## MONETISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT JAWA ABAD XIX

## Indah Wahyu Puji Utami
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
Abstrak: Tulisan ini menyoroti tentang monetisasi dan perubahan sosial ekonomi di Jawa selama abad XIX. Monetisasi meluas seiring dengan eksploitasi ekonomi kolonial  dan  ekonomi  uang  melalui  sistem  tanam  paksa  dan  sistem  ekonomi liberal.  Dampak  monetisasi  antara  satu  daerah  dengan  yang  lain  bisa  berbeda, namun ada beberapa pola yang bisa ditarik seperti (1) monetisasi meningkatkan kebutuhan uang bagi orang Jawa, (2) monetisasi menghasilkan diferensiasi sosial baru, dan (3) hubungan patron klien yang memudar.
Kata-kata  kunci: monetisasi,  perubahan  sosial  ekonomi,  diferensiasi  sosial, patron-klien, masyarakat Jawa abad XIX
Abstract: This study concern about monetization and social economic change in Java during 19 th century. Monetization embedded with the expansion of colonial exploitation and money economic through cultivation system and liberal economic system. The effect of  monetization may differ  from one  region and another, but there  are  patterns  such  as  (1)  monetization  has  made  Javanese  people  need  of money increased, (2) it resulted new social differentiation, and (3) the patron-client relationship also faded.
Keywords: monetization, social economic changes, social differentiation, patron- client, 19 th century Javanese people.
Abad  XIX  merupakan  periode  yang  sangat penting  dalam  sejarah  kolonialisme  di Hindia  Belanda.    VOC  yang  runtuh  tepat sehari  sebelum  abad  XIX  meyisakan berbagai problem sosial ekonomi. Pada abad ini,  Belanda  juga  sempat  jatuh  ke  tangan penguasa  Prancis  yang  menunjuk  Herman Willem Deandels sebagai Gubernur Jendral di  Hindia  Belanda  pada  1808.  Namun kekuasaan Prancis juga tidak bertahan lama karena  pada  1811  Inggris  mengambil  alih kekuasaan  Prancis  di  Jawa  dan  menunjuk Thomas  Stamford  Raffles  sebagai  Letnan Gubernur.  Segera  setelah  Perang  Napoleon berakhir  di  Eropa,  Inggris  dan  Belanda menandatangani Konvensi London pada 13 Agustus  1815  yang  menyepakati  bahwa Inggris  akan  mengembalikan  wilayah jajahan  Belanda.  Hal  ini  dilakukan  agar Belanda bisa menjadi negara yang kuat dan
menjadi  benteng  bagi  Inggris  jika  di kemudian  hari  Prancis  menyerang  kembali (Simbolon,  2006).  Meskipun  demikian, Hindia Belanda baru dikembalikan ke tangan Belanda  pada  1816.  Era  baru  kolonialisme Belanda di Hindia Belanda pun dimulai.
Setelah mendapatkan kembali wilayah  jajahannya,  Belanda  menghadapi berbagai  masalah  ekonomi  dan  berupaya melakukan  eksploitasi  agar  tanah  jajahan dapat  membantu  keuangan  di negeri induk. Berbagai usaha  pun dilakukan, termasuk di antaranya  dengan  menerapkan cultuurstelel yang  kontroversial  itu.  Ada  berbagai  pen- dapat  di  kalangan  sejarawan  mengenai dampak cultuurstelsel .  Elson  (1988:38-73) merangkum  berbagai  pendapat  mengenai tanam  paksa,  antara  lain  Boeke  yang menyebut  sistem  ini  melahirkan  ekonomi ganda ( dualistic economy ) yang merusak
tatanan  masyarakat  desa  prakapitalis  dan Geertz  yang  menuding cultuurstelsel menyebabkan  involusi  pertanian  dan kemiskinan  bersama  di  kalangan  petani Jawa.  Namun  pendapat  pesimistis  itu ditentang  oleh  Elson  yang  menyebutkan bahwa cultuurstelsel di  Pasuruan  ternyata meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat. Marieke  Bloombergen  (2006:28)  menye- but  bahwa cultuurstelsel dari  sudut pandang Belanda memang mampu meningkatkan  keuntungan  yang  didapat-
kan oleh negeri induk yang menyumbang dana  yang  sangat  besar  yang  mampu menyelamatkan keuangan Belanda. Mela- lui hasil cultuurstelsel ini Belanda mampu membangun berbagai proyek infrastruktur di Belanda tanpa harus menaikkan pajak di negeri  induk.  Namun cultuurstelsel harus berakhir pada 1870 dan digantikan dengan ekonomi liberal.
Baik cultuurstelsel maupun  eko- nomi  liberal  sebenarnya  lebih  banyak mengun  tungkan  bagi  pihak  Belanda. Namun  ada  juga  penduduk  Bumiputra  di Jawa  yang  diuntungkan  dengan  kedua sistem  ini,  sementara  sebagian  yang  lain dirugikan. Oleh  karenanya  menarik untuk melihat  dampak  dari  penerapan  kedua kebijakan  kolonial  ini  pada  masyarakat Jawa,  terutama  dalam  kaitannya  dengan monetisasi.  Monetisasi  atau  pengenalan nilai  uang  yang  terjadi  seiring  dengan perluasan ekonomi uang  merupakan tema yang  menarik  dalam  sejarah  sosial ekonomi  di  Jawa  namun  belum  banyak dikaji.  Pemerintah  kolonial  maupun perkebunan Eropa memperkenalkan
ekonomi uang sehingga terjadi pergeseran sistem transaksi dan penghargaan jasa yang sebelumnya  dengan  barang  berubah menjadi  uang.  Monetisasi  meluas  seiring dengan makin intensifnya ekspansi ekonomi  kolonial  abad  XIX  yang  makin menggerus  ekonomi  barang  di  kalangan penduduk Jawa. Guna memahami menge-
nai  monetisasi  yang  terjadi  di  Jawa  pada abad XIX maka kita juga perlu memahami konteks  ekonomi  Hindia  Belanda  pada masa itu yang sangat terkait dengan kebi- jakan ekonomi di negeri induk. Selanjutnya dikaji pula bagaimana penerapan kebijakan tersebut di tanah jajahan dan pengaruhnya pada sosial ekonomi masyarakat Jawa yang tentu  saja  tidak  seragam  serta  menun- jukkan  keunikan  masing-masing  daerah namun tetap dapat ditarik polanya.

## MENATA EKONOMI HINDIA BELANDA
Kebijakan ekonomi Hindia Belanda pada  abad  XIX  merupakan  hasil  dari perdebatan  panjang  di  Belanda.  Segera setelah  Belanda  mendapatkan  kembali Hindia  Belanda  dari  tangan  Inggris, berbagai  pihak  di  Belanda  terlibat  dalam serangkaian  perdebatan  mengenai  kebi- jakan  ekonomi  yang  akan  diterapkan  di koloni  itu.    Kaum  liberal  menginginkan ekonomi  bebas  diterapkan  di  Hindia Belanda,  modal  Barat  harus  didukung untuk  berinvestasi  dalam  pertanian  skala besar,  rakyat  harus  bebas  membeli  dan menjual  tanah,  dan  sistem  kuno  kepe- milikan komunal harus dihapuskan (Vlekke,  2008:308).  Sementara  itu  go- longan konservatif berpendapat bahwa hal itu  hanya  akan  merugikan  rakyat  Hindia Belanda  karena  mereka  tak  akan  mampu bersaing dengan pengusaha Barat sehingga besar kemungkinannya mereka akan kehi- langan tanah, bahkan terusir dari tanahnya sendiri.
Gubernur Jenderal Van der Capellen menyatakan  bahwa  apa  yang  nampaknya sangat  liberal  di  Negeri  Belanda  berdam- pak sangat tidak liberal ketika dijalankan di Hindia  Belanda  dan  hanya  melindungi pemilik  tanah  Eropa  sehingga  ia  menya- takan  diri  sebagai  anti-liberal.  Salah  satu kebijakan  Van  der  Capellen  yang  sangat
radikal adalah pembatalan hak sewa tanah pedesaan  yang  dikelola  oleh  asing  pada 1821  dengan  alasan  para  penyewa  telah menggunakan  tenaga  rodi  illegal.  Kebi- jakan  van  der  Capellen  ini  salah  satunya karena kasus de Wilde. Andries de Wilde membeli tanah pertanian di Sukabumi dari Raffles  dan  mengembangkan  penanaman kopi  yang  sukses.  Van  der  Capellen mencurigai sukses ini sebagai hasil peme- rasan  terhadap  penduduk.  Selain  itu hasilnya dijual kepada eksportir, terutama orang  Amerika  dan  Inggris,  semata-mata demi keuntungan de Wilde sendiri sehing- ga  dianggap  sebagai  saingan  yang  tak wajar  dan  tak  jujur  bagi  pemerintahan jajahan  Belanda  (Simbolon,  2006:  116- 117).
Kebijakan  pertanahan  Van  der Capellen  tersebut  tentu  saja  sangat  meru- gikan para pengusaha asing. Kebijakan itu menyebabkan turunnya  produksi tanaman ekspor yang dikelola oleh pengusaha per- kebunan Eropa.  Keuangan koloni menga- lami  defisit.  Oleh  karena  itu  ia  dipanggil untuk kembali ke Belanda dan digantikan oleh  Leonard  Pierre  Joseph  Burggraaf  du Bus de Gisignies (1826-1830) .
Masa  pemerintahan  du  Bus  de Gisignies terlalu disibukkan dengan usaha menghadapi  Perang  Jawa  dan  kurang begitu  memperhatikan  masalah  ekonomi. Sementara  itu  kondisi  keuangan  Negeri Belanda  maupun  koloninya  di  Hindia belanda semakin buruk.
Pada tahun 1829, Johannes van den Bosch  menyampaikan  usulan  pada  raja Belanda  (Raja  Willem  I)  mengenai cultuurstelsel .  Raja  menyetujui  usulan  itu dan  Van  den  Bosch  diangkat  sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan  Du  Bus  pada  Januari  1830 (Ricklefs,  2005:260).  Gubernur  Jenderal baru ini segera menerapkan cultuurstelsel . Cultuurstelsel terbukti  berhasil  menye-
lamatkan kondisi keuangan baik di Negeri Belanda maupun di Hindia Belanda.
Pada dasarnya cultuurstelsel meru- pakan eksploitasi besar-besaran yang dila- kukan  oleh  Belanda  pada  koloninya terutama  di  Jawa.  Eksploitasi  atas  tanah dan tenaga kerja untuk kepentingan tanam- an  ekspor  pada  prakteknya  seringkali mengorbankan  tanaman  pangan.  Tanah- tanah yang subur banyak digunakan untuk penanaman  tanaman  ekspor.  Pengerahan tenaga kerja penduduk untuk kepentingan ini  juga  cukup  besar,  namun  hal  ini  tidak secara otomatis meningkatkan kesejahtera- an mereka.
Pengerahan  penduduk  seringkali dilakukan  melalui  kerja  wajib  yang memang  ada  dalam  institusi  tradisional sehingga para penduduk yang bekerja tidak perlu dibayar. Kerja wajib yang dikenakan pada  para  penduduk  oleh  para  kepala- kepala  atau  bupati  seringkali  melampaui batas  yang  seharusnya.  Pemerintah  kolo- nial  yang  mengawasi  para  pejabat Bumiputra  pun  umumnya  tak  mengambil langkah  yang  tegas  pada  para  pejabat Bumiputra  yang  melakukan  penyele- wengan. Hal itu kemudian dikritik oleh E. Douwes  Dekker  dalam  bukunya  yang berjudul  Max  Havelaar  yang  terbit  tahun 1860.  Buku  itu  berdasarkan  pengalaman pribadinya  sebagai  asisten  residen  di  Le- bak, Banten pada 1856.
Sebenarnya  jauh  sebelum  Max Havelaar  sudah  banyak  kritik  yang  dilan- carkan pada cultuurstelsel . Reaksi menen- tang cultuurstelsel yang  mulai  terjadi sekitar 1848 terungkapkan dalam sejumlah buku  di  mana  sistem  ini  dan  semua konsekuensinya  dikutuk  total  (Vlekke, 2008:328),    salah  satunya  adalah  tulisan van  Hoevel  yang  mengungkapkan  bahwa sekitar  40  juta  gulden  pertahunnya  yang mengalir  ke  negeri  Belanda  sementara penduduk di wilayah jajahan atau di Jawa tidak  mampu  memenuhi  kebutuhannya
sendiri  (Wahyudi,  2000:  49).  Pada  tahun yang sama, untuk pertama kalinya sebuah konstitusi yang liberal memberikan kepada parlemen Belanda ( States-General ) peran- an yang berpengaruh dalam urusan-urusan penjajahan  (Ricklefs,  2005:268).  Kaum oposisi  bersatu  mendesak  diadakannya perubahan  yang  lebih  liberal.  Perubahan yang lebih liberal di sini maksudnya antara lain  adalah  pengurangan  peranan  peme- rintah  dalam  negara  jajahan,  pembebasan dan  pembatasan-pembatasan  atas  usaha swasta di Jawa, dan diakhirinya kerja paksa dan  penindasan  terhadap  masyarakat  di Jawa.
Pertentangan kelompok liberal
dengan kelompok konservatif makin tajam dengan  terbitnya  buku  karya  Eduard Douwes  Dekker  dengan  nama  samaran Multatuli,  yang  berjudul Max  Havelaar pada  tahun  1860.  Buku  ini  mengung- kapkan dengan  keadaan pemerintah  kolo- nial  yang  lalim  dan  korup  di  Jawa (Ricklefs, 2005:268). Buku Max Havelaar, lebih  daripada  sekedar  kritik  terhadap pemerintahan  kolonial  dalam  bentuk sastra, juga merupakan satir tanpa simpati terhadap suatu jenis borjuasi Belanda, yang saleh  dan  bahkan  moralistik  di  antara sesama  mereka,  tapi  merogoh  setiap  sen yang  bisa  mereka  peras  dari  Hindia Belanda,  sambil  seenaknya  mengabaikan kondisi  parah  penduduk  Hindia  Belanda yang  memeras  keringat  untuk  mempro- duksi kekayaan itu (Vlekke, 2008:342).
Pada  tahun  1863,  kabinet  Belanda dibentuk  oleh  pemimpin  besar  kaum liberal, Thorbecke. Thorbecke mengangkat Isaac Fransen van de Putte sebagai Menteri Koloni. Van de Putte  mengusulkan untuk menghapuskan  semua  usaha  pertanian pemerintah  kecuali  gula  dan  kopi,  untuk menghentikan semua monopoli, dan untuk memperkenalkan  suatu  kebijakan  pernia- gaan  yang  baru  yang  didasarkan  pada perdagangan  bebas.  Usulannya  tersebut
diterima  (Simbolon,  2006).  Van  de  Putte juga  mencoba  kemungkinan  baru  untuk usaha  pertanian  swasta  dengan  hukum yang mengatur kondisi di mana tanah dan tenaga  kerja  bisa  tersedia  untuk  usaha- usaha  ini.  Usulan  ini  ditolak  kaum konservatif.  Namun  gerakan-gerakan  dan tuntutan ke arah reformasi lebih kuat yang akhirnya  melahirkan Agrarische  Wet (Undang-undang  Agraria)  1870  pada  saat de Waal menjabat sebagai Menteri Koloni.

## PROGRAM LIBERAL DAN MENJAMURNYA PERUSAHAAN SWASTA EROPA
Program  ekonomi  liberal  secara resmi  baru  dimulai  pada  1870  dengan keluarnya Agrarishe  Wet (UU  Agraria) yang  membuka  peluang  lebih  besar  bagi pengusaha swasta Eropa untuk melakukan usaha  di  Hindia  Belanda  dengan  prinsip liberal.  Meskipun  demikian  bukan  berarti pengusaha  swata  Eropa  belum  berperan sebelumnya.  Di  beberapa  daerah  di  Jawa perkebunan swasta bisa menguasai sampai 76%  tanah  yang  ditanami  sedangkan perkebunan  pemerintah  tidak  ada  sama sekali. Luas tanah yang dikuasai perkebunan  swasta  dan  pemerintah  untuk seluruh Jawa berbanding 97:3 (Simbolon, 2006:154).  Hal  ini  dimungkinkan  karena pengusaha  swasta  Eropa  boleh  menyewa tanah terlantar ( woeste gronden ).
Pasal  62  RR  1854  menjamin kebebasan  memperoleh  tanah  dan  tenaga kerja  di  Hindia  Belanda,  namun  UU pelaksanaannya  belum  ada.  Sebelum adanya UU pelaksana ini kesempatan para pemodal swasta bergantung pada prakarsa pribadi gubernur jendral,  misalnya seperti yang dilakukan Gubernur Jendral Duymaer van  Twist  (1851-1856)  dan  Gubernur Jendral  Pahud  (1856-1861).  Tanah,  yang resmi dianggap milik pemerintah dan yang disebut  tanah  terlantar  ( woeste  gronden ),
boleh disewakan. Bumiputra masih dilarang
menyewakan (Simbolon, 2006:153-155).
Tabel 1. Luas Pertanian Pemerintah dan Perkebunan Swasta di Jawa
Tahun Pertanian Pemerintah (hektar) Penduduk Perkebunan Swasta (hektar) Penduduk 1845 32.899 792.303 1.225.722 292.163 1851 32.088 786.486 1.127.714 775.060 1860 30.635 758.746 1.176.865 1.208.865 Sumber: Simbolon (2006:507) Aliran modal yang masuk ke Hindia Belanda  makin  deras  dengan  diberla- kukannya  UU  Agraria  1870.  UU  Agraria
1870 mengakui sistem hak milik Bumiputra atas tanah (Hak Bumiputra atas tanah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu hak  ulayat  ( beschikkingsrecht )  atas  tanah dan  air;  hak  istimewa  perorangan  atas tanah  tertentu  yang  diberi  garis  batas berdasarkan pilihan orang itu ( vookeursrecht ); dan hak  memungut hasil olahan  sendiri  dari  tanah  milik  bersama (Simbolon,  2006:158)  melarang  penga- lihan  hak  Bumiputra  atas  tanah  kepada orang  asing  tetapi  memperbolehkan penyewaan selama 5-20 tahun; memberikan  kebebasan  bagi  pemodal swasta  untuk  menyewa  tanah  dan  tenaga kerja; semua tanah yang tidak merupakan hak  milik Bumiputra dikuasai pemerintah dan  dapat  disewakan  sampai  75  tahun (Simbolon,  2006:148).  Konsekuensi  dari kebijakan  baru  ini  adalah  penghentian cultuurstelsel secara  bertahap  yang  pada masa  sebelumnya  merupakan  sumber peng-hasilan yang penting bagi pemerintahan kolonial maupun bagi negeri Belanda sendiri. UU Agraria hanya memuat ketentuan umum  mengenai  sistem agraria di Hindia Belanda. Ketentuan lebih lanjut mengenai  sistem  agraria  yang  baru  ini dimuat  dalam Agrarische  Besluit yang
dikeluarkan  pada  tahun  yang  sama. Agrarische  Besluit memuat  mengenai domeinsverklaring yang  menyebutkan bahwa “seluruh tanah yang petuntukannya tidak  ditentukan  oleh  hukum  pemilikan lain, merupakan milik negara” ( Alle grond waarop  niet  door  andere  recht  van eigendom  bewezen  is,  is  domein  van  de staat )  (Simbolon,  2006:160).  Dengan  de- mikian  pemerintah  kolonial  dapat  meng- klaim  seluruh  tanah  yang  hak  kepemi- likannya tidak jelas sebagai milik negara.
Domeinsverklaring merupakan  ke- tentuan yang mendasar dalam pelaksanaan UU Agraria, yaitu hak negara atas tanah di Hindia  Belanda  baru  ada  setelah  hak Bumiputra  terjamin.  Selanjutnya  negara berhak  menyewakan  tanah  miliknya  itu untuk jangka panjang ( erfpacht ) tidak lebih dari  75  tahun.  Pemerintah  juga  harus mengusahakan agar tidak ada pemindahan hak  atas  tanah  yang  sampai  mengganggu hak  Bumiputra  atas  tanah  milik  mereka. Bumiputra  juga  diberi  kesempatan  untuk memperoleh  hak  milik  baru  atas  tanah ( agrarische eigendomsrecht ).
Program ekonomi liberal di Hindia Belanda  juga  ditandai  dengan  keluarnya Suiker  Wet (UU  Gula)  pada  1870  yang mengakiri produksi gula secara paksa oleh pemerintah.  Lambat  laun  tanah  dan  per- tanian  untuk  tebu  akan  diserahkan  pada swasta. Dampak yang paling menonjoldari
UU  Agraria  dan  UU  Gula  1870  adalah menjamurnya
perusahaan-perusahaan swasta  Eropa.  Perusahaan-perusahaan  ini dihadapkan  pada  dua  pilihan  tanah  yang dapat  disewa,  tanah  milik  Bumiputra  dan tanah milik negara. Umumnya perusahaan swasta  lebih  suka  menyewa  tanah  milik negara karena mereka tak harus berurusan dengan rumitnya aturan sewa tanah dengan penduduk  Bumiputra.  Lagi  pula  tanah  itu bisa dikontrak selama 75 tahun, sementara penyewaan  tanah  penduduk  Bumiputra hanya dibatasi selama maksimal 20 tahun. Tanah  ini  juga  dapat  digunakan  untuk tanaman  yang  memerlukan  lahan  luas dalam  budidayanya  dan  dapat  digunakan untuk budidaya tanaman menahun. Semua hal  tersebut  akan  sulit  dilakukan  jika menyewa  tanah  penduduk  Bumiputra. Penyewaan  tanah  penduduk  terpaksa dilakukan  jika  tanaman  yang  diusahakan adalah  tanaman  sawah  yang  memerlukan perubahan  tanah,  atau  paling  tidak  rotasi tanaman,  seperti  misalnya  tebu  (Boeke, 1942:78).
Peningkatan jumlah perusahan swasta Eropa di Jawa juga didukung oleh faktor lain seperti pembukaan terusan Suez pada  1869  dan  kemajuan  teknologi perkapalan. Pada 1870 berdirilah maskapai kapal Belanda yang pertama menggunakan mesin  uap, de  Stroomvaart  Maatschappij Nederland .  Pada  1887  perkembangan teknologi  perkapalan  memungkinkan  lalu lintas  pos  mingguan  dilakukan  antara Belanda dengan Hindia Belanda. Jika kapal layar lama hanya berbobot mati 2.500 ton (56  penumpang)  dengan  kecepatan  10 knot,  maka  kapal  uap  baru  itu  meningkat menjadi  5.000  ton  (100  penumpang) dengan  kecepatan  13  knot.  Sejak  1900, tonase  kapal  bisa  antara  5.000  sampai 200.000  ton  (700  penumpang)  de-ngan kecepatan 21 knot. Dengan demikian arus barang dan manusia menjadi semakin cepat dan  mudah.  Jika  sebelumnya  pelayaran
antara  Hindia  Belanda  dengan  negeri Belanda  menggunakan  kapal  layar  bisa memakan waktu 3 bulan atau paling cepat 40 hari, maka pelayaran dengan kapal uap hanya  memakan  waktu  seminggu  atau paling lambat 17 hari (Simbolon, 2006:159).

## MONETISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI
Monetisasi di seluruh Jawa tidak berlangsung secara bersamaan. Monetisasi  di  daerah-daerah  partikelir sudah berlang-sung sebelum masa cultuurstelsel melalui  komersialisasi tenaga  kerja  atau  penjualan  komoditas ekspor secara kecil-kecilan oleh penduduk. Namun monetisasi di sebagian  besar  Jawa  baru  terjadi  pada abad  XIX  baik  melalui cultuurstelsel maupun perkebunan swasta  Eropa.
Penjualan  kelebihan  komoditas ekspor pada pemerintah kolonial selama penerapan cultuurstelsel memungkinkan penduduk  untuk  memperoleh  uang meskipun  sedikit.  Selain  itu  pada  masa ini  arus  barang  impor  mulai  masuk  ke pede-saan sehingga meningkatkan keinginan untuk memiliki barang-barang impor  yang  dianggap  penting.  Dengan demikian arus uang yang keluar dari desa juga meningkat. Oleh karenanya penduduk  mau  tidak  mau  harus  bekerja lebih  keras  untuk  menghasilkan  uang (Boeke,  1942:67). Cultuurstelsel juga mengajarkan  pada  penduduk  Bumiputra untuk menghasilkan uang melalui
penyediaan jasa pada perkebunan maupun pabrik-pabrik. Peningkatan  monetisasi  juga terjadi  melaui  pertumbuhan  perkebunan swasta Eropa, baik pada masa cultuurstelsel dan  terutama  pada  masa ekonomi liberal. Pembukaan perkebunan swasta  Eropa  memerlukan  tanah  dari
penduduk  dan  terutama  tenaga  kerja.
Sebelum program ekonomi liberal diberlakukan,  penyewaan  yang  berlaku adalah penyewaan tanah sekaligus tenaga kerja, kecuali perusahaan yang menggunakan woeste  gronden yang memang  menerapkan  kontrak  tenaga kerja  individual.  Namun  setelah  1870 terjadi  liberalisasi  sekaligus  komer- sialisasi tanah  dan tenaga  kerja,  kontrak atas tanah penduduk dan kontrak tenaga kerja  dilakukan  secara  terpisah.  Mone- tisasi yang berlangsung melalui penetrasi ekonomi Barat telah menimbulkan peru- bahan  dalam  struktur  sosial  ekonomi masyarakat  Jawa,  meskipun  perubahan yang  ditimbulkan  berbeda-beda  di  tiap daerah.
Ekonomi ekspor menarik penduduk  Bumiputra  baik  secara  paksa maupun  sukarela  ke  dalamnya  sehingga penduduk  berkesempatan  memperoleh uang.  Selain  itu  pengejaran  penghasilan berupa  uang  yang  membawa  mereka makin  larut  dalam  ekonomi  uang  yang sebelumnya asing bagi mereka. Mening- katnya kebutuhan uang seringkali
membuat  penduduk  Bumiputra  terpaksa menggadaikan  atau  menjual  tanahnya sehingga  terjadi  konsentrasi  pemilikan tanah  pada  penduduk  Bumiputra  yang kaya.
Komersialisasi  dan  liberalisasi tenaga kerja melalui sistem buruh upahan juga  mulai  mengikis  hubungan  patron- klien  di  daerah  perkebunan  dan  sekitar pabrik.  Kesetiaan  penduduk  pada  elite tradisional Bumiputra  lambat laun beralih pada perusahaan-perusahaan swasta  yang  mengupah  mereka.  Keku- asaan  dan  wibawa  elite  tradisional Bumiputra  semakin  menurun  di  mata penduduk,  sementara  elite  desa  tumbuh menjadi kelas yang makin kaya dan kuat.
Monetisasi, seperti telah disinggung  sebelumnya,  tidak  berlang-
sung  secara  seragam  dan  bersamaan  di seluruh  Jawa,  begitu  pula  perubahan sosial yang dihasilkan. Guna memahami lebih  lanjut  mengenai  monetisasi  dan perubahan  sosial  di  Jawa  abad  XIX, berikut ini disajikan beberapa contoh.

## Kopi, Monetisasi, dan Perubahan Sosial Ekonomi di Cirebon
Salah satu contoh yang menarik dari  monetisasi  dan  perubahan  struktur so-sial ekonomi pada abad XIX terjadi di Cirebon.  Monetisasi  mulai  meluas  di Cirebon sejak kebijakan pembudidayaan bebas  yang  dikeluarkan  tahun  1823.  Di bawah  sistem  ini  penduduk  desa  mena- nam serta mengolah kopi, sementara para kepala  desa  mempertanggungjawabkan segi  keuangannya.  Para  kepala  desa diharuskan menyerahkan sebagian (biasanya  ⅓  -  ½  bagian)  dari  hasil produksi  mereka  pada  pemerintah,  atau membayar  uang  senilai  dengan  bagian yang  seharusnya  dibayarkan  tersebut. Dengan demikian penduduk bisa menjual kelebihan  produksi  mereka  kepada pedagang swasta.
Sistem baru ini tidak melibatkan para  bupati  dalam  budidaya  kopi  sama sekali.  Peranan  yang  lebih  besar  justru diberikan  kepada  para  kepala  desa sehingga  mereka  menggunakan  kekua- saan  dan  kekayaan  barunya  untuk memantapkan  kedudukan  mereka  pada puncak  piramida  sosial  di  desa.  Para kepala  desa  ini  memiliki  wewenang untuk  membagi-bagikan  kebun-kebun kopi  pada  anggota-anggota  terkemuka golongan sikep (penduduk  yang  sepe- nuhnya berhak atas tanah garapan). Para sikep bertanggung jawab atas penanaman dan  pemeliharaan  tanaman  kopi,  tapi bukan  mereka  sendiri  yang  menger- jakannya,  melainkan  para wuwung (Petani  bukan  pemilik  tanah  yang  telah beristri)  dan bujang (petani  bukan
pemilik  tanah  dan  belum  beristri) yang mencari  nafkah  sebagai  penyewa  serta buruh  tani  (Fernando  dan  O’Malley, 1988:242-243).
Penyerahan  supervisi  kepada para elite desa dan pembagian uang dari atas ke bawah makin memantapkan peran para  elite  desa,  sementara  para  bupati semakin  dijauhkan  dari  kegiatan  eko- nomi  yang  penting.  Para wuwung dan bujang yang  bekerja  keras  di  kebun- kebun  kopi  mendapatkan  bagian  uang yang paling sedikit dari sistem ini.
Kopi mulai masuk dalam cultuurstelsel sejak 1832. Masuknya kopi dalam  sistem  baru  ini  makin  meman- tapkan  kedudukan  para  elite  desa  di Cirebon dan mengembalikan keterlibatan bupati  dalam  budidaya  kopi.  Para  elite berusaha meningkatkan produksi kopi di wilayahnya  demi  mengejar  premi  yang akan  diberikan  pada  mereka  jika  bisa memenuhi  atau  bahkan  melebihi  target. Sementara  itu  para  petani  biasa  hanya menerima  sedikit  bagian  dari  penjualan kopi. Mereka inilah yang harus membuka lahan,  melakukan  pembibitan,  pena- naman,  perawatan  hingga  panen.  Hasil panen  ini  kemudian  dijual  senilai  f.  25 sepikul  (1  pikul  setara  dengan  62  kg). Dua perlima dari f. 25 dipotong sebagai sewa tanah, f. 3 lagi dipotong untuk biaya pengangkutan  dan  hanya  f.  12  yang tersisa dari penjualan tiap pikulnya.
Para sikep dan  elite  desa  adalah golongan  yang  paling  beruntung  secara ekonomi.  Mereka  bertugas  mengen- dalikan pembayaran kopi yang disetor ke gudang-gudang  pemerintah  sehingga merekalah yang membagikan uang pada orang-orang  yang  melakukan  pekerjaan berat  yang  sesungguhnya  dalam  budi- daya kopi. Beberapa di antara para sikep ini kemudian diangkat menjadi pengawas resmi  kebun  kopi  sehingga  pengha- silannya makin besar.
Prestise  sosial  para sikep dan elite  desa  makin  meningkat  pada  masa ini.  Mereka  mulai  melakukan  hubungan yang  lebih  intensif  dengan  pejabat- pejabat  Bumiputra  di  atas  tingkat  desa dan  menjalin  hubungan  baik  dengan golongan  Tionghoa.  Keuntungan  eko- nomi  yang  mereka  dapatkan  seringkali mereka  gunakan  untuk  pergi  haji  se- hingga  sepulangnya  mereka  menyan- dang  gelar  ‘haji’  dan  semakin  mene- guhkan  kedudukan  sosial  mereka  yang tinggi dan semakin menjauh dari masya- rakat desa lapisan bawah (Fernando dan O’Malley, 1988:252).
Menjelang tahun 1870 mulai ter- jadi penurunan hasil perkebunan kopi ka- rena  usia  tanaman  kopi  yang  sudah  tua sehingga  kurang  produktif.  Para  petani umumnya  enggan  untuk  memotong pohon  kopi  dan  menggantinya  dengan tanaman  kopi  yang  baru  karena  memer- lukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Jika  mereka  memotong  tanaman  yang sudah  tua,  mereka  harus  membakarnya lalu  menyebarkan  abunya  ke  tanah  dan membiarkan  tanah  itu  beristirahat  untuk beberapa lama sebelum siap untuk diolah menjadi kebun kopi baru lagi.
Budidaya  kopi  makin  terpuruk dengan  berjangkitnya  hama Hemalia vestarix pada  1879  yang  baru  berakhir pada pertengahan 1880-an. Produksi kopi Cirebon  yang  pada  akhir  1870-an  rata- rata  berjumlah  28.400  pikul  setahun merosot  hingga  9.000  pikul  pertahun pada  khir  1880-an.  Pada  1889  hanya sekitar  14.000  rumah  tangga  saja  yang masih  berkecimpung  dalam  produksi kopi. Jumlah ini kurang dari seperempat dari jumlah keluarga yang terlibat dalam budidaya  kopi  beberapa  tahun  sebelum- nya  (Fernado  dan  O’Malley,  1988:255- 256).
Gula, Monetisasi, dan Perubahan Sosial Ekonomi di Pekalongan
Gula merupakan komoditas pen- ting  abad  XIX  selain  kopi,  indigo,  tem- bakau dan teh. Industri gula, seperti hal- nya kopi, juga menyeret penduduk pada monetisasi.  Monetisasi  dan  perubahan struktur sosial ekonomi yang diakibatkan oleh  industri  misalnya  terjadi  di  Kare- sidenan Pekalongan.
Industri  gula  berskala  kecil sudah  ada  sebelum  masa cultuurstelsel . Industri  ini  umumnya  dijalankan  oleh para  pengusaha  Tionghoa.  Namun  se- menjak  1830  terjadi  perubahan  dalam industri  gula,  meskipun  di  Karesidenan Pekalongan  perubahan  ini  berjalan  lam- bat.  Produksi  di  pabrik  gula  Wono- pringgo  dimulai  dengan  buruk  sekali, yang  ditandai  dengan  rendahnya  pro- duktivitas  dan  sikap  tidak  perduli  yang ditunjukkan  oleh  petani  dan  priyayi  ter- hadap serbuan baru ke wilayah pedesaan (Knight, 1988:80).
Cultuurstelsel sangat bergantung pada  peranan  para  elite  birokrasi  tradi- sional.  Dalam  kasus  karesidenan  Peka- longan pada awalnya para elite birokrasi tradisional  ini  bersikap  acuh  terhadap sistem baru ini. Perubahan sikap ini baru terjadi  setelah  pergantian  bupati  Peka- longan dan bupati Batang pada 1847 dan 1848. Para elite birokrasi tradisional yang baru  bersikap  lebih  kooperatif  pada sistem yang baru dan pada pabrik gula.
Elite  desa  nampaknya  meru- pakan golongan yang paling diuntungkan dalam  budidaya  tebu  dan  industri  gula. Para  elite  desa  mengemban  tugas-tugas pengawasan  di  perkebunan  dan  menjadi perantara  maupun  semacam  pengusaha. Pada  1850-an  terjadi  ‘perdagangan  kuli secara besar-besaran’ oleh kepala-kepala
yang bertanggung jawab atas penyediaan tenaga suka-rela bagi pabrik pada musim panen  dan  penggilingan,  juga  menca- rikan  tenaga  pengganti  dengan  pemba- yaran  tertentu  bagi  petani pemilik  tanah yang  tidak  bersedia  melakukan  kerja sukarela  sendiri  (Knight,  1988:84). Dalam hal ini para elite desa memegang peranan  penting  dalam  komersialisasi tenaga  kerja  untuk  kepentingan  industri gula.
Keuntungan  yang  didapat  dari industri  gula  juga  melahirkan  elite-elite baru di desa yang berasal dari petani kaya atau para ‘pengusaha desa’. Para pengu- saha  desa  ini  memperoleh  keuntungan dari  bisnis  penyewaan  hewan  pembajak kepada  petani  penanam  yang  tidak memilikinya.  Selain  itu  para  pengusaha ini juga mengumpulkan kekayaan  mela- lui  kontrak  pengangkutan  tebu.  Pening- katan jumlah elite desa dapat dilihat pula pada peningkatan jumlah jemaah haji di Karesidenan  Pekalongan.  Pada  awal 1860-an  hanya  sekitar  240  jemaah sementara  pada  tahun  1868  jumlahnya meningkat menjadi 863 jemaah.
Upah  menanam  ( plantloon )  me- rupakan  salah  satu  perangsang  bagi penanaman tebu  oleh  para petani.  Pene- rimaan kotor upah penanaman terus naik sejak  1854  dan  bahkan  melebihi  sewa tanah  yang  harus  dibayar  para  petani pada pihak Karesidenan. Arus uang yang masuk  ke  pedesaan  mengalami  pening- katan, namun arus uang yang keluar juga meningkat.  Banyak  petani  yang  meng- gantungkan  penghasilan  mereka  dari industri  gula  untuk  membeli  bahan  pa- kaian  dan  beras  yang  didatangkan  dari wilayah lain.

## Tabel 2. Upah Menanam dan Sewa Tanah di Wonopringgo
Tahun Jumlah Keluarga Penanam Jumlah Upah Menanam Upah Menanam per Keluarga Sewa Tanah yang Dibayarkan oleh Penduduk Kring 1836 2.554 22.880 8,99 12.260 1840 2.253 49.351 21,91 15.985 1841 2.252 24.775 11,00 17.334 1848 3.662 51.590 14,09 - 1849 3.265 29.535 9,05 28,254 1852 2.464 25.936 9,80 28.000 1854 2.908 62.329 21,43 - 1855 2.754 68.310 24,80 25.671 1856 2.975 71.101 23,90 - 1857 3.099 78.249 25,25 26.681 1860 4.261 80.826 18,97 15.991 1862 4.257 80.742 18,97 14.447 1861 3.918 75.404 19,25 18.226 1863 3.918 88.609 22,62 27.592 1864 4.398 88.631 20,15 20.640 1865 4.478 91.925 20,53 35.775 1866 4.590 91.920 20,03 - Sumber: Knight (1988:89) Peningkatan upah penanaman yang bahkan  lebih  besar  dari  sewa  tanah  yang harus  dibayarkan  tidak  dapat  begitu  saja ditafsirkan  sebagai  peningkatan  kese- jahteraan  bagi  para  petani  pemilik  lahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, per- tama,  pembayaran  sewa  tanah  itu  meru- pakan pembayaran komunal desa dan  ke- pala  desa  serta  para  priyayi  merupakan tenaga  penagih  sewa  tersebut.  Hal  ini membuka  peluang  bagi  para  penagih  un- tuk  melakukan  penyelewengan  dengan menarik  jumlah  yang  lebih  besar  pada penduduk  melebihi  yang  seharusnya. Kedua, adanya ‘biaya siluman’ yang tidak sedikit,  yang  berhubungan  dengan  kebu- tuhan  mereka  untuk  menyediakan  secara gratis tenaga kerja di luar diri mereka bagi industri gula dengan hewan pembajak dan bahan pembuat pagar. Para  pemilik tanah harus  menyediakan  biaya  untuk  upah tenaga  kerja  pengganti  dan  biaya  sewa hewan  pembajak  karena  tidak  semua pemilik tanah memilikinya. Jumlah pengeluaran  untuk  upah  dan  sewa  hewan pembajak ini bisa mencapai 10% dari upah
menanam  yang  mereka  terima  dalam setahun. Pembuatan pagar untuk mencegah kerusakan  oleh  hewan  ternak  dan  babi hutan  menyerap  sekitar  5-10%  dari  upah menanam  yang  diterima  tiap  tahun.  Jadi, bila  dikalkulasikan  secara  sederhana  ‘bi- aya  siluman’  dapat  menyerap  sekita  15- 20%  dari  upah  menanam  yang  diterima oleh  petani  pemilik  lahan  (Knight,  1988: 90-92).
Peningkatan arus uang yang masuk ke  desa  juga  disebabkan  oleh  komer- sialisasi  tenaga  kerja.  Meskipun  meka- nisasi telah terjadi dalam industri gula abad XIX,  namun  industri  ini  masih  me- merlukan banyak tenaga kerja karena me- kanisasi  itu  hanya  ada  di  dalam  pabrik (Knight,  1993:70).  Industri  gula  memer- lukan  banyak  tenaga  kerja  mulai  dari proses  penanaman,  perawatan  tanaman, panen,  pengangkutan  ke  pabrik  hingga pemrosesan  tebu  menjadi  gula.  Dalam rangkaian proses panjang itu industri gula banyak  bergantung  pada  tenaga  manusia. Tenaga  kerja  penduduk  desa  yang  dike- rahkan  dalam  industri  gula  terbagi  dalam
tiga  kelompok,  yaitu  (a)  pekerja  regular (para  tukang  dan  mandor),  (b)  pekerja musiman  (pengawas  pabrik,  kuli  pabrik, pengawas kebun, asisten peng-awas kebun, kuli angkut), dan (c) sejumlah besar buruh pekerja  lapangan.  Kelompok  (a)  bekerja sepanjang tahun, kelompok (b) merupakan pekerja musiman tetap. Kelompok (a) dan (b)  dibayar  berdasarkan  waktu  mereka melakukan  pekerjaan.  Kelompok  (c) dibayar  untuk  mengerjakan  pekerjaan- pekerjaan tertentu (Boeke, 1942:85).
Masifikasi  industri  gula  di  Peka- longan  berakibat  makin  larutnya  pendu- duk  Bumiputra  dalam  ekonomi  uang  dan perubahan  sosial  ekonomi.  Industri  gula, baik  pada  masa cultuurstelsel maupun masa  liberal,  memberikan  kekuasaan  dan kekayaan yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya pada para kepala desa. Selain itu  juga  memberi  peluang  bagi  timbulnya elite  baru  di  desa    yang  terdiri  dari  para petani  kaya  yang  menjadi  secamam  ‘pe- ngusaha’  di  desa.  Banyak  di  antara  elite baru  ini  yang  kemudian  menunaikan  iba- dah  haji  dan  sepulangnya  mereka  me- nyandang gelar ‘haji’ yang makin mengu- kuhkan kedudukan mereka yang tinggi dan berbeda dari penduduk desa kebanyakan.

## Sektor Non-Agraris, Monetisasi, dan Perubahan Sosial Ekonomi
Sektor  non-agraris  relatif  kurang mendapatkan  perhatian  dalam  kajian  se- jarah  sosial  ekonomi,  padahal  sektor  ini adalah bagian integral dari masyarakat desa di Jawa. Sekitar 23% dari penduduk terlibat dalam sektor non-agraris ini yang meliputi kegiatan  manufaktur,  perdagangan  dan jasa.  Monetisasi  juga  terjadi  pada  sektor non-agraris  yang  pada  akhirnya  menim- bulkan  perubahan  sosial  ekonomi  masya- rakat.
Sektor  manufaktur  terdiri  dari  para tukang  dan  tenaga  kerja  dengan  keahlian tertentu  yang  memproduksi  berbagai barang  untuk  kebutuhan  domestik  dan
menawarkan  jasa  mereka  pada  populasi pedesaan.  Sektor  ini  tidaklah  besar  dan hanya mempekerjakan sekitar 4% dari po- pulasi  tenaga  kerja.  Sektor  perdagangan lebih besar dari sektor manufaktur. Sekitar 11%  dari  populasi  tenaga  kerja  terlibat dalam sektor ini. Sementara itu sektor jasa hanya melibatkan sekitar 4% dari populasi tenaga  kerja.  Sektor  ini  terdiri  dari  para buruh  upahan  yang  bekerja  di  luar  sektor agraris,  pelayan  rumah  tangga  dan  buruh transportasi.
Pertumbuhan pesat tenaga kerja ahli terjadi  setelah  1830.  Pertumbuhan  ini terutama  pada  sektor  pertukangan  kayu. Para  tukang  kayu  inilah  yang  membuat kereta-kereta  yang  digunakan  untuk  alat pengangkutan  barang.  Industri  gula  dan indigo juga memerlukan tenaga dan keah- lian  para  tukang  kayu  ini.  Selain  itu  ada pula  tukang  kayu  yang  bekerja  pada bengkel furniture dan  galangan  kapal (Fernando, 1993:92-93).
Perkembangan  ekonomi  dan  per- luasan perkebunan memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit seperti pabrik, jalan, dan jembatan. Pembangunan sarana dan  prasarana  pendukung  kegiatan  eko- nomi tersebut memerlukan banyak tukang bangunan  sehingga  jumlah  mereka  juga mengalami  kenaikan  sejak  1830.  Pada awalnya  tidak  banyak  tukang  bangunan yang tersedia pada awal abad XIX, namun karena  tingginya  permintaan  akan  tenaga tukang  bangunan  maka  seringkali  orang yang  tidak  cukup  ahli  ikut  bekerja  pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur tersebut. Banyak di antara mereka ini yang kemudian  meneruskan  pekerjaan  sebagai tukang bangunan.
Jumlah pandai besi juga mengalami
peningkatan sejak 1830. Mereka
memproduksi  alat-alat  pertanian,  bagian- bagian  tertentu  dari  kereta,  dan  juga  me- nyediakan jasa perbaikan alat-alat tersebut. Beberapa  di  antara  mereka  juga  bekerja
pada pembuatan kapal. Pada awal 1830-an terdapat sekitar 870 pandai besi di sembilan karesidenan di Jawa.
Produksi  tembikar  berubah  dari pekerjaan paruh waktu menjadi pekerjaan penuh  waktu  setelah  1830.  Pada  dua  de- kade  berikutnya  industri  tembikar  ber- kembang  menjadi  industri  besar  di  bebe- rapa area. Batu bata dan genting tembikar merupakan  produk  yang  banyak  dibu- tuhkan terkait dengan perkembangan eko- nomi saat itu.
Perdagangan  merupakan  salah  satu sektor non-agraris yang penting. Sebagian besar  dari  Bumiputra  yang  terlibat  dalam sektor perdagangan adalah pemilik warung dan pedagang keliling, namun beberapa di antara mereka, terutama di antara para haji, menjalankan  bisnis pada skala yang lebih besar.  Peningkatan  jumlah  pasar  dan perdagangan  pedesaan  adalah  indikator pertumbuhan aktivitas perdagangan secara cepat (Fernando, 1993:94).  Pembangunan jaringan jalan sebagai akibat dari perkembangan ekonomi di awal abad XIX juga  turut  berpengaruh  pada  peningkatan perdagangan.  Jaringan  jalan  yang  makin baik  memudahkan  para  pedagang  untuk bepergian  dari  satu  daerah  ke  daerah  lain baik  untuk  menjajakan  barang  dagangan- nya  maupun  untuk  membeli  barang  yang akan diperdagangkan.
Perkembangan ekonomi sejak 1830 telah  mengakibatkan  peningkatan  jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan di luar sektor agraris. Penyediaan keahlian tertentu, jasa maupun perdagangan menarik  penduduk  Jawa  pada  sistem ekonomi  uang.  Monetisasi  yang  terjadi pada  sektor  ini  juga  mengakibatkan perubahan  sosial  ekonomi  masyarakat. Sebagian besar petani yang tidak memiliki tanah  akhirnya  lari  ke  sektor  non-agraris seperti  manufaktur  dan  jasa  yang  sedang mengalami pertumbuhan pada abad XIX.

## PENUTUP
Kebijakan ekonomi yang diterapkan di  Hindia  Belanda  pada  awal  abad  XIX merupakan hasil perdebatan panjang kaum konservatif  dan  liberal  di  negeri  Belanda. Pada  awalnya  kaum  konservtif  yang menang  melalui  penerapan cultuurstelsel yang  terbukti  mampu  mengatasi  masalah keuangan  saat  itu.  Namun  pada  sisi  lain golongan liberal, baik didorong oleh motif ekonomi  maupun  kemanusiaan,  terus memperjuangkan  liberalisasi  di  Hindia Belanda  melaui  kritik  yang  mereka lancarkan  terhadap cultuurstelsel maupun dengan  memaksa  masuk  dan  mendirikan usaha di Hindia Belanda. UU Agraria dan UU  Gula  1870  adalah  tonggak  kemena- ngan kaum liberal yang membuka kesem- patan yang lebih luas bagi para pengusaha swasta  Eropa  untuk  berusaha  di  Hindia Belanda.
Monetisasi meluas di Hindia Belan- da sejak sekitar perempat kedua abad XIX, baik melalui cultuurstelsel maupun perkebunan swasta Eropa. Masyarakat Ja- wa  mau  tak  mau  ditarik  dalam  ekonomi ekspor. Perubahan sosial ekonomi pun tak terhindarkan.  Contoh  di  Cirebon  dan  Pe- kalongan menunjukkan bahwa sistem eko- nomi  yang  diterapkan  pada  abad  XIX memberikan peluang bagi elite desa untuk tumbuh menjadi suatu golongan yang kaya dan makin kuat. Sementara itu para petani kebanyakan hanya mendapat bagian paling sedikit  dari  perkembangan  ekonomi  saat itu.
Monetisasi  juga  melahirkan  dife- rensiasi sosial yang makin kompleks pada masyarakat  Jawa  abad  XIX.  Liberalisasi dan komersialisasi tenaga kerja melahirkan golongan  pekerja  bebas  atau  pekerja upahan  pada  periode  ini.  Begitu  pula dengan  golongan  tuna  kisma  (petani  tak bertanah)  yang  lahir  akibat  penetrasi
ekonomi  Eropa  yang  begitu  intensif  pada daerah pedesaan.
Hubungan  patron  klien  juga  mulai memudar. Hubungan yang dulunya bersifat  sangat  personal  bergeser  menjadi hubungan  yang  impersonal  karena  orang- orang  yang  dulunya  menjadi  klien memerlukan banyak uang untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dalam kondisi  ekonomi  yang  sedang  berubah.
Jika  mereka  bekerja  pada  orang  lain, termasuk  pada  orang  yang  dulu  menjadi patronnya,  maka  pekerjaan  itu  adalah pekerjaan upahan.
Masifikasi dan industrialisasi sektor agraris  abad  XIX    juga  mendorong  pe- ningkatan  jumlah  tenaga  kerja  yang  be- kerja  di  luar  sektor  agraris.  Industrialisasi dan  perkembangan  ekonomi  saat  itu  me- nuntut  adanya  pembangunan  sarana  dan prasarana  pendukung yang menarik sejumlah besar tenaga kerja. Perkembangan  ekonomi  juga  mendorong para petani tak bertanah (tuna kisma) untuk bekerja  di  luar  sektor  agraris.  Selain  itu perdagangan juga mengalami peningkatan pada abad XIX.

## DAFTAR RUJUKAN
Boeke,  J.H.  1942. The  Structure  of Netherlands Indian Economy . New York: Institute of Pacific Relations Elson, R.E. Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum  Petani  pada  Masa Sistem  Tanam  Paksa  di Pulau  Jawa, dalam  Anne Booth,  William  J.  O’Malley dan Anna Weidemann (Ed.). 1988. Sejarah Ekonomi Indonesia . Jakarta: LP3ES Fernando, M.R.  dan Willan J. O’Malley, “Petani  dan  Pembudidayaan
Kopi di Karesidenan Cirebon 1800  –  1900,”  dalam  Anne
Booth  (Ed . )  1988. Sejarah Ekonomi  Indonesia .  Jakarta:
LP3ES
Fernando,  M.R.,    “Growth  of  Non- Agricultural Indigenous Economic  Activities  in  Java 1820-1880”, dalam J. Thomas  Linblad  (Ed), New Challenges  in  the  Modern Economic History of Indonesia , (Leiden: Programme  of  Indonesian Studies, 1993), hlm.92-93. Knight,  G.R. Kaum  Tani  dan  Budidaya
Tebu  di  Pulau  Jawa  Abad Ke-19: Studi Kasus Karesidenan Pekalongan 1830-1870 , dalam Anne Booth  (Ed).  1988.  Sejarah Ekonomi Indonesia. Jakarta:LP3ES ____, Gully  Coolies,  Weed  Woman  and Snijvolk: The Sugar Insduastry Workers of North Java  in  the  Early  Twentieth Century ,  dalam  J.  Thomas Linblad  (Ed).  1993.    New Challenges  in  the  Modern Economic History of Indonesia. Leiden: Programme  of  Indonesian Studies Ricklefs,  M.C.  2005. Sejarah  Indonesia Modern  1200-2004 .  Jakarta:
Serambi
Simbolon, P. T. 2006. Menjadi Indonesia . Jakarta: Penerbit Buku Kompas Vlekke, B.H.M. 2008. Nusantara: Sejarah
Indonesia . Jakarta: KPG Wahyudi,  S.S.,  2000. Dampak  Agro Industri di Daerah Persawahan di Jawa . Semarang: Mimbar