## PENGARUH INDEKS PERSEPSI KORUPSI, KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL TERHADAP FUNDAMENTAL EKONOMI MAKRO DI INDONESIA
Fira Elfrida 1 , Dian Oktaviani 2
1 Bappenas firaelfridafiraelfrida@yahoo.com
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia dian@fe.trisakti.ac.id

## Abstract
The purpose of this study is to examine the effect of the Corruption Perception Index (CPI), monetary and fiscal policies on  macroeconomic fundamentals in Indonesia with  the  period  2005  -  2013.  The  variables  used  in  this  study  include  economic growth and inflation as dependent variables, Corruption Perception Index (GPA), BI Rate, statutory reserve requirements, tax revenues, subsidies, capital expenditure and goods expenditure as unbounded (free) variables. The analysis method used is the Error Correction Model (ECM) approach by estimating the static and dynamic models to determine the long-term balance and short-term balance. The results of this study indicate that in the short-term economic growth is significantly influenced by tax and subsidy revenues which are part of the fiscal policy component, while in the  long  run  are  significantly  influenced  by  the  BI  Rate  and  minimum  statutory demand  deposits  which  are  monetary  policy  instruments.  And  in  the  short  run inflation  is  significantly  influenced  by  the  BI  Rate,  while  in  the  long  term  the Corruption Perception Index (CPI), monetary and fiscal policies do not significantly affect inflation.
Keywords: Economic Growth, Inflation, Corruption Perception Index, Monetary Policy,  BI  Rate  Interest  Rate,  Statutory  Reserves,  Fiscal  Policy,  Tax Revenue, Subsidies, Capital Expenditures, Goods Expenditures, ECM.

## PENDAHULUAN
Fundamental perekonomian suatu negara  menjadi  perhatian  penting  bagi pemerintah  negara  tersebut.  Pengertian fundamental  perekonomian  sendiri  memiliki beberapa  indikator  yang  berbeda-beda. Sejumlah  kalangan  menyatakan  bahwa fundamental  ekonomi  dijelaskan  dengan indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan  ekonomi,  tingkat  inflasi  dan keseimbangan  neraca  pembayaran,  lalu menurut  kalangan  yang  lain  fundamental ekonomi negara adalah indikator dasar yaitu variabel-variabel  moneter  yang  termasuk dalam indikator ekonomi makro (pertumbuhan  ekonomi,  tingkat  inflasi  dan keseimbangan neraca pembayaran) ditambah dengan  beberapa  indikator  non  moneter seperti kesehatan dan pendidikan.
Kelompok  ekonom  lain  berpendapat bahwa fundamental ekonomi adalah indikator dari  para  pelaku  pasar  dan  struktur  pasar (monopolis atau oligopolis) (Damanhuri dan Santosa,  1997).  Tolak  ukur  yang  paling banyak dipakai untuk mengukur keberhasilan sebuah perekonomian suatu negara antara lain pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, tingkat  kesempatan  kerja,  tingkat  harga  dan posisi neraca pembayaran (Soediyono, 2011).
Sejarah membuktikan bahwa indikator makro bukan merupakan satu-satunya penentu  keberhasilan  pembangunan.  Disisi lain,  perkembangan  politik  dan  sistem pemerintahan  juga  faktor  yang  sangat berpengaruh terhadap perekonomian di setiap negara.  Berbagai  kepentingan  golongan
seringkali dicampur baurkan dengan
kepentingan negara sehingga timbul perilaku penyelewengan  seperti  kolusi,  korupsi  dan nepotisme  (KKN).  Dari  ketiga  perilaku tersebut, korupsi menjadi primadona sorotan publik. Korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2009) terpapar  di  dalam  UU  No.31/1999  jo.  UU No.20/2001. Perundangan
tersebut menjelaskan  bahwa  korupsi  terdiri  dari beberapa jenis tindak pidana yang mencakup perbuatan  yang  melawan  hukum;  (1) memperkaya  diri  orang/badan  lain  yang merugikan  keuangan/perekonomian  negara; (2)  menyalahgunakan  kewenangan  karena jabatan/kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan/kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan/perekonomian  negara;  (3)  suap menyuap; (4) penggelapan dalam jabatan; (5) pemerasan dalam jabatan; (6) pemborongan/perbuatan  curang;  dan  (7) gratifikasi. Korupsi merupakan sebuah penyalahgunaan dari kekuasaan publik untuk kepentingan  pribadi  atau  suatu  kelompok tertentu  ( Transparency  International ,  1995).
Korupsi  telah  menjadi  isu  politik  dan  sosial dalam  beberapa  abad  terakhir,  namun  masih sulit  untuk  menemukan  pendekatan  yang sistematik. Asosiasi Tranparansi
Internasional telah membuat suatu penelitian mengenai  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK) yang  menjadi  tolak  ukur  seberapa  besar penyelewengan  tersebut  terjadi  di  sebuah negara.  Korupsi  menjadi  faktor  terjadinya misalokasi  pembangunan  ekonomi  karena
Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Fundamental Ekonomi Makro di Indonesia
distribusi anggaran yang seharusnya dipergunakan  untuk  kesejahteraan  rakyat namun  dipergunakan  untuk  kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Pertumbuhan ekonomi menggambarkan  aktifitas  atau  kegiatan perekonomian  negara  di  dalam  kegiatan konsumsi,  investasi,  ekspor  maupun  impor. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan terjadinya peningkatan kegiatan  perekonomian  negara.  Hal  tersebut juga  menandakan  meningkatnya  kegiatan ekonomi riil yang berarti jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk masyarakat bertambah.
Stabilitas  harga  juga  menggambarkan aktivitas perekonomian dan sistem pasar yang berlaku  di  suatu  negara,  tingkat  harga  ini dapat mengalami penurunan atau
peningkatan. Dalam istilah ekonomi, penurunan harga disebut deflasi dan peningkatan  harga  disebut  sebagai  inflasi.
Deflasi  dan  inflasi terjadi bukan  hanya  pada beberapa barang saja tetapi perubahan secara keseluruhan pada sebuah negara. Oleh karena itu tingkat deflasi dan inflasi di dalam suatu negara  merupakan  salah  satu  ukuran  untuk mengukur  baik  buruknya  masalah  ekonomi yang dihadapi suatu negara. Pada saat deflasi, jumlah uang beredar yang ada di masyarakat sedikit  sehingga  dapat  dicerminkan  bahwa perekonomian dalam keadaan lesu. Sedangkan  pada  saat  inflasi,  jumlah  uang yang  beredar  di  masyarakat  banyak  yang artinya  kondisi  perekonomian  saat  inflasi bertolak  belakang  dengan  deflasi.  Tingkat inflasi selalu berfluktuasi mengikuti produktivitas  suatu  negara  pada  periode tertentu.
Selama  pembangunan  ekonomi  yang telah  berjalan  selama  30  tahun  lebih, pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi  Indonesia menunjukkan keharmonisan dengan berjalan beriringan. Selama itu pula pertumbuhan

## Gambar 1
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Indonesia Periode 1980-2013
Sumber: World Bank (2014) -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 19 80 19 83 19 86 19 89 19 92 19 95 19 98 20 01 20 04 20 07 20 10 20 13 p e rsen (%) inflasi growth
ekonomi  dan  inflasi  berkisar  sebesar  5%- 12%,  terkecuali  pada  tahun  1998  yang merupakan  titik  krisis  ekonomi  terparah sepanjang  sejarah.  Pada  tahun  tersebut pertumbuhan ekonomi turun hingga -13,13% dan  inflasi  melonjak  tajam  mencapai  58%. Sepanjang tahun 1980- an , rata-rata pertumbuhan  ekonomi  sebesar  6,38%  dan inflasi  9,63%.  Titik  terendah  kala  itu  pada tahun  1982  yang  dimana  harga  minyak mentah  dunia  mengalami  penurunan  drastis, sehingga  pertumbuhan  ekonomi  merosot  ke 1,10%
Pasca krisis 1982, pertumbuhan ekonomi  mulai  bangkit  dan  stabilitas  harga terjaga hingga menjelang tahun 1997 dengan rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  mencapai 7,59%  dan  inflasi  menurun  menjadi  8,32%. Dan  setelah  krisis  moneter  tahun  1998, pertumbuhan ekonomi kembali stabil dengan rata-rata  sebesar  5,11%  dan  inflasi  yang meningkat menjadi 8,41%. Terdapat perbedaan  antara  pertumbuhan  ekonomi dengan  inflasi  pada  periode  sebelum  dan sesudah krisis moneter 1998. Sebelum krisis moneter,  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi cenderung  mengalami  pergerakan  yang searah  namun  pada  periode  setelahnya cenderung  menunjukkan  pergerakan  yang berlawanan.
Maka dari itu, dalam usaha meningkatkan  perekonomian  dan  menjaga stabilitas  harga  terdapat  beberapa  kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Bentuk  kebijakan  ekonomi  yang  akan dilakukan  sangat  tergantung  pada  tujuan- tujuan yang ingin dicapai dan bertujuan untuk
mengatasi  masalah-masalah  ekonomi  yang dihadapi.  Bentuk  kebijakan  tersebut  yakni kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan upah & pendapatan, dan kebijakan industri  &  perdagangan.  Diantara  keempat kebijakan  tersebut,  kebijakan  moneter  dan fiskal  merupakan  bentuk  kebijakan  dalam stabilisasi  makro.  Kebijakan  moneter  dan fiskal  merupakan  kebijakan  yang  dikelola dari sisi permintaan ( Demand Side Management  Policies )  dan  kedua  kebijakan
lainnya  dikelola dari sisi  penawaran ( Supply Side Management Policies ) (Putong, 2010).
Kebijakan  moneter  pada  dasarnya merupakan  suatu  kebijakan  yang  bertujuan untuk  mencapai  keseimbangan  internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan
neraca  pembayaran).  Selain  itu  tujuan  lain dari  kebijakan  moneter  adalah  tercapainya tujuan  ekonomi  makro  yakni  menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan  kerja,  kestabilan  harga  serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.  Kebijakan  moneter  di  Indonesia diupayakan  oleh  bank  sentral  yaitu  Bank Indonesia  selaku  otoritas  moneter.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut  Bank  Indonesia berusaha  mengatur  keseimbangan  antara persediaan uang agar inflasi dapat terkendali, tercapai  kesempatan  kerja  penuh  dan kelancaran  dalam  pasokan/distribusi  barang. Kebijakan  moneter  Indonesia  menggunakan tingkat suku bunga sebagai instrumen utama dan  beberapa  instrumen  lainnya  seperti cadangan  wajib  minimum,  dimana  Bank
Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Fundamental Ekonomi Makro di Indonesia
Indonesia  mengatur  simpanan  wajib  yang diberikan oleh bank umum ke bank sentral.
Sedangkan kebijakan fiskal merupakan sebuah  kebijakan  ekonomi  dalam  rangka mengarahkan  kondisi  perekonomian  untuk menjadi  lebih  baik  dengan  jalan  mengubah penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah. Pemerintah  dalam  menjalankan  kebijakan fiskal  menggunakan  instrumen  pengeluaran pemerintah  dan  penerimaan  penerimaan pajak.  Dengan  kedua  instrumen  utama tersebut,  pemerintah  dapat  mempengaruhi harga  pasar  melalui  sisi  penawaran  agregat. Berkenaan  dengan  hal  itu,  penerimaan  dan pengeluaran  pemerintah  berkaitan  dengan keuangan negara yang disusun didalam suatu daftar sistematis selama satu periode tertentu yaitu  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN).
Diluar dari kemandirian kedua kebijakan  tersebut,  pada  dasarnya  kebijakan moneter dan fiskal memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Sehingga koordinasi kebijakan ekonomi  sangat  penting  supaya  kebijakan yang  diambil  efektif  mencapai  sasaran  yang ingin  dicapai.  Dengan  demikian  kebijakan fiskal  harus  mengedepankan  prinsip  kehati- hatian  dan  kebijakan  moneter  harus  optimis menentukan  keputusan,  diiringi  dengan pengawasan dan pengaturan perbankan yang baik serta adanya pertanggung jawaban yang baik atas pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal (Adiningsih, 2012).
Koordinasi  antara  kedua  kebijakan tersebut harus mampu memecahkan
permasalahan  ekonomi  makro  dalam  jangka pendek  dan  jangka  panjang.  Masalah  ini berkaitan  dengan  bagaimana  mengendalikan perekonomian  nasional  dari  bulan  ke  bulan, dari  triwulan  ke  triwulan  atau  dari  tahun  ke tahun.  Di  dalam  jangka  pendek  dapat dikatakan  bahwa  perekonomian  makro terbatas berbicara pada permasalahan stabilisasi.  Diluar  stabilisasi  yang  harus dijaga,  permasalahan  yang  lebih  kompleks lagi  mengenai  pencapaian  pembangunan ekonomi.
Pembangunan  ekonomi  tidak  dapat diraih  dalam  waktu  singkat,  namun  dapat tercipta  pada  jangka  panjang.  Pembangunan ekonomi tak lepas dari pertumbuhan ekonomi begitu  juga  dengan  pembangunan  ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi  dan  sebaliknya.  Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.  Berbeda  dengan  pertumbuhan ekonomi,  pembangunan  ekonomi  bersifat kualitatif  dimana  terdapat  perubahan  dalam alokasi  input  dan  sistem  produksi  pada berbagai  sektor  perekonomian  seperti  pada lembaga, sosial dan pengetahuan.
Berdasarkan  teori  dan  studi  empiris maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh persepsi korupsi serta peran  kebijakan  moneter  melalui  beberapa instrumennya  dan  kebijakan  fiskal  melalui komponen  penerimaan  dan  pengeluaran negara  di  dalam  APBN  terhadap  indikator fundamental  ekonomi  makro  di  Indonesia berupa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas

## KERANGKA PEMIKIRAN
Gambar 2
Kerangka Konseptual Penelitian

## Hipotesis Penelitian
1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK) dengan pertumbuhan ekonomi.
2. Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK) dengan tingkat inflasi.
3. Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara  suku  bungan  BI  Rate  dengan pertumbuhan ekonomi.
4. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara suku bunga BI Rate dengan tingkat inflasi
5. Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara  giro  wajib  minimum  dengan pertumbuhan ekonomi
6. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara  giro  wajib  minimum  dengan tingkat inflasi
7. Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi 8. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara  penerimaan  pajak  dengan  tingkat inflasi 9. Terdapat hubungan positif  dan signifikan antara  subsidi  dengan  pertumbuhan ekonomi 10. Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara subsidi dengan tingkat inflasi 11. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi 12. Terdapat hubungan negatif antara belanja modal dengan tingkat inflasi 13. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara belanja barang dengan pertumbuhan ekonomi 14. Terdapat hubungan negatif antara belanja barang dengan tingkat inflasi

## METODOLOGI PENELITIAN

## Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan
pendekatan  kuantitatif  untuk  melakukan analisis  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK), kebijakan  moneter  yang  terdiri  dari  suku bunga BI Rate dan giro wajib minimum serta kebijakan fiskal yang terdiri dari penerimaan pajak,  subsidi,  belanja  modal  dan  belanja barang terhadap fundamental ekonomi makro di  Indonesia  berupa  indikator  pertumbuhan ekonomi  dan  tingkat  inflasi.  Variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sistem monthly time series . Penelitian dimulai pada Juli tahun
2005  sampai  dengan  Desember  tahun  2013.
Pemilihan  awal  penelitian  ini  dikarenakan
Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Fundamental Ekonomi Makro di Indonesia
pada  bulan  tersebut  Bank  Indonesia  selaku otoritas  moneter  memberlakukan  BI  Rate sebagai  pengendali Inflation  Targetting Framework (ITF) di  dalam  kebijakan moneter.  Data  yang  digunakan  bersumber dari  beberapa  sumber  yaitu:  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Indonesia  untuk  variabel inflasi, Indikator Terpilih Moneter dan Sistem Pembayaran  (ITEMs)  Bank  Indonesia  untuk variabel  giro  wajib  minimum, International
Financial Statistics (IFS) Organisasi International  Monetary  Fund (IMF)  untuk variabel  penerimaan  pajak,  subsidi,  belanja modal dan belanja barang, Statistik Ekonomi dan  Keuangan  Indonesia  (SEKI)  Bank Indonesia untuk variabel suku bunga BI Rate dan  pertumbuhan  ekonomi, Transparency International untuk  variabel  Indeks  Persepsi Korupsi (IPK).
Definisi Operasional
1. Pertumbuhan Ekonomi ( GROWTH ) adalah  perubahan month  to  month
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) konstan  tahun  dasar  2010  dalam  satuan persen.  Data  yang  digunakan  merupakan interpolasi  PDB  konstan  sistem  kuartal dari  periode  2005-2013.  Data  yang digunakan  bersumber  dari  SEKI  Bank Indonesia.
2. Tingkat  Inflasi  (INF)  adalah  perubahan harga barang dan jasa keseluruhan dengan satuan  persen  (%).  Data  yang  digunakan merupakan  sistem  bulan  dari  periode 2005:7–2013:12 dan bersumber dari BPS Indonesia.
3. Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  adalah gabungan  dari  survei  dan  penilaian perilaku  korupsi  di  sektor  publik  negara oleh  lembaga-lembaga  profesional  dan terpercaya yang diakumulasi oleh Transparency  International .  Satuan  dari variabel  ini  adalah  skala  0-10,  dengan skala mendekati 0 adalah kategori negara korupsi  tinggi  dan  mendekati  10  adalah kategori negara korupsi rendah. Data yang digunakan  merupakan  sistem  tahun  dari periode  2005–2013  dengan  penilaian Sama  rata  untuk  setiap  bulan  selama setahun.
4. Suku  Bunga  BI  Rate  (BIRATE)  adalah suku bunga acuan pengendali IFT dengan satuan  persen  (%).  Data  yang  digunakan merupakan  sistem  bulan  dari  periode 2005:7-2013:12 dan bersumber dari SEKI Bank Indonesia.
5. Giro  Wajib  Minimum  (GWM)  adalah setoran  wajib  bagi  bank  umum  kepada Bank  Indonesia.  Data  GWM  yang digunakan  merupakan  persentase  dari GWM primer dalam  mata  uang  Rupiah terhadap  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  yang dihimpun.  Data  berasal  dari  periode 2005:7–2013:12  dalam  sistem  bulan  dan bersumber dari ITEMs Bank Indonesia.
6. Penerimaan Pajak ( TAX) adalah penerimaan  negara  di dalam  APBN  yang berasal dari dalam negeri yang
diakumulasi  dari  pajak  dalam  negeri  dan pajak  perdagangan  internasional.  Satuan data yang digunakan merupakan
persentase  penerimaan  pajak  terhadap PDB konstan tahun dasar 2010=100. Data
menggunakan  sistem  bulan  dari  periode 2005:7-2013:12  dan  bersumber  dari  IFS IMF.
7. Subsidi (SUB) adalah pengeluaran pemerintah  pusat  di  dalam  APBN  untuk tambahan  Dana  bagi  sektor  energi  dan non-energi.  Satuan  data  yang  digunakan adalah  persentase  total  subsidi  terhadap PDB  konstan  tahun  dasar  2010=100, dengan  data  subsidi  yang  diinterpolasi dalam  sistem  tahun  dari  periode  2005- 2013 yang bersumber dari IFS IMF.
8. Belanja Modal (MOD) adalah
pengeluaran  pemerintah  pusat  di  dalam APBN  yang  bersifat  produktif  ditujukan untuk penambahan kapasitas, peningkatan standar kinerja atau volume aset di dalam operasional kegiatan. Satuan data merupakan  persentase  belanja  barang terhadap  PDB  konstan  tahun  dasar 2010=100,  dengan  sistem  bulan  dari periode  2005:7-2013:12  dan  bersumber dari IFS IMF.
9. Belanja Barang (BAR) adalah
pengeluaran  pemerintah  pusat  di  dalam APBN yang bermanfaat untuk pengadaan fisik  kegiatan  operasional  perekonomian. Data  yang  digunakan  merupakan  sistem bulan dari periode 2005:7-2013:12 dengan satuan persentase belanja barang terhadap PDB  konstan  tahun  dasar  2010=100  dan bersumber dari IFS IMF.

## Perumusan Model
Fundamental  ekonomi  makro  di
Indonesia diantaranya terdiri dari pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas  harga
dengan pendampingan kebijakan moneter dan fiskal yang diatur oleh pemerintah serta dapat dipengaruhi oleh faktor eksogen. Keterkaitan tersebut  menciptakan  hubungan  terhadap variabel fundamental ekonomi  makro. Maka dari  itu  penelitian  ini  terdiri  dari  2  model, yaitu:
1) Model Pertumbuhan Ekonomi
GROWTH t = β 0 + β 1 IPK t + β 2 BIRATE t + β 3 GWM t + β 4 TAX t + β 5 SUB t + β 6 MOD t + β 7 BAR t + ε t …….……. (1) ∆ GROWTH t = β 8 + β 9 ∆ IPK t + β 10 ∆ BIRATE t + β 11 ∆ GWM t + β 12 ∆ TAX t + β 13 ∆ SUB t + β 14 ∆ MOD t + β 15 ∆ BAR t + β 16 ECT t + ε t ……… (2)
2) Model Inflasi
INF t = β 0 + β 1 IPK t + β 2 BIRATE t + β 3 GWM t + β 4 TAX t + β 5 SUB t + β 6 MOD t + β 7 BAR t + ε t ……….…. (3)
∆ INF t = β 8 + β 9 ∆ IPK t + β 10 ∆ BIRATE t + β 11 ∆ GWM t + β 12 ∆ TAX t + β 13 ∆ SUB t + β 14 ∆ MOD t +
Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Fundamental Ekonomi Makro di Indonesia
β 15 ∆ BAR t + β 16 ECT t +ε t ……... (4)
Dimana:
GROWTH : Pertumbuhan Ekonomi INF : Inflasi IPK : Indeks Persepsi Korupsi BIRATE : Suku Bunga BI Rat GWM : Giro Wajib Minimum TAX : Penerimaan Pajak SUB : Subsidi MOD : Belanja Modal BAR : Belanja Barang ECT : Residual(-1) ε : Error

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  tergolong  ke  dalam kelompok  penelitian  eksplanatori,  dimana penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa hubungan  variabel  atau  bagaimana  suatu variabel  mempengaruhi  variabel  lainnya. Metode  analisis  yang  digunakan  untuk penelitian  ini  adalah  pendekatan Error
Correction Model (ECM). Sebelum dilakukannya  pendekatan  ECM,  terlebih dahulu  harus  dilakukan  uji  prasyarat  berupa uji  stasioneritas  (uji  akar-akar  unit  dan  uji derajat  integrasi)  dan  uji  kointegrasi  untuk menguji stasioneritas residual guna mengetahui ada atau tidaknya keseimbangan dalam  jangka  pendek  (estimasi  model dinamis).

## ANALISA DAN PEMBAHASAN
Penggunaan data dengan metode time series  analysis tentunya  memiliki  rentang waktu  yang  dapat  menimbulkan  keterkaitan antar  periodenya,  sehingga error atau kesalahan  penggangu  juga  akan  memiliki keterkaitan.  Keterkaitan error (kesalahan pengganggu)  tersebut  dinamakan  dengan autokorelasi  yang  dapat  menyebabkan  data menjadi  tidak  stasioner.  Oleh  karena  itu diperlukan uji stasioneritas data. Metode yang digunakan dalam pengujian uji akar-akar unit ini  salah  satunya  adalah  uji  DF  (Dickey  & Fuller)  atau  ADF  (Augmented  Dickey  & Fuller)  yang  dikemukakan  oleh  Dickey  dan Fuller.  Dari  ke-9  variabel  penelitian  terlihat bahwa  hanya  variabel  GROWTH  dan  INF yang  memenuhi  kriteria  uji  stasioner  pada derajat nol (level) karena memiliki nilai ADF t- statistic lebih besar dari test critical values . Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel GROWTH dan INF memiliki varian konstan. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa keseluruhan  variabel  belum  stasioner  pada derajat yang sama, sehingga harus dilakukan uji  selanjutnya  yaitu  uji  integrasi  sampai semua  variabel  stasioner  pada  derajat  yang sama.
Langkah  selanjutnya  dilakukan  Uji derajat  integrasi  yang  merupakan  pengujian tahap  lanjutan  akibat  tidak  terpenuhinya kesetaraan  stasioner  seluruh  variabel  pada derajat  nol  (level).  Pada  uji  ini,  dilakukan penilaian  terhadap  semua  variabel  dengan mendiferensiasikan pada derajat tertentu
sehingga  setara  pada  derajat  yang  sama. Berdasarkan  hasil  uji  derajat  intergrasi menunjukkan bahwa variabel yang
sebelumnya  tidak  stasioner  pada  derajat  nol (level)  sudah  memenuhi  kriteria  uji  derajat integrasi  dengan  nilai  Augmented  Dicker- Fuller test  statistic lebih  besar  dari Test Critical  Values 5%.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  pada  tahap  ini  seluruh variabel  penelitian  telah  stasioner  pada derajat yang sama yaitu derajat satu, dimana artinya  seluruh  variabel  memiliki  varian konstan pada saat adanya perubahan (laju).
Analisa  data time  series memiliki rentang  waktu  atau lag yang  dapat diestimasikan  menjadi  jangka  panjang  dan jangka  pendek.  Untuk  mengetahui  apakah penelitian  memiliki  keseimbangan  jangka pendek  diperlukan  uji  kointegrasi  yang merupakan  stasioneritas  dari  residual jangka panjang. Berdasarkan uji kointegrasi
diketahui bahwa model pertumbuhan ekonomi  dan  inflasi  memiliki  residual  yang stasioner  karena  nilai  ADF  t- statistic lebih besar dari Test Critical Values 5%. Sehingga sesuai dengan Granger Representation Theorem bahwa dari setiap bentuk persamaan kointegrasi  akan  memiliki Error  Correction Model karena  pergerakan  setiap  variabel dalam  jangka  pendek  kemungkinan  akan mengalami  penyimpangan  dengan  jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan perbaikan  terhadap  penyimpangan  tersebut supaya tingkat kesalahan pada jangka pendek akan  terkoreksi.  Secara  ekonometri  proses tersebut dinamakan Error Correction Mechanism . Dengan demikian, model
pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi  dalam penelitian  memiliki  keseimbangan  jangka pendek.
Hasil Regresi Model Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendekatan ECM Hasil  regresi  model  pertumbuhan ekonomi  dengan  menggunakan  pendekatan
ECM diperoleh hasil bahwa model pertumbuhan  ekonomi  dalam  keseimbangan jangka panjang dipengaruhi secara signifikan oleh  variabel  suku  bunga  BI  Rate  dan  giro wajib  minimum  selaku  instrumen  kebijakan moneter.  Suku  bunga  BI  Rate  memberikan pengaruh tidak searah (negatif) sesuai dengan teori  dan  hipotesis,  sedangkan  giro  wajib minimum  memberikan  pengaruh  searah (positif)  yang  tidak  sesuai  dengan  teori. Sementara  itu,  Indeks  Persepsi  Korupsi (IPK),  penerimaan  pajak,  subsidi,  belanja modal dan belanja barang tidak memberikan pengaruh secara signifikan. Dalam keseimbangan  jangka  pendek,  pertumbuhan ekonomi  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh IPK  dan  komponen  kebijakan  fiskal  yakni penerimaan pajak dan subsidi. IPK memberikan pengaruh tidak searah (negatif) yang tidak sesuai dengan teori dan hipotesis. Sedangkan  penerimaan  pajak  memberikan pengaruh  tidak  searah  (negatif)  dan  subsidi memberikan pengaruh searah (positif), kedua variabel  tersebut  memberikan  pengaruh sesuai  teori  dan  hipotesis.  Sementara  itu, indeks persepsi korupsi, suku bunga BI Rate, giro  wajib  minimum,  belanja  modal  dan belanja  barang  tidak  berpengaruh  secara signifikan.
Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Fundamental Ekonomi Makro di Indonesia
Tabel 1

## Hasil Model Pertumbuhan Ekonomi
Variabel Teori Model Statis (Jangka Panjang) Model Dinamis (Jangka Pendek) IPK (+) (-) Tidak Signifikan (-) Signifikan BIRATE (-) (-) Signifikan (-) Tidak Signifikan GWM (-) (+) Signifikan (+) Tidak Signifikan TAX (-) (-) Tidak Signifikan (-) Signifikan SUB (+) (+) Tidak Signifikan (+) Signifikan MOD (+) (+) Tidak Signifikan (+) Tidak Signifikan BAR (+) (+) Tidak Signifikan (+) Tidak Signifikan
Sumber: Hasil Olahan Data
Tabel 2 Hasil Model Inflasi Variabel Teori Model Statis (Jangka Panjang) Model Dinamis (Jangka Pendek) IPK (- ) (-) Tidak Signifikan (-) Tidak Signifikan BIRATE (+) (-) Tidak Signifikan (+) Signifikan GWM (+) (+) Tidak Signifikan (+) Tidak Signifikan TAX (+) (-) Tidak Signifikan (-) Tidak Signifikan SUB (-) (+) Tidak Signifikan (-) Tidak Signifikan MOD (-) (+) Tidak Signifikan (-) Tidak Signifikan BAR (-) (+) Tidak Signifikan (-) Tidak Signifikan Sumber: Hasil Olahan Data

## Hasil  Regresi  Model  Inflasi  dengan Pendekatan ECM
Inflasi  di  dalam  keseimbangan jangka  panjang  tidak  dipengaruhi  secara signifikan oleh indeks persepsi korupsi, suku bunga  BI  Rate,  giro  wajib  minimum, penerimaan pajak, subsidi, belanja modal dan belanja barang. Sedangkan untuk keseimbangan  jangka  pendek,  inflasi  hanya dipengaruhi oleh suku bunga BI Rate secara signifikan  dan  searah  (positif)  yang  sesuai dengan teori dan hipotesis.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Penelitian
ini menggunakan pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi  sebagai variabel  terikat  dan  indeks  persepsi  korupsi, suku  bunga  BI  Rate,  giro  wajib  minimum, penerimaan  pajak,  subsidi,  belanja  modal serta  belanja  barang  sebagai  variabel  tidak terikat  (bebas).  Metode  analisis  yang digunakan adalah pendekatan Error Correction Model (ECM) yang pada dasarnya merupakan uji time series guna menganalisa
keseimbangan jangka panjang dan mengkoreksi  keseimbangan  pada  jangka pendek. Uji prasyarat berupa uji stasioneritas menunjukkan  bahwa  keseluruhan  variabel tidak terikat (bebas) setara pada derajat ke-1 berupa  turunan  pertama.  Kedua  model  yaitu pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi  memiliki kointegrasi  pada  residual  jangka  panjang sehingga  dapat  dilakukan  estimasi  model dinamis  untuk  jangka  pendek.  Indeks
Persepsi Korupsi
(IPK) terhadap pertumbuhan  ekonomi  dalam  jangka  pendek memberikan  pengaruh  tidak  searah  (negatif) dan  signifikan  dan  tidak  memberikan pengaruh signifikan di dalam jangka panjang. Sedangkan  terhadap  inflasi,  IPK  dalam jangka  pendek  dan  jangka  panjang  tidak memberikan  pengaruh  signifikan.  Instrumen kebijakan  moneter  berupa  suku  bunga  BI Rate  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dalam jangka  pendek  tidak  memberikan  pengaruh signifikan  dan  memberikan  pengaruh  tidak searah (negatif) dan signifikan dalam jangka panjang. Sedangkan terhadap inflasi, BI Rate dalam  jangka  pendek  memberikan  pengaruh searah  (positif)  dan  signifikan  dan  tidak memberikan  pengaruh  signifikan  di  dalam jangka panjang. Instrumen kebijakan moneter berupa  Giro  Wajib  Mnimum  (GWM) terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek tidak memberikan pengaruh signifikan  dan  memberikan  pengaruh  searah (positif)  dan  signifikan  di  dalam  jangka panjang.  Sedangkan  terhadap  inflasi,  GWM dalam  jangka  pendek  dan  jangka  panjang tidak memberikan pengaruh signifikan.
Komponen kebijakan fiskal berupa penerimaan  pajak  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dalam  jangka  pendek  memberikan pengaruh tidak searah (negatif) dan signifikan dan tidak memberikan pengaruh signifikan di dalam  jangka  panjang.  Sedangkan  terhadap inflasi,  penerimaan  pajak  dalam  jangka pendek dan jangka panjang tidak memberikan pengaruh  signifikan.  Komponen  kebijakan fiskal  berupa  subsidi  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dalam  jangka  pendek  memberikan pengaruh  searah  (positif)  dan  signifikan  dan tidak  memberikan  pengaruh  signifikan  di dalam  jangka  panjang.  Sedangkan  terhadap inflasi,  subsidi  dalam  jangka  pendek  dan jangka  panjang  tidak  memberikan  pengaruh signifikan.  Komponen  kebijakan  fiskal lainnya  berupa  belanja  modal  dan  belanja barang terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan panjang tidak memberikan pengaruh signifikan, demikian halnya terhadap inflasi.

## Saran
Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi ataupun  indikator  fundamental  ekonomi makro lainnya sebaiknya menganalisa faktor yang  dapat  memberikan  pengaruh  langsung terhadap  indikator  fundamental  ekonomi makro  tersebut  sehingga  dapat  memberikan implikasi  kebijakan  yang  juga  berdampak langsung.
Disarankan untuk menggunakan kurun  waktu  yang  lebih  lama  agar  dapat merefleksikan pembangunan
ekonomi
Indonesia sejak puluhan tahun lalu, sehingga
Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Fundamental Ekonomi Makro di Indonesia
dapat  terlihat  bagaimana  karakteristik  dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiningsih,  Sri  (2012),  Kordinasi  dan Interaksi  Kebijakan  Fiskal-Moneter: Tantangan  Kedepan,  Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).
Afonso,  Antonio  and  Joao  Tovar  Jalles (2013).  Fiscal  Composition  and Long-term Growth. European Central Bank  Eurosystem,  Working  Paper Series No.1518, March 2013.
Ardani,  Rezka  Prakarsa;  Joko  Setiawan  dan
Rida Perwita Sari. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Pembangunan/Modal  dan  Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  di  Indonesia  Selama  Tiga Dekade Terakhir. http://asp.trunojoyo.ac.id/ (diakses 12 Februari 2015).
Bank Indonesia 2005, Laporan Perekonomian
Indonesia,  ISSN  0522-2572,  Bank Indonesia, Jakarta, http://www.bi.go.id/id/publikasi/lapo ran-tahunan/perekonomian/  (diakses Januari 2015).
____________ 2006, Laporan Perekonomian
Indonesia,  ISSN  0522-2572,  Bank Indonesia, Jakarta, http://www.bi.go.id/id/publikasi/lapo ran-tahunan/perekonomian/  (diakses Januari 2015). ____________ 2007, Laporan Perekonomian Indonesia,  ISSN  0522-2572,  Bank Indonesia, Jakarta, http://www.bi.go.id/id/publikasi/lapo ran-tahunan/perekonomian/  (diakses Januari 2015). ____________ 2008, Laporan Perekonomian Indonesia,  ISSN  0522-2572,  Bank Indonesia, Jakarta, http://www.bi.go.id/id/publikasi/lapo ran-tahunan/perekonomian/  (diakses Januari 2015). ____________ 2009, Laporan Perekonomian Indonesia,  ISSN  0522-2572,  Bank Indonesia, Jakarta, http://www.bi.go.id/id/publikasi/lapo ran-tahunan/perekonomian/  (diakses Januari 2015). ____________ 2010, Laporan Perekonomian Indonesia,  ISSN  0522-2572,  Bank Indonesia, Jakarta, http://www.bi.go.id/id/publikasi/lapo ran-tahunan/perekonomian/  (diakses Januari 2015). ____________ 2011, Laporan Perekonomian Indonesia,  ISSN  0522-2572,  Bank Indonesia, Jakarta, http://www.bi.go.id/id/publikasi/lapo ran-tahunan/perekonomian/  (diakses Januari 2015). ____________ 2012, Laporan Perekonomian Indonesia,  ISSN  0522-2572,  Bank Indonesia, Jakarta,
http://www.bi.go.id/id/publikasi/lapo ran-tahunan/perekonomian/  (diakses
Januari 2015).
Boyes,  William  dan  Michael  Melvin.
(2008). Macroeconomics. Boston: Houghton Mifflin Company.
Direktorat  Penyusunan  APBN,  Direktorat Jenderal  Anggaran  (2014).  Pokok- pokok  siklus  APBN  di  Indonesia, Penyusunan  Konsep  Kebijakan  dan
Kapasitas  Fiskal  Sebagai  Langkah Awal. Jakarta. Djojohadikusumo, Sumitro (1994), Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi, Dasar Teori Perumbuhan dan Ekonomi  Pembangunan,  Jakarta: LP3ES. Dornbusch,  Rudiger;  Stanley  Fischer  and Richard Startz. (2010). Macroeconomics,  11th  Ed,  ISBN- 13: 978-0073375922, ISBN- 10: 0073375926. New York: McGraw Hill. Eagle,  R.F  dan  C.W.J.  Granger,  (1987). Cointegration  and  Error  Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 55: 251-276. Harinowo,  Cyrillus  (2009).  Perkembangan Ekonomi Terakhir. Perbanas Quarterly  Review,  Vol.  2  No,  1 (1978-9017). Haryanto,  Rino  Bagus.  (2013).  Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  ASEAN-5 Tahun 2002-2011. Huntington, Samuel P. (1968), Political Order
in  Changing  Societies,  New  Haven: Yale University Press.
Jhinghan, ML (2000). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia. Data  Pokok  APBN  2007-2013. Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi 2005, Laporan  Tahunan-Annual  Report. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Jakarta. www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan- tahunan/. Jakarta. www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan- tahunan/. ________________________ 2006-012, Laporan  Tahunan-Annual  Report. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Jakarta. www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan- tahunan/. Muharman,  Berto.  (2013).  Analisis  Dinamis Pengaruh Instrumental Fiskal Terhadap  PDB  dan  Inflasi  di Indonesia.  Jurnal  Ilmiah  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Brawijaya Malan. Nawatmi, Sri. 2013. Korupsi dan Pertumbuhan  Ekonomi  –  Studi
Empiris  33  Provinsi  di  Indonesia. Dinamika  Akuntansi,  Keuangan  dan Perbankan. Vol. 2, No. 1. Hal. 66-81. Pratiwi,  Ardianing.  (2013).  Determinan Inflasi Indonesia: Jangka Panjang dan Pendek.  Jurnal  Ilmiah  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Brawijaya Malang.