Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 5, Nomor 2, 2020, 125-146 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin

## Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
Ali Hasan Zein 1* , Syamsuddin RS 2 , Rohmanur Aziz 3
12,3 Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung *Email : zein432@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  pelaksanaan  AMDAL  pada  Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam pengembangan potensi sumber daya alam. Dianalisis dari norma, konsep, dan perilaku sumber daya manusia yang terdapat di  BPLHD  Provinsi  Jawa  Barat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan  menggunakan  metode  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Badan  Pengelola  Lingkungan  Hidup  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam pengembangan  potensi  sumber  daya  alam  melalui  Analisi  Mengenai  Dampak Lingkungan memiliki aturan baku yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08/2013, yang mengatur tentang aturan dan tata kelola, konsep yang dirumuskan, serta kinerja sumber daya manusianya. Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam pengembangan potensi sumber daya alam melalui analisis mengenai dampak lingkungan, berpengaruh.
Kata Kunci : AMDAL; Peran; Sumber Daya Alam.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  implementation  of  EIA  in  the  Environmental Management Agency in the development of natural resource potential. Analyzed from the norms, concepts, and behavior of human resources contained in BPLHD West Java Province. The role theory proposed by Levinson was used to analyze the problems in this study. In his statement, that role covers three things including norms that become rules to guide someone in society, concepts that individuals will do in society as an organization, as well as individual behavior that is important  for  the  social  structure  of  society.  This  research  is  a  qualitative  research  using descriptive  method.  Data  was  collected  through  observation,  interviews,  and  documentation studies. Analysis of data in this study uses interpretations or interpretations of logic that are related to the context of Islamic Community Development. The results showed that the Regional
Environmental  Management  Agency  of  West  Java  Province  in  the  development  of  natural resource potential through Analysis of Environmental Impacts had standard rules issued by the Ministry  of  Environment,  namely  the  Minister  of  Environment  Regulation  No.  08/2013, which  regulates  the  rules and governance,  the  concept  formulated, and  the performance  of its human  resources.  The  Environmental  Management  Agency  in  developing  natural  resource potential through an analysis of environmental impacts, has an effect. Keywords : Role; Natural Resources; Environmental Impact Analysis.

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  salah  satu  unsur  yang  terdapat  pada  lingkungan  hidup.  Itu dijelaskan  di  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  disebutkan  pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Artinya  manusia yang  termasuk  kedalam  ekologi  ini  bergantung  pada  makhluk hidup lain yang keberlangsungan (kelestariannya) juga bergantung pada pola dan cara hidup manusia dalam mengelola ekosistem.
Sebagian manusia sadar untuk menjaga lingkungan agar tetap seimbang dan lestari. Karena lingkungan yang sehat akan menjadikan suasana yang indah dan damai. Maka sudah kewajiban manusia untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada  lingkungan  yang  dihuninya.  Sebelum  kerusakan  meluas  dan  menjadikan manusia tidak memiliki bahan pangan atau tempat tinggal.
Salah satu bentuk usaha untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan adalah  dengan  dibuatnya peraturan-peraturan  yang menjaga kondisi  lingkungan tetap  seimbang  serta  mengurangi  efek  samping  dari  kebutuhan  manusia  yang bahan  bakunya  diambil  dari  alam.  Dalam  penerapan  peraturan  tersebut, dibutuhkan manusia yang jujur serta mengedepankan kepentingan umum daripada dirinya sendiri. Sehingga dalam pengelolaan lingkungan dan penerapan hukumnya tidak menyeleweng dari yang telah ditentukan diperaturan (Undang-Undang).
Melaksanakan  pembangunan  tentunya  dibutuhkan  kajian-kajian  tertentu. Agar dampak negatif dalam pembangunan dapat diminimalisir seperti yang telah tercantum pada Pasal 22 ayat (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009,  yaitu diwajibkan  adanya  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  dari  usaha  dan/atau kegiatan  yang  diperkirakan  mempunyai  dampak  penting  bagi  lingkungan,  oleh karena itu dibentuk suatu badan khusus yang mengurus masalah lingkungan hidup di tingkat daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup yang salah satu tugasnya adalah sebagai  pelaksana  untuk  memfasilitasi  kegiatan  instansi  terkait  dalam  hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi penerapan AMDAL di daerah.
Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  menjadi  salah  satu

## Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 2 (2020) 125-146
solusi  pertama  yang  dilakukan  untuk  pembangunan  dalam  pengembangan masyarakat.  Karena  dalam  pembangunan  yang  bertujuan  baik  seperti pengembangan masyarakat didaerah tertentu dan perlu dilakukan pembangunan secara fisik terkadang berbenturan dengan kerusakan lingkungan. Seperti dalam PP Nomor 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang  direncanakan  pada  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses pengambilan  keputusan  tentang  penyelenggaraan  usaha  dan/atau  kegiatan. Sehingga AMDAL sangat dibutuhkan dalam setiap proses pembangunan, dimulai dari perencanaan hingga pengawasan serta jika terdapat masalah ditengah-tengah proses pembangunan sedang dilakukan.
AMDAL memperhatikan tiap aspek lingkungan yang ada, baik fisik-kimia, ekologi,  sosial-ekonomi,  sosial-budaya,  dan  kesehatan  masyarakat.  Dalam perkembangannya instansi yang terkait dengan urusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berada dalam lingkup Kementrian Lingkungan Hidup.
Merosotnya  kualitas  lingkungan  yang  dibarengi  menipisnya  sumber  daya alam serta timbulnya berbagai macam kerusakan lingkungan telah menyadarkan sebgaian manusia untuk menjaga lingkungannya agar tetap lestari. Di samping itu, melihat  lingkungan  yang  tidak  mungkin  terus-menerus  mendukung  kehidupan yang tiada batas. Jika keadaan bumi sebagai penopang kehidupan manusia telah rusak.  Maka  berbagai  macam  kesulitan  akan  dihadapi  oleh  manusia.  Karena pertumbuhan  manusia  yang  sulit  dikendalikan  juga  mempengaruhi  keadaan lingkungan dan sudah seharusnya manusia melestarikan lingkungannya.
Pembangunan  membawa  perubahan  yang  cukup  pesat,  sehingga menimbulkan  perubahan  pada  lingkungan.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa perubahan  yang  terjadi  pada  lingkungan  menimbulkan  dampak  negatif  bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Hal yang terjadi saat ini diantaranya banyak pembangunan  pabrik  yang  menggusur  area  persawahan  yang  mengakibatkan petani  berpindah  ke  tepi  sungai,  pegunungan,  hingga  hutan  lindung.  Yang berakibat kerusakan tanah (erosi) hingga longsor yang mengancam jiwa penduduk yang bermukim di bawahnya (area rawan longsor; akibat hutan gundul).
Pembangunan  fisik  yang  tidak  mendukung  kelestarian  lingkungan menyebabkan  kerusakan  alam.  Kerusakan  ini  tentu  saja  disebabkan  oleh  ulah manusia sendiri yang tamak serta tidak peduli akan kelestarian lingkungan. Untuk itu perlu diupayakan pembangunan yang berkelanjutan serta pendampingan untuk menambah  wawasan  lingkungan.  Modal  sosial  merupakan  salah  satu  faktor penting  dalam  proses  tersebut,  sehingga  perlu  diidentifikasi  dan  dikembangkan dalam rangka proses belajar sosial dan belajar memahami lingkungan (Soetomo, 2013: 11).
Pembangunan  yang  didasari  oleh  wawasan  lingkungan  adalah  sadar menggunakan  serta  bijaksana  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  dalam pembangunan  yang  berkesinambungan  juga  meningkatkan  mutu  kehidupan (Husein,  1993:  50).  Sedangkan  pembangunan  yang  berkelanjutan  (Sustainable Development)  didefenisikan  sebagai  pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan saat ini tanpa mengurangi pemanfaatannya pada generasi mendatang. Sementara itu,  dalam  pelaksanaan  pembangunan  tersebut  terdapat  lembaga  khusus  untuk menangani  lingkungan  hidup.  Lembaga  tersebut  bertujuan  untuk  menangani pembangunan yang bersinggungan dengan kehidupan sosial.
Ada beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu;  Widia  Edorita  (2007)  dengan judul  “Peranan  Amdal  Dalam  Penegakan Hukum  Lingkungan  Di  Indonesia  dan  Perbandingannya  Dengan  Beberapa Negara  Asia  Tenggara”.    Menurut  Widia  Edorita  “Analisa  mengenai  dampak lingkungan merupakan salah satu cara pengendalian yang efektif. AMDAL pada hakekatnya  merupakan  penyempurnaan  suatu  proses  perencanaan  proyek pembangunan.  Dampak  negatif  yang  sering  ditimbulkan  oleh  proyek pembangunan dapat diminimalisir dengan AMDAL.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mewujudkan  hal  ini  adalah  dengan melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Lingkungan seharusnya diperhatikan  sejak  mulai  pembangunan  itu  direncanakan  sampai  pada  operasi pembangunan  itu.  Dengan  pembangunan  berwawasan  lingkungan  maka pembangunan dapat berkelanjutan.
Dalam  penelitian  karya  ilmiah  di  atas,  Widia  Edorita  memaparkan bagaimana peran AMDAL dalam penegakan hukum lingkungan yang terjadi di Indonesia serta membandingkan pelaksanaan AMDAL di beberapa negara Asia Tenggara. Berbeda dengan penelitian karya ilmiah ini, peneliti lebih memaparkan bagaimana  peran  Amdal  dalam  pengembangan  potensi  Sumber  Daya  Alam (SDA).
Dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah dengan  rumusan  masalah:  Pertama,  Norma  apa  yang  terdapat  pada  Badan Pengelola  Lingkungan  Hidup  dalam  Pengembangan  Potensi  SDA?  Kedua, Bagaimana  konsep  Badan  Pengelola  Lingkungan  Hidup  dalam  Pengembangan Potensi  SDA  Melalui  AMDAL?  Ketiga,  Bagaimana  perilaku  SDM  Badan Pengelola  Lingkungan  Hidup  dalam  Pengembangan  Potensi  SDA  Melalui AMDAL?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan  analisis  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dengan  Kepala  Bagian AMDAL, Staff , masyarakat, observasi, studi pustaka dan studi dokumen.
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 2 (2020) 125-146

## LANDASAN TEORITIS
Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah Teori Peranan. Levinson dalam (Soekanto, 2012: 213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain: 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang  dalam  masyarakat.  Peranan  dalam  arti  ini  merupakan  rangkaian peraturan-peraturan  yang  membimbing  seseorang  dalam  kehidupan bermasyarakat;  2)  Peranan  merupakan  suatu  konsep  tentang  apa  yang  dapat dilakukan  oleh  individu  dalam  masyarakat  sebagai  organisasi;  3)  Peranan  juga dapat  dikatakan  sebagai  perilaku  individu  yang  penting  bagi  struktur  sosial masyarakat.
Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari  orang  yang  menduduki  status  tertentu.  Sejumlah  peran  disebut  sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari  hubungan-hubungan  berdasarkan  peran  yang  dimiliki  oleh  orang  karena menduduki status-status social khusus. (Raho, 2007: 67).
Pendapat  David  Berry  bahwa  dalam  peranan  yang  berhubungan  dengan pekerjaan,  seseorang  diharapkan  menjalankan  kewajiban-kewajibannya  yang berhubungan  dengan  peranan  yang  dipegangnya.  Peranan  didefinisikan  sebagai seperangkat  harapan-harapan  yang  dikenakan  kepada  individu  yang  menempati kedudukan social tertentu. (Wirutmo, 1981: 99-101).
Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan  untuk  melakukan  hal-hal  yang  diharapkan  masyarakat  di  dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.
Definisi  peranan  sebagi  harapan-harapan  yang  dikenakan  pada  individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan ersebut merupakan imbangan  dari  norma-norma  sosial  dan  oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Dalam peranan itu  terdapat  dua  harapan,  yaitu  harapan  yang  dimiliki  oleh  si  pemegang  peran terhadap  masyarakat  atau  terhadap  orang  yang  menjalankan  peranannya  atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya. (Berry, 2003: 105).
Menurut (Veithzal, 2004, hal. 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.
Pengertian norma menurut (Soekanto, 2012: 213) secara sosial dikenal ada empat meliputi: 1) Cara (Usage), lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam  masyarakat.  Suatu  penyimpangan  terhadapnya  tak  akan  mengakibatkan
hukuman  yang  berat,  akan  tetapi  hanya  sekedar  celaan  dari  individu  yang dihubunginya; 2) Kebiasaan (Folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam  bentuk  yang  sama  merupakan  bukti  bahwa  orang  banyak  menyukai perbuatan tersebut; 3) Tata kelakuan (Mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup  dari  kelompok  manusia  yang  dilaksanakan  sebagai  alat  pengawas,  secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya; 4) Adat istiadat  (Custom),  merupakan  tata  kelakuan  yang  kekal  serta  kuat  integrasinya dengan  pola-pola  perilaku  masyarakat  dapat  meningkatkan  kekuatan meningkatnya menjadi custom atau adat istiadat. (Soekanto, 2012: 174).
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  norma secara etimologi adalah pedoman perilaku untuk melangsungkan kehidupan antar individu  tang  terdapat  pada  masyarakat.  Pada  dasarnya,  norma  disusun  agar hubungan manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib, teratur dan damai.
Siswoyo  dalam  (Mardalis,  2003:  42)  mendefinisikan  teori  sebagai seperangkat  konsep  dan  definisi  yang  saling  berhubungan  yang  mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena.
Menurut  (Syaiful  Bahri,  2008:  30)  dalam  Bukunya  berpendapat  bahwa Konsep  adalah  satuan  arti  yang  mewakili  sejumlah  objek  yang  mempunyai  ciri yang sama.
Dikatakan juga bahwa Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk  representasi  mental  tak  berperaga.  Konsep  sendiri  pun  dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata.
Mory  Cooper  dalam  (Umar,  2004:  50)  mendefinidikan  teori adalah  suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara  sistematis  dan  telah  digeneralisasi  sehingga  dapat  menjelaskan  dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.
Tan dalam (Koentjaraningrat, 1997: 32) mengemukakan bahwa konsep atau pengertian  adalah  unsur  pokok  di  dalam  suatu  penelitian,  kalau  masalah  dan kerangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai hal yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya adalah definisi secara  singkat  dari  sekelompok  fakta  atau  gejala  itu.  (Soedjadi,  2000:  14) mengartikan konsep sebagai ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa). Hoy & Miskel dalam (Sugiyono, 2010: 55) mendefinisikan teori sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang

## Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 2 (2020) 125-146
dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi.
Perilaku individu merupakan aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan  tentang  kecocokan  antar  individu,  tugas  pekerjaan  dan  efektivitas. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Ada 4 ciri utama individu, yaitu: 1) Persepsi (peception) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu; 2) Sikap (attitude) adalah  kesiapsiagaan  mental  yang  diorganisasikan  melalui  pengalaman  yang memiliki  pengaruh  tertentu  terhadap  tanggapan  orang,  obyek,  dan  situasi  yang berhubungan  dengannya;  3)  Kepribadian  adalah  serangkaian  ciri  yang  relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor- faktor  sosial,  kebudayaan  dan  lingkungan;  4)  Belajar  adalah  proses  terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2011: 76).
Sumber  daya  alam  adalah  semua  kekayaan  berupa  benda  mati  maupun benda  hidup  yang  berada  di  bumi  dan  dapat  dimanfaatkan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup manusia (Abdullah, 2007: 3). Pengertian sumber daya alam juga ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia.
Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam menunjang kehidupan  manusia,  karena  diatas  lahan  segala  aktivitas  manusia  berlangsung untuk  pemenuhan  kebutuhan  serta  kelangsungan  hidupnya.  Batas  lahan  yang ditemukan oleh (Sitorus, 1986: 132) adalah sebagai berikut:
Lahan  Merupakan  suatu  daerah  di  permukaan  bumi  dengan  sifat-sifat tertentu  yang  meliputi  biosfer,  atmosfer,  lapisan  geologi,  hidrologi,  populasi tanaman  dan  hewan  serta  aktifitas  manusia  pada  masa  lalu  dan  masa  sekarang sampai tingkat tertentu yang mempunyai pengaruh berarti terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada masa sekarang.
Adapun pengertian lahan menurut (Arsyad, 1989) adalah sebagai berikut:
“ Lahan merupakan lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan  vegetasi  serta  benda  yang  ada  diatasnya  sepanjang  ada  pengaruhnya terhadap  penggunaan  lahan.  Termasuk  di  dalamnya  juga  hasil  kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti tanah yang tersalinitas. Dalam hal ini lalian juga mengandung pengertian ruang atau tempat. ”
Pengertian tersebut diatas sama dengan yang dikemukakan oleh (FAO 1994) yang menyatakan bahwa “lalian merupakan lingkungan fisik yang terdiri dari dari
iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada diatasnya sepanjang ada pengaruhnya  terhadap  penggunaan  lalian.  Termasuk  di  dalamnya  juga  hasil kegiatan  manusia  di  masa  lalu  dan  sekarang ”.  Sedangkan  (Rafi'i,  1982: 9) mengemukakan  bahwa  lahan  merupakan  permukaan  daratan  dengan  kekayaan benda-benda padat, cair dan bahkan gas. Sedangkan menurut (Mardjuki, 1994, hal. 6)  mengemukakan  bahwa  lahan  adalah  suatu  hamparan  dari  tanah,  sedangkan tanah  adalah  produk  dari  pelapukan  batuan  bercampur  dengan  produk  dari dekomposisi dahan organik dan merupakan media tumbuh bagi tanaman. Hal ini berarti tanah hanya merupakan salah satu unsur lahan.
Penggunaan lahan (land use) menurut (Arsyad, 1989: 207) dapat diartikan sebagai setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materi maupun spiritual, sedangkan pengertian penggunaan lahan yang dikutip Vink dalam (Sitorus, 1986: 176) sebagai berikut:
“ Penggunaan  lahan  merupakan  setiap  bentuk  campur  tangan  manusia terhadap sumber daya lahan yang baik sifatnya tetap atau permanen atau juga merupakan daur (cylic) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan material maupun kebutuahan spiritual keduanya. ”
Dari kedua pengertian tersebut bahwa penggunaan lahan merupakan suatu bentuk  campur  tangan  manusia  terhadap  sumber  daya  lahan  yang  membentuk suatu siklus yang tidak terputus serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Pada  Fiqih  Islam,  konsep maslahat dan maqāsid  al - Syari’ah dalam  lingkup pemikiran usūl fiqh dan fiqih yang memiliki peran sangat penting. Meski keduanya masih  terjai  perdebatan  oleh  para  ulama  baik  salaf  maupun  khalaf  dan  masuk kategori sumber hukum yang bersifat mukhtalaf fīh . Namun berperan sentral dalam melakukan  terobosan-terobosan  fiqhiah.  Karena  isu maslahat dan maqāsid  al - Syari’ah menjadi  isu  sentral  di  seputar  kajian-kajian  pembaruan  serta  senantiasa menjadi isu yang menarik banyak ulama dan elit intelektual Islam hingga sekarang. Aripudin (2008)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  fungsi  kewenangan  lingkungan  hidup  tingkat  Provinsi  Jawa  Barat sebelum tahun 1998 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui unit kerja Biro Bina  Lingkungan  Hidup.  Sejalan  dengan  terbitnya  Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa Barat  Nomor  4 Tahun  1998 Tentang  Susunan  organisasi  dan  Tata  Kerja Bapedalda    Provinsi  Jawa  Barat,  maka  Biro  Bina  Lingkungan  Hidup  melebur menjadi  Badan  Pengendalian  Lingkungan  Daerah  (Bapedalda)  Provinsi  Jawa Barat. Bapedalda Provinsi Jawa Barat beroperasi sejak tanggal 11 Agustus 1998

## Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 2 (2020) 125-146
dengan pimpinan Drs. Dodo Perdata, MA serta berkantor sementara di Jl. Merak No.  13  Bandung.  Pada  tahun  1999  kantor  bapedalda  berlokasi  tetap  di  Jl. Sampurna No. 18 Bandung setelah sempat terlebih dahulu berkantor sementara di Jl. Garut No. 11 Bandung.
Kemudian seiring terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun  2000  Tentang  Lembaga  Teknis  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat,  Bapedalda Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup  (BPLHD)  Provinsi  Jawa  Barat.  Pada  tahun  2001,  terjadi  estafet kepemimpinan  BPLHD  ke  Ir.  Lex  Laksamana  Zainal  Lan,  Dipl.  HE. Kepemimpinan  beliau  kemudian  diserahkan  kepada  Ade  Suhanda  Adnawijaya, SH, M.Si pada tahun 2004. Pada tahun 2006, kepemimpinan BPLHD diserahkan kepada  Dr.  Ir.  Agus  Rachmat,  M.T.  kepemimpinan  beliau  berakhir  dengan memasuki  purna  bhakti  pada  tahun  2008  dan  digantikan  oleh  Dr.  Ir.  Setiawan Wangsaatmaja,  Dipl.  Se,  M.Eng.  Organisasi  Badan  Pengendalian  Lingkungan Hidup  Daerah  (BPLHD)  Provinsi  Jawa  Barat  berubah  lagi  menjadi  Badan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Daerah  (BPLHD)  Provinsi  Jawa  Barat berdasarkan  Perda  No.  22  Tahun  2008  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja provinsi Jawa Barat. Dan sekarangan BPLHD Jawa Barat berganti nama Menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
Tujuan BPLHD Provinsi Jawa Barat yang merupakan penjabaran dari Visi yang  ada  adalah  sebagai  berikut:  1)  Meningkatkan  kualitas  SDM,  pengelola lingkungan hidup (Aparat, dunia pendidikan, dunia usaha, LSM, dan masyarakat); 2)  Meningkatkan  kepedulian  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan;  3)  Meningkatkan fasilitasi  penyelesaian  sengketa  lingkungan;  4)  Meningkatkan  pengendalian kelestarian  keanekaragaman  hayati;  5)  Meningkatkan  pemantauan  dan  upaya pembinaan/pengendaliaan  pencemaran  air,  udara,  dan  limbah  B3;  6) Meningkatkan  peranan  laboratorium  penguji  kualitas  lingkungan  yang terakreditasi;  7)  Mengamankan  upaya  pelesatarian  kawasan  lindung;  8) Meningkatkan upaya pengendalian ekosistem pesisir dan laut.
Sementara  itu,  Sasaran  BPLHD  Provinsi  Jawa  Barat  yang  merupakan penjabaran  dari  Misi  yang  ada  adalah  sebagai  berikut:  1)  Terlaksananya  upaya pengendalian  pencemaran  air  melalui  Prokasih;  2)  Tersusunnya  kebijakan pengendlian pencemaran air di Jawa Barat berbasis GIS; 3) Terlaksananya upaya pengendalian  pencemaran  udara;  4)  Terlaksananya  upaya  pengendalian pencemaran limbah B3 dan Tanah; 5) Terwujudnya pelestarian keanekaragaman Hayati di Jawa Barat; 6) Tersusunnya Pola Kompensasi Pasca Produksi terhadap pengelola lingkungan; 7) Tertatanya Landfeel Closure di Jawa Barat; 8) Tertatanya
Pasca Penambangan Galian C di Jawa Barat; 9) Tercapainya Penyelesaian masalah lingkungan  di  Jawa  barat;  10)  Terjadinya  peningkatan  kinerja  Lab  Lingkungan Terakreditasi;  11)  Terselenggaranya  Sosialisasi  Environment  Polution  Control Management;  12)  Terselenggaranya  Pengelolaan  Lingkungan  pesisir  melalui Peningkatan Peranserta masyarakat & kemampuan aparat pengelola lingkungan; 13) Terjadinya pnerapan dan peningkatan Kapasitas AMDAL melalui fasilitasi dan pembinaan  teknis  AMDAL  di  Jawa  Barat;  14)  Terwujudnya  peningkatan Kemitraan  lingkungan  di  Jawa  Barat;  15)  Tersusunnya  feasibility  study pemanfaatan  gas  metan  dari  dampak  di  TPA  se  Jawa  Barat;  16)  Tersusunnya feasibility  study  Clean  Development  Mecanism  (CDM)  di  Jawa  Barat;  17) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi penerapan audit produksi bersih untuk industri tekstil; 18) Tersusunnya Study kelayakan Pengelolaan limbah rumah sakit secara terpadu; 19) Tersusunnya Raperda Pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat;  20)  Terlindungi  dan  termanfaatkannya  kawasan  hutan,  lahan  &  Sumber Daya Air di Jawa Barat.
Tugas  Pokok  dan  Fungsi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa Barat Nomor  22  Tahun  2008  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat,  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  mempunyai  tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  mempunyai  fungsi:  1)  Perumusan  dan  penetapan kebijakan  teknis  bidang  pengelolaan  lingkungan  hidup  daerah;  2)  Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kepegawaian daerah meliputi  kesekretariatan,  tata  kelola  lingkungan,  pengendalian  pencemaran lingkungan,  konservasi  SDA  dan  mitigasi  bencana  serta  penatan  hukum, kemitraan  dan  pengembangan  kapasitas  lingkungan;  3)  Pengkoordinasian  dan pembinaan UPTB; 4) Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya; 5) Komposisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Organisasi BPLHD  Provinsi  Jawa  Barat  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  22  Tahun 2008  serta  Keputusan  Gubernur  Nomor  821.27/Kep.490.T/Peg/2005  tentang Jabatan  Fungsional,    maka  komposisi  jabatan  struktural  dan  jabatan  fungsional dapat dilihat pada Gambar 1.

## Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 2 (2020) 125-146

## Tabel. Jabatan
No. Jabatan Struktural/ Fungsional Perda No. 22 Tahun 2008 Kepgub No. 821.27/Kep.490.T/Peg/2005 1 Eselon II 1 - 2 Esselon III 5 - 3 Esselon IV 11 - 4 Fungsional - 2 Jumlah 17 2
Sumber: Hasil Olahan dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jabar, Desember 2017
Urusan  pemerintahan  di  bidang  lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu kewenangan  wajib  pemerintahan  daerah  yang  penyelenggaraannya  berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang telah dikeluarkan melalui  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  19  tahun  2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai  jenis  dan  mutu  pelayanan  dasar  bidang  lingkungan  hidup  yang merupakan  urusan  wajib  daerah  yang  berhak  diperoleh  setiap  warga  secara minimal.
Pemerintah  provinsi  menyelenggarakan  pelayanan  di  bidang  lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas: 1) Pelayanan informasi  status  mutu  air,  yang  terdiri  atas:  Pertama)  Indikator  SPM  yang menunjukkan prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status  mutu  airnya  dan  diinformasikan  status  mutu  airnya;  Kedua)  Nilai pencapaian  secara  bertahap  sampai  dengan  sebesar  100  %;  dan  Ketiga)  Batas waktu  pencapaian  secara  bertahap  sampai  dengan  tahun  2013;  2)  Pelayanan informasi status mutu udara ambien, yang terdiri atas: Pertama) Indikator SPM yang  menunjukkan  prosentase  jumlah  kabupaten/kota  yang  dipantau  kualitas udara  ambiennya  dan  diinformasikan  mutu  udara  ambiennya;  Kedua)  Nilai pencapaian  secara  bertahap  sampai  dengan  sebesar  100  %;  dan  Ketiga)  Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013; 3) Pelayanan tindak lanjut  pengaduan  masyarakat  akibat  adanya  dugaan  pencemaran  dan/atau perusakan  lingkungan  hidup,  yang  terdiri  atas:  Pertama)  Indikator  SPM  yang menunjukkan  prosentase  jumlah  pengaduan  masyarakat  akibat  adanya  dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti; Kedua) Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan Ketiga) Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
Selain  itu,  Millenium  Development  Goals  (disingkat  MDGs)  merupakan paradigma  pembangunan  global  yang  disepakati  secara  internasional  oleh  189 negara  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  Konferensi  Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan September 2000 silam merupakan suatu arah pembangunan yang harus dilaksanakan termasuk oleh pemerintah daerah.
Arah  pembangunan  yang  disepakati  secara  global  meliputi:  1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat; 2) mewujudkan pendidikan dasar untuk  semua  orang;  3)  mempromosikan  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan perempuan; 4) menurunkan kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan maternal; 6)  melawan  penyebaran  HIV/AIDS,  dan  penyakit  kronis  lainnya  (malaria  dan tuberkulosa); 7) menjamin keberlangsungan lingkungan; dan 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Target  MDGs  ke-7,  yaitu  menjamin  keberlangsungan  lingkungan, merupakan bagian dari pencapaian pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup. Pembangunan lingkungan hidup dalam konteks ini dipahami dari dua pendekatan, yaitu  perlindungan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  penanggulangan  penurunan fungsi lingkungan hidup.
Pencapaian  pembangunan  manusia  yang  berhubungan  dengan  tujuan MDGs harus menjadi latar belakang dalam pengambilan keputusan penyusunan dokumen  RPJMD  maupun  dokumen-dokumen  RKPD.  Dokumen-dokumen tersebut secara khusus juga mengukur dan menelaah kemajuan pencapaian yang diperoleh, termasuk mengenali tantangan dan mengkaji program serta kebijakan ke depan untuk mencapai sasaran MDGs.

## Aturan  dan  Tata  Kelola  Badan  Pengelola  Lingkungan  Hidup  dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah  meningkatkan  kualitas  hidup  dan mengubah  gaya  hidup  manusia.  Pemakaian  produk  berbasis  kimia  telah meningkatkan  produksi  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun.  Hal  itu dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan resiko yang kecil bagi lingkungan  hidup,  kesehatan,  dan  kelangsungan  hidup  manusia  serta  makhluk hidup  lain.  Disamping  menghasilkan  produk  bermanfaat  bagi  masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup.
Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari peembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis  mengenai  dampak  lingkungan  (AMDAL)  adalah  salah  satu  perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan

## Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 2 (2020) 125-146
akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  penyusunan  Amdal  dengan  mempersyaratkan lisensi bagi penilai Amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen Amdal serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang Amdal. Instrumen  Amdal  bukanlah  satu-satunya  instrumen  pengelolaan  lingkungan hidup,  Amdal  hanyalah  salah  satu  insrumen  lingkungan  hidup  pada  tahap pengendalian  sebagaimana  tercakup  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sumber: Hasil Olahan dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jabar, Desember 2017
Gambar 2. Muatan Undang-Uundang Nomor 32 Tahun 2009
Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan  dengan  mendayagunakan  secara  maksimal  instrumen  pengawasan dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum di dalam perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya reprensif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  yang  jelas,  tegas,  dan  menyeluruh  guna  menjamin  kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan susmber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.
Sejalan  dengan  penguatan  instrumen  Amdal  dan  UKL-UPL  dalam implementasinya maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  muncul  istilah  “Izin Lingkungan”. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan  usaha  dan  atau  kegiatan  yang  wajib  Amdal  atau  UKL-UPL  dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Sebagaimana hasil wawancara dengan
Staff seksi AMDAL sebagai berikut:
“ Norma yang berlaku dalam program AMDAL mengacu pada Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  No.08/2013  Tentang  Tata  Cara  Dokumen Lingkungan Hidup yang isinya adalah tahapan-tahapan dalam melaksanakan Dokumen Lingkungan Hidup, dengan kata lain semua staff yang bekerja di BPLH harus memahami bagaimana mengaplikasikan norma yang berlaku dalam  PerMenLH”  (wawanca ra  dengan  Bapak  Ary  pada  tanggal  5 Desember 2017).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  bahwasanya  norma  yang  terdapat  di BPLHD Provinsi Jawa Barat semua staff khususnya pada seksi AMDAL harus mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.08/2013.  Karena  ini menjadi  dasar  dalam  melakukan  setiap  program  yang  terdapat  pada  BPLHD Provinsi Jawa Barat.
Dasar tersebut mengharuskan setiap kegiatan yang dilaksanakan di BPLHD Jawa Barat dapat berjalan dengan sesuai pedoman. Karena pedoman yang berlaku itu mengatur segala rutinitas dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pegawai. Sehingga tahapan-tahapan yang sudah terdapat di lembaga dapat dijalankan dengan baik dan disiplin.
Pegawai  BPLHD  Provinsi  Jawa  Barat  menjalankan  pekerjaannya  sesuai dengan  prosedur  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup. Pekerjaan yang dilakukan diharapkan tidak keluar dari dasar atau pedoman yang berlaku. Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut dapat berjalan sesuai rencana yang sudah dirumuskan.
Norma  secara  sosial  dikenal  ada  empat  meliputi:  1)  Cara  (Usage),  lebih menonjol  di  dalam  hubungan  antarindividu  dalam  masyarakat.  Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi  hanya  sekedar  celaan  dari  individu  yang  dihubunginya;  2)  Kebiasaan (Folkways),  sebagai  perbuatan  yang  berulang-ulang  dalam  bentuk  yang  sama merupakan  bukti  bahwa  orang  banyak  menyukai  perbuatan  tersebut;  3)  Tata kelakuan  (Mores),  merupakan  cerminan  sifat-sifat  yang  hidup  dari  kelompok manusia  yang  dilaksanakan  sebagai  alat  pengawas,  secara  sadar  maupun  tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya; 4) Adat istiadat (Custom), merupakan  tata  kelakuan  yang  kekal  serta  kuat  integrasinya  dengan  pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan meningkatnya menjadi custom atau adat istiadat. (Soekanto, 2012: 174)
Pedoman  serta  aturan  yang  berlaku  sebagai  tolak  ukur  untuk  menilai efektifitas  pegawai.  Sehingga  pegawai  yang  terlibat  di  dalamnya  dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara teratur serta menghindari terjadinya miss

## Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 2 (2020) 125-146
antara pegawai yang satu dengan yang lainnya.
Menurut (Berry, 2003: 105) mendefinisikan peranan sebagi harapan-harapan yang  dikenakan  pada  individu  yang  menempati  kedudukan  sosial  tertentu. Harapan-harapan ersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.
Norma serta aturan berlaku merupakan penyeimbang diantara manusia yang saling terhubung dengan budaya, agama, lingkungan serta pekerjaannya. Dengan demikian  norma  yang  terdapat  pada  lingkungan  kerja  merupakan  hasil  dari kebiasaan atau budaya yang berkembang.

## Konsep Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Program  Kerja  beserta  sasarannya  yang  ada  di  Badan  Pengelola  Lingkungan Hidup  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  adalah  sebagai  berikut: 1) Program Pengendalian  Pencemaran  dan  Pengrusakan  Lingkungan,  dengan  sasaran (Mengurangi beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik;
Mengurangi beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri; Mengawasi pemanfaatan  B3  dan  pembuangan  limbah  B3;  Mengembangkan  produksi  yang lebih bersih (Cleaner Production) dan EPCM (Environmental Pollution Control Manager). 2) Program Rehabilitasi dan Konservasi SDA dan Lingkungan Hidup, dengan  sasaran  (Mengoptimalkan  pelaksanaan  rehabilitasi  lahan  kritis; Menanggulangi  kerusakan  lahan  bekas  pertambangan,  TPA  dan  bencana; Meningkatkan  konservasi  air  bawah  tanah;  Rehabilitasi  dan  konservasi keanekaragaman  hayati. 3) Program  Penanggulangan  Bencana  Alam  dan Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran (Meningkatkan migitasi bencana dana adaptasi dengan perubahan iklim; Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana;  Menigkatkan  kemampuan  dan  jumlah  sumber  daya  penanggulangan bencana. 4) Program Pengelolaan Kawasan Lindung, dengan sasaran (Melakukan penataan dan perbaikan fungsi kawasan lindung; Meningkatkan pengamanan dan perlindungan  kawasan;  Mengembangkan  kawasan  lindung  baru;  Meningkatkan kemitraan  dan  pemberdayaan  masyarakat  sekitar  kawasan  lindung. 5) Program Pengelolaan Ekosistem dan laut, dengan sasaran (Menigkatkan kondisi kawasan mangrove  dan  terumbu  karang;  Meningkatkan  vegetasi  pelindung  pantai; Menyiapkan pranata pengelolaan pesisir, laut dan pulau kecil.
Mory Cooper dalam (Umar, 2004, hal. 50) mendefinidikan teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara  sistematis  dan  telah  digeneralisasi  sehingga  dapat  menjelaskan  dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.
Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan staff seksi AMDAL sebagai berikut:
“Pada dasarnya, konsep yang ada di BPLHD itu sama saja. Karena hal itu menyangkut  pada  terbitnya  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup No.08/2013. Jadi semua konsep hingga program kerja disini mengacu pada Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.08/2013”(wawancara  dengan Bapak Ary pada tanggal 5 Desember 2017).
Berdasarkan  hasil  wawancara,  BPLH  menerapkan  kosep  baku  yang mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.08/2013.  Karena BPLHD  Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  lembaga  resmi  pemerintah  Republik Indonesia  yang  semua  prosedurnya  diatur  dalam  Undang-Undang,  semua kerputusan atau peraturan yang terbit di Kementrian Lingkungan Hidup menjadi aturan baku yang harus dijalankan oleh tingkat Privinsi dan Kabupaten/Kota.
Konsep atau pengertian adalah unsur pokok di dalam suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai hal yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya adalah  definisi  secara  singkat  dari  sekelompok  fakta  atau  gejala  itu  Tan  dalam (Koentjaraningrat, 1997: 32).

## Perilaku SDM Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi SDA Melalui AMDAL
Inti  dari  kajian  lingkungan  hidup  strategis  adalah  mengkaji  sejauh  mana  daya dukung dan adanya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut  seperti  ketersediaan  air,  resiko  kebencanaan,  dan  sebagainya.  Hal  ini sangat perlu agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan.
Selain itu, dalam pelaksanaan pengembangan potensi melalui AMDAL juga dibutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  mampu  mendukung  proses  kegiatan tersebut.  Karena  sumber  daya  manusia  merupakan  manusia  yang  biasa  yang mempunyai  kelebihan,  keterbatasan,  emosi  dari  perasaan  yang  mudah  berubah dengan berubah-ubahnya lingkungan sekitar.
Sumber daya manusia yang kurang mendapat perhatian dan pemeliharaan lembaga akan menimbulkan keresahan, turunnya semangat dan kegairahan kerja, merosotnya  loyalitas  dan  prestasi  yang  bersangkutan.  Kegiatan  pemeliharaan terhadap sumber daya manusia yang dilakukan lembaga melakukan sasaran utama, yaitu  tetap  bertahannya  sumber  daya  manusia  dalam  melaksanakan  tugas  yang dibebankan  kepadanya.  Sumber  daya  manusia  akan  terdorong  tetap  bekerja memberikan  tenaganya,  kemampuannya,  pikirannya  dan  waktunya  bagi perusahaan. Kegiatan pemeliharaan sumber daya manusia secara rinci untuk; 1) Meningkatkan loyalitas sumber daya manusa terhadap lembaga; 2) Meningkatkan

## Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 2 (2020) 125-146
motivasi dan disiplin kerja; 3) Meningkatkan semangat dan kegairahan kerja;  4) Meningkatkan  rasa  aman,  bangga  dan  ketenangan  jiwa  sumber  daya  manusia dalam  melakukan  pekerjaan;  5)  Meningkatkan  kinerja  sumber  daya  manusia;  6) Menurunkan tingkat kemangkiran sumber daya manusia; 7) Menurunkan tingkat turn  over  sumber  daya  manusia;  8)  Menciptakan  suasana  hubungan  kerja yang harmonis dan kebersamaan.
Penyusunan program kerja  ini  harus didasarkan pada kondisi nyata yang terdapat dalam lembaga dan kemungkinan masa yang akan datang. Pada dasarnya pemeliharaan dapat dilakukan lembaga dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: 1) Pemeliharaan sumber daya manusia yang bersifat ekonomis; 2) Pemeliharaan sumber daya manusia yang bersifat penyediaan fasilitas; 3) Pemeliharaan sumber daya manusia yang berupa pemberian pelayanan.
Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan staff seksi AMDAL:
“Untuk pegawai, kami bekerja secara terintegrasi. Baik dari bawah hingga ke kepala dinas. Karena bekerja secara tupoksi akan menjadikan pekerjaan itu menjadi lebih effisien, baik secara waktu juga secara materi. Kami juga tidak hanya bekerja untuk lembaga ini saja, tapi juga harus melakukan pelayanan yang  baik  untuk  pemrakarsa  atau  pun  lembaga  diluar  BPLH”(wawancara dengan Bapak Ary pada tanggal 5 Desember 2017).
Berdasarkan  hasil  wawancara,  secara  langsung  menjelaskan  tentang  cara lembaga tersebut bekerja secara terstruktur dan terintegrasi. Karena sumber daya manusia memegang peranan penting dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dan program  kerja  lembaga.  Maka  dari  itu  setiap  lembaga  menghendaki  agar  setiap tenaga kerja dapat bekerja secara efektif dan efisien. Rendahnya kualitas tenaga kerja  sangat  berpengaruh  terhadap  pengembangan  dan  peningkatan  kinerja berbagai bidang.
Karena  sumber  daya  manusia  memegang  peranan  penting  dalam  usaha untuk mencapai tujuan lembaga. Suatu lembaga yang mempunyai tujuan untuk mencapai visi dan misi, maka produktivitas sumber daya manusia sangat penting sebagai  alat  ukur  dalam  keberhasilan  lembaga.  Keberhasilan  suatu  lembaga tercermin  dari  hasil  kerja  masing-masing  individu,  hasil  kerja  tersebut  akan berpengaruh pada produktivitas lembaga secara keseluruhan.
Dengan semakin meningkatnya produktivitas kerja sumber daya manusia, diharapkan  dapat  berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan  sumber  daya manusia  pada  lembaga  tersebut.  Kenaikan  produktivitas  sumber  daya  manusia akan memberikan manfaat yang besar bagi lembaga tersebut. Dari sisi sumber daya manusia, produktivitas yang tinggi akan membantu mencapai kesuksesan untuk lembaga.
Keputusan  tertentu  dipengaruhi  oleh  ciri  atasan  dan  bawahan  yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Ada 4 ciri utama individu, yaitu: 1) Persepsi (peception) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu; 2) Sikap  (attitude)  adalah  kesiapsiagaan  mental  yang  diorganisasikan  melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya; 3) Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh  faktor-faktor  sosial,  kebudayaan  dan  lingkungan;  4)  Belajar  adalah  proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2011: 76).
Produktivitas  kerja  sumber  daya  manusia  merupakan  suatu  akibat  dari persyaratan  kerja  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  sumber  daya  manusia. Persyaratan  itu  adalah  kesediaan  sumber  daya  manusia  untuk  bekerja  dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Seorang pegawai yang memenuhi prasyarat kerja adalah pegawai yang dianggap mempunyai kemampuan, jasmani yang sehat, kecerdasan,  dan  pendidikan  tertentu  dan  telah  memperoleh  ketrampilan  untuk melaksanakan tugas yang bersangkutan dan memenuhi syarat yang memuaskan dari segi kualitas dan kuantitas.
Menurut  David  Berry  bahwa  dalam  peranan  yang  berhubungan  dengan pekerjaan,  seseorang  diharapkan  menjalankan  kewajiban-kewajibannya  yang berhubungan  dengan  peranan  yang  dipegangnya.  Peranan  didefinisikan  sebagai seperangkat  harapan-harapan  yang  dikenakan  kepada  individu  yang  menempati kedudukan  social  tertentu.  Peranan  ditentukan  oleh  norma-norma  dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat  di  dalam  pekerjaan  kita,  di  dalam  keluarga  dan  di  dalam  peranan- peranan yang lain (Wirutmo, 1981: 99-101).
Pada  umumnya  setiap  lembaga  tidak  terlepas  dari  adanya  masalah produktivitas kerja sumber daya manusia. Selain pengalaman kerja, produktivitas kerja sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh disiplin kerja. Disiplin kerja yang tinggi  dari  sumber  daya  manusia  sangat  diperlukan  oleh  suatu  lembaga  dalam mencapai tujuan secara optimal.
Sebagai mana hasil wawancara dengan staff seksi AMDAL sebagai berikut:
“ya,  kami  sebagai  pegawai  yang  bekerja  di  dalam  lembaga  past inya  tidak terlepas dari peraturan bagi pegawai. Dan kami kerja dengan aturan yang sudah ditetapkan lembaga. Karena kalau tidak kerja sesuai aturan pasti akan menghambat  bidang  yang  lain  juga.  Kita  juga  dari  seksi  AMDAL berhubungan dengan seksi yang lain,  tidak mungkin seksi AMDAL kerja sendirian”(wawancara dengan Bapak Arif tanggal 5 Desember 2017).

## Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 2 (2020) 125-146
Berdasarkan  hasil  wawancara,  bahwa  kinerja  sumber  daya  manusia  di BPLHD  Provinsi  Jawa  Barat  memiliki  pedoman  dalam  mengatur  pegawainya. Agar mereka dapat bekerja sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.08/2013. Perekerjaan di dalam lembaga harus  mengacu  pada  pedoman  yang  telah  dibuat,  sehingga  pekerjaan  yang dilakukan tidak menjadi tumpang tindih antara seksi AMDAL dengan seksi yang lainnya.
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam  suatu  hierarki  organisasi,  semakin  sedikit  keterampilan  teknis  yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki oraganisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan (Siswanto, 2011: 21).

## PENUTUP
Dari  penelitian  ini  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut.  Pertama,  Secara norma, BPLHD Provinsi Jawa Barat memiliki aturan baku yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08/2013. Sehingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08/2013 dijadikan pedoman  dalam  menjalankan  mekanisme  AMDAL  dan  juga  Izin  Lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan rekomendasi AMDAL dan Izin Lingkungan harus dijalankan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan.
Kedua, konsep Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat  jalalankan  berdasar  pada  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No. 08/2013.  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.  08/2013  tidak  hanya mengatur  konsep  yang  diperuntukkan  BPLH  tingkat  Provinsi,  tetapi  juga diperuntukkan BPLH tingkat Kabupaten/Kota. Dengan  demikian konsep yang digunakan berlangsung secara normatif sesuai aturan yang ada di atasnya.
Ketiga, Kapasitas  sumber  daya  manusia  tidak  menjadi  masalah  bagi BPLHD  Jawa  Barat.  Secara  kualifikasi  pegawai  BPLHD  sudah  memiliki keterampilan, keahlian, dan etos kerja. Sehingga seluruh program Badan Pengelola Lingkungan Hidup bisa tercapai, tepat guna dan tepat sasaran.
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, penulis merumuskan beberapa saran  yang  dapat  meningkatkan  responsiveness  BPLHD  Provinsi  Jawa  Barat menjadi lebih efektif. Adapun saran dari hasil penelitian ini.
Pertama, kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan tidak terpaku pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan  Hidup.  Masing-masing  Badan  Pengelola  Lingkungan  Hidup mempunyai wilayah garapan yang berbeda, sehingga harus adanya inovasi dalam
melakukan penanganan pada dampak yang akan ditimbulkan ketika proyek akan dijalankan.  Telebih  lagi  potensi  sumber  daya  alam  yang  terdapat  pada  Provinsi Jawa Barat tidaklah sedikit, tetapi dalam pengembangan yang masih kurang dan tidak  terpantaunya  potensi  yang  ada  pada  sumber  daya  alam  di  Provinsi  Jawa Barat. Mekanisme yang ditetapkan oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat seharusnya dapat disosialisasikan tidak hanya kepada pemegang proyek-proyek besar, dengan demikian  konsep  yang  digunakan  berlangsung  secara  normatif  sesuai  dengan aturan yang ada di atasnya.
Kedua, kepada peneliti selanjutnya, demi menghasilkan penelitian yang lebih baik di masa mendatang, disarankan dapat mengkaji dari berbagai sudut pandang tentang Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk memambah  khazanah  keilmuan,  bagi  peneliti  berikutnya  disarankan  untuk mencoba  mengkaji  permasalahan  lain  yang  terdapat  pada  Badan  Pengelola Lingkungan  Hidup.  Sehingga  pengkajian  analisis  mengenai  dampak  lingkungan dapat  mengembangkan  model  penelitian  dengan  dasar  pemikiran  yang  lebih mendalam agar dapat mengangkat berbagai faktor yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan  masalah  sumber  daya  alam.  Diharapkan  peneliti  berikutnya  dapat melakukan  penelitian  yang  serupa,  misalnya,  pengaruh  Badan  Pengelola Lingkungan Hidup atas kerusakan sumber daya alam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah. (2007). Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Aripudin,  Acep.  (2008).  Dakwah  dan  Hukum  Lingkungan  Hidup. Jurnal  Ilmu Dakwah, 4(11), 1163.
Arsyad. (1989). Konservasi Tanah dan Air . Bogor: IPB Press. Berry,  D.  (2003). Pokok-Pokok  Pemikiran  dalam  Sosiologi .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Edorita, W. (2007). Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungandi Indonesia dan  Perbandingannya  Dengan  Beberapa  Negara  Asia  Tenggara .  Program  Studi Ilmu Hukum Pascasarjana universitas Andalas. Padang Koentjaraningrat.  (1997). Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat. Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Mardalis. (2003). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal . Jakarta: Bumi Aksara. Mardjuki. (1994). Pertanian dan Masalahnya. Yogyakarta: Andi Offset. Rafi'i, S. (1982). Ilmu Tanah. Bandung: Angkasa. Raho, B. (2007). Teori Sosiologi Modern. Surabaya : Prestasi Pustaka Publisher.
Siswanto. (2011). Pengantar Manajemen . Jakarta: Bumi Aksara. Sitorus, S. (1986). Survei Tanah dan Penggunaan Lahan . Bogor: Lab. Survei Tanah

## Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 2 (2020) 125-146
dan Evaluasi Lahan. Soedjadi. (2000). Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia . Jakarta: Depdiknas. Soekanto,  S.  (2012). Sosiologi  Suatu  Pengantar .  (pp.  212-213).  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND . Bandung: Alfabeta. Syaiful Bahri, D. (2008). Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. Umar, H. (2004). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Veithzal, R. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
Wirutmo, P. (1981). Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi . Jakarta: Rajawali Press.