ANALISIS PENERAPAN TINDAK PIDANA PERSIAPAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA
[Muhammad Ikhwan Adabi] 1
[Adam Sani] 2
[Muhammad Nahyan Zulfikar] 3
[Rahmat Jhowanda ] 4
1 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1 [m.ikhwanadabi@utu.ac.id]
2 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
2 [adamsani@utu.ac.id]
3 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
3 [m.nahyanzulfikar@utu.ac.id]
4 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
4 [rahmatjhowanda@utu.ac.id]

## Abstrak
Preparatory criminal acts are actions committed by a person or group of people to plan or  prepare  a  certain  criminal  act.  Even  though  the  actual  criminal  act  has  not  been committed,  these  preparatory  actions  can  also  be  considered  a  criminal  act  if  they involve elements regulated in criminal  law.  The  problem  in  this  research  is  what  is  the difference  between  preparatory  action,  trial  and  initial  action  of  execution  as  well  as analyzing  criminal  acts  of  preparatory  action  in  the  new  Criminal  Code.  The  type  of research used is normative legal research, namely legal research carried out by reviewing library materials or secondary data. The results of the research can be concluded that the difference  between  initial  implementation  actions  and  preparatory  actions  is  that preparatory  actions  are  carried  out  before  the  start  of  implementation  to  prepare  the action and not violate the law. Meanwhile, the start of implementation was carried out after preparatory measures and was contrary to the law. So after the enactment of the latest Criminal Code, preparatory acts are no longer seen as acts that are not against the law. Preparatory acts in the latest Criminal Code are considered a separate criminal act. Meanwhile, the urgency of implementing preparations in the latest Criminal Code is the
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
prevention of criminal acts, community protection, prevention, justice, investigation and disclosure.
Keywords : Application, preparatory crime, Criminal Code Law Number 2023.
Received: 03 Oktober 2023       Revised: 19 Oktober 2023        Aceppted: 22 Oktober 2023

## 1. PENDAHULUAN
Setelah  berakhirnya  Perang  Dunia  II,  banyak  negara,  baik  yang  baru merdeka  maupun  negara-negara  yang  sudah  ada  sebelum  perang,  berusaha untuk  memperbaharui  hukumnya.  Bagi  negara-negara  yang  baru  merdeka, usaha  pembaharuan  tersebut  didasarkan  alasan-alasan  politik,  sosiologis maupun praktis.  Alasan  politik  dilandasi oleh pemikiran  bahwa  suatu  negara merdeka  harus  mempunyai  hukum  sendiri  yang  bersifat  nasional  demi kebanggaan nasional, selaras dengan tujuan nasionalnya sebagimana tersurat dan  tersirat  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia    Tahun 1945.  Alasan  sosiologis  menghendaki  adanya  hukum  yang  mencerminkan nilai-  nilai  kebudayaan  dari  suatu  bangsa  ( latency ),  sedang  alasan  praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, baik  melalui  asas  konkordansi,  jurisprudensi  dan  doktrin  yang  ditanamkan oleh penjajah yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara  yang  baru  merdeka  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  negara  yang  baru merdeka  tersebut  ingin  menjadikan  sistem  dan  bahasanya  sendiri  sebagai sistem dan bahasa kesatuan sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan. 1
Pembangunan  dalam  bidang  hukum,  khususnya  pembangunan  atau pembaruan  hukum  pidana,  tidak  hanya  membangun  lembaga-lembaga hukum,  tetapi  juga  harus  mencakup  pembangunan  substansi  produk-produk hukum  yang  merupakan  hasil  suatu  sistem  hukum  dalam  bentuk  peraturan- peraturan  hukum  pidana  dan  yang  bersifat  kultural  yakni  sikap-  sikap  dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum. 2
Pemberlakuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  PIdana  No.  1/2023 (selanjutnya disebut KUHP Terbaru) yang akan berlaku tanggal  2 Januari 2026 mengakibatkan    terjadinya  banyak  perubahan  dalam  ketentuan  KUHP  No. 1/1947  (selanjutnya  disebut  KUHP  lama)  baik  berupa  penghapusan  norma hukum pidana, mengubah norma hukum pidana, maupun menambah norma hukum  pidana.  Salah  satu  penambahan  norma  dalam  KUHP  terbaru  yaitu mengenai perbuatan persiapan.
Menurut  Pasal  15  KUHP  terbaru  menyebutkan  pengertian  perbuatan persiapan  yaitu  persiapan  melakukan  tindak  pidana  terjadi  jika  pelaku
1 Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat , Alumni, Bandung, hlm. 1
2 Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat , Angkasa, Bandung, hlm. 84-86.
berusaha  untuk  mendapatkan  atau  menyiapkan  sarana  berupa  alat, mengumpulkan  informasi  atau  menyusun  perencanaan  tindakan,  atau melakukan  tindakan  serupa  yang  dimaksudkan  untuk  menciptakan  kondisi untuk  dilakukannya  suatu  perbuatan  yang  secara  langsung  ditujukan  bagi penyelesaian  Tindak  Pidana.  Persiapan  melakukan  Tindak  Pidana  dipidana, jika  ditentukan  secara  tegas  dalam  Undang-Undang.  Pidana  untuk  persiapan melakukan  Tindak  Pidana  paling  banyak  1/2  (satu  per  dua)  dari  maksimum ancaman  pidana  pokok  untuk  Tindak  Pidana  yang  bersangkutan.  Persiapan melakukan  Tindak  Pidana  yang  diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara  seumur  hidup  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun.  Pasal  16  meyebutkan  bahwa  Persiapan  melakukan  Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku menghentikan atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
Dapat  disimpulkan  bahwa  Tindak  pidana  persiapan  merujuk  pada tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk merencanakan atau mempersiapkan suatu tindak pidana tertentu. Meskipun tindak  pidana  sebenarnya  belum  dilakukan,  tindakan  persiapan  ini  juga  bisa dianggap  sebagai  tindak  pidana  jika  melibatkan  unsur-unsur  yang  diatur dalam  hukum  pidana.  Namun  pada  KUHP  lama  perbuatan  persiapan  belum diatur.  Dalam  KUHP  lama  perbuatan  sebelum  dimulainya  peristiwa  pidana mengatur tentang tindak pidana percobaan dan permulaan pelaksana. Maka dari  itu  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut  tentang  apa  perbedaan  antara perbuatan  persiapan,  percobaan  dan  permulaan  pelaksana  dan  apa  urgensi tindak pidana perbuatan persiapan dalam KUHP baru.
2. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder.  Penggunaan  bahan  pustaka  (bahan  sekunder)  secara  garis  besar ditujukan kepada penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum,  penelitian  terhadap  sinkronisasi  hukum,  penelitian  terhadap  sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum. 3
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Perbedaan Perbuatan Persiapan, Percobaan dan Permulaan Pelaksanaan. Menjalani  kehidupan  sehari-hari,  sering  kali  tidak  kita  sadari bahwasanya  kita  dikelilingi  oleh  norma-norma  hukum.  Hal  tersebut ditujukan supaya setiap manusia yang melanggar aturan hukum tidak dapat lepas  begitu  saja.  Karena  apabila  tidak  ada  aturan  hukum  yang  mengatur perbuatan seseorang, maka ia tidak dapat dihukum. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas  kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang-undangan  yang  telah  ada, sebelum  perbuatan  dilakukan”.  Lalu  bagaimana  hukuman  bagi  seseorang
3 Ediwarman, 2011, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi ), Medan, hlm. 94
atau beberapa  orang  yang  ingin melakukan perbuatan  tindak pidana  tetapi karena  alasan  tertentu  tidak  dapat  terselesaikan.  Maka  dalam  hal  ini  pada KUHP  lama  diatur  mengenai  tindak  pidana  percobaan  dan  permulaan pelaksana. Dalam KUHP terbaru selain percobaan dan permulaan pelaksana juga  mengatur  tentang  perbuatan  persiapan.  Perbuatan  persiapan  sifatnya sama  dengan percobaan  dan permulaan  pelaksana  yaitu  mengatur  tentang perbuatan  sebelum  dimulainya  peristiwa  pidana.  Maka  dari  itu  penting untuk dibahas mengenai perbedaan antara percobaan permulaan pelaksana dan perbuatan persiapan.
Percobaan melakukan sesuatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang  bulat  dan  lengkap.  Percobaan  bukanlah  bentuk  delik  yang  tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa.  Jadi  merupakan  delik  tersendiri  (delictum  sui  generis). 4 Pasal  53  ayat  (1)  KUHP  lama  menyebutkan  pengertian  percobaan  yaitu mencoba  melakukan  kejahatan  dipidana,  jika  niat  untuk  itu  telah  ternyata dari  adanya  permulaan  pelaksanaan,  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
Unsur  –unsur  Pasal  53  KUHP  tersebut  yaitu  adanya  niat,  permulaan pelaksana, dan kejahatan itu tidak diselesaikan hanya karena keadaan diluar kehendak  si  pelaku.  Dalam  Pasal  53  KUHPidana  tidak  digunakan  istilah kesengajaan  ( opzettelijk )  melainkan  niat  (v oornemen ).  Hal  ini  telah menimbulkan  pertanyaan  apakah  niat  yang  dimaksudkan  di  sini  berbeda dengan  kesengajaan.  walaupun  digunakan  kata  niat  ( voornemen )  dan bukannya kesengajaan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa hal ini niat adalah sama dengan kesengajaan. Tidak seorangpun dapat dipidana hanya semata-mata karena adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal  adanya  adagium cogitationis  poenam  nemo  patitur ,  yaitu:  tidak seorangpun dapat dipidananya atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya.  Jadi,  niat  itu  harus  diwujudkan  keluar  dalam  wujud  suatu  sikap fisik  tertentu.  Karenanya,  salah  satu  syarat  dari  percobaan  tindak  pidana adalah  bahwa  telah  adanya  permulaan  pelaksanaan.  Penganut  teori percobaan  obyektif  dan  teori  percobaan  subyektif  berbeda  pendapat tentang  apakah  pelaksanaan  itu  merupakan  pelaksanaan  niat  atau pelaksanaan  kejahatan.  Menurut  penganut  teori  percobaan  obyektif, pelaksanaan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  53  ayat  (1)  KUHPidana  adalah pelaksanaan  kejahatan,  sedangkan  menurut  penganut  teori  percobaan subyektif, pelaksanaan yang dimaksudkan di situ adalah pelaksanaan niat. 5
4 Moelyatno, 1978, Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan , Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 60.
5 Billy  Franklin  Rembang,  dkk,  2021,  PERCOBAAN  TINDAK  PIDANA  MENURUT  PASAL  53  AYAT  (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, Lex Privatum , Vol. IX/No. 5/Apr/EK2/2021, hlm.  165.
Kemudian  unsur  selanjutnya  yaitu  kejahatan  tidak  diselesaikan  hanya karena  keadaan  di  luar  kehendak  si  pelaku.  Unsur  yang  ketiga  ini  lebih merupakan  alasan  pengecualian  pidana,  yaitu  alasan  pengecualian  pidana terhadap perbuatan percobaan. Hal ini disebabkan apabila si pembuat tidak menyelesaikan kejahatan itu karena kehendak si pembuat itu sendiri, maka ia  tidak  dapat  dipidana.  Tidak  selesainya  pelaksanaan  menyebabkan perbuatan  merupakan  suatu  percobaan.  Justru  karena  tidak  selesainya pelaksanaan  sehingga  perbuatan  itu  diklasifikasi  sebagai  percobaan.  Tidak selesainya  pelaksanaan  itu  dapat  terjadi  karena  berbagai  sebab,  baik  oleh sebab yang di luar kehendak si pelaku maupun oleh kehendak dari si pelaku sendiri. Unsur yang ketiga ini lebih merupakan alasan pengecualian pidana, yaitu  alasan  pengecualian  pidana  terhadap  perbuatan  percobaan.  Hal  ini disebabkan  apabila  si  pembuat  tidak  menyelesaikan  kejahatan  itu  karena kehendak si pembuat itu sendiri, maka ia tidak dapat dipidana. 6
Dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa percobaan tindak pidana  merupakan  keadaan  dimana  seseorang  atau  beberapa  orang  yang tidak  memenuhi  delik  kejahatan  tindak  pidana  disebabkan  oleh  suatu keadaan yang bukan merupakan kehendaknya sendiri. Selain itu, seseorang atau  beberapa  orang  dikategorikan  melakukan  percobaan  tindak  pidana ketika akibat yang diharapkan tidak terjadi. Adapun Percobaan tindak pidana yang  dapat  dipidana  dalam  Pasal  ini  hanya  berlaku  pada  kejahatan,  tidak dengan  pelanggaran.  Hal  tersebut  tertulis  pada  Pasal  54  KUHP,  “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  tetapi  perbuatannya tidak  terselesaikan,  hal  tersebut  tetap  tidak  menghapuskan  seseorang  itu dari  pertanggungjawaban.  Oleh  karena  itu,  sifat  dari  percobaan  tindak pidana  ini  bertujuan  sebagai  dasar  alasan  untuk  memperluas  perbuatan pidana sehingga seseorang dapat memberikan pelakunya pertanggungjawaban.
Unsur  yang  sangat  penting  dalam  Pasal  percobaan  yaitu  adanya perbuatan  permulaan  pelaksanaan.  Tanpa  adanya  perbuatan  permulaan pelaksanaan  maka  belum  dikatakan  perbuatan  percobaan.  Permulaan pelaksanaan  memiliki  hubungan  dengan  niat  yang  menjadi  unsur  pertama dalam  percobaan  tindak  pidana.  Karena  permulaan  pelaksanaan  dapat dilihat  ketika  niat  seseorang  sudah  dapat  dipastikan  untuk  melaksanakan perbuatan.  Permulaan  pelaksanaan  merupakan  perbuatan  yang  sudah sedemikian  rupa  berhubungan  langsung  dengan  tindak  pidana,  sehingga dapat  dinilai  bahwa  pelaksanaan  tindak  pidana  telah  dimulai.  Oleh  karena itu, dapat  dikatakan  sebagai  permulaan pelaksanaan  ketika  seseorang  yang
6 Ibid ., hlm. 168
sebelumnya sudah memiliki niat atau kehendak yang ada di dalam batinnya, selanjutnya ia mewujudkannya dalam bentuk perbuatan.
Perbuatan  persiapan  memang  tidak  termasuk  ke  dalam  unsur percobaan tindak pidana. Tetapi hal tersebut terdapat hubungannya dalam percobaan tindak pidana, khususnya permulaan persiapan. Sudah dikatakan sebelumnya  permulaan  pelaksanaan  merupakan  perbuatan  yang  sudah sedemikian  rupa  berhubungan  langsung  dengan  tindak  pidana.  Sebagai contoh:
(1)  A berniat membunuh B (2)  A membeli pistol di toko yang menjual pistol (3)  A diam-diam membawa pistol saat sedang bersama dengan B dan (4)  Ketika C sudah pergi, A membidikkan pistolnya ke B
Poin  (2)  merupakan  bentuk  perbuatan persiapan,  sedangkan  Poin  (4) merupakan  bentuk  permulaan  persiapan.  Seseorang  dikatakan  melakukan perbuatan  persiapan  ketika  perbuatan  yang  dilakukannya  tidak  melawan hukum,  sebagaimana  permulaan  pelaksanaan  yang  sudah  ada  unsur melawan hukum.
Dapat  disimpulkan  bahwa  perbedaan  antara  perbuatan  permulaan pelaksanaan  dengan  perbuatan  persiapan  yaitu  pebuatan  persiapan dilakukan  sebelum  permulaan  pelaksanaan  untuk  mempersiapkan perbuatannya  dan  tidak  bersifat  melawan  hukum.  Sedangkan  permulaan pelaksanaan  dilakukan  setelah  perbuatan  persiapan  dan  Bersifat  melawan hokum.  Maka  Setelah  berlakunya  KUHP  terbaru  perbuatan  persiapan  tidak lagi  dipandang  sebagai  perbuatan  yang  tidak  melawan  hukum.  Perbuatan persiapan dalam KUHP terbaru sudah dipandang sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri.

## 3.2 Analisis Perbuatan Persiapan Dalam KUHP Baru
Perbuatan persiapan dalam KUHP terbaru  merujuk pada tindakan atau upaya  yang  diambil  oleh  seseorang  atau  kelompok  untuk  mempersiapkan atau merencanakan pelaksanaan tindak pidana tertentu, meskipun tindakan pidana  tersebut  belum  benar-benar  terjadi.  Tindakan  yang  masuk  kedalam kategori perbuatan persiapan seperti perencanaan, pengumpulan informasi, pengadaan  alat  atau  bahan,  dan  tindakan  lain  yang  diperlukan  untuk melaksanakan  tindak  pidana.  Tujuan  dari  perbuatan  persiapan  yaitu  untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana.  Dengan  diberlakukannya  perbuatan persiapan  sebagai  tindak  pidana  akan menghalangi  individu  atau  kelompok dari  melanjutkan  rencana  mereka.  Disamping  itu  mengenai  pembuktian persiapan melakukan tindak pidana merupakan hal yang tidak kalah penting. Peran  Hakim  dalam  perbuatan  persiapan  menjadi  tantangan  hukum
tersendiri karena harus membuktikan niat jahat dan rencana konkret untuk melakukan tindak pidana.
Persiapan  melakukan  tindak  pidana  dapat  dipidana,  jika  ditentukan secara  tegas  oleh  undang-undang.  Adapun  Pasal-Pasal  yang  mengatur mengenai perbuatan persiapan yaitu: 7
a. Pasal 160, terkait dengan definisi dari makar yaitu adalah niat melakukan serangan yang diwujudkan dengan persiapan
b. Pasal  196,  tentang  pemidanaan  orang  yang  melakukan  permufakatan jahat  dan  juga  persiapan  yang  tertera  dalam  pasal  191  yaitu  makar terhadap  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden,  pasal  192  yaitu  makar terhadap  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  pasal  193  yaitu  makar terhadap pemerintah, dan pasal 194 tentang pemberontakan.
c. Pasal  216,  tentang  pemidanaan  orang  yang  melakukan  permufakatan jahat  dan  juga  persiapan  melakukan  tindak  pidana  yang  tertera  di  pasal 210 yaitu tentang sabotase, pasal 211 tentang WNI yang dengan sukarela menjadi tentara asing saat sedang berperang, dan juga pasal 212 tentang orang  yang  dalam  waktu  perang  memberikan  bantuan  kepada  musuh atau merugikan negara Indonesia untuk kepentingan musuh.
d. Pasal  223,  mengenai  pemidanaan  orang  yang  melakukan  permufakatan jahat  dan  persiapan  melakukan  Tindak  Pidana  seperti  yang  tertera pada pasal  221  yaitu  tentang  orang  yang  melakukan  makar  dengan  maksud untuk  melepaskan  wilayah  negara  sahabat,  dan  pasal  222  yaitu  tentang orang yang melakukan makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah  dengan  cara  tidak  sah  bentuk  pemerintahan  yang  ada  dalam negara sahabat
e. Pasal  309,  tentang  orang  yang  melakukan  permufakatan  jahat  dan  juga persiapan pada tindak pidana yang terdapat dalam pasal 308 yaitu orang yang  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  kebakaran,  ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum.
f. Pasal  612,  yang  menjelaskan  tentang  persiapan  diatur  dalam  undang- undang  mengenai  Tindak  Pidana  Berat  terhadap  HAM  Undang-Undang No.  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM,  Tindak  Pidana  Terorisme Undang-Undang  No.  9  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme,  Tindak  Pidana Korupsi  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Undang-Undang  No.  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana
7 Siti Kotijah, Persiapan Tindak Pidana, Tafsir Pasal 15 KUHP Baru Produk Indonesia, https://www.kompasiana.com/kotijah/63d8d3ce06b56a37f6603aa2/persiapan-tindak-pidana-tafsir-pasal-15-kuhp-baru- produk-indonesia?page=3&page_images=1. (diakses tanggal 1 Oktober 2023)
Pencucian  Uang,  dan  tindak  Pidana  Narkotika  Undang-Undang  No.  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Adapun  urgensi  diberlakukannya  perbuatan  persiapan  sebagai  tindak pidana  Persiapan  adalah  untuk    menjaga  ketertiban  dan  keamanan masyarakat  serta  melindungi  hak-hak  individu.  Berikut  adalah  beberapa urgensi dari perbuatan persiapan dalam hukum pidana:
1.  Pencegahan Kejahatan: Perbuatan persiapan dapat membantu mencegah terjadinya  kejahatan.  Dengan  menghukum  individu  yang  melakukan persiapan  untuk  melakukan  tindak  pidana,  hukum  pidana  dapat menghalangi potensi pelaku kejahatan untuk melanjutkan rencananya.
2.  Perlindungan Masyarakat: Hukum pidana yang berfokus pada perbuatan persiapan  dapat  melindungi  masyarakat  dari  potensi  bahaya  yang  dapat ditimbulkan  oleh  individu  atau  kelompok  yang  berencana  melakukan tindak  pidana.  Hal  ini  dapat  membantu  menjaga  keamanan  dan kesejahteraan masyarakat.
3.  Deterrensi: Hukuman atas perbuatan persiapan juga dapat menjadi faktor pendorong  untuk  menghindari  tindakan  kriminal.  Ancaman  hukuman yang  serius  atas  persiapan  tindak  pidana  dapat  membuat  orang  berpikir dua kali sebelum terlibat dalam aktivitas ilegal.
4.  Keadilan: Perbuatan persiapan penting untuk memastikan keadilan dalam sistem  hukum.  Dalam  banyak  kasus,  individu  yang  terlibat  dalam persiapan  tindak  pidana  dapat  dikenai  hukuman  yang  lebih  ringan daripada  jika  mereka  telah  berhasil  melaksanakan  tindakan  kriminal.  Ini membantu  menjaga  keseimbangan  dan  keadilan  dalam  penegakan hukum.
5.  Penyelidikan dan Pengungkapan: Melibatkan individu yang terlibat dalam perbuatan persiapan dalam proses hukum dapat membantu penyelidikan dan  pengungkapan  tindak  pidana  yang  lebih  besar.  Informasi  yang diperoleh  dari  pelaku  persiapan  dapat  membantu  pihak  berwenang mengungkap jaringan kriminal yang lebih luas.
6.  Pencegahan  Terorisme:  Perbuatan  persiapan  juga  sangat  penting  dalam konteks  pencegahan  terorisme.  Mencegah  individu  atau  kelompok  yang berencana  untuk  melakukan  tindakan  terorisme  sebelum  tindakan tersebut dilakukan adalah kunci untuk menjaga keamanan nasional.
Dengan  diberlakukannya  perbuatan  persiapan  sebagai  tindak  pidana dapat disimpulkan  bahwa perbuatan  persiapan  merupakan hal  yang  urgen. Namun  disisi  lain  terdapat  multitafsir  seperti  dalam  penjelasan  Pasal  15. Penjelasan  Pasal  15  tentang  persiapan  melakukan  tindak  pidana menyebutkan  bahwa  penerapan  persiapan  tersebut  hanya  dijatuhi  bagi tindak  pidana  yang  sangat  serius.  Berarti  bahwa  persiapan  dapat  dipidana
jika  diatur  tersendiri  oleh  Undang-Undang  secara  tegas  dan  tindak  pidana yang  sangat  serius.    Kualifikasi  frasa  “sangat  serius”  akan  menjadi pertimbangan hakim dalam memutus. Karena tidak ada penjelasan lanjutan mengenai frasa tersebut.
4. SIMPULAN
a. Pasal  53  ayat  (1)  KUHP  lama  menyebutkan  pengertian  percobaan  yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri.  Unsur  yang sangat penting dalam Pasal percobaan yaitu adanya perbuatan permulaan pelaksanaan.  Tanpa  adanya  perbuatan  permulaan  pelaksanaan  maka belum  dikatakan  perbuatan  percobaan.  Permulaan  pelaksanaan  memiliki hubungan  dengan  niat  yang  menjadi  unsur  pertama  dalam  percobaan tindak pidana.  Perbedan pemulaan  pelaksanaan  dan perbuatan  persiapan adalah  pebuatan  persiapan  dilakukan  sebelum  permulaan  pelaksanaan untuk  mempersiapkan  perbuatannya  dan  tidak  bersifat  melawan  hukum. Sedangkan permulaan pelaksanaan dilakukan setelah perbuatan persiapan dan  Bersifat  melawan  hokum.  Maka  Setelah  berlakunya  KUHP  terbaru perbuatan  persiapan  tidak  lagi  dipandang  sebagai  perbuatan  yang  tidak melawan  hukum.  Perbuatan  persiapan  dalam  KUHP  terbaru  sudah dipandang sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri
b. Urgensi  penerapan  persiapan  dalam  KUHP  terbaru  adalah  sebagai pencegahan  kejahatan,  perlindungan  masyarakat,  deterrensi,  keadilan, penyelidikan  dan  pengungkapan.  Dengan  diberlakukannya  perbuatan persiapan  sebagai  tindak  pidana  dapat  disimpulkan  bahwa  perbuatan persiapan merupakan hal yang urgen. Namun disisi lain terdapat multitafsir seperti  dalam penjelasan  Pasal  15.  Penjelasan  Pasal  15  tentang  persiapan melakukan  tindak  pidana  menyebutkan  bahwa  penerapan  persiapan tersebut  hanya  dijatuhi  bagi  tindak  pidana  yang  sangat  serius.  Berarti bahwa persiapan dapat dipidana jika diatur tersendiri oleh Undang-Undang secara tegas dan tindak pidana yang sangat serius.  Kualifikasi frasa “sangat serius”  akan  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memutus.  Karena  tidak ada penjelasan lanjutan mengenai frasa tersebut.

## 5. REFERENSI
Buku:
Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat , Alumni, Bandung. Rahardjo. S, 1980, Hukum dan Masyarakat , Angkasa, Bandung. Ediwarman,  2011, Metode  Penelitian  Hukum  (Panduan  Penulisan  Tesis  dan Disertasi ).
Moelyatno, 1978, Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan , Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta.
Karya Ilmiah:
Rembang  B.  F.,  dkk,  2021,  Percobaan  Tindak  Pidana  Menurut  Pasal  53  Ayat  (1) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Lex  Privatum ,  Vol.  IX/No. 5/Apr/EK2/2021.

## Peraturan Perundang-undangan:
UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Sumber Internet:
Siti  Kotijah,  Persiapan  Tindak  Pidana,  Tafsir  Pasal  15  KUHP  Baru  Produk Indonesia, https://www.kompasiana.com/kotijah/63d8d3ce06b56a37f6603aa2/persia pan-tindak-pidana-tafsir-pasal-15-kuhp-baru-produk- indonesia?page=3&page_images=1. (diakses tanggal 1 Oktober 2023)