ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
Strategi Penguatan Sinergitas Polri dengan Kementrian Lembaga Guna Meningkatkan Keamanan Nuklir Di Indonesia dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Keamanan Dalam Negeri

## Bima Anggalaksana
2021104006
(Email : bimaanggalaksana71@gmail.com)

## Abstract
The synergy between the National Police and the ministries of institutions to tackle the factual misuse of radioactive materials is still not ideally supported to maintain stability in domestic security in terms of communication, coordination and collaboration. Efforts to increase the synergy between the Indonesian National Police and ministry institutions through the strategy of strengthening the MoU between the National Police and Bapeten and strengthening Indonesia’s position within the International Atomic Agency (IAEA)..
Keywords: INP, Radioactive, contingent impact crime.

## Abstrak
Sinergitas Polri dengan kementerian lembaga untuk menanggulangi penyalahgunaan bahan radioaktif secara faktual dirasakan masih belum didukung secara ideal untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri baik dalam hal komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Upaya untuk meningkatkan sinergitas Polri dengan kementerian lembaga melalui strategi penguatan MoU antara Polri dan Bapeten dan penguatan posisi Indonesia di dalam Badan Atom Internasional (IAEA).
Kata Kunci : Polri, Radioaktif, Kejahatan berimplikasi kontijensi.

## Pendahuluan Latar Belakang
Perwujudan keamanan dalam negeri (Kamdagri) adalah amanah Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam pasal 1 ayat (5) berbunyi “ Keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Hal ini ditandai dengan adanya suatu kondisi yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), tegak dan tertibnya hukum, dan juga terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, dijelaskan bahwa fase pembangunan jangka menengah dalam bidang keamanan memiliki fokus pada Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri. Dalam naskah disebutkan indikator dalam Pembangunan Jangka Menengah Bidang Keamanan dilihat dari: 1) Rasa aman di lingkungan masyarakat; 2) Pemenuhan akses terhadap keadilan; 3) Angka kejahatan dan pelanggaran hukum; 4) Tingkat penyebaran paham radikal
Perwujudan Keamanan Dalam negeri (Kamdagri) adalah amanah Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam pasal 1 ayat (5) berbunyi “ Keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Hal ini ditandai dengan adanya suatu kondisi yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), tegak dan tertibnya hukum, dan juga terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam dokumen RPJMN 2020–2024, djelaskan bahwa fase pembangunan jangka menengah dalam bidang keamanan memiliki fokus pada Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri. Dalam Naskah disebutkan Indikator dalam Pembangunan Jangka Menengah Bidang Keamanan dilihat dari: 1.Rasa aman di lingkungan masyarakat. 2.Pemenuhan akses terhadap keadilan. 3.Angka kejahatan dan pelanggaran hukum. 4.Tingkat penyebaran paham radikal. SementaraArah Kebijakan Polri pada Renstra Polri 2020-2024 menyebutkan bahwa Visi Kepolisian Negara Republik Indonesia :  “Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib“.  Makna Visi Polri : Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.
Misi Polri : “Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat”. Makna : Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat dalam rangka Memelihara Kamtibmas dan Menegakkan Hukum. Mengacu kepada sasaran impact (SI) yaitu ”Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”, maka sasaran strategis Polri 2020-2024 adalah : 1)  pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;  2) layanan publik Polri yang prima;  3)  penegakkan hukum secara berkeadilan; 4)  profesionalisme SDM;  5)  modernisasi teknologi;  6)  efektifitas operasional;  7) good governance & clean government; 8)  akuntabilitas pengelolaan anggaran;  9)  regulasi dan sistem pengawasan yang efektif; Dari semua instrumen hukum tersebut menujukkan bahwa upaya negara melindungi segenap  bangsa indonesia, berbicara terkait keamanan dan ketertiban maka tidak lepas dari adanya ganguan keamanan yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis sebagai dampak globalisasi yang menjadi ancaman keamanan, Keamanan  berasal dari kata pokok ”aman” yang berarti : bebas, terlindung dari bahaya, selamat, tidak membahayakan, yakin, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Sedangkan
”keamanan memiliki arti “suasana aman” ketenteraman, ketenangan (Peter Salim, 2002). Selanjutnya Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar “tentram”, dan “tertib” yang pengertiannya menurut Suradinata Ermaya (2005:65) tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran) misalnya baru merasa tentram hatinya artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalm pergaulan, keadaan serta teratur baik. Berdasarkan kedua pengetian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap suatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan praksis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun itulah yang disebut terciptanya suasana tentram. Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain (dalam Umar, Husain. 2011:73) mendefinisikan bahwa ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketetiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban selalu harus di jaga demi kelancaran pekerjaan. Berdasarkan defenisi tersebut pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah dan orang- orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana  non alam yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.
Teknologi nuklir merupakan sarana penting dalam mendukung program pembangunan nasional di indonesia. Terutama di bidang energi, kesehatan, makanan dan pertanian, manajemen sumber daya air, perlindungan lingkungan. Pemanfaatan zat radioaktif di bidang kesehatan digunakan untuk radioterapi, kedokteran nuklir dan radiodiagnostik. Pemanfaatan zat radioaktif di bidang industri diantaranya digunakan untuk radiografi, logging dan gauging. Contoh pemanfaatan zat radioaktif di bidang penelitian digunakan untuk perunut, pertanian, peternakan dan produksi radioisotop. Sedangkan bahan nuklir digunakan dalam pengoperasian instalasi nuklir.
Semua kegiatan tersebut mempunyai potensi disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Zat Radioaktif dapat disalahgunakan untuk membuat senjata radiologi. Sedangkan bahan nuklir dapat disalahgunakan untuk membuat senjata nuklir. Senjata radiologi dan senjata nuklir dapat digunakan dengan target fasilitas umum, obyek vital, penyelenggaraan kegiatan yang bersifat massal dan sebagainya. Disamping itu, pelaku kejahatan dapat melakukan sabotase terhadap fasilitas nuklir, instalasi nuklir, fasilitas radiasi, atau pengangkutan zat radioaktif dengan memanfaatkan informasi keamanan nuklir. Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau dapat menjadi akses yang sangat mudah terhadap keluar-masuknya zat radioaktif dan bahan nuklir secara ilegal untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan. Disamping itu, di Indonesia ditengarai adanya jaringan teroris yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris internasional yang diduga terlibat pada beberapa kejadian pengeboman di wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan kekhawatiran dimana
Strategi Penguatan Sinergitas Polri dengan Kementrian Lembaga Guna Meningkatkan Keamanan Nuklir Di Indonesia dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Keamanan Dalam Negeri
zat radioaktif, bahan nuklir, bahan terkait nuklir, instalasi nuklir dan fasilitas radiasi disalahgunakan atau disabotase oleh teroris. Berkenaan dengan berbagai kejahatan terhadap keamanan nuklir sebagaimana telah diuraikan di atas, negara harus melakukan berbagai upaya agar tercipta kondisi yang aman, tentram, dan damai.
Secara legal, amanat pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir ini selaras dengan tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal ini terhadap potensi bahaya radiasi dari pemanfaatan tenaga nuklir. Bahkan secara khusus, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran memberikan kewenangan atau amanat kepada BAPETEN untuk melaksanakan tiga pilar utama pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yaitu penyusunan peraturan, perizinan, dan inspeksi serta penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan pengguna tenaga nuklir terhadap peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan dan garda-aman.
Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare) . Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu : (1) penanggulangan kejahatan dengan sarana penal itu dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system) Indonesia dan (2) upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat baik secara materiil dan immateriil dari faktor-faktor kriminogen. Seluruh lapisan masyarakat dengan segenap potensinya harus dijadikan sebagai faktor utama yang mendukung dalam upaya penanggulangan kejahatan. Potensi-potensi yang dimiliki masyarakat perlu digali, dimanfaatkan dan dikembangkan, serta pula diefektifkan.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “Strategi Optimalisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Radioaktif Guna Terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional”

## Kerangka Teori
Deardorff dan Williams (2006, 103) mengemukakan bahwa sinergi merupakan sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan dapat menghasilkan pengaeih gabungan yang lebih besar jika dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Sinergi memiliki makna yang dapat melipatgandakan pengaruh (multiplier effect) yang memungkinkan energi pekerjaan akan berlipat ganda secara eksponensial.
Sinergi sering dikaitkan dengan gabungan dimana dua organisasi yang bersatu akan lebih efisien dibandingkan jika dua organisasi berjalan sendiri-sendiri. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu :

## a.   Komunikasi
Sofyandi dan Garniwa (2007), pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:
1)  Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh- sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.
2)  Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

## b.   Koordinasi
Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (2005, h.18). Silalahi (2011, koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama” (Moekijat (1994, h.39)

## Penelitian sebelumnya
Penelitian Ana Sanchez Cobaleda pada tahun 2015 dengan judul The Chemical, Biological, Radiological And Nuclear (Cbrn) Risk Mitigation Centres Of Excellence Of The European Union: The Case Of Morocco . Pada penelitian ini peneliti membahas pengembangan kapasitas Pusat Keunggulan Keamanan KBRN di Maroko terkait peningkatan gangguan keamanan yang terjadi, peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya Pusat Keunggulan ini akan meningkatkan keamanan sebuah negara dari ancaman KBRN melalui kerjasama antar negara.  Pada penelitian yang akan dilaksanakan peneliti akan membandingkan beberapa hal dengan mengacu kepada penelitian terdahulu, diantaranya adalah perlunya membangun kerjasama antar kementerian dan lembaga dalam membangun keamanan KBRN.
Penelitian Encik Mochammad Burhansyah A pada tahun 2016 dengan judul Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)- Australian Federal Police (Afp) Sektor Capacity Building Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia Periode 2012-2014. Pada penelitian ini Pemerintah Indonesia juga melakukan beberapa tindakan yakni dengan memberikan kesempatan bagi Polri untuk menjalin kerjasama dengan AFP di sektor capacity building guna menekan angka cyber crime di Indonesia dan untuk meningkatkan kinerja aparat kepolisian. Kerjasama yang dijalin antara Polri-AFP sektor capacity building sejak tahun 2012-2014 di bidang cyber crime.

## Permasalahan
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :
a.  Bagaimana strategi Polri dalam memperkuat sinergitas antar kementerian dan lembaga guna meningkatkan keamanan nuklir di Indonesia?
b.  Bagaimana hambatan dalam memperkuat sinergitas antar kementerian dan lembaga guna meningkatkan keamanan nuklir di Indonesia?
Strategi Penguatan Sinergitas Polri dengan Kementrian Lembaga Guna Meningkatkan Keamanan Nuklir Di Indonesia dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Keamanan Dalam Negeri

## Metodologi Penelitian
Terkait dengan permasalahan penelitian yang spesifik membahas mengenai penguatan sinergitas POLRI dengan kementrian lembaga guna meningkatkan keamanan nuklir di indonesia , maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi kasus. Metode ini dianggap sesuai karena objek penelitian yang ditetapkan di dalam penelitian ini adalah kebijakan yang akan senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Oleh sebab itu, maka di dalam penelitian ini, selain diperlukan analisis yang mendalam, juga perlu mempertimbangkan adanya batasan-batasan yang jelas dan tepat, seperti misalnya konteks waktu, ruang lingkup, dan lain sebagainya.
Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Creswell, (2016, 19) bahwa studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, seringkali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih. Kasus-kasus ini dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Stake, 1995; Yin, 2009, 2012) dalam Creswell (2016).

## Hasil dan Pembahasan
Kondisi Kapasitas sumber daya organisasi Polri untuk mendukung penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif
Sumber daya organisasi menurut Harrington Emerson dalam Herujito (2001: 6) sumber daya organisasi itu menyangkut aspek 4M yaitu Man, Money, Material   dan Method, dalam sebuah organisasi sumber daya organisasi sangat mempengaruhi pengelolaan kinerja, dimana kondisi sumberdaya organisasi Korps Brimob Polri dalam mendukung penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif sehingga stabilitas keamanan dalam negeri belum optimal, belum optimalnya sumber daya organisasi dapat kami analisis sebagai berikut :

## 1.  Sumber Daya Manusia (Man)
Sumber Daya Manusia (Man), merujuk pada SDM organisasi, Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan, sekaligus melakukan proses untuk mencapai tujuan. Berikut ini merupakan data faktual terkait sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Kimia Biologi adalah sebagai berikut

## Tabel 3.2

## Jumlah Personil Satuan KBR
NO FUNGSI DSP RIIL 1. Staff Sat KBR 95 44 2. Detasemen A 248 64 3. Detasemen B 248 61 4. Detasemen C 248 0 JUMLAH 839 169
Dari tabel diatas maka secara kuantitatif   sumber daya manusia masih belum sesuai dengan kebutuhan dari 839 personil   baru ada 169 personil sehingga mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan   penyalahgunaan bahan radioaktif, selanjutnya secara kualitas dapat penulis uraikan terkait data pendidikan sebagaimana tabel dibawah ini

## Tabel 3.3

## Pendidikan Personil Satuan KBR
No Satker DSP Riil Stra- ta III Strata II Stra- ta I SMA 1 Satuan KBR 839 pers 169 pers 0 6 pers 40 pers 168 pers

## Sumber LKIP Satuan KBR Tahun 2020
Dari tabel  diatas maka kondisi pendidikan personil satuan KBR yang memiliki latar belakang pendidikan strata I dan II dibandingkan dengan berlatar belakang SMA masih kurang  dan latar pendidikan strata I dan II belum memenuhi kategori yang dapat mendukung penanggulangan penyalahgunaan  bahan radioaktif.

## Tabel 3.4

## Personil Satuan Kbr Yang Mengikuti Pelatihan Terkait Keamanan Radioaktif
No Nama Pelatihan Jumlah Pers 1 Pelatihan Radiological and Nuclear Smuggling and Detection Course 12 pers 2 Pelatihan pembinaan teknis kesiapsiagaan dan kedaruratan nuklir 20 pers 3 Pelatihan rencana taktis penanganan senjata pemusnah massal 8 pers
Dari tabel didapatkan data bahwa dari 169 personnil KBR baru terdapat 40 orang yang telah mengikuti pelatihan secara spesifik terkait penanganan  penyalahgunaan bahan radioaktif .

## Tabel 3.5
Data Dikbangspes personil Satuan KBR No Jenis Dikbangspes Personil 1 Daspa Brimob 16 pers 2 Dasba Brimob 54 pers 3 Dasta Brimob 97 pers 4 Jungle Warefare 2  pers 5 Pelopor 10 pers 6 KBR Dasar 150 pers 7 KBR Lanjutan 5 pers
Dari data tabel diatas tersebut sebanyak 150 personil (88%) telah mengikuti dikbangspes KBR dasar dan hanya sebanyak 5 personil (2,9%) yang telah mengikuti dikbangspes KBR lanjutan, sedangkan personil yang telah mengikuti pelatihan terkait keamanan radioaktif hanya sebanyak 32 personil (18%) sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kualitas dan profesionalisme dalam mendukung penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif
Strategi Penguatan Sinergitas Polri dengan Kementrian Lembaga Guna Meningkatkan Keamanan Nuklir Di Indonesia dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Keamanan Dalam Negeri

## 2. Anggaran (Money)
Merupakan basis perhitungan rasional, dalam hal ongkos tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang diperoleh. Secara rinci pagu TA. 2021 adalah sebagai berikut :

## Tabel 3.6
Data Anggaran Satuan KBR Tahun 2021 NO URAIAN JENIS KEGIATAN PAGU T.A 2021 1 2 3 1 Sterilisasi dan Deteksi KBR 220.500.000 2 Pengawasan dan Sistem Pembinaan Tanggap Darurat KBR 27.000.000 3 Penanganan Material KBR Berbahaya 103.060.000 4 Latihan penanganan ancaman KBR dengan metode TTX 99.000.000 5 Pelatihan Harpuan Tim Entry KBR 6.500.000 6 Pelatihan Harpuan Penggunaan Almatsus KBR 6.500.000

## Data : RKAKL Satuan KBR TA 2021
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran Satuan KBR sesuai dengan DIPA yang dapat digunakan untuk mendukung program penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif belum memadai mengingat pengguna bahan radioaktif yang tersebar di seluruh Indonesia, sementara anggaran yang ada hanya mengakomodir perjalanan dinas dalam kota saja. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif yang dilakukan oleh Satuan KBR Pasukan Gegana Korp Brimob Polri selain itu penyebab lain adalah
2.1  Anggaran pengawasan dan sistem pembinaan tanggap darurat KBR masih belum direncanakan dengan baik, baik dari segi penganggaran maupun sasaran pengawasannya;
2.2  Anggaran pengawasan material radioaktif belum masuk kedalam norma indeks Polri, hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam proses perencanaan anggaran;
2.3 Anggaran pelatihan tidak dapat mencakup kebutuhan pelatihan terkait pencegahan penyalahgunaan radioaktif, hal ini dikarenakan Satuan KBR bukan merupakan satuan latihan sehingga tidak dapat mengajukan anggaran latihan dalam jumlah yang besar.

## 3.  Sarana dan prasarana  (Material)
Merupakan pelengkap bagi unsur Man. Materi dan manusia tidak dapat dipisahkan; tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. sarana dan prasarana yang dimiliki belum sepenuhnya memadai dan sesuai yang diharapkan. Peralatan pendukung yang dimiliki oleh Satuan KBR dalam rangka pencegahan penyalahgunaan bahan radioaktif adalah sebagai berikut

## Tabel 3.7

## Data Peralatan Satuan KBR Deteksi Radioaktif
No Nama Peralatan Jumlah 1 Portal monitoring radioaktif 4 buah 2 Deteksi dan dosimeter radiasi perorangan 30 buah 3 Deteksi kontaminasi radiasi 6 buah 4 Tongkat deteksi radiasi 5 buah 5 Deteksi dan identifikasi radiasi 9 buah

## Sumber : LKIP Satuan KBR 2021
Dari data diatas peralatan dapat dilihat masih adanya kekurangan sarana prasarana pendukung yang digunakan oleh Satuan KBR dalam menanggulangi penyalahgunaan bahan radioaktif, antara lain sebagai berikut :
3.1 Belum adanya peralatan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas Satuan KBR dalam menerapkan sistem data base yang terintegrasi, antara Mabes Polri dengan seluruh kewilayahan untuk mempermudah inventarisasi dan informasi terkait penyalahgunaan bahan radioaktif di seluruh Indonesia;
3.2 Penyiapan sarana dan prasarana yang ada baik alsus maupun alut untuk mendukung tugas Satuan KBR tidak semuanya dalam keadaan ready to use (siap pakai) karena memerlukan kalibrasi khusus sehingga menghambat kinerja;
3.3 Kurang disiapkan perangkat pengolah data (komputerisasi) secara khusus diperuntukkan untuk mengolah data;
3.4  Belum adanya sistem yang terkoneksi dengan fungsi kepolisian lain dalam sistem jaringan intranet untuk saling berbagi data dan informasi yang diperlukan.
4. Metode (Method)
Suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi dimana antara satu sama lainnya saling terkait dan saling mempengaruhi.
Metode yang digunakan Satuan KBR dalam menanggulangi penyalahgunaan bahan radioaktif adalah dengan metode pengawasan dan sistem pembinaan tanggap darurat KBR dengan melaksanakan kunjungan ke perusahaan yang memiliki bahan radioaktif dalam proses produksinya. Dalam pelaksanaannya metode ini pada tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 12 giat dari target 36 giat (33,3 %) (sumber : LKIP Satuan KBR TA 2020). Data tersebut menunjukkan pelaksanaan pengawasan tersebut belum optimal.

## Sinergitas Polri dengan Kementerian Lembaga untuk menanggulangi  penyalahgunaan bahan radioaktif  sehingga stabilitas keamanan dalam negeri terjaga
Sinergitas antara Polri dengan kementerian lembaga dalam untuk menanggulangi penyalahgunaan bahan radioaktif telah diwujudkan dalam kegiatan kolaborasi sebagaimana Mou Polri dan Bapeten terkait penanganan Bahan Radioaktif , namun dari pelaksanaannya masih terdapat
Strategi Penguatan Sinergitas Polri dengan Kementrian Lembaga Guna Meningkatkan Keamanan Nuklir Di Indonesia dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Keamanan Dalam Negeri
persoalan yang penulis tinjau dari aspek komunikasi, koordinasi dan kolaborasi menurut Thomson dan Perry dalam Keban (2007:28), ”Kerjasama memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (cooperation) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu collaboration. Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas dimana cooperation terletak pada tingkatan yang paling rendah. Sedangkan collaboration pada tingkatan yang paling tinggi”. Adapun uraian belum optimalnya sinergita Polri dengan kemetrian dan Lembaga sebagai berikut beberapa langkah yaitu:

## 1.  Polri dengan Bapeten

## 1.1  Terkait Koordinasi
Polri dan Bapeten telah menandatangani MoU (nota kesepahaman) yang berisi tentang komitmen untuk memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi nuklir yang kini semakin dibutuhkan di Indonesia. Kerjasama yang terjalin diharapkan untuk dapat memberikan rasa aman terhadap pemanfaatan teknologi nuklir dan terhindar dari penyalahgunaan yang berujung pada perbuatan tindak pidana. Akan tetapi MoU antara Polri dan Bapeten ini belum ditindaklanjuti oleh Polri dan Satuan KBR.

## 1.2  Terkait Komunikasi
Satuan KBR telah melaksanakan FGD terkait bahan berbahaya KBR pada tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan di bidang kimia, biologi dan radioaktif seperti Bapeten, Badan tenaga atom nasional (BATAN), kementerian perindustrian, Balai Besar Veteriner (Bbalitvet), Baintelkam Polri, dan Bareskrim Polri. Hasil dari pelaksanaan FGD tersebut adalah adanya kesepahaman diantara para pemangku kepentingan akan perlunya peningkatan keamanan dibidang kimia, biologi dan radioaktif.

## 1.3  Terkait Kolaborasi
Satuan KBR telah melaksanakan operasi gabungan bersama dengan Bapeten guna menanggulangi penyalahgunaan bahan radioaktif pada beberapa event besar diantaranya adalah event Asian Games 2018 yang melibatkan personil dan peralatan dari Satuan KBR, selain itu pada penegakan hukum terkait penyalahgunaan bahan KBR berbahaya Satuan KBR dan Bapeten telah bekerja sama dalam proses deteksi dan identifikasi hingga proses analisa bahan radioaktif yang ditemukan di Perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang.
Berdasarkan uraian kondisi faktual diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kondisi tersebut belum sesuai seperti yang diharapkan, sehingga akan berimplikasi sebagai berikut:
Implikasi belum optimalnya penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif guna terpeliharanya keamanan dalam negeri
1.4  meningkatnya peredaran dan penyelundupan bahan radioaktif secara ilegal;
1.5 tidak terkontrolnya peredaran bahan radioaktif di Indonesia yang akan berakibat kepada terganggunya keamanan dalam negeri;

## Implikasi belum optimalnya penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif pada kurang terdukungnya pembangunan nasional
2.1  Terkendalanya pengembangan sumber energi terbarukan yang menggunakan energi nuklir dan akan menghambat pembangunan nasional;
2.2 tidak dapat ditanggulanginya penyalahgunaan bahan radioaktif untuk digunakan sebagai bahan senjata pemusnah massal (WMD / weapon mass destruction) dan akan menghambat pembangunan nasional.

## Simpulan
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sinergitas Polri dengan kementerian lembaga untuk menanggulangi penyalahgunaan bahan radioaktif secara faktual dirasakan masih belum didukung secara ideal untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri baik dalam hal komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Upaya untuk meningkatkan sinergitas Polri dengan kementerian lembaga melalui strategi penguatan MoU antara Polri dan Bapeten dan penguatan posisi Indonesia di dalam Badan Atom Internasional (IAEA).

## Saran
Adapun saran yang disampaikan penulis yakni sebagai berikut untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang keamanan bahan radioaktif yang mengatur peran seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan penyalahgunaan bahan radioaktif sehingga tata kelola bahan radioaktif di Indonesia dapat  dilaksanakan dengan baik dari hulu hingga ke hilir.

## Daftar Pustaka
Gibson, J.L., Mlvancevich, John, & Donelly, J.H. 2000. Organizations: Behaviour, Structure, and Process. Irwin: McGraw-Hill.
Kuncoro, Murdrajat. 2006. Ekonomi Pembangunan, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
Moekijat. (1994). Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis). Bandung: Mandar Maju
Paul Shemella, 2016. Global Responses To Sibere Violence: Cooperation and Collective Action,
California: Stanford University Press.
Pearce, John A. dan Robinson, Richard B.. 1997. Manajemen Strategik (Formulasi, Implementasi dan Pengendalian), Jilid I, Terjemahan, Alih Bahasa Agus Maulana, Jakarta: Binarupa Aksara.
Robbins, Stephen P., 2003. Perilaku Organisasi. Indeks. Jakarta.
Van Wart, Montgomery. 2005. Dynamics of Leader in Public Service. New York : M.T. Sharpe Inc.
Strategi Penguatan Sinergitas Polri dengan Kementrian Lembaga Guna Meningkatkan Keamanan Nuklir Di Indonesia dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Keamanan Dalam Negeri