## IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 3
Volume 16, Nomor 01, Januari 2021
Birokrasi dan Korupsi dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah pada Tahun 2013-2015
Bureaucracy and Corruption in the Use of School Operational Assistance Funds (BOS) in the Regional Government of Donggala Regency, Central Sulawesi in 2013-2015

## Elvira
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia (*)Email Korespondensi: elvira898@gmail.com

## Abstrak
Dalam  era  otonomi  pendidikan,  daerah  perlu  membangun  pendidikan  secara    baik  agar  sektor  ini  mampu dijadikan penggerak bagi kemajuan daerah. Pergeseran struktur kewenangan sistem administrasi pendidikan ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sistem pengelolaan pendidikan. Ekspektasi pelaksanaan  Dana  Bos  Daerah  (BOS)  daerah  pendidikan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  adalah terwujudnya  demokrasi  pendidikan,  artinya  pendidikan  dilaksanakan  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat.  Selain alasan  demokrasi,  kebijakan  pendidikan  dalam  Dana  Bos  Daerah  (BOS)  pendidikan  secara  konkret dimaksudkan  untuk  memecahkan  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  lokal  dibidang pendidikan.  Pengelolaan  dana  BOS  harus  dilakukan  secara  sistematis  mulai  dari  perencanaan  sampai pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kata Kunci: Korupsi, Penggunaan, Dana Bantuan Operasional Sekolah

## Abstract
In the era of educational  autonomy, regions need to  develop  education properly so that this  sector can be used  as  a  driving  force  for  regional  progress.  This  shift  in  the  authority  structure  of  the  education administration system is the right momentum to  reform the education management system. The expectation for the implementation of the Regional Bos Fund (BOS) for education by the district/city government is the realization of education democracy, meaning  that education is carried out  from, by, and for the people. In addition to democratic reasons, the education policy in the Regional Bos Fund (BOS) education is concretely intended  to  solve  problems  faced  by  local  communities  in  the  field  of  education. The  management  of  BOS funds must be carried out systematically from planning to monitoring to achieve the goals that have been set.
Keywords: Corruption, Use, School Operational Assistance Funds

## IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 3

## Volume 16, Nomor 01, Januari 2021

## PENDAHULUAN
Negara  (State)  adalah  institusi  yang  memiliki  kekuasaan  dan  kekuatan  untuk  mengatur masyarakat  dimana  didalamnya  juga  terdiri  dari bagian  - bagian  kecil  yang   menjadi  objek yang    di  perintahkan  (1).  Bagian    kecil  itu  di  anggap    telah    menyerahkan  kekuasaannya  secara sukarela maupun karena hukum  untuk   mengambil  keputusan.
Jika persoalan itu manusia mengakumulasi menumpuk terus menerus dan menjadi  persoalan masyarakat  dan  kemudian  jika mengkristal menjadi persoalan Negara atau pemerintah mulailah manusia menyadari ketertiban  birokrasi  dan  administrasi  Negara.
Manusia hidup ini  selalu membutuhkan   organisasi   atau   birokrasi   pemerintah (2). Begitu manusia lahir  dia  membubuhkan catatan keorganisasi  pemerintah  tentang  akte  kelahiran, masuk sekolah  mendaftar  keorganisasi  pemerintah    dibidang    pendidikan,  mau    nikah    butuh    pekerjaan urusan  agama,  meninggal  dunia  pun  masih membutuhkan  upaya  kantor  pemerintah.  Betapa hebat    dan    menyeluruhnya  urusan    organisasi    pemerintah    itu    mengintervensi    kehidupan    dan kematian  seseorang.
Dengan  demikian   dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa   baik  di negara - negara  berkembang maupun    negara  -  negara    kapitalis    pun,    peranan    birokrasi  dan    elit  -  elit    didalamnya    masih memainkan    peranan    kunci  dalam    pembangunan    secara    umum    dan    dalam    pembangunan politik.  Dan    dengan  kerangka  seperti  itu,  maka  dapat  mengarah  kepada  sistem  politik  yang demokratis.  Birokrat    sebenarnya    dihadapkan    pada    kemungkinan    keterkaitan  kesalahan  / penyimpangan  pengelolaan  administrasi  negara dengan  konsekuensi munculnya  resiko  tuduhan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  unsur-unsurnya  begitu  rawan  ada  diancam  dalam  UU  No. 31 tahun    1999    yang  telah    diubah    dengan    UU    No.  20    tahun    2001  (3).    Korupsi    di  Indonesia benar-benar   sangat  sistemik,  bahkan  korupsi  yang  terjadi   sudah  berubah  menjadi  vampir state  karena  hampir  semua  infra  dan  supra  struktur  politik  dan  sistem  ketatanegaraan  sudah terkena  penyakit  korupsi (4).

## METODE
Metode    yang    digunakan    dalam    penelitian    ini    adalah      pendekatan    kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  melalui  studi  kepustakaan,  dokumentasi,  observasi  dan wawancara.  Sedangkan  analisis  data  dilaksanakan    melalui    tiga    jalur    kegiatan    yang    saling berkaitan  satu  dengan  lainnya.  tiga  jalur  kegiatan  ini  adalah  (1) klasifikasi  data  (2) agregasi data    (3)  menyusun    pernyataan    pokok  (5).    Dari    tiga    alur    ini    dapat  membuat    data    menjadi bermakna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tindakan  Korupsi  Dalam  Lingkungan  Birokrasi
Korupsi  sudah   menjadi  gaya  hidup  di Indonesia  begitu  juga khususnya  yang sedang terjadi  di SATAP 9 Sojol di Daerah  Kabupaten Donggala. Banyak  orang  yang begitu  menikmati tindakan    korupsi    ini.    Sedemikian    banyak    manusia    yang    melakukan    korupsi    dari    pusat sampai    daerah.    Koruptor  –  koruptor    ini    terutama    adalah    pihak  –  pihak    yang    menduduki jabatan  strategis  dalam berbagai  institusi  Negara  dan  administrasi,  dari  lapisan  bawah  sampai atas.  Korupsi  adalah  perilaku  pejabat  publik,  baik  politikus / politisi  maupun pegawai  negeri yang  secara    tidak    wajar    dan    tidak    legal    memperkaya    diri  atau    memperkaya    mereka    yang dekat  dengannya,    dengan    menyalahgunakan    kekuasaan    publik    yang    dipercayakan    kepada mereka (6).

## Pemicu  Korupsi  di SATAP 9 Sojol Di Kabupaten Donggala
Pada    Daerah    Kabupaten    Donggala    Pemicu    korupsi  lainnya    ialah    bertambahnya jumlah    pegawai    negeri    secara    cepat    dengan    akibat    gaji    mereka    sangat    kurang.    Hal    ini mengakibatkan    perlunya    pendapatan    tambahan    serta    bertambah    luasnya    kekuasaan    dan kesempatan birokrasi  dibarengi  dengan  lemahnya  pengawasan  dari  atas  dan  pengaruh  partai – partai  politik.

## IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 3
Volume 16, Nomor 01, Januari 2021
Selain    itu    korupsi    yang      begitu    erat    pada    lingkungan    birokrasi  sekolah  SATAP  9 Sosol di Daerah  Kabupaten  Donggala  di karenakan  adanya  sistem  kekeluargaan,  kekerabatan dan  dinasti / oligarky  pada  jabatan  dan  kekuasaan.

## Faktor  Pendorong  Terjadinya  Korupsi
Faktor  –  faktor    pendoroong    terjadinya    tindak    pidana    korupsi    secara    garis    besar mencakup    unsur  -  unsur    sebagai    berikut  :  1)  Konsentrasi    kekuasan    di  pengambil    keputusan yang  tidak  bertanggung jawab  langsung  kepada  rakyat,  seperti  yang  sering  terlihat  di rezim – rezim   yang  bukan  demokratik. 2) Gaji   yang  masih   rendah,   kurang   sempurnanya  peraturan perundang - undangan,  administrasi  yang  lamban  dan  sebagainya (7).
Penyebab  Korupsi  pada  individu  juga  disebabkan  antara  lain  : 1) Sikap  mental  para pegawai  yang  ingin  cepat  kaya  dengan  cara  yang  haram,  tidak  ada  kesadaran  bernegara, tidak  ada  pengetahuan  pada  bidang  pekerjaan  yang  dilakukan   oleh  pejabat  pemerintah. 2) Kurangnya    transparansi    di  pengambilan    keputusan    pemerintah.  3)  Kampanye  -  kampanye politik  yang  mahal,  dengan  pengeluaran  lebih  besar  dari  pendanaan  politik  yang  normal. 4) Proyek    yang    melibatkan    uang    rakyat    dalam    jumlah    besar.  5)  Lingkungan    tertutup    yang mementingkan    diri    sendiri    dan    jaringan  "teman    lama".  6)  Lemahnya    ketertiban    hukum.  7) Lemahnya  profesi  hukum. 8) Gaji  pegawai  pemerintah  yang  sangat  kecil.

## Dampak  Korupsi
Korupsi  berakibat  sangat  berbahaya  bagi  kehidupan  manusia,  baik aspek  kehidupan sosial,  politik,  birokrasi,  ekonomi, dan  individu.  Bahaya korupsi  bagi  kehidupan  diibaratkan bahwa  korupsi  adalah  seperti  kanker dalam  darah,  sehingga  si  empunya  badan   harus  selalu melakukan  “cuci  darah”  terus  menerus  jika  ia  menginginkan  dapat  hidup  terus (8).
Korupsi  juga   membahayakan   terhadap  standar   moral   dan  intelektual masyarakat   di Daerah  Kabupaten  Donggala.  Ketika  korupsi  merajalela,  maka  tidak  ada  nilai  utama  atau kemulyaan  dalam  masyarakat.

## Solusi  Pencegahan  Korupsi  Dalam  Lingkungan  Birokrasi
Solusi  yang  dapat  digunakan  untuk  mencegah  korupsi  antara  lain : 1) Cara  Sistemik – Struktural. 2) Cara  Abolisionisti. 3) Cara  Moralistik.

## Upaya-Upaya Dalam  Mengatasi Tindakan  Korupsi  Pada  Lingkungan  Birokrasi
Ada  beberapa  upaya  penggulangan korupsi  yang  ditawarkan  para  ahli  yang  masing- masing    memandang    dari  berbagai    segi    dan    pandangan.  Langkah  –  langkah      untuk menanggulangi  korupsi  sebagai  berikut  : 1) Membenarkan   transaksi  yang  dahulunya  dilarang dengan    menentukan    sejumlah    pembayaran    tertentu.  2)  Membuat    struktur    baru    yang mendasarkan    bagaimana  keputusan    dibuat.  3)  Melakukan    perubahan    organisasi    yang    akan mempermudah  masalah    pengawasan    dan    pencegahan    kekuasaan    yang    terpusat,  rotasi penugasan (9).

## Cara  Menanggulangi  Korupsi  Pada  Lingkungan Birokrasi
Ada    empat  strategi    yang    dapat    diterapkan    untuk    mengurangi    intensitas    korupsi    di daerah, yaitu : 1) Memutus  serta  merampingkan  (streamlining)  jaringan  proses  birokrasi  yang bernuansa      primordial    di  kalangan    penentu    kebijakan,    baik    itu    yang  berada    di  lembaga eksekutif,   legislatif   maupun  yudikatif,  sehingga  tata  kerja  dan  penempatan  pejabat   pada jabatan    atau    posisi  -  posisi    tertentu    benar  -  benar  dapat  dilaksanakan  secara  akuntabel  dan profesional serta dilaksanakan  dengan  pertimbangan  profesionalisme  dan  integritas  moral  yang tinggi; 2) Menerapkan  sanksi  pidana  yang  maksimal  secara  tegas,  adil  dan konsekuen  tanpa ada  diskriminasi  bagi  para  pelaku  korupsi,  dalam  arti bahwa  prinsip - prinsip  negara  hukum benar – benar  harus  diterapkan  secara tegas  dan  konsekuen,  terutama  prinsip  equality  before the  law; 3) Para  penentu  kebijakan,  baik  di bidang  pemerintahan  maupun  di bidang penegakan hukum  harus  memiliki    kesamaan    visi,    profesionalisme,    komitmen,  tanggungjawab    dan

## IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 3
Volume 16, Nomor 01, Januari 2021
integritas  moral  yang  tinggi  dalam  menyelesaikan  kasus - kasus  korupsi;  dan 4) Memperjelas serta  memperkuat  mekanisme  perlindungan  saksi (10).

## Konsep  Bantuan  Operasional  Sekolah  Di Daerah Kabupaten  Donggala
Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  secara  konsep  mencakup komponen  untuk  biaya operasional    non    personal    hasil    studi    Badan    Penelitian  dan    Pengembangan,  Departemen Pendidikan    Nasional    (Balitbang    Depdiknas)  (11).  Namun    karena      biaya    satuan    yang digunakan    adalah    rata  -  rata    nasional,  maka    penggunaan    BOS    dimungkinkan    untuk membiayai   beberapa  kegiatan lain  yang  tergolong  dalam  biaya  personil  dan  biaya  investasi. Prioritas  utama  BOS  adalah  untuk  biaya  operasional  non  personil  bagi  sekolah (12).

## Tujuan  Bantuan  Operasional  Sekolah  Di Daerah  Kabupaten  Donggala
Salah  satu  program  yang  diharapkan  berperan  besar  terhadap percepatan  penuntasan wajib  belajar  9  tahun  yang  bermutu  adalah program  BOS.  Meskipun  tujuan  utama  program BOS  adalah  untuk pemerataan  dan  perluasan  akses,  program  BOS  juga  merupakan  program untuk  peningkatan  mutu,  relevansi  dan  daya  saing  serta  untuk  tata  kelola, akuntabilitas  dan pencitraan  publik.  Dalam  Rangka  Penuntasan   wajib  belajar  9  tahun  yang  bermutu,  banyak program  yang  telah,  sedang dan  akan  dilakukan.
Program – program  tersebut  dapat  dikelompokkan menjadi  tiga,  yaitu  pemerataan  dan perluasan  akses,  peningkatan  mutu, relevansi  dan  daya  saing  dan  tata  kelola,  akuntabilitas dan  pencitraan  publik.

## Penggunaan  Dana  Bos  Di Daerah  Kabupaten  Donggala
Penggunaan  dana  BOS  di sekolah  harus  didasarkan  pada  kesepakatan dan  keputusan bersama    antara    Tim    Manajemen    BOS    Sekolah,    Dewan    Guru,  dan    Komite    Sekolah    yang harus  didaftar  sebagai  salah  satu  sumber penerimaan  dalam  RKAS/RAPBS,  di samping  dana yang  diperoleh  dari Pemda  atau  sumber   lain  yang  sah (13).
Hasil    kesepakatan    penggunaan    dana    BOS    (dan    dana    lainnya    tersebut)    harus dituangkan  secara  tertulis  dalam bentuk  berita   acara   rapat   yang   dilampirkan  tanda   tangan seluruh  peserta rapat  yang  hadir.

## Permasalahan  Pengelolaan  Dana  Bos  Di Daerah Kabupaten  Donggala  Dan  Solusinya
Harus    diakui,  masalah    utama    dana    BOS    terletak    pada    lambatnya    penyaluran    dan pengelolaan  di   tingkat   sekolah    yang   tidak  transparan. Mengapa   hal   tersebut  bisa   terjadi? Jelas  terlihat  bahwa  di dalam implementasinya,  fungsi  pengawasan  sangat  kurang.  Tidak  ada partisipasi,  transparansi,    dan    akuntabilitas    dalam    proses    implementasi    anggaran    di  semua tingkat  penyelenggara,  Kemendiknas,  dinas  pendidikan,  maupun sekolah. Pada  tingkat  pusat, proses  penganggaran  pun  turut  dimonopoli  oleh  Kemendiknas,    akibatnya    kepentingan Kemendiknaslah  yang  lebih  terpenuhi, bukan  mendahulukan  yang  perlu.

## Solusi  Permasalahan  dana  BOS  di Daerah  Kabupaten  Donggala
Ada    beberapa    langkah    yang    kemungkinan    bisa    diambil    oleh    pemerintah    untuk menanggulangi    permasalahan    ini    diantaranya    :  1)  Peninjauan    Kembali    Kebijakan.  2)  Dana Berkeadilan.  3)  Pengwasan    yang    Efektif    dan    Efisien.  4)  Pendampingan    Dari    Ahli    Yang Kompeten.

## Tugas  dan  tanggung  jawab  Tim  BOS  Kabupaten / Kota  Dongggala  meliputi
Tugas    dan    tanggung    jawab    Tim    BOS    Kabupaten  /  Kota    Dongggala    meliputi:  1) melatih,    membimbing    dan    mendorong    sekolah    pada    jenjang  pendidikan    dasar    untuk memasukkan    data    pokok    pendidikan  dalam    sistem    pendataan    yang    telah    disediakan    oleh Kementerian  Pendidikan    dan    Kebudayaan;  2)  melakukan    monitoring    perkembangan pemasukan/ updating data  yang  dilakukan  oleh  sekolah  pada  jenjang  pendidikan dasar  secara online;  3)  memverifikasi    kelengkapan    data    (jumlah    peserta    didik    dan  nomor    rekening)    di

## IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online)
Artikel 3
Volume 16, Nomor 01, Januari 2021
sekolah    pada    jenjang      pendidikan    dasar  yang  diragukan    akurasinya.    Selanjutnya    meminta sekolah   untuk melakukan  perbaikan  data   melalui  sistem  Dapodik; 4) memverifikasi   sekolah yang    memenuhi    syarat  /  kriteria    agar  memperoleh    alokasi    BOS    minimal;  5)  Kepala    dinas pendidikan    kabupaten  /  kota    sebagai    penanggung  jawab    Tim    BOS    Kabupaten  /  Kota menandatangani    NPH  mewakili    sekolah    pada    jenjang    pendidikan    dasar;  6)  Memberikan sosialisasi  /  pelatihan    kepada    sekolah    pada    jenjang  pendidikan    dasar,    Komite    Sekolah    dan masyarakat  tentang program  BOS  termasuk  melalui  pemberdayaan  pengawas sekolah.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  birokrasi  di  daerah  kabupaten  donggala  merupakan sistem    kekuasaan    kepemimpinan    dimana    seorang    pemimpin  daerah    bisa    mengendalikan bahkan  membuat   aturan  dalam  pelaksanaan   birokrasi  atas   kebijakan  yang  dibuat.   Kedua, Birokrasi  dan  kekuasaan  di daerah  Kabupaten  Donggala  tidak  lepas  dari  cara  kepemimpinan seoarang  bupati  dalam  mengambil  sikap  sesuai  dengan  kebijakan  yang  diterapkannya  pada masyaraakat, namun  aturan  dalam  kebijakan  mengalami  keberpihakan  pada warga masyarakat masyaraakat. Ketiga, mengenai mekanisme  penyelenggaraan  dana   BOS   khususnya  di wilayah kecamatan    Sojol    di  daerah    kabupaten    Donggala    bahwa    tindakan    korupsi    yang    terjadi    di lingkungan    sekolah    masih    didominasi    adanya    kekuasaan    dan    penyalahgunaan    wewenang serta    dilakukannya    rekayasa    manipulasi    data    pada    laporan    pertanggung    jawaban    yang dilakiukan  oleh  pihak  kepsek  dan  bendahara.  Keempat,  Penyebab  terjadinya  penyimpangan tersebut  di karenakan  kurangnya  sosialisasi  langsung  kepada  masyarakat  serta  tidak  adanya transparansi    jumlah    dana    anggaran    dan    fungsi    dana    BOS,    begitu    pula    transparansi penggunaan    dana    BOS    baik    kepada    orang    tua    murid    maupun    tokoh    masyarakat    lainnya. Kelima,  secara  personal   kurangnya  pengetahuan   norma,  etika   pada  individu   serta   kurang efektifnya    pengawasan    pemerintah    terhadap    oknum    guru    di  sekolah    dalam    penegakan kegunaan  dan  fungsi  dana  BOS.

## SARAN
Rekomendasi saran kepada birokrasi  perlu  melakukan  perbaikan  pada  SDMnya  karena masih   banyak  pejabat  dan  anggota  yang  tidak  melakukan  tanggung  jawabnya  dengan  baik. Tetapi  disini   yang  perlu  memperbaiki  SDMnya  bukan  hanya  dari  pemerintah  saja,  namun juga diperlukan kesadaran pribadi dari para  anggota  akan   kewajibannya   melayani   masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Johan  TSB.  Perkembangan  Ilmu  Negara  dalam  Peradaban  Globalisasi  Dunia.  Deepublish; 2018.
2. Setiawan I. Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah. irfan setiawan; 2014.
3. Prabowo  IWE.  Penerapan  ketentuan  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. UNS (Sebelas Maret University); 2014.

## 4. GUSTI  N.  TIGA  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA  PERBUATAN  KORUPSI  DI INDONESIA TELAAH KASUS YANG DITANGANI
KEJAKSAAN DAN PENGADILAN NEGERI PADANG, SUMATERA BARAT. UNIVERSITAS ANDALAS; 2013.
5. Kamal  B.  Konflik  Kepentingan  Perebutan  Pesisir  Kota  Makassar  dalam  Pembangunan Center Point of Indonesia. Polit J Magister Ilmu Polit Univ Hasanuddin. 2017;3(2):83–93.
6. Erlina T. NIKAH SIRI DAN KORUPSI (NIKAH SIRI AND CORRUPTION). 2017;
7. Mursidi A, Sulistri E. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI. Penerbit Lakeisha; 2020.
8. Wibowo  FA.  PENEGAKAN  HUKUM  TINDAK  PIDANA  GRATIFIKASI  DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI. Universitas Muhammadiyah Metro; 2019.
9. Hasbullah H. Perintah Atasan atau Jabatan (Ambtelijk Bevel) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi. J Muara Ilmu Sos Humaniora, dan Seni. 2017;1(1):84–94.
10. Ismansyah  I,  Sulistyo  PA.  Permasalahan  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  di  Daerah  serta

## IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online) Artikel 3
Volume 16, Nomor 01, Januari 2021
Strategi Penanggulangannya. J Demokr. 2010;9(1).
11. Rohman  F.  Studi  tentang  manajemen  pembiayaan  Pendidikan  melalui  program  bantuan Operasional sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. UIN Walisongo; 2009.
12. Januwarso  A.  Implementasi  Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Pada  SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro. JIAN-Jurnal Ilmu Adm Negara. 2017;1(1):1–9.
13. Okvita A. Pengelolaan Dana Bos Sekolah (BOS). 2019;