Pendampingan Kebijakan Pembiayaan Hijau Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Sosialisasi LKMS se-Kabupaten
Pekalongan)
Indah Purwanti 1 , Anindya Aryu Inayati 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah 1 , Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2 , UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Email: indah.purwanti@uingusdur.ac.id

## Abstract
In  accordance  with  Financial  Services  Authority  (OJK)  regulation  Number  51  of  2017, the government officially regulates the implementation of a sustainable financial system in  the  financial  industry.  This  regulation  is  being  echoed  again  now  because  the  world has  been  hit  by  a  climate  change  crisis  which  has  resulted  in  the  economic  roadmap, including the financial sector, having to be changed to be more pro-environment. Green financing  at  Sharia  Microfinance  Institutions  is  intended  to  support  green  economic activities  at  the  micro-community  level.  The  objectives  of  implementing  this  community empowerment  activity  are  (1)  Management  of  Sharia  Micro  Financial  Institutions  can understand  the  policies  and  impacts  of  green  finance  on  the  financial  services  industry and  (2)  they  can  formulate  green  microfinancing  schemes  for  each  institution.  The method used in this empowerment is the Community Based Research (CBR) method, this approach  is  used  to  find  efforts  to  resolve  existing  problems  in  the  community,  by involving  the  community  directly.  The  benefits  from  this  program  are  the  awareness  of the  managers  of  Sharia  Microfinance  Institutions  to  participate  in  green  financing  by creating green financing product schemes for customers.

## Keywords: community development, green financing, LKMS

## Abstrak
Sesuai  dengan  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Nomor  51  Tahun  2017, pemerintah  secara  resmi  mengatur  penerapan  sistem  keuangan  berkelanjutan  pada industry  keuangan.  Peraturan  tersebut  digaungkan  kembali  saat  ini  dikarenakan  dunia telah  dilanda  krisis  perubahan  iklim  yang  mengakibatkan  peta  jalan  perekonomian, termasuk  sector  keuangan  harus  diubah  menjadi  lebih  pro  terhadap  lingkungan. Pembiayaan hijau pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah ditunjukan untuk mendukung aktivitas  ekonomi  hijau  pada  level  masyarakat  mikro.  Tujuan  pelaksanaan  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  ini  adalah  (1)  Pengelola  Lembaga  Keuangan  Syariah  Mikro dapat memahami kebijakan dan dampak keuangan hijau pada industry jasa keuangan dan (2)  dapat  merumuskan  skema  pembiayaan  mikro  hijau  pada  masing-masing  institusi. Metode  yang  digunakan  dalam  pemberdayaan  ini  adalah  metode Community  Based Research (CBR),  pendekatan  ini  digunakan  untuk  mencari  upaya  penyelesaian permasalahan  yang  ada  di  masyarakat,  dengan  melibatkan  masyarakat  secara  langsung. Adapun  hasil  dari  program  ini  adanya  kepedulian  para  pengelola  Lembaga  Keuangan Mikro Syariah untuk berperan serta dalam pembiayaan hijau dengan menciptakan skema produk pembiayaan hijau kepada nasabah.
Kata Kunci: Pendampingan Masyarakat, Pembiayaan Hijau, LKMS

## Pendahuluan
Indonesia  dan  dunia  secara  umum,  sedang  mengembangkan  konsep pembangunan  berkelanjutan  yang  dikenal  dengan  sebutan Sustainable Development  Goals (SDGs)  yang  diturunkan  ke  dalam  berbagai  sector.  Pada sector  keuangan,  pembangunan  berkelanjutan  dituangkan  ke  dalam  kebijakan ekonomi  hijau  yang  diantara  turunannya  adalah  kebijakan  keuangan  hijau,  atau green  financing.  Yaitu  konsep  keuangan  yang  mengutamakan  harmonisasi industry  keuangan  dengan  aspek  lingkungan  dan  sosial.  Atau  dapat  dikatakan, konsep  keuangan  hijau  adalah  upaya  industry  keuangan  untuk  mengutamakan investasi ramah lingkungan. Tujuannya untuk menarik investor dan mewujudkan salah  satu  prioritas  presidensi  G20  di  bidang  keuangan,  yaitu  bertumbuhnya keuangan yang berkelanjutan (Haryono, 2021).
Lembaga  keuangan  mikro  syariah,  adalah  bagian  dari  Industri  Keuangan Non  Bank  Syariah  (IKNBS).(Utari,  2022).  Ada  tiga  proposisi  mengenai  peran keuangan syariah dalam mendukung keuangan berkelanjutan. Pertama, keuangan syariah memiliki perangkat yang adil untuk preferensi dan alokasi terhadap risiko. Kedua,  keuangan  syariah  memiliki  instrumen  memadai  untuk  mendukung mobilisasi  sumber  daya  domestik.  Ketiga,  keuangan  syariah  memiliki  perangkat kesejahteraan  sosial  untuk  mendayagunakan  sumber  daya  murah.  Dibandingkan fitur bunga pada sistem keuangan non-syariah, fitur bagi hasil di keuangan syariah dapat  memberikan  peluang  lebih  besar  karena  menerapkan  risk-sharing arrangement.  Secara  umum  Industri  Keuangan  Non  Bank  Syariah  dapat menfaatkan peran dalam posisi  sektor jasa keuangan jangka panjang, berdampak nyata bagi peningkatan ekonomi yang berkelanjutan (Firmansyah Herlan, 2014) Lembaga  keuangan  mikro  syariah,  adalah  bagian  dari  Industri  Keuangan
Non  Bank  Syariah  (IKNBS).  Terdapat  tiga  proposisi  mengenai  peran  keuangan syariah  dalam  mendukung  keuangan  berkelanjutan.  Pertama,  keuangan  syariah memiliki perangkat yang adil untuk preferensi dan alokasi terhadap risiko. Kedua, keuangan  syariah  memiliki  instrumen  memadai  untuk  mendukung  mobilisasi sumber  daya  domestik.  Ketiga,  keuangan  syariah  memiliki  perangkat kesejahteraan  sosial  untuk  mendayagunakan  sumber  daya  murah.  Dibandingkan fitur bunga pada sistem keuangan non-syariah, fitur bagi hasil di keuangan syariah dapat  memberikan  peluang  lebih  besar  karena  menerapkan  risk-sharing arrangement.  Secara  umum  Industri  Keuangan  Non  Bank  Syariah  dapat menfaatkan peran dalam posisi  sektor jasa keuangan jangka panjang, berdampak nyata bagi peningkatan ekonomi yang berkelanjutan (WIDIHARTANTO, 2021).
Tantangan  terbesar  dalam  menerapkan  keuangan  berkelanjutan  adalah meyakinkan  pelaku  usaha  dan  masyarakat  bahwa  upaya  untuk  menghasilkan keuntungan akan lebih baik dan langgeng jika dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya alam dan dampak sosial kepada masyarakat. Hal ini  yang  dikenal  sebagai  prinsip  profit,  people,  planet  (3P).  Dengan  demikian, diperlukan  sebuah  inisiatif  yang  dapat  mengubah  pola  pikir  pelaku  usaha  dari mengejar  keuntungan  jangka  pendek  menjadi  kemakmuran  jangka  panjang, termasuk pelaku dari sektor keuangan Syariah (Yuliawati et al., 2015)
Aspek  ekonomi  dan  teknologi  industry  memiliki  andil  yang  besar  dalam implementasi  sains  modern  yang  egois  dan  jumawa.  Pemahaman  saintis  modern mengenai  manusia  sebagai  sentral  dari  segala  sesuatu  (antroposentrisme) menghantarkan  anggapan  bahwa  alam  berada  di  bawah  kekuasaan  manusia,  dan boleh  digunakan  sesuka  hati  manusia  untuk  kepentingan  manusia.  Nilai  dan
prinsip  moral  dalam  etika  lingkungan  hanya  berlaku  pada  relasi  horizontal manusia-manusia.  Sementara  hubungan  antara      manusia      dengan  alam/ lingkungannya  dianggap  hanya  sebagai  relasi  instrumental,  dimana  alam diperlakukan  hanya  sebagai  alat  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  (Putra, 2021).
Pekalongan,  daerah  penghasil  kain  batik  dan  olahannya  memiliki  23.650 UMKM  pada  tahun  2023  (PUBLIK,  2023).  Banyaknya  UMKM  tentu  berperan sangat  sinifikan  terhadap  perekonomian  masyarakat.  Namun  aktivitas  ini  juga menimbulkan eksternalitas negative berupa limbah batik yang mencemari  sungai di  area  Pekalongan.  Menurut  penuturan  Walikota  Pekalongan,  Pemerintah  Kota Pekalongan  sejatinya  telah  membangun  sejumlah  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah (IPAL) komunal di beberapa industri kampung batik di Kota Pekalongan. Namun,  hal  tersebut  belum  sepenuhnya  optimal,  mengingat  kondisi  sungai  di Kota  Pekalongan  masih  dipenuhi  dengan  limbah  yang  belum  terkelola  dengan baik.  Pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  kesadaran  bersama  untuk mengolah limbah supaya tidak mencemari lingkungan sekitar belum terbentuk di tengah pelaku UMKM di Pekalongan (PUBLIK, 2022).
Adanya  beberapa  UMKM  di  Kota  Pekalongan  yang  masih  membuang limbah  hasil  produksinya  ke  sungai  ataupun  selokan,  sehingga  sungai  ataupun drainase  menjadi  kotor  dan  bau,  merupakan  gambaran  nyata  pentingnya membangun  kesadaran  masyarakat  yang  peduli  terhadap  kelestarian  lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan peran serta pada sector perbankan, sebagai salah satu instrument penyedia modal usaha untuk turut serta dalam pemberdayaan lingkungan. Masyarakat yang berkomitmen untuk mewujudkan Produksi Bersih (Industri Hijau) untuk meminimalisir limbah yang dihasilkan tidak merusak lingkungan, patut didukung dengan adanya layanan pembiayaan hijau ( green financing ).
Green financing merupakan pola mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan keuntungan ekonomi (Cai & Guo, 2021). Artinya penyaluran keuangan (seperti kredit, asuransi, pembiayaan proyek atau produk) di pasar uang memasukkan unsur green atau ramah lingkungan dalam transaksi. Beberapa aspek dalam  green  finance  yaitu  kredit/  pembiayaan  hijau,  asuransi  hijau,  sekuritas hijau, keuangan karbon dan pendirian sistem keuangan hijau (Huang, Yongming, Chen Chen, Lijun Lei, 2022).
Ironisnya,  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  di  Kabupaten Pekalongan yaitu koperasi syariah dan Baitul Mal wa Tamwil, belum menerapkan dan bahkan belum mengetahui dengan detil tentang kebijakan keuangan hijau dan instrument  keuangan  hijau.  Meskipun  sejatinya,  memberikan  pembiayaan  yang ramah  lingkungan  dan  mendukung  penghijauan  sudah  menjadi  keharusan  dan telah  diterapkan  oleh  LKMS,  namun  poin  ini  belum  dimunculkan  dan  dijadikan daya  tarik  baru  bagi  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah,  yang  berdampak  pada lambatnya  perkembangan  LKMS  di  kabupaten  Pekalongan.  Sehingga  program pengabdian masyarakat yang memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap penerapan  kebijakan  keuangan  hijau  dalam  bingkai  pembiayaan  usaha  dan investasi  usaha  ramah  lingkungan,  perlu  segera  dilakukan.  Tujuan  dari  program ini adalah agar pengelola LKMS mengetahui system pembiayaan hijau dan dapat menerapkan  system  pembiayaan  ini  pada  produk  pembiayaan  di  LKMS  masing- masing.

## Metode Pengabdian Sasaran Kegiatan Pengabdian
Kegiatan  ini  melibatkan  25  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  se- Kabupaten Pekalongan dengan rincian sebagai berikut:
No  Nama Instansi Alamat 1. BTM Kajen Kajen 2. KospinMu Surya Mentari Karanganyar 3. Koperasi Jagad Nahdiyah Ikhwani Talun 4. BMT Isra Ruko RSUD Kajen 5. KJKS Kossuma Nyamok 6. BMT Surya Mulki Sulaiman Kesesi 7. BMT Azzahra Kesesi 8. Baitul Tamwil Tazakka Bojong 9. KSPPS Baiturrohmah Bojong 10.  KSPPS Hilal Bojong 11.  BTM Pekajangan Pekalongan Pekajangan 12.  KSPPS Maju Bersama Gondang- Wonopringgo 13.  BMT El Nusama Capgawen-Kedungwuni 14.  KJKS Multijasa Podo-Kedungwuni 15.  KJKS Kenanga Capgawen-Kedungwuni 16.  KSPPS Ankasa Karangdowo -  Kedungwuni 17.  BMT Nurussa’adah Karanganyar -Tirto 18.  BMT Dana Wiradesa 19.  BMT Nusa Kartika Wiradesa 20.  BMT An Najah Wiradesa 21.  KJKS Al-Fath Bojong 22.  BMT Amanah Kawan Lama Bojong 23.  BMT Mitra Umat Karanganyar 24.  KJKS BMT Wuled Tirto 25.  KJKS Nusa Berlian Gejlig - Kajen
Sumber: Website Dinas Koperasi Kab. Pekalongan, 2023

## Metode Kegiatan Pengabdian
Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Community Based Research/  CBR .  Pendekatan  ini  melibatkan  dua  pihak  secara  setara  dan  saling menguntungkan  di  antara  peneliti  kampus  dan  anggota  komunitas.  Tujuan  dari pendekatan  ini  adalah  melakukan  Gerakan  dan  perubahan  social  di  masyarakat. Community Based Research relevan untuk  memberikan solusi  atas permasalahan mendesak  yang  dihadapi  komunitas  sehingga  dapat  mengarah  ke  perubahan. (Hanafi,  2015)  Pendekatan  ini  memiliki  focus  yang  sama  dengan  tujuan pemberdayaan yaitu berkolaborasi untuk perubahan sosial.
Langkah-langkah  pengabdian  yang  dilakukan  oleh  Tim  Pengabdi  sebagai berikut:
1. Identifikasi masalah
Peneliti  melakukan  identifikasi  masalah  dengan  melakukan  survey  terlebih dahulu kepada pengelola LKMS tentang pemahaman kebijakan pembiayaan hijau untuk mendapat deskripsi awal peserta sosialisasi.
2. Sosialisasi  penerapan  kebijakan green  financing dalam  sektor  pembiayaan pada industry keuangan mikro syariah.
Peneliti  bekerja  sama  dengan  narasumber  terkait  pembiayaan  hijau  dan memberikan  dua  materi  terkait,  yaitu  (1) Green  Financing Sebagai  Bentuk Kontribusi  Lembaga  Keuangan  Dalam  Mewujudkan Sustainable  Development Goals dan (2) Penerapan Green Financing dalam Platform Pembiayaan Usaha di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Pemberian materi disertai dengan tanya jawab dan diskusi antara pemateri dan peserta.
3. Pendampingan: merumuskan platform pembiayaan hijau ( green financing ) Peneliti  memberikan  pendampingan  pembuatan  platform  pembiayaan  hijau dengan  mengenalkan  berbagai  contoh  produk  pembiayaan  hijau  dan  cara mengedit e-flayer menggunakan aplikasi canva.
4. Mensyaratkan usaha yang ramah lingkungan dalam pembiayaan hijau.
5. Peserta berdiskusi tentang prasayarat pembiayaan hijau.
6. Menyusun  ketentuan-ketentuan  dalam  pembiayaan  hijau,  diantaranya penyediaan  dana  dari  bagi  hasil  usaha  untuk  penghijauan  selama  masa pembiayaan berlangsung.
Peserta  berdiskusi  dengan  bertukar  pandangan  mengenai  ketentuan pembiayaan hijau.

## Rancangan Evaluasi
Kegiatan  Pengabdian  ini  akan  dievaluasi  melalui  hasil  diskusi  untuk mengetahui  peningkatan  pengetahuan  pengelola  LKMS  yang  akan  dievaluasi setelah  kegiatan  sosialisasi  dan  pendampingan.  Selain  itu,  melalui  kegiatan pendampingan  yang  dilakukan  setelah  pelatihan,  tingkat  keberhasilan  kegiatan pengabdian ini juga dapat diketahui. Berikut ini disajikan tabel evaluasi program pengabdian ini.
Tabel. Rancangan Evaluasi Tujuan Indikator Ketercapaian Tolak Ukur Peserta sosialisasi memiliki  pengetahuan tentang kebijakan pembiayaan  hijau,  dan dapat menyusun ketentuan-ketentuan Peserta sosialisasi memiliki  pengetahuan tentang kebijakan pembiayaan hijau, merumuskan  platform pembiayaan  hijau,  dan Peserta dapat memahami  pentingnya pembiayaan  hijau  untuk mendukung program pembangunan yang berkelanjutan.
dalam produk pembiayaan hijau. Menyusun ketentuan- ketentuan dalam produk pembiayaan hijau.
Sumber: Peneliti, 2023

## Hasil dan Pembahasan Bentuk Kegiatan
Kegiatan  ini  dilaksanakan  melalui  berbagai  tahap  pelaksanaan.  Adapun tahapan yang kami lakukan adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi masalah
2. Melakukan  survei  awal  dengan  mengunjungi  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah se-Kabupaten Pekalongan
3. Mengadakan sosialisasi dan FGD
4. Melakukan  pendampingan  pembuatan  kebijakan  pembiayaan  hijau  pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah
5. Menindaklanjuti program pendampingan

## Sasaran
Kegiatan  ini  membutuhkan  dukungan  dari  institusi  Lembaga  Keuangan Mikro  Syariah,  guna  mensinkronisasi  kebijakan  dan  implementasi  di  lapangan. Kami  telah  mengundang  25  institusi  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  se- Kabupaten  Pekalongan,  Jawa  Tengah  dan  diwakilkan  oleh  dua  orang  tim manajerial  untuk  mengikuti  kegiatan  sosialisasi  dan  pendampingan  terkait kebijakan pembiayaan hijau.

## Output kegiatan (kegiatan sebelum sosialisasi dan pendampingan)
Berdasarkan  proses  pendataan  yang  dilakukan  di  awal,  sebagian  besar peserta  belum  mengetahui  tujuan,  fungsi  dan  skema  pembiayaan  hijau  pada Lembaga  keuangan.  Namun  mereka  antusias  dan  menerima  undangan  sosialisasi yang  disampaikan  panitia.  Memasuki  sesi  pertama,  peserta  antusias  dengan berbagi  pengalaman  dan  menceritakan  permasalahan  pada  masing-masing Lembaga  keuangan.  Kondisi  mereka  ada  yang  sifatnya  masih  merintis, kekurangan  nasabah,  bahkan  beberapa  ada  masalah  pada  pembiayaan  macet. Kebijakan  keuangan  hijau  dinilai  peserta  juga  sulit  dijalankan  jika  ada  beberapa nasabah yang merupakan pengusaha batik, karena status AMDAL di Pekalongan juga masih belum berjalan dengan baik.
Pada  materi  ke  dua,  narasumber  menjelaskan  bahwa  sebaiknya  Lembaga keuangan  setempat  menentukan  jenis close  loop atau open  loop ,  sehingga pengelola  Lembaga  keuangan  mendapatkan  pendapatan  yang  jelas. Close  loop pada  Lembaga  keuangan  (koperasi)  ditunjukan  untuk  lembaga  yang  melayani anggota  dan  koperasi  lainnya  yang  sejenis.  Lembaga  keuangan  dengan  model seperti  ini akan diawasi  oleh kementerian koperasi  dan UKM serta provinsi  atau kabupaten/kota  sesuai  dengan  kewenangannya.  Sedangkan  open  loop  ditunjukan untuk  Lembaga keuangan yang menghimpun  dana dari pihak selain anggota dan dari anggota koperasi lain. Lembaga ini menyalurkan kredit untuk selain anggota, menerima pendanaan dari bank (Lembaga Keuangan) dan menyalurkan jasa selain simpan  pinjam  yaitu  perbankan,  usaha  asuransi,  pensiun  dan  pasar  modal. Lembaga  usaha  dengan  bentuk open  loop akan  diawasi  langsung  oleh  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Moh. Isro’i, 2023).
Outcome kegiatan (hasil akhir dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan)
Hasil  akhir  pada  kegiatan  sosialisasi  ini  adalah  partisipasi  aktif  peserta dalam  merumuskan  kebijakan  pembiayaan  hijau  di  LKMS.  Kegiatan  ini  juga menunjukan  partisipasi  peserta  dalam  kontribusi,  dukungan,  komitmen  dan kerjasama  yang  terwujud  dalam  pembuatan  e-flayer  berbentuk  digital.  E-flayer dibuat  menggunakan  aplikasi  canva,  setelah  pengelola  merumuskan  persyaratan dan membuka produk baru untuk jasa keuangan mereka.

## Deskripsi proses kegiatan
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  mengenai  sosialisasi  dan  pendampingan kebijakan  pembiayaan  hijau  di  kabupaten    Pekalongan    secara    umum    berjalan dengan    lancar.  Panitia  dan  mahasiswa  pembantu  pengabdian  membantu mempersiapkan tempat dan mengkoordinir peserta  sosialisasi. Peserta sosialisasi berasal  dari  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  yang  telah  terdaftar  pada  laman web  dinas  perkoperasian  Kab.  Pekalongan.  Peserta  merupakan  perwakilan managerial yang berpengalaman sebagai penyedia jasa keuangan selama beberapa tahun. Tim Peneliti menyewa meeting room Hotel Syariah Indonesia yang terletak di daerah Kulu, Kajen kabupaten Pekalongan.
Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri  memperkenalkan  diri terlebih    dahulu    kemudian  mencoba    menggali    pengetahuan    dasar    tentang kebijakan  keuangan  hijau.    Pemateri  memberikan    materi  mengenai  kebijakan keuangan  hijau  dan  penerapannya  pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah selama    90    menit  yang    selain  membahas  materi  keuangan  hijau,  peserta  juga melakukan  tanya  jawab  terkait  materi  dan  berbagi  pengalaman  terkait  dengan sistem manajemen LKMS pada masing-masing institusi.
Gambar 1: Sesi Sosialisasi oleh Pemateri Peserta setelah itu diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan merumuskan skema  pembiayaan  hijau  yang  akan  mereka  masukan  dalam  produk  layanan keuangan  mereka.  Pemateri  memberikan  pelatihan  berupa  pembuatan  e-flayer mengunakan  aplikasi  canva.  Selama  kegiatan  workshop  berlangsung  tampak peserta  antusias  berdiskusi  dan  memperhatikan  isi  materi.  Kegiatan  tindak  lanjut workshop  dilakukan  melalui  platform  online,  dikarenakan  peserta  mempunyai tingkat  kesibukan  yang  tinggi.  Melalui  platform  online,  peserta  masih  dapat berdiskusi  dan  membagikan  flayer  e-katalog  sebagai  bagian  dari  rencana  tindak lanjut workshop.
Kegiatan  pengabdian  ini    ditutup    dengan    berdoa    bersama    dan    ucapan terimakasih  dari  peserta  serta  pemberikan  kenang-kenangan  kepada  pemateri. Adapun  kendala  yang  dijumpai  selama  proses  kegiatan  pengabdian  masyarakat adalah  karena  peserta tidak berasal dari satu lokasi dan peserta memiliki tingkat
kesibukan  yang  padat  sehingga  adanya  perlu  koordinasi  dan  perlu  penyampaian materi yang ekstra untuk membuat peserta tetap antusias dalam pemberian materi dan diskusi.

## Gambar 2: Sesi Diskusi Peserta dan Pemateri

## Keberlanjutan program dan rencana tindak lanjut
Peneliti  membuat  grup  pada  platform  WhatsApp  untuk  memonitoring progress  peserta.  Peserta  juga  dapat  bertukar  informasi  dan  berdiskusi  seputar permasalahan  pembiayaan  hijau  pada  institusi  masing-masing.  Adapun  untuk hasil  evaluasinya,  kami  mengharapkan  peserta  dapat  membuka  program pembiayaan  hijau  kepada  para  nasabah  dan  ikut  serta  dalam  mewujudkan pembiayaan  hijau  yang  ramah  lingkungan  dengan  membuat  e-flayer  tentang pembiayaan  hijau.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  LKMS  yang  kami  undang sanggup berperan serta aktif menyukseskan gerakan ramah lingkungan.

## Gambar 3: Hasil Evaluasi Program Pemberdayaan

## Simpulan
Berdasarkan  program  pemberdayaan  yang  peneliti  lakukan,  poin-poin mengenai pembiayaan hijau yang dapat kami simpulkan sebagai berikut; Sebelum peserta  mendapatkan  materi,  peserta  tidak  mengenal  konsep  pembiayaan  hijau sebelumnya.  Setelah  mendapatkan  materi,  peserta  tertarik,  namun  masih  ada keraguan  karena  dengan  sumber  pembiayaan  dan  persyaratan  pembiayaan  hijau yang  masih  sulit  dilakukan  di  wilayah  kabupaten  Pekalongan,  Jawa  Tengah. Selama masa diskusi, banyak permasalahan pada masing-masing institusi dan baik peserta maupun panitia dapat  belajar dari diskusi  ini untuk  mewujudkan institusi mikro  syariah  yang  berkelanjutan.  Akan  tetapi,  peserta  semua  sepakat  bahwa kebijakan  keuangan  hijau  ini  harus  dilaksanakan  karena  kerusakan  alam  di wilayah  Pekalongan  sendiri  sudah  mengkhawatirkan.  Kedua,  program  ini,  perlu
aksi  tindak  lanjut  untuk  mengevaluasi  progres  pembiayaan  mikro  Syariah  pada institusi Lembaga keuangan mikro Syariah.

## Daftar Pustaka
Cai,  R.,  &  Guo,  J.  (2021). Finance  for  the  Environment :  A  Scientometrics Analysis of Green Finance .
Firmansyah Herlan, S. D. (2014). Bank dan Industri Keuangan Non Bank Syariah . PT Nagakusuma Media Kreatif.
Hanafi,  M.  et  al.  (2015). Community  Based  Research  Pendahuluan  Merancang dan  Melaksanakan  Penelitian  Bersama  Komunitas. LP2M  UIN  Sunan Ampel Surabaya.
Haryono,  E.  (2021). BI  Kembangkan  Instrumen  Pasar  Keuangan  Hijau  Untuk Dorong  Pembiayaan  Ekonomi .  Bi  Kembangkan  Instrumen  Pasar  Keuangan Hijau Untuk Dorong Pembiayaan EkonomI. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_2327321.aspx
Huang,  Yongming,  Chen  Chen,  Lijun  Lei,    and  Y.  Z.  (2022).  Impacts  of  Green Finance on Green Innovation: A Spatial and Nonlinear Perspective. Journal of Cleaner Production 365 (2022): 132548 .
Moh.  Isro’i.  (2023). Penerapan  Pembiayaan  Hijau  Pada  Lembaga  Keuangan Mikro Syariah .
Publik, T. K. (2022). Wujudkan Industri Hijau, Pelaku Usaha Diminta Komitmen Kelola Limbah . Pemerintah Kota Pekalongan. https://pekalongankota.go.id/berita/wujudkan-industri-hijau-pelaku-usaha- diminta-komitmen-kelola-limbah.html
Publik,  T.  K.  (2023). UMKM  Dibekali  Pengetahuan  Sertifikasi  Halal  dan Packaging . Pemerintah Kota Pekalongan. https://pekalongankota.go.id/berita/umkm-dibekali-pengetahuan-sertifikasi- halal-dan-packaging.html
Putra,  I.  K.  A.  (2021).  Dari  Antroposentrisme  Menuju  Ekosentrisme :  Diskursus Pengelolaan Lingkungan Dan Tata. Jurnal Ecocentrism Vol.1 No.2 , 1 , 103– 112.
Widihartanto,  S.  (2021). Peran  Strategis  Keuangan  Syariah .  Republika. https://www.republika.id/posts/22865/peran-strategis-keuangan-syariah
Yuliawati, T., Rani, A. M., Assyofa, A. R., & Bandung, U. I. (2015). Efektivitas Implementasi Green Financing Sebagai Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan  Bagi  UMKM  Sektor  Industri  Pengolahan  Alas  Kaki  Di  Kota Bandung . 152–162.