Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1540-1550
Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung
Moh Fakhrurozi 1*) , Warsiyah 2) , Fajrin Satria Dwi Kesumah 3) 1,2,3 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Lampung *Email korespondensi: rozi_pkbtuba@yahoo.co.id

## Abstract
BTM  BiMU is  a  savings  and  loan  cooperative and sharia  financing  which  is  a  cooperative  legal  entity. BTM BiMU's  business  activities  in  the  field  of  savings  and  loans  and  sharia  financing  face  business  risks  that  can disrupt its business continuity. The implementation of good risk management is very necessary so that the risks that  may  arise  can  be  calculated  early  on.  This  study  aims  to  determine  the  application  of  financing  risk management  at  BTM  BiMU  in  minimizing  losses  that  may  occur  and  to  determine  the  suitability  of  the implementation  of  risk  management  with  sharia  principles.  This  research  was  conducted  using  a  descriptive method with a qualitative approach. Based on the research conducted, it can be concluded that BTM BiMU has implemented financing risk management by making its own regulations and self-controlled by having SOPs on Lending  which  are carried  out in accordance  with applicable  regulations.  In  implementing  the  precautionary principle,  all  parties involved  in financing  must  implement  5C+1S properly.  The  provisions  enforced  at  BTM BiMU  are  in  accordance  with  sharia  principles  and  organizationally  have  certified  members  of  the  Sharia Supervisory Board.
Keywords: risk management; financing; sharia principles; BTM BiMU
Saran  sitasi: Fakhrurozi,  M.,  Warsiyah.,  &  Kesumah,  F.  S.  (2021).  Analisis  Penerapan  Manajemen  Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (03), 1540-1550. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3467
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3467

## 1. PENDAHULUAN
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Maal WaTamwil (BMT) tumbuh dan  berkembang  di  masyarakat  baik  melalui komunitas atau masyarakat umum yang memiliki cita- cita  yang  sama.  KSPPS/BMT  biasanya  berbadan hukum koperasi merupakan lembaga keuangan mikro. Sistem operasional KSPPS/ BMT sebagian mengadopsi sistem perbankan syariah yang menganut sistem  bagi  hasil,  margin  dan  jasa.  KSPPS/BMT kegiatan  utamanya  adalah  menghimpun  dana  dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan.
Penghimpunan dana memiliki risiko antara lain risiko likuiditas,  risiko  operasional  dan  risiko  lainnya. Sedangkan penyaluran dana memiliki risiko dalam hal risiko  pembiayaan  bermasalah    dan  keterlambatan angsuran.    Keunggulan  KSPPS/  BMT  antara  lain kemudahan  dalam  memberikan  pembiayaan  kepada anggota  atau  calon  anggota.    Kegiatan      usaha KSPPS/BMT      tidak      terlepas     dari     risiko      yang
dapat   timbul dari operasional lembaga tersebut.
KSPPS/BMT khususnya di Lampung sejak tahun 2018  mengalami  tekanan  yang  sangat  berat.  Bahkan banyak kegiatan KSPPS/BMT yang  terhenti bahkan tutup dengan banyak faktor penyebabnya. Antara  lain pembiayaan  yang  tidak  tertagih/macet  yang  besar, penarikan  simpanan  besar-besaran  ( rush ),  aktiva produktif  yang  tidak  seimbang  dengan  asset, kesalahan manajemen pengelolaan keuangan, kualitas sumber  daya  insani  yang  masih  belum  memadai, pengawasan  yang  lemah  dan  faktor-faktor  eksternal lainnya.  Pada  tahun  2020,  kondisi  ini  diperparah dengan  pandemik  Covid-19  yang  mempengaruhi operasional  KSPPS    atau  BMT  dan  kegiatan  usaha anggota koperasi.
KSPPS/BMT  sebagai lembaga keuangan syariah non  bank  perlu  menerapkan  manajemen  risiko  yang baik  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  perbankan. Saat  ini,  KSPPS/BMT  dalam  penerapan  manajemen risiko  pembiayaan  sangat  tergantung  regulasi  yang
dibuat  sendiri  dan  dikontrol  secara  internal. Manajemen  risiko  di  KSPPS/BMT  masih  longgar, fleksibel  dan  bersifat  internal  koperasi  atau  BMT masing-masing  sehingga  pengawas,  pengurus  atau pengelola  sangat  berpengaruh  dalam  pelaksanaan operasional koperasi. Koperasi pada prinsipnya harus berbasis  anggota  sebagai  modal  dasar  dalam operasionalnya  sehingga  dapat  meminimalkan  risiko yang dapat timbul di masa mendatang.
Permasalahan  yang  umum  terjadi  di  koperasi antara lain (a) partisipasi anggota yang rendah karena menjadi anggota berorientasi pinjam dana; (b) modal yang  relatif  kurang  sehingga  terjebak  dengan pinjaman  dengan  pihak  lain;  (c)  pengambilan keputusan yang relatif lemah karena pengetahuan dan pengalaman  pengawas,  pengurus,    dan    pengelola yang  beragam;  (d)  pengawasan  yang  lemah  karena keputusan  tertinggi  ditangan  rapat  anggota  yang dominan  dipengaruhi  oleh  pengurus  atau  pengawas; dan  (e)  penerapan  manajemen  risiko  yang  masih rendah atau diabaikan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  nomor 65/POJK.03/2016  disebutkan  bahwa  manajemen risiko  adalah  serangkaian  metodologi  dan  prosedur yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh  kegiatan  usaha  bank.  Manajemen  Risiko meliputi  risiko  kredit,  risiko  pasar,  risiko  likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil  ( rate of return  risk )  dan  risiko  investasi  ( equity  investment risk ).  Keberhasilan  dalam  pengelolaan  risiko  kredit atau pembiayaan ditunjukkan dengan rendahnya Non Performing Financing (NPF).
Kegiatan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bina  Masyarakat  Utama  (BiMU)  yang  berdiri  sejak tahun  2005  di  Bandar  Lampung  yaitu  dalam penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana.  Sumber modal antara lain berasal dari simpanan anggota dan pinjaman dari pihak ketiga. BTM BiMU di tahun 2019 memiliki perkembangan yang luar biasa dibandingkan di tahun 2018 dilihat dari peningkatan asset, ekuitas, simpanan anggota, penyaluran pembiayaan, dan dana pihak  ketiga.  Dengan  pengalaman    dan  kemampuan BTM  BiMU  yang  berkembang  hingga  saat  ini, tentunya  BTM  BiMU  telah  menerapkan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  pembiayaan  yang  baik dan  terkontrol.  Pembiayaan  yang  disalurkan  terbagi dalam  produk  modal  kerja,  produk  modal  investasi
dan pembiayaan konsumtif.
Menurut  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia  (OJK,  2016),  bahwa  risiko  adalah  potensi kerugian  akibat  terjadinya  suatu  peristiwa  tertentu. Risiko pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah  atau  anggota  dalam  memenuhi    kewajiban kepada    Koperasi    sesuai    dengan    perjanjian    yang disepakati. M anajemen  risiko merupakan proses dari mengelola metodologi dan prosedur dalam melaksanakan    identifikasi,  pengukur,    pemantauan, dan  pengendalikan  risiko  yang  timbul  dari  seluruh kegiatan usaha.
Risiko pembiayaan pada koperasi dapat disebabkan  karena  adanya  kegagalan  debitur/ peminjam  dalam  memenuhi  kewajiban  untuk membayar atau melunasi pembiayaan yang diterima. Hal ini antara lain adanya kegagalan usaha, karakter dari  debitur  yang  tidak  beriktikad  baik,  atau  adanya kesalahan  karyawan  pada  saat  proses  analisis  dan persetujuan  pembiayaan.  Apabila  debitur/peminjam tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  maka  dapat berimbas  pada  risiko  lain  yang  akan  dihadapi  oleh koperasi.
Menurut  Ikatan  Bankir  Indonesia  (2018), penilaian  risiko  pembiayaan  harus  memperhatikan antara  lain  kondisi  keuangan  debitur,  terutama kemampuan  membayar  tepat  waktu;  dan  jaminan/ agunan  yang  diberikan.    Manajemen    risiko    kredit bertujuan  untuk  memaksimalkan risk-adjusted return dan menjaga agar eksposur risiko kredit berada dalam parameter  yang  dapat  diterima.  Dalam  POJK  nomor 65/POJK.03/2016,  disebutkan  bahwa  penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan  ukuran  dan  kompleksitas  usaha  serta kemampuan bank.
Menurut Karim (2007), tujuan manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah antara lain :
a. Menyediakan  informasi  tentang  risiko  kepada kepada pihak regulator;
b. Memastikan  bank  tidak  mengalami  kerugian yang bersifat unacceptable;
c. Meminimalisasi  kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled;
d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko; dan
e. Mengalokasikan  modal dan membatasi risiko.
Penerapan  proses  manajemen  risiko,  Koperasi harus dapat mengenali dan memahami seluruh risiko. Risiko  dalam  lembaga  keuangan  ini  sesuatu  yang dapat  diprediksi  dan  diperhitungkan  dari  kegiatan
usaha.  Selanjutnya,  secara  berkesinambungan  dapat melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  nomor  16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, bahwa KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan  pembiayaan  sesuai  prinsip  syariah,  termasuk mengelola  zakat,  infaq/sedekah,  dan  wakaf.  Prinsip syariah  dalam  koperasi  merupakan  prinsip  hukum Islam  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  yang didasarkan  pada  fatwa-fatwa  dari  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI). Penyaluran  dana  merupakan  penyediaan  dana  atau pembiayaan usaha meliputi :
a. transaksi bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah;
b. transaksi  sewa-menyewa  dalam  akad  ijarah  atau sewa  beli  dalam  bentuk  ijarah  muntahiya bittamlik;
c. transaksi jual beli dalam akad piutang murabahah, salam, dan istishna’;
d. transaksi  pinjam  meminjam  dalam  akad  piutang qardh; dan
e. transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  akad  ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau  kesepakatan  antara  KSPPS  dan/atau  USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan  dana  tersebut  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  imbalan  ujrah,  tanpa imbalan, atau bagi hasil
BTM BiMU  Bandar  Lampung berbadan  hukum No.024/BH/DKPKPM/X/2005   dengan   akte   notaris Budi   Kristiyanto   no.   11 tanggal  09  Agustus  2005 dan  telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan anggaran dasar. Terkait dengan penyesuaian perubahan  peraturan  yang  ada,  maka  BTM  BiMU berubah  menjadi  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah  Baitut  Tamwil  Muhammadiyah Bina    Masyarakat    Utama    (KSPPS  BTM  BiMU) telah  disahkan  oleh  kementerian  Koperasi        dan UKM     RI    pada    tanggal     10     Maret     2017 dengan        nomor  301/PAD/  M.KUMKM.2/III/2017. Selain itu, KSPPS  BTM  BiMU memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi nomor  1871090011008 serta didukung dokumen legalitas lainnya.
KSPPS  BTM  BiMU  sebagai  salah  satu  amal usaha  Muhammadiyah  telah  memiliki  asset  cukup tinggi dibandingkan dengan KSPPS atau BMT lain di Lampung.  Dalam  operasionalnya,  BTM  BiMU menggunakan akad-akad    antara    lain mudharabah , murabahah , ijarah,  hiwalah,  qardh  hasan, dan istishna . BTM BiMU memiliki anak perusahaan yaitu PT Bina Masyarakat Utama (PT BiMU) di sektor riil dan  PT  BiMU  Medika  di  sektor  kesehatan.  BTM BiMU  memiliki  struktur  organisasi sebagai  berikut  : (a)  Dewan  Pengawas  Syariah;  (b)  Pengawas;  (c) Pengurus;  dan  (d)  Pengelola.  Sumber  daya  insani tersebut  telah  memiliki  sertifikasi  sesuai  dengan bidang  tugasnya,  antara  lain  sertifikasi  manajer, sertifikasi  marketing,  sertifikasi  dewan  pengawas syariah, dan pelatihan- pelatihan lainnya.
Gerakan Muhammadiyah memiliki 3 pilar yaitu pilar  ekonomi,  pilar  pendidikan  dan  pilar  kesehatan. Pilar  ekonomi  berarti  berkomitmen  dalam  kemajuan ekonomi      dan    kewirausahaan    untuk  memperbaiki kehidupan  yang  lebih  baik.  Amal    usaha    bidang ekonomi    harus    mampu    memberikan    dampak positif  bagi    anggota    dalam    meningkatkan    taraf hidupnya,    sehingga    sejak    amal    usaha  didirikan harus  memperhatikan  sisi  bisnis  dan  sisi  sosial kemasyarakatan.
BTM  BiMU  di  bidang  keuangan  melakukan penyaluran  dana  ( lending )  dalam  bentuk  pinjaman atau pembiayaan baik pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif. Modal   usaha  KSPPS  BTM BiMU  Lampung  terdiri  dari modal sendiri dan modal pihak  ketiga.  Dalam  penyaluran  dana  harus mempertimbangkan  beberapa  hal  salah  satunya kelayakan  usaha  dalam  pembiayaan  modal  kerja, modal investasi, dan konsumtif. D a l a m pemberdayaan ekonomi rakyat yang menjadi sasaran antara  lain  pedagang,  pengusaha  mikro  kecil  dan pelaku usaha produktif lainnya.
KSPPS BTM BiMU memiliki produk pembiayaan  diantaranya  jenis  produk  pembiayaan dengan akad murabahah,ijarah, hiwalah, mudharabah , musyarakah,  istishna’,    dan  qard . Dalam  fasilitas  pembiayaan  yang  disalurkan,  BTM BiMU memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur  (SOP)  nomor  04/BTM/I/2017  tentang Penyaluran Dana ( Lending ).
Fasilitas  pembiayaan  di  KSPPS  BTM  BiMU disesuaikan  dengan  kebutuhan  anggota,  dimana pembiayaan  dapat  berupa  penyediaan  dana  atau
barang  yang  telah  disepakati  bersama  antara  BTM BiMU  dengan  pihak  yang  dibiayai  tertuang  dalam akad pembiayaan. Selanjutnya, pembayaran kembali disepakati dengan jangka waktu tertentu sesuai akad yang disepakati dan angsuran yang dibayarkan secara periodik. Berdasarkan tujuannya, KSPPS BTM BiMU dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk  modal kerja,  investasi  dan  konsumtif  yang  disesuaikan dengan kebutuhan usaha anggota.
Penelitian ini bertujuan :
1. untuk  mengetahui  penerapan  manajemen risiko di BTM BiMU;
2. untuk  mengetahui  kesesuaian  penerapan manajemen risiko dengan prinsip syariah.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk  menjawab pertanyaan penelitian tentang penerapan manajemen risiko  di  BTM  BiMU  dan  kesesuaian  penerapan manajemen risiko  dengan prinsip syariah.
Data didapatkan dengan cara wawancara kepada informan  yang  berasal  dari  karyawan  yang  terlibat langsung dengan kegiatan pembiayaan dan pimpinan BTM BiMU. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari  data  primer  dan  data  sekunder.    Pengumpulan data primer melalui survei langsung kepada responden dengan  wawancara  dan  observasi.  Responden    yang menjadi sumber data adalah  pelaku  amal  usaha  dan pengguna    pelayanan  amal  usaha  dari  koperasi. Sedangkan data sekunder dapat berasal dari informasi orang lain atau dokumen yang ada,
Oleh  karena  itu,  kelengkapan  data  untuk  menjawab Research Questions diperoleh melalui cara antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi.
Analisa      data      didasarkan  dari  data  yang diperoleh  melalui interview, observasi      dan dokumentasi.  Setelah  data  terhimpun  dan  diolah, selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  metode analisis  kualitatif  yaitu  prosedur      penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari lokasi penelitian untuk diambil suatu kesimpulan.
Menurut  Sugiyono  (2016),  adapun  kegiatan- kegiatan  yang dilakukan dalam mengolah  data  yang telah  didapatkan  di  lapangan  adalah  reduksi    data (data   reduction), penyajian   data   ( data   d isplay ), dan conclusion  drawing atau  v erification .  Langkah
selanjutnya, melakukan interpretasi data dan menarik kesimpulan  akhir  dengan  menggunakan  metode berpikir induktif .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil Penelitian
Kegiatan usaha BTM BiMU di bidang keuangan melakukan  penyaluran  dana  ( lending )  dalam  bentuk pinjaman  atau  pembiayaan  baik  pembiayaan produktif  maupun  pembiayaan  konsumtif.  Modal BTM    BiMU    Lampung  berasal  dari  modal  sendiri dan  modal  pihak  ketiga.  Dalam  penyaluran  dana harus  mempertimbangkan  beberapa  hal  salah satunya  kelayakan  usaha  dalam  pembiayaan  modal kerja,  modal  investasi,  dan  konsumtif.  D a l a m pemberdayaan ekonomi rakyat yang menjadi sasaran antara  lain  pedagang,  pengusaha  mikro  kecil  dan pelaku usaha produktif lainnya.
BTM  BiMU  memiliki  beberapa  jenis  produk pembiayaan  antara  lain  pembiayaan  dengan  akad murabahah,ijarah, hiwalah, mudharabah , musyarakah,  istishna’,    dan  qard . Dalam pemberian fasilitas  pembiayaan  Account  Officer  atau  marketing BTM  BiMU  berpedoman  pada  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  nomor  04/BTM/I/2017  tentang Penyaluran Dana ( Lending ) sehingga risiko pembiayaan sedari awal sudah dapat diperhitungkan.
Besaran  nilai  pembiayaan  disesuaikan  dengan kebutuhan anggota berdasarkan pedoman dalam SOP Penyaluran Dana.
Tabel 1. Perkembangan Usaha di bidang Pembiayaan
No Komponen Tahun 2019 Tahun 2018 1 Aset 71.915.439.50 9 41.547.578.36 3 2 Penyaluran Dana/Pemb iayaan 45.365.159.36 7 21.038.620.30 4 3 Pendapatan 5.038.215.036 4.554.072.000 4 Sisa  Hasil Usaha 727.101.232 461.963.905
Sumber : Laporan RAT Tahun 2019
Peningkatan  asset  ini  terkait  dengan  kenaikan simpanan  anggota, modal sendiri,  dan  pinjaman dari pihak  ketiga.  Perkembangan  penyaluran  pembiayaan yang terbagi dalam pembiayaan modal kerja, investasi dan  konsumtif.    Selain  itu,  peningkatan  penyaluran pembiayaan  juga  berpengaruh  pada  peningkatan pendapatan dan sisa hasil usaha.
Perkembangan jumlah anggota pada tahun 2018 sejumlah 9.231 orang dan tahun 2019 sejumlah 10.397 orang.  Untuk  jumlah  calon  anggota  tahun  2018 sejumlah 4.459 orang dan tahun 2019 sejumlah 2.678 orang. Jumlah anggota berdasarkan jenis kelamin  pria sejumlah  42  %  dan  Wanita  58  %.  Anggota  KSPPS BTM  BiMU  memiliki  profesi  yang  beragam  antara lain  pedagang  (97,16%),  karyawan  swasta  (1,69%), buruh  (0,45%),  guru/dosen  (0,08%),  mahasiswa (0,09%),  nelayan  (0,03%),  pelajar  (0,15%),  petani (0,07%) dan PNS (0,28%).
Dalam  menjalankan  operasionalnya,  pengurus mengangkat  pengelola  untuk  menjalankan  kegiatan operasional sehari-hari. Komposisi pengelola sebagian  diisi  dari  unsur  pengurus  yang  menduduki jabatan  direksi.  Saat  ini  sumber  daya  insani  BTM BiMU  terdiri  dari  30  (tiga  puluh)  orang  dengan karyawan  tetap  sebanyak  28  orang  dan  karyawan kontrak sebanyak 2 orang. Dimana karyawan tersebut telah  memiliki  sertifikat  kompetensi  sesuai  dengan bidang  tugasnya  yaitu  manager  sebanyak  7  orang, kepala  bagian  keuangan  sebanyak  2  orang, marketing/juru  tagih  9  orang,  akuntansi/juru  buku sebanyak 5 orang dan yang belum sertifikasi sebanyak 7  orang.  Selain  itu,  BTM  BiMU  telah  memiliki  1 orang  anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  yang  telah mendapat  sertifikasi  dari  DSN  MUI  dan  memiliki  2 orang  assesor  kompeten  untuk  uji  di  bidang  jasa Keuangan  dari  Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi (BNSP).

## 3.2. Pembahasan
Dalam kegiatan operasionalnya KSPPS mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015
tentang
Pelaksanaan
Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah  oleh  Koperasi  dan  peraturan  terkait  lainnya. Risiko  pembiayaan  yang  dapat  timbul  di  kemudian hari  harus  ditekan  seminimal  mungkin  karena  dapat menyebabkan  kerugian  potensial  dalam  kegiatan usaha  simpan  pinjam  dan  pembiayaan.  Untuk mengantisipasi risiko pembiayaan ini maka manajemen  risiko  pembiayaan  harus  diterapkan sehingga  dapat  meminimalkan  kerugian  yang  dapat timbul di kemudian hari.
Regulasi  yang  mengatur  penerapan  manajemen risiko  pembiayaan  pada  KSPPS/BMT  belum  diatur secara detail dan pengawasan dari Dinas koperasi atau
kementerian  Koperasi  dan  UKM  masih  longgar. Sebagai lembaga keuangan mikro, BTM BiMU telah membuat  SOP  tersendiri  sebagai  acuan  dalam pelaksanaan  manajemen  risiko  pembiayaan.  SOP Penyaluran dana (Lending) ditetapkan oleh pengurus nomor  04/BTM/I/2017.    Dalam  SOP  ini  telah mengatur  ruang  lingkup  bahwa  sistem  tersebut berlaku  untuk  dokumen,  data  dan  prosedur  yang berhubungan  dengan  semua  aktivitas  pembiayaan yang berada dalam unit kerja (internal), dan unit kerja lain maupun dari luar koperasi (anggota) yang terkait.
Rujukan atau referensi SOP ini antara lain UU no 25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasiam,  Kepmen nomor  91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Petunjuk Operasional KJKS, Permen nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah oleh Koperasi, dan SOP KJKS/UJKS Koperasi.
Kebijakan  dalam  pembiayaan,  karena  BTM BiMU memiliki anggota mayoritas berprofesi sebagai pedagang sebesar 97,16% sehingga banyak menggunakan skema pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Selain  itu ada skema akad ijarah, hiwalah,  istishna’,   dan qard . Bukti  penerapan  manajemen  risiko  yang dilaksanakan di BTM BiMU sebagai berikut :
a. Adanya  SOP  Lending  (Pembiayaan)  yang memuat  prosedur  yang  harus  dilaksanakan  dari awal pengajuan  permohonan  hingga  penanganan pembiayaan bermasalah.
b. Kontrol  pembiayaan  melalui  program  aplikasi keuangan.
c. Personil pembiayaan/marketing dalam memantau, memonitoring dan evaluasi pembayaran pinjaman anggota  dan  supervisi  atasan  marketing  secara berjenjang.
d. Kunjungan  dan  pembinaan  usaha  kepada peminjam secara berkala.
e. Adanya jaminan sebagai agunan dari pembiayaan yang diterima anggota.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  penerapan manajemen risiko pembiayaan dimulai sejak permohonan  pembiayaan  diterima  dari  anggota. Permohonan  pengajuan  harus  dilengkapi  dengan  : aplikasi permohonan, fotocopi KTP, surat nikah, copy agunan,  laporan  keuangan  (bila  wiraswasta),  NPWP (bila ada), slip gaji, surat pernyataan potong gaji dan dokumen pendukung lainnya.
Adapun  urutan  proses  pembiayaan  sebagai berikut :
a. Prosedur Permohonan Pembiayaan Pemohon  mengisi  aplikasi  permohonan  dan melengkapi persyaratan pembiayaan. Persyaratan yang sudah lengkap akan ditindaklanjuti prosesnya.
b. Prosedur Pemeriksaan ( Survey on The Survey ) Berdasarkan  disposisi  file  permohonan  maka dijadwalkan  untuk  survei  dan  dilakukan  analisa pembiayaan dan taksasi jaminan
c. Prosedur Persetujuan Pembiayaan
Hasil analisa pembiayaan diajukan kepada komite pembiayaan dan bila diperlukan, komite pembiayaan  dapat  meminta  keterangan  kepada pemohon. Komite pembiayaan akan mengeluarkan  memo  terkait  disetujui  atau ditolaknya permohonan pembiayaan.
d. Prosedur Administrasi Pembiayaan Permohonan pembiayaan yang disetujui, selanjutnya  dibuat  Perjanjian  Pembiayaan  dan Pengikatan  Jaminan  serta  jadwal  pelaksanaan akad.
e. Prosedur Pencairan Pembiayaan
Penandatanganan  akad  pembiayaan  oleh  Kepala Cabang  atau  Pejabat  berwenang  dan  anggota beserta  saksi,  serah  terima  jaminan  dan pengikatan.  Selanjutnya,  pembukaan  rekening pembiayaan dan slip pencairan pembiayaan.
Komite  pembiayaan  adalah  komite  yang memiliki  kewenangan  dalam  memeriksa  kelayakan suatu  usulan  pembiayaan  setelah  disurvei  oleh  AO atau  marketing.  Selain  itu,  berwenang  untuk menyetujui  atau  menolak,  menentukan  besarnya pembiayaan,  besarnya  angsuran  dan  jangka  waktu pembiayaan.  Komite  Pembiayaan  terdiri  dari marketing,  supervisor  marketing,  kepala  cabang, manajer marketing dan direksi.
Tabel 2. Wewenang Memutus Pembiayaan
No
Plafond
Anggota Komite 1 Rp 500.000,-     s/d Rp 10.000.000,- AO - Manager Marketing 1 2 Rp 10.000.001,- s/d Rp 30.000.000,- AO - Manager Marketing 2 3  Rp 30.000.001,- s/d Rp 50.000.000,- AO - Manager Marketing 2 – Direksi 4 Lebih dari Rp 50.000.000,- AO - Manager Marketing 3 – Direksi - Pengurus
Sumber : SOP Lending
Pengikatan    secara  notariil  diterapkan  untuk pembiayaan  lebih  besar  dari  Rp  50.000.000,-  dan dilengkapi dengan asuransi pembiayaan dan asuransi jiwa. Pembiayaan dengan jangka waktu pendek maka pembiayaan diputuskan oleh komite di tingkat kantor cabang dan bila jangka waktu menengah dan panjang diputuskan  bersama  di  komite  cabang  dan  komite pusat.  Besarnya  angsuran  harian,  mingguan,  dan bulanan  disesuaikan  dengan  jenis  dan  volume  usaha anggota.  Untuk  meminimalkan  risiko  pemberian pembiayaan,  BTM  BiMU  menetapkan  pembiayaan harus dijamin dengan agunan yang cukup baik barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Pengikatan barang  jaminan  disesuaikan  dengan  besarnya  plafon pembiayaan  dan  diikat  secara  internal  dan  atau notariat.  Agunan  akan  diserahkan  kembali    kepada peminjam apabila pembiayaan telah lunas.
Dalam  operasional  pembiayaan,  BTM  BiMU berpedoman  pada  SOP  no.  04/BTM/I/2017  tentang Penyaluran  Dana  (Lending).  Dimana  dalam  proses pembiayaan meliputi :
a. Prosedur Permohonan Pembiayaan
b. Prosedur Pemeriksaan ( Survey On the Spot )
c. Prosedur Persetujuan Pembiayaan
d. Prosedur Administrasi Pembiayaan
e. Prosedur Pencairan Pembiayaan
f. Prosedur Pengikatan Jaminan Pembiayaan
g. Prosedur Berkas Pembiayaan
h. Prosedur Peminjam Akad Peminjaman
i. Prosedur Pengeluaran/Pengambilan Jaminan
j. Prosedur Pembinaan dan pengawasan
k. Prosedur Perpanjangan Pembiayaan (Reschedulling)
l. Prosedur Penyelamatan Pembiayaan
Sedangkan  formulir  yang  digunakan  pada transaksi pembiayaan sebagai berikut :
a. Aplikasi Pembiayaan
b. Berita Acara Survei
c. Analisis Yuridis
d. Taksasi Jaminan
e. Memo Komite Pembiayaan
f. Surat Persetujuan Pemberian pembiayaan
g. Disposisi pembiayaan
h. Form Disposisi Pencairan Pinjaman
i. Slip pencairan Pembiayaan
j. Surat Peringatan (Somasi) Pertama
k. Surat Peringatan (Somasi) kedua
l. Berita Acara Penarikan Jaminan
Analisis terhadap kelayakan pembiayaan melalui prinsip 5C+1S sebagai berikut :
1) Character ;
Character atau watak (calon) anggota pembiayaan dilihat dari kejujuran, moral, watak, kooperatif  dan  itikad  baik  dari  (calon)  anggota pembiayaan  untuk  menyelesaikan  kewajiban pembiayaan  yang  diterima.    Penilaian  terhadap karakter  peminjam  sangat  penting  karena  terkait dengan  kesadaran  dalam  memenuhi  amanah pembiayaan yang diterima. Hal ini berkaitan juga dengan kondisi terburuk dari usaha dan niat baik dalam  menyelesaikan  kewajibannya.  Informasi terkait hal ini dapat berasal dari keluarga ataupun tetangga calon peminjam.
2) Capacity ;
Capacity atau  kemampuan  (calon)  anggota pembiayaan  untuk  membayar  pembiayaan  yang diterima dari kegiatan usaha yang dilakukan yang sebagai sumber pembayaran angsuran
pembiayaan  yang  diterima.  Biasanya  dilihat  dari lama dan omset usaha yang sudah dijalankan oleh calon peminjam.
3) Capital ;
Capital atau  modal  (calon)  anggota  pembiayaan yaitu  jumlah  modal  yang  dimiliki  dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bila modal usaha lebih  besar  berasal  dari  pinjaman,  maka  perlu diwaspadai  agar  tidak  menyebabkan  masalah dikemudian hari.
4) Collateral ;
Collateral atau agunan (calon) anggota pembiayaan  merupakan  suatu penilaian  terhadap agunan  yang  diserahkan  oleh  nasabah  kepada koperasi  sebagai  jaminan  atas  pembiayaan  yang diterima.  Agunan  sebagai  jaminan  pembiayaan maka  harus  memiliki  nilai  lebih  tinggi  dari pembiayaan  yang  diberikan  sehingga  dapat digunakan  melunasi  pembiayaan  bila  terjadi kegagalan dari hasil usahanya.

## 5) Condition of Economic
Kondisi  perekonomian    dalam  waktu  tertentu yang  mungkin  akan  mempengaruhi  kelancaran usaha  dari  anggota  penerima  pembiayaan.  Oleh karena  itu,  usaha  yang  dilakukan  anggota pembiayaan telah berjalan baik sehingga mampu menyisihkan  hasil  usaha  untuk  membayar pinjaman yang diterima.
6) Syariah
Menurut  Veithzal  &  Arifin  (2010),  penerapan prinsip  syariah  dalam  melihat  apakah  usaha maupun kebutuhan pembiayaan tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Produk pembiayaan sebelum dikeluarkan oleh BTM akan dikaji  terlebih  dahulu  oleh  Dewan  Pengawas Syariah dan termasuk kontrol pelaksanaan produk tersebut.
Untuk mendapatkan anggota yang loyal terhadap BTM, maka bagi anggota yang memenuhi persyaratan tertentu  dapat  ditetapkan  menjadi  anggota  prioritas. Anggota  prioritas  mendapatkan  kemudahan  dan kepercayaan  lebih  dibandingkan  anggota  lainnya. Anggota  prioritas  dengan  kriteria  sudah  menjadi anggota  minimal  5  (lima)  tahun,  sudah  pernah melakukan pembiayaan minimal 5 kali berturut-turut dengan kolektabilitas lancar dan simpanan wajib lebih dari Rp 20.000.000,-.
Meskipun  BTM  BiMU  sudah  melakukan analisis  permohonan  pembiayaan  dengan  baik  dan teliti,  risiko  pembiyaan  bermasalah  masih  sangat mungkin  terjadi.  Marketing  sebagai  ujung  tombak dalam  penyaluran  dana  harus  menguasai  prosedur pembiayaan  kepada  anggota.    Kemampuan  analisis pembiayaan  yang  baik  maka  dapat  meminimalkan risiko  dari  nasabah  yang  nakal  dan  berisiko  bagi organisasi. BTM BiMU telah memiliki marketing dan manajer yang bersertifikat kompetensi sehingga dapat memperlancar tugas dan wewenangnya.
Manajemen  risiko  pembiayaan  harus  dilakukan secara  kontinyu  dan  rutin  sejak  permohonan pembiayaan hingga pembiayaan tersebut lunas. Pihak- pihak yang terlibat baik langsung dan tidak langsung antara lain marketing, surveyor, supervisor marketing, kepala cabang, manajer marketing dan direksi.
Untuk meminimalkan risiko pembiayaan dengan memanfaatkan  bagian  IT  (teknologi  informasi)  yang dilakukan :
a. Memanfaatkan  teknologi  via  whatsapp  saat survey lokasi calon penerima pembiayaan;
b. Penerapan call visit menggunakan share location melalui  whatsapp  untuk mengukur  jarak  tempuh dan jumlah kunjungan karyawan marketing;
c. Penerapan transaksi real time online via android karyawan;
d. Penerapan SMS notifikasi transaksi;
e. Sistem  Informasi  Keuangan  online  antar  kantor cabang dan kantor pusat.
Untuk meminimalkan risiko pembiayaan karena kondisi  pandemik  Covid-19  di  tahun  2020  yang dilakukan BTM BiMU antara lain :
a. Pengetatan  penyaluran  pembiayaan  ke  anggota karena kondisi usaha belum stabil;
b. Pembiayaan  dengan  jaminan  simpanan  anggota; dan
c. Kerja  sama  dengan  corporate/perusahaan  dalam penyaluran dana pembiayaan.
BTM BiMU walaupun sudah melakukan analisis permohonan  pembiayaan  dengan  baik,  risiko pembiayaan  bermasalah  masih  mungkin  terjadi. Namun demikian, pembiayaan yang bermasalah dapat diselesaikan  bila  anggota  tersebut  amanah  dan  jujur dalam memberikan keterangan kepada petugas BTM. Petugas marketing atau lapangan senantiasa melakukan  komunikasi  dan  kunjungan  rutin  kepada anggota  pembiayaan  yang  bermasalah  agar  tidak kehilangan  kontak  karena  hal-hal  tertentu  sehingga kewajibannya  dapat  segera  diselesaikan.  Dimana dalam  penanganan  pembiayaan  bermasalah  disusun target waktu penyelesaiannya.
Tabel 3. Kriteria Kolektibilitas yang diterapkan oleh

## BTM BiMU
KRITERIA WAKTU PENANGANAN Lancar Tidak pernah menunggak - Kurang Lancar 1 – 90 hari 2 kali tidak mengangsur dilakukan penagihan dengan pendekatan ukhuwah Diragukan – 270 hari • SKMHT dinaikkan ke APHT  (sertifikat tanah) • Dicarikan pembeli (kendaraan) Macet > 270 hari • Penyitaan • Penghapusan Sumber : SOP Lending
Penanganan  pembiayaan  bermasalah  dilakukan dengan cara:
a. Pengiriman  surat  peringatan  atau  teguran, kunjungan petugas marketing  ke rumah dan atau tempat  usaha  agar  dapat  ketahui    penyebab
terjadinya keterlambatan atau tunggakan angsuran.
b. Reschedulling
Bila  kemampuan  anggota  dalam  membayar kewajibannya  mengalami  penurunan  sehingga ada  keterlambatan  atau  tunggakan  maka  perlu ditangani  khusus.  Langkah  ini  dapat  dilakukan kepada anggota yang masih beritikad baik tetapi sedang  mengalami  kesulitan  membayar  karena hal-hal  tak  terduga. Reschedulling merupakan perpanjangan  jangka  waktu  pembiayaan  dimana sebelum disetujui oleh komite pembiayaan maka dilakukan survei ulang untuk memastikan kondisi terkini terkait usaha dan jaminan. Dalam hal ini, anggota  yang  mengikuti  reschedulling  diberikan keringanan  berupa  penambahan  jangka  waktu angsuran  dan  bisa  juga  dibebaskan  pembayaran bagi hasil yang tertunggak sesuai ketentuan yang disepakati. Dengan demikian diharapkan anggota dapat  menjalankan  usahanya  dengan  baik  dan dapat membayar kewajibannya.
c. Eksekusi jaminan Untuk meminimalkan kerugian karena pembiayaan  bermasalah,    BTM  BiMU  dapat melakukan  eksekusi  jaminan  pembiayaan  dari anggota.  Eksekusi  jaminan  adalah  langkah terakhir  bila  seluruh  cara  sudah  tidak  bisa menghasilkan  solusi.  BTM  BiMU  melakukan pendekatan  persuasif  secara  personal  agar anggota  dengan  kesadarannya  sendiri  menjual asset  jaminan  untuk  melunasi  pembiayaan  yang tersisa.  Bila  langkah  persuasif  sudah  tidak  bisa lagi  maka  barulah  ditempuh  melalui  eksekusi jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai  konsekuensi  dari  bisnis  yang  penuh dengan resiko maka BTM BiMU menerapkan konsep manajemen  risiko.  Artinya  risiko  yang  mungkin timbul dimitigasi dengan cara menerapkan manajemen risiko disemua lini dan bidang sedari awal proses  pembiayaan.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan pengurus  dan  pengelola  BTM  sudah  memiliki kompetensi  sesuai  bidang  tugasnya.  Manajemen risiko  yang  diterapkan  oleh  BTM  BiMU  sudah  baik yaitu :
a. mulai  dari  adanya  proses  identifikasi  risiko  baik risiko dari produk dan kegiatan usaha;
b. pengukuran  risiko  baik  terhadap  keuangan peminjam maupun prospek usaha dan pemantauan  risiko  dengan  memanfaatkan  sistem
informasi  keuangan  yang  dimiliki  dan  petugas marketing;
c. pengendalian  risiko  untuk  mengelola  risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha; dan
d. penanganan pembiayaan bermasalah.
Selain  itu,  BTM  BiMU  dalam  penilaian  calon anggota pembiayaan menerapkan 5C+1S yaitu :
a. character;
b. capacity;
c. capital;
d. collateral;
e. condition of economic; dan
f. prinsip-prinsip  syariah  sebagai  prinsip  kehati-
hatian.
Hal  ini  juga  harus  didukung  dengan  kualitas sumber  daya  insani  yang  memadai  terutama marketing agar memiliki kemampuan yang memadai dalam  melakukan  penilaian  terhadap  calon  anggota pembiayaan.
Pengaruh  dari  penerapan  manajemen  risiko yang  baik  terlihat  dari  ada  peningkatan  asset, pembiayaan yang disalurkan dan sisa hasil usaha dari tahun 2018 dan tahun 2019. Hal ini juga menunjukkan meningkatnya  kepercayaan  dari  anggota  ataupun pihak  ketiga  untuk  berinvestasi  atau  bekerja  sama dengan BTM BiMU.
Perkembangan penyaluran dana di BTM BiMU di tahun 2019 meningkat drastis dibandingkan pada tahun  2018.  Mengingat  perkembangan  pembiayaan dan  kegiatan  usaha  BTM    BiMU  yang  meningkat maka monitoring, pemeriksaan dan evaluasi operasional menjadi bertambah. Pengurus dan Direksi memiliki peranan yang strategis dalam monitoring  dan evaluasi  pembiayaan.  Untuk  membantu  tugas-tugas pengurus  dan  direksi  dalam  monitoring  dan  evaluasi dapat memberdayakan  bagian  audit internal.  Dimana Audit  Internal    dalam    menjalankan  tugasnya  tidak terlibat dalam kegiatan operasional BTM BiMU  yang menjadi objek pemeriksaannya.
Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam  kegiatan  usaha  koperasi  berdasarkan  fatwa- fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan  ketentuan dalam  pada  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah  oleh  Koperasi.  Produk  pembiayaan,  produk
penghimpunan  dana  maupun  jasa-jasa  yang  akan disalurkan  atau  diberlakukan  terlebih  dahulu  harus disetujui dan disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah berkenaan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, adanya pembinaan aqidah, syariah dan akhlak kepada pengelola secara rutin. Akad-akad dalam pembiayaan di  BTM  BiMU  antara  lain  akad mudharabah; akad murabahah ;  akad ijarah; akad hiwalah; akad qard; dan akad istishna. Kesesuaian dengan prinsip syariah ini  menjadi  sangat  penting  karena  BTM  BiMU mengemban amanah dari nama besar Muhammadiyah. Oleh karena, prinsip kehati-hatian harus selalu dijaga dan dipelihara.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  maka disimpulkan sebagai berikut :
1. BTM BiMU telah menerapkan manajemen risiko pembiayaan dengan membuat regulasi sendiri dan dikontrol  sendiri  dengan  memiliki  SOP  tentang Penyaluran  Dana  (Lending)  yang  dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. BTM  BiMU  dalam  operasional  usahanya  telah menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  dan  secara organisasi  telah  memiliki  Dewan  pengawas Syariah yang bersertifikat.
Hal-hal yang disarankan sebagai berikut :
1. Untuk  membantu  pimpinan  BTM  BiMU  dalam memonitoring  dan  memantau  manajemen  risiko dapat memberdayakan Audit Internal.
2. Pembinaan  kepada  anggota  harus  dilakukan secara  kontinyu  agar  anggota  dapat  menjadi anggota prioritas yang loyal kepada BTM BiMU.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Kementerian  Riset  dan  Teknologi  atas  bantuan  dana Penelitian  Dosen  Pemula  tahun  2020  dan  KSPPS BTM  Bina  Masyarakat  Utama  Bandar  Lampung sehingga  penelitian  ini  dapat  terselesaikan  dengan baik.

## 6. REFERENSI
Aan  Zainul  Anwar,  Edi  Susilo.2015. Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga
Keuangan  Mikro  Syariah. Jurnal  Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol. 12 No. 2 Oktober 2015, hal. 203-216
Ahmad Mukhlishin dan Aan Suhendri, 2018. Analisis Manajemen  Risiko  (Kajian  Kritis  Terhadap Perbankan Syariah di Era Kontemporer) . Jurnal Ekonomi  Syariah  :  An-  Nisbah,  volume  05 Nomor 01.
Ahmad Subagyo. 2014. Manajemen Koperasi Simpan Pinjam . Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media. Ach.  Nur  Fuad  Chalimi  .  2018. Kedudukan  dan Fungsi  Internal  Auditor  pada  BMT  Maslahah Pasuruan .  Jurnal  Penelitian  Ekonomi  dan Akuntansi. Volume III No. 3, Oktober 2018. Arya  Primasatya.  2014. Penanganan  pembiayaan mudharabah  bermasalah  di  koperasi  syariah Kanindo  Jatim  (Studi  di  koperasi  syariah Kanindo  Jatim,  DAU,  Kabupaten  Malang).
Jurnal Hukum,
Universitas
Brawijaya, www.hukum.studentjournal.ub.ac.id
Edi  Susilo,  Abdul  Hakim.  2012. Manajemen  Resiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  :  Sebuah  Studi Perbandingan. Jurnal  Ekonomi  &  Keuangan Islam, Vol. 2 No. 1, Januari 2012, hal 13-26 Edi  Susilo.  2015. Analisis  Perbandingan  Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  Studi  Kasus  di  BMT Beringharjo  Yogyakarta  dan  BPRS  Madina Mandiri  Sejahtera  Yogyakarta. Ekonomi  Bisnis & Kewirausahaan Vol. IV, No. 2 Agustus 2015, hal. 23-48
Farid Hidayat. 2016. Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  (KSPPS)  dalam  mewujudkan  Shariah Compliance. Mahkamah, Vol. 2, No. 1 Desember 2016, hal. 383-407
Ghony,   M.   Djunaidi   dan   Almanshur,   Fauzan. 2012. Metodologi    Penelitian Kualitatif , Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Huda, Nurul; Putra, Purnama; Novarini dan Mardoni,
Yosi,  2016. Baitul  Mal  WaTamwil ,  Jakarta  :
Amzah
Idrus,      Muhammad.      2007. Metode      Penelitian Ilmu-Ilmu      Sosial      (pendekatan  Kualitatif  & Kuantitatif, Yogyakarta: UII Press.
Ikatan Bankir Indonesia, 2018. Manajemen Risiko 1 , Jakarta  :  Gramedia  Pustaka Utama Ikatan  Bankir  Indonesia,  2017. Manajemen  Risiko 2 ,  Jakarta  :  Gramedia  Pustaka Utama Ikatan  Bankir  Indonesia,  2018. Manajemen  Risiko 3 ,  Jakarta  :  Gramedia  Pustaka Utama
Karim,  A.  2007. Bank  Islam  :  Analisa  Fiqih  dan Keuangan . Jakarta : RajaGrafindo Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XI Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan  Syariah  Baitut Tamwil  Muhammadiyah  Bina  Masyarakat Utama  (KSPPS BTM BiMU) Tahun Buku 2019 M.  Iqbal  Hasan.  2002. Pokok-Pokok  Metodologi Penelitian  dan  Aplikasinya. Bogor  :  Ghalia Indonesia.
Moh.  Solachuddin  Zulfa.2014. Analisis  Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional
Pembiayaan  Muraba’ah  di  BMT  Amanah . Iqtishadia, Vol. 7 , No. 1, Maret 2014, hal. 157- 178
Mustafa  kamal.  2016. Kebijakan  Penanganan  Pem- biayaan  Mudarabah  Bermasalah  pada  Kopwan BMT  An-Nisa’  Yogyakarta. Jurnal  Syariah  Vol. 5, No. 1 April 2016, hal. 29-59 Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. 2013. Metodologi Penelitian . Jakarta: Bumi Aksara. Cetakan ke-13. Peraturan    Otoritas    Jasa    keuangan    nomor
65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum  Syariah dan Unit Usaha Syariah
Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan
Menengah
Republik
Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang  Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
Rahmani  Timorita  Yulianti,  2009. Manajemen Risiko  Perbankan  Syari’ah. Jurnal  Ekonomi Islam : La_Riba, Vol. III, No. 2, Desember 2009 Rivai,  V.  &  Arifin.  2010. Islamic  Banking .  Jakarta: Bumi Aksara Ruslaini dan Moh. Fakhrurozi. 2018. Analisa Kinerja
Keuangan  Btm  Bina  Masyarakat  Utama  Di Bandar Lampung. http://jurnal.radenfatah.ac.id/indez.php/i-
finance, hal. 185-195
Siti  Ulfaniza  Anani,  Dwiatmanto  dan  Zahroh  ZA, 2017. Analisis  Manajemen Risiko Kredit Usaha Mikro  (KUM)  Dalam  meminimalisir  kredit Bermasalah  (Studi  pada  PT  Bank  Mandiri (Persero)  Tbk.  KCP  MMU  Sampang  Periode 2013-2015. Jurnal  Administrasi  Bisnis  (JAB) vol. 41 No. 1 Januari 2017 Sugiyono.    2016. Metode    Penelitian    Kuantitatif, Kualitatif,    dan    Kombinasi    (Mixed  Methods) , Bandung : Alfabeta
Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa
Keuangan  Syariah  dan  Unit  Jasa  Keuangan Syariah Subaidi  &  Ikmalul  Ihsan.  2019. Penerapan Manajemen  Risiko  Pembiayaan  di  BMT Maslahah, Cabang Pembantu Olean Situbondo . Istidlal, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019 hal. 92-102 Tasriani    dan    Andi    Irfan.    2015. Penerapan    dan Pengelolaan  Manajemen  Risiko (Risk)  Dalam Industri  Perbankan  Syariah  :  Studi  Pada  Bank BUMN  dan  Bank  Non BUMN .  Sosial  Budaya:
Media  Komunikasi  Ilmu-Ilmu  Sosial  dan Budaya. Vol. 12, No. 1 Januari-Juni 2015
Toman Sony T., Hardi T. 2019. Manajemen Koperasi . Bandung : Penerbit Yrama Widya Zainil  Ghulam.  2016. Implementasi  Syariah  dalam Koperasi  Syariah .  Istishoduna,  Vol.  7,  No  1, April 2016, hal. 90-112