolah-sekolah Putra, bergabung menjadi Sekolah Putra Terpadu dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Putra. Sejak itu, pengelolaan anggaran dan pelaporan kegiatan diserahkan kepada para Kepala Sekolah. Hal ini membuat para Kepala sekolah enggan, karena terjadi  perubahan  dibandingkan  sebelumnya.  Keengganan  itu  lebih  kepada  orientasi  para Kepala Sekolah hanyalah menerima alokasi anggaran untuk kemudian menggunakannya untuk berbagai  kegiatan  kurikuler,  ko-kurikuler  maupun  ekstra-kurikuler.  Kjika  kegaiatn  sudah selesai, para Kepala sekolah juga tidak terbiasa untuk melakukan pelaporan penggunaan dana.
Jika sebelumnya, para Kepala Sekolah hanya menggunakan dana yang telah dianggarkan dan  dialokasikan  oleh  Bagian  Keuangan  Yayasan;  sejak  tahun  2017,  para  Kepala  Sekolah diwajibkan  menyusun  anggaran  berdasarkan  kegiatan  ( activity  based  budgeting )  kemudian menggunakan dan yang telah dianggarkan, dan akhirnya membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Pengabdian  kepada  masyarakat  berupa workshop ,  dilakukan  oleh  Fakultas  Bisnis Universitas Bina Insani, guna “mengingatkan kembali” dan “menuntun” para Kepala Sekolah bersama  Kepala  Bagian  Keuangan  Yayasan  Pendidikan  Putra  agar  bersama-sama  menyusun anggaran serta laporan kegiatan dan penggunaaan dana di sekolah-sekolah Putra.

## 1.3. Solusi
Gambar 1. Jalannya workshop
Workshop dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Juli 2019, di kompleks Sekolah- sekolah Putra Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang 98, Curug, RT 04/ RW 08, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Peserta workshop adalah para kepala sekolah yang ada di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Putra, yaitu satuan pelaksana pendidikan tingkat taman kanak-kanak (TK), tingkat sekolah dasar (SD) dan tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

## 1.4. Target Luaran
Workshop  ini  diharapkan  menghasilkan  para  Kepala  Sekolah  yang  memiliki  keterampilan menyusun  anggaran  berdasarkan  kegiatan  ( activity  based  budgeting )  dan  membuat  laporan kegiatan serta menyusun pelaporan penggunaan dana kegiatan. Keterampilan ini pada gilirannya akan mendukung tanggung jawab para Kepala sekolah menjalankan kewajibannya

## 2. METODE PELAKSANAAN
Workshop dilaksanakan dengan metode diskusi pleno, diskusi kelompok serta evaluasi terhadap hasil diskusi kelompok
1) Diskusi  pleno,  metode  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  materi  pengetahuan tentang prinsip-prinsip penyusunan anggaran dan penyusunan laporan penggunaan dana. Diskusi pleno dimaksudkan adalah narasumber menyampaikan materi kepada para peserta, dan diskusi sepanjang penyampaian materi tersebut.
2) Diskusi  kelompok  peserta  dilanjutkan  dengan  presentasi  hasil  diskusi,  metode  ini dimaksudkan untuk melatih peserta dalam menyampaikan ide-ide dan pokok- pokok pikiran yang berkaitan dengan penyusunan anggaran.
3) Evaluasi  terhadap  hasil  diskusi  kelompok  yang  dipresentasikan,  baik  berupa anggaran berbasis aktivitas maupun laporan peggunaan dana kegiatan.
Gambar 2. Workshop lanjutan
Workshop dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Juli 2019, di kompleks Sekolah- sekolah Putra Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang 98, Curug, RT 04/ RW 08, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Peserta workshop adalah para kepala sekolah yang ada di bawah pengelolaan Yayasan  Pendidikan  Putra,  yaitu satuan  pelaksana  pendidikan tingkat  taman  kanak-kanak (TK), tingkat sekolah dasar (SD) dan tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kegiatan Pendahuluan
Dalam tahap ini dilakukan kegiatan sebagai berikut :
1) Tahap Perencanaan, pada tahap ini dilakukan wawancara akan kebutuhan workshop bagi para Kepala Sekolah dan Kepala Bagian di Sekolah- Sekolah Putra. Wawancara dilakukan  dengan  Direktur  Yayasan  Sekolah  Pendidikan  Putra  bersama  dengan wakil Direktur.
2) Tahap  Penyusunan  Materi,  pada  tahap  ini  tim  pengabdian  melakukan  penelitian terhadap  kondisi  sekolah  dan  berbagai  peraturan  yang  berlaku  pada  pengelolaan anggaran  sekolah.  Penelitian  berupa desk  research ,  menggali  informasi  lanjutan mengenai  Yayasan  pendidikan  Putra.  Selain  itu,  digali    berbagai  perturan  yang diikuti oleh Yayasan sebagai pengelola Sekolah TK, SD dan SMP.
3) Tahap Rekomendasi  Materi, hasil penelitian berupa materi workshop disampaikan kepada  wakil Direktur, guna mendapatkan persetujuan sebagai bahan workshop .

## 3.2. Pelaksanaan Pengabdian
Dalam  pelaksanaan  Pengabdian  pada  masyarakat  ini  terdiri  dari  Tim  Pengabdian  Kepada Masyarakat Universitas Bina Insani yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Apriani Simatupang, SE.,MM; Layon Hocben Hutagaol, SE.,M.SI.,Ak; Nining Purwatmini, Ir.,MM.

## 3.3. Materi
Bahan  w orkshop mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  yang  menjamin penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51, berisi tentang
1) Pengelolaan  satuan  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan menengah  dilaksanakan  berdasarkan  standar  pelayanan  minimal  dengan  prinsip MBS/ Madrasah.
2) Pengelolaan  satuan  pendidikan  tinggi  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
3) Ketentuan mengenai  pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat  2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan,  termasuk  SMP,  harus  menyusun  Rencana  Kerja  Sekolah  (RKS)  dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Peraturan  Pemerintah  lainnya  adalah  PP  No  17  tahun  2010  tentang  pengelolaan  dan penyelenggaraan pendidikan (pasal 50 dan 51) secara eksplisit menyatakan kewajiban satuan pendidikan merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Salah  satu  kebijakan  pendidikan  yang  dirumuskan  satuan  pendidikan  adalah  rencana  kerja tahunan satuan pendidikan, anggaran pendapatan dan belanja tahunan setiap satuan pendidikan.
Prinsip-prisip pengelolaan dana pendidikan diatur dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 48 tahun 2008” tentang Pendanaan Pendidikan Pasal (51). Dana pendidikan dapat bersumber  dari  pemerintah  (pusat  dan  daerah),  peserta  didik  (orang  tua  atau  wali  murid), masyarakat / dunia usaha dan bantuan pihak asing yang tidak mengikat (hibah) serta swadana. Prinsip  pengelolaan  dana  pendidikan  yang  harus  diperhatikan,  sesuai  PP  no.  48  tahun  2008, antara lain:
Gambar 3. Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan
Prinsip  keadilan,  dengan  memberikan  akses  pelayanan  pendidikan  yang  seluas-luasnya  dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan  kemampuan  atau  status  sosial  ekonomi.  Prinsip  efisiensi  atau  prinsip  ekonomi  dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. Prinsip  transparansi  Prinsip  transparansi  dilakukan  dengan  memenuhi  asas  kepatutan  dan  tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat,   dan  satuan  pendidikan  sehingga  dapat  diaudit  atas  dasar  standar  audit  yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dapat dipertanggungjawabkan
secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
Prinsip  akuntabilitas  publik  dilakukan  dengan  memberikan  pertanggungjawaban  atas kegiatan  yang  dijalankan  oleh  penyelenggara  atau  satuan  pendidikan  kepada  pemangku kepentingan  pendidikan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Asas  yang  harus diperhatikan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Sekolah:
Gambar 4. Asas Penyusunan Anggaran Pendapatan & Belanja Sekolah
Asas  kecermatan,  dalam  hal  anggaran  harus  diperkirakan  secara  cermat,  baik  dalam  hal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sehingga dapat efektif dan terhindar dari kekeliruan  dalam  penghitungan.  Asas  Terinci,  berkenan  dengan  penyusunan  anggaran  dirinci secara  baik  sehingga  dapat  dilihat  rencana  kerja  yang  jelas  serta  dapat  membantu  unsur pengawasan. Asas Keseluruhan,  hendaknya anggaran yang disusun mencakup semua aktivitas keuangan dari suatu organisasi secara menyeluruh dari awal tahun sampai akhir tahun anggaran. Asas Keterbukaan, akses monitoring bagi semua pihak yang telah ditentukan oleh peraturan atau pihak yang terkait dengan sumber pembiayaan sekolah, sehingga seluruh aktivitas yang tertuang dalam penyusun anggaran maupun dalam pelaksanaannya dapat dimonitor. Asas Periodik, terkait dengan batas waktu yang jelas bagi pelaksaan anggaran. Asas Pembebanan,  mengenai kriteria pembukuan  terhadap  pengeluaran  dan  penerimaan  anggaran  perlu  diperhatikan.  Kapan  suatu anggaran pengeluaran dibebankan kepada anggaran ataupun suatu penerimaan menguntungkan anggaran perlu diperhitungkan secara baik.

## 3.4. Hasil Kegiatan
Peserta  mengikuti workshop dengan  antusias,  hal  tersebut  nampak  dari  kegiatan  diskusi kelompok  dan  ketika  peserta  menyampaikan  hasil  diskusi  dalam  bentuk  presentasi. Pengelompokan peserta berdasarkan unit kerja, seperti para Kepala Sekolah bersama staf pada setiap satuan pelaksana pendidikan (TK, SD, SMP). Direktur Yayasan dalam hal ini Bapak Ir. Tjahjono  menyampaikan  bahwa  hendaknya  antusias  peserta  bhukan  hanya  muncul  disaat workshop, namun juga berlanjut di kegiatan sebenarya di lapangan

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan  workshop  dihadapan  Kepala  Bagian  pada  Yayasan  Pendidikan  Putra  bersama  para Kepala Sekolah Putra Terpadu Jakarta Timur mencapai sasaran yang diharapkan oleh Direktur Yayasan. Para Kepala Sekolah antusias untuk menyusun anggaran berbasis kegiatan, kemudian menyusun  laporan  penggunaan  dana  bersama  dengan  laporan  kegitan.  Para  Kepala  Bagian
KECERM ATAN TERINCI KESELU RUHAN KETER BUKAAN PERIODIK PEMBE BANAN
sebagai pengurus Yayasan juga sangat terbantu oleh luaran yang dihasilkan oleh para Kepala Sekolah.  Agar  para  Kepala  Sekolah  tetap  bertanggung  jawab  dalam  penyusunan  anggaran berbasis  kegiatan,  hendaknya  pihak  Yayasan  Pendidikan  Putra  secara  berkala  mengadakan rapat evaluasi anggaran. Agar dengan mudah melakukan monitoring terhadap hasil kerja para Kepala Sekolah. Selain itu, juga mempermudah Kepala Bagian Keuangan dapat dengan segera memberikan masukan, utamnay jika diperlukan perbaikan. Demikian juga, untuk penyusunan laporan kegiatan berikut  laporan penggunaan dana kegiatan, agar dengan segera disusun dan secara berkala dilakukan rapat monitoring penggunaan dana.

## DAFTAR PUSTAKA
https://www.terpaduputra1.sch.id/index.php/our-schools (diunduh 28 April 2020)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 48 tahun 2008;
Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007