KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH

## Syahbudi Rahim

## Dosen IAIN Pontianak Kalimantan Barat
Abstract: In the perspective of Sadd al-dzari’ah motivated by the opportunity mafsadat contained in Article 53 KHI. The mafsadat opportunities is the lack of clarity limits because the pregnancy is allowed to do married pregnant in Article 53 KHI. The impact, it is not uncommon Article 53 KHI used as mating legality pregnant pregnancy due to adultery. This is clearly not in accordance with Islamic law strictly prohibits the practice of adultery. To analyze these problems, so in this study the two proposed formulation of the problem, namely, how Article 53 KHI in perspective sadd al-dzari’at and how the formulation of Article 53 KHI as a solution marries pregnant. This study is a qualitative research, in which the data were collected by library method. While the process is done, it is analyzed by descriptive and qualitative analysis method. Based on the results obtained, it can be seen that the existence of Article 53 KHI is a means to protect human rights, but contained mafsadat aspects related to the implementation of sharia law on any sexual act outside of marriage. To eliminate aspects of mafsadat in Article 53 KHI, in the context of saddu al-dzari’at, it is necessary to change editorial form of additional provisions limiting the causes of pregnancy and accompanying sanctions. Formulation of Article 53 KHI as pregnant mating solutions can be realized by adding editorial restrictions associated with mating because pregnant can be implemented without any penalties and sanctions for pregnant mating caused adultery social form of repentance.
Keywords : Pregnant, Legislation and Marriage.

## TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM
Volume 9, Nomor 1, April 2017, 123-156.
http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/ tasamu h

## Pendahuluan
Pernikahan merupakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan  mempunyai  tujuan  untuk  mengikatkan  dan  menyalurkan nafsunya, sehingga akan menyebabkan halalnya hubungan suami isteri yang sebelumnya diharamkan. Disamping itu pernikahan juga harus bisa membuat  ketentraman  kebahagiaan  hidup  dalam  suasana  yang  damai serta  keharmonisan  dalam  keluarga.  Jika  dengan  adanya  pernikahan itu  menyebabkan  timbulnya  akibat-akibat  yang  tidak  baik,  misalnya pertengkaran, perselisihan maka hal inilah yng tidak dikehendaki dalam pernikahan dan sangat bertentangan dengan syari’at Islam yang bertujuan suci  dan  mulia.  Pernikahan  merupakan  wujud  realisasi  janji  Allah menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurnalah kemanusiaan. Dia juga menjadikan rasa mawaddah dan ar-rahmah antara keduanya supanya saling membantu dalam melengkapi kehidupan. 1 Ayat tersebut juga dipertegas oleh sabda Rasulullah Saw. Sebagai berikut:
ت� ٔ ا�ب�ل��ا م�ك��ب��م� عا�ط��ت��ل�����ا ب��م�  ب�ا�ب�� شل�������ا ر ش���ع�م� ا�ت� مل��س��و ه�ت�ل���ع ه� ّل��ل�ا ى ّ ل��ص� ه�ل��ل� ا لوس��ر ا�ب�ل�� ل ا� ت�� ء ا�ب�و ه�ل� ه�ب�ٔا� ب�� م�وص���ب� ه�ت�ل���ع�بل��� عل�ط��ت��ل�����ت� م�ل� ب��م�و ب�رب��ل���ل� ب�ص����ح� ٔ او ر����ب�ل���ل�  ب����ب��ا ه�ب� ٔا� ب�� ب �و ب�ت��ت�ل���ب�� }ى�را�بح����ب����ا هاور{
Artinya :
“Rasulullah telah bersabda kepada kita: “Hai para pemuda, barangsiapa diantaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita.” (H.R. Bukhori) .
1 Wahbah Az-Zuhaily, Tafsr Al- Munir, Juz 21, (Beirut-Libanon: Dar al-Fakir Al- Mu’asir, 1991), h. 69.
124 TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
Dari  hadits  di  atas  dapat  diketahui  juga  bahwa  perkawinan  itu mempunyai  tujuan  yang  suci  dan  tinggi.  Oleh  karena  itu,  bagi  orang yang  akan  menikah  harus  mempunyai  kesanggupan  dalam  arti  yang sebenarbenarnya, bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu saja. Sebab salah satu faktor yang banyak menjerumuskan manusia kedalam kejahatan adalah pengaruh nafsu seksual yang tidak terkendalikan, dan untuk menyalurkan nafsu tersebut hendaknya dengan melalui jalan yang paling baik dan tepat menurut ajaran Islam atau pandangan Allah SWT, yaitu melalui  jalan perkawinan. Dengan demikian, apabila ada orang yang tidak mampu untuk menikah, hendaknya mereka itu berpuasa agar nafsunya dapat terkendali.
Berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits tersebut diatas, maka pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup, yang penting dalam bermasyarakat karena  pernikahan  itu  adalah  jalan  untuk  mengatur  kehidupan  rumah tangga, keturunan. Pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1:  “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 2 Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI):  “Perkawinan  menurut  hukum  Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. 3
Ada juga yang mendefinisikan bahwa nikah dalah ijab qobul (aqad) yang membolehkan/ menghalalkan bercampur dengan mengucapkan kata-kata nikah. 4
2 Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, Undang-Undang Perkawinan ,
(Semarang: CV. Al-Alawiyah, 1974), h. 5
3 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, 2000, h. 14
4 Idris Ahmad, Fiqh Menurut Madzhab Syafi’i , (Jakarta: Wijaya, 1969), h. 166
Bertitik  tolak  dari  pengertian  pernikahan  tersebut  diatas,  dapat diketahui,  bahwa  pernikahan  adalah  sesuatu  yang  diperintahkan  oleh Allah  dan  Rasul-Nya,  karena  pernikahan  tersebut  banyak  mengandung hikmah, antara lain untuk kemakmuran, 5 untuk menjalin persaudaraan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang diberkahi oleh Islam. Karena masyarakat yang saling berhubungan dan menyayangi adalah masyarakat yang kuat dan bahagia. 6 Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral, tetapi persoalannya akan menjadi lain bilamana orang yang menikah itu telah hamil sebelum menikah. Tidak jarang wanita hamil tanpa suami yang sah. Baru beberapa bulan melaksanakan pernikahan sudah melahirkan, karena pada waktu akad nikah itu berlangsung mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu. Namun demikian, dalam keadaan tersebut, Islam –khususnya di Indonesia– telah memberikan kemudahan dengan keberadaan Pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil. Keberadaan pasal tersebut dipandang sebagai suatu pembuka bagi kemaslahatan kehidupan manusia terkait dengan kehormatan dan nasab anak.
Pasal  53  KHI  merupakan  bentuk  dari  ijtihad  yang  dilakukan  oleh para ulama. Meski demikian, pada kenyataan hasil ijtihad tersebut masih terkandung “madlarat” berupa peluang adanya praktek perzinaan yang semakin  luas  yang  dilakukan  oleh  umat  Islam  Indonesia.  Secara  tidak langsung, kehadiran Pasal 53 KHI sama saja membuka suatu jalan “legalitas” perzinaan sebagai imbas dari adanya pemberian izin perkawinan bagi wanita hamil. Dapat dikatakan demikian karena dalam ketentuan pasal tersebut tidak terdapat batasan sebab-sebab kehamilan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kehamilan wanita yang akan dikawinkan berdasar Pasal 53 KHI
5 Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah At Tasyri’ Wa Falsafatuhu, Juz 1, (Beirut- Libanon: Dar al-Fikr, 1991), h. 15.
6 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Jilid 2, (Beirut: Libanon, Dar Al-Fikr, 1992), h. 12.
126 TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
dapat disebabkan oleh adanya perzinaan yang disengaja oleh wanita dan pasangan lelakinya.
Di sisi lain, keberadaan pengembangan hukum dalam Islam (ijtihad) tidak lain adalah bertujuan untuk menghilangkan madlarat yang akan atau bahkan telah mengancam kehidupan umat Islam. Salah satu kaidah yang sangat menjaga kemashlahatan umat Islam adalah kaidah saddu al-dzari’at. Kaidah ini pada hakekatnya menekankan pada adanya penutupan jalan yang membawa kepada sesuatu secara hissi atau ma’nawi , baik maupun buruk. 7 Pengertian yang hamper sama juga diberikan oleh Ibn al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa secara lughawi  istilah  saddu  al-dzari’at  memiliki  konotasi  makna  yang  netral tanpa memberikan suatu penilaian terhadap hasil perbuatan. Oleh karena itu beliau mendefinisikan saddu al-dzari’at sebagai apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. 8 Jadi pada dasarnya, sadd al-dzari’at tidak  hanya  menghilangkan  sesuatu  dari  perbuatan  melainkan  proses menghalangi terjadinya perbuatan. Dalam istilah konvensional, istilah sadd al-dzari’at dapat dianalogikan dengan upaya pencegahan atau preventif. Melalui  kaidah  ini,  hukum  akan  ditetapkan  sebagai  upaya  pencegahan suatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan ( mafsadat ).

## Pernikahan Menurut Hukum Islam
Nikah termasuk akad syari’ yang disunahkan dari asal syara’. Tegasnya, pernikahan yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perkawinan adalah “suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup
7 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Beirut: Daar al-Fikr, 1958), h. 290.
8 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 399.
berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT. 9
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  1  dijelaskan bahwasanya “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. 10 Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “perkawinan menurut hukum Islam  adalah  pernikahan  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaaqon gholidhan untuk mentaati perintah, Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. 11
Berdasarkan  penjelasan  mengenai  pengertian  pernikahan  atau perkawinan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Selain sebagai bentuk ketaatan, dalam pernikahan  juga  terkandung  tujuan-tujuan  yang  berhubungan  dengan eksistensi manusia sebagai makhluk multi dimensi seperti makhluk hukum, biologis, dan social yang memerlukan perkembangbiakan. Menurut Imam Ghazali, dalam pernikahan terkandung beberapa tujuan yang berhubungan dengan eksisrtensi manusia tersebut yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Memperoleh keturunan yang sah
2. Mencegah zina
3. Menyenangkan dan menenteramkan jiwa
4. Mengatur rumah tangga
9 Dirjend Bimbaga Islam Depag, Ilmu Fiqih , Jilid II, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi, 1985), h. 49.
10 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2001, h. 103.
11 Ibid.
128 TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
5. Menumbuhkan usaha untuk mencari rizki yang halal memperbesar rasa tanggung jawab. 12
Manfaat  terbesar  dalam  pernikahan  ialah  untuk  menjaga  dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Nikah dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan  permusuhan  antar  sesamanya,  yang  mungkin  juga  menimbulkan perselisihan yang dahsyat.
Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya, untuk  kemaslahatan  dalam  rumah  tangga  dan  keturunan,  juga  untuk kemaslahatan masyarakat. Sebab lain orang untuk menikah, karena menikah itu (mampu) menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mau manikah, maka hendaknya berpuasa, karena berpuasa bisa menjadi penawar nafsu. Dengan menikah berarti seseorang telah memelihara sebagian dari agamanya. 13
Hukum asal pernikahan pada dasarnya sama dengan hukum asal semua perbuatan  manusia,  yakni mubah . 14 Namun  oleh  karena  adanya  aspek- aspek yang terkandung dalam suatu pernikahan, maka kemudian hokum pernikahan  dapat  berubah  menjadi  lima  hokum  sesuai  lima  tingkatan hukum dalam Islam yaitu wajib, sunnah, haram, Makruh dan mubah . Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah sebagai berikut: 15
12 Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Ihya Ulum ad-Din, Jilid 2, (Beirut- Libanon: Dar al-Fikr, tt.), h. 27.
13 Abu Asma Anshari, Etika Perkawinan , (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), h.5.
14 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.
21. 15 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, h. 12-14.
1.  Wajib.  Bagi  orang  yang  sudah  mampu,  tidak  kuat  menahan nafsunya dan takut terjerumus dalam perzinaan.
2.  Sunnah. Bagi orang yang sudah mampu, akan tetapi dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.
3.  Haram. Bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.
4.  Makruh. Bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin, walaupun tidak merugikan isteri.
5.  Mubah. Bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan mewajibkan atau  mengharamkan  untuk  menikah.  Menurut jumhur ,  nikah  itu hukumnya Sunnah , sedangkan golongan zahiri berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib. 16

## Perkawinan Wanita Hamil dan Khilafiyah Ulama
Al-Qur’an  dan  al-Hadits  telah  memberikan  petunjuk  dengan  jelas mengenai wanita yang boleh dinikahi dan yang dilarang, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selama-lamanya. Dan wanita yang sedang hamil itu secara umum termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalangi  itu  sudah  tidak  ada  maka  barulah  boleh  menikah.  Akan tetapi wanita hamil ini masih dapat diperinci lagi, sehingga ada juga yang membolehkan untuk menikahinya disaat kehamilan. Misalnya wanita hamil karena zina walaupun ini masih Ikhtilaf.
Dalam hal ini penulis sajikan tentang macam-macam wanita hamil yaitu sebagai berikut:
1. Wanita hamil yang sedang bersuami
2. Wanita hamil yang telah diceraikan oleh suaminya
16 Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalausi, Bidayah al-Mujtahaid, Juz 4, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), h. 197.
130 TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017

## 3. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya
4. Wanita hamil yang diakibatkan karena wati syubhat
5. Wanita hamil karena zina
Berikut ini adalah keterangan mengenai wanita-wanita hamil tersebut 1. Wanita hamil yang sedang bersuami. Wanita hamil ini tidak boleh menikah sama sekali karena dia mempunyai suami, dan agama Islam melarang keras adanya poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. (Q.S. an-Nisa: 24).
ۡم� ُ ك��ِ�� ٰب � ِء ٓ اِرِو ا� ِّ م� ۡم� ُ ك��ل�� ِ ل� ِّ ل�ِ� ُ اِو ۚۡ م� ُ ك��ۡت� ِ ل��� ِ ع ِه� ّٰ ل��ل� ا  ِب�� ٰت م�ِل�� ۚۡ م� ُ ك��ُب�ا�ِم�ل�ۡت� ِ ا  ۡت�� ِ ك�ل�� ِ ���ِم� ا�ِم� ا ِّ لِا ِء ٓ ا�ِ���ِ ّبم��ل�ا ِب ��ِم� ُت��ٰبم��ِص���ۡح����ُ��ل�ۡ��اِّو ًۗت ه�ِبص��� ۡ ت�ِر ِب�� ِّب �� ُ ه�ِرۡو ُ بح� ُ ا ِّب�� ُ ه�ۡو ُت� ٰا�ِب�� ِّب �� ُ ه� ۡب���ِم� ٰه�ِب� ۡم�ل� ُتم�ۡع�ِت��ۡم�ل�ِتم�ۡل�����ا ا�ِ��ِب�� ۗ ِب�ۡتص�ِح�ِب��ا�ِ���ُم� ِ�ۡت��ِبع ِب�ۡتص�ِب��ِم����ۡح� ُّم ۡم�ُك�� ِ��ا ِوۡم� ِ ا�ِب� اۡو ُبع�ل��ِت��ۡبم��ِت� ۡب�ِا 24 ۝ ا� ًم�ل�ۡتم�ِك�ِ� ا�ًم�ل�ۡتم�ِ���ِع ِب�ا� ِ ك ِه� ّٰ ل��ل� ا ِّب �ِا ۗ ِته� ِبص���ۡت�ِرِب��ل�� ۡ ل� ا ِد� ۡ ع�ِب� ۢۡب ��ِم� ٰه�ِب� ۡم�ل�ُتم�ل��ۡت��ِبم��ٰ�ِت� ا�ِم�ل�ۡتم�ِب�� ۡم� ُ ك��ۡت� ِ ل��� ِ ع ِ�ا� ِب��ُبح� اِلِو

## Artinya :
Juga dilarang bagimu mengawali wanita yang bersuami, kecuali budak wanita yang kamu kuasai (dalam peperangan). Itulah ketetapan Allah bagi kamu sekalian. Di luar itu kamu diperbolehkan, mencari isteri dengan hartamu, tanpa bermaksud zina atau menyeleweng. Isteri–isteri yang telah kamu gauli, berilah maskawin, sebagaimana yang ditentukan. Tidak masalah bagi kamu, terhadap sesuatu yang telah disetujui bersama sesudah maskawin ditentukan. Sungguh Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. 17

## 1.  hamil yang telah diceraikan oleh suaminya
Wanita hamil ini boleh dinikahi oleh laki-laki lain asal iddahnya sudah selesai, yaitu sampai ia melahirkan anaknya, meskipun dalam beberapa hari saja.
Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. at-Talaq: 4)
17 Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, h. 120121-.
ىِ ِّٔٓ ل ٱ اِو ً۬ر ُ �� ۡش���� ِٔ ا ُته� ِش��ٰل��ِ���ِش� ِّب �� ُ ہ� ُت�ِّد�ِع�ِبل��� ۡم�ل�ُتم�ۡبم��ِت�ۡر ٱ ا ِ ب� ِٔا ۡم� ُ ك��ِٔ� ٓ ا�ِ���ِ ّب � ب��ِم� ِ ب ����ت��ِح���� ِ��ل�ۡ��ٱا ِب��ِم� ِب� ۡل����� ِٔ م��ِت� ىِ ِّٔٓ ل ٱ اِو ۦ ِهِر ۡم� ِٔ ا ۡب ��ِم� ۥ ُه� ِّ ل� ل� ِ ع� ۡ بل�ح� ِ ت� ِه�ِّل��ل�ٱا ِ ت � ِّت�ِتل� ب �� ِم�ِو ِّۚب �� ُ ه� ِ ���� ۡ �� ِح ِب �� ۡ ع�ِبص��� ِ ت� ب� ِٔ ا ِّب �� ُ ه� ُ ���� ِ ب� ِٔ ا ِل ا� ِ �� ۡحِٔاۡلٱا ُت��ٰل��ِل�ۡو ُٔ اِو ِۚب � ۡبص���� ِح� ِ ت� ۡم�ِل� 4 ۝ اًر ۡ���ُت�

## Artinya :
Perempuan yang tidak lagi haid dari istri, istrimu, jika kamu ragu, idah mereka tiga bulan, juga bagi mereka yang belum haid, adapun mereka yang hamil idahnya sampai melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan memudahkan segala persoalan. 18

## 2. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya
Madzhab  empat  berpendapat  bahwa  iddah  bagi  wanita  hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya. Sekalipun hanya beberapa saat dia ditinggal mati oleh suaminya dia sudah boleh menikah lagi sesudah lepas dari kehamilannya. 19 Namun Madzhab Imamiyah berpendapat lain. Menurutnya iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah iddah paling panjang diantara waktu melahirkan dan 4 bulan 10 hari.
3. Wanita hamil yang diakibatkan karena wati syubhat
Imam Maliki, Hanafi, dan Imamiyah berpendapat bahwa wanita hamil yang dicampuri secara syubhat , maka iddah nya sampai ia melahirkan.

## 4. Wanita hamil karena zina
Hukum menikahkan wanita hamil ini masih ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Ulama
18 Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari‟ah , Jakarta: Rabbani Press, 2008, h. 257258-.
19 Abu Bakar Muhammad , Ushul al-Fiqh , h. 711.
132 TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
yang membolehkan diantaranya adalah Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah. Mereka membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan dalam  hal  persetubuhan.  Menurut  Imam  Syafi’i,  boleh  bersetubuh dengannya tanpa menunggu istibra’ . Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah,  tidak  boleh  bersetubuh  tanpa  menunggu istibra’. Adapun imam  Malik  untuk  menikahinya  mensyaratkan istbra’. Sedangkan imam Ahmad berpendapat tidak boleh menikahinya kecuali dengan dua syarat yaitu taubat dan istibra’.
Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa hukumnya sah menikahi  wanita  hamil  akibat  zina  bila  yang  menikahi  wanita  itu laki-laki  yang  menghamilinya.  Bila  yang  menikahinya  bukan  laki- laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah, karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberi peluang untuk itu. Kompilasi Hukum Islam membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Karena itu kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang laki-laki yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu karena sudah terlanjur hamil, sama dengan pendapat Imam Hanafi. 20
Menurut  Imam  Syafi’i  wanita hamil akibat zina boleh menikah dengan pria yang bukan menghamilinya, dengan alasan, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi termasuk halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. 21
20 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 160-170
21 Ibid ., h. 36.

## Saddu al-Dzrai’at
Kata sadd adz-dzari‟ah ( ته�ع�ت�ر بد�ل�ا د�س�� ) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd ( ُ د�ِس�� ) dan adz-dzari‟ah ( ته�ِع�ۡت�ِر ِبد�ل�ا ) . Secara etimologis, kata as-sadd ( ُ د� ِّ ����� ا ) merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari
اًد�ِس�� ُ د� ُّ ���ت� ِ ِ د�ِس�� . Kata as-sadd tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. 22 Sedangkan adzdzari‟ah ( ته�ِع�ۡت�ِر ِبد�ل�ا ) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) 23 dan sebab terjadinya sesuatu. 24 Bentuk jamak dari adz-dzari‟ah ( ِبد�ل�اته�ِع�ۡت� ِر ) adalah adz-dzara‟i ( عِ ٔ�اِر ِبد�ل�ا ). 25 Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah sadd adz-dzara‟i. 26
Pada  awalnya,  kata adz-adzari‟ah dipergunakan  untuk  unta  yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu  agar  bisa  mendekati  binatang  liar  yang  sedang  diburu.  Sang pemburu  berlindung  di  samping  unta  agar  tak  terlihat  oleh  binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A‟rabi, kata adz-dzari‟ah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain. 44
Menurut al-Qarafi, sadd adz-dzari‟ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka
22 Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, Lisan al-Arab, ( Beirut: Dar Shadir, tt), Juz 3, h. 207.
23 Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, loc. cit ., Juz 8, h. 93
24 Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (al- Murtadha az-Zabidi), Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus, juz 1, h. 5219 dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09.
25 Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, Lisan al-Arab, h. 209.
26 Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, Tanqih al-Fushul fi Ilm al-Ushul, dalam Kitab Digital al-Marji‟ al-Akbar li at-Turats al-Islami, Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt.), h. 67.

## 134
TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, adz-dzari‟ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur). 27
Dalam karyanya al-Muwafaqot, asy-Syatibi menyatakan bahwa sadd adz- dzari‟ah adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu‟) . 28 Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, sadd adz-dzari‟ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang  menuju  kepada  perbuatan  yang  terlarang. 29 Sedangkan  menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. 30
Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit adz-dzariah sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan adz-dzari‟ah secara  umum  dan  tidak  mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya adz-dzari‟ah yang pada sesuatu yang pada awalnya memang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa sadd adzdzari‟ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.
27 Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min Ilm al- Ushul, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 295.
28 Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dara l-Ma‟rifah, tt.), Juz 3, h. 257258-.
29 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami, ( Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1986), h. 347.
30 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, A‟lam al-Muqi‟in, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), Juz 2, h. 103.

## Pendapat Ulama Indonesia tentang Pasal 53 KHI
Pendapat ulama yang dipaparkan dalam bagian ini adalah pendapat ulama  yang  menjadi  bahan  penelitian.  Sepanjang  penelusuran  penulis, terdapat  dua  penelitian  yang  telah  meneliti  pendapat  ulama  mengenai keberadaan  Pasal  53  KHI.  Penelitian  pertama,  yakni  penelitian  yang dilakukan oleh Fitrotus Salamah, mahasiswi Universitas Brawijaya yang meneliti pendapat ulama Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien Lirboyo Kediri.
Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah merupakan perkawinan yang sah selama tidak ada hal-hal yang menghalangi secara syara’ seperti adanya hubungan darah antara suami istri. Pasal ini sah digunakan sebagai dasar dalam memperbolehkan seorang perempuan yang hamil di luar nikah untuk melangsungkan perkawinan. Namun pasal ini tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk memberikan status hukum sebagai anak sah dari kedua orang tuanya bagi anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut. Anak yang ada dalam kandungan itu ketika lahir merupakan anak sah tetapi dia hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat ibunya. Status hukum anak yang ada dalam kandungan tersebut bukan merupakan anak sah dari kedua orangtuanya meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah, hal ini dikarenakan anak tersebut telah ada sebelum terjadinya akad perkawinan antara ibu dan suaminya atau anak tersebut lahir akibat perbuatan zina. Tetapi anak tersebut adalah anak sah yang hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat dari ibunya. Status hukum ini juga mengakibatkan segala hak dan kewajiban anak hanya menjadi tanggungan ibu dan kerabat ibunya. Hak waris merupakan salah satu hak yang diperoleh dari seorang anak dari kedua orangtuanya. Anak yang lahir dari perbuatan zina hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat dari ibunya sehingga hanya memiliki hak waris dengan ibu dan kerabat dari ibunya.

## 136
TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Laeli Nurma’ani, mahasiswi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo yang meneliti tentang pendapat ulama Kota Semarang tentang Pasal 53 KHI. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama Kota Semarang mengenai keberadaan Pasal 53 KHI sebagai legalitas kawin hamil. Kelompok pertama adalah ulama Kota Semarang yang membolehkan pernikahan wanita hamil secara mutlak, tetapi mereka membatasi perkawinan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya saja. Dengan alasan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanitawanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an (An-Nisa’ 22, 23, 24). Kelompok kedua adalah ulama Kota Semarang yang sependapat dengan Pasal 53 KHI tetapi hanya untuk sementara Mereka beralasan bahwa Pasal 53 KHI hanya sebagai pintu darurat saja yang mengakomodir fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat dan untuk menjaga kemaslahatan bersama, pasal ini bukan dijadikan sebagai payung hukum. Seandainya pasal ini terus diberlakukan, maka kita sama dengan melegalkan suatu perbuatan yang kemudian menjadi kebiasaan. Kelompok ketiga adalah ulama Kota Semarang yang menolak adanya pernikahan wanita hamil karena zina, dengasn alasan bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra: (masa menunggu untuk mengetahui bersihnya rahim).
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa keberadaan Pasal 53 KHI tentang kawin hamil belum memunculkan persatuan pendapat yang sama tentang pasal tersebut. Dari pemaparan di atas, paling tidak terdapat empat klasifikasi pandangan ulama mengenai keberadaan Pasal 53 KHI yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Menerima Pasal 53 KHI sebagai aspek legalitas perkawinan hamil tetapi  tidak  menerimanya  sebagai  legalitas  hubungan  nasab anak  dalam  kandungan  dengan  lelaki  yang  mengawini  ibunya saat telah hamil. Hal ini didasari oleh keadaan keberadaan anak
dalam kandungan yang ada sebelum adanya perkawinan sehingga dianggap sebagai anak di luar perkawinan yang secara otomatis dalam  hokum  Islam  tidak  memiliki  hak  nasab  dengan  ayahnya (lelaki yang mengawini ibunya saat telah hamil).
2. Menerima keberadaan Pasal 53 KHI sebagai legalitas kawin hamil sekaligus legalitas hubungan nasab anak dalam kandungan dengan lelaki yang mengawini ibunya setelah terjadi kehamilan.
3. Menerima  keberadaan  Pasal  53  KHI  namun  hanya  pada  aspek darurat saja. Dalam hal ini menurut mereka, Pasal 53 KHI tidak boleh digunakan secara sembarangan. Penggunaan Pasal 53 KHI perlu pertimbangan  yang  teliti  sehingga  tidak  terjadi  penyalahgunaan hokum.
4. Menolak keberadaan Pasal 53 KHI sebagai legalitas kawin hamil serta  legalitas  nasab  anak  dalam  kandungan  dengan  lelaki  yang mengawini ibunya setelah kehamilan.

## Korelasi Pasal 53 KHI dengan Saddu al-Dzari’at
Keberadaan hukum secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman  dan  kebahagiaan  hidup  umat  manusia.  Intinya  adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat  beraktifitas  dengan  sebaik-baiknya,  baik  dalam  konteks  sebagai makhluk social maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan  manusia  menurut  Islam  dibedakan  sekaligus  sebagai rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (dlaruriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan pelengkap (tahsiniyat). 31
31 Pembedaan ini dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam , (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 329330-.
138 TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
Kebutuhan pokok (dlaruriyat) manusia meliputi kebutuhan manusia terhadap lima perkara yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Kelima kebutuhan ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan urutannya. Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok manusia itu, yang paling utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan peribadatan kepada Allah. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya adalah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama. 32
Kebutuhan sekunder manusia ( hajiyat ) secara prinsipil adalah segala sesuatu  kebutuhan  yang  dapat  menghilangkan  kesempitan  manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan muamalah dan mubadalah bagi mereka. 33 Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berhubungan dengan segala kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia. 34
Ketiga  kebutuhan  manusia  tersebut,  sebagaimana  telah  disebutkan di atas, merupakan tatanan kebutuhan yang bertingkat. Artinya, masing- masing kebutuhan memiliki nilai penting sesuai dengan kualitas kebutuhan tersebut. Secara lebih jelasnya, kebutuhan pokok merupakan kebutuhan utama  manusia,  sehingga  dalam  memenuhi  kebutuhan  sekunder  bagi kehidupan manusia tidak diperbolehkan melanggar ketentuan kebutuhan pokok  terkecuali  terdapat  ketentuan  atau  syarat  yang  diperbolehkan. Misalnya adalah ketika manusia terdampar di dalam hutan dan tidak ada bahan makanan selain binatang babi. Pada dasarnya memakan binatang babi adalah haram dalam agama Islam, namun karena untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan manusia serta untuk menjaga jiwanya, maka hal itu diperbolehkan karena Allah sendiri telah memberikan ruang keringanan
32 Ibid. , h. 334.
33 Ibid . h. 333-336.
34 Ibid . h. 339-340.
terhadap permasalahan tersebut sebagaimana termaktub dalam Q.S. al- Baqarah ayat 185:

## Artinya :
Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.
Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisa mengenai Pasal 53 KHI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1.  Sudut pandang maslahat
Dari  sudut  pandang  maslahat,  ada  beberapa  hal  yang  dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dalam Pasal 53 KHI. Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:

## a Perlindungan terhadap hak nasab anak
Perlindungan  hak  nasab  anak  ini  berhubungan  dengan ketentuan Islam yang menyebutkan bahwa anak yang tidak lahir dalam perkawinan yang sah maka dia bukan merupakan anak sah dan tidak berhak atas nasab ayahnya. Dengan tidak adanya hak nasab kepada ayah, maka anak tersebut tidak akan dapat menjadi pewaris segala sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya. Selain itu, jika anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayahnya, maka dalam aspek administrasi di Indonesia akan mengalami kesulitan. Hal ini

## 140
TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
dikarenakan di Indonesia masih menggunakan jalinan nasab dari ayah sebagaimana Islam juga menggunakannya. Dengan demikian, keberadaan Pasal 53 KHI yang membolehkan perkawinan wanita hamil akan dapat menjadi sarana bagi anak yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan hak nasab ayahnya. Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan tentang lelaki yang boleh mengawini adalah lelaki yang telah menghamilinya.

## b Perlindungan terhadap kehormatan
Kehormatan  merupakan  salah  satu  aspek  kebutuhan  pokok manusia menurut ajaran Islam. Wanita hamil di luar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Hal ini tidak berlebihan karena dalam konteks budaya Indonesia, yang cenderung  pada  budaya  moralitas  ketimuran,  wanita  hamil  di luar nikah yang tidak segera kawin dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Pandangan-pandangan negatif akan dapat muncul dari keadaan yang dialami oleh wanita. Pandangan tersebut tidak hanya menyangkut diri wanita saja tetapi juga menyangkut harga diri keluarga si wanita. Oleh sebab itu, dengan adanya Pasal 53 KHI ini akan dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan wanita dan keluarganya setelah adanya kejadian yang berpeluang meruntuhkan kehormatan,  yakni  hamil  di  luar  nikah.  Hal  ini  juga  diperkuat dengan aspek kesegeraan perkawinan yang tanpa harus menunggu masa  kelahiran  anak  dalam  kandungan.  Berdasarkan  uraian  di atas dapat diketahui bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam Pasal 53 KHI cenderung berhubungan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang melandanya.

## 2  Sudut pandang mafsadat
Dari  sudut  pandang  mafsadat,  ada  beberapa  hal  yang  dapat memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam Pasal 53 KHI. Mafsadat yang berpeluang muncul tersebut adalah berhubungan dengan pelaksanaan perintah Allah tentang zina. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah dan dalam konteks hukum pidana Islam termasuk salah satu perbuatan yang dikenakan hukuman had.
Larangan Allah mengenai zina dapat diketemukan dalam Q.S. al-Isra’
: ayat 32 sebagai berikut
32 ۝  ا ً ل�ۡت�ِبم�� ِس�� ِءٓا�ِس��ِو ًۗت ه�ِش��� ِح�ا� ِب�� ِب�ا�ِك ٗه�ِّب�ِا ىٓبن ِ ّب �للا او ُ ب� ِرۡت��ل�ِت� ا ِ لِو
Artinya :
"Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan". (Q.S. Al-Isra: 32). 35
Selain  larangan  zina,  Allah  juga  memberikan  penjelasan mengenai ketentuan bagi para pezina. Hal ini seolah-olah terdapat satu pertentangan sekaligus juga mengindikasikan adanya kemurahan Allah. Pertentangan tersebut terletak pada adanya perbuatan yang dilarang Allah pada satu sisi namun di sisi lain seakan-akan Allah memberikan kemurahan berupa ampunan kepada pelaku zina dengan membolehkan perkawinan antar pezina. Namun demikian, jika kedua dalil di atas dipadukan dengan ketentuan hukuman bagi pelaku zina, maka tidak akan ada anggapan adanya pertentangan dalil yang dilakukan oleh Allah. Berikut ini adalah dalil yang berhubungan dengan hukuman yang ditentukan Allah terkait dengan pezina:
35 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 429.
142 TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
ۡب �ِا ِه� ّٰ ل��ل� ا ِب� ۡ ت�ِ� ۡ ىِ ب�� ٌته�ِب��ۡاِر ا�ِم�ل� ِه�ِب�� ۡم�ُك�ۡبد�ُب�ۡا�ِت� اِلِّولًته ِد� ۡ ل�� ِ ب� ِته�ِٔ�ا�ِم� ا�ِم�ل�ُه�ۡب���ِّم� ًد�ِ�اِو ِّ ل� ُ ك اۡو ُ د�ِل�� ۡ ب�ا� ِب�� ۡىِبناِّب�للاِو ُته�ِت�ِبل�اِّب�للِا 2 ۝  ِب� ۡ تص�ِ ب�� ِم� ۡٔ و ُ��ل�ۡ��ا ِب��ِّم� ٌته�ِبه�ل� ِٔ� ٓ ا� ِط ا�ِم�ل� ُ ه� ِ ب��ا ِبد�ِع ۡد�ِه�ۡش����ِتم��ۡل�ِو ۚ ِرِ ب��ٰاۡلا ِم�ۡوِت� ۡ ل�� اِو ِه� ّٰ ل��ل� ا�ِب� ِب �ۡو ُب�� ِم� ۡٔ و ُت� ۡم�ل� ُ تم� ۡب م� ُ ل��
Artinya :
"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap- tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah betas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2)." 6
د�ۡب��ع� ب� ۡ ب� ب�ا�ّط��ح� ب��ع� ب�ل�����ح� ۡك� ا ب ��ع� ته�ا�ت��ت�� ب��ع� ته�ص�ل��س�� ب�ۡب� �ا� ّ ��ح ا�ب�شل� ّ د�� ّتى بنارۡ��ّب�للا رم�ع� ب�ۡب� رۡش���ب� ا�ب��ب��ۡب� ِٔ ا ل�ع� بل�ح� ۡ د�ت�� تى ّب�ع� او بد�ب� لا�ت�� مل ��س��و ه�ت�ل���ع ه� ّٰ ل��ل� ا ى ّ ل��ص� ه� ّٰ ل��ل� ا لوس��ر ّب � ٔ ا  ت��م�ا�ّص���ل�ا ب� ۡ ب�ا ته�ا�ب��ع� ۡب��ع� ِه� ّٰ ل��ل� ا
ته�ٔ�ا�م� د�ل��ب�  ب��تم��ش�ل��او ته�ب��ل����� تى ۡب��ل�ب�و ته�ٔ�ا�م� د�ۡل��ب� �ل��ب�ل��ا  ب��تم��ّش�ل��ا�ب�  ب��تم��ّش�ل��او � ۡ ل��ب� ۡ ل�� ا�ب� � ۡ ل��ب� ۡ ل�� ا ال�ت�بم��س�� ّب��ه��ل� ه� ّٰ ل��ل� ا }ى� بد�م��ت��ل�ا{ م�ل�بح�ّ�للاو
Artinya:
"Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar  Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".
Kedua dalil di atas menunjukkan bahwa setiap pezina diberikan hukuman yang berbeda sesuai dengan status perkawinan yang disandang oleh pezina. Apabila pezina belum menikah (ghairu muhsan) dan telah menjalani hukumannya, maka dia dapat melaksanakan perkawinan. Namun  jika  pelaku  zina  adalah  orang  yang  telah  menikah,  maka sangat tidak mungkin dia akan dapat melaksanakan perkawinan karena hukuman yang disediakan bagi mereka adalah hukuman dera dan rajam
(dilempar batu hingga meninggal dunia). Jadi dengan keberadaan kedua dalil di atas dapat dipahami bahwa kemurahan Allah diperuntukkan bagi pelaku zina yang belum kawin, itupun dengan catatan apabila mereka mampu bertahan hidup setelah adanya hukuman yang harus diterimanya.
Terkait  dengan  keberadaan  Pasal  53  KHI  yang  membolehkan perkawinan  wanita  hamil  dengan  penyebab  yang  tidak  ditentukan dan dibatasi serta tanpa adanya sanksi terlebih dahulu, secara tidak langsung mengindikasikan adanya pertentangan dengan pelaksanaan perintah Allah. Sebab dengan tidak adanya batasan atau ketentuan penyebab  kehamilan  wanita  yang  dapat  dikawinkan,  maka  secara tidak langsung terkandung makna bahwa kehamilan akibat zina yang disengaja pun boleh dikawinkan tanpa adanya sanksi terlebih dahulu. Hal ini tentunya akan memberikan dampak negatif, meskipun tidak secara langsung, berupa anggapan sebagai kebiasaan kehamilan akibat zina yang disengaja di luar nikah. Fenomena ini tentu akan menjadi permasalahan  tersendiri  bagi  keberlangsungan  pelaksanaan  hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia.
Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa keberadaan hukum salah satunya berfungsi untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan manusia. Namun hal ini tidak serta merta dapat dilakukan tanpa adanya suatu syarat penyebab. Dalam Islam, hal ini disebut dengan aspek sabab (penyebab). Sabab terbagi ke dalam dua jenis, yakni penyebab yang di luar batas kemampuan manusia di mana penyebab ini merupakan kekuasaan  mutlak  Allah  seperti  penyebab  berubahnya  waktu  siang menjadi malam dan penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia.  Penyebab  yang  berada  dalam  batas  manusia  terbagi  lagi

## 144
TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
menjadi  dua  pandangan  yakni  dalam  pandangan  hukum taklifi dan pandangan hukum wad’i . 36
Jika melihat dan dikembalikan pada aspek sabab, maka kehamilan akibat  zina  yang  disengaja  merupakan  jenis  penyebab  yang  berada dalam  batas  kemampuan  manusia.  Artinya,  sebenarnya  manusia memiliki  kemampuan  untuk  mencegah  hal  itu,  terlebih  lagi  telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya, baik secara taklifi maupun wad’i. Dari aspek ini terlihat bahwa sebenarnya kehamilan akibat zina sengaja  harus  dikembalikan  kepada  hukum  taklifi  terlebih  dahulu baru kemudian kepada hukum wad’i dengan catatan manakala dalam hukum taklifi tidak terdapat kejelasan. Terkait dengan zina, jelas sekali bahwa dalam hukum taklifi telah ada ketentuan yang mengaturnya. Meskipun  hukumannya  dipandang  kurang  relevan  dengan  keadaan masyarakat Indonesia, namun hal ini tidak lantas menjadikan hilangnya aspek sanksi bagi wanita hamil akibat zina. Sebab, tanpa adanya sanksi tersebut dikhawatirkan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan suatu pelanggaran tidak akan dapat terlaksana.
Kekhawatiran  tersebut  bukan  tanpa  sebab,  beberapa  fakta  di antaranya adalah sebagai berikut:
1) Tahun 2008 di Jawa Barat, hubungan seksual sebelum nikah yang dilakukan oleh remaja antara usia 12-17 tahun dengan hasil sebesar 6,9% dengan keadaan remaja wanita hamil diluar nikah.
2) Pada tahun 2010, di Mojokerto, 60 siswi hamil di luar nikah. Kepala  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga Berencana  (BPPKB)  kabupaten  Mojokerto,  Yudha  Hadi
36 Amir Syariffuddin, Ushul Fiqh Jilid I , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 331- 336.
menjelaskan, dari jumlah tersebut sebanyak 42 di antaranya adalah siswi SMA, 12 siswi SMP, dan 6 siswi SD. 37
3) Sebanyak  60%  pasangan  pengantin  baru  yang  mengajukan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Junrejo, Kota Batu ternyata hamil di luar nikah. Hal ini berdasarkan data terakhir yang dirilis Kepala KUA Kec Junrejo, Kota Batu Arif Syaifuddin pada Februari 2011. 38
4) Survey terakhir, 63 persen remaja di Indonesia usia sekolah SMP  dan  SMA  sudah  melakukan  hubungan  seksual  di  luar nikah pada tahun 2011. 39
Realita di atas mengindikasikan bahwa zina di luar nikah telah menjadi  suatu  fenomena  yang  sangat  mengkhawatirkan  sekaligus membahayakan. Aspek bahaya ini tidak hanya bagi kehormatan umat manusia saja namun juga mencakup aspek pelaksanaan syari’at Islam. Sebab dengan melihat besaran angka-angka zina dan kehamilan di luar nikah yang ditangani oleh KUA, jelas sekali bahwa zina dan kehamilan di luar nikah telah membahayakan kualitas keagamaan generasi muda umat Islam. Hal inilah yang kemudian menurut penulis perlu mendapat perhatian dengan lebih mempertimbangkan keberadaan Pasal 53 KHI.
Menurut penulis, keberadaan Pasal 53 KHI secara tidak langsung menjadi  “alat  penenang”  bagi  pelaku  zina  di  luar  nikah  manakala terjadi kehamilan. Dengan tidak adanya ketentuan batasan penyebab dan sanksi yang terkandung dalam Pasal 53 KHI, seolah-olah tidak ada kekhawatiran maupun ketakutan bagi pelaku. Belum lagi gencarnya serangan budaya barat yang dengan kebanggaannya menjadikan ibu
37 Haifa Ramadhan/dari berbagai sumber http://www.suara-islam.com.
38 http://www.harianbhirawa.co.id/kasus/2544860--pengantin-baru-hamil-diluar- nikah 39 http://artikel.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/arsip/63-persen-remaja- berhubungan-seks-diluar-nikah.html

## 146
TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
tanpa suami dalam membesarkan anaknya sebagai suatu kehebatan. Hal ini juga telah dilakukan oleh beberapa artis yang notabene menjadi public figure bagi masyarakat Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendorong perlu adanya perubahan terhadap ketentuan dan tatanan Pasal 53 KHI. Sebab tanpa adanya perubahan tersebut dikhawatirkan akan semakin menjadi alat legalitas – secara tidak langsung – mengenai kebolehan zina dan hamil di luar nikah. Hal ini tentu akan bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang menyebutkan bahwa mafsadat harus dihilangkan.
ل ا ب�ت� رار ب����ل�ا
“Bahaya harus dihilangkan” 40

## Formulasi Pasal 53 KHI sebagai Solusi Kawin Hamil
Indonesia  merupakan  wilayah  yang  dikenal  sebagai  negara  yang plural. Pluralitas tersebut tidak hanya akibat adanya aneka suku bangsa yang berdomisili di Indonesia saja melainkan juga karena adanya akulturasi budaya antara masyarakat Indonesia dengan para pendatang. Sebut saja pada saat pertama kali kedatangan agama-agama di Indonesia, masyarakat Indonesia  begitu  antusias  dan  dengan  mudahnya  melakukan  imitasi budaya dari setiap agama yang datang. Salah satu akulturasi budaya dalam aspek kehidupan yang hingga kini masih ada tidak dapat dilepaskan dari penjajahan Belanda. Contohnya adalah adanya pergeseran pendidikan di mana pada masa awal Islam hingga masa awal penjajahan, pendidikan bangsa  Indonesia  didominasi  oleh  pendidikan-pendidikan  pesantren. Namun selepas adanya politik etis yang digulirkan oleh penjajah Belanda, terjadi pergeseran pendidikan yang dialami dan dilakukan oleh masyarakat
40 Muhtar Yahya dan Fatkhurrahman, Dasar-dasar Hukum Islam, (Bandung: al- Ma’arif, 1986), h. 510.
Indonesia. Pesantren mulai tersaingi oleh pendidikan konvensional yang ditawarkan Belanda yang pada akhirnya menjadi cikal bakal pendidikan bangsa Indonesia hingga saat ini. Selain dalam aspek pendidikan, pengaruh penjajah juga telihat dalam aspek hukum. Uniknya, pada setiap terjadinya akulturasi budaya, budaya-budaya asli maupun budaya lama yang telah ada di masyarakat lambat laun hilang dan berganti dengan budaya yang lebih baru.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  digarisbawahi  bahwa  masyarakat Indonesia memiliki karakter yang unik terkait dengan budaya. Keunikan tersebut tidak lain adalah mudahnya masyarakat Indonesia terpengaruh dengan budaya-budaya yang baru dikenalnya. Hanya sedikit budaya lama yang masih dipegang erat seperti budaya tidak adanya penyembelihan Sapi di Kabupaten Kudus sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu yang telah digalakkan oleh Sunan Kudus sejak masa penyebaran Islam.
Ironisnya,  hampir  setiap  budaya  yang  masuk  dan  dikenal  oleh masyarakat Indonesia begitu mudah ditiru, baik budaya yang bernilai positif (baik) maupun budaya yang bernilai negatif (buruk). Budaya kehidupan malam, pengkonsumsian narkoba hingga seks bebas merupakan beberapa bentuk budaya asing yang hingga saat ini masih menjamur dan menjadi ancaman bagi para generasi muda Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga kini kasus-kasus yang dialami oleh para generasi muda tidak lepas dari ketiga hal tersebut.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah telah melakukan beberapa hal seperti pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Sebut saja seperti undang-undang pornoaksi, undang-undang narkoba  yang  keseluruhannya  merupakan  penjabaran  secara  spesifik dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Salah  satu  bentuk perundangundangan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  dalam  mengatasi permasalahan moral sosial yang terjadi di kalangan generasi muda adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 148
Pada KHI akan dapat ditemukan salah satu pasal yang secara tidak langsung bisa dikatakan sebagai “cara mengatasi” resiko dari mudahnya penerimaan budaya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Maksud dari cara mengatasi adalah Pasal 53 KHI menjadi legalitas hukum untuk mengatasi akibat dari adanya pergaulan bebas ( free sex ) berupa kehamilan sebelum adanya perkawinan yang sah. Dengan keberadaan Pasal 53 KHI, secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pelaku-pelaku seks bebas yang beragama Islam tidak perlu khawatir apabila wanita pasangannya hamil akibat seks bebas karena mereka tetap dapat melangsungkan perkawinan dalam keadaan hamil akibat zina tanpa dikenakan hukuman terlebih dahulu.
Memang sebenarnya keberadaan Pasal 53 KHI secara tidak langsung seakan-akan  melegalkan  perkawinan  pelaku  seks  bebas  saja  melainkan juga sebagai sarana legalitas perkawinan wanita hamil selain akibat zina, seperti ketidaksengajaan hubungan ( wati’ syubhat ) maupun akibat adanya perkosaan. Namun demikian, pada kenyataannya Pasal 53 KHI lebih banyak digunakan untuk melegalkan perkawinan wanita hamil akibat perzinaan sebagaimana telah penulis sebutkan di atas.
Meningkatnya  jumlah  pelaku  perkawinan  wanita  hamil  di  luar nikah akibat adanya zina mengindikasikan bahwa Pasal 53 KHI belum dapat bekerja sebagaimana fungsi pencegahan dalam hukum. Selain itu, peningkatan tersebut juga menandakan bahwa perkawinan wanita dalam keadaan hamil akibat zina bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu dan bahkan telah menimbulkan asumsi kewajaran di kalangan masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan telah ada pergeseran fungsi hukum dalam Pasal 53 KHI. Pergeseran hukum tersebut sebagaimana telah disebutkan yakni Pasal 53 KHI yang seharusnya menjadi penolong bagi wanita-wanita hamil sebelum menikah dalam konteks disebabkan adanya kecelakaan yang bukan bersumber dari perbuatan dosa disengaja, menjadi legalitas pengesahan hukum perkawinan wanita hamil akibat perzinaan.
Menurut penulis, pergeseran fungsi hukum Pasal 53 KHI tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor berikut ini:

## 1. Faktor redaksi
2. Faktor pemahaman masyarakat terhadap sumber hukum Islam
Keberadaan  redaksi  wanita  hamil  menurut  penulis  masih  memiliki makna yang umum. Dalam redaksi Pasal 53 KHI tersebut secara tersurat menandakan bahwa tidak ada akibat kehamilan khusus yang diperbolehkan dalam  Pasal  53  KHI.  Oleh  sebab  itu  menjadi  sangat  wajar  jika  yang terjadi kemudian adalah adanya penggunaan Pasal 53 KHI sebagai dasar pelaksanaan perkawinan wanita hamil dengan segala sebab, baik perzinaan, wati’ syubhat maupun korban perkosaan.
Sedangkan faktor pemahaman masyarakat terhadap sumber hukum Islam cenderung pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang kedudukan sumber hukum Islam sebagai pedoman perilaku kehidupan. Memang tidak semua masyarakat demikian, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang sempit terhadap kepatuhan sumber hukum Islam.  Tidak  sedikit  masyarakat  yang  lebih  memilih  mematuhi  setiap perkataan ulama atau memilih mengacu kitab-kitab hasil karangan ulama daripada melakukan penelusuran dan pembelajaran hukum dari sumber hukum Islam yang lebih utama, yakni al-Qur’an dan al-Hadits. Bahkan praktek inipun diberlakukan pada saat pembentukan KHI.
Pada pembentukan KHI, posisi al-Qur’an dan al-Hadits sebagai dua sumber utama hukum Islam tergantikan oleh kitab-kitab karangan para ulama. Selain pembentukan yang tidak berdasar pada dua sumber utama hukum  Islam,  KHI  juga  cenderung  disandarkan  pada  aspek  demokrasi nasionalis  yang  menjadi  dasar  kehidupan  berbangsa  bagi  masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa perundang-undangan nasional yang menjadi landasan dasar pembentukan KHI.
Contoh  kecil  dari  hal  itu  salah  satunya  adalah  kurang  responnya masyarakat  terhadap  ancaman  menjamurnya  praktek  perzinaan  yang mengakibatkan terjadinya perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 KHI. Idealnya, kehadiran Pasal 53 KHI dengan redaksi yang masih umum dan meningkatnya  praktek  kawin  hamil  akibat  seks  bebas  dapat  menjadi acuan masyarakat dalam mengkritisi suatu produk hukum. Namun pada kenyataannya, dalam kurun waktu satu dasawarsa setelah kelahiran KHI, tidak ada kritik terhadap keberadaan Pasal 53 KHI. Padahal jika melihat realita  tersebut  seharusnya  sudah  ada  pertanyaan  tentang  perlunya perubahan terhadap Pasal 53 KHI.
Perubahan  Pasal  53  KHI,  khususnya  terkait  dengan  redaksinya, perlu dilakukan karena hal itu menyangkut permasalahan hukum Allah. Artinya, jika perubahan tidak segera dilakukan maka keberadaan Pasal 53 KHI lambat laun akan semakin membawa dampak lebih buruk terhadap moralitas  agama.  Pada  hakekatnya,  realita  yang  terbentuk  nantinya adalah pengesampingan syari’at Islam dalam wujud nasionalisasi hukum Islam.  Sebenarnya  nasionalisasi  hukum  Islam  tidak  akan  menimbulkan permasalahan manakala dalam hukum tersebut esensi nilai syari’at Islam tidak hilang atau disamarkan.
Namun  jika  nilai  tersebut  disamarkan,  dihilangkan  atau  bahkan dibuat sebaliknya, maka dalam nasionalisasi hukum Islam secara tidak langsung telah menodai syari’at Islam itu sendiri. Apabila keadaan Pasal 53 KHI masih tetap dipertahankan sebagaimana adanya, maka hal itu tentu akan memunculkan mafsadat bagi umat Islam. Mafsadat tersebut berupa semakin menjamurnya “tradisi” hamil di luar nikah akibat zina serta tidak terlaksanakannya  syari’at  Islam  terkait  dengan  zina.  Perubahan  yang dimaksud tidak lain adalah adanya perubahan redaksi dengan menambahkan ketentuan batasan penyebab kehamilan serta sanksi yang menyertainya. Batasan penyebab kehamilan dan sanksi ini merupakan satu kesatuan, yakni sanksi hanya diberikan dalam perkawinan wanita hamil dengan sebab zina.
Adanya sanksi tersebut akan menjadi sebagai sarana untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan mafsadat menjamurnya kebiasaan kawin wanita hamil akibat zina. Sanksi yang diberikan bukan seperti halnya sanksi dalam aspek pidana. Sanksi ini dapat diberikan dalam bentuk denda yang besar dan diberikan kepada masyarakat atau dalam bentuk adanya pertaubatan yang dilakukan di depan umum. Hal ini juga dapat disandarkan pada perpaduan antara pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad. Pelaksanaan perkawinan yang tanpa menunggu kelahiran anak disandarkan pada pendapat Imam Syafi’i  sedangkan  ketentuan  adanya  sanksi  disandarkan  pada  pendapat Imam Ahmad yang menegaskan bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan adanya pertaubatan. Dengan adanya sanksi yang demikian, tentu akan menjadi penekan ( pressure ) bagi masyarakat yang akan melakukan zina karena apabila terjadi kehamilan maka mereka akan mendapatkan malu.
Sanksi tersebut nantinya akan menjadi penegas adanya aspek pemilihan mafsadat dari pada menarik maslahah. Pada kasus Pasal 53 KHI, dengan realita fenomena yang terjadi, mafsadatnya Adalah hilangnya pelaksanaan syari’at Islam tentang zina dengan menjadinya KHI Pasal 53 sebagai legalitas kawin  hamil  akibat  zina.  Sedangkan  maslahahnya  berkaitan  dengan kehormatan dan nasab anak. Hal ini berkesesuaian dengan kaidah hukum Islam sebagai berikut: 41
ع بل���� م� ّد�ت�� ته�ح�������ص���م�و تهد����به�ل�م�  ب��را�ع�ت� اب�ٔا�ب�� حك�ا�ص�����ل���ا  ب�����ب� ب��م� ىلو ٔ ا د�س�� ا�به�ل�م�ل��� ا ءر � ا�ب�ل��ا�بع تهد����به�ل�م�ل���ا
Artinya :
“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan maslahah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.”
41 Mukhlis Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam , (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 137.
152 TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017

## Penutup
Berdasarkan  penjelasan  dalam  bab-bab  sebelumnya  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut: Keberadaan Pasal 53 KHI merupakan sarana untuk melindungi hak-hak manusia namun terkandung aspek mafsadat yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  syari’at  Islam  tentang  zina.  Untuk menghilangkan aspek mafsadat dalam Pasal 53 KHI, dalam kontesk saddu al-dzari’at, diperlukan perubahan redaksi berupa penambahan ketentuan batasan penyebab kehamilan dan sanksi yang menyertainya.
Formulas Pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil dapat direalisasikan dengan menambahkan redaksi terkait dengan pembatasan sebab kawin hamil yang dapat dilaksanakan tanpa adanya sanksi dan pemberlakuan sanksi bagi kawin hamil yang disebabkan zina berupa taubat sosial. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari’ah , Jakarta: Rabbani Press, 2008.
Abdul  Wahab  Asy-sya‟rani, Kitab Al-Mizan ,  Juz  3,  Mesir:  Matba‟ah  at- taqadim al-ilmiyah, Cet. ke-1,1321 H.
Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam , Jakarta: Rajawali Pers,
1991.
Abdurrahman Al-Kahlani Al-San’ani, Subulu Al-Salam , Kitabun Nikah , Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
Abu Asma Anshari, Etika Perkawinan , Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
, Cet. ke-3, 1998.
_______, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Pengantar Sahal Mahfudh), Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1, 2001.
Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq, juz 6, hlm 319 dalam Kitab Digital al-Maktabah ; asy-Syathibi, op. cit., juz 2, hlm 390.
Amir Syariffuddin, Ushul Fiqh Jilid I , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
_______, Ushul Fiqh 2 , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
CD Program Mausu’ah Hadiś al-Syarif , 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, 2000.
Departemen  Agama  RI  Perwakilan  Jawa  Tengah, Undang-Undang Perkawinan , Semarang: CV. Al Alawiyah, 1974.
Dirjend Bimbaga Islam Depag, Ilmu Fiqih , Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi, Cet. ke-2, 1985.
Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyyah, A’lam al-Muqi’in, Beirut:  Dar  al-Kutub  al-
„Ilmiyyah, 1996, juz 2.
Ibn  Rusyd  al-Qurtubi  al-Andalausi, Bidayah al-Mujtahaid, Juz  4,  Beirut:
Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
Ibrahim  bin  Musa  al-Lakhmi  al-Gharnathi  al-Maliki  (asy-Syathibi), al- Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh, Beirut: Dara l-Ma‟rifah, tt., juz 3.
_______, al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Ma‟rifah, tt., juz 2.
Idris Ahmad, Fiqh Menurut Madzhab Syafi’i , Jakarta : Wijaya, 1969, hlm.
166
Imam Abi Husein Muslim Minal Hajaj, Shahih Muslim , Juz I, Bandung: al-
Ma‟arif, t.t.
Imam  Abu  Hamid  Muhammad  al-Ghazali, Ihya Ulum ad-Din, Jilid  2,
BeirutLibanon: Dar al-Fikr, tt.
154 TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017
Jalaluddin  as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazhair, Beirut:  Dar  al-Kutub alIlmiyyah, tt.
Kitab Digital al-Maktabah al-Syamilah, versi 2.09.
Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.
Ke-1, 1996.
Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Beirut: Daar al-Fikr, 1958.
Muhammad Ali Daud, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta Rajawali Pres
Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm alUshul, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja‟fi, al-Jami’ ash-Shahih alMukhtashar, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, juz 5.
Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, Lisan al-Arab, Beirut: Dar Shadir, tt, juz 3.
Muhammad Daud Ali, “Hukum Islam:Peradilan Agama dan Masalahnya” dalam, Hukum Islam di Indonesia:Pemikiran dan Praktik, Tjun Suryaman (ed), Bandung: Rosadakarya,1991.
Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosial Kultural , Jakarta:
Lantabora Press, 2004.
Muhtar  Yahya  dan  Fatkhurrahman, Dasar-dasar Hukum Islam, Bandung: alMa‟arif, 1986.
Mukhlis  Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Najmuddin Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tt.
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,
DadanMuttaqinet.al (ed), Yogjakarta: UII Press,1999.
Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Sayyid Sabiq, Fiqh  As-Sunnah, Jilid 2, Beirut : Libanon : Dar Al-Fikr, 1992.
Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif , Bandung: CV. Pustaka Setia,
2002.
Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I , Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
Syeikh  Ali  Ahmad  Al  Jurjawi, Hikmah At Tasyri’ Wa Falsafatuhu, Juz  1, Beirut : Libanon : Dar al-Fikr.
Syihab  ad-Din  Abu  al-Abbas  al-Qarafi, Tanqih al-Fushul fi ‘Ilm al-Ushul, dalam Kitab Digital al-Marji’ al-Akbar li at-Turats al-Islami, Syirkah al- Aris li Kumbiutar, tt.
Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni al-Dimasyqi al- Syafi’i, Kifayah al-Akhyar, Juz 2, Semarang: Toha Putra, tt.
Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
_______, Tafsr Al- Munir, juz 21, Beirut-Libanon : Dar al-Fakir Al-Mu‟asir, Cet. Ke-1, 1991.
Zainudin Bin Abdul Aziz Al – Malibari, Fathul Mu’in , Jilad III Kudus: Menara Kudus, 1979.
156 TASAMUH , Volume 9 Nomor 1, April 2017