Volume 12, Nomor  1, Tahun 2016                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## PENGATURAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN :

## STUDI TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN DAN BENDA TUMBUH DI KAWASAN KESELAMATAN  OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG
Ida Bagus Gde Winaya * , Lita Tyesta, A.L.W. **
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro litatyestalita@gmail.com

## ABSTRAKSI
Undang-Undang  Nomor  1.  Tahun  2009  tentang  Penerbangan  menetapkan  untuk  menjamin keselamatan  dan  keamanan penerbangan,  Bandar  Udara  dilengkapi  dengan  Kawasan  Keselamatan Operasi  Penerbangan  (KKOP).  KKOP  relatif  sangat  luas,  mulai  dari  pinggir  landas  pacu  sampai  radius 15.000 m dengan ketinggian yang berbeda-beda sampai 150 m relatif terhadap Titik Reference Bandar Udara. Bangunan dan benda tumbuh di dalam KKOP harus diatur dan dikendalikan, tidak melebihi batas ketinggian  kawasan  keselamatan  operasi  penerbangan. Penelitian  menganalisis pengaturan pembangunan  dan  benda  tumbuh  di  KKOP  dan pelaksanaan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam mengendalikan pembangunan dan benda tumbuh di KKOP Bandar Udara Ahmad Yani Semarang. Metode penelitian yang  digunakan Yuridis  Normatif,  dengan  spesifikasi  penelitian deskriptif  analitis. Pengaturan KKOP  dirumuskan  dalam  UU  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan  berikut  peraturan pelaksanaannya. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara tegas menetapkan penyerahan urusan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara, termasuk di dalamnya adalah KKOP. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan dan pengendalian KKOP Bandar Udara Ahmad Yani, baru dituangkan secara umum di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah baik di Propinsi Jawa Tengah maupun di Kota Semarang, belum ada Perda tentang rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara
Kata kunci : Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; Kewenangan Pemerintah Daerah; Pengaturan
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP **Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## Pendahuluan
Indonesian  adalah  salah  satu  anggota International  Civil  Aviation  Organization  (ICAO), yaitu Organisasi Penerbangan Sipil Internasional di bawah  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB),  yang kegiatannya  menyiapkan  peraturan  penerbangan sipil  internasional,  melakukan  distribusi  dan melakukan  pemantauan  serta  evaluasi  terhadap penerapannya.  Kepentingan  dan  tujuan  utama ICAO adalah  Keamanan  &  Keselamatan, Efisiensi dan  Keteraturan  (Security  &  Safety, Efficiency, Regularity)  penerbangan  sipil  di seluruh  dunia. Ketentuan-ketentuan  yang  dikeluarkan  oleh ICAO dituangkan  dalam  bentuk Annexes,  salah  satu  di antaranya  adalah Annex  XIV tentang Aerodrome. Dalam Vol.I, Chapter 4 Annex XIV tersebut adalah tentang “OBSTACLE  RESTRICTION  AND REMOVAL “        atau        Pembatasan        dan Pemindahan Obstacle, dimana  di dalamnya mengatur  tentang  Kawasan  Keselamatan  Operasi Penerbangan  (KKOP)  mensyaratkan  bahwa Kawasan  Udara  di  sekitar  Bandar  udara  harus bebas  dari  segala  bentuk  hambatan  yang  akan mengganggu  pergerakan  pesawat  udara  dengan menetapkan  batasan  ketinggian  tertentu  terhadap obyek-obyek di sekitar Bandar udara. Pada KKOP tidak  dibenarkan  adanya  bangunan  atau  benda tumbuh,  baik  yang  tetap  (fixed),  maupun  dapat
berpindah  (mobile),  yang  lebih  tinggi  dari  batas ketinggian yang ditentukan.
Sebagai  anggota  ICAO  Indonesia  telah meratifikasi  dan  mengakomodasikan  ketentuan- ketentuan ICAO tersebut di atas kedalam Undang- Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan.  Kawasan  Keselamatan  Operasi Penerbangan(KKOP)  adalah  wilayah  daratan dan/atau  perairan  serta  ruang  udara di  sekitar bandar  udara  yang  digunakan  untuk  kegiatan operasi  penerbangan  dalam  rangka  menjamin keselamatan  penerbangan.  Selanjutnya  KKOP  di rumuskan dalam Pasal 206 yaitu terdiri atas :
a).  kawasan  ancangan  pendaratan  dan  lepas landas;
b) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c). kawasan di bawah permukaan transisi;
d) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
e). kawasan di bawah permukaan kerucut; dan f).kawasan  di  bawah  permukaan  horizontal-luar. Pasal  210  Undang-Undang  RI  No.  1 Tahun 2009 tersebut  mengatur  :  ”Dilarang  berada  di  bandar udara,  mendirikan bangunan  atau  melakukan kegiatan-kegiatan  lain  di  dalam  maupun  di  sekitar bandara  yang  dapat  membahayakan  keamanan dan keselamatan penerbangan”.
Selanjutnya  terkait dengan  kewajiban  Pemerintah Daerah,  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2009 tentang Penerbangan, menetapkan 1 :
(1)  Untuk  menjamin  keselamatan  dan  keamanan penerbangan serta pengembangan Bandar udara, pemerintah  daerah  wajib  mengendalikan  daerah lingkungan kepentingan bandar udara.
(2)  Untuk  mengendalikan  daerah  lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  pemerintah  daerah  wajib menetapkan  rencana  rinci  tata  ruang  kawasan di sekitar  bandar  udara  bandar  udara  dengan memperhatikan  rencana  induk  bandar udara  dan rencana induk nasional bandar udara.
Negara  Indonesia  ialah  Negara  kesatuan yang  berbentuk  republik.  Negara  kesatuan Republik  Indonesia  memilih  cara  desentralisasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahannya  bukan sentralisasi Hal ini disebabkan :
1. Wilayah Indonesia yang sangat luas; 2. Daerah-daerah di Indonesia memiliki kondisi geografi dan budaya yang berlainan. Hal demikian itulah menjadikan alasan pemerintah menyerahkan
1 Lihat Pasal 211 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan.
sebagian  kekuasaannya  kepada  wilayah  atau daerah-daerah  agar  mengurus  dan  mengatur sendiri kekuasaannya. Berdasarkan itu maka UUD 1945  memandang  perlu  adanya  pemerintahan daerah. Adanya pemerintahan daerah adalah akibat dari penerapan asas desentralisasi. 2
Sejalan  pula  dengan  uraian  di  atas,  Lita Tyesta  ALW,  memaparkan  dalam  kuliahnya  pada Program  Magister  Ilmu  Hukum  tahun  2014  bahwa Eksistensi  Pemerintah  diperlukan  :  Untuk menciptakan law  and  order (ketentraman  dan ketertiban) dan  untuk  menciptakan welfare (kesejahteraan).  Eksistensi  Pemerintah  Daerah diperlukan : karena wilayah negara terlalu luas dan untuk  menciptakan  kesejahteraan  secara demokratis.
Upaya  penyelenggaraan  kesejahteraan bertujuan  meningkatkan  ketahanan  sosial  serta kemandirian agar terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial 3 dan Kebutuhan material yang dimaksud contohnya bangunan fisik
2 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan
Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi,Edisi Kedua,(Jakarta,PT Bumi Aksara,2009), hal 167.
3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan social.
penunjang  kebutuhan  masyarakat,  misalnya rumah hunian, gedung, baik gedung toko, layanan pendidikan,  layanan  kesehatan,  serta  rumah ibadah.  Pada  pembangunan  fisik  tersebut  harus sesuai perijinan yang telah ditetapkan berdasarkan baik  peraturan  pemerintah  maupun  undang- undang.  Pemerintah  Daerah  mempunyai kewenangan  memngatur  dan  mengendalikan bangunan  di  daerahnya,  dengan  mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah,  Pemerintah  Daerah  diberi kewenangan yang cukup luas dalam membangun dan  mengelola  daerahnya  masing-masing  sesuai potensi yang ada didaerah tersebut. Kewenangan pemerintah  daerah  tersebut  dinamakan  otonomi daerah. Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk menyelenggarakan Otonomi
Daerah  dan  Tugas  Pembantuan,  Daerah membentuk  Perda 4 .  Perda  dibentuk  oleh DPRD dengan  persetujuan  bersama  Kepala  Daerah, yang berisikan materi muatan:
a. penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  dan  Tugas
Pembantuan; dan
b. penjabaran  lebih  lanjut  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Perda  dapat  memuat  materi  muatan  lokal sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Bandar  Udara  Ahmad  Yani  Semarang adalah  Pangkalan  TNI-AD  yang  oleh  Pemerintah ditetapkan juga sebagai Bandar Udara umum yang melayani  penerbangan  komersial,  berlokasi  di tengah-tengah  kota  Semarang  yaitu  ibu  kota Propinsi  Jawa  Tengah  belakangan  menunjukkan perkembangan  yang  sangat  pesat,  bahkan  sudah menyandang status Bandar Udara Internasional.
Keberadaannya  yang  demikian  itu  perlu mendapat  perhatian  terutama  terkait  dengan pengendalian  bangunan-bangunan  yang  mulai tumbuh dan berkembang di sekitar Bandar Udara, sehingga  tidak  menjadikannya  rawan  terhadap keselamatan penerbangan yang mendarat maupun lepas landas.
4 Lihat Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.Tentang Pemerintahan Daerah.
Bangunan-bangunan  maupun  benda tumbuh di dalam KKOP bandara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau yang menyalahi ketinggian maksimum maupun konstruksi sebagaimana diatur dalam  KKOP  sangat  berbahaya  terhadap keselamatan  penerbangan,  dalam  arti  baik  bagi masyarakat  pengguna  jasa  penerbangan  sendiri, maupun  masyarakat  yang  berdomisili  di  wilayah KKOP  serta  dapat  menghambat  lajunya pembangunan  perekonomian  daerah  yang bersangkutan.  Tentu  kita  tidak  menhendaki terulangnya  tragedy  yang sangat  memilukan  yaitu jatuhnya  pesawat  Hercules  C-130  milik  TNI-AU yang jatuh di Polonia Medan pada tanggal 30 Juni 2015,  yang  memakan  korban  begitu  banyak,  baik yang  berada  di  dalam  pesawat  maupun masyarakat  yang  berada  di  darat  dimana  saat pesawat memutar kembali ke Bandara karena ada gangguan  teknik,  menabrak  sebuah  tiang  antene radio, sehingga akibatnya sangat fatal.

## Permasalahan
Dari  latar  belakang sebagaimana  di uraikan di atas yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  pengaturan  pembangunan  dan benda  tumbuh  di  Kawasan  Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara.
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan
Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pembangunan dan benda tumbuh di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan  Bandar Udara  Ahmad Yani Semarang.

## Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis  Normatif,  Pendekatan  yuridis  dilakukan dengan menggunakan  ketentuan-ketentuan  hukum yang  berlaku  di  Indonesia,  didukung  dengan menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum, terkait  dengan permasalahan  yang  akan  diteliti. Juga didukung dengan pendekatan normatif dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  dengan  mempelajari dan  menelaah  teori-teori konsep-konsep,  serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.Tujuan  Penelitian  Hukum  Normatif adalah mencari  taraf  sinkronisasi,  penemuan hukum/azas  hukum,  inventarisasi  aturan,  dan analisis aturan 5 .
5 Aji Sumekto, Materi Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, disampaikan dalam kuliah Magister Ilmu Hukum-Undip tanggal 10 Oktober 2014
Spesifikasi  Penelitian  yang  digunakan adalah Deskriptif-Analisis. Bersifat deskriptif yaitu untuk  memberikan  gambaran secara rinci, sistematis,  faktual  dan  menyeluruh  mengenai segala  sesuatu  yang  diteliti.  analisis,  berarti mengelompokkan,  menghubungkan  dan  memberi makna.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  didukung  dengan  wawancara  untuk melengkapi  data.  Pengumpulan data  melalui data sekunder  yang  berhubungan  erat  dengan permasalahan, yaitu data yang diperoleh dari studi dukumenter  atau  studi  kepustakaan. Analisis  data menggunakan  metode  analisis-kualitatif,  yang bersifat deskriptif analisis.

## Pembahasan
A. Pengaturan  Pembangunan  dan  Benda
Tumbuh  di  Kawasan  Keselamatan  Operasi Penerbangan Bandar Udara.
A.1. Peran Bandar Udara.
Peran  sebuah  Bandar  Udara  sangat komplek  dan  luas,  sehingga  keberadaan  sebuah bandar  udara  menjadi  penting  dan  memberikan pangaruh  yang  berdampak luas  (multi  player effect)  terhadap  pembangunan  di  daerah khususnya  dan  nasional  pada  umumnya.  Bandar Udara  sekarang  tidak  sekedar  menjadi  tempat
naik-turunnya  pesawat  terbang,  penumpang  dan barang,  melainkan  lebih  dari  pada  itu  yaitu  ada kegiatan  pemerintahan,  kegiatan  ekonomi, perdagangan,  pariwisata,  mempercepat  lajunya pembangunan  daerah,  menghubungkan  daerah satu dengan lainnya dan sebagainya. Bandar udara menjadi  pintu  gerbang  dari  sebuah  daerah  oleh karena  itu  kawasan  di  sekitar  bandar  udara  akan menjadi  tempat  yang  menarik  bagi masyarakat, para  pelaku  bisnis,  serta  para  pihak  yang berkepentingan  untuk  membangun  infrastruktur yang  mendukung  kegiatannya. Seiring dengan hal tersebut  permasalahan  yang  dihadapi  sebuah bandar udara juga menjadi semakin komplek, baik dalam  hal  keamanan,  keselamatan  penerbangan, lingkungan  hidup,  kriminalitas  termasuk  yang bersifat  trans  nasional.  Tanah  dan/atau  perairan dan  ruang  udara  di  sekitar  bandar  udara  umum yang  merupakan  kawasan  keselamatan  operasi penerbangan  pada  dasarnya  dapat  dipergunakan oleh  umum  dengan  memenuhi  persyaratan keselamatan  operasi  penerbangan.  Perlu  ada pengaturan dan pengendalian terhadap bangunan/gedung  dan  benda-benda  yang  yang berlokasi di KKOP sebuah bandar udara.
A.2. Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.
Bandar  Udara  Ahmad  Yani  merupakan Bandar  Udara  Umum,  artinya  digunakan  untuk melayani  kepentingan  masyarakat  umum. Kebetulan  pengoperasiannya  digunakan  bersama TNI-AD,  karena  Bandar  Udara  Ahmad  Yani  ini pada  awalnya  memang  murni  sebagai  Pangkalan TNI-AD,  kemudian  sejalan dengan perkembangan kebutuhan akan angkutan udara di Jawa Tengah, khususnya  di  Semarang,  maka  oleh pemerintah ditetapkan, juga untuk melayani penerbangan sipil, sehingga  sampai  sekarang  Bandar  Udara  ini digunakan  bersama  baik untuk  penerbangan sipil/komersial maupun untuk operasi penerbangan TNI-AD.
Lokasi Bandar Udara Ahmad Yani terletak di tengah Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan koordinat geografis : 06 0 . 58’. 39,507 “ LS, dan  110 0 .  22’.  53,366”  BT,  atau  pada  koordinat bandar  udara  X  =  19.940  meter  dan  Y  =  20.000 meter  dimana  sumbu  X  berimpit  dengan  sumbu landasan  yang  mempunyai  azimuth  310 0 .  06’. 59,025”  geografis  dan  sumbu  Y  melalui  ujung landas  pacu  31  tegak  lurus  sumbu  X.  dan  titik referensi bandar udara/Aerodrome Reference Point (ARP) Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, yaitu : 06 0 . 58’. 35,09” LS, dan
110 0 . 22’. 37, 76” BT. 6
Bandar Udara Ahmad Yani Semarang juga ditetapkan  sebagai  Bandar  Udara  pengumpul dengan  skala  pelayanan  sekunder,  dan  memiliki luas  lahan 409,393  Ha,  sudah  termasuk  untuk kepentingan  pengembangan.  Dalam  rangka pengembangan saat ini Bandar Udara Ahmad Yani sudah  memiliki  Rencana  Induk  sekaligus  juga dilenkapi  dengan  KKOP,  yang  ditetapkan berdasarkan  Keputusan  Menteri  Perhubungan Nomor : KP 93 Tahun 2014, tentang Rencana Induk Bandar  Udara  Ahmad  Yani  Semarang Dalam  lima tahun  terakhir  Bandar  udara  Ahmad  Yani mengalami  pertumbuhan  produksi  yang  sangat pesat,  Rata-rata  pertumbuhan,  yaitu  :  untuk pergerakan  pesawat  21,96  %,  Penumpang  13  %, bagasi 23  %,  dan  Kargo  26,4  %.  Dengan pertumbuhan yang terus terjadi dari tahun ke tahun ini,  maka  upaya  untuk  pengembangan  Bandar Udara Ahmad Yani juga terus dilakukan.
6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 93 Tahun 2014, Tentang Rencana Induk Bandar Udara Ahmad Yani
Semarang Propinsi jawa Tengah
Seiring  dengan  hal  itu,  maka  faktor keselamatan  dan  keamanan  menjadi  hal  urgen yang  harus  menjadi  perhatian  baik  untuk masyarakat  pemakai  jasa  penerbangan  maupun terhadap  masyarakat  di  sekitar  bandar  udara sendiri.
Untuk  menjamin  keselamatan  dan keamanan tersebut, harus ada system pengaturan dan pengendalian yang baik terhadap pemanfaatan tata  ruang  di  sekitar  Bandar  udara,  dalam  hal  ini adalah  di  Kawasan  Keselamatan  Operasi Penerbangan (KKOP) bandar udara.
A.3. Pengaturan   Kawasan   Keselamatan Operasi
Penerbangan Bandar Udara.
Pengaturan Kawasan Keselamatan
Operasi penerbangan (KKOP) Bandar udara diatur baik  secara  internasional  maupun melalui peraturan perundang-undangan nasional.
1) Pengaturan Internasional.
Pengaturan  secara  internasional  ditetapkan  oleh Badan  Penerbangan  Sipil  Internsioanal  (ICAO), diatur melalui ketentuan-ketentuan berupa Annexis. KKOP diatur pada Annex XIV, tentang Aerodrome, khususnya  dalam Vol.1.  Chapter  4 mengatur tentang
“OBSTACLE RESTRICTION AND REMOVAL “ atau  Pembatasan  dan  Pemindahan  Obstacle. Memberikan ketentuan sebagai berikut 7 :
“The  objectives  of  thespecifications  in  this chaptern  are  to  dofine  the  airspace  around aerodromes  to  be  maintained  free  from obstacles so  as  to  permit  the  intended aeroplane operations at the aerodromes to be conducted  safetyand  to  prevent  the aerodromes  from  becoming  unusable  by  the grouth  of  obstacles  around  the  aerodromes. This  is  achieved  by  establishing  a  series  of obstacles  limitation  surfaces  that  define  the limits  to  which  objects  may  project  into  the airspace”.
objects  which  penetrate  the  obstacle  limitation surfaces  cdontainedin  this  chapter  may  in  certain circumstances  cause  an increase  in  the  obstacle clearance altitude/hiight for an instrument approach procedure  or  any  associated  visual  circling procedure”.
7 International Standards and recommended Practices, Aerodrome, Annex 14, To the Convention on International Civil Aviation , Volume I, Aerodrome design and Operatins Third Edition, July 1999.
Obstacle  didefinisikan  sebagai  :  Obyek  apapun yang berada di atas atau berdiri di atas permukaan area  pembatasan  obstacle  yang  telah  ditentukan, dimana  meliputi  runway  strip,  runway  end  safety area,  clearway,dan  taxiway  strip;  dan  Obyek apapun yang memasuki permukaan batas obstacle (Obsatcle Limitation Surface/OLS),yaitu serangkaian  permukaan  yang  menentukan  batas ketinggian  obyek,  di  sekitar  Bandara.  Kebutuhan data  obstacle  untuk  rancangan  prosedur penerbangan  instrument  perlu  ditentukan  dengan berkoordinasi  dengan  perancang  prosedur penerbangan.
Ketentuan  di  atas  menyatakan  bahwa  tujuan  dari permukaan  pembatasan  obstacle  (obstacle limitation surfaces) adalah :
1. Untuk  menentukan  volume  ruang  udara  di sekitar  bandara  yang  harus  dijaga  agar bebas  dari  obstacle  sehingga  operasi pesawat  udara  yang  dikehendaki  di  dalam bandara  dapat  dilaksanakan  dengan selamat,  baik  selama  pendekatan  visual secara  keseluruhan  atau  selama  segmen pendekatan  visual  dari  pendekatan instrument (instrument approach);
2. Untuk  mencegah  bandara  tidak  dapat digunakan karena pertumbuhan obstacle di  sekitar  bandara;  dan  hal  ini  dapat dicapai dengan menerapkan serangkaian  permukaan  pembatasan obstacle  ( obstacle  limitation  surfaces) yang menentukan batas dari obyek apa yang berada dalam ruang udara.
Penyelenggara  bandar  udara  harus menentukan  OLS  yang  dapat  diterapkan  pada bandara. Obstacle Limitation Surfaces(OLS) adalah permukaan konseptual(imajiner) yang berhubungan dengan runway dan  mengidentifikasi  batas  bawah dari ruang udara (airspace) bandara di atas obyek yang  menjadi  obstacle  untuk  operasi  pesawat udara.
Setiap  bandar  udara  memiliki  KKOP  yang ukurannya  ditentukan  oleh  klasifikasi  Bandar Udara,  dimensi  dan  konfigurasi  dari  pada  Landas Pacu.  Secara  umum  KKOP  sebuah  bandar  udara merupakan kawasan yang relatif sangat luas, mulai dari  pinggir  landas  pacu  membentang  sampai radius 15.000 m dengan ketinggian yang berbeda- beda  sampai  150  m  relatif  terhadap Aerodrome Reference  Point  (ARP). KKOP  ini dibatasi ketinggian,  jarak  (panjang)  atau radius  dan  sudut kemiringan atau pelebaran relative terhadap letak, dimensi dan ketinggian landas pacu bandar udara.
Dimensi  atas  batas-batas  KKOP  dimaksud ditentukan  oleh  adanya  perbedaan  klasifikasi peralatan  bantu  navigasi  penerbangan  yang terpasang  di  sebuah  bandar  udara  dan  dimensi landas pacu.

## 2). Pengaturan Nasional
Pengaturan  KKOP  secara  nasional dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan Indonesia,  yaitu  Undang-Undang  RI  Nomor  1 Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  yang selanjutnya dijabarkan  ke  dalam  berbagai peraturan pelaksanaannya.
Ketentuan-ketentuan Annex XIV, khususnya  Vol.  I  Chapter  4  mengenai Obstacle Limitation  Surfaces  (OLS) tersebut di  atas  telah diakomodir di dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun  2009  tentanng  Penerbangan (UU  No.  1 Tahun  2009)  berikut  peraturan  pelaksanaannya. OLS  di  Indonesia  disebut  sebagai  Kawasan Keselamatan  Operasi  Penerbangan  (KKOP). Dalam  UU  No.  1  Tahun  2009  Tentang Penerbangan  disebutkan  :  Kawasan  Keselamatan Operasi  Penerbangan  (KKOP)  adalah  :  wilayah daratan  dan  /atau  perairan  dan  ruang  udara  di sekitar  bandar  udara  yang  dipergunakan  untuk kegiatan  operasi  penerbangan  dalam rangka menjamin  keselamatan  penerbangan.  Sedangkan
yang dimaksud dengan keselamatan Penerbangan adalah  suatu  keadaan  terpenuhinya  persyaratan keselamatan  dalam  pemanfaatan  wilayah  udara, pesawat  udara,  bandar  udara,  angkutan  udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
Kawasan  Keselamatan  Operasi  Penerbangan (KKOP)  sebagaimana  dimaksud  dalam UU  No  1 Tahun  2009  tentang  Penerbangan  tersebut  terdiri atas 8 :
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas (approach  and  take-off  area)  adalah  suatu kawasan  perpanjangan  kedua  ujung  landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.
8 Lihat  Pasal-pasal  206,  208,  209,  210,  211,  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
b. kawasan  kemungkinan  bahaya  kecelakaan adalah  :  sebagian  dari  kawasan  pendekatan yang  berbatasan  langsung  dengan  ujung-ujung landas  pacu  dan  mempunyai  ukuran  tertentu, yang dapa menimbulkan bahaya kecelakaan.
c. kawasan  di  bawah  permukaan  transisi,  adalah bidang  dengan  kemiringan  tertentu sejajar  dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian  bawah  dibatasi  oleh  titik  perpotongan dengan  garis-garis  datar  yang  ditarik  tegak lusrus, dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan  dengan  permukaan  horizontal dalam.
d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, adalah  bidang  datar  di  atas  dan  di  sekitar Bandar  udara  yang  dibatasi  oleh  radius  dan ketinggian  dengan  ukuran  tertentu  untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.
e. kawasan  di  bawah  permukaan  krucut,  adalah bidang  dari  suatu  krucut  yang  bagian bawahnyadibatasi  oleh  garis  perpotongan dengan  horizontal  dalam  dan  bagian  atasnya dibatasi  oleh  garis  perpotongan  dengan
permukaan  horizontal  luar,  masing-masing dengan  radius  dan  ketinggian  tertentu  dihitung dari titik referensi yang ditentukan.
f. kawasan  di  bawah  permukaan  horizontal-luar, adalah  bidang  datar  di  sekitar  bandar  udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan  efisiensi operasi  penerbangan,  antara  lain, pada  waktu  pesawat  udara  melakukan pendekatan  untuk  mendarat  dan  gerakan setelah  tinggal  landas  atau  gerakan  dalam  hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.
g. kawasan  di  sekitar  penempatan  alat  bantu navigasi  penerbangan,  adalah  kawasan  di sekitar  penempatan  alat  bantu  navigasi penerbangan  di  dalam  dan/atau  di  luar  daerah lingkungan  kerja  bandar  udara,  yang penggunaannya  harus  memenuhi  persyaratan tertentu  guna  menjamin  kinerja/efisiensi  alat bantu  navigasi  penerbangan  dan  keselamatan penerbangan.
Untuk  yang  terakhir  ini  yaitu  kawasan  di  sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan tidak dibahas  mengingat  kawasan  tersebut  tidak  selalu berlokasi  di  dalam  kawasan  Bandar  udara,
Volume 12, Nomor  1, Tahun 2016                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kawasan sekitar Bandar udara.
Untuk  menjamin  keselamatan  operasi penerbangan  di  bandar  udara  dan  sekitarnya diperlukan  Kawasan  Keselamatan  Operasi Penerbangan  (KKOP)  untuk  mengendalikan ketinggian benda tumbuh dan pendirian bangunan di bandar udara dan sekitarnya.
Mendirikan,  mengubah,  atau  melestarikan bangunan,  serta  menanam  atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan  keselamatan  operasi  penerbangan.
Pengecualian  terhadap  ketentuan  mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan sebagaimana  dimaksud  harus  mendapat persetujuan Menteri yang membidangi Penerbangan,  dan  memenuhi  ketentuan  sebagai berikut.:
a. Merupakan  fasilitas  yang  mutlak  diperlukan untuk operasi penerbangan;
b. Memenuhi kajian khusus aeronautika; dan c. Sesuai dengan ketentuan teknis keselamkatan operasi penerbangan.
Bangunan  yang  melebihi  batasan sebagaimana  dimaksud  di  atas  wajib diinformasikan  melalui  pelayanan  informasi
aeronautika (aeronautical information service).
Selanjutnya  juga  diatur  oleh  UU  Nomor  1 Tahun 2009, bahwa “Setiap orang dilarang berada di  daerah  tertentu  di  bandar  udara,  membuat halangan  (obstacle),  dan/atau  melakukan  kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang  dapat  membahayakan  keselamatan  dan keamanan  penerbangan,kecuali  memperoleh  izin dari otoritas bandar udara”.
Terkait dengan Pemerintah Daerah UU Nomor 1 Tahun 2009 menetapkan :
1. “Untuk  menjamin  keselamatan  dan  keamanan penerbangan  serta  pengembangan  bandar udara, pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara.
2. “Untuk  mengendalikan  daerah  lingkungan kepentingan Bandar udara dimaksud, pemerintah  daerah  wajib  menetapkan  rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar Bandar udara dengan  memperhatikan  rencana  induk  Bandar udara  dan  rencana  induk  nasional  bandar udara”.
3. “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan  kewenangannya  menjamin  tersedianya aksesibilitas  dan  utilitas  untuk  menunjang pelayanan bandar udara”.
Setiap  pendirian  bangunan  di  KKOP diperlukan rekomendasi dari Menteri Perhubungan dalam  hal  ini  dari  Direktur  Jenderal  Perhubunagn Udara atau Pejabat yang ditunjuk.
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan  (KKOP)  di  sekitar  badar  udara ditentukan  berdasarkan  rencana  induk  bandar udara.  Sekarang  setiap  rencana  induk  bandar udara di dalamnya sudah langsung dilengkapi dan ditetapkan  adanya  kawasan keselamatan  operasii penerbangan  bandar  udara  yang  bersangkutan. Bagi bandar udara yang belum mempunyai rencana induk  bandar  udara  maka  KKOPnya  ditentukan berdasarkan  panjang  landasan  sesuai  rencana pengembangan.
Pembinaan  kegiatan  penerbangan  di bandar  udara,  dilaksanakan  oleh  otoritas  bandar udara. Otoritas Bandar Udara dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Dalam kaitannya dengan KKOP Otoritas Bandar  Udara  mempunyai  wewenang mengatur, mengendalikan,  dan  mengawasi  penggunaan kawasan  keselamatan  operasi  penerbangan  dan daerah lingkungan kerja bandar udara serta daerah lingkungan kepentingan bandar udara.
Adapun  batas-batas  ketinggian  yang dizinkan  di  dalam  Kawasan  Keselamatan  Operasi Penerbangan (KKOP) adalah sebagai berikut 9 :
1). Pada  kawasan  ancangan  pendaratan  dan tinggal  landas  :  batas-batas  ini  ditentukan oleh  ketinggian  terendah  dari  pertampalan (superimpose)  permukaan  pendekatan  dan lepas  landas,  permukaan horizontal  dalam, permukaan  kerucut  dan  permukaan horizontal  luar  pada  kawasan  keselamatan operasi penerbangan.
2).  Pada  kawasan kemungkinan  bahaya kecelakaan, batas-batas  ini  ditentukan  oleh kemiringan 2 % atau 2,5 %, atau 3.33 % atau 4  %  atau  5  %  (  sesuai  kalsifikasi loandas pacu)  arah  keatas  dan keluar  dimulai  dari ujung  permukaan  utama  pada  ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan  ketinggian  (45+H)  meter  diatas elevasi  ambang  landas  pacu  terendah sepanjang  jarak  mendatar  3.000  meter  dari permukaan  utama  melalui  perpanjangan garis tengah landas pacu.
9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun
2005, tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005,mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagai Stadar Wajib.
3). Pada  kawasan  di  bawah  permukaan horizontal-dalam : batas-batas ini ditentukan (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah.
4). Pada  kawasan  di  bawah  permukaan horizontal-luar  :  batas-batas  ini  ditentukan
(150+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah.
5). Pada kawasan di bawah permukaan krucut : batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5 %  arah  keatas dan  keluar,  dimulai  dari  tepi luar  kawasan  di  bawah  permukaan horizontal-dalam  pada ketinggian  (45+H) meter  diatas  elevasi  ambang  landas  pacu terendah  sampai  ketinggian  (80+H)  atau
(100+H)  atau  105+H)  atau  (120+H)  atau
(145+H) (sesuai klasifikasi landas pacu).
6). Pada kawasan di bawah permukaan transisi : batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3 % atau  20  %  (sesuai  klasifikasi  landas  pacu) arah  keatas  dan  keluar,  dimulai  dari  sisi panjang  dan  pada  ketinggian  yang  sama seperti  permukaan  utama  dan  permukaan pendekatan  menerus  sampai  memotong
permukaan horizontal dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah.
Penggunaan  tanah,  perairan  atau  udara  di KKOP diatur bahwa : Menggunakan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
a) Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat- isyarat  navigasi  penerbangan  atau  komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
b) Tidak  menyulitkan  penerbang  membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
c) Tidak  menyebabkan  kesilauan  pada mata penerbang  yang  mempergunakan  bandar udara;
d) Tidak melemahkan njarak pandang sekitar bandar udara;
e) Tidak  menyebabkan  timbulnya  bahaya burung,  atau  dengan  cara  lain  dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
Terhadap  bangunan  yang  berupa  benda tidak  bergerak  yang sifatnya  sementara  maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang  telah  ada  secara  alami  seperti  :  gedung-
gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang  atau obstacle saat  ini  tetap diperbolehkan  sepanjang  prosedur  keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
Bangunan  atau  suatu  benda  yang  ada secara  alami  berada  di  KKOP  dan  ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan  tetapi  diduga  dapat  membahayakan keselamatan  operasi  penerbangan  harus  diberi tanda atau dipasang lampu. Pemberian tanda atau pemasangan  lampu  termasuk  pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
Pemerintahan  Daerah  diatur  berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014), sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia. Pemerintah  Daerah  berwenang  untuk  mengatur dan  mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan menurut  Asas  Otonomi  dan  Tugas  Pembantuan dan  diberikan  otonomi  yang  seluas-luasnya. Otonomi  Daerah  sebagaimana  ditetapkan  oleh Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  dalam  Pasal  1  angka  6 adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,pemberdayaan,  dan  peran  serta masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya  hak otonomi  daerah  artinya  pemerintah daerah  mempunyai  kewajiban  penuh  dalam pembangunan  dan  pengelolaan  daerahnya, termasuk  berperan  dalam  pengaturan  dan pengendalian  bangunan-bangunan,  baik  pusat kegiatan  bisnis,  pemukiman,  beserta  bangunan lainnya  yang  ada  di  wilayahnya.  Termasuk  salah satu  kewenangan  pemerintah  daerah  adalah mengatur,  menertibkan  dan  mengendalikan bangunan-bangunan  yang  tumbuh  di  Kawasan Keselamatan  Operasi  Penerbangan  (KKOP),  yang dapat  mengganggu  keamanan  serta  keselamatan operasi penerbangan.
Untuk  mewujudkan  kepentingan  daerah yang berdasarkan aspirasi masyarakat, pemerintahan  daerah  diberi  tanggung  jawab  yang besar  dalam  hal  pengaturan  di  bidang  Peraturan Perundang-undangan  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan  masyarakat  daerahnya.  Kewenangan membuat  peraturan  daerah  (Perda)  merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh  suatu  daerah  dan  sebaliknya,  peraturan daerah  merupakan  salah  satu  sarana  dalam penyelenggaraan otonomi daerah 10
Sebagaimana  diamanatkan  oleh  UUD 1945,  terdapat  Urusan  Pemerintah  yang sepenuhnya  menjadi  kewenangan  Pemerintah Pusat  yang  dikenal  dengan  istilah  urusan pemerintahan absolute dan ada urusan pemerintah konkuren.Urusan  pemerintah  konkuren  terdiri  atas Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan  yang  dibagi  antara  Pemerintah  Pusat, Daerah Propinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.
Urusan  Pemerintahan  Wajib  dibagi  dalam Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar.
10 Rozali Abdullah, PelaksanaanOtonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 131
Sektor Perhubungan termasuk dalam Urusan Pemerintahan  Wajib  yang tidak  terkait  Pelayanan Dasar (lihat Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014).  Kemudian  bidang  perhubungan  ini  dirinci dalam  lampiran,  mengenai  pembagian  Urusan Pemerintahan  Konkuren  antara  Pemerintah  Pusat dan  Daerah  Proinsi  dan  Daerah  Kabupaten/Kota, pada huruf O No.3 : Sub Penerbangan 11 .
Dalam  matrik  hanya  diuraikan  sedikit  tentang  Sub Penerbangan  yaitu  :  Urusan  Pemerintah  Pusat adalah  :  Pengaturan,  pengendalian  dan pengawasan  kegiatan  penerbangan,  sedangkan pada Urusan Pemerintah Propinsi ; kosong, berarti tidak  ada  urusan  yang  diserahkan  kepada Pemerintah  Propinsi, sedangkan  untuk  Daerah Kabupaten/Kota  hanya  mengenai  Penerbitan  izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
11 Lihat lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, huruf O. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Nomor 3 Penerbangan, Pemerintah pusat pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan sipil, Daerah Propinsi –nil-Daerah Kabupaten/ Kota Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaeratan dan lepas landas helikopter.
Dengan  demikian  kewenangan  yang  diberikan kepada  Pemerintah  Daerah  menurut  UU  No.23 Tahun  2014  ini  sangat  kecil,  yaitu  hanya  untuk Daerah  Kabupaten/Kota,  dan  itupun  hanya  untuk penertiban  izin  mendirikan  bangunan  tempat pendaratan dan lepas landas helikopter saja, bukan untuk  lingkungan  kepentingan  bandar  udara. Pendaratan  dan  lepas  landas  helikopter  sendiri tidak  selalu  di  sebuah  bandar  udara,  sangat dimungkinkan  helikopter  mendarat  di  luar  bandar udara,  misalnya  di  sebuah  kapal,  pegunungan, pantai,  tanah  lapang,  hanya  cukup  dengan pengaturan  dan  pengamanan  tertentu  saja  di tempat  pendaratan.  Dalam  praktek  pelaksanaan kewenangan  dimaksud  hampir  tidak  pernah ditemukan  di  lapangan.  Dengan  demikian  dapat diartikan bahwa urusan pengaturan , pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan sipil tidak diserahkan menjadi urusan Daerah. Jadi dalam UU Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  pemerintahan Daerah  tidak  ada  penyerahan  urusan  atau ketentuan  yang  dengan  tegas  terkait  dengan kewenangan  dan  kewajiban  Pemerintah  Daerah atas Tatanan Kebandarudaraan terutama terhadap pengendalian  daerah  lingkungan  kepentingan bandara  udara.  Sementara  dalam  UU  Nomor  1 Tahun  2009  Tentang  Penerbangan,  untuk menjamin keselamatan dan keamanan
penerbangan  Pemerintah  Daerah  diwajibkan mengendalikan  daerah  lingkungan  kepentingan bandar udara, dan wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara.
B.  Pelaksanaan  Kewenangan  Pemerintah  Daerah dalam  Mengendalikan  Pembangunan  dan  Benda Tumbuh  di  Kawasan  Keselamatan  Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara.
B.1. Kewenangan Pemerintah Daerah.
Pengertian  Kewenangan  menurut  kamus umum  bahasa  Indonesia  diartikan  sama  dengan wewenang  yaitu  hak  dan  kekuasaan  untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari  Kekuasaan  Legislatif  (diberi  oleh  Undang- Undang) atau  dari  Kekuasaan  Eksekutif / Administratif.  Kewenangan  adalah  kekuasaan terhadap  segolongan orang-orang tertentu  atau kekuasaan  terhadap  sesuatu bidang pemerintahan (atau  bidang  urusan)  tertentu  yang  bulat, sedangkan  wewenang  hanya  mengenai  sesuatu onderdil tertentu saja.
Di  dalam  kewenangan  terdapat  wewenang- wewenang.  Wewenang  adalah  kekuasaan  untuk melakukan suatu tindak hukum publik”. 12
Dalam  kaitannya  dengan  pengaturan  dan pengendalian pembangunan serta benda tumbuh di KKOP,  beberapa  peraturan  perundang-undangan memberikan  kewenangan  dan  kewajibana  kepada Pemerintah Daerah diantaranya sebagai berikut :
Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan  :  Pasal  211  ayat  (1)  menetapkan :”Untuk  menjamin  keselamatan  dan  keamanan penerbangan  serta  pengembangan  bandar  udara, pemerintah  daerah  wajib  mengendalikan  daerah lingkungan kepentingan bandar udara.
Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini diwajibkan untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan  bandar  udara,  artinya  Pemerintah Daerah  mempunyai  kewenangan  dalam  mengatur dan  mengendalikan  pembangunan,  benda-benda, serta  kegiatan masyarakat  di  daerah  lingkungan kepentingan bandar udara, antara lain di dalamnya adalah di KKOP.
12 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987), hlm 29
Dalam  hal  ini  tentu  sesuai  ketentuan  yang  diatur dalam  KKOP guna  menjamin  keselamatan  dan keamanan  penerbangan  serta  dalam  rangka pengembangan  bandar  udara.  Selanjutnya  sesuai ketentuan  Pasal  211  ayat  (2),  untuk  pelaksanaan kewenangan  dimaksud  Pemerintah  Daerah diwajibkan menetapkan rencana rinci tata ruang di KKOP yang bersangkutan dengan mengacu kepada rencana  induk  bandar  udara  dan  rencana  induk nasional bandara udara serta menjamin tersedianya aksesibilitas  dan  utilitas  untuk  menunjang pelayanan bandar udara.
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 Tentang  Penataan  Ruang  Pasal  7  juga  mengatur bahwa  Pemerintah  Daerah  diberi  kewenangan untuk  menyelenggarakan  penataan  ruang  di daerahnya  dengan  tetap  menghormati  hak  yang dimiliki  orang  sesuai  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Lebih  lanjut  diatur  bahwa termasuk  dalam  penyelenggaraan  tata  ruang dimaksud  yaitu;  untuk  daerah  propinsi  adalah penataan  ruang  wilayah  propinsi,  dalam pelaksanaannya  antara  lain  pengendalian pemanfaatan ruang wilayah propinsi dan penataan ruang  kawasan  strategis  propinsi;  untuk  daerah Kabupaten/Kota  adalah penataan  ruang  wilayah Kabuaten/Kota,  dalam  pelaksanaannya  antara  lain pengendalian  pemanfaatan  ruang  wilayah
Kabupaten/Kota,  dan  penataan  ruang  kawasan strategis Kabupaten/Kota.
Dalam  ketentuan  Undang-Undang  RI Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana  di  telah  diuraikan  dalam bagian  di  atas,  tidak  ada  ketentuan  yang  dengan tegas  terkait  dengan  kewenangan  dan  kewajiban Pemerintah  Daerah  atas  Tatanan  kebandar udaraan  terutama  terhadap  pengendalian  daerah lingkungan  kepentingan  bandar  udara,  khususnya mengenai KKOP.
B.2. Peraturan Pelaksanaan di Daerah.
Peraturan  pelaksanaan  atas  kewenangan Pemerintah  Daerah  dalam  hal  pengaturan  dan pengendalian  di  Kawasan  Keselamatan  Operasi Penerbangan  (KKOP)  diwujudkan  dalam  bentuk Peraturan Daerah, yaitu :
a. Peraturan  Daerah  (Perda)  Propinsi  Jawa Tengah  Nomor  6  Tahun  2010  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Perda ini menetapkan tentang rencana pengembangan  prasarana  transportasi udara,  yang  selanjutnya  dirinci  dalam Pasal 24 ayat (1) yang menetapkan bahwa
rencana  pengembangan  prasarana  transportasi udara  meliputi  :  Pengembangan  Bandar  udara umum;  Pengembangan  bandar  udara  khusus; Penataan  Kawasan  Keselamatan  Operasi Penerbangan(KKOP);  Penataan  Batas Kawasan Kebisingan  (BKK);  Penataan  Daerah  Lingkungan Kerja  (DLKr);  dan  Penataan  Daerah  Lingkungan Kepentingan (DLKp).
Secara  umum  Perda  Propinsi  Jawa  Tengah Nomor 6 Tahun Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029, telah  menetapkan  rencana  pengembangan prasarana  transportasi  udara,  salah  satu  di antaranya adalah Penataan Kawasan Keselamatan Operasi  Penerbangan(KKOP);  Akan  tetapi  sampai penelitian  ini  dilakukan  belum  ada  penetapan tentang  rencana  rinci  tentang  penataan  KKOP bandar  udara  yang  bersifat  operasional  sebagai acuan  dalam  mengatur  dan  mengendalikan pembangunan dan benda tumbuh, maupun hal-hal yang  dapat  mengganggu  keamanan  dan keselamatan operasi penerbangan yang menggunakan  bandar  udara  yang  berlokasi  di wilayah Propinsi Jawa Tengah.
Volume 12, Nomor  1, Tahun 2016                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
b.  Di  tingkat  Kota  Semarang  ada  dua Peraturan  Daerah  (Perda)  yaitu  :
Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor 14  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota  Semarang  Tahun 2011-2031  dan  Peuratran  Daerah  Kota Semarang  Nomor  5  Tahun  2009  tentang Bangunan Gedung.
Perda  Nomor  14  Tahun  2011  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Semarang Tahun 2011-2031 mengatur tentang Struktur ruang wilayah transportasi udara yang meliputi Kawasan Keselamatan  Operasi  penerbangan  (KKOP),  yang menetapkan  :  Ketentuan  umum  peraturan  zonasi pada jaringan transportasi udara meliputi : Kegiatan dan atau bangunan pada kawasan sekitar bandara diwajibkan  mematuhi  ketentuan  kawasan keselamatan operasi penerbangan(KKOP). Rumusan ini masih bersifat sangat umum.
Dan  dalam  Perda  Kota Semarang  Nomor  5 Tahun  2009  tentang  Bangunan  Gedung, diantaranya  mengatur  tentang  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB),  bahwa  setiap  orang  atau  badan yang akan mendirikan bangunan gedung dan/atau bangunan  wajib  memiliki  IMB.  Salah  satu persyaratan  yang  harus  dipenuhi  adalah
persayaratan  ketinggian  gedung,  dalam hal  ini ditentukan harus sesuai dengan rencana tata ruang, diantaranya  yaitu  berdasarkan  KKOP,  yang diharuskan  memenuhi  persyratan  batas-batas ketinggian  dalam  KKOP.  Bagaimana  detail  dari persyaratan batas-batas ketinggian, Zone/kawasannya,  kegiatan  apa  yang  boleh  dan tidak  boleh  dilakukan  oleh  masyarakat  maupun prosedur pelaksanaannya belum diatur.
Dalam pelaksanaan di daerah tersebut di atas ternyata  belum  ada  peraturan  daerah  tentang Rencana  Rinci  Tata  Ruang  Kawasan  di  sekitar bandar  udara  sebagaimana  diwajibkan  oleh Undang-Undang  RI  No.  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan. Belum ada Peraturan Daerah tentang Kawasan  Keselamatan  Operasi  Penerbangan (KKOP)  yang  lebih  detail  mengatur  mengenai, pengaturan,  pengendalian  dan  pengawasan pembangunan,  benda-benda,  maupun  kegiatan masyarakat  di  KKOP  bandar  udara.  Hal  ini  kalau tidak segera diantisipasi ke depan akan membawa dampak  buruk  terhadap  keselamatan  operasi penerbangan  di  bandar  udara  Ahmad  Yani khususnya  dan  terhadap  perkembangan  dan pertumbuhan  penerbangan  itu  sendiri  pada umumnya,  apalagi  lokasi  Bandar  Udara  Ahmad Yani
sebagian  besar  berada  di  tengah  wilayah perkotaan  dan  pada  akhirnya  akan menghambat pertumbuhan  perekonomian  daerah  yang bersankutan.  Demikian  juga  dampaknya  terhadap keselamatan  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat sekitar bandar udara.
B.3. Prosedur dan Proses Pelaksanaan.
a. Prosedur Rekomendasi Ketinggian bangunan/Gedung.
Berdasarkan  Undang-Undang  RI  No.  1 Tahun  2009  tentang  Penerbangan,  dibentuk Otoritas  Bandar  Udara  untuk  satu  atau  beberapa bandar  udara,  dalam  rangka  pembinaan  kegiatan penerbangan  di  bandar  udara.  Otoritas  Bandar Udara  merupakan  unit  pelaksana  teknis  di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
Ditetapkan  bahwa  Kantor  Otoritas  Bandar  Udara mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur, mengendalikan,  dan  mengawasi,  penggunaan KKOP,  Daerah  Lingkungan  Kerja  Bandar Udara(DLKr), serat Daerah Lingkungan Kepentingan  Bandar  Udara  (DLKp).  Untk  Bandar Udara  Ahmad  Yani  Semarang,  adalah  Kantor Wilayahn  III  Otoritas Bandar  Udara  yang  saat  ini
berkedudukan di Juanda-Surabaya.
Dalam  pelaksanaan  pengendalian  dan pengawasan  pembangunan  khususnya  terhadap ketinggian  bangunan,  benda  tumbuh  serta  tata guna lahan di KKOP bandar udara, Otoritas Bandar Udara  wajib  berkoordinasi  dengan  Pemerintah Daerah  setempat.  Selanjutnya  rekomendasi  atas ketinggian bangunan/gedung serta benda tumbuh di KKOP  dikeluarkan  oleh  Direktur  Jenderal Perhubungan  Udara  setelah  memperoleh  hasil kajian teknis dari Otoritas Bandar Udara.
Prosedur penerbitan rekomendasi ketinggian  gedung/bangunan pada KKOP,  sebagai berikut  :  Pemohon  mengajukan  kepada  Kantor Otoritas  Bandar  Udara,  untuk  yang  di  Semarang kepada  kantor  Wilayah  Otoritas  Bandar  Udara  di Surabaya,  dilakukan  peninjauan,  pengukuran,  dan pengkajian  atas  bangunan  yang  diajukan  oleh Kantor  Otoritas  Bandar  Udara,  selanjutnya  hasil kajian  teknis  dilaporkan  ke  Direktur  jenderal Perhubungan Udara (di Jakarta), diteruskan kepada Direktorat  Bandar  Udara  untuk  dievaluasi  secara teknis,  hasil  evaluasi  tersebut  dilaporkan  dan dibuatkan  konsep  surat  rekomendasi  atas ketinggian gedung / bangunan yang diizinkan, untuk ditanda tangani oleh Direktur Jenderal perhubungan
Udara,  apabila  hasil  evaluasi  dan  konsep rekomendasi  disetujui,  akan  diteruskan  kepada Pemohon, tetapi apabila tidak disetujuai maka hasil kajian  akan  dikembalikan  kepada  Kantor  Wilayah Otoritas  Bandar  Udara,  untuk  diadakan  proses ulang.  Setelah  rekomendasi  diterbitkan  dan diberikan  kepada  pemohon,  selanjutnya  pemohon wajib  meneruskan  lagi  kepada  Pemerintah  Daerah setempat  (dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  Kota Semarang, Cq Dinas Tata Kota).
b. Proses Pelaksanaan di Lapangan.
Kantor Otoritas Bandar Udara baru dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja  Kantor  Otoritas  Bandar Udara.  Sebelum Kantor  Otoritas  Bandar  Udara  tersebut  terbentuk, proses  pengajuan  untuk  memperoleh  rekomendasi bangunan/Gedung  di  KKOP  di  Jawa  Tengah khususnya  di  Kota  Semarang,  guna  memenuhi persyaratan pengajuan IMB, diterbitkan dan ditanda tangani  oleh Kepala  Dinas  Perhubungan  Propinsi Jawa  Tengah,  melalui  proses  secara  koordinatif dengan  unit  atau  instansi  terkait  di  bidang penerbangan 13 .
Bahkan  dalam  perkembangannya  proses dan  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat,  Dinas  Perhubungan  Propinsi  Jawa Tengah  telah  berhasil  menyusun  Sistem  Informasi Geografis  (Geographical  Information  System/GIS)
KKOP  Bandara  Ahmad  Yani  Semarang 14 . Tujuannya  adalah  menyusun  Sistem  Informasi KKOP bandar udara di Semarang melalui penyajian data-data  digital  sebagai  data  atribut  disertai dokumentasi wilayah studi. Hasil sistem informasi ini diharapkan  dapat  menjadi sarana  pembantu  dalam penyajian data yang cepat, akurat dalam penentuan kebijakan.  Berdasarkan  data  yang  dipetakan  oleh GIS  dapat  diketahui  bangunan-bangunan  atau benda-benda  yang  obstacle  maupun  yang  tidak obstacle terhadap KKOP.
Sesudah  efektifnya  kantor  Otoritas  Bandar Udara  dan  berlakunya  UU  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Perhubungan permohonan rekomendasi ketinggian gedung/banguanan di KKOP Bandar Udara Ahmad Yani  sebagaimana  yang  dilakukan  secara koordinatif  sebelumnya  karena  sudah  tidak mempunyai  kewenagan  lagi  dalam  rangka menerbitkan  rekomendasi  atas  ketinggian bangunan/gedung pada KKOP bandar udara Ahmad Yani  walaupun data  dan  peta  tentang  KKOP  telah dimiliki dan terintegrasikan di dalam GIS.
13 Dinas  Perhubungan  Propinsi  senbelumnya  merupakan instansi  vertikal  Departemen  Perhubungan  yaitu  Kantor Wilayah  Perhubungan  Propinsi  Jawa  Tengah  kemudian melebur menjadi Dinas Perhubungan Propinsi Jawa 14 Pemerintah Propinsi Jawa tengah, dinas perhubungan Kominikasi dan Informatika, Draft Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Studi system Informasi Geografis KKOP Bandara Ahmad yani Kota semarang, tahun anggaran 2011.
Kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi ketinggian gedung/bangunan di KKOP bandar udara Ahmad  Yani  semarang  saat  ini  adalah  Kantor Wilayah III Otoritas Bandar Udara yang berlokasi di Juanda-Surabaya.  Sementara  saat  ini  belum  ada kantor  perwakilannya  di  Semarang,  maka masyarakat yang hendak mengajukan permohonan rekomendasi harus ke Surabaya
B.4.  Hambatan  dan  Upaya  Mengatasi  hambatan- hambatan yang dijumpai.
Dalam  pelaksanaan  ketentuan  yang  terkait dengan pengaturan dan pengendalian pembangunan  di  KKOP  di  Bandar  Udara Ahmad Yani Semarang, yaitu :
a. Pemahaman  atas  pentingnya  pengaturan  dan pengendalian  pembangunan  dan  benda  tumbuh di  KKOP,  baik  di  kalangan  petugas  terkait maupun masyarakat sendiri masih rendah.
b. Belum adanya Kantor Perwakilan Kantor Otoritas Bandar  Udara di  Semarang, sehingga masyarakat  menjadi  enggan  untuk  mengajukan rekomendasi  ketinggian  bangunan/gedung  yang akan  dibangunnya,  karena  harus  ke  Surabaya, ditambah  adanya  prosedur  yang  cukup  panjang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama c.  Belum  ada  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana Rinci  Tata  Ruang  di  KKOP,  sebagaimana  yang diwajibkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan.  Sehingga  secara  operasional belum ada kepastian yang lebih detail dan sanksi yang tegas serta pengaturan mengenai hak dan kewajiban  masyarakat  dan  pihak-pihak berkepentingan.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan sementara ini adalah :
a. Informasi  publik  melalui  display  atau  papan  di Kator Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah tentang  batas-batas  katinggian  bangunan  di bagian-bagian kawasan di KKOP.
b. Apabila  ada  komplain  dari  pihak  operator penerbangan,  antara  lain  berasal  dari  pilot sebuah  pesawat  yang  mendarat  atau  tinggal landas  di  Bandara  Ahmad  Yani,  atau  dari  ATC (Air  Traffic  Controler),  maka  pihak/pemilik bangunan/gedung akan diperingatkan.
c. Terhadap bangunan/gedung serta benda tumbuh yang  melewati  batas-batas  ketinggian  yang ditentukan (menjadi obstacle), pemiliknya diminta agar memasang  tanda  dan/atau  lampu  bahaya warna  merah  (hazard  beacon),  selanjutnya dipublikasikan  melalui Aeronautical Information publication (AIP), sebagai informasi kepada para operator penerbangan atau pilot.

## Kesimpulan dan Saran
A.  Kesimpulan
1. Pengaturan pembangunan dan benda tumbuh di Kawasan  Keselamatan  Operasi  Penerbangan (KKOP)  Bandar  Udara,  ditetapkan  berdasarkan ketentuan  internasional  yang  diterbitkan  oleh International  Civil Aviation  Organization  (ICAO) yaitu dalam Annex  XIV tentang Aerodrome, kemudian  diakomodir  di  dalam  Peraturan Perundang-undangan  nasioanal  yaitu  dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan  beserta  peraturan-peraturan pelaksanaannya.  Diatur bahwa  untuk  menjamin keselamatan  operasi  penerbangan  di  sebuah bandar  udara  diperlukan  Kawasan  Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) guna mengendalikan  ketinggian  pendirian  bangunan dan  benda  tumbuh  di  bandar  udara  dan sekitarnya.  Undang-Undang  RI  Nomor 1  Tahun 2009 tentang Penerbangan tersebut juga dengan tegas  mewajibkan  Pemerintah  Daerah,  untuk mengendalikan  daerah  lingkungan  kepentingan bandar  udara,  yaitu  KKOP.  Untuk  maksud  itu Pemerintah  Daerah  wajib  menetapkan  rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara. Hanya saja dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pembagian  urusan  pemerintahan  bidang perhubungan, khususnya sub urusan penerbangan tidak diatur secara tegas mengenai
kewenangan  dan  kewajiban  Pemerintah  Daerah dimaksud. Urusan Pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan sipil menjadi urusan  pusat.  Tidak  ada  urusan  penerbangan yang  diserahkan  kepada  Daerah  Propinsi, sedangkan untuk Daerah Kabupaten/Kota hanya ditetapkan  untuk  penerbitan  izin  mendirikan bangunan  tempat  pendaratan  dan  lepas  landas helikopter  saja  bukan  di  dalam  KKOP  bandar udara. Dalam hal ini tidak ditemukan sinkronisasi antara UU tentang penerbangan dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pelaksanaan  kewenangan  pemerintah daerah dalam  pengaturan  wilayah  lingkungan kepentingan  bandar  udara,  menyangkut Kawasan Keselamatan  Operasi  Penerbangan (KKOP)  di  daerah,  dalam  hal  ini  di  Propinsi Jawa  Tengah  dan  Kota  Semarang  dirumuskan dalam  ketentuan-ketentuan  mengenai  Rencana Tata  Ruang  Wilayah,  namun  baru  dituangkan secara  umum  artinya  baru  berupa  garis  besar saja.  Sejauh  ini  belum  ada  pengaturan  secara khusus  mengenai  rencana  rinci  tata  ruang kawasan  di  sekitar bandar  udara  sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang RI Nomor 1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan. Pemerintah  Daerah  Propinsi  Jawa  Tengah maupun  Pemerintah  Daerah  Kota  Semarang belum  memiliki  Peraturan  Daerah  yang menetapkan  tentang  rencana  rinci  tata  ruang
kawasan  di  sekitar  bandar  udara  atau Pengaturan  dan  Pengendalian  pada  Kawasan Keselamatan  Operasi Bandar  Udara.  Dengan demikian  dalam  pelaksanaannya  di  lapangan belum  memberikan  kepastian  hukum,  maupun kepastian  pelayanan  kepada  masyarakat  yang bermaksud  mendirikan  bangunan/gedung, maupun  pengawasan  terhadap  aktifitas masyarakat setempat, termasuk juga belum ada penerapan sanksi yang tegas atas pelanggaran terhadap ketentuan KKOP.
B.  S a r a n
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  penulis  ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2009 tentang Penerbangan, dengan tegas
menetapkan bahwa untuk menjamin
keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan  bandar  udara,  Pemerintah Daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan  kepentingan  bandar  udara,  untuk maksud  tersebut  pemerintah  daerah  wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di  sekitar  bandar  udara.  Agar  dalam pelaksanaannya  di  daerah  lebih  efektif  perlu ada  sinkronisasi  antara  Undang- Undang tentang Penerbangan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan  Daerah.  Undang- Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah
disarankan  juga  menetapkan  secara  tegas menyangkut  penyerahan  urusan  kepada daerah  propinsi  mengenai  pengendalian pembangunan  dan  benda  tumbuh  di  daerah lingkungan  kepentingan  bandar  udara,  atau  di dalam  KKOP.  Dalam  hal  ini  bukan  hanya penerbitan  izin  mendirikan  bangunan  tempat pendaratan  dan  lepas  landas  helikopter  saja. Dengan  demikian  bandar  udara  akan  lebih mampu  berperan  optimal  dalam  memajukan perekonomian  baik  di  daerah  maupun  untuk nasional pada umumnya.
2. Dalam  rangka  menjamin  keselamatan  operasi penerbangan  di  Bandar  Udara  Ahmad  Yani Semarang,  disarankan  Pemerintah  Daerah Propinsi  Jawa  Tengah  membentuk  Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tentang Kawasan Keselamatan  Operasi  Penerbangan (KKOP) Bandar  Udara  sebagai  pelaksanaan  dan penjabaran  dari  Undang-Undang  RI  Nomor  1 Tahun  2009  Tentang  Penerbangan. Dalam  hal ini lebih diharapkan Peraturan Daerah Propinsi, agar  jangkauannya  lebih  luas,  bisa  berlaku untuk  beberapa  bandar  udara  di  Propinsi  yang bersangkautan.  Peraturan  Daerah  dimaksud hendaknya  mengatur  materi  lebih  detail menyangkut  pengaturan  dan  pengendalian batas  ketinggian  bangunan/gedung,  benda tumbuh,  pohon-pohon,  penempatan  benda bergerak,  pemasangan  lampu/tanda  bahaya
pada  bangunan/gedung  yang  membahayakan
penerbangan,  penggunaan  tanah,  larangan
terhadap
aktifitas masyarakat yang membahayakan  keselamatan  penerbangan  di sekitar  KKOP,  termasuk  hak  dan  kewajiban masyarakat  setempat,  instansi  pemerintah, penyelenggara  bandar  udara  serta  pihak-pihak terkait  dan  mencantumkan  sanksi  yang  tegas baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
A.Hamid Attamini, 1992 Teori Perundang-Undangan Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI;
Ahmad Yani 2001,PembentukanUndang-Undang  & Peraturan  Daerah,
Jakarta: Rajawali; Bagir Manan,1992, Dasar-dasar
Perundang-undangan  Indonesia,
Jakarta: Ind.Hill.Co
Bagir  Manan  2001, Menyongsong  Fajar  Otonomi
Daerah,Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII;

## Bambang Waluyo,1991, Penelitian Hukum Dalam
Praktek, Jakarta: Sinar

## Grafika, ;

## Bayu Suryaningrat, 1998, Perumusan Kebijakan dan
Koordinasi Pembangunan  di  Indonesia,  Jakarta: Bima Aksara;
Jimly  Asshiddiqie,  2006, Konstitusi  dan Konstiualisme  Indonesia,  Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Makamah konstitusi RI;
Jimly  Asshiddiqie,2012, Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesia,
Jakarta: Sinar Grafika;
Jazim  Hamid  Dkk,2008, Panduan  Pembentukan Peraturan  Daerah Partisipasif, Jakarta:Pustaka Publiser.

## Josef  Mario  monteiro,  2016, Pemahaman  Dasar
Hukum  Pemerintah Daerah, Yogyakarta:  Pustaka Yustisia;
Josef  Riwu  Kaho, Analisis  Hubungan  Pemerintah Pusat  dan  Daerah  di Indonesia, Jakarta:  Rineka Cipta;
Kusnu  Goesmadie,  2006, Harmonisasi  Hukum dalam  Prespektif Perundang-Undangan, Surabaya: PT. Tempira Media Grafika.

## M. Arszandi Pratama, Bayu Wirawan, Dinar maria,
Soly  Iman  Santosa,  Galuh  Shita  Ayu  Bidari,  2014, Menata  Kota  melalui  Rencana  Detail  Tata Ruang (RDTR), Yogyakarta: CV. Andi Offset
Miriam  Budiardjo,2008, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik, Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama.

## Winarno,2009, Paradigma Baru Pendidikan
Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi,Edisi Kedua, Jakarta: PT Bumi Aksara.

## Mukhtie Fadjar, 2003, Reformasi Konstitusi dalam
Masa Transisi Paradigmamatik, Malang: In-Trans.

## Ni’matul Huda,2007,Lembaga Negara dalam
Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UII Press ;

## Moh. Mahfud M.D.2001, Dasar dan Struktur
Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta;

## Moch. Mahfud MD,2006, Membnagun Politik
Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia;
Mochtar Kusumaatmadja,  Etty  R.  Agoes,2003,
Pengantar  Hukum Internasional, Bandung: PT Alimni;
Muhamad Idrus, 2007, Metode Penulisan Ilmu-Ilmu sosial, Yogyakarta, UII Press;
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar;
Prajudi Atmosudirdjo,1987, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia
Indonesia;
Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press;

## Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian
Hukum, Jakarta, UI Press;

## Soerjono Soekanto dan Mamuji, 1998, Penelitian
Hukum Normatif, Suatu Tinjauaan Singkat, Cetakan Ke II, Jakarta, Rajawali.
Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press;

## Soehino, 1980, Ilmu Negara, Yogyakarta, Liberty;

## Utang  Rosidin,2015, Otonomi  Daerah  dan
Desentralisasi,  Jakarta, Pustaka Setia; Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika, Draft  Laporan  Akhir  Pekerjaan Penyusunan  Studi  Sistem Informasi Geografis

## KKOP Bandara Ahmad Yani Semarang.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia (UUD) 1945;
Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  11 Tahun  2009,  tentang
Kesejahteraan Sosial.;
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun  2007,  tentang
Penataan Ruang;
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2009,  Tentang
Penerbangan;
Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  12

## Tahun  2011,  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang  republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2014,  Tentang
Pemerintahan Daerah.

## ICAO Annex  14 Vol.1.  Chapter 4   “OBSTACLE
RESTRICTION AND
REMOVAL

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
70 Tahun 2001 Tentang
Kebandarudaraan.

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang

## Bentuk dan Tatacara Peran Masyarakat dalam
Penataan Ruang;

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara;

## Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM. 41 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

## Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang
Tatanan Kebandar Udaraan NasionalPeraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.20 Tahun 2014, tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara;
Keputusan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  KP  17  Tahun  2015,  tentang Standar  Waktu  Proses  Pelayanan,  Masa  Berlaku,
dan Kewenangan  Penerbitan  Perizinan  di  Bidang Perhubungan Udara;
Keputusan  Menteri   Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  KM  48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum.

## Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor  KM  44  Tahun 2005,  tentang Pemberlakuan Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  03-7112-2005, Mengenai  Kawasan  Keselamatan  Operasi Penerbangan Sebagai Standar Wajib.

## Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor  PM  21  Tahun  2015  Tentang Standar
Keselamatan Penerban;

## Surat Keputusan Dirjen perhubungan Udara Nomor SKEP/110/VI/2000,  tentang Petunjuk  Pembuatan
KKOP;
Peraturan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara Nomor KP.590 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Tentang Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara;
Peraturan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara Nomor KP 39 Tahun 2015, Tentang Standar teknis Dan  Operasi  Peraturan  Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian  139,  (Manual  Of  Standard  CASR-Part
139), Volume I Bandar Udara (Aerodromes),
Peraturan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara Nomor  KP.459  tahun  2015  tentang Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

## Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011  tentang Rencana Tata  Ruang Wilayah  Kota Semarang Tahun 2011-2031;
Peraturan  Daerah  Kota  Semarang Nomor  5 Tahun  2009  tentang Bangunan Gedung;
Internet :
http://www.academia.edu/7017567/Kawasan_Kesel amatan_Operasi_Pener bangan
http://www.academia.edu/7017567/Kawasan_Kesel amatan_Operasi_Pener bangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangun an
https://id wikipedia.org/wiki/tata ruang
https://urangmuaromusu.blogspot.co.id/20 12/01/makalah-hukum- penerbangan- pendaftaran.html.
http://perpustakaan.bapenas.co.id/lontar/file