## APLIKASI QIYA<S DALAM EKONOMI ISLAM
Zainil Ghulam e-mail: wanlam09@gmail.com
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia
Abstrak
Islam is the most perfect religion. It can be seen from how Islamic law was born and  applied.  Accordingly  it  support syar’i>  legitimacy,  above  of  all,  Islamic  law protects  the  sake  of  human  being  indeed.  Methodologically  and  operationally, Qiya>s  is  an  effort  to  connect  one  event  with  another  event  that  has  legal justification  by  seeing  the  existence  of  the  legal  causation  ( 'illat).  With  the existence of  this case equation, then the  first  case was  established and given its legal provisions. Imam Sha>fi'i> as the first pioneer of this method ( Qiya>s) makes a strict  qualification  of  the  elements  that  exist  in Qiya>s.  In  the  opinion  of  him,
Qiya>s  is  applicable  and  therefore  has  valid  legal  force  if  the  four  terms  and conditions  are  met.  Including, ashl,  hukm  furu>’  and  'illat.  The  dynamics  of  the contracts  in  Islamic  economics,  especially  in  contemporary  finance,  have developed  and  innovated.  Therefore,  it  takes  carefulness  in  searching  and formulating  epistemology  of  them.  In  this  context, Shari>ah  bankers  creatively offering Shari>ah product’s contracts legally based on Qiya>s method.
Keywords: Application Qiyas, Islamic Economic

## Pendahuluan
Islam  adalah  agama  yang  paling  sempurna.  Kesempurnaan  itu  salah satunya  bisa  dilihat  dari  bagaimana  hukum  Islam  lahir  dan  diterapkan.  Hukum Islam  yang  bersumber  pada  dua  sumber  utama  ;  al-Qur’an  dan  Hadith  telah berkembang  sedemikian  rupa  sebagai  bentuk  bahwa  Islam  akan  selalu  sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak sekedar memberikan legitimasi syar’i, lebih dari  itu  ingin  memberikan  perlindungan  kepada  manusia  demi  keberlangsungan hidup  manusia  itu  sendiri.  Inilah  usaha  manusiawi  untuk  lebih  sesuai  dengan kehendak Ilahi.
Qiya>s  (analogical reasoning) adalah salah satu bukti dari elastisitas hukum Islam.  Elastisitas  ini  bukan  berarti  tanpa  prinsip,  atau  sekedar  prinsip  yang dibuat-buat. Dalam ilmu Ushul Fiqh terdapat kaidah-kaidah Qiya>s  sebagai hasil ijtihad para ulama pendahulu kita. Mereka meletakkan pola dasar pengembangan hukum  Islam  yang  sesuai  dengan  ‚kehendak  Ilahi‛.  Saat  ini,  perkembangan  dan inovasi transaksi-transaksi  (baca: akad) dalam ekonomi  Islam  tidak luput dalam aplikasinya  yang  bertitik  tolak  dari Qiya>s  untuk  menjawab  apakah  transaksi- transaksi  tersebut  halal  atau  haram  persepektif  hukum  Islam.  Di  sini,  penulis tidak  menampilkan  adanya  perbedaan  imam  madhhab  dalam  penggunaan Qiya>s dalam koridor tersebut. Bahasan kali ini akan memaparkan aplikasi Qiya>s  dalam ekonomi Islam.

## Pengertian
Qiya>s  secara bahasa, bisa berarti mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan  kemudian  menyamakan  antara  keduanya. 1 Ada  kalangan  ulama  yang mengartikan Qiya>s  sebagai mengukur dan menyamakan. 2
Pengertian Qiya>s  menurut ulama ushul ialah menerangkan hukum sesuatu yang  tidak  ada  nashnya  dalam  Al-Qur’an  dan  hadith  dengan  cara membandingkannya  dengan  sesuatu  yang  ditetapkan  hukumnya  secara  nash.
1 Umar Abdullah, Sullam al-Wusul li Ilm al-Ushul , (Mesir, Dar al-Ma’arif, 1956) 205 2 Mustafa  Said al-Khin, Asr al-Ikhtilaf fi al -Qowaid al-Ushuliyah fi Ikhtilafi al-Fuqaha’, (Kairo, Muassasah al-Risalah, 1969), 468.
Mereka  juga  membuat  definisi  lain  : Qiya>s    ialah  menyamakan  sesuatu  yang tidak  ada  nash  hukumnya  dengan  sesuatu  yang  ada  nash  hukumnya  karena adanya persamaan ‘illat hukum. 3
Demikian juga Wahbah al-Zuhaili yang mengartikan Qiya>s ,
قاحلإ رٌغرمأ صوصنم ىلع همكح ًعرشلا رماب صوصنم ىلع همكح امهكارتشالا ًف ةلع مكحلا
‚Menghubungkan  atau  menyamakan  hukum  sesuatu  yang  tidak  ada ketentuan  hukumnya  dengan  sesuatu  yang  ada  ketentuan  hukumnya  karena  ada persamaan ‘illat antara keduanya. 4
Mayoritas ulama Syafi’iyyah mendefinisikan Qiya>s  dengan :
لمح رٌغ مولعم ىلع مولعم ًف تابثإ مكحلا امهل وا هٌفن امهنع رماب عماج امهنٌب نم مكح
وا ةفص
Membawa  (hukum)  yang  (belum)  diketahui  kepada  (hukum)  yang diketahui  dalam  rangka  menetapkan  hukum  bagi  keduanya,  atau  meniadakan hukum  bagi  keduanya,  disebabkan  sesuatu  yang  menyatukan  keduanya,  baik hukum maupun sifat. 5
Sekalipun  terdapat  perbedaan  redaksi  dalam  beberapa  definisi  yang dikemukakan  para  ulama  ushul  fiqh  tentang Qiya>s  ,  tetapi  mereka  sepakat menyatakan  bahwa  proses  penetapan  hukum  melalui  metode Qiya>s    bukanlah
menetapkan dari  awal ( تابثا مكحلا هءاشناو ),  melainkan hanya  menyingkapkan dan menjelaskan hukum ( فشكلا و راهظإ مكحلا ) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. 6 Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam  dan  teliti  terhadap ‘illat  dari  suatu  kasus  yang  sedang  dihadapi. Apabila ‘illatnya  sama  dengan  ‘illat  hukum  yang  disebutkan  dalam  nash,  maka
3 Muhammad  Abu    Zahrah, Ushul  Fiqh, (Jakarta,Pustaka  Firdaus,  2007),  336  pengertian  kedua juga terdapat dalam Abdul Wahhab Khallaf, Ushul Fiqh , terj., (Jakarta,Pustaka  Amani,) 2003, 65
4 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beiru t, Dar al-Fikr, tt), 603 5 Abu Hamid al-Ghazali, al-Musytashfa fi ‘ilm al-Ushul, (Beirut, Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, jilid II, tt), 54.
6 ‘Ali al-Zaf-zaf, Muhadharat fi Ushul al-Fiqh (Mesir, Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1970) 8
hukum  terhadap  kasus  yang  dihadapi  itu  adalah  hukum  yang  telah  ditentukan nash tersebut. 7
Rukun Qiya>s
Seluruh ulama ushul sepakat bahwa rukun Qiya>s  adalah Ashl  ( لصلاا ) atau wadah  hukum  yang  ditetapkan  melalui  nash  atau  ijma’, Far’u  ( عرفلا )  atau  kasus yang  akan  ditentukan  hukumnya,  ‘ ‘illat  ( ةلعلا )  disebut  juga  motivasi  hukum  dan Hukm al-Ashl ( مكح لصلاا ) hukum yang telah ditentukan oleh nash atau ijma.
Ashl  ( لصلاا ),  kejadian  yang  hukummya  disebutkan  dalam  nash.  Disebut juga al-Maq}i>s  ‘alaih,  al-Mahmu>l  ‘alaih  dan  al-Musyabbah  bih  (yang  digunakan sebagai ukuran, pembanding atau yang dipakai untuk menyamakan).
Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa menurut sebagian besar ulama fiqh,  sumber  hukum  yang  dipergunakan  sebagai  dasar Qiya>s    harus  berupa  nash baik nash al-Qur’an, hadith atau ijma. 8
Dengan  pengertian  ini  berarti  tidak  boleh  meng Qiya>s  kan  sesuatu  dengan hukum yang ditetapkan dengan Qiya>s  itu sendiri. Syarat-syarat ahsl itu adalah :
a. Hukum  ashl  itu  adalah  hukum  yang  telah  tetap  dan  tidak  mengandung kemunkginan di naskhkan (dibatalkan)
b. Hukum itu ditetapkan berdaarkan syara’
c. Ashl itu bukan merupakan far’u dari ashl lainnya
d. Dalil  yang  menetapkan  ‘illat  pada  ashl  itu  adalah  dalil  khusus,  tidak bersifat umum.
e. Ashl itu tidak berubah setelah dilakukan Qiya>s .
f. Hukum ashl itu tidk keluar dari kaidah-kaidah Qiya>s .
Far’u  ( عرفلا ),  kejadian  yang    hukumnya  tidak  disebutkan  dalam  nash, maksudnya  adalah  untuk  disamakan  dengan  al-Ashlu  dalam  hukumnya.  Disebut juga  al-Maqis,  al-Mahmul  dan  al-Musyabbah  (yang  diukur,  dibandingkan  dan disamakan)
7 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1,
8 Muhammad Abu  Zahrah, Ushul Fiqh, 353
Abu  Zahrah  memberikan  dua  syarat  bagi  Far’u. Pertama,  kasus  itu  belum terdapat  nash  hukumnya  dalam  al-Quran  dan  hadith. Kedua,  ‘illat  hukum  harus benar-benar  terwujud  dalam  kasus  baru,  sama  jelasnya  dengan  ‘ ‘illat  hukum ashl. 9
‘Illat ( ةلعلا ), alasan yang dijadikan dasar oleh hukum ashl, yang berdasarkan adanya  ‘ ‘illat  itu  pada  masalah  baru  maka  masalah  baru  itu  disamakan  dengan masalah ashl dalam hukumnya.
Definisi ‘illat lainnya adalah suatu sifat khas yang dipandang sebagai dasar dalam penetapan hukum. 10
Hukm  al-Ashl  ( مكح لصلاا ),  hukum  syara’  yang  dibawa  oleh  nash  dalam msalah ashl. Tujuannya adalah menjadi hukum dasar bagi masalah baru. 11
Abu  Zahrah  memberikan  dua  syarat  bagi  hukum ashl  ini,  yaitu,  pertama, harus  berupa  hukum  syara’  yang  amaliah. Qiya>s    hukum  tidak  akan  terjadi kecuali  pada  hukum-hukum  yang  bersifat  amaliah,  karena  itulah  yang  menjadi sasaran atau obyek fiqh Islam dalam kerangka  luas. Kedua, harus berupa hukum yang  rasional  ( ma’qulul  ma’na).  Hukum  rasional  ialah  suatu  hukum  yang  dapat ditangkap  sebab  dan  alasan  penetapannya,  atau  setidak-tidaknya  mengandung isyarat  akan  sebab-sebab  itu.  Sebaliknya  hukum  yang  tidak  rasional,  tidak mampu  ditangkap  sebab-sebabnya  oleh  akal,  seperti  hukum  tentang  tayammum dan jumlah rokaat salat. Oleh sebab itu, di sini tidak berlaku hukum Qiya>s . 12
Macam-macam ‘illat
Dari  segi  cara  mendapatkannya,  ‘Illat  itu,  menurut  ulama  ushul  fiqh  ada dua macam:
a. Al-‘Illah  al-Manshushah,  adalah  ‘illat  yang  dikandung  langsung  oleh nash.
9 Muhammad Abu  Zahrah, Ushul Fiqh, 362-364 10 Ibid 11 Abdul Wahhab Khallaf, Ushul Fiqh , (Jakarta, Pustaka Amani, 2003), 77
12 Muhammad Abu  Zahrah, Ushul Fiqh, 359
b. Al-‘Illah  al-Mustanbathah  adalah  ‘illat  yang  digali  oleh  mujtahid  dari nash  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  yang  ditentukan  dan  sesuai  dengan kaidah-kaidah bahasa arab.
Dari segi cakupan ‘illat itu, menurut ulama ushul fiqh juga ada dua macam :
a. Al-‘Illah  al-Muta’addiyah,  adalah  ‘illat  yang  ditetapkan  suatu  nash  dan bisa pada kasus hukum lainnya.
b. Al-‘Illah  al-Qashirah,  adalah  ‘illat  yang  terbatas  pada  suatu  nash  saja; tidak  terdapat  dalam  kasus  lain,  baik  itu ‘illat  manshushah  maupun mustanbathah.
Para  ulama  ushul  fiqh  sepakat  bahwa  ‘illat  yang  muta’addiyah  dapat dijadikan  sifat  dalam  menetapkan  suatu  hukum.  Sedang  untuk ‘illat  al-qashirah masih diperselisihkan.
Syarat-syarat ‘Illat
1. ‘Illat  itu  mengandung  motivasi  hukum,  bukan  sekedar  tanda-tanda  atau indikasi hukum.
2. ‘Illat itu dapat diukur dan berlaku untuk semua orang.
3. ‘Illat  itu  jelas,  nyata  dan  bisa  ditangkap  indera  manusia,  karena  ‘illat merupakan pertanda adanya hukum.
4. ‘Illat itu merupakan sifat yang sesuai dengan hukum. Artinya, ‘illat yang ditentukan berdasarkan analisi mujtahid sesuai dengan hukum itu.
5. ‘Illat itu tidak bertentangan dengan nash atau ijma’
6. ‘Illat itu bersifat utuh dan berlaku secara timbal balik. Maksudnya apabila ada ‘illat, maka hukumnya ada.
7. ‘Illat  itu  tidak  datang  belakangan  dari  hukum  ashl.  Artinya,  hukumnya telah ada, baru datang ‘illatnya kemudian.
8. Hukum  yang  mengandung  ‘illat  itu  tidak  mencakup  hukum  far’u  (yang akan dicarikan hukumnya melalui Qiya>s.
9. ‘Illat itu terdapat dalam hukum syara’
10. ‘Illat itu tidak bertentangan dengan ‘illat lain yang posisinya lebih kuat.
11. apabila ‘Illat itu diistinbathkan dari nash,  maka ia tidak  menambah nash itu sendiri.
12. ‘Illat itu bisa ditetapkan dan diterapkan pada kasus hukum lain.
Masalah  ‘illat  yang  juga  terjadi  perbedaan  di  kalangan  ulama  ushul  fiqh adalah tentang cara-cara mengetahui ‘illat ( masa>lik al-’illat)
Dari beberapa pendapat yang dapat disimpilkan ada  tiga jalan masa>lik  al- ’illat yaitu : 13
1. ‘Illat yang didapatkan dari nash. Cara ini terbagi menjadi dua :
a. ‘Illat  yang  diperoleh  dengan  mudah  karena  dalamm  nash  terdapat pernyataan yang jelas yang menunjukkan ‘illat. Seperti firman Allah QS. Al-Baqarah : 222,
                                                                                  
Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: ‚Haid itu suatu  kekotoran,  maka  hendaklah  kamu  menjauhkan  diri  dari wanita yang sedang haid.
b. ‘Illat  didapatkan  dari  nash  tapi  tidak  dinyatakan  secara  eksplisit,  ia didapatkan  dari  nash  karena  ada  isyarat  ( ima’)  dalam  nash  itu  sendiri. Umpamanya  tentang  cegahan  untuk  mencuri  dan  sanksi  bagi  yang  zina.
Firman Allah QS. Al-Maidah : 28,
                                                                                                  
      
Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan  keduanya  (sebagai)  pembalasan  bagi  apa  yang  mereka
13 Muhammad Fawzi Faydh Allah, al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyyat, (Ku wait, Maktabah Dar al-Turath, 1984), 45.
kerjakan  dan  sebagai  siksaan  dari  Allah.  dan  Allah  Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Sedangkan tenang sanksi berzina, Allah berfirman dalam QS. Al-Nur : 2,
                                                                        
Artinya  :  Perempuan  yang  berzina  dan  laki-laki  yang  berzina,  Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera
Dalam ayat tersebut tidak disebutkan ‘illat hukum secara eksplisit. Tetapi dalam  ayat  tersebut disebutkan mahkum ‘alaih dengan sifatnya, yaitu  a;- sariq,  al-sariqat,  al-zaniyat  dan  al-zaniy.  Ia  secara  isyari  telah menunjukkan ‘illat,  yaitu  pencurian  (al-sariqat)  sebagai  ‘illat  potong tangan  yang  diambil  dari ism  fa’il  (subyek)  dan  zina  (al-zina)  sebagai ‘illat dera yang diambil dari ism al-fa’il. ‘illat yang terdapat dalam nash, baik ia didapatkan dengan mudah karena terdapat secara eksplisit maupun yang didapatkan berdasarkan isyarat nash, disebut ‘illat manshushat.
2. ‘Illat  yang  didapatkan  dengan  Ijma’.  Dalam  menghadapi  suatu  ketentuan yang  tidak  dapat  diperoleh ‘illatnya  dari  nash,  baik  secara  eksplisit  maupun secara  implicit,  ulama  melakukan  ijtihad  dengan  cara  persepakatan  untuk menentukan ‘illat ketentuan tersebut. Contoh dalam al-Qur’an, QS. Al-Nisa :
5
                                     
…..
Artinya : dan janganlah kamu menyerahkan harta kepda orang-orang yang belum sempurna akalnya.
Pengelolaan  dan  pendayagunaan  harta  anak  kecil  (sebagian  dari sufaha’) berada  di  tangan  walinya,  karma  ia  dipandang  belum  sempurna  akalnya.
Kemudian  ulama  sepakat  bahwa  anak  kecil  yang  menikah  wajib  adanya wali. Dasarnya adalah Qiya>s kepada perwalian hartanya. 14
3. ‘Illat  yang  didapatkan  cara  al-Sibr  wa  al-Taqsim.  Apabila  suatu  ketentuan tidak  dapat  diketahui ‘illatnya,  baik  dari  nash  maupun  ijma’,  maka  jalan keluarnya  adalah  melakukan  ijtihad  dengan  teknis al-Sibr  wa  al-Taqsim.
Yang  dimaksud  dengan al-Taqsim  adalah  ‚pembatasan  sifat-sifat  yang bersesuaian yang cocok  menjadi  íllat bagi hukum pokok  menurut kedalaman pandangan ulama mujtahid. Sedangkan yang dimaksud dengan al-Sibr adalah ‚pembahasan  setiap  sifat  (yang  sudah  dibatasi)  dan  melakukan  pengujian terhadapnya  sehingga  mujtahid  dalam  melakukan  penolakan  terhadap sebagian  sifat  tersebut  meskipun  menggunakan  dalil zanni,  dan  menerima sifat yang tidak tersia-siakan ; dan ia adalah ‘illat.‛
Salah  satu  contohnya  adalah  perwalian  dalam  pernikahan  perempuan  yang belum dewasa. Apakah ia akan diqiyaskan kepada bikarat (gadis) atau kepada anak  kecil  ( saghir).  Ulama  Hanfiyah  mengqiyaskan  perwalian  pernikahan perempuan yang belum dewasa kepada perwalian harta anak kecil. Sedangkan ulama  Syafi’iyah  menganalogikannya  kepada  perwalian  gadis.  Akan  tetapi, kedua aliran ini sepakat atas wajibnya perwalian anak perempuan yang belum dewasa dalam perkawinan.

## Qiya>s  sebagai sumber hukum
Memang  tidak  ada  dalil  atau  petunjuk  pasti  yang  menyatakan  bahwa Qiya>s    dapat  dijadikan  dalil  syara’  untuk  menetapkan  hukum.  Juga  tidak  ada petunjuk  yang  membolehkan  mujtahid  menetapkan  hukum  syara’  di  luar  apa yang ditetapkan oleh nash. Oleh karena itu  terdapat perbedaan pendapat  tentang kedudukan Qiya>s  sebagai dalil hukum syara’. 15
Dalam hal ini ulama terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :
14 Muhammad  Ma’ruf  al-Dawalibi, al-Madkhal  ila  ‘ilm  Ushul  Fiqh ,  (Damaskus,  Jami’ah Damakus, 1959), 417
15 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh jilid 1 (Ciputat,Logos Wacana Ilmu, 1997), 150
1. Kelompok  jumhur  yang  menjadikan Qiya>s    sebagai  dalil  syara’.  Mereka menggunakan Qiya>s  dalam hal-hal yang tidak terdapat hukumnya dalam nash al-Qur’an atau sunnah dan dalam ijma’ ulama. Mereka menggunakan Qiya>s  secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran.
2. Kelompok  ulama  Zhahiriyah  dan  Shi’ah  Imamiyah  yang  menolak penggunaan Qiya>s    secara  mutlak.  Zhahiriyah    juga  menolak  penemuan ‘illat  atas  suatu  hukum  dan  menganggap  tidak  perlu  mengetahui  tujuan ditetapkannya suatu hukum syara’.
3. Kelompok yang menggunakan Qiya>s  secara luas dan mudah. Mereka pun berusaha  menggabungkan  dua  hal  yang  tidak  terlihat  kesamaan ‘illat  di antara  keduanya;  kadang-kadang  memberi  kekuatan  yang  lebih  tinggi terhadap Qiya>s  ,  sehingga  Qiya>s    itu  dapat  membatasi  keumuman sebagian ayat al-Qur’an atau Sunnah. 16
Wahbah al-Zuhaili menyimpulkan bahwa Qiya>s  sebagai hujjah dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu
a. Kelompok  yang  menerima Qiya>s    sebagai  dalil  hukum  yang  dianut mayoritas ulama ushul fiqh. Mereka beragumentasi antara lain :
- Berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Hasyr : 2,
                                     
‚Maka  ambillah  (kejadian  itu)  untuk  menjadi  pelajaran,  hai  orang- orang yang mempunyai pandangan‛
Ayat  ini  menurut  jumhur  ulama  ushul  fiqh,  berbicara  tentang hukuman  Allah  SWT.,  terhadap  kaum  bani  Nadir  disebabkan  sikap buruk  mereka  terhadap  Rasulullah  saw.  Di  akhir  ayat,  Allah memerintahkan  agar  kaum  muslimin  menjadikan  kisah  ini  sebagai I’tibar. Mengambil pelajaran adalah termasuk Qiya>s .
16 Firdaus, Ushul Fiqh , (Jakarta, Zikrul Hakim, 2004), 59.
- Alasan  jumhur  ulama  dari  hadith  Rasulullah  saw.,  riwayat  dari Mua’dz  bin  Jabbal,  ketika  Rasulullah  saw  mengutusnya  ke  Yaman sebagai Qadli.
- Alasan  lain  adalah  bahwa  para  sahabat  menggunakan Qiya>s  ,  seperti Abu  Bakar  tentang  masalah kalalah  yang  menurutnya  adalah  orang yang  tidak  mempunyai  ayah  dan  anak  laki-laki.  Pendapat  ini dikemukakan  Abu  Bakar  berdasarkan  pendapat  akalnya,  dan Qiya>s termasuk pendapat akal.
- Secara  logika,  bahwa  hukumAllah  SWT.,  mengandung  kemaslahatan untuk umat manusia dan utnuk itulah maka hukumAllah disyariatkan. Apabila  seorang  mujtahid  menjumpai  kemaslahatan  yang  menjadi ‘illat dalam suatu hukumyang ditentukan oleh nash dan terdapat juga dalam  kasus  yang  sedang  ia  cari  hukumnya,  maka  ia  menyamakan hukumkasus  yang  ia  hadapi  dengan  hukumyang  ada  pada  nash tersebut. Dasarnya adalah kesamaan ‘illat antara keduanya.
b. Kelompok  yang  menolak Qiya>s    sebagai  dalil  hukum,  yaitu  ulama’ Shi’ah, al-Nazzam, Zhahiriyah, dan ulama  Mu’tazil;ah dari  Irak. Dengan berargumen :
- Firman Allah SWT QS. Al-Hujurat : 1
                                                                                      
‚Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya, dan bertakwalah kepada Allah‛
- Alasan  dari  Sunnah,  hadith  Nabi  saw  yang  artinya  ‚Sesungguhnya Allah  SWT  menentukan  berbagai  ketentuan,  maka  janganlah  kamu abaikan.  Dia  menentukan  beberapa  batasan  maka  jangan  kamu langgar. Dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgar aturan itu.
Dia juga mendiamkan hukumsesuatu sebagai rahmat bagi kamu tanpa unsur  kelupaan,  maka  janganlah  kamu  bahas  hal  itu.‛  (HR.  al- Daruquthni)
Hadith ini menurut mereka menujukkan bahwa sesuatu itu adakalanya wajib,  adakalanya  haram  dan  adakalanya  didiamkan  saja  yang hukumnya berkisar antara dimaafkan dan mubah.
- Mereka  juga  beralasan  juga  dengan  sikap  sebagian  sahabat  yang mencela Qiya>s,    meskipun  sebagian  sahabat  lainnya  bersikap  diam atas celaan sahabat tertentu 17

## Macam-macam Qiya>s
Terdapat  perbedaan  di  kalangan  ahli  ushul  fiqh  tentang  berapa pembagian Qiya>s . Muhammad Abu Zahrah, Wahbah al-Zuhaily dan Nzar Bakry membagi Qiya>s  menjadi lima bagian. 18 A. Hanafie membagi Qiya>s  menjadi tiga kelompok. 19 Khudlori Biek  dan Jaih Mubarok membagi menjadi dua. 20
Dari  berbagai  macam  pandangan  itu  bisa  disimpulkan  bahwa Qiya>s dapat dibagi dari beberapa segi, yaitu :
1.  Dilihat  dari  segi  kekuatan ‘illat  yang  terdapat  pada  furu’  dibandingkan dengan  yang  terdapat  pada  ashl.  Dari  segi  ini Qiya>s    dibagi  kepada  tiga bentuk yaitu :
a. Qiya>s    al-‘Aulawi  ( ساٌقلا يولولاا ),  yaitu Qiya>s    yang  hukumnya  pada furu’  lebih  kuat  daripada  hukum  ashl,  karena ‘illat  yang  terdapat  pada furu’  lebih  kuat  dari  yang  ada  pada  ashl.  Misalnya,  meng Qiya>s  kan memukul  kepada  ucapan  ‚ah‛.  Dalam  surat  al-Isra’  ayat  23  Allah berfirman :
                                                                                                    
                                                                                       
17 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, 607-615 18 Muhammad Abu  Zahrah, Ushul Fiqh, 380-384. Wahhab Zuhayliy, Ushul Fiqh al-Islamiy , (Dar el-Fikr,  tt),  701-704.  Nazar  Bakry, Fiqh  dan  Ushul  Fiqh, (,  Jakarta,  Raja  Grafindo  Persada, 2003), 51-53,
19 A. Hanafie, Ushul Fiqh (Jakarta,Wijaya, 1989), 138
20 Muhammad  Khudlori  Biek, Ushul  Fiqh ,  (Dar  el-Fikr,  1988),  334,  Jaih  Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam , (Yogyakarta, UII Press, 2002), 102-104
Artinya  :    Dan  Tuhanmu  Telah  memerintahkan  supaya  kamu  jangan menyembah  selain  dia  dan  hendaklah  kamu  berbuat  baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di  antara  keduanya  atau  kedua-duanya  sampai  berumur lanjut  dalam  pemeliharaanmu,  Maka  sekali-kali  janganlah kamu  mengatakan  kepada  keduanya  perkataan  "ah"  dan janganlah  kamu  membentak  mereka  dan  ucapkanlah  kepada mereka perkataan yang mulia Para  ulama  ushul  fiqh  mengatakan  bahwa ‘illat  karangan  ini  adalah menyakiti orang tua. Keharaman memukul orang tua lebih kuat daripada sekedar  mengatakan  ‚ah‛,  karena  sifat  ‚menyakiti‛  melalui  pukulan lebih kuat dari pada ucapan ‚ah‛.
b. Qiya>s    al-Musawi  ( ساٌقلا يواسملا ),  yaitu  hukum  pada  furu;  sama kualitasnya  dengan  hukum  yang  ada  pada  ashl,  karena  kualitas ‘illat pada  keduanya  juga  sama.  Misalnya,  Allah  berfirman  dalam  surat  al- Nisa’ ayat 2
                                                                                                           
                                      

Artinya  :  Dan  berikanlah  kepada  anak-anak  yatim  (yang  sudah  balig) harta  mereka,  jangan  kamu  menukar  yang  baik  dengan  yang buruk  dan  jangan  kamu  makan  harta  mereka  bersama hartamu.  Sesungguhnya  tindakan-tindakan  (menukar  dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.
Ayat inimelarang memakan harta anak yatim  secara tidak wajar. Para  ulama  uhsul  fuqh,  meng Qiya>s  kan  mebakar  harta  anak  yatim kepada memakan harta secara tidak wajar, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, karena kedua sikap itu sama-sama menghabiskan harta anak yatim dengan cara zalim.
c. Qiya>s    al-Adna  ( ساٌقلا ىندلاا ),  yaitu ‘illat  yang  pada  furu’  lebih  lemah dibandingkan dengan ‘illat yang ada pada ashl. Artinya ikatan ‘illat yang ada pada furu; sangat lemah disbanding ikatan ‘illat pada ashl. Misalnya meng Qiya>s  kan  apel  pada  gandum  dalam  hal  berlakunya  riba  fadhl,
Karena  keduanya  mengandung ‘illat  yang  sama,  yaitu  sama-sama  jenis makanan.  Dalam  hadith  Rasulullah  saw  dikatakan  bahwa  benda  sejenis apabila  dipertukarkan  dengan  berbeda  kuantitas,  maka  perbedaan  itu menjadi  riba  fadhl.  Dalam  hadith  tersebut,  di  antaranya  disebutkan gandum  (HR.  Bukhari  Muslim).  Oleh  sebab  itu,  Imam  Syafi’i mengatakan  bahwa  dalam  jual  beli  apel  pun  bisa  berlaku  riba  fadhl. Akan tetapi, berlakunya hukum riba pada apel lebih lemah dibandingkan dengan  yang  berlaku  pada  gandum,  Karena ‘illat  riba  al-fadhl  pada gandum lebih kuat.
2. Dari segi kejelasan ‘illat yang terdapat pada hukum, Qiya>s  dibagi kepada dua macam :
a. Qiya>s  al-Jaliy ( ساٌقلا ًلجلا ), yaitu Qiya>s  yang ‘illatnya ditetapkan oleh nash bersamaan dengan hukum al-ashl; atau tidak menetapkan ‘illatnya,
tetapi  dipastikan  bahwa  tidak  ada  pengaruh  perbedaan  antara  ashl dengan  furu’.  contoh ‘illat  yang  ditetapkan  nsh  bersamaan  dengan hukum  ashl  adalah  meng Qiya>s  kan  memukul  orang  tua  kepada  ucapan ‚ah‛  yang  terdapat  dalam  surat  al-Isra  :  23  yang  telah  disebutkan  di atas, yang ‘illatnya sama-sama menyakiti orang tua.
Contoh ‘illat yang tidak disebutkan nash bersmaan dengan hukum ashl adalah  meng Qiya>s  kan  budak  yang  perempuan  kepada  budak  laki-laki dalam  m ashlah  memerdekakan  mereka.  Antara  keduanya,  sebenarnya terdapat  perbedaan,  yaitu  perbedaan  jenis  kelamin.  Akan  tetapi,  dapat dipastikan  bahwa  perbedaan  itu  tidak  berpengaruh  dalam  hukum memerdekakan  budak.  Oleh  sebab  itu,  apabila  seseorang  mengatakan akan memerdekakan budaknya, maka pernyataan itu berlaku sama, baik untuk budak laki-lki atau perempuan.
Para ulama ushul fiqh  menyatakan bahwa Qiya>s  al-jaliy ini mencakup Qiya>s  al-aulawiy dan Qiya>s  al-musawiy. 21
b. Qiya>s    al-Khafiy  ( ساٌقلا ًفخلا ),  yaitu Qiya>s    yang  ‘illatnya  tidak disebutkan  dalam  nash.  Contohnya,  meng Qiya>s  kan  pembunuhan dengan  benda  berat  kepada  pembunuhan  dengan  benda  tajam  dalam meberlakukan  hukuman  qisash,  karena ‘illatnya  sama-sama pembunuhan  sengaja.  Dalam  kasus  seperti  ini, ‘illat  hukum  ashl,  yaitu pembunuhan  dengan  benda  tajam,  lebih  kuat  daripada ‘illat  yang terdapat pada furu’, yaitu pembunuhan dengan benda keras. Qiya>s   al- adna  yang  dikemukakan  pada  pembagian  pertama  masuk  ke  dalam Qiya>s  al-khafiy ini.
3. Dilihat dari keserasian ‘illat dengan hukum, Qiya>s  terbagi atas dua bentuk
:
a. Qiya>s    al-Mu’aththir  ( ساٌقلا رثؤلا ),  yaitu Qiya>s    yang  menjadi penghubung  antara  ashl  dengan  furu’  ditetapkan  melalui  nash  sharih atai  ijma;  atau Qiya>s    yang  ‘ain  sifat  (sifat  itu  sendiri)  yang menghubungkan ashl dengan furu’ berpengaruh pada hukum itu sendiri. Contoh, yang ditetapkan melalui nash atau ijma adalah meng Qiya>s kan hak  perwalian  atas  hartanya,  dengan ‘illat  belum  dewasa.  ‘illat  belum dewasa  ini  ditetapkan  melalui  ijma’.  Contoh  ‘ain  sifat  yang berpengaruh  pada  ‘ain  hukum  adalah  meng Qiya>s  kan  minuman  keras yang  dibuat  dari  bahan  selain  anggur  kepada  khamar  (dibuat  dari anggur) dengan ‘illat sama-sama memabukkan.’illat memabukkan pada kedua  jenis  benda  ini  berpengaruh  pada  hukum  keharaman meminumnya.
b. Qiya>s  al-Mula’im ( ساٌقلا مئلاملا ), yaitu Qiya>s  yang ‘illat hukum ashlnya mempunyai  hubungan  yang  serasi.misanlnya,  meng Qiya>s  kan pembunuhan  dengan  benda  berat  kepada  pembunuhan  dengan  benda
21 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1,96
tajam yang telah disebutkan di atas. ‘illat pada hukum ashl mempunyai hubungan yang serasi.
4. Dilihat dari segi dijelaskan atau tidaknya ‘illat pada Qiya>s  tersebut, Qiya>s dapat dibagi kepada tiga bentuk :
a. Qiya>s  al-Ma’na ( ساٌق ىنعملا ) atau Qiya>s  pada makna ashl, yaitu Qiya>s yang  didalamnya  tidak  dijelaskan ‘illatnya,  tetapi  antara  ashl  dengan furu tidak dapat dibedakan, sehingga furu’ seakan-akan ashl. Misalnya, meng Qiya>s kan membakar harta anak yatim dengan memakannya, yang ilatnya sama-sama menghabiskan harta anak yatim itu secara zalim.
b. Qiya>s  al-’illat ( ساٌق ةلعلا ), yaitu Qiya>s  yang dijelaskan ‘illatnya dan ‘illat  itu  sendiri  merupakan  motivasi  bagi  hukum  ashl.  Umpamanya, meng Qiya>s  kan  nabidz  (minuman  yang  dibuat  dari  perasaan  anggur) kepada  khamar,  Karena  kedua  minuman  tersebut  sama-sama  memiliki rangsangan yang kuat, baik pada ashl merupakan pada furu’
رٌظنت ئٌش ىلا رخا ةلعل ةعماج امهنٌب
Membandingkan  sesuatu  kepada  sesuatu  yang  lain  karena  kesamaan ‘illat antara keduanya. 22
c. Qiya>s    al-Dalalah  ( ساٌق ةللادلا ),  yaitu Qiya>s    yang  ‘illatnya  bukan pendorong  bagi  penetapan  hukum  itu  sendiri,  tetapi ‘illat  itu merupakan keharusan yang memberi penunjuk kepada adanya ‘illat.
ام تناك
ةلعلا ةلاد ىلع مكحلا نكلو لا نوكت ةبجوم وا ام مل ركذت هٌف ةلع امناو هٌف ام لدٌ اهٌلع نم فصو مزلام اهل 23
Misalnya  dalam  meng Qiya>s  kan  nabidz  (minuman  yang  dibuat  dari perasaan anggur) kepada khamar dengan alasan ‚bau menyengat‛ yang menjadi akibat langsung dari sifat memabukkan.
5.  Dilihat  dari  segi  metode  ( masa>lik)  dalam  menentukan  menemukan  ‘illat, Qiya>s  dapat dibagi kepada empat bentuk :
22 Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fiqh (Amzah, 2005), 280 23 Ibid, 279
a. Qiya>s  al-Ikhalah  ( ساٌق ا ةلاخلإ ), yaitu yang ‘illatnya ditetapkan melali munasabah dan ikhalah.
ام لٌبس تابثا هتلع قٌرطب ا داهتجلإ وه انملا
ةبس
Yaitu Qiya>s    yang  jalan  menetapkan  illat  yang  dipetik  dari  padanya (yang dikeluarkan dengan ijtihad, ialah munasabah, yakni kemaslhatan memelihara dasar maksud (tujuan) 24
b. Qiya>s    al-Syabah  ( ساٌقلا هبشلا ),  yaitu Qiya>s    yang  ‘illatnya  ditetapkan
melalui metode syabah.
ام ناك فصولا عماجلا امهنٌب درجمب هبشلا
Qiya>s    yang  menjadi  washaf  (sebab  illat)  yang  mengumpulkan  antara cabang dengan pokok, hanyalah penyerupaan. 25
c. Qiya>s    al-Sibru  ( ساٌقلا ربسلا ),  yaitu  yang ‘illatnya  ditetapkan  melalui metode al-sibr wa al-taqsim  (Qiya>s  yang ditetapkan ‘illatnya sesudah dilakukan  penelitian  dan  peninjauan  yang  lebih  dalam, ام تبثٌ هتلع دعب ربسلا مٌسقتلاو ) 26 d. Qiya>s    al-Thard  ( ساٌقلا درطلا
),  yaitu  yang ‘illatnya  ditetapkan  melalui metode thard.  Contoh-contoh  dari  Qiya>s    ini  telah  dikemukakan  di
atas. 27
ام عمجٌ نٌب لصلاا عرفلاو فصو تبثٌ مكحلا هدوجوب لوزٌو هلاوزب
Qiya>s    yang  dikumpulkan  antara  pokok  dengan  cabang  oleh  suatu washaf  (sebab  illat)  yang  adanya  hukum  beserta  wujudnya  sebab  itu dan hilangnya hukum dengan hilangnya sebab tersebut. 28

## Aplikasi Qiya>s  dalam Ekonomi Islam
Dinamika  akad-akad  dalam  ekonomi  Islam  khususnya  dalam  keuangan kontemporer mengalami  perkembangan  dan  inovasi.  Oleh  karenanya,  dibutuhkan kejelian  dalam  menelisik  dan  merumuskan  epistemologinya.  Dalam  konteks  ini,  para
24 Ibid, 280 25 Ibid, 284 26 Ibid, 276. lihat juga Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, 671
27 Nasrun  Haroen, Ushul  Fiqh  1,98. Pembagian  qiyas  dan  keterangan  yang  sama  lihat  Amir Syarifudin, Ushul Fiqh jilid 1, 201-204.
28 Totok Jumantoro, Kamus Ushul Fiqh, 284
praktisi  perbankan  syari’ah  berusaha  kreatif  dalam  menawarkan  produk-produk  akad syari’ah. Salah satu dari sekian aplikasi konsep Qiya>s dalam dunia perbankan syari’ah antara lain:
1. Qiya>s Jaminan Fidusia Terhadap Bai’ al-Wafa
Mengutip pendapat Mohammada Mufid, 29 bahwa bank syari’ah dengan segala produk  layanannya  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  juga  berpedoman  pada ketentuan  perbankan  secara  umum  maupun ketentuan lainnya  seperti  pengaturan tentang  jaminan  fidusia  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  nomor  42  Tahun  1999 tentang jaminan fiudsia. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada perbankan syari’ah  adalah  pembiayaan murabahah,  karena  pembebanannya  dianggap  sederhana, mudah dan relatf cepat. Dengan demikian, bila dalam pelaksanaan akad murabahah yang telah disepakati,  debitur  melakukan wanprestasi maka  kreditur  penerima  fidusia dapat melakukan  eksekusi  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  29  Undang-Undang  Jaminan Fidusia. 30 Terkait  hukumnya,  transaksi murabahah  di  bank  syari’ah  dengan menggunakan jaminan fidusia ini dapat di- qiyas- kan dalam hukum bai’ al-wafa’. Bai’ al-wafa’  pada  dasarnya  adalah  penjualan  komoditas  dengan  syarat  bahwa  penjual dibolehkan  untuk  mendapatkan  komoditas  kembali  saat  membayar  harganya.  Oleh karena itu, dalam bai’ al-wafa’, penjual dengan mengembalikan harga, dapat menuntut kembali  komoditas yang  dijual, dan pembeli, dengan mengembalikan komoditas yang dijual,  bisa  meminta  harga  yang  harus  diganti.  Dari  sini,  dalam  konteks  operasional metode qiya>s, yang menjadi ashl adalah bai’ al-wafa’  dan furu’-nya adalah sama-sama jaminan  untuk  mendapatkan  kepercayaan  mendapatkan  pinjaman.  Dengan  begitu, hukum fidusia ini berdasarkan metode qiya>s, maka sama dengan hukum transaksi bai’ al- wafa’.

## Qiya>s Tawarruq Terhadap Bai’ al-Inah
Menurut    Wahbah  al-Zuhaili, bai’  al-Inah  adalah  pinjaman  yang direkayasa dengan praktik jual beli. 31 Misalnya, Salwa menjual mobilnya seharga
29 Mohammad Mufid, Lc. M.H.I., Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer ,  (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 71-72.
30 Fidusia  adalah  pengikutan  barang  bergerak  sebagai  jaminan  kredit:  barang  jaminan  dikuasai oleh debitur, tetapi kepemilikannya diserahakn atas dasar kepercayaan kepada debitur. LihatI, H. Muhammad  Sholahuddin,  SE.,  M.Si., Kamus  Istilah  Ekonomi,  Keuangan,  dan  Bisnis  Syari’ah , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 48.
31 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuhu ,  juz  IV,  (Damaskus:  Dar  al-Fikr,  1989), 467-480.
Rp. 125.000.000.-, kepada Najwa secara tempo dengan jangka waktu pembayaran 3  bulan  mendatang.  Sebelum  waktu  pembayaran  tiba,  Salwa  membelinya kembali  dari  Najwa  dengan  harga  Rp.  100.000.000.-  secara  kontan.  Najwa menerima  uang  cash  tersebut,  tapi  ia  tetap  harus  membayar  Rp.  125.000.000.-, kepada Salwa untuk  jangka waktu 3 bulan  mendatang. Selisih Rp. 25.000.000.-, dengan adanya perbedaan waktu  merupakan tambahan ribawi yang diharamkan. Adapun hukum bai’ al-inah identik dngan ba’i al-ajal.
Pada  dasarnya,  transaksi bai’  al-inah  menggunakan  rekayasa  atau  hilah akad-akad sah untuk melakukan riba, dengan tujuan  mengeksploitasi kelemahan orang  lain.  Muhammad  Shalah  Muhammad  al-Shawi  berpendapat  bahwa perbuatan  seperti  yang  dimaksud  merupakan  usaha  penipuan  dan mempermainkan  tujuan-tujuan  atau  spirit  syari’at;  dan  tidak  diragukan  lagi tentang  keharamannya  karena  jalannya  menuju  keharaman,  dan  perbuatan manusia diukur sesuai dengan niatnya. 32
Sementara transaksi tawarruq berarti seseorang membeli suatu barang atau komoditas  dari  penjual  (pertama)  berdasarkan  pembayaran  tangguh  atau  tidak tunai,  dengan  pengertian  bahwa  pembeli  tersebut  akan  membayar  harga  yang telah  disepakati  secara  angsuran,  atau  dibayar  secara  penuh  sekaligus  di  masa depan. Tawarruq  terjadi ketika barang itu  telah dibeli, dan pembeli itu langsung menjualnya kembali ke pihak ketiga, tetapi bukan penjual pertama dengan harga tunai, yang  lebih rendah dari harga beli semula. Wahbah al-Zuhaili  menegaskan karakteristik dari tawarruq, yaitu tujuannya bykan untuk memperoleh komoditas tetapi digunakan untuk menutupi niat memperoleh likuiditas, tawarruq  dan inah pada dasarnya sama sebagai praktik riba. 33
Qiya>s Bunga Bank Terhadap Praktik Riba
Memahami  bunga  bank  dari  aspek  legal  dan  formal  dan  secara  induktif, berdasrkan pelarangan terhadap laranagan riba yang diambil dari teks ( nash), dan
32 Muhammad  Shalah  Muhammad  al-Shawi, Problematika  Investasi  pada  Bank  Islam , Solusi Ekonomi Islam , (Jakarta: Miguani, 2008), 277-283.
33 Mohammad Mufid, Lc. M.H.I., Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer , 72-73.
tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya. Paradigma ini, berpegang  pada  konsep  bahwa  setiap  utang-piutang  yang  disyaratkan  adanya tambahan  atau  manfaat  dari  modal  adalah  riba,  meskipun  tidak  berlipat  ganda. Oleh  karena  itu,  betapapun  kecilnya,  suku  bunga  bank  tetap  hukumnya  haram. Karena  berdasarkan  teori qiyas,  dan  dalam  hal  ini  praktik  riba  sebagai  ashl  dan Bungan  bank  sebagai far’u.  Keduanya,  disatukan  dalam  illat  yang  sama  yaitu adanya  tambahan  atau  bunga  tanpa  disertai  imbalan.  Dengan  demikian,  bunga bank hukumnya haram sebagaimana diharamkannya riba. 34
Penutup
Qiya>s  adalah  sumber  hukum  keempat  dalam  Islam,  terlepas  dari pertentangan  yang  terjadi  di  kalangan  ulama  tentang  kehujjahan Qiya>s,  metode pengambilan  hukum  ini  memberikan  ruang  jalan  yang  lebar  bahwa  seluruh persoalan  yang  kita  hadapi  bisa  dicarikan  dasar  hukumnya.  Dengan  cara  ini berarti  tidak  ada  alasan  bagi  kita  untuk  membiarkan  sesuatu  tanpa  kejelasan hukum.  Meski  hal  ini  menjadi  alasan  bagi  kalangan  yang  menolak Qiya>s  meski mendasarkan  penolakannya  kepada  firman  Allah  SWT.,  tapi  secara  logika  pula tidak mungkin sesutau dibiarkan tanpa keputusan hanya karena  masalah itu idak terbahas dalam nash.
Meski  demikian,  metode Qiya>s  sebagai  sumber  hukum  keempat  harus tetap  mengedepankan ketetapan yang ada pada  tiga sumber hukum sebelumnya. Menilik  pada  macam-macam ‘illat,  maka  penggalian  hukum  lewat  jalan  Qiya>s, harus  dilaksanakan  secara  betul.  Tidak  bisa  secara  gegabah  kita  mengatakan ‚dengan  megqiyaskan  kepada…‛  atau  ‚seperti  yang  ada  pada…..‛  dan sejenisnya, karena ini menyangkut penetapan suatu hukum.
Dinamika  perkembangan  dan  inovasi  akad-akad  keuangan  syariah  dalam ekonomi  Islam,  tentunya  akan  semakin  bertambah  modelnya  sesuai  dengan perkembangan  zaman.  Oleh  karenanya,  menjadi  tantangan  yang  harus  dijawab oleh  para  sarjana  muslim  agar  tidak  menjadi  kerisauan  bagi  ummat  ketika
34 Ibid ., 75.
aplikasi  akad-akad  keuangan  syariah  tersebut  dikemas  secara  modern  sehingga dalam  satu  sisi  harus  menggunakan  metode Qiya>s  untuk  menentukan  status hukumnya.  Proyek  mulia  ini,  misalnya,  dapat  dirumuskan  dalam  ensiklopedi akad-akad  keuangan  syariah  kontemporer  yang  menggunakan  metode Qiya>s dalam menentukan ashl dan furu’-nya perspektif hukum Islam.
Daftar Pustaka
‘Ali al-Zaf-zaf, Muhadharat fi Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr al-‘Arabi, Mesir,1970
A. Hanafie, Ushul Fiqh, Wijaya, Jakarta,1989
Abdul Wahhab Khallaf, Ushul Fiqh, Pustaka Amani, Jakarta, 2003
Abdul Wahhab Khallaf, Ushul Fiqh, terj., Pustaka Amani, Jakarta,2003
Abu  Hamid  al-Ghazali, al-Musytashfa  fi  ‘ilm  al-Ushul,  Dar  al-Kutub  al- ‘ilmiyyah, jilid II, Beirut, tt
Amir Syarifudin, Ushul Fiqh jilid 1, Logos Wacana Ilmu, Ciputat,1997
Firdaus, Ushul Fiqh, Zikrul Hakim, Jakarta, 2004
Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, UII Press, Yogyakarta, 2002.
Mohammad  Mufid,  Lc.  M.H.I., Ushul  Fiqh  dan  Keuangan  Kontemporer,
Prenamedia Group, Jakarta, 2016
Muhammad Abu  Zahrah, Ushul Fiqh, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2007
Muhammad Fawzi Faydh Allah, al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyyat,  Maktabah Dar al-Turath, Kuwait,1984
Muhammad Khudlori Biek, Ushul Fiqh, Dar el-Fikr, 1988.
Muhammad  Ma’ruf  al-Dawalibi, al-Madkhal  ila  ‘ilm  Ushul  Fiqh,  Jami’ah Damakus, Damaskus, 1959
Muhammad  Sholahuddin,  SE.,  M.Si., Kamus  Istilah  Ekonomi,  Keuangan,  dan Bisnis Syari’ah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
Muhammad  Shalah  Muhammad  al-Shawi, Problematika  Investasi  pada  Bank Islam, Solusi Ekonomi Islam, Miguani, Jakarta, 2008.
Mustafa  Said  al-Khin, Asr  al-Ikhtilaf  fi  al-Qowaid  al-Ushuliyah  fi  Ikhtilafi  al- Fuqaha’, Muassasah al-Risalah, Kairo,1969
Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2003
Totok  Jumantoro  &  Samsul  Munir  Amin, Kamus  Ushul  Fiqh  Amzah,  Jakarta, 2005.
Umar Abdullah, Sullam al-Wusul li Ilm al-Ushul, Dar al-Ma’arif, Mesir, 1956
Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Beirut,tt