ISSN : 2685-8517, (p) 2302-3759 Vol. 11, No. 1 (2022), pp.1-15 doi: 10.14421/welfare.2022.111-01 https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/welfare/index
Universal Health Coverage di Bali: Konsep, Implementasi, dan Tantangan
Ida Bagus Anggapurana Pidada * Universitas Mahendradatta Denpasar
* Corresponding Author. E-mail: ajuzt.angga@gmail.com Received: 13 Sep 2022.; Revised: 18 Nov 2022; Accepted: 31 Mar 2023
Abstract: Universal  Health  Coverage  (UHC)  appears  to  aim  to  provide  a  guarantee  of quality  health  services  to  every  individual  without  exception.  Indonesia  is  one  of  the countries  that has encouraged  the implementation of the  UHC concept  through various approaches. Such as issuing regulations, encouraging bureaucratic reforms, to the technical schemes within them. The ideality on paper still meets a number of obstacles in the field which  have  led  many  local  governments  to  participate  in  establishing  a  locality-based guarantee  program.  One  area  that  has  taken  the  initiative  to  realize  universal  health insurance  is  Badung  Regency  with  the  Healthy  Badung  Krama  (KBS)  program.  So  this research  raises  the  question  of  how  the  concept  and  implementation  of  regional  health insurance issued by the Badung Regency Government with the name Krama Badung Sehat (KBS) program. Then what kind of challenges are faced by the Regional Government of Badung Regency in implementing the program. This research method using this research using  a  qualitative  approach  and  analyzed  descriptively.  The  types  of  data  used  in  this research  are  primary  data  and  secondary  data.  Furthermore,  data  collection  techniques using interviews, observation, and documentation studies. The results of this study indicate that the Regional Government of Badung Regency created the Healthy Badung Krama (KBS) program as an effort to ensure health services for the Badung people. In its implementation, the  KBS  program  has  many  additional  benefits  compared  to  the  JKN-KIS  program, specifically there are more than 15 benefits that are not covered by JKN. Even though it has been designed in such a way, the KBS program still has challenges, the first of which is the lack of massive outreach. The second is the need for a strategic planning. Third, financial limitations.
Keywords: ; Kramas Badung Sehat, Universal Health Coverage,  health services, social Security
Abstrak : Universal  Health  Coverage (UHC)  muncul  bertujuan  untuk  memberikan  sebuah jaminan pelayanan kesehatan secara berkualitas kepada setiap individu tanpa terkecuali. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  telah  mendorong  terselenggaranya  konsep UHC melalui berbagai pendekatan. Seperti mengeluarkan regulasi, mendorong reformasi- birokrasi, hingga skema-skema teknis di dalamnya. Idealitas di atas kertas ternyata masih memenuhi  beberapa  kendala  di  lapangan  yang  menyebabkan  tidak  sedikit  pemerintah daerah ikut membuat sebuah program jaminan berbasis lokalitas. Salah satu daerah yang telah  melakukan  inisiatif  dalam  mewujudkan  jaminan  kesehatan  universal  adalah Kabupaten Badung dengan program  Krama Badung Sehat (KBS). Sehingga penelitian ini
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 1, 2022 Ida Bagus Anggapurana Pidada
memunculkan pertanyaan bagaiamana konsep dan implementasi  dari jaminan kesehatan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan nama program Krama Badung  Sehat  (KBS).  Kemudian  tantangan  seperti  apa  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Badung  dalam  pengimplementasian  program  tersebut.  Metode penelitian  ini  menggunakan  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan dianalisis  secara  deskriptif.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi,  dan  studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menciptakan program Krama Badung Sehat (KBS) sebagai upaya dalam  menjamin  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  Badung.  Pada  implementasinya, program KBS memiliki banyak manfaat tambahan dibandingkan program JKN-KIS secara spesifik ada lebih dari 15 manfaat yang tidak tercover oleh JKN. Meskipun telah dirancang sedemikian rupa akan tetapi program KBS masih memiliki tantangan antara lain pertama adalah kurang masifnya sosialisasi. Kedua adalah diperlukannya sebuah perencanaan yang strategis. Ketiga Keterbatasan finansial.
Kata Kunci: Kramas Badung Sehat, Universal Health Coverage ,  Jaminan Sosial

## PENDAHULUAN
Diskursus tentang konsep Universal Health Coverage (UHC) muncul bertujuan(Ahadi Pradana  et  al.,  2022)  untuk  memberikan  sebuah  jaminan  layanan  kesehatan  secara berkualitas  kepada  setiap  individu  tanpa  terkecuali.  Jika  di  tarik  ke  belakang,  lahirnya konsep UHC(CSEM, 2021; UN, 2019)bukan secara instan. Dinamika terjadi sejak adanya kegiatan WHO Constitution Recognizes the Right to Health pada tahun 1946. Kemudian di lanjut Alma Ata Declaration Reaffirms the Need to Achieve Health for All pada tahun 197, Abuja Declaration pada tahun 2001, Launch of International Health Partnership pada tahun 2007, hingga pada tahun 2012 muncullah First UN Resolution Endorsing UHC .
Pendekatan  yang  di  bangun  oleh World Health Organization (WHO)  dengan  adanya UHC(WHO, 2022) adalah ketika setiap orang memiliki akses terhadap akses kesehatan yang berkualitas, kapanpun dan dimanapun dengan biaya yang terjangkau . Sehingga setiap individu  dapat  merasakan  akses  terhadap  pelayanan  kesehatan  tanpa  pembiayaan  yang besar. Meskipun, secara implementasinya(Darrudi et al., 2022; Gorsky & Sirrs, 2018)  masih terdapat berbagai penyempurnaan.
Beberapa  negara  yang  tergabung  dan  menyepakati  UHC(Giovanella  et  al.,  2018) telah  berupaya  mewujudkan  konsep  ini  dengan  mendirikan  lembaga  khusus.  Seperti  di Amerika  dengan  lembaga Private  Healthcare, Inggris  dengan lembaga National  Health
Sevice (NHS), Jerman dengan lembaga Social Security for Illness Gesetzlices Krankenversicherung , hingga negara berkembang seperti Colombia dengan General System of Social Security in Health, ataupun Mexiko dengan lembaga Popular Health Insurance.
Perkembangan  konsep  UHC  di  dunia  serta  berbagai  tantangannya  memberikan ruang-ruang baru untuk penyempurnaan baik secara akademik maupun praktisi. Terdapat tiga kecenderungan konsep dan tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian UHC. Pertama,  kecenderungan  yang  terjadi  terkait  dengan  perdebatan  jaminan  kesehatan  di negara maju khususnya Amerika(Riley, 2022; Zie et al., 2020) yang mana migrasi dari sistem kesehatan berbasis pasar menuju pelayanan kesehatan universal sedikit menantang tetapi perubahan tersebut akan memfasilitasi dan mendorong praktik kesehatan preventif yang berkelanjutan. Kemudian kecenderungan yang terjadi pada negara berkembang di Amerika Latin(Giovanella  et  al.,  2018)  seperti  Mexiko,  Colombia,  gambaran  bahwa  konsep universalitas  yang  di  usung  belum  dapat  dirasakan  oleh  setiap  individu.  Ketiga, kecenderungan  yang  terjadi  pada  negara  menengah  kebawah  seperti  Ghana  dan Haiti(Hashimoto et al., 2020; Kipo-Sunyehzi et al., 2020) dinamika mewujudkan cita-cita UHC terkendala pada pendanaan atau subsidi-silang yang tidak memadai maupun sikap petugas dan fasilitas kesehatan yang tidak ramah. Sehingga rekomendasi yang diberikan adalah  perlu  adanya  pendekatan  berbasis  pajak  yang  lebih  luas  dan  juga  meningkatkan pendidikan kepada para petugas pengelola jaminan kesehatan sehingga diharapkan dapat meningkatkan keramahan dalam proses pengelolaan jaminan kesehatan.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  telah  mendorong  terselenggaranya konsep  UHC  melalui  berbagai  pendekatan.  Seperti  mengeluarkan  regulasi,  mendorong reformasi-birokrasi,  hingga  skema-skema  teknis  di  dalamnya,  bahkan  tidak  sedikit penelitian(Agustina et al., 2019; Ahadi Pradana et al., 2022; Pisani et al., 2017; Suprianto & Mutiarin,  2017)  telah  dilakukan.  Regulasinya  sendiri  di  awali  dengan  regulasi  berbentu undang-undang  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  dan  tentang  Badan  Penyelenggaraan Jaminan  Sosial  yaitu  UU  No.  40  Tahun  2004  dan  UU  No  24  Tahun  2011.  Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dan berbagai regulasi turunan lainnya. Tercatat, hingga tahun 2022 telah mengakomodir(Kesehatan, 2022) 88,6 % penduduknya untuk bergabung dalam jaminan kesehatan nasional.
Idealitas  di  atas  kertas  ternyata  masih  memenuhi  beberapa  kendala  di  lapangan. Terlebih, Indonesia merupakan negara(Agustina et al., 2019) dengan jumlah penduduk yang
mencapai 262 juta, luasan wilayah tidak kecil, dan terdiri dari ribuan pulau. Menyebabkan cita-cita  UHC  perlu  proses  panjang.  Penelitian  terdahulu  menunjukan  bahwa  terdapat permasalahan  yang  masih  perlu  menjadi perhatian  pemerintah  antara  lain  belum  merata akses kesehatan baik fasilitas maupun jarak tempuh, pro dan kontra fasilitas swasta dalam bekerjasama  dengan  jaminan  kesehatan  nasional,  belum  semua  penyakit  yang  diderita pasien  tercover  oleh  jaminan  tersebut,  dan  lain  sebagainya.  Salah  satu  cara  untuk menjembatani terciptanya jaminan kesehatan nasional adalah tetap memberikan keleluasan pada  pemerintah  daerah(Misnaniarti,  2013)  untuk  menjalankan  program  jaminan kesehatan  daerah  dengan  secara  bertahap  mengintegrasikan  dengan  jaminan  kesehatan nasional.
Salah  satu  daerah  yang  telah  melakukan  inisiatif  dalam  mewujudkan  jaminan kesehatan universal adalah Kabupaten Badung dengan program Krama Badung Sehat (KBS). KBS adalah bentuk usaha yang diprakarsai Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam bentuk jaminan pelayanan pada bidang kesehatan yang merupakan fasilitas kepada seluruh warga yang berdomisili dan bertempat tinggal diwilayah administrasi Kabupaten Badung. Sebagaimana  diperkuat  dalam  Peraturan  Bupati  Badung  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Program Krama Badung Sehat.
Penelitian  ini  melihat  fenomena  jaminan  kesehatan  daerah  yang  tetap  eksis  dan dibutuhkan  meskipun  pemerintah  telah  mencanangkan  jaminan  kesehatan  nasional. Argumen  yang  muncul  dari  idealita  yang  tidak  sesuai  denga  realita  di  atas  adalah bagaiamana konsep dan implementasi dari jaminan kesehatan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah  Kabupaten  Badung  dengan  nama  program  Krama  Badung  Sehat.  Kemudian tantangan  seperti  apa  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Badung  dalam pengimplementasian program tersebut.

## METODE PENELITIAN
Program  Krama  Badung  Sehat(KBS)  hadir  pada  tahun  2017  dan  menjadi  bentuk tanggung jawab pemerintah daerah(Balitbang, 2018) dalam memberikan jaminan kesehatan universal  kepada  masyarakat  Kabupaten  Badung,  Provinsi  Bali.  Kehadiran  program dirancang agar dapat terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang telah digagas oleh  pemerintah  pusat.  Harapannya,  setelah  seluruh  masyarakat  Kabupaten  Badung
terdaftar  sebagai  peserta  Program  KBS  kesehatannya  terjamin  dan  dapat  meningkatkan kesejahteraan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif(Sugiyono, 2009) dan dianalisis secara deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer didapat dari informasi yang diberikan oleh Army Adrian Lubis dan dr Nyoman Gunarta yang menjadi Kadis Kesehatan Badung. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi literatur berupa pengkajian referensi dari sumber-sumber berupa buku jurnal penelitian, artikel ilmiah,  wawancara dari informan yang dikutip dari media elektronik, dan juga mengambil dari sumber-sumber berita maupun website. Selanjutnya teknik pengumpulan data(Prastowo, 2016) menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.  Setelah  data  diperoleh  peneliti  melakukan  analisis  data  menggunakan pendekatan  fenomenologi(Bogdan  &  Steven,  1992)  yang  dirasa  cocok  untuk  menjawab rumusan  masalah  penelitian  ini.  tahapan  dari  analisis  antara  lain  adalah  recording, horizonalisasi, cluster of meaning, interpretasi, dan penulisan laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Krama Badung Sehat (KBS): Menjamin Hak Dasar Kesehatan Masyarakat Bali Integrasi  kebijakan  di  bidang  jaminan  kesehatan  oleh  Pemerintah  Daerah  guna mengaplikasikan  Sistem  Jaminan  Sosial  semakin  masih  terjadi.  Terlebih  pada  saat dikabulkannya peninjauan kembali atas UU No 40 Tahun 2004 yang dilakukan oleh MK Republik Indonesia. Landasan hukum yang ditinjau kembali di atas menjadikan sebagian eksekutif  ditingkat  daerah  berinisiatif  untuk  memulai  dan  melaksanakan  jaminan kesehatan di tingkat daerah dengan berbagai penamaan dan pendekatan(Supriyantoro et al.,  2014).  Hingga  tahun  2010  tercatat  352  kabupaten/kota  dari  33  provinsi  telah mengaplikasikan dan mengembangkan Jamkesda. Salah satunya adalah Program Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat.
Krama  Badung  Sehat  (KBS)  merupakan  program  jaminan  kesehatan  yang  di ciptakan oleh pemerintah Kabupaten Badung. Pemerintah berupaya menjamin kesehatan seluruh masyarakat Badung melalui pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan berkeadilan dan  mendorong  terciptanya  jaminan  kesehatan  universal.  UHC  adalah  sistem  kesehatan dimana setiap warga di dalam sebuah populasi berhak memiliki akses yang layak dan adil terhadap  pelayanan  kesehatan  baik  dalam  bidang  promosi,  pencegahan,  penyembuhan
maupun  rehabilitasi  yang  bermutu  dengan  biaya  yang  terjangkau.  Terdapat  dua  bagian penting yang perlu diperhatikan jika ingin mengimplementasikan konsep UHC antara lain pertama, akses  terhadap  layanan  kesehatan  yang  tidak  diskriminatif  serta  terjaminnya kualitas  dari  fasilitas  kesehatan  bagi  setiap  warga. Kedua, sebagai  bentuk  perlindungan terhada  risiko  finansial  kepada  warga  negara  yang  sedang  atau  akan  menggunakan pelayanan  kesehatan.  Pelaksanaan  Program  KBS  bertujuan  guna  mesukseskan  jaminan kesehatan menyeluruh yang merupakan program nasional. Selain itu juga, sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan salah satu visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Badung  yaitu  meningkatkan  kualitas  dan  daya  saing  sumber  daya  manusia  di  bidang kesehatan.
Program  ini  dirancang  dan  dikelola  sendiri  guna  memberikan  jaminan  kesehatan kepada  seluruh  warga  penduduk  Kabupaten  Badung,  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati Badung Nomor 6 Tahun  2018  tentang Perubahan Perbup Nomor 73 Tahun 2016 tentang program  Krama Badung Sehat.  Meskipun regulasi ini berisikan tentang jaminan kesehatan, tetapi pemerintah merancang sedemikian rupa agar regulasi tersebut tidak tumpang tindih dan bertentangan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya.
Hal ini sesuai dengan diatur dalam Bab II Peraturan Bupati di atas, tentang Maksud, Tujuan,  Peserta  serta  Tempat  Pelayanan.  KBS  mempunyai  maksud  memberikan  layanan pada bidang kesehatan kepada seluruh warga dan masyarakat yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Badung melalui program KBS yang secara langsung terintegrasi dengan  program  JKN,  dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas  kesehatan  penduduk Kabupaten  Badung,  meningkatkan  manfaat  JKN  dan  terjaminnya  pelayanan  kesehatan penduduk Kabupaten Badung yang belum menjadi peserta JKN. Dari segi kepesertaannya juga mencerminkan integrasi dengan JKN, tanpa adanya konflik dengan satu dengan yang lain.
Meskipun terkesan berdiri-sendiri dengan berbagai regulasi dan turunannya, tetapi komitmen(Kesehatan, 2020) dan tujuan pemerintah daerah tetap sama yaitu mewujdukan UHC  bagi  seluruh  masyarakat  Kabupaten  Badung.  Bentuk  komitmen  tersebut  tertuang dalam  agenda  sinergi  pelayayanan  publik  berbasis  teknologi  informasi.  Berdasarkan keterangan BPJS kesehatan menyatakan bahwa sudah terjadi kesepakatn bersama untuk melakukan  kerja  sama  di  bidang  informasi.  Dimana,  setiap  data  yang  diimputkan  pada program KSB telah terintegrasi secara otomatis di system Program JKN-KIS.
Implementasi  Krama  Badung  Sehat  (KBS):  Antara  Pelayanan,  Perlindungan,  dan Keadilan
Kunci  keberhasilan  dari  sebuah  pelaksanaan  program  jaminan  kesehatan universal(Plianbangchang,  2018)  adalah  partisipasi  dan  keterlibatan  dari  sebuah  lapisan masyarakat,  mempertimbangkan  aspek  pengobatan  tradisional,  intervensi  yang  bersifat komperhensif. Selain itu, perlu juga penyamaan perespsi dari stakeholder terkait kebijakan jaminan  kesehatan  universal(Supriyantoro  et  al.,  2014)  baik  dari  segi  pendanaan, kemampuan fiskal, paket manfaat, dan memberikan ruang yang fleksibel terhadap daerah. KSB adalah salah satu program yang bertujuan mewujudkan jaminan kesehatan universal bagi  masyarakat  Badung  dengan  mempertimbangkan  kemampuan  fiskal  daerah  serta menyempurnakan layanan-layanan yang belum tercover oleh pemerintah.
Secara administrasi, Implementasi KBS telah dilakukan sejak tahun 2017. Tentunya, telah  banyak  penyempurnaan  dalam  pengimpelementasiannya.  Pada  pelaksanaannya terdapat beberapa kelebihan(Admin, 2022; Balitbang, 2018; Sugianto & Widyawati, 2020; Yusuf,  2022)  dari  pada  jaminan  kesehatan  nasional,  kelebihan  tersebut  perlu  dimaknai sebagai bentuk penyempurnaan dari jaminan yang sudah ada.  Beberapa keunggulan KBS dibandingkan  dengan  JKN  diantaranya  adalah  1)  tanggung  jawab  terhadap peserta  yang berusaha bunuh diri. 2) Penitipan dan pengawetan jenazah. 3) Santunan kematian pasien. 4)  Santunan  penunggu  pasien  dengan  perimbangan  kemampuan  pendanaan  daerah.  5) Transportasi jenazah. 6) Pembuatan surat keterangan visum. 7) Membuat surat keterangan sehat  jasmani-rohani  dan  bebas  narkoba.  8)  Pelayanan  penderita  HIV/AIDS  di  luar tanggung  jawab  nasional.  9)  Pelayanan tubektomi  interval. 10)  Pelayanan  mengatasi kemandulan(kecuali  bayi  tabung).  11)  Pelayanan  kesehatan  akibat  ketergantungan  obat ataupun alkohol. 12) Pelayanan kesehatan akibat gangguan olahraga berat. 13) Pelayanan kontrasepsi yang tidak dijamin pemerintah. 14) Pelayanan pemeriksaan penunjang diluar tanggungan  JKN.  15)  Pemeriksaan  kesehatan  calon  haji  selain  vaksin  meningitis.  16) Rehabilitasi medis terhadap pecandu dan penyalahgunaan NAPZA.
Pada tataran implementasi, setidaknya terdapat tiga konsep besar yang diusung oleh pemerintah daerah antara lain adalah jaminan pelayanan kesehatan, jaminan perlindungan kesehatan, dan jaminan keadilan sosial. Ketiga konsep tersebut akan penulis jelaskan pada bagian selanjutnya.

## Jaminan Pelayanan Kesehatan
Krama Badung Sehat (KBS) merupakan jaminan dan bentuk layanan dalam bidang kesehatan  untuk  diberikan  kepada  seluruh  penduduk  dan  warga  masyarakat  yang bertempat  tinggal  dan  berdomisili  di  wilayah  Kabupaten  Badung.  Secara  konseptual manfaat  yang  diterima  dapat  terbagi  menjadi:  (1)  Seluruh  warga  yang  berdomisili  dan bertempat tinggal serta tercatata sebagai masyarakat di wilayah Kabupaten Badung yang belum  tervocer  oleh  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  sebagai  penerima  pembayaran APBD  (PBI);  (2)  Seluruh  warga  yang  berdomisili  dan  bertempat  tinggal  serta  tercatata sebagai  masyarakat  di  wilayah  Kabupaten  Badung  yang  telah  memiliki  JKN  dapat menambah  manfaat  tambahan  bagi  yang  telah  menerima  JKN;  (3)  Seluruh  warga  yang berdomisili dan bertempat tinggal serta tercatata sebagai masyarakat di wilayah Kabupaten Badung yang belum memiliki JKN karena belum terdaftar, memiliki bayi baru lahir, atau menikah; terakhir (4) Seluruh warga yang berdomisili dan bertempat tinggal serta tercatata sebagai masyarakat di wilayah Kabupaten Badung yang menjadi peserta pasif JKN Mandiri. Dalam  praktiknya,  meskipun  kepemilikan  kartu  bukan  merupakan  syarat  wajib  untuk menerima  manfaat  KBS,  namun  pelayanan  kesehatan  sangat  diperlukan  terutama  bagi mereka  yang  belum  memiliki kepesertaan  JKN  atau  yang  JKN-nya  tidak  aktif,  atau  bagi mereka yang baru menikah. dan memiliki anak yang baru lahir, memiliki kartu tersebut. merupakan  salah  satu  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan  cakupan keanggotaan KBS
Seluruh  warga  yang  berdomisili  dan  bertempat  tinggal  serta  tercatat  sebagai masyarakat  di  wilayah  Kabupaten  Badung  diwajibkan  untuk  melalui  proses  perekaman, untuk kemduian akhirnya mendapatkan akses kesehatan berupa kartu dari program Krama Badung Sehat (KBS). Program jaminan kesehatan Krama  Badung  Sehat  (KBS) memiliki manfaat  lebih  jika  dibandingkan    dengan  program    JKN-KIS  nasional.  Kelebihan  di  sini berperan  sebagai  menyempurnaan  dan  memberikan  nilai  tambah  dikarenakan  terdapat beberapa  bagian  yang  tidak  dijamin  oleh  JKN-KIS  tetapi  di cover oleh  KBS.  Salah  satu keunggulan program KBS dibandingkan JKN adalah upaya pemerintah Kabupaten Badung untuk  melindungi  masyarakat  dari  biaya  kesehatan  katastropik  dengan  memberikan jaminan  pembiayaan  kepada  mereka  yang  secara  administratif  belum  memiliki  nomor pendaftaran KIS  aktif (termasuk bayi baru lahir dan penduduk Kabupaten Badung yang belum memiliki NIK, kemudian pembiayaan pelayanan yang tidak termasuk JKN dan akibat
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 1, 2022 Ida Bagus Anggapurana Pidada
pengobatan  yang  tidak  ditanggung  oleh  suatu  lembaga,  misalnya  biaya  administrasi lembaga.  Berdasarkan  Juknis  Penyelenggaraan  KBS  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Badung,  semua  layanan  tambahan  yang  diberikan  oleh  program  KBS  harus dilaksanakan pada tingkat perlakuan kelas 3.

## Jaminan Perlindungan Finansial
Program  KBS  memberikan  perlindungan  finansial  untuk  biaya  pengobatan, terutama  di  fasilitas  kesehatan  rumah  sakit  tingkat  lanjut,  termasuk  biaya  pengiriman pasien ke layanan  darurat,  perlindungan dari biaya bencana akibat mahalnya persediaan medis dan biaya perawatan, dan perlindungan finansial bagi keluarga pasien yang dirawat melalui. Menjamin biaya yang timbul atau hilang dengan merawat pasien di rumah sakit. Program KBS bertujuan untuk menghindari dampak keuangan yang besar pada orang yang dicintai dari pasien yang meninggal dengan mengganti biaya pengobatan dan transportasi jenazah.  Namun,  diperlukan  lebih  banyak  penelitian  untuk  melihat,  misalnya,  apakah kelompok yang rentan secara finansial benar-benar menghabiskan lebih banyak uang untuk perawatan  rumah  sakit,  atau  bahkan  mereka  yang  secara  finansial  memadai dan  dengan risiko ancaman yang rendah.
Berdasarkan daftar pelayanan penunjang yang dijamin oleh KBS dan informasi yang ada pada Dinas Kesehatan Badung mengenai tagihan pengawasan faskes, diketahui berapa biaya yang ditanggung pemerintah kabupaten untuk pembayaran pelayanan penunjang di rumah  sakit  maupun  di  FKTP  Puskesmas.  Untuk  saat  ini    terdapat  pengeuluaran  biasa sebesar 24 miliar dan di FKTP Puskesmas lebih dari 400 juta. Oleh karena itu, penurunan dominan dalam manfaat tambahan dihasilkan dari perawatan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut. Tagihan bulanan rata-rata untuk rumah sakit adalah 1,9 miliar sedangkan untuk puskesmas adalah 35 juta per bulan. Tren penagihan bervariasi dari bulan ke bulan. Di tahun-tahun penggunaan KBS selanjutnya, diperlukan data yang lebih panjang untuk melihat  apakah  model  penagihan  didasarkan  pada  bulan  berjalan.  Hasil  evaluasi  juga menunjukkan  bahwa  pembiayaan  layanan  tambahan  seperti  vaksinasi,  surat  keterangan sehat  dan  juga  rawat  jalan  desa  merupakan  beban  biaya  yang  cukup  membebani pembiayaan  KBS.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pemantauan  dan  evaluasi  yang  lebih  baik serta  kontrol  terhadap  kebenaran  klaim,  selain  mekanisme  teknis  yang  lebih  jelas  dan transparan.

## Jaminan Keadilan Sosial
Keadilan  sosial adalah  hubungan  keseimbangan  antara individu dan  masyarakat yang  diukur  dengan  membandingkan  distribusi  perbedaan  kekayaan   dari kebebasan pribadi hingga peluang hak istimewa yang adil. Dalam budaya Barat dan Asia yang lebih tua , konsep keadilan sosial sering merujuk pada proses memastikan bahwa(Banai et al., 2011) individu  memenuhi peran  sosialnya dan  menerima  hak  mereka  dari  masyarakat.  Jaminan terhadap terwujudnya suatu keadilan sosial diperlukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Demi  tercapainya  jaminan  keadilan  sosial diperlukan adanya jaminan pelayanan publik khususnya pada sektor kesehatan yang dapat menjamin kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat.
Pelayanan publik merupakan kumpulan dan gabungan dari beberapa kegiatan guna memenuhi  dan  melengkapi  kebutuhan  pelayanan  setiap  warga  negara  terhadap  sebuah barang atau jasa, ataupun pelayanan administrative. Pelayanan publik yang dijalankan perlu dilandasari atas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak-hak dasar, maupun keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pad proses pelaksanaan pelayanan publik, perlu adanya peran serta masyarakat dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban serta berperan aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Warga penduduk juga dapat membentuk sebuah lembaga pengawas pelayanan publik dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.
Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga negara yang berkaitan dengan barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik diselenggarakan atas  dasar  kepentingan  umum,  kepastian  hukum,  persamaan  hukum,  keseimbangan  hak dan  kewajiban,  dan  lain-lain.  Penyelenggaraan  pelayanan  publik  memerlukan  partisipasi masyarakat dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban serta berperan aktif dalam  merumuskan  kebijakan  pelayanan  publik.  Kota  juga  dapat  membentuk  otoritas kontrol  hukum  publik,  yang  prosedurnya  diatur  oleh  tata  cara  negara.  Dalam pelaksanaannya  masyarakat  yang  merasa  dirugikan  oleh  pelaksanaan  pelayanan  publik dapat  menggugat  penyelenggara  pelayanan  publik  melalui  peradilan  tata  usaha  Negara. 1 Dengan adanya program integrasi Krama Badung Sehat (KBS) dalam pelayanan kesehatan meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan pada kelompok masyarakat yang belum dapat
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 1, 2022 Ida Bagus Anggapurana Pidada
terlindungi sepenuhnya pada penyakit-penyakit tertentu yang belum terjamin dari program jaminan kesehatan nasional.
Tantangan  Krama  Badung  Sehat  (KBS):  Dari  Pendataan  Hingga  Keterbatasan Anggaran
Jika  dilakukan  peninjauan  secara literature  review telah  ditemukan  banyak  artikel yang mengulas tentang jaminan kesehatan universal, dan tipologi kajian tersebut mengarah pada  empat  isu  tantangan  yang  dihadapi(Darrudi  et  al.,  2022)  yaitu  pengawasan, menciptakan sumber daya, pembiayaan dan memberikan layanan. Secara spesifik di China juga  mengalami  tantangan  terkait  dengan  tetap  diberikannya  kesempatan  kepada private health insurance (Wu et al., 2020) dalam mendorong  terciptanya  UHC yang ternyata tidak berdampak signifikan.
Pemanfaatan program KBS sejak diterapkan pada awal tahun 2017 hingga tahun 2021 telah berjalan dengan baik apabila dilihat dari kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) dan  dibandingkan  di  tahun  sebelumnya.  Meskipun  peningkatan  jumlah  kunjungan  ke fasilitas kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, tetapi penyediaan pembiayaan lewat KBS tentunya merupakan salah satu faktor utama yang cukup berperan penting. Meskipun banyak dampak positif yang dirasakan masyarakat, program KBS juga masih mendapatkan berbagai kendala yang tentunya dinantikan perbaikan-perbaikan kedepannya.
Meskipun  secara  konseptual  dan  implementasinya  program  KSB  telah  berjalan dengan  baik,  tetapi  penulis  mengelompokan  tiga  hal  yang  menjadi  tantangan  dalam pengembangan  program  ini.  pertama  adalah  kurang  masifnya  sosialisasi.  Kedua  adalah diperlukannya  sebuah  perencanaan  yang  strategis.  Ketiga  Keterbatasan  finansial. Tantangan pertama terkait dengan kurang masifnya sosialisasi berimbas kepada penerapan Krama Badung  Sehat  (KBS)  dimana  masyarakat  pengguna  masih  banyak  yang  belum memahami tentang program Krama Badung Sehat (KBS).  Banyak orang mengatakan bahwa mereka tidak tahu bagaimana kartu dibagikan, siapa yang membagikannya, atau kemana perginya  kartu  saat  dibuat.  Sementara  itu,  dari  perspektif  manajemen  KBS,  isu  terkait transparansi dan akuntabilitas sangat rentan karena kurangnya manajemen dan pelatihan yang  tidak  sejalan  dengan  misi  manajemen  jaminan  kesehatan.  Jadi  ada  potensi  karena kapasitas  administrasi  yang  tidak  mencukupi  ditambah  beban  kerja  yang  cukup  tinggi sehingga akan menimbulkan kecurangan baik dari sisi provider , consumer , dan internal fraud .
Tantangan  kedua  yang  perlu  diperhatikan  adalah  pentingnya  perencanaan  yang matang  dan  strategis  guna  mendukung  dan  memperbaiki  fasilitas  program  KBS. Perencanaan  ini  bertujuan  agar  semakin  memberikan  manfaat  dalam  mendukung terwujudnya  penyampaian  layanan  apabila  keberadaan  kartu  tersebut  akan  dilanjutkan. Salah satun contohnya adalah apakah kartu KBS dapat diperbarui menjadi status identitas atau  status  kesehatan  (rekam  medis  elektronik)  yang  darinya  masyarakat  Badung  dapat melihat informasi atau file kesehatan mereka secara detail dan mereka dapat memperoleh akses  ke  fasilitas  kesehatan  dengan  tingkat  layanan  yang  berbeda.  Penyedia  layanan kesehatan.  Ini  memastikan  kontinuitas  informasi  antara  penyedia  layanan  di  berbagai tingkatan. Di negara maju, kartu ini dikenal dengan Personal Electronic Medical Record .
Tantangan  kedua  adalah  diperlukannya  perlu  perencanaan  yang  strategis  untuk mengembangkan  fungsi  kartu  KBS  yang  lebih  bermanfaat  mendukung  pemberian pelayanan  jika  keberadaan  kartu  ini  masih  ingin  dipertahankan.  Misalnya  apakah  kartu KBS  dapat dikembangkan sebagai identitas kondisi atau status kesehatan (rekam medis elektronik) dimana masyarakat Badung dapat mengetahui secara detail record atau catatan kesehatannya  dan  dapat  dikuasakan  kepada  faskes  di  berbagai  tingkat  layanan  untuk diakses oleh pemberi pelayanan kesehatan. Ini akan menjamin kesinambungan informasi antara  pemberi  pelayanan  di  berbagai  tingkat.  Di  Negara  maju  kartu  ini  dikenal  sebagai personal electronic health record .
Temuan  lapangan  juga  menunjukan  bahwa  pembagian  Kartu  Badung  Sehat diwilayah  selatan  dan  utara.  Pendistribusian  yang  tidak  meratanya  disebabkan  karena mobilisasi penduduk di wilayah Badung Selatan. Perpindahan dan pergeseran yang tidak menentu mengakibatkan sulitnya melakukan pendataan lebih lanjut kepada masyarakat di wilayah ini. Tentunya ini menjadi kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Badung dan perlu dipertimbangkan dan dicarikan jalan penyelesaiannya.
Dari aspek pendistribusian, beberapa kendala yang berhasil ditemukan antara lain pencetakan kartu pada mereka yang sudah meninggal atau pindah tempat tinggal. Kedua permasalahan  ini  menyebabkan  kerugian  biaya  percetakan,  padahal  kedua  kelompok tersebut sudah tidak bisa menerima kartu yang sudah tercetak tersebut. Untuk menyiasati kasus ini, maka Dinas Kesehatan setempat telah berkoordinasi dengan setiap desa, dimana terdapat  kewajiban  melaporkan  orang-orang  yang  telah  meninggal  dan  yang  pindah tempayt tinggal. Untuk kedua kelompok ini wajib mengembalikan kartu KBS-nya.
Pada  implementasi  program  KBS,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Badung  sudah melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan SOP yang  berlaku.  Lebih lanjut Dinas Kesehatan Kabupaten  Badung  juga  perlu  melakukan  dan  menjalankan  fungsi  pengawasan  yang dilakukan  minimal  1  bulan  hingga  3  bulan    sekali.  pengawasan  yang  dilakukan  saat  ini memiliki  kekurangan  yaitu  jadwal  rutin  yang  belum  konsisten.  Maka,  jika  ingin  adanya perbaikan, salah satunya adalah membuat jadwal rutin monitoring yang disepakati bersama. tidak kalah penting adalah aspek pembinaan dan pelatihan sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung setiap 1 (satu) tahun sekali kepada para pelaksana tujuannya diberi pembinaan agar program ini berjalan  dengan baik.
Kelemahan  lain  dari  kartu  KBS  yaitu  prosedur  penyelenggara  layanan  dan  juga masyarakat pengguna KBS dimana terjadi masalah kesehatan gawat darurat di luar wilayah Kabupaten  Badung.  Meskipun  dimungkinkan  dengan  mekanisme  kerjasama,  upaya penyelenggaraan  kerjasama  dengan  faskes  di  luar  Badung  sendiri  memberikan  kesulitan yang cukup bermakna. Di sini penggunaan kartu KIS akan lebih menjamin pasien terlayani di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Aspek  portabilitas  sistem  jaminan  kesehatan  ini  masih terbatas akan wilayah  karena tidak semua Rumah Sakit di seluruh Indonesia yang  telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Badung.
Tantangan ketiga adalah kondisi anggaran yang terbatas. pada tahun 2021 anggaran yang  dialokasikan  untuk  program  KBS  yang  sudah  disiapkan  Pemerintah  Kabupaten Badung tidak bisa ditindak lanjuti karena terbentur sistem administrasi (SPID) JKN yang bertentangan  dengan  ketentuan Permendagri .  akibat  dari  pendanaan  yang  tidak  bisa diperoleh inI dikhawatirkan beberapa pelayanan kesehatan secara spesifik pada beberapa penyakit  berat  yang  tidak  tercover  oleh  program  nasional  maka  akan  tidak  dapat  juga dilayani oleh KBS. Maka dari itu Kadis Kesehatan Badung dr Nyoman Gunarta menyatakan untuk menyelesaikan kendala penganggaran ini yakni dengan  melakukan pendekatan ke Kemendagri  agar  anggaran  KBS  tetap  bisa  dilaksanakan,  sehingga  pelayanan  kesehatan masyarakat tetap terlaksana dan tidak terganggu. (Gunarta, 2021)

## PENUTUP
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menciptakan program Krama Badung Sehat (KBS) sebagai upaya dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat Badung. dasar hukum  program  KBS  adalah  Peraturan  Bupati  Badung  Nomor  6  Tahun  2018    tentang
Perubahan  Perbup  Nomor  73  Tahun  2016  tentang    program    Krama  Badung  Sehat.  Pada implementasinya, program KBS memiliki banyak manfaat tambahan dibandingkan program JKN-KIS secara spesifik ada lebih dari 15 manfaat yang tidak tercover oleh JKN. Meskipun telah dirancang sedemikian rupa akan tetapi program KBS masih memiliki tantangan antara lain  pertama  adalah  kurang  masifnya  sosialisasi.  Kedua  adalah  diperlukannya  sebuah perencanaan yang strategis. Ketiga Keterbatasan finansial.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin.  (2022,  November). Program  KBS  Untuk  Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat  Badung . Https://Www.Nusabali.Com/.
Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Suparmi, Achadi, E. L., Taher, A., Wirawan, F., Sungkar, S., Sudarmono, P., Shankar, A. H., Thabrany, H., Susiloretni, K. A.,  Soewondo,  P.,  Ahmad,  S.  A.,  Kurniawan,  M.,  Hidayat,  B.,  Pardede,  D., Mundiharno, … Khusun, H. (2019). Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges. The Lancet , 393 (10166), 75 – 102. https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(18)31647-7
Ahadi Pradana, A., Casman, C., Rohayati, R., Kamal, M., Sudrajat, A., Teguh Hidayat, A., Studi, P. S., Mitra Keluarga, Stik., Ilmu Kesehatan, F., Keperawatan Kesdam, A. I., & Palembang, S. (2022). Program Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Jurnal Endurance , 7 (2), 462 – 473. Balitbang. (2018). Ringkasan Eksekutif . https://doi.org/10.1787/a26f6edb-id
Banai, A., Ronzoni, M., & Schemmel, C. (2011). Social justice, global dynamics: Theoretical and  empirical  perspectives.  In Social  Justice,  Global  Dynamics:  Theoretical  and  Empirical Perspectives . https://doi.org/10.4324/9780203819296 Bogdan, R., & Steven, J. T. (1992). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif . Usaha Nasional. CSEM. (2021). A Brief History of UHC . Https://Csemonline.Net/.
Darrudi, A., Khoonsari, M. H. K., & Tajvar, M. (2022). Challenges to Achieving Universal Health  Coverage  Throughout  the  World:  A  Systematic  Review. Journal  of  Preventive Medicine and Public Health , 55 (2), 125 – 133. https://doi.org/10.3961/jpmph.21.542 Giovanella, L., Mendoza-Ruiz, A., Pilar, A. de C. A., Da Rosa, M. C., Martins, G. B., Santos, I. S., Silva, D. B., Vieira, J. M. de L., De Castro, V. C. G., Da Silva, P. O., & Machado, C. V.  (2018).  Universal  health  system  and  universal  health  coverage:  Assumptions  and strategies. Ciencia  e  Saude  Coletiva , 23 (6),  1763 – 1776.  https://doi.org/10.1590/1413- 81232018236.05562018
Gorsky, M., & Sirrs, C. (2018). The rise and fall of “universal health coverage” as a goal of international health politics, 1925-1952. American Journal of Public Health , 108 (3), 334 – 342. https://doi.org/10.2105/AJPH.2017.304215
Hashimoto,  K.,  Adrien,  L.,  &  Rajkumar,  S.  (2020).  Moving  Towards  Universal  Health
Coverage in Haiti. Health
Systems and Reform , 6 (1). https://doi.org/10.1080/23288604.2020.1719339
Kesehatan,  B.  (2020). BPJS  Kesehatan  dan  Pemkab  Badung  Sinergi  Pelayanan  Publik  Berbasis Teknologi Informasi Badung . Kesehatan, B. (2022). BPJS Kesehatan Mendengar Tahun 2022 Jaring Masukan tentang Pengelolaan
JKN ke Depan . Https://Www.Bpjs-Kesehatan.Go.Id/.
Kipo-Sunyehzi,  D.  D.,  Ayanore,  M.  A.,  Dzidzonu,  D.  K.,  &  Ayalsumayakubu,  Y.  (2020). Ghana’s  journey  towards  universal  health  coverage:  The  role  of  the  national  health insurance scheme. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education , 10 (1),
94 – 109. https://doi.org/10.3390/ejihpe10010009
Latief, H. (2016). Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam , 28 (1), 123. https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.540
Misnaniarti. (2013). KONTEKS PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN JAMKESDA DI ERA JAMINAN  KESEHATAN  UNIVERSAL  SECARA  NASIONAL. Jurnal  Ilmu  Kesehatan Masyarakat Menambahkan , 4 (3), 188 – 196.
Pisani, E., Kok, M. O., & Nugroho, K. (2017). Indonesia’s road to universal health coverage:
A political journey. Health Policy and Planning , 32 (2), 267 – 276. https://doi.org/10.1093/heapol/czw120
Plianbangchang, S. (2018). Universal health coverage (UHC). Journal of Health Research , 32 (4), 322 – 324. https://doi.org/10.1108/JHR-05-2018-029 Prastowo, A. (2016). Metode Penelitian Kualitatif . Ar-Ruzz Media.
Riley,  A.  (2022).  The  Possibility  of  Universal  Health  Coverage  in  the  United  States. UC Merced Undergraduate Research Journal , 14 (1), 0 – 12. https://doi.org/10.5070/m414157330 Sugianto, M. A., & Widyawati, A. A. I. A. (2020). Manfaat Program Krama Badung Sehat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Bali Health Published Journal , 2 (1), 12 – 25. https://doi.org/10.47859/bhpj.v2i1.112 Sugiyono. (2009). Metode Penelitian . Alfabeta.
Suprianto, A., & Mutiarin, D. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
Journal of Governance and Public Policy , 4 (1), 71 – 107. https://doi.org/10.18196/jgpp.4172 Supriyantoro,  Hendarwan,  H.,  &  Savithri,  Y.  (2014).  ANALISA  KESIAPAN  INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA). Jurnal Ekologi Kesehatan , 13 (3), 179 – 189. UN. (2019). A History of Universal Health Coverage in the UN . Https://Www.Uhc2030.Org/.
WHO. (2022). Universal health coverage (UHC) . Https://Www.Who.Int/. Wu, R., Li, N., & Ercia, A. (2020). The effects of private health insurance on universal health coverage  objectives  in  china:  A  systematic  literature  review. International  Journal  of Environmental Research and Public Health , 17 (6). https://doi.org/10.3390/ijerph17062049 Yusuf,  N.  F.  (2022,  October). Program  Krama  Badung  Sehat  beri  13  Layanan  Tambahan  Gratis . Https://Bali.Antaranews.Com/.
Zie, G., Kerr, Z. Y., & Moore, J. B. (2020). Universal Healthcare in the United States of America : A Healthy Debate . 1 – 7.
Perundang-undangan Bupati Badung  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Perubahan Perbup Nomor 73 Tahun 2016 tentang  program  KBS (Krama  Badung  Sehat). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Perpres Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan.