Desember 2019, Vol.3, No.2: 147-157
PENGARUH PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109 TERHADAP IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis)
Dariana, Ruzita
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis dariana.bengkalis72@gmail.com, ruzita.zita@yahoo.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  how  the  application  of  Financial Accounting  Standards  Statement  109  and  the  implementation  of  Good Governance in the National Zakat Board of Bengkalis Regency and the influence of  the  application  of  the  Financial  Accounting  Standard  Statement  109  on  the implementation  of  Good  Governance  in  the  national  zakat  board  of  Bengkalis Regency.  This  research  was  conducted  using  quantitative  and  descriptive methods.  These  data  were  obtained  from  questionnaire  data,  interviews  and documentation  that  were  distributed  to  all  employees  of  the  Bengkalis  Regency National  Amil  Zakat  Agency  and  several  Zakat  Collection  Units  in  Bengkalis Regency.  The  analytical  method  used  in  this  study  is  to  use  a  simple  linear regression. The results of this study indicate that the effect of the adoption of the Statement  of  Financial  Accounting  Standards  109  has  a  positive  and  significant effect on the implementation of Good Governance by 90.9%.
Keywords: PSAK 109, Good Governance, BAZNAS.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  109  dan  implementasi Good  Governance pada Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Bengkalis  serta  pengaruh  penerapan Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  109  terhadap  implementasi Good  Governance pada  badan  amil  zakat  nasional  Kabupaten  Bengkalis. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  dan  kuantitatif. Data-data  ini  diperoleh  dari  data  kuesioner,  wawancara  dan  dokumentasi  yang dibagikan  kepada  seluruh  karyawan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten Bengkalis  dan  beberapa  Unit  Pengumpulan  Zakat  yang  ada  di  Kabupaten Bengkalis.  Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  regresi  linier  sederhana.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pengaruh  penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  109 berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  implementasi Good  Governance sebesar 90.9%.
Kata Kunci: PSAK 109, Good Governance, BAZNAS.

## PENDAHULUAN
Menurut  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  109  zakat adalah  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh muzakki sesuai  dengan  ketentuan syariah diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Ditinjau dari segi bahasa  zakat  berarti  tumbuh  ( numuw )  dan  bertambah  ( ziyadah ),  jika  di  ucapkan zaka al-zar’ , artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika di ucapkan zakat  al-nafaqah ,  artinya  nafkah  tumbuh  dan  bertambah  jika  diberkahi.  Kata  ini juga sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci). Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelolaan zakat (Rozalinda 2013, 15).
Dalam UU No. 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional yang disebut BAZNAS  adalah  lembaga  yang  melakukan  pengelolaan  zakat  secara  nasional, dikemukakan  bahwa  organisasi  pengelolaan  zakat  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu Lembaga  Amil  Zakat  yang  disingkat  LAZ  adalah  lembaga  yang  dibentuk masyarakat  yang  memiliki  tugas  membantu  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan zakat dan Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah  satuan  organisasi  yang  dibentuk  oleh  BAZNAS  untuk  membantu pengumpulan zakat (RI 2011, 3).
Badan  Amil  Zakat  Nasiaonal  (BAZNAS)  merupakan  organisasi  yang memerlukan  tingkat  transparansi/akuntanbilitas  yang  tinggi  karena  BAZNAS Kabupaten  Bengkalis  merupakan  organisasi  nirlaba  yang  bergerak  dalam  bidang sosial  kemanusiaan  dimana  tugas  dari  organisasi  adalah  menghimpun  dana  dari masyarakat  yang  mempunyai  dana  berlebih  dan  menyalurkan  dana  tersebut kepada  masyarakat  yang  masih  memiliki  keterbatasan  dana.  Untuk  mewujudkan penerapan  PSAK  109  terhadap good  governance yang  tinggi  dari  sebuah organisasi  maka  diperlukan  itern  yang  cukup  memandai  untuk  mengontrol jalannya organisasi tersebut. Hal tersebut sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan  menjadi  salah  satu  instrument  pemerataan  pendapatan  khususnya masyarakat  muslim  yaitu  institusi  zakat,  infaq,  sedekah  (ZIS).  Pengelola  dalam hal ini adalah amil zakat, berperan penting dalam terselenggaranya distribusi dana yang tepat. Pengetahuan serta tingkatspiritualitas yang baik menjadi acuan dalam menjalankan amanah sesuaidengan standar yang berlaku dalam lembaga syariah.
Good  corporate  governance dimaknai  bahwa  sebuah  tata  kelola perusahaan  yang  baik  menyangkut  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, independen,  dan fairness .  Transparansi  dapat  diartikan  sebagai  keterbukaan informasi,  baik  dalam  proses  pengambilan  keputusan  maupun  dalam pengungkapan informasi, material dan relevan mengenai lembaga organisasi/perusahaan. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban
organisasi lembaga sehingga
pengelolaan lembaga/organisasi  berjalan  dengan  efektif.  Responsibilitas  lembaga/organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sosial  sehingga  terjaga kesinambungan  lembaga.  Independensi  atau  kemandirian  adalah  suatu  keadaan dimana  lembaga  organisasi  dikelola  secara  profesional  tanpa  benturan kepentingan  manapun  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Fairness (kesetaraan  dan  kewajaran)  yaitu  perilaku  adil  dan  setara  didalam memenuhi  hak-hak stakeholder yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  dan perundang-undangan yang berlaku (Kurniawan 2012, 12).
Desember 2019, Vol.3, No.2: 147-157
Tata kelola perusahaan yang baik merujuk pada dua hal, yakni pembagian dan  pelaksanaan  tugas.  Pembagian  tugas  didasarkan  pada  kompetensi  individu, pengalaman serta kemauan keras untuk mengembangkan diri serta kesiapan untuk melaksanakan  tugas  yang  dipercayakan.  Sementara,  dari  sisi  pelaksanaan (operasional)  tanggung  jawab  merupakan  kriteria  utama.  Dari  beberapa  prinsip Good  Corporate  Governance yang  digunakan  berbagai  institusi,  terlihat  bahwa prinsip  yang  melandasi  sangat  bervariasi  dan  disesuaikan  dengan  kondisi institusional.  Akuntabilitas  adalah  memvisualisasikan  ketaatan  kepada  peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan pembuatan  keputusan, mengacu jadwal yang ditetapkan dan menerapkan efisiensi dan efektifitas biaya pelaksanaan tugasnya (Sedarmayanti 2011, 410). Bentuk dari kejelasan  struktur  dan  fungsi  perusahaan  harus  dikelola  secara  benar  sesuai dengan kepentingan stakeholder .
Dari  fenomena  tersebut  tidak  mungkin  rasanya  kewajiban  zakat  tersebut dapat  diwujudkan  dengan  optimal  tanpa  adanya  pengelolaan  transparansi  dan akuntabilitas  yang  baik  termasuk  didalamnya  pencatatan  fungsi  akuntansi  yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak  yang terlibat baik oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  dan  juga  peningkatan  kepercayaan publik terhadap BAZNAS tersebut dapat diwujudkan dengan baik dengan adanya penerapan  PSAK  109.  Untuk  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  109  dan implementasi Good  Governance pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kabupaten  Bengkalis.  Kemudian  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  109  terhadap implementasi Good  Governance pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

## TELAAH LITERATUR

## Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)
Penerapan  pada  prinsipnya  cara  yang  dilakukan  agar  dapat  mencapai tujuan  yang  diinginkan  (Nugroho  2003,  158).  Penerapan  merupakan  tindakan yang  dilakukan  baik  oleh  individu-individu  atau  kelompok-kelompok  yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan (Solihin 2008,  65).  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  adalah  suatu kerangka  prosedur  petunjuk  untuk  pembuatan  laporan  keuangan  akuntansi  yang berisi  peraturan  yang  berkaitan  dengan  pencatatan,  penyusunan,  perlakuan,  serta penyajian laporan keuangan (Finansialku 2019).
Akuntansi  didefinisikan  sebagai  proses  pencatatan,  penggolongan, peringkasan,  pelaporan  dan  penganalisaan  data  keuangan  suatu  organisasi. Akuntansi  juga  diartikan  sebagai  bahasa  bisnis  yang  memberikan  informasi tentang  kondisi  ekonomi  suatu  perusahaan  atau  organisasi  dan  hasil  usaha  pada waktu  atau  periode tertentu  sebagai  pertanggungjawaban  manajemen  serta  untuk pengambilan  keputusan.  Akuntansi  zakat  merupakan  suatu  proses  mencatat, mengklasifikasi,  meringkas,  mengolah,  menyajikan  data  dan  transaksi,  serta kejadian  yang  berhubungan  dengan  keuangan  sesuai  dengan  syari’at  yang  telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat, infak dan sedekah yang diterima
Desember 2019, Vol.3, No.2: 147-157
dari  donatur  yang  akan  disalurkan  kepada  mustahik  dan  pihak  lainnya  melalui lembaga zakat (Khaddafi 2016, 105).
Tujuan  dari  akuntansi  ZIS  menurut  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  (PSAK)  109  adalah  untuk  mengatur  pengakuan,  pengukuran, penyajian,  dan  pengungkapan  transaksi  zakat  dan  infak/sedekah.  Akuntansi  ZIS dapat  diaplikasikan  atau  digunakan  untuk  membantu  para  amil  yang  menerima dan  menyalurkan  ZIS  atau  entitas  yang  kegiatan  utamanya  menerima  dan menyalurkan ZIS (Rahman 2015).

## Good Governance
Governance diartikan  sebagai  cara  mengelola  urusan-urusan  publik. Pengertian good  governance diartikan  sebagai  kepemerintahan  yang  baik. Good Governance adalah  suatu  penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid dan  bertanggungjawab  yang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang efisien,  penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi  dan  pencegahan  korupsi  baik secara  politik  maupun  administratif,  kemudian  menjalankan  disiplin  anggaran serta  penciptaan legal  and  political  framework bagi  tumbuhnya  aktivitas  usaha.
Governance (kepemerintahan,  tata  pemerintah,  tata  kelola)  adalah  konsep  kunci dalam membentuk hubungan antara negara dan masyarakat atau sebaliknya dalam konteks  kehidupan  modern.  Istilah  “ Governance ”  diperkenalkan  kepada masyarakat  sejak  tahun  1990-an  dimaksudkan  untuk  mengatasi  kelemahan- kelemahan “teoretik” dan “empirik” dari istilah “ goverment” (pemerintahan) yang intinya  merujuk  pada  fungsi-fungsi  politik  dan  “administrasi  publik”,  yang kemudian  bergeser  menuju  istilah-istilah  yang  bersifat  moderatis,  sesuai  dengan pola  atau  tren  perkembanagan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  lebih memperhatikan  aspek  kebermanfaatan  atau  kemaslahatan  umum  (Mardiasmo 2009, 17-18).
Prinsip Good  Governance dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintah daerah  merupakan  sebuah  tuntutan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  rangka mewujudkan pemerintah yang demokratis, bersih, transparan, dapat dipertanggungjawabkan,  efektif  dan  efisien.  Tekad  untuk  mewujudkan  prinsip Good  Governance juga  didasari  oleh  fakta  peran  birokrasi  pemerintah  daerah yang  belum  optimal  memberikan  pelayanan  publik  secara  prima  kepada masyarakat (Neta 2012).
Berdasarkan teori yang dipaparkan maka dapat ditarik hipotesis penelitian yaitu: bahwa diduga penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 berpengaruh signifikan terhadap implementasi Good Governance pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kabupaten  Bengkalis  di  jalan  Kelapapati  Darat  Desa  Kelapapati.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  dam  kuantitatif.  Sumber datanya  berasal  dari  data  primer  berupa kuesioner,  wawancara  dan  dokumentasi. Kuesioner  dibagikan  kepada  seluruh  karyawan  BAZNAS  Kabupaten  Bengkalis dan beberapa Unit Pengumpulan Zakat yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan
Desember 2019, Vol.3, No.2: 147-157
total  42  orang  responden.  Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah menggunakan regresi linier sederhana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  bahwa  Penyataan  Standar Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  109  sudah  diterapkan  oleh  BAZNAS  Kabupaten Bengkalis  sejak  tahun  2017.  Sehingga  alat  ukur  dalam  menyusun  laporan keuangan  yang disajikan adalah  pengakuan dan pengukuran, dimana penerimaan dana  zakat,  infaq  dan  shadaqah  yang  diterima  oleh muzakki diakui  sebagai penambah ZIS serta dan ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pengakuan  dana  zakat  oleh  BAZNAS  Kabupaten  Bengkalis  telah  sesuai  dengan PSAK  109,  dimana  dana  zakat  diakui  ketika muzzaki menyatakan  kesediaan membayar  zakatnya  dengan  mengisi  form  pembayaran  zakat  dan  menyerahkan sejumlah  uang  yang  akan  disumbang  ke  pelaksanaan  bidang  umum  dan pengumpulan dengan periode waktu yang tidak di tentukan oleh pihak BAZNAS. Sedangkan  pengukuran  zakat,  infaq/shadaqah  yang  dilakukan  baznas  Kabupaten Bengkalis sudah baik pelaksanaan karena BAZNAS tidak menerima aset non kas jadi  pengukuran  yang  dilakukan  menggunakan  satuan  uang  dengan  mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai diatur dalam PSAK yang relevan.
Penyajian  dan  penggungkapan,  dimana  penyajian  yang  dilakukan BAZNAS  Kabupaten  Bengkalis  yaitu  menyajikan  lima  komponen  laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan,  Laporan  Perubahan  Dana  Zakat,  Laporan  Perubahan  Dana Infaq/Shadaqah, Laporan Perubahan Dana Amil, dan Laporan Arus Kas.

## Implementasi Good Governance
BAZNAS  memiliki  tata  kelola  lembaga  yang  baik  menyangkut transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, fairness, aturan  hukum, consensus orientation, keadilan, visi strategi, efisien dan ekektif. Dimana transparansi dapat diartikan  sebagai  keterbukaan  informasi,  baik  dalam  proses  pengambilan keputusan maupun dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai lembaga  BAZNAS.  Akuntabilitas  adalah  kejelasan  fungsi,  struktur,  sistem  dan pertanggungjawaban  organisasi  lembaga  sehingga  pengelolaan  pada  BAZNAS berjalan  dengan  efektif.  Responsibilitas  BAZNAS  harus  mematuhi  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  serta  melaksanakan  tanggungjawab  terhadap masyarakat  dan  lingkungan  sosial  sehingga  terjaga  kesinambungan  lembaga.
Fairness (kesetaraan  dan  kewajaran)  yaitu  perilaku  adil  dan  setara  di  dalam memenuhi  hak-hak  semua  pihak  yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  dan perundang-undangan  yang  berlaku.  Aturan  hukum  di  BAZNAS  sudah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undagan.  Orientasi  konsesus  dimana  BAZNAS melakukan  pengambilan  keputusan  yang  baik  agar  memperoleh  pilihan  terbaik dalam hal kebijakan. Keadilan suatu keadaan dimana lembaga organisasi dikelola secara  professional  dan  tidak  ada  yang  harus  diperbedakan.  Visi  strategi,  harus ada  suatu  perencanaan  untuk  mewujudkan  organisasi  yang  baik  dan  berjalan dengan  tujuan  yang  diperkirakan.  Efisien  dan  efektif,  BAZNAS  sudah
Desember 2019, Vol.3, No.2: 147-157
menjalankan  tugas-tugas  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  diberikan  sehingga apa yang dtujukan sudah berjalan dengan baiknya.

## Hasil Pengumpulan Data
Data  yang  diperoleh  untuk  penelitian  ini  diambil  dengan  cara menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai BAZNAS Kabupaten Bengkalis, dan beberapa Unit Pengumpulan Zakat di Kabupaten Bengkalis.
Tabel 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis kelamin Frekuensi (orang) Persentase (%) Laki-laki Perempuan 23 19 54,76% 45,24% Jumlah 42 100% Sumber: olahan peneliti

## Hasil Uji Validitas
Uji  validitas  bertujuan  untuk  menguji  data  yang  diperoleh  dari  hasil kuesioner.  Untuk  menentukan  data  tersebut  valid  atau  tidak,  maka  pengujinya dilakukan  dengan  menggunakan produck  moment  (pearson) .  Dasar  pengambilan keputusan  pada  uji  validitas  yaitu  jika  r hitung >  r tabel ,  maka  dinyatakan  valid, sebaliknya jika r hitung < r tabel , maka dinyatakan tidak valid.
Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (X) 1 0,743 0,393 Valid 2 0,892 0,393 Valid 3 0,613 0,393 Valid 4 0,456 0,393 Valid 5 0,666 0,393 Valid 6 0,523 0,393 Valid 7 0,892 0,393 Valid 8 0,743 0,393 Valid Implementasi Good Governance (Y) 1 0,892 0,393 Valid 2 0,480 0,393 Valid 3 0,523 0,393 Valid 4 0,666 0,393 Valid 5 0,613 0,393 Valid 6 0,456 0,393 Valid 7 0,892 0,393 Valid 8 0,416 0,393 Valid 9 0,666 0,393 Valid 10 0,480 0,393 Valid 11 0,523 0,393 Valid 12 0,743 0,393 Valid 13 0,613 0,393 Valid 14 0,456 0,393 Valid 15 0,892 0,393 Valid Sumber: olahan peneliti
Dari  tabel  2  dapat  dilihat,  bahwa  nilai  r tabel didapat  dari  distribusi  tabel  r dengan  dengan  alpha  0,01  dan  df  =  40  (n-2;  42-2),  sehingga  r tabel =  0,393. Sedangkan  nilai  r hitung didapat  dari  masing-masing  pernyataan.  Kemudian  nilai r hitung besar dari r tabel sehingga hal ini dapat dinyatakan bahwa kuesioner tersebut valid dan dapat digunakan untuk penelitian.

## Hasil Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  (keandalan)  merupakan  ukuran  suatu  kestabilan  dan konsisten  responden  dalam  menjawab  hal  yang  berkaitan  dengan  item-item pertanyaan  yang  merupakan  dimensi  suatu  variabel  dan  disusun  dalam  suatu bentuk  kuesioner.  Uji  reabilitas  dapat  dilakukan  secara  bersama-sama  terhadap seluruh butir pertanyaan.
Dalam penelitian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu valid dilakukan dengan  cara  melihat Cronbach  Alpha, nilai  signifikansi  yang  digunakan  lebih besar dari 0,60 maka bisa dikatakan reliabel. Dilihat dari  tabel 3, nilai  Cronbach Alpha yang dihasilkan sebesar 0,939 > 0,60, maka hasil data pernyataan ini dapat dikatakan reliabel.
Tabel 3 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,939 23 Sumber: output SPSS

## Hasil Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  masing-masing variabel  berdistribusi  normal  atau  tidak.  Uji  normalitas  diperlukan  karena  untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengansumsikan bahwa nilai  residual  mengikuti  distribusi  normal.  Uji  normalitas  dalam  penelitian  ini menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov jika hasil angka signifikansi (Sig) lebih kecil  dari  0,05  maka  data  tidak  terdistribusi  normal.  Pada  tabel  4  dapat  dilihat bahwa  nilai  signifikansi  sebesar  0,125  untuk  masing-masing  variabel  dan  lebih besar dari 0,05, sehingga bisa dikatakan data berdistribusi normal.
Tabel 4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test PSAK IGG N 42 42 Normal Parameters a,b Mean 32,3571  62,4762 Std. Deviation 5,10295  8,15472 Most Extreme Differences Absolute ,122 ,121 Positive ,089 ,089 Negative -,122 -,121 Test Statistic ,122 ,121 Asymp. Sig. (2-tailed) ,125 c ,125 c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. Sumber: output SPSS
Desember 2019, Vol.3, No.2: 147-157

## Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Bentuk persamaan dari regresi dinyatakan dengan persamaan matematika, yaitu (Siregar 2013, 284): Y= a + bX. Keterangan: Y = Variabel terikat X = Variabel bebas a dan b = Konstanta
Tabel 5 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 13,171 2,493 5.283 ,000 PSAK 1,524 ,076 ,954 20,016  ,000 a. Dependent Variable: IGG
Sumber: output SPSS
Dari  tabel  5  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  hubungan  antara  penerapan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dengan Implementasi Good Governance yaitu: Y =  13,171 + 1,524X, dimana nilai konstanta sebesar 13,171 yang  menyatakan  bahwa  jika  tidak  ada  penerapan  Penerapan  Standar  Akuntansi Keuangan  (PSAK)  109  maka  nilai  Implementasi Good  Governance sebesar 13,171.  Sedangkan  koefisien  regresi  X  sebesar  1,524  menyatakan  bahwa  setiap penambahan  1  nilai  penerapan  Penerapan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK) 109, maka nilai Implementasi Good Governance sebesar 1,524. Kemudian dapat dilihat  nilai  signifikansinya  menunjukkan  angka  sebesar  0,000,  dimana  0,000  < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara kedua variabel secara signifikan.

## Hasil Uji Hipotesis
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu variabel  dengan  variabel  lainnya.  Uji  hipotesis  menggunakan t-test dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel . Dasar pengambilan keputusan untuk uji t adalah jika nilai t hitung > t tabel maka Ha diterima, dengan kata lain  variabel  independen  secara  individual  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  variabel  dependen.  Sebaliknya  jika  nilai  t hitung <  t tabel maka  Ha  ditolak, artinya  variabel  independen  secara  individual  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Hipotesis  (Ha)  dari  penelitian  ini  adalah penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  109  berpengaruh signifikan  terhadap  implementasi Good  Governance pada  Badan  Amil  Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.
Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat nilai t hitung =20.016 dan nilai t tabel didapat sebesar  1.683,  maka  20.016  >  1.683  sehingga  bisa  dikatakan  Ha  diterima  yang berarti  penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  109 berpengaruh  signifikan  terhadap  implementasi Good  Governance pada  Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

## Hasil Uji Koefisien Determinan
Koefisien determinan (R 2 ) pada intinya mengukur seberapa besar kotribusi berpengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  terikat  (Kuncoro  2001,  84). Jika  R 2 semakin  mendekati  nol  maka  semakin  kecil  pengaruh  semua  variabel independen  terhadap  nilai  variabel  dependen.  Sebaliknya  jika  R 2 semakin mendekati  satu  maka  semakin  besar  pula  pengaruh  semua  variabel  independen terhadap variabel dependen.
Tabel 6 Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,954 a ,909 ,907 2,48745 a. Predictors: (Constant), PSAK b. Dependent Variable: IGG
Sumber: output SPSS
Dilihat  dari  tabel  6  dapat  dilihat  bahwa  nilai  R 2 =  0.909.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 berpengaruh sebesar 90,9% terhadap implementasi Good Governance , sedangkan 9,1%  dipengaruhi  variabel  lain  yang  tidak  diteliti.  Karena  nilai  0.909  cenderung mendekati angka 1 maka pengaruhnya sangat besar.

## KESIMPULAN
BAZNAS  Kabupaten  Bengkalis  sudah  menetapkan  Penyataan  Standar Akuntansi  (PSAK)  109,  Sehingga  laporan  keuangan  yang  didapatkan  tertulis dengan rapi, jelas mudah untuk dipahami khususnya pada staf keuangan di Baznas sendiri.  Implementasi Good  Governance dalam  layanan  di  BAZNAS  Kabupaten Bengkalis  sudah  terlaksana  dengan  baik  dengan  melihat  partisipasi  masyarakat, akuntabiltas yang menunjukan jawaban yang positif seperti prosedur yang mudah, cepat  memberi  pelayanan,  bertanggung  jawab,  adil  dan  transparan  terhadap masyarakat  terutama  melalui  media  massa  dan  internet,  sehingga  BAZNAS Kabupaten  Bengkalis  dapat  kepercayaan  dari  masyarakat.  Kemudian  penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuagan (PSAK) 109 berpengaruh positif terhadap Implementasi Good  Governance pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dengan besar pengaruhnya 90,9%. Sedangkan sisanya 9,1% dapat dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfigari. 2000. Analisis Regresi. Yogyakarta: BPFE. Al-Zuhayly,  Wahbah.  2008. Zakat  Kajian  Berbagai  Mazhab .  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Aminah,  Siti.  2014. Kuasa  Negara  pada  Ranah  Politik  Lokal. Jakarta: Prenadamedia Group.
Anshori, Abdul Ghofur. 2006. Hukum dan Perbedaan Zakat: Upaya Sinergis
Wajib Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media.
Arikunto. 2010. Metodologi Penelitian. Bandung: Salemba Empat. Azwar, Saifuddin. 2011. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Finasialku.  2019. Definisi  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  PSAK . Diakses  dari    https://www.finansialku.com/psak/,  tanggal  19  Februari 2019.
Hakim, Lukman. 2019. “Pengaruh Return On Asset, Investment Opportunity Set Dan  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Nilai  Perusahaan  LQ45”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 8 (1), 33-42. Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2008. Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK) NO. 109. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial. Jakarta: Gp Press. Kementerian Agama RI. 2011. Al-Qur’an dan Terjemahannya . Bandung: Sygma Publishing.
Khaddafi,  Muammar,  et.  al. 2016. Akuntansi  Syariah Meletakkan  Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi . Medan: Penerbit Madenatera. Kurniawan,  Ova.  2012. Project  Assignment  Report:  Menigkatkan  Implementasi Good Corporate Governance. Jakarta: PT PLN Persero. Kuncoro,  Mudrajad.  2001. Metode  Kuantitatif,  Teori  dan  Aplikasi  untuk  Bisnis dan Ekonomi . Yogyakarta : AMP YKPN. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset. Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: P3ei Press.
Neta,  Yulia.  2012.  “Model  Tata  Kelola  Administrasi  Pemerintah  Yang  Baik  di Daerah  Otonom  Baru”, Fiat  Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum 6  (2),  1-15. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.80.
Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah Edisi I . Jakarta: Kencana Prenadana Media Group. Nugroho,  Riant.  2003. Kebijakan  Public  Formulasi  Imlementasi  dan  Formulasi . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Nurhayati,  Sri  and  Wasilah.  2014. Akuntansi  Syariah  di  Indonesia .  Jakarta: Salemba Empat.
Rahman, Bujang. 2014. Good Governance Di Sekolah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Rahman,  Taufikur.  2015.  “Akuntansi  Zakat,  Infak  dan  Sedekah  (PSAK  109): Upaya  Peningkatan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Organisasi  Pengelola Zakat  (OPZ)”. MUQTASID:  Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan  Syariah 6 (1), 141-164. http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164. Republik Indonesia, 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat . Rosidi, Abidarin dan Rinataina Anggraeni Fajriani. 2013. Reinventing Demokrasi Dan Revormasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Andi Offset. Rozalinda. 2013. Ekonomi Islam; Teori dan Aplkasinya Pada Aktivitas Ekonomi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sedarmayanti.  2011. Membangun  Dan  Mengembangkan  Kepemimpinan  Serta Meningkatkan  Kinerja  Untuk  Meraih  Keberasilan .  Bandung:  PT.  Refika Aditama.
Sadarmayati.  2012. Good  Governance (Kepemerintahan  Yang  Baik) &  Good Corporate  Governance (Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik)  Bagian Ketiga Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.
Desember 2019, Vol.3, No.2: 147-157
Satori,  Djam’an.  2011. Perspektif  Penelitian  Sosial  Dan  Ekonomi. Jakarta:
Kencana.
Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitaf. Jakarta: Kencana. Solihin,  Abdul  Wahab.  2008. Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Suaib, Muhammad Ridho Suaib. 2016. Pengantar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Calpulis.
Sugiyono. 2012. Statistika Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta. Sujarweni,  V.  Wiratna.  2016. Kupas  Tuntas  Penelitian  Akuntansi  dengan  SPSS. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Trisilo,  Rudi  Bambang.  2006. Pelaporan  Zakat  Pengurang  Pajak  Penghasilan. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
Triyuwono,  Iwan.    2006. Perspektif  Metodologi  dan  Teori  Akuntansi  Syari’ah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.