p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716

## HAK CIPTA DAN EKSPLOITASI CIPTAAN LAGU DAERAH KERINCI: PERSPEKTIF PENCIPTA
M. Zulfa Aulia* dan Isran Idris Fakultas Hukum Universitas Jambi Jl. Raya Jambi – Ma. Bulian KM 15 Mendalo, Jambi, 36361 mzulfaaulia@unja.ac.id

## Abstract
Copyright law allows a creator to control and monopolize the exploitation of his own work in the form of announcements and reproduction. This article seeks to identify and explain, in the case of the creation, the Kerinci folk songs, with regards to the interpretation of the creator about the the copyright and the exploitation of a work. Originally an empirical legal research, this article applied analysis on primary data obtained from interviews with the creator of the Kerinci folk songs. It is demonstrated in the article that the copyright for the creator of the Kerinci folk songs is not merely about rights or economic exploitation. Rather it is about satisfaction, recognition, and  contribution  it  provides  within  the  community  and  the  region.  Therefore,  despite  the  very limited  economic  earns  that  might  be  obtained,  the  creator  can  find  his  own  pride  and satisfaction.
Keywords: Copyright; The Kerinci Folk Song; Reward of Work; Exploitation of Work

## Abstrak
Hukum  tentang hak cipta memungkinkan seorang pencipta untuk mengontrol  dan memonopoli eksploitasi penggunaan ciptaannya dalam bentuk pengumuman dan perbanyakannya. Tujuan dari tulisan  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  sekaligus  menjelaskan,  dalam  hal  ciptaan  itu  berupa lagu daerah dalam hal ini lagu daerah Kerinci, bagaimanakah pencipta memaknai hak cipta dan eksploitasi  suatu  ciptaan.  Tulisan  ini  berasal  dari  penelitian  hukum  empiris,  dengan  analisis terutama pada data primer berupa hasil wawancara dengan pencipta lagu daerah Kerinci. Tulisan ini menunjukkan, hak cipta bagi pencipta lagu daerah Kerinci dipahami tidak selalu tentang hak dan  eksploitasi  ekonomi,  melainkan  lebih  pada  kepuasan,  pengakuan,  dan  kontribusi  yang diberikannya kepada masyarakat dan daerah. Karena itu, sekalipun sangat terbatas kalaupun ada keuntungan ekonomi yang diperoleh, pencipta mendapatkan kebanggaan tersendiri.
Kata Kunci: Hak Cipta; Lagu Daerah Kerinci; Penghargaan Suatu Karya; Eksploitasi Ciptaan

## A. Pendahuluan
Tulisan  ini  membahas  persoalan  hak cipta  dan  eksploitasi  ciptaan  lagu  daerah Kerinci  dilihat  dari  perspektif  penciptanya. Pembahasan  ini  didasari  alasan  bahwa  hak cipta  di  satu  sisi  memungkinkan  pencipta untuk  mengeksploitasi  ciptaannya  termasuk pada  ciptaan  lagu,  namun  di  sisi  lain  karya cipta  tertentu  seperti  lagu  daerah  Kerinci memiliki  segmen  konsumen  yang  relatif
terbatas. Dalam hal adanya peluang pencipta untuk  mengeksploitasi  suatu  ciptaan  namun juga  dijumpai  keterbatasan  ruang  dan peluang  mengeksploitasinya  itu,  menarik untuk  diidentifikasi,  bagaimana  kemudian pencipta  lagu  daerah,  dalam  hal  ini  daerah Kerinci,  memaknai  hak  cipta  sekaligus eksploitasi suatu ciptaan.
Adanya peluang pencipta untuk mengeksploitasi  suatu  ciptaan  sebenarnya terkait dengan makna dan  hakikat hak cipta
itu  sendiri.  Hak  cipta  adalah  hak  pencipta untuk  mengumumkan  dan  memperbanyak ciptaan yang dihasilkannya. Dengan mengumumkan,  yang  dimaksudkan  di  sini adalah  kegiatan  apa  pun  yang  menjadikan suatu  ciptaan  dapat  dibaca,  didengar,  atau diindera  oleh  orang lain;  sedangkan  dengan memperbanyak,  yang  dimaksudkan  adalah kegiatan  apa  pun  yang  dapat  menambah jumlah  suatu  ciptaan.  Hak  mengumumkan dan  memperbanyak  ciptaan  ini  dalam  hak cipta  dilekatkan  sebagai  hak  yang  dimiliki oleh  pencipta,  dan  karenanya  terbuka peluang  eksploitasi  suatu  ciptaan  oleh penciptanya.
Lagu,  yang  menjadi  fokus  pembahasan ciptaan  dalam  tulisan  ini,  merupakan  salah satu  ciptaan  yang  dilindungi.  Tergolongnya lagu  ke  dalam ciptaan ini  disebabkan  lagu merupakan  karya  di  bidang  seni.  Hak  cipta sendiri  adalah  suatu  bidang  hak  kekayaan intelektual  (HKI)  yang  ditujukan  untuk melindungi  karya-karya  di  bidang  ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
Sebagai sebuah ciptaan yang mendapatkan  perlindungan  hak  cipta,  maka penggunaan  suatu  lagu––dalam  artian pengumuman  dan  perbanyakannya––hanya dapat  dilakukan  oleh  atau  melalui  izin  dari penciptanya.  Orang  lain  tidak  dapat  atau dibolehkan  untuk  mengumumkan  dan memperbanyak  ciptaan  (lagu)  tersebut, terkecuali  sudah  mendapat  izin  dari penciptanya.  Penggunaan  ciptaan  secara demikian, disebut sebagai penggunaan yang eksklusif; dan karenanya hak yang dipunyai pencipta  untuk  menggunakan  ciptaannya disebut hak eksklusif (Aulia, 2007).
Oleh  karena  sifatnya  yang  eksklusif tersebut, maka penggunaan ciptaan jelas bisa memberikan keuntungan kepada penciptanya.  Hal  ini  disebabkan  karena pencipta  adalah  pihak  yang  menentukan kapan,  oleh  siapa,  dan  atas  dasar  apa  suatu ciptaan  dapat  diumumkan  dan  diperbanyak. Dengan penggunaan ciptaan secara demikian,  maka  akan  ada  keuntungan ekonomis  dan  moral  yang  diperoleh    oleh pencipta.  Hak-hak  yang  berkaitan  dengan keuntungan ekonomis disebut hak ekonomi,
sedangkan  hak-hak  yang  berkaitan  dengan keuntungan secara moral disebut hak moral. Pada lagu, hak ekonomis yang didapat oleh pencipta misalnya dari royalti pengumuman dan  perbanyakan  lagu  tersebut;  sedangkan hak moralnya berkenaan dengan dilekatkannya  nama  pencipta  pada  lagu tersebut  dan  hak  untuk  mempertahankan (termasuk mengubah) lagu ciptaannya itu.
Sebagai  orang  atau  pihak  yang mengekspresikan  atau  menuangkan  ide kreatifnya ke dalam lagu, atau dalam istilah teknisnya disebut komposer yaitu seseorang yang  menggubah  sebuah  karya  music (Atmadja,  2003),  pencipta  semestinya mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan  pengumuman  dan  perbanyakan lagu yang diciptakannya. Bahkan, sekalipun yang  menyanyikan  lagu  tersebut  orang (artis) lain, pencipta masih tetap mendapatkan  keuntungan,  karena  akan mendapatkan  royalti  dari  setiap  lagu  yang dinyanyikan.  Ditinjau  dari  perspektif kesejahteraan  seseorang,  keuntungan  secara ekonomis  yang  didapat  oleh  pencipta  dari lagu  yang  telah  diciptakannya  merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan  penciptanya.  Paling  tidak, kesejahteraan  yang  didapat  itu  berupa kesejahteraan  ekonomis,  yaitu  keuntungan secara  ekonomis  yang  diperoleh  oleh pencipta.
Keuntungan secara ekonomis dan moral yang  didapat  pencipta  dari  suatu  lagu  yang diciptakannya  sebenarnya  banyak  ditemui, terutama  pada  lagu-lagu  yang  populer. Namun  demikian,  keuntungan  baik  secara ekonomis  maupun  moral  tersebut  agaknya kurang  terdengar  pada  lagu-lagu  daerah, terlebih  pada  daerah  yang  ketersebaran komunitasnya  relatif  terbatas.  Kondisi semacam ini tampaknya disebabkan keuntungan  ekonomis  memang  belum mendapatkan  perhatian  dari  masyarakat lokal (Idris, 2007).
Salah satu lagu daerah yang tampaknya memiliki  keterbatasan  ruang  dan  peluang dalam  eksploitasinya,  ialah  lagu  daerah Kerinci.  Kerinci  sendiri  adalah  salah  satu kabupaten  yang  terdapat  di  ujung  barat
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 420-431
Provinsi Jambi. Suku bangsa dari daerah ini, yaitu  suku  bangsa  Kerinci,  telah  menyebar luas  bahkan  sampai  terdapat  kampung Kerinci  di  negara  Malaysia.  Secara administratif,  Kerinci  saat  ini  dibedakan antara  Kabupaten  Kerinci  dan  Kota  Sungai Penuh, yang sebenarnya daerah yang secara sosiologis  sama-sama  dikenali  sebagai Kerinci.  Daerah  Kerinci  dikenali  sebagai daerah  yang  memiliki  obyek  wisata  alam yang  indah,  antara  lain  berupa  gunung tertinggi  di  Sumatera  dan  danau,  sehingga menjadi  daya  tarik  wisatawan  untuk mengunjunginya.  Hal  ini  sebenarnya menunjukkan  adanya  potensi  yang  tinggi bagi dikenali dan digunakannya lagu daerah Kerinci.  Namun  demikian,  karena  Kerinci memang  bukan  daerah  dan  suku  bangsa yang  besar  seperti  Jawa  misalnya,  maka yang  demikian  itu  tidak  mengurangi keterbatasan  ketersebaran  lagu  daerah Kerinci.
Berdasarkan  alasan  tersebut,  menarik untuk  diteliti  dan  diidentifikasi,  dari  sudut pandang  pencipta  lagu  daerah  yang  segmen penggunaannya  terbatas  seperti  lagu  daerah Kerinci,  bagaimana  sebenarnya  hak  cipta dan  eksploitasi  suatu  ciptaan  dimaknai. Identifikasi  demikian  dimaksudkan  untuk mendalami hukum berlangsung dan bergerak  di  masyarakat,  yaitu  bagaimana masyarakat memaknai konsep-konsep hukum  yang  sekalipun  secara  teks  normatif sudah  ada  kejelasannya,  yaitu  tentang  hak cipta dan eksploitasinya.

## B. Metode Penelitian
Tulisan  ini  berasal  dari  penelitian hukum  empiris,  yang  mengidentifikasi sekaligus  menjelaskan  pandangan  pencipta lagu  daerah  Kerinci  tentang  hak  cipta  dan eksploitasi  suatu  ciptaan  dikaitkan  dengan norma  hukum  hak  cipta.  Penelitian  ini terutama  menggunakan  data  primer,  yaitu data  yang  diperoleh  dan  diolah  melalui wawancara mendalam dengan pencipta lagu daerah  Kerinci,  yaitu  Zulhatmi  Ismail. Zulhatmi merupakan salah satu dari sedikit, kalau  bukan  satu-satunya,  pencipta  lagu daerah  Kerinci  yang  ciptaannya  banyak
direkam, diperdengarkan, dan dipertunjukkan  dalam  berbagai  kegiatan, terutama yang berlangsung di daerah. Nanti pada  bagian  profil  pencipta  akan  terlihat karya-karya  lagu  Kerinci  yang  telah diciptakannya.  Karena  itu  hasil  identifikasi dan penjelasan dalam tulisan ini diharapkan dapat  mengungkapkan  bagaimana  pencipta lagu  di  daerah  memaknai  hak  cipta  dan eksploitasi suatu ciptaan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Tentang  Hak  Cipta  dan  Eksploitasi Ciptaan
Hak  cipta,  yang  merupakan  salah  satu bidang  hak  kekayaan  intelektual,  adalah kekayaan  immateriil,  atau  di  dalam KUHPerdata  disebut  benda  tidak  berwujud. Menurut  Pasal  499  KUHPerdata,  yang dinamakan  benda  adalah  “tiap-tiap  barang dan  tiap-tiap  hak  yang  dapat  dikuasai  oleh hak  milik”.  Dengan  demikian,  hak  sebagai benda  yang  tidak  berwujud  (immateriil) dihadapkan  atau  diperlawankan  dengan barang  yang  merupakan  benda  yang mempunyai wujud (materiil, konkrit).
Sebagai  salah  satu  objek  hukum,  maka hak  cipta  yang  merupakan  bagian  benda tidak  berwujud  diperlakukan  sama  dengan benda-benda  yang  berwujud  atau  konkrit. Keduanya,  benda  tidak  berwujud  (hak)  dan berwujud  (barang),  menurut  KUHPerdata sama-sama dapat dikuasai dengan hak milik. Kalau  barang  semisal  tanah  atau  kendaraan dapat  beralih  dan  dialihkan,  maka  hak (termasuk  hak  cipta)  juga  demikian,  dapat beralih  dan  dialihkan.  Baik  tanah  maupun hak  cipta,  sama-sama  dapat  dijual, disewakan,  dan  juga  diwariskan.  Bahkan hak  cipta  memiliki  keunggulan  yang  lain. Kalau benda berupa barang hanya bisa dijual sekali,  maka  hak  cipta  dapat  dilisensikan berkali-kali, tergantung pada jenis lisensinya.  Kalau  barang  mempunyai batasan  jumlah,  maka  hak  cipta  tidak  akan habis-habisnya  selama  manusia  berkarya, sebab  hak  cipta  merupakan  hasil  olah  pikir manusia.
Hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  yang dipunyai  seseorang,  dan  karenanya  hanya pencipta dan pemegang hak cipta yang boleh menggunakannya.  Orang  atau  pihak  lain baru  dapat  menggunakannya  juga  setelah mendapatkan izin dari penciptanya. Menurut Pasal  1  angka  1  UU  No.  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta,  “hak  cipta  adalah  hak eksklusif  pencipta  yang  muncul  secara otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk  nyata  tanpa mengurangi  pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Pada  hak  cipta,  yang  termasuk  obyek perlindungannya  adalah  semua  karya  di bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  atau  sastra yang menunjukkan keaslian atau orisinalitasnya.  Namun  demikian,  UU  Hak Cipta membatasi karya-karya apa  saja  yang termasuk  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan, seni  dan  sastra.  Menurut  Pasal  40  UU  Hak Cipta, yang termasuk sebagai ciptaan antara lain  adalah  buku,  program  komputer, pamflet,  perwajahan (lay  out) karya  tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;  ceramah,  kuliah,  pidato,  dan  ciptaan lain  yang  sejenis  dengan  itu;  alat  peraga yang  dibuat  untuk  kepentingan  pendidikan dan  ilmu  pengetahuan;  lagu  atau  musik dengan  atau  tanpa  teks;  drama  atau  drama musikal,  tari,  koreografi,  pewayangan,  dan pantomim;  seni  rupa  dalam  segala  bentuk seperti  seni  lukis,  gambar,  seni  ukir,  seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni  terapan;  arsitektur;  peta;  seni  batik; fotografi;  sinematografi;  terjemahan,  tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Pada  dasarnya,  perlindungan  hak  cipta di  Indonesia  menginduk  pada  perlindungan hak cipta yang berlaku secara  internasional. Hal  ini  dikarenakan  Indonesia  telah meratifikasi Trade  Related  Aspects  of Intellectual  Property  Rights (TRIPs),  yang merupakan  perjanjian  internasional  yang berkenaan dengan aspek-aspek dagang yang terkait  dengan  HKI.  TRIPs  sendiri  adalah salah  satu  lampiran  dari  perjanjian pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia  ( Agreement  Establishing  the  Word Trade  Organization ).  Perjanjian  Organisasi Perdagangan Dunia ini diratifikasi Indonesia melalui  UU  No.  7  Tahun  1994.  Ia  menjadi standar  minimal  dalam  perlindungan  HKI termasuk  hak  cipta  suatu  negara  (Sutrisno, 1999;  Kariodimedjo,  2010)  .  Karena  itu, secara  politik  hukum  tidak  bisa  dihindari pembentukan  dan  pemberlakuan  hak  cipta dan bidang HKI lainnya lebih mencerminkan kepentingan asing
(Riswandi,  2004;  Aulia,  2015),  sebagai bagian  dari  upaya  harmonisasi  hukum nasional  terhadap  perkembangan  hukum global (Sulistyawan, 2019).
Perlindungan  pada  hak  cipta,  dan  juga bidang  hak  kekayaan  intelektual  lainnya, menjadi  diperlukan  karena  untuk  menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual dan menghindari kompetisi yang tidak  layak  ( unfair  competition ).  Kalau perlindungan  terhadap  orang-orang  yang telah membuat karya kreatif tidak diberikan, maka  setiap  orang  akan  dapat  meniru  dan membuat copy secara bebas serta mereproduksi  tanpa  batas.  Hal  ini  berarti tidak ada insentif
untuk memperkembangkan kreasi-kreasi baru, dan menjadi jelas pula bahwa perkembangan dan pembangunan  di  bidang  kesenian,  industri, dan  ilmu  pengetahuan  akan  terganggu (Gautama, 1995).
Semakin banyak, semakin beragam, dan semakin  berkualitas  kekayaan  intelektual yang  diciptakan  seorang  pencipta,  di  satu pihak  akan  memberi  nilai  tambah  terhadap martabat ( dignity ) dan keuntungan- keuntungan  materiil  atau  ekonomi  seorang pencipta  yang  melahirkan  suatu  kekayaan intelektual  bersangkutan.  Di  lain  pihak,  hal demikian  akan  mencerdaskan  kehidupan bangsa pada umumnya (Damian, 2005).

## 2. Profil Pencipta dan Karyanya
Pencipta  lagu  daerah  Kerinci  yang menjadi  subyek  penelitian  ini  adalah Zulhatmi  Ismail.  Ia  dilahirkan  di  Kerinci pada  4  November  1947.  Lahir  dan  besar  di Kerinci,  ia  kemudian  pernah  berdomisili  di Bangko,  dan  sudah  sejak  lama  sampai  saat
ini di Kota Jambi (Jalan Sunan Giri Lorong Angkasa).
Zulhatmi  Ismail  merupakan  sedikit, kalau  bukan  satu-satunya,  pencipta  lagu Kerinci yang hasil ciptaannya relatif banyak direkam, diperdengarkan, dan dipertunjukkan  dalam  berbagai  kegiatan, terutama  yang  berlangsung  di  daerah.  Ia mengaku,  menciptakan  lagu  merupakan kesenangannya.  Dengan  menciptakan  lagu, ia  mendapatkan  kepuasaan  secara  lahiriah dan batiniah begitu lagu tersebut tercipta.
Zulhatmi  mulai  menciptakan  lagu  pada 1968.  Lagu  pertama  yang  diciptakannya pada saat  itu adalah Hujon rinteak. Sebagai karya  pertama,  ia  merasakan  kepuasan tersendiri,  dan  itu  masih  terasa  sampai sekarang.  Semenjak  saat  itu  sampai sekarang, tidak kurang dari 80-an lagu yang diciptakannya.  Tidak  semua  hasil  ciptaan tersebut  didokumentasikan,  dan  karenanya jumlahnya  tidak  dapat  disebutkan  secara pasti.  Seingatnya,  jumlah  lagu  tersebut berada pada kisaran 80 namun tidak sampai 100.
Dari sejumlah lagu yang diciptakannya, yang pernah dilakukan perekaman mencapai kisaran  20-30  lagu.  Di  sini  ia  juga  hanya menyebutkan  kisaran  jumlah,  disebabkan pada  sebagian  lagu  yang  direkam,  terutama yang  berlangsung  pada  1968  hingga  1980- an,  tidak  tersedia  lagi  dokumentasinya.  Hal ini  bisa dimaklumi,  karena perekaman  pada saat itu membutuhkan biaya yang mahal dan karenanya  dokumentasi  yang  dipunyai  juga tidak  banyak,  sehingga  banyak  pula  yang tidak tersedia lagi saat ini.
Dari berbagai lagu yang diciptakan dan dilakukan perekaman, Zulhatmi
menyebutkan,  lagu  yang  paling  populer adalah Hujon  rinteak,  Delidau, dan Ujun pasir. Dari lagu yang populer ini, tentu bagi
Zulhatmi menyimpan kenangan dan kebanggaan  tersendiri,  terutama Hujon rinteak yang  merupakan  lagu  pertama  yang diciptakannya.
Sebagian  besar  lagu  yang  diciptakan Zulhatmi dan kemudian direkam, dinyanyikan  oleh  artis-artis  lokal,  terutama Monalisa  dan  Jasminar.  Hal  ini  perlu
diungkapkan,  karena  sebagian  lagu  daerah, termasuk di Jambi, ternyata juga dibawakan dan dipopulerkan oleh artis nasional, semisal Ike  Nurjanah  yang  turut  mendendangkan lagu Negeri Jambi .

## 3. Model  Eksploitasi  Lagu  Daerah Kerinci
Pada  bagian  ini  ditelaah,  bagaimana eksploitasi  suatu  lagu  yang  diciptakan  itu berlangsung: dimulai dari mana dan berakhir pada  tahap  apa.  Jadi,  semenjak  diciptakan, bagaimana proses yang berlangsung sehingga  dibawakan  oleh  artis,  dilakukan perekaman,  dan  kemudian  dikonsumsi  oleh masyarakat.
Zulhatmi Ismail menuturkan,
perekaman  lagu  hasil  ciptaannya  ada  yang menggunakan kaset tape dan ada juga yang berbentuk  CD  ( compact  disk ).  Untuk perekaman  dalam  bentuk  kaset tape dilakukan  di  Kota  Padang,  Sumatera  Barat; sedangkan  untuk  perekaman  dalam  bentuk CD dilakukan di Jakarta.
Untuk sampai pada perekaman, pencipta terlebih  dahulu memilih artis yang membawakannya  dan  pengiring  yang memainkan  musiknya.  Setelahnya,  pencipta bersama sponsor mencari produser rekaman. Di sini produser rekaman dibayar sejak awal untuk  merekam  lagu  tertentu.  Jadi,  berbeda dengan  lagu-lagu  yang  menjadi  konsumsi nasional  dan  global,  dimana  produser rekaman  suara  yang  membiayai  dan memfasilitasi  perekaman,  maka  pada  lagu daerah  (Kerinci)  ini  pencipta  yang membayar  produser  rekaman  suara  tersebut untuk merekam apa yang dipesannya.
Kondisi  seperti  itu,  dimana  pencipta mencari  sponsor  dan  produser  rekaman sendiri,  dengan  mudah  dapat  dimaklumi. Sebab,  dengan  lagu  yang  belum  tentu banyak  digunakan  (dikonsumsi),  terlebih lagu  daerah  yang  penggunaannya  terbatas, produser  rekaman  tentu  sulit  ataupun  kalau bisa memerlukan waktu yang lama sehingga biaya  produksi  yang  dikeluarkan  dapat tertutupi  oleh  keuntungan  dari  penjualan kaset atau CD. Oleh karenanya, satu-satunya cara  yang  dapat  dilakukan  kalau  hendak
direkam,  pencipta  mesti  mencari  sponsor terlebih  dahulu  untuk  selanjutnya  produser rekaman suara dibayar sejak awal.
Dengan  demikian,  perekaman  lagu dengan  cara  membayar  terlebih  dahulu produser  rekamannya  merupakan  hal  yang biasa  terjadi,  terlebih  pada  lagu-lagu  yang dikonsumsi  secara  terbatas,  seperti  lagu daerah  Kerinci.  Hal  ini  berarti  pencipta diharuskan mengeluarkan biaya pribadi yang tidak kecil sehingga lagu yang diciptakannya dapat direkam, terkecuali ada sponsor yang membiayainya.
Dengan  model  perekaman  secara demikian,  maka  keuntungan  yang  didapat dari  penjualan  kaset  dan  CD  serta keuntungan  lainnya  yang  didapat  dari penggunaan  lagu  yang  diciptakannya, sepenuhnya  menjadi  hak  pencipta  (beserta sponsor,  jika  perekamannya  menggunakan sponsor).  Hal  ini  berarti  pembagian keuntungan  tidak  melibatkan  produser rekaman suara sama sekali. Pada umumnya, menurut Zulhatmi Ismal, pembagian keuntungan  dilakukan  antara  pencipta  dan sponsor.  Di  antara  kedua  pihak  tersebut, sponsor  mendapatkan  keuntungan  sebesar 70  persen  dan  pencipta  selebihnya  (30 persen).  Besarnya  keuntungan  yang  didapat sponsor disebabkan karena biaya-biaya yang selama  ini  dikeluarkan  untuk  proses perekaman  menggunakan  biaya  sponsor. Selain itu, risiko secara ekonomis, yaitu dari biaya  yang  dikeluarkan  dan  kemungkinan didapat,  juga  lebih  besar  ditanggung  oleh sponsor.
Model  produksi  dan  perekaman  lagu daerah  semacam  itu  berbeda  dengan produksi  dan  perekaman  lagu  pada umumnya yang tidak lokal. Pada umumnya, produser  rekaman,  sebagai  penerima  lisensi dalam pembuatan rekaman dan eksploitasinya  (Sardjono,  2010;  Anjelfa, 2015),  justru  menjadi  pihak  yang  sangat menentukan  produksi  suatu  lagu.  Mereka, karena  memiliki bargaining  position yang dominan,  bisa  mendikte  kemauannya melalui  kontrak,  besaran  honor,  dan  waktu pembayarannya.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena memang  produksi  sampai  perekaman  ini
umumnya sepenuhnya dibiayai oleh produser  rekaman  (Atmadja,  2003),  sesuatu yang  tidak  terjadi  dalam  produksi  dan perekaman  lagu  daerah  dalam  hal  ini Kerinci,  yang  justru  sepenuhnya  dibiayai oleh pencipta atau sponsor.
Sebenarnya  masih  ada  pihak  lain  yang juga  terlibat  dalam  perekaman  suara,  yaitu artis  dan  pemain  musik  pengiring.  Namun demikian,  mereka  tidak  dilibatkan  dalam pembagian keuntungan dari  penjualan  kaset dan  CD,  disebabkan  mereka  ini  merupakan pihak yang berada di bawah pengelolaan dan tanggung  jawab  pencipta.  Oleh  pencipta sebagai  penanggung  jawab,  artis  dan pengiring  musik  ini  sudah  dibayar  sejak awal.  Dengan  demikian,  untuk  keuntungan dari  penjualan  kaset  tape  dan  CD, keuntungan  dibagi  berdua  oleh sponsor dan pencipta.  Kalaupun  ada  bagian  untuk  artis dan  pengiring  musik,  hal  itu  merupakan bonus saja.
Bagaimana  dengan  keuntungan  yang didapat  dari  pertujukan  artis  ketika membawakan  lagu  tersebut,  apakah  ada pembagian  keuntungan  antara  pencipta  dan artis  serta  juga  pengiring  musik?  Zulhatmi menjelaskan,  segala  keuntungan  yang didapat  melalui  pertunjukan  lagu  oleh  artis, sepenuhnya  menjadi  haknya  artis.  Pencipta di  sini  tidak  mendapatkan  bagian,  sebab menurutnya yang terlibat dalam pertunjukan tersebut  adalah  artis  (dan  mungkin  juga pengiring musik).
Berdasarkan  ketentuan  dalam  UU  Hak Cipta,  pencipta  yang  karya  ciptanya dibawakan  oleh  orang  atau  pihak  lain (termasuk artis)
sebetulnya tetap mendapatkan  bagian  dari  keuntungan  yang didapat karena ditampilkannya lagu tersebut. Dalam UU Hak Cipta, hak cipta disebutkan bukan  saja  meliputi  hak  memperbanyak (kalau  dalam  lagu  misalkan  berupa  hak membuat  rekamannya),  tetapi  juga  meliputi hak  untuk  mengumumkannya  (termasuk  ke dalamnya  membacakan  atau  menampilkan suatu  ciptaan  di  depan  publik).  Hal  ini berarti, UU Hak Cipta menjamin kepentingan pencipta untuk mengeksploitasi karya ciptanya.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 420-431
Ketentuan  seperti  itu  sebenarnya disadari  oleh  Zulhatmi.  Namun  demikian, menurutnya,  ia  sudah  sangat  senang  begitu mengetahui  lagunya  dibawakan  oleh  artis dalam  berbaga  kegiatan;  termasuk  ketika suatu  kali  diketahuinya  ada  artis  dari Bandung  yang  membawakannya  untuk ditampilkan  di  Bandung.  Bagi  Zulhatmi, dengan ditampilkannya lagu ciptaannya oleh artis  dalam  berbagai  kegiatan,  justru  akan membuat  lagunya  menjadi  lebih  dikenal. Zulhatmi  menegaskan,  “lagu  kalau  tidak dinyanyikan  orang  lain  menjadi  tidak populer,  sehingga  semakin  banyak  (sering, penulis) dinyanyikan akan semakin baik”.
Temuan eksploitasi ciptaan lagu daerah Kerinci  dari  perspektif  pencipta  ini menunjukkan  bahwa  penggunaan  ciptaan oleh  orang  lain,  dalam  hal  ini  melalui kegiatan  pengumuman,  tidaklah  dianggap sebagai  sebuah  pelanggaran  hak  cipta. Adanya  pihak  lain  yang  membawakan ciptaannya,  misalnya  menampilkannya  di dalam  acara-acara  dan  di  hadapan  publik, malah dianggapnya sebagai sebuah kebanggaan  dan  justru  diapresiasinya. Sebab,  kegiatan  tersebut  justru  akan mendorong  lagu  yang  telah  diciptakannya untuk dikenali publik.
Sebagai pencipta, Zulhatmi tidak pernah mempersoalkan penggunaan lagu ciptaannya oleh  pihak  lain.  Hal  ini  tentu  agak menyulitkan  jika  ditinjau  dari  hukum  hak cipta,  kapan  sebenarnya  suatu  penggunaan ciptaan  dari  persepktif  pencipta  akan dianggap  sebagai  sebuah  pelanggaran,  dan apa sebenarnya batasannya. Namun, dengan penegasannya  bahwa  “lagu  kalau  tidak dinyanyikan  orang  lain  menjadi  tidak populer, sehingga semakin banyak dinyanyikan akan semakin baik”, memperlihatkan  sikapnya  yang  tidak mengategorikan  penggunaan  ciptaan  oleh pihak lain sekalipun tanpa seizinnya sebagai sebuah  pelanggaran  akan  hak-haknya, sehingga  dengan  demikian  tidak  ada  pula batasan  mana  yang  pelanggaran  dan  mana yang bukan.
Dari  segi  normatif  UU  Hak  Cipta,  hal demikian  dapat  dijelaskan  bahwa  hak
eksklusif penggunaan suatu ciptaan sesungguhnya  akan  sangat  bergantung  pada sikap dari penciptanya sebagai pemilik hak. UU Hak Cipta dalam hal ini hanya menjadi panduan  dan  pedoman  bahwa  penggunaan suatu  ciptaan  dalam  bentuk  pengumuman dan  perbanyakan  merupakan  hak  eksklusif dari  penciptanya,  yang  muncul  secara otomatis  begitu  suatu  ciptaan  selesai dikerjakan.  Oleh  karena  hak  tersebut eksklusif, maka penggunaan oleh pihak lain secara  normatif  menurut  UU  Hak  Cipta harus  seizin  dari  penciptanya.  Namun demikian,  sebagai  bagian  dari  hak  privat atau  keperdataan  yang  bersifat  personal ( personal right ) (Amrani, 2018;
Kurnianingrum,  2015),  implementasi  hak eksklusif ini sesungguhnya sangat
bergantung  pada  pemilik  hak,  yang  sangat privat. Dalam hal pemilik hak mempersoalkan  penggunaan  suatu  ciptaan oleh orang  lain  tanpa seizinnya,  maka yang demikian  itu  dapat  dikategorikan  sebagai pelanggaran, dengan catatan penggunaannya tidak  dalam  kategori  yang  wajar  dan diperbolehkan  misalnya  untuk  pendidikan, penelitian,  dan  pembuktian.  Demikian  pula, jika pemilik hak ternyata tidak mempersoalkan,  maka  penggunaan  oleh orang  lain  sekalipun  tanpa  seizinnya  tidak pula berkategori sebagai pelanggaran.
Terlepas  dari  kategorisasinya  sebagai hak  privat  atau  keperdataan  sehingga implementasinya dalam artian penyikapannya  terhadap  penggunaan  oleh pihak  lain  sangat  bergantung  pada  masing- masing  pencipta,  temuan  dalam  tulisan  ini secara  sosiologis  setidaknya  membuka perspektif lain bagaimana pencipta memaknai  dan  memperlakukan  suatu ciptaan.  Pada  suatu  ciptaan  seni  dalam bentuk  lagu  daerah  yang  penggunaannya relatif  terbatas,  pencipta  memandang  lagu yang  telah  diciptakannya  sebagai  sebuah karya  yang  penggunaannya  tidak  eksklusif miliknya.  Dengan  demikian,  siapa  pun menjadi  terbuka  untuk  terlibat  dalam penggunaannya,  karena  justru  dinilainya akan mendorong lebih dikenalinya ciptaannya.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 420-431 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716

## 4. Keuntungan  Ekonomis  Pencipta dari Penggunaan Ciptaannya
Dengan  keuntungan  ekonomis  yang didapat relatif terbatas pada penjualan kaset tape dan  CD,  pencipta  dari  sisi  ekonomis sebenarnya  tidak  mendapatkan  keuntungan yang  signifikan  dari  eksploitasi  karya ciptanya.  Terlebih  lagi  hasil  penjualan tersebut sebenarnya sangat terbatas, mengingat konsumennya juga relatif terbatas pada  daerah  saja.  Keterbatasan  keuntungan ekonomis yang didapat dari eksploitasi suatu ciptaan  pada  lagu  daerah  Kerinci  semakin terlihat  dari  keuntungan  yang  didapat  dari digunakannya  atau  ditampilkannya  lagu tersebut  pada  berbagai  acara,  sebab keuntungan  tersebut  pada  kenyataannya ternyata menjadi haknya artis.
Oleh  sebab  itu,  secara  ekonomis sebetulnya tidak banyak keuntungan finansial  yang  didapat  pencipta  dari eksploitasi  lagu  ciptaannya.  Apakah  hal demikian  lalu  berarti  bahwa  eksploitasi suatu  ciptaan  tidak  turut  memengaruhi kesejahteraan  penciptanya,  tentu  perlu ditelaah  lebih  lanjut.  Apabila  kesejahteraan seseorang  diukur  dari  keuntungan  secara finansial dan ekonomis, maka kesejahteraan pada  pencipta  lagu  Kerinci  seperti  yang dirasakan  Zulhatmi  Ismail  memang  relatif tidak  terpengaruh  oleh  eksploitasi  lagu ciptaannya. Namun demikian, jika kesejahteraan  yang  dimaksud  tidak  terbatas pada  soal  ekonomis,  tentu  berbeda jawabannya.
Sebagai  pencipta,  Zulhatmi  tidak memperhitungkan  keuntungan  finansial  dan ekonomis  sebesar  berapa  yang  diperoleh dari  menciptakan  lagu.  Baginya,  yang terpenting  adalah  lagu  telah  diciptakannya. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tujuan  utama dari  penciptaan  lagu  daerah  Kerinci  oleh Zulhatmi  bukanlah  dimaksudkan  untuk mendapatkan keuntungan ekonomis, melainkan  kepuasan  telah  menghasilkan suatu ciptaan. Karena itu, karakter hak moral pencipta,  yaitu  integritas  ( dignity )  dan identitas  ( paternity )  (Hapsari,  2012),  sangat terlihat  dalam  maksud  penciptaan  lagu daerah Kerinci ini ketimbang hak
ekonomisnya. Dalam konteks hak moral ini, maka  karya  cipta  merupakan  ekspresi  atau pengejewantahan  dari  pribadi  pencipta (Soelistyo, 2011).
Sejak  awal  Zulhatmi  menyadari,  tidak mungkin mengandalkan pendapatan ekonomi  dari  menciptakan  lagu  daerah. Sebab,  menurutnya,  lagu  daerah  pada umumnya  dipasarkan  dan  dipakai  secara terbatas.  Oleh  karenanya,  keuntungan  dari penjualan  kaset  dan  penampilan  lagu  dari berbagai  kegiatan  tentu  terbatas  pula.  Alih- alih untuk mendapatkan keuntungan ekonomis,  berbagai  biaya  bahkan  harus dikeluarkan  lebih  dahulu.  Itulah  sebabnya, untuk sumber pendapatan ekonomi, ia harus mengandalkan  sumber  pendapatan  yang lain.
Dengan  demikian,  bagi  Zulhatmi,  yang lebih penting dari penciptaan lagu daerah ini adalah  berkembangnya  kebudayaan  daerah yang antara lain tercermin pada perkembangan  kesenian  daerah.  Paling tidak, dengan ikut mengembangkan kebudayaan  daerah,  ia  turut  berkontribusi dan  berperan  serta  dalam  pembangunan daerah.
Dengan  tujuan  penciptaan  lagu  daerah seperti  itu,  daripada  mengharap  keuntungan ekonomis  yang  diperoleh  dari  perbanyakan dan  pengumuman  lagu  yang  diciptakannya, Zulhatmi  justru  merasa  bangga  bisa mengembangkan  lagu  daerah  Kerinci. Penerimaan  lagu  tersebut  oleh  masyarakat dianggap sebagai penghargaan tertinggi atas kinerjanya  dalam  menghasilkan  suatu  lagu. Di  antara  bentuk  penerimaan  masyarakat tersebut  tercermin  dari  digunakannya  lagu yang  diciptakannya  dalam  berbagai  acara adat  termasuk  perkawinan,  dan  juga  dalam berbagai festival lagu daerah di Jambi.
Uraian barusan yang menunjukkan tidak banyak  keuntungan  ekonomis  yang  didapat dari  menciptakan  lagu  daerah,  sekalipun lagu-lagu yang diciptakan Zulhatmi termasuk  lagu  daerah  Kerinci  yang  banyak dipakai  dan  ditampilkan,  mengindikasikan bahwa  eksploitasi  ciptaan  lagu  daerah  tidak berpengaruh  besar  bagi  kesejahteraan pencipta.  Hal  demikian  mudah  dipahami
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 420-431
mengingat  keterbatasan  pemakaian  lagu daerah.  Lagu-lagu  daerah  yang  banyak dipakai  dan  ditampilkan  dalam  berbagai kegiatan  nasional  dan  internasional  pada umumnya lagu yang berasal dari etnis yang besar, semisal Jawa, Sunda, dan Minang.
Namun  demikian,  karena  tujuan  awal menciptakan  lagu  daerah  adalah  untuk mengembangkan  kesenian  yang  ada  di daerah,  maka  keterbatasan  dari  pendapatan secara ekonomis tersebut tidak berarti bahwa kesejahteraan  pencipta  tidak  terpenuhi.
Kepuasan batin karena turut
mengembangkan  kesenian  daerah  dan  turut berpartisipasi  dalam  pembangunan  daerah dapat  dianggap  sebagai  bagian  dari meningkatnya kesejahteraan pencipta secara batiniah. Tolok ukur kesejahteraan seseorang  (pencipta)  yang  tidak  sekadar bertumpu pada hal-hal yang sifatnya lahiriah namun  juga  batiniah  ini  sejalan  dengan upaya pencarian  metode pengukuran kesejahteraan  yang  semakin  komprehensif, yang meliputi hal-hal yang sifatnya material dan non-material sekaligus (Rama, 2015).
Dalam  studi  hak  cipta,  pemaknaan kesejahteraan yang demikian itu menegaskan  bahwa  hak  cipta  itu  tidak melulu  soal  reproduksi  suatu  karya,  tetapi juga  integritas  dan  reputasi  pencipta (Sardjono,  2010).  Dari  perspektif  sejarah hak  cipta,  hal  ini  juga  sejalan  dengan perkembangan  awal  hak  cipta  bahwa  karya atau  ciptaan  tidak  selalu  berkenaan  dengan kekayaan  atau  properti,  yang  sebenarnya baru  mulai  berkembang  dan  dikembangkan pada abad 18, tetapi juga hak-hak pengarang yang  lebih  berkaitan  dengan  integritas  dan reputasinya (Stern, 2012).
Hanya  saja  memang,  bagaimanapun juga  kesejahteraan  secara  lahiriah,  yang tercermin  dari  meningkatnya  keuntungan ekonomis, tetap diperlukan. Oleh karenanya, berbagai  alternatif  lain  perlu  diupayakan sehingga  pencipta  menjadi  semakin  merasa dihargai  dari  kinerjanya  selama  ini mengembangkan  kesenian  daerah,  sehingga bisa menjadi insentif untuk terus melanjutkan penciptaan karya-karya
berikutnya yang berguna bagi pengembangan budaya dan kesenian daerah. Perlindungan hak cipta sendiri sebenarnya  dimaksudkan  agar  pencipta mendapatkan  penghargaan  ( reward )  dari kinerjanya yang menghasilkan suatu ciptaan. Penghargaan  tersebut tercermin dari adanya jaminan perlindungan hukum bahwa penggunaan  suatu  ciptaan  dalam  bentuk perbanyakan  dan  pengumuman hanya  dapat dilakukan  oleh  pencipta.  Penggunaan ciptaan  tersebut  oleh  pihak  lain  di  luar pencipta  hanya  dimungkinkan  apabila penggunaan  tersebut  untuk  kepentingan pendidikan,  penelitian,  dan  pembuktian. Penggunaan suatu ciptaan untuk kepentingan  komersial  tidak  dimungkinkan, terkecuali  dengan  izin  terlebih  dahulu  dari penciptanya.  Hak  penggunaan  ciptaan semacam  ini  disebut  dengan  hak  eksklusif dalam menggunakan suatu ciptaan.
Adanya  penghargaan  ( reward )  kepada pencipta  berupa  hak  eksklusif  seperti  itu penting agar pencipta dapat terus melanjutkan menciptakan karya-karya berikutnya.  Dengan  demikian  jaminan perlindungan  berupa  hak  eksklusif  tersebut menjadi  insentif  bagi  pencipta  sehingga dapat  terpacu  untuk  menghasilkan  karya- karya  selanjutnya.  Lebih  dari  itu,  bagi masyarakat,  hal  demikian  diharapkan mampu  mendorong  untuk  lebih  kreatif  dan inovatif  dalam  menghasilkan  suatu  karya (Roisah, 2012).
Berkenaan  dengan  ciptaan  lagu  daerah seperti  Kerinci,  disebabkan  tidak  bisa diandalkan  keuntungan  ekonomis  yang didapat dari penggunaan lagu tersebut, maka alternatif-alternatif  lain  yang  tidak  berasal dari  perbanyakan  ataupun  pengumuman menjadi  diperlukan.  Beberapa  alternatif yang  ditawarkan  dari  penelitian  ini  adalah, adanya  insentif  dari  pemerintah  daerah, penggunaan  lagu  dalam  berbagai  acara seremonial daerah, menyelenggarakan festival  lagu-lagu  daerah,  dan  memberikan anugerah daerah di bidang kesenian.
Pertama,  insentif  oleh  pemerintah daerah.  Hal  ini  penting  karena  adanya insentif  dapat  membantu  biaya  produksi
suatu  lagu.  Meskipun  insentif  yang diberikan  barangkali  tidak  bisa  menutupi biaya produksi, insentif yang diberikan akan dianggap  oleh  pencipta  sebagai  dukungan secara  nyata  dari  pemernitah  daerah  dalam pengembangan  kesenian  daerah.  Untuk menghindari  kemungkinan  penyalahgunaan insentif  ini,  maka  insentif  sebaiknya diberikan  pada  saat  lagu  daerah  sudah diproduksi. Jadi,  lagu  itu  harus  ada  terlebih dahulu, dibuktikan dalam bentuk kopi kaset tape dan  CD,  baru  selanjutnya  dapat diberikan insentif.
Kedua,  penggunaan  lagu  daerah  dalam berbagai  acara  seremonial  daerah.  Selama ini  daerah  seringkali  menyelenggarakan acara-acara  seremonial,  semisal  pada perayaan  ulang  tahun  daerah.  Pada  acara seperti ini, ditampilkannya lagu daerah akan menjadi  kebanggaan  bagi  pencipta  dan artisnya.  Di  Kerinci,  potensi  penggunaan lagu  seperti  ini  sangat  besar,  mengingat pemerintah  kabupaten  punya  kegiatan  rutin tahunan untuk mempromosikan wisata yang ada  di  sana,  yaitu  melalui  Festival  Danau Kerinci.  Pada  festival  semacam  ini,  tidak sedikit dari pengunjung yang datang berasal dari  berbagai  daerah  di  luar  Provinsi  Jambi sekalipun.  Oleh  karenanya,  ditampilkannya lagu daerah Kerinci pada acara semacam itu berguna  bagi  promosi  kesenian  yang  ada  di daerah.
Penggunaan lagu daerah dalam berbagai acara  seremonial  daerah  ini  relevan  karena, sebagaimana  sudah  dibahas  sebelumnya dalam artikel ini, pencipta sendiri mendapatkan kepuasan batin manakala lagu ciptaannya dapat turut serta
mengembangkan  kesenian  daerah  dan pembangunan  daerah.  Dalam  konteks perlindungan  hak  cipta,  penggunaan  lagu daerah  dalam  berbagai  acara  seremonial daerah  justru  menjadi  sebuah  penghargaan bagi  pencipta,  dan  hal  ini  sejalan  dengan doktrin  moral  hak  cipta  agar  menghargai karya orang lain.
Namun  demikian,  karena  tujuan  awal menciptakan  lagu  daerah  adalah  untuk mengembangkan  kesenian  yang  ada  di daerah,  maka  keterbatasan  dari  pendapatan
secara ekonomis tersebut tidak berarti bahwa kesejahteraan  pencipta  tidak  terpenuhi.
Kepuasan batin karena turut mengembangkan  kesenian  daerah  dan  turut berpartisipasi  dalam  pembangunan  daerah dapat  dianggap  sebagai  bagian  dari meningkatnya kesejahteraan pencipta secara batiniah.
Ketiga,  menyelenggarakan festival  lagu daerah. Festival tersebut dapat berupa lomba cipta  lagu  ataupun  lomba  membawakan lagu.  Selama  ini  festival  lagu  daerah sebenarnya  juga  diselenggarakan.  Namun demikian,  untuk  memacu  perkembangan kesenian daerah, festival sebaiknya diselenggarakan secara rutin.
Keempat,  pemberian  anugerah  di bidang  kesenian  (termasuk  lagu)  oleh pemerintah daerah. Anugerah dapat diberikan,  misalnya  pada  saat  hari  ulang tahun  kabupaten/kota.  Anugerah  yang diberikan  tidak  usah  dibatasi  pada  bidang kesenian,  tetapi  juga  meliputi,  misalkan anugerah di bidang pendidikan, anugerah di bidang  olah  raga,  anugerah  di  bidang pertanian,  dan  sebagainya,  termasuk  di bidang  kesenian.  Pada  bidang  kesenian  ini, bisa  jadi  yang  mendapatkannya  adalah pencipta  lagu.  Apabila  hal  ini  terwujud, maka  pencipta  lagu  (jika  dia  yang mendapatkan  anugerah  di  bidang  kesenian) jelas  merasa  dihargai  dan  didukung  oleh pemerintah  dalam  mengembangkan  lagu daerah.
Alternatif-alternatif seperti yang dibahas  dalam  penelitian  ini  perlu  dicoba diupayakan,  mengingat  keuntungan  secara ekonomis  yang  didapat  pencipta  dari menciptakan  lagu  daerah  tidaklah  banyak. Dengan  mencoba  mengupayakan  alternatif- alternatif tersebut, yang sifatnya mendukung dan menghargai atas kinerja pencipta, maka pencipta  diharapkan  semakin  termotivasi dalam  menciptakan  lagu-lagu  daerah. Penghargaan,  penghidupan  yang  layak,  dan kemandirian  di  bidang  ekonomi,  pada dasarnya  adalah  sifat  dasar  manusia  yang diharapkan dapat dipenuhi melalui perlindungan HKI (Antariksa, 2012). Dalam kaitan  dengan  lagu  daerah,  hal  demikian
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 420-431
menjadi  penting  bukan  hanya  dalam kepentingan  privat  penciptanya,  melainkan juga dalam upaya mengembangkan kesenian dan potensi yang terdapat di daerah.

## D. Simpulan dan Saran
Eksploitasi  lagu  daerah  Kerinci  oleh pencipta dilakukan dalam bentuk
perbanyakan  lagu  tersebut  melalui  kaset tape dan  CD  ( compact  disk ).  Dalam perbanyakan  lagu  ini,  pihak  yang  terlibat adalah  pencipta,  produser  rekaman  suara, dan  seringkali  juga  melibatkan  sponsor. Namun  demikian,  karena  produser rekaman suara  merupakan  pihak  yang  dibayar  untuk merekam lagu, sehingga eksploitasi perbanyakan lagu sebenarnya hanya melibatkan pencipta dan sponsor. Meskipun eksploitasi  dapat  juga  dilakukan  dalam bentuk pengumuman
(penyiaran, penampilan) lagu, hal ini tidaklah dilakukan. Sebab,  eksploitasi  dalam  penyiaran  dan penampilan  tersebut,  menurut  pencipta, lebih  banyak  melibatkan  artis  ketimbang pencipta.
Eksploitasi  lagu  daerah  Kerinci  oleh pencipta selama ini relatif tidak berpengaruh besar  terhadap  keuntungan  ekonomis  yang didapat.  Selain  keterbatasan  pengguna  atau pengaksesnya,  hal  ini  juga  disebabkan tujuan  penciptaan  lagu  tersebut  sejak  awal memang lebih dimaksudkan untuk mengembangkan  kesenian  daerah  dan memberi  kontribusi  pada  pembangunan daerah.  Dengan  demikian,  dari  sisi pendapatan  ekonomi,  eksploitasi  dari  suatu lagu  daerah  (Kerinci)  relatif  tidak  dapat diharapkan.  Dari  segi  hak  cipta  yang membedakan  hak  ekonomi  dan  hak  moral, temuan  semacam  ini  menunjukkan  bahwa hak cipta bagi pencipta lagu daerah  Kerinci tidak selalu melulu soal hak dan eksploitasi ekonomi,  melainkan  lebih  pada  kepuasan, pengakuan, dan kontribusi
yang diberikannya kepada masyarakat dan daerah. Karena itu, dimensi hak moral lebih terlihat dalam  penciptaan  lagu  daerah  Kerinci ketimbang hak ekonominya, yaitu berkenaan dengan integritas dan identitas penciptanya.
Agar eksploitasi lagu daerah berkorelasi dengan  peningkatan  kesejahteraan  pencipta, sebagai  saran,  perlu  diupayakan  alternatif yang  dapat  mendukung  pencipta  dalam menciptakan  lagu.  Hal  ini  penting  karena ciptaan  lagu  daerah  bukan  saja  berkenaan dengan  kepentingan  privat  penciptanya, melainkan  juga  erat  kaitannya  dengan pengembangan kesenian dan potensi daerah. Beberapa  alternatif  yang  perlu  dilakukan adalah, pemberian insentif, penggunaan lagu pada acara-acara seremonial yang diselenggarakan pemerintah daerah, penyelenggaraan  festival  lagu  daerah,  dan pemberian  anugerah  di  bidang  kesenian. Beberapa  alternatif  yang  ditawarkan  ini meliputi  dimensi  hak  ekonomi  sekaligus juga hak moral dari penciptanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrani,  H.  (2018).  Urgensi  Perubahan Delik  Biasa  Menjadi  Delik  Aduan  dan Relevansinya  terhadap  Perlindungan dan  Penegakan  Hak  Cipta. Undang:
Jurnal Hukum , 1 (2), 347–362. http://doi.org/10.22437/ujh.1.2.347-362
Anjelfa,  R.  (2015).  Perlindungan  Hukum atas  Karya  Hasil  Rekaman  Suara  yang Dikonversi  dalam  Bentuk  Compact Disk. Notarius , 8 (2), 315–341.
http://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10268 Antariksa, B. (2012). Landasan Filosofis dan Sejarah  Perkembangan  Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya bagi Kepentingan Pembangunan  di  Indonesia. Jurnal
Ekonomi Kreatif , 1 (1), 1–12.
Atmadja,  H.  T.  (2003).  Perlindungan  Hak Cipta  Musik  atau  Lagu  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan ,
33 (2), 282–299. http://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no2.1 379
Aulia,  M.  Z.  (2007).  Perlindungan  Hukum Ekspresi  Kreatif  Manusia:  Telaah terhadap  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual  dan  Ekspresi  Budaya
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 420-431
Tradisional. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum , 14 (3), 359–372.
Aulia,  M.  Z.  (2015).  Politik  Hukum
Pembentukan  UU  Paten  di  Indonesia:
Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum , 22 (2), 223–237. http://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss
2.art3
Damian,  E.  (2005). Hukum  Hak  Cipta .
Bandung: Alumni.
Gautama,  S.  (1995). Segi-segi  Hukum  Hak Milik Intelektual . Bandung: Eresco.
Hapsari, F. T. (2012). Eksistensi Hak Moral dalam  Hak  Cipta  di  Indonesia. Masalah-Masalah  Hukum , 41 (3),  460–
464. http://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012. 460-464
Idris, I. (2007). Pemanfaatan Nilai Ekonomi Hak  Cipta  oleh  Masyarakat  Lokal. Inovatif , 2 (4).
Kariodimedjo,  D.  W.  (2010).  Perlindungan Hak  Cipta,  Hak  Terkait,  dan  Desain Industri. Mimbar  Hukum , 22 (2),  265– 282. http://doi.org/10.22146/jmh.16222
Kurnianingrum,  T.  P.  (2015).  Materi  Baru dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Negara Hukum , 6 (1), 93–106.
Rama, A.  (2015, November 24). Memaknai Kesejahteraan. Republika . Jakarta.
Riswandi, B. A. (2004). Politik Hukum Hak
Cipta: Meletakkan Kepentingan
Nasional  untuk  Tujuan  Global. Jurnal
Hukum Ius Quia Iustum , 11 (25), 74–82. http://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss 25.art6
Roisah,  K.  (2012).  Prismatika  Hukum sebagai  Dasar Pembangunan Hukum  di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian  terhadap  Hukum  Kekayaan
Intelektual. Masalah-Masalah  Hukum , 41 (4),
622–630. http://doi.org/10.14710/mmh.41.4.2012.
622-630
Sardjono,  A.  (2010).  Hak  Cipta  Bukan Hanya  Copyright. Urnal  Hukum  Dan Pembangunan , 40 (2), 252–269. http://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no2.2 17.
Soelistyo, H. (2011). Hak Cipta Tanpa Hak Moral . Jakarta: Rajawali Press.
Stern,  S.  (2012).  From  Author’s  Right  to Property  Right. The  University  of Toronto Law Journal , 62 (1), 29–91.
Sulistyawan,  A.  Y.  (2019).  Urgensi Harmonisasi  Hukum  Nasional  terhadap Perkembangan  Hukum  Global  Akibat Globalisasi. Jurnal  Hukum  Progresif ,
7 (2), 171–181. http://doi.org/10.14710/hp.7.2.171-181 Sutrisno, N. (1999). Implementasi
Persetujuan  TRIPs  dalam  Undang- Undang  Hak  Cipta  Indonesia. Jurnal Hukum  Ius  Quia  Iustum , 6 (12),  46–54. http://doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss1 2.art4.