## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## ANALISIS KEADAAN TERTENTU TENTANG PENERAPAN PIDANA MATI: STUDI KASUS KORUPSI BANSOS COVID-19
Vavirotus Sholichah , Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Universitas Muhammadiyah Surabaya E-mail : vavirotus.olichah-2018@fh.um-surabaya.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022
Keywords:
corruption, Covid-19 social  assistance,  certain circumstances, capital punishment. Indonesia  is  still  ranked  96th  out  of  the  180  most corrupt countries in the world. This is evidenced by many  corruption  cases  that  occur,  such  as  the corruption case of embezzlement of social assistance funds  for  PKH  members  in  Malang,  the  corruption case that ensnared the inactive West Bandung Regent Aa  Umbara,  and  the  corruption  case  that  made former Social Minister Juliari Batubara a suspect. The phrase  "certain  circumstances"  in  Article  2 paragraph  (2)  of  the  Anti-Corruption  Law  raises problems. First is considered capable of providing a deterrent effect for corruptors, but on the other side the article is considered to trigger injustice. The legal issues  raised  are  1)  The  imposition  of  the  death penalty  for  the  perpetrators  of  the  Covid-19  social assistance  corruption  crime  based  on  Article  2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law. 2) Legal efforts in the sentencing process for the perpetrators of  the  Covid-19  social  assistance  corruption.  This study uses socio-legal research methods. The results of  this  study  1)  The  death  penalty  in  article  2 paragraph  (2)  of  the  Anti-Corruption  Law  can  be imposed  on  perpetrators  of  the  Covid-19  social assistance  corruption.  2)  One  of  the  causes  of difficulties in handling corruption cases is in terms of evidence, for this reason, the Adjudication and Non- Adjudication  efforts  through  RALA  are  the  right strategy to improve legal mechanisms in the process
of  criminalizing  the  perpetrators  of  the  Covid-19 social  assistance  corruption.  involving  institutions related to the implementation of the criminal justice system.
Abstrak
Kata kunci: korupsi, bantuan sosial Covid-19, keadaan tertentu, pidana mati.
Corresponding Author:
Vavirotus Sholichah Indonesia hingga kini masih menduduki peringkat 96 dari 180 negara terkorup di dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan masih maraknya kasus korupsi yang  terjadi,  seperti  kasus  korupsi  penggelapan dana bansos anggota PKH di Malang, kasus korupsi yang  menjerat  Bupati  nonaktif  Bandung  Barat  Aa Umbara,  serta  kasus  korupsi  yang  menjadikan mantan mensos Juliari Batubara sebagai tersangka. Frasa “keadaan tertentu” pada pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menimbulkan problematika. Pada satu sisi pasal tersebut dianggap mampu untuk memberikan efek jera bagi koruptor, namun pada sisi yang lain pasal tersebut dianggap memicu ketidakadilan. Isu hukum  yang  diangkat  yaitu  1)  Penjatuhan  pidana mati pelaku tindak pidana korupsi bansos Covid-19 berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. 2) Upaya hukum  dalam  proses  pemidanaan  bagi  pelaku korupsi bansos Covid-19. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  sosio-legal.  Hasil penelitian ini 1) Pidana mati dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dapat dikenakan kepada pelaku korupsi bansos Covid-19. 2) Salah satu penyebab kesulitan penanganan  perkara  korupsi  ialah  dalam  hal pembuktian,  untuk  itu  upaya  Ajudikasi  dan  Non- Ajudikasi  melalui  RALA  (Regulasi,  Advokasi, Litigasi,  Ajudikasi)  merupakan  strategi  yang  tepat untuk  memperbaiki  mekanisme  hukum  dalam proses  pemidanaan  pelaku  korupsi  bansos  Covid- 19  yang  melibatkan  institusi  terkait  dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Indonesia  saat  ini  sedang  dalam  situasi  darurat  bencana.  Sesuai  dengan data resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  sebanyak 2.552
kejadian bencana alam terjadi di Indonesia pada periode 1 Januari hingga November 2021  (Antara,  2021).  Peran  dan  bantuan  dari  Pemerintah  sangatlah  dibutuhkan. Dimana  dalam  hal  pengelolaan  dana  bantuan  hingga  penyalurannya  kepada masyarakat  telah  diatur  dan  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2008  Tentang  Pendanaan  dan  Pengelolaan  Bantuan Bencana.  Namun  terdapat  kesenjangan  dalam  hal  pendistribusiannya,  yang menjadikan dana bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran. Hal tersebut terjadi karena penyelewangan yang dilakukan oleh pihak terkait pada tingkat pusat hingga jajaran di bawahnya (Wahyuni, 2021).
Bencana tsunami di Aceh, gempa bumi di Lombok maupun di Palu menjadi daerah  yang  tercatat  pernah  terjadi  kasus  korupsi. Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  mencatat,  87  kasus  korupsi  dana  bencana  telah  ditangani  oleh  kepolisian, kejaksaan, atau KPK dalam 10 tahun terakhir (Launa & Lusianawati, 2021). Sebuah jaringan global NGO antikorupsi (TII) merilis skor terbaru terkait Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2021. Berdasarkan skor CPI, Indonesia berada di peringkat 96 dengan angka 38. Skor CPI Indonesia untuk tahun 2021 berada di peringkat 96 dari 180 negara (Pahlevi, 2022).
Berdasarkan  hasil  riset  TII,  menunjukkan  bahwa  skor  tersebut  masih dibawah rata-rata IPK global, yakni 43 (Bagaskara, 2022). Artinya, masih tingginya kasus  tindak  pidana  korupsi  hingga  menjadi  hal  yang  mencekam  bagi  negeri  ini. Padahal  jika  melihat  ancaman  hukuman  yang  tertuang  dalam  Pasal  2  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  bagi  pelaku  korupsi  terhadap  dana-dana  yang  diperuntukkan  bagi masyarakat yang terdampak bencana itu cukup berat, yaitu hukuman mati. (Launa & Lusianawati, 2021).
Penjatuhan hukuman pidana mati hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang tidak menyetujui pidana mati masih memunculkan alasan- alasan  seperti  menimbulkan  ketidakadilan,  bertentangan  dengan  hak  hidup, maupun  alasan  lain  yang  berhubungan  dengan  sosiologis  hingga  psikologis seseorang (Nugraha, 2020). Bagi yang setuju nampak menyuarakan berbagai alasan seperti menganggap bahwa hukuman mati jauh lebih efektif dan efisien daripada hukuman lainnya. Selain itu dengan memberikan hukuman mati bagi pelaku korupsi akan  menjadikan  efek  jera  tersendiri  hingga  siapapun  yang  hendak  melakukan tindak pidana tersebut akan mengurungkan niatnya. (Pangkey, 2021).
Tujuan  pemidanaan  dalam  bentuk  penjeraan  tersebut  tercermin  dalam uraian UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya, undang-undang tersebut memberikan sanksi yang berbeda dari undang-undang sebelumnya untuk mencapai tujuan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  lebih  efektif. Yakni, penetapan denda minimum tertentu, denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana hukuman mati. (Anjari, 2020).
Seperti  yang  kita  ketahui  pada  beberapa  kasus  korupsi  bansos  covid-19 terdapat perbedaan pasal yang digunakan dalam hal  penuntutan. Sebagai contoh, pada kasus korupsi yang menjerat Bupati Bandung Barat Nonaktif Aa Umbara, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Aa Umbara dengan pasal 12 huruf I dan pasal 12 huruf B UU Tipikor (CNN, 2021a). Sedangkan pada kasus korupsi yang menjerat pendamping PKH di Kabupaten Malang KPK justru menjeratnya dengan pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 sub pasal 8. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling  lama  seumur  hidup  atau  20  tahun  penjara  dan  denda  paling banyak  Rp  1 miliar (CNN, 2021b). Selain itu, hukuman yang dijatuhkan tidak setara dan sejauh ini tidak memberikan efek jera. Seperti halnya pada kasus mantan mensos Juliari yang justru diberikan keringanan karena mendapat cacian dan hinaan publik. (BBC News, 2021).
Kajian  tentang  analisis  penggunaan  hukuman  mati  berdasarkan  Pasal  2 ayat (2) UU Tipikor antara lain dilakukan oleh Roby Satya Nugraha (Nugraha, 2020), Samuel Grigorius (Grigorius, 2021), dan Elias Zadrack Leasa (Leasa, 2020). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kajian Roby, Elias, dan Samuel menegaskan  bahwa  penjatuhan  pidana  mati  bagi  tindak  pidana  korupsi berdasarkan Pasal 2 (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya sulit diterapkan  pada komponen “ keadaan darurat”.
Penelitian lain yang juga membahas penjatuhan pidana mati dilakukan oleh Wildan  Tantowi  (Tantowi,  2020)  yang  membahas  mengenai  problematika penjatuhan  pidana  mati.  Serta  ada  lagi  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sendy Pratama Firdaus (Firdaus, 2021). Riset Sendy berfokus pada upaya perlindungan masyarakat umum sebagai korban  korupsi di masa pandemi Covid-19.
Berdasarkan  penelitian    yang  sudah  dilakukan  sebelumnya,  tema  yang diambil  dalam  penelitian  ini  masih  memiliki  keterkaitan,  yaitu  tentang  analisis penjatuhan pidana mati berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Namun, penelitian ini  berfokus  bukan  hanya  dari  kajian  ilmu  hukum  saja,  tetapi  penelitian  ini  akan mengulas lebih mendalam dengan kajian terkait ilmu-ilmu diluar hukum dimana hal tersebut  berguna  untuk  memperkuat  analisa  penulis  terkait  penjatuhan  pidana mati, serta langkah atau upaya terbaik dalam proses pemidanaan pelaku korupsi bansos Covid-19.
Sebagai aturan umum, Pasal 2 Ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi mengatur hukuman mati untuk tindak pidana  khusus. Hal ini karena ada ungkapan “ keadaan tertentu”  yang  berarti  bahwa  hukuman  mati  hanya  dapat  dilakukan  pada  waktu tertentu. (Nugraha, 2020). Hal tersebut menjadi selaras karena menurut Undang- Undang Bencana Nomor 24 Tahun 2007 yang mengklasifikasikan pandemi Covid- 19 sebagai bencana non alam. Dan Presiden Joko Widodo mencanangkan pandemi Covid-19  ini  sebagai  bencana  nasional  dalam  Keppres  No.  12  Tahun  2020  (BPK, 2020).

## PERUMUSAN MASALAH
Setelah  mengetahui  dan  memahami  latar  belakang  di  atas,  maka  akan dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu:
1) Apakah pelaku tindak pidana korupsi bansos di masa pandemi Covid-19 dapat dikenakan pidana mati berdasarkan Pasal 2 ayat (2) ?
2) Bagaimana  upaya  hukum  dalam  proses  pemidanaan  bagi pelaku korupsi bantuan sosial Covid-19 ?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah sosio-legal. Penelitian sosio-legal merupakan  gabungan  penggunaan  pendekatan  ilmu  hukum  maupun  ilmu-ilmu sosial dalam mengkaji  permasalahan hukum  yang ada. Namun, untuk yang  dikaji pertama yaitu dari aspek hukumnya yang kemudian dikaji  secara komperehensif dari  kajian  ilmu  non  hukum  atau  faktor-faktor  diluar  hukum  seperti  sejarah, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lainnya (Irianto, 2012).
Bidang hukum menganalisis frasa “keadaan tertentu” dalam pasal 2 ayat (2) UU  Tindak  Pidana  Korupsi  melalui  pendekatan  perundang-undangan  (statues approach).  Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  digunakan  untuk mengetahui  serta  mengkaji  aturan – aturan  serta  sanksi  pidana  mati  yang  dapat dijatuhkan  bagi  pelaku  kasus  korupsi  terutama  korupsi  dana  bansos  di  masa pandemi  Covid-19.  Sedangkan  dalam  bidang  non-hukum  mengkaji  melalui pendekatan  sosial-politik  untuk  mengetahui  upaya  hukum  terbaik  dalam  proses pemidanaan bagi pelaku korupsi bansos Covid-19.
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  perundang- undangan,  diantaranya  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPTPK), Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan Bencana,  Kitab  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  serta  dari  tinjauan  pustaka berdasarkan tema terkait. Bahan non-hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kajian-kajian  ilmu  non  hukum  yang  relevan  dengan  penelitian  yang dilakukan.  Data yang terkumpul dari penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial 1. Teori korupsi
Kata Andrea Fockhem seperti yang dikutip oleh (Rasyidi, 2020) “korupsi” berasal  dari  bahasa  Latin  yakni  “ corruptio ”  atau  “ corruptus ”  “ corruptio ”  sendiri berasal  dari  bahasa  latin  kuno “ corrumper e” .  Dari  bahasa  Latin  tersebut  istilah “ corruption,  corrupt ”  (Inggris),  “ corruption ”  (Perancis)  dan  “ corruptie/korruptie ” (Belanda) telah dikenal. Arti harfiah dari kata korupsi adalah keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.
Secara  umum  korupsi    dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau orang  lain  yang  pada  akhirnya  merugikan  negara.  Sebagaimana  tindak  pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, dan dalam Undang-undang tersebut dijelaskan mengenai ruang lingkup perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak  pidana  korupsi.  Menurut  Herdarman  Supanji  ruang  lingkup  tersebut diklasifikasikan menjadi 5 jenis yaitu :
a. Delik kerugian negara;
b. Delik penyuapan dan gratifikasi;
c. Delik penggelapan dalam jabatan;
d. Delik pemerasan dalam jabatan;
e. Delik pemborongan, leveransir dan rekanan  (Kurniawan, 2019).
Oleh karena itu, arti kata korupsi korup, jahat dan destruktif, dan korupsi berdasarkan  pengertian  ini  adalah  karena  sifat  dan  kondisi  korupsi  yang  tidak bermoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah,  penyelewengan  kekuasaan  dalam  jabatan  karena  pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan ke  dalam  kedinasan  dibawah  kekuasaan  jabatan  (Trionovani,  2016).  Baik  itu  di Indonesia maupun di belahan dunia lain, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan gencar.

## 2. Teori pemidanaan
Salah  satu  cara  untuk  mencapai  tujuan  hukum  pidana  adalah  dengan menghukum orang yang  melakukan kejahatan tersebut. Dan kejahatan itu sendiri pada dasarnya adalah  penderitaan dan kesengsaraan yang sengaja ditimpakan oleh negara  kepada  mereka  atau  seseorang  yang    melakukan  kejahatan  itu.  (Sofyan, 2020).
Punishment atau pemidanaan berarti “ketidaknyamanan (malapetaka) yang dijatuhkan  hakim  kepada seseorang yang telah melanggar  hukum pidana” (Iqbal, 2019). Para ahli dalam kutipan (Efritadewi, 2020) telah mengembangkan beberapa teori tentang pemidanaan (Teori Pemidanaan), yaitu :
1. De Vergelding Theori (Teori absolut atau pembalasan);
Teori  absolut  mendefinisikan  hukuman  sebagai  pembalasan  atas kesalahan,  sehingga  didasarkan  pada  perbuatan  dan  ada  dalam  kejahatan  itu
sendiri. Menurut teori ini, perbuatan itu  menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sehingga  dasar  pemidanaan  harus  dicari  dalam  perbuatan  itu  sendiri.  Jadi pelakunya pasti menderita..
2. De Relative Theori (Teori Relatif atau tujuan);
Teori ini menggarisbawahi bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari  pidana,  karena  pidana  mempunyai  tujuan  tertentu.  Menurut  teori  ini,  dasar kejahatan adalah tujuan utama: pemeliharaan ketertiban umum dan moral. Salah satu  ciri  utama  teori  ini  adalah  bahwa  kejahatan  adalah  pencegahan.  Ketika pencegahan  bukanlah  tujuan  akhir,  tetapi  hanya  sebagai  sarana  untuk  mencapai tujuan yang lebih tinggi: kesejahteraan sosial.
3. De Verenigings Theori (Teori Gabungan);
Teori  ini  sebenarnya  mengandung  kombinasi  dari  dua  teori  yang disebutkan di atas: teori balas dendam dan tujuan. Berdasarkan teori ini, harus ada keseimbangan antara pembalasan dan tujuan menghukum mereka yang melakukan kejahatan untuk mencapai keadilan, kepercayaan, dan kepuasan masyarakat.
4. Integrated Theori of Criminal Punisment (Teori pembenaran pemidanaan terpadu).
Menurut  Packer,  ada  tiga  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  ketika menghukum kejahatan: 1. Perbuatan yang melanggar hukum. 2. Kesalahan pelaku. 3. Di bawah ancaman sanksi pidana.
Menurut L. Packer seperti yang dikutip oleh (Efritadewi, 2020) memberi tahu  pembuat  Undang-Undang  tentang  batasan  pemikiran  terkait  sanksi  pidana, perlunya pengawasan yang cermat oleh lembaga yang menangani proses peradilan pidana, dan kriteria yang dapat menentukan sesuatu sebagai tindakan kriminal.
Sebagaimana  diatur  dalam    Pasal  51  Rancangan  KUHP  2019,  tujuan pemidanaan menjelaskan bahwa pemidanaan dimaksudkan untuk:
(i) mencegah  terjadinya  tindak  pidana  dengan  menegakkan norma hukum untuk mengayomi dan melindungi masyarakat;
(ii)
Sosialisasi  narapidana  dengan  memberikan  pembinaan  dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
(iii) Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak kriminal, memulihkan  keseimbangan,  dan  menciptakan  rasa  aman  dan  damai  dalam masyarakat; dan
(iv) menumbuhkan  rasa  penyesalan  dan  membebaskan  rasa bersalah pada terpidana (Katimin, 2020).
3.  Frasa  “keadaan  tertentu”  pada  pasal  2  ayat  (2)  undang -undang tindak pidana korupsi
Korupsi termasuk  dalam kategori kejahatan luar biasa yang dapat merusak moral  bangsa,  menimbulkan  kerugian  nasional,  mempengaruhi  keterlambatan
pembangunan, serta merampas keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu  pilihan  pidana  dalam  sistem  hukum    Indonesia  adalah  hukuman  mati.  UU Pemberantasan  Korupsi  memberlakukan  hukuman  mati  bagi  korupsi,  dan  secara filosofis,  penjatuhan  hukuman  pidana  korupsi  sejalan  dengan  nilai-nilai  moral Pancasila. Mampu menerapkan hukuman mati terhadap korupsi dalam dialektika kehidupan  bangsa  Indonesia    berdasarkan  Pancasila  sebagai  dasar  terwujudnya keadilan (Tantowi, 2020) .
Berdasarkan  perubahan  dalam  UU  Tipikor  yang  dimaksud  dengan "keadaan tertentu" kini memiliki cakupan yang lebih luas. Hal tersebut diutarakan oleh salah satu kelompok DPR  terkait isu pidana mati yaitu kelompok TNI/Polri. Mereka  mengajukan  perubahan  catatan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  tentang  keadaan tertentu, sehubungan dengan kondisi khusus yang mulanya diartikan sebagai situasi dan kondisi, tempat dan waktu ketika korupsi itu dilakukan (ICJR, 2017).
Kini ketentuan dalam UU Tipikor tersebut mengartikan “keadaan tertentu” sebagai keadaan yang dapat digunakan sebagai syarat untuk mengadili seseorang atas tindak pidana korupsi (pemberat pidana) yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya,  bencana  alam  nasional,  penanggulangan  akibat  kerusuhan  sosial  yang meluas,  penanggulangan  krisis  ekonomi  dan  moneter,  serta  pengulangan  tindak pidana korupsi (Arta, 2021).
Undang-undang  tentang  penanggulangan  bencana  telah  memutuskan  3 jenis bencana yang termasuk bencana nasional. Yaitu bencana alam, bencana non- alam, serta bencana sosial (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007). Berdasarkan pengaturan tersebut, ketiga  jenis  bencana  tersebut  memiliki  implikasi  yang  sama  terhadap  dana-dana yang  diperuntukan  bagi  penanganan  bencana  sebagai  situasi  khusus  yang  layak mendapat  perhatian  lebih  dari  proses  penegakan  hukum.  Sehingga  proses penindakan terhadap tindak pidana korupsi atas penggunaan dana-dana bencana yang  terjadi  saat  pandemi  Covid-19  saat  ini  seharusnya  dapat  diterapkan  secara utuh oleh UU Tipikor (Kristina, 2021).
Kebijakan regulasi terkait  pengadaan barang dan jasa ini bermula Ketika pemerintah mengeluarkan Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi  Anggaran,  serta  pengadaan  barang  dan  jasa  dalam  Rangka  Percepatan pengananan Covid-19, kemudian dilanjutkan dengan Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang  Penetapan  Bencana  Non  Alam  Covid-19  sebagai  Bencana  Nasional.  Dua produk  hukum  tersebut  menjelaskan  bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  masa  pandemi  Covid-19  mengacu  pada  situasi genting atau darurat .
Unsur-unsur penting diatas menjadikan penggolongan pandemi Covid-19 sebagai  keadaan  tertentu  memang  sudah  sangat  tepat.  Hal  ini  karena  pandemi Covid-19  (pandemi global) mempengaruhi semua bidang kehidupan, tidak hanya kesehatan masyarakat. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis dan keadaan darurat  yang  termasuk    dalam  darurat  jaminan  sosial.  Ketika  sifat  darurat  tidak hanya meluas ke sektor kesehatan tetapi juga ekonomi (Irawan et al., 2021).
Hal tersebut juga dipertegas oleh pernyataan Firli Bahri selaku Ketua KPK sebagaimana dikutip oleh (Poerana, 2021) bahwasanya tindak pidana korupsi yang dilakukan di saat terjadi bencana, seperti halnya wabah yang kini sedang melanda negeri  ini,  pidana  mati  dapat  dijatuhkan.  Karena  kejahatan  yang  dilakukan  pada situasi yang tidak biasa yaitu pada masa pandemi Covid-19.
4. Pengaturan penjatuhan sanksi pidana pelaku korupsi dana bantuan sosial Covid-19
Tabel 1. Jenis Masalah dan Dugaan Penyalahgunaan Bansos Selama Covid-19 (Sumber: (ICW, 2020b).
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kasus penyalahgunaan bansos Covid-19,  pemotongan  atau  pungli  merupakan  jenis  penyalahgunaan  yang  paling dominan  digunakan  oleh  pelaku  kasus  korupsi  yaitu  sejumlah  46  kasus.  Jenis penyalahgunaan yang ditemukan lainnya yaitu inclusion error sejumlah 43 kasus, bantuan  tidak  diterima  warga  juga  sering  ditemukan  sejumlah  23  kasus,  serta penyalahgunaan  lainnya  yang  perlu  untuk  segera  dilakukan  penindakan  secara sistematis (ICW, 2020b).
No Jenis
Jumla h % 1 Pemotongan/Pungli 46 19,25 % 2 Inclusion error 43 17,99 % 3 Bantuan tidak diterima warga 23 9,62 % 4 Bantuan ganda 21 8,79 % 5 Penyaluran bantuan terlambat 11 4,60% 6 Politisasi 9 3,77 % 7 Sembako tidak layak 2 0,84 % 8 Penyalahgunaan lainnya 29 16,32 % 9 Non penyalahgunaan 45 18,83 % Jumlah 239 100,00 %
Adanya tindak pidana korupsi bantuan sosial oleh pejabat negara seperti yang dilakukan oleh anggota PKH di Malang menjadi sebuah bukti bahwa pandemi Covid- 19 telah membawa celah untuk melakukan tindak kriminal. Selain itu dari kasus ini juga telah menimbulkan banyak pertanyaan dalam benak publik. Bagaimana bisa korupsi terjadi ketika program yang telah dirancang dan dibuat oleh Pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 tetapi malah dimanfaatkan oleh pejabat tinggi terkait (Tantowi, 2020).
Pada  dasarnya  siapapun  yang  melakukan  tindakan  kriminal  harus  dimintai pertanggungjawaban  yang  pada  umumnya  berupa  pidana.  Ditinjau  dari  sudut kerugian terpidana, pidana dapat mengenai, beberapa hal : (Leasa, 2020):
1. Jiwa Pelaku : Hukuman Mati
2. Kemerdekaan  Pelaku  :  Pidana  penjara,  kurungan,  pengasingan  dan pengusiran.
3. Kehormatan  Pelaku  :  Pencabutan  hak-hak  tertentu  seperti  pencabutan hak politik bagi pejabat negara
4. Harta  benda  atau  kekayaan  :  pidana  denda,  perampasan  harta  atau properti yang dimiliki, atau pengganti kerugian atas sesuatu yang telah diambil.
Undang-undang  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  telah  membedakan  30  jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori delik korupsi. Dan dari 30 jenis kejahatan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam 13 pasal (Trionovani, 2016).
Adapun  bentuk  pertangggungjawaban  pidana  pelaku  korupsi  dana  bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 dapat dikenakan pasal 2 yang telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  tentang  perubahan  atas  Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Pasal 55 ayat 1  ke 1 KUHP berisi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana, baik yang  menyuruh  maupun  yang  turut  serta  dalam  kejahatan  yang  dilakukan.  Dan dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP dijelaskan lebih lanjut apabila dalam perbuatan tindak pidana  kejahatan  memiliki  keterkaitan  atau  hubungan  yang  berkelanjutan  maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Namun apabila tindak pidana yang dilakukan berbeda, maka yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (Oktarina, 2019).
Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun  1999,  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  disebutkan  bahwa “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau  perekonomian  negara,  dipidana  penjara  dengan  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan  denda  paling  sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ” .
Ketentuan  tindak  pidana  pada  pasal  2  ayat  (1)  seperti  yang  dijelaskan sebelumnya  mencakup  delik  formil  maupun  delik  materiil.  Hal  tersebut  menjadi sangat penting dalam hal pembuktian. Karena meskipun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam undang-undang tetapi perbuatan tersebut dianggap buruk dan tidak sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial yang  tumbuh  di  masyarakat    sehingga  perbuatan  tersebut  dapat  dipidana  (Latif, 2010).
Perumusan  tindak  pidana  korupsi  sebagai  delik  formil  menjadikan  adanya kerugian  negara  atau  kerugian  ekonomi  negara  tidak  serta  merta  harus  terjadi. Artinya, pelaku korupsi bansos Covid-19 tetap dapat dikenai pidana cukup dengan pemenuhan unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan tanpa harus melihat konsekuensinya.  Dan  tidak  perlu  ada  pembuktian  bahwa    negara  atau perekonomian  nasional  sebenarnya  telah  mengalami  kerugian  (Riristania,  2021). Dan menurut pasal 2 ayat (2) seseorang yang melakukan kejahatan dalam “keadaan tertentu” dapat dihukum mati.
Pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat 1 ini jika dikaitkan dengan Pasal 2 yang telah di uraikan di atas, maka unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
1. Setiap  orang,  yaitu  subjek  hukum  baik  orang  perseorangan  maupun korporasi;
2. Secara melawan hukum, artinya bertentangan dengan aturan yang berlaku;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,  artinya  adanya  unsur  kesengajaan  dalam  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  yaitu  untuk  mendapatkan  kekayaan  baik  untuk pribadi maupun orang lain;
4. Dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  kerugian  negara,  adanya  unsur akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan
Serta memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagai berikut:
1. Mereka yang melakukan perbuatan;
2. Menyuruh melakukan perbuatan;
3. Turut serta dalam melakukan perbuatan.
Dan sesuai dengan punyi pasal 64 ayat 1 KUHP aturan pidana yang diterapkan ialah  yang  memuat  ancaman  pidana  pokok  yang  paling  berat.  Yang  berdasarkan ketentuan diatas yaitu pidana mati.
Klausul sanksi pidana terhadap korporasi adalah bukanlah penjara tetapi denda, tindakan disipliner/administrasi, dan hukuman tambahan lainnya yang diperberat. Meskipun  UU  Tipikor  memungkinkan  penuntutan  pidana  terhadap  korporasi dan/atau  pengurusnya,  namun  pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  kepada
korporasi adalah denda, dengan pidana tambahan sampai dengan 1/3 (sepertiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 7 UU Tipikor (Kasiyanto, 2018).
Hukuman pidana untuk kejahatan korporasi tentu tidak memberikan efek jera, dan pelaku bisnis memiliki banyak pilihan hukum untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan. (Isnawati, 2017).

## 5. Kewenangan penegak hukum dalam korupsi bantuan sosial
Keterlibatan negara dalam penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi,  menjadi  poin  yang  sangat  penting.  Khususnya  terkait    kewenangan  tiga lembaga  penegak  hukum:  kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)    (ICW,  2020a).  Ini  menjadi  acuan  karena  tidak  ada  yang  lebih bertanggungjawab  selain  pemerintah  yang  kuat  dan  berintegritas  tinggi  untuk menghilangkan budaya korupsi di negara Indonesia (Yanto, 2017).
Penyelenggaraan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai  dengan  hukum  acara  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan  KUHAP).  Hal  tersebut  ditegaskan  melalui  Pasal  26  UU  Tipikor  yang menyatakan “Penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang- undang ini.”
Kewenangan  dari  para  instansi  penegak  hukum  terkait  tindak  pidana  korupsi terutama korupsi yang dilakukan ketika pandemi Covid-19 saat ini memiliki urgensi yang sangat tinggi. Instansi pertama yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang  memiliki  peran  dan  wewenang  untuk  mengkoordinasikan,  memantau, menyelidiki,  menyidik,  dan  mengadili  serta  hal  teknis  mengenai  kedudukan organisasi, keanggotaan dan lain-lain mengenai tindak pidana korupsi yang diatur lebih  lanjut  oleh  peraturan  perundang-undangan  (Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2019).
Dengan  melihat  ketentuan  yang  telah  diatur  pada  (Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  2019),  KPK  dapat membentuk  hubungan  kerja  yang  kuat  dengan  instansi  penegakan  hukum  lain dengan  tujuan  pemberantasan  korupsi  sekaligus  sebagai  motor  penggerak  bagi lembaga  penegakan  hukum  lain  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, dengan  ketentuan  tertentu,  kekuasaan  atas  lembaga  penegak  hukum  lainnya, pengawas dan badan pengawas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK dapat  mengambil  alih  misi  dan  kewenangan  penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan ( Superbody ), yang saat ini dilakukan atas kehendak Kejaksaan dan/atau kepolisian (Firdaus, 2021).
Praktik  kejahatan  korupsi  yang  terjadi  di  tengah  wabah  pandemi  Covid-19  ini bukan  hanya  sekedar merugikan  keuangan  negara  sebesar  kurang  lebih  Rp.  2,73 triliun saja, namun juga menyangkut terjadinya penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan  pribadi  atau  kelompok  tertentu,  dan  hal  tersebut  menjadi  ancaman tersendiri bagi kehidupan kelompok rentan serta masyarakat miskin yang menjadi sasaran program tersebut (Jawapos, 2021). Peran KPK Dari sisi penegakan hukum, KPK telah membentuk tim khusus di Deputi Biro Eksekutif untuk menangani potensi kerawanan pandemi dan korupsi . (Solihah, 2020a).
Salah satu bentuk peran KPK dalam penegakan hukum mengawasi penyaluran dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 dalam bidang penindakan, antara lain  terkait  penyalahgunaan  wewenang  berupa  pengawasan  kasus  suap  dan pengurangan  dana  anggaran  bantuan  sosial  di  masa  pandemi  Covid-19,  yang dilakukan  oleh  pejabat-pejabat  terkait  seperti  kasus  mantan  mensos  Juliari Batubara  di  Kementerian  Sosial  serta  sejumlah  pihak  yang  turut  andil  dalam kejahatan korupsi yang dilakukan (Solihah, 2020b).
Instansi terkait lainnya yang juga mempunyai fungsi strategis dalam penindakan kasus  korupsi  ialah  kejaksaan.  Sebagai  aturan  umum,  peran  kantor  kejaksaan  di setiap  negara  dibagi  menjadi  sistem  penuntutan  wajib  untuk  "menangani  kasus pidana  umum"  dan  sistem  penuntutan  diskresioner  untuk  "menangani  kasus korupsi". (Mukantardjo, 2008) .
Dalam hal tindak pidana korupsi kejaksaan diberi kewenangan sebagai penyidik disamping  kewenangan  utamanya  sebagai  penuntut  umum.  Hal  tersebut  diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Selain  itu,  penuntut  umum  memiliki  kewenangan untuk  mengelola  perkara  dalam  menjalankan  kewenangannya  sesuai  dengan wewenang  penuntut  umum  dalam  teori  hukum.  Dalam  hal  ini  kejaksaan  adalah penyelenggara  perkara  dalam  menangani  tindak  pidana  korupsi  dan  dapat mengusut  tuntas  perkara  tersebut  tanpa  campur  tangan  instansi  lain  (Sealtiel, 2020).
Kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya wewenang dari KPK atau Kejaksaan saja, namun juga menjadi wewenang satu Lembaga penegak hukum lain yang merupakan bagian dari sistem hukum yaitu pihak Kepolisian. Demikian pula KPK  memiliki  kewenangan  lebih  dari  kejaksaan  dalam  hal  penuntutan  dan pemeriksaan  silang  di  pengadilan(W,  2016).  Yang  dimaksud  dengan  mempunyai wewenang  lebih  disini  ialah  mengenai  perkara  kasus  yang  ditangani.  KPK berwenang  untuk  menganani  kasus  yang  merugikan  keuangan  negara  minimal  1 miliar rupiah (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2019).
Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah korupsi adalah dengan memberikan hukuman  seberat-beratnya,  salah  satunya  yaitu  dengan  menjatuhkan  hukuman mati.  Hanya  saja  dalam  pelaksanaannya,  kewenangan-kewenangan  yang  dimiliki oleh  para  aparat  penegak  hukum  seperti  yang  dijelaskan  diatas  masih  belum diterapkan  dengan  benar.    Penuntutan  pidana  mati  oleh  kejaksaan  maupun  KPK hanya sebatas ancaman semata namun tidak pernah dilakukan.  Sejauh ini, masih ditemui perangkat hukum yang tidak mengarah pada keadilan dan tidak melindungi masyarakat. Secara sadar, hukum dibuat tidak mampu untuk  melumpuhkan para pejabat  korup  yang  mendapat  dan  menikmati  hak-hak  khusus  dan  perlakuan istimewa.  Hal  itu  yang  menjadikan  faktor  terbesar  merajalelanya  kasus  korupsi adalah karena lemahnya perangkat hukum dimiliki (Supriyono; Elisabeth Febriana; Khofifh et al., 2021).

## Mekanisme Hukum Di Dalam Sistem Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia 1. Upaya non ajudikasi melalui RALA (Regulasi,Advokasi,Litigasi,Ajudikasi)
Sebagai  wujud  upaya  pemerintah  dalam  menangani  Covid-19,  pemerintah memiliki kekuatan sekaligus kekuasaan dalam kewenangannya menjaga stabilitas negara  ini.  Dalam  hal  ini  ada  yang  staf  yang  berwenang  kewenangan  menyusun program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Kekuasaan ini juga yang telah menjadi asal mula atau sebab terjadinya konflik yang terjadi antara pemerintah  dengan  masyarakat.  Tentu  tidak  mudah  memainkan  peran  sebagai pemegang  kekuatan  atas  kekuasaan.  Dengan  mengabaikan  kondisi  dan  keadaan waktu tertentu, termasuk di masa pandemi Covid-19 saat ini, kekuasaan yang ada justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (F, 2020).
Bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19, sedikit bantuan yang diberikan oleh Pemerintah membawa pengaruh yang besar bagi keberlangsungan kehidupan.  Masyarakat  yang  berpenghasilan  harian  khususnya  membutuhkan dukungan  sosial  dari  negara  agar  seluruh  masyarakat  dapat    bertahan    dan perekonomian tetap berjalan. Dan dalam memberikan bantuan sosial  harus tepat sasaran dan inklusif agar masyarakat bawah tidak terabaikan (Fadhila et al., 2021). Hak dalam memperoleh bantuan itu termasuk dalam hak-hak konstitusional warga negara yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan menjadi sesuatu yang dianggap  penting  (S,  Supriyono;  V,  Sholichah;  Irawan,  2022).  Namun,  hak  yang sudah  seharusnya  didapatkan  tersebut  ternyata  malah  dikurangi  atau  bahkan diambil sepenuhnya oleh para pemangku kebijakan yang tidak faham apabila begitu menyengsarakan harus berjuang untuk hidup dari kondisi yang terjadi saat ini.
Dalam  hal  mengatasi  konflik  yang  terjadi  antara  pemerintah  dan  masyarakat tersebut, dibutuhkan strategi cerdas dan tepat dalam mengupayakan menjerakan para pelaku korupsi agar tindak kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa ini
lenyap  dan  tidak  terulang  lagi.  Strategi  khusus  tersebut  yaitu  melalui  upaya Regulasi, Advokasi, Litigasi, dan Ajudikasi (RALA) dengan melibatkan masyarakat didalamnya.
Berdasarkan hasil wawancara yang  dilakukan  oleh tim CNN Indonesia dengan masyarakat  yang  terdampak  Covid-19  yang  ditayangkan  pada  saluran  TV  (CNN, 2020) tentang ironi korupsi bansos Covid-19. Para penerima manfaat paket bansos Covid-19  menyesalkan  perbuatan  para  pejabat  yang  terlibat  dalam  pengadaan bansos yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak pandemi tersebut.  Untuk  itu  penguatan  regulasi  adalah  salah  satu  upaya  penting,  dimana restitusi  atau  ganti  rugi  tidak  hanya  sebatas  mengenai  hak  apa  saja  yang  telah dikorupsi, namun juga perlu untuk melihat terkait implikasi apa saja yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak dari korupsi tersebut.
Pandemi  Covid-19  memberi  pengaruh  yang  besar  dalam  perekonomian masyarakat,  dan  sudah  menjadi  tujuan  dari  hukum  yang  bersifat  restitutif  yaitu untuk mengembalikan atau memulihkan kaidah hukum pada situasi  semula, atau bisa  juga  diartikan  sebagai  kompensasi  untuk  menjaga  kelestarian  dan keseimbangan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang telah dirugikan akibat korupsi bansos yang terjadi harus dikembalikan ke keadaan semula  (Sholahudin, 2017). Oleh sebab itu, seperangkat aturan yang telah dibuat terkait korupsi dana bansos pada masa pandemi Covid-19 ini perlu untuk dikelola kembali dengan baik.
Negara demokrasi membutuhkan adanya kontrol sosial, dan Indonesia sebagai negara  demokrasi  memerlukan  hal  tersebut  agar  negara  ini  dapat  keluar  secara akuntabel dan terbuka terkait mekanisme penindakan kasus korupsi. Dalam hal ini advokasi  publik  yang  berperan  untuk  mewujudkannya.  (Prakasa,  2020)  dalam penelitiannya  mengidentifikasikan  penggunaan  indikator  untuk  aksi  massa  dan keterkaitan dengan audiensi publik dan advokasi melalui hal-hal berikut :
1. Masyarakat  mendapatkan  informasi  terkait  praktik  korupsi  yang  terjadi pada  masa  pandemi  Covid-19,  dan  bagaimana  penindakan  terhadap kejahatan tersebut;
2. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai macam media sosial dan saluran media  massa  untuk  menyebarkan  pesan  dalam  aksi  massa.  Dalam  hal  ini bentuk protes dan kekecewaan akan vonis yang dijatuhkan terhadap para pelaku korupsi bansos Covid-19 dapat disalurkan;
3. Proses  dalam  menunjukkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya penindakan dan penerapan penjeraan bagi kasus korupsi bansos Covid-19. Hal ini merupakan tanggung jawab Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
4. Berperan  secara  objektif  dalam  mengumpulkan  banyak  data  yang sebenarnya, dengan pendekatan studi dan pemeriksaan terhadap informasi
tersebut. Seperti melakukan pendataan masyarakat yang terdampak Covid- 19 dan tidak menerima paket bantuan sosial dari Pemerintah;
5. Terampil dan memiliki teknik serta kompetensi yang terkoordinasi dengan baik dalam melakukan aksi massa;
6. Pengelolaan yang baik dalam bertindak dengan membuat struktur organisasi agar gerakan yang dilakukan rapi dan terarah;
7. Hal  terakhir  yaitu  dengan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  sipil  akan pentingnya tindakan yang dilakukan guna menerapkan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi.
Dengan demikian mekanisme penindakan kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini dapat terlaksana dengan baik.
Pada  umumnya  masyarakat  dalam  tindak  pidana  korupsi  diklasifikasikan menjadi  korban  tidak  langsung  ( indirect  victim ).  Dimana  masyarakat  adalah pihak  yang  dirugikan  hingga  menyebabkan  penderitaan  secara  fisik  maupun psikologis, tekanan emosional, kerugian finansial atau kehilangan hak-hak dasar mereka  yang  secara  signifikan.  Namun,  masyarakat  umum  juga  bisa  menjadi korban  secara  langsung  ( direct  victim )  dari  tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini berlaku  untuk  kasus  korupsi  dana  bantuan  sosial  Covid-19.  Hal  ini  karena klasifikasi korban tidak lagi tepat ketika membedakan antara korban langsung dan  tidak  langsung  antara  negara  dan  individu  atau  masyarakat  karena keduanya  sama-sama  memiliki  dampak  secara  langsung  dari  adanya  tindak pidana  korupsi  bantuan  sosial  Covid-19  (Firdaus,  2021).  Dalam  hal  ini masyarakat  dapat  melakukan  upaya  litigasi  dan/atau  ajudikasi  dengan menggugat  pelaku  korupsi  untuk  mendapatkan  ganti  kerugian  dari  apa  yang telah  dikorupsi  serta  dapat  menuntut  pelaku  korupsi  agar  dihukum  sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan.
2. Upaya ajudikasi oleh APH (Aparat Penegak Hukum)
Perkembangan  korupsi  sampai  saat  ini  merupakan  akibat  dari  sistem penyelenggaraan  negara  yang  tidak  tertata  dan  terkelola  dengan  baik,  karena landasan  hukum  yang  digunakan  juga  memiliki  banyak  kelemahan  dalam penerapannya.  Upaya  pemberantasan  korupsi  harus  dilakukan,  terutama  melalui penegakan Undang-Undang Tipikor terhadap  pelaku tindak pidana korupsi, guna mendorong  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  sebagaimana  tertuang  dalam Pembukaan UUD 1945  (Yusrizal, 2020).
Salah satu ciri negara hukum adalah peradilan harus bebas dan tidak memihak (Wotulo, 2021). Namun, realita penegakan hukum di Indonesia menunjukkan masih terjadi  ketimpangan  keadilan  di  mata  hukum  (Firdaus,  2021).  Oleh  karena  itu langkah komperehensif yang bisa dilakukan dalam mekanisme peradilan pidana di Indonesia  adalah  sistem  pembuktian  yang  lebih  tepat  yang  memerlukan
pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (Muwahid, 2012). Namun pembalikan beban pembuktian tersebut tidak cukup apabila hanya menggunakan sistem  pembuktian  yang  konvensional,  oleh  sebab  itu  dalam  hal  ini  sistem pembuktian  terbalik  murni  sangat  diperlukan  (Wiriadinata,  2012).  Dimana  hal tersebut berguna dalam mewujudkan keadilan untuk masyarakat.
Terdapat  bebarapa  poin  acuan  yang  dikembangkan  oleh  legislator  yang  dapat digunakan  sebagai  alat  jerat  untuk  menciptakan  terhadap  koruptor yaitu  dengan adanya  sanksi  berat  dan  asas  pembuktian  terbalik  dimana  salah  satunya  adalah pidana mati (Suherman, 2020). Dan poin tersebut dituangkan dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang memungkinkan untuk dijadikan dasar dalam menghukum pelaku korupsi di masa pandemi Covid-19 saat ini.
Penerapan  beban  pembuktian  terbalik  murni  hanya  dapat  diterapkan  secara maksimal  apabila  para  penegak  hukum  sudah  sesuai  dalam  menjalankan kewenangannya.  Dalam  hal  ini  peran  dari  penyidik  baik  KPK  maupun  kepolisian harus  bekerja  sama  untuk  membuktikan  bahwa  tindak  kejahatan  korupsi  yang dilakukan  di  masa  pandemi  Covid-19  memang  benar  terjadi.  Hal  tersebut diperlukan  agar  Jaksa  Penuntut  Umum  memiliki  keyakinan  bahwa  terdakwa berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang  ada  secara  limitatif  telah  benar melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Apabila  hal  tersebut  diabaikan  maka  akan menimbulkan akibat terdakwa berhasil untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan akan mendapatkan pengurangan hukuman atau bahkan mendapat putusan bebas oleh hakim di depan sidang pengadilan umum maupun pengadilan ad hoc tindak pidana korupsi (Muwahid, 2012).
Ketidaksesuaian para penyidik dalam menjalankan perannya menjadikan adanya disparitas tuntutan terkait sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi yang hingga kini masih saja terjadi. Contoh disparitas tuntutan perkara korupsi pengadaan paket bansos Covid-19 bisa dilihat pada perkara korupsi suap yang dilakukan oleh mantan mensos  Juliari  Batubara.  Pada  kasus  tersebut,  sekurangnya  merugikan  negara sebesar Rp. 2 triliun (Winata, 2021) dengan ancaman hukuman 11 tahun penjara. Dan kasus korupsi terkait pemotongan dana bansos yang dilakukan oleh anggota PKH  di  Malang  Penny  Tri  Herdiani.  Pada  kasus  tersebut  setidaknya  terdapat kerugian negara sebesar Rp. 450 juta dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara (Setiawan, 2021). Kedua pelaku korupsi tersebut dituntut dengan hukuman  yang  berbeda  meskipun  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan terdapat  kesamaan,  yaitu  dilakukan  pada  masa  pandemi  Covid-19.    Hal  tersebut membuktikan  bahwa  para  penegak  hukum  yang  berwenang  dalam mengimplementasikan undang-undang terkait tindak pidana korupsi masih belum maksimal.
Adanya  disparitas  tuntutan  tersebut  menjadikan  tujuan  pemidanaan  menjadi terhambat. Karena masyarakat akan menganggap para aparat penegak hukum tidak serius dalam menangani perkara korupsi yang ada. Selain itu, dalam hal pemberian remisi oleh hakim juga patut diperhatikan. Pasalnya, korupsi yang pada hakikatnya adalah delik ekonomi yang merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri itu dilakukan  atas  dasar  keserakahan serta  membuat  masyarakat  berada  dalam keterpurukan. Dimana dengan adanya mekanisme remisi yang kurang tepat maka akan  ada  perhitungan-perhitungan  yang  nantinya  akan  mempercepat  seorang terpidana  korupsi  keluar  dari  hukuman  yang  sudah  semestinya  didapatkan (Endrawati, 2019).
Pada  kasus  korupsi  yang  menjerat  mantan  mensos  Juliari  Batubara,  majelis hakim memberikan keringanan hukuman karena dianggap menderita akibat cacian dan hinaan oleh masyarakat (BBC News, 2021). Hal itu menjadikan Masyarakat Anti Korupsi  Indonesia  (MAKI)  mengkritik  putusan  majelis  hakim  terhadap  mantan Mensos Juliari Batubara terkait kasus suap bansos Covid-19 tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami masyarakat akibat korupsi tersebut, hingga menyebabkan masyarakat menjadi kesulitan mendapatkan bantuan sosial yang ada (News, 2021).
Berdasarkan hal diatas, penelitian menurut Paulus Hadi Suprapto yang dikutip oleh  (Sutrisno  et  al.,  2020)  menunjukkan  bahwa  putusan  hakim  tidak mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini karena kekurangpahaman majelis  hakim  terhadap  hukum  pidana  secara  substantif,  yang  kemudian  diikuti dengan rendahnya kelengkapan unsur pembuktian tindak pidana dengan kesalahan serta  rendahnya  penggunaan  penalaran  hukum  logis  (konsisten  dan  sistematis), atau  yang  lebih  mengutamakan  cara  berpikir silogisme  berdampak pada  kualitas putusan yang kurang mencerminkan nilai keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Ditambah  kurangnya  pertimbangan  dalam  faktor  non  yuridis  serta  tidak diterapkannya falsafah pemidanaan yang bersifat penjeraan.
Melihat  kasus  korupsi  mantan  mensos  Juliari  tersebut  masyarakat  juga  dapat mengetahui, bahwa dalam perkembangan hukum, hukum tidak bisa dilepaskan dari relasi kelas sosial dalam masyarakat. Posisi kelas sangat menentukan keberpihakan hukum (semakin tinggi kelas sosialmu maka hukumpun akan berpihak kepadamu). Dari hal tersebut masyarakat akan memahami mengapa hukuman terdakwa kasus korupsi yang tanpa hati nurani membuat masyarakat sengsara itu malah dikurangi, dan apa yang menjadi acuan majelis hakim dalam mengurangi hukuman tersebut. Hal itu dikarenakan, secara politik, hukum pada dasarnya merupakan produk politik dari kepentingan kelas yang berkuasa (Sholahudin, 2017).

## PENUTUP Kesimpulan
1. Pidana mati sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi dapat pada dasarnya dapat diterapkan bagi pelaku  korupsi  dana  bansos  di  masa  pandemi  Covid-19  saat  ini.  Namun, dalam pelaksanaanya terkendala oleh kurang maksimalnya aparat penegak hukum  dalam  menjalankan  kewenangannya.  Dimana  hal  tersebut  telah mencederai keadilan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat.
2. Upaya hukum dalam proses pemidanaan bagi pelaku korupsi bantuan sosial Covid-19 ialah dibutuhkan langkah strategis pada mekanisme hukum tindak pidana korupsi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui upaya non ajudikasi yaitu  melalui  sistem  RALA.  Regulasi  yang  tepat  dengan  penerapan sepenuhnya aturan yang terkait tindak pidana korupsi pada masa pandemi Covid-19, penguatan advokasi publik, yang dalam hal ini merupakan peran masyarakat  selaku  korban  dari  kejahatan  korupsi,  hingga  keberanian  dari masyarakat  dalam  menempuh  jalur  litigasi  dan/atau  ajudikasi  dengan menuntut  para  pelaku  korupsi  ini  sangat  diperlukan.  Dengan  koordinasi yang baik antar masyarakat sipil mekanisme penindakan kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini dapat terlaksana dengan baik. Strategi lain yang dapat dilakukan yaitu melalui upaya ajudikasi dengan melibatkan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus saling berkoordinasi dengan baik agar dapat membuktikan kejahatan korupsi yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 adalah kejahatan yang patut
dijatuhi  hukuman  mati.  Hal  tersebut  tidak  akan  tercapai  apabila  masih adanya unsur politik yang masuk dalam hal penindakan, penuntutan, serta penjatuhan  vonis  aparat  penegak  hukum  di  Indonesia  yang  menyebabkan kurangnya  nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## Rekomendasi
Dalam penegakan hukum ( law enforcement ) terhadap pelanggaran tindak pidana korupsi  para aparat penegak hukum baik Kepolisian, KPK, maupun Kejaksaan harus mempunyai  kompetensi  penegakan  hukum  di  bidang tindak pidana  korupsi  agar dapat  melakukan  secara  serius  dan  seefektiv  mungkin  serta  jangan  ada  kesan pencampuran unsur poltik ke dalam penegakan hukum secara
“tebang pilih”.  Disamping itu juga,  seharusnya  proses  peradilan  dilakukan  secara objektif  dengan  tidak  memandang  kelas  sosial  dalam  hal  penuntutan  dapat dilakukan  secara  proposional  sesuai  dengan  bobot  kasusnya  dan  sesuai  dengan pasal dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Sedangkan bagi hakim seharusnya
dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta dapat menerapkan falsafah pemidanaan yang berupa penjeraan dengan mementingkan implikasi dari putusan tersebut  akan  menjadikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Yang  terakhir  yaitu dengan mencoba menerapkan pidana mati sebagaimana yang tercantum dalam UU Tipikor,  karena  anggapan  bahwa    pidana  mati  tidak  bisa  menimbulkan  efek  jera belum  bisa  dikatakan  kebenarannya  apabila  aturannya  sendiri  belum  pernah diimplementasikan dalam tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Efritadewi, A. (2020). MODUL HUKUM PIDANA (Pertama). UMRAH Press.
ICJR. (2017). Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa. In Z. S. W. E. Abidin (Ed.), Icjr (pertama, Vol. 1). Institute for Criminal Justice Reform. Iqbal,  M.  S.  A.  I.  (2019). HUKUM  PIDANA (T.  F.  A.  S.  Kurrohman  (ed.);  Pertama). Unpam Press.
Irianto, S. J. M. O. S. P. E. a. (2012). Kajian Sosio-Legal. In A. S. I. et. a. W.Bedner (Ed.), Kajian Sosio-Legal (Pertama: 2). Pustaka Larasan. Kasiyanto,  A.  (2018). Teori  dan  Praktik  Sistem  Peradilan  Tipikor  Terpadu  di Indonesia (Y. Rendy (ed.); Pertama). Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
Mukantardjo, R. S. A. N. S. (2008). Penelitian tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. (p. 117). BPHN. https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_kor upsi_di_indonesia.pdf
Sholahudin, U. (2017). Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Perspektif kajian sosiologi hukum) (Ketiga). Setara Press.
Sofyan,  A.  N.  A.  (2020).  Buku  Ajar  Hukum  Pidana.  In  Kadarudin  (Ed.), Buku  Ajar Hukum Pidana (Pertama). Pustaka Pena Pers. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0
Trionovani, E. (2016). Pengetahuan Budaya Anti Korupsi (pertama). Kemenkes RI.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang Penanggulangan Bencana, Pub. L. No. 24 Tahun 2007, Peraturan.bpk.go.id 38 (2007).
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  Pub.  L.  No.  19  Tahun  2019,  Peraturan.bpk.go.id  32  (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah :
Anjari,  W.  (2020).  Penerapan  Pidana  Mati  Terhadap  Terpidana  Kasus  Korupsi. Masalah-Masalah Hukum , 49 (4), 432 – 442.
https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442 Antara. (2021). Sebanyak 2.552 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang Tahun Ini .
Katadata.Co.Id. https://katadata.co.id/maesaroh/berita/619ed5d8426a2/sebanyak-2552- bencana-terjadi-di-indonesia-sepanjang-tahun-ini Arta,  I.  G.  T.  W.  (2021).  Hukuman  mati  dalam  perspektif  pemberantasan  tindak pidana  korupsi. Justisia  Jurnal  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Surabaya , 6 (2), 233 – 239. BBC  News,  I.  (2021). Vonis  Juliari  Batubara:  Diringankan  karena  cacian  publik, “keberpihakan  hakim  untuk  pelaku  atau  korban  pandemi?” BBC.Com. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58320105
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang Penanggulangan Bencana, Pub. L. No. 24 Tahun 2007, Peraturan.bpk.go.id 38 (2007).
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  Pub.  L.  No.  19  Tahun  2019,  Peraturan.bpk.go.id  32  (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019
BPK, R. (2020). Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional . JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no-12-tahun- 2020 CNN, I. (2020). Ironi Korupsi Bansos Covid-19 . CNN TV.
https://www.cnnindonesia.com/tv/20201211134508-405-580922/video- ironi-korupsi-bansos-covid-19
CNN,  I.  (2021a). Korupsi  Bansos  Covid-19,  Aa  Umbara  Dituntut  7  Tahun  Bui  Baca artikel CNN Indonesia “Korupsi Bansos Covid -19, Aa Umbara Dituntut 7 Tahun
Bui.” CNNIndonesia.Com.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211025180416-12- 712165/korupsi-bansos-covid-19-aa-umbara-dituntut-7-tahun-bui CNN,  I.  (2021b). Mensos  Apresiasi  Pengungkapan  Korupsi  Bansos  PKH  di  Malang . CNNIndonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210808161823-25- 677929/mensos-apresiasi-pengungkapan-korupsi-bansos-pkh-di-malang Efritadewi,  A.  (2020). MODUL  HUKUM  PIDANA (Pertama).  UMRAH  Press. www.unpam.ac.id
Endrawati,  N.  D.  P.  (2019).  PEMBERIAN  REMISI  BAGI  NARAPIDANA  PELAKU TINDAK  PIDANA  KORUPSI. Ilmu  Hukum , 8 (1),  14 – 19.  Remisi;  Narapidana Korupsi; UU Pemasyarakatan; Teori Pemidanaan.
F, K. F. A. S. A. N. (2020). ANALISIS KONFLIK DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL COVID- 19. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 3 (1), 65 – 74.
Fadhila, Y. R., Bintang, S., Ningrat, A., A, T. M., Hidayat, N. A., Irawan, A. D., Qadar, A.,
& Sulistyo, P. (2021). Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan Pandemi COVID-19. Media Law And Sharia , 3 (1), 87 – 97.
Firdaus,  S.  P.  M.  G.  F.  B.  B.  M.  S.  (2021).  Konsepsi  Penegakan  Hukum  dalam Pemberantasan  Korupsi  di  Masa  Pandemi  COVID-19  sebagai  Perlindungan terhadap Hak- Hak Masyarakat Terdampak. Jurnal Anti Korupsi , 3 (1), 55 – 79. https://doi.org/10.19184/jak.v3i1.27136
Grigorius,  S.  E.  M.  N.  K.  (2021).  PENERAPAN  HUKUMAN  MATI  BAGI  PELAKU KEJAHATAN KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL. Jurnal Legislatif , 5 , 16 – 27.
ICJR. (2017). Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa. In Z. S. W. E. Abidin (Ed.), Icjr (pertama, Vol. 1). Institute for Criminal Justice Reform. ICW. (2020a). Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020: Pandemi, Kemunduran  Demokrasi,  dan  Redupnya  Spirit  Pemberantasan  Korupsi . Antikorupsi.Org.Id.  https://antikorupsi.org/id/article/catatan-akhir-tahun- pemberantasan-korupsi-tahun-2020-pandemi-kemunduran-demokrasi-dan
ICW. (2020b). Hasil Pemantauan Bansos : 239 Temuan dan Adu an Warga, Tertinggi Terkait  Pemotongan  dan  Pungutan  Liar. Www.Antikorupsi.Org ,  6.
https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rilis Pemantauan Bansos.pdf
Iqbal,  M.  S.  A.  I.  (2019). HUKUM  PIDANA (T.  F.  A.  S.  Kurrohman  (ed.);  Pertama). Unpam Press.
Irawan,  A.  D.,  Samudra,  K.  P.,  &  Pratama,  A.  P.  (2021).  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia  oleh  Pemerintah  pada  Masa  Pandemi  COVID-19. Jurnal  Citizenship Virtues , 1 (1), 1 – 6. https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902 Irianto, S. J. M. O. S. P. E. a. (2012). Kajian Sosio-Legal. In A. S. I. et. a. W.Bedner (Ed.),
Kajian Sosio-Legal (Pertama: 2). Pustaka Larasan.
Isnawati, M. (2017). Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. AL-QISTH , 1 (2), 108 – 118. Jawapos.  (2021). ICW  Duga  Pengadaan  Bansos  Covid-19  Rugikan  Negara  Rp  2,7 Triliun . Jawapos.Com. https://www.jawapos.com/nasional/hukum-
kriminal/21/03/2021/icw-duga-pengadaan-bansos-covid-19-rugikan- negara-rp-27-triliun/
Kasiyanto,  A.  (2018). Teori  dan  Praktik  Sistem  Peradilan  Tipikor  Terpadu  di Indonesia (Y. Rendy (ed.); Pertama). Prenadamedia Group (Divisi Kencana). Katimin, H. (2020). Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. Sasi , 26 (1), 39 – 51. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.210
Kristina,  M.  (2021).  Tipologi  Penindakan  Kejahatan  Korporasi  Dalam  Korupsi Bantuan Pandemi Covid-19. Jurnal Yustika , 24 (01).
Kurniawan,  K.  D.  (2019).  Gagasan  advokat  menjadi  whistleblower  dalam pengungkapan  tindak pidana  korupsi. Justisia  Jurnal  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya , 3 (1), 100 – 115.
Latif, A. (2010). Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK. Jurnal Konstitusi , 7 (3), 49 – 68.
Launa,  &  Lusianawati, H.  (2021).  Potensi  Korupsi  Dana  Bansos  di  Masa  Pandemi Covid-19. Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa , 2 (1), 1 – 22.
Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi
Pada Masa Pandemik Covid-19. Jurnal Belo , 6 (1), 73 – 88. https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88 Mukantardjo, R. S. A. N. S. (2008). Penelitian tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. (p. 117). BPHN. https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_kor upsi_di_indonesia.pdf
Muwahid. (2012). Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik terhadap Tindak Pidana
Korupsi. Yustisia , 1 (2), 2176 – 2181. News, D. (2021). Hukuman Juliari Batubara Dinilai Tak Sebanding dengan Korupsi Bansos COVID-19 . Dw.Com.
Nugraha, R. S. (2020). Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pdiana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri  Juliari  Batubara). PALAR  (Pakuan  Law  Review) , 06 (02),  59 – 73. https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar Volume
Oktarina, E. P. S. N. C. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL. Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Masyarakat Madani Dan Lestari , 9 , 68 – 81. Pahlevi, R. (2022). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 pada 2021 . Databoks.Katadata.Co.Id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi- korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021
Pangkey,  N.  J. F. P.  K. S.  S.  (2021).  EKSISTENSI  ANCAMAN  PIDANA  MATI  DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN  2001  TENTANG  PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA  KORUPSI. Lex Crimen , X (13), 84 – 94. Poerana, S. A. (2021). Pidana Mati bagi Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19 . Hukumonline.Com.
Prakasa,  S.  U.  W.  (2020).  Social  Control  Movement  as  a  Corruption  Eradication Instrument in Indonesia. Wacana Hukum : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi , 26 (1), 21 – 30.
Rasyidi,  M.  A.  (2020).  Korupsi  Adalah  Suatu  Perbuatan  Tindak  Pidana  Yang Merugikan  Negara  Dan  Rakyat  Serta  Melanggar  Ajaran  Agama. Jurnal  Mitra Manajemen , 6 (2), 37 – 51. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/55
2
Riristania,  G.  R.  (2021). PENERAPAN  PIDANA  MATI  DALAM  PERSPEKTIF  TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA . Universitas Bhayangkara Surabaya.
S,  Supriyono;  V,  Sholichah;  Irawan,  A.  (2022).  Urgensi  Pemenuhan  Hak-Hak Konstitusional  Warga  Negara  Era  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  (  The Urgency of Fulfilling the Constitutional Rights of Citizens in the Era of the Covid- 19 Pandemic in Indonesian ). Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham) ,
1 (2), 55 – 66.
Sealtiel,  M.  H.  F.  (2020).  Analisis  Yuridis  Pelaksanaan  Kewenangan  Jaksa  Sebagai Penuntut  Umum  Dan  Penyidik  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan Republik Indonesia. Jurnal Hukum Adigama , 3 (2), 311 – 330. Setiawan, K. (2021). Mensos Apresiasi Langkah Polres Malang Ungkap Korupsi Dana Bantuan  PKH .  Kemensos.Go.Id.  https://kemensos.go.id/mensos-apresiasi- langkah-polres-malang-ungkap-korupsi-dana-bantuan-pkh Sholahudin, U. (2017). Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Perspektif kajian sosiologi hukum) (Ketiga). Setara Press. Sofyan,  A.  N.  A.  (2020).  Buku  Ajar  Hukum  Pidana.  In  Kadarudin  (Ed.), Buku  Ajar Hukum Pidana (Pertama). Pustaka Pena Pers.
https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0
Solihah,  R.  T.  (2020a).  Peran  Kpk  Dalam  Mengawal  Pengalokasian  Dana  Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam ,
16 (2), 69 – 80.
Solihah,  R.  T.  (2020b).  Peran  Kpk  Dalam  Mengawal  Pengalokasian  Dana  Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam ,
16 (2), 69 – 80. https://http//ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index Suherman, H. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA PANDEMIC GLOBAL. AKTUALITA ,
3 (1), 657 – 672.
Supriyono;  Elisabeth  Febriana;  Khofifh,  Karalita,  Asniah,  Reza  Nugraha,  Fera Agustina,  E.  E.,  Robertus  Dicky,  Ni  Nengah  Dwi,  Puja  Kirana,  Rina  Elsa,  F., Hamdani, Firna Novi, Ahmad Habib, Ana Fauzia, M., Iqbal, Vena Lidya, Kadek Rusdiana, I. G. E., Amalia Lestari, Dewi Rahayu, Rahman Timung, Tiara Yahya, A.  S.,  Cahyo  Adi,  Fajril  Sabri,  Fitrah  Agung,  M.  Iqbal,  N.  D.,  Nova  Andika, Roudlatul,  Mega  Yanwar,  Fathurizal  Husni,  P.,  Agung,  Edy  Sofyan,  M.  Dimo, Aniqatun  Nafiah,  Suryadi,  R.,  Dhiyaul,  Oki  Daniswara,  Edwin  Budiman,  Alsha Yulchikita, M., Arif, Lailatul Fitriya, Ridho Audi, Kartiko Adi, M. R., Seb Nofem, Muhammad Refor, Habibu Burhanudin, S. W., Disca Hasania, Suriyanto, Viona Shafira, Putra Anggara, A., Wijayanti, Satria Unggul Wicaksana, Achmad Hariri, M.,  Isnawati,  Anang  Doni  Irawan,  Nur  Azizah  Hidayat,  L.,  &  Yustitianingtyas. (2021). Penegakan Korupsi Dan Pembaharuan Hukum di Indonesia. In A. Hariri (Ed.), Book Chapter (1st ed.). UM Surabaya.
Sutrisno,  Fenty,  P.,  &  Tijow,  L.  M.  (2020).  Penerapan  Asas  Keadilan,  Kepastian Hukum  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Putusan  Hakim  Tindak  Pidana  Korupsi. Gorontalo Law Review , 3 (2), 168 – 187.
Tantowi, W. (2020). Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pascasarjana Hukum UNS , 8 (2),
178 – 187. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49768 Trionovani, E. (2016). Pengetahuan Budaya Anti Korupsi (pertama). Kemenkes RI.
W, P. B. P. E. S. A. (2016). Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Diponegoro Law Journal , 5 (4), 1 – 12. Wahyuni,  D.  (2021).  Permasalahan  Penyaluran  Bantuan  Sosial  dalam  Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Bidang Kesejahteraan Sosial ,
XII ,  13 – 18.  https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info  Singkat- XIII-15-I-P3DI-Agustus-2021-218.pdf Winata, D. K. (2021). Penyidik KPK Taksir Kerugian Korupsi Bansos di Jabodetabek Rp2  Triliun .  Media  Indonesia.  https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/416771/penyidik-kpk-taksir-kerugian-korupsi-bansos-di- jabodetabek-rp2-triliun
Wiriadinata, W. (2012). Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi (Reversal Burden Of Proof On Corruption). Legislasi Indonesia , 9 (2), 315 – 332. Wotulo,  M.  J.  W.  J.  K.  N.  M.  (2021).  ANALISIS  YURIDIS  ATAS  HUKUMAN  MATI TERHADAP  KORUPTOR  KASUS  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DITINJAU  DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Lex Privatum , IX (13), 213 – 222. Yanto,  O.  (2017).  Penjatuhan  Pidana  Mati  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam
Waktu Tertentu. Legilasi Indonesia , 14 (1), 49 – 56.
Yusrizal, Y. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama  Pandemi  Covid-19. Suloh:Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Malikussaleh , 8 (2), 21 – 36. https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3065
Book Chapter :
Supriyono;  Elisabeth  Febriana;  Khofifh,  Karalita,  Asniah,  Reza  Nugraha,  Fera Agustina,  E.  E.,  Robertus  Dicky,  Ni  Nengah  Dwi,  Puja  Kirana,  Rina  Elsa,  F., Hamdani, Firna Novi, Ahmad Habib, Ana Fauzia, M., Iqbal, Vena Lidya, Kadek Rusdiana, I. G. E., Amalia Lestari, Dewi Rahayu, Rahman Timung, Tiara Yahya, A.  S.,  Cahyo  Adi,  Fajril  Sabri,  Fitrah  Agung,  M.  Iqbal,  N.  D.,  Nova  Andika, Roudlatul,  Mega  Yanwar,  Fathurizal  Husni,  P.,  Agung,  Edy  Sofyan,  M.  Dimo, Aniqatun  Nafiah,  Suryadi,  R.,  Dhiyaul,  Oki  Daniswara,  Edwin  Budiman,  Alsha Yulchikita, M., Arif, Lailatul Fitriya, Ridho Audi, Kartiko Adi, M. R., Seb Nofem, Muhammad Refor, Habibu Burhanudin, S. W., Disca Hasania, Suriyanto, Viona Shafira, Putra Anggara, A., Wijayanti, Satria Unggul Wicaksana, Achmad Hariri, M.,  Isnawati,  Anang  Doni  Irawan,  Nur  Azizah  Hidayat,  L.,  &  Yustitianingtyas. (2021). Penegakan Korupsi Dan Pembaharuan Hukum di Indonesia. In A. Hariri (Ed.), Book Chapter (1st ed.). UM Surabaya.
Internet:
Antara. (2021). Sebanyak 2.552 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang Tahun Ini . Katadata.Co.Id.
https://katadata.co.id/maesaroh/berita/619ed5d8426a2/sebanyak-2552- bencana-terjadi-di-indonesia-sepanjang-tahun-ini BBC  News,  I.  (2021). Vonis  Juliari  Batubara:  Diringankan  karena  cacian  publik, “keberpihakan  hakim  untuk  pelaku  atau  korban  pandemi?” BBC.Com. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58320105 BPK, R. (2020). Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional . JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no-12-tahun- 2020 CNN, I. (2020). Ironi Korupsi Bansos Covid-19 . CNN TV.
https://www.cnnindonesia.com/tv/20201211134508-405-580922/video- ironi-korupsi-bansos-covid-19
CNN,  I.  (2021a). Korupsi  Bansos  Covid-19,  Aa  Umbara  Dituntut  7  Tahun  Bui  Baca artikel CNN Indonesia “Korup si Bansos Covid-19, Aa Umbara Dituntut 7 Tahun Bui.”
CNNIndonesia.Com.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211025180416-12- 712165/korupsi-bansos-covid-19-aa-umbara-dituntut-7-tahun-bui CNN,  I.  (2021b). Mensos  Apresiasi  Pengungkapan  Korupsi  Bansos  PKH  di  Malang . CNNIndonesia.Com.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210808161823-25- 677929/mensos-apresiasi-pengungkapan-korupsi-bansos-pkh-di-malang ICW. (2020a). Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020: Pandemi, Kemunduran  Demokrasi,  dan  Redupnya  Spirit  Pemberantasan  Korupsi . Antikorupsi.Org.Id. https://antikorupsi.org/id/article/catatan-akhir-tahun-
pemberantasan-korupsi-tahun-2020-pandemi-kemunduran-demokrasi-dan- redupnya-spirit-pemberantasan-korupsi/
ICW. (2020b). Hasil Pemantauan Bansos : 239 Temuan dan Aduan Warga, Tertinggi Terkait  Pemotongan  dan  Pungutan  Liar. Www.Antikorupsi.Org ,  6.
https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rilis Pemantauan Bansos.pdf Jawapos.  (2021). ICW  Duga  Pengadaan  Bansos  Covid-19  Rugikan  Negara  Rp  2,7
Triliun . Jawapos.Com. https://www.jawapos.com/nasional/hukum- kriminal/21/03/2021/icw-duga-pengadaan-bansos-covid-19-rugikan- negara-rp-27-triliun/
News, D. (2021). Hukuman Juliari Batubara Dinilai Tak Sebanding dengan Korupsi Bansos  COVID-19 .  Dw.Com. https://www.dw.com/id/hukuman-eks-mensos- juliari-batubara-dinilai-mengada-ada/a-58963428
Poerana, S. A. (2021). Pidana Mati bagi Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19 . Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-mati- bagi-koruptor-dana-penanggulangan-covid-19-lt5ecf866fd71bd
Setiawan, K. (2021). Mensos Apresiasi Langkah Polres Malang Ungkap Korupsi Dana Bantuan  PKH .  Kemensos.Go.Id. https://kemensos.go.id/mensos-apresiasi- langkah-polres-malang-ungkap-korupsi-dana-bantuan-pkh
Winata, D. K. (2021). Penyidik KPK Taksir Kerugian Korupsi Bansos di Jabodetabek Rp2  Triliun .  Media  Indonesia. https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/416771/penyidik-kpk-taksir-kerugian-korupsi-bansos-di- jabodetabek-rp2-triliun