## Analisis Sosial Akuntabilitas Administrasi
(Studi Pada Kantor Desa Kalodu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima)

## Rusli
Universitas Mbojo Bima Jln. Piere Tendean, Mande, Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Email Coresponden*: rusliakarim5@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis sosial akuntabilitas administrasi pada Kantor  Desa  Kalodu  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten  Bima,  metode penelitian menggunakan  penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan beberapa informan, observasi dan  dokumentasi,  serta  analisis  data  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas administrasi  pada  kantor  tersebut  sudah  diterapkan  dengan  baik.  Hal  ini  dilihat  dari  orientasi  visi,  misi dan  tujuan  organisasi  diarahkan  pada  pencapaian  kinerja  pelayanan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Efektivitas  pelaksanaan  program  kegiatan  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan dokumen perencanaan yang telah sebagaimana dalam rencana pembangunan desa. Di samping itu, dalam setiap  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan,  serta  pemecahan  masalah  di  desa  telah melibatkan masyarakat dan dimusyawarahkan dengan baik. Serta daya tanggap layanan pemerintah sudah baik  untuk  merespon  sekaligus  merealisasi  aspirasi,  kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat.  Namun  tidak semua tuntutan masyarakat dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran, serta tidak seluruh persoalan masyarakat  dapat  diselesaikan  dengan  cepat  disebabkan  keterbatasan  aksesibilitas  dan  kemampuan sumber daya aparatur Pemerintah Desa .
Kata Kunci : Analisis Sosial, Akuntabilitas Administrasi

## PENDAHULUAN
Keberadaan  institusi  pemerintah  sangat penting dalam menentukan terwujudnya ketentraman,  ketertiban  dan  kesejahteraan masyarakat.  Tujuan  negara  tersebut  dapat dicapai  melalui  pelayanan  oleh  aparatur pemerintah  sesuai  aturan  dan  tata  cara  atau birokrasi  sebagai  bentuk  dari  akuntabilitas ( accountability )  pemerintah  kepada  semua kalangan  masyarakat.  Selain  itu  akuntabilitas merupakan  instrument  kebijakan  pemerintah yang mampu mengontrol pelaksanaan pelayanan  publik,  sekaligus  digunakan  untuk mengevaluasi  kinerja  pemerintah  yang  sudah dilaksanakan  (Riyanto,  2018).  Akuntabilitas sebagai  manifestasi  pertanggungjawaban  dan pengawasan institusi publik dalam
memberikan  dan  mendistribusikan  dana  dan mengevaluassi  pelayanan  publik  (Ridwan, 2019).  Akuntabilitas  lebih  mengacu  pada makna  dan  karakteristik  utama governance . Menurut  Tjokroamidjojo  (2000)  menyebutkan prinsip-prinsip penting good governance yaitu accountability,  participation,  role  of  law  dan transparancy .  Akuntabilitas  juga  merupakan tanggungjawab pemerintah, swasta, dan masyarakat  ( civil  society )  kepada  publik  dan lembaga-lembaga stakeholders (Hanafie  dkk, 2019).
Cakupan akuntabilitas diantaranya adalah akuntabilitas administratif yang berfungsi  sebagai  alat  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  mengukur  kinerja  sektor publik. Optimalisasi kinerja birokrasi
pemerintah  dapat  dilihat  dari  bagaimana pelaksanaan  administrasi  pemerintahan.    Pada tahun  1998,  Indonesia  mengalami  peristiwa bersejarah  politik  dan  pemerintahan  yang berdampak pada krisis kepercayaan disebabkan  adanya  kekecewaan  masyarakat terhadap  kinerja  pelayanan  publik.  Arsik  dan Lawelai  (2020)  mengatakan  terjadinya  tradegi itu disebabkan berbagai kekeliruan pemerintahan orde baru karena tidak diterapkan  secara  utuh  dan  konsisten  prinsip- prinsip pemerintahan yang baik ( good governance )  tersebut,  termasuk  didalamnya akuntabilitas  administrasi  sehingga  menuntut reformasi disegala bidang kehidupan.
Tuntutan  reformasi  itu  telah  membawa berpengaruh besar dengan menggeser paradigma sistem pemerintahan dari sentralistik  menjadi  desentralisasi,  dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.  Namun  dalam  berbagai  kondisi memperlihatkan  kinerja  pelayanan  publik pasca  reformasi  belum  signifikan.  Hasil penelitian Asih dan Adiputra (2022) menunjukan  bahwa  otonomi  daerah  belum bisa memenuhi harapan untuk lebih bertanggung jawab, meskipun secara fundamental  sistem sudah berubah akan tetapi sedikit  sekali  perubahan  ke  arah  perbaikan pelayanan  publik.  Hasil  identifikasi  juga menggambarkan  permasalahannya  terletak pada kurang berfungsinya akuntabilitas,
penyalagunaan  kekuasaan,  pemborosan  kerja, egoistik  dan  sulitnya  koordinasi.  Untuk meningkatkan  tingkat  kepercayaan  publik Erlianti (2019) menyarankan pemerintah perlu menerapkan  akuntabilitas  administrasi  yang efektif.  Kumalasari  dan  Riharjo  (2016) memetakan  aspek  akuntabilitas  administratif dapat  dilihat  dari  orientasi  visi,  misi,  dan tujuan  organisasi,  mekanisme  dan  proses pengambilan  sebuah  keputusan,  efektivitas pelaksanaan program serta kegiatan serta daya tanggap layanan publik.
Akuntabilitas  sektor  publik  memiliki peran  penting  dalam  menyiapkan  laporan keuangan yang valid sebagai bentuk penerapan akuntabilitas  publik  yang  baik.  Laporan keuangan  adalah  proses  pengumpulan  dan komunikasi  informasi  yang  berguna  untuk pengambilan  keputusan  dan  untuk  menilai kinerja  organisasi  (Ningsih  dkk,  2020). Akuntansi  bertujuan  untuk  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen  keuangan  untuk  menghindari (Indarriyanti dan Setyawati, 2018). Administrasi yang akuntabel, transparan, legal, efektif  dan  efisien,  serta  pemerintahan  yang adil  dengan  visi  strategis  adalah  wajib  untuk mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  ( good  governace ).  Dalam  mewujudkan pemerintahan  yang  baik,  semua  lembaga  dari tingkat  pusat  hingga  tingkat  desa  dengan berbagai keterbatasan yang ada perlu
memberikan layanan terbaik kepada masyarakat (Rohmah, 2018).
Penerapan akuntabilitas administrasi pada  Pemerintah  Desa  Kalodu  Kecamatan Langgudu  Kabupaten  Bima  secara  umum sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Akan  tetapi dibeberapa hal masih membutuhkan perbaikan pada  sosialisasi  visi,  misi  dan  tujuan  harus dilakukan  agar  diketahui  masyarakat  dalam rangka membangun komitmen bersama mewujudkannya,  pelaksanaan  program  kerja harus  diarahkan  sampai  sasaran  bukan  hanya target selesai pekerjaan.

## METODE
Penelitian  ini  dirancang  untuk  mengkaji masalah  akuntabilitas  administrasi.  Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif,  dan dipandang  tepat  karena  berupaya  memahami pola  tindakan  dan  proses  lingkungan  sosial secara objektif maupun dalam organisasi  yang bersangkutan  dan  meneliti  masalah  yang belum jelas. Penelitian kualitatif sering disebut penelitian  naturalistik  didasarkan  atas  dasar post  positivism  yang  lebih  mendalam  dan menekankan makna daripada generalisasi.
Pengumpulan data menggunakan dengan wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Wawancara  dengan  beberapa  informan  yang telah ditentukan sebelumnya. Adapung informan  penelitian  meliputi  kepala  desa, sekretaris desa, perangkat desa, tokoh pemuda, tokoh  wanita,  pendidik  yang  ada  di  Desa
Kalodu  Kecamatan  Langgudu.  Sedangkan teknik  analisis  data  adalah  analisis  data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  merupakan  sesuatu jawaban  yang  telah  diperoleh  atas  berbagai pertanyaan  penelitian  yang  sudah  ditentukan. Kemudian  data  dan  informasi  itu  diolah  dan dianalisis agar memiliki makna.
1. Orientasi Visi, Misi dan Tujuan Organisasi
Orientasi visi, misi dan tujuan organisasi merupakan bagian dari tata laksana organisasi pemerintah.  Visi  dan  misi  serta  tujuan organisasi menjadi atau dokumen pelaksanaan tugas. Hasil penelitian terlihat bahwa Pemerintah  Desa  Kalodu  telah  merumuskan visi,  misi  dan  tujuan  organisasi  secara bersama-sama.  Orientasi  visi  dan  misi  serta tujuan  organisasi  telah  menjadi  mentor  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun  pemerintah  desa  tampaknya  kurang melakukan  sosialisasi  visi,  misi  dan  tujuan organisasi  yang  sudah  disepakati  bersama tersebut kepada masyarakat.
Apabila ditelaah Pemerintah Desa Kalodu sudah membangun visi dan misi serta tujuan  bersama  yang  dituangkan  dalam  buku Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah  (RPJM).  Ini  menunjukan  bahwa akuntabilitas  administrasi  telah  diterapkan dengan  baik.  Hanya  saja  penyebaran  visi  dan
misi  serta  tujuan  organisasinya  kurang dilakukan. Padahal semua dokumen visi, misi yang  disebarkan  kesemua,  disosialisasik  atau dikomunikasikan secara intensif. Hal itu dapat diketahui.  Seluruh  anggota  pemerintah  desa perlu  melakukan  proses  dan  menguatkan strategi dan secara berkelanjutan dan efektif.
2. Mekanisme dan Proses Pengambilan Keputusan.
Keputusan  merupakan  suatu  tindakan organisasi  untuk  memilih  strategi  dalam rangka  pelaksanaan  tugas  atau  memecahkan masalah.  Dari  hasil  penelitian  tergambar proses  pengambilan  keputusan  pada  Kantor Desa  Kalodu  dilakukan  secara  musyawarah dalam  suatu  forum  tertentu.  Dimana  secara administrasi  Kepala  Desa  bersama  perangkat desa mengundang seluruh elemen masyarakat, meliputi  tokoh-tokoh  agama,  masyarakat, pendidik,  pemuda,  wanita,  budaya,  BPD,  dan sebagainya  dalam  setiap  kegiatan  untuk membahas dan memutuskan bagaimana persoalan diselesaikan atau kegiatan dilakukan.  Setiap  dilakukan  rapat  pemerintah desa  tetap  membuat  catatan  hasil  kesepakatan atau musyawarah.
Memperhatikan beberapa hasil penelitian tersebut  dapat  diketahui  bahwa  Pemerintah Desa  Kalodu  telah  menerapkan  prinsip administrasi yaitu mematuhi sistem kerja yang baik.  Penerapan  proses  itu  memperlihatkan cara kerja pemerintahan yang demokratis yaitu
melibatkan  dan  sekaligus  memberdayakan masyarakat  Desa.  Hal  itu  juga  menunjukkan pemerintahan  yang  baik.  Dengan  adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai perencanaan  dan  pelaksanaan  pemerintahan dan  pembangunan,  maka  menjadi  kekuatan kolektif  dalam  mendukung  tercapaian  tujuan bersama yang telah dirumuskan sebelumnya. Dikaji dari sudut akuntabilitas, bahwa pemerintah  Desa  didorong  untuk  konsisten melaksanakan  sesuai  yang  disepakati,  karena semua hasil kerja tersebut akan dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat. Di  sisi  lain  masyarakat  ikut  memperkuat pemerintahan  dan  pada  gilirannya  tingkat kepercayaan publik makin tinggi.
3. Efektivitas melaksanakan program kegiatan Efektivitas  merupakan  ketepatan  dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan memecahkan  masalah.  Efektivitas  pada  aspek ini  ditilik  dari  aspek  kinerja  program.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  Pemerintah Desa  Kalodu  telah  efektif  melaksanakan program  kegiatan.  Namun  efektivitas  tersebut dilihat  dari  terlaksananya  program  kegiatan. Sedangkan  efektivitas  penyelesaiannya  dari aspek  waktu  dan  sasaran  belum  sepenuhnya dicapai.  Efektivitas  juga  dilihat  dari  tingkat kualitas  hasil  yang  dicapai.  Oleh  karena  itu perlu  memahami  cara  yang  terbaik  untuk meneliti  efektivitas  pelaksanaan  program kegiatan dengan memahami mengenai
optimasi  tujuan,  yaitu  efektivitas  dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi  berhasil  mencapai  tujuan  yang layak.  Karena  orientasi  penelitian  tentang efektivitas  sebagian  besar  dan  sedikit  banyak pada  akhirnya  bertumpu  pada  pencapaian tujuan  dan  sasaran.  Ini  yang  menunjukkan tingkat efektivitas program kegiatan.
Pelaksanaan  dari  sejumlah  program kegiatan  harus  memberikan  kontribusi  bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apabila  terdapat  suatu  kegiatan  yang  tidak relevan  atau  memberikan  sedikit  nilai  kepada masyarakat maka haruslah dievaluasi kembali. Artinya  efektivitas  melaksanakan  program kegiatan perlu diperhatikan karena ini menjadi aspek yang tanggungjawab pemerintah.
4. Daya Tanggap Layanan
Daya  tanggap  merupakan  kemampuan merespon  berbagai  aspirasi,  kebutuhan  dan harapan masyarakat serta perubahan lingkungan  internal  dan  ekternal.  Kualitas resposivitas  ditandai  dengan  kecepatan  dan ketepatan  dalam  merespon  setiap  dinamika dan persoalan kebutuhan masyarakat.
Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa Pemerintah  Desa  Kalodu  memiliki  daya tanggap layanan terhadap kepentingan, kebutuhan,  dan  masalah  atau  konflik  warga masyarakat.  Daya  tanggap  layanan  tersebut diperlihatkan  ketika  ada  laporan  masyarakat, maka dengan segera pemerintah desa
mendengar, melihat langsung dan menyelesaikannya. Penyelesaian masalah tergantung  jenis  masalahnya,  namun  tidak seluruh  masalah,  keinginan  dan  tuntutan masyarakat  dapat  diselesaikan  dengan  cepat dan  tepat  disebabkan  kerumitan  masalahnya. Dalam  arti  apa  pun  laporan  dan  aspirasi masyarakat  selalu  direspon  dengan  cepat  dan Ikhlas.
Pelayanan  dalam  era  demokrasi  sangat dinamis  karena  masyarakat  diberi  ruang  yang cukup,  sehingga  masyarakat  semakin  cerdas dan  berani  untuk  menyampaikan  aspirasinya serta menilai terhadap kinerja layanan birokrasi  pemerintah baik dari aspek kuantitas maupun  kualitasnya.  Kondisi-kondisi  ini mendorong  daya  tanggap  aparatur  pemerintah termasuk  yang  ada  di  desa  untuk  lebih berkemampuan  memberikan  layanan  bermutu dalam  berbagai  bentuk  kegiatan,  seperti mengidentifikasi potensi atau masalah, memetakan dengan benar, membangun alternatif  solusi,  mengevaluasi,  menyediakan umpan  balik  dan  menyelesaikannya  dengan baik.
Kecepatan  dan  ketepatan  memberikan respon  tentu  dapat  memberikan  kepuasan kepada  masyarakat.  Di  mana  masyarakat adalah pemilik kedaulatan, maka daya tanggap layanan  adalah  ukuran  yang  harus  dijadikan pegangan bagi pemerintah desa untuk menguji kepuasan masyarakat. Tingkat kepuasan
masyarakat  tentu  akan  sangat  bervariasi tergantung  pada  tingkat  besaranya  harapan atas  pelayanan  yang  diberikan.  Oleh  karena itu,  pemerintah  desa  perlu  secara  terus menerus  menggali  informasi  atas  tingkat pelayanan,  dan  merespon  dalam  bentuk tindakan  nyata  sesuai  harapan  masyarakat. Berdasarkan informasi  itu dapat  disusun suatu standar daya tanggap layanan bermutu.

## KESIMPULAN
Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban  kinerja  pemerintah  atas pelayanan publik  yang diberikan. Pelaksanaan akuntabilitas  administrasi  pada  Pemerintah Desa Kalodu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima  secara  umum  sudah  dilaksanakan dengan baik. Namun pada disisi tertentu masih perlu  ditingkatkan  seperti  penyebaran  visi, misi dan tujuan organisasi, efektivitas pelaksanaan  program  dievaluasi  manfaat  yang dirasakan masyarakat. Penerapan akuntabilitas yang  efektif  merupakan  suatu  keharusan  bagi pemerintah desa karena pelayanan publik yang diberikan  dinilai,  dirasakan  dan  dimanfaatkan oleh  masyarakat.  Dengan  demikian  apabila kinerja pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan  dengan  baik  tentunya akan  dapat  menaikan  kepercayaan  dan kewibawaan pemerintah di mata masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas,
Dan
Transparansi  Dalam  Mewujudkan  Good
Governance:  Studi  Pemerintah  Desa Banabungi. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1-7.
Asih, G., & Adiputra, I. M. P. (2022). Analisis Penerapan  Aplikasi  Sistem  Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0. 3 Dalam Meningkatkan  Kualitas  Akuntabilitas Keuangan  Desa  Pada  Masa  Pandemi Covid-19  (Studi  Pada  Desa  Kalibukbuk, Kec.  Buleleng,  Bali).  JIMAT  (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 13(01), 12-23.
Erlianti,  D.  (2019).  Analisis  Akuntabilitas Pelayanan  Kantor  Lurah  Bukit  Timah
Kecamatan  Dumai  Selatan  Kota  Dumai Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan. Jurnal Niara, 12(1), 35-45. Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang  Akuntabilitas  Dana  Desa  Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu
Pemerintahan  dan  Politik  Daerah,  4(1), 39-46.
Indarriyanti,  H.,  &  Setyawati,  V.  E.  (2018).
Akuntabilitas  Apbdes  Sebagai  Penentu Tingkat  Kredibilitas  Aparatur  Desa (Studi  Kasus  di  Kantor  Desa  Mandesan Kecamatan  Selopuro  Kabupaten  Blitar Tahun  Anggaran  2016).  UNEJ  e- Proceeding, 22-34.
Kumalasari,  D.,  &  Riharjo,  I.  B.  (2016).
Transparansi dan akuntabilitas pemerintah  desa  dalam  pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal  Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(11).
Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020).
Analisis Akuntabilitas Pengelolaan
Alokasi  Dana  Desa.  Jurnal  Eksplorasi
Akuntansi, 2(4), 3517-3532.
Rohmah,  Y.  A.  (2018).  Analisis  Akuntabilitas
Program Keluarga Harapan (Studi
Deskriptif  Akuntabilitas  Administratif Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya). Aplikasi Administrasi:  Media  Analisa  Masalah Administrasi, 1-9.
Riyanto,  T.  (2018).  Akuntabilitas  Finansial
Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa
(Add)  di  Kantor  Desa  Perangat  Selatan
Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Ejournal Administrasi Negara, 3(1), 199-130. Ridwan, M. A. (2019). Analisis Peran Aplikasi Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas  Keuangan  Desa  Di  Tinjau Dari  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong  Tataan,  Kabupaten  Pesawaran (Doctoral  dissertation,  UIN  Raden  Intan Lampung).
Tjokroamidjojo, Bintoro. (2002). Good Governance.  Universitas  Indonesia  (UI-
Press). Jakarta.