## ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PIHAK POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA
Aditya Putra 1
Universitas Cokroaminoto Makassar Email: adityaputra.marzuki@gmail.com

## Abstrak
Partisipasi  politik  pemilih  pemula  di  Indonesia,  khususnya  di  Kota  Parepare,  terbilang  rendah.  Hal  ini  menjadi perhatian  ketika  memasuki  pemilu  serentak  pada  tahun  2019  yang  merupakan  pemilu  pertama  di  Indonesia  dimana pemilihan legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara bersamaan. Oleh karena itu, partai politik baru, utamanya partai politik  yang  khusus  menyasar  segmen  pemilih  pemula  seperti  Partai  Solidaritas  Indonesia  perlu  memiliki  strategi komunikasi  politik  yang  inovatif  dan  kreatif  untuk  menarik  minat  para  pemilih  pemula.  Hasil  analisis  penelitian kemudian  mengidentifikasi  strategi  komunikasi  politik    yang  digunakan  oleh  Partai  Solidaritas  Indonesia  kota Parepare, Sulawesi Selatan, dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula sekaligus meningkatkan perolehan suara  calon  legislatif  Partai  Solidaritas  Indonesia  Kota  Parepare,  baik  pada  tataran  komunikator,  pesan,  saluran, komunikan,  serta  efek  dan  feedback.  Secara  umum,  usaha  Partai  Solidaritas  Indonesia  kota  Parepare  untuk  meraih suara pada pemilu serentak tahun 2019 dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan yang ditargetkan, sebagai akibat dari    hambatan yang  dihadapi  partai  tersebut,  baik yang  berasal  dari  dalam  (internal)  maupun  yang  berasal  dari  luar (eksternal). Namun secara khusus, kehadiran partai ini telah ikut meningkatkan partisipasi politik kelompok muda dan pemilih pemula di kota Parepare.
Kata kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Strategi Komunikasi, Komunikasi Politik

## ANALYSIS OF POLITICAL PARTY’S COMMUNICATION STRATEGY IN INCREASING BEGINNER VOTER’S POLITICAL PARTICIPATION

## Abstract
Political participation for young and new voters in Indonesia, particularly in Parepare, is fairly low. This has come in light during simultaneous election in 2019, which was the first election in Indonesia where legislative and executive legislation were held in the same time. Which is why, as a new political party, especially the ones that targetted new voters such as Partai Solidaritas Indonesia (Indonesia’s Solidarity Party) needs to have an innovative and creative political communication strategy to attract the attentions of these new voters. This research analysis identifies these political  communication  strategy  being  used  by  Partai  Solidaritas  Indonesia  branch  Parepare,  South  Sulawesi,  in their attempts to increase new voter’s political participation as well to heightened PSI’s vote, whether at the level of communicator,  messages,  channels,  audience,  and  effect  or  feedbacks.  By  using  observation  and  interview  methods this research discovered that generally, Partai Solidaritas Indonesia’s attempt to seize significant votes in the 2019’s election were failing, due to several obstraction stems from internal causes as well as external ones. But in particular, the  presence  of  this  party  has  contributed  to  the  increasing  political  participation  of  young  and  new  voters  in Parepare, South Sulawesi.
Keywords: Political Participation, New Voters, Communication Strategy, Political Communication
Korespondensi: Aditya Putra, S.IP., M.I.Kom. Universitas Cokroaminoto Makassar. Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar 90000. No. HP, WhatsApp: 0811429100 Email : adityaputra.marzuki@gmail.com

## PENDAHULUAN
Indonesia  telah  melaksanakan  Pemilihan Umum  Serentak  pada  tahun  2019.  Pemilihan Umum  tersebut  adalah  yang  pertama  kalinya terjadi di Indonesia ketika pemilihan Presiden dan anggota  DPR/D  dilaksanakan  dalam  waktu  yang bersamaan.  Terdapat  16  peserta  partai  politik yang  dinyatakan  lolos  untuk  mengikuti  pemilu tersebut,  dan  beberapa  diantaranya  adalah  partai- partai  baru.  Menurut  Miriam  Budiarjo  (dalam Ellya  Rosana,  2012)  partai  politik  merupakan suatu  kelompok  yang  teroganisir  yang  anggota- anggotanya  mempunyai  orientasi,  nilai-nilai  dan cita-cita  yang  sama,  tujuan  kelompok  ini  adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional  untuk  melaksanakan  kebijakan- kebijakan  mereka.  Cheppy  Hari  Cahyono  (dalam Sutanto, 2011) mengingatkan perlunya diperhatikan empat hal sehubungan dengan usaha memperjelas  pengertian  mengenai  istilah  partai politik.  Keempat  hal  itu  yaitu  (1)  Partai  politik merupakan  suatu  organisasi  yang  melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam suatu masyarakat; (2)  Partai  politik  mencurahkan  perhatian  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  pemerintah dalam  menjalankan  kekuasaannya;  (3)  Partai politik  berusaha  mendapatkan  dukungan  dari berbagai  kelompok  dan  golongan  masyarakat yang  mempunyai  pandangan  berbeda-beda;  dan (4)  Partai  politik  merupakan  lembaga  perantara yang  menghubungkan  antara  kekuatan-kekuatan sosial dan ideologi yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintah maupun lembaga-lembaga kenegaraan Menurut Haryanto (dalam Fitriyah, 2020), dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi; yang pertama dalah  sebagai  sarana  komunikasi  politik.  Salah satu  tugas  dari  partai  politik  adalah  menyalurkan aneka  ragam  pendapat  dan  aspirasi  masyarakat dan  mengaturnya  sedemikian  rupa  sehingga kesimpangsiuran  pendapat  dalam  masyarakat berkurang.  Selain  itu  partai  politik  disini  juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga  dengan  demikian  terjadi  arus  informasi dan dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas,  dimana  partai  poitik  memainkan  peranan sebagai  penghubung  antara  pemerintah  dan  yang diperintah, antara pemerintah dengan masyarakat.
Yang  kedua  adalah  sebagai sarana sosialisasi  politik,  yang  diartikan  sebagai  proses melalui  bagaimana  seseorang  memperoleh  sikap dan  orientasi  terhadap  fenomena  politik  yang umumnya  berlaku  dalam  masyarakat  dimana  ia berada.  Sosialisasi  politik  mencakup  proses melalui  mana  masyarakat  menyampaikan  norma- norma  dan  nilai-nilai  dari  satu  generasi  ke generasi yang lain.
Yang  ketiga  adalah  partai  politik  sebagai sarana  rekruitmen  politik,  yang  berfungsi  untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitmen). Selain itu juga untuk
proses kaderisasi untuk melanjutkan kepemimpinan didalam  partai tersebut.
Yang  keempat  adalah  partai  politik sebagai sarana pengatur konflik ( conflict management ). Dalam kehidupan masyarakat luas, dimana  berbagai  kepentingan  bercampur  baur tidak  sedikit  melahirkan  konflik,  semua  beradu untuk  mendapatkan  kemenangan,  disamping mudah  terpicu  konflik  horizontal  diantara  warga masyarakat, juga tidak  sedikit melahirkan konflik struktural penentangan terhadap kebijakan pemerintah.  Pada  kondisi  demikian,  partai  politik harus  dapat  tampil  sebagai  penengah,  menjadi peredam  konflik.  Berfungsi  sebagai  penyalur aspirasi rakyat kepada penguasa, dan menginformasikan  kehendak  penguasa  politik kepada masyarakat.
Adapun  partisipasi  politik  seperti  yang dinyatakan Davis (dalam Irfandi Imam Chambali, 2017)  memiliki  fungsi  untuk  mempengaruhi penguasa,  baik  itu  memperkuat  ataupun  untuk menekan,  agar  mereka  memperhatikan  ataupun memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Sedangkan bagi pemerintah itu sendiri, partisipasi politik  dapat  digunakan  untuk  mendukung program-program  pemerintah  dan  menyuarakan aspirasi  masyarakat,  serta  memberikan feedback maupun masukan bagi pemerintah untuk mengarahkan  dan  meningkatkan  pembangunan. Dengan  demikian,  sasaran  partisipasi  politik tersebut  adalah  pemerintah  serta  instansi  yang berwenang  dalam  mempengaruhi  pengambilan keputusan  politik.    Partisipasi  adalah  salah  satu prinsip mendasar dari good government. Partisipasi  berasal  dari  bahasa  latin pars yang
artinya  bagian,  dan capere yang  bermakna mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik  negara.  Suharno  (2004:  hal.102-103) mengatakan  bahwa dalam bahasa  inggris, partisipate atau participation dapat  dimaknai sebagai  mengambil  bagian  atau  peran;  dengan demikian  partisipasi  berarti  mengambil  peranan dalam  aktivitas  atau  kegiatan  politik  negara. Partisipasi  politik  itu  sendiri  adalah  salah  satu aspek  penting  dalam  sistem  demokrasi,  yang menjadi ciri khas dari modernisasi politik. Warga negara  berhak  untuk  ikut  berperan  serta  dalam menentukan  keputusan  politik  yang  dibuat  oleh pemerintah, ketika kebijakan tersebut mempengaruhi  kehidupan  mereka.  Oleh  karena itu  yang  dimaksud  dengan  partisipasi  politik menurut  Huntington  dan  Nelson  (dalam  Merina Aprilia, 2017) adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk  mempengaruhi  pembuatan  keputusan  oleh pemerintah. Oleh  karena  itu,  tingginya  tingkat partisipasi  politik  kemudian  dapat  menjadi indikator  bahwa  warga  negara  mengikuti  dan memahami  masalah  politik,  serta  melibatkan  diri dalam  kegiatan-kegiatan  itu.  Sebaliknya,  tingkat partisipasi  yang  rendah  akan  menjadi  tanda  yang kurang  baik,  karena  menunjukkan  hal  yang sebaliknya.  Dalam  melaksanakan  fungsinya, partai  politik  perlu  memiliki  strategi,  yang  dalam konteks  komunikasi  politik  merupakan  usaha untuk  mengatur  pelaksanaan  operasi  komunikasi agar  mampu  mencapai  target  yang  diinginkan. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  strategi  tidak berfungsi  sebagai  peta  jalan  yang  hanya menunjukkan arah, tetapi juga harus menunjukkan
Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus Psi Parepare)
taktik  operasionalnya.  Oleh  karena  itu,  sebelum melakukan  komunikasi,  maka  komunikator  harus mampu terlebih dahulu membuat strategi komunikasi.  Komunikasi  sendiri  adalah  proses penyampaian  suatu  pesan  dalam  bentuk  simbol atau  kode  dari  dari  satu  pihak  kepada  yang  lain dengan efek untuk mengubah sikap atau tindakan. Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton  (dalam  Hafied  Cangara,  2013:  hal  61) membuat  definisi  dengan  menyatakan  strategi komunikasi  adalah  kombinasi  terbaik  dari  semua elemen  komunikasi  mulai  dari  komunikator, pesan,  saluran  (media)  penerima  sampai  pada pengaruh  (efek)  yang  dirancang  untuk  mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Dapat dikatakan bahwa  strategi  komunikasi  pada  hakikatnya adalah  perencanaan  (planning)  dan  manajemen (management)  untuk  mencapai  tujuan.  Dengan demikian,  strategi  komunikasi  adalah  tahapan nyata  dalam  rangkaian  aktifitas  komunikasi  yang berbasis pada satuan teknik bagi pengimplementasian  tujuan  komunikasi.  Adapun teknik  adalah  satu  pilihan  tindakan  komunikasi tertentu berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.  Rencana  yang  meliputi  metode, teknik,  dan  tata  hubungan  fungsional  antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi  guna  kegiatan  operasional  dalam rangka  mencapai  tujuan  dan  sasaran,  pada hakekatnya  adalah  sebuah  perencanaan  dan manajemen untuk mencapai sebuah tujuan.
Perencanaan  strategi  komunikasi  politik memiliki  peranan  yang  sangat  esensial;  selain untuk  mengetahui  arah  kegiatan  politik,  juga untuk  memperoleh  dukungan  publik  secara
politik.  Terdapat  beberapa  elemen  perencanaan komunikasi  politik  yang  perlu  diperhatikan,  yang diadopsi  dari  perencanaan  Public  Relation Harsono  Suwando  (dalam  Akhirul  Aminullah, 2010),  yaitu  (1)  hasil  yang  diharapkan,  yang terbagi  dalam  hasil  utama  serta  hasil  khusus. Berkenaan dengan hal ini, perlu dipertimbangkan tujuannya,  yang  tujuannya  adalah  information based (mis. mendidik atau sosialisasi) atau action- based (mis. Penggalangan dana, membentuk opini publik,  dsb).  Yang  kedua,  (2)  khalayak  yang menjadi  sasarannya  harus  ditentukan  sejelas mungkin untuk kemudian dibuat daftarnya secara berurutan sesuai dengan prioritas masing-masing; (3)  Strategi  atau  metode  dasar  dalam  bertindak, yang  merupakan  posisi  umum  atau  pendekatan yang  digunakan  untuk  mencapai  goal  dan obyektif; (4) Taktik atau metode/alat khusus yang digunakan untuk menjelaskan perubahan manajemen  yang  dapat  terjadi;  (5)  Anggaran  dan waktu,  yaitu  bagaimana  perencanaan  yang  dibuat disesuaikan  dengan  kemampuan  anggaran  yang tersedia;  (6)  evaluasi  atau  proses  penilaian  untuk mengetahui  keberhasilan  atau  kelemahan  dari perencanaan yang telah dibuat, yang mana hal ini bisa  dilakukan  dalam  bentuk  survei  opini  atau analisis media.
Secara keseluruhan, partai politik membutuhkan  suatu  perencanaan  strategis  dalam melakukan  hubungan  dengan  masyarakat,  yang mana  dalam  hal  ini  adalah  perencanaan komunikasi  politik.  Perencanaan  komunikasi politik  ini  menyangkut  produk  politik  yang  akan dibawakan, pesan politik yang akan disampaikan, dan  tampilan  yang  akan  dimunculkan.  Dengan
Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus Psi Parepare)
perencanaan  yang  memadai,  maka  sumber  daya politik  partai  dapat  ditata  secara  efektif  serta efisien,  sehingga  akan  terjadi  sinergitas  dan konsistensi dalam program kerja partai.
Partai  Politik  menggunakan  alat  utama dalam  mencapai  tujuannya,  yaitu  dalam  bentuk komunikasi  politik.  Komunikasi  politik  terdiri atas  2  unsur,  yaitu,  “komunikasi”  dan  “politik”. Namun  komunikasi  politik  memiliki  konsep tersendiri,  meskipun  pada  dasarnya  merupakan gabungan  dari  kedua  konsep  tersebut.    Hal  ini dikarenakan  kedua  konsep  tersebut  memiliki obyek  studi  yang  sama,  yaitu  manusia,  sehingga terjadi irisan yang melahirkan konsep komunikasi politik.  Komunikasi  mengembangkan  bidang kajian  yang  beririsan  dengan  disiplin  ilmu  lain, seperti sosiologi dan psikologi, dan hal yang sama berlaku  pula  pada  ilmu  politik  .  Oleh  karena  itu, komunikasi politik tidak akan dapat dipahami jika dilepaskan dari aspek-aspek politik berikut segala problematikanya.
Politik berasal dari bahasa inggris politics, yang  berakar  dari  Bahasa  Yunani  seperti  politics (menyangkut  warga  negara),  polities  (seorang warga  negara),  polis  (kota  negara),  dan  politeia (kewargaan).  Pemahaman  seperti  ini  yang kemudian  mengilhami  munculnya  tafsiran  politik sebagai  tindakan-tindakan,  termasuk  tindakan komunikasi,  atau  relasi  sosial  dalam  konteks bernegara atau dalam urusan publik.
David  Easton  (dalam  Carolyn  C.  James, 2016)  mendefinisikan  politik  sebagai  “a  process those  developmental  processes  through  which person acquire political orientation and patterns of behavior”.  Dalam  definisi  ini  David  Easton  lebih
condong  kepada  politik  sebagai  suatu  proses dimana  seseorang  memperoleh  orientasi  politik dan  pola  perilaku  tertentu.  Mengenai  komunikasi politik ini (political communication), Kantaprawira  (dalam  Erwin  Jusuf  Thaib,  2019) kemudian  memfokuskan  pada  kegunaanya,  yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam  masyarakat,  baik  pikiran  intra  golongan, institusi,  asosiasi,  ataupun  sektor  kehidupan politik  masyarakat  dengan  sektor  kehidupan politik  pemerintah.  Oleh  karenanya,  hanya komunikasi yang mampu memungkinkan tercapainya  pengaruh  yang  diinginkan,  dengan adanya  proses  penyampaian  dan  penerimaan  ide- ide serta kebijakan politik.
Lasswell  (dalam  S.P  Varma,  2016:  258) sendiri  memandang  orientasi  komunikasi  politik telah  menjadikan  dua  hal  sangat  jelas:  pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan, dimana nilai- nilai  dan  tujuan  itu  sendiri  dibentuk  dalam  dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan  suatu  bagian;  dan  kedua,  bahwa komunikasi  politik  bertujuan  menjangkau  masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.
Sedangkan  R.S.  Sigel  (dalam  Leonardo Morlino,  2020)  memberikan  pandangan  sebagai berikut:  “Political  socialization  refers  to  the learning process, by which the political norms and behavior  acceptable  to  an  ongoing  political system  are  transmitted  from  generation  to generation.”  Dari batasan Sigel ini menunjukkan bahwa  sosialisasi  politik  bukan  hanya  menitik-
Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus Psi Parepare)
beratkan  pada  penerimaan  norma-norma  politik dan tingkah laku pada sistem politik yang sedang berlangsung,  tapi  juga  bagaimana  mewariskan atau mengalihkan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
Dalam  proses  politik,  komunikasi  politik akan  berfungsi  sebagai  jembatan  untuk  proses penyampaian  pesan.  Kegiatan  ini  terjadi  pada semua level dalam masyarakat, yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok- kelompoknya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan setiap  individu  terhadap  informasi,  utamanya yang  menyangkut  fungsi  mereka.  Maka  dalam kerangka  fungsi  seperti  ini,  Rush  dan  Althoff (dalam Anang Anas Azhar, 2018) mendefinisikan komunikasi  politik  sebagai  proses  di  mana informasi  politik  yang  relevan  diteruskan  dari suatu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan  diantara  sistem-sistem  sosial  dengan  sistem- sistem politik.
Dalam ilmu komunikasi, kerangka komunikasi  politik  adalah  sebagaimana  yang digambarkan oleh Harold Laswell, yaitu who told what,  in  what  channel,  to  whom,  and  with  what effects:  siapa  mengatakan  apa,  dengan  saluran apa,  kepada  siapa,  dan  dengan  akibat  apa. Paradigma  ini  mengklaim  bahwa  unsur-unsur komunikasi  tersebut  berlaku  dalam  setiap  proses komunikasi, dan berlaku inheren dalam komunikasi politik.
Komunikasi  politik  merupakan  prasyarat yang  diperlukan  bagi  berlangsungnya  fungsi- fungsi  yang lain.  Galnoor  (dalam Edhy  Prabowo, 2016)  menyebutkan  bahwa  komunikasi  politik
merupakan  infrastruktur  politik,  yakni  suatu kombinasi  dari  berbagai  interaksi  sosial  di  mana informasi  yang  berkaitan  dengan  usaha  bersama dan  hubungan  kekuasaan  masuk  ke  dalam peredaran.
Unsur  yang  ada  dalam  komunikasi  politik sendiri  tidaklah  berbeda  dengan  unsur-unsur komunikasi pada umumnya, dimana secara pokok terdiri  dari  komunikator  (penyampai  pesan), message  (pesan),  dan  komunikan  (penerima pesan). Komunikasi politik merupakan pembicaraan politik yang melibatkan unsur-unsur komunikasi  dengan  akibat-akibat  politik  tertentu. Unsur-unsur  tesebut  yang  pertama  (1)  adalah komunikator atau aktor penyelenggara komunikasi. Komunikator dalam proses komunikasi politik memiliki tugas untuk membentuk  opini  publik,  dengan  memanfaatkan pesan  dalam  bentuk  percakapan  sebagai  proses negosiasi  yang  berfungsi  untuk  menyelaraskan pemahaman  bersama  antara  dua  pihak  atau  lebih tentang  makna  dan  sikap  yang  seharusnya dilakukan.  Namun  dalam  kenyataannya,  isi  atau pesan  komunikasi  politik  berfungsi  bukan  hanya untuk  membentuk  pemahaman  bersama,  namun juga  dapat  menimbulkan  kemungkinan  konflik. Pesan  politik  pada  hakikatnya  mengandung paradoks,  yaitu  dapat  menyelesaikan  konflik, namun  juga  dapat  membuka  konflik.  Adapun media  politik  dalam  proses  komunikasi  politik dapat  digunakan  bukan  hanya  untuk  kepentingan tertentu,  namun  juga  bisa  dimanfaatkan  untuk menyasar publik tertentu.
Dan  Nimmo  (dalam  Holli  A.  Semetko, 2012)  kemudian  mengidentifikasi  tiga  kelompok
Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus Psi Parepare)
yang dapat berperan sebagai komunikator politik, yaitu  politikus  (pols),  professional  (pros)  dan aktivis  (vois).  Sebagai  komunikator  politik, politikus  dapat  berperan  sebagai  wakil  dari  suatu kelompok, dengan demikian pesan-pesan politikus tersebut kemudian diatur untuk mencapai  tujuan  politik  tertentu.  Politikus  juga dapat  berperan  sebagai  ideolog  dalam  kegiatan komunikasi  politik.  Sebagai  komunikator  politik yang berkecenderungan sebagai ideolog, politikus akan  mengupayakan  terwujudnya  kebijakan  yang berdampak  luas,  mengusahakan  reformasi  dan bahkan mendukung perubahan revolusioner.
Dan Nimmo juga menyatakan bahwa para pemimpin  organisasi  ataupun  juru  bicara  partai- partai  politik  pada  dasarnya  adalah  pihak-pihak yang  menciptakan  opini  publik,  karena  mereka berhasil  membuat  sejumlah  gagasan  yang  mula- mula  ditolak,  kemudian  dipertimbangkan,  dan akhirnya  diterima  publik.  Sikap  mereka  terhadap khalayak  serta  martabat  yang  diberikannya kepada mereka sebagai manusia dapat mempengaruhi  komunikasi  yang  dihasilkannya, baik  sebagai  sumber  individual  maupun  kolektif. Oleh  karena  itu,  komunikator  politik  merupakan pihak  potensial  yang  ikut  menentukan  arah sosialisasi,  bentuk-bentuk  partisipasi,  serta  pola- pola  rekrutmen  massa  politik  untuk  mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Yang kedua (2) adalah pesan, karena pada dasarnya,  komunikasi  adalah  seni  atau  “art” dalam menyampaikan suatu pesan secara demikian  rupa,  agar  dapat  menimbulkan  dampak tertentu  yang  diinginkan  oleh  komunikator terhadap  komunikan.  Pesan  yang  disampaikan
komunikator  sendiri  adalah  sebuah  ungkapan yang  dijadikan  sebagai  panduan  pemikiran  dan perasaan,  yang  dapat  terwujud  dalam  bentuk  ide, informasi,  ancaman,  anjuran,  dorongan,  dan  lain sebagainya.  Adapun  pesan  dalam  komunikasi politik  itu  dimaksudkan  untuk  mempengaruhi orang  lain.  Pesan  dalam  kegiatan  komunikasi politik  diklasifikasikan  oleh  Nimmo  (dalam Hendra  Alfani,  2015)  menjadi  tiga  hal,  yang pertama  adalah  pembicaraan  tentang  kekuasaan yang  dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  orang lain  dengan  janji  dan  ancaman.  Pembicaraan kekuasaan adalah suatu usaha untuk mendapatkan kekuasaan  dengan  jalan  menyampaikan  pesan- pesan  politik  yang  berisi janji-janji atau ancaman dalam  suatu  kegiatan  komunikasi  politik.  Yang kedua adalah pembicaraan pengaruh. Pesan dalam komunikasi politik dimaksudkan untuk mempengaruhi  khalayak  dengan  berbagai  cara, antara lain melalui nasehat, dorongan, permintaan, maupun  peringatan.  Tujuan  dari  pembicaraan pengaruh  adalah  berusaha  memanipulasi  persepsi atau pengharapan orang lain terhadap kemungkinan  mendapat  untung  atau  rugi.  Dan yang  ketiga  adalah  pembicaraan  autoritas.  Pesan dari  pembicaraan  autoritas  adalah  memberi perintah. Pembicaraan ini mengharuskan munculnya  rasa  kepatuhan  khalayak  kepada  para pemimpinnya.  Dengan  demikian  sumber-sumber autoritas  sangat  berbeda-beda  apabila  khalayak mempunyai  kapabilitas  yang  tinggi  maka  pesan akan  lebih  mudah  diterima  apabila  disampaikan oleh komunikator yang mempunyai latar belakang sosial yang sejenis. Unsur ketiga (3) adalah media atau  saluran/channel,  tempat  berlangsungnya
Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus Psi Parepare)
proses penyampaian pesan. Apabila dilihat secara luas,  saluran  komunikasi  terdiri  atas  lambang- lambang,  kombinasinya,  dan  berbagai  teknik secara  media  yang  digunakan  untuk  berbicara dengan  khalayak.  Dengan  demikian,  saluran komunikasi  adalah  sarana  yang  memudahkan penyampaian pesan. Akan tetapi, saluran komunikasi  lebih  dari  sekedar  titik  sambungan, namun  terdiri  atas  pengertian  bersama  tentang siapa  berbicara  kepada  siapa,  dalam  keadaan bagaiman serta sejauh mana dapat dipercaya. Dan Nimmo  (2005)  mengajukan  tiga  jenis  media komunikasi  yang  digunakan  dalam  kegiatan komunikasi  politik.  Ketiga  jenis  media  tersebut adalah:  media  massa,  media  komunikasi  inter personal  dan  media  komunikasi  organisasi.  Ada dua  bentuk  saluran  komunikasi  massa,  masing- masing berdasarkan tingkat langsungnya komunikasi  satu  kepada  banyak.  Bentuk  yang pertama terdiri atas komunikasi tatap muka seperti bila  seorang  kandidat  politik  berbicara  di  depan rapat  umum  atau  ketika  seseorang  berbicara  di depan  khalayak  besar  atau  konferensi  pers. Bentuk  yang  kedua  terjadi  jika  ada  perantara ditempatkan di antara komunikator dan khalayak. Di  sini  media,  teknologi,  sarana  komunikasi lainnya  turut  serta.  Batas  media  massa  dari penjelasan  bersifat  longgar  tidak  hanya  berhenti pada  media  elektronik  dan  cetak,  tetapi  juga media-media  komunikasi  yang  berbentuk  rapat- rapat besar dan pertemuan-pertemuan.
Sedangkan media komunikasi inter personal merupakan bentuk hubungan satu kepada satu.  Media  (saluran)  ini  dapat  berbentuk  tatap muka  maupun  perantara.  Media  komunikasi
ketiga  adalah  komunikasi  organisasi  yang menggabungkan  penyampaian  satu  kepada  satu dan  satu  kepada  banyak.  Akan  tetapi  komunikasi politik  satu  kepada  satu  yang  melibatkan organisasi  jarang  dilakukan.  Oleh  sebab  itu saluran  komunikasi  satu  kepada  banyak  dengan melalui  perantara  dijadikan  alternatif  sebagai media  komunikasi  organisasi.  Bentuk  dari komunikasi  perantara  ini  adalah  penyebaran pamflet  dan  tidak  jarang  yang  sering  terjadi  di Indonesia  adalah  penyampaian  pesan  komunikasi politik  melaui  pembagian  atribut  seperti  kaos- kaos maupun sembako kepada khalayak.
Unsur  keempat  (4)  adalah  khalayak,  atau menurut Dan Nimmo (2010) merupakan sejumlah orang  yang  heterogen,  yang  menjadi  khalayak komunikasi  politik  setelah  mereka  “mengkristal” menjadi  opini  publik.  Arthur  F.  Bentey  (dalam Dan  Nimmo,  2010)  memberikan  pengertian  yang mengarah  pada  pemahaman  tentang  khalayak sebagai  bagian  tertentu  dari  orang-orang  dalam masyarakat  yang  diperlakukan  tidak  sebagai massa  fisik  yang  terpisah  dari  masa  yang  lain, tetapi  sebagai  “kegiatan  massa  yang  tidak menghalangi orang yang berpartisipasi di dalamnya untuk berpartisipasi juga dalam banyak kegiatan  kelompok  yang  lain”.  Bila  didefinisikan sebagai  suatu  kegiatan,  suatu  kelompok  terdiri atas  orang-orang  yang  melakukan  kegiatan  yang dipersatukan  tanpa  menghiraukan  apakah  yang mendasari  kegiatan  itu  berupa  organisasi  formal atau tidak formal. Artinya orang bergabung untuk bertindak  dalam  proses  opini  meskipun  tidak diorganisasi  secara  formal  membentuk  kelompok atau opini publik.
Khalayak  dibagi  atas  khalayak  yang terorganisir,  tidak  terorganisir  dan  khalayak umum (khalayak banyak) serta publik kepemimpinan.  Khalayak  terorganisasi  terbagi dalam  tiga  kelompok,  publik  atentif,  publik berpikiran isu dan publik ideologis.
Publik atentif merupakan kumpulan warga negara  yang  dibedakan  berdasarkan  tingkatnya dalam  keterlibatan  politik,  informasi,  perhatian dan  berpikiran  kewarganegaraan.  Publik  atentif sering  bermain  sebagai  pemuka  pendapat,  yakni orang-orang  yang  sering  dimintai  pendapatnya oleh warga negara lain yang kurang informasi dan kurang  keterlibatannya  dalam  politik.  Publik atentif  menempati  posisi  penting  dalam  proses opini  karena  mereka  bertindak  sebagai  saluran komunikasi  interpersonal  dalam  aliran  pesan timbal  balik  antara  pemimpin  politik  dan  publik umum.  Publik  atentif  juga  bergabung  dengan pemimpin  politik  sebagai  pembawa  konsensus dan  sebagai  perantara  antara  khalayak  umum dengan pimpinan politik.
Publik  berpikiran  isu  adalah  sekumpulan khalayak  yang  memusatkan  perhatian  pada  suatu isu tertentu. Sekumpulan khalayak yang memusatkan  perhatian  pada  isu  yang  sama kemudian membentuk publik khusus, publik yang pada  akhirnya  bisa–tetapi  tidak  perlu–mengatur diri menjadi kelompok formal.
Sedangkan  khalayak  (public)  ideologis adalah  orang  yang  memiliki  kepercayaan  yang relatif  tertutup,  yang  nilai-nilainya  adalah  suka dan  tidak  suka  dipegang  erat-erat.  Sistem kepercayaan yang terdapat dalam publik ideologis konsisten  secara  internal.  Mereka  menganut
kepercayaan  dan  atau  nilai  yang  secara  logis melekat, tidak berkontradiksi satu sama lain
Unsur  yang  kelima  (5)  adalah  efek  atau dampak  sebagai  pengaruh  dari  pesan.  Dalam komunikasi  politik,  efek  yang  diharapkan  adalah meningkatnya  dukungan  ataupun  jumlah  anggota partai  politik,  sedangkan  pada  pemilihan  umum dan  pilkada,  efek  yang  diharapkan  dari  kegiatan komunikasi  politik  adalah  pemberian  suara kepada  partai  atau  calon  yang  diusungnya.
Adapun  fungsi  komunikasi  politik  secara mendasar  dapat  dibedakan  kepada  dua  bagian, yang  pertama  fungsi  komunikasi  politik  yang berada  pada  struktur  pemerintah  (suprastruktur politik)  atau  disebut  pula  dengan  istilah the governmental political sphere , berisikan informasi  yang  menyangkut  kepada  seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi  ditujukan  kepada  upaya  untuk mewujudkan  loyalitas  dan  integritas  nasional untuk  mencapai  tujuan  negara  yang  lebih  luas. Kedua,  fungsi  yang  berada  pada  struktur masyarakat  (infrastruktur  politik)  yang  disebut pula dengan istilah the sociopolitical sphere , yaitu sebagai  agregasi  kepentingan  dan  artikulasi kepentingan,  dimana  kedua  fungsi  tersebut sebagai  proses  komunikasi  yang  berlangsung  di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah  dari  hasil  agregasi  dan  artikulasi tersebut.
Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komunikasi  politik  pada  hakekatnya  adalah sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur  dan  infrastruktur  yang  bersifat
Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus Psi Parepare)
interdependen  dalam  ruang  lingkup  negara. Komunikasi  ini  bersifat  timbal  balik  atau  dalam pengertian  lain  saling  merespons  sehingga mencapai  saling  pengertian  dan  diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, partai politik memiliki 2 fungsi komunikasi  politik,  yaitu  sebagai  penyampai aspirasi  masyarakat  kepada  pemerintah,  serta fungsi  sosialisasi  kebijakan  politik  pemerintah kepada  masyarakat.  Kedua  fungsi  ini  dapat berjalan sendiri-sendiri maupun beriringan, tergantung  pada  kondisi  politik  yang  terjadi  pada saat itu.
Salah  satu  partai  baru  yang  kemudian menjadi pusat perhatian masyarakat adalah Partai Solidaritas Indonesia. Partai yang berdiri pada 16 November  2014  ini  diketuai  oleh  Grace  Natalie, seorang  mantan  pembawa  acara  berita  dan jurnalis.  Partai  Solidaritas  Indonesia  resmi menjadi  peserta  Pemilu  tahun  2019  setelah memenuhi  syarat  administrasi  dan  verifikasi faktual  secara  nasional  oleh  Komisi  Pemilihan Umum  dan  merupakan  satu-satunya  partai  baru yang  lolos  seleksi  badan  hukum  pasca  Pemilihan Presiden tahun 2014.
Partai  Solidaritas  Indonesia  cabang  Kota Parepare  sendiri  mulai  aktif  melaksanakan kegiatan  kampanye  politik  pada  tahun  2017,  atau pada  saat  menjelang  dilaksanakannya  Pemilihan Walikota Parepare. Setelah menetapkan dukungannya  terhadap  pasangan  no  urut  1,  yaitu petahana  walikota  Dr.  H.M.  Taufan  Pawe,  S.H., M.H.  dan  H.  Pangerang  Rahim,  PSI  Kota Parepare  kemudian  mulai  aktif  mengikuti kampanye  politik  yang  diselenggarakan  oleh
koalisi  partai  politik  pendukung  pasangan petahana tersebut. Berdasarkan observasi lapangan  dan  publikasi  pada  media  sosial  milik DPD  PSI  Kota  Parepare,  kegiatan  politik  DPD PSI  Parepare  tersebut  didominasi  oleh  pemuda ataupun  orang-orang  yang  berumur  dibawah  40 tahun.  Ada  alasan  tertentu  mengapa  kelompok pemilih  pemula  selama  ini  hanya  dijadikan  ceruk suara  alihalih  sebagai  kelompok  potensial pengurus partai ataupun sebagai anggota legislatif;  dimana  kelompok  umur  tersebut dipandang masih labil,  kurang  mampu  berpolitik, maupun  akibat  karakteristik  khas  orang  muda yang  dianggap  tidak  cocok  untuk  proses  politik. Disisi  lain,  rendahnya  partisipasi  politik  pemilih pemula  juga  diakibatkan  salah  satunya  oleh kurangnya  pendidikan  politik  yang  mereka peroleh. Ini menunjukkan kegagalan partai politik lama  dalam  melakukan  salah  satu  fungsi  partai politik,  yaitu  sebagai  sarana  pendidikan  dan sosialisasi  politik.  Data  dari  Komisi  Pemilihan Umum Daerah Parepare memperlihatkan rendahnya  tingkat  partisipasi  pemilih  yang dipengaruhi  oleh  kurangnya  partisipasi  pemilih pemula  pada  pemilu  yang  berlangsung  pada tahuntahun  sebelum  kehadiran  Partai  Solidaritas Indonesia, yaitu pilgub 2007, pileg dan pilpres2009,  pilgub  2013,  dan  pileg  2014. Kurangnya  partisipasi  politik  kelompok  muda juga  tampak  pada  anggota  legislatif  yang menjabat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota  Parepare  saat  ini  yang  didominasi  oleh kelompok umur 40 tahun keatas. Oleh karena itu, sebagai  partai  politik  baru  yang  menyasar kelompok  pemilih  pemula,  DPD  PSI  Kota
Parepare  perlu  memiliki  strategi  komunikasiyang spesifik  dan  inovatif  dalam  meningkatkan partisipasi  politik  para  pemilih  pemulayang menjadi  targetnya,  sekaligus  untuk  memenuhi tujuan PSI dalam memperoleh suara demi meraih kursi di DPRD Kota Parepare.
Namun  pemilu  serentak  tahun  2019,  yang merupakan  pemilu  serentak  pertama  kali  dalam sejarah  pemilu  Indonesia,  tentu  menghadirkan dinamika  baru  yang  belum  pernah  dihadapi sebelumnya.  Terlebih  lagi  untuk  partai  politik baru  seperti  PSI.  Persoalan  dan  tantangan  yang muncul, baik dari internal maupun eksternal partai tersebut,  akan  sangat  berpengaruh  terhadap keberhasilan  PSI  dalam  meningkatkan  partisipasi politik para pemilih pemula. Dan semua itu harus dihadapi  oleh  para  pengurus  dan  anggota  DPD PSI  Kota  Parepare  yang  maju  menjadi  calon anggota legislatif, sebagai ujung tombak kegiatan politik  PSI  kota  Parepare.  Berdasarkan  latar belakang  yang  telah  diuraikan  diatas  maka perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui strategi komunikasi politik PSI Kota  Parepare  untuk  meningkatkan  partisipasi politik  kelompok  pemilih  pemula  di  Kota Parepare,  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  dan  apa faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula tersebut.

## METODE PENELITIAN
a. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian lapangan  (Field  Research).  Penelitian  lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya,  penelitian  lapangan  pada  hakekatnya
merupakan  metode  untuk  menemukan  secara khusus  dan  realistis  apa  yang  tengah  terjadi  pada suatu saat ditengah masyarakat. Adapun penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif,  yang menurut  Mukhtar  (2013)  adalah  sebuah  metode yang  digunakan  peneliti  untuk  menemukan pengetahuan  atau  teori  terhadap  penelitian  pada satu  waktu  tertentu,  dengan  prosedur  pemecahan masalah yang menggambarkan/melukiskan keadaan  subyek/obyek  penelitian  pada  saat sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  nampak atau  sebagaimana  adanya.  Melalui  metode  ini penulis mencoba mengungkapkan data, informasi, dan kendala terkait strategi komunikasi politik PSI Kota  Parepare  dalam  meningkatkan  partisipasi politik pemilih pemula di kota Parepare, Sulawesi Selatan.

## b. Populasi dan Sampel

## 1. Populasi
Populasi  adalah  himpunan  keseluruhan karateristik  dari  objek  yang  diteliti.  Pengertian lain  dari  populasi  menurut  Hadar  Nawawi  (1987) adalah  keseluruhan  atau  totalitas  objek  yang dibatasi  oleh  kriteria  tertentu.  Dalam  hal ini  yang menjadi  populasi  adalah  Partai  Solidaritas Indonesia  (PSI)  Kota  Parepare.  Subjek  penelitian ini  adalah  orang  yang  dapat  memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui strategi  komunikasi  politik  PSI  kota  Parepare dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  pemilih pemula.

## 2. Sampel
Sampel  adalah  kelompok  kecil  yang diamati  dan  merupakan  bagian  dari  populasi
Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus Psi Parepare)
sehingga  sifat  dan  karateristik  populasi  juga dimiliki  oleh  sampel.  Sampel  adalah  contoh, representasi,  atau  wakil  dari  satu  populasi  yang cukup  besar  jumlahnya.  Penarikan  sampel kemudian menggunakan teknik Snowball Sampling.  Tujuan  peneliti  mengambil  sampel  ini adalah  untuk  memperoleh  keterangan  mengenai objeknya  dengan  jalan  mengamati  sebagian  saja dari  populasi.  Pengambilan  sampel  ini  dilakukan karena  seringkali  tidak  memungkinkan  untuk mengamati  segenap  pengurus  dari  populasi  yang besar  jumlahnya.  Sampel  yang  dikehendaki dianggap representatif dapat menjawab permasalahan  yang  dihadapi  sesuai  tujuan penelitian ini pada tataran operasionalnya, peneliti terfokus  pada  pengurus  PSI  Kota  Parepare, anggota  biasa,  dan  anggota  PSI  kota  Parepare yang  menjadi  calon  legislatif  pada  pemilihan legislatif tahun 2019, yaitu :
1. Pengurus DPC PSI Kota Parepare
Adriawan Natsir Susanto
2. Pengurus  DPC  PSI  Kota  Parepare  Ahmad Kamal
3. Pengurus  DPD  PSI  Kota  Parepare  Jonas Barobo
4. Pengurus  DPD  PSI  Kota  Parepare  Dedi Iswadi
5. Calon Legislatif Daerah Pemilihan Soreang Muh. Syaifullah S
6. Anggota PSI Kota Parepare Mifta Novianti Putri
7. Anggota PSI Kota Parepare Muh. Ammar
c. Sumber Data
Sumber  data  yang  penulis  gunakan  pada penelitian  ini  ada  dua,  yaitu  sumber  data  primer dan data sekunder:

## 1. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh atau  dikumpulkan  langsung  oleh  orang  yang melakukan  penelitian  atau  yang  bersangkutan memerlukannya.  Dalam  hal  ini  penulis  sebagai instrumen  utama  penelitian  menjadikan  observasi lapangan  sebagai  data  utama,  ditunjang  oleh keterangan  dari  pengurus  DPD  ,  DPC,  calon legislatif,  dan  anggota  PSI  Kota  Parepare  sebagai informan  dalam    mencari  data-data  yang diperlukan dan dibutuhkan.

## 2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang sudah jadi atau  dipublikasikan  untuk  umum  oleh  instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan.  Data  sekunder  disebut  juga  data tersedia. Data sekunder merupakan data pendukung  yang  fungsinya  memperkuat  data primer,  yang  diperoleh  dari  buku-buku,  literature seperti  buku  strategi  sosialisasi  politik,  strategi partai politik, serta karya-karya, dokumentasi, dan media internet terkait objek penelitian. Berdasarkan  penjelasan  ini  maka  yang  menjadi informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota PSI Kota Parepare.
d. Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  penulis lakukan dalam penelitian ini ada 3 cara yaitu:
1. Metode observasi lapangan
Observasi pada dasarnya adalah mengumpulkan  data  atau  keterangan  yang  harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha
Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus Psi Parepare)
pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.  Sedangkan  menurut  Kamus  Ilmiah Populer (dalam Suardeyasasri, 2010) kata observasi berarti suatu pengamatan yang teliti dan sistematis,  dilakukan  secara  berulang-ulang. Metode observasi seperti yang dikatakan Hadi dan Nurkancana  (dalam  Suardeyasri,  2010)  adalah suatu  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  cara  mengadakan  pengamatan  dan pencatatan  secara  sistematis  baik  secara  langsung maupun  secara  tidak  langsung  pada  tempat  yang diamati. Dalam  penelitian  ini, penulis melakukan observasi  lapangan  selama  proses  kampanye  PSI Kota  Parepare,  dan    ikut  terlibat  sebagai  anggota PSI  agar  dapat  mengikuti  rapat-rapat  dan kampanye secara langsung

## 2. Metode Wawancara
Menurut  Sugiyono  (2013),  wawancara digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data apabila  peneliti  akan  melaksanakan  studi  awal untuk  menemukan  permasalahan  yang  harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari  responden  yang  lebih  mendalam  dan  jumlah respondennya  sedikit/kecil.  Wawancara  memiliki tujuan  untuk  menampilkan  konstruksi  saat  kini dalam  suatu  kerangka  tentang  para  pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan  atau  persepsi,  dsb;  kemudian  hal tersebut  dikaitkan  dengan  kemungkinan  yang dapat  timbul  di  masa  yang  akan  datang. Responden  yang  diwawancarai  juga  berperan sebagai  pengamat  yang  kemudian  memberikan jawaban    kepada  peneliti  mengenai  gejala-gejala yang  sedang  di  teliti.  Peneliti  melakukan  teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan
secara  langsung  antara  peneliti  dengan  informan menggunakan metode  seperti yang dituliskan oleh Pawito  (2011),  yaitu  wawancara  mendalam  ( in- depth  interview ).  Penelitian  ini  menggunakan wawancara  terstruktur  dengan  teknik  snowball sampling  yaitu  pewawancara  tidak  menetapkan jumlah  responden.  Apabila  responden  pertama dirasa sudah cukup memberikan semua data yang dibutuhkan,  maka  wawancara  kembali  kepada responden kedua. Wawancara tersebut ditunjukkan  kepada  para  pengurus  dan  anggota Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare, dengan tujuan  untuk  mengetahui  data  yang  berkaitan dengan  strategi  komunikasi  politik  partai  PSI untuk  meningkatkan  partisipasi  politik  pemilih pemula.

## 3. Metode Dokumentasi
Menurut Nawawi (1998), metode dokumentasi adalah “mengumpulkan data melalui peninggalan  tertulis,  terutama  berupa  arsip-arsip dan  juga  termasuk  buku-buku  tentang  pendapat, teori, dalil, hukum-hukum, jurnal, buku dokumentasi  serta  melalui  media  elektronik  yaitu internet yang ada kaitannya dengan diterapkannya penelitian  ini”.  Metode  dokumentasi  dijadikan sebagai  metode  pelengkap,  dimana  Peneliti melakukan  pencatatan  terhadap  data  yang dianggap  penting  dan  berkaitan  dengan  pola  dan strategi kampanye Partai Solidaritas Indonesi, baik kota  Parepare  maupun  di  wilayah  lain,  untuk selanjutnya disusun dan dianalisis.

## e. Metode Analisa Data
Data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif, dengan mencari gambaran yang sistematis, faktual
Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus Psi Parepare)
dan  aktual  mengenai  fakta-fakta  dan  kegiatan yang  terkait  dengan  strategi  kampanye  dan  pola komunikasi  politik  PSI  Kota  Parepare  kepada pemilih pemula

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai  partai  politik  baru,  PSI  kota Parepare  pada  dasarnya  mengikuti  kebijakan pengurus  pusat  partai.  Pada  event  pembekalan akbar  calon  anggota  legislatif  PSI  Se-Sulawesi Selatan  tanggal  22  September  2018  di  Hotel Karebosi  Kondotel  (makassarterkini.id,  2019) yang  dihadiri  oleh  pengurus  pusat  PSI,  telah dijabarkan  beberapa  arahan  mengenai  model komunikasi politik PSI dalam menghadapi pemilu serentak.  Pada  presentasinya,  arahan  tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

## a. Komunikator
Pada  tataran  aktor  pembawa  pesan  atau komunikator,  yang  menjadi  komunikator adalah  anggota  PSI  secara  keseluruhan, dengan calon  anggota legislatif  yang maju sebagai ujung tombaknya.

## b. Pesan
Pada  tingkatan  pesan,  yang  menjadi  fokus pesan  pada  dasarnya  adalah  muatan- muatan  yang  membawa  kesan  positif terhadap  para  calon  anggota  legislatif  PSI secara  khusus,  dan  terhadap  Partai Solidaritas Indonesia secara umum. Sesuai dengan  tagline  PSI,  yaitu  anti  korupsi  dan anti  intoleransi,  maka  pesan-pesan  politik anggota  PSI  berpusat  pada  hal  tersebut. Anggota  PSI  diarahkan  untuk  membentuk opini publik bahwa PSI adalah partai baru
yang  dapat  menjadi  anti-tesa  partai-partai lama yang korup dan mendukung intoleransi. Adapun mengenai pesan-pesan politik  lainnya  yang  akan  diangkat, diserahkan  sepenuhnya  pada  para  anggota PSI di daerah masng-masing, selama tidak menyalahi ketentuan partai.

## c. Media
Terdapat beberapa media atau saluran yang menjadi  acuan  untuk  digunakan  dalam komunikasi politik Partai Solidaritas Indonesia,  yaitu  media  konvensional seperti  surat  kabar,  majalah,  televisi,  serta media  online  seperti  media  sosial  ataupun jejaring  pertemanan.  Selain  itu,  PSI  juga mengikuti  metode  konvensional  partai- partai politik lainnya dengan menggunakan atribut  seperti  baju  kaos,  bendera,  pamlet, dan  lain  sebagainya,  untuk  menyebarkan pesan politik dan sebagai media kampanye politik.

## d. Khalayak
Yang  menjadi  sasaran  utama  komunikasi politik  Partai  Solidaritas  Indonesia  adalah kelompok  muda  dan  para  pemilih  pemula. Segmentasi  ini  konsisten  dengan  image branding  yang  dilakukan  oleh  PSI  dengan mengklaim  sebagai  partai  anak  muda. Namun hal ini tidak menjadikan PSI tidak menyasar  kelompok  masyarakat  umum, sebab  para  calon  anggota  legislatif  PSI diarahkan  untuk  meraup  suara  sebanyak- banyaknya melalui  semua  segmen  pemilih yang  ada,  tentunya  yang  sejalan  dengan visi misi dan tujuan partai tersebut.
e. Efek
Seperti  umumnya,  efek  yang  diharapkan dari  komunikasi  politik  Partai  Solidaritas Indonesia  adalah  bertambahnya  dukungan terhadap partai tersebut, baik dalam bentuk simpati  masyarakat  ataupun  penambahan jumlah  anggota/kader  partai.  Adapun  efek jangka  pendek  yang  diinginkan  adalah bertambahnya  jumlah  pemilih  yang  akan memilih  para  calon  anggota  legislatif  dari partai ini.
Dengan  menggunakan  konsep  tersebut, hasil penelitian di lapangan menemukan beberapa fakta sebagai berikut:

## a. Komunikator
Sesuai  dengan  arahan  dari  pusat,  ujung tombak  yang  menjalankan  peran  komunikator adalah  para  calon  anggota  legislatif  yang  akan mengikuti pemilihan legislatif serentak pada tahun 2019.  Demikian  pula  dengan  PSI  Kota  Parepare. Ada  10  orang  calon  anggota  legislatif  yang kemudian  didaftarkan  oleh  PSI  kota  Parepare untuk mengikuti pileg 2019, yaitu:
No. Nama Jenis Kelamin Daerah Pemilihan 1 Sofyan Setiawan laki-laki I(Kecamatan Bacukiki- Bacukiki Barat) 2 Sukrianti perempuan I(Kecamatan Bacukiki- Bacukiki Barat) 3 Andi Irvan R laki-laki I(Kecamatan Bacukiki- Bacukiki Barat) 4 Muh. Yusran Hadysurya laki-laki II(Kecamatan Ujung) 5 Muh. Iqbal Usman laki-laki II(Kecamatan Ujung)
6 Devi Angrainy   perempuan II (Kecamatan Ujung)
7 Nurafni perempuan III(Kecamatan Soreang) 8 Muh. Syaifullah S. laki-laki III(Kecamatan Soreang) 9 Irfan Nurhayati Herman laki-laki III(Kecamatan Soreang) 10 Yuliana perempuan III (Kecamatan Soreang) Sumber: hasil penelitian, 2019
Metode  penjaringan  bakal  calon  legislatif PSI,  berdasarkan  situs  resmi  PSI,  merupakan sistem  terbuka,  dimana  para  bacaleg  akan diseleksi  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan panelis-panelis  untuk  mengukur  keahlian  dan kompetensi  mereka  (PSI.id,  2019).  Namun  pada PSI  kota  Parepare,  metode  penjaringan  bacaleg tidak  mengikuti  hal  tersebut.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  beberapa  calon  anggota legislatif  itu  sendiri,  proses  pemilihan  bacaleg kota  Parepare  tidak  melalui  proses  seleksi  oleh panelis  sesuai  bidang  keahlian  masing-masing, melainkan hanya melalui proses pendaftaran. Para bacaleg yang didaftarkan tersebut, selain memenuhi  kriteria  utama  bacaleg  PSI  yaitu berumur  dibawah  35  tahun,  kemudian  juga memenuhi persyaratan minimal pendaftaran caleg di  Komisi  Pemilihan  Umum,  yaitu  memenuhi keterwakilan perempuan (1 orang caleg perempuan untuk 2 orang caleg laki-laki). Adapun persyaratan  keahlian  dan  kompetensi  tidak menjadi ketentuan utama dalam proses penjaringan  tersebut,  sesuai  dengan  hasil  temuan lapangan.

## b. Pesan
Pesan  komunikasi  politik  PSI  kota Parepare  tampak  menekankan  pada  muatan “pemuda”,  anti  korupsi”    dan  “anti  intoleransi”,
Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus Psi Parepare)
yang  dibungkus  dalam  gaya  komunikasi  anak muda  atau  generasi  milenial.  Muatan  tersebut dibawakan  secara  umum,  termasuk  ketika mengomentari  isu-isu  relevan  yang  tengah  terjadi atau menjadi perbincangan umum pada saat itu.

## c. Media
Komunikasi  politik  Partai  Solidaritas Indonesia  kota  Parepare  dan  para  calon  anggota legislatifnya  pada  dasarnya  menggunakan  media- media yang tersedia, baik itu media konvensional maupun  media  sosial.  Namun  media  sosial  dan portal  berita  online  memperoleh  porsi  yang  jauh lebih  besar  dibandingkan  media  konvensional seperti  iklan  politik  ataupun  publikasi  caleg  di koran  atau  surat  kabar.  Para  caleg  tersebut maupun  DPD  PSI  Kota  Parepare  pada  umumnya menggunakan  laman  media  sosial  mereka  untuk melakukan kampanye  ataupun  mengunggah narasi-narasi politik mereka. Para caleg melakukan  komunikasi  selain  secara  tidak langsung, juga melakukan komunikasi tatap muka atau langsung, umumnya dalam bentuk canvassing atau  metode door-to-door ;  yaitu dengan  melakukan  kunjungan  ke  rumah-rumah warga  yang  menjadi  konstituennya.  Yang  unik pada  model  komunikasi  para  caleg  PSI  kota Parepare  adalah  menitik-beratkan  pula  pada pendekatan  ke  komunitas-komunitas  anak  muda ataupun  organisasi  yang  mereka  ikuti.  Hal  ini dikarenakan  sebagai  anak  muda,  mereka  aktif berorganisasi  maupun  berkumpul  dengan  anak- anak  muda  lainnya  yang  memiliki  minat  atau kesamaan hobi. Pendekatan berbasis komunitas ini menjadi  salah  satu  pilihan,  karena  selain ekonomis,  juga  kemudahan  dalam  berkomunikasi
dikarenakan  kedekatan  mereka  dengan  khalayak atau basis massa yang disasar.
d. Khalayak
Yang menjadi target atau sasaran komunikasi  politik  para  caleg  PSI  kota  Parepare dapat  dibagi  menjadi  3  kategori,  yaitu  keluarga dan kerabat dekat, kelompok pemilih pemula yang pada umumnya terdiri atas teman-teman dan rekan organisasi/kerja mereka, serta masyarakat umum.

## e. Efek
Efek  yang  diharapkan  dapat  tercapai  oleh komunikasi  politik  caleg  PSI  kota  Parepare  dapat dibagi  menjadi  2,  yaitu  efek  jangka  panjang  dan efek  jangka  pendek.  Efek  jangka  panjangnya adalah sosialisasi mengenai keberadaan, visi misi, serta muatan-muatan positif mengenai PSI kepada masyarakat  umum  kota  Parepare,  sehingga kedepannya  masyarakat  tersebut  akan  bersimpati dan  mendukung  PSI,  baik  secara  tidak  langsung maupun secara langsung. Selain itu, yang menjadi tujuan efek juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu efek kepada PSI sebagai sebuah partai politik, dan efek kepada  para  caleg  sebagai  individu.  Sebab  para caleg  tesebut  merupakan  orang-orang  yang  baru berkecimpung  di  dunia  politik,  sehingga  mereka perlu  memanfaatkan  momentum  tersebut  untuk meningkatkan popularitas mereka di dunia politik lokal.

## f. Alokasi Dana dan Waktu
Salah  satu  komponen  penting  dalam perencanaan  komunikasi  politik  adalah  dana operasional dan waktu yang tersedia. Berdasarkan hasil  observasi  di  lapangan  dan  pernyataan  dari ketua  PSI  kota  Parepare  Muh.  Iqbal  Usman, bahwa  PSI  kota  Parepare  tidak  mengelola  dana
operasional  untuk  kegiatan  kampanye  baik  partai maupun perorangan caleg, maka sebagai konsekuensinya dana operasional menjadi tanggung-jawab  masing-masing  calon  anggota legislatif.

## g. Strategi Dan Taktik
Seperti  halnya  pada  alokasi  dana  dan waktu,  DPD  PSI  kota  Parepare  menyerahkan sepenuhnya  permasalahan  strategi  dan  taktik komunikasi  kepada  masing-masing  caleg.  Oleh sebab  itu,  ada  perbedaan  strategi  tiap-tiap  caleg yang  ditemui  di  lapangan.  Berdasarkan  hasil observasi,  PSI  kota  Parepare  tidak  pernah melangsungkan  rapat  akbar  atau  kampanye  akbar di  Kota  Parepare.  Mayoritas  caleg  PSI  kota Parepare melakukan kampanye tatap muka secara langsung,  berkeliling  ke  rumah-rumah  warga, ataupun  menyebarkan  stiker  dan  pamphlet; termasuk  juga  menggunakan  kendaraan  roda  4 sebagai  media  kampanye  dengan  menempelkan stiker  kampanye.  Beberapa  caleg  juga  melakukan penggalangan  dana  untuk  korban  bencana  alam yang  terjadi  pada  tahun  tersebut,  kemudian  juga mengikuti  kegiata-kegiatan  politik  publik  seperti salah  satunya  tudang  sipulung  lintas  partai (pijarnews.com,  2019)  serta  konsensus  bersama caleg muda menolak money politics (Makassar.tribunnews, 2019) . h. Evaluasi
Selama periode kampanye hingga selesainya  pileg  dan  pilpres  serentak  tahun  2019, PSI  Kota  Parepare  tidak  pernah  mengadakan evaluasi  proses  kampanye  maupun  komunikasi politik  yang  berlangsung.  Segala  sesuatunya
diserahkan  sepenuhnya  kepada  masing-masing calon anggota legislatif.
Dalam  usaha  penerapan  strategi  komuniki politik tersebut, ditemui kendala di lapangan yang dapat  dibagi  menjadi  2,  yaitu  kendala  yang berasal  dari  dalam  (internal),  serta  kendala  yang berasal  dari  luar  organisasi  (eksternal).  Kendala internal tersebut beberapa diantaranya adalah:
a. Kader dan Pengurus yang minim pengalaman  politik,  menjadikan  proses organisasi di DPD PSI Kota Parepare tidak berjalan  sesuai  dengan  aturan.  Terdapat banyak  penyimpangan  dari  AD/ART partai  yang  terjadi  didalamnya,  seperti misalnya kepengurusan yang tidak dibekali  oleh  SK  (Surat  Keputusan) pengurus, tidak adanya agenda partai yang berjalan  seperti  penyaringan  bacaleg, perkaderan, pembekalan kemampuan politik,  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini dinyatakan  oleh  salah  seorang  bekas pengurus  “…kami  sebagai  pengurus  tidak tahu  menahu  soal  job  desk  kami,  struktur yg tdk jelas, (bendahara) kami gak pernah lihat,  sistem  laporan  keuangan  tidak transparan  dan  tidak  pernah  ada  LPJ masalah  keuangan  partai” 1 .Imbas  dari tidak  berjalannya  mekanisme  penyaringan bacaleg  sendiri  adalah  terpilihnya  caleg yang bermasalah, yaitu atas nama Nurafni, yang  dicurigai  melakukan  tindak  pidana penggelapan uang arisan. Beberapa jabatan  pengurus  yang  vital  seperti
1 Wawancara dengan Susanto Adriawan Natsir bekas Ketua DPC PSI Soreang
bendahara  dan  sekretaris  tidak  diisi  oleh orang-orang yang kompeten setelah pengurus  terdahulu  mengundurkan  diri maupun  tidak  aktif  lagi.  Kemudian  tidak adanya laporan keuangan dan transparansi dalam PSI kota Parepare, apabila dibandingkan  dengan  DPD  PSI  di  kota lainnya, namun tidak pernah ada penjelasan  yang  memadai  terkait  hal tersebut. Sementara laporan rutin keuangan  adalah  mekanisme  wajib  yang diatur  didalam  AD/ART  PSI.  Konflik seperti  ini  tidak  hanya  dialami  oleh  PSI kota  Parepare,  namun  konflik  serupa ternyata  juga  terjadi  di  PSI  Bekasi (indopos.co.id,  2019)  dan  PSI  Nusa Tenggara  Barat  (hariannusa.com,  2018). Selain  itu  tidak  ada  mekanisme  evaluasi yang  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa agenda  partai  sudah  berjalan,  baik  agenda internal maupun agenda eksternal.
b. Proses  komunikasi  yang  tidak  berjalan dengan  baik  antara  pengurus  DPD  PSI Kota  Parepare,  sehingga  menimbulkan konflik  internal  diantara  anggota-anggota PSI  Kota  Parepare.  Beberapa  konflik internal tersebut diantaranya adalah pemecatan  beberapa  anggota  partai  PSI Kota  Parepare  oleh  ketua  DPD  PSI  Kota Parepare  secara  sepihak  tanpa  melalui mekanisme  kepartaian  yang  berlaku 2 , ketidak-percayaan  anggota-anggota  PSI
2 Wawancara dengan Mifta Novianti Putri, bekas Pengurus DPD PSI Parepare
Kota  Parepare  terhadap  ketua  DPD  PSI Kota Parepare, dan lain sebagainya.
c. Kondisi  psikologis  sebagai  orang  muda dengan  kondisi  emosi  yang  masih  sering labil, ditambah dengan tidak adanya tokoh senior  yang  dapat  menjadi  penengah didalam  DPD  PSI  Kota  Parepare,  turut menjadi  penyebab  konflik  internal  yang mengakibatkan  PSI  kota  Parepare  tidak berfungsi  sebagaimana-mestinya.  Kondisi ini  diperparah  dengan  pengunduran  diri kader-kader  partai  tersebut,  sehingga  roda kepartaian menjadi pincang (Makassar.tribunnews.com, 2019).
Adapun  kendala  eksternal  yang  dihadapi, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Pemberitaan  di  media  terkait  beberapa pernyataan  elit  PSI  yang  kontroversial, contohnya  penolakan  terhadap  perda syariah maupun penolakan terhadap praktek  poligami  dan  larangan  poligami bagi kader-kader PSI. Meskipun pernyataan  tersebut  apabila  dilihat  secara keseluruhan sebenarnya merupakan pernyataan  yang  wajar  (mis.  penolakan terhadap  perda  syariah  yang  bersifat diskriminatif, seperti adanya peraturan jam malam  dan  peraturan  daerah    berdasarkan agama  yang  membatasi  gerak  kaum perempuan (merdeka.com, 2019), maupun larangan  poligami  bagi  kader  PSI  yang merupakan hak partai dan tidak melanggar HAM (kompas.com, 2018) namun
memberikan  kesan  negatif  terhadap  PSI
(mis.  di  cap  sebagai  partai  anti  agama) (republika.co.id, 2018).
b. Adanya  resistensi  masyarakat  terhadap PSI sebagai akibat dari terbentuknya opini publik  yang  negatif.  Dalam  salah  satu survey litbang Kompas, PSI menjadi partai baru  yang  paling  tinggi  tingkat  resistensi atau  penolakan  dari  masyarakat,  yaitu mencapai    5.6%.  Angka  tersebut  sangat tinggi  apabila  dibandingkan  dengan  partai baru lain seperti Perindo dengan resistensi sebesar  1,9  persen,  kemudian  partai Berkarya  dengan  angka  resistensi  sebesar 1,3 persen, dan terakhir Garuda yang nilai resistensinya  0,9  persen  (merdeka.com, 2019).
c. Adanya  persaingan  dari  partai-partai politik lain.
Kendala-kendala  tersebut  menyebabkan perolehan suara PSI kota Parepare pada pemilihan legislatif  2019  terbilang  sangat  rendah.  Dari  3 daerah  pemilihan,  PSI  kota  Parepare  hanya memperoleh  159  suara  di  dapil  I  dengan  jumlah caleg 3 orang, 84 suara di dapil II dengan jumlah caleg  3  orang,  dan  43  suara  di  dapil  III  dengan jumlah caleg 4 orang (kpu.go.id, 2019), dari total jumlah  DPT  kota  Parepare  sebanyak  99.111 orang.  Meskipun  demikian,  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  mantan  pengurus  dan  anggota PSI  kota  Parepare  yang  masih  berumur  dibawah 35  tahun,  keseluruhannya  menyatakan  bahwa mereka  masih  ingin  berkiprah  di  dunia  politik, meskipun  mungkin  tidak  dalam  kapasitas  sebagai anggota  PSI  kota  Parepare  lagi.  Mereka  juga
berpendapat bahwa konflik yang terjadi serta mis- manajemen  partai  pada  dasarnya  terjadi  akibat ulah  oknum  tertentu,  dan  bukan  merupakan kesalahan partai tersebut secara struktural. Namun mereka juga menyesalkan mengapa kekisruhan di PSI  Kota  Parepare  tidak  mendapatkan  perhatian langsung dari struktur PSI yang lebih tinggi, baik itu  dari  Dewan  Pengurus  Wilayah  (DPW)  PSI Sulsel, ataupun dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai  Solidaritas  Indonesia,  meskipun  mereka sudah beberapa kali melaporkan hal tersebut, baik secara  langsung,  maupun  melalui  laman  media sosial resmi PSI.

## SIMPULAN
Sebagai  partai  politik  baru  di  Parepare, Partai  Solidaritas  Indonesia  Kota  Parepare mengalami  kendala  dalam  pelaksanaan  strategi komunikasi  politiknya.  Hal  ini  disebabkan  oleh kurangnya  pengalaman  politik  para  anggotanya, tidak berjalannya fungsi edukasi politik partai, dan ulah  oknum  tertentu  di  dalamnya.  Imbasnya adalah  minimnya  suara  yang  diperoleh  PSI  kota Parepare,  sehingga  PSI  kota  parepare  tidak berhasil  memenuhi  tujuan  jangka  pendek  strategi komunikasi  politik  partai  untuk  menempatkan wakil  mereka  sebagai  anggota  DPRD  Kota Parepare.  Namun  PSI  kota  Parepare  dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, dalam bentuk menjadikan mereka  sebagai  anggota  partai  maupun  sebagai simpatisan.  Komposisi  pengurus  maupun  bacaleg PSI  Kota  Parepare  yang  sepenuhnya  terdiri  dari anak  muda  menjadi  bukti  nyata  bahwa  PSI  Kota
Parepare  mendorong  keterlibatan  anak  muda  dan pemilih pemula dalam proses politik.
Namun  kebijakan  tersebut  kemudian berbalik  menjadi  merugikan  mereka,  sebab minimnya  pengalaman  organisasi  politik  para pengurus  dan  anggotanya  menjadikan  agenda kepartaian  tidak  berjalan  lancar,  dan  juga menyebabkan terjadinya penyimpangan- penyimpangan dalam kegiatan organisasi. Kondisi ini  diperparah  dengan  tidak  adanya  penyelesaian ataupun  intervensi  langsung  dari  DPW  maupun DPP  PSI,  yang  berakibat  pada  hengkangnya kader-kader  PSI  kota  Parepare  tersebut.  Hal  ini justru  berbanding  terbalik  dengan  kondisi  PSI  di daerah  lain,  terutama  di  Jawa.  Sebagai  contoh, DPD PSI DKI Jakarta justru berhasil mendudukkan  kadernya  sebagai  anggota  DPRD DKI  Jakarta,  meskipun  mereka  berusia muda  dan baru  pertama  kali  mendaftar  sebagai  calon anggota  DPRD.  Meskipun  demikian,  para  kader- kader  maupun  simpatisan  PSI  kota  Parepare  ini sendiri  menyatakan  tetap  akan  berkecimpung didalam dunia politik, sehingga PSI kota Parepare dapat  dikatakan  berhasil  dalam  menstimulasi ketertarikan  kelompok  pemilih  pemula  terhadap proses dan dinamika politik.
Untuk  kedepannya,  Partai  Solidaritas Indonesia masih memiliki peluang yang signifikan untuk  menjadi  partai  besar  di  Indonesia.  Namun ada  beberapa  hal  dapat  menjadi  masukan,  yaitu proses  seleksi  pengurus  partai  perlu  diperketat, terutama  untuk  anggota  Dewan  Pengurus  Daerah di luar pulau Jawa, tentunya dengan mengedepankan asas kapabilitas dan transparansi. Kemudian  edukasi  politik  dan  proses  perkaderan
bagi  para  anggota  partai  perlu  harus  menjadi agenda rutin, agar manajemen agenda partai dapat berjalan  dengan  efisien  dan  transparan.  Hal  ini juga  penting  sebagai  dasar  pengetahuan  agar kemampuan  komunikasi  politik  kader  dan pengurus  PSI  dapat  semakin  ditingkatkan. Selanjutnya  Dewan  Pengurus  Wilayah  maupun Dewan  Pengurus  Pusat  PSI  perlu  meningkatkan pengawasan  terhadap  kinerja  Dewan  Pengurus Daerah,  serta  membuka  saluran  komunikasi  yang mengedepankan  asas  kesamaan  hak  atau  egaliter sehingga  dapat  meminimalisir  kemungkinan terjadinya  praktik-praktik  penyimpangan  dalam penyelenggaraan agenda partai tersebut. Dan yang terakhir  adalah  memperketat  proses  seleksi  dan penjaringan  kader  di  daerah-daerah  diluar  pulau Jawa,  agar  terjadi  pemerataan  kualitas  dan kompetensi kader PSI kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfani,  Hendra.  2015. Political  Communication Channel  and  The  Phenomenon  of  Political Communicators  in  Indonesia .  Communication Sphere, Vol.1, No.1 (2015) ISSN: 2477-1562 Al Hasan, Muhammad.  (2018, 28 April). PSI Seleksi
150 Bacaleg. Diakses dari https://psi.id/berita/2018/04/29/psi-seleksi- 150-bacaleg/
Aminullah, Akhirul. 2010. Strategi Komunikasi Politik Partai Politik Pada Pemilihan Umum Legislatif 2009. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Anwar, Alfiansyah. (2018, 26 November). Caleg Muda Parepare  Bertemu,  Ini  yang  Dibahas.  Diakses dari  https://www.pijarnews.com/caleg-muda- parepare-bertemu-ini-yang-dibahas/
Aprilia,  Merina.  Surya,  Iman.  Dyastari,  Letizia.  2017.
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam
Pemilihan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Tahun 2015  Di  Desa  Manunggal  Jaya  Kecamatan Tenggarong Seberang. E-Journal Ilmu
Pemerintahan,  2017,  5  (3):  1281-1294  ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak)
Azhar, A.A. 2018. Marketing of Political
Communication Created by National Mandate Party  (PAN)  in  General  Election    2005-2015,
North Sumatra, Indonesia . Budapest International  Research  and  Critics  Institute-
Journal (BIRCI-Journal) Volume I, No 2, June
2018, Page: 93-106 e-ISSN: 2615- 3076(Online), p-ISSN: 2615-1715(Print)
Chambali,  Irfandi  Imam.  2017.  Partisipasi  Politik Masyarakat  Miskin  Kota  Dalam  Pilkada Tahun  2015  Di  Kota  Semarang.  Universitas Negeri Semarang.
Dahlan,  Ahmad  Kamal.  (2019,  8  Juli).  Wawancara Pribadi
Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta
Fadil, Iqbal. (019, 21 Maret). Survei Litbang Kompas:
PSI  Partai  Baru  dengan  Resistensi  Paling
Tinggi. Merdeka . Diakses dari https://www.merdeka.com/politik/survei-
kompas-psi-partai-baru-dengan-resistensi- paling-tinggi.html
Fitriyah. 2020. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik Vol.11, No. 1, 2020. doi:10.14710/politika.11.1.2020.1-17
Heryanto.  (2019,  21  Oktober).  Banyak  Kejanggalan dan  Tidak  Beretika,  Enam  Ketua  DPC  PSI Bekasi Mundur. Indopos Diakses dari https://indopos.co.id/read/2019/10/21/202071/ banyak-kejanggalan-dan-tidak-beretika-enam- ketua-dpc-psi-bekasi-mundur/
Iswadi, Dedi. (2019, 5 Juli). Wawancara Pribadi James  C.Carolyn.,  James  P.  (2017) Systemism  and Foreign  Policy  Analysis:  A  New  Approach  to the  Study  of  International  Conflict .  In:  Yetiv S., James P. (eds) Advancing Interdisciplinary Approaches to International Relations .
Palgrave Macmillan, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-40823-1_10 Laman  Penetapan  Hasil  Wilayah.  Diakses  dari https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/peneta pan-hasil/wilayah/
Morlino,  Leonardo.  Badie,  Bertrand.  Berg-Schlosser,
Dirk.  2020.  The  SAGE  Handbook of  Political Science. SAGE
Mukhtar. 2013. Metode Penelitian Deskriftif Kualitatif. Jakarta : GP Press Group Mulyadi.  (2019, 6  Februari).  3  Alasan  Kader  &  Caleg PSI  Ramai-ramai  Mundur  di  Parepare,  Duit Partai hingga Ada yang Amburadul. Tribunnews . Diakses dari https://makassar.tribunnews.com/2019/02/06/3 -alasan-kader-caleg-psi-ramai-ramai-mundur-
di-parepare-duit-partai-hingga-ada-yang- amburadul
Mulyadi.  (2019,    17  Maret).  Belasan  Caleg  Lintas Partai  di  Parepare  Komitmen  Tolak  Politik Uang. Tribunnews . Diakses dari https://makassar.tribunnews.com/2019/03/17/b elasan-caleg-lintas-partai-di-parepare-
komitmen-tolak-politik-uang diakses pada tanggal 6 September 2019
Nasrudin, Muhammad. (2018, 21 September). Bacaleg
PSI  Akan  Berikan  Pembekalan,  Dihadiri Gubernur Sulsel. Diakses dari
https://makassar.terkini.id/bacaleg-psi-berikan- pembekalan-dihadiri-gubernur-sulsel/
Nimmo, Dan. 2010. Komunikasi Politik Khalayak Dan Efek. Malang: Remaja Rosdakarya.
Novianti  Putri,  Mifta.  (8  Juli  2019).  Wawancara Pribadi.
Pawito,  2017.  Penelitian  Komunikasi  Kualitatif.
Yogyakarta: LKIS
Prabowo,  Edhy.  Sulismadi.  Safri.  2016.  Theoretical
Review  of  Political  Communication  and Political  Achievement  Strategy.  International Journal  of  Management  and  Administrative Sciences  (IJMAS)  (ISSN:  2225-7225)  Vol.  4, No. 04, (22-30)
Rahmatullah,  Ahmar.  (2019,  1  Juli).  Wawancara pribadi.
Rasyid,  Satria  Z.  (2018,  23  September).  Caleg  PSI
NTB  Ramai-Ramai  Mundur.  Diakses  dari https://hariannusa.com/2018/09/23/caleg-psi- ntb-ramai-ramai-mundur/
Ristianto,  Christoforus.  (2018,  15  Desember).  PSI:
Larangan  Poligami  Tidak  Melanggar  HAM.
Kompas. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2018/12/15/ 14033381/psi-larangan-poligami-tidak- melanggar-ham
Rosana,  Ellya. 2012.  Partai  Politik  Dan  Pembangunan
Politik.  Jurnal  TAPIs  Vol.8  No.1  Januari-Juni 2012
Sadewo,  Joko.  (2018,  19  November).  Sikap  PSI Dinilai Sebagai Bentuk Fobia Agama. Republika . Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/po litik/18/11/19/pifw9d318-sikap-psi-dinilai- sebagai-bentuk-fobia-agama
Saifullah Sukri, Muhammad. (2019, 8 Juli). Wawancara Pribadi.
Semetko,  A.  Holli.  Scammel,  Margaret.  2012.  The SAGE Handbook of Political Communication. SAGE Publication Ltd.
Sugiyono.  2013.  Metodologi  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA
Suryasumirat,  Ratu  Annisa.  (2018,  19  November).
Ketum  PSI  Tegaskan  Tolak  Perda  Syariah yang  Diskriminatif. Merdeka. Diakses  dari https://www.merdeka.com/politik/ketum-psi- tegaskan-tolak-perda-syariah-yang- diskriminatif.html
Susanto, Adriawan. (2019, 3 Juli). Wawancara Pribadi Sutanto.  2011.  Strategi  Partai  Demokrat  dalam
Pemenangan  Pemilu  Legislatif  2009  di  Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang
Thaib,  Erwin  Jusuf.  2019.  Komunikasi    Politik Ditinjau Dari Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Ilmu  Politik.  FARABI  Jurnal  Pemikiran Konstruktif  Bidang  Filsafat  dan  Dakwah. ISSN  1907  –  0993  E  ISSN  2442  –  8264  Vol. 16 No. 1.
Varma, S.P. 2016. Teori Politik Modern. Rajagrafindo. ISBN: 979-421-109-5