PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR DAN EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C)
Sugianto
Program D3 Akuntansi Perpajakan FE Universitas Trisakti

## Abstract
For all this time the export tax of spesificly things whose taking by the government is known as export, now became out tax , the exportir of nature sources commodity, of crude  palm oil (CPO) commodity and mining product, bar of tin  and for coffee commodity, cocou,  and rubber is one of important commodity whose giving a lot of devisa as a payment to export activity and must using letter of credit L/C, for raise our country devisa

## 1. Pendahuluan
Indonesia  mempunyai  sumber  daya  alam  yang  cukup  melimpah,  disektor pertambangan seperti batu bara, tembaga, emas, nikel,   timah atau yang lainnya seperti halnya  Kelapa  Sawit,  berserta  turunannya.  Sesungguhnya  posisi  Indonesia  sedemikian strategis  dan  seharusnya  bisa  mengendalikan  pasar  dunia.  Sumber  daya  alam  yang dipunyai  pemerintah  Indonesia    seharus  dapat  dikelola  secara  profesional  dan  efisien sehingga membawa manfaat besar bagai masyarakat, negara ataupun pelaku bisnisnya. Diperlukan industri kreatif, disertai kerja keras dan disiplin sehingga suatu negara bisa mampu menaklukan pasar global.
Sehubungan  dengan  fluktuasi  perkembangan  ekonomi  Indonesia  yang dipengaruh  oleh  perkembangan  ekonomi  global,  pemerintah,  khususnya  Departemen Keuangan, terus berupaya merancang dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong stabilitas pertumbuhan ekonomi antara lain melalui peningkatan investasi dan efisiensi proses ekspor. Untuk menstimulasi investor dan meningkatkan efisiensi tersebut, memberikan pelayanan ekspor secara prima, khususnya meningkatkan kelancaran ekspor, tanpa mengabaikan unsur pengawasan.
Pelaku  ekspor  perlu  menggunakan  letter  of  credit  (L/C)  untuk  dijadikan pembayaran ekspor untuk eksportir komoditas sumber daya alam (SDA), cepat atau lambat L/C akan menjadi kewajiban dalam memperlancar urusan pembayaran ekspor, eksportir selama  ini  terbiasa  dengan  pembayaran  dengan  menggunakan  instrument telegraphic transfer (TT), penggunaan instrument TT kadang tidak menjamin semua arus pembayaran ekspor masuk ke perbankan nasional, karena ada kemungkinan eksportir bisa meminta importir untuk membayar hasil ekspor melalui rekening miliknya di suatu bank luar negeri, Dengan  TT,  eksportir  biasanya  menerima  uang  muka  atau  down  pasment  (DP)  dari importir yang akan menjadi modal kerja untuk kegiatan produksi,
Sebagai salahsatu langkah untuk meningkatkan devisa bagi negara, penggunaan letter  of  credit  (l/C)  sebagai  alat  pembayaran  kegiatan  ekspor  untuk  sejumlah  industri berbasis komoditas dan tambang, yang merupakan komoditas penting yang menyumbang
banyak  devisa.  Dengan  kewajiban  membuka  L/C  didalam  negeri,  setiap  pembayaran terhadap  ekspor  produk  alam  sepeti  kopi,  kelapa  sawit  (CPO),  coklat,  karet  dan  hasil tambang  akan  masuk  ke  dalam  negeri.  Penggunaan  L/C  berdampak  positif  bagi  bisnis jangka panjang, manfaat bagi eksportir dan semua pihak, yang menjual dan yang membeli sama-sama terlindungi dalam bentuk kepastian, suplly, harga, dan pembayarannya. Selain keamanan bertransaksi, pengguna L/C juga mendapat manfaat positif dari sis cashflow, jika issuier bank terpercaya, pembayaran akan lancar bahkan bisa dipercepat, selain karena proses  checking  yang  singkat,  juga  ada  banyak  bank  yang  berminat  mengambil diskontonya.
Sekalipun  ada  beberapa  cara  pembayaran  dalam  perdagangan  internasional, penggunakaan  L/C  dinilai  lebih  ekfektif  dalam  mengamankan  hasil  ekspor  karena mekanisme pembayaran melalui L/C sudah ada dasar hukumnya dalam Uniform Customs and  Practice  for  Documentary  Credit  (UCP)  yang  sekarang  dikenal  dengan  UCP  600. Eksportir yang telah terikat kontrak dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan cara pembayaran dan/atau penyaluran hasil ekspor dapat mengajukan penundaan kewajiban penggunaan cara pembayaran dengan L/C melalui Bank Devisa Dalam Negeri.

## 2. Pembahasan
Pengertian bea keluar sesuai dengan Revised Kyoto Convention yang  dimaksud dengan bea dan pajak adalah bea masuk dan pajak impor dan/atau bea keluar dan   pajak ekspor sedangkan bea keluar atau pajak ekspor adalah bea pabean dan semua bea lainnya, pajak atau ongkos yang dipungut atas ekspor barang atau berkaitan dengan ekspor barang, tetapi tidak termasuk biaya jasa tertentu yang dibebankan atau dipungut oleh pabean atas nama otoritas nasional lainnya.
Instrumen yang paling tepat untuk pengenaan pungutan terhadap komoditi ekspor adalah bea keluar bukan pungutan ekspor.Selama ini pungutan atas barang ekspor tertentu dikenal dengan istilan pungutan ekspor dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang Kepabeanan pungutan ekspor atas barang ekspor tertentu diubah menjadi Bea Keluar. Bea Keluar  dikenakan  untuk  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  dalam  negeri,  melindungi kelestarian  sumber  daya  alam,  mengantisipasi  kenaikan  harga  yang  cukup  dratis  dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional dan menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar, bea keluar dikenakan  terhadap  barang  ekspor  dengan  tujuan  untuk  :  (a)  menjamin  terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; (b) melindungi kelestarian sember daya alam; (c) mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dan komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau (d) menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri;
Sugianto

## 2.1. Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor
Sumber  :  Peraturan  Pemerintah  No.  55 Tahun  2008,  tanggal  11 Agustus  2008  tentang  pengenaan  Bea KeluarTerhadap Barang Ekspor, diolah sendiri

## 2.2. Tarif Bea Keluar
Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan  cukai  disepanjang  garis  perbatasan  untuk  memberikan  pelayanan  dan  melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Dalam hal tarif Bea Keluar ditetapkan melalui beberapa cara seperti tersebut di bawah ini.
BK = TBK x JSB x HE x NTMU
Dimana:
BK = Bea Keluar TBK = Tarip Bea Keluar yang berlaku pada saat PEB didaftarkan pada KPBC pelabuhan muat JSB = Jumlah Satuan Barang HE Harga Ekspor, yang berlaku pada saat PEB didaftarkan, jika tidak ada HPE penentuan jumlah pungutan ekspor dihitung berdasarkan harga FOB NTMU = Nilai  Tukar Mata Uang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat PEB didaftarkan
2. Spesific penentuan jumlah Bea Keluar dihitung dengan rumus:
Dimana:
BK = Bea Keluar TBKPSB = Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu   yang berlaku pada saat PEB didaftarkan pada KPBC pelabuhan muat JSB = Jumlah Satuan Barang NTMU = Nilai Tukar Mata Uang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat PEB didaftarkan 1. Advalorum , penentuan jumlah Bea Keluar dihitung dengan rumus:

## Sugianto

## 2.3. Tata Cara Pembayaran Bea Keluar
Sumber : Sugianto, Pengenaan Bea keluar terhadap Barang Ekspor, diolah sendiri
Bea Keluar merupakan tanggung jawab eksportir yang bersangkutan,kecuali jika pengurusan pemberitahuan pabean ekspor dikuasakan kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan eksportir tidak ditemukan, misalnya melarikan diri, maka tanggung jawab  bea  keluar  beralih  ke  pengusaha  pengurusan  jasa  kepabeanan  (PPJK)  yang merupakan    badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan  pengurusan  pemenuhan  kewajiban pabean untuk dan atas pemilik barang.

## 2.4. Keberatan dan Pengembalian Bea Keluar
Sumber : Sugianto, Pengenaan Bea keluar terhadap Barang Ekspor, diolah sendiri

## 2.5. Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter of Credit (L/C)
Adanya  waktu  yang  cukup  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  memberi keleluasaan eksportir menegosiasikan penggunaan L/C kepada imporrtir, ada beberapa kontrak  yang  harus  disetujui  importir  untuk  mengubah  cara  bayar,  apalagi  cara  bayar menggunakan L/C memerlukan kesediaan importir terkait dengan dana penjaminan dan biaya  pembukaan  L/C  yang  harus  disiapkan,  sedangkan  eksportir  juga  tidak  lagi
Sugianto
memperoleh  DP  sejak  perubahan  cara  bayar,  dengan  menunggu  jatuh  tempo  kontrak, dengan di tengah jalan ada pendekatan yang bisa mengarahkan importir membuka L/C, sisa nilai kontrak bisa discover dengan L/C. Kewajiban menggunakan cara pembayaran L/C melalui Bank Devisi Dalam Negeri untuk : 1. Ekspor atas barang komoditi CPO dan produk pertambangan, timah batangan, mulai dilakukan pada tanggal 1 April2009.
Merupakan kelompok komoditas yang masuk kategori volume transaksi besar dengan nilai ekspor diatas US$ 1 juta per shipment.
2. Ekspor atas barang komoditi kopi, kakau dan karet mulai dilakukan pada tanggal 1 September 2009.
Kelompok  komoditas  yang  terakhir  ini  karena  volume  kspornya  masuk  segmen menengah kecil yang umumnya lebih sulit memenuhi persyaratan L/C
Atau cara pembayarann lainnya yang berlaku dalam perdagangan internasional. Diwajibkan  pencantuman  nomor  dan  tanggal  L/C  atau  nomor  dan  tanggal  dokumen pembayaran lainnya apabila ada  pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dengan nilai di atas satu juta US. Didalam penggunaan L/C yang menjadi sangat penting adalah mencari partner perbankan yang tepat bagi kegiatan eskpor-impor bagi perusahaan, beberapa hal yang penting adalah sebagai berikut :
1. Pilih bank yang memiliki jaringan internasional dan korespondensi yang luas, jika menggunakan bank internasional yang sama, pencarian L/C bisa lebih cepat, lebih baik lagi jika bank tersebut memiliki forfeiting department yang baik, jika issuer bank tidak terlalu dikenal di dalam negeri, maka banknya dapat menggunakan network nya untuk mencari informasi dengan cepat dan tepat
2. Dikenal  memiliki  reputasi  baik  di  bidang  trade  financing,  bersertifikasi  untuk pengurusan  ekspor-impor  yang  diatur  UCP  600,  bank  dapat  membantu  dan meminimalkan kesalahan pembuatan dokumen.
3. Mampu memberikan solusi untuk kelancaran dan pengembangan ekspor, pilih bank yang  benar-benar  bisa  membantu  memberikan  banyak  solusi,  termasuk  misalnya informasi buyer atau buyer potensial lain di luar negeri.

## 2.6. Alur Pembayaran
Sementara itu, ketentuan L/C yang dicakup dalam UCP 600 sudah menentukan alur pembayaran yang pasti, karena itu  :
1. Bank pembuka L/C (issuing bank) sudah terikat kewajiban untuk mencairkan L/C, berdasarkan  penagihan  eksportir  melalui  presentasi  dokumen  yang  sesuai  dengan syarat dan kondisi L/C.
2. Issuing  bank mengirimkan  L/C  menggunakan  instrument  tele-transmisi  yang didukung  dengan  system  SWIFT  untuk  mempercepat  proses  penerbitan  dan pengiriman bahan memudahkan penegasan authenticated L/C). (sistim komunikasi ini hanya  berlaku  antar  anggota  perbankan  sehingga  hanya  bisa  dikirimkan  melalui issuing banks correspondent di Indonesia yang ditunjuk sebagai bank penerus L/C (advising  bank) .  Bank  ini  akan  bertindak  sebagai  bank  devisa  untuk  melakukan otentikasi dan meneruskan L/C tersebut kepada eksportir
3. Melibatkan minimal dua bank yang berbeda negara sebagai jalur pengiriman L/C yang baku.
4. Importir harus menyerahkan jaminan kepada issuing bank untuk membuka L/C yang akan  menjadi  sumber  pembayaran  impor  ketika  ada  tagihan  dokumen  pengapalan yang dipresentasikan sesuai dengan syarat dan kondisi L/C
2.6.1. Skema Mekanisme pembukaan L/C  dalam ekspor
2.6.2. Skema Transaksi Ekspor dengan L/C
Keterangan :
1. Setelah terjadi transaksi, kemudian dibuat sales contract berdasarkan kesepakatan
2. Kesepakatan dalam sales contract menjadi acuan bagi buyer dalam membuat dokumen L/C
3. Buyer  membuat/menyerahkan  aplikasi  L/C  kepada  bank  yang  ditunjuk  untuk mewakili (issuing bank)

## Sugianto
4. Bank  dari  buyer  meneruskan  aplikasi  L/C  kepada  bank  koresponden  yang  telah ditunjuk produsen/eksportir untuk mewakilinya (advising bank)
5. Bank koresponden meneruskan aplikasi L/C kepada produsen/eksportir
6. Produsen/eksportir mengurus surat2 dokumen dari cargo
7. Produsen akan menerima surat2 dokumen dari cargo
8. Produsen menyerahkan surat2 ekspedisi ekspor kepada bank koresponden
9. Bank koresponden meneruskan surat2/dokumen itu kepada buyer 10. Issuing bank menyerahkan dokumen itu kepada buyer
11. Setelah dirasa lengkap, buyer akan mengirimkan pembayaran melalui issuing bank.
12. Issuing bank meneruskan pembayaran transaksi kepada bank koresponden.
13. Bank koresponden menyerahkan pembayaran kepada produsen
2.6.3. Kebaikan dan Kelemahan Penggunaan L/C Bank Kebaikan
1. Kepercayaan  L/C  yang  dikeluarkan  bank  terjamin  akan  pembayarannya  bagi Penjual/Eksportir
2. Penjual/Eksportir  segera  menerima  pembayaran,  apabila  dokumen  sesuai  dengan syarat L/C diserahkan pada bank pembayaran.
3. Penjual/Eksportir dapat menggunakan L/C untuk pembiayaan selanjutnya
4. Pembeli/Importir biasanya tidak diharuskan menyediakan dana
5. Pembeli/Importir  dapat  menggunakan  hak  kepemilikan  atas  dokumen-dokmen berdasarkan L/C untuk memperoleh pembiayaan selanjutnya.
6. Pembeli/Importir merasa terjamin.
Kelemahan
1. Biaya-biaya bank yang dikenakan dalam penanganan L/C
2. Waktu yang digunakan dalam memproses surat-surat yang diperlukan melalui saluran bank-bank
3. Bank-bank  hanya  berkepentingan  dalam  dokumen  saja  dan  tidak  dalam  barang- barang.
4. Pembeli/Importir tidak mendapat jaminan bahwa barang-barang yang dipesan dengan harga tertentu adalah yang sebenarnya yang dikapalkan.

## 2.6.4. Pihak-pihak yang terlibat dalam L/C
Pihak-pihak yang terlibat langsung, adalah seperti tersebut di bawah ini.
1. Pembeli, disebut juga applicant/account partty/accountee/importir/buyer
2. Penjual disebut juga beneficiary/party to be paid/eksportir/seller/shipper
3. Bank Pembuka/penerbit L/C, disebut juga opening bank/issuing bank/importer banks
4. Bank Penerus L/C disebut juga advising bank/seleers bank
5. Bank yang menegaskan/Menjamin pembayaran atas L/C disebut juga confirming bank/foreign corespondent bank
6. Bank Pembayar/Paying Bank
7. Bank yang menegosiasi/Negotiating Bank
8. Bank yang diminta mengganti pembayaran/reimbursing bank
Pihak-pihak  tidak  langsung  termasuk  Perusahaan  pelayaran/perkapalan,  Bea  dan Cukai/Pabean,  Perusahaan  Asuransi,  Badan-badan  pemeriksaan  dan  Badan-badan penelitian lainnya.

## 2.7. Penangguhan Ekspor
Direktur  Jenderal  Perdagangan  Luar  Negeri  dapat  menerbitkan  surat penangguhan ekspor kepada eksportir apabila tidak memenuhi kewajiban : 1. Cara  pembayaran  menggunakan  letter  of  credit  melalui  bank  devisa  dalam  negeri untuk komoditi CPO dan produk pertambangan yang nilai ekspor dalam setiap PEB diatas 1.000.000 (satu juta) US$ mulai 1 April 2009 dan untuk komoditi Kakoa, Karet dan Kopi mulai 1 September 2009
2. Menyalurkan hasil ekspor melalui Bank Devisi Dalam Negeri
3. Mencantumkan pada PEB cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya bila ada
4. Mencantumkan pada PEB nomor dan tangga L/C atau nomor dan tanggal dokumen pembayan lainnya bila ada
5. Menyampaikan laporan realisasi ekspor secara lengkap dan benar.
Eksportir  yang  telah  terikat  kontrak  dengan  pihak  luar  negeri  yang  memuat ketentuan  cara  pembayaran  dan/atau  penyaluran  hasil  ekspor  dapat  mengajukan penundaan  kewajiban  penggunaan  cara  pembayaran  dengan  L/C  melalui  Bank  Devisa Dalam Negeri, diajukan kepada Menteri Perdagangan melalui DJPLN paling lama 10 hari kerja sebelum tanggal 31 Agustus 2009 dan dalam waktu 5 hari kerja sejak diterimanya permohonan  secara  lengkap  menerbitkan  surat  persetujuan  atau  penolakan  ,  dengan melampirkan :
1. Fotokopi kontrak, dan
2. Rekapitulasi laporan realisasi ekspor dari kontrak yang bersangkutan baik yang telah terealisasi maupun belum
Apabila disetujui penundaannya eksportir wajib mencantumkan PEB :
1. Cara pembayaran yang digunakan
2. Nomor dan tanggal dokumen pembayaran apabila ada, dan\
3. Nomor  dan  tanggal  surat  persetujuan  penundaan  kewajiban  menggunakan  cara pembayaran L/C.
Penangguhan ekspor dan pencabutan terhadap eksportir dilakukan oleh DJPLN untuk  pelaksanaan  ekspor  berikutnya  secara  tertulis  dengan  tembusan  kepada  Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan ekspor antara lain sebagai berikut :
(1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan (2) Pemberitahuan pabean tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana  pengangkut,  pelintas  batas,  dan  barang  kiriman  sampai  dengan  batas  nilai pabean/atau  jumlah  tertentu.  (barang  kiriman  melalui  PT  (persero)  Pos  Indonesia dengan berat tidak melebih 100 kilogram) .
(3) Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor.
(4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbnan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.
Sebagian industri terkait yang kurang menyambut positf , tidak praktis dan akan menambah  bebas  biaya,  selama  ini  antara  mereka  dan  para  buyer  di  luar  negeri  sudah tumbuh rasa saling percaya, sehingga cukup menggunaka payment against document atau cash, tidak semua importir dinegara tujuan ekspor mau diikat dengan L/C, kalaupun mau costnya pasti menjadi beban eksportir.
Dalam  rangka  efektivitas  pelaksanaan  kebijakan  ekspor  barang  terhadap kewajiban dengan pembayaran letter of credit. Banyak eksportir yang tidak mempunyai modal harus menyiapkan produk yang pengapalannya dibatasi oleh jangka waktu (latest
Sugianto
date  of  shipment),  belum  lagi  harus  mengurus  packing,  shipment  dan  menyiapkan dokumen  ekspor. Ada  cukup  modal  kerja  untuk  memenuhi  proses  produksi  dan  segala kesiapan  pengiriman  barang  hinga  penyelesaian  dokumen  pengapalan,  namun  ketika mempresentasikan dokumen pengapalan ke advising bank. Sementara itu bank devisa di Indonesia  yang  berstatus  sebagai  adving  bank  tidak  mudah  memberikan  fasilitas pembiayaan  dengan  jaminan  L/C  belaka,  bahkan  membiayai  dana  talangan  terhadap dokumen yang diambil alih kadang masih mempertimbangkkan bonafidias issuing bank, kondisi dokumen ekspor dan persyaratan lainnya.

## 3. Kesimpulan
1. Atas barang komoditi Crude Palm Oil (CPO), produk pertambangan, timah batangan, kopi,  kakau  dan  karet,  merupakan  komoditas  penting  yang  menyumbang  banyak devisa.  sebagai  alat  pembayaran  kegiatan  ekspornya  wajib  menggunakan Letter  of Credit L/C . 2. Sistem pembayaran diatur dalam ketentuan UPCP 600 (Uniform Custom and Practice for  Documentari  Credits), yaitu  ketentuan-ketentuan  praktek-praktek  pembayaran ekspor-impor  secara  seragam  di  seluruh  dunia  untuk  menyelesaikan  kewajiban pabean.
3. Pembayaran menggunakan L/C untuk komoditi CPO dan produk pertambangan yang nilai ekspornya dalam setiap PEB diatas 1.000.000 (satu juta) US$ mulai 1 April 2009 dan untuk komoditi Kakoa, Karet dan Kopi mulai 1 September 2009.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrachman A, 1991, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Jakarta; Pradnya Paramita.
Amir , MS. Ekspor Impor Teori & Penerapannya, Penerbit PPM, Tahun 2003
------------2003,  Letter  of  Credit  Dalam  Bisnis  Ekspor  Impor  Edisi  kedua  revisi,PPM Jakarta
Budiono  (1990), Ekonomi  Internasional,  Seri  Sinopsis  Pengantar  llmu  Ekonomi, Yogyakarta,  BP  FE  UGM  Bunga  Rampai  perdagangan  dan  Lingkungan, Penerbit Kementerian Lingkungan Hidup, Tahun 2004
Butarbutar,  Ferdinand Mekanisme  pembayaran  keuangan  ekspor  dan  impor  dalam  era transaksi global , Integrity, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 1 Nomor 1 April 2007; 35-50
H.M.  Noch  Idris  Ronosentono,  2006, Pengetahuan  Dasar  Tatalaksana  Freight Forwarding, Jakarta, CV. Infomedika
Maya  K.  2006, Penangganan  Transaksi  Ekspor  &  Impor ,  Universitas  Pelita  Harapan, Karawci
Nopirin (1993) Ekonomi Internasional, Edisi 3 Yogyakarta, BPFE UGM
PurwitoM, Ali, 2006, Kepabeanan, Konsep dan Aplikasi, Penerbit Samudra Ilmu
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2008 tentang  pengenaan  bea  keluar  terhadap barang ekspor .
----------Menteri Keuangan Nomor   214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar
tanggal 16 Desember 2008.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  223/PMK.001/2008 tentang  penetapan  barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tariff bea keluar.
----------Menteri Perdagangan Nomor 10/M.DAG/PER/3/2009 tertanggal 5 Maret 2009
tentang ekspor barang yang wajib menggunakan Letter of Credit
----------Direktur  Jenderal  Perdagangan  Luar  Negeri  Nomor  02/DAGLU/PER/3/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor  10/M.DAG/PER/3/2009  tentang  ekspor  barang  yang wajib menggunakan Letter of Credit
Sugianto, Pengantar Kepabeanan dan Cukai , Penerbit PT. Grasindo, 2008 ---------- Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (Pengelolaan  Pemerintah  Daerah  dalam  Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah) , Penerbit PT. Grasindo, 2008
Surojo, Arif dan Sugianto, 2007 (Buku Materi Pokok) Kepabeanan dan Cukai , Penerbit Universitas Terbuka
Sumarman, FR, Menakar manfaat L/C, Bisnis Indonesia, 28 Maret 2009,11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
-----------Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007
Wajib L/C Kenapa Tidak ? Tempo, Edisi 23 Pebruari-Maret 2009; 43