INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 9165-9179 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektivitas Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dalam Proses Perceraian Di Tinjau Berdasarkan Hukum Islam
Media Imas Raya 1 ✉ , Sufirman Rahman 2 , Ilham Abbas 3
Universitas Muslim Indonesia Email: media.imas.raya@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  bertujuan  untuk:  (1)  Mengetahui  dan  Menganalisis  Efektivitas Pelaksanaan  pembagian  harta  gono  gini  dalam  proses  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Palopo  (2) Mengetahui dan Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta gono gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Metode Penelitian ini menggunakan data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  sedangkan  data  sekunder diperoleh  melalui  dokumen-dokumen,  jurnal-jurnal  ilmiah  maupun  artikel  ilmiah.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Pelaksanaan Pembagian harta gono gini dalam proses perceraian di pengadilan  agama  palopo  yaitu  pelaksanaanya  efektif  sebagaimana  diketahui  bahwa  perceraian mempunyai  akibat  hukum  (2)  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  yaitu  factor  hukumnya  sendiri,dan dibatasi pada undang-undang saja,faktor penegak hukum,faktor sarana atau fasilitas ,factor Masyarakat dan  factor  kebudayaan.  Rekomendasi  Penelitian:  (1)  Perlunya  memaksimalkan  pencegahan  dalam pembagian  harta  gono  gini  dalam  proses  perceraian  hukum  islam.(2)  Perlunya  kesadaran  dan kepatuhan  masyrakat  merupakan  factor  yang  sangat  penting,dikarenakan  bahwa  tegaknya  suatu peraturan  hukum  baru  akan  menjadi  kenyataan  dan  adanya  kesadaran  hukum  dari  segenap  warga Masyarakat itu sendiri.
Kata Kunci: Pembagian Harta Gono Gini

## Abstract
This  research  was  conducted  with  the  aim  of:  (1)  Knowing  and  analyzing  the  effectiveness  of  the implementation of the distribution of gono gini assets in the divorce process at the Palopo Religious Court (2) Knowing and analyzing the factors that influence the implementation of the distribution of gono gini assets in the divorce process at the Palopo Religious Court. This research method uses primary data  and  secondary  data.  Primary  data  was  obtained  through  interviews  while  secondary  data  was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this research show that: (1) The effectiveness of the implementation of the distribution of assets in the divorce process at the Palopo religious court is that the implementation is effective as it is known that divorce has legal consequences (2) The influencing factors are the legal factors themselves, and are limited to the law. just  laws,  law  enforcement  factors,  infrastructure  or  facility  factors,  community  factors  and  cultural factors. Research Recommendations: (1) The need to maximize prevention in the distribution of mutually beneficial assets in the Islamic law divorce process. (2) The need for public awareness and compliance is a very important factor, because the establishment of a new legal regulation will become a reality and there will be legal awareness from all community members themselves.

## Keywords: Gono Gini's Distribution of Assets

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  terdiri  dari  berbagai  etnis,  suku,  agama  dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks  dan  plural.  Berbagai  masyarakat  ada  di  sini  namun  Indonesia  dikenal  sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi, dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks  dan  rumit.  Manusia  sebagai  individu  mempunyai  kehidupan  jiwa  yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat  dan  menjadi  kodrat  manusia  untuk  hidup  berdampingan  dengan  sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan melangsungkan perkawinan. Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif mempunyai  arti  efek,  pengaruh,  akibat,  kesesuaian  dalam  suatu  kegiatan  orang  yang melaksanakan tugas yang dituju.
Jadi  efektivitas  merupakan  unsur  pokok  untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang telah  ditentukan  didalam  setiap  organisasi,  kegiatan  ataupun  program,  disebut  efektif apabila  tercapai  tujuan  ataupun  sasaran  seperti  yang  telah  ditentukan.  Dalam  hal  ini
efektivitas  merupakan  pencapaian  tujuan  organisasi  melalui  pemanfaatan  sumber  daya yang  dimiliki  secara  efisien,  ditinjau  dari  sisi  masukan  (input),  proses  maupun  keluaran (output).  Mengukur  efektivitas  suatu  program  kegiatan  bukanlah  suatu  hal  yang  sangat sedehana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, tingkat efektivitas dapat juga diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan,  maka  hal  itu  dikatakan  tidak  efektif.    Sebagaimana  yang  telah  diuraikan sebelumnya seseorang menaati aturan atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada  kepentingannya.  Dan  juga  sebagaimana  kepentingan  itu  bermacam-macam diantaranya  bersifat  compliance,  identification,  internalization,  dan  masih  banyak  jenis kepentingan  lain  lagi.  Dalam  lembaga  perkawinan  masyarakat  mengenal  adanya percampuran harta perkawinan, para mempelai tidak pernah  meributkan mengenai harta masing-masing  pihak.  Asas  saling  percaya  dan  memahami  pasangan  menjadi  landasan dalam  penyatuan  harta  perkawinan,  perlahan  budaya  asing  yang  dikenal  bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah.
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama/kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Sebagai negara  hukum  Indonesia  mengatur  perkawinan  warga  negaranya.  Bahwa  setiap  warga negara  memiliki  hak  untuk  melangsungkan  perkawinan  dan  harus  berdasarkan  dengan perkawinan yang sah. Hal ini diatur pada Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945. Setelah berabad- abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia. Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukan saja  salah  satu  jalan  yang  amat  mulia  untuk  mengatur  kehidupan  rumah  tangga  dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya. Sedangkan menurut hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yaitu akad  yang  menghalalkan  pergaulan  (hubungan  suami  istri)  dan  membatasi  hak  dan kewajiban  serta  tolong  menolong  antara  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  kedua- duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat di antara  mereka  untuk  membentuk  suatu  rumah  tangga,  maka  hendaknya  kedua  calon
suami-istri  tersebut  terlebih  dahulu  melakukan  akad  nikah.  Perkawinan  menurut  hukum Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  mitssaqan  ghalidzan  untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu momen sakral yang umumnya akan dilalui oleh setiap manusia. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya.  Ketentuan  kewajiban  suami  memberi  nafkah menimbulkan suatu persoalan  apabila dikaitkan dengan  ketentuan harta  bersama.Suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah harus menerima suatu aturan harta bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan bagian berimbang dan penggunaan harta bersama harus mendapat persetujuan suami isteri. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah termasuk dalam institusi  harta  bersama  atau  berdiri  sendiri.  Sehingga,  kedua  aturan  tersebut  dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Untuk lebih jelasnya bagaimana konsep harta bersama ini dalam pandangan hukum Islam, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kewajiban memberikan nafkah bagi suami, berikut akan diulas satu persatu.
Dalam  pandangan  masyarakat,  perkawinan  merupakan  tali  ikatan  yang  melahirkan keluarga  sebagai  dasar  kehidupan  masyarakat  dan  negara.  Guna  mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dituangkan dalam suatu  undang-undang  perkawinan  yang  berlaku  bagi  semua  warga  negara  di  wilayah negara  kesatuan  republik  Indonesia.  Perkawinan  yang  bertujuan  untuk  membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat di tempuh  lagi.  Putusnya  perkawinan  karena  kehendak  suami  atau  istri  atau  kehendak keduanya,  karena  adanya  ketidakrukunan,  disebut  dengan  istilah  “perceraian”,  yang bersumber  dari  tidak  dilaksanakannya  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  sebagai  suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan  antara  suami  dan  istri  yang  menimbulkan  kehendak  untuk  memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang  tidak  saling  menghormati,  tidak  saling  menjaga  rahasia  masing-masing,  keadaan
rumah  tangga  yang  tidak  aman  dan  tenteram,  serta  terjadi  silang  sengketa  atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.
Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta  bersama  antara  suami  dan  istri  yang  bercerai  tersebut,  banyak  masyarakat  yang memilih  pengadilan  agama  untuk  menyelesaikan  pertikaian  pembagian  harta  bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama di bagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing- masing ½ bagian). Sebaliknya, harta bawaan adalah harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum menikah, hadiah dan harta warisan tidak termasuk dalam kategori harta bersama.Artinya hartaharta tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi perceraian.  Lebih lanjut, dijelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:
a. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersama dengan saat mengajukan gugat cerai  dengan  menyebutkan  harta  bersama  dan  bukti-bukti  bahwa  harta  tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan pengajuan gugatan). Permintaan pembagian harta disebu tkan dalam “petitum” (tuntutan)
b. Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal “termohon”.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan pengkajian lebih lanjut, yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk tesis dengan judul: “Efektivitas  Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Gono  Gini  Dalam  Proses  Perceraian  Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam (Studi Pengadilan Agama Palopo)” .

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (empirical legal research) merupakan penelitian yang dilakukan dengan  pendekatan  pada  realitas  hukum  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  didasarkan padaadanya gejala berupa kesengajaan antara harapan (das solen) dengan kenyataan  (das sein) dibidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah law in action. Dengan demikian, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan melalui lokasi yang dituju atau terjun  langsung  ke  lapangan  (field  research).  Penelitian  hukum  empiris  atau  sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh lansung dari sumbernya.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  merupakan  sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan (field research) dan data kepustakaan (library research). Pada penelitian hukum sosial empiris cara memperolehnya menggunakan data primer dan data sekunder. Dimana data primer berarti sebagai berikut:
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang merupakan data mentah (raw data), dan melalui wawancara atau tanya jawab bersama informan yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa dokemen-dokumen, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang berhubungan dengan harta gono-gini yang ada pada pengadilan agama Palopo.

## Populasi dan Sampel
Populasi merupakan keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk di teliti. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim, Panitera, Polisi, pengaju perceraian serta masyarakat. Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian dengan Teknik purposive sampling. yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan  pengertian  di  atas  maka  yang  akan  menjadi  responden/sampel  dalam penelitian ini berjumlah 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang, diantaranya : Hakim : 1 orang, Advokat : 1 orang, Masyarakat 35 orang.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Telaah Pustaka, yaitu mempelajari  dan mengkaji data pada berbagai literatur yang ada. Seperti buku, jurnal, maupun dari sumber lain.
2. Wawancara, yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara (interview) langsung terhadap  informan yang  dianggap  berkaitan dengan kegiatan penelitian.
3. Dekomentasi, yaitu pengambilan data berupa bentuk gambar atau foto.

## Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan mengumpulkan  data,  melalui  sumber-sumber  referensi  (buku,  dokumentasi,  wawancara) dari  perpustakaan,  tempat  meneliti  (Pengadilan  Agama  Palopo)  dan  masyarakat  yang bersangkutan.  Kemudian  mereduksi  data,  merangkup,  memilih  hal-hal  pokok,  dan memfokuskan  pada  hal-hal  penting  agar  tidak  terjadi  pemborosan  sebelum  kesimpulan yang peneliti dapatkan di tempat penelitian.Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan  data sehingga mudah untuk membaca data yang  diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian di analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Pelaksanan Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo
Efektivitas  pelaksanan  pembagian  harta  gono-gini  dalam  proses  perceraian merupakan hasil harta bersama yang dimiliki oleh pasangan yang sudah menikah. Kompilasi Hukum  Islam  Pasal  85  menegaskan  “adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak menutup kemugkinan adanya harta milik masing- masing suami atau isteri” dan Pasal 86 sebagai berikut:
1. Pada  dasarnya  tidak  ada  percampuran  antara  harta  suami  dan  harta  isteri  karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan di dalam undang- undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 di atur, sebagai berikut:
1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah  dibawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Adapun dari hasil wawancara penulis dalam hal ini ibu Merita Selvina, S.H.I.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo menjelaskan bahwa dimana harta gono-gini diminta atau  harus  ada  gugatan  terlebih  dahulu  ,  baik  itu  misalnya  gugatan  harta  gono-gini komulasi dengan cerai atau terpisah. Dimana Ketika memilih gugatan secara komulasi lebih lama karena tergabung dalam perceraian dan harta Bersama, kemudian Ketika tidak setuju dengan harta bersamanya bisa banding atau kasasi maka dari itu prosesnya terbilang agak lama dan proses perceraiannya terhambat sehingga kembali pada putusan hakim. Adapun cerai gugat dimana istri yang mengajukan cerai dan mimilih terpisah dengan harta Bersama, tetapi kalau cerai talak itu ada yang terpisah dan ada yang hanya bercerai kemudian digugat balik oleh istri, ketika sudah ada putusan bersamaan dengans idangre konpensi untuk harta Bersama. Setelah  dilakukannya  perceraian  di lanjuth arta bersama maka harus  diadakan pemeriksaan  setempat  (descente).  Gugatan  perceraian  tidak  serta  merta  diterima  oleh hakim harus di damaikan dulu, kalau kedua belah pihak hadir maka akan dilakukan mediasi terlebih dahulu tetapi jika tidak menemukan titik temu maka lanjut di persidangan. Setiap siding  perceraian  hakim  berupaya  dan  wajib  untuk  mendaimaikan  berbedadengan sidangharta bersama dimana hakim wajib melaukan damai hanya satu kali saja, jadi ketika tidak  dapat  berdamai maka  persidangan tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya. Harta Bersama ada 2 yaitu aktiva dan pasifa :
a. Aktiva yaitu harta benda yang berwujud dan nyata
b. Pasifa yaitu harta berupa utang, dimana suami dan istri tidak memiliki harta benda kecuali hutang.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanan Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo
Salah satu perkara yang sering muncul akibat adanya perceraian antara suami dan istri adalah gugatan harta bersama atau di masyarakat sering disebut sebagai harta gono-gini.
Sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Harta benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.    Lebih  lanjut  dalam ketentuan umu Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa “harta kekayaan dalam  perkawinan  atau  Syirkah  adalah  harta  yang  diperoleh  baik  sendiri-sendiri  atau bersama  suami-isteri  selama  dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung  selanjutnya  disebut harta  bersama,  tanpa  mempersoalkan  terdaftar  atas  nama  siapapun”.  Artinya,  kecuali terdapat perjanjian perkawinan atas harta, maka selama berlangsungnya perkawinan, tidak peduli siapa yang menghasilkan harta, baik suami ataupun istri, maka kekayaan yang ada tersebut disebut sebagai harta bersama.  Efektivitas dapat dinilai berdasarkan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan berdasarkan target capaian  yang telah direncanakan sebelumnya. Lebih lanjut, efektif atau tidaknya suatu aturan tertulis atau ketentuan Undang-Undang yang berlaku nasional, ditentukan oleh lima faktor, antara lain yaitu  Faktor  hukumnya  (peraturan  berupa  norma-norma/kaidah-kaidah  hukum),  Faktor penegakan hukum (pembentukan atau penerapan hukum), Faktor sarana ataupun fasilitas mendukung  efektifitasnya  penegak  hokum,  Faktor  masyarakat  (lingkungan  tempat penerapan  aturan  hukum  tersebut),  Faktor  kebudayaan  (kebudayaan  masyarakat  yang masih tetap hidup dan dipertahankan).

## Faktor Hukumnya Itu Sendiri
Suatu  masalah  yang  dijumpai  di  dalam  undang-undang  adalah  adanya  berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang- undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.  Adapun adanya berbagai gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan karena, dijelaskan antara lain sebagai berikut:
a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
b. Belum  adanya  peraturan  pelaksanaan  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  menerapkan undang-undang;
c. Ketidakjelasan  arti  kata-kata  didalam  undang-undang  yang  mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

## Faktor Penegak Hukum
Faktor  penegak  hukum  dapat  menciptakan  kondisi  dimana  suatu  norma  hukum sungguh-sungguh dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut, penegak hukum tidak boleh bertindak  sewenang-sewenang  dalam  melaksanakan  fungsinya,  mereka  pun  mesti mengamati etika yang berlaku dalam cakupan profesinya. Tanggung jawab dan profesional
hukum lahir dengan adanya kesalahan atau kekhilafan nyata yang dilakukan oleh penegak hukum (melanggar rambu-rambu hukum) baik pidana dan atau perdata, sehingga dituntut pertanggungjawaban baik dari segi pidana dan ataupun perdata. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak  hukum,  mungkin  berasal  dari  dirinya  sendiri  atau  dari  lingkungan.  Adapun halangan-halangan yang memerlukan penangulangan tersebut, adalah antara lain sebagai berikut:
a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
d. Belum  adanya  kemampuan  untuk  menunda  pemuasaan  suatu  kebutuhan  tertentu, terutama kebutuhan materiel;
e. Kurangnya daya inivatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

## Faktor Budaya
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu  sistem  (subsistem  dari  sistem  kemasyarakatan),  maka  hukum  mencakup,  stuktur, substansi, dan kebudayaan. mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya,  mencakup  tatanan  lembaga-lembaga  tersebut,  hak-hak  dan  kewajiban- kewajibanya,  dan  seterusnya.  Substansi  mencakup  isi  norma-norma  hukum  beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang  mendasari  hukum  yang  berlaku,  nilai  umum  dan  kepentingan  pribadi.  Pada hakikatnya,  norma  kebudayaan  memiliki  sifat  yang  universal  dan  hidup  di  tengah masyarakat setempat. Adapun sifat dari kebudayaan antara lain yaitu:
1) Kebudayaan lahir dan muncul dari perbuatan manusia, dan ditransformasikan melalui perbuatan manusia itu sendiri;
2) Kebudayaan telah ada lebih dulu daripada generasi tertentu, dan tidak akan musnah seiring habisnya usia generasi tersebut;
3) Kebudayaan menjadi kepentingan bagi manusia, dan menjadi pedoman bagi tingkah lakunya;
4) Kebudayaan  melingkupi  aturan-aturan  yang  perwujudannya  berupa  kewajiban- kewajiban, perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang tidak sesuai, dan tentang boleh tidaknya suatu perbuatan dilakukan.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kousioner yang ada diatas rata-rata jawaban  yang  terdiri  dari  tiga  puluh  lima  orang,  antara  lain  dijelaskan  bahwa:  Dari  35 responden  yang  terdiri  dari  masyarakat  dilihat  dari  jawaban  responden  tentang  faktor budaya  yaitumengetahui  bahwa  budaya  mempengaruhi  perspektif  tingkatnya  angka perceraian  yang  sangat  tinggi,  yaitu  berdasarkan  uraian  berpengaruh  dari  20  frekuensi sebanyak  57,14%;  alasan  responden  menjawab  faktor  budaya  berpengaruh  yaitu  karena apabila  budaya  kita  menjaga  keselamatan  dan  tidak  timbulnya  pertikaian  secara berkelanjutan  akibat  dari  pembagian  harta  gono-gini  yang  diselesaikan  setelah perceraianuraian kurang  berpengaruh memiliki jumlah dari 10 frekuensi sebanyak 28,57%, alasan  responden  menjawab  faktor  budaya  kurang  berpengaruh  yaitu  masih  terdapat beberapa masyarakat yang kurang sadar  dan uraian tidak berpengaruh memiliki jumlah dari  5  frekuensi  sebanyak  14,28%;.  alasan  responden  menjawab  faktor  budaya  tidak berpengaruh  yaitu  mereka  mungkin  tidak  mengetahui  bahwa  efektivitas  pelaksanaan pembagian  harta  gono-gini  dalam  proses  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Palopo, berpengaruh terhadap faktor budaya. Jadi kesimpulannya yaitu faktor budaya berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembagian harta gono-gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

## Faktor Masyarakat
Di  dalam  bagian  ini,  diketengahkan  secara  garis  besar  perihal  pendapat-pendapat masyarakat  mengenai  hukum,  yang  sangat  mempengaruhi  kepatuhan  hukumnya.  Tidak setiap  kegiatan  atau  usaha  yang  bertujuan  supaya  warga  masyarakat  menaati  hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang  berwujud  hukuman  apabila  hukum  dilanggar,  maka  mungkin  warga  masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat,  maka  dengan  demikian  bertujuan  untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka  masyarakat  dapat  mempengaruhi  penegakan  hukum  tersebut.  Adapun  kurang efektifnya  faktor  masyarakat  dapat  dinilai  dari  ketidaksadaran  ataupun  ketidakpatuhan masyarakat tentang hukum dan perundang-undangan. Dalam hal ini sebaik dan sebagus
apapun peraturan perundang-undangan, maka aturan tersebut tetap kurang efektif apabila tidak ditunjang oleh kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara. Achmad Ali memiliki pendapat sendiri, bahwa kajian terhadap efektivitas hukum dapat dilakukan menggunakan dua faktor sebagai berikut:
a. Bagaimana  ketaatan  terhadap  hukum  secara  umum  dan  faktor-faktor  apa  yang mempengaruhinya;
b. Bagaimana  ketaatan  terhadap  suatu  aturan  hukum  tertentu  dan  faktor-faktor  apa yang mempengaruhinya.
Kalau  warga  masyarakat  sudah  mengetahui  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:
a. Tidak  mengetahui  atau  tidak  menyadari,  apabila  hak-hak  mereka  dilanggar  atau terganggu;
b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan- kepentingannya;
c. Tidak  berdaya  untuk  memanfaatkan  upaya-upaya  hukum  karena  faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota  organisasi  yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
e. Mempunyai  pengalaman-pengalan  kurang  baik  di  dalam  proses  interaksi  dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kousioner yang ada diatas rata-rata jawaban  yang  terdiri  dari  tiga  puluh  lima  orang,  antara  lain  dijelaskan  bahwa:  Dari  35 responden yang terdiri dari masyarakat dilihat dari jawaban responden tentang mengetahui bahwa adanya peraturanpembagian setiap permaslahan pembagian harta bersama, yaitu berdasarkan uraian berpengaruh memiliki jumlah dari 25 frekuensi sebanyak 71,42%; alasan responden  menjawab  berpengaruh  karena  masyarakat  yang  mempunyai  peran  utama dalam  faktor  ini,  uraian  kurang  berpengaruh  dari  5  frekuensi  sebanyak  14%;  alasan responden  menjawab,  mungkin  masih  kurang  mengetahui  akan  hal  masyarakat berpengaruh  atauk  tidak  didalam  faktor  masyarakat  ini  dan  tidak  berpengaruh  dari  5 frekuensi  sebanyak  14%,  alasan  responden  menjawab  tidak  berpengaruh  karena  masih banyak  masyarakat  yang  kurang  sadar  akan  aturan.  Jadi  kesimpulannya  yaitu  faktor
masyarakat lebih berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembagian harta gono- gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

## Faktor Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan  peranan  yang  seharusnya  dengan  peranan  yang  aktual.  Adapun  kurang efektifnya  faktor  masyarakat  dapat  dinilai  dari  ketidaksadaran  ataupun  ketidakpatuhan masyarakat tentang hukum dan perundang-undangan. Dalam hal ini sebaik dan sebagus apapun peraturan perundang-undangan, maka aturan tersebut tetap kurang efektif apabila tidak  ditunjang  oleh  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  warga  Negara.  Lebih  lanjut, kesadaran dan kepatuhan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting, dikarenakan bahwa “Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat itu sendiri. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri.” Adapun dari hasil wawancara penulis dalam hal ini ibu Merita Selvina, S.H.I.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo menjelaskan bahwa Faktor dalam persidangan diantaranya :
1) Salah satu pihak mengulur-ulur waktu
2) Penggugat tidak mau membayar uang untuk pemeriksaan setempat
3) Majelisnya ada yang cuti atau kekurangan hakim
4) Adanya orang ketiga, misalnya suami istri sudah beli rumah kemudian rumah tersebut belum balik nama terus ada orang lain yang keberatan, jadi orang tersebut bias masuk dalam  persidangan  sebagai  pihak  interpensi  atau  pihak  ketiga  karena  dia  ada kepentingan  walaupun  tidak  diundang  dalam  persidangan  tetapi  orang  ketiga  ini mendengar dari Masyarakat itu dibolehkan.
5) Harta  bersama  dalam  bangunan,  jika  hal  ini  terjadi  kami  sebagai  hakim  biasanya langsung NO karena aturan skemanya memang seperti itu, dalam surat edaran dari Mahkamah Agung menyatakan  jika harta tersebut masih  dalam sengketa maka itu tidak bisa kecuali di lunasi terlebih dahulu baru kemudian di bagi rata.
Analisis penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta gono-gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo, sudah sangat tertata aturan dan bagaimana pembagiannya akan tetapi seringkali masyarakat mengabaikan atau tidak  paham  akan  pembagian  harta  atau  aturan.  Dilihat  dari  faktor  selanjutnya  yaitu penegak  hukum  sudah  menjalankan  tugasnya  sebagaimana  mestinya,  seperti  penegak hukum dalam menghadapi banyak masyarakat yang bersengketa dalam pembagian harta
bersama. Penegak hukum yang terkait dalam hal ini sangat berusaha melakukan sosialisasi kemasyarakat. Adapun dilihat dari faktor budaya melihat dari tabel penulis menganalisis bahwa setiap hari terjadi peningkatan perceraian dan persengketaan terutama dalam hal menyangkut  harta,  nampak  belum  ada  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya mengetahui aturan-aturan yang berlaku, dilihat dari data kasus dari tahun 2019 meningkat ke tahun 2020 dan 2021 dan kembali menurun jumlah kasusnya pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan  penulis  menaganalisis  faktor  masyarakat  yang  dipengaruhi  oleh  lingkungan maraknya kasus-kasus perceraian yang terjadi dilihat dari tahun 2019 sampai tahun 2023 Sedangkan dilihat dari faktor sarana dan prasarana walaupun sebenarnya belum maksimal, tapi  pihak  penegak  hukum  berusaha  menyelesaikan  perkara-perkara  dengan  penuh pertimbangan dan dengan seadil-adilnya, baik penyelesaiannya secara damai dipengadilan dan diluar pengadilan.
Relevansi Teori dengan Hasil Penelitian
Penulis memasukkan kata-kata yang memiliki relevansi teori dengan hasil penelitian, antara lain dijelaskan sebagai berikut:
1. Teori efektivitas hukum menurut Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas  hukum  terbagi  menjadi  dua  yaitu  masyarakat  modern  dan  mayarakat primitif, adapun dengan hasil penelitian yang relevansi dengan teori yaitu sekarang ini sudah memakai  teknologi yang canggih, jadi kaitannya  dengan yang dikemukakan oleh Bronislav Malinoswki dengan hasil penelitian yaitu ada pada masyarakat modern, melihat sekarang jaman semakin canggih.
2. Teori  pidana  dan  pemidanaan  berarti  dasar  pidana  itu  adalah  tujuan  untuk mempertahankan  ketertiban  masyarakat.  adapun  relevansi  teori  dengan  hasil penelitian penulis telah teliti yaitu pemerintah sudah membuat pasal-pasal mengenai aturan sanksi pada pembagian harta gono-gini atau harga bersama.
3. Teori penegakan hukum berarti bahwa utamanya polisi lalu lintas dalam menegakkan hukum  harus  diperhatikan  ada  tiga  (3)  unsur  yaitu  kepastian,  kemanfaatan,  dan keadilan. Adapun relevansi teori dengan hasil penelitian penulis telah teliti yaitu hakim harus lebih profesional lagi dalam bekerja, serta melihat dan mempertimbangkan lagi keputusan  yang  dikeluarkan,  sehingga  terwujud  ketiga  unsur  dari  teori  penegakan hukum.

## SIMPULAN
Efektivitas  Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Gono  Gini  dalam  Proses  Perceraian  di
Tinjau Berdasarkan Hukum Islam (Studi Pengadilan Agama Palopo),masih belum efektif disebabkan masih ada beberapa pembagian harta gono-gini pada proses perceraian di pengadilan agama Palopo karena mungkin melihat yang masih banyak kasus kebanyakan kasus itu diselesaikan dengan cara damai dan kebanyakan kasus-kasus yang diajukan itu dicabut  oleh  pengadilan  agama  Palopo  setelah  dilakukannya  proses  perceraian.  Jadi kesimpulannya yaitu pembagian harta gono-gini pada proses perceraian di pengadilan agama Palopo masih kurang efektif. Faktor-faktor mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut: 1) Faktor  hukumnya  itu  sudah  sangat  tertata  aturan  dan  bagaimana pembagiannya akan tetapi seringkali masyarakat mengabaikan atau tidak paham akan pembagian  harta  atau  aturan;  2).  Faktor  selanjutnya  yaitu  penegak  hukum  sudah menjalankan  tugasnya  sebagaimana  mestinya,  seperti  penegak  hukum  dalam menghadapi  banyak  masyarakat  yang  bersengketa  dalam  pembagian  harta  bersama. Penegak  hukum  yang  terkait  dalam  hal  ini  sangat  berusaha  melakukan  sosialisasi kemasyarakat; 3).Faktor budaya melihat dari tabel penulis menganalisis bahwa setiap hari terjadi peningkatan perceraian dan persengketaan terutama dalam hal menyangkut harta, nampak  belum  ada  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  mengetahui  aturan- aturan yang berlaku, dilihat dari data kasus dari tahun 2019 meningkat ke tahun 2020 dan 2021  dan  kembali  menurun  jumlah  kasusnya  pada  tahun  2022  dan  2023;  4)  Faktor masyarakat  yang  dipengaruhi  oleh  lingkungan  maraknya  kasus-kasus  perceraian  yang terjadi  dilihat  dari  tahun  2019  sampai  tahun  2023;  5).  Faktor  sarana  dan  prasarana walaupun  sebenarnya  belum  maksimal,  tapi  pihak  penegak  hukum  berusaha menyelesaikan perkara-perkara dengan penuh pertimbangan dan dengan seadil-adilnya, baik penyelesaiannya secara damai dipengadilan dan diluar pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainalmardhiaturrahman, A., Dibul Amda, A., & Fakhruddin, F. (2022). Legalitas Pernikahan Melalui  Itsbat  Nikah  Menurut  Pandangan  Masyarakat  Desa  Kutorejo  Kabupaten Kepahiang Bengkulu (Doctoral dissertation, IAIN CURUP).
Alexander,  O.  (2019).  Efektivitas  Pembagian  Harta  Gono-Gini  Pasca  Perceraian  dalam Persfektif Yuridis Sosiologis. El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman, 16(01), 113-129.
Azis, A. I. F., Nawi, S., & Yunus, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(2), 724-734.
Ellya Rosana. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 10(1), hlm. 69.
Hrp, M. A. (2015). Pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami (studi di Desa Sungai  Korang  Kecamatan  Hutaraja  Tinggi  Kabupaten  Padang  Lawas)  (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. Al- Adl: Jurnal Hukum, 6(11).
Mu’allim, H. A. (2020). Persepsi Para Pihak Berperkara terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.
Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. SIGn Jurnal Hukum, 1(2), 104-118.
Ruslan, E. S. W., Nawi, S., & Baharuddin, H. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Putusan Harta Bersama Akibat Perceraian Atas Perkawinan Poligami. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(3), 1484-1494.
Suwarni,  S.,  &  Hermawan,  S.  H.  K.  (2023).  Kajian  Yuridis  Tentang  Perceraian  Dan Pembagian  Harta  Perkawinan  Terhadap  Putusan  Perkara  Nomor:  18/PDT. G/2022/PN. SMN. Book Chapter.
Wahab, N. I., Nawi, S., & Busthami, D. S. (2021). Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian:  Studi  Putusan  No.  517/Pdt.  G/2015/Pa.  Mrs.  Journal  of  Lex  Generalis (JLG), 2(2), 608-621.
Yogaswara, I. K. (2018). Analisis Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Setelah Penerapan Sistem E-Billing Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten (Tahun 2013-2017).