YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 3, Desember 2022, hlm. (244-256) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari
Qur’Anna Savitri Bella Santoso
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: savitribellas@gmail.com

## Anajeng Esri Edhi Mahanani
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 28 September 2022 |Revised : 15 November 2022 |Accepted : 17 November 2022
How to cite: Qur’Anna Savitri Bella Santoso, “Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam  Perjanjian  Gadai  Emas  di  PT  Pegadaian  Cabang  Jemursari”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 244-256.

## ABSTRACT:
In dealing with life, humans basically want all their desires to be fulfilled. Moreover, as technology and science advance at an increasing rate in today's times, so does the quality of life of the people. This will result in a greater need for life, which causes people to tend to fulfill their basic needs. However, the COVID- 19 pandemic is currently underway, and its effects are being felt by many. Factors such as job loss, lonely work,  and  restrictions  imposed  by  the  government  will  certainly  have  a  significant  impact  on  people's economic  life.  In  the  midst  of  the  COVID-19  pandemic,  people  continue  to  think  creatively  and  devise strategies to survive. They don't just sit still. As a result, there are many financial institutions available to help  with  the  problems  facing  society  today.  In  this  case  the  community  is  assisted  by  a  Limited  Liability Company (PT) Pegadaian (Persero). One company that has an official license to do business in Indonesia is a Limited Liability Company (PT) Pegadaian (Persero) between the customer and the pawning institution. In addition to improving the welfare of the underprivileged and supporting government initiatives in the field of economy and national development, PT. The main purpose of Pegadaian is to help those who need money or funds so that they do not fall into the hands of loan sharks or bondmen who charge relatively high interest rates. The method used  is  empirical yuridical, using a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that the settlement of default at PT. Pegadaian Jemursari Branch by conducting an auction of the  customer's  collateral.  This  has  been  agreed  by  the  customer  if  he  is  unable  to  pay  the  collateral installments.  Constraints  in  the  settlement  are  unclear  customer  data  because  customers  change  identities but do not notify the pawnshop, jewelery models that are too old to make old goods to be sold and people are not interested in buying the auctioned goods. The solution in the settlement is to increase the loan amount so that it can pay off the previous loan shortfall, provide a longer loan period, and ask if there are other items that can be guaranteed.

## Keywords
: Agreement, Gold Pawn, Default

## ABSTRAK:
Dalam  menghadapi  kehidupan,  manusia  pada  dasarnya  ingin  semua  keinginannya terpenuhi.  Selain  itu,  seiring  kemajuan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  pada  tingkat  yang meningkat  di  zaman  sekarang,  begitu  pula  kualitas  hidup  masyarakat.  Hal  ini  akan mengakibatkan  kebutuhan  hidup  yang  lebih  besar,  yang  menyebabkan  orang  cenderung  untuk memenuhi  kebutuhan  dasarnya.  Namun,  pandemi  COVID-19  saat  ini  sedang  berlangsung,  dan dampaknya  dirasakan  oleh  banyak  orang.  Faktor-faktor  seperti  kehilangan  pekerjaan,  pekerjaan yang sepi, dan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah tentu akan berdampak signifikan terhadap  kehidupan  ekonomi  masyarakat.  Di  tengah  pandemi  COVID-19,  masyarakat  terus berpikir  kreatif  dan  menyusun  strategi  untuk  bertahan  hidup.  Mereka  tidak  hanya  duduk  diam. Akibatnya, ada banyak lembaga keuangan yang tersedia untuk membantu masalah yang dihadapi masyarakat  saat  ini.  Dalam  hal  ini  masyarakat  dibantu  oleh  Perseroan  Terbatas  (PT)  Pegadaian (Persero).  Salah  satu  perusahaan  yang  memiliki  izin  resmi  untuk  melakukan  usaha  di  Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian (Persero) antara nasabah dengan lembaga gadai.  Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang  mampu dan mendukung inisiatif pemerintah di bidang  ekonomi  dan  pembangunan  nasional,  PT.  Tujuan  utama  Pegadaian  adalah  membantu mereka  yang  membutuhkan  uang  atau  dana  agar  tidak  jatuh  ke  tangan  rentenir  atau  bondman yang  memungut  bunga  relatif  tinggi.  Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris,  dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  dari  penelitan  ini  menunjukkan  bahwa penyelesaian  wanprestasi  di  PT.  Pegadaian  Cabang  Jemursari  dengan  cara  dilakukannya  lelang terhadap  barang  jaminan  nasabah.  Hal  tersebut  telah  disetujui  oleh  nasabah  apabila  ia  tidak sanggup untuk membayar angsuran jaminan. Kendala dalam penyelesaiannya yaitu data nasabah yang  tidak  jelas  dikarenakan  nasabah  mengganti  identitas  tetapi  tidak  memberitahuka  kepada pihak  pegadaian,  model  perhiasaan  yang  terlalu  lama  sehingga  membuat  barang  lama  untuk terjual  dan  masyarakat  tidak  berminat  untuk  membeli  barang  yang  dilelang.  Solusi  dalam penyelesaiannya  yaitu  dengan  menambah  jumlah  pinjaman  sehingga  dapat  membayar kekurangan  pinjaman  sebelumnya,  memberikan  jangka  waktu  pinjaman  lagi,  serta  menanyakan apakah ada barang lain yang dapat dijaminkan.
Kata Kunci : Perjanjian, Gadai Emas, Wanprestasi

## Pendahuluan
Dalam  menghadapi  kehidupan, manusia  pada  dasarnya  ingin  semua keinginannya  terpenuhi.  Selain  itu, seiring  kemajuan  teknologi  dan  ilmu pengetahuan pada tingkat yang meningkat  di  zaman  sekarang,  begitu pula  kualitas  hidup  masyarakat.  Hal  ini dapat  menyebabkan  orang  memiliki kecenderungan  untuk  mempertahankan kebutuhannya, yang akan mengakibatkan  peningkatan  kebutuhan hidupnya. 1 Namun  pada  saat  pandemi covid-19, banyak sekali masyarakat yang mengalami  dampak  dari  pandemi  ini. Seperti  kehilangan  pekerjaan,  usaha yang sepi, serta pembatasan-pembatasan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  yang pastinya  akan  sangat  mempengaruhi kehidupan ekonomii masyarakat.
Akibatnya,  ada  banyak  lembaga
keuangan
yang tersedia untuk
membantu  masalah  yang  dihadapi masyarakat  saat  ini.  Dalam  hal  ini,  PT. Pegadaian  siap  membantu  masyarakat setempat.  Salah  satu  perusahaan  yang memiliki  izin  resmi  untuk  melakukan kegiatan  penyaluran  dana  menurut hukum  gadai  di  Indonesia  adalah  PT. Pegadaian. Secara umum gadai diartikan sebagai suatu kegiatan yang menjaminkan harta benda kepada pihak tertentu  dengan  imbalan  sejumlah  uang tertentu,  dengan  pengertian  bahwa barang  tersebut  akan  ditebus  sesuai dengan  ketentuan  kontrak  nasabah dengan lembaga gadai.
Selain meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  miskin  dan mendukung  inisiatif  pemerintah  di
1 Haris,  “Penyelesaian  Wanprestasi
Dalam  Perjanjian  Gadai  Emas  Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian  Cabang  Jambi", Legalitas  :  Jurnal
Hukum , Vol. 12, No. 1, hlm. 2. ”
bidang  ekonomi  dan  pembangunan nasional,  PT.  Tujuan  utama  Pegadaian adalah  untuk  membantu  mereka  yang membutuhkan  uang  atau  dana  agar tidak  jatuh  ke  tangan  rentenir  atau penjilat  yang  menawarkan  pinjaman dengan bunga tinggi. Sementara itu sifat orientasi keuntungan menurut pegadaian dapat menghasilkan keuntungan sehingga dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah. 2 Dalam  hal  pemberian  pinjaman, PT.  Pegadaian  menawarkan  dua  jenis pinjaman:  gadai  dan  fidusia.  Barang- barang yang digunakan sebagai jaminan untuk  pinjaman  gadai  dapat  mencakup perhiasan,  teknologi,  dan  perabotan rumah.  Sertifikat  untuk  kendaraan bermotor  roda  dua  atau  empat  serta sertifikat tanah termasuk dalam jaminan pinjaman  fidusia.  Gadai  emas  adalah salah  satu  jenis  pinjaman  yang  tersedia; Layanan  ini  merupakan  layanan  yang paling  sering  diminta  oleh  masyarakat, terutama  di  masa  pandemi  Covid-19. Emas  digunakan  sebagai  jaminan pinjaman  gadai  emas,  yaitu  pinjaman dengan  sistem  gadai  yang  diberikan kepada  semua  golongan  konsumen untuk keperluan konsumsi dan produksi. Inventasi emas atau logam mulia di Indonesia sedang mengalami perkembangan  yang  pesat,  sampai  saat ini  logam  mulia  masih  dianggap inventasi yang paling aman, karena nilai jualnya terus naik, dan juga selalu stabil. Oleh karena itu banyak masyarakat yang banyak menggadaikan perhiasan emasnya. 3 Ketika  para  pihak  dalam
2 Puspitasari, Seluk  Beluk  Pegadaian, Yogyakarta , PT Intan Sejati Klaten, 2011 , hlm. 10.
3 Habibah,  “Perkembangan  Gadai Emas  Pada  Inventasi  Emas  Pada  Pegadaian
suatu perjanjian melaksanakan kewajiban  atau  prestasi  masing-masing sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya,  tidak  akan  ada  masalah bagi para pihak.
4 Akan tetapi berdasarkan kenyataan  di  lapangan,  masih  terdapat nasabah yang telah melakukan wanprestasi  dengan  tidak  memenuhi suatu  kewajiban  berdasarkan  dengan kesepakatan sebelum
melakukan transaksi  dalam  perjanjian  gadai.  Ketika seorang  nasabah  tidak  dapat  memenuhi kewajiban  atau  prestasinya  maka  dapat disebut  sebagai  wanprestasi.  Penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  yang kurang  memahami  bahwa,  apabila masyarakat  melakukan  wanprestasi tentu akan menimbulkan suatu permasalahan  hukum.  Serta  dapat memberikan masukan bagi nasabah dan pengelola  pegadaian,  yang  sekiranya dapat  mematuhi  ketentuan  sesuai dengan  kesepakatan  dalam  perjanjian yang telah dibuat.
Seperti yang terjadi pada nasabah Ibu
Julia, beliau menggadaikan
perhiasan  emasnya  berupa  gelang  dan cincin  di  Pegadaian  Cabang  Jemursari dengan  meminjam  uang  sebesar  Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Awalnya, Ibu  Julia  terbiasa  membayar  cicilan pinjaman  tepat  waktunya  yakni  dari bulan pertama hingga bulan ketiga, akan tetapi  dia  tidak  dapat  melakukan pembayaran  pada  bulan  berikutnya, sehingga  membuat  pembayaran  cicilan lewat tanggal jatuh tempo.
Sebelumnya  pihak  pegadaian telah  memberikan  peringatan  terlebih dahulu  bahwa  angsuran  dari  Ibu  Julia akan  jatuh  tempo,  peringatan  tersebut merupakan  peringatan  1  yang  akan diterima  oleh  nasabah,  sampai  nasabah
Syariah.", Jurnal Ekonomi dan Keuangan
Syariah , Vol. 1, No. 1, hlm. 2. ” 4 Mardani, Hukum  Perikatan  Syariah  Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 6 .
akan mengonfirmasikan kapan pembayaran  akan  dilakukan  sebelum adanya  peringatan  2.  Pada  peringatan  1 tersebut  nasabah  diperbolehkan  untuk memperpanjang  jatuh  tempo  untuk pembayaran,  hal  tersebut  dengan  cara membayar  sewa  modal  pinjaman. Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan  yang  diberikan  nasabah,  dalam hal  ini  emas  perhiasan,  secara  lelang, tentunya jika nasabah tidak memperpanjang  tanggal  jatuh  tempo pembayaran. Pada saat perjanjian, kedua belah pihak menyetujui hal ini.
Jika  para  pihak  dalam  suatu perjanjian  melakukan  prestasi  masing- masing  sesuai  dengan  apa  yang  telah disepakati,  tidak  akan  ada  masalah. Namun  lain  halnya  apabila  para  pihak tersebut  tidak  dapat  melaksanakan kewajiban  atau  prestasinya,  karena memang  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa dimasa  pandemi covid-19 seperti sekarang  ini  terdapat  masyarakat  yang kehidupan  ekonominya  sudah  berubah karena  efek  dari  pandemi  ini.  Tentunya hal  inilah  yang  akan  menimbulkan permasalahan bagi para pihak, sehingga perlu  ada  yang  namanya  penyelesaian untuk  permasalahan  tersebut.  Dengan mengingat  konteks  di  atas,    rumusan masalah  dapat  dinyatakan  sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi penyelesaian  wanprestasi  dalam pelaksanaan  gadai  emas  di  PT. Pegadaian?
2. Apa  kendala  dan  solusi  dalam penyelesaian  wanprestasi  dalam pelaksanaan  gadai  emas  di  PT. Pegadaian?

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan  oleh  penulis  adalah  yuridis empiris  pendekatan  dengan  melihat sesuatu  kenyataan  hukum  yang  ada
dimsyarakat. 5 Pendekatan  sosiologis hukum  ini  digunakan  untuk  mengkaji segi-segi  hukum  dari  interaksi  sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Ini juga  berfungsi  untuk  mengidentifikasi dan  memperjelas  temuan  bahan  non- hukum  untuk  penelitian  atau  penulisan hukum. 6
Untuk mempelajari dan mendapatkan  fakta  dan  data  yang diperlukan,  penelitian  yuridis  empiris adalah  jenis  lain  dari  penyelidikan hukum  yang  meneliti  situasi  atau kondisi aktual yang terjadi di masyarakat.  Setelah  data  dikumpulkan, ini  akan  membantu  mengidentifikasi masalah,
yang kemudian akan membantu pemecahan masalah. 7 Tipe  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan wawancara kepada narasumber.
Penelitian  hukum  ini  difokuskan  untuk menguji dan mengamati kepatuhan serta kebiasaan  masyarakat  terhadap  hukum yang  berlaku.
8 Sehingga  jelas  bahwa tujuan dari penelitian ini yang menggunakan metodologi hukum empiris  adalah  untuk  mendapatkan gambaran  yang jelas  tentang  bagaimana nasabah  wanprestasi  dalam  perjanjian gadai  emas  di  PT.  Pegadaian  Cabang Jemursari terselesaikan.
Hasil dan Pembahasan Implementasi Penyelesaian
Wanprestasi  dalam Pelaksanaan Gadai Emas di PT Pegadaian
PT.  Pegadaian  merupakan  salah satu  badan  usaha  di  Indonesia  yang resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan  penyaluran  dana  berdasarkan
5 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,
Jakarta, Universitas Indonesia, 2006, hlm. 52.
6 Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 105.
7 Waluyo, Penelitian  Hukum  Dalam
Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 15.
8 Mezak, “Jenis, Metode Dan
Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukum", Universitas  Pelita  Harapan ,  Vol.  5,  No.  3,  hlm 93. ”
hukum  gadai.  Dalam  hal  pemberian pinjaman,  PT.  Pegadaian  menawarkan dua  jenis  pinjaman:  gadai  dan  fidusia. Banyak  orang  memutuskan  untuk mengambil  pinjaman  sebagai  gadai, demikian  berdasarkan  hasil    penelitian yang  dilakukan  peneliti  di  Kantor Pegadaian  Jemursari.  Penelitian  ini berbeda dengan aspek yang sebelumnya pernah peneliti terdahulu kaji dan telaah karena akan lebih mencermati pelaksanaan wanprestasi dalam
pelakasanaan  gadai  emas  di  Pegadaian, serta  kendala  dan  solusi  dalam pelaksanaan gadai emas.
Dalam  Pasal  1150  KUHPerdata istilah gadai diartikan sebagai suatu hak jaminan  kebendaan  atas  barang-barang bergerak  tertentu  milik  debitur  atau orang  lain  atas  nama  debitur  untuk dijadikan  jaminan  pelunasan  utang- utang  tertentu  dengan  memberikan  hak didahulukan. ( voorang , preferensi)
kepada  pemegang  hak  gadai  atas kreditur.” lainnya, setelah mempertimbangkan  biaya  pelelangan dan pengambilan barang yang digadaikan. 9
Dari  pengertian  tersebut  diatas maka  unsur-unsur  atau  elemen  pokok gadai yaitu :
1. Adanya jaminan untuk pelunasan hutang disebut gadai.
2. Gadai memberikan hak didahulukan  atau  hak preferent pelunasan hutang kepada kreditur terhadap kreditur lainnya.
3. Yang menjadi obyek gadai adalah barang bergerak.
4. Barang  bergerak  yang  menjadi obyek  gadai  tersebut  diserahkan kepada kreditur (dalam kekuasaan kreditur). 10
9 Usman, Hukum  Jaminan  Keperdataan, Jakarta, Bumi Aksara, 2017, hlm 105.
10 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan  Pada  Bank ,  Bandung,  Alfabeta 2004, hlm 228.
Salah  satu  jasa  pinjaman  yang ditawarkan  yaitu  gadai  emas,  jasa tersebut  termasuk  layanan  yang  paling banyak diminati selama adanya pandemi covid-19.  Emas  batangan  dan  perhiasan emas  diterima  sebagai  jaminan  untuk semua  jenis  pinjaman  konsumen  dan bisnis dengan sistem gadai, yang dikenal sebagai  "pinjaman  gadai  emas". 11 Fungsi utama dari sebuah jaminan adalah untuk meyakinkan  pihak  penerima  gadai (pihak pegadaian) bahwa pemberi gadai (nasabah) mempunyai kemampuan untuk  melunasi  pinjaman  gadai  yang telah  diberikan  kepadanya  sesuai dengan  perjanjian  yang  sebelumnya telah disepakati bersama. 12
Terlebih  lagi  pada  saat  pandemi covid-19  dilihat  dari  data  jumlah nasabah  yang  melakukan  gadai  emas mengalami kenaikan. Masyarakat
berpendapat  bahwa  proses  pengajuan untuk  gadai  emas  di  PT.  Pegadaian Cabang  Jemursari  dirasa  mudah  dan tidak  rumit.  Oleh  karena  itu  banyak masyarakat yang memilih menggadaikan emasnya daripada
menjualnya.
Seperti  halnya  dalam  kasus  ini,
Ibu  Julia  menggadaikan  emasnya  di  PT.
Pegadaian  Cabang  Jemursari.  Beliau dinyatakan  wanprestasi  setelah  tiga bulan tidak membayar angsuran pinjaman.  Yang  dimaksud  dengan “wanprestasi”  adalah  keadaan  yang disebabkan  oleh  kecerobohan  atau kesalahan  yang  menghalangi  debitur untuk  menyelesaikan  tugas-tugas  yang digariskan dalam kontrak tanpa menggunakan paksaan. Mengenai orang-orang  yang  menyatakan  bahwa
11 Nursyamsu,  “GADAI  EMAS  DI PERBANKAN  SYARIAH", Bilancia  :  Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 10, No. 2, hlm. 113-132 . ” 12 Hermansyah  and  Hum, Hukum
Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta,
Kencana  Predana  Media  Group,  2005,  hlm. 11.
kegagalan  untuk  melakukan  atau kelalaian dalam melaksanakan
kewajiban  yang  dituangkan  dalam kesepakatan  yang  dicapai  merupakan wanprestasi. 13 Wanprestasi  atau  tidak dipenuhinya  janji  atau  kewajiban  dapat terjadi  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja. 14 Pasal  1238  KUHPerdata lebih lanjut menyatakan bahwa “Debitur dinyatakan  lalai  dengan  surat  perintah, dengan  perbuatan  yang  serupa,  atau berdasarkan  kekuatan  perikatan  itu sendiri,  yaitu  jika  perikatan  ini mengakibatkan  debitur  dianggap  lalai dengan berjalannya perikatan itu. waktu yang ditentukan.”
Dalam  hal  ini  isi  perjanjian tertulis didalam Surat Bukti Gadai (SBG), yang sudah tertulis isi perjanjian apa saja yang  harus  disepakati,  ketika  kedua belah  pihak  telah  menandatangani perjanjian  tersebut  maka  telah  setuju dengan akibat hukum yang timbul akan perjanjian  tersebut.  Perjanjian  sah apabila  telah  memenuhi  4  unsur  syarat sahnya  suatu  perjanjian.  Dalam  pasal 1320 KUHPerdata disebutkan yaitu :
1. Adanya kesepakatan.
Dalam hal  ini  kedua belah  pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya  dalam  perjanjian  yang akan ditanda tangani. 2. Adanya kecakapan untuk membuat  perjanjian.  Menurut pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap mampu bertindak  secara  hukum  apabila telah  dewasa,  yang  didefinisikan telah  mencapai  usia  21  tahun atau,  jika  di  bawah  21  tahun, telah menikah.
3. Adanya sesuatu yang diperjanjikan.
13 Salim  and  SH, Pengantar  Hukum Perdata  Tertulis  (BW), Jakarta,  Bumi  Aksara, 2021, hlm. 180.
14 Miru, Hukum  Perancangan  Kontrak,
Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm. 74.
Pada  pasal  1333  KUHPerdata telah  menentukan  bahwa  suatu perjanjian  harus  memiliki  pokok perjanjian  berupa  suatu  barang yang  sekurang-kurangnya  dapat ditentukan jenisnya. Dalam kasus ini  barang  yang  diperjanjikan yaitu  sebuah  perhiasan  emas yang  menjadi  jaminan  dalam perjanjian antara Ibu Julia dengan pihak Pegadaian.
4. Ada suatu sebab yang halal. Dalam hal ini yang dimakasudkan adalah tujuan dari perjanjian  itu  sendiri  seperti  apa, yakni  untuk  memenuhi  hak  dan kewajiban  dari  masing-masing pihak. 15 Selain  itu  menurut  ahli  hukum, A.  Qirom  Syamsudin  dan  Meliala wanprestasi  dapat  berupa  tiga  macam yakni :
1. Benar-benar gagal dalam memenuhi kewajibannya. Sehubungan  dengan  itu,  dapat dikatakan bahwa nasabah wanprestasi  jika  sama  sekali tidak  memenuhi  prestasi  atau kewajibannya  kepada  Pegadaian dimana  ia  melakukan  perjanjian gadai emas.
2. Mencapai  tujuan,  tetapi  tidak tepat  waktu.  Jika  kinerja  klien masih  dapat  diharapkan  untuk diselesaikan, debitur atau pelanggan dianggap telah menyelesaikan tugas, tetapi tidak segera,  meninggalkan  pelanggan dalam wanprestasi. Dalam situasi saya, itu termasuk dalam kategori gagal  bayar  karena  pelanggan yang sebelumnya mampu membayar cicilan pinjaman, terlambat melakukan pembayaran pada bulan berikutnya  dan  tidak  melakukan
15 Panggabean,  “Keabsahan  Perjanjian Dengan  Klausul  Baku", Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum, Vol. 17, No. 4, hlm. 651-667 . ”
pembayaran  selama  tiga  bulan. Akibatnya,  nasabah  dianggap wanprestasi.
3. Mencapai  tujuan  namun  tidak tepat  atau  salah.  Jika  seorang debitur  memenuhi  kewajiban tetapi  kewajiban  itu  tidak  benar, dan  prestasi  yang  salah  itu  tidak dapat  diubah,  maka  debitur dapat dianggap gagal menyelesaikan kewajibannya. 16
Nasabah  yang  telah  melakukan wanprestasi  akan  mengakibatkan  akibat hukum  atas  kelalaian  atau  kecerobohan yang  tidak  bertanggung-jawab.  Adapun hukuman atau akibat yang akan didapat oleh  nasabah  apabila  ia  tidak  dapat memenuhi kewajibannya
atau tanggungannya : 1. Kewajiban membayar ganti rugi.
Ketentuan  tentang  ganti  rugi diatur  didalam  pasal  1246 KUHPerdata  yang  terdiri  dari tiga  macam,  yaitu  :  biaya,  rugi, dan bunga.
2. Pembatalan  perjanjian  antara para pihak. Hal ini merupakan sanksi sebagai akibat  dari  kelalaian  sesorang nasabah yaitu berupa pembatalan perjanjian.
3. Peralihan risiko. Peralihan  risiko  ini  berlaku  pada perjanjian  yang  objeknya  suatu barang. 17
Seorang  kreditur  dapat  meminta ganti  rugi,  tetapi  ia  harus  dapat menunjukkan    bahwa  wanprestasi debitur menyebabkan kreditur mengalami  kerugian.  Menurut  pasal 1244 KUHPerdata, debitur dapat dibebaskan  dari  kewajiban  membayar
16 Syamsudin, Pokok-Pokok  Hukum Perjanjian  Beserta  Perkembangannya, Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm. 74.
17 Umami, “Akibat Hukum
Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai.", Jurnal Ilmiah  Ilmu  Hukum  QISTIE ,  Vol.  14,  No.  2, hlm 22 ”
ganti rugi apabila ia dapat menunjukkan bahwa  tidak  dapat  dilaksanaknnya perikatan  itu  disebabkan  oleh  kejadian- kejadian  yang  tidak  dapat  diduga sebelumnya  dan  merupakan  bukan kesalahannya.
Debitur  dalam  keadaan  lalai dapat  dikenakan  akibat-akibat  tersebut diatas jika, meskipun telah diperingatkan  atau  ditagih  secara  tegas atas janjinya sebagaimana telah diuraikan diatas. Nasabah  yang  telah  melakukan wanprestasi akan diberikan pemberitahuan  oleh  pihak  pegadaian, yakni  melalui  pesan  singkat  maupun telepon.  Sebelum  pihak  pegadaian memberikan pemberitahuan terkait tanggal  jatuh  tempo,  pihak  pegadaian akan memberikan informasi
kekuarangan  pembayaran  yang  harus dibayarkan,  lalu  apabila  nasabah  tetap tidak  merespon  dan  belum  melakukan pembayaran  angsuran  sehingga  telah sampai  pada  jatuh  tempo.  Maka  pihak pegadaian  akan  menghubungi  serta memberi  peringatan  kepada  nasabah kembali  untuk  mengonfirmasi  bahwa nasabah telah dalam waktu jatuh tempo pembayaran.
Peringatan tersebut termasuk  kedalam  peringatan  2,  yang mana  apabila  sampai  pada  peringatan  3 yaitu pihak pegadaian akan mendatangi ke alamat tempat tinggal nasabah. Lalu  jika  nasabah  tersebut memang belum mampu untuk
melakukan  pembayaran  maka  upaya yang  akan  dilakukan  adalah    lelang terhadap  barang  jaminan.  Hal  tersebut telah  diatur  dan  telah  sesuai  dengan pasal  24  ayat  2  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yaitu “Dalam hal  uang  pinjaman  dengan  jaminan berdasarkan  hukum  gadai  yang  belum dilunasi  sampai  dengan  tanggal  jatuh tempo,  pegadaian  dapat  melelang barang jaminan”.
Adapun  tahapan-tahapan  yang dilakukan  mulai  dari  sebelum  sampai setelah diadakannya lelang yaitu :
1. Pemberitahuan Lelang Sebelum  diadakannya  lelang pihak pegadaian selalu memberikan pemberitahuan kepada masyarakat, melalui sosialisasi, promosi, serta menempelkan pemberitahuan pada papan pengumuman bahwa akan  diadakannya  lelang.  Selain itu pihak pegadaian juga melakukan promosi melalui sosial  media,  dimana  pada  saat ini  kemajuan  ilmu  teknologi sangat berkembang dengan cepat sehingga memudahkan masyarakat  untuk  menerima informasi  seputar  pegadaian. Terlebih adanya informasi mengenai  lelang  yang  diadakan oleh PT. Pegadaian. 2. Pelaksanaan Lelang Pada saat pelaksanaan lelang barang  akan  dihitung  dan ditimbang
terlebih dahulu,
sehingga  pihak  pegadaian  tidak merasa  dirugikan  apabila  nilai lelang  berkurang  dari  nilai jaminan.
Pelelangan  barang  jaminan dapat  dilaksanakan  di  kantor pegadaian  dimana  saja,  biasanya akan  terpajang  dibagian  etalase dekat kasir, sehingga masyarakat dapat  memilih  dan  melihat dengan sesuka hati dengan jelas.
3. Hasil Lelang Dari  hasil  lelang  apabila terdapat  barang  jaminan  yang tidak  laku  maka  akan  menjadi barang  sisa  lelang,  yang  mana dikemudan  hari  barang  terebut harus  dilelang  kembali.  Barang sisa  lelang harus sebisa mungkin terjual  dengan  cepat  karena apabila  lama  terjualnya,  maka model  dari  perhiasaan  tersebut akan dianggap sudah tidak bagus
lagi  oleh  masyarakat  yang bermiat untuk membelinya.
Hal  tersebut  akan  membuat perusahaan  pegadaian  merugi. Namun  apabila  nasabah  pemilik perhiasan tersebut ingin membeli barang  jaminannya  yang  telah dilelang  namun  belum  terjual maka masih bisa dengan membayar pokok pinjaman, biaya  lelang,  pajak  pph,  serta bunga terlebih dahulu. Pegadaian  akan  menempuh  jalur non-litigasi  jika  timbul  sengketa  setelah pelelangan di kemudian hari. Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah ketika suatu perselisihan diselesaikan  tanpa  melalui  pengadilan dengan  menggunakan  proses  atau organisasi penyelesaian
sengketa alternatif.  Menurut  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, ada dua opsi penyelesaian sengketa non- litigasi  yang  tersedia  di  Indonesia  (UU AAPS).
18 Pegadaian awalnya akan berusaha mencari solusi melalui musyawarah dan mufakat. Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan,  maka  perselisihan  tersebut akan diselesaikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bidang Usaha Pegadaian sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan  jenisnya  lelang  dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :
1. Lelang  Eksekusi,  yaitu  lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan  pengadilan, dokumen-dokumen  lain  yang disamakan  dengan  itu,  dan/atau melaksanakan  ketentuan  dalam perundang-undangan.
18 Diah,  “Prinsip  Dan  Bentuk-Bentuk Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar Pengadilan", Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5, No. 2, hlm. 7. ”
2. Lelang Non Eksekusi Wajib, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan  barang  yang  oleh peraturan  perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
3. Lelang  Non  Eksekusi  Sukarela, yaitu  lelang  atas  barang  milik swasta, orang atau badan hukum atau  badan  usaha  yang  dilelang secara sukarela.
Lelang sendiri termasuk kedalam penyelesaian  non  litigasi  dikarenakan lelang    yang  diadakan  oleh  PT. Pegadaian  merupakan  lelang  yang secara  sukarela.  Karena  pihak  nasabah dengan sukarela untuk  melelang barang jaminannya melalui PT. Pegadaian yang dalam  hal  ini  telah  diatur  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.  Bahtiar  Sibarani  menyatakan dalam  Jurnal  Keadilan bahwa  penjualan lelang pada hakekatnya adalah penjualan barang didepan orang banyak atau penjualan dimuka umum,
mekanisme  lelang  pada  dasarnya menghasilkan  penjualan  dengan  harga tinggi  dan  wajar,  oleh  karena  itu penggunaan mekanisme lelang sebagaimana  mekanisme  pasar  telah disetujui  dan  diwajibkan  oleh  Peraturan Perundang-Undangan  yang  berlaku  di Indonesia. 19
Lelang mengandung unsur-unsur yang  tercantum  dalam  definisi  jual  beli adanya  subjek  hukum,  yaitu  pihak pemberi  gadai  (nasabah)  dan  penerima gadai (pihak pegadaian), dimana adanya kesepakatan antara penjual  dan pembeli tentang  barang  dan  harga  ;  adanya  hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah  pihak.  Esensi  dari  lelang  dan  jual beli  adalah  penyerahan  barang  dan pembayaran  harga.  Penjualan  lelang memiliki  identitas  dan  karakteristik sendiri,  dengan  adanya  pengaturan
19 Sibarani, “Masalah Hukum
Privatisasi  Lelang." Jurnal  Keadilan, Vol.  4, No.1, hlm. 18. ”
khusus  dalam Vendu  Reglement, namun dasar  penjualan  lelang  sebagian  masih mengacu  pada  ketentuan  KUH  Perdata mengenai  jual  beli,  sehingga  penjualan lelang  tidak  boleh  bertentangan  dengan asas  atau  ajaran  umum  yang  terdapat dalam hukum perdata. 20 Apabila  nasabah  dalam  hal  ini melunasi  hutang  atau  kewajibannya kepada  pihak  pegadaian,  yang  meliputi hutang  pokok  dan  bunga  ( capital  lease ) serta biaya pemeliharaan dan penyelamatan  yang  telah  dibayarkan, maka  perjanjian  gadai  akan  berakhir. Perjanjian  pokok  yang  berupa  pinjam meminjam  uang  telah  selesai  oleh pegadaian terhadap barang yang digadaikan.  Selain  itu,  perjanjian  gadai dapat  dicabut  sesuai  dengan  pasal  1152 ayat 3 KUH Perdata, kecuali barang yang digadaikan  hilang  atau  dicuri  dari penerima gadai, jika tidak lagi dikuasainya. 21 Sedangkan  menurut  Ahli Hukum  J.  Satrio  hal-hal  yang  dapat menyebabkan hapusnya gadai yaitu :
1. Dengan hapusnya perikatan pokok  yang  dijamin  dengan gadai.
2. Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.
3. Dengan  hapus  atau  musnahnya benda jaminan.
4. Dengan  lepasnya  benda  gadai secara sukarela.
5. Dengan percampuran yaitu dalam  hal  pemegang  gadai menjadi  pemilik  benda  gadai tersebut.
20 Mboeik,  “Hak  Sempurna  Yang Melekat Pada Benda Tidak Bergerak.", Jurnal Kenotariatan Narotama, Vol. 1, No. 2, hlm. 7. ”
21 Liana,  “Analisis  Peran  Dan  Fungsi PT. Pegadaian Sebagai Lembaga Perkreditan
Masyarakat Di Indonesia.", Lex Administratum, Vol. 3, No. 5, hlm.7. ”
Kendala dan Solusi dalam Penyelesaian Wanprestasi  Gadai  Emas  di  PT
Pegadaian 1. Kendala dalam Penyelesaian Wanprestasi  Gadai  Emas  di  PT Pegadaian Cabang Jemursari Dalam proses penyelesaian
wanprestasi  gadai  emas  di  Kantor PT  Pegadaian  tidaklah  selalu berjalan  dengan  mulus,  pastinya tentu  akan  ditemukan  kendala- kendala  yang  dihadapi  selama dalam proses penyelesaian.
Adapun  kendala  yang  dihadapi oleh  PT  Pegadaian  Jemursari  dalam penyelesaian  wanprestasi  gadai emas yaitu :
a. Adanya  i’tikad  kurang  baik dari  para  nasabah  untuk melakukan pembayaran angsuran  atau  kewajiban kepada PT. Pegadaian Cabang Jemursari. b. Data  informasi  nasabah  yang tidak  jelas  dan  berubah, sehingga  menyulitkan  pihak pegadaian saat akan memberitahukan informasi mengenai tanggal jatuh tempo  maupun  pada  saat akan dilakukan pelelangan.
c. Harga  emas  yang  tidak  stabil atau  berubah-ubah,  hal  ini membuat masyarakat memilih  waktu  yang  tepat untuk  mengikuti  pelelangan selain  itu  masyarakat  juga tidak mau rugi.
d. Tidak  adanya  masyarakat yang berminat untuk mengikuti lelang, hal tersebut dikarenakan  penawaran  yang diajukan  biasanya  terlalu tinggi.
e. Model  perhiasan  yang  dirasa kuno  dan  sudah  lama,  dalam hal ini juga membuat masyarakat  semakin  pilih- pilih  saat  mengikuti  lelang. Perhiasan  yang  diminati  oleh
masyarakat  biasanya  yang terlihat simple dan elegan, hal tersebut karena sudah semakin banyak inovasi model perhiasan yang kekinian  dan  tidak  terlihat jadul. 2. Solusi dalam Penyelesaian Wanprestasi  Gadai  Emas  di  PT Pegadaian Cabang Jemursari. Dalam  penyelesaian  wanprestasi gadai  emas  pihak  pegadaian  selalu berusaha untuk bersikap sekooperatif  mungkin.  Hal  ini dikarenakan pada saat akan dilakukan  lelang  nasabah  harus mengetahuinya  terlebih  dahulu, meskipun  didalam  isi  perjanjian tertera  apabila  nasabah  tidak  dapat dihubungi  maka  lelang  dapat dilaksanakan.
Namun pihak pegadaian  akan  melakukan  upaya untuk  dapat  menghubungi  dan menginformasikan  kepada  nasabah bahwa  barang  jaminannya  akan dilelang.  Selain  itu  PT.  Pegadaian Cabang  Jemursari  memiliki  solusi bagi nasabah yang belum bisa untuk membayar  angsuran  pinjamannya yaitu dengan cara :
1. Pihak Pegadaian Akan memberikan jangka waktu 15 hari  untuk  nasabah,  jangka waktu  tersebut  ditujukan agar nasabah mendapat waktu tambahan untuk membayarkan angsuran pinjamannya. Dimana nantinya nasabah akan mendapatkan  bunga  sebesar 1% per 15 harinya. 2. Pihak Pegadaian akan menawarkan untuk menambah  jumlah  pinjaman. Hal  ini  ditawarkan  apabila nasabah masih memiliki cukup pinjaman untuk ditambahkan,  dalam  artian jumlah  taksirannya  masih mencukupi  untuk  nasabah
apabila setuju untu menambahkan jumlah pinjaman.  Nantinya  akan dibayarkan ke jumlah angsuran  yang  sebelumnya terdapat kekurangan. 3. Pihak Pegadaian akan menanyakan apakah nasabah masih  memiliki  barang  yang masih  bisa  dijaminkan,  hal tersebut  dimaksudkan  untuk dapat  menutup  kekurangan pembayaran
nasabah sebelumnya. Penutup 1. Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi penyelesaian
wanprestasi  gadai  emas  di  PT.
Pegadaian  Cabang  Jemursari  masih banyak  ditemukan  nasabah  yang melakukan  wanprestasi,  nasabah tersebut
telah
dinyatakan wanprestasi  sesuai  dengan  pasal 1238  KUHPerdata  yaitu  “Debitur dinyatakan  Ialai  dengan  surat perintah,  atau  dengan  akta  sejenis itu,  atau  berdasarkan  kekuatan  dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini  mengakibatkan  debitur  harus dianggap  Ialai  dengan  lewatnya waktu  yang  ditentukan”.  Dalam  hal ini  Ibu  Julia  dinyatakan  wanprestasi setelah  tiga  bulan  belum  membayar angsuran  atas  pinjamannya,  hal tersebut  dibuktikan  dengan  adanya surat  perjanjian  Surat  Bukti  Gadai yang  sebelumnya  telah  ditanda tangani  oleh  kedua  belah  pihak. Sebelum  diadakannya  lelang,  pihak pegadaian  akan  memberitahukan kepada  nasabah  secara  persuasif, dengan  memberikan  pesan  singkat, melalui  telepon,  serta  surat  yang akan dikirimkan ke alamat nasabah.
Adanya tahapan-tahapan sebelum dilakukannya lelang yaitu : a. Persiapan  Lelang  :  Dengan  cara menghubungi  pihak  nasabah
terlebih dahulu untuk mengonfirmasikan bahwa barang jaminannya  akan  dilelang,  serta bertanya  apakah  bersedia  jika barangnya akan dilelang.
b. Pelaksanaan  Lelang  :  Dengan menghitung terlebih dahulu jumlah  taksiran  sehingga  dapat menutup  jumlah  kekurangan pembayaran dari nasabah.
c. Hasil lelang : hasil dari penjualan barang  lelang  akan  dgunakan untuk  membayar  cicilan  yang belum  dibayarkan,  lalu  apabila terdapat sisa dari hasil penjualan setelah dikurangi untuk pembayaran  cicilan,  maka  akan dikembalikan  kepada  nasabah. Barang lelang yang belum terjual disebut barang sisa lelang. Apabila terjadi sengketa dikemudan hari maka akan diselesaikan  dengan    jalur  non- litigasi  yakni  secara  musyawarah terlebih  dahulu,  apabila  tidak ditemukan  kesepakatan  maka  akan diselesaikan melalu Lembaga Arbitrase  Penyelesaian  Sengketa  di Bidang  Usaha  Pergadaian  sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Berdasarkan  uraian  diatas  dapat disimpulkan  kendala  yang  dialami oleh PT Pegadaian yaitu :
a. Tidak  ada  I’tikad  baik  dari  para nasabah  yang  sudah  melakukan wanprestasi.
b. Data nasabah yang salah, sehingga meyulitkan pihak pegadaian  pada  saat  akan dihubungi.
c. Model  perhiasan  yang  sudah terlalu lama dan tidak modern.
d. Tidak ada minat dari masyarakat yang  ingin  membeli  barang  hasil lelang.
e. Barang lelang yang tidak terjual. Untuk  solusinya  PT.  Pegadaian mempunyai solusi yaitu  :
a. Pihak  Pegadaian  memberikan nasabah  jangka  waktu  tambahan untuk pembayaran.
b. Menawarkan  kepada  nasabah untuk menambah jumlah pinjaman kepada nasabah. c. Menanyakan  kepada  nasabah apakah  memiliki  barang  jaminan lain yang dapat dijaminkan.

## Saran
1. Bagi PT Pegadaian Cabang Jemursari  selaku  pihak  penerima gadai  atau  yang  disebut  sebagai kreditur, untuk dapat tetap mempertahankan
kepeduliaan terhadap nasabah, terutama nasabah yang  telah  melakukan  wanprestasi.
Dengan  cara  menghubungi  nasabah setiap  saat,  mengirimkan  surat  ke alamat nasabah, dan juga mendatangai  nasabah.  Hal  tersebut patut  untuk  dipertahankan  dan dijaga untuk kedepannya. Serta juga untuk sering mengadakan sosialisasi dan  promosi  mengenai  layanan terbaru  dari  pegadaian,  sehingga masyarakat  dapat  mengetahui  lebih jelas dan luas apa saja layanan yang ada di pegadaian.
2. Bagi  Ibu  Julia  selaku  nasabah, diharapkan  untuk  dapat  bersikap kooperatif  apabila  pihak  pegadaian menghubungi untuk meminta informasi kapan pembayaran angsuran  akan  dilakukan,  hal tersebut  bertujuan  untuk  mencegah menaiknya  jumlah  nasabah  yang melakukan  wanprestasi  di  PT. Pegadaian  Cabang  Jemursari,  serta mencegah  untuk  menaiknya  bunga yang  harus  dibayarkan  oleh  Ibu
Julia atas keterlambatan pembayaran. 3. Bagi masyarakat yang akan melakukan pinjaman dengan
menggunakan  layanan  gadai  emas, diharapkan  dapat  lebih  memahami tentang  layanan  gadai  emas  itu
seperti apa, informasi dapat diperoleh melalui web resmi pegadaian.  Pentingnya  mengetahui dan  paham  akan  layanan  tersebut dapat  mempermudah  pada  saat proses  pinjaman  dan  meminimalisir terjadinya  wanprestasi  dikemudian hari.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika, 2021.
Diah,  Marwah  M.  “Prinsip  Dan  Bentuk- Bentuk  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Di  Luar  Pengadilan.”
Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dan  Dinamika Masyarakat Vol. 5, no. No. 2 (2016): hlm. 7. Habibah, Nunung. “Perkembangan Gadai  Emas  Pada  Inventasi  Emas Pada  Pegadaian  Syariah.” Jurnal
Ekonomi  Dan  Keuangan  Syariah 1, no. 1 (2017): 2.
Haris, Abdul. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam  Perjanjian  Gadai  Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi.” Legalitas : Jurnal Hukum 12,
no. 1 (2020): 2. Hermansyah,  S  H,  and  M  Hum. Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta:  Kencana  Predana  Media Group , 2005.
Liana,  Silvana.  “Analisis  Peran  Dan Fungsi  PT.  Pegadaian  Sebagai Lembaga  Perkreditan  Masyarakat Di Indonesia.” Lex Administratum 3, no. 5 (2015): 7.
Mardani. Hukum  Perikatan  Syariah  Di
Indonesia . Sinar Grafika, 2013. Mboeik, Megarina Carisa. “Hak Sempurna  Yang  Melekat  Pada Benda  Tidak  Bergerak.” Jurnal
Kenotariatan  Narotama 1,  no.  2 (2019): 7. Mezak,  Meray  Hendrik.  “Jenis,  Metode Dan  Pendekatan  Dalam  Penelitian
Hukum”  Vol.  5,  no.  No.  3  (2006): Hlm. 93.
Miru,  Ahmad. Hukum  Perancangan
Kontrak . Raja Grafindo, Jakarta , 2010.
Nursyamsu, Nursyamsu. “GADAI EMAS DI PERBANKAN SYARIAH.” Bilancia:  Jurnal  Studi Ilmu  Syariah  Dan  Hukum Vol.  10, no. No. 2 (2016): hlm. 113-132.
Panggabean, R M. “Keabsahan Perjanjian
Dengan  Klausul  Baku.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 17, no. No. 4 (2010): hlm. 651-667. Puspitasari,  Fiki. Seluk  Beluk  Pegadaian . Edisi  Pertama,  Yogyakarta:  PT Intan Sejati Klaten, 2011.
Salim,  H  S,  and  M  S  SH. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Bumi Aksara, 2021.
Sibarani,  Bachtiar.  “Masalah  Hukum Privatisasi  Lelang.” Jurnal  Keadilan 4, no. 1 (2006): 18.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006. Sutarno. Aspek-Aspek  Hukum  Perkreditan Pada  Bank .  Bandung:  Alfabeta, 2014.
Syamsudin,  A  Qirom. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya . Yogyakarta: Liberty , 2010. Umami, Yurida. “Akibat Hukum Wanprestasi  Dalam  Perjanjian
Gadai.” Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum QISTIE 14, no. 2 (2021): 22. Usman,  Rachmadi. Hukum  Jaminan Keperdataan . Bumi Aksara, 2017. Waluyo,  Bambang. Penelitian  Hukum Dalam Praktek . Sinar Grafika, 2008.