## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN KAWASAN HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO

## Sudarmono Sompah
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo Email: sudarmono_sompah@gmail.com

## Abstract
The  aim  of  this  research  was  to  look  at  the  implementation  of  government  policies  in  the  conservation  of mangrove  in  Pohuwato  regency.  This  research  method  using  a  case  study  explanative  approach.  Through  the process of collecting data through observation, interviews  and documentation, the data processed by reducing the data and then presented to provide an overview of policy implementation by local governments. Based on the results of the  research, the percentage of the evaluation context (policy)  found 95% categorized as very good, the  evaluation  of  inputs  (resources)  found  96.4%  categorized  as  very  good,  the  evaluation  process (implementation) found 90% categorized as very good, product evaluation (impact) found 75% categorized quite good.  Then,  from  each  of  these  results  concluded  that  93.3%  considered  excellent  training  program.  In  the implementation of the policy there are several factors that influence in the preservation of mangrove forest that is communication, bureaucratic structure, availability of resources that has to do with the funds, facilities and infrastructure advice and disposition factors as the attitude of the executive to implement the policy.
Keywords : Implementation of policies, mangrove forests, Pohuwato Regency.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  daerah  sebagai  bagian integral  dan  penjabaran  dari  pembangunan nasional  dalam  rangka  pencapaian  sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi,  aspirasi  dan  permasalahan  daerah. Pembangunan daerah sendiri senantiasa diarahkan  untuk  dapat  lebih  mengembangkan dan  menyelaraskan  laju  pertumbuhan  antar daerah,  antar  kota,  antar  desa  dan  antar  kota dengan  desa.  Sehingga  sasaran  utama  dalam program pembangunan daerah adalah peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  secara merata.  Berkaitan  dengan  hal  itu  potensi daerah  yang  dimiliki  dalam  suatu  wilayah perlu  adanya  pemanfaatan  yang  sebaik- baiknya  dengan  kebijakan  pemerintah  daerah yang  mengikat  dari  seluruh  ketataaturan  yang berlaku.
Salah  satu  potensi  daerah  yang  perlu pelestariannya adalah hutan mangrove merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang memiliki  formasi  hutan  khas  daerah  tropik yang mempunyai sifat ekosistem yang
setimbang,  proposional  dan  adaptif  yang berbeda dengan tipe hutan lainnya. Tipe hutan mangrove  terbentuk  karena  klimaks  edafik (faktor  edafik  dalam  keadaan  maksimum). Faktor  edafik  yang  berpengaruh  langsung terhadap  jenis  tumbuhan  hutan  mangrove yakni  sifat  mineral,  tanah,  suhu,  dan  keadaan pergerakan  air  tanah,  pasang  surut  serta salinitas (Rusila et al , 1999:19).
Hutan  mangrove  adalah  vegetasi  hutan yang  hanya  tumbuh  dan  berkembang  biak  di daerah  tropis,  seperti  Indonesia.  Hutan mangrove  memiliki  fungsi  ekologis  dan ekonomi  yang  bermanfaat  bagi  umat  manusia (Bengen,  2001).  Secara  ekologis  hutan mangorve  berfungsi  sebagai  daerah pemijahan (spawning  ground) dan  daerah  pembesaran (nursery  ground) sebagai  jenis  ikan,  udang, kerang-kerangan  dan  spesies  lainnya.  Selain itu adalah seresah mangrove (berupa dedaunan, ranting dan biomassa lainnya) yang jatuh  ke  perairan  menjadi  sumber  pakan  biota perairan dan unsur hara yang sangat menentukan  produktivitas  perikanan.  Hutan mangrove  juga  merupakan  habitat  (rumah)

## Jurnal Ilmu Administrasi
bagi  berbagai  jenis  burung,  reptilia,  mamalia, dan  jenis-jenis  kehidupan  lainnya  (Bengen, 2000).
Hutan  Mangrove  di  Provinsi  Gorontalo tersebar di beberapa kabupaten yakni
Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango,  Kabupaten  Boalemo  dan  Pohuwato. Luas  hutan  mangorve  khusus  untuk  Pohuwato hasil pemetaan Badan Planologi (2000) sebesar 9650,26 Ha. Sedangkan laju degradasi sebesar 10-20  Ha/tahun.  Menurut  data  dari  dinas Kehutanan  dan  Pertambangan  Kabupaten Pohuwato tahun 2007 bahwa rehabilitasi hutan mangrove  300  Ha.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  hutan  mangrove  Provinsi  Gorontalo khususnya  di  Kabupaten  Pohuwato  telah mengalami  degradasi  yang  cukup  tinggi. Degradasi tersebut antara lain disebabkan oleh perambahan, konversi lahan untuk
pemukiman, pertambakan dan pertanian, abrasi dan  penebangan  untuk  kayu  bakar  (anonim, 1999: 22).
Melihat  kondisi  tersebut  membawa dampak  terhadap  kebutuhan  masyarakat  yaitu adanya pertambahan penduduk dan perkembangan  wilayah  yang  demikian  pesat membawa  konsekuensi  pemenuhan  akan kebutuhan terhadap sumberdaya alam semakin meningkat.  Tekanan  ini  akan  menyebabkan laju  degradasi  sumberdaya  alam  khususnya hutan  mangrove  di  wilayah  pesisir  semakin besar  oleh  pemanfaatan  alih  fungsi  kebutuhan lahan  untuk  tambak,  pemanfaatan  kayu  bakau untuk  bangunan,  kayu  bakar,  dan  lain-lain. Kondisi  degradasi  ini  akan  mengganggu ekosistem  alami  hutan  mangorve.  Sifatnya yang  labil  akan  menyebabkan  perkembangan vegetasi  terganggu,  zonasi  kawasan  menjadi tidak proposional lagi, fungsi kawasan menjadi hilang yang berdampak lanjut pada musnahnya ekosistem hutan mangrove tersebu t.
Menyingkapi permasalahan tersebut diperlukan  adanya  campur  tangan  Pemerintah
Daerah Kabupaten Pohuwato dalam pelestarian  Kawasan  Hutan  Mangrove  sesuai dengan kondisi dan pemanfaatannya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dianggap perlu  untuk  melihat  sejauh  mana  pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap pelestarian  kawasan  mangrove  di  Kabupaten Pohuwato.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Dinas Kehutanan  Kabupaten  Pohuwato  Provinsi Gorontalo,  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan, Badan  Perencanaan  Daerah  (Bapeda),  Badan Limgkumgan  Hidup  Kabupaten  Pohuwato. Pendekatan  pada  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  studi  kasus  eksplanatif.  Penelitian ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan  yang  dikaitkan  dengan  kegiatan- kegiatan operasional yang menuntut pelacakan tertentu  yang  dikondisikan  dengan  waktu tertentu, yaitu penggunaan studi kasus disesuaikan dengan tipe-tipe pertanyaan seperti “bagaimana” atau “mengapa” dan diarahkan ke serangkaian  peristiwa  kontemporer,  dimana penelitiannya  hanya  memiliki  peluang  kecil atau  tidak  mempunyai  peluang  sama  sekali untuk  melakukan  kontrol  terhadap  peristiwa tersebut.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  data  primer  yang  bersumber  dari beberapa  dinas  terkait  seperti  yang  disebtkan sebelumnya dan data sekunder yaitu data yang berasal  dari  pihak  ketiga.  Melalui  proses pengumpulan data dengan observasi, wawancara  dan  dokumentasi,  data  diolah dengan mereduksi data dan kemudian disajikan untuk dapat memberikan gambaran implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah.
Tabel 1 :  Luasan  jenis  tutupan  hutan  mangrove  berdasarkan  fungsi  menurut  PKHP  (Ha)  di Kabupaten Pohuwato
No. Jenis tutupan HL HP HPT HPK APL HK Total 1. Hutan Mangrove Primer 2.707 0 13 0 2.614 263 5.597 2. Hutan Mangrove Sekunder 122 0 0 0 503 2.568 3.193 Jumlah 2.829 0 13 0 3.117 2.831 8.790

## HASIL DAN PEMBHASAN
Kawasan  Hutan  Mangrove  Kabupaten Gorontalo Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor 492/KPTS-I/1999 mengenai Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Utara yang dilampiri Peta Kawasan Hutan dan

## Jurnal Ilmu Administrasi
Perairan (PKHP), kawasan hutan di Kabupaten Pohuwato  terdiri  dari  cagar  alam,  hutan lindung,  hutan  produksi  terbatas,  hutan produksi  dan  areal  penggunaan  lain.  Menurut sumber Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato bahwa  untuk  jenis  tutupan  mangrove  di Kabupaten  Pohuwato  terbagi  atas  hutan mangrove primer dan hutan mangrove sekunder, selanjutnya dilaporkan bahwa berdasarkan  penafsiran  citra  satelit  skala 1:100.000  Tahun  2005,  jenis  tutupan  hutan mangrove  primer  sebesar  1,29%  dan  hutan mangrove  sekunder  0,74%  (Tabel  1).  Status hutan mangrove berdasarkan hasil overlay peta tutupan lahan dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan (PKHP) dan Peta Rancangan Peruntukan  Kawasan  disajikan  pada  Tabel  1 dan Tabel 2.
Berdasarkan  Tabel  1  dan  2  bahwa kedudukan  hukum  dari  kawasan  hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato sudah jelas.
Berdasarkan  fungsi  menurut  PKHP  bahwa kawasan  hutan  mangrove  di  Kabupaten Pohuwato  yang  berstatus  sebagai  Hutan Lindung  (HL)  seluas  2.829  ha,  sedangkan berdasarkan fungsi menurut rancangan peruntukan  hanya  seluas  1.867  ha.  Sementara untuk status Kawasan Hutan Konservasi (HK) luasnya  berdasarkan  fungsi  PKHP  sebesar 2.831  Ha,  sedangkan  berdasarkan  fungsi menurut  rancangan  peruntukkan  hanya  2.560 ha.  Luasan  untuk  Areal  Penggunaan  Lain (APL)  berdasarkan  fungsi  menurut  PKHP seluas 3.117 ha, sedangkan berdasarkan fungsi menurut  rancangan  peruntukkan  seluas  2.278 Ha,  sedangkan  berdasarkan  fungsi  menurut rancangan peruntukkan seluas 2.278 ha. Tabel 1  menunjukkan  ada  kawasan  untuk  Hutan Produksi (HP) seluas 13 ha, sedangkan Tabel 2 menunjukkan hutan produksi (Kawasan
Budidaya  Kehutanan)  meningkat  menjadi 2.082 ha.
Tabel 2.  Luasan jenis tutupan hutan mangrove berdasarkan fungsi menurut PKHP (Ha) di Kabupaten Pohuwato No. Jenis Tutupan HL HP HPT HPK APL HK Total 1. Hutan Mangrove Primer 2.707 0 13 0 2.614 263 5.597 2. Hutan Mangrove Sekunder 122 0 0 0 503 2.568 3.193 Jumlah 2.829 0 13 0 3.117 2.831 8.790 Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato (2006) Luas Areal Kawasan Mangrove di Kabupaten Pohuwato
Provinsi  Gorontalo  mempunyai  luas daerah  12.215,45  km 2 atau  sekitar  0,15%  dari luas  indonesia,  dengan  garis  pantai  mencapai 590 km (317,90 mil), yang terdiri dari panjang garis pantai sebelah selatan 320 km (172,4 mil) dan  sebelah  utara  270  km  (145,5  mil),
memiliki  luas  tutupan  lahan  dengan  dominasi kelas  vegetasi  lahan  basah  rapat  (hutan mangrove)  sebesar  5.876,61  ha,  yang  terdiri dari  4,168  ha  atau  sekitar  0,665%  terbesar  di daerah  Kabupaten  Boalemo  dan  Kabupaten Pohuwato dan 1.708,61 ha atau 0,31% terbesar di  daerah  Kabupaten  Gorontalo  (Anonim, 1995).
Tabel 3. Persentase penyebaran luas kawasan hutan mangrove di Provinsi Gorontalo No. Wilayah Luas (Ha) Persentase (%) 1. Kabupaten Boalemo-Pohuwato 4.168,00 65,0 - Kecamatan Popayato - Kecamatan Marisa - Kecamatan Tilamuta - Kecamatan Paguyaman - Kecamatan Paguat 2.169,73 1.348,60 382,94 215,81 50,56 52,06 32,37 9,19 5,18 1,21 2. Kabupaten Gorontalo 1.708,61 31,0 - Kecamatan Kwandang - Kecamatan Sumalata 1.102,81 605,80 64,54 35,46 Total 5.876,61 Sumber : Anonim (2002b), dalam Lasantu (2006) Kawasan  hutan  mangrove  di  Kabupaten Boalemo  dan  Kabupaten  Pohuwato  setiap
tahunnya  mengalami  penurunan  luasan,  yang sebelumnya  memiliki  luas  +  168  ha,  maka

## Jurnal Ilmu Administrasi
berdasarkan  hasil  interprestasi  citra  tahun 2002-2003  bahwa  luas  hutan  mangrove  yang masih  mempunyai  vegetasi  tanaman  (Lasantu, 2006), selanjutnya dijelaskan bahwa penurunan luasan hutan mangrove ini dikarenakan adanya tekanan yang cukup tinggi oleh penduduk sekitar untuk bisa memanfaatkan  peluang  ekonomi  di  wilayah tersebut  manjadi  lahan  pertanian,  perkebunan,
pemukiman,  pemenuhan  kayu  bakar  dan sebagian  besar  untuk  mengembangkan  sektor perikanan  khususnya  untuk  pembukaan  lahan tambak.  Pemanfaatan  hutan  mangrove  yang tidak  seimbang  ini  tentunya  akan  berakibat pada turunya mutu lingkungan disertai dengan rusaknya  pola  ekosistem  pesisir.  Persentase penyebaran  luas  kawasan  hutan  mangrove  di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 4. Luasan habitat asli kawasan mangrove di Provinsi Gorontalo
No. I. Kabupaten Boalemo Luas 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kecamatan Botumoito Kecamatan Dulupi Kecamatan Mananggu Kecamatan Paguyaman Kecamatan Paguyaman Pantai Kecamatan Tilamuta 339,76 Ha 769,98 Ha 1.005,48 Ha 48,76 Ha 275,47 Ha 323,15 Ha Jumlah 2762,60 Ha II. Kabupaten Gorontalo 1. 2. 3. 4. 5. Kecamatan Anggrek Kecamatan Atinggola Kecamatan Kwandang Kecamatan Sumalata Tolinggula 2.167,92 Ha 405,53 Ha 2.290,84 Ha 296,56 Ha 323,08 Ha Jumlah 5.483,93 Ha III. Kabupaten Pohuwato 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kecamatan Lemito Kecamatan Marisa Kecamatan Paguat Kecamatan Patilanggio Kecamatan Popayato Kecamatan Randangan 4.164,95 Ha 1.617,83 Ha 1.103,65 Ha 5.928,65 Ha 2.925,50 Ha 9.497,51 Ha Jumlah 25.688,09 Ha
Sumber data: BP-Das Bone Bolango, 2007
Pada  Tabel  3  menunjukan  bahwa  total luasan kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato  dan  Boalemo  tahun  2002  seluas 4.168,00  ha,  sementara  data  dari  dinas kehutanan Kabupaten Pohuwato (2008) bahwa luasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato  saja  tahun  2007  seluas  +8.790  ha. lebih  jelas  dapat  dilihat  Tabel  3.  Sompah (2005)  melaporkan  bahwa  berdasarkan  hasil pemetaan  Badan  Planologi  (2000),  luas  hutan mangrove  khusus  untuk  Kabupaten  Pohuwato sebesar  9.650,26  ha  dengan  laju  degradasi sebesar  10-20  ha/  tahun.  degradasi  tersebut antara  lain  disebabkan  oleh  perambahan, konservasi lahan untuk pemukiman, pertambakan  dan  pertanian,  abrasi  dan penebangan  untuk  kayu  bakar.  Berdasarkan data  BP-DAS  Bone  Bolango  (2007)  bahwa sampai  saat  ini  tidak  tersedia  peta  inderaja (citra satelit) dan GIS Provinsi Gorontalo yang mendukung  kegiatan  sistem  penilaian  tingkat kekritisan lahan mangrove di Provinsi
Gorontalo.  oleh  karena  itu  pelaksanaan  sistem penilaian  tingkat  kerusakan  mangrove  di Provinsi  Gorontalo  dilakukan  dengan  cara survey  langsung  (terestris).  Pada  Tabel  4 menjelaskan  bahwa  luasan  habitat  asli  di kawasan  mangrove  Provinsi  Gorontalo  pada beberapa kabupaten dan kota berdasarkan land system  khy (kahayan),  kjp  (kajapah),  dan  ptg
(petagan) seluas 33.934,62 ha.
Tabel 4 menunjukkan bahwa Kabupaten Pohuwato  yang  mempunyai  wilayah  terbesar yaitu  seluas  25.688,09  ha  dan  yang  terkecil adalah  Kabupaten  Boalemo  dengan  luas 2.762,60  ha.  Kerusakan  sumber  daya  hutan yang  terjadi  di  semua  fungsi  kawasan  hutan dan  di  luar  kawasan  hutan  terutama  hutan mangrove,  hal  ini  diakibatkan  dari  lemahnya institusi  kehutanan,  penegakan  hukum  dalam pengelolaan  hutan  dan  lahan,  meningkatnya eksploitasi  hutan  secara  berlebihan,  maraknya perambahan  hutan  dan  penebangan  secara ilegal, kebakaran hutan yang sulit

## Jurnal Ilmu Administrasi
dikendalikan,  dan  lemahnya  kesadaran  serta kepedulian  terhadap  ekosistem  daerah  aliran sungai.  Kerusakan  kawasan  hutan  mangrove yang paling esensial adalah disebabkan adanya komitmen pemerintah yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian
dengan  adanya  kebijakan  yang  dipaksakan yakni  hutan  sebagai  sumber  pokok  dalam menopang pembangunan berkelanjutan.
Tingkat  kekritisan  kawasan  mangrove  di Kabupaten  Pohuwato  dapat  dilihat  pada Tabel 5.
Tabel 5. Tingkat kekritisan mangrove  Di Kabupaten Pohuwato
No. Kecamatan Rusak Berat Tidak Rusak Jumlah 1. Kecamatan Lemito 1.738,27 1.837,82 3.576,09 2. Kecamatan Marisa 987,83 223,52 1.211,35 3. Kecamatan Paguat 652,69 152,19 804,88 4. Kecamatan Patilanggio 3399,29 290,96 3.690,25 5. Kecamatan Popayato 1.510,92 1.355,03 2.865,95 6. Kecamatan Randangan 5.728,58 264,10 5.992,68 Jumlah 14.017,58 4.113,78 18.141,20
Sumber Data: BP DAS Bone Bolango Tahun 2007
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  total luasan  mangrove  untuk  Kabupaten  Pohuwato sebesar  25.678,25  ha.  Adapun  luasan  untuk kategori  yang  rusak  berat  14.017,58  ha, kategori  rusak  7.546,89  ha,  dan  kategori  tidak rusak  4.113,78  ha.  data  ini  memberikan gambaran bahwa kondisi kawasan mangrove di Kabupaten  Pohuwato  ini  sudah  lebih  dari  + 50%  yang  sudah  rusak  berat  dan  hanya  18% yang  masih baik. Kerusakan habitat mangrove ini  akibat  perluasan  tambak  oleh  petani nelayan dan pengusaha ikan.
Melihat  kondisi  hutan  sebagaimana  di atas, maka potensi untuk memperbaiki kondisi hutan  di  Kabupaten  Pohuwato  sangat  besar, antara  lain  melalui  kegiatan  rahabilitasi  hutan maupun  penanaman  dan  rehabilitasi  hutan mangrove  yang  merupakan  program  pesisir yang  perlu  mendapatkan  perhatian  oleh pemerintah.  Di  samping  itu  bertambahnya jumlah  penduduk  dan  dinamika  masyarakat global  maka  tekanan  dan  gangguan  terhadap ekosistem  hutan  meningkat.  Oleh  sebab  itu perlu adanya pendekatan dan penanganan yang serius  serta  dukungan  semua  pihak  dan stakeholders sangat diharapkan, guna mengembalikan  fungsi  dan  kaidah-kaidah hutan  yang  telah  menurun  drastis  bagi kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat secara keseluruhan.
Hutan  mangrove  di  wilayah  Kabupaten Pohuwato merupakan ekosistem utama pendukung  kehidupan  di  sekitar  pesisir  dan kelautan.  kegiatan  pembangunan  tidak  perlu merusak ekosistem pantai dan hutan mangrove,  sehingga  perlu  mengikuti  penataan
yang  rasional,  yaitu  dengan  memperhatikan segi-segi  fungsi  ekosistem  pesisir  dan  lautan dengan menata semua pantai dan mengkonservasi  jalur  hijau  hutan  mangrove untuk  perlindungan  pantai,  pelestarian  siklus hidup biota perairan pantai. Dalam perkembangan  selanjutnya  dalam  pembahasan ini terfokus pada dua variabel yaitu implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam upaya pelestarian  kawasan  hutan  mangrove  di Kabupaten  Pohuwato.  Hal  ini  diarahkan kepada  implementasi  kebijakan  pemerintah daerah  mengingat  luas  areal  hutan  mangrove yang  dirambah  saat  ini,  dilarang  keras  untuk menambah luas rambahannya. Peraturan pemerintah  No.  34  Tahun  2002  merupakan peraturan  yang  terdiri  dari  11  bab  dan  102 pasal.  Dalam  bagian  menimbang  dijelaskan bahwa  PP  No.  34  Tahun  2002  dibuat  dalam rangka  pelaksanaan  dari  Bab  V,  Bab  VII  dan Bab  XV  UU  No.  41  Tahun  1999  tentang kehutanan.  Dengan  demikian  pada  dasarnya PP  34  Tahun  2002  secara  sekaligus  telah merangkum sepuluh hal yang disebutkan akan diatur di dalam peraturan pemerintah.
Solichin  (1997)  menyatakan  bahwa secara garis besar PP ini mengatur delapan hal utama  yaitu:  (1)  pengaturan  tata  hutan  dan penyusunan  rencana  pengelolaan  hutan,  (2) pemanfaatan  hutan,  (3)  industri  primer  hasil hutan,  (4)  hutan  hak,  penggunaan  kawasan hutan,  (5)  peredaran  dan  pemasaran  hasil hutan,  (6)  pembinaan  dan  pemasaran  hasil hutan,  pembinaan,  (7)  pengendalian,  dan pengawasan,  serta  (8)  sanksi  administratif

## Jurnal Ilmu Administrasi
terhadap  pemegang  izin  pemanfaatan  hutan, dan  izin  industri  primer  hasil  hutan.  namun, pada  intinya  pengaturan  tersebut  lebih  dititik beratkan  pada  dua  hal  yaitu:  (1) bahwa PP  ini mengatur  kegiatan  pengurusan  hutan  mulai dari  penataan  hutan  sampai  pada  kegiatan pengolahan  hasil  hutan  dalam  industri  primer (termasuk  penertiban  tata  usaha  hasil  hutan dan  mekanisme  pemberian  izin);  serta  (2) pemberian sanksi administratif bagi pemegang izin  pemanfaatan  hutan  dan  izin  industri primer.  dari  pembagian  ini,  dapat  terlihat bahwa  pada  dasarnya  isi  PP  No.  34  Tahun 2002  ini  adalah  mengenai  bentuk  pengelolaan hutan dan mekanisme perizinannya.
Selanjutnya  faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  pemerintah  daerah dalam  pelestarian  kawasan  hutan  mangrove  di Kabupaten  Pohuwato  yaitu  diarahkan  pada faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi. Implementasi kebijakan  dalam pembahasan  ini  akan  lebih  mengacu  pada pendekatan  empiris,  yaitu  menggambarkan fakta-fakta  pendukung  program  dan  kegiatan yang  berkorelasi  dengan  upaya  pelestarian kawasan  hutan  mangrove  di  Kabupaten Pohuwato.
Implementasi Kebijakan

## Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Mangrove
Pengelolaan  dan  penguasaan  hutan  di
Indonesia  khususnya  di  Kabupaten  Pohuwato telah mengalami perubahan-perubahan kebijakan  yang  akan  berpengaruh,  baik  pada masa  kini  maupun  di  masa  yang  akan  datang. Upaya  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat dalam  pengelolaan  hutan  terutama  kawasan hutan  mangrove  ditempuh  dengan  adanya kebijakan baru mengenai pemanfaatan kawasan hutan tersebut. Dalam upaya melestarikan  hutan  mangrove  pemerintah kabupaten  telah  melakukan  suatu  kebijakan pembinaan  dan  intruksi  terhadap  masyarakat. Hal  ini  diarahkan  kepada  ekosistem  hutan mangrove  dimana  kehidupan  masyarakat  desa di  sekitar    hutan,  tidak  dapat  dipisahkan dengan  ekosistemnya.  Hal  ini  diwujudkan dalam  bentuk  hubungan  kekerabatan  antar warga  dan  hubungan  timbal  balik  antara manusia dengan alam sekitarnya.
Hubungan  tersebut  pada  akhirnya  akan memberikan ciri khas bagi kehidupan masyarakat  desa  tersebut.  Oleh  karena  itu pemberdayaan  masyarakat  dalam  pelestarian ekosistem  hutan  mangrove  merupakan  hal sangat  tepat  dalam  mengimplementasikan
kebijakan pemerintah terutama melihat ekosistem  hutan  mangrove  memiliki  beberapa sifat  kekhususan  dipandang  dari  kepentingan sumberdaya alam, yakni letak hutan mangrove terbatas pada tempat tertentu, peranan ekologis ekosistem  hutan  mangrove  bersifat  khas, berbeda dengan peran ekosistem hutan lainnya, dan  hutan  mangrove  memiliki  potensi  hasil yang  bernilai  ekonomis  tinggi,  serta  hutan mangrove  sebagai  sumber  daya  alam  yang dapat dipulihkan
pendayagunaannya memerlukan  pengelolaan  yang  tepat,  sejauh mungkin dapat mencegah pencemaran lingkungan hidup dan menjamin
kelestariannya  untuk  keperluan  masa  kini  dan akan datang.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  bahwa pengelolaan  hutan  mangrove  secara  lestari yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam bahan  kajiannya  bahwa  salah  satu  ekosistem pesisir,  hutan  mangrove  merupakan  ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai  fungsi  ekologis  dan  ekonomis. Fungsi  ekologis  hutan  mangrove  antara  lain: pelindung  garis  pantai,  mencegah  intrusi  air laut,  habitat  (tempat  tinggal),  tempat  mencari makan, tempat asuhan dan pembesaran, tempat pemijahan  bagi  aneka  biota  perairan,  serta sebagai  pengatur  iklim  mikro.  sedangkan fungsi  ekonominya  antara  lain:  penghasil keperluan  rumah  tangga,  penghasil  keperluan industri, dan penghasil bibit. Sebagian masyarakat dalam memenuhi keperluan hidupnya  dengan  mengintervensi  ekosistem mangrove.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya alih  fungsi  lahan  mangrove  menjadi  tambak, pemukiman,  industri  dan  sebagainya  maupun penebangan  oleh  masyarakat  untuk  berbagai keperluan.
Selanjutnya  dalam  sistem  kelembagaan dan  perangkat  hukum  dimana,  departemen pertanian  dan  kehutanan,  serta  departemen kelautan  dan  perikanan,  merupakan  lembaga yang  sangat  berkompeten  dalam  pengelolaan mangrove.  Koordinasi  antar  instansi  yang terkait  dengan  pengelolaan  mangrove  adalah mendesak  untuk  dilakukan  saat  ini.  Aspek perangkat  hukum  adalah  peraturan  dan undang-undang yang terkait dengan pengelolaan  mangrove.  Sudah  cukup  banyak sistem  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah dan  instansi-instansi  yang  terkait  dalam pengelolaan mangrove. Yang diperlukan sekarang  ini  adalah  penegakan  hukum  atas pelanggaran terhadap perangkat hukum tersebut.

## Jurnal Ilmu Administrasi
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah
Implementasi kebijakan pemerintah daerah  dalam  pelestarian  kawasan  hutan mangrove  di  Kabupaten  Pohuwato  sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak  tentunya  dilihat  dari  apakah  tujuan kebijakan  itu  tercapai  atau  tidak  sebaliknya dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan tidak  tercapai.  Kegagalan  kebijakan  seringkali dikarenakan  kebijakan  tersebut  tidak  dapat diimplementasikan.  Oleh  karena  itu  dalam konteks pembahasan tersebut dalam implementasi  kebijakan  ada  beberapa  faktor yang  mempengaruhi  dalam  upaya  pelestarian hutan  mangrove  yaitu pertama ,  komunikasi, bagaimana menginformasikan semudah mungkin  dapat  dipahami  oleh  masyarakat sasaran maksud dan tujuan dari kebijakan yang diambil. Kedua ,  struktur  birokrasi  yaitu didukung  institusi  pelaksana  yang  tidak berbelit-belit  dan  sederhana. ketiga ,  sumber daya  yaitu  tersedianya  sumber-sumber  dana, daya dan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang  cukup, keempat, faktor  disposisi  sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan yang mempunyai peranan penting
dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas  dan  konsistennya  ketentuan-ketentuan atau  aturan-aturan  suatu  kebijakan,  perlu didukung  oleh  suatu  sikap  dan  petunjuk  yang bertanggung jawab.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  hasil persentase evaluasi context (kebijakan) memperoleh  95%  dikategorikan  sangat  baik, evaluasi input (sumber  daya)  memperoleh 96,4%  dikategorikan  sangat  baik,  evaluasi process (pelaksanaan) memperoleh 90% dikategorikan  sangat  baik,  evaluasi product (dampak)  memperoleh  75%  dikategorikan cukup  baik.  Kemudian  dari  masing-masing hasil  tersebut  disimpulkan  bahwa  93,3% program  pelatihan  dikategorikan  sangat  baik. Pengembangan karawo perlu terus dikembangkan agar dapat diterima oleh semua kalangan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal yang dapat dilakukan  antara  lain  peningkatan  kompetensi pengrajin terkait perpaduan warna, pengkayaan motif, dan pengembangan tekhnik penggunaan
jenis  kain  lain  tidak  hanya  kain  sutra,  tafeta, sifon. Pengembangan informasi dan pemasaran perlu  terus  dikaji  dan  dikembangkan  untuk mendorong  peningkatan  omset  penjualan  dan perluasan  pasar  bagi  produk  karawo  sehingga mampu berbicara bukan hanya di tingkat lokal namun  juga  nasional  bahkan  internasional. Terkait  dengan  hal  ini,  publikasi  dan pengkayaan  informasi  baik  melalui  Koran, website  maupun  sarana  lainnya  perlu  terus dilakukan  khususnya  oleh  dinas/  instansi terkait  sebagai  salah  satu  wujud  kepedulian terhadap  karawo.  Perlunya  peningkatan  peran pemerintah  daerah  dalam  pengembangan karawo antara lain melalui sinergi program dan alokasi dana pada APBD. Perlunya peningkatan  kepedulian  pemerintah  dan  dinas terkait  untuk  pengembangan  sulaman  karawo, terutama  perhatian  terhadap  upah  pengrajin yang  masih  sangat  rendah  dan  penstabilan harga  bahan  baku  dengan  memfasilitasi pengrajin  untuk  mendapatkan  bahan  baku dengan mudah dan murah. Untuk memperkuat permodalan, perlu adanya penguatan kelompok pengrajin  dan  kemudahan  mendapatkan  kredit modal usaha di lembaga keuangan mikro.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  1999.  Laporan  Tahunan  Pelaksanaan Proyek  Pengelolaan  Hutan  Mangrove Provinsi Sulawesi Utara. Proyek Pengelolaan  Hutan  Bakau  Provinsi Sulawesi Tengah. Manado. Bengen  D  G.  2000.  Teknik  Pengambilan Contoh  dan  Analisis  Data  Biofisik Sumberdaya Pesisir. Pusat Kajian Sumber  Daya  Pesisir  dan  Laut  Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Bengen  D  G.  2001.  Pedoman  Teknis Pengenalan  dan  Pengelolaan  Ekosistem Mangrove.  Pusat  Kajian  Sumberdaya Pesisir  dan  Lautan.  Institut  Pertanian Bogor. Bogor, Indonesia.
Dahuri R. Rais. Ginting S P, M J Sitepu. 1996.
Pengelolaan  Sumber  Daya  Wilayah Pesisir  Secara  Terpadu.  PT.  Pradnya Paramita. Jakarta. Indonesia.
Rusila  Y  N.  Khazali  M.  Suryadiputra  INN. 1999. Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia.  Ditjen  PKA  dan  Wetlands International Indonesia Program. Bogor.
Soetrisno K.
Agung M S. 1994.
Pengembangan  Aspek  Sosial  Ekonomi Pengusahaan  Hutan  Mangrove.  Panel

## Jurnal Ilmu Administrasi
Diskusi  Pembangunan  Hutan  Mangrove Berkelanjutan. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Departemen Kehutanan. Jakarta. Solichin  A  W.  1997.  Analisis  Kebijaksanaan dari Formulasi
ke Implementasi Kebijaksanaan  Negara,  Edisi  II  Cetakan I. Bumi Aksara. Jakarta.