## PENGARUH FILSAFAT  DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM PERDATA  DALAM PRAKTEK PERADILAN
Oleh: Supriono Tarigan Hukum Universitas Sumatera Utara E-mail: suprionotarigan@students.usu.ac.id

## ABSTRACT
Philosophy  of  law  focuses  on  the  philosophical  aspect  of  law  which  is  oriented  towards functional problems and the philosophy of  law itself, namely carrying out  law enforcement, dispute resolution, maintaining and maintaining order, making changes, arranging order for the  realization  of  a  sense  of  justice  based  on  abstract  and  concrete  legal  principles. Normative  legal  research  methods  and  Indonesian  legal  research  as  a  rule  of  law (Rechtsstaat)  principally  aim  to  uphold  legal  protection  (iustitia  protectiva).  Law  and  legal ideals  (Rechtidee)  as  the  embodiment  of  culture.  The  embodiment  of  human  culture  and civilization is upheld thanks to the legal system, legal goals and legal ideals (Rechtidee) are upheld in justice. maintained or enforced. The process of settling civil cases in court is a way of defending or enforcing material civil law that has been violated. Civil procedural law or formal  law,  the  existence  of  negligence  and  errors  in  the  application  of  material  or  formal civil law can be assessed as a failure in applying the law. the end of a power of attorney, if the person giving the power of attorney dies, then the lawsuit can be declared unacceptable, it turns out to be granted.
Keywords: Philosophy, Application of Law, Civil

## ABSTRAK
Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah- masalah  fungsi  dan  filsafat  hukum  itu  sendiri  yaitu  melakukan  penertiban  hukum, penyelesaian  pertikaian,  pertahankan  dan  memelihara  tata  tertib,  mengadakan  perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit.  Metode  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  Indonesia  sebagai  negara hukum  ( Rechtsstaat )  pada  prinsipnya  bertujuan  untuk  menegakkan  perlindungan  hukum ( iustitia  protectiva ).  Hukum  dan  cita  hukum  ( Rechtidee )  sebagai  perwujudan  budaya. Perwujudan  budaya  dan  peradaban  manusia  tegak  berkat  sistem  hukum,  tujuan  hukum  dan cita  hukum  ( Rechtidee )  ditegakkan  dalam  keadilan. dipertahankan  atau  ditegakkan.  Proses Penyelesaian  perkara  perdata  di  pengadilan  merupakan  cara  mempertahankan  atau menegakkan  hukum  perdata  materiil  yang  dilanggar.  Hukum  acara  perdata  atau  hukum formil, adanya kelalaian dan keliruan dalam penerapan hukum perdata meteril ataupun formil dapat  di  nilai  adanya  kegagalan  dalam  penerapan  hukum. berakhirnya  suatau  kuasa,  jika pemberi  kuasa  meninggal  dunia,kemudian  gugatan  dapat  dinyatakan  tidak  dapat  diterima, ternyata dikabulkan.
Kata Kunci: Filsafat, Penerapan Hukum, Perdata

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut
hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila orang  mengadakan  hubungan  antara  satu sama  lain  dalam  hidup  bermasyarakat. Hubungan  tersebut  menimbulkan  hak  dan
kewajiban  timbal  balik  yang  wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban  tersebut  telah  diatur  dalam peraturan  hukum,  yang  disebut  dengan hubungan  hukum.    Hukum  perdata  ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah  laku  setiap  orang  terhadap  orang lain  yang  berkaitan  dengan  hak  dan kewajiban  yang  timbul  dalam  pergaulan masyarakat  maupun  pergaulan  keluarga. para  ahli  dalam  keterangan  Bernama Sudikno  Mertokusumo,  hukum  acara perdata  adalah  peraturan  hukum  yang mengatur  bagaimana  caranya  menjamin ditaatinya  hukum  perdata  materiil  dengan perantara hakim. Dengan kata lain, hukum acara  perdata  adalah  peraturan  hukum yang  menentukan  bagaimana  caranya menjamin  pelaksanaan  hukum  perdata materiil.  Lebih  konkret  lagi,  dapatlah dikatakan  bahwa  hukum  acara  perdata mengatur tentang adil, dan bagaimana cara melaksanakan putusan pengadilan. Dengan demikian, hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum perdata diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya. kemudian ahli  Wirjono  Prodjodikoro  merumuskan bahwa  hukum  acara  perdata  adalah rangkaian  peraturan  yang  memuat  cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan  di  muka  pengadilan  dan  cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan
peraturan  hukum  perdata.  Karena  ada peraturan  hukum  acara  perdata,  orang dapat  memulihkan  haknya  yang  telah dirugikan atau terganggu melalui pengadilan  dan  berusaha  menghindarkan diri dari tindakan menghakimi sendiri.
Filsafat hukum memfokuskan pada segi  filosofisnya  hukum  yang  berorientasi pada  masalah-  masalah  fungsi  dan  filsafat hukum  itu  sendiri  yaitu  melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian,  pertahankan  dan  memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan  tata  tertib  demi  terwujudnya rasa  keadilan  berdasarkan  kaidah  hukum abstrak  dan  konkrit.  Pemikiran  filsafat hukum berdampak positif sebab melakukan  analisis  yang  tidak  dangkal tetapi  mendalam  dari  setiap  persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat atau perkembangan  ilmu  hukum.  Masalah- masalah dilaksanakan dengan
Hukum  acara  perdata  dapat  juga  disebut hukum  perdata  formal  ( formal  civil  law ) karena mengatur tentang proses penyelesaian  perkara  melalui  pengadilan yang  secara  formal  diakui  sah  menurut Undang-Undang.  Hukum  acara  perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata  agar  hak  dan  kewajiban  pihak- pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.
Dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  jelas terlihat bahwa tujuan dari aturan
tersebutadalah  untuk  memberikan  ganti kerugian,  dengan  tujuan  tersebut  maka keadilan  yang  dituju  merupakan  suatu keadilan corrective (keadilan corrective mencari untuk mengganti atau memperbaiki kerugian.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji tentang  pengaruh filsafat   dalam penerapan    hukum    perdata  dan  hukum perdata  acara    dalam  prakek  peradilan  di putusan, bentuk kegagalan dan kemunduran  penerapan    hukum  acara perdata untuk kemencari kebenaran hukum perdata materil.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  Metode  penelitian  hukum normatif  dan  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  hukum  normatif  dilakukan dengan meninventarisir hukum materil dan formil  salah  dalam  penerpan  dalam praktek peradilan dalam beberapa putusan. Sedangkan  penelitian    hukum  empiris dilakukan    dengan  menginventarisir  data yang  berkaitan  beberapa  kasus  atau  pihak dalam  mencari  keadilan  mendapatkan kegagalan  penerapan  hukum  perdata  dan hukum  acara  perdata    dalam  prakek peradilan  yang  merujuk  pada  data  yang bersumber dari Mahkamah Agung sebagai lembaga  yang  memberikan  pertimbangan- pertimbangan dalam putusan hukum
terhadap  para  pihak  dalam  peradilan Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaruh  filsafat  dalam  penerapan hukum  perdata  dan  hukum  acara perdata    dalam  prakek  peradilan  di putusan
Indonesia  sebagai  negara  hukum ( Rechtsstaat )  pada  prinsipnya  bertujuan untuk  menegakkan  perlindungan  hukum ( iustitia  protectiva ).  Hukum  dan  cita hukum  ( Rechtidee )  sebagai  perwujudan budaya. Perwujudan budaya dan peradaban  manusia  tegak  berkat  sistem hukum,  tujuan  hukum  dan  cita  hukum ( Rechtidee )  ditegakkan  dalam  keadilan yang  menampilkan  citra  moral  dan kebajikan  adalah  fenomena  budaya  dan peradaban.  Manusia  senantiasa  berjuang menuntut dan membela kebenaran, kebaikan, kebajikan menjadi cita dan citra moral  kemanusiaan  dan  citra  moral pribadi.
Filsafat dapat diartikan sebagai  cinta  akan  Satjipto  Rahardjo selanjutnya  menambahkan,  sebagaimana halnya  dengan  setiap  cabang  ilmu,  maka ilmu  hukum  ini  mempunyai  objeknya sendiri,  yaitu  hukum,  betapa  ilmu  hukum itu  mencakup  bidang  yang  luas  sekali. Sifat ini merupakan akibat dari beban yang dipikulnya,  yaitu  memaparkan  di  hadapan kita  fenomena  hukum  dalam  hakikatnya,
sifat-sifatnya, fungsinya dalam masyarakat sehingga oleh karena itulah bisa dimengerti,  mengapa  ia  mengandung pikiran  dan  penjelasan  yang  cukup beragam,  baik  yang  falsfati,  teknik maupun sosiologis).
Dalam  kepustakaan  hukum,  ilmu hukum ini dikenal dengan nama, jurisprudence,  berasal  dari  kata  jus,  juris, yang  artinya  adalah  hukum  atau  hak; prudensi  berarti  melihat  ke  depan  atau mempunyai  keahlihan.  Arti  yang  umum dari  jurisprudence  ini  adalah  ilmu  yang mempelajari  hukum,  Tetapi  orang  juga mengenal  tiga  yang  lain.  Parah  penulis Inggris memakinya dalam anatomi perbandingan  sistem-sistem  hukum  yang sudah maju. Para penulis Prancis mengartikanya sebagai kecenderungan dari putusan  yang  diambil  oleh  pengadilan- pengadilan.
Filsafat  hukum  memfokuskan  pada segi  filosofisnya  hukum  yang  berorientasi pada  masalah-  masalah  fungsi  dan  filsafat hukum  itu  sendiri  yaitu  melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian,  pertahankan  dan  memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan  tata  tertib  demi  terwujudnya rasa  keadilan  berdasarkan  kaidah  hukum abstrak  dan  konkrit.  Pemikiran  filsafat hukum berdampak positif sebab
melakukan  analisis  yang  tidak  dangkal tetapi  mendalam  dari  setiap  persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat atau perkembangan  ilmu  hukum  itu  sendiri secara  teoritis,  cakrawalanya  berkembang luas  dan  komprehensive.  Pemanfaatan penggabungan ilmu hukum dengan filsafat hukum adalah politik hukum, sebab politik hukum  lebih  praktis,  fungsional  dengan cara  menguraikan  pemikiran  teleologis konstruktif  yang  dilakukan  di  dalam hubungannya dengan pembentukan hukum dan  penemuan  hukum  yang  merupakan kaidah  abstrak  yang  berlaku  umum, sedangkan  penemuan  hukum  merupakan penentuan  kaidah  konkrit  yang  berlaku secara khusus.
Filsafat hukum bertugas menerangkan  dasar  nilai  hukum  yang filosofis dimana mampu mewujudkan cita- cita keadilan, ketertiban dalam bermasyarakat  yang  berhubungan  dengan keberadaan  hukum  yang  ada,untuk  itu filsafat  hukum  dapat  dikatakan  cocok untuk  membangun  keadaan  hukum  yang lebih baik. Tentang fungsi Filsafat Hukum itu  sendiri,berpendapat  bahwa  ahli  filsafat berupaya  untuk  mencari  jawaban  untuk permasalahan  tentang  gagasan  membuat sebuah  hukum  yang  sempurna,  kemudian menunjukan  kepada  masyarakat  kalau hukum yang sudah ditentukan, kekuasaannya  tidak  dipersoalkan  lagi.
Untuk  memenuhi  perkembangan  hukum yang  diamna  menjamin  kelangsungan dimasa mendatang,filsafat hukum memberikan penjelasan yang logis mengenai hukum. Mewujudkan rasa keadilan  yang  sesuai  dengan  kaidah hukum  yang  abstrak  dan  konkrit,  filsafat hukum  lebih  memperhatikan  dari  sisi filosofis  hukum  yang  lebih  mengarah terhadap  permasalahan  fungsidan  filsafat hukum  melakukan  perubahan  tata  tertib penyelesaian  masalah  pertikaian  dan mengadakan perubah yang lebih baik.
Pandangan filsosof tentang keadilan, menurut plato keadilan hanya ada didalam hukum  dan  perundang-undangan  yang dibuat  oleh  para  ahli  yang  khusus memikirkan hal itu.
Bahkan    kebenaran    dan    keadilan, hasil  pemikiran  para  filsuf  sebelumnya, pun      tidak      luput      dari  sikap      kritik filsafat      mereka,      sebab  dalam filsafattidak   ada   kebenaran  yang  final. Dengan  filsafat    hukum,    filsafat    hukum harus  berupaya      mencari      dan menemukan hakekat hukum secara radikal (sampai        ke        akar-akarnya),        secara sistematis,        rasional,        dan        metodis. Filsafat hukum berupaya untuk menemukan      jawaban    terdalam      dari sebuah objek formalnya, yaitu hukum.
Hukum  acara  perdata  umumnya dilakukan  bendasarkan  pada  peraturan
perundangundangan  seperti  Het  Herzeine Indonesish Reglement (selanjutnya disebut dengan
HIR),
Rechtsreglemeent Buitengewesten (selanjutnya disebut dengan  Rbg),  dan  Reglement  op  de burgerlijke  recht  Vordering  (selanjutnya disebut  dengan  Rv).  Umumnya  kita ketahui  pengajuan  tuntutan  hak  yang dikenal  hanya  pengajuan  tuntutan  hak melalui  gugatan  biasa  yang  diatur  dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 143 ayat (1) Rbg, yaitu pengajuan tuntutan hak oleh subjek  hukum  yang  satu  kepada  subjek hukum  lainnya  atas  suatu  sengketa keperdataan,  baik  berupa  wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dimana  pada  diri  pihak  yang  mengajukan tuntutan hak (gugatan) mengalami kerugian langsung maupun kerugian meteriil sebagai akibatnya. Dalam perkembangannya, pengajuan tuntutan hak dapat  diajukan  melalui  mekanisme  class action, legal standing dan citizen lawsuit.
Pelaksanaan  hubungan  hukum  atau hubungan  keperdataan  materiil,  dapatlah berlangsung  secara  diam-diam  di  antara para  pihak  yang  bersangkutan  tanpa melalui  pejabat  atau  instansi  resmi,dapat terjadi  suatu  kemungkinan,  bahwa  hukum keperdata  materiil  itu  dilanggar,  sehingga ada  pihak  yang  dirugikan  dan  terjadilah gangguan  keseimbangan  kepentingan  di dalam  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  hukum
keperdataan  materiil  yang  telah  dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan.  Proses  Penyelesaian  perkara perdata  di  pengadilan  merupakan  cara mempertahankan atau menegakkan hukum perdata  materiil  yang  dilanggar.  Hukum acara  perdata  atau  hukum  formil  perdata adalah  alat  untuk  menyelenggarakan hukum materiil, sehingga hukum acara itu harus  digunakan  sesuai  dengan  keperluan hukum  materiil  dan  hukum  acara  tidak boleh  digunakan  apabila  bertentangan dengan hukum materiil.
Hukum  perdata  adalah  hukum  yang mengatur  hubungan  antarperseorangan yang  memilki  karakter  mengatur  dengan tujuan  melindungi  kepentingan  individu (individual interest. Dalam peraktek penyelenggaran peradilan, adannya peturan  perundang-undangan  yang  baik akan banyak berperan dalam menjungjung proese  penyelenggaran  peradilan  dan penegakan hukum pada umumnya, sehingga akan lebih memungkinkan tercapainya  tujuan-tujuan  peradilan  yang di inginkan.
Hakim  adalah  pejabat  negara  yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sehingga  profesi  ini  dikenal  sebagai officium  nobile (profesi  yang  mulia).
Meskipun demikian, hakim adalah manusia  yang  tidak  luput  kesalahan,
kelalaian,  kekeliruan  atau  kekhilafan. Kesalahan  atau  kelalaian  ( rechterlijk dwaling )  tersebut  dapat  terjadi  dalam lingkup  hukum  acara  perdata  maupun hukum  perdata  materil.  mengidentifikasi beberapa  aspek  yang  kerap  muncul  dan kurang  diperhatikan  oleh  hakim  dalam membuat putusan, antara lain.
1. Kelalaian,  kekurang  hati-hatian, dan  kekeliruan/kekhilafan  hakim dalam  menerapkan  hukum  acara yang  mengakibatkan  putusan  batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
2. Kekeliruan/kekhilafan dan kesalahan hakim dalam
menerapkan hukum pada umumnya dan hukum pembuktian pada khususnya.
3. ( onvoldoende  gemotiveerd ),  terjadi kesalahan  penerapan  hukum  acara atau terjadi kesalahan dalam menilai  alat  bukti.  Dengan  alas  an atau  asfek  hukum  perdata  putusan pengadilan  yang  menjadi  objek  , hanya  satu  putusan  pengadilan yang mencerminkan persoalan dalam  penerapan  hukum  oleh hakim.
2. Bentuk kegagalan penerapan  hukum acara perdata dan hukum perdata
Hukum  perdata  yang  mengatur hubungan antarperseorangan yang memilki
karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (individual interest. dalam peraktek penyelenggaran peradilan, adannya peturan  perundang-undangan  yang  baik akan banyak berperan dalam menjungjung proese  penyelenggaran  peradilan  dan penegakan hukum pada umumnya,
sehingga akan lebih memungkinkan tercapainya  tujuan-tujuan  peradilan  yang di inginkan.
Hakim pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sehingga  profesi  ini  dikenal  sebagai officium  nobile (profesi  yang  mulia). Meskipun demikian, hakim adalah manusia  yang  tidak  luput  kesalahan, kelalaian,  kekeliruan  atau  kekhilafan. Kesalahan  atau  kelalaian  ( rechterlijk dwaling )  tersebut  dapat  terjadi  dalam lingkup  hukum  acara  perdata  maupun hukum  perdata  materil.  mengidentifikasi beberapa  aspek  yang  kerap  muncul  dan kurang  diperhatikan  oleh  hakim  dalam membuat putusan, antara lain.
1. Kelalaian,  kekurang  hati-hatian, dan  kekeliruan/kekhilafan  hakim dalam  menerapkan  hukum  acara yang  mengakibatkan  putusan  batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
2. Kekeliruan/kekhilafan dan
kesalahan hakim dalam
menerapkan hukum pada umumnya dan hukum pembuktian pada khususnya.
3. ( onvoldoende  gemotiveerd ),  terjadi kesalahan  penerapan  hukum  acara atau terjadi kesalahan dalam menilai alat bukti.
Dengan adanya kelalaian dan keliruan  dalam  penerapan  hukum  perdata meteril  ataupun  formil  dapat  di  nilai adanya kegagalan dalam penerapan hukum, dalam beracara di muka persidangan  Pengadilan  Negeri  dapat dilakukan  secara  langsung,  dapat  juga secara  tidak  langsung.  Apabila  beracara secara  tidak  langsung,  maka  pihak-pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya  itu  kepada  pihak  lain,  yaitu penerima kuasa. Perwakilan atau pemberian  kuasa  ini  diatur  dalam  Pasal 123  HIR,  147  RBg.  Menurut  ketentuan pasal tersebut, pihak-pihak yang berperkara dapat menguasakan perkaranya kepada  orang  lain  dengan  surat  kuasa khusus ( special authorization ).
Berakirnya  kuasa  juga  di  tentukan, salah  satu  sebab  berakhirnya  pemberi kuasa adalah dengan meninggalnya pemberi  kuasa  atau  surat  kuasa  gugur, dalam  pengajuan  gugatan  dalam  beracara dikarenakan adanya kematian atau meninggal  si  pemberi  kuasa  dalam
beracara,  tentunya  berakhirnya  kuasa,  dan apabila beracara gugatan dalam perdata.
Pada dasarnya, dengan meninggalnya  seseorang,  seketika  itu segala  hak  dan  kewajiban  pewaris  beralih pada  ahli  warisnya hak  saisine ).  Hak saisine  memiliki  arti  demi  hukum  ahli waris  menggantikan  kedudukan  pewaris dalam hal harta benda tanpa berbuat suatu apapun  dengan  tergugat  yang  meninggal dunia,  dalam  hukum  acara  perdata  ada beberapa  tahapan  yang  harus  ditempuh untuk dapat menjadikan ahli waris sebagai pengganti  tergugat  yang  sudah  meninggal dunia.  Adapun  di  antaranya  penyampaian kematian  tergugat  asal  oleh  penggugat kepada Majelis Hakim sekaligus menunjuk ahli  waris  yang  akan  menggantikannya. Didalam  suatu  putusan  terjadi  salah penerapan  hukum  dimana  ditentukan tentang  bagaimana  berakhirnya  suatau kuasa,  jika  pemberi  kuasa  meninggal dunia,kemudian  gugatan  dapat  dinyatakan tidak  dapat  diterima  dalam  putusan,  jika dilanjutkan pada umumnya dalam pengecualian  jika  terjadi  pergantian  dari ahli  waris,  putusan  pengadilan  nomor 58/Pdt.G/2018/PN  Tbt,  di  halaman  42 (empatpuluh  dua),  dinyatakan  dalam pertimbangannya,  “ bahwa  berdasarkan keterangan  saksi  dari  Penggugat  yaitu Norman  Edwin  Nasution  diperoleh  fakta bahwa  Imran  Saragih  yang  merupakan Penggugat  IV dalam perkara  a quo  telah
meninggal  dunia  pada  bulan  Maret  2019 yang dibenarkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat  namun  baik  ahli  waris  dari Penggugat  IV  tidak  ada  menyampaikan untuk melanjutkan gugatan dalam perkara a  quo  dan  tidak  pula  menunjuk  wakilnya yang  sah  untuk  melanjutkan  gugatan  atas perkara a quo sehingga Hakim Anggota II berpendapat  perkara  a  quo  tidak  dapat dilanjutkan  dan  dinyatakan  tidak  dapat diterima ”
Tetapi  didalam  putusan  tersebut hanyalah sebuah pertimbangan yang merupakan  pendapat  seorang  hakim, bukan keseluruhan hakim, dalam musyawarahnya  atau  keseluruhan  sama pendapatnya  dalam  suatu  pendapat  dalam memutus  suatu  perkara  melainkan  hanya seorang  hakim  saja,  dalam  putusan tersebut  walaupun  dinyatakan  dalam petimbangan dalam putusan telah ditembukan pemberikuasa meninggal dunia, dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima,  ternyata  dalam  putusan  akhir, gugatan  Penggugat dalam  pokok  perkara dikabulkan  Sebagian,  dengan  menyatakan mengabulkan gugatan penggugat Sebagian .
Dengan upaya hukum telah dinyatakakan sama sudut pandang tentunya  dalam  memeriksa  dan  mengadili suatu  perkara,  telah  ditemukan  dalam beracara  hukum  acara  formil  seseorang telah  meninggal  dunia  dalam  kedudukan
hukum  sebagai  pemberi  kuasa  meninggal dunia berakhir jugalah kuasanya jika tidak ada penggantinya sempanjang itu, sedangkan dalam berperkara dalam praktek belum tentu itu bisa menjadi acuan yang  di  tentukan  dalam  hukum  perdata meteril.

## 4. SIMPULAN
1. Filsafat  hukum  memfokuskan  pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi  pada  masalah-  masalah fungsi  dan  filsafat  hukum  itu  sendiri melakukan penertiban hukum, penyelesaian  pertikaian,  pertahankan dan memelihara tata tertib, mengadakan  perubahan,  pengaturan tata  tertib  demi  terwujudnya  rasa keadilan  berdasarkan  kaidah  hukum abstrak  dan  konkrit..  Dalam  peraktek penyelenggaran  peradilan,  adannya peturan  perundang-undangan  yang baik  akan  banyak  berperan  dalam menjungjung  proese  penyelenggaran peradilan dan penegakan hukum pada umumnya, sehingga akan lebih
memungkinkan  tercapainya  tujuan- tujuan peradilan.
2. Tidak  ada  menyampaikan  untuk melanjutkan gugatan dalam perkara a
quo dan  tidak  pula  menunjuk wakilnya yang sah untuk melanjutkan gugatan  atas  perkara  a  quo  sehingga Hakim  berpendapat  perkara  a  quo
tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan  tidak  dapat  diterima  oleh karena  pemberi  kuasa  meninggal dunia,  ilmu  hukum  filsafat  untuk adalah  akar  dari  ilmu  selalu  dalam kebenaraan  materil  dalam  bercara sesuai dengan tujuan berkeadilan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
a. Buku-buku
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  Acara Perdata  Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung
Djohansyah, " Legal Justice, Social Justice dan  Moral  Justice  Dalam  Praktek ",
Makalah  Pembanding  untuk  Panel Diskusi Bagi Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama Se  Wilayah  Pengadilan  Tinggi  DKI Jakarta, 6 November 2000, Pusdiklat Mahkamah Agung RI,2004,
Laila  M.  Rasyid,SH,  M.Hum,  Hernawati,
SH,  M.Hum, Pengantar  Hukum Acara Perdata, Lhokseumawe,
Unimal Press, 2005.

## b. Jurnal
Beniharmoni  Harefa,  Kebenaran  Hukum Perspektif Filsafat Hukum, Jurrnal,Komunikasi  Hukum,  Bali,
Volume 2, Nomor 1, 2016
Bambang  Sutioyoso,  Ruang  Lingkup  dan Aspek-Aspek
Kebijakan
Pembaharuan  Hukum  Acara  Perdata
di Indonesia, Jurnal Hukum, Jambi,Vol 20, Nomo 9, 2002
Handayani,  Johannes,  Kiki,  Peran  Filsafat
Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni,
Jakarta Vol. 2 Nomor  2, 2018
Husein  Tamara  Ubay,  Misbahul  Huda,
Erwin Sayah ruddin, Analisis Yuridis
Terhadap  Gugurnya  Gugatan  Harta
Bersama Akibat Penggugat Meninggal    Dunia (Studi  Kasus Perkara Nomor
4256/Pdt.G/2019/PA.BKS
PENGADILAN AGAMA BEKASI), Journal UnpakPALAR (Pakuan Law Review)   Volume 7 Nomor 2, 2021
Husein  Tamara  Ubay,  Misbahul  Huda,
Erwin Sayah ruddin, Analisis Yuridis
Terhadap  Gugurnya  Gugatan  Harta Bersama Akibat Penggugat Meninggal    Dunia (Studi  Kasus Perkara Nomor
4256/Pdt.G/2019/PA.BKS
PENGADILAN AGAMA BEKASI), Journal UnpakPALAR (Pakuan Law Review)   Volume 7 Nomor 2, 2021
Valencia Adelina Br Ginting, Khairunnisa, Syarifah Lisa Andriati, Implementasi
nilai-nilai  filsafat  hukum  dalam pembentukan  hukum  di  Indonesia, Jurnal  Crepido,  Semarang,  Volume 4, Nomor 1, 2022
Subhan  Amin,  Keadilan    dalam  presfektif filsafat  hukum  terhadap  masyarakat,
Jurnal EL-Afkar,
Bengkulu,
Volomue 8 Nomor 1, 2009
Putu  Rasmadi,  Ketut  Tjukup,  Nyoman  A. Matanta, Tuntutan Hak dalam
Penegakan Hak
Lingkungan,
( Envioronmental Right ), Jurnal Hukum  Acara  Perdata  Adhaper, Surabaya,Vol 2 No 1, 2016
Prof.Dr.Budiman Ginting,SH.,M.Hum,
Perkembangan  Hukum  Perdata  di
Indonesia  Pembaharuan  terhadap Hukum Perdata Indonesia,Jurnal IUSTUM, 2017,Jakarta Vol. 2 No. 1
Tata  Wijayanta  Sandra  Dini  Febri  Arista,
Disparitas
Putusan
Perkara
Sengketa  Tanah  Terkait  Penerapan Hukum  Formil, Jurnal  Yudisial Volome , Jakarta, 7, No. 2 , 2014
Tata  Wijayanta  Sandra  Dini  Febri  Arista,
Disparitas
Putusan
Perkara
Sengketa  Tanah  Terkait  Penerapan Hukum  Formil, Jurnal  Yudisial Volome , Jakarta, 7, No. 2 , 2014

## c. Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## d. Sumber Lain
Desertasi  Penghapusan  Sifat  Melawan
Hukum  Materil  tidak  hukum  pidana karena  merupakan  kasus  perdata (studi  terhadap  putusan  mahkamah agung  RI,  oleh  Heru  Iriani  NPM 03932007,  Program  Doktor  S-3 (doktor)  Ilmu  Hukum  Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta 2010 Putusan pengadilan nomor
58/Pdt.G/2018/PN Tbt