Jambura Accounting Review
Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar E-ISSN 2721-3617
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi Jawa Barat
Zulkarnain Zulkarnain a , Widi Nurdiati b a,b Institut  Manajemen  Wiyata  Indonesia, Jl.  Gudang No.  6-7,  Kebonjati,  Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113 email : zulkarnain@imwi.ac.id a , widinurdiati95@gmail.com b

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Received 24-07-2020 Revised 27-08-2020 Accepted 30-08-2020
Kata Kunci: Pengelolaan  Keuangan Desa,  Permendagri  No.
113/2014 Keywords: Village Financial Management, Permendagri No. 113/2014 A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan Permendagri No.  113/2014 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa di  Desa Bojongasih  Kec.  Parakansalak  Kab.  Sukabumi;  mengetahui hambatan  dalam  penerapan;  dan  upaya  yang harus dilakukan  dalam penerapan Permendagri  No.  113/2014 di  Desa  Bojongasih  Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi. Metode kualitatif-deskriptif digunakan untuk  menggambarkan  dan  menginterpretasikan  data  mengenai pengelo-laan keuangan Desa yang ditemukan di lapangan kemudian ditarik  sebuah  kesimpulan.  Pengumpulan  data  dilaksanakan  dengan studi  dokumentasi  dan  wawancara.  Kemudian  teknik  analisis  data cara  mereduksi,  menyajikan  hingga  memverifikasi  data.  Hasil  dari penelitian  ini  yaitu  secara  garis  besar  pengelolaan  keuangan  Desa Bojongasih  Kecamatan  Parakansalak  Kabupaten  Sukabumi  belum sepenuhnya  sesuai  dengan Permendagri  Nomor  113/2014.  Beberapa kendala  yang  dihadapi  diantaranya  dalam  perencanaan  Desa  tidak tepat  waktu  menyampaikan  Raperdes  tentang  APBDesa.  Dalam pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  bertentangan  dan  tidak  sesuai dengan  Permendagri.  Kemudian,  laporan  setiap  bulan  tidak disampaikan kepada Kepala Desa. Serta pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal.

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  determine  the  application  of  Permendagri  No. 113/2014 About Village Financial Management in Desa Bojongasih
Kec.  Parakansalak  Kab.  Sukabumi; to know  the  barriers  to implementation; and the efforts should be made in the application of Permendagri  No.  113/2014  in  the  Village  of  Bojongasih  Kec. Parakansalak  Kab.  Sukabumi.  The  qualitative-descriptive  method  is used to describe and interpret data on village financial management found  in  the  field  and  then  a  conclusion  is  drawn.  Data  collection was carried out with documentation and interview studies. Then the data analysis technique is how to reduce, present and verify the data. The  results  of  this  study  are,  in  general,  financial  management  of Bojongasih  Village,  Parakansalak  District,  Sukabumi  Regency, which  is  not  yet  fully  in  accordance  with  Permendagri  Number 113/2014.  Some  of  the  obstacles  faced  by  Village  Planning  include not timely submitting a Raperdes about the Village ’s Budget. In the implementation  of  financial  management  contrary  to  Permendagri
and not in accordance with Permendagri. Then, monthly reports are not  submitted  to  the  Village  Head.  As  well  as  coaching  and supervision from local governments that are less than optimal.
@2020 Zulkarnain Zulkarkain, Widi Nurdiati U NDER T HE L ICENSE CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah mengatur  pelimpahan wewenang,  hak,  dan  kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus sendiri dan mengatur urusan pemerintahannya. Daerah otonom diatur dimulai dari tingkat teratas hingga terbawah yaitu  Provinsi,  Kabupaten/Kota,  dan  Desa (UU  No.  32/2004). UU  No.  6/2014 tentang Desa memberikan kesempatan yang besar kepada Desa dalam mengurus tata pemerintahannya  sendiri.  Pemerintah  Desa  diamatkan  supaya  mandiri  dalam mengelola  pemerintahannya dengan berbagai  sumber  daya  yang  dimilikinya, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa.
Istilah  Desa  identik  dengan  masyarakat  yang  tradisional,  kolot,  dan  miskin. Namun, Desa sebenarnya memiliki kearifan lokal yang sangat luar biasa, telah lama Desa  memiliki  sistem, mekanisme  pemerintahan,  norma  sosial  masing – masing. UU No.  6/2014 menuntut setiap  Pemerintah  Desa  untuk  mempersiapkan  penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDesa).  Atas  kewenangan  yang  diberikan  tersebut memunculkan risiko – risiko  yang  jika  tidak  dikelola  dengan  benar  akan  menyebabkan  kegagalan Pemerintah Desa dalam mencapai tujuan (Rahmawati & Ayudiati, 2015).
Aspek  yang  sangat  berperan  dalam  pengembangan  Desa  adalah  keuangan Desa, dan aset Desa. Hal yang perlu menjadi perhatian dalam keuangan Desa adalah pendapatan Desa,  belanja  Desa,  dan  pembiayaan  Desa (UU  No.  6/2014).  Sumber pendapatan  Desa meliputi pendapatan  asli  Desa,  hasil  aset,  hasil  usaha,  swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain – lain pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian dana  perimbangan  (keuangan  pusat  &  daerah)  yang  diterima  Kabupaten/Kota, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Provinsi dan Kabupaten, serta hibah dan/atau sumbangan tidak mengikat pihak ketiga, dan pendapatan lain – lain yang sah.
Kemudian,  belanja  Desa  disesuaikan  dengan perolehan pendapatan  Desa. Belanja  Desa  ini  meliputi  seluruh  pengeluaran  rekening  Desa  sebagai  kewajiban Desa  selama  satu  tahun  anggaran.  Belanja  Desa  digunakan  dalam  mendanai penyelenggaraan operasional Desa. Semakin besar pendapatan Desa, maka semakin besar pula pengeluaran yang akan digunakan untuk pembangunan Desa. Oleh karena itu, Desa harus bisa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Pembiayaan Desa  dengan  baik  dan  benar  sehingga  tujuan  untuk  meningkatkan  pembangunan Desa tercapai (Permendagri No. 113/2014).
Permendagri No. 113/2014 ditetapkan sehubungan dengan adanya dana yang diagendakan  akan  turun  sekitar  satu  milyar  rupiah  pada  setiap  Desa  di  seluruh nusantara.  Permendagri  ini  sangat  penting  karena  Desa  memiliki  posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaannya harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga.  Dalam Permendagri  No.  113/2014 ini  disebutkan,  Pengelolaan  Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan; pelaksanaan;
penatausahaan;  pelaporan;  dan  pertanggung jawaban  keuangan  Desa.  Tahapan  dari kegiatan  ini  diperlukan  untuk  mencegah  atau  mengurangi  kemungkinan penyimpangan,  dan  bagi terwujudnya  tujuan  pembangunan  Desa,  serta  dijadikan sebagai penguat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan Desa.
Dalam Permendagri  No.  113/2014 pasal  44  disebutkan  pula  bahwa  dalam penyelenggaraan  administrasi  Desa  diperlukan  pembinaan  dan  pengawasan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap aparatur pemerintahan  Desa  di  bidang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  sehingga  aparat  Desa dapat  menjalankan  tugas,  kewajiban,  dan fungsi dengan  baik.  Pembinaan administrasi  Desa  ini  untuk  mengembangkan  sistem  Pengelolaan  Keuangan  Desa sebagai sumber informasi bagi seluruh kegiatan pemerintahan secara nasional.
Permasalahan  yang  berpotensi  menjadi  kendala  dalam  penerapan Permendagri  No.  113/2014 adalah  ketidaksiapan  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  baik pada  aspek  komitmen  maupun  kemampuan  aparat  Pemerintah  Desa (Nafidah  & Anisa,  2017).  Belum  terdapat  pula  pengembangan  panduan  yang  jelas  dan  sistem informasi yang mendukung. Pemerintah Desa  yang belum berpengalaman atau baru menerapkan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  membutuhkan  pembelajaran  melalui pengawasan serta pendampingan, dalam hal ini kewajiban Pemerintah Provinsi untuk membina serta mengawasi dalam penyaluran dana Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk membina serta mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa.
Beberapa penelitian sebelumnya  menemukan  bahwa  pertama,  beberapa Pemerintahan  Desa belum  sepenuhnya melaksanakan pengelolaan  keuangan  desa sesuai aturan yang ada. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman para aparat Desa tentang  isi  aturan  yang  ada  dalam Permendagri  No.  113/2014 (Suryanto,  2015). Kedua, masih  terdapat  banyak  ketidaksesuaian dalam perencanaan  Pengelolaan Keuangan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku (Dewanti, 2015). Ketiga, dalam hal  pertanggungjawaban  kepala  Desa  atas  pengelolaan  dana  Desa,  laporan pertanggungjawaban tersebut tidak disampaikan secara tepat waktu dan masih belum dilaksanakan  sesuai  standar  yang  berlaku (Mongilala,  2016). Keempat,  ada  yang telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku,  namun  belum  sanggup memenuhi  kebutuhan  bagi  masyarakatnya  secara  menyeluruh  dan  sistematis,  serta kesannya  hanya  sekedar  untuk  menggunakan  anggaran (Mardona,  2016). Penelitian ini  berupaya  selain  untuk mengetahui  penerapan Permendagri  No.  113/2014 di Pemerintahan  Desa,  juga mengetahui  hambatan  dalam  penerapan, serta upaya  yang harus dilakukan.
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Bojongasih Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi. Desa Bojongasih sebagai desa penerima dana desa tentunya berkewajiban melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  baik. Terkait  bagaimana  upaya Desa Bojongasih menerapkan Permendagri No. 113/2014 dikaji pada penelitian ini, termasuk hambatan yang dihadapi dan upaya perbaikan yang harus dilakukan.

## KAJIAN PUSTAKA

## 1. Teori Stewardship
Teori stewardship menggambarkan  situasi  bahwa  pihak  manajemen  tidak memiliki motivasi untuk tujuan individu, melainkan lebih tertuju pada sasaran utama untuk  kepentingan  organisasi.  Teori stewardship mengasumsikan adanya hubungan yang kuat di antara kepuasan individu dengan kesuksesan organisasi (Raharjo, 2007). Teori stewardship merupakan  teori  yang  dibangun  atas  asumsi  mengenai  sifat
manusia,  bahwa  manusia  secara  hakikat  dapat  dipercaya,  dapat  berlaku  dengan penuh tanggungjawab, mempunyai integritas, serta berlaku jujur kepada pihak lain.
Hubungan  teori stewardship dengan  penelitian  ini  yaitu  dapat  menjelaskan peran Pemerintah Desa sebagai institusi yang dapat dipercaya, melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kepentingan publik, tepat, bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan  yang  diamanahkan,  sehingga  tujuan  ekonomi  dan  layanan  publik,  serta kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara maksimal dan sesuai tujuan yang telah ditentukan. Namun  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan,  masih  banyak  ditemukan kasus-kasus  penyelewengan kewenangan oleh  pejabat  desa,  termasuk  pula  yang terjadi pada beberapa pemerintahan desa di Kab. Sukabumi (Aji & Amirullah, 2019; Nashrullah, 2019; Novelino, 2019)

## 2. Akuntansi Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
Akuntansi  Desa  adalah  aktivitas  pencatatan  atas  transaksi  keuangan  Desa, yang  dibuktikan  dengan  nota – nota,  lalu  dilakukan  pencatatan,  disusun  pelaporan, sehingga  menghasilkan  data/informasi  keuangan  berbentuk  laporan  keuangan sehingga  digunakan  oleh  pihak – pihak  yang  berkepentingan  atau  berhubungan dengan Desa (Suwarjeni, 2015). Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  dan  pelaporan,  serta  pertanggung- jawaban pengelolaan keuangan desa.
Mekanisme  perencanaan  dimulai  dari  Sekretaris  Desa  (Sekdes)  menyusun rancangan Perdes tentang APBDesa dan disampaikan kepada Kepala Desa (Kades); Kades  menyampaikan  kepada  BPD,  untuk  dibahas  hingga  disepakati  bersama maksimal bulan Oktober tahun berjalan; disampaikan kepada Bupati, melalui Camat, untuk  dievaluasi; dalam  hal  Bupati  menyampaikan  hasil  evaluasi  rancangan  Perdes tidak sesuai baik dengan kepentingan umum atau peraturan perundangan yang lebih tinggi,  Kades melakukan  penyempurnaan  maksimal  tujuh  hari  kerja dari sejak diterima hasil evaluasi; bila tidak ditindaklanjuti, Bupati dapat membatalkan Perdes; pembatalan Perdes sekaligus menyatakan berlaku pagu APBDesa tahun sebelumnya (Permendagri No. 113/2014).
Dalam penyusunan anggaran  desa  ada  beberapa  prinsip  yang  harus diperhatikan, diantaranya (Suwarjeni, 2015):
a. Transparan;  yakni  keterbukaan  Pemerintah  Desa  kepada  masyarakat  mengenai berbagai  kebijakan  atau  program  yang  ditetapkan  dalam  rangka  pembangunan Desa.
b. Akuntabilitas; yakni kemampuan Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  dan masalah pemerintahan Desa, terutama dalam hal finansial.
c. Partisipasi Masyarakat; yakni kemampuan Desa untuk membuka kesempatan/peluang bagi komponen masyarakat terlibat dan berperan aktif dalam proses pembangunan Desa.
d. Penyelenggaraan  Pemerintah  Yang  Efektif;  mencakup  tentang  keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran Desa.
e. Pemerintah  tanggap  terhadap  aspirasi  yang  berkembang  di  masyarakat;  yakni kepekaan  Pemerintah  Desa  terhadap  permasalahan  dalam  kehidupan  masyarakat dan yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat.
f. Profesional; Hal ini menyangkut keahlian yang seharusnya dimiliki oleh seorang aparatur Desa sesuai dengan jabatannya.
Semua  penerimaan  Desa  dan  pengeluaran  Desa  melalui  rekening  kas umum Desa. Bagi Desa yang masih belum memiliki layanan perbankan di daerahnya maka pengaturan  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kota/Kabupaten.  Semua  penerimaan  Desa dan  pengeluaran  Desa  harus  disertai  atau didukung oleh  bukti-bukti  yang  sah  dan lengkap (Permendagri No. 113/2014).
Penatausahaan keuangan  Desa  dilakukan  bendahara  Desa.  Bendahara  Desa mempertanggung-jawabkan  terhadap  uang  Desa  melalui  laporan  pertanggung- jawaban. Menurut Permendagri No. 113/2014, laporan yang harus dibuat bendahara Desa yaitu:
a. Buku Kas Umum; b. Buku Kas Pembantu Pajak; c. Buku Bank.
Ketentuan  dalam Permendagri  No.  113/2014 mengatur pula perihal pelaksanaan tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak Kepala Desa, diantaranya harus menyampaikan hal – hal sebagai berikut:
a. Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa,  yaitu  berupa  laporan  semesteran,  baik laporan  semester  pertama  paling  lambat akhir  bulan  Juli  tahun  berjalan  dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya;
b. Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  (LPPD)  setiap  akhir  tahun anggaran;
c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan;
d. Laporan  Keterangan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  secara  tertulis  kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Kades menurut Permendagri
No. 113/2014:
a. Kades  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  dari  realisasi  pelaksanaan APBDesa  kepada  Bupati  melalui  camat  pada  akhir  tahun  anggaran.  Bentuk laporan ini ditetapkan dalam Perdes dan dilampiri dengan:
1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Periode Tahun Anggaran Berkenaan.
2. Format  Laporan  Kekayaan  Milik  Desa  per  31  Desember  Tahun  Anggaran berkenaan.
3. Format  Laporan  Program  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  yang  masuk  ke Desa.
b. Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
Permendagri  No.  113/2014 juga mengatur  Pemerintah  Provinsi  wajib melaksanakan  pembinaan  serta  pengawasan  terhadap  penyaluran  dana  Desa, penyaluran  alokasi  dana  Desa,  dan  penyaluran  bagi  hasil  pajak  daerah  &  retribusi daerah  Kabupaten/Kota  kepada  Desa.  Kemudian  Pemerintah  Kabupaten/Kota diwajibkan untuk membina dan mengawasi atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian menggunakan metode  kualitatif-deskriptif.  Dalam penelitian  ini  peneliti  akan  menggambarkan  dan  menginterpretasi  gejala  atau  data yang  didapatkan  selama  penelitian  berlangsung.  Peneliti  akan  menggambarkan secara  detail  mengenai  penerapan Permendagri  No.  113/2014 di  Desa  Bojongasih. Kemudian  peneliti  juga  mendeskripsikan  hambatan – hambatan  serta  upaya  yang
dilakukan dalam penerapan Permendagri tersebut.
Pada penelitian ini,  sumber  data  primernya  yaitu  informan – informan  yang berkompeten di  Desa  Bojongasih,  yaitu  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara Desa,  dan  Ketua  Badan  Permusyawaratan Desa. Informasi  dari  beberapa  informan ini  akan  dicocokkan  satu  dengan  yang  lain,  sehingga  dipastikan  informasi  yang diterima  benar. Sedangkan  untuk  data  sekundernya  berupa  dokumen  atau  laporan terkait dari Desa Bojongasih, diantaranya RPJM Desa Bojongasih tahun 2015-2020, RKPDesa,  Berita  Acara  Musrenbang,  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  Desa,  Buku Kas Umum Desa, Buku Kas Pembantu Desa, Buku Kas Pembantu Pajak Desa, Buku Bank, Surat  Permintaan  Pembayaraan  (SPP)  Desa, Laporan  Realisasi Pelaksanaan APBDesa ,  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa,  Laporan Kekayaan  Milik  Desa,  dan  Laporan  Program  Daerah  yang  Masuk  ke  Desa.  Studi kepustakaan  dari  berbagai  sumber  seperti  buku  dan artikel jurnal  penelitian digunakan penulis untuk memberikan pandangan (insight) lebih terhadap topik yang dibahas, termasuk sebagai pembanding dari perspektif teori atas temuan di lapangan.

## Definisi Operasional Variabel

## a. Perencanaan
Perencanaan  Keuangan  Desa  merupakan  usaha  atau  aktivitas  Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa dalam membuat perencanaan keuangan dalam rangka pelaksanaan  Undang – Undang  Desa. Dalam  tahap  perencanaan,  Pemerintah  desa melibatkan masyarakat desa melalui BPD, sehingga program dan kegiatan kerja yang disusun  dapat  memfasilitasi  kepentingan  masyarakat  dan  kebutuhan  masyarakat, sesuai kemampuan dari desa tersebut (Amin & Firmansyah, 2014). Pemerintah Desa menyusun  rencana  pembangunan  Desa  sesuai  kewenangannya  mengacu  pada perencanaan pengembangan dan pembangunan Kabupaten/Kota (Suwarjeni, 2015).

## b. Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan  menganut  prinsip  umum  yang  harus ditaati yaitu  mencakup  penerimaan  Desa  dan  pengeluaran  Desa.  Prinsip  tersebut menyatakan  bahwa  seluruh  penerimaan  Desa  &  pengeluaran  Desa  dilaksanakan melewati rekening kas Desa (BPKP, 2015).

## c. Penatausahaan
Penatausahaan keuangan Desa dilaksanakan dengan Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa. Bendahara Desa ditetapkan sebelum dimulai suatu Tahun anggaran berkenaan dan harus berdasarkan keputusan Kades. Bendahara ditunjuk oleh Kades untuk  menerima,  menyimpan,  menatausahakan,  membayar,  menyetorkan,  dan mempertanggungjawabkan  keuangan  dalam  rangka  pelaksanaan  APBDDesa (Suwarjeni, 2015).
Penatausahaan pengelolaan keuangan  dilakukan  dengan  menggunakan BKU (Buku  Kas  Umum),  Buku  Bank,  dan  Buku  Kas  Pembantu  Pajak.  Penatausahaan dilakukan meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar; memungut, dan menyetorkan  PPh,  serta  pajak  lainnya; mencatat  penerimaan  dan  pengeluaran,  serta melakukan  penutupan buku  pada  akhir  bulan; mempertanggung-jawabkan  uang dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

## d. Pelaporan
Berdasarkan UU dan Permendagri tentang Desa, Kades dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam Pengelolaan Keuangan Desa, wajib menyampaikan  laporan  kepada  Bupati/Walikota. Laporan  bersifat  periodik  yaitu semesteran dan tahunan.

## e. Pertanggungjawaban
Kades  juga  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  atas  realisasi pelaksanaan APBDesa  yang  terdiri  dari  pendapatan  dan  belanja,  serta  pembiayaan yang ditetapkan dalam Perdes. Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

## f. Pembinaan dan Pengawasan
Upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa sesuai dengan Permendagri  No.  113/2014 Pasal  44,  yang  menyatakan  bahwa  Pemerintah  dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan Permendagri  No. 113/2014 di  Desa  Bojongasih  Kec.  Parakansalak  Kab.  Sukabumi;  mengetahui hambatan  dalam  penerapan;  dan  upaya  yang  harus  dilakukan  dalam  penerapan Permendagri  No.  113/2014 di  Desa  Bojongasih  Kec.  Parakansalak  Kab.  Sukabumi. Unsur  yang  diteliti  untuk mengetahui  apakah  Desa  Bojongasih  telah  menerapkan Permendagri  No.  113/2014 dengan  optimal adalah perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  serta  pembinaan  dan  pengawasan pengelolaan keuangan desa.

## 1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih
Kesesuaian antara Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa Bojongasih dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113/2014 sebagaimana pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1.
Kesesuaian Antara Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016 No Pernyataan Kriteria Ket 1. Sekdes menyusun Rancangan Perdes tentang APBDesa berdasar RKPDesa tahun berkenaan. Sesuai Ada tim khusus yang menyusun Raperdes. 2. Sekdes menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDesa kepada Kades. Sesuai Untuk disetujui. 3. Rancangan Perdes tentang APBDesa disampaikan oleh Kades kepada BPD, untuk dibahas hingga disepakati bersama. Sesuai Dibahas dan di sepakati bersama. 4. Rancangan Perdes tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan. Tidak Sesuai Ditetapkan pada bulan Januari.
Tabel 1. (Lanjutan)
Kesesuaian Antara Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016
5. Rancangan Perdes tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Belum Sesuai Perangkat Desa tidak mengetahui secara pasti waktu untuk menyampaikan Raperdes. 6. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Perdes tentang  APBDesa. Sesuai 7. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya. Sesuai
8. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kades melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Sesuai
Sumber: Permendagri No. 113/2014, RPJM Desa, RKPDesa, hasil wawancara.
Berdasarkan poin 1, 2, dan 3 pada tabel 1 menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Bojongasih telah berpedoman pada Permendagri No. 113/2014. Namun, pada beberapa aspek yang membuat perencanaan pengelolaan keuangan Desa tersebut belum sepenuhnya sempurna.
Untuk  Desa  Bojongasih,  dokumen  RPJM  dan  RKPDesa  tahun  2016  telah dibuat. Dalam penyusunan Raperdes di Desa Bojongasih dilakukan oleh tim khusus yang  terdiri  dari  ketua,  sekretaris,  dan  bendahara,  serta  perangkat  Desa  lainnya. Kemudian,  Sekretaris  menyampaikan  Raperdes  tersebut  kepada  Kades  dan  BPD untuk  dibahas  hingga  disepakati  bersama.  BPD  di  Desa  Bojongasih  telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Setiap perencanaan yang dilakukan oleh  Desa,  BPD  terlibat  langsung  untuk  membahas  dan  menyepakati  Raperdes tentang APBDesa yang akan dijadikan sebagai peraturan Desa.
Sedangkan poin 4 dan 5 menunjukkan bahwa perencanaan yang masih belum sesuai  yaitu  Raperdes  yang  seharusnya  disepakati  bersama  maksimal  dilakukan  di bulan  Oktober  tahun  berjalan,  Desa  Bojongasih  baru  menyepakati  Raperdes  pada bulan Januari. Kemudian, Perangkat Desa tidak mengetahui secara pasti berapa lama Raperdes yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
Temuan  ini  menunjukkan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  di  Desa Bojongasih  masih  kurang  maksimal.  Hal  ini  terlihat  dari  kurangnya  pengetahuan perangkat Desa mengenai jangka waktu dalam penyampaian Raperdes yang telah di sepakati  bersama  kepada  Bupati/Walikota. Temuan  yang  sama  pada  penelitian  oleh Dewanti (2015), yang menemukan masih banyak ketidaksesuaian dalam perencanaan keuangan desa di Desa Boreng, Kec. Lumajang Kab. Lumajang.
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  faktor penghambat  dalam  perencanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  di  Desa  Bojongasih yaitu  kurangnya  pengetahuan  atau  pemahaman  perangkat  Desa  mengenai Permendagri  No.  113/2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Untuk memaksimalkan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  di  Desa  Bojongasih, sebaiknya  Kepala Desa  atau pihak dari Kecamatan mengarahkan atau membimbing
secara  langsung  mengenai  peraturan  yang  ada  dalam Permendagri  No.  113/2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Kegiatan  ini  dapat  dilakukan  setiap  setahun sekali, ketika akan dilakukan penyusunan mengenai Raperdes tentang APBDesa. Hal ini  dilakukan agar  perangkat  Desa  lebih  disiplin  dalam  mengerjakan  tugasnya  dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih
Kesesuaian antara Pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa Bojongasih  dengan  Pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  menurut Permendagri No. 113/2014 sebagaimana pada Tabel 2 berikut ini:
Tabel 2.
Kesesuaian Antara Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016 No Pernyataan Kriteria Ket 1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Sesuai 2. Khusus bagi desa yang belum memiliki layanan perbankan di daerahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Belum Pernah 3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti sah dan lengkap. Tidak Sesuai Kurang bukti. 4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Perdes. Sesuai 5. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Sesuai 6. Pengeluaran desa (yang mengakibatkan beban APBDesa) tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes. Sesuai
7. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Sesuai 8. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat RAB yang telah disahkan oleh Kades. Belum Pernah 9. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB. Sesuai 10 RAB diverifikasi oleh Sekdes dan disahkan oleh Kades. Sesuai 11 Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. Sesuai
12 Berdasarkan RAB pelaksana kegiatan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kades. Tidak Sesuai
13 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Tidak Sesuai 14 Pengajuan SPP terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan Lampiran bukti transaksi Tidak Sesuai Tidak semua doku- men dilam- pirkan
Tabel 2. (lanjutan)
Kesesuaian Antara Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016 No Pernyataan Kriteria Ket 15 Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekdes berkewajiban untuk: a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
c. Menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sesuai 16 Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekdes, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Sesuai 17 Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. Sesuai 18 Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang di pungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai 19 Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai 20 Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sesuai Perubahan dilakukan pada Okt’ 16 21 Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Sesuai 22. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. Sesuai 23. Perubahan APBDesa diinformasikan ke BPD Sesuai
Sumber: Permendagri No. 113/2014, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa, Buku Kas Umum Desa, Buku  Kas  Pembantu  Desa,  Buku  Kas  Pembantu  Pajak  Desa,  Surat  Permintaan Pembayaraan (SPP) Desa, hasil wawancara.
Pelaksanaan  keuangan  Desa  di  Desa  Bojongasih  mengenai  penerimaan  dan pengeluaran  telah  dilakukan  melalui  rekening  Desa.  Desa  Bojongasih  melakukan belanja  setelah  rancangan  APBDesa  disahkan.  Akan  tetapi,  ada  pengecualian  untuk belanja pegawai, bersifat mengikat dan untuk operasional perkantoran dalam Perdes yang  telah  ditetapkan  dapat  dibayarkan  meskipun  rancangan  APBDesa  belum disahkan. Sebab, untuk belanja pegawai dan operasional kantor tersebut sudah harus dibayarkan.
Kemudian mekanisme dalam melaksanakan kegiatan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen  pendukung  seperti  RAB.  Berdasarkan  RAB  tersebut,  maka pelaksana kegiatan lalu mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan SPP baru boleh dilakukan jika Desa sudah menerima barang dan jasanya.
Namun,  dalam  kenyataannya  proses  pengajuan  SPP  yang  dilakukan  oleh Desa  Bojongasih belum  menerapkan aturan dalam Permendagri No. 113/2014. SPP
diajukan sebelum barang atau jasa diterima oleh Desa. Hal ini dilakukan kerena Desa kesulitan untuk menemukan penyedia barang dan/atau jasa yang bisa diambil barang atau jasanya terlebih dahulu dengan cara berutang. Penggunaan aturan SPP ini sulit untuk diterapkan terutama di Desa Bojongasih.
Ketentuan  dalam Permendagri  No.  113/2014 terutama  dalam  prosedur pengadaan barang  atau jasa seperti pengajuan SPP menjadi faktor penghambat bagi Desa  Bojongasih  untuk  melakukan  belanja/pengadaan  barang  atau  jasa.  Menurut aturan,  SPP  baru  dapat  diajukan  setelah  barang  dan/atau  jasa  diterima  oleh  Desa. Akan tetapi, hal ini sulit direalisasikan karena tidak semua penyedia barang dan/atau jasa  bersedia  barang  atau  jasanya  diberikan  terlebih  dahulu  sebelum  dilakukan pembayaran. Faktor lain yaitu kurangnya sosialisasi dan pengarahan dari pemerintah Kabupaten  mengenai  pengetahuan  tentang  mekanisme  pelaksanaan  pengelolaan keuangan Desa yang baik sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten  Sukabumi melaui camat  penting  untuk  melakukan bimbingan  mengenai  peraturan-peraturan  di  Desa  agar  hukum di  Desa  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  bimbingan  mengenai pentingnya administrasi yang berkaitan dengan pembukuan, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban.  Kemudian  pihak  Kecamatan  mengadakan  pelatihan  mengenai tata cara penyusunan administrasi di Desa. Pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat Desa dalam menjalankan tugas yang diberikan.

## 3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih
Kesesuaian  antara  Penatausahaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di Desa Bojongasih  dengan  Penatausahaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  menurut Permendagri No. 113/2014 sebagaimana pada Tabel 3 berikut ini:
Tabel 3.
Kesesuaian Antara Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016 No Pernyataan Kriteria Ket 1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendes. Sesuai 2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Sesuai 3. Bendahara Desa wajib mempertanggung-jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Sesuai 4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kades dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Belum Sesuai Tidak disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan. 5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:
a. Buku kas umum;
b. Buku kas pembantu pajak; dan c. Buku bank. Sesuai
Sumber:  Permendagri  No. 113/2014, Buku  Kas  Umum  Desa,  Buku  Kas  Pembantu  Desa,  Buku  Kas Pembantu Pajak Desa, Buku Bank, hasil wawancara.
Penatausahaan  pengelolaan  keuangan  Desa  di  Desa  Bojongasih  telah dilakukan oleh Bendahara Desa, dan Bendahara Desa setiap akhir bulan melakukan pencatatan  setiap  kegiatan  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  terjadi  di  Desa menggunakan  Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu, Buku Kas  Pembantu
Pajak, dan  Buku  Bank.  Bendahara Desa  Bojongasih telah menggunakan  buku-buku tersebut  dalam  pelaksanaan  penatausahaan  keuangan  Desa.  Akan  tetapi,  dalam  hal laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap bulan maksimal tanggal 10 bulan  berikutnya,  Bendahara  Desa  tidak  menyampaikan  laporan  tersebut.  Hal  ini disebabkan  karena  kurangnya  komitmen  perangkat  Desa  dalam menerapkan peraturan yang berlaku.
Faktor  penghambat  dalam  penatausahaan  pengelolaan  keuangan  Desa  ini yaitu dalam hal Bendahara tidak menyampaikan laporan kepada kepala  Desa setiap bulan.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  komitmen  dari  Bendahara  Desa  dan perangkat  Desa  terhadap  peraturan  yang  berlaku. Para  perangkat  Desa  harus  lebih memahami  isi  dari Permendagri  No.  113/2014 agar  administrasi  dalam  aktivitas  di Desa  lebih  tertib  dan  disiplin.  Karena  tertib  dan  disiplin  termasuk  asas-asas  dalam pengelolaan keuangan Desa. Jadi, harus ada kesadaran dari para perangkat Desa itu sendiri untuk menerapkan semua aturan yang ada.

## 4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih
Kesesuaian antara  Pelaporan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa Bojongasih  dengan  Pelaporan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  menurut Permendagri No. 113/2014 sebagaimana pada Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4.
Kesesuaian Antara Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016 No Pernyataan Kriteria Ket 1. Kades menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa: a. Laporan semester pertama; dan b. Laporan semester akhir tahun. Sesuai
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Sesuai 3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sesuai Disampaikan pada tanggal 31 Juli 2016. 4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Sesuai Disampaikan pada tanggal 31 Januari tahun 2017.
Sumber: Permendagri No. 113/2014, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, hasil wawancara.
Pelaporan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Bojongasih  untuk  semester pertama  telah  disampaikan  pada  akhir  bulan  Juli  sesuai  dengan  aturan,  dan  untuk laporan semester kedua telah disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya sesuai aturan.

## 5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih
Kesesuaian antara Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih  dengan Pertanggungjawaban Pengelolaan  Keuangan  Desa  menurut Permendagri No. 113/2014 sebagaimana pada Tabel 5 berikut ini:
Tabel 5.
Kesesuaian Antara Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016 No Pernyataan Kriteria Ket 1. Kades menyampaikan laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Sesuai
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan Sesuai 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dg Perdes. Sesuai 4. Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Sesuai
5. Laporan realisasi dan laporan pertanggungja-waban realisasi pelaksanaan APBDesa diin-formasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sesuai 6. Media informasi antara lain papan pengumu-man, radio komunitas, dan media lainnya. Sesuai 7. Laporan realisasi dan laporanpertanggung- jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain. Sesuai 8. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Sesuai
Sumber: Permendagri No. 113/2014, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan Program Daerah yang Masuk ke Desa, hasil wawancara
Pada akhir tahun anggaran, Kepala Desa Bojongasih menyampaikan laporan pertanggungjawaban  dari  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  yang  meliputi  pendapatan dan  belanja,  serta  pembiayaan  di  Desa  Bojongasih  selama  satu  tahun.  Laporan  ini telah disepakati oleh Kades bersama BPD yang ditetapkan pada 31 Januari 2017.
Lampiran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban ini yaitu:
a. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pendapatan  APBDesa  tahun  anggaran 2016.
b. Laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember 2016.
c. Laporan program sektoral dan pemerintah daerah yang masuk Desa. d. Laporan penggunaan dana Desa tahun anggaran 2016.
Sementara  dalam  hal  menginformasikan  laporan  pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat, Desa Bojongasih menyampaikan laporan  tersebut  kepada  BPD  dan  membuat  papan  pengumuman  yang  dipasang  di depan  kantor  Desa  Bojongasih.  Hal  ini  dilakukan  agar  masyarakat  mengetahui laporan kegiatan di Desa Bojongasih serta sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diamanahkan oleh Pemerintah sesuai Permendagri No. 113/2014.
Temuan  berbeda  pada  penelitian  oleh Mongilala (2016),  yang  menemukan terjadi  ketidaksesuaian  dalam  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  di Kab.  Minahasa  Selatan.  Ditemukan  bahwa  laporan  pertanggungjawaban  disusun
belum memenuhi standar yang ada dan rawan terjadi manipulasi. Diantara penyebab- nya  adalah  lemahnya  kompetensi  SDM,  kurangnya  pemahaman,  dan  kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kabupaten/kota (Mongilala, 2016)

## 3.6.1 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih
Kesesuaian  antara  Pembinaan  dan  Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Desa di Desa Bojongasih dengan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113/2014 sebagaimana pada Tabel 6 berikut ini:
Tabel 6.
Kesesuaian Antara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa
Bojongasih dengan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa No Pernyataan Kriteria Ket 1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa. Sesuai 2. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sesuai
Sumber: Permendagri No. 113/2014, hasil wawancara.
Pembinaan dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi mengenai peraturan dan  kebijakan  yang  berlaku  baik  dari  Pemerintah  Provinsi  maupun  dari  Pemerintah Kabupaten. Sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh Camat dilakukan setiap kali diadakan  rapat-rapat  atau  pertemuan.  Pihak  Kecamatan  sering  mengadakan sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan Desa, serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBDesa.
Meskipun  telah  dilakukan  pembinaan  melalui  sosialisasi,  bimbingan,  dan pelatihan,  namun  masih terdapat hambatan  dalam  melaksanakan  administrasi  di Desa.  Faktor  yang  menjadi  kendalanya  yaitu  kurangnya  SDM  yang  memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan di Desa. Permasalahan umum yang kadang pula terjadi  di  level  yang  lebih  tinggi  misalnya  di  tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten (Zulkarnain  &  Ningrum,  2020). Hal  ini  yang  menyebabkan  administrasi  di  Desa Bojongasih  belum  sepenuhnya  maksimal. Untuk meningkatkan  administrasi  Desa yang  sesuai  dengan  ketentuan/peraturan  yang  berlaku  diperlukan  sumber  daya manusia  yang  mampu  dan  ahli  dalam  bidang  pemerintahan.  Selanjutnya  dari pihak pemerintah  baik  itu  Kabupaten  atau  Kecamatan  harus  lebih  giat  dalam  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Desa  mengenai  pengelolaan  keuangan  Desa, agar  pemerintah  Desa  dapat  menjalankan  kegiatannya  lebih  tertib  sesuai  peraturan yang berlaku.

## SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  penelitian  di  lapangan dan hasil  analisis dapat  ditarik  simpulan sebagai berikut:
a. Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Bojongasih  belum  sepenuhnya  sesuai dengan Permendagri No. 113/2014. Para perangkat Desa tidak tepat waktu dalam menyampaikan  Raperdes  tentang  APBDesa  yang  telah  disusun  dan  disepakati bersama  dengan  BPD  kepada  Bupati.  Hal  ini  terjadi  karena  kurangnya pengetahuan  dan  pemahaman  perangkat  Desa  mengenai  jangka  waktu  dalam penyelesaian pekerjaan atau penyampaian Raperdes.
b. Pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Bojongasih  belum  sesuai dengan Permendagri  No.  113/2014.  Mekanisme  dalam  melaksanakan  kegiatan yang  terjadi  di  Desa  Bojongasih  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Pengajuan SPP yang seharusnya dilakukan setelah barang atau jasa diterima oleh Desa,  akan  tetapi  pengajuan  SPP  dilakukan  sebelum  barang  atau  jasa  diterima oleh Desa. Hal tersebut  dilakukan karena tidak semua penyedia barang atau jasa bersedia barang/jasanya diberikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran. c. Penatausahaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Bojongasih  dilakukan  oleh
Bendahara  Desa.  Bendahara  Desa  telah  melakukan  pencatatan  untuk  setiap kegiatan dan telah menggunakan lampiran  yang terdapat dalam Permendagri No. 113/2014.  Namun,  penatausahaan  ini  belum  sepenuhnya  sesuai,  pencatatan  yang dilakukan oleh Bendahara tidak disampaikan kepada Kades di setiap akhir bulan.
d. Pelaporan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Bojongasih  telah  sesuai  dengan Permendagri No. 113/2014. Pelaporan untuk semester pertama telah disampaikan pada  bulan  Juni  tahun  2016,  sedangkan  untuk  pelaporan  semester  akhir  telah dilaporkan pada bulan Januari 2017.
e. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Bojongasih telah sesuai dengan Permendagri  No.  113/2014.  Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  pertanggung- jawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  selama  satu  tahun  pada  akhir  tahun. Lampiran yang dicantumkan juga telah sesuai dengan Permendagri No. 113/2014.
f. Pembinaan  dan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  Desa  Bojongasih  telah dilaksanakan melalui pihak kabupaten dan kecamatan dengan mengadakan rapat- rapat dan sosialisasi pada pemerintah Desa. Namun, pembinaan dan pengawasan ini masih belum dapat diterapkan oleh perangkat Desa karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan Desa.

## 2. Saran
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  pada  belum  dilakukannya  identifikasi secara  mendetail  terhadap  angka-angka  yang  disajikan,  baik  di  dalam  Buku  Kas Umum,  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa,  maupun  Laporan  Pertanggung- jawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa.  Penelitian  berikutnya  dapat  mempertim- bangkan  untuk  mengkaji  lebih  mendalam  terkait  hal  tersebut,  termasuk  dalam pengukuran  indikator  kinerja  keuangan  Pemerintah  Desa Bojongasih Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  M.  R.,  &  Amirullah.  (2019). ICW  Catat  Lonjakan  Kasus  Korupsi  Dana  Desa. Nasional.Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/1270010/icw-catat-
lonjakan-kasus-korupsi-dana-desa
Amin,  R.  M.,  &  Firmansyah,  F.  (2014). Pengelolaan  Keuangan  di  Desa  Pulau Lawas  Kecamatan  Bangkinang  Seberang  Kabupaten  Kampar  Tahun  2012.
Universitas Riau.
BPKP. (2015). Buku Saku Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Dewanti,  E.  D.  W.  (2015). Analisis  Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di Desa  Boreng  (Studi  Kasus  pada  Desa  Boreng  Kecamatan  Lumajang

## Kabupaten Lumajang). Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia, R. (2014a). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Indonesia, R. (2014b). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Mardona, E.  H.  (2016).  Studi  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Marga Mulia  Kecamatan  Kongbeng  Kabupaten  Kutai  Timur. EJournal  Ilmu Pemerintahan, 4(3), 1069 – 1080.
Mongilala, C. (2016). Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban  Dana  Desa  Di  Kabupaten  Minahasa  Selatan. Lex  et
Societatis, 4(6), 78 – 85.
Nafidah,  L.  N.,  &  Anisa,  N.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas, 10(2), 273 – 288.
Nashrullah, N. (2019). Dua  Oknum  Kades  di  Sukabumi  Diduga  Selewengkan  Dana Desa.
Republika.Co.Id. https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/31/pm7gce320-dua- oknum-kades-di-sukabumi-diduga-selewengkan-dana-desa
Novelino,  A.  (2019). ICW  Sebut  Korupsi  Dana  Desa  Desa  Kian  Meningkat. Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw- sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat
Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewarship dalam Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi, 2(1), 37 – 46.
Rahmawati,  H.  I.,  &  Ayudiati,  C.  (2015).  Analisis Kesiapan  Desa  Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan  Desa  di  Kabupaten  Sleman). The  2  University  Research  Coloquium 2015, 305 – 313.
Suryanto,  T.  (2015).  Implementasi  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi  di  Desa  Rancah). Jurnal  Sekolah  Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar.
Suwarjeni,  V.  W.  (2015). Akuntansi  Desa:  Panduan  Tata  Kelola  Keuangan  Desa. Pustaka Baru Press.
Zulkarnain,  Z.,  &  Ningrum,  D.  A.  (2020).  Determinan  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(5), 197 – 211. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1161