## IMPLIKASI  DOKTRIN  “ FAIR USE” TERHADAP  PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

## 1 OLEH DOSEN ATAU PENELITI DALAM PERSPEKTIF  HUKUM HAK CIPTA
Sudjana Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung email: sdjana@yahoo.com
disampaikan 13/8/18 – di -review 24/11/18 – diterima 22/12/18 DOI: 10.25123/vej.2993

## Abstract
In  this  article  the  author  discusses  the  fair  use  (Art.  43-49  Law  28/2014  re.  copyright)  in  relation scientific work performed by lecturers and researchers.  This legal discourse in the field of  copyright law will be performed using a juridical normative approach. One important finding is that the fair use doctrine  allows  lecturers  and  researchers  to  utilize  copyright  protected  work  from  others  –  in  the name  of  scientific  progress  or  educational  purposes  –  without  having  to  obtain  prior  consent  or license. Nonetheless, user of copyright protected works must pay attention to reasonable interest of copyright holder, the meaning of which is left to legal practice.
Keywords :
Fair Use, Science, Lecturers, Researcher, Copyright

## Abstract
Tulisan ini menelaah implikasi doktrin “fair use” (Pasal 43 sd 49 UU 28/2014 tentang hak cipta), dalam pengembangan ilmu pengetahuan oleh dosen dan peneliti.  Telaahan hukum di bidang hak cipta ini akan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif.  Satu temuan penting hasil telaahan ini adalah bahwa doktrin fair use dimaksudkan memberikan kemudahan bagi dosen atau peneliti untuk memanfaatkan karya cipta pihak lain –demi kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan- tanpa  harus  meminta  persetujuan  atau  mendapatkan  lisensi  terlebih  dahulu.    Hal  ini  dilakukan, namun  demikian,  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  wajar  dari  pencipta  atau  pemegang hak cipta.  Apa yang dimaksud dengan kepentingan wajar diserahkan pada praktik hukum
Kata Kunci : Fair Use, Ilmu Pengetahuan, Dosen, Peneliti, Hak Cipta

## Pendahuluan
Dosen  atau  peneliti  terutama  di  Perguruan  Tinggi  mempunyai  kewajiban utuk  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  sesuai  bidangnya  karena  fungsi pendidikan  tinggi  adalah  mengembangkan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi
1 Penulis  menggunakan  istilah  “ilmu  pengetahuan  “bukan”  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi atau  IPTEK”    karena  obyek  perlindungan  teknologi    tidak  berada    pada  Hak  Cipta  tetapi termasuk  rezim hukum Paten.
dengan  memperhatikan  dan  menerapkan  nilai  Humaniora. 2 Akademisi  atau peneliti di Perguruan Tinggi antara lain   dosen  sebagai Ilmuwan memiliki tugas mengembangkan  suatu  cabang  Ilmu  Pengetahuan  dan/atau  Teknologi  melalui penalaran  dan  penelitian  ilmiah  serta  menyebarluaskannya. 3 Dosen  adalah pendidik  profesional  dan  ilmuwan  dengan  tugas  utama  mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan,  Penelitian,  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat. 4 Profesional  adalah pekerjaan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan  menjadi  sumber penghasilan  kehidupan  yang  memerlukan  keahlian,  kemahiran,  atau  kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 5 Sedangkan  profesionalisme  menunjuk  pada  derajat  penampilan seseorang  sebagai  profesional  atau  penampilan  suatu  pekerjaan  sebagai  profesi. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesi.  Dengan demikian profesionalisme  merupakan performance  quality dan  sekaligus  sebagai  tuntutan perilaku  profesional  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sehingga  dosen  sebagai profesional dituntut untuk dapat bekerja dalam koridor profesionalisme. 6
Kedudukan  dosen  sebagai  tenaga  profesional    berfungsi  untuk meningkatkan  martabat  dan  peran  dosen  sebagai  agen  pembelajaran, pengembang  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni,  serta  pengabdi  kepada masyarakat  berfungsi  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional. 7 Dosen dalam  tugasnya    mempunyai    3  kewajiban  utama  (tridharma  Perguruan  Tinggi), yaitu pendidikan, Penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.  Dalam kaitan ini, dosen  dalam  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  tidak    cukup  hanya  membaca
2 Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2012 Tentang Pendidikan Tinggi,     L.N.R.I. Tahun 2012 Nomor 158.
3 Id, Pasal 12 Ayat (2).
4 Pasal  1  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  Tentang  Guru  dan  Dosen,      L.N.R.I. Tahun 2005 Nomor 157.
5 Id, Pasal 1 Ayat (4).
6 Bandingkan  Dedi  Supriadi,  1999. Mengangkat  Citra  Guru  dan  Martabat  Guru ,  Adicita  Karya Nusa,  Yoyakarta,  https://harunalrasyidleutuan.wordpress.com/2010/01/22/frofesi-guru- dan-permasalahannya-profesional-guru-dan-permasalahannya/, diakses 7 /Agustus  2018.
7 Pasal 5 UU No 14 Tahun 2005, Supra No 4.
tetapi  juga  perlu  menulis  idea  atau  gagasan  yang  bersifat  ilmiah  agar  dapat dimanfaatkan  untuk  kepentingan  oleh  masyarakat.    Untuk  menghasilkan  karya ilmiah  baik  buku,  artikel  atau  karya  tulis  lainnya,  dosen  memerlukan  literatur atau sumber acuan/referensi, sehingga  tidak  dapat terlepas untuk  menggunakan atau mengutip buku-buku 8 atau karya tulis pihak lain. Padahal  penulis buku atau karya ilmiah lainnya mendapat perlindungan sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta.
Pencipta    memiliki  hak  eksklusif  yaitu    hak  untuk  melarang  pihak  lain menggunakan  atau  memanfaatkan  ciptaan  tersebut  tanpa  izinnya  (lisensi), 9 sehingga ketentuan umum hukum hak cipta  menjelaskan bahwa pihak-pihak yang menfaatkan  atau  menggunakan  ciptaan  orang  lain    wajib  meminta  persetujuan terlebih  dahulu    dari  Pencipta  atau  pemegang  hak  cipta,  tetapi  ada pengecualiannya  yaitu    untuk  kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan, pendidikan yang tidak bersifat komersial. Secara praktis,   apabila seorang   dosen atau peneliti yang menggunakan sumber referensi atau bacaan  pihak lain harus meminta  izin  terlebih  dahulu  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta,  akan menyulitkan  dan  menghambat  penyelesaian  karya  tulisnya.      Oleh  karena  itu hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya  disebut  UUHC)  memberikan  solusi    melalui  “ fair  use ”  atau  “ fair dealing, ”  yaitu  perbuatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  lain  (dosen)    atau peneliti  untuk  menggunakan,  mengutip  dan  sejenisnya  karya  pencipta  atau pemegang  Hak Cipta dengan syarat-syarat  tertentu  tanpa dikategorikan sebagai pelanggaran  hukum  (Hak  Cipta) 10 ,    namun  dengan  syarat  secara  wajar  dan/atau
8 IKAPI  selaku  penerbit  tidak  dapat  mencetak  buku  lebih  banyak  berkaitan  dengan  daya  beli yang rendah, karena pengguna buku lebih senang memfoto copy buku daripada membeli buku aslinya,  sehingga  berakibat  terjadinya  pelanggaran  hak  cipta  baik  berupa  pembajakan  buku maupun  plagiarism    yang  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini  ditambah dengan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dan  kurangnya  informasi  yang  diperoleh masyarakat  mengenai  peraturan  perundang-undangan  hak  cipta  menyebabkan  terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta di Indonesia. Lihat Anis Mashdurohatun, “Mengembangkan Fungsi  Sosial  Hak  Cipta  di  Indonesia  (Studi  Pada  Karya  Cipta  Buku)”,  Disertasi  FH  UNS, Surakarta, 2013, hlm.8.
9 Penjelasan Pasal 4 UJndang-undang Nomo 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
10 Anis  Mashdurohatun  dan  M.  Ali  Mansyur,  “Identifikasi  Fair  Use/Fair  Dealing  Hak  Cipta  Atas Buku  Dalam  Pengembangan  Iptek  Pada  Pendidikan  Tinggi  Di  Jawa  Tengah”, Jurnal  Hukum
adil. 11 Aspek kerugian dalam pelanggaran hak cipta yang menjadi dasar dari teori liberal-individualistik didasarkan pada teori hukum alam dan risk theory 12 .
Dengan  demikian,  terdapat  2  (dua)  kepentingan  yang  perlu  dilindungi, yaitu pencipta atau pemegang Hak Cipta yang dengan susah payah, menghabiskan waktu,  biaya  dan  tenaga  untuk  menghasilkan  karya  cipta  (hak  eksklusif  sebagai perlindungan  pribadi),  dan  kepentingan  penulis  (akademisi/dosen  atau  peneliti) untuk  menggunakan karya cipta pihak lain (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta) yang  telah  dilindungi  hukum  demi  pengembangan  ilmu  pengetahuan  (hak  sosial sebagai  perlindungan  publik).  Dengan  demikian,  UUHC  perlu  menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut dalam pengaturan substansi hukumnya yang  berupa norma  atau  kaidah  dan  asas  atau  prinsip  hukum    agar  dapat  menjadi  sarana pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Berdasarkan  hal  itu,    UUHC  telah mengimplementasikan  doktrin  “ fair  use ”    secara  komprehensif.    Identifikasi masalah dalam kajian ini difokuskan pada bagaimana implikasi doktrin  “ fair use” terhadap    pengembangan  Ilmu  Pengetahuan  oleh  dosen        atau  peneliti  dalam perspektif  hukum hak cipta.

## Pembahasan
Ketentuan tentang Doktrin “ Fair Use” di beberapa Negara
Black’s  Law  Dictionary ,    menyebutkan  doctrine:  “ A  principle,  esp.  a  legal principle, that is widely adhered to .” 13 Doktrin adalah prinsip , khususnya prinsip hukum yang ditaati secara luas.  Sedangkan Peczenik menjelaskan, “The so-called doctrine is of significant importance for legal reasoning. The word “doctrine” refers first  of  all  to  the  professional  legal  writing  in  legal  dogmatics,  whose  task  is  to
Yustisia, Edisi 93 SeptemberDesember 2015, hlm. 16. Lihat juga dalam Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 49.
11 Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum  (unlawful,lawless)  dan  orang  yang  tidak  fair  (unfair),  maka  orang  yang  adil  adalah orang  yang  patuh  terhadap  hukum  (law-abiding)  dan  fair.  Ahmad  Sudiro,  “Konsep  Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab keperdataan Dalam Hukum Udara, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 19 Juli 2012, hlm. 440. Lihat juga, Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, id.,
12 Ari  Wibowo,”Justifikasi  Hukum  Pidana  terhadap  Kebijakan  Kriminalisasi  Pelanggaran  Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 22 Januari 2015, hlm. 73. Lihat juga Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, id.,
13 Black’s law Dictionary 8th edition , hlm 1457.
systematise and interpret valid law .” 14 Doktrin sangat penting untuk pertimbangan hukum. Kata "doktrin" pertama-tama mengacu pada penulisan hukum profesional dalam  dogmatika  hukum,  yang  tugasnya  adalah  mensistematiskan  dan menafsirkan hukum yang valid. Berdasarkan  pengertian tersebut, doktrin adalah ajaran  para  akhli  (hukum)  tetapi  bukan    karya  akademik  non  hukum  meskipun mungkin  dilakukan  oleh hakim,  tetapi  statusnya  bukan  doktrin  yang  merupakan sumber hukum ( legal materials atau authorities ), tetapi bahan-bahan non hukum ( non-legal materials ). 15
Konvensi  internasional  pertama  yang  mengatur  mengenai  hak  cipta  dan fair use adalah Konvensi Berne karena itu  sebelum konvensi  tersebut, tiap-tiap negara  menggunakan  hukum  nasionalnya  masing-masing.  Konsekuensinya, sebagai  contoh:  suatu  karya  cipta  yang  dipublikasikan  di  Inggris  oleh British national akan dilindungi oleh hak cipta di sana, tetapi dapat disalin dan dijual oleh orang lain di Perancis, seperti juga, suatu karya cipta yang di Perancis oleh French national di  lindungi  oleh  hak  cipta  Perancis,  tetapi  dapat  disalin  dan  dijual  oleh orang lain di Inggris. 16
Doktrin fair  dealing di  Inggris    berdasarkan  pada  hak  moral  yaitu  hak pencipta atas karya ciptaannya, istilah ini umumnya digunakan pada negara yang berjurisdiksi civil  law . 17 Hak  moral  merupakan  hak  yang  melekat  secara  abadi pada diri Pencipta untuk: 18
a. tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
14 Aleksander Peczenik, On Law and Reason, Springer, Lund University, Sweden, 2008, page 295.
15 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum Edisi  Revisi,  hlm  204-206,  http:// repository.uksw.edu/  bitstream/123456789/11657/2/T2_322014015_BAB%20II.pdf,  Makna doktrin sebagai sumber hukum, diakses 3 Agustus 2018.
16 World Intellectual Property Organization (WIPO), Introduction to Intellectual Property Theory and Practice .
17 Dan, Thu  Thi Phan, Will Fair  Use Function  on the Internet ?, The Columbia Law Review. 1998 lihat juga Rr Diyah Ratnajati, Supra No 25..
18 Pasal 4, Supra No.20.
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan,  modifikasi  Ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Doktrin fair  dealing pertama  kali  digunakan  oleh  negara  Perancis  dan Jerman sebelum doktrin ini dimasukkan pada Berne Convention for the Protection of  Literary  and  Artistic  Works tahun  1928. 19 Hak  moral  termasuk  di  dalamnya terdapat hak atribusi, hak publikasi baik secara anonymously atau pseudonymously serta  hak  akan  kesatuan  dari  karya  cipta.  Tujuan  dari  hak  moral  adalah melindungi personality atau reputasi pencipta dan pemegang hak cipta dari karya cipta.  Doktrin fair  use di  Amerika  Serikat  tidak  hanya  berusaha  melindungi pencipta  sebagai  bagian  atas  hak  ekonomi  tetapi  juga  memberikan  kesempatan pengamanan untuk kepentingan umum yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada pengguna  atau  pemakai  karya  cipta  yang  bersangkutan. 20 Di  Amerika  Serikat, penggunaan materi bahan hak cipta diperbolehkan tanpa adanya ijin dari pencipta dalam  keadaan  sosial  tertentu.  Hak  ekonomi  dapat  mengganggu  kegiatan penyebaran  dan  peningkatan  di  bidang  pendidikan,  penelitian  begitu  juga kegiatan pertumbuhan ekonomi dan budaya di masyarakat. 21
Hak ekonomi dan hak moral pada doktrin fair use di Amerika Serikat tidak dapat  diterapkan  pada  doktrin fair  dealing di  Inggris  (United  Kingdom)  karena Doktrin fair dealing di Inggris tidak dapat diberlakukan pada hal-hal di luar bidang pendidikan,  penelitian dan  peningkatan  pengetahuan  dan  penyebaran  informasi. Dalam praktek,  di pengadilan  pada Negara-negara yang menganut common law , penggunaan  bahan  untuk  kepentingan  komersial,  diasumsikan  tidak  dapat dikategorikan  sebagai fair  dealing karena  itu  merupakan    pelanggaran  hukum hak cipta.  Di New Zealand, dalam Section 42 dan 43 Copyright Act 1994 , kriteria fair dealing hampir sama dengan yang digunakan di Inggris tetapi di New Zealand, riset dengan tujuan komersial tetap dapat menggunakan alasan fair dealing .
19 Id.
20 Circular 92, Copyright Law of The United States of America and Related Law Contained in Title 17  United  States  Code,  http://www.copyright.gov/title17/92chap1.htm,  diakses  5  Agustus 2018.
Amerika Serikat, mengatur fair  dealing dalam  Section 107 Copyright Act 1976 sebagai berikut: 22
"Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted  work,  including  such  use  by  reproduction  in  copies  or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such  as  criticism,  comment,  news  reporting,  teaching  (including  multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of  copyright:  1)  the  purpose  and  character of  the  use,  including whether such  use  is  of  a  commercial  nature  or  is  for  nonprofit  educational purposes;  (2)  the  nature  of  the  copyrighted  work;  (3)  the  amount  and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work."
Berdasarkan Section 107 Copyright Act 1976,  tujuan fair use untuk kritik, komentar,  laporan  berita,  pengajaran  (termasuk  beberapa  salinan  untuk penggunaan dalam kelas), keilmuan, atau penelitian, bukanlah suatu pelanggaran dari hak cipta.
Canada,  sesuai  dengan Canadian  Copyright  Act memberikan  izin  pada pengguna  untuk  mengkopi  sebagian  dari  ciptaan  untuk  tujuan  riset  dan private study .    Tidak  seperti  di  Amerika  Serikat  yang  memandang fair  use sebagai pelanggaran  yang  diizinkan,  Canada  memandang fair  dealing tidak  secara keseluruhan sebagai pelanggaran yang diizinkan. Canada memandang fair dealing sebagai  bagian  yang  integral  dalam  undang-undang  hak  cipta  dan  tidak  sekedar sebagai upaya pembelaan. Setiap tindakan yang termasuk dalam fair dealing tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.
Indonesia    lebih  mengarah  pada  pendekatan  undang-undang  hak  cipta yang    dianut  oleh  Canada  karena  filosofi fair  dealing merupakan  pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta bukan  merupakan pelanggaran  yang diizinkan.
22 Kristian Takasdo & Agus Sardjono, Fair Use dalam Sistem Perlindungan Hak Cipta: Suatu Studi Perbandingan  antara  Undang-Undang  Hak  Cipta  Indonesia  dengan Copyright  Law  Amerika Serikat ,  2013,    hlm  ,  http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S-Kristian%20Takasdo, diakses 6 Agustus  2018.
Implikasi  Doktrin  “ Fair Use” Terhadap  Pengembangan Ilmu Pengetahuan Pengembangan  adalah  kegiatan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya  untuk  meningkatkan  fungsi,  manfaat,  dan  aplikasi  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  telah  ada,  atau  menghasilkan  teknologi  baru. 23
Ilmu  pengetahuan  adalah  rangkaian  pengetahuan  yang  digali,  disusun,  dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif  untuk  menerangkan  pembuktian  gejala  alam  dan/atau  gejala kemasyarakatan  tertentu. 24 Sedangkan  Ilmu  pengetahuan  adalah  rangkaian pengetahuan  yang  digali,  disusun,  dan  dikembangkan  secara  sistematis  dengan menggunakan  pendekatan  tertentu  yang  dilandasi  oleh  metodologi  ilmiah,  baik yang  bersifat  kuantitatif,  kualitatif,  maupun  eksploratif  untuk  menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu. 25
Dosen  adalah bagian dari akademisi 26 ,  merupakan  pendidik  profesional dan  ilmuwan  dengan  tugas  utama  mentransformasikan,  mengembangkan,  dan menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  melalui  pendidikan 27 , penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat. 28 Peneliti    berarti  orang  yang meneliti 29 atau  melakukan  penelitian  yaitu kegiatan  yang  dilakukan  menurut kaidah  dan  metode  ilmiah  secara  sistematis  untuk  memperoleh  informasi,  data,
23 Pasal 1 Angka  5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,  L.N.R.I Tahun 2002 Nomor 84.
24 Id, Pasal 1 Angka 1. Lihat juga Pasal 1 Angka 3, Supra No 2.
25 Pasal 1 Angka (1), Supra No 11.
26 Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi; anggota akademi. Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , 1997.
27 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa,  dan  Negara.  Lihat  Pasal  1  Angka (1), Supra No. 2.  Sedangkan   Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah  yang  mencakup  program  diploma,  program  sarjana,  program  magister,  program doktor,  dan  program  profesi,  serta  program  spesialis,  yang  diselenggarakan  oleh  perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.  Id, Pasal 1 Angka (2).
28 Pasal 1 Angka (2), Supra No.4.
29 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Supra No 14.
dan  keterangan  yang  berkaitan  dengan  pemahaman  dan  pembuktian  kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan  teknologi  serta  menarik  kesimpulan  ilmiah  bagi  keperluan  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi. 30 Sedangkan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk  memajukan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa. 31
Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 32 Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta,  sehingga  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat  memanfaatkan  hak  tersebut tanpa  izin  Pencipta.  Pemegang  Hak  Cipta  yang  bukan  Pencipta  hanya  memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. 33 Pencipta adalah seorang atau beberapa  orang  yang  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  menghasilkan suatu  ciptaan  yang  bersifat  khas  dan  pribadi. 34 Pemegang  Hak  Cipta    adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari  Pencipta,  atau  pihak  lain  yang  menerima  lebih  lanjut  hak  dari  pihak  yang menerima hak tersebut secara sah. 35
Hak Cipta timbul tanpa pendaftaran dengan syarat objek ciptaan harus asli (bukan hasil peniruan) dan telah berwujud (bukan hanya ide atau gagasan), tetapi dalam  praktek  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dapat  mencatatkan  (bukan mendaftarkan)  ciptaannya  ke  Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual  untuk kepentingan pembuktian.  Objek ciptaan yang dilindungi 36 berkaitan dengan ilmu pengetahuan adalah buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan
30 Pasal 1 Angka (4 ), Supra No.11.
31 Pasal 1 Angka (11), Supra No. 2.
32 Pasal  1  Angka  1  Undang–Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,  L.  N.R.I  Tahun 2014 Nomor 266.
33 Id, Penjelasan Pasal 4.
34 Id, Pasal 1 Ayat (2).
35 Id, Pasal 1 Ayat (4).
36 Selengkapnya Ciptaan yang dilindungi, lihat Pasal 40, Supra No.20.
semua  hasil  karya  tulis  lainnya;  ceramah,  kuliah,  pidato,  dan  Ciptaan  sejenis lainnya;  alat  peraga  yang  dibuat  untuk  kepentingan  pendidikan  dan  ilmu pengetahuan;  terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga  rampai,  basis  data,  adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;  kompilasi Ciptaan atau  data,  baik  dalam  format  yang  dapat  dibaca  dengan  Program  Komputer maupun  media  lainnya.  Pelindungan  sebagaimana  dimaksud,  termasuk pelindungan  terhadap  Ciptaan  yang  tidak  atau  belum  dilakukan  Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.
Istilah “ fair use” digunakan di Negara-negara yang menganut sistem hukum common law (Amerika / Anglo Saxon ), sedangkan  doktrin fair dealing umumnya digunakan  di  Inggris  dan  Negara-negara  berjurisdiksi commonwealth  dan  civil law . 37 Menurut    Paul  Goldstein, fair  use secara  umum  didefinisikan  sebagai: "a privilege in others than the owner of a copyright to use the copyrighted material in a reasonable  manner without  his consent,  notwithstanding the  monopoly  granted  to the owner by the copyright ." 38 Fair use adalah "hak istimewa bagi orang lain selain pemilik hak cipta untuk menggunakan  objek hak  cipta dengan cara yang wajar tanpa  persetujuannya, tetapi    monopoli  yang  diberikan  kepada  pemilik  oleh hak cipta.”
Pengaturan  tentang fair  use di  Indonesia,  tercantum  dalam  Pasal  43 sampai  dengan  Pasal  49  UUHC.    Perbuatan  yang  tidak  dianggap  sebagai pelanggaran  Hak  Cipta    berkaitan  dengan  pengembangan  ilmu  pengetahuan meliputi: 39
a. …….
b. …….
c. …….
37 David  M.  Ray,  Syracuse  Science  and  Technology  Law  Reporter  Spring  2006,  The  Copyright Implications of Web Archiving and
Caching , http://www.law.syr.edu/
students/publications/sstlr/  framesets/archive/current/currentset.htm,  diakses  4    Agustus 2018.  lihat  juga  Rr  Diyah  Ratnajati,  Perbandingan  DOKTRIN  Fair  Use  Pada  Internet  Antara Amerika  Serikat  dan  Indonesia,  http://  eprints.undip.ac.id/  18346/1/Rr_Diyah_Ratnajati.pdf, diakses 4  Agustus 2018.
38 Paul Goldstein, Copyright, Volume II, & Company, Canada: Little, Brown, 1989, hlm 187.
39 Pasal 43 , Supra No. 20.
d. pembuatan  dan  penyebarluasan  konten  Hak  Cipta  melalui  media teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  bersifat  tidak  komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut  menyatakan  tidak  keberatan  atas  pembuatan  dan penyebarluasan tersebut.
e. ……..
Penyebarluasan tulisan, artikel atau jurnal   melalui upload (diunggah) ke dalam  media  internet    oleh  akademisi  atau  peneliti    yang  di  dalamnya  memuat pendapat atau tulisan pihak lain tidak dikategorikan sebagai pelanggaran selama masyakat  atau  publik  yang    hendak  mengunduhnya  ( down  load )    tidak  harus membayar royalti. Namun, dalam praktek  ketentuan bahwa “selama Penciptanya menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”  sulit untuk  dilakukan  karena  kenyataannya,  pencipta  tidak  pernah  mengajukan keberatan selama namanya dicantumkan dalam karya tersebut.
Penggunaan,  pengambilan,  Penggandaan,  dan/atau  pengubahan  suatu Ciptaan  dan/atau  produk  Hak  Terkait  secara  seluruh  atau  sebagian  yang substansial,  yaitu    bagian  yang  paling  penting  dan  khas  yang  menjadi  ciri  dari Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: 40
a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar 41 dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
b. ….
c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
d. …..
Ketentuan fair use di Indonesia, berkaitan dengan kepentingan yang wajar dari  Pencipta  di  Indonesia  masih  tidak  jelas  batasannya    sehingga  perlu ditafsirkan apabila terjadi sengketa hukum di kemudian hari.  Bambang Pratama berpendapat bahwa batasan makna fair (wajar, cukup) dapat dipadankan dengan
40 Id.
41 "kepentingan  yang  wajar  dari  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta"  adalah  kepentingan  yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.
asas kepatutan dalam rezim hukum kekayaan intelektual di Indonesia. 42 Tindakan pengguna karya cipta dapat dikategorikan sebagai fair use jika bersifat non-profit, edukatif,  penelitian  dan  kepentingan  pengembangan. 43 Sedangkan  Ketentuan dalam 17 U.S.C. § 107 Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat,  parameter yang menjadi  pengecualiannya  jelas,  yaitu:  (1)  tidak  diperuntukan  untuk  sarana komersial,  (2)  tidak  mengubah  sifat  dari  hak  cipta  itu  sendiri,  (3)  jumlah  yang digunakan, dan (4) tidak mempengaruhi pasar dari hak cipta itu sendiri. 44
Parameter fair use pernah  diterapkan  dalam  kasus Folsom  v  Marsh,  9  F. Cas. 342: 45
Folsom  v  Marsh,  9  F.Cas.342 adalah  kasus  pertama  yang  menggunakan doktrin fair  use sebagai  alasan  bagi  tindakan  tergugat.  Pada Folsom,  Id penggugat  mengatakan  bahwa  tergugat  menginvasi  hak  ciptanya  dengan cara  mempublikasikan  kata  demi  kata,  menyalin  surat  mantan  presiden George  Washington.  Paling  sedikit  lebih  dari  sepertiga  publikasi  tergugat mencampur  kata-kata  surat  asli  George  Washington  yang  belum  pernah dipubliksikan.  Sisanya  terdiri  dari  narasi  mengenai  kehidupan  George Washington  dengan  catatan  penjelasan  dan  ilustrasi  oleh  editor. 46 Pengadilan tinggi memutuskan bahwa hak cipta penggugat telah dilanggar atau dibajak karena publikasi tergugat dianggap tidak fair dan keseluruhan merupakan  ringkasan  dari  karya  asli.  Tidak  terdapat  sesuatu  yang  baru, asli  atau  tambahan  substansial  pada  materi  yang  menunjukkan  adanya kerja  keras  tambahan  atau  kerja  intelektual  dari  tergugat.  Jika  tergugat dapat  mengambil  319  surat  termasuk  hak  cipta  penggugat  yang  secara ekslusif  adalah  milik  penggugat,  maka  tidak  ada  alasan  mengapa  penjual buku lain tidak dapat melakukan hal yang sama.
Martine Courant Rife menyatakan bahwa doktrin fair use menjadi irrelevant ketika  hak  cipta  tidak  melindungi  suatu  ciptaan.  Selanjutnya,    menurut  hukum
42 Bambang  Pratama, Fair  Use VS.  Penggunaan  yang  Wajar  Dalam  Hak  Cipta , http://Business- Law.Binus.ac.id/2015/01/31/Fair-Use-VS-Penggunaan-yang-Wajar-Dalam-Hak-Cipta/, diakses, 3  Agustus  2018.
43 http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr_Diyah_Ratnajati.pdf, Supra No.25.
44 Id. Penjelasan selengkapnya tentang 4 (empat) faktor yang digunakan sebagai pedoman “ fair use ”  lihat  Rr  Diyah  Ratnajati,  Perbandingan  Doktrin  Fair  Use  Pada  Internet  Antara  Amerika Serikat  dan  Indonesia,  http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr_Diyah_Ratnajati.pdf,  Supra  No. 25.
45 Id.
46 Folsom v Marsh, 9 F. Cas. 342,  http://w3.lexis.com/lawschoolreg/xlinklogin08.asp, Supra No 25.
Amerika  ada  beberapa  hal  yang  dapat  membuat  doktrin fair  use menjadi  tidak berlaku pada suatu ciptaan, yaitu: 47
1. ciptaan  tersebut  sudah  berada  dalam  domain  publik,  artinya  masa perlindungan hak cipta sudah habis.
2. ciptaan  yang  diciptakan  oleh  pemerintah  Amerika  Serikat,  seperti, antara lain, putusan pengadilan, statuta, dan peraturan-peraturan
3. ciptaan yang tidak orisinal
4. penggunaan  ciptaan  yang  de  minimis,  artinya  penggunaan  ciptaan tersebut  tidak  cukup  melibatkan  kuantitas  dari  ciptaan  yang  disalin untuk membuat adanya kesamaan substansial.
5. penggunaan ciptaan dengan seizin dari Penciptanya.
Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa  izin  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta.    Penggandaan  untuk  kepentingan pribadi tidak mencakup: 48
a. ……..;
b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku…..;
c. ……..;
d. ……..; dan
e. Penggandaan  untuk  kepentingan  pribadi  yang  pelaksanaannya bertentangan  dengan  kepentingan  yang  wajar  dari  Pencipta  atau Pemegang Hak Cipta.
Dosen atau peneliti yang membuat  sebuah karya tulis dengan mengambil sumber lain sebagai rujukan atau referensi  yaitu buku yang telah dipublikasikan baik seluruh atau sebagai yang substansial, tidak dapat dikategorikan sebagai fair use sehingga      merupakan  pelanggaran.  Namun    ketentuan  tersebut  tidak  jelas, apakah  pelanggaran tersebut termasuk juga  yang mencantumkan “sumbernya.” Oleh  karena  itu  untuk  memahami  pasal  tersebut  perlu  melakukan  penfasiran sistematis  atau  logis,  yaitu  menafsirkan  peraturan  perundang-undangan  dengan menghubungkannya  peraturan  hukum  atau  undang-undang  lain  atau  dengan
47 Martine  Courant  Rife,  “The  fair  use  doctrine:  History,  application,  and  implications  for  (new media)  writing  teachers,”  Department  of  Communication,  Lansing  Community  College,  USA: 2007,  https://www.msu.edu/~mcgrat71/Writing/Fair_Use_Rife.pdf,  hlm  161,  diakses  5 Agustus   2018.
48 Pasal 46, Supra No 20.
keseluruhan  sistem  hukum, 49 artinya  menghubungkan  pasal  yang  satu  dengan pasal lainnya untuk  kemudian mengambil suatu kesimpulan. Ketentuan lain yaitu Pasal  44    Ayat  (1)  UUHC  mengatakan”……tidak  dianggap  pelanggaran  jika sumbernya  disebutkan  atau  dicantumkan  secara  lengkap…..”  .  Dengan  demikian, makna pasal tersebut intinya adalah “merupakan pelanggaran tidak termasuk fair use ”  apabila tidak menyebutkan sumbernya secara lengkap.
Dosen atau peneliti yang membuat  sebuah karya tulis dengan mengambil sumber lain sebagai rujukan atau referensi  dari : a. hasil rapat terbuka lembaga negara;  b.  peraturan  perundang-undangan;  c.  pidato  kenegaraan  atau  pidato pejabat  pemerintah;  d.  putusan  pengadilan  atau  penetapan  hakim;  dan  e.  kitab suci  atau  simbol  keagamaan,  tidak  perlu  meminta  izin  atau  mencantumkan sumbernya karena objek ciptaan tersebut tidak ada Hak Ciptanya. Namun dalam praktek  penulisan  karya  ilmiah,  sumber  referensi    dari  objek  ciptaan  tersebut sering  dicantumkan    dengan  tujuan  untuk  memberikan  informasi  lebih  lanjut kepada pembacanya.
Penggandaan,    Penyiaran,  atau  Komunikasi  atas  Ciptaan  untuk  tujuan informasi  yang  menyebutkan  sumber  dan  nama  Pencipta  secara  lengkap  tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa: 50
a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam  media  cetak  maupun  media  elektronik  kecuali  yang  salinannya disediakan  oleh  Pencipta,  atau  berhubungan  dengan  Penyiaran  atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
c. karya  ilmiah,  pidato,  ceramah,  atau  Ciptaan  sejenis  yang  disampaikan kepada publik.
Ketentuan  tersebut  tidak  mencantumkan    secara  spesifik  tentang  karya cipta “buku”, tetapi dengan melakukan “analogi” 51 terhadap point c, maka  dosen
49 Sudikno  Mertokusumo,  Penemuan  Hukum  sebuah  pengantar,  edisi  kedua,  cetakan  ke  enam,
Yogyakarta: Liberty, Januari 2009, hlm 58.
50 Pasal 48, Supra No 20.
51 Memberi    ibarat  (kias)  pada  kata  –kata  tersebut  sesuai  dengan  asas  hukumya,  sehingga peristiwa yang tidak ccok dengan peraturannya,   dianggap sesuai denga bunyi peraturan itu. Lihat J.B Daliyo, et all, Pengantar Ilmu Hukum, PT, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm 114.
atau  peneliti  yang  menulis    buku    yang  dipublikasikan  kepada  khalayak    umum yang  memuat  atau  mengutip  sumber  lain  secara  lengkap,    tidak  dianggap  suatu pelanggaran.  Namun  ketentuan    tersebut  juga  tidak  menjelaskan  apabila  buku tersebut diperjualbelikan (dikomersilkan),  apakah bagi pencipta yang “karyanya dikutip  atau  digunakan”  oleh  penulis  buku  (Akademisi  atau  peneliti)    berhak mendapatkan    sejumlah  prosentasi  tertentu    dari  royalti.    Dalam  praktek, biasanya  pencipta  yang  karyanya  dikutip  atau  digunakan  oleh  pihak  lain  tidak mendapatkan  royati,  dan  tidak  keberatan  selama  namanya  dicantumkan  dalam buku  tersebut.    Beberapa  kasus  yang  pernah  terjadi  adalah  apabila    karya  cipta dikutip  oleh  pihak  lain,  tanpa  mencantumkan  sumber  atau  nama  penciptanya, pencipta  tidak  mempersoalkan  hak  ekonominya  tetapi  menuntut  hak  moralnya. Pelanggaran  tersebut  lazimnya    tidak  diselesaikan  melalui  gugatan  perdata (litigasi)  atau  penyelesaian  sengketa    secara  non  litigasi  (alternatif  penyelesaian sengketa)  tetapi  lebih  cenderung  dilakukan  melalui  mekanisme    penegakan hukum  pidana  (“ plagiarism ”  atau  peniruan/penjiplakan)  atau  ( piracy atau pembajakan).
Encyclopedia Britannica (CD 99) menguraikan plagiarisme sebagai:
“The  act  of  taking  the  writings  of  another  person  and  passing  them  off  as one's  own”.  “The  fraudulence  is  closely  related  to  forgery  and  piracy-- practices  generally  in  violation  of  copyright  laws.” “If  only  thoughts  are duplicated, expressed in different words, there is no breach of contract. Also, there is no breach if it can be proved that the duplicated wordage was arrived at independently.” 52
(Tindakan  mengambil  tulisan  orang  lain  dan  menjadikannya  sebagai miliknya.”  "Kecurangan  terkait  erat  dengan  pemalsuan  dan  pembajakan- praktik  umumnya  melanggar  undang-undang  hak  cipta."  “Jika  hanya  ide yang    ditiru,  diungkapkan  dengan  kata  lain,  tidak  ada  pelanggaran perjanjian. Juga, tidak ada pelanggaran jika dapat dibuktikan bahwa  kata- kata  yang ditiru dilakukan secara mandiri).
Heffernan and Lincoln  menjelaskan pula bahwa: 53
52 Julissar  An-Naf, Mengenali  Permasalahan  Plagiarisme:  Tantangan  bagi  Perguruan  Tinggi,
Dosen dan Mahasiswa, http://julissarwritting.blogspot.com/2007/08/mengenali- permasalahan-plagiarisme.html, diakses 4  Agustus  2018.
53 Heffernan,  J.A.W  and  J.E.  Lincoln,    Writing,  A  College  Handbook,    Second  Edition. New  York  – London: W.W. Norton & Company, 1986, hlm., 522.
“Plagiarism is the dishonest of presenting the words or  thoughts of another writer as if they were your own. You commit plagiarism whenever you use a source in any way without indicating that you have used it.”
(Plagiarisme  adalah  ketidak  jujuran  dalam  menyajikan  kata-kata  atau pemikiran  dari  penulis  lain  seolah-olah  itu  milik  sendiri.  Seseorang melakukan  plagiarisme  jika  menggunakan  tanpa  menunjukkan sumbernya.”)
Pembajakan ( Piracy) adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas  objek  ciptaan  yang  dilindungi  undang-undang. 54 sedangkan  Plagiat  adalah penjiplakan/peniruan  atau  pengambilan  karangan  (pendapat  dan  sejenisnya) orang  lain  dan  menjadikannya  seolah-olah  karangan  (pendapat  dan  sejenisnya) sendiri,  misal  menerbitkan  karya  tulis  orang  lain  atas  nama  dirinya  sendiri; jiplakan. 55 Plagiat  juga  mempunyai  arti  sebagai  perbuatan  secara  sengaja  atau tidak  sengaja  dalam  memperoleh  atau  mencoba  memperoleh  kredit  atau  nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya  ilmiah  pihak  lain  yang  diakui  sebagai  karya  ilmiahnya,  tanpa  menyatakan sumber secara tepat dan memadai. 56 Pelaku plagiat disebut Plagiator, sedangkan sifat pelaku untuk memplagiat disebut Plagiarisme. 57
Felicia Utorodewo menggolongkan sebagai tindakan plagiarisme adalah: 58
(1). Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri,
(2). Mengakui gagasan orang lain sebagai gagasan sendiri,
(3). Mengakui temuan orang lain sebagai temuan sendiri,
(4). Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,
(5). Menyajikan  tulisan  yang  sama  dalam  kesempatan  yang  berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya,
(6). Meringkas  dan  memfrasekan  (mengutip  tidak  langsung)  tanpa menyebutkan sumbernya, dan
(7). Meringkas  dan  memfrasekan  dengan  menyebut  sumbernya,  tetapi rangkaian  kalimat  dan  pilihan  katanya  masih  terlalu  sama  dengan sumbernya,
54 Id.
55 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Supra No 14.
56 Pasal  1  Angka  1  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  17  Tahun  2010  Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat.
57 Nahrowi,  Plagiat  dan  Pembajakan  Karya  Cipta  dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual, file:///C:/Users/kiki/Downloads /1541-2989-1-SP.pdf, diakses 6  Agustus  2018.
58 Felicia Utorodewo dkk dalam bukunya “Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah, file:///C:/Users/kiki/Downloads /1541-2989-1-SP.pdf. Id.
(8). Menggunakan tulisan orang lain secara mentah, tanpa memberikan tanda  jelas  (misalnya  dengan  menggunakan  tanda  kutip  atau  blok alinea  yang  berbeda)  bahwa  teks  tersebut  diambil  persis  dari tulisan lain,
(9). Mengambil  gagasan  orang  lain  tanpa  memberikan  anotasi  yang cukup tentang sumbernya.
Sedangkan  menurut  Pasal  2  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penaggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi, lingkup  Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:
a. mengacu  dan/atau  mengutip  istilah,  kata-kata  dan/atau  kalimat,  data dan/atau  informasi  dari  suatu  sumber  tanpa  menyebutkan  sumber dalam  catatan  kutipan  dan/atau  tanpa  enyatakan  sumber  secara memadai;
b. mengacu  dan/atau  mengutip  secara  acak  istilah,  kata-kata  dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai;
c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
d. merumuskan  dengan  kata-kata  dan/atau  kalimat  sendiri  ari  suatu sumber  kata-kata  dan/atau  kalimat,  gagasan,  pendapat,  pandangan, atau teori tanpa menyartakan sumber secara memadai;
e. menyerahkan  suatu  karya  ilmiah  yang  dihasilkan  dan/atau  telah dipublikasikan  oleh  pihak  lain  sebagai  karya  ilmiahnya  tanpa menyatakan sumber secara memadai.
Berdasarkan uraian tersebut  ada perbedaan  prinsipil antara pembajakan (“ Piracy”) dengan  (“ plagiarism ”  atau  peniruan/penjiplakan),  yaitu  pada piracy tidak  terjadi  pelanggaran  hak  moral,  artinya  ciptaan  tersebut  tidak  diubah    dan nama pencipta atau pemegang Hak Cipta tetap melekat pada objek ciptaan, tetapi hak ekonomi (misalnya digandakan atau diperbanyak untuk dikomersilkan tanpa izin) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilanggar. Sedangkan  dalam “ plagiarism ”, ciptaan  tersebut diklaim (diakui) sebagai hasil karya sendiri,  padahal milik pihak lain.  Hal  ini  berarti  terjadi  pelanggaran  hak  moral    karena  nama  Pencipta  atau Pemegang Hak Cipta tidak dicantumkan atau dihilangkan.
Pembajakan  (“ Piracy”) dengan  (“ plagiarism ”  atau  peniruan/penjiplakan) dikenakan  sanksi    pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  113  Ayat  (3),  (4) UUHC.
Pasal 113 (1). …………………………
(2). …………………………
(3). Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin  Pencipta atau  pemegang  Hak  Cipta  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi Pencipta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  Ayat  (1)  huruf  a, huruf  b,  huruf  e,  dan/atau  huruf  g 59 untuk  Penggunaan  Secara Komersial  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4). Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Agar  Tindak    pidana  tersebut    dapat  diproses,  maka  harus  diadukan terlebih  dahulu  oleh Pencipta    atau  Pemegang  Hak  Cipta  yang  merasa  dirugikan karena    termasuk  kategori  delik  aduan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  120  UU Hak Cipta.  Selain itu terdapat juga sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal  12  Ayat  (2)  dan  (3)  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penaggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi yang berbunyi :
(1). …………
(2). Sanksi  bagi  dosen/peneliti/tenaga  kependidikan  yang  terbukti melakukan  plagiat  sebagaimana  dimaksudkan  pada  Pasal  11  ayat (6),  secara  berurutan  dari  yang  paling  ringan  sampai  dengan  yang paling berat, terdiri atas:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
e. pencabtuan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
f. pemberhentian  dengan  hormat  dari  status  sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
59 Pasal 9 (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan;  b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;  c.  penerjemahan  Ciptaan;  d.  pengadaptasian,  pengaransemenan,  atau pentransformasian  Ciptaan;  e.  Pendistribusian  Ciptaan  atau  salinannya;  f.  pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.
g. pemberhentian  tidak  dengan  hormat  dari  status  sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
h. pembatalan  ijazah  yang  diperoleh  dari  perguruan  tinggi  yang bersangkutan. (3). Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  )2)  huruf  f,  huru  g,  dan  huruf  h  menyandang sebutan  guru  besar/profesor/ahli  peneliti  utama,  maka dosen/peneliti/tenaga  kependidikan  tersebut  dijatuhi  sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli  peneliti  utama  oleh  Menteri  atau  pejabat  yang berwenang  atas  usul  perguruan  tinggi  yang  diselenggarakan  oleh Masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
(4). ………
(5). ……… (6). ……….
Berdasarkan  uraian  tersebut,    dosen  atau  peneliti    dapat  memanfaatkan fair use yang diatur dalam UUHC untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa dikategorikan pelanggaran hukum.

## Penutup
Doktrin fair  use memberikan  kemudahan  bagi  dosen  atau  peneliti  untuk menggunakan  atau  memanfaatkan  karya  cipta  pihak  lain  demi  kepentingan pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan  tanpa  harus  meminta  izin  atau  lisensi  tetapi harus  memperhatikan  kepentingan  yang  wajar  melalui  penafsiran  secara  kasus perkasus  bagi  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Dengan  demikian,    “ fair  use ” sebagaimana tercantum Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 UU No. 28 Tahun 2014 memiliki  implikasi  terhadap  dosen  atau  peneliti  dalam    memanfaatkan  sumber acuan  atau  referensi  sehingga  memperkaya  substansi  penulisan  atau penelitiannya    dan  tidak  menutup  kemungkinan    berdasarkan    analisis  sumber acuan  tersebut    dapat  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  yang  baru    dengan memanfaatkan  karya  cipta  pihak  lain    tetapi  tidak    dikategorikan  sebagai pelanggaran hukum.
Untuk menghindari terjadinya plagiarism yang berakibat pengenaan sanksi perdata,  pidana  dan  administrasi,  maka  pihak-pihak  terkait  seperti  dosen  atau peneliti    harus  memahami  pembatasan-pembatasan  Hak  Cipta    ( fair  use )  yang
tercantum dalam UUHC. Namun, UUHC perlu mengatur parameter  atau tolak ukur tentang    makna“  kepentingan  yang  wajar.”  Hal  ini  penting  terutama  bagi  hakim dalam  memutus  kasus  ada  tidaknya  “ fair  use ”,  sehingga    secara  substansi menjamin  kepastian  hukum,  dan  mewujudkan  prinsip  keadilan  (dalam  arti keseimbangan),  antara  Pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta    yang  memiliki  hak eksklusif dengan  dan pihak–pihak lain (dosen atau peneliti) yang menggunakan atau mengutip ciptaan tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

## Daftar Pustaka
Buku:
J.B  Daliyo,  et  all,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  PT,  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta,
1994.
M. Ray, David, The Copyright Implications of Web Archiving and Caching,  Syracuse Science and Technology Law Reporter Spring 2006.
Paul Goldstein, Copyright, Volume II, & Company, Little, Brown, Canada, 1989. Peczenik,  Aleksander,  On  Law  and  Reason,  Springer,  Sweden:  Lund  University,
2008.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, 2005. Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Sudikno mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah pengantar, edisi kedua, cetakan ke enam, Liberty, Januari, Yogyakarta, 2009.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  RI,  Nomor  18  Tahun  2002  Tentang  Sistem  Nasional  Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,   L.N.R.I. Tahun 2002 Nomor 84.
Undang-Undang  RI,  Nomor  14  Tahun  2005  Tentang  Guru  dan  Dosen,  L.N.R.I.
Tahun 2005 Nomor 157.
Undang-Undang  RI,  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan  Tinggi,  L.N.R.I. Tahun 2012 Nomor 158.
Undang  –Undang  RI,  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,  L.N.R.I.  Tahun 2014 Nomor 266.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI,  Nomor  17  Tahun  2010  Tentang Pencegahan dan Penaggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.

## Jurnal:
Ahmad Sudiro: Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab keperdataan Dalam Hukum Udara, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 19 Juli 2012.
Anis Mashdurohatun: Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta di Indonesia (Studi Pada Karya Cipta Buku)”, Disertasi FH UNS, Surakarta, 2013.
Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi”, jurnal Ius Quria Lustum, vol. 25, 2017.
Ari  Wibowo:  Justifikasi  Hukum  Pidana  terhadap  Kebijakan  Kriminalisasi Pelanggaran  Hak  Cipta,  serta  Perumusan  Kualifikasi  Yuridis  dan  Jenis Deliknya”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 22 Januari 2015.
Bambang  Pratama,  Fair  Use  VS.  Penggunaan  Yang  Wajar  Dalam  Hak  Cipta, http://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-yang- wajar-dalam-hak-cipta/ , diakses, 3 Agustus 2018.
Circular  92,  Copyright  Law  of  The  United  States  of  America  and  Related  Law Contained in Title 17 United States Code, http://www.copyright.gov/title17/92chap1.htm, diakses 5 Agustus 2018.
Dan,  Thu  Thi  Phan,  Will  Fair  Use  Function  on  the  Internet?,  The  Columbia  Law Review, 1998.
Kristian  Takasdo  &  Agus  Sardjono,    Fair  Use  dalam  Sistem  Perlindungan  Hak Cipta:  Suatu  Studi  Perbandingan  antara  Undang-Undang  Hak  Cipta Indonesia  dengan  Copyright  Law  Amerika  Serikat,    Jurnal,  2013, http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S-Kristian%20  Takasdo, diakses 6 Agustus 2018.
Rr Diyah Ratnajati, Perbandingan Doktrin Fair Use Pada Internet Antara Amerika Serikat dan Indonesia, jurnal, http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr_Diyah_Ratnajati.pdf,  diakses  4 Agustus 2018.
Lain-lain: Dedi Supriadi , 1999. Mengangkat Citra Guru dan Martabat Guru,  Adicita Karya Nusa, Yoyakarta, https://harunalrasyidleutuan. wordpress.com /2010/01/22/frofesi-guru-dan-permasalahannya-profesional-guru-dan- permasalahannya/, diakses 7 Agustus 2018.
Folsom v Marsh, 9 F. Cas. 342, http:// w3.lexis.com /lawschoolreg /xlinklogin08.asp,  diakses 3 Agustus 2018. http:// repository.uksw.edu/ bitstream/123456789/11657/2/ T2_322014015_BAB%20II.pdf, Makna doktrin sebagai sumber  hukum. diakses 3 Agustus 2018.
http://www.law.syr.edu/  students/publications/sstlr/  framesets  /archive/ current/currentset.htm, diakses 4 Agustus 2018.
Julissar An-Naf,  Mengenali Permasalahan Plagiarisme: Tantangan bagi Perguruan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa., http://julissarwritting/2007/08/mengenali- permasalahan-plagiarisme. html, diakses 4 Agustus 2018. Martine Courant Rife, “The fair use doctrine: History, application, and implications for (new media) writing teachers,” Department of Communication, Lansing
Community College, USA: 2007, https://www.msu.edu/~
mcgrat71/Writing/Fair_Use_Rife.pdf, hlm 161. diakses 5 Agustus 2018.
World  Intellectual  Property  Organization  (WIPO),  Introduction  to  Intellectual Property Theory and Practice.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional , Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997.