Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Sistem  Pengendalian Internal Pemerintah  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bogor
The  Effect of  Local  Financial  Management  and  Government  Internal Control System on Local Government Performance of the Bogor Regency
Asep Asrudin Fiqri 1 , Imelda Sari 2
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI
KEYWORD Financial Management,  Internal Control System of the Government,  the Government Performance
ABSTRACT The  objectives  of  the  research  are  to  find  out  empirical  evidence  of  the the  effect  of  Local  Financial  Management  and  Internal  Control  System Government  (SPIP)  on  Local  Government  Performance.  This  research was  conducted  at  the  Regional  Device  Work  Unit  (SKPD)  in  Bogor Regency, is West Bogor District. Each District of West Bogor taken three respondents  namely  the  government,  economic  and  administrative sections.  The  data  used  in  this  study  is  primary  data  obtained  by distributing questionnaires directly to 41 respondents by using purposive sampling  technique.  Data  analysis  technique  used  in  this  research  is Multiple  Regression  (Multiple  Regression).  The  results  of  this  study indicate  that  the  Regional  Financial  Management  and  Government Internal  Control  System  have  a  positive  effect  on  the  Performance  of Local Government.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  akuntansi  sektor publik di Indonesia sebelum era reformasi  dapat  dinilai  kurang  pesat. Pada  waktu  itu,  akuntansi  sektor  publik kurang  mendapat  perhatian  yang  serius. Sehingga  orientasi  pembangunan  lebih banyak  diarahkan  pada  pembangunan sektor industri dan cenderung mengabaikan pembangunan sektor publik.  Sektor  publik  merupakan  semua
yang  berhubungan  dengan  kepentingan publik dan  tentang  penyediaan  barang dan    jasa    yang  ditujukan  untuk  publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan  Negara  lainnya  yang  sudah diatur dalam
Undang-undang.
Perkembangan  akuntansi  sektor  publik di  Indonesia  yaitu  adanya  pelaksanaan otonomi  daerah  (hak  tiap  daerah  untuk mengatur  rumah  tangganya  sendiri)  dan desentralisasi (pendelegasian wewenang).
Menurut  Sujarweni  (2015)  Saat ini desentralisasi tidak hanya
pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun juga berlaku  pelimpahan  wewenang  dari pemerintah kepada  pihak swasta  dengan privatisasi  (pelipatan  modal  swasta dalam struktur modal perusahaan publik).
Otonomi daerah dan desentralisasi  ini  memiliki  hubungan dengan pengelolaan keuangan dan sistem  pengendalian intern pemerintah, dimana  esensi  pengelolaan  keuangan daerah mengharuskan anggaran bertumpu  pada  kepentingan  publik, efesiensi,  efektivitas,  transparan,  dan akuntabel. Untuk itu peningkatan kinerja,  produktivitas  kerja  dan  tertib administrasi  keuangan  harus  mendapat perhatian lebih.
Pengelolaan    Keuangan    adalah segala    bentuk    kegiatan    administratif yang  dilakukan  dalam  beberapa  tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan,  penggunaan,    pencatatan serta    pengawasan    yang    kemudian diakhiri    dengan  pertanggungjawaban pada kurun waktu tertentu. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah   adalah   pengelolaan   keuangan yang      bertumpu  secara  sistematis  yang terdiri  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban  serta  pengawasan terhadap  keuangan  daerah.  Dari    hasil penelitian terdahulu, menurut   Rayindha dan
Suartana (2017) bahwa
Pengelolaan    Keuangan    berpengaruh positif   pada   kinerja pemerintah.
Salah satu aspek  dari  pemerintah daerah  yang hatus diatur secara hati-hati adalah  masalah  pengelolaan  keuangan daerah  dan  anggaran  daerah.  Anggaran daerah  atau  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  merupakan  instrument kebijakan  yang  utama  bagi  pemerintah daerah  sebagai  intrumen  kebijakan anggaran  daerah  menduduki  posisi sentral  dalam  upaya  pengembangan kapabilitas  dan  efektivitas  pemerintah daerah.    Anggaran  daerah  seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan  besarnya  pendapatan  dan pengeluaran,  alat  bantu  pengambilan keputusan dan
perencanaan pembangunan,  alat  otoritas  pengeluaran di  masa  yang  akan  datang.  Jika pemerintah mampu mengelola keuangan daerah  maka  tujuan  dari  pelayanan terhadap  masyarakat  tercapai,  sehingga kedapannya  juga  mampu  mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Selain  pengelolaan  keuangan, yang  berhubungan  dengan  otonomi daerah  dan  desentralisasi  adalah  sistem pengendalian intren pemerintah. Good governance diukur dengan menggunakan instrumen yang
dikembangkan  oleh Indonesian  Institute of Corporate Governance (IICG) dengan empat  indikator  variabel  yaitu  :  prinsip keadilan,    transparansi,  akuntabilitas, dan  pertanggungjawaban (Trisnaningsih, 2007).  Meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  penyusunan  kinerja

## PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR 081
pemerintah  serta  dalam  peningkatan kualitas kinerja pemerintah perlu Sistem pengendalian intern pemerintah  yang merupakan  sistem  pengendalian  yang harus  diterapkan  dalam  lingkungan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) (Sukmaninggrum, 2012).
Menurut  Arens  (2010)  sistem pengendalian  intern  adalah  proses  yang dirancang  untuk  menyediakan  jaminan yang  layak  mengenai  pencapaian  dari sasaran  manajemen  dalam  kategori berikut  :  1)  efektivitas  dan  efisiensi operasi,  2)  keandalan  dari  laporan keuangan,  3)  ketaatan  pada  hukum  dan peraturan  yang  berlaku.  Tujuan  dari pengendalian intern akan  tercapai  jika kelima elemen pengendalian intern telah cukup      dan  dilaksanakan.  Lima  elemen pengendalian  intern  yaitu  :  lingkungan pengendalian,  penilaian  resiko,  aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (PP No. 60 tahun 2008).
Dari  hasil  peneletian  terdahulu, menurut  Rayindha  dan  Suartana  (2017) bahwa  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  berpengaruh  postif  pada kinerja  pemerintah.  Menurut  Azlina  dan
Amelia (2014) bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh postif pada kinerja pemerintah. Masih  sering ditemukannya kesalahan  material  dalam  penyajian laporan  keuangan, ini menunjukan bahwa laporan keuangan belum disajikan  secara  handal.  Hal  tersebut juga menunjukan bahwa laporan
keuangan belum memiliki  kualitas  yang baik.  Semuanya  bisa  ditentukan  dari sebuah  kinerja,  ketika  suatu  kinerja pemerintah  baik,  dalam  artian  baik disini  yakni  mengikuti  aturan  sistem pengendalian  intern  pemerintah,  maka akan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengendalian ini merupakan cara  yang  dapat  memberikan  arahan serta  mengawasi  sumber  daya  serta memiliki peran dalam  pencegahan penggelapan  atau fraud dan  melindungi sumber daya organisasi.
Berdasarkan  dari  uraian  diatas, maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap  kinerja  pemerintah  daerah dalam  hal  ini  yang  akan  menjadi  objek penelitian  adalah  pemerintah  daerah yang  ada  di  Kecamatan-kecamatan Kabupaten Bogor.

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  yang  dilakukan adalah  penelitian  kuantitatif.  Penelitian kuantitatif  merupakan  suatu  penemuan, pengumpulan,  analisis,  dan  interpretasi data visual dan naratif yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena atau masalah yang menarik perhatian. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Kecamatan  di  Kabupaten  Bogor  yang berjumlah sebnyak 15 Kecamatan.
Sampel yang diambil dari populasi dalam
penelitian ini menggunakan teknik purposive  sampling yaitu  sebanyak  41 orang  dari  15  Kecamatan  yang  ada  di Kabupaten Bogor. Data-data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu melalui  data  primer  yang  diperoleh langsung dari sumbernya dengan menyebarkan kuesioner kepada
responden  yang  tekait  dengan  tujuan penelitian ini.
Kuesioner  dalam  penelitian  ini diukur menggunakan skala likert dengan skor  sebagai  berikut:  angka  5  (sangat setuju),  4  (setuju),  3  (netral),  2  (tidak setuju) dan angka 1 (sangat tidak setuju). Adapun  variabel  operasional  dalam penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:
Tabel 1. Operasional Variabel
Variabel Indikator Skala Kinerja Pemerintah Daerah (Y) 1) Perencanaan 2) Investigasi 3) Pengkoordinasian 4) Evaluasi 5) Pengawasan 6) Pemilihan Staff 7) Negosiasi 8) Perwakilan Interval Pengelolaan Keuangan Pemerintah (X1) 1) Transparan 2) Keadilan 3) Tertib 4) Taat  pada  peraturan perundang- undangan 5) Efisien 6) Ekonomis 7) Efektif 8) Bertanggung jawab Interval Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2) 1) Lingkungan pengendalian 2) Penafsiran resiko 3) Sistem       informasi dan komunikasi akuntansi 4) Aktivitas pemantauan pengendalian Interval Uji Kualitas Data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  uji  asumsi  klasik  yang terdiri dari Uji validitas, Uji Reliabilitas,
Uji  Normalitas,  Uji  Multikolinearitas dan  uji  Heteroskedastisitas.  Model  dan teknik analisa data penelitian
menggunakan pendekatan regresi linear

## PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR
berganda.  Model  analisa  regresi  linear berganda  dalam  penelitian  ini  dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Y=a + b1X1 + b2X2 + e
Dimana : Y = Kinerja Pemerintah Daerah a = Konstansta b1, b2  = Koefisien regresi X1 = Pengelolaan Keuangan Daerah X2 = Sistem Pengendalian Intern e = Error term Untuk  menguji  ada  tidaknya pengaruh  dari  variabel  bebas  secara parsial terhadap variabel terikat dilakukan  dengan  menggunakan  uji  t. Pengujian  ini  dilakukan  untuk  melihat variabel  apa  yang  memberikan  pengaruh paling  dominan  diantara  variabel  yang ada.  Tingkat  pengaruh  yang  signifikan juga  didasarkan  pada  5%.    Atau melihat  nilai  t  hitung  harus  lebih  besar dari t tabel. Sebaliknya jika thitung < dari t  tabel  maka  pengaruh  yang  terjadi  tidak signifikan.

## I S I

## A. Pengumpulan Data
Berdasarkan  hasil  pengumpulan data    yang  diperoleh  melalui  kuesioner yang diberikan kepada responden, diperoleh  hasil    berdasarkan    jenis kelamin,    responden    didominasi    oleh
perempuan  sebanyak  30  orang  dengan persentase  73,33  persen  lebih  banyak dari  pada      laki-laki,      sedangkan responden      laki-laki      sebanyak      11 orang     dengan persentase 26,67  persen. berdasarkan  usia,  responden    yang paling dominan adalah responden dengan rentang usia 20 sampai 30 tahun yaitu  sebanyak 19 orang  dengan persentase  44,22  persen.  Responden dengan  usia  31  sampai  40  tahun sebanyak  16  orang  dengan  persentase 42,44  persen,  sedangkan  resonden  yang paling  sedikit  adalah  responden  yang memiliki  rentang usia 41-50 tahun  yaitu sebanyak  6  orang  dengan  persentase 13,33 persen. Berdasarkan jenis pendidikan  terakhir,  identitas  responden berdasarkan  pendidikan  terakhir  yang paling banyak adalah tingkat SMA  yaitu 21  orang  dengan  persentase  51,67 persen,  dan  untuk  tamatan  S1  sebanyak 16  orang  dengan  persentase  39,44%
sedangkan  pada  tingkat  diploma  paling sedikit  yaitu 4 orang  dengan  persentase
8,89%.  Hal  ini   karena  masih  adanya
pegawai   yang sedang melanjutkan pada
tingkat jenjang s1. hasil pengolahan data responden  disajikan  dalam  tabel  berikut ini:
Tabel 2. Data Demografi Responden
Keterangan Jumlah Persentase Jenis Kelamin  Laki-laki  Perempuan 30 11 73.33% 26.67% Usia  20-30 tahun  31-40 tahun  41-50 tahun 19 16 6 44.22% 42,44% 13,33% Pendidikan  SLTA/Sederajat  D3  S1 21 4 16 51,67% 8,89% 39,44% B. Analisis Data

## Pengujian Instrumen Data
Untuk menguji instrumen
pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini, maka  diperlukan  dua  pengujian  yaitu  uji validitas  ( test  of  validity )  dan  uji reliabilitas  ( test  of  reliability ).  Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas  pertanyaan  atau  pernyataan kuesioner adalah Korelasi Product Moment  dari  Karl  Pearson  dengan ketentuan : jika r hitung lebih besar dari r tabel,  maka  skor  butir  pertanyaan  atau pernyataan kuesioner valid tetapi sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel,  maka  skor  butir  pertanyaan  atau pernyataan kuesioner tidak valid. Sedangkan Teknik yang digunakan untuk mengukur  realibilitas  pengamatan  adalah
dengan menggunakan koefisien cronbach alpha , yaitu instrumen dikatakan reliable jika  memiliki  nilai cronbach  alpha lebih besar  dari  0,6.  Menurut  Nunnally  (1967) dalam  Ghozali  (2006)  “Suatu  konstruk atau  variabel  dikatakan  reliabel  jika memberikan  nilai cronbach  alpha > 0,60”.
Hasil pengujian validitas dengan metode Pearl Correlation menunjukkan  bahwa  semua  pernyataan didalam  kuesioner  dinyatakan  valid, dengan  nilai  r  tabel  untuk  variabel pengelolaan  keuangan  daerah,  variabel sistem  pengendalian  intern  pemerintah dan  variabel  kinerja  pemerintah  daerah masing-masing sebesar 0,2605
sedangkan nilai r hitung lebih besar dari r  tabel.  Sedangkan  hasil  uji  reliabilitas menunjukkan  bahwa  semua  variabel

## PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR
mempunyai koefisien alpha yang cukup  besar  yakni  0,777  dimana  nilai ini  lebih  besar  dari      0,60.  Sehingga dapat  dikatakan  semua  kosep  pengukur masing-masing  variabel  dari  kuesioner adalah reliable sehingga untuk selanjutnya  item-item  pada  masing- masing  konsep  variabel  tersebut  layak digunakan sebagai alat ukur.
Uji  Normalitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi, variabel pengganggu  atau residual memiliki
distribusi normal. Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov.
Kriteria pengujian satu sampel
menggunakan  pengujian  satu  sisi  yaitu dengan  membandingkan  probabilitas dengan tingkat signifikansi tertentu yaitu Nilai Signifikan atau probabilitas < 0,05 maka  distribusi  data  adalah  tidak normal.
Nilai Signifikan atau probabilitas  >  0,05  maka  distribusi  data adalah normal. Berdasarkan tabel dibawah  ini,  diperoleh  nilai  signifikan sebesar  0,115,  lebih  besar  dari  0,05. Maka  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.Hasil  uji  normalitas  dengan menggunakan Uji  Kolmogorov-Smirnov ditunjukkan  melalui  tabel  dibawah  ini:
Tabel 3. One sample Kolmogorov-Smirnov test
Uji  multikolinearitas  bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas yaitu pengelolaan keuangan daerah dan sistem
pengendalian  intern  pemerintah.  Model regresi  yang baik  yaitu seharusnya tidak terjadi  korelasi  diantara  variabel  bebas.
Salah  satu  cara  untuk  mendeteksi  ada atau  tidaknya  multikolinearitas  didalam model  regresi  adalah  dilihat  dari  nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Dasar pengambilan keputusannya yaitu  apabila  nilai cut  off yang  umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance Unstandardized Residual N 41 Normal Parameters Mean Std. Deviation .0000000 .91046348 Most Extreme Differences Absolute Positive Negative Kolmogorv-Smirnov Z Asymp.Sig. (2-tailed) .124 .124 -.072 .124 .115
<  0,01  atau  sama  dengan  VIF  >  10. Sedangkan apabila nilai tolerance > 0,01 dan  VIF  <  10  maka  tidak  terjadi multikolinearitas.
Berdasarkan tabel multikolinearitas,  menunjukan  bahwa semua  variabel  independen  memiliki nilai tolerance yaitu  0,889  untuk variabel  Pengelolaan  keuangan  daerah dan 0,889 untuk variabel sistem pengendalian  intern  pemerintah.  Nilai tolerance kedua  variabel  tersebut  lebih besar  dari  0,01  yang  berarti  tidak  ada korelasi  antara  variabel  independen yang  nilainya  lebih  dari  80  persen.
Hasil perhitungan nilai  VIF  juga menunjukan  hal  yang sama  yaitu  semua variabel  independen  memiliki  nilai  VIF lebih  kecil  dari  10.  Maka  dapat disimpulkan bahwa regresi dalam penelitian ini telah terbebas dari masalah multikolinearitas.
Uji Heteroskedastisitas dilakukan  untuk  menguji  apakah  sebuah model  regresi  terjadi  ketidaksamaan varian  residual  dari  satu  pengamatan  ke pengamatan  yang  lain.  Model  regresi yang  baik  adalah  yang  terbebas  dari masalah heteroskedastisitas.
Tabel 4.Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 pengelolaan keuangan daerah Sistem Pengendalian Intern pemerintah .889 1.125 .889 1.125
a . Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Sumber : Output SPSS v.22
Gambar 1, Uji Heteroskedastisitas – Gambar Scatterplot Sumber : Output SPSS v.22

## PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR 087 Berdasarkan gambar diatas,
dapat  dilihat  bahwa  titik  tersebar  dan tidak  membentuk  pola  khsusus.  Dengan demikian  data  pada  penelitian  ini  tidak terkena gejala heteroskedastisitas.

## Pengujian Hipotesis
Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan
menggunakan uji parsial (Uji t) dan uji koefisien  determinasi.  Uji  parsial dilakukan  untuk  mengetahui  Pengaruh variabel  independen  secara  individual terhadap  variabel  dependen.  hasil  uji persial  atau  uji  t  ini  adalah  sebagai berikut :
Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Model Unstandardized Coefficient Standardized Coefficient B t Sig. 1 (Constant) 9.864 3.286 .002 Pengelolaan Keuangan Daerah .295 3.665 .001 Standar Pengendalian Intern Pemerintah .325 3.922 .000 Pengujian  secara  parsial  yang ditunjukan pada tabel diatas ini diperoleh  dari  kolom  t  IMB  SPSS  v.22. berikut  ini  adalah  pengujian  secara parsial  :  (1)  Angka  signifikan  hasil penelitian  adalah  (0,01)  ≤  0,05  maka data disebut signifikan. Dengan demikian  hipotesis  yang  menyatakan bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dapat  diterima.  (2)  Angka  signifikan hasil  penelitian  adalah  (0,00)  ≤  0,05 maka  data  disebut  signifikan.  Dengan demikian  hipotesis  yang  menyatakan bahwa sistem pengendalian intern
pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dapat diterima.
Koefisien Determinasi mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerapkan model regresi dalam menerangkan pengaruh variabel independen  terhadap  variabel  dependen. Dalam  penelitian  ini  menggunakan pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian  intern  pemerintah  sebagai variabel independen,dan kinerja pemerintah  sebagai  variabel  dependen. Adapun  hasil  uji  koefisien  Adjusted  R Square adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb Model
R R Square
Adjusted
R Square Std. Error of the Estimat e 1 .599 a .35 9 .326
1.53 6 a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern pemerintah, pengelolaan keuangan daerah
b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah
Sumber : Output SPSS v.22
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat dilihat  nilai  adjusted  R 2 sebesar  0,359.
Hal ini   berarti   sebesar   35,9%   variabel dependen    yaitu    kinerja    pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel independen  yaitu pengelolaan keuangan daerah  dan  sistem  pengendalian  intern pemerintah.  Sedangkan  sisanya  sebesar 64,1%  dijelaskan  oleh  faktor-faktor  lain yang  tidak  termasuk  dalam  analisis regresi  yang digunakan dalam penelitian ini.

## DISKUSI
Menurut  Undang-undang  Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban  dan  pengawasan keuangan daerah.
Hipotesis
yang diajukan pertama  (Ha1)  yang  menyatakan  bahwa pengaruh pengelolaan  keuangan  daerah berpengaruh  positif  terhadap    kinerja pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  ini mendukung  penelitian  terdahulu  yakni menurut  Rahmad  Hidayat.  (2009)  dari hasil  penelitiannya  mengatakan  bahwa Pengelolaan keuangan daerah
berpengaruh  singnifikan  positif terhadap kinerja  pemerintah  daerah  pada  instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman,  dan  menurut  Rayindha  dan Suartana  (2017)  Pengelolaan  Keuangan berpengaruh positif pada kinerja pemerintah.
Penelitian ini menunjukan bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah merupakan  dasar  terciptanya  kinerja pemerintah  yang  baik.  Selain  itu,  hasil penelitian  ini  menegaskan  pentingnya pengelolaan  keuangan  daerah  dalam peningkatan  kinerja  pemerintah,  karena adanya  kinerja  pemerintah  yang  baik akan berdampak positif terhadap

## PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR
kesejahteraan  masyarakat  dan  para pengguna  laporan.  Hal ini sesuai dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Nordiawan et all (2012),  bahwa akuntansi  pemerintahaan  memberikan informasi  keuangan  dari  entitas-  entitas yang tidak mencari laba.
Hipotesis  kedua  yang  diajukan (Ha2) yang menyatakan bahwa pengaruh sistem  pengendalian intern pemerintah berpengaruh  positif  terhadap  kinerja pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  ini mendukung  penelitian  terdahulu  yakni menurut  Amelia et  al .  (2002)  bahwa pengendalian intern berpengaruh
signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah daerah  kabupaten  pelalawan.  Penelitian ini menunjukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah
merupakan  syarat  terciptanya  kinerja pemerintah yang berdisiplin dan bertanggungjawab.
Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bastian (2011)
Sistem  pengendalian  internal  meliputi struktruk organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang  dikoordinasikan untuk  menjaga  kekayaan  organisasi, mengecek  ketelitian  dan  keandalan  data akuntansi,  mendorong  efisiensi,  dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa
Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh  positif  terhadap  kinerja pemerintah daerah yang berarti menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap  kinerja  pemerintah  daerah. Dimana jika pengelolaan keuangan baik, maka  kinerja  pemerintah  akan  baik. Hasil  ini  mendukung  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hidayat (2009) dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh
singnifikan  positif  terhadap  kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang
Pariaman.
Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja  pemerintah  daerah  yang  berarti menerima hipotesis kedua yang menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian intern pemerintah berpengaruh
signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah daerah.
Dimana jika sistem pengendalian  intern  pemerintah  baik, maka akan terciptanya kinerja yang baik sehingga bisa
meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Hasil  uji  ini sejalan  dengan  penelitian  terdahulu Rayindha dan Suartana.

## DAFTAR PUSTAKA
Arens,  Alvin  A.  et  all.  2014. Auditing  & Jasa Assurance. Pendekatan
Terintegrasi . Jakarta: Erlangga. Bastian,  Indra.  2010. Akuntansi  Sektor Publik Pengantar . Jakarta.
Erlangga.
----------,  2011. Akuntansi  Sektor  Publik
Pengantar . Jakarta. Erlangga. Ghozali, Imam. 2016. Statistik
Nonparametrik .  Semarang:  Badan Penebit UNDIP.
Hidayat,  Rahmat.  2009. Pengaruh Pengelolaan  Keuangan  Daerah Dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Padang Pariaman). Padang: Artikel  Ilmiah.Universitas  Negeri
Padang.
Nordiawan,  Deddi.  et  all. Akuntansi Pemerintahan .  Jakarta:  Salemba
Empat
Prasatya,  M  Rayinda.  Suartana,  Wayan. 2017. Pengaruh  Good  Governance Pengelolaan    Keuangan    Daerah Dan      Sistem      Pengendalian Intern Pemerintah  Pada  Kinerja Pemerintah  Daerah. Bali:  E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana.
Vol.21.2.  November  (2017):  1346- 1372.
Sujarweni,  Wiratna  V.  2015. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Pustaka Baru Press