Vol. 7, No.2, 2017

## PEMAHAMAN KELUARGA MUSLIM TENTANG PERNIKAHAN SECARA ISLAM DI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS
Munib, M. Zainal Arifin

## ABSTRACT
This  study  uses  a  phenomenological  qualitative  approach,  this  approach  will  find descriptive  data.  This  approach  is  used  to  know  and  describe  clearly  and  in  detail  about  the understanding  of  Muslim  Dayak  Families  about  Islamic  marriage  in  Tewah  District,  Gunung Mas Regency. The object of this research is an understanding of Muslim Dayak families about marriage in Islam. The study used a Purposive Sampling technique, in which researchers took research subjects to the people in Tewah Subdistrict, Gunung Mas Regency with the criteria of the  people  who  were  in  the  research  location,  Islamic  families,  and  carried  out  Islamic marriages.  The  results  of  this  study  conclude  that  first,  the  understanding  of  Muslim  Dayak families  in  the  village  of  Sarerangan,  Tewah  Regency  is  not  good,  because  the  community  is believed to  be a Muslim dayak is  the desire to  learn more deeply about  religion  continuously. Secondly,  the  implementation  of  customary  marriage  by  Muslim  Dayaks  has  a  good  goal  to preserve traditional customs from generation to generation, and to minimize the occurrence of divorce in the future, but there are some things that are detrimental to Islamic rules, namely the habit  of  gathering  couples  after  adat  marriage  .  Third,  in  Islamic  rules  no  one  prioritizes traditional  marriage  before  marrying  Islam,  but  the  habit  of  collecting  marriage  between  two marriages is prohibited because it contradicts Islamic law which prohibits some men and women from pairing without legal ties in Islam.
Keywords: Islamic marriage, Muslim family

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  fenomenologis,  pendekatan  ini  akan menemukan  data  deskriptif.  Pendekatan  ini  digunakan  untuk  mengetahui  dan  menggambarkan secara jelas dan detail  tentang pemahaman  Keluarga Dayak Muslim tentang pernikahan secara Islam  di  Kecamatan  Tewah  Kabupaten  Gunung  Mas.  Objek  penelitian  ini  adalah  pemahaman tentang  keluarga  Dayak  Muslim  tentang  pernikahan  dalam  Islam.  Penelitian  menggunakan teknik Purposive Sampling, dimana peneliti mengambil subyek penelitian pada masyarakat yang ada di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dengan kriteria yang masyarakat yang berada di  lokasi  penelitian,  keluarga  Islam,  dan  melaksanakan  pernikahan  secara  Islam.  Hasildari penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pertama,  Pemahaman  keluarga  dayak  muslim  di  desa Sarerangan  Kabupaten  Tewah  belum  baik,  karena  masyarakatnya  terurtama  dayak  muslim adalah keinginan untuk belajar lebih mendalam tentang agama terus. Kedua, pelaksanaan nikah adat oleh masyarakat dayak muslim memiliki tujuan  yang baik untuk melestarika adat istiadat turun-temurun,  dan  untuk  meminimalkan  terjadinya  perceraian  di  kemudian  hari,  tetapi  ada beberapa hal yang menympang dari aturan Islam, yaitu adanya kebiasaan untuk mengumpulkan pasangan  setelah  pernikahan  secara  adat.  Ketiga,  dalam  aturan  Islam  yang  tidak  ada  yang memprioritaskan  nikah  adat  sebelum  menikah  secara  islam,  tetapi  kebiasaan  untuk mengumpulkan passangan di antara dua pernikahan dilarang karena bertentangan dengan syariat Islam yang melarang beberapa laki-laki dan perempuan berpasangan tanpa ikatan hukum dalam Islam.
Kata Kunci: Pernikahan secara Islam, Keluarga Muslim

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan sunnah Rasul, dan diikuti oleh generasi-generasi (umat Islam) yang datang kemudian. Hidup bersama antara seorang pria dan perempuan (yang  didasarkan) dalam suatu perkawinan bukanlah hal yang mudah, seperti masalah beradaptasi antara satu sama lain, tetapi juga memiliki akibat yang sangat penting terhadap perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu,  diperlukan  suatu  peraturan  baik  yang  berhubungan  dengan  syarat-syarat  pelaksanaan  dari hidup tersebut. Bagi sebagian masyarakat perkawinan bukanlah soal yang mudah, hal itu bukan semata-mata  urusan  pribasi  yang  bersangkutan,  tetapi  menyangkut  nilai  hidup,  harga  diri, kehormatan kerabat, dan lain-lain.
Perkawinan  dilaksanakan  untuk  mentaati  perintah  Allah  SWT  dan  melaksanakannya merupakan  suatu  perbuatan  ibadah.  Perkawinan  merupakan  suatu  perjanjian  suci  antara  dua insan manusia yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Ikatan ini sering disebut dengan akad  nikah.  Akad  nikah  adalah  ikatan  suci  yang  mengakibatkan  dua  insan  manusia  yang berlainan  jenis  halal  melakukan  hubungan  sebagai  suami  istri.  Inilah  salah  satu  keistimewaan Islam  yang  memberikan  perhatian  terhadap  fitrah  manusia  dan  memperlakukannya  secara realistis. Islam sama sekali tidak mengekang apalagi memenjarakannya tetapi justru menyucikan dan  mengangkat  derajat  hubungan  suami  istri  tersebut  melalui  perkawinan.  Perkawinan  dalam islam  bukan  seperti  akad/perikatan  biasa  (misalnya  akad  jual  beli),  melainkan  suatu  perikatan dna perjanjian yang sangat berat antara suami istri sebagaimana yang ditegaskan dalam Firman Allah: ......... 1
Perjanjian yang  kuat  sebagaimana  pada  ayat  diatas  adalah  akad  nikah  yang  merupakan ikatan suci antara dua insan, yang tentynya menjadikan kedua insan tersebut terjaga kesucian dan kehormatannya.  Allah  tidak  akan  membiarkan  makhluknya  hidup  bebas  mengikuti  nalurinya tana  suatu  aturan  yang  mengaturnya.  Aturan  tersebut  berfungsi  agar  kehormatan  dan  martabat manusia dapat terpelihara dengan baik.
Perkawinan  merupakan  salah  satu  perintah  Allah  guna  mengatur  pola  kehidupan  agar manusia  dapat  bertindak  lebih  manusiawi.  Karena  dalam  suatu  perkawinan  sudah  menjadi kewajiban  bagi  suami  istri  selalu  menjaga  kesucian  kehormatan  keluarga.  Cara  menjaga kehormatan  keluarga  adalah  dengan  cara  menghindarkan  diri  dari  masing-maing  perbuatan maksiat yang dapat menodai kesucian/kehormatan keluarga, seperti prostitusi, homo seksual dan sebagainya. 2
Demikian  dalam  Islam  akad  nikah  merupakan  suatu  hal  yang  sakral.  Dalam  akad  nikah tersebut  ada  suatu  ijab  qabul  antara  wali  nikah  dari  pihak  perempuan  dan  pengantin  laki-laki. Ijab qabul merupakan pernyataan  yang tegas dari wali nikah bahwa ia wajib menikahkan anak perempuannya  dengan  pengantin  laki-laki  tersebut,  kemudian  pengantin  laki-laki  menerima nikahnya pengantin perempuan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya sahlah akad nikah tersebut.
Tidak  hanya  konsep  Islam,  dalam  kehidupan  bermasyarakat  juga  terdaoat  peraturan- peraturan yang berkenaan dengan perkawinan, di mana peratutan mengenai perkawinan tersebut bertujuan  untuk  mewujudkan  kebahagiaan  hidup  dalam  perkawinan.  Peraturan  itu  sering
1
2 Masjuk Zuhdi, Studi Islam Jilid 3: Muamalah ,(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1993), hlm. 43
Vol. 7, No.2, 2017
berbeda-beda tergantung pada adat istiadat yang berlaku. Begitu halnya dengan salah satu suku yang terdapat di Kalimantan Tengah, kecamatan Tewah yakni suku Dayak, yang memiliki adat istiadat dalam perkawinan.
Menurut  adat  istiadat  yang  berlaku  pada  suku  Dayak  di  kecamatan  tewah  dikenal  istilah nikah adat,  yang masih  dilakukan oleh masyarakat  suku Dayak tersebut  telah memeluk agama Islam.  Fakta  dan  informasi  di  lapangan  menunjukan  bahwa  nikah  adat  yang  dilakukan  oleh masyarakat  dayak muslim di  Kecamatan Tewah Desa Sarerangan,  yakni  nikah adat kecamatan ini,  khususnya  di  desa  itu,  dilaksanakan  sebelum  mempelai  melaksanakan  akad  nika  secara Islam. Selang beberapa hari antara 5 sampai 7 harimsetelah dilangsungkannya pernikahan adat barulah dilaksanakan secara Islam.
Berdasarkan  observasi  dan  informasi  awal  yang  telah  didapatkan  oleh  peneliti,  maka tampaknya  nikah  adat  tersebut  masih  belum  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Pernikahan  tersebut dilangsungkan dengan tata cara adat dayak yang telah diyakini secara turun temurun dari ennek moyang  mereka.  Menurut  peneliti  hal  ini  sangat  penting  untuk  diteliti  karena  sahnya  suatu pernikahan  akan  sangat  emmpengaruhi  status  anak  yang  akan  dikandungnya  nanti.  Selain  itu, pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat dayak di Kecamatan Tewah juga jauh dengan hukum yanag terkandung dalam islam.
Melalui  uraian  diatas,  maka  peneliti  ingin  melakukan  penelitian  lebih  jauh  lagi  tentang pemahaman keluarga muslim tentang pernikahan secara Islam di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas yang di fokuskan hanya pada Desa Sarerangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif  fenomenologis,  sedangkan  sampel  penelitian  sebanyak  5  sampel  dan  informan sebanyak  8  orang.  Teknik  pengambilan  data  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi. Permasalahan yang diteliti adalah (1) bagaimana pemahaman keluarga masyarakat dayak muslim Kecamatan Tewah tentang nikah secara Islam?, (2) bagaimana pelaksanaan nikah adat  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dayak  muslim  di  Kecamatan  Tewah?,  (3)  bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah adat yang dilakukan oleh masyarakat dayak muslim di kecamatan Tewah?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pemahaman  keluarga  masyarakat  dayak  muslim  di  Kecamatan  Tewah  tentang  nikah  secara Islam,  (2)  untuk  mengetahui  pelaksanaan  nikah  adat  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dayak muslim  di  Kecamatan  tewah,  dan  (3)  untuk  mengetahui  tinjauan  Hukum  Islam  terhadap pelaksanaan nikah adat yang dilakukan oleh masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah. B. [Hasil dan Pembahasan]

## 1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam
Istilah perkawinan menurut para ahli mempunyai persamaan dengan perkawinan, sehingga penelitian ini menggunakan istilah yang umum digunakan  yakni perkawinan. Allah SWT telah menciptakan  pria  dan  wanita  agar  dapat  berhubungan  satu  sama  lain,  saling mencintai,menghasilkan  keturunan,  serta  hidup  bersama  secara  damai  yang  sesuai  dengan perintah  Allah  dan  petunjuk  Rasulullah.  Sehubungan  dengan  adanya  akibat  yang  penting  dari hidup bersama, maka masyarakat memerlukan peraturan untuk mengatur tentang hidup bersama antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri.  Hal-hal  yang  perlu  diatur  yaitu  antara  lain mengenai  syarat-syarat  untuk  dapat  hidup  bersama,  pelaksanaan  hak-hak  dan  kewajiban, kelanjutan dan mengenai terhentinya hidup bersama tersebut.
Keseluruhan  aturan-aturan  hukum  yang  menentukan  prosedur  yang  dilalui  beserta ketentuan hukum yang harus dilalui beserta ketentuan yang menentukan hak-hak dan kewajiban serta  kelanjutannya  dan  juga  mengenai  terhentinya  perkawinan  akan  menimbulkan  suatu
Vol. 7, No.2, 2017
mengenai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, maka penulis akan menjelaskan tentang perkawinan  dari  tinjauan  hukum  Islam.  Setiap  perkawinan  tidak  hanya  didasarkan  kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu juga bersifat religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan  rumah  tangga  dengan  melaksanakan  keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu  dimiliki  oleh  seseorang  sebelum  melaksanakannya  yaitu:  (1)  iman,  (2)  islam,  dan  (3) ikhlas 3 .
Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah ialah bersertubuh (Syafi’i) 4 .  Dia  lah  yang  mencipatakan  kamu  dari  satu  zat  dan  dari  padanya  Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang(QS. VII : 189) Al A’raaf. Jadi, menurut Al - Qur’an, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua  agar  tercipta  suatu  kehidupan  yang  aman  dan  tentram  ( sakinah ),  pergaulan  yang  saling mencintai ( mawaddah ) dan saling menyantuni ( rahmah ) 5 Firman Allah dalam surat (4) An-Nisa ayat 3 menyatakan “K awinlah beberapa perempuan yang kamu sukai, dua atau tiga dan empat, tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku adil, maka kawinlah seorang saja”.
2. Perkawinan dan Tujuan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:
“Perkawinan ialah  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 6
Apabila  definisi  perkawinan  tersebut  ditelaah,  maka  terdapatlah  ;ima  unsur  perkawinan didalamnya yaitu: (1) Ikatan lahir batin, (2) Sebagai suami istri, (3) Membentuk keluarga (rumah tangga),  (4)  Kebahagiaan  dan  kekal,  (5)  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.” 7 Sehingga suatu  keluarga  haruslah  memenuhi  kebutuhan  pokok  yang  mendasar  dalam  kehidupan  yaitu kebutuhan  jasmaniah  dan  rohaniah.  Apabila  semua  itu  terpenuhi,  maka  tercapailah  apa  yang menjadi  tujuan  dari  perkawinan  tersebut  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.

## 3. Perkawinan dan Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
Pengertian  perkawinan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  2  dan  3  menyebutkan: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  SWT  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 8
3 R. Abdul Djamali, Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II ), berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, (Bandung : penerbit CV Mandar Maju, 1992), hlm. 73.
4 Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah dan Rujuk, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1997),hlm.65
5 Sajuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta:UI Press,1974), hlm.47
6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1
7 Titik Triwulan, Pengantar Hukum Perdata Indonesia , Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm.110-112
8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: CVAkademika Pressindo, 2010, hlm. 114
Vol. 7, No.2, 2017
Akad nikah tersusun daripada sighot (susunan kata) yng berarti ijab, yakni penyerahan dari pihak pertama dan qobul, yakni penerimaan dari pihak kedua tas pertalian nikah yang dimaksud. Rumusan tentang ketentuan pelaksanaan perkawinan dalam konteks ini adalah perkawinan dalam lingkup  keberlakuan  bagi  penganut  islam,  yaitu  sebelum  dilakukan  pesta  perkawinan,  maka kedua calon mempelai wajib melakukan akad nikah. Adapun pengertian akad berarti pelaksanaan nikah dengan ujab dan qabul . Jadi, akad nikah merupakan perjanjian antara seorang wanita dan seorang  pria,  guna  mengikat  diri  dalam  suatu  perkawinan  melalui  rangkaian ijab-qabul yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  dengan  mahar  yang  telah  ditentukan,  dengan  menghadirkan dua orang saksi . 9
Jadi perkawinan dalam Islam adalah pernikahan yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang dan memperoleh keturunan yang sah dalam msyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. 10

## 4. Perkawinan dan Tujuan Perkawinan Menurut Para Ahli Hukum
Perkawinan dalam arti perikatan adat menurut pendapat Hilma Hadikusuma adalah:
“Perkawinan  yang  mempunyai  akibat  hukum  terhadap  hukum  adat  yang  berlaku  dalam masyarakat  bersangkutan.  Akibat  hukum  ini  telah  ada  sejak  sebelum  pernikahan  terjadi,  yaitu misalnya dengan adanya hubungan lamaran  yang merupakan  rasa sanak (hubungan  anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah  terjadinya  ikatan  pernikahan  maka  timbul  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  orang  tua (termassuk  anggota  keluarga/kerabat)  menurut  hukum  adat  setempat,  yaitu  dalam  pelaksanaan upacara asat dan selanjutnya dala peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam pernikahan ” . 11
... ۦِهِب  َنوُلَءٓاَسَت يِذَّلٱ َ َّللَّٱ ْاوُقَّتٱَو َماَح أرَ ألۡٱَو 12 ...
Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama -Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim” 13
Setidaknya ada tiga alasan mengapa nikah dimisalkan sebagai ikatan yang kokoh:
a. Ikatan  pernikahan  melibatkan  hampir  seluruh  potensi  yang  dimilikin  menusia. Melibatkan  pikiran,  emosi,  perasaan,  fisik,  materiil,  bahkan  roh  yang  berbaur menjadi satu ikatan.
b. Konsekuensi yuridis dan metafisis
c. Pandangan  syariat  Nabi  besar  Muhammad  SAW,  akad  nikah  tidak  semata-mata ikatan  dua  individu  antara  seorang  laki-laki    dan  peremepuan.  Akad  nikah  juga mempertemukan dua b8ah keluarga yang mungkin mempunyai latar belakang adat dan kebudayaan yang berbeda.
Agama Islam mensyariatkan perkawinan dengan beberapa tujuan yaitu sebagai berikut: a.      Melanjutkan  keturunan  yang  merupakan  sambungan  hidup  dan  penyambung  cita- cita,  membentuk  keluarga  dan  dari  keluarga  dibentuk  umat,  ialah  umat  nabi Muhammad SAW umat Islam.
b.   Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah
9 Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Malang: Intimedia, 2009, hlm. 9-11 .
10 Isnandar, Fiqh HAM dalam Perkawinan, CV Fauzan Inti Kreasi, 2004, hlm. 29.
11 HilamHadikusuma, ibid , hlm, 9
12 Annisa [4]:1
13 Departemen Agama Republik Indonesia, hlm, 114
Vol. 7, No.2, 2017
c.   Untuk  menimbulkan  rasa  cinta  antara  suami  dan  istri,  menimbulkan  rasa  kasih sayang natara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.
d.   Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW. Untuk membersihkan keturunan. 14

## 5. Syarat-Syarat Perkawinan
Yang  dimaksud  dengan  syarat,  ialah  segala  sesuatu  yang  telah  ditentukan  dalam  hukum Islam  sebagai  norma  untukmenetapkan  sahnya  perkawinan  sebelum  dilangsungkan.  Syarat- syarat  yang  perlu  dipenuhi  seseorang  sebelum  melangsungkan  perkawinan  menurut  R.  Abdul Dpamali yang dikutipdalam bukunya Hukum Islam, ada enam yaitu :(1)Persetujuan kedua belah pihak  tanpa  paksaan,  (2)  Dewasa,  (3)  Kesamaan  Agama  Islam,  (4)  Tidak  Dalam  Hubungan Nasab ,  (5)  Tidak  Ada  Hubungan Rodhoah (sodara  sepersusuan),  (6)Tidak  semenda ( mushoharoh ) (tidak terhalang pernikahan). 15
Selain  syarat  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  ada  syarat-syarat  khusus  bagi  seorang wanita  yang  nantinya  akan  menjadi  ibu  rumah  tangga.  sesaat-setelah  melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat khusus itu ialah : (l) Pihak pria tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat  orang,  (2)  Perkawinan  poligami  tidak  boleh  dirangkap  antara:  istri  yang  masih  ada hubungan  darah  dengan  calon  istri berikutnya,  (3)  Tidak  ada  perceraian  ”li'an”,  artinya  antar suamiistri  terdahulu  tidak  bercerai  karena  sumpah  sebagai  akibat  suami  menuduh  istri  berbuat serong atau tuduhan istri bahwa suami berbuat serong, (4) Calon pengantin wanita tidak dalam ikatan perkawinan, (5) Calon istri tidak dalam masa iddah.

## 6. Rukun-Rukun Perkawinan
Yang dimaksud dengun. rukun ialah segala sesuatu yangditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan. Maksudnya bahwa kalau syarat-syarat perkawmannya telah dipenuhi, maka sebelum melangsungkan perkawinan saat-saat untuk sahnya harus ada rukun-rukun yang perlu dipenuhi. Adapun rukun perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : (l) calon Suami dan Calon Istri, (2) wah nikah, dalam pasal 20 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum lslam. yaitu muslim, aqil dan baligh, dan (4) akad nikah ( Ijab dan Qabul ).

## 7. Status  Hukum  Nikah  Adat  dan  Kedudukan  dan  Akibat  Hukum  Perjanjian  dalam Perkawinan Adat.
Hilman Hadikusuma memaparkan labih lanjut mengenai perkawinan dalam perspektif adat adalah sebagai berikut : Menurut hukum adat pada umumnya di lndonesia perkawinan itu bukan saja  berarti  perikatan  perdata  tetapi  juga  merupakan  perikatan  adat  dan  sekaligus  merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata- mata  membawa  akibat  terhadap  hubungan-hubungan  keperdataan,  seperti  hak  dan  kewajiban suami  isteri,  harta  bersama,  kedudukan  anak,  hak  dan  kewajiban  orang  tua,  tetapi  juga menyangkut  hubungan-hubungan  adat  istiadat  kewarisan,  kekeluargaan,  kekerabatan  dan ketetanggan  serta  menyangkut  upacara-upacara  adat  dan  keagamaan.  Begitu  juga  menyangkut
14 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan , Jakarta: PT. BulanBintang, 1987, hlm. 12-15
15 R. Abdul Djamali, Hukum ....hlm. 73
Vol. 7, No.2, 2017
kewajiban  mentaati  perintah  dan  larangan  keagamaan,  baik  dalam  hubungan  manusia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selama di dunia dan selamat di akhirat. 16
Sejauhmana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, seperti tentang  kedudukan  anak  dan  pengangkatan  anak,  kedudukan  anak  tertua,  anak  penerus keturunan,  anak  asuh  dan  lain-lain,  dan  harta  perkawinan,  yaitu  harta  yang  timbul  akibat terjadinya perkawinan tergantung pada bentuk dan hukum perkawinan adat setempat.
Kedudukan  perjanjian  dalam  perkawinan  baik  perkawinan  adat  maupun  perkawinan berdasarkan  hukum  Islam  sangatlah  penting  dan  merupakan  hal  vital  karena  pada  dasarnya perkawinan itu sendiri adalah perwujudan perjanjian antara dua orang yang menjadikan mereka terikat dan merupakan syarat sahnya hubungan mereka sebagai suami isteri.
Penghormatan  terhadap  perjanjian  menurut  Islam  hukumnya  wajib,  melihat  pengaruhnya yang  positif  dan  perannya  yang  besar  dalam  memelihara  perdamaian  dan  melihat  urgensinya dalam  mengatasi  kemusykilan,  menyelesaikan  perselisihan  dan  menciptakan  kerukunan.  Allah SWT  memerintahkan  agar  memenuhi  janji,  baik  itu  terhadap    Allah  maupun  sesama  manusia, Firman Allah dalam surah al Maidah:

## ...
اَهُّيَأٓ َي
ْاوُف أوَأ ْا ٓوُنَماَء  َنيِذَّلٱ 17 ... Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad- aqad itu...” 18
Kata  ( aufu )  ditafsirkan  dengan  memberikan  sesuatu  yang  sempurna,  dalam  arti  melebihi kadar  yang  seharusnya.  Sedangkan  kata  ( al  uqud )  jamak  dari  aqad  yang  pada  mulanya  berarti mengikat  sesuatu  dengan  sesuatu  sehingga  tidak  menjadi  bagiannya  dan  tidak  terpisah dengannya. Seperti akad pernikahan yang dengannya wanita dan pria terikat dengan ketentuan- ketentuan,  sehingga  pria  dapat  berhubungan  seks  dengannya,  dan  wanita  yang  dinikahinya terikat pula sehingga tidak boleh menikahi pria lain, kecuali ikatan itu dilepas lantaran satu dan lain sebab.
Jelaslah kedudukan perjanjian perkawinan adat dalam kehidupan merupakan sesuatu yang sangat  penting  karena  bersifat  mengikat  dan  memaksa  sehingga  haruslah  dipenuhi  dan  tidak boleh  dilanggar.  Perjanjian  membebani  dan  menjadi  tanggung  jawab  pihak  yang  terikat didalamnya.  Dan  apabila  terdapat  pelanggaran  dalam  perjanjian  tersebut,  maka  wajib  untuk mengganti kerugian yang disebabkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

## HASIL PENELITIAN
1. Pemahaman keluarga masyarakat dayak muslim di Kecamatan'l'ewah tentang nikah secara Islam
16 Ibid., hlm.8
17 Al-Maidah (5) : 1
18 Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 156
Vol. 7, No.2, 2017
Berdasarkan hasil  yang  di  dapat  melalui metode wawancara,  observasi,  dan dokumentasi maka diperoleh hasil bahwa banyak dari masyarakat dayak muslim yang masih kurang (minim) pengetahuan tentang Islam dikarenakan tidak pernah menempuh pendidikan Islam secara formal, dan status  mereka  yang  kebanyakan masih muallaf, serta  minat  yang  rendah untuk  mendalami agama  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman  mereka  tentang  pernikahan  secara  Islam masih  kurang  dan  kewajiban  mereka  untuk  melaksanakan  perintah  Allah  SWT  masih  minim. Pengetahuan mereka selama ini tentang agama Islam mereka dapatkan melalui pergaulan sehari- hari dengan sesama muslim.

## 2. Pelaksanaan nikah adat yang dilakukan oleh masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah.

## Menurut Al selaku Damang'adat di Kecamatan Tewah mengatakan bahwa
”Nikah  adat  Dayak berupa  perjanjian  perkawinan,  yakni  siapa  haja  yang  kada  setia  samisal nang  menyababkan  perkawinannya  bacarai  maka  nang  itu  dapat  denda  sasuai  dengan perjanjian nang sudah diolah dihadapan kepala adat/Damang”:
Jadi, pernikahan adat memiliki perbedaan prinsipil dengan pernikahan secara Islam. Yang mana  pernikahan  secara  Islam  harus  memenuhi  rukun  dan  syarat-syaratnya.  Adapun  rukun- rukunnya ada lima: calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Seorang calon suami  yang  akan  menikah  harus  memenuhi  syarat:  bukan  mahram  dari  calon  isteri,  tidak terpaksa,  jelas  orangnya  dan  tidak  sedang  ihram  haji.  Syarat-syarat  calon  isteri  yang  akan menikah  tidak  ada  halangan  s yar'i ,  yaitu,  tidak  bersuami,  bukan  mahram,  tidak  sedang  dalam iddah.
Pernikahan  adat  tidak  menggunakan  wali  dan  saksi  sebagaimana  pernikahan  menurut Islam.  Begitupun  sebaliknya  kepala  adat  sebagai  wali  nikah  tidak  dikenal  dalam  islam,  Adat kebiasaan dapat dilaksanakan dan menjadi hukum jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. lkatan  perkawinan  menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  diri  masing-masing  suami  isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum diantara suami dan istri yang berupa hak dan kewajiban.
Pada salah satu isi perjanjian kawin adat disebutkan bahwa apabila salah satu dari kedua belah pihak ada yang meninggal dunia dan memiliki anak, maka segala harta milik mereka akan menjadi  hak  milik  anak  dan  ahli  waris  tidak  berhak  menerima.  Menurut  adat  istiadat  Desa Sarerangan  Kecamatan  Tewah  apabila  seorang  manusia  meninggal  dunia,  maka  diatur dikalangan  suku  Dayak  ada  ahli  waris,  pewaris  dan  warisan.  Sedangkan  ahli  warisnya  adalah anak,  cucu,  anak  angkat,  anak  kandung,  saudara  seibu  sebapak,  ibu  atau  bapak  atau  istri  yang berhak  mutlak.  Dan  yang  berhak  menerima  warisan  utama  yaitu  sang  anak  kandung.  anak angkat, saudara/saudara, ibu/bapak. Dalam dekade akhir ini, surat kawin selalu disebutkan bila yang bersangkutan meninggal dunia untuk siapa warisan diberikan. 19
19 Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun , Palangka Raya I979, hlm 264.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya  mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan  tegas  dinyatakan  didalamnya,  tetapi  juga  untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang- undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga. 20
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  Pasal  45  menyatakan  bahwa ta'lik talak juga merupakan  perjanjian  perkawinan.  Jadi  tampaknya  ada  pertentangan  antara  antar  penjelasan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam. Mengingat isi ta’lik talak yang  memuat  perjanjian  dan  isinya  ndak  bertentangan  dengan  aturan-aturan  agama.  Maka tegaslah banwa ta’lik talak tersebut masuk dalam kategori perjanjian perkawinan.
Hubungan kekerabatan yang kuat antara calon suami istri disamping pengaruh hukum adat yang  masih  kuat  dan  bersifat  tenggang  rasa,  sehingga  merasa  riskan  membicarakan  masalah harta  kekayaan.  Seperti  terlihat  dalam  hukum  adat  dengan  adanya  adat  kebiasaan  bahwa budelwarisan, terutama yang merupakan milik bersama (gono-gini, harta pencarian) tetap untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari dari suami atau istri yang masih hidup pada waktu pihak yang lain meninggal dunia. 21
Dengan  demikian,  dapatlah  dikenakan  bahwa  mereka  yang  mengikatkan  diri  dalam perjanjian  perkawinan  tersebut  akan  memperoleh  jaminan  selama  perkawinan  berlangsung maupun sesudahnya sehingga untuk memutuskan perkawinan berarti pula melanggar perjanjian, maka  merupakan  hal  yang  sangat  jarang  terjadi  mengingat  akibat-akibat  hukum  yang  akan ditanggung  atau  resiko  bila  salah  satu  pihak  ingkar  terhadap  perjanjian  perkawinan  tersebut, biasanya  ada  sanksi  yang  diberlakukan  terhadap  pihak  yang  melanggar  perjanjian  pcrkawinan tersebut.
Persamaannya  antara  hukum  BW  dan  hukum  lsiam  adalah  dilakukan  secara  tertulis, sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan perjanjian perkawinan tersebut. Kalau menurut BW  harus  dilaksanakan  dihadapan  Notaris  sedangkan  menurut  hukum  Islam  cukup  dihadapan Pegawai  Pencatat  Nikah.  Kemudian  berlaku  mengikat  terhadap  pihak  ketiga  jika  sudah didaftarkan  pada  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  tempat  dimana  perkawinan  dilangsungkan demikian  menurut  BW,  sedangkan  menurut  hukum  Islam  berlaku  mengikat  terhadap  pihak ketiga  sepanjang  termuat  dalam  klausula  atau  diperjanjikan  dalam  perjanjian  perkawinan tersebut.
20 Http//www.jdih.bpk.go.id /informasihukum/perjanjian.pdf.(online 26 oktober 20l0).
21 File:///C:\Documents and Settings\acer\My Documents\MakalahBuRahmi\Perjanjian Perkawinan Hukum Barat dan Hukum Indonesia. Doc.
Vol. 7, No.2, 2017
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa  perjanjian perkawinan  adat  yang  dilaksanakan  masyarakat  muslim  desa  Sarerangan  Kecamatan  Tewah bersifat mengikat karena merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena selain  merupakan  adat  istiadat  juga  sebagai  pedoman  masa  depan  agar  dikemudian  hari  tidak terjadi  perceraian.  Dan  apabila  terjadi  suatu  pelanggaran  dalam  salah  satu  pasal,  maka  akan dikenakm sanksi sesuai dengan isi perjanjian.

## 3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah adat yang dilakukan oleh masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah
Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegang dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan  dan  pengembangannya.  Berdasarkan  sumber  ajarannya,  realitas  kehidupan  hukum masyarakat,  sejarah  pertumbuhanya,  dan  pcrkembagan  hukum  di  Indonesia,  yang  menyangkut teori berlakunya hukum Islam di lndonesia terlihat beberapa teori yang sudah mantap dan dalam pertumbuhan. Berdasarkan sumber ajaran Islam tingkatan kehidupan seorang Muslim dikaitkan dengan sikap dan ketaatannya kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya.
Tradisi yang ada dalam suatu daerah memadu penanda bahwa kebudayaan itu harus dijaga dan dilestarikan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Kebiasaan masyarakat Dayak muslim kebanyakan merupakan peninggalan agama Hindu Kaharingan. Kebiasaan ini jika dilihat  dari  konteks  keislaman  dalam  hal  ini  hukum  Islam  maka  harus  dikelompokkan  dalam kelompok ’ urf .
Hukum  Islam  ‘ urf terbagi  kepada  2  (dua)  macam  yakni 'urf  shahih dan ‘ urf  fasid. 'urf shahih adalah  sesuatu  yang  sudah  dikenal  di  masyarakat  dan  tidak  bertentangan  dengan  dalil syara' karena tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sebagai contoh tujuan  dari  adanya  perjanjian  perkawinan  yakni  untuk  menjaga  adat-istiadat  dan  mengurangi terjadinya perceraian antara suami isteri dikemudian hari. Sedangkan. ‘urf fa sid adalah sesuatu yang  sudah  dikenal  di  masyarakat,  tetapi  bertentangan  dengan  syara'  atau  menghalalkan  yang haram  dan  membatalkan  yang  wajib,  sebagai  contoh  adanya  perkawinan  adat  (perjanjian  adat) sebelum melakukan perkawinan secara islami, sehingga mereka sah secara adat untuk berkumpul tetapi belum syah secara lslam. Hal inilah adat yang bertentangan dengan hukum Islam. sehingga jika  orang  Islam  menerima  agama  Islam  sebagai  agamanya,  ia  akan  menerima  otoritas  hukum Islam kepada dirinya dan taat dalam menjalankan syariat Islam.
Jadi,  setelah  melihat  semua  hasil  data  yang  di  peroleh y aitu  dengan  metode  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  agar  dapat  menghasilkan  data  yang  valid  peneliti  menguji  dan menyinpulkan  bahwa  masyarakat  Dayak  muslim  desa  Sarerangan  Kecamatan  Tewah  belum memahami hukum Islam dengan baik. Karena dilihat dengan adanya adat kebiasaan (‘ urf ) yang dipertahankan  oleh  masyarakat  muslim  desa  Sarerangan  yakni  adanya  perjanjian  perkawinan sebelum nikah secara Islami dilangsungkan, tenggang waktu antara keduanya selama 5 sampai 7 hari dan pasangan pengantin tersebut dibiarkan hidup bersama.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:
1.  Pemahaman keluarga davak muslim di desa Sarerangan Kecamatan Tewah masih rendah.
2.  Pelaksanaan nikah adat yang dilakukan masyarakat dayak muslim dapat memperkecil peluang terjadinya perceraian serta melestarikan adat istiadat, namun kebiasaan kumpul bersama dari pasangan  pengantin  setelah  pernikahan  adat  sebelum  melakukan  nikah  secara  Islam merupakan perihal yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.
3.  Mendahulukan  nikah  adat  sebelum  nikah  Islami  dalam  tinjauan  Islam  diperbolehkan,  tetapi kebiasaan  kumpul  bersama  antar  pasangan  di  antara  kedua  pernikahan  tersebut  yang diharamkan sebelum resmi dalam pernikahan secara Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum , Jakarta. 2004
Departemen  Agama  RI, Al-Qur'an  dam  Terjemahannya ,  Jakarta:Ditjen  Bimas  Islam  Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
Hilman Hndikusumah, Hukum Perkawinan Adat , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Ibrahim  Hosen, Fiqh  Perbandingan  dalam  Masalah  Nikah  dan  Rujuk ,  Jakarta,  Ihya Ulumuddin,197l.
Iskandar, Fiqh HAM dalam Perkawinan , CV Fauzan Inti Kreasi, 2004.
Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan , Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.
Masiuk Zuhdi, Studi Islam Jilid 3: Muamalah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
Mulida H.5yaiful Tency dan lbnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian , Malang: lntimedia, 2009.
R.  Abdul  Djamali, Hukum  Islam  (AsasAsas,  Hukum  Islam  1,  Hukum  Islam  II ),  Berdasarkan Ketentuan  Kurikulum  Konsorsium  Ilmu  Hukum,  Penerbit  CV  Mandar  Maju/1992, Bandung.
Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan lndonesia , Jakarta, Ul Press, 1974
Titik Triwulan, Pengantar Hukum Perdata lndonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
Vol. 7, No.2, 2017
Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun, Palangka Raya' 1979.
Undang-undang  Numor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Pasal  1. ukuran  huruf  10,  spasi  1. Penulisan nama pengarang tidak dibalik.  Penulisan halaman disingkat  menjadi  “ hlm. ”. Contoh penulisan footnote dari berbagai sumber kutipan sebagai berikut:
• Format catatan kaki ini digunakan jika sumber rujukan yang diambil merupakan buku yang ditulis oleh seorang penulis. Contoh: Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 2013), hlm 4.
• Format ini digunakan jika referensi yang diambil adalah sebuah buku yang ditulis oleh dua orang penulis. Contoh: Ade Hikmat dan Nani Solihah, Bahasa Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2013), hlm 4.
• Format ini digunakan jika sumber yang diambil adalah sebuah buku yang ditulis oleh tiga orang atau lebih penulis. Contoh: Elvinaro, dkk, Komunikasi Massa Suatu Pengantar, (BAndung: Simbiosa, 2014), hlm 37.
• Format  ini  dipakai  jika  sumber  yang  digunakan  adalah  sebuah  buku  yang  berjilid.  Contoh:  Setiati Widiastuti  dan  Fajar  Rahayuningsih, Pendidikan  Kewarganegaraan, jilid  2  (Bekasi:  Adi  Aksara  Abadi, 2008), Cet 1, hlm 29.
• Format  ini  dipakai  jika  sumber  rujukan  yang  dipakai  adalah  karya  ilmiah.  Contoh:  Andini  Apriliana, “Implementasi Bahasa Jurnalistik Pada Rubrik Newbie Surat Kabar Tangsel Pos 2014”, Skripsi Jurusan Ilmu  Komunikasi  dan  Penyiaran  Islam  UIN  Sunan  Kalijaga  ,  Yogyakarta.  (Yogyakarta,  Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm 21, t,d,
• Format ini digunakan jika sumber yang digunakan adalah surat kabar atau koran. Contoh: Pikiran Rakyat, 2 Desember 2017, hlm 11.
• Format penulisan catatan kaki ini dipakai jika sumber kutipannya berasal dari majalah. Contoh: Bandung M awardi, “Santri dan Sastra”, Horison, Desember 2015, hlm 29.
• Format  ini  digunakan  jika  sumber  yang  dikutip  berasal  dari  media  internet.  Contoh:  Denny  Sakrie,
“Begadang, Musik Rock Dangdut
Pertama?”, https://dennysakrie63.wordpress.com/2014/11/29/begadang-dangdut-rock-pertama,  (diakses pada 1 Desember 2014, pukul 15.31).