## JUKMAS
http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/jukmas

## Tinjauan Kebijakan Pengelolaan Limbah Medis Infeksius Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Candra Nugraha
Program Studi Teknik Lingkungan - Institut Teknologi Nasional Bandung Email: candranugraha@itenas.ac.id

## Abstrak
Satu aspek penting dalam penangan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penangangan  limbah  medis  yang  dihasilkan,  baik  dari  pasien  maupun  petugas  medis. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan- kebijakan  terkait  pengelolaan  limbah  medis  infeksius  yang  berasal  dari  fasilitas  pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat, maupun rumah karantina/isolasi mandiri.
Terdapat  5  (lima)  kebijakan  dari  pemerintah  pusat  dan  2  (dua)  kebijakan  Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditinjau berdasarkan tahapan pengelolaan limbah B3. Hasil tinjauan menujukkan  bahwa,  meskipun  kebijakan  dikeluarkan  tidak  secara  terpadu,  namun  tahapan pengelolaan limbah medis infeksius telah ditetapkan dengan cukup jelas dan dapat dijadikan sebagai  acuan.  Acuan  ini  sangat  penting  untuk  pelaksanaan  pengelolaan  limbah  medis infeksius  pada  masa  darurat  sekarang  ini,  untuk  menghindari  terjadinya  penyebaran  virus melalui media limbah medis.
Kata kunci: kebijakan, pengelolaan limbah B3, limbah medis infeksius, Covid-19

## Abstract
An  important  aspect  in  managing  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  outbreak  is handling  of  generated-medical  wastes,  both  from  the  patient  and  medical  personnels.  The central government and the Provincial Government of West Java have issued policies related to infectious medical waste management originating from health services facilities, emergency hospital, as well as self-quarantine/isolation houses.
There are 5 (five) policies from central government and 2 (two) policies from Provincial Government of West Java which are reviewed based on the steps of toxic and hazardous waste management.  The  results  of  review  show  that,  although  the  policies  were  not  issued  in  an integrated  manner,  but  the  steps  of  infectious  medical  waste  management  have  been established quite clearly and can be used as a reference. This reference is very important for implementation of infectious medical waste management in this current emergency situation, to avoid the virus spreading through the medical waste as the media.
Keywords : policy, toxic and hazardous waste management, infectious medical waste, Covid- 19)

## PENDAHULUAN
Seperti kita ketahui bersama, seluruh dunia saat  ini  sedang  berupaya  untuk  menangani wabah  Corona  Virus  Disease  (Covid-19), termasuk  Indonesia.  Satu  aspek  penting
yang tidak boleh dilupakan dalam penangan wabah ini adalah penanganan limbah medis dengan  karakter  infeksius,  yang  dihasilkan dari  pasien  dan  petugas  medis  yang terpapar  dengan  virus  tersebut  saat
penanganan  pasien.  Penanganan  limbah infeksius  ini  menjadi  penting,  karena dikhawatirkan limbah ini bisa menjadi salah satu  media  penyebaran  virus  apabila  tidak ditangani  dengan  baik.  Di  seluruh  dunia, diperkirakan  sedikitnya  5  ·  2  juta  orang, termasuk  4  juta  anak-anak,  meninggal setiap tahun karena penyakit yang berkaitan  dengan  limbah  medis  yang  tidak terkelola dengan baik [1].
Mengingat  penularan  penyakit  sindrom pernapasan  akut  coronavirus  2  (SARS-CoV- 2)  secara  global,  limbah  biomedis  yang berlebihan  telah  menjadi  ancaman  besar baru  bagi  kesehatan  masyarakat  dan lingkungan[2].  Penanganan  limbah  rumah sakit  yang  tidak  tepat  dapat  memperburuk penyebaran  SARS-CoV-2  ke  staf  medis  dan orang yang menangani limbah Terlebih lagi, dengan adanya wabah ini, volume timbulan limbah medis meningkat cukup signifikan.
Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Ekologi dan  Lingkungan  China,  hingga  21  Maret 2020,  terjadi  penambahan  limbah  medis dari 4.902,8 ton per hari menjadi 6.066 ton per hari[3].   Data dari RSPI Sulianto Suroso menunjukkan  adanya  kenaikan  timbulan limbah  medis  dan  alat  pelindung  diri  (APD) yang  dimusnahkan  oleh  insinerator.  Pada Januari 2020, jumlah timbulan adalah 2.750 kg, meningkat menjadi 4.500 kg pada bulan Maret  2020,  seiring  dengan  peningkatan
pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit tersebut [4].
Prinsip  pencegahan  penularan  penyakit infeksi  adalah  melalui  pemutusan  rantai host/pejamu/ inang. Oleh karena itu, dalam menyikapi wabah Covid-19 ini, Perhimpunan  Dokter  Spesialis  Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)
merekomendasikan  memutuskan  rantai host/pejamu/inang  dengan  berbagai  cara. Pemutusan  mata  rantai  penyebaran  virus bisa  dilakukan  salah  satunya  dengan pengelolaan limbah medis infeksius dengan benar  sesuai  prosedur.  Secara  khusus, pengelolaan  limbah  medis  diatur  dalam PermenLHK  No.  P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan  Teknis Pengelolaan  Limbah  B3  dari  Fasilitas Pelayanan Kesehatan[5].
Tinjauan ini mengulas kebijakan pemerintah pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat terkait  dengan  penanganan  limbah  medis infeksius,  mulai  dari  tahap  pemilahan hingga pemusnahan/penimbunan akhir.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  policy  study  yang ditujukan  untuk  mengalasis  pelaksanaan penanggulaangan  limbah  medis  selama Pandemi Covid-19.
Ruang Lingkup dan Pendekatan

## 2.1 Ruang lingkup
Seiring  dengan  kondisi  pandemi  Covid-19 yang  sedang  terjadi  saat  ini,  fokus  tinjauan ini  adalah  pada  kebijakan  penanganan limbah  medis  dengan  karakter  infeksius.
Mengacu pada PermenLHK No. P.56/Menlhk-Setjen/2015,  limbah  infeksius adalah “limbah yang terkontaminasi organisme  patogen  yang  tidak  secara  rutin ada  di  lingkungan  dan  organisme  tersebut dalam  jumlah  dan  virulensi  yang  cukup untuk  menularkan  penyakit  pada  manusia rentan”.  Secara  umum,  limbah  medis infeksius  ini  dikategorikan  sebagai  Limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (limbah B3)[6].
Dalam  tinjauan  ini,  limbah  medis  infeksius adalah  yang  limbah  yang  dihasilkan  dari fasilitas  pelayanan  kesehatan  (fasyankes), yang  meliputi  pusat  kesehatan  masyarakat, klinik pelayanan kesehatan atau sejenis, dan rumah  sakit.  Selain  itu,  tinjauan  ini  juga melingkupi  limbah  medis  infeksius  yang berasal  dari  rumah  sakit  darurat  Covid-19 yang  ditetapkan  pemerintah,  dan  rumah tangga  dimana  terdapat  pasien  dengan status  Orang  Dalam  Pemantauan  (ODP) atau  Pasien  Dalam  Pengawasan  (PDP)  yang melakukan karantina/isolasi mandiri.
Terkait  dengan  tata  kelola,  tinjauan  ini melingkupi  tahapan  pengelolaan  limbah  B3 secara  umum  yang  meliputi  tahapan pengurangan dan pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.

## 2.2 Pendekatan
Tinjauan  kebijakan  ini  dilakukan  melalui penelaahan terhadap kebijakan khusus yang dikeluarkan  pada  masa  pandemi  Covid-19 ini, baik yang secara langsung maupun tidak langsung  berkaitan  dengan  pengelolaan limbah  medis  infeksius.  Tinjauan  dilakukan terhadap  seluruh  kebijakan  yang  telah dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  dan pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  sampai dengan tanggal 17 April 2020.

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN

## 3.1 Kebijakan khusus
Pemerintah, sesuai kewenangannya masing- masing,  secara  khusus  telah  mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai acuan pengelolaan limbah medis infeksius
penanganan Covid-19. Kebijakan ini merupakan  turunan  dari  peraturan  yang sebelumnya  telah  ada,  yaitu  Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun, dan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015
tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  Limbah  B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Kebijakan  khusus  pemerintah  pusat  dan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  yang  dikaji dalam  tulisan  ini,  diurutkan  sesuai  dengan tanggal  keluarnya  kebijakan  tersebut, adalah sebagai berikut:
1. Surat  Kepala  Dinas  Kesehatan  Provinsi
Jawa  Barat  No.  443.5/2084/Kesmas tentang Kewaspadaan Pengelolaan Limbah  Medis  di  Fasyankes  pada Kondisi  Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19), tanggal 19 Maret 2020, ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab./Kota se-Jawa Barat.
2. Surat  Mentri  Lingkungan  Hidup  & Kehutanan S.167/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020
tentang Limbah B3 Medis pada Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  Darurat  Covid-19, tanggal  22  Maret  2020,  ditujukan kepada  Kepala  BNPB/Ketua  Gugus Tugas Percepatanan Penanganan Covid-
19. 3. Surat Edaran MenLHK No. SE.2/MENLHK/PSLB3.3/3/2020  tentang
Pengelolaan  Limbah  Infeksius  (Limbah B3)  dan  Sampah  Rumah  Tangga  Dari Penanganan  Corona  Virus  Disease (Covid-19),  tanggal  24  Maret  2020, ditujukan  kepada  Kepala  BNPB/Ketua Gugus Tugas Percepatanan Penanganan
Covid-19, Gubernur/Bupati/Walikota
seluruh Indonesia. 4. Surat  Edaran  Kepala  Dinas  Lingkungan
Hidup Provinsi Jawa Barat No.
658/1545/BD II/2020, tanggal 27 Maret
2020,  ditujukan  kepada  Kepala  Instansi Lingkungan Hidup Se-Jawa Barat.
5. SE  Mendagri  No.  440/2622/SJ  Tentang Pembentukan  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  Daerah,  tanggal  29  Maret
2020, ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota  di  seluruh Indonesia.
6. Surat Dirjen PSLB3 KLHK No. S.156/PSLB3/PKPLB3/PLB.2/3/2020
tentang  Pengelolaan  Limbah  B3  Masa Darurat  Penanganan  Corona  Virus Disease-19,  tanggal  30  Maret  2020, ditujukan  kepada Pimpinan  Perusahaan Pengelola  dan  Pengangkut  Limbah  B3 Infeksius.
7. Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  9 tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19), tanggal 3 April 2020.
3.2 Tinjauan kebijakan pengelolaan limbah medis infeksius
3.2.1 Identifikasi limbah
Mengacu  pada  Surat  Edaran  MenLHK  No. SE.2/MENLHK/PSLB3.3/3/2020,  dinyatakan bahwa  alat  dan  sampel  laboratorium  yang telah  digunakan  merupakan  Limbah  B3 berupa  limbah  infeksius  (A337-1),  sehingga perlu  dikelola  sebagai  Limbah  B3,  sekaligus untuk  mengendalikan,  mencegah  dan memutus penularan Covid-19 serta menghindari terjadinya penumpukan limbah  yang  ditimbulkan  dari  penanganan Covid-19.
Selanjutnya,  mengacu  pada  Surat  Kadinkes Prov.  Jawa  Barat  No.  443.5/  2084/Kesmas, karakteristik limbah yang berpotensi dihasilkan  dalam  penanganan  Covid-19 meliputi  infeksius,  tajam,  patologis,  dan farmasi.  Prinsip  penanganan  limbah  terkait Covid-19  adalah  precautionary  (melindungi risiko  pada  petugas  pengelola  limbah)  dan proximity  principles  (prinsip  kedekatan dalam penanganan limbah untuk meminimalkan risiko pada pemindahan).
Pada  tahap  identifikasi  ini,  sudah  cukup jelas  disebutkan  contoh  jenis  limbah  medis infeksius  yang  harus  dikelola.  Namun demikian, perlu adanya pernyataan tambahan  bahwa  peralatan  lain  yang terkontaminasi limbah medis akan dianggap sebagai  limbah  medis  sehingga  perlu penanganan  yang  sama.  Hal  ini  berlaku misalnya  untuk  Alat  Pelindung  Diri  (APD) petugas  medis  yang  kontak  langsung
dengan  pasien,  yang  telah  digunakan  dan tidak akan digunakan lagi yang dimungkinkan terkontaminasi.
Meningkatnya  volume  timbulan  limbah medis  infeksius  salah  satunya  berasal  dari APD  ini,  sehingga  perlu  diantisipasi  pada proses pengelolaan selanjutnya.
3.2.2  Penyimpanan,  pengangkutan,  dan pemusnahan  limbah  medis  infeksius  dari fasyankes
Fasilitas  pelayanan  kesehatan  (fasyankes) dalam  hal  ini  meliputi  pusat  kesehatan masyarakat,  klinik  pelayanan  kesehatan atau  sejenis,  dan  rumah  sakit.  Mengacu pada Surat Edaran MenLHK No. SE.2/MENLHK/PSLB3.3/3/2020,  hal  yang perlu  dilakukan  terhadap  limbah  medis infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah:
a. Melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan;
b.  Mengangkut  dan/atau  memusnahkan pada pengolahan Limbah B3:
1) fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800°C; atau
2) autoclave yang dilengkapi dengan
pencacah (shredder);
c.  Residu  hasil  pembakaran  atau  cacahan hasil  autoclave  dikemas  dan  dilekati  simbol "Beracun"  dan  label  Limbah  B3  yang selanjutnya disimpan di Tempat
Penyimpanan  Sementara  Limbah  B3  untuk selanjutnya  diserahkan  kepada  pengelola Limbah B3.
Mengacu  pada  Surat  Kadinkes  Prov.  Jawa Barat  No.  443.5/2084/Kesmas,  secara khusus  dinyatakan  bahwa  limbah  harus segara dibuang, dengan acuan waktu 2 hari atau  ketika  wadah  limbah  sudah  mencapai ¾ kapasitasnya.
Pada  tahap  ini,  hal  yang  harus  menjadi perhatian  adalah  ketersediaan  teknologi pemusnah  limbah  medis  infeksius  seperti yang  disebutkan  diatas  beserta  izin operasionalnya  dari  KLHK.  Sebagai  contoh, untuk  Provinsi  Jawa  Barat  saat  ini ditetapkan  sebanyak  105  rumah  sakit rujukan  Covid-19  .  Namun  demikian,  hanya 5  rumah  sakit  rujukan  yang  telah  memiliki izin pengolahan limbah medis .
3.2.3  Penyimpanan,  pengangkutan,  dan pemusnahan  limbah  medis  infeksius  dari Fasyankes darurat Covid-19
Untuk  fasyankes  darurat  Covid-19,  seperti misalnya  Wisma  Atlet  atau  fasilitas  sejenis lainnya  yang  akan  digunakan,  mengacu pada Surat MenLHK
No. s.167
/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020, pengelolaan limbah infeksius mengacu pada prosedur-prosedur  yang  meliputi  tahapan- tahapan:
1. Identifikasi, pemilahan dan pewadahan:  Setiap  penghasil  limbah wajib  melakukan  identifikasi  untuk semua  limbah  yang  dihasilkannya.
Melakukan pemilahan dan
pengemasan LB3 berdasarkan karakter: infeksius,  patologis,  bahan  kimia  dan farmasi kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan. 2. Penyimpanan Limbah: Penyimpanan dilakukan sesuai karakter dan pengemasan. • Khusus  limbah  infeksius  disimpan paling  lama:  2  (dua)  hari  hingga dimusnahkan,  apabila  pada  suhu kamar. 90 (sembilan puluh) hari hingga dimusnahkan apabila pada suhu 0°C.
3. Pemusnahan:  Pemusnahan  dengan pembakaran  menggunakan  incinerator yang  dioperasionalkan  Fasyankes  atau pihak  jasa  pengolah  limbah  medis berizin.  lnsinerator  memiliki  ruang bakar dengan suhu minimal 800°C.
Sama  halnya  dengan  fasyankes  pada umumnya,  pengelolaan  limbah  medis  dari fasyankes  darurat  juga  harus  memenuhi ketentuan teknis yang sama. Kendala utama yang  dihadapi  oleh  fasyankes  darurat  ini
adalah ketersediaan alat pengolah dan/atau pemenuhan persyaratan teknis unit pengolah,  seperti  temperatur  pembakaran minimal.  Oleh  karena  kendala  tersebut, pengelolaan  limbah  medis  infeksius  dari fasyankes  darurat  ini  harus  dilakukan melalui  pihak  jasa  pengolah  limbah  medis berizin.
3.2.4  Penyimpanan,  pengangkutan,  dan pemusnahan  limbah  medis  infeksius  dari rumah karantina/isolasi mandiri
Mengacu  pada  Surat  Edaran  MenLHK  No. SE.2/MENLHK/PSLB3.3/3/2020, pengelolaan limbah  infeksius  yang  berasal  dari  rumah tangga  yang  terdapat  ODP  (Orang  Dalam Pemantauan)  adalah  melalui  tahapan pengumpulkan  limbah  infeksius  berupa limbah  APD  antara  lain  berupa  masker, sarung tangan, dan baju pelindung diri; dan pengemasan tersendiri dengan menggunakan  wadah  tertutup,  dapat berupa  plastik  terikat,  untuk  selanjutya diangkut  dan  dimusnahkan  di  pengolahan limbah B3. Dan mengacu pada SE Mendagri No.  440/2622/SJ,  pembuangan  harus dibungkus rapi dan dilakukan setiap hari.
Selanjutnya  dinyatakan bahwa  petugas dari dinas  yang  bertanggungjawab  di  bidang lingkungan hidup, kebersihan dan kesehatan  melakukan  pengambilan  dari setiap  sumber  untuk  diangkut  ke  lokasi
pengumpulan yang telah ditentukan sebelum diserahkan ke pengolah limbah B3. Seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah  wajib dilengkapi dengan  APD  khususnya  masker,  sarung tangan  dan safety  shoes yang  setiap  hari harus disucihamakan.
Terkait dengan fasilitas pengolahan, mengacu  pada  Surat  Edaran  Kepala  Dinas Lingkungan  Hidup  Provinsi  Jawa  Barat  No.
658/1545/BD II/2020, limbah medis infeksius  yang  terkumpul  ini  perlu  dikelola lebih lanjut salah satunya dengan menyertakan pada pengelolaan di fasyankes
yang telah berjalan. Pada tahap pengumpulan limbah, mengingat  lokasi  dari  ODP  (dan  juga  PDP yang  karantina/isolasi  mandiri)  yang  tidak terpetakan  secara  resmi  dan  jelas,  teknis pengumpulan  limbah  medis  infeksius  oleh petugas  dari  dinas  yang  bertanggungjawab juga  menjadi  tidak  jelas.  Ketidakjelasan  ini menyebabkan limbah medis tersebut dapat berpotensi  tercampur  dengan  limbah domestik  rumah  tanggal  lainnya  sehingga tidak  terkelola  sebagaimana  mestinya. Selain  itu,  pada  prakteknya,  pengumpulan sampah  dari  rumah  tangga  tidak  selalu dilakukan  tidak  petugas  dinas,  dan  tidak juga  dilengkapi  dengan  APD  khusus  yang memadai,  sehingga  berpotensi  terjadi penularan ke petugas sampah. Oleh karena
itu,  perlu  terobosan  lain,  seperti  misalnya yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  dengan  sosialisasi  pemilahan dan  pengemasan  limbah  medis  dalam kemasan  terpisah  dan  tertutup  rapat, menyimpannya  selama  7  hari,  sebelum diserahkan pada petugas pengumpul
sampah . 3.2.5 Pengelolaan limbah kegiatan pemulasaraan jenazah Majelis Ulama Indonesia telah
mengeluarkan  Fatwa  MUI  No.  18  Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz  al-jana’iz)  muslim  yang  terinfeksi Covid-19 (bagi yang beragama Islam). Untuk melengkapi  fatwa  tersebut,  maka  perlu ditetapkan  juga  pengelolaan  limbah  medis infeksius dari kegiatan tersebut.
Pengelolaan limbah infeksius dari pemulasaraan jenazah, apabila dilakukan di fasyankes, maka mengacu pada bagian 3.2.2 atau 3.2.3 diatas. Dan apabila pemulasaraan dilakukan di lokasi dimana  karantina/isolasi mandiri  dilakukan,  maka  pengelolaan limbah infeksius mengacu pada bagian 3.2.4 diatas.

## 3.2.6  Pengangkutan  dan  pemusnahan limbah medis infeksius
Mengacu pada Surat Dirjen PSLB3 KLHK No. S.156/PSLB3/PKPLB3/PLB.2/3/2020,  setiap
perusahaan  pengangkut  dan  pengolah diminta  untuk  melakukan  kegiatan  sebagai berikut:
1. Mengangkut dan memusnahkan limbah infeksius sesegara mungkin;
2. menerima  limbah  B3  infeksius  dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) sesuai ketentuan
izin/rekomendasi;
3. Agar tetap mengoptimalkan operasional pemusnahan  limbah  yang  bersifat infeksius tanpa dibuka kemasannya;
4. melakukan  pencatatan  dan  pelaporan kegiatan pengolahan limbah B3
infeksius  masa  penanganan  darurat; dan
5. melaksanakan  prosedur  keselamatan dan  kesehatan  kerja  (K3)  sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Terkait  dengan  kegiatan  pengangkutan limbah  medis,  dengan  memperhatikan Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  9/2020 pasal 13 ayat 10 perihal pembatasan moda transportasi,  pengangkutan  limbah  medis infeksius perlu dinyatakan secara tegas oleh pihak  yang  berwenang  sebagai  transportasi barang yang dikecualikan dalam pembatasan moda transportasi. Pengangkutan  limbah  medis  ini,  sama halnya dengan obat-obatan dan
kelengkapan  medis  lainnya,  merupakan
salah  satu  cara  pemenuhan  kebutuhan dasar  penduduk,  yaitu  kesehatan  dan sanitasi.
Selanjutnya  mengenai  pemusnahan  limbah medis,  saat  ini  terdapat  14  perusahaan penyedia  jasa  pengolahan  limbah  medis, dimana  6  perusahaan  berada  di  Provinsi Jawa  Barat  dan  2  di  Provinsi  Banten  . Dengan  terkonsentrasinya  fasilitas  ini  pada dua provinsi tersebut, maka perlu dipertimbangkan  langkah  strategis  yang
bisa  mengefisienkan  pengangkutan  dan pemusnahan  limbah  medis  infeksius  yang berasal  dari  provinsi  atau pulau  lain.  Selain itu, perhitungan total
kapasitas pemusnahan limbah medis dari keseluruhan perusahaan  juga  menjadi  hal  yang  penting agar  timbulan  limbah  medis,  khususnya yang  bersifat  infeksius,  dapat  segera dimusnahkan.
Tabel.1 Tahapan pengelolaan limbah medis infeksius beserta acuan kebijakannya
No Tahap pengelolaan Aspek penting Acuan kebijakan 1 Identifikasi limbah Alat dan sampel laboratorium merupakan limbah infeksius (A337- 1) Surat Edaran MenLHK No. SE.2/MENLHK/PS LB3.3/3/2020 Karakteristik limbah yang berpotensi dihasilkan meliputi infeksius, tajam, patologis, dan farmasi Surat Kadinkes Prov. Jawa Barat No. 443.5/ 2084/Kesmas, 2 Pemilahan Pemilahan dan pengemasan LB3 berdasarkan karakter: infeksius, patologis, bahan kimia dan farmasi kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan. Surat MenLHK No. s.167 /MENLHK/PSLB3/ PLB.3/3/2020 3 Pengemasan Limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan, Surat Edaran MenLHK No. SE.2/MENLHK/PS LB3.3/3/2020 atau ketika wadah limbah sudah mencapai ¾ kapasitasnya. Surat Kadinkes Prov. Jawa Barat No. 443.5/2084/Kesm as 4 Penyimpanan Penyimpanan dilakukan sesuai karakter dan pengemasan. Khusus limbah infeksius disimpan paling lama: Surat MenLHK No. s.167 /MENLHK/PSLB3/ PLB.3/3/2020
⁻ 2 (dua) hari hingga dimusnahkan, apabila pada suhu kamar.
⁻  90 (sembilan puluh) hari hingga dimusnahkan apabila pada suhu 0°C. Limbah medis dari rumah tangga: limbah medis infeksius dikelola salah satunya dengan menyertakan pada pengelolaan di fasyankes yang telah berjalan Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat No. 658/1545/BD II/2020 4 Pengangkutan Pengangkutan sesegera mungkin Surat Dirjen PSLB3 KLHK No. S.156/PSLB3/ PKPLB3/PLB.2/3/ 2020 Limbah medis sebagai barang penting dan esensial sehingga diperbolehkan beroperasi di wilayah PSBB PMK No. 9/2020 5 Pemusnahan Pemusnahan sesegera mungkin dan tanpa pembukaan kemasan Surat Dirjen PSLB3 KLHK No. S.156/PSLB3/ PKPLB3/PLB.2/3/ 2020 Teknologi pemusnah: 1)  fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800°C; atau 2)  autoclave yang dilengkapi dengan pencacah ( shredder ); Surat Edaran MenLHK No. SE.2/MENLHK/PS LB3.3/3/2020 Pemusnahan dengan pembakaran menggunakan insinerator yang dioperasionalkan fasyankes atau pihak jasa pengolah limbah medis berizin. lnsinerator memiliki ruang bakar dengan suhu minimal 800°C. Surat MenLHK No. s.167 /MENLHK/PSLB3/ PLB.3/3/2020 Penimbunan Residu dikemas dan dilekati simbol "Beracun" dan label Limbah B3 yang selanjutnya disimpan di Surat Edaran MenLHK No. SE.2/MENLHK/PS
Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola Limbah B3. LB3.3/3/2020

## SIMPULAN
Berdasarkan  tinjauan  terhadap  kebijakan yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat sampai  saat  ini,  beberapa  catatan  penting dan  rekomendasi  terkait  pengelolaan limbah  infeksius  dari  penanganan  Covid-19 adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan pemerintah terkait
penanganan  limbah  medis  infeksius secara  umum  telah  mencakup  hampir seluruh  tahap  pengelolaan  limbah  B3, yang  dikeluarkan  melalui  beberapa surat/surat edaran secara terpisah.
2. Secara  praktek  saat  ini,  pemusnahan limbah  infeksius  dengan  pembakaran menggunakan  insinerator  dilakukan bersamaan  dengan  limbah  medis karakteristik lainnya
(kecuali karakteristik radiokatif, peralatan medis dengan kandungan logam tinggi, tabung gas  atau  kontainer  bertekanan)[7]. Dalam kondisi darurat dimana timbulan limbah medis sangat banyak,
pemusnahan  limbah  infeksius  dari penanganan  Covid-19  harus  menjadi prioritas.
3. Oleh  karena  itu,  pemilahan  limbah
medis  infeksius  sejak  dari  tempat dihasilkan  menjadi  sangat  penting untuk  memastikan  limbah  tersebut dapat segera diangkut dan dimusnahkan, tanpa perlu lagi dilakukan pemilahan.  Limbah  medis  yang  berasal dari  fasyankes  dikemas  dalam  wadah standar (plastik kuning bertanda ‘infeksius’) untuk memudahkan
penanganan lebih lanjut.
4. Limbah  medis  infeksius  yang  berasal dari  rumah  karantina/isolasi  mandiri perlu  didisinfeksi  terlebih  dahulu  oleh ODP/PDP/keluarga  dengan  merendam atau menyemprot limbah dengan cairan mengandung  disinfektan  yang  umum ada  dipasaran,  seperti  bleaching  atau pemutih  pakaian,  karbol,  dll.),  sebelum dikemas  dalam  kantong  plastik  terikat. Hal  ini  sebagai  upaya  pencegahan penularan,  termasuk  terhadap  petugas yang  bertanggungjawab  melakukan pengambilan dan pengangkutan limbah. Untuk mencegah penyalahgunaan masker  bekas,  penting  untuk  merusak masker (misalnya dengan menggunting) sebelum dibuang.
5. Tempat  pengumpulan  limbah  medis infeksius yang berasal dari karantina/isolasi mandiri dapat menggunakan  fasilitas  yang  ada  di fasyankes terdekat (RS/Puskesmas/klinik). Jika tidak tersedia  atau  jarak  terlalu  jauh  atau timbulan  limbah  sangat  banyak  dari suatu  kawasan  tertentu,  maka  tempat penyimpanan  lain  harus  disiapkan  oleh pemerintah  daerah  dengan  minimal pemenuhan pada kriteria TPS LB3:
a. penyimpanan  limbah  infeksius dalam  kemasan  yang  tertutup paling  lama  2  (dua)  hari  sejak dihasilkan;
b. bangunan penyimpanan memiliki atap untuk menghindari hujan;
c. bangunan  tidak  berada  di
tempat  pemukiman  dengan kepadatan tinggi, untuk menghindari kekhawatiran
masyarakat;
d. bangunan  dapat  menampung seluruh  limbah  infeksius  yang dihasilkan;
e. bangunan terkunci untuk menghindari  masuknya  orang yang tidak berkepentingan atau binatang;
f. memiliki APD dan perlengkapan disinfeksi yang memadai; dan
g. bangunan  memiliki  penanda sebagai  tempat  penyimpanan limbah infeksius sementara.
6. Pengangkutan  limbah  medis  infeksius dari  tempat  penyimpanan  limbah  ke fasilitas pemusnah limbah harus menjadi  prioritas.  Sesuai  peraturan, pengangkutan  limbah  dilakukan  oleh penyedia jasa transportasi limbah medis yang telah memiliki izin dari pemerintah, dan  ditunjuk  oleh  pemerintah  untuk melakukan  pengangkutan.  Ketentuan terkait  standar  APD  bagi  pekerja berlaku  untuk  kegiatan  ini.  Dalam  hal terjadi  kondisi  khusus  dimana  wilayah dibatasi akibat penerapan PSBB, transportasi  limbah  medis  dikecualikan dari  pembatasan.  Dinas  Kesehatan, Dinas  Perhubungan,  Kepolisian,  dan pihak  terkait  lainnya,  wajib  menjamin transportasi limbah medis dapat dilakukan dengan lancar tanpa hambatan.
7. Sesuai  peraturan,  pemusnahan  limbah medis  infeksius  dilakukan  oleh  pihak pemusnah  limbah  medis  yang  telah memiliki  izin  dari  pemerintah,  baik  itu RS/fasyankes dan/atau perusahaan penyedia  jasa  pemusnahan  limbah medis.  Limbah  dalam  kantong  plastik langsung  dimusnahkan  tanpa  perlu adanya  pembukaan/pemeriksaan  isi. Pemusnahan  dapat  dilakukan  dengan
autoclave dan/atau insinerasi (pembakaran). Sisa pencacahan
dan/atau pembakaran selanjutnya
ditimbun  di  fasilitas  penimbunan. Pemilihan  teknologi  dapat  didasarkan pada ketersediaannya saat ini.
Ketentuan  terkait  standar  APD  bagi pekerja  berlaku  untuk  seluruh  kegiatan ini.
8. Dalam hal terjadi kondisi khusus dimana proses pemusnahan melalui
pembakaran  menjadi  prioritas  dan harus bebas dari gangguan, pemerintah perlu  melakukan  upaya  pengamanan yang  memadai.  Selain  itu,  dalam  hal terjadi timbulan  limbah medis  infeksius yang melebihi kapasitas pemusnah yang tersedia  saat  ini,  pemerintah  perlu mempertimbangkan pemakaian fasilitas pembakaran  yang  tersedia  di  unit kegiatan  lain  (misalnya  pabrik  semen) sebagai  upaya  untuk  memusnahkan limbah medis infeksius secara cepat.
9. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan  limbah  medis  infeksius, mulai  dari  pemilahan  di  penghasil,
penyimpanan
sementara, pengangkutan,  dan  pemusnahan,  harus dilakukan  secara  menyeluruh  dan menerus.  Kendala  atau  kegagalan dalam  pelaksanaan  satu  rantai  proses tersebut  perlu  segera  dievaluasi  dan diperbaiki.
10. Berdasarkan kajian  dari WHO,  “there  is no  evidence  that  direct,  unprotected human  contact  during  the  handling  of health  care  waste  has  resulted  in  the transmission  of the  COVID-19  virus”[8], dengan  catatan  bahwa  seluruh  limbah dikumpulkan  dalam  wadah  yang  sesuai dan diolah/ditimbun dengan aman, baik di  lokasi  tempat  penghasil  maupun diluar.  Selain  itu,  petugas  pelaksana menggunakan APD (sepatu boots, apron, gaun  lengan  panjang,  sarung  tangan, masker, dan kacamata/pelindung wajah)  yang  memadai,  dan  melakukan pembersihan tangan setelah
melepaskan perlengkapan tersebut. 11. Dengan  mempertimbangkan  kondisi perkembangan  penanganan  Covid-19, ketentuan  lain  diluar  aturan  tentang pengelolaan  limbah  infeksius  yang berlaku  saat  ini  memungkinkan  untuk dikeluarkan  oleh  pemerintah  sesuai kewenangannya, dengan tetap memperhatikan asas pengelolaan limbah B3 seperti precautionary
(melindungi risiko pada petugas pengelola limbah) dan proximity principles  (prinsip  kedekatan  dalam penanganan limbah untuk
meminimalkan risiko pada pemindahan).

## DAFTAR PUSTAKA
[1] WHO.  Health-care  waste. Keyfact Health Care Waste , https://www.who.int/news- room/fact-sheets/detail/health-care-
waste (2018, accessed 8 June 2020).
[2] Peng J, Wu X, Wang R, et al. Medical waste  management  practice  during the  2019-2020  novel  coronavirus pandemic :  Experience  in  a  general hospital.
[3] Hatta  RT.  Perangi  Corona  COVID-19, Volume  Limbah  Medis  di  China Mencapai  182.000  Ton. Global ,  25 March 2020, pp. 1–3.
[4] KLHK.  Hasil  pengolahan  data  yang berasal dari bahan presentasi Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah  B3  dan  Limbah  Non  B3, Dirjen  PSLB3  –  KLHK,  pada  Webinar Aspek  Penting  Pengelolaan  Limbah Medis di Era Covid-19, diselenggarakan  oleh  Perhimpunan Rumah Sakit Se. [5] KLHK.  Tata  Cara  dan  Persyaratan Teknis  Pengelolaan  Limbah  B3  dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Indonesia:  Kemetrian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015.
[6] KLHK. Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup  dan  Kehutanan  Nomor: P.56/Menlhk-  Setjen/2015  Tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan  Kesehatan.  PermenLHK No. P.56/Menlhk-Setjen/2015, Kemetrian  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan, 2015.
[7] Ilyas S, Ranjan R, Kim H. Disinfection technology and strategies for COVID- 19  hospital  and  bio-medical  waste management.
[8] WHO  WHO. Improvement  of  health through  safe  and  environmentally sound waste management . 2010.