## MENGAKHIRI REZIM DEFISIT PADA KEBIJAKAN FISKAL
Edy Burmansyah 1 dan Ade Parlaungan Nasution 2
1 Peneliti pada Martapura Institute, Jakarta dan 2 Dosen STIE Labuhanbatu

## Abstrak
Disamping  nilai  uang,  penerapan  angaran  surplus  juga  mempertimbangkan peningkatan  inflasi  yang  diakibatkan  ekspansifnya  belanja  yang  dilakukan  pemerintah. Dalam dua tahun terakhir belanja pemerintah sangat ekspansif. Pada APBN 2017, belanja ditetapkan  sebesar  Rp  2.070,5  triliun,  turun  sedikit  dibandingkan  belanja  tahun  2016 sebesar  Rp  2.095,7.  Namun  lebih  tinggi  dibandingkan  belanja  tahun  2015  sebesar  Rp 2.039,5.
Belanja pemerintah yang begitu ekspansif tersebut, tidak sebanding dengan tingkat penerimaan  yang  dipatok  pemerintah.  Tahun  2017  penerimaan  dipatok  sebesar  Rp  Rp 1.737,6 triliun, sedangkan pada tahun 2016 dari proyeksi penerimaan sebesar Rp 1.822,5, realisasi  penerimaan  hanya  sebesar  Rp  1.551,8  triliun.  Untuk  tahun  2015,  dari  proyeksi penerimaan sebesar Rp 1.762,3 triliun, realisasi penerimaan hanya mencapai Rp 1.491,5 triliun.
Besarnya  belanja  dibandingkan  penerimaan,  membuat  defisit  dalam  APBN  terus membengkak dari tahun ke tahun. Defisit tersebut selalu ditutupi dengan mengajukan utang baru, baik utang langsung kepada debitur (lembaga donor) maupun melalui penerbitan SBN (Surat Berharga Negara). Dan seperti biasa utang akan menjadi beban pada APBN tahun- tahun berikutnya.
Defisit dan utang yang mengerogoti APBN tersebut harus segera diakhiri. Usaha untuk mengakhiri rezim defisit tersebut pertama-tama dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamh Konstitusi (MK) atas UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

## Keywords : Kebijakan Fiskal, Anggaran Defisit, Anggaran Surplus, APBN, Neraca Pembayaran

## Pendahuluan
Dari semenjak merdeka hingga hari ini, pengelolaan anggaran Indonesia selalu berkutat dengan  masalah  defisit.  Satu  celah  yang  membuat  Indonesia  tidak  bisa  lepas  dari ketergantungan terhadap utang.
Kebijakan  anggaran  yang  dijalankan  pemerintah  acapkali  menimbulkan  sejumlah persoalan.  Pada  masa  orde  lama  yang  menganut  kebijakan  anggaran  moneter  pemerintah berkutat  dengan  masalah  defisit  dan  inflasi,  sedang  pada  masa  orde  baru  yang  menerapkan kebijakan  anggaran  berimbang,  utang  luar  negeri  ditempatkan  sebagai  sumber  utama pembiayaan  pembangunan,  sementara  pada  era  reformasi  yang  mengadopsi  kebijakan anggaran defisit, utang menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan fiskal.

## Anggaran Moneter
Pada  masa  perang  kemerdekaan  (17  Agustus  1945  -  27  Desember  1949),  struktur pemerintahan Indonesia belum terbentuk dengan solid, dan pengelolaan anggaran masih sangat amburadul.  Pemerintah  masih  berkonsentrasi  mempertahankan  kemerdekaan  dari  usaha Belanda yang ingin kembali menduduki Indonesia.
Usai  penyerahan  kemerdekaan  sampai  dengan  tahun  1954,  pengelolaan  keuangan Negara  masih  menggunakan  Indische  Comptabiliteitswet  (Staatsblad  1925  No.448)  dan Indische Bedrijvenwet (Staatsblad 1927 No.419).
Pada awal-awal pembangunan ini, pemerintahan menghadapi tantangan ekonomi yang sangat berat, inflasi yang sangat tinggi, kondisi infrastruktur yang rusak berat akibat perang, dan terjadinya defisit ganda (APBN dan Neraca Pembayaran).
Namun,  awal-awal  masa  demokrasi  Liberal  ini,  Indonesia  diuntungkan  adanya fenomena “Korean Boom” yakni peristiwa perang Korea (1950-1953), yang mendorong ekspor komoditas strategis Indonesia (Karet dan Minyak Bumi) melonjak tajam. Kenaikan eskpor ini menyebabkan  APBN  mengalami  surplus,  sehingga  dapat  mengatasi  kesulitan  pada  neraca pembayaran.
Sayang,  fenomena  “Korean  Boom”  yang  berlangsung  singkat  tersebut,  tidak  bisa dimanfaatkan dengan baik. Peningkatan devisa mendorong pemerintah dan swasta melakukan impor besar-besaran yang menguras devisa, sehingga mendorong inflasi kembali, dan ekspor Indonesia  menjadi  tidak  kompetitif  lagi.  Ketika  fenomena  “Korean  Boom”  usai  seiring berakhirnya  perang  Korea,  July,  1953,  dalam  sekejap  perekonomian  Indonesia  kembali terpuruk.
Pada  masa  ini,  Indonesia  dibawah  perdana  menteri,  Ali  Sastroamidjojo  (Kabinet  Ali pertama) menerbitkan UU No 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indische Comptabiliteitswet" (Staatsblad  1925  No.448)  dan  "Indische  Bedrijvenwet"  (Staatsblad  1927  No.419)  dan diundangkan dalam lembaran negara Tahun 1954 No 6, selanjutnya, diperbaharui dengan UU No 12 Tahun 1955 tentang perbendaharaan Negara, (diundangkan dalam lembaran negara no. 49 tahun 1955).
Namun langkah Ali tersebut, tidak mampu mencegah penerimaan negara terus terjun bebas,  akibat  melemahnya  harga  komoditas  ekspor  Indonesia.  Dan  pada  saat  bersamaan pemerintah juga tidak mampu menekan pengeluarannya, terutama membiayai operasi militer untuk mengatasi sejumlah pemberontakan di daerah.
Beban APBN semakin bertambah berat, karena pada saat bersamaan harus mengambil alih utang pemerintah Belanda sebelum perang sebesar 4,3 miliar gulden, sesuai kesepakatan Konferensi  Meja  Bundar  (KMB).  Hasil  kesepakatan  KMB  yang  cenderung  merugikan Indonesia,  serta  pengikaran  Belanda  atas  penyelesaian  masalah  Irian  Barat,  kemudian mendorong  Indonesia  secara  sepihak  membatalkan  kesepakatan  KMB  pada  tahun  1956. Kebijakan  ini  lalu  dikuti  aksi  pengambil  alihan  perusahaan-perusahaan  Belanda  diberbagai daerah pada tahun 1957-1958.
Perusahaan-perusahaan Belanda yang diambil alih sebagian besar dikendalikan militer, sehingga  penggelolaannya  cenderung  kurang  profesional  dan  membebani  anggaran  negara.
Akibatnya dipenghujung era demokrasi liberal, defisit APBN membengkak hingga mencapai Rp 9 milyar—satu angka yang sangat besar pada masa itu.
Membengkaknya  defisit  APBN  yangberujung  dengan  memburuknya  perekonomian, yang  semakin  diperparah  oleh  gejolak  politik  dalam  negeri  yakni  jatuh  bangunnya  kabinet hanya hanya dalam hitungan bulan.
Konsolidasi  kekuasaan  yang  tidak  berjalan  mulus  selama  era  demokrasi  liberal mendorong  Bung  Karno  mengeluarkan  dekrit  presiden  pada  5  July  1959,  yang  menandai berakhirnya era demokrasi liberal dan dimulainya era “Demokrasi Terpimpin” dan “Ekonomi Terpimpin”.
Dimasa Demokrasi Terpimpin (1959- 1965), Indonesia mulai melakukan pembenahan dalam pengelolaan  APBN  dengan  menerapakan  kebijakan  anggaran  moneter,  dimana  pengelolaan APBN disatukan dengan anggaran kredit dan anggaran devisa.

## Tabel 1. Anggaran 1964-1965
Nominal % dari Uraian (Rp Juta) PDB 1964 1965 1964 1965 Penerimaan 283 923 3,8 3,7 Negara Pengeluaran 681 2.526 9,0 10,1 Negara Defisit/Surplus -398 - -5,3 -6,4 Anggaran 1.603
Sumber:  diolah  dari  Thee  Kian Wie, dikutif dari iqbal fadli (2016)
Namun besarnya defisit APBN yang diwariskan dari era demokrasi liberal memaksa pemerintah  harus  mengajukan  pinjaman  kepada  negara  lain  untuk  membiayai  belanja pembangunan.  Sebagian  besar  berasal  dari  Uni  Soviet,  sebagian  kecil  lainnya  datang  dari Amerika  Serikat.  Hingga  berakhirnya  masa  kepemimpinan  Bung  Karno,  total  utang  yang ditanggung pemerintah sebesar $ 2,4 milyar.
Defisit APBN yang sudah begitu kronis tersebut, kemudian secara sederhana diatasi dengan pencetakan uang baru. Celakanya, pencetakan uang baru yang dilakukan pemerintah tidak memperhitungkan cadangan devisa, nilai tukar ideal, kondisi nilai ekspor dan impor, serta permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing. Implikasinya, pertumbuhan uang beredar (M1) dengan cepat melonjak tajam dari 37 persen pada 1960 menjadi 302 persen pada
1965. Sementara inflasi meledak, dari 19 persen pada 1960 menjadi 594 persen di tahun 1965, setahun kemudian (1966) melonjak jadi 650 persen.
Perekonomian yang memburuk tersebut, memuluskan jalan bagi sekelompok perwira militer yang dipimpin Jenderal Soehatro mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno, setelah didahului peristiwa penculikan sejumlah jenderal angkatan darat tahun sebelumnya (1965).
Segera setelah naik ke puncak kekuasaan pada 1966, Presiden Soeharto memerintahkan Tim Ekonomi-nya yang didominasi kelompok teknokrat dari Universitas Indonesia, menyusun Program  Stabilisasi  Ekonomi,  dengan  instrumen  utama  kebijakan  anggaran  berimbang  dan dinamis (balanced budget) .

## Anggaran Moneter
Dalam pengelolaan keuangan Negara, pemerintah orde Baru menerbitkan UU Nomor 9  Tahun  1968,  tentang  perubahan  pasal  7  "Indische  Comptabiliteitswet"  (Staatsblad  1925 No.448) sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Drt. 1954. UU ini mulai berlakukan sejak 25 Oktober 1968.
47. Nomor  9  Tahun  1968  menjadi  dasar  bagi  diterapkannya  kebijakan  anggaran berimbang dan dinamis. Kebijakan berimbang adalah kebijakan anggaran yang menghendaki terjadinya keseimbangan
antara  pendapatan  dan  pengeluaran,  dengan  jumlah  yang  terus  membesar  setiap  tahunnya. Kebijakan  anggaran  berimbang  ditandai  denganditerapkannya  format  T-account  dalam penyusunan APBN.
Tabel. 2 Struktur APBN dengan Format T-account
Sumber: Direktorat  Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran,

## Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kebijakan  anggaran  berimbang  dinamis  mensyaratkan,  bila  dalam  pelaksanaannya  terdapat kecenderungan pendapatan negara kurang atau lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan, maka sejauh  mungkin  harus  diupayakan  untuk  melakukan  penyesuaian  pada  sisi  belanja  negara. Demikian juga, bila pendapatan negara yang diperkirakan cenderung melampaui sasaran yang ditetapkan, maka dapat dilakukan penyesuaian terhadap belanja negara.
Struktur  anggaran  berimbang  dinamis  terdiri  dari  penerimaan  internal  (penerimaan dalam negeri berupa pajak dan penerimaan bukan pajak), dan penerimaan eksternal (utang luar negeri—dimasa orde baru disebut sebagai penerimaan pembangunan). Sedangkan pengeluaran dibagi  atas  pengeluaran  rutin  (belanja  operasional  dan  pemerintah)  dan  pengeluaran pembangunan (belanja modal).
Dalam disiplin pengelolaan anggaran  yang menganut kebijakan anggaran berimbang dan dinamis, penerimaan dalam negeri hanya boleh digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, sedangkan penerimaan pembangunan (utang luar negeri) hanya boleh digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Penerimaan pembangunan (utang luar negeri) muncul akibat  adanya  selisih  antara  tabungan  pemerintah  dengan  pengeluaran  pembangunan. Tabungan  pemerintah  sendiri  merupakan  selisih  antara  penerimaan  dalam  negeri  dengan pengeluaran rutin. Dengan kata lain penerimaan pembangunan adalah defisit pada APBN.
Secara  sederhana,  defisit  pada  anggaran  berimbang  dan  dinamis,  dapat  dijelaskan, sebagai  berikut:  seandainya  penerimaan dalam  negeri  sebesar  Rp  8,  sedangkan  pengeluaran rutin  sebesar  Rp  5,  maka  selisih  antara  penerimaan  dalam  negeri  dengan  pengeluaran  rutin adalah sebesar Rp 3. Selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin tersebut kemudian  disebut  tabungan  pemerintah.  Selanjutnya  tabungan  pemerintah  digunakan  untuk pengeluaran pembangunan.
Karena lebih dari setengah penerimaan dalam negeri digunakan untuk melanja rutin, maka  tabungan  pemerintah  relative  kecil.  Kecilnya  tabungan  ini  tidak  mampu  untuk membiayai seluruh rencana-rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah, sementara jika pemerintah
membatasi diri hanya mengadalkan tambungan untuk membiayai pembangunan, maka roda  bisnis  dan  kegiatan  ekonomi  lain  tidak  dapat  bergerak  lancar,  demikian  pertumbuhan ekonomi sulit berkembang, bahkan berpotensi merosot tajam, karena masyarakat/rakyat kesulit
membayar pajak karena lesunya perekonomian, akibat lanjutanya penerimaan pemerintah akan menurun.
Dalam  kaitan  itu,  untuk  terus  mendorong  kegiatan  ekonomi,  pemerintah  tetap membiayai  rencana-rencana  pembangunan  yang  telah  disusunnya  dalam  APBN,  meskipun APBN  kedalam  keadaan  defisit  akibat  rencana  pengeluaran  pembangunan  APBN  melebihi jumlah  tabungan  pemerintah.  untuk  mengatasi  defisit  tersebut,  pemerintah  selanjutnya mengajukan  pinjaman  luar  ke lembaga  donor  (World  Bank,  IMF,  ADB,  dan  Negara-negara donor) Secara sederhana, dapat digambaran; bila tabungan pemerintah tercatat sebesar Rp 3, sementara  rencana  pengeluaran  pembangunan  ditetapkan  sebesar  Rp  6,  maka  APBN mengalami  defisit  sebesar  Rp  3  (minus  Rp  3).  Defisit  tersebut  selanjutnya  ditutupi  dengan mengajukan  utang  luar  negeri  sebesar  Rp  3.  Demikian  dana  pembangunan  akan  menjadi sebesar Rp 6, dan APBN akan mencapai keseimbangan (balance).
Pada  anggaranberimbangdandinamis,  secara  akuntansi  besarnya  pengeluaran sedemikian  rupa  disusun  sama  dengan  penerimaan,  tetapi  secara  ekonomi  anggaran  belanja sesungguhnya dalam keadaan defisit, dimana pengeluaran negara selalu lebih besar daripada penerimaan negara. Defisit selanjutnya hanya boleh diatasi melalui utang luar negeri dan hanya menjadi pelengkap pembiayaan pembangunan.
Namun  dalam  prakteknya,  Orde  Baru  menempatkan  utang  luar  negeri  bukan  lagi sebagai pelengkap, namunmenjadikannya sebagai strumen utama pembiayaan pembangunan. Sebagian besar penerimaan negara dimasa orde baru bersumber dari utang luar negeri, bahkan ketika Indonesia mendapat penerimaan sangat besar akibat naiknya harga minyak pada masa oil boom , maupun pada priode program reformasi perpajakan.
Pada  masa  oil  boom  (1974-1985),  penerimaan  migas  Indonesia  mencapai  66  persen dari  total  penerimaan  dalam  negeri.  Begitu  pula,  pada  periode  reformasi  perpajakan  (1984- 1994), penerimaan pajak sebesar 12 persen dari PDB (produk domestik bruto). Angka-angka tersebut sesungguhnya lebih dari cukup untuk menghapuskan ketergantungan terhadap utang luar negeri yang berada pada kisaran 3% dari PDB per tahunnya.
Namun,  demi  menjaga  momentum  pertumbuhan  (rata-rata  pertumbuhan  ekonomi Indonesia periode 1974-1985 sebesar 7 persen per tahun). Pemerintah enggan menggunakan dana yang diperoleh dari kenaikan harga minyak tersebut untuk melunasi utang luar negeri. Akibatnya utang Indonesia terus membesar tiap tahunnya.
Besarnya  utang  membuat  fondasi  perekonomian  Indonesia  rapuh.  Puncaknya,  ketika terjadi  krisis  moneter  tahun  1997-1998,  pemerintah  mengalami  gagal  bayar  (Default). Celakanya untuk membayar utang lama, pemerintah mengajukan utang baru kepada dari IMF dan sejumlah lembaga donor lainnya.
Dalam  hitungan  bulan,  krisis  moneter  bertranformasi  menjadi  krisis  ekonomi, kemudian berujung pada krisis politik, yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan Soeharto, pada 21 Mei 1998.

## Anggaran Defisit
Runtuhnya  rezim  orde  baru  membawa  Indonesia  memasuki  era  reformasi.  Dibawah bimbingan lembaga donor (IMF dan World Bank), pemerintah melakukan perombakan besar-
besar dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah mengubah UU No 9 Tahun 1968 menjadi UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dua tahun sebelum UU No.17/2003 ditetapkan, tepatnya pada tahun 2001, pemerintah telah  terlebih  dahulu  mengadopsi  Internasional  Government  Finance  Statistics  (GFS)  dalam penyajian  laporan  APBN6.  Diadopsinya  GFS  membuat  penyajikan  format  laporan  APBN mengalami perubahan dari T-Account menjadi I-Account7. Format I-Account dibuat satu lajur, dimana pada bagian atas penerimaan dan bagian bawah pengeluaran. Demikian pada format I- Account, menunjukan adanya pos defisit dan pendanaannya.
Penerapan  laporan  APBN  menggunakan  format  I-Account  menandai  diadopasinya kebijakan anggaran defisit9, dimana struktur APBN dipilah kedalam lima bagian; pendapatan, belanja, keseimbangan primer, defisit anggaran, dan pembiayaan.
Tabel 3. Struktur APBN dengan Format I-account
Sumber: Direktorat  Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran,

## Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Anggaran defisit adalah kebijakan yang menghendaki posisi pengeluaran negara lebih besar dari pada posisi penerimaan negara dalam satu tahun anggaran. Karena pengeluaran lebih besar  dari  pada  penerimaan  maka  anggaran  negara  mengalami  defisit  (kekurangan). Selanjutnya,  defisit  ditutupi  dengan  mengajukan  utang  ke  negara  donor  atau  menerbitkan obligasi.
Sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 12 ayat 3 UU No/17/2003, setiap tahunnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan defisit dalam APBN tidak lebih dari 3 persen dari Produk Domestik Bruto10, sedangkan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.
Sejak  penerapan  anggaran  defisit,  utang  merupakan  kata  kunci  dalam  pengelolaan APBN. Ketidak mampuan pemerintah menutup defisit berpotensi meningkatkan resiko fiskal. Risiko fiskal
merujuk  pada  suatu  situasi  dimana  pemerintah  sebagai  pengelola  keuangan  negara kesulitan  mendapatkan  utang  tambahan  untuk  mengatasi  defisit  anggaran.  Utang  sebagai sumber  pembiayaan  menutup  defisit  menjadi  dijadikan  faktor  penentu  bagi  keberlanjutan fiskal, yakni keberlanjutan atas penerimaan dan pengeluaran pemerintah, baik pada sisi rencana maupun  realisasi.  Demikian,  keberlanjutan  fiskal  sangat  bergantung  pada  kemampuan pengelolaan  utang  pemerintah.  Namun,  pada  kenyataanya  kemampuan  pengelolaan  utang pemerintah terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ini diindikasikan meningkatnya rasio  pembayaran  cicilan  utang  pemerintah  (termasuk  bunga)  terhadap  penerimaan  negara (pajak  dan  bukan  pajak),  dan  membengkaknya  defisit  keseimbangnya  primer.  Berdasarkan datakementerian  keuangan,  rasio  pembayaran  cicilan  utangpemerintah  (termasuk  bunga) terhadap  penerimaan  negara  (pajak  dan  bukan  pajak),  yang  cenderung  meningkat  setiap tahunnya. Jika 2011 rasionya sekitar 19,03 persen, pada 2016 rasionya meningkat mencapai 27,87  persen.  Sedangkan  rasio  pembayaran  cicilan  utang  pemerintah  (termasuk  bunga) terhadap  penerimaan  perpajakan  meningkat  dari  26,25  persen  (2011)  menjadi  32,31  persen (2016).  Sementara,  defisit  keseimbangan  primer  yang  merupakan  selisih  antara  pendapatan negara  dikurangi  belanja  negara  tanpa  memperhitungkan  pembayaran  bunga  utang.  Defisit keseimbangan  primer  terus  membengkak  dalam lima  tahun  terakhir  (2012-2016).  Pada2012 defisit  keseimbangan  primer  tercatat  sebesar  Rp  52,7  triliun,  tahun  berikutnya  (2013)
membengkak jadi Rp 98,6 triliun, pada tahun 2014 sedikit turun, berada pada kisaran Rp 93,2 triliun.  Memasuki tahun  pertama  pemerintahan Jokowi  (2015),  defisit  keseimbangan  primer melambung sebesar Rp 142,4 triliun. Sementara hingga tutup tahun 2016, defisit keseimbangan primer mendekati angka 110 triliun, melampaui jumlah yang ditetapkan APBN-P 2016 sebesar 106  triliun.  Sementara  untuk  tahun  2017 defisit  keseimbangan  primer  diprediksi  terbang  ke angka Rp 111,4 triliun. Membengkaknya defisit keseimbangan primer, mengisyaratkan bahwa APBN telah kehilangan kemampuannya untuk membayar bunga utang dari hasil penerimaan negara, bahkan pemerintah dipaksa mencari utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama. Situasi ini membuat utang Indonesia terus membengkak dan semakin sulit keluar dari jeratannya.  Menutup  tahun  2016,  utang  luar  negeri  pemerintah  sudah  menembus  angka  Rp 3.500  triliun.  Bahkan  untuk  tahun  2017,  Pemerintah  berencana  menarik  utang  baru  melalui penerbitan  SBN  sebesar  Rp  597  triliun23.  Penerbitan  SBN  ini,  ditujukan  membayar  cicilan bunga  dan  utang  pokok  untuk  tahun  2017  sebesar  Rp  500  triliun.  Pembayaran  bunga  utang tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp 221,4 triliun atau naik dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 191 triliun dan tahun 2015 sebesar Rp 156 triliun.
Untuk  mengatasi  membengkaknya  utang  dan  defisit  APBN,  pemerintah  hanya memiliki  dua  opsi;  mengenjot  penerimaan  atau  memangkas  belanja.  Sejauh  ini,  tampaknya pemerintah  cenderung  memilih  untuk  meningkatkan  penerimaan  dibandingkan  memangkas pengeluaran. Tahun 2017 target penerimaan pajak dalam APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp 1.271,1 triliun, naik 15 persen dibandingkan tahun 2016.
Namun,  pilihan  pemerintah  untuk  mengenjot  penerimaan,  ditengah  situasi  ekonomi global  yang  masih  bergejolak  dan  kondisi  perekoromian  dalam  negeri  yang  tidak  stabil, sesungguhnya  tidak  cukup  tepat.  Mantan  Menteri  Keuangan,Chatib  Basri,  seperti  dikutif katadata.com  memprediksi  penerimaan  negara  terancam  makin  seret  pada  tahun  2017, terutama yang berasal dari asset-aset yang diikutkan dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Menurut Chatib Basri, jika dihitung berdasarkan return on asset (ROA) sebesar 5 persen, yang merupakan sumber perpajakan, maka hanya Rp 200 triliun dari total hampir Rp 4.000 triliun asset yang ikut dalam program tax amnesty, yang bisa dipajaki oleh pemerintah tahun depan.
Sementara pada saat yang sama, penambahan jumlah wajib pajak baru relatif kecil. Per September 2016, jumlah wajib pajak baru dari hasil amnesti pajak hanya mencapai 8.412 wajib pajak. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah WP yang wajib SPT Indonesia yang  berjumlah  lebih  dari  22  juta.  jika  jumlah  wajib  pajak  baru  tidak  banyak,  maka  bisa menggerus potensi penerimaan pajak pada tahun 2017 ini.
Pada sisi lain, rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB indonesiah yang masih rendah yakni berada  dikisaran  angka  10-11  persen,.  Angka  ini,  menurut  Kepala  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  Bambang  Brodjonegoro  tidak  cukup  acceptable  untuk negara  sebesar  Indonesia.  Bahkan  dalam  perhitungan  IMF,  tax  ratio  yang  dapat  dicapai Indonesia dengan melakukan perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan hanya sekitar 21,5  persen.  Kalaupun  angka  tersebut  dapat  dicapai  Indonesia,  namun  masih  rendah  dari negara-negara  anggota  G-20  seperti  Inggris  yang  tax  rationya  mencapai  27,40  persen,  atau Afrika Selatan yang tax rationya mencapai 25,67 persen.
Seretnya  penerimaan  pajak,  mendorong  pemerintah  menambah  pundi-pundi penerimaan dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dipermulaan tahun 2017, rakyat dikejutkan  dengan  rencana  kenaikan  tafif  listrik  dan  biaya  pengurusan  BPKB  dan  STNK kendaraan  bermotor.  Namun  langkah  pemerintah  ini  beresiko  menaikan  laju  inflasi  dan menurunkan daya beli masyarakat yang dapat berujung pada turunnya pertumbuhan. Pada sisis lain, keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan kebijakan anggaran ekspansif (enggan mengurangi belanja), bukan saja tidak bijaksana, namun juga tidak tepat dalam membaca sinyal beragam  indikator makro ekonomi,  yang  sesungguhnya  menghendaki  penyegaran  kebijakan pengelolaan anggaran.

## Anggaran Surplus
Penerapan  anggaran  surplus,  tentu  akan  berimplikasi  pada  pemangkasan  terhadap sejumlah pos pengeluaran. Pemangkasan terutama ditujukan terhadap belanja perjalanan dinas, rapat,  belanja  honorarium, iklan  serta  anggaran  yang  memiliki  estimasi  harga  terlalu  tinggi. Tahun lalu pemerintah berhasil memangkas pengeluaran sebesar Rp 137,6 triliun. Kebijakan tersebut ternyata tidak berpengaruh signifikat terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang ditutup sebesar 5,02 persen.
Secara  umum,  kebijakan  anggaran  surplus  diterapkan  untuk  mengatasi  kondisi perekonomian yang inflasif, dimana nilai uang semakin merosot akibat kenaikan harga-harga. Demikian pemerintah berusaha mengurangi pengeluaran, sehingga lambat laun jumlah uang yang  beredar  akan  berkurang  dan  harga  kemudian  dapat  dikendalikan.  Saat ini, merosotnya nilai uang dapat dibaca dari masuknya rupiah sebagai salah satu dari 10 mata utang terendah di dunia. Disamping itu, diindikasi lain, tergambar dari usaha Bank Indonesia (BI) untuk segera memberlakukan kebijakan redenominasi rupiah. Redenominasi adalah penyederhanaan mata uang  dengan  memangkas  jumlah  angka  nol  dibelakang,  tanpa  mengubah  nilainya.  Melalui redenominasi, harga barang dan jasa akan turut disesuaikan sebanding penyederhanaan mata uang.
Disela-sela  acara  peluncuran  pecahan  uang  Rupiah  baru,  di  Gedung  Thamrin,  Bank Indonesia, 19 Desember 2016, Gubernur BI, Agus Martowardoyo meminta dukungan presiden Jokowi untuk mempercepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah yang masih terganjal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak tahun 2013, bahkan pada 2017 RUU tersebut tidak masuk ke dalam list Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Disamping  nilai  uang,  penerapan  angaran  surplus  juga  mempertimbangkan peningkatan inflasi yang diakibatkan ekspansifnya belanja yang dilakukan pemerintah. Dalam dua tahun terakhir belanja pemerintah sangat ekspansif. Pada APBN 2017, belanja ditetapkan sebesar Rp 2.070,5 triliun, turun sedikit dibandingkan belanja tahun 2016 sebesar Rp 2.095,7. Namun lebih tinggi dibandingkan belanja tahun 2015 sebesar Rp 2.039,5.
Belanja  pemerintah  yang  begitu  ekspansif  tersebut,  tidak  sebanding  dengan  tingkat penerimaan yang dipatok pemerintah. Tahun 2017 penerimaan dipatok sebesar Rp Rp 1.737,6 triliun,  sedangkan  pada  tahun  2016  dari  proyeksi  penerimaan  sebesar  Rp  1.822,5,  realisasi penerimaan  hanya  sebesar  Rp  1.551,8  triliun.  Untuk  tahun  2015,  dari  proyeksi  penerimaan
sebesar Rp 1.762,3 triliun, realisasi penerimaan hanya mencapai Rp 1.491,5 triliun. Besarnya belanja dibandingkan penerimaan, membuat defisit dalam APBN terus membengkak dari tahun ke tahun. Defisit tersebut selalu ditutupi dengan mengajukan utang baru, baik utang langsung kepada  debitur  (lembaga  donor)  maupun  melalui  penerbitan  SBN  (Surat  Berharga  Negara). Dan seperti biasa utang akan menjadi beban pada APBN tahun-tahun berikutnya. Defisit dan utang yang mengerogoti APBN tersebut harus segera diakhiri. Usaha untuk mengakhiri rezim defisit tersebut pertama-tama dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan judicial review kepada  Mahkamh  Konstitusi  (MK)  atas  UU  No.17  tahun  2003  tentang  keuangan  negara. Keberadaan UU No.17/2003 yang memberikan legitimasi hadirnya defisit dalam APBN, pada kenyataanya bertentangan dengan semangat Pasal 23C Bab VIII UUD 1945, serta pasal-pasal lain yang mengiringi terbitnya UU tersebut, yang menghendaki bangsa ini dapat sejahtera dan mandiri, lepas dari ketergantungan pada bangsa lain.

## Daftar Pustaka
Abdul  Hakim,  Guswildan  Giovani,  perbandingan  perekonomian  dari  masa  Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009), jurnal Ekonomika-Bisnis Vol.03 No.2, Juli, 2012 Arnold,  Jens,  Improvingthe TaxSystem in Indonesia, OECD  Working  Paper  No.998,  Oktober  ,  2012Badan  Kebijakan  Fiskal, Kementerian   Keuangan, Laporan Kajian Fiskal tahun 2013
Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia,
Laporan Hasil PemeriksaanBPKRIAtasLaporan
Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun  2014,  Jakarta,  Mei 2015
Direktorat Penyusunan APBN,  Direktorat  Jenderal  Anggaran,  Kementerian  Keuangan
Rupiblik  Indonesia,  Dasar-Dasar  Praktek  Penyusunan  APBN  di  Indonesia,  Edisi  II,
Jakarta, 2014
DirektoratJenderalPerbendaharaan  Negara,  kementerian  keuangan  republik  Indonesia, Peningkatan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Negara  melalui Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2004-2009, Jakarta, 2010
Iqbal fadli, Fakta Pengelolaan Awal  APBN: Dari Orde  Lama  ke Orde Baru, Jakarta, ideas,   May, 2016, diakses
KementerianKeuangan,Laporan Keuangan  PemerintahPusatTahun 2015 (Audited), Mei, 2016
Miryam L. Wijaya, dan Ivantia S. Mokoginta, Identifikasi risiko fiskal dalam anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  indonesia,  Lembaga  penelitian  dan pengabdian   kepada masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2014

## Jurnal Ecobisma Vol. 4 No. 2 Juni 2017
Suparmoko. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi 5, BPFE Yogyakarta, 2000
Undang-Undang  No  3  Tahun  1954, Tentang mengubah "Indische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No.448) dan "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No.419)
Undang-Undang No 12 Tahun 1955 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang  No  9  Tahun  1968  tentang  perubahan  pasal  7  "Indische Comptabiliteitswet"   (Staatsblad 1925 No.448) sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Drt. 1954