## KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP GANTI KERUGIAN NASABAH BANK YANG BELUM DIBAYAR PIHAK BANK
Bahir Mukhammad bahir.mukhammad@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret M.Hudi Asrori S m.hudi.asrori.s@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Abstract
Keyword

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tanggung  jawab  Bank  atas  ganti  kerugian  terhadap  nasabah deposan yang disebabkan perbuatan melawan hukum pegawai bank. Jenis penelitian yang digunakan oleh  penulis  untuk  menyusun  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  doktrinal.  Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode  deduksi.  Setiap  pelaksanaan  kegiatan  perbankan  sendiri  dapat  menimbulkan  risiko-risiko tertentu.  Risiko  yang  mungkin  timbul  dalam  operasional  perbankan  meliputi  risiko  likuiditas,  risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik atau pengurus. Risiko pemilik atau pengurus sering terjadi karena kurang maksimalmya penerapan prinsip kehati-hatian (prudence banking principle). Bank X digugat Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas pencairan dana tanpa izin dari Penggugat. Pencairan dana dilakukan oleh Tergugat III yang merupakan Pegawai dari Bank X. Berdasarkan Pasal 9 huruf c UU OJK dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan OJK memiliki  kewenangan  “melakukan  pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan,  perlindungan  konsumen, dan  tindakan  lain  terhadap  lembaga  jasa  keuangan,  pelaku,  dan/atau  penunjang  kegiatan  jasa keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan”. Keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari pelaku jasa keuangan yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen Bank.
Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Hukum, Nasabah Bank

## A.  Pendahuluan
Hubungan  antara  Nasabah  dengan  Bank berdasar  pada  prinsip  kepercayaan  ( relationship ) dan hubungan kontraktual.
Hubungan kontraktual tersebut dituangkan dalam bentuk  perjanjian.  Perjanjian  terbagi  dalam perjanjian  lisan  dan  tertulis.  Dalam  perjanjian tertulis  inilah  biasa  disebut  dengan  perjanjian baku.  Perjanjian  baku  tersebut  memuat  syarat- syarat  dan  ketentuan  yang  harus  diikuti sepenuhnya  oleh  nasabah  yang  mengajukan permohonan  dan  memiliki  kekuatan  mengikat. Dimana  dalam  pembuatan  perjanjian  tersebut, nasabah  tidak  dalam  posisi  tawar-menawar ( bargaining  position )  yang  menguntungkan karena  formulir-formulir  perjanjian  tersebut tidak  dibuat  di  depan  kedua  belah  pihak melainkan  telah  ada  sebelumnya  oleh  salah satu  pihak  dalam  hal  ini  pihak  Bank.  Intinya nasabah  hanya  diberikan  dua  pilihan,  yakni menerima  atau  menolaknya  (Pricylia  A.  Korah, 2013:  6).  Nasabah  hanya  dapat  menempatkan dananya pada  Bank  tersebut tanpa  mengetahui penggunaan dana Nasabah dalam pelaksanaan kegiatan perbankan.
Setiap  pelaksanaan  kegiatan  perbankan sendiri dapat  menimbulkan  risiko-risiko  tertentu. Risiko  yang  mungkin  timbul  dalam  operasional perbankan meliputi  risiko likuiditas, risiko  pasar, risiko  kredit,  risiko  operasional,  risiko  hukum dan  risiko  pemilik  atau  pengurus  (Malayu  S.P. Hasibuan,  2002:  172).  Salah  satu  risiko  yang paling  sering  terjadi  dalam  kegiatan  perbankan adalah  risiko  pemilik  atau  pengurus.  Risiko pemilik  atau  pengurus  sering  terjadi  karena kurang  maksimalmya  penerapan  prinsip  kehati- hatian  ( prudence  banking  principle ).  Apabila risiko  pemilik  atau  pengurus  terjadi  maka  dapat mengakibatkan  kerugian  baik  bagi  pihak  Bank maupun  Nasabah  yang  menyimpan  dananya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya sengketa perbankan.  Ketika  terjadi  sengketa  perbankan posisi  Nasabah  lebih  lemah  daripada  posisi Bank.  Menurut  Sidharta  (2000:  16),  lemahnya posisi  Nasabah  selaku  konsumen  disebabkan antara  lain  oleh  kurangnya  pemahaman  hukum yang dimiliki oleh mereka, perangkat hukum yang ada  belum  bisa  memberikan  rasa  aman,  dan peraturan-peraturan  yang  ada  kurang  memadai untuk  secara  langsung  melindungi  kepentingan dan  hak-hak  nasabah.  Melihat  lemahnya  posisi
Nasabah  dalam  hubungan  antara  Bank dengan Nasabah, maka diperlukan adanya perlindungan hukum  bagi  nasabah  dalam  dunia  perbankan sebagai bagian dari penegakan hukum.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU OJK) membuat tugas  pengaturan  dan  pengawasan  mengenai sektor  perbankan  beralih  ke  Otoritas  Jasa Keuangan  (selanjutnya  disebut  sebagai  OJK). OJK  memiliki  fungsi  untuk  menyelenggarakan sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang terintegrasi  terhadap  seluruh  kegiatan  di  dalam sektor  jasa  keuangan,  salah  satunya  adalah sektor  perbankan.  OJK  sebagai  suatu  lembaga keuangan  yang  independen  dan diharapkan dapat melakukan pengaturan dan  pengawasan  Bank  dengan  baik  serta perlindungan Nasabah yang maksimal.
Berdasarkan  Pasal  9  huruf  c  UU  OJK dikatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas pengawasan OJK memiliki kewenangan “melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan  lain  terhadap  lembaga  jasa  keuangan, pelaku,  dan/atau  penunjang  kegiatan  jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan”.  Keberadaan  OJK  sebagai  lembaga pengawas  di  sektor  jasa  keuangan,  diharapkan mampu  melindungi  konsumen  dari  pelaku jasa  keuangan  yang  dinilai  dapat  merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen Bank (Marnia Rani, 2014: 169).
Dikeluarkannya  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya  disebut  dengan  POJK  1/2013) merupakan  suatu  bentuk  perlindungan  yang diberikan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Bentuk perlindungan  nasabah  yang  diatur  dalam  POJK 1/2013  berupa  perlindungan  preventif  dan represif. Bentuk perlindungan preventif dilakukan dalam  bentuk  program  literasi  keuangan  dan program  pencegahan  kerugian.  Sedangkan bentuk  perlindungan  represif  yang  dilakukan OJK  dilakukan  dalam  bentuk  penyelesaian pengaduan,  fasilitasi  penyelesaian  sengketa, penghentian  kegiatan  atau  tindakan  lain,  dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen. Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  konsumen,
OJK dapat memberikan pelayanan perlindungan dari internal bank dengan Pelayanan Pengaduan Nasabah  atau  secara  eksternal  memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  dan bertindak sebagai dalam gugatan ganti kerugian. Dalam pelaksanaan perlindungan nasabah  terdapat  hambatan-hambatan.  Salah satu  hambatannya  adalah  ketika  sengketa antara  Nasabah  dengan  Bank  diselesaikan melalui  jalur  litigasi  (pengadilan)  sudah  diputus di  pengadilan.  Terkait  dengan  hambatan  OJK dalam  perlindungan  terhadap  Nasabah  Bank yang  telah  penulis  uraikan,  dalam  praktek penulis  menemukan  salah  satu  kasus  kerugian Nasabah yang sudah diputus di pengadilan yaitu kasus  pengembalian  ganti  kerugian  deposito terdapat  dalam  perkara  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  Kepala Cabang  Bank  X  selaku  Tergugat  I  dan  Direktur Utama  Bank  X  selaku  Tergugat  II  dan  Nyonya Y  yang  merupakan  karyawan  Bank  X  selaku Tergugat  III  yang  diduga  menarik  uang  milik Penggugat dengan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan  Penggugat.  Pihak  Penggugat memiliki  deposito  yang  telah  diperpanjang berkali-kali  sejumlah  Rp.1.502.000.000  (satu milyar  lima  ratus  dua  juta  rupiah).  Sepanjang menjadi  Nasabah  Bank  X  Penggugat  tidak pernah  memegang  buku  tabungan.  Buku tabungan  tersebut  dipegang  oleh  Tergugat  III. Setelah adanya kasus mengenai hilangnya uang Nasabah  Bank  X,  serta  ditangkapnya  Tergugat III,  Penggugat  mendatangi  Bank  X.  Setelah mendapat  buku  tabungannya  terlihat  bahwa dana  dari  tabungan  Penggugat  sudah  diambil tanpa  sepengetahuan  dari  Penggugat.  Majelis hakim menyatakan bahwa para Tergugat terbukti melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan menghukum  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  untuk melakukan ganti rugi disertai dengan bunga 6% (enam  persen)  per  tahun.  Perkara  itu  akhirnya sampai  ketahap  banding  serta  kasasi  oleh Tergugat  ke  Mahkamah  Agung  (MA)  dan  tetap memenangkan  Penggugat  sesuai  dengan  surat MA  pada  24  Juni  2014  perkara  Reg  No.394  K/ PDT/2014 dengan putusan menolak permohonan Kasasi  (http://aceh.tribunnews.com/2016/03/04/ bank-aceh-cabang-sabang-disegel diakses pada tanggal  6  Mei  2016  Pukul  19.04  WIB).  Hingga saat  ini  belum  ada  penggantian  kerugian  dari Bank  X  kepada  Penggugat  selaku  Nasabah.
Pelaksanaan  eksekusi  dari  suatu  putusan merupakan kewenangan pengadilan. OJK sendiri tidak  memiliki  kewenangan  dalam  pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  tertarik untuk  mengkaji  mengenai  perlindungan  OJK terhadap  Nasabah  Bank  dalam  pembayaran ganti rugi Nasabah Bank.

## B.  Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  penulis  gunakan dalam  menyusun  penelitian  hukum  ini  adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penulis menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif karena  dalam  penelitian  ini,  penulis  hendak mencari  kesesuaian  antara  sesuatu  yang hendak diteliti dengan nilai atau ketepatan aturan atau  prinsip  yang  hendak  dijadikan  referensi, sedangkan  sifat  penelitan  hukum  ini  bersifat preskriptif  dan  terapan.  Pendekatan  penelitian yang  penulis  gunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan ( statue approach ). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang- undangan  ( statue  approach )  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133).

## C.  Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Upaya yang dilakukan OJK dalam menyelesaikan  sengketa  antara  pihak  Bank dengan  Nasabah  Bank  terbagi  menjadi  2  (dua) yaitu  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  di internal lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution)  dan  penyelesaian  melalui  lembaga alternatif penyelesaian sengketa (external dispute resolution).  Bentuk  penyelesaian  sengketa Nasabah  Bank  pertama  adalah  penyelesaian secara internal dispute resolution yaitu pelayanan pengaduan  nasabah.  Pihak  Bank  diwajibkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan pengaduan dari  Nasabah.  Apabila  proses  pengaduan nasabah  gagal  maka  Nasabah  dapat  memilih proses  penyelesaian  secara  external  dispute resolution  yaitu  melalui  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  memohon  fasilitator kepada OJK dan melalui jalur litigasi. Dalam jalur litigasi OJK dapat berperan sebagai pendamping hukum (legal standing). Sedangkan apabila jalur Lembaga  Alternatif  Sengketa  dan  Fasilitator
juga tidak menemukan penyelesaian maka akan dilakukan gugatan ganti kerugian oleh OJK untuk mengembalikan  kerugian  yang  diderita  oleh Nasabah Bank. Hal tersebut dapat dilihat dengan skema sebagai berikut:
OJK  memberikan  perlindungan  hukum represif  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan sengketa  baik  melalui  internal  Bank  dengan Pelayanan  Pengaduan  Nasabah,  atau  secara ekstenal melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  (LAPS)  dan  gugatan  ganti  kerugian oleh otoritas jasa keuangan.
1. Pelayanan Pengaduan Nasabah Pelayanan Pengaduan Nasabah
terdapat dalam Pasal 29 UU OJK. Pelayanan Pengaduan  Nasabah  merupakan  salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui internal Bank (
)
melalui  pengaduan  kepada Customer  Care (FCC)  Otoritas  Jasa Keuangan.  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan  dan  Penyelesaian  Pengaduan Konsumen  Pada  Pelaku  Usaha  Jasa
Pengaduan  yaitu  meliputi  pelayanan  dan penyelesaian  pengaduan  di  sektor  jasa keuangan.  Pengaduan  adalah  ungkapan ketidakpuasan dari konsumen yang memakai  jasa  keuangan  yang  disebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian yang disebabkan kesalahan atau kelalaian
Lembaga  Jasa  Keuangan.  Nasabah  yang ingin  menyampaikan  pengaduan  kepada OJK  harus  terlebih  dahulu  menyampaikan pengaduan pada Bank yang bersangkutan. Terhadap pengaduan tersebut, pihak Bank akan  menyelesaikan  pengaduan  secara internal  sesuai  dengan  jangka waktu  yang diatur  dalam  POJK.  Apabila  belum  dapat diselesaikan  maka  Nasabah  Bank  dapat melakukan pengaduan ke OJK.
Setelah  Bank  menawarkan  upaya untuk menyelesaikan pengaduan Nasabah  Bank,  Nasabah  Bank  berhak untuk  menerima  ataupun  tidak  menerima penyelesaian  tersebut.Apabila  Nasabah Bank tidak menerima penyelesaian
dari  Bank,  maka  Nasabah  Bank  dapat menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau meminta permohonan fasilitasi  penyelesaian  sengketa.  Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa Keuangan
mengatakan Lembaga Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga yang  menyelesaikan  sengketa  di  luar pengadilan  dengan  layanan  penyelesaian sengketa  paling  kurang  berupa,  mediasi, ajudikasi, dan arbitrase yang dibentuk oleh Bank-Bank yang dikoordinasi oleh asosiasi perbankan,  misalnya  Perhimpunan  Bank
Nasional (Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara  (Himbara),  Perhimpunan  Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi  Bank  Pembangunan  Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo),  dan  Asosiasi  bank  Asing Indonesia.  Sedangkan dalam  permohonan fasilitasi  penyelesaian  sengketa  kepada OJK.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  45 POJK  1/2013,  proses  fasilitasi  dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian  fasilitasi.  Jangka  waktu  tersebut dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari kerja  berikutnya  berdasarkan kesepakatan Nasabah dan Bank.
2. Gugatan Ganti Kerugian
G a n t i   K e r u g i a n   o l e h   O J K m e r u pa k a n  p en y e le s a ia n  s e ng k e t a melalui  lembaga-lembaga  di  luar  pihak- p i h a k   y a n g   b e r s e n g k e t a   ( ).  Dalam  Pasal  30  UU
OJK  memandatkan  kepada  OJK  untuk berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa konsumen.
Gugatan  Ganti  Kerugian  oleh  OJK bermula  dari  sengketa  antara  Nasabah dengan  pihak  Bank  yang  tidak  dapat diselesaikan melalui Pelayanan Pengaduan Nasabah. OJK sendiri memberikan pembelaan hukum kepada Nasabah dengan bentuk  pendampingan  kepada  konsumen dalam proses hukum. Dalam pendampingan konsumen OJK tidak harus menjadi kuasa hukum  Nasabah  tetapi  dapat  berupa rekomendasi  atau  berdasarkan  tindakan- tindakan  lain  berdasarkan  ketentuan  yang berlaku.    Gugatan  Ganti  Kerugian  yang diberikan oleh OJK semata-mata dilakukan untuk  mengembalikan  kerugian  yang diderita oleh Nasabah. Sri Rahayu Widodo mengatakan  untuk  mandat  pengajuan gugatan  atas  inisiatif  OJK  itu  adalah sifatnya legal standing. Jadi memang nanti tidak akan membentuk peraturan OJK yang mengatur industri, tetapi  mengatur internal OJK untuk mengeksekusi mandat Pasal 30 UU.OJK,.OJK.akan.membuat.peraturan.
t e r s e n d i r i ( h t t p : / / w w w. h u k u m o n l i n e . com/ber ita/baca/lt528dde0dbcffe/ojk- kaji-aturan-internal-pembelaan-hukum-
konsumen diakses  pada  tanggal  22  Juni 2016 Pukul 00.18 WIB).
Penulis  menemukan  hambatan  dalam perlindungan  Nasabah  Bank  saat  Nasabah Bank  memilih  untuk  memakai  jalur  litigasi dalam  menyelesaikan  sengketanya.  OJK  hanya dapat  berperan  sebagai yang mendampingi saat persidangan. Namun apabila kasus  tersebut  sudah  diputus  di  persidangan, dalam  pelaksanaan  eksekusinya  OJK  tidak memiliki kewenangan.  Salah satu kasus yang  penulis  ambil  sebagai  hambatan  dalam Perlindungan  Nasabah  adalah  kasus  antara Bank  X  yang  tidak  membayar  ganti  rugi  sesuai dengan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN-SAB.
Nasabah  dapat  memilih  dengan  bebas penyelesaian sengketa melalui litigasi atau di luar litigasi. Apabila memakai penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) maka hasil akhir dari pemeriksaan perkara adalah putusan. Dalam hal eksekusi putusan pengadilan OJK tidak memiliki kewenangan  dalam  melakukan  eksekusi.  OJK hanya  menjadi  fasilitator  dari  penyelesaian permasalahan.  Dalam  Bab  VI  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, mulai dari Pasal 28 sampai  dengan  Pasal  31  menyatakan  bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan perangkat, membuat mekanisme pengaduan,  memfasilitasi penyelesaian,  melakukan  pembelaan  hukum, mengajukan  gugatan,  memperoleh  kembali harta  kekayaan  milik  pihak  yang  dirugikan  dan memperoleh ganti kerugian.
Sesuai  dengan  Putusan  Nomor  03/ Pdt.3/2012/PN-SAB,  Tergugat  terbukti  telah melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang dilakukan  oleh  pegawai  Bank  tersebut  dan diwajibkan  untuk  membayar  ganti  rugi  yang belum  juga  dibayarkan  hingga  saat  ini.  Hal  ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 POJK 1/2013 yang menyatakan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen  yang  timbul  akibat  kesalahan  dan/ atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa  Keuangan  dan/  atau  pihak  ketiga  yang bekerja  untuk  kepentingan  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan”.
Apabila  kasus  tersebut  sudah  mencapai putusan  pengadilan  maka  OJK  hanya  dapat memberikan perlindungan represif berupa
menjatuhkan denda administratif kepada Tergugat.  Bank  sebagai  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan  seharusnya  mencegah  perilaku pegawainya  dari  perilaku  memperkaya  atau menguntungkan  diri  sendiri  sesuai  dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a POJK 1/2013.
Terkait  dengan  sanksi  administratif  yang diberikan  oleh  OJK  diatur  dalam  Pasal  53  ayat (1) POJK 1/2013, sanksi administratif antara lain berupa:
1. Peringatan tertulis;
2. Denda  yaitu  kewajiban  untuk  membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha; dan
4. Pencabutan izin usaha.
Akibat yang dapat ditimbulkan dari Tindakan Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  dilakukan oleh Tergugat adalah  menurunnya  kepercayaan masyarakat. Masyarakat dapat menarik kembali dana yang sudah disimpan di Bank secara besar- besaran  ( bank  runs ). Bank  runs merupakan suatu peristiwa dimana banyak Nasabah secara bersamaan menarik dana secara besar-besaran dan sesegera mungkin pada suatu Bank karena Nasabah  tidak  percaya  bahwa  Bank  mampu membayar  dananya  dalam  jumlah  penuh  dan tepat  waktu  (Iskandar  Simorangkir,  2011:  52). Dengan  adanya bank  runs tersebut  maka dapat  berpengaruh  terhadap  penurunan  tingkat kesehatan bank.
Penurunan atau  tingkat  kesehatan Bank  tersebut  akan  berdampak  pada  adanya batasan-batasan  terhadap  kegiatan-kegiatan yang  dapat  dilakukan  oleh  Bank.  Contohnya, tingkat kesehatan Bank yang bersangkutan ada pada tingkat dua, Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan  tingkat  kesehatan  pada  tingkat tiga. Apabila suatu Bank ada pada dalam tingkat kesehatan  paling  buruk  yaitu  tingkat  ke  lima, maka Bank tersebut masuk ke dalam Bank Beku Operasi,  dimana Bank  yang  bersangkutan  tidak lagi dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat (Shinta Kusumaningtyas Putri, 2016: 13). Apabila terjadi bank  runs maka  Otoritas  Jasa  Keungan dapat  melakukan  sanksi  administratif  berupa penurunan  kesehatan  bank  ( )  sehingga Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat  mencabut  izin usaha  dari  Bank  tersebut.  Sanksi  administratif yang  juga  dapat  diberikan  oleh  Otoritas  Jasa
Keuangan adalah dengan melakukan peringatan kepada  Bank  X  untuk  segera  melakukan  ganti rugi kepada Nasabah Deposan.
Perkembangan ganti  kerugian  pada  kasus ini  adalah  Kantor  Bank  X  disita  atas  keputusan mahkamah  kasasi  terhadap  Bank  X,  karena perkara  gugatan  Nasabah  yang  pada  tingkat kasasi  dimenangkan  oleh  Pengugat.  Bank  X selaku tergugat sedang melakukan PK atas kasus itu,  dan  saat  ini  kasus  ini  sudah  dalam  proses di  Pengadilan  Negeri  Sabang  untuk  diteruskan ke  Mahkamah Agung.  Untuk  pelaksanaan  akhir Bank  X  menunggu  keputusan.tetap.upaya. PK.kami.dikabulkan.atau.diputuskan.oleh. MA(http://www.medanbisnisdaily.com/news/ read/2016/03/05/220426/kantor-bank-aceh- sabang-berstatus-jaminan/#.V21dXDVjL5c diakses  pada  tanggal  24 Juni 2016 pukul 23.19 WIB).

## D.  Simpulan
Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam  pembahasan  mengenai  kewenangan otoritas  jasa  keuangan  terhadap  ganti  kerugian terhadap nasabah bank yang belum dibayar pihak bank,  maka  berdasakan  analisis  penulis  dapat disimpulkan  bahwa  OJK  memiliki  kewenangan perlindungan terhadap Nasabah berupa perlindungan  represif  apabila  sudah  terjadi sengketa  dengan  pihak  Bank.  Perlindungan represif berupa pelayanan pengaduan  Nasabah Bank  yang  harus  diselesaikan  oleh  pihak  Bank terlebih dahulu. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka  Nasabah  Bank  dapat  menyelesaikan melalui  jalur  litigasi  (pengadilan),  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), atau  dapat  juga  meminta  permohonan  fasilitasi kepada  OJK.  Apabila  Nasabah  memilih  jalur litigasi  (pengadilan),  maka  OJK  hanya  dapat melakukan  perlindungan Nasabah Bank  melalui pendampingan  hukum  di  pengadilan  ( Legal ). OJK tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan suatu putusan pengadilan. Terhadap Putusan  Nomor  03/Pdt.3/2012/PN-SAB  yang belum  dijalankan  Tergugat  (Pihak  Bank)  maka OJK  dapat  mengeluarkan  sanksi  administrative berupa  pencabutan  izin  Bank  tersebut  apabila terjadi Bank Runs dan mengeluarkan peringatan terhadap Bank tersebut untuk segera membayar ganti kerugian kepada Nasabah Bank.

## E. Saran
Pihak  Bank  harus  menerapkan  prinsip kehati-hatian dalam setiap menjalankan fungsi  perbankan.  Prinsip  kehati-hatian  selain melindungi  nasabah  juga  menjadi  kontrol internal  bagi  bank  tersebut.  Setelah  dana masyarakat  dipercayakan  untuk  disimpan  pada
bank  tersebut,  Bank  harus  rutin  melakukan pemantauan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP) terhadap pengelolaan dana yang disimpan oleh masyarakat pada bank tersebut.Penerapan prinsp  kehati-hatian  harus  diterapkan  secara maksimal  agar  tidak  terjadi  peristiwa  seperti kasus tersebut lagi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Malayu S.P. Hasibuan. 2002. . Jakarta: Bumi Aksara. Peter Mahmud Marzuki. 2014.
. Jakarta: Prenadamedia Group.
Sidharta. 2000. . Jakarta: Grasindo.

## Internet
http://aceh.tribunnews.com/2016/03/04/bank-aceh-cabang-sabang-disegel diakses pada tanggal 6 Mei 2016 Pukul 19.04 WIB
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt528dde0dbcffe/ojk-kaji-aturan-internal-pembelaan-hukum- konsumen diakses pada tanggal 22 Juni 2016 Pukul 00.18 WIB.
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/03/05/220426/kantor-bank-aceh-sabang-berstatus- jaminan/#.V21dXDVjL5c diakses pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 23.19 WIB.

## Jurnal
Iskandar Simorangkir. 2011. “Penyebab Bank Runs di Indonesia: Bad Luck atau Fundamental?”. Buletin . Edisi Juli 2011.
Marnia Rani. 2014. “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank”. . Vol 2-No.1.
Pricylia A. Korah. 2013. “Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjian Baku Yang Dilakukan Oleh Bank”. Lex . Vol 1-No.1.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor
Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN-SAB

## Korespondensi :

## Bahir Mukhammad
Jalan  Pramuka  Sari  3  Nomor  101,  Rt/Rw  12/07,  Kecamatan  Cempaka  Putih,  Kelurahan  Rawasari, Jakarta Pusat 10570
081291373033 – Bahires_260894@yahoo.co.id
Pranoto S.H., M.H.
Jalan Gunung Slamet III, Rt/Rw 04/30, Kecamatan Sukorejo, Kelurahan Kadipiro, Surakarta 081329048072 – maspran7@yahoo.com