Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TELAAH TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ANALYSIS ECONOMIC OF LAW

## Ida Kurniasih
Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia idakurniasih4774@gmail.com
Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 21 Juni 2023

## Abstract
The Indonesian government believes that the structure and modus operandi of the domestic and international mining industry has changed dramatically and that it is necessary to address the changes.  Correspondingly,  mining  activities  will  always  have  tensions  that  have  local  and global  impacts,  especially  related  to  the  environment.  So  this  research  seeks  to  examine  the availability  of  regulations  on  mining  activities  that  have  an  impact  on  the  environment  in Indonesia by using economic analysis of law. This research is a normative legal research. The results found that using the principles of economic analysis of law to study the regulation and management of mining activities can achieve a balance between environmental protection and economic  efficiency.  Some  principles  that  can  be  used  in  this  analysis  include:  a)  use  of economic  instruments;  b)  cost-benefit  analysis;  c)  imposition  of  sanctions  and  incentives;  d) evaluation of risks and impacts; and e) involving related parties. In this context, mining legal norms  are  one  of  the  sectoral  laws  in  the  field  of  environment  that  are  used  to  integrate environmental protection in an effort to achieve sustainable and environmentally sound mining governance, with the aim of supporting the sustainability of human life and living things.
Keywords: economic analysis of law; environment; mining
* Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia E-mail: idakurniasih4774@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  percaya  bahwa  struktur  dan  modus  operandi  industri  pertambangan domestik  dan  internasional  telah  berubah  secara  dramatis  dan  sehingga  perlu  untuk  mengatasi perubahan (Aguilar, Montoya, & Andrade, 2022). Pemerintah merasa perlu menanggapi peran yang lebih  besar  yang  dimainkan  oleh  perusahaan  tambang  dalam  eksplorasi  dan  peningkatan  pendanaan melalui berbagai bursa saham. Indonesia, sebagaimana mayoritas negara dengan sektor mineral yang berkembang, harus menghadapi dampak globalisasi dan privatisasi kegiatan pertambangan yang ada (McKay  &  Bhasin,  2001).  Indonesia  seharusnya  melakukan  transisi  dari  industri  pertambangan nasional  yang  dominan  menjadi  industri  pertambangan  sektor  swasta,  yang  melibatkan  perusahaan pertambangan dalam dan luar negeri.
Akhirnya,  Indonesia  telah  melupakan  pelajaran  di  masa  lalu.  Yang  pertama  adalah  bahwa industri  pertambangan  dan  harga  mineral  bersifat  siklus.  Dalam  dua  dekade  terakhir  telah  terjadi penekanan  pada  tembaga  dan  emas,  yang  didasarkan  pada  bias  yang  kuat  di  seluruh  dunia (Montembault-Héveline  &  Blois,  2000).  Setelah  jatuhnya  Pemerintahan  Suharto,  ada  seruan  umum untuk  memberikan  otonomi  kepada  provinsi  dan  daerah  (Sinaga,  2023).  Masyarakat  umum  merasa bahwa  kekuasaan,  yang  telah  tersentralisasi  di  tingkat  nasional,  harus  dikembalikan  kepada pemerintah daerah (Widiastuti, 2023). Kemudian, pemerintahan Habibie yang menggantikan Suharto dengan  sungguh-sungguh  melakukan  desentralisasi  kewenangan  untuk  menyenangkan  rakyat  dan tetap berkuasa, ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan sembarangan.
Jauh  sebelum  itu,  DPR  RI  mengesahkan  UU  No  22/99  tentang  Otonomi  Daerah  pada  awal tahun 1999. UU No 25/99 tentang bagi hasil mencakup ketentuan distribusi pendapatan, yang berarti bahwa  provinsi  dan  daerah  akan  mendapatkan  bagian  dari  pendapatan  dari  sumber  daya  alam  di wilayahnya. Karena pengawasan operasi pertambangan dialihkan dari otoritas pusat ke daerah, namun kondisi tersebut belum dikelola atau diterapkan dengan benar. Sehingga, terkait dengan isu otonomi adalah masalah penambang liar yang menduduki wilayah kontrak. Masalah ini menjadi sangat parah sehingga  beberapa  perusahaan  berhenti  beroperasi  sepenuhnya.  Pihak  berwenang  setempat  tidak hanya  menutup  mata  terhadap  masalah  dan  gagal  menjaga  hukum  dan  ketertiban,  tetapi memperparahnya  dengan  terlibat  dalam  kegiatan  itu  sendiri  (Aisyah,  Anggeraini,  Bidayani,  & Kurniawan, 2019).
Penambangan liar menjadi perdagangan sehari-hari yang melanggar peraturan apa pun, jumlah dan wilayah operasinya berkembang yang melibatkan penambangan batu bara dan emas secara ilegal (Omalu & Zamora, 1999). Penambang liar biasanya dilakukan oleh penduduk setempat yang karena kemiskinannya mencoba mengeksploitasi lingkungannya. Kemudian dilakukan oleh orang-orang yang lebih  baik  dari  luar  daerah,  yang  menggunakan  uang  mereka  untuk  mendanai  penambangan  liar, menyewakan  alat  berat  untuk  penambangan  dan  transportasi  ilegal  dan  bahkan  produksi  ilegal (Nugroho, 2020). Hingga tidak membayar pajak, tidak mematuhi peraturan keselamatan dan merusak lingkungan.
Eksplorasi  telah  mengering,  memberikan  pukulan  bagi  industri  yang  sangat  penting  untuk pemulihan ekonomi (Prathama & Yustika, 2021). Situasi menjadi sangat serius sehingga pemberian akses kepada penambang ilegal telah menjadi praktik umum (Kholijah, 2022). Konsep bahwa sumber daya  mineral  yang  terletak  di  dalam  wilayah  nasional  negara-negara  merupakan  anugerah  atau warisan  bangsa  secara  keseluruhan  adalah  warisan  kelahiran  negara-bangsa  modern  dan kebebasannya  dari  kekuasaan  oleh  monarki  turun-temurun  yang  sebelumnya  “memiliki”  dan menguasai  sumber  daya  mineral  tersebut.  Kedaulatan  nasional  modern  atas  sumber  daya  mineral secara intrinsik terjalin dengan konsep kebebasan dan demokrasi dan memiliki penerimaan dan daya tarik masyarakat (Ariani, Hamzani, & Rahayu, 2022).
Sifat  dasar  bisnis  pengembangan  sumber  daya  mineral  membutuhkan  tingkat  pengambilan risiko  dan  manajemen  yang  cenderung  diakui,  diberi  insentif  dan  penghargaan  yang  lebih  baik  di sektor swasta daripada di sektor publik (Guna & Mubarak, 2020). Dengan demikian, kebutuhan akan inisiatif  swasta  dan  pengambilan  risiko  untuk  mencapai  industri  pertambangan  yang  berkelanjutan adalah keharusan yang merupakan kekuatan penyeimbang terhadap keinginan untuk kontrol berdaulat atas  akses  ke  sumber  daya  mineral (Susmiyati,  2020). Akibatnya, di sebagian besar negara, kontrol
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
berdaulat  terhadap  akses  ke  sumber  daya  mineral  dilakukan  dengan  menetapkan  dan  menerapkan syarat dan ketentuan untuk pengembangan swasta atas sumber daya tersebut (Putri & Tyesta, 2015).
Sehubungan  dengan  itu,  akan  selalu  ada  ketegangan  dalam  hukum  pertambangan  antara keinginan untuk kontrol berdaulat dan kebutuhan untuk inisiatif swasta (Butar,  Nadhir,  Wahono,  & Arindya, 2022). Demikian juga, akan selalu ada ketegangan antara hukum nasional dan dampak lokal khusunya  terkait  lingkungan.  Beberapa  negara  telah  menunjukkan  kematangan  dan  kebijaksanaan untuk  merancang  dan  secara  efektif  menerapkan  kebijakan,  undang-undang  dan  peraturan  yang mempertahankan  ketegangan  ini  kurang  lebih  dalam  keseimbangan  yang  memungkinkan pengembangan sumber daya mineral untuk berjalan secara berkelanjutan, menyadari kenyataan bahwa setiap keseimbangan adalah kemungkinan yang hanya sementara dan membutuhkan penyeimbangan kembali  dari  waktu  ke  waktu  (Hartana,  2017).  Di  Indonesia,  pengaturan  hukum  pengelolaan lingkungan  hidup  merupakan  upaya  terpadu  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  yang meliputi  kebijakan  untuk  mengelola,  memanfaatkan,  mengembangkan,  memelihara,  memulihkan, memantau,  dan  mengendalikan  lingkungan  hidup.  Pengelolaan  lingkungan  adalah  rantai  dari  semua fase  yang  terdiri  dari  (Erwin,  2008):  a)  undang-undang,  peraturan,  penetapan  standar;  b) mengeluarkan  izin;  c)  Pelaksanaan,  peraturan  pelaksana  dan  perizinan;  d)  penegakan;  dan  e) perencanaan.
Sehingga  penelitian  ini  berupaya  untuk  mengkaji  perlindungan  lingkungan  terhadap  aktivitas pertambangan berdasarkan prinsip economic analysis of law , seperti dari sisi Analisis Biaya-Manfaat, Penggunaan  Instrumen  Ekonomi,  Penegakan  Hukum  dan  Tanggung  Jawab.  Maka  yang  menjadi pertanya besar dalam penelitian ini adalah bagaimana sudut pandang analysis economic of law dalam mengkaji aktivitas pertambangan yang berdampak lingkungan hidup di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan menggunakan pendekatan perbandingan ( comparative approach ), konseptual (conseptual approach ), dan  perundang-undangan  ( stastue  approach) .  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  sekunder.  Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif-kualitatif.  Spesifikasi  penelitian  ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu memaparkan data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang persitiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip Economic Analysis of Law Dalam Pengaturan dan Pengelolaan Aktivitas Pertambangan Antara Perlindungan Lingkungan dan Efisiensi Ekonomi
Era Perang Dingin tahun 1960-an dan 1970-an adalah masa kemakmuran umum bagi industri pertambangan,  tetapi  juga  periode  nasionalisme  yang  tumbuh  yang  mengakibatkan  nasionalisasi tambang  di  banyak  negara  negara-negara  di  seluruh  dunia  –  seringkali  sehubungan  dengan kemerdekaan  bekas  koloni  (Hartana,  2019).  Pada  pertengahan  1970-an,  perusahaan  pertambangan milik  negara  adalah  norma  di  sebagian  besar  negara  berkembang  (Sahban,  2018).  Namun,  pada pertengahan  1980-an,  model  kepemilikan  negara  untuk  para  pengembang  industri  pertambangan nasional menjadi tidak berkelanjutan (Damayanthi, 2008). Perusahaan negara tidak berinvestasi cukup dalam eksplorasi atau inovasi, pabrik mereka menjadi usang dan mereka kehilangan pangsa pasar dan profitabilitas sambil mempertahankan tanggung jawab untuk gaji dan tunjangan lebih banyak pekerja dan pensiunan daripada yang mereka mampu (Fradinata, 2022).
Indonesia  sedang  dalam  proses  menerapkan  Undang-Undang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara Nomor 4 tahun 2009. Undang-Undang Pertambangan Indonesia tahun 2009 menggantikan rezim  kontrak  karya  (KK)  sebelumnya  untuk  investor  asing  dan  rezim  perizinan  sebelumnya  untuk perusahaan domestik dengan rezim perizinan terpadu untuk perusahaan domestik dan asing (Hartana, 2019).  Berdasarkan  undang-undang  pertambangan  sebelumnya,  izin  mineral  Indonesia  hanya  dapat dipegang oleh perusahaan Indonesia yang direksinya seluruhnya terdiri dari warga negara Indonesia (Hartana,  2019).  Untuk  menarik  investasi  swasta  asing  yang  besar  ke  sektor  pertambangannya,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
undang-undang pertambangan Indonesia sebelumnya mengesahkan KK, yang memberi investor asing hak  kontraktual  yang  cenderung  cukup  untuk  membenarkan  investasi  besar  dalam  eksplorasi  dan pertambangan.
Undang-Undang  Pertambangan  Indonesia  yang  baru  menetapkan  kewajiban  pasar  domestik pada  semua  pemegang  lisensi  untuk  menjual  ke  pasar  domestik  untuk  memenuhi  kebutuhan  pasar akan  pasokan  (Sutedi,  2011).  Mungkin  persyaratan  yang  paling  kontroversial  dari  Undang-Undang Pertambangan  Indonesia  2009  adalah  mandatori  divestasi  kepada  warga  negara  Indonesia  (Butar  et al., 2022). Indonesia memiliki tradisi yang mengharuskan transisi ke kepemilikan mayoritas Indonesia atas  perusahaan  pertambangan  yang  beroperasi  bahkan  di  bawah  rezim  KK  sebelumnya.  Aturan divestasi  wajib  yang  baru  mensyaratkan  20  persen  kepemilikan  Indonesia  atas  perusahaan pertambangan  yang  beroperasi  di  bawah  izin  usaha  pertambangan  (atau  IUP)  pada  tahun  kelima produksi, dan 51 persen pada tahun kesepuluh.
Undang-Undang Pertambangan Indonesia tahun 2009 juga menetapkan persyaratan pemrosesan di dalam negeri pada semua pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus, pembatasan kemampuan pemberi izin untuk melakukan sub-kontrak dengan afiliasi, dan persyaratan untuk  menggunakan  perusahaan  Indonesia  untuk  penyediaan  barang  dan  jasa.  Selain  itu,  undang- undang memberi otoritas pemerintah kemampuan untuk membatasi produksi oleh pemegang lisensi.
Mengingat  kurangnya  investasi  baru  dalam  eksplorasi  di  Indonesia  dalam  beberapa  tahun terakhir, dan mengingat sifat restriktif dari Undang-Undang Pertambangan 2009 yang baru, undang- undang baru ini tidak mungkin mengubah tren itu, yang bukan pertanda baik bagi keberlanjutan sektor pertambangan Indonesia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mempertanyakan hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas informasi lingkungan hidup yang sejalan dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Marhaerani Ria Siombo, 2019). Hal ini juga sejalan dengan  “asas  tanggung  jawab  negara”  (Anwar  &  Sari,  2021).  Hingga,  prinsip  ini  menekankan pentingnya pembangunan pertambangan yang berkelanjutan, yang merupakan upaya yang sengaja dan terencana  untuk  menggabungkan  aspek  lingkungan  hidup,  sosial,  dan  ekonomi  ke  dalam  strategi pembangunan  pertambangan  untuk  memastikan  integritas  lingkungan  hidup,  keamanan,  kapasitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi saat ini dan yang akan datang (Marjanto et al., 2013).
Prinsip economic  analysis  of  law ,  dapat  dijabarkan  dalam  beberapa  aspek  untuk  menelaah pengaturan  dan  pengelolaan  aktivitas  pertambangan  untuk  mencapai  keseimbangan  antara perlindungan  lingkungan  dan  efisiensi  ekonomi.  Berikut  ini  beberapa  poin  yang  dapat  diperhatikan dalam  analisis  tersebut  (Tanaya,  2016): pertama ,  instrumen  Ekonomi.  Pendekatan  ini  mendorong penggunaan  instrumen  ekonomi,  seperti  pajak  lingkungan,  sistem  perdagangan  emisi,  atau  insentif fiskal, untuk mengurangi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan. Instrumen ini dirancang untuk  memberikan  insentif  ekonomi  kepada  perusahaan  pertambangan  agar  mengurangi  emisi  atau kerusakan  lingkungan  dengan  cara  yang  paling  efisien  secara  ekonomi. Kedua, analisis  Biaya- Manfaat.  Analisis  biaya-manfaat  menjadi  penting  dalam  mengevaluasi  kebijakan  perlindungan lingkungan dalam pertambangan. Pendekatan ini melibatkan penilaian terhadap manfaat perlindungan lingkungan, seperti pengurangan dampak terhadap ekosistem atau kesehatan manusia, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan tersebut. Tujuannya adalah  mencapai  perlindungan  lingkungan  yang  optimal  dengan  mempertimbangkan  efisiensi ekonomi.
Ketiga ,  sanksi  dan  Insentif.  Sistem  hukum  dan  peraturan  harus  menyediakan  sanksi  yang memadai  bagi  pelanggaran  lingkungan  dalam  pertambangan.  Sanksi  ini  dapat  berupa  denda  atau tuntutan  hukum  yang  memaksa  perusahaan  pertambangan  untuk  bertanggung  jawab  atas  kerusakan lingkungan  yang  disebabkan.  Di  sisi  lain,  juga  penting  untuk  memberikan  insentif  positif  kepada perusahaan  yang  mengadopsi  praktik  pertambangan  yang  ramah  lingkungan  melalui  insentif  fiskal atau pemberian izin. Keempat, Evaluasi Risiko dan Dampak. Analisis ekonomi hukum memerlukan evaluasi  yang  cermat  terhadap  risiko  dan  dampak  lingkungan  yang  dihasilkan  oleh  aktivitas pertambangan.  Dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  seperti  degradasi  lahan,  polusi  air  atau udara,  dan  kerusakan  ekosistem,  analisis  ini  membantu  mengidentifikasi  langkah-langkah  mitigasi yang diperlukan untuk melindungi lingkungan.
Kelima, Keterlibatan Pihak Terkait. Penting untuk melibatkan pihak terkait, seperti masyarakat lokal,  organisasi  lingkungan,  dan  pemerintah,  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perlindungan  lingkungan  dalam  pertambangan.  Ini  dapat  mencakup  mekanisme  partisipasi  publik, diskusi  terbuka,  dan  konsultasi  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  yang  diadopsi  mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.
Sehingga,  pemanfaatan  lingkungan  hidup  termasuk  sumber  daya  alam  mineral  dan  batubara, harus sesuai dengan fungsi lingkungan hidup (Sood, 2019). Sebagai konsekuensi dari kebijakan bisnis pertambangan,  rencana  untuk  menentukan  area  pertambangan.  Itu  harus  dijiwai  dengan  kewajiban untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  untuk  mewujudkan  kepedulian  lingkungan.  Prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan dasar yang mengintegrasikan pembangunan suatu daerah. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan untuk suatu daerah.
Hukum pertambangan adalah cabang ilmu hukum yang melibatkan berbagai dimensi, termasuk perlindungan  lingkungan,  karena  aktivitas  pertambangan  berhubungan  erat  dengan  lingkungan (Prianto,  Djaja,  SH,  &  Gazali,  2019).  Dalam  hukum  pertambangan,  aspek  lingkungan  dianggap penting  dan  memerlukan  perlakuan  khusus  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan.  Bidang  hukum lingkungan dan hukum pertambangan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Integrasi yang komprehensif  antara  kedua  aspek  ini  menghasilkan  kombinasi  yang  optimal,  menciptakan  norma- norma  pertambangan  yang  berkelanjutan  dan  efisien.  Peraturan  lingkungan  dalam  sektor pertambangan  merupakan  bagian  dari  serangkaian  aturan  hukum  yang  mengatur  kewajiban  hukum yang  harus  dipatuhi  oleh  pelaku  usaha  pertambangan.  Integrasi  yang  konsisten  antara  peraturan hukum  lingkungan  dan  hukum  pertambangan  dalam  aktivitas  bisnis  pertambangan  menghasilkan konsep Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan yang ramah lingkungan.

## Pengaturan  Terhadap  Pengelolaan  Aktivitas  Pertambangan  Untuk  Mencapai  Keseimbangan Perlindungan Lingkungan Hidup
Dalam  pengelolaan  lingkungan,  hukum  memiliki  peran  ganda.  Selain  sebagai  mekanisme perlindungan  dan  kepastian  bagi  masyarakat  ( social  control ),  hukum  juga  berfungsi  sebagai  alat pembangunan  ( a  tool  of  social  engineering )  yang  berperan  sebagai  agen  perubahan  atau  agen pembangunan  (Abdulkadir  Muhammad,  2004).  Sebagai  alat  pembangunan,  undang-undang memberikan legitimasi pada instrumen kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti Baku Mutu  Lingkungan  Hidup,  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan,  dan  Perizinan  Lingkungan. Prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia telah memberikan pedoman bagi pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dengan fokus pada aspek lingkungan,  terutama  dalam  pemanfaatan  tanah,  air,  dan  sumber  daya  alam  dengan  cara  yang harmonis, seimbang, dan selaras dengan pengelolaan lingkungan secara keseluruhan (Wahid, 2018). Hal  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pertambangan  yang  berkelanjutan  dengan memperhatikan aspek lingkungan secara menyeluruh.
Secara filosofis, terdapat 2 (dua) landasan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan kekayaan alam,  khususnya  di  sektor  pertambangan  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
1) Mengintegrasikan regulasi yang menjamin perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kegiatan tata kelola pertambangan;
2) Pelaksanaan penambangan harus didasarkan pada filosofi efisiensi yang adil, keberlanjutan, dan kesadaran lingkungan.
Dasar  pengakuan  hak  terhadap  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  menyiratkan  bahwa tujuan politik hukum pertambangan di Indonesia adalah melindungi lingkungan hidup, terutama bagi manusia.  Manusia  sebagai  pelaku  dan  korban  kerusakan  lingkungan  akibat  aktivitas  pertambangan perlu  dipertimbangkan.  Oleh  karena  itu,  norma  hukum  pertambangan  (Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Minerba)  harus menjadi salah satu undang-undang sektoral dalam bidang lingkungan hidup. Undang-undang ini harus dapat  menggabungkan  perlindungan  lingkungan  hidup  dalam  upaya  mencapai  tata  kelola pertambangan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  yang  disempurnakan  oleh  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba) mencakup aspek perlindungan lingkungan hidup. Oleh
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
karena  itu,  tata  kelola  pertambangan  harus  menggabungkan  prinsip-prinsip  efisiensi  yang  adil, keberlanjutan, dan pemahaman terhadap lingkungan. UU Minerba perlu mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip  hukum  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam  isi  UU  Minerba. Prinsip-prinsip  tersebut  minimal  meliputi  (Rasjuddin,  2020):  a)  prinsip  kehati-hatian;  b)  prinsip pencemar membayar; c) prinsip pencegahan ( prevention principle ); d) prinsip partisipasi masyarakat dan  pengakuan  terhadap  keberadaan  masyarakat  hukum  adat;  dan  e)  prinsip  tanggung  jawab  yang ketat  ( strict  liability )  sebagai  mekanisme  tanggung  jawab  hukum  bagi  pelaku  usaha  di  sektor pertambangan.
Terlihat  bahwa  prinsip  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  saling  terkait  dalam UU  Minerba,  tetapi  masih  terdapat  banyak  prinsip  yang  tidak  sejalan  di  dalam  undang-undang tersebut (Nadapdap & Hutabarat, 2015). Hal ini disebabkan oleh kurangnya konsekuensi hukum, baik secara administratif, bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan jaminan reklamasi atau melaksanakan kegiatan  pasca  tambang  sejak  awal  saat  mengurus  izin.  Dalam  situasi  semacam  itu,  pemerintah seharusnya memiliki kekuasaan untuk secara langsung mencabut izin tanpa jaminan reklamasi. Selain itu,  ketiadaan  sanksi  pidana  bagi  ketidakpatuhan  dalam  memenuhi  persyaratan  dokumen  dalam perolehan  izin  sangat  mempengaruhi  frekuensi  dan  tingkat  kerusakan  lingkungan  setelah penambangan.  Ini  berarti  bahwa  dana  penjaminan  untuk  rencana  reklamasi  dan  kegiatan  pasca tambang dapat dimanipulasi dan ada kemungkinan besar terjadi praktik korupsi melibatkan lembaga pemerintah dan pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara.
Dalam  konteks  sinkronisasi  dan/atau  sinergi  hukum  lingkungan  dan  UU  No.  32  Tahun  2009 dengan  norma  hukum  pertambangan  (UU  No.  4  Tahun  2009  jo  UU  No.  3  Tahun  2020),  terdapat hubungan yang erat antara UU Minerba dan hukum lingkungan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap kegiatan pertambangan, baik itu dalam bidang pertambangan batubara maupun minyak dan gas bumi,  memiliki  keterkaitan  dengan  hukum  lingkungan.  Hukum  pertambangan  sebagai  bidang  ilmu hukum  memiliki  berbagai  dimensi,  salah  satunya  dalam  bidang  lingkungan  karena  lingkungan merupakan objek dari kegiatan pertambangan (Sanusi, 2020). Lingkungan yang dimaksud mencakup komponen biotik dan abiotik.
UU Minerba memberikan perhatian yang signifikan terhadap aspek lingkungan karena adanya perubahan  dinamis  dalam  sifat  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  perlakuan  khusus  terhadap  lingkungan diperlukan, sehingga diharapkan lingkungan yang terdampak oleh kegiatan pertambangan dapat tetap berfungsi dan memiliki keberlanjutan. Pengaturan lingkungan dalam sektor pertambangan merupakan bagian  integral  dari  rangkaian  norma  hukum  yang  harus  dipatuhi  oleh  para  pelaku  kegiatan pertambangan dan dijalankan dengan penegakan hukum yang tegas (Rahayu & Faisal, 2021).
Dalam  proses  pengembangan  kebijakan  di  sektor  pertambangan  yang  melibatkan  pembuat undang-undang dan pemerintah, penting untuk memasukkan dan menyinergikan norma-norma hukum lingkungan  sebagai  persyaratan  penting  yang  harus  dipenuhi  dalam  norma-norma  hukum pertambangan (Kurnia, 2013). Hal ini merupakan proses yang tidak dapat diabaikan oleh para pelaku kegiatan  pertambangan  dalam  upaya  mencapai  pertambangan  yang  berkelanjutan  dan  berwawasan lingkungan.  Selain  itu,  ketiadaan  sanksi  pidana  atas  ketidakpatuhan  terhadap  persyaratan  dokumen dalam  perolehan  izin  berdampak  pada  frekuensi  dan  tingkat  kerusakan  lingkungan  setelah  kegiatan penambangan.  Ini  berarti  bahwa  dana  penjaminan  untuk  reklamasi  dan  rencana  kegiatan pertambangan  rentan  terhadap  manipulasi  data  dan  ada  kemungkinan  praktik  korupsi  melibatkan lembaga  pemerintah  yang  terkait  dengan  pelaku  usaha,  yang  pada  akhirnya  dapat  merugikan keuangan negara.
Dalam  konteks  sinkronisitas  dan  sinergi  antara  norma  hukum  lingkungan  dan  norma  hukum pertambangan,  terdapat  keterkaitan  yang  erat  antara  hukum  pertambangan  dan  hukum  lingkungan (Ramadhani,  2023).  Setiap  kegiatan  pertambangan,  baik  itu  pertambangan  mineral  maupun  minyak dan gas bumi, wajib memperhatikan keberlanjutan dan kemampuan lingkungan hidup dalam menjaga fungsi dan kapasitasnya (konservasi fungsi lingkungan hidup) (Renggong, 2018).
Regulasi  lingkungan  dalam  bidang  pertambangan  merupakan  bagian  dari  serangkaian  norma hukum  yang  mengatur  mekanisme  hukum  yang  harus  dipatuhi  oleh  para  penggagas  usaha  dan/atau kegiatan  pertambangan  serta  dijalankan  melalui  penegakan  hukum  (Butar,  2010).  Dalam  proses pengambilan  kebijakan  di  bidang  pertambangan  yang  melibatkan  legislator  dan  pemerintah,  norma- norma hukum lingkungan telah dimasukkan dan disinergikan sebagai persyaratan yang mutlak harus
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dipenuhi dalam norma-norma UU Minerba. Hal ini merupakan proses yang tidak dapat diabaikan oleh para inisiator kegiatan pertambangan.
Dalam  hal  ini,  izin  merupakan  alat  pemerintah  yang  bersifat  preventif  secara  hukum,  dan digunakan sebagai instrumen administratif untuk mengendalikan perilaku masyarakat atau pengusaha pertambangan  (Redi,  2016).  Selain  itu,  izin  juga  berfungsi  sebagai  instrumen  untuk  mengatasi masalah  lingkungan  hidup  yang  timbul  akibat  aktivitas  manusia  yang  terkait  dengan  izin  tersebut (Muryani,  2019).  Dengan  kata  lain,  usaha  yang  memiliki  izin  pengelolaan  lingkungan  dan/atau pertambangan memiliki kewajiban untuk menangani kerusakan lingkungan hidup yang timbul sebagai konsekuensi dari kegiatan pertambangan.
Pelaksanaan izin lingkungan merupakan langkah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan  sumber  daya  lingkungan  mempertimbangkan  kapasitas  dan  daya  dukung  lingkungan. Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, perizinan lingkungan memperkenalkan babak baru dalam sistem perizinan, yang sebelumnya tidak diatur. Pasal 1 angka 35 UU 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa "izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada individu yang melakukan usaha dan kegiatan yang memerlukan Amdal untuk melindungi  dan  mengelola  lingkungan  hidup  sebagai  syarat  untuk  memperoleh  izin  usaha  dan kegiatan."  Oleh  karena  itu,  izin  lingkungan  menjadi  persyaratan  penting  yang  harus  dipenuhi  untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan pertambangan, seperti izin eksplorasi dan izin operasi produksi, atau izin usaha pertambangan khusus yang terdiri dari izin eksplorasi dan izin operasi produksi.
Dalam konteks “izin lingkungan” diubah menjadi “perjanjian lingkungan” dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pasal 1 angka 35 dalam undang-undang tersebut  menyatakan  bahwa  “persetujuan  lingkungan  hidup  adalah  keputusan  mengenai  kelayakan lingkungan  hidup  atau  pernyataan  kesanggupan  dalam  mengelola  lingkungan  hidup  yang  telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.” UU Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan izin lingkungan hidup ke dalam perizinan usaha berbasis risiko. Perizinan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha  dan/atau  kegiatan  (Madelene,  Sidauruk,  &  Debora,  2022).  Dengan  demikian,  setiap  bisnis dan/atau kegiatan di semua sektor harus memenuhi prinsip dan dokumen lingkungan, yang diwakilkan oleh perjanjian lingkungan. Dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke dalam perizinan usaha, jika terjadi  pelanggaran  terkait  standar  dan  proses  pengelolaan  lingkungan,  maka  izin  utama,  yaitu perizinan usaha, akan terdampak.
Dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke dalam Perizinan Usaha, pelaku usaha, termasuk dalam  sektor  pertambangan,  tidak  perlu  mengurus  banyak  izin  yang  seringkali  kompleks  dan  sulit. Bahkan bagi mereka yang ingin melakukan bisnis sederhana yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap  lingkungan,  tidak  perlu  memperoleh  persetujuan  lingkungan.  Pelaksanaan  ketentuan  Pasal 22  UU  Nomor  11  Tahun  2020  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Dalam  peraturan  pemerintah  ini,  istilah  "Izin  Lingkungan"  tidak  lagi  digunakan,  melainkan  diganti dengan istilah "Perjanjian Lingkungan".
Persetujuan lingkungan hidup terdiri dari beberapa unsur, yaitu (Amania, 2020): a) Keputusan kelayakan lingkungan, yang merupakan keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan dari suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan dan harus disertai dengan AMDAL; b) Pernyataan kemampuan mengelola  lingkungan,  yang  merupakan  standar  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  pemantauan lingkungan  hidup  dari  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  telah  mendapatkan persetujuan  dari  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah  untuk  usaha  dan  kegiatan  yang memerlukan izin; dan c) Persetujuan Pemerintah, yang merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah  sebagai  dasar  pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh instansi pemerintah.
Dalam  konteks  ini,  pentingnya  sinkronisasi  antara  Izin  Lingkungan  dan  Izin  Usaha Pertambangan dalam pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan merupakan persyaratan yang sangat  penting.  Izin  lingkungan  menjadi  persyaratan  utama  yang  harus  dipenuhi  untuk  menerbitkan Izin  Usaha  Pertambangan,  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  kegiatan  pertambangan.  Izin  Usaha Pertambangan  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  mencakup  berbagai  tahapan  dalam pengusahaan  mineral  atau  batubara,  mulai  dari  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  kelayakan  dan  tata
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
niaga,  konstruksi,  penambangan,  pengelolaan,  pemurnian  atau  pengembangan,  pemanfaatan, pengangkutan,  penjualan,  hingga  pasca  tambang.  Oleh  karena  itu,  Izin  Usaha  Pertambangan  adalah legalitas  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  untuk  memulai  dan  menjalankan  kegiatan pertambangan.
Sinergi antara izin lingkungan dan izin usaha pertambangan dalam pengelolaan pertambangan yang  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan  telah  diintegrasikan  ke  dalam  izin  usaha, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  12  UU  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Rincian pelaksanaan  sinkronisasi  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Usaha  Berbasis  Risiko.  Dengan  demikian,  hubungan  antara  izin lingkungan  dan  Izin  Usaha  Pertambangan  dalam  pengelolaan  pertambangan  yang  berwawasan lingkungan merupakan sistem perizinan yang saling melengkapi dan saling bergantung satu sama lain dalam  menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mewujudkan  pertambangan  yang berwawasan  lingkungan  secara  holistik.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  sinkronisasi  izin lingkungan  dengan  izin  usaha  pertambangan  merupakan  dua  aspek  yang  tidak  dapat  dipisahkan, karena  persetujuan  lingkungan  menjadi  prasyarat  untuk  menerbitkan  izin  usaha  atau  persetujuan pemerintah.

## IV. KESIMPULAN
Dalam  tata  kelola  pertambangan  yang  berkelanjutan  dengan  perspektif  lingkungan,  terdapat sinergi  antara  hukum  lingkungan  dan  hukum  pertambangan  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Norma hukum lingkungan dan norma hukum pertambangan saling terkait secara erat, karena setiap kegiatan usaha  dan  pertambangan,  baik  itu  terkait  dengan  pertambangan  mineral  dan  batubara  maupun pertambangan  minyak  dan  gas  bumi,  memiliki  kewajiban  untuk  menjaga  kesinambungan  daya dukung  dan  daya  tampung  lingkungan  hidup  serta  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.  Prinsip analisis  ekonomi  hukum  digunakan  untuk  mempelajari  pengaturan  dan  pengelolaan  aktivitas pertambangan  dengan  mencapai  keseimbangan  antara  perlindungan  lingkungan  dan  efisiensi ekonomi.  Beberapa  prinsip  yang  dapat  digunakan  dalam  analisis  ini  antara  lain:  a)  penggunaan instrumen ekonomi; b) analisis biaya-manfaat; c) pemberlakuan sanksi dan insentif; d) evaluasi risiko dan dampak; dan e) melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, norma hukum pertambangan merupakan  salah  satu  undang-undang  sektoral  di  bidang  lingkungan  hidup  yang  digunakan  untuk mengintegrasikan  perlindungan  lingkungan  hidup  dalam  upaya  mencapai  tata  kelola  pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan tujuan mendukung keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup.

## REFERENSI
Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Aguilar,  D.,  Montoya,  M.  F.,  &  Andrade,  L.  M.  M.  (2022).  The  mining  and  energy  industry  in Colombia: A 30-year overview. Journal of Energy & Natural Resources Law , 40 (4), 437–464. Routledge.
Aisyah,  S.,  Anggeraini,  L.,  Bidayani,  E.,  &  Kurniawan,  K.  (2019).  Tumpang  Tindih  Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dengan Pertambangan Timah di Perairan Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan , 13 , 301–314.
Amania,  N.  (2020).  Problematika  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Sektor  Lingkungan  Hidup. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum , 6 (02), 209–220.
Anwar,  M.  S.,  &  Sari,  R.  (2021).  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Berbasis  Asas  Tanggung  Jawab Negara Di Indonesia. PROGRESIF: Jurnal Hukum , 15 (1), 112–129. Ariani, R., Hamzani, A. I., & Rahayu, K. (2022). Upaya Indonesia dalam Percepatan Penggunaan Energi Bersih . Pekalongan: Penerbit NEM. Butar, F. B. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan. Yuridika , 25 (2), 151– 168.
Butar, F. B., Nadhir, N., Wahono, R. U., & Arindya, A. Z. (2022). Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara . Surabaya: Airlangga University Press.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Damayanthi,  V.  R.  (2008).  Proses  Industrialisasi  di  Indonesia  Dalam  Prespektif  Ekonomi  Politik. Journal  of  Indonesian  Applied  Economics , 2 (1).  Retrieved  May  30,  2023,  from https://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/view/149
Erwin,  M.  (2008). Hukum  Lingkungan:  Dalam  Sistem  Kebijaksanaan  Pembangunan  Lingkungan Hidup . Bandung: Rafika Aditama. Fradinata, E. (2022). Strategi Perusahaan . Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
Guna,  G.  D.,  &  Mubarak,  A.  (2020).  Implementasi  Pengembangan  Energi  Baru  Terbarukan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro  Hidro  (PLTMH)  oleh  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat di Solok Selatan. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 2 (4), 28–35.
Hartana,  H.  (2017).  HUKUM  PERTAMBANGAN  (KEPASTIAN  HUKUM  TERHADAP INVESTASI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI DAERAH). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 3 (1), 50. Universitas Pendidikan Ganesha.
Hartana, H. (2019). SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (1), 145. Universitas Pendidikan Ganesha.
Kholijah,  S.  (2022).  Praktik  Tambang  Ilegal  Ditinjau  Dari  Maqashid  Syariah  (Studi  Kasus  Sungai Kelurahan Tapus). J-MABISYA , 3 (1), 1–24.
Kurnia,  R.  (2013).  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Sektor  Pertambangan. Jurnal  Demokrasi Dan Otonomi Daerah , 11 (1), 65–70.
Madelene, M. L., Sidauruk, J., & Debora. (2022). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM. Nommensen Journal Of Business Law , 1 (1), 32–46.
Marhaerani  Ria  Siombo.  (2019). Dasar-Dasar  Hukum  Lingkungan  dan  Kearifan  Lokal  Masyarakat (1st ed.). Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Marjanto, D. K., Setiawan, B. W., Kusumah, S. D., Utama, B., Biantoro, S., Genardi, G., & Nugroho, A. B. (2013). Kearifan Lokal & Lingkungan . Jakarta: PT Gading Inti Prima. McKay, J., & Bhasin, B. (2001). Mining Law and Policy in Indonesia: Issues in Current Practice that Need Reform. Journal of Energy & Natural Resources Law , 19 (4), 329–343. Routledge.
Montembault-Héveline, B., & Blois, A. (2000). Holding Mining Titles from Civil Law Countries on Trust:  An  Unpredictable  and  Risky  Exercise. Journal  of  Energy  &  Natural  Resources  Law , 18 (2), 131–141. Routledge.
Muryani,  E.  (2019).  Sinergisitas  Penegakan  Hukum  Pada  Kasus  Pertambangan  Emas  Tanpa  Izin  di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bestuur , 7 (2), 84–92.
Nadapdap, B., & Hutabarat, S. M. D. (2015). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Antara Kewajiban dan Kesukarelaan. Jurnal Yuridis , 2 (1), 111–134.
Nugroho,  H.  (2020).  Pandemi  Covid-19:  Tinjau  ulang  kebijakan  mengenai  PETI  (Pertambangan Tanpa  Izin)  di  Indonesia. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of Development  Planning , 4 (2),  117–125.  Ministry  of  National  Development  Planning  Republic of Indonesia/Bappenas.
Omalu, M. K., & Zamora, A. (1999). Key Issues in Mining Policy: A Brief Comparative Survey on the  Reform  of  Mining  Law. Journal  of  Energy  &  Natural  Resources  Law , 17 (1),  13–38. Routledge.
Prathama,  M.  T.,  &  Yustika,  A.  E.  (2021). Ekonomi  Inovasi  Taklimat  Pembangunan  Ekonomi Berbasis Pengetahuan . Jakarta Selatan: INDEF.
Prianto, Y., Djaja, B., SH, R., & Gazali, N. B. (2019). PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA  IZIN  SERTA  DAMPAKNYA  TERHADAP  KONSERVASI  FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP. Bina Hukum Lingkungan , 4 (1), 1. Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Putri, R. Z., & Tyesta, L. (2015). Kajian Politik Hukum tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.    11.2  (2015):  199-206. Law  Reform , 11 (2), 199–206.
Rahayu,  D.  P.,  &  Faisal,  F.  (2021).  Politik  Hukum  Kewenangan  Perizinan  Pertambangan  Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba. Pandecta Research Law Journal , 16 (1), 164–172. Ramadhani, K. (2023). Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Dewangga Energi Internasional.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Rasjuddin,  R.  (2020).  PERLINDUNGAN  HUKUM  PIDANA  LINGKUNGAN  TERHADAP KEGIATAN  PERUSAHAAN  PERTAMBANGAN  DALAM  PRNANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN. Jurnal Hukum , 36 (1), 1. Program Doktor Ilmu Hukum Unissula. Redi,  A.  (2016).  Dilema  penegakan  hukum  penambangan  mineral  dan  batubara  tanpa  izin  pada pertambangan  skala  kecil. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 5 (3),
399–420.
Renggong, R. (2018). Hukum PIdana Lingkungan (1st ed.). Jakarta: Prenamedia Group. Sahban,  M.  A.  (2018). Kolaborasi  Pembangunan  Ekonomi  di  Negara  Berkembang (1st  ed.). Makassar: Sah Media.
Sanusi, Z. (2020). Tantangan Pemulihan Lingkungan di Masa Pandemi Covid-19: Antara Idealita dan Realita. PETITUM , 8 (2), 114–130.
Sinaga,  W.  (2023).  ANALISIS  PELAKSANAAN  DESENTRALISASI  FISKAL  DI  INDONESIA.
Jurnal Darma Agung , 31 , 203. Sood, M. (2019). Hukum Lingkungan Indonesia (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
Susmiyati,  H.  R.  (2020). Hukum  Sumber  Daya  Alam:  Menelisik  Utilitas  Tambang  Batu  Bara  di Kawasan Hutan . Malang: Inteligensia Media. Sutedi, A. (2011). Hukum Pertambangan (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Tanaya,  P.  E.  (2016).  Divestasi  sebagai  Alternatif  Mempertahankan  Viabilitas  Perekonomian Indonesia (Dari Perspektif Economic Analysis of Law). Jurnal Advokasi , 6 (2). Wahid, Y. (2018). Pengantar Hukum Lingkungan (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
Widiastuti,  I.  (2023).  Strategi  Penyederhanaan  Birokrasi  Pemerintah  Daerah  Melalui  Model  The Professional Bureaucracy di Indonesia. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal , 9 (2), 885– 890.