## JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA KEPADA TENAGA KERJA KONSTRUKSI

## “GUARANTEE OF LEGAL PROTECTION FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETYFOR CONSTRUCTION WORKERS”

## Condro S. Riyadi, Mutia CH. Thalib
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Soedirman No. 6 Kota Gorontalo. Korespondensi: Email: condroriyadi00@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  adalah  untuk  Mengetahui  dan  Menganalisis  tentang  Perlindungan  Hukum  Jaminan Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  (K3)  Terhadap  Tenaga  Kerja  Konstruksi  di  Provinsi  Gorontalo.  Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif- empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain:  Pendekatan  Perundang-Undangan  (Statue  Approach);  Pendekatan  kasus  (case  approach).  Hasil Penelitian ini menujukkan:  Pertama, bahwa Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Gorontalo. sampai dengan saat ini berdasarkan temuan penelitian yang didapatkan dari narasumber telah berjalan dengan baik, sebab hampir sebagian besar perusahaan konstruksi telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan asuransi kepada para pekerjanya. Kemudian terkait dengan implementasi K3 dalam aspek pemenuhan standar keselamatan kerja  melalui  alat  pelindung  diri  (APD)  semuanya  disediakan  oleh  pihak  perusahaan  kepada  para pekerjanya. Dengan demikian dapat  ditarik  kesimpulan bahwa sejauh ini jaminan perlindungan hukum terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berjalan dengan baik di provinsi Gorontalo. Kedua, bahwa  Faktor  Penghambat  Perlindungan  Hukum  Jaminan  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  (K3) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Gorontalo. Adapun hasil indentfikasi mengenai hambatan yang  dimaksud,  yakni:  Lemahnya  Pengawasan  Ketenagkerjaan;  Faktor  Sumber  Daya  Manusia;  Faktor Anggaran;  Faktor  Kesedaran  Pekerja;  dan  Kurangya  Kesadaran  Pimpinan  Perusahaan  untuk mendaftarakan Pekerja ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kesehatan Dan Keselamatan Kerja; Tenaga Kerja Konstruksi.

## ABSTRACT
Research objectives are to know and analyze the legal protection of occupational health and safety (K3) insurance against construction workers in Gorontalo province. This type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: The Legislative Approach (Statue Approach); The case approach. The results of this study indicate: First, that the Legal Protection of Health and Safety Insurance (K3) Against Construction  Workers  in  Gorontalo  Province.  up  to  now,  based  on  the  research  findings  obtained  from informants, it has been going well, because most construction companies have fulfilled their obligations to provide insurance guarantees to their workers. Then related to the implementation of K3 in the aspect of meeting work safety standards through personal protective equipment (PPE), everything is provided by the company  to  its  workers.  Thus  it  can  be  concluded  that  so  far  legal  protection  guarantees  related  to occupational health and safety (K3) are running well in Gorontalo province. Second, that the Inhibiting
Factors for Legal Protection of Occupational Health and Safety Insurance (K3) Against Construction Workers in Gorontalo Province. The results of identification of the obstacles in question, namely: Weak Labor Inspection; Human Resources Factor; Budget factor; Facility and Infrastructure Factor; and Lack of Awareness of Company Leaders to register Workers in the Workers' Social Security (Jamsostek) program. Keywords : Legal Protection; Occupational Health and Safety; Contruction Workers.

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perwujudan  negara  hukum  Indonesia tercermin dari peraturan perundang- undangan  yang  dibuat  untuk  memberi pedoman  bagi  rakyat  dalam  menjalankan aktivitasnya  sebagai  warga  negara,  (Achir, 2020)  termasuk  dalam  aspek  pekerjaan. Perburuhan atau ketenagakerjaan di Indonesia  diatur  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  tepatnya dalam  Bab  1  Pasal  1,  ditegaskan  bahwa ketenagakerjaan dinyatakan adalah semua hal yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  pada  saat itu  sebelum,  selama  dan  setelah  bekerja. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  yang  dimaksud dengan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  untuk kebaikan  memenuhi  kebutuhan  mereka sendiri dan untuk masyarakat. 1
Posisi  pengusaha  dan  pekerja  dalam hukum  ketenagakerjaan  sama  dan  sederajat, akan  tetapi  secara  sosiologis  pada  suatu kondisi  tertentu  posisi  antara  karyawan (pekerja)  dan  pengusaha  tidak  setara  dan seimbang,  karena  karyawan  (pekerja)  sering berada dalam posisi lemah. 2 Dunia tenaga
1 Suhartoyo.  2019.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Buruh Dalam  Sistem  Hukum  Ketenagakerjaan  Nasional. Adminitrative Law & Governance Journal . 2 (2): 326-327
2 Sudarjadi, Kompilasi Hukum Kenegakerjaan Jamsostek , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal.15
kerja  harus  menjadi  perhatian  bersama, dimulai  dengan  bimbingan,  pengarahan,  dan perlindungan tenaga kerja.
Bekerja  dalam  industri  manufaktur terdapat  risiko  bahaya  karena  kurangnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat ditemukan pada peralatan kerja, bahan kimia berbahaya seperti asam dan soda kaustik dan mesin  produksi.  Jenis  kecelakaan  pekerjaan yang  dapat  terjadi  di  sektor  produksi  yakni, terjepit,  terlindas,  terpotong,  jatuh,  tindakan yang  salah,  tertabrak,  kontak  dengan  zat berbahaya,  jatuh,  berguling,  jatuh  dari  atas, terpukul  keras,  dan  pingsan.  Sebuah  proses produksi, peralatan dan mesin di tempat kerja jika  mereka  tidak  mendapatkan  Perhatian khusus  akan  mengarah  pada  potensi kecelakaan di tempat kerja. 3
Pekerjaan  di  bidang  konstruksi bangunan,  keamanan,  keselamatan,  dan kesehatan  kerja  (K3)  merupakan  salah  satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan  karena  apabila  sesorang  yang mengalami  sakit  atau  kecelakaan  dalam bekerja  akan  berdampak  pada  diri  sendiri, keluarga, lingkungan dan perusahaan tempat bekerja.  Keamanan,  Keselamatan,  dan Kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan  ketenaga  kerjaan  yang  di  atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan.  Penerapan
3 Fenny Nathalie Khoe, 2013. Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja  Namun  Belum  Menendatangani  Perjanjian Atas Upah Ditinjau Berdsarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya . 2 (1): 3
teknologi  pengendalian  keselamatan  dan keamanan kerja, dapat menjadi harapan bagi tenaga  kerja  agar  mencapai  ketahanan  fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Oleh  karena  itu,  unsur  yang  ada  didalam keamanan, kesehatan, dan keselamatan tidak terpaku  pada  faktor  fisik,  tetapi  juga  mental, emosional dan psikologi, serta teknologi yang ada.  Masalah  pekerjaan  itu  sering  terjadi dengan  cara  tertentu,  secara  umum ketidakpuasan  ini  biasanya  bervariasi  pada masalah;  pengupahan;  jaminan  sosial; perilaku  penugasan  yang  terkadang  tidak sesuai dengan kepribadian; Tenaga kerja dan kapasitas  kerja  yang  kurang  terlihat  dengan pekerjaan  yang  harus  dilakukan;  Masalah pribadi. 4
Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh Kementerian Pekerjaan Umum, bahwa jumlah pekerja yang bekerja di sektor jasa Konstruksi di  Indonesia  sampai  dengan  saat  ini  adalah 8,14  juta  orang  tenaga  kerja,  dengan presentasi  berdasarkan  tingkat  pendidikan sebanyak 5, 98 juta orang yang pendidikanya di bawah sekolah menengah atas (SMA), dan pendidikan  di  atas  sekolah  menengah  atas sebanyak 2,15 juta orang. Daro total 8,14 juta tenaga  kerja  tersebut,  yang  tersertifikasi berdasarkan rilis dari Kementerian PU sampai dengan  tahun  2019  sebanyak 525.857  untuk tenaga terampil (analis/teknisi dan operator) dan  sertifikat  tenaga  ahli  sebanyak  241.322. Sedangkan,  dilihat  dari  jumlah  tenaga kerjanya yang  sudah  tersertifikasi  sebanyak 485.534  orang  dengan  komposisi  tenaga terampil sebanyak 333.706 orang dan tenaga ahli sebanyak 151.828 orang. 5
Setiap  pekerjaan  selalu  mengandung potensi  resiko  bahaya  dalam  bentuk kecelakaan  kerja.  Besarnya  potensi
4 R.  Joni  Bambang, Hukum  Kenegakerjaan ,  (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hal. 289
5 http://binakonstruksi.pu.go.id/jdownloads/Buletin/
BULETIN_EDISI_6_2018.pdf diakses pada 25 Februari 2020 pada pukul 09:00 Wita.
6 http://m.harnas.co/2017/03/01/kemenaker- kematian-akibat-kecelakaan-kerjatinggi.html . Diakses pada 25 Januari 2020 pada pukul 13:30 Wita. Lihat
kecelakaan  dan  penyakit  kerja  tersebut tergantung dari jenis produksi, teknologi yang dipakai,        bahan        yang        digunakan,  tata ruang dan lingkungan bangungan serta kualitas  manajemen  dan  tenaga  tenaga pelaksana. Angka kecelakaan kerja konstruksi di  Indonesia  masih  termasuk  buruk.  Tahun 2015  tercatat  2.375  orang  Meninggal  dalam Kecelakaan  Kerja  Menurut  Juan  Somavia, Dirjen  ILO,  industri  konstruksi  termasuk paling  rentan  kecelakaan.  Selain  itu  juga Perlindungan  hukum  bagi  karyawan  masih dianggap  sebagai  beban  biaya,  sehingga beberapa  perusahaan  menggunakan  alat pelindung diri yang tidak memenuhi standar. Ini diperburuk oleh kehadiran alat perlindungan  pribadi  palsu.  Menurut  data dari BPJS Ketenagakerjaan, bahwa terdapat 157.313  kasus  di  17.069  perusahaan  dari 359.734 perusahaan terdaftar dengan korban tewas  tidak  kurang  dari  2.382  orang  hingga pada  November  2018.  Angka  kecelakaan  di tempat  kerja  dan  sakit  karena  bekerja  di Indonesia masih dianggap cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. 6 Secara  spesifik  jika  ditelisik  dalam lingkup  wilayah  daerah,  maka  sebagai  suatu bentuk  analisa  di  Provinsi  Gorontalo,  jumlah angkatan  kerja  yang  tercatat  sampai  dengan agustus  2019  tercatatat  berjumlah  585.896 orang,  untuk  Kota  Gorontalo  sendiri  jumlah tenaga  kerja  yang  bekerja  di  sektor  jasa Konstruksi  yakni  sejumlah  5.794  orang tenaga kerja,  pekerja  tersebut tersebar  di 1.404  perusahaan  jasa  konstruski  di  Kota Gorontalo, Industri kima dan bahan bangunan menyumbang  pekerja  terbanyak,  yakni sebanyak 1.770 orang. 7
juga data terkait dengan jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan di https://ekonomi.bisnis.com/read/20190115/12/878 723/sepanjang-2018-kemnaker-catat-terjadi- 157.313-kecelakaan-kerja.
7 BPS, Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Gorontalo 2019 , (Gorontalo, BPS, 2019), hal. 25
Sementara  itu,  berdasarkan  Data Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) Ketenagakerjaan  Gorontalo  mengungkap, dalam  rentang  waktu  empat  tahun  terakhir (2016-2019), sebanyak 331 kecelakaan kerja yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Sedangkan berdasarkan observasi, bahwa dari data yang diperoleh, jumlah proyek selama tahun 2017 sekitar  357  proyek  dengan  tenaga  kerja harian  lepas  berjumlah  51.211.  Sayangnya, bentuk  tanggungjawab  dan  perlindungan pekerja  pada  kegiatan  proyek  APBN,  APBD dan Swasta ini masih belum berjalan dengan semestinya. 8
Prinsipnya berdasarkan hal di atas maka keberadaan  jumlah  pekerja  jasa  konstruksi yang cukup banyak yang tersebar di wilayah Provinsi  Gorontalo  khsusnya  di  Kota Gorontalo  selalu  beririsan  dengan  hak  dan kewajiban yang diterima oleh pekerja-pekerja di  bidang  jasa  konstruksi  terutama  terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja  pada  proyek  pembangunan  konstruksi. Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  perlu adanya kajian yang lebih komprehensif terkait dengan jaminan perlindungan hukum terhadap  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja (K3)  kepada  tenaga  kerja  konstruksi  di wilayah Provinsi Gorontalo.

## Rumusan Masalah
Adapaun rumusan masalahnya adalah;
1. Bagamana perlindungan hukum jaminan  Kesehatan  dan  Keselamatan Kerja  (K3)  terhadap  tenaga  kerja konstruksi di Provinsi Gorontalo?
2. Apa faktor penghambat perlindunganhukum jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
8 https://hargo.co.id/berita/pekerja-jasa-konstruksi- wajib-dilindungi.html Diakses  pada  25  Januari  2020 pada pukul 13:30 Wita.
9 Ahmad Huanaeni Zulkarnain dan Tanti Kirana Utami. 2016.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Dalam Pelaksanaan  Hubungan  Industrial. Jurnal  Padjajaran Ilmu Hukum , 3 (2): 407-408

## terhadap tenaga kerja konstruksi di
Provinsi Gorontalo?

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis  Penelitian  normatif-empiris,  ditunjang dengan  data  lapangan.  Adapun  pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah, antara lain; Pendekatan Perundang- Undangan (Statue Approach ); dan Pendekatan Kasus (case  approach). Analisis  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan menggunakan pendekatan  kualitatif  terhadap  data  primer dan data sekunder.

## PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Jaminan  Kesehatan dan  Keselamatan  Kerja  (K3)  Terhadap Tenaga  Kerja  Konstruksi  di  Provinsi Gorontalo
Indonesia  menganut  prinsip  negara kesejahteraan  ( walfare  state ), 9 olehnya Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2)  yang  menyatakan  bahwa  tiap-tiap  warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, 10 begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun  1969  BAB  IV  Tentang  Pembinaan Perlindungan  Kerja  tertulis  bahwa  tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan  moril  kerja  serta  perlakuan yang  sesuai  dengan  martabat  manusia  dan moral agama. 11 Hak ini merupakan suatu hal
Bekerja  Di  Luar  Hubungan  Kerja  Pada  Bentuk Pekerjaan Terburuk. Jurnal Ilmu Hukum (Syiar Hukum), 12 (2): 117 11 Unggul  Priyadi. et. al .  2013.  Pendampingan  Hukum Hak  Pekerja  (Usia  Produktif)  Berdasarkan  Hukum Ketanagakerjaan. Jurnal  Inovasi  dan  Kewirausahaa. 2 (2):101
yang pokok sebab hak setiap orang yang tidak bisa ditunda atau bahkan dihilangkan. 12
Perlindungan  hukum  mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau
perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum,
ditunjukan terhadap
kepentingan- kepentingan  tertentu,  yaitu  dengan  cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi  tersebut  ke  dalam  sebuah  hak hukum.  Dalam  hukum “hak” disebut  juga hukum subyektif. Hukum subyektif merupakan  segi  aktif  dari  pada  hubungan hukum  yang  diberikan  oleh  hukum  obyektif, dalam  hal  hukum  subyektif  adalah  norma- norma, kaidah. 13
Ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  secara  yuridis memberikan  perlindungan  bahwa  setiap tenaga kerja berhak mempunyai kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa menbedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan  aliran  politik  sesuai  dengan  minat  dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk  perlakuan  yang  sama  terhadap para  penyandang  cacat.  Sedangkan  Pasal  6 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan bahwa mewajibkan pengusaha untuk memberikan  perlakukan  yang  sama  kepada pekerja/buruh  tanpa  membedakan  jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik.
Perlindungan  tenaga  kerja  meliputi aspek-aspek  yang  cukup  luas,  yaitu perlindungan  dari  segi  fisik  yang  mencakup perlindungan  keselamatan  dari  kecelakaan kerja  dan  kesehatannya  serta  adanya pemeliharaan moril kerja dan perlakuan yang sesuai  dengan  martabat  manusia  dan  moral agama,  sebagaimana  telah  ditegaskan  pada Pasal 86  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.
12 Akbar  Faizal.  Politik  Hukum  Perlindungan  Hakim. Jurnal Cita Hukum. Volume 4 Nomor 1, Juni 2016. Hlm.
Setiap  tenaga  kerja  mempunyai  hak  untuk memperoleh perlindungan atas:
1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan;
3. Perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat dan martabat serta nilai-nilai agama.
Perlindungan  tersebut  dimaksudkan agar  tenaga  kerja  dapat  secara  aman melakukan pekerjaannya sehari-hari sehingga  dapat  meningkatkan  produksi  dan produktivitas  pekerjaannya.  Tenaga  kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai  peristiwa  disekitarnya  dan  pada dirinya yang dapat menimpa dan menggangu dalam  pelaksanaan  pekerjaanya.  Dalam bidang  konstruksi,  ada  beberapa  peralatan yang  digunakan  untuk  melindungi  seseorang dari  kecelakaan  ataupun  bahaya  yang mungkin bisa terjadi dalam proyek konstruksi. Peralatan ini wajib digunakan oleh seseorang  yang  bekerja  dalam  suatu lingkungan konstruksi.
Berdasarkan  Pasal  166  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,  dalam  hal  hubungan  kerja berakhir  karena  pekerja/buruh  meninggal dunia,  kepada  ahli  warisnya  diberikan sejumlah  uang  yang  besar  perhitungannya sama  dengan  perhitungan  2  (dua)  kali  uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  1  (satu) kali  uang  penghargaan  masa  kerja  sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan,  yakni  sebesar  tiga  bulan upah  dan  uang  penggantian  hak  yang seharusnya  diterima.  Uang  penggantian  hak tersebut  meliputi:  Cuti  tahunan  yang  belum diambil  dan  belum  gugur,  biaya  atau  ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat  dimana  pekerja/buruh  diterima bekerja,  penggantian  perumahan  serta pengobatan  dan  perawatan  ditetapkan  15%
13 Heru  Suyanto  dan  Andriyanto  Adhi  Nugroho.  2016. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan. Jurnal Yuridis.
dari  uang  pesangon dan/atau  uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  dan perjanjian kerja bersama.
Undang-Undang Ketenagakerjaan telah diatur beberapa pasal untuk memberikan  perlindungan  kepada  para pekerja.  Perlindungan  ini  sebagai  wujud pengakuan  terhadap  hak-hak  para  pekerja sebagai  manusia  yang  harus  diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan keterbatasan
kemampuan  fisiknya. 14 Dalam  Undang- Undang  No.13  Tahun  2003,  lingkup perlindungan  terhadap  pekerja  antara  lain meliputi:
a. Perlindungan  atas  hak-hak  dasar pekerja  atau  buruh  untuk  berunding dengan pengusaha;
b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
c. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan;
d. Perlindungan
tentang upah,
kesejahteraan,  dan  jaminan  sosial tenaga kerja. 15 Mencermati Undang-Undang Ketenagakerjaan  sebenarnya  telah  mengatur persoalan waktu kerja, Perlindungan, Pengupahan,  dan  Kesejahteraan.  Maka peneliti  merasa  perlu  untuk  melakukan validasi  terhadap  mekanisme  perlindungan hukum yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan tersebut. Proses ini dilakukan selain untuk mendapatkan jawaban tentang  permasalahan  yang  diangkat,  juga dimaksudkan  untuk  mengukur  sejauh  mana proses perlindungan hukum terhadap tenaga kerja  khsusunya  para  pekerja  konstruski  di Provinsi Gorontalo yang khususnya berkaiatn
14 Nur  Rofiah.  2016.  Implementasi  Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi  Di  CV.  Mupakat  Jaya  Teknik  (Tinjauan Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  dan  Mashlahah Mursalah). Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah . 7 (1):
dengan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja (K3).
Setiap pekerja pada dasarnya mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja  (K3). 16 Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan  upaya  keselamatan  dan kesehatan  kerja.  Upaya  keselamatan  dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan  jaminan  keselamatan  dan meningkatkan  derajat  kesehatan  para pekerja/buruh  dengan  cara  pencegahan kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. 17 Khusus  untuk  wilayah  Gorontalo sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  BPJS
Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum terhadap pekerja konstruksi dengan difasilitasi  melalui  sistem  penyelengaraan jaminan  sosial  dilakukan  dengan  sangat  baik oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  BPJS Kesehatan,  ini  bisa  dilihat  dengan  jumlah pekerja konstruksi yang didaftarkan mencapai  angka  44  ribu  orang  pekerja  dan sekaligus memberikan sinyal bahwa perusahaan jasa konstruksi di Gorontalo telah memenuhi  kewajibanya  dalam  memberikan hak-hak  pekerja  yang  dijaminkan  di  dalam peraturan  perundang  undangan  terutama terkait  dengan  komitmen  penyelengaraan Kesehatan  dan  keselamatan  kerja  (K3) melalui  proses  pemberian  jaminan  sosial ketenagakerjaan.  Sementara  itu,  penerapan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini di dasarkan  pada  UU  Ketenagkarjaan,  juga  bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun
15 Ibid. hlm. 78 16 Lihat pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 17 Lihat Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penjelasannya
1970 Tentang Keselamatan Kerja, dan spesifik bagi Perusahaan Menerapkan Sistem
Manajemen K3 itu didasarkan pada Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  :  PER- 05/MEN/1996  Tentang  Sistem  Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terkait dengan Tenaga Kerja
konstruksi  pada  Pembangunan  Proyek- proyek  di  Gorontalo,  hampir  sebagian  besar perusahaan  jasa  konstruksi  di  Provinsi Gorontalo  menerapkan  komitmen  terhadap penerapan K3, hal ini bisa dilihat dari:
1. Adanya komitmen terhadap manajemen  yang  berkaitan  dengan Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (K3);
2. Penerapan  Peraturan  Perundang- undangan  proyek  konstruksi  Double- double  Track  sebagai  implementasi standar  Keselamatan  dan  Kesehatan
Kerja (K3) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012;
3. Merujuk  kepada  standar  operasional Ke  dalam  International  Standar Organisation (ISO) 45.000;
4. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar, yaitu dengan menggunakan  helm  pengaman,  rompi reflector dan sepatu pelindung;
5. Identifikasi terhadap semua risiko dan peluan  terkait  Keselamatan  dan Kesehatan Keja (K3);
6. Pengamanan dalam pekerjaan pengangkatan,  pekerjaan  electrical, serta pekerjaan di ketinggian;
7. Penanganan keadaan darurat;
8. Metode  kerja  mencakup  cara  kerja aman. 18
Tidak  hanya  itu,  Alat  Pelindung  Diri (APD)  yang  biasanya  digunakan  oleh  tenaga kerja  konstruksi  dalam  bekerja  dan penerapan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja terhadap tenaga kerja konstruksi pada
18 Hasil  wawancara  dengan  Manager  Eksekutif Lembaga Pengawas Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo, Bapak Abdullah Mansur, wawancara dilakukan pada 2
pembangunan  proyek-proyek  konstruksi  di wilayah  Gorontalo  selama  ini  sesuai  dengan standar K3, misalnya saja terkait dengan APD, yaitu:
1. Kacamata Pengaman, Kacamata pengaman digunakan untuk
melindungi mata dari debu kayu, batu, serpihan  besi  yang  berterbangan ditiup  angin.  Tidak  semua  jenis pekerjaan  membutuhkan  kacamata kerja.Namun  pekerjaan  yang  mutlak membutuhkan  perlindungan  mata adalah mengelas.
2. Sarung tangan, tujuan utama penggunaan  sarung  tangan  adalah melindungi  tangan  dari  benda-benda keras  dan  tajam  selama  menjalankan pekerjaan. Jenis kegiatan yang memerlukan  sarung  tangan  adalah pekerjaan pembesian, pekerjaan kayu. dan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki  resiko  sehingga  diperlukan penggunaan sarung tangan.
3. Sepatu pengaman, Sepatu kerja ( safety shoes ) merupakan perlindungan terhadap kaki. Setiap pekerja konstruksi  perlu  memakai  sepatu denga  sol  tebal  supaya  bisa  bebas berjalan  dimana-mana  tanpa  terluka oleh bendabenda tajam atau alat berat. Bagian muka sepatu harus cukup keras (atau  dilapisi  dengan  pelat  besi) supaya  kaki  tidak  terluka  kalau tertimpa benda dari atas.
4. Helm, ( helmet ) sangat penting digunakan  sebagai  pelindung  kepala. Helm  digunakan  untuk  melindungi kepala  dari  bahaya  yang  berasal  dari atas,  misalnya  barang,  baik  peralatan atau  material  konstruksi  yang  jatuh dari atas.
5. Pelindung  telinga,  Alat  ini  digunakan untuk melindungi telinga dari bunyibunyi  yang  dikeluarkan  oleh
Juni  2020  melalui  video  call  aplikasi  whatsaap  (WA), yang  kemudian  di  tindaklanjuti  dengan  pengisian daftar wawancara oleh narasumber.
mesin  yang  memiliki  volume  suara yang cukup keras dan bising.
6. Masker,  Pelindung  bagi  pernapasan sangat  diperlukan  untuk  pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu diperlukan masker. Misalnya serbuk kayu dan besi sisa dari kegiatan memotong,
mengamplas,  dan  debu-debu  bahan bangunan.
7. Sabuk pengaman ( safety belt ) berfungsi          untuk pelaksanaan pekerjaan pada bagian bangunan yang tinggi  dan  pada  pekerjaan  beresiko tinggi  dengan  tidak  ditemukannya pijakan kaki.
8. Pakaian kerja, Pakaian kerja bertujuan pemakaian pakaian kerja ialah melindungi  badan  manusia  terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau yang biasa melukai badan.
9. P3K,  Apabila  terjadi  kecelakaan  kerja baik  yang  bersifat  ringan  ataupun berat  pada  pekerjaan  konstruksi,
sudah seharusnya dilakukan pertolongan pertama pada kecelakaan di  proyek.  Adapun  jenis  dan  jumlah obat-obatan disesuaikan dengan aturan  yang  berlaku.  Selain  peralatan standar di atas, perusahaan konstruksi sebaiknya  menyediakan  tanda-tanda ( mark )  dalam  proyek.  Tanda  dalam proyek konstruksi memberikan informasi  berupa  tanda-tanda  pada area  yang  mengandung  resiko  tinggi kecelakaan.Tanda ini merupakan
kewajiban bagi pengelolah proyek. 10. Adanya  Pembinaan  terhadap  Sumber Daya Manusia terkait dengan Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (K3).
11. Peningkatan  terhadap  pemahaman standar  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja (K3).
19 Hasil  wawancara  dengan  Ketua  BIdang  Jasa Konstruksi  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  perumahan Rakyat  Provinsi  Gorontalo,  Fri  Sumiyati  Bilakonga, wawancara dilakukan pada 3 Juni 2020 melalui video
12. Adanya  pemenuhan  fasilitas  serta peralatan  yang  berkaitan  dengan Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (K3).
13. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh personil  yang  berkompeten  dalam bidang  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja (K3). 19
Terkait dengan tenaga kerja konstruksi di Provinsi Gorontalo, hampir sebagian besar yang bekerja di perusahaan konstruksi besar, dipersyaratkan  harus  memiliki  sertifikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenegakerjaan,  cara  memperoleh  sertifikat pelatihan  kerja  yang  dilaksanakan  hampir setiap tahun oleh Kementerian Ketenagakerjaan,  yang  difasilitasi  oleh  Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
Gorontalo. Kementerian  ketenagakerjaan  perwakilan Provinsi Gorontalo, juga sering melaksanakan berbagai  macam  bimbingan  teknis  dan pelatihan  khusus  terkait  dengan  Pembinaan terhadap  Sumber  Daya  Manusia  khususnya terkait  dengan  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja  dan  juga  Peningkatan  terhadap pemahaman  standar  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja (K3).
Berbagai  tanggapan  yang  diberikan oleh  pekerja  konstruksi  di  Gorontalo  yang salah  satunya  menyatakan  bahwa  selama mereka  bekerja  diperusahaan  konstruksi (istilah  yang  mereka  gunakan  adalah perusahaan  kontraktor)  aspek  penting  yang selalu  diperhatikan  dan  diperingatkan  oleh perusahaan  melalui  mandor  (pengawas) adalah  keselamatan  harus  diutamakan. Hampir  sebagian  besar  yang  merupakan pekerja  kontrak  diberikan  fasilitas  alat pelindung  diri  (APD),  seperti  helm  proyek, baju  proyek  dan  sejumlah  alat  penunjang keselamatan kerja yang lain dari perusahaan namun terkadang terdapat pekerja konstruksi
call  aplikasi  whatsaap  (WA),  yang  kemudian  di tindaklanjuti dengan pengisian daftar wawancara oleh narasumber.
yang  sedang  bekerja  tidak  menggunakan beberapa  alat  pelindung  diri  yang  telah diberikan  oleh  perusaahan. 20 Merujuk  pada hal tersebut, maka kesehatan dan keselamatan kerja juga tergantung sikap dan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing orang,  dalam  hal  ini  adalah  pekerja konstruksi.
Selama ini sebelum pekerja konstruksi mulai  bekerja,  pihak  perusahaan  kontraktor terlebih  dulu  meminta  KTP  dan  KK  serta beberapa  persyaratan  lain,  dimana  menurut pihak  perusahaan,  data-data  yang  diminta tersebut, selain untuk kepetingan administrasi perusahaan, juga akan dijadikan sebagai  prosedur  administrasi  ke  pihak BPJS untuk mendapatkan layanan asurasi kesehatan dan kecelakaan kerja. 21
Merujuk  pada  fakta-fakta  di  atas,  jika dihubungkan  dengan  konsep  perlindungan hukum  sebagaimana  yang  diamanatkan  di dalam  pasal  Pasal  86  dan  pasal  87  UU Ketenagakerjaan  yang  mensyaratkan  adanya suasana  yang  aman  dan  tentram  bagi karyawan dalam bekerja di sebuah perusahaan,  dimana  perusahaan  tersebut wajib  untuk  menghindari  adanya  faktor- faktor  yang  dapat  menyebabkan  timbulnya pengaruh  terhadap  Kesehatan  dan  sekaligus juga  dapat  mengancam  keselamatan  kerja bagi  para  karyawannya  terutama  pada pekerja  konstruksi  dalam  menjalankan pekerjaanya,  diantaranya  melalui  analisis kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi  selama  proses  pekerjaan berlangsung  seperti;  faktor  manusia,  faktor peralatan,  faktor  sumber  bahaya,  dan  faktor lain yang dihadapi.
Persoalan pemenuhan hak kepada para pekerja  konstruksi  sebagai  pemenuhan terhadap  perlindungan  Kesehatan  dan Keselamatan  Kerja  (K3),  misalnya  untuk mendapatkan jaminan asurasi kesehatan dan
20 Bapak  Taufik  Ismail  merupakan  warga  Kabupten Gorontalo  yang  diwawancara  melalui  aplikasi  WA secara  langsung.  Wawancara  dilakukan  pada  3  Juni 2020.
kecelakaan  kerja  di  wilayah  Provinsi Gorontalo  sampai  dengan  saat  ini  telah berjalan dengan baik, sebab hampir sebagian besar perusahaan konstruksi telah memenuhi kewajiabnya  untuk  memberikan  jaminan asuransi  kepada  para  pekerjanya.  Selain  itu, implementasi  K3  dalam  aspek  pemenuhan standar  keselamatan  kerja  melalui  alat pelindung  diri  (APD)  pada  umumnya  telah disediakan  oleh  pihak  perusahaan  kepada para  pekerjanya.  Hal  lain  yang  turut berpengaruh  adalah  terkait  pemenuhan sumber  daya  manusia  melalui  peningkatan skill  telah  dilakukan  melalui  sejumlah pelatihan-pelatihan  yang  dilaksanakan  oleh Dinas  Ketenagkerjaan  yang  bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
Faktor  Penghambat  Perlindungan  Hukum Jaminan  Kesehatan  dan  Keselamatan Kerja  (K3)  Terhadap  Tenaga  Kerja Konstruksi di Provinsi Gorontalo
Sejak  Indonesia  merdeka  pemerintah telah  mewujudkan  berbagai  instrumen hukum terkait permasalahan ketenagakerjaan termasuk  di  dalam  UUD 1945,  yang  cakupan materinya  nyaris  meliputi  segala  aspek permasalahan ketenagakerjaan. Perlu diketahui,  Bahwa  Isu  ketenagakerjaan merupakan  salah  satu  permasalahan  yang menjadi bagian pembahasan dalam amandemen  UUD  1945.  Hadirnya  isu ketenagakerjaan  dalam  proses  pembahasan amandemen  UUD  1945  memperlihatkan komitmen  negara  untuk  melindungi  hak setiap  komponen  yang  ada  termasuk  hak warga  negara  untuk  memperoleh  pekerjaan dan  bekerja  sesuai  dengan  harkat  martabat kemanusiaannya.  Hal  ini  sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan perlakuan yang adil dan layak dalam
21 Bapak Djefriyanto Katili merupakan warga Kabupten Gorontalo  yang  diwawancara  melalui  aplikasi  WA secara  langsung.  Wawancara  dilakukan  pada  3  Juni 2020.
hubungan  kerja.  Konstruksi  pasal  tersebut adalah  negara  memberikan  jaminan  bagi setiap warganya untuk mendapatkan pekerjaan  dan  memperoleh  hak  atas pekerjaan yang dilakukannya. 22
Hak-hak  yang  didapati  orang  secara rasional  dianggap  abadi  dan  tetap  berlaku. 23
Tiap-tiap  orang  lain,  termasuk  pemerintah harus  mengindahkannya,  dengan  membuat hukum atas dasar hak-hak alamiah tersebut. 24
Tercatat  beberapa  undang-undang  yang khusus memuat permasalahan hak, kewajiban dan  kedudukan  para  pihak  terkait  dalam ketenagakerjaan,  misalnya  UU.  No.  23  Tahun 1948  tentang  Pengawasan  Perburuhan,  UU No.  21  Tahun  1954  tentang  Perjanjian Perburuhan  dan  UU  No.  22  Tahun  1957 tentang Penyelesaian Sengketa Perburuhan. 25 serta beberapa peraturan perundang undangan terkait lainya.
Peran  pemerintah  akan  semakin terlihat  ketika  pola  hubungan  pekerja- pengusaha  berubah  menjadi  hubungan industrial 26 yang  tidak  saja  melibatkan pekerja dan pengusaha akan tetapi menegaskan posisi pemerintah sebagai pihak ketiga.  Sebab  sebagai  penganut ”Negara kesejahteraan” ( welfare state ) maka tidak ada alasan  bagi  Negara/Pemerintah  untuk  tidak memasuki  segala  lini  kehidupan  warga negaranya,  dengan  tujuan  utamanya  adalah mewujudkan  kesejahteraan  bagi  segenap rakyat  Indonesia,  mental  dan  spiritual,  atau dengan  istilah  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
Hampir tidak ada program kerja dalam berbagai lintasan kebijakan yang diambil dan dikeluarkan untuk menunjang tujuan negara
22 Weny  A.  Dungga  dan  Abdul  Hamid  Tome.  2019. Identifikasi  Faktor  Penghambat  Penyelenggaraan Pengawasan  Ketenagakerjaan  Di  Provinsi  Gorontalo. Jurnal Jambura law Review , 1 (1): 67.
23 Dolot Alhasni Bakung dan Mohamad Hidayat Muhtar.
2020.  Determinasi  Perlindungan  Hukum  Pemegang Hak Atas Neighboring Right. Jurnal Jambura law Review.
2 (1): 1
24 Maria  Alfons.  2017. “Implementasi Hak  Kekayaan Intelektual  Dalam  Perspektif  Negara Hukum”. Jurnal legislalasi Indonesia, 14 (3: 2
(walfare  state) dari  pusat  bahkan  sampai  di daerah  pasti  mengalami  yang  namanya hambatan  dan  kendala.  Hambatan  dan kendala  yang  hadapi  sebagai  imbas  suatu program  kerja  dan  kebijakan  merupakan saran  untuk  selalu  melakukan  evaluasi  dan perbaikan  kinerja.  Demikian  juga  terkait dengan  program  kerja  melalui  sejumlah kebijkan  yang  legal  formalkan  ke  dalam sejumlah  peraturan  perundang  undangan yang  ditujukan  untuk  Perlindungan  Hukum bagi  pemenuhan  Jaminan  Kesehatan  dan Keselamatan  Kerja  (K3)  Terhadap  Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Gorontalo.
Perlu  diketahu,  bahwa  berdasarkan hasil  wawancara  dengan  manager  eksekutif Lembaga  Pengawas  Jasa  Konstruksi  Provinsi Gorontalo,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Provinsi Gorontalo, dalam hal ini adalah ketua Bidang Jasa  Konstruksi  dan  beberapa  narasumber lain,  ada  beberapa  hal  yang  diidetifikasi  dan ditemukan  oleh  peneliti  mengenai  hambatan Perlindungan  Hukum  bagi  pemenuhan Jaminan  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja (K3)  Terhadap  Tenaga  Kerja  Konstruksi  di Provinsi Gorontalo. Adapun hasil indentifikasi mengenai  hambatan  yang  dimaksud  adalah sebagai berikut:

## 1. Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan
Peraturan  kesehatan  dan  keselamatan kerja  memang  sudah  memiliki  undang- undang  yang  sah  dimata  hukum.  Namun, pemerintah  sendiri  masih  kurang  dalam hal  mengawasi  berjalannya  peraturan hukum tersebut. Pemerintah hanya
25 Ashabul Kahf. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurnal Jurisprudentie . 3 (2): 61-62 26 Hubungan  Industrial  merupakan  istilah  pengganti dari  Hubungan  Perburuhan  yang  merupakan terjemahan dari Labour relation , mengingat kompleksitas permasalahan perburuhan yang melampaui  hubungan  buruh-majikan,  maka  melalui LKS  Tripartit  Nasional  No.  9  Tahun  1985  istilah Hubungan  Perburuhan  diganti  menjadi  Hubungan Industrial.  Lih.  Eko  Wahyudi,  dkk.  Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016)
menganggap  semuanya  akan  berjalan lancer  bila  sudah  memiliki  hukum  yang kuat.  Padahal  dalam  kenyataannya, penerapan  K3  masih  sangat  kurang meskipun  telah  memiliki  Undang-Undang yang kuat. Itulah penyebab masih adanya perusahaan yang belum bisa
melaksanakan  program  kesehatan  dan keselamatan kerja dengan baik dan benar, misalnya  terkait  dengan  kepatuhan perusahaan  dalam  memenuhi  kewajiban untuk mengikutseratkan pekerjanya untuk  mendapatkan  jaminan  sosial ketenagakerjaan. 27

## 2. Faktor Sumber Daya Manusia
Saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan yang  dimiliki  oleh  pemerintah  Provinsi Gorontalo  berjumlah  15  orang,  yang terdiri  dari  11  orang  pengawas  umum,  2 orang  pengawas  spesialis,  dan  2  orang PPNS Ketenagakerjaan. Sedangkan perusahaan yang diawasi berjumlah 2454 perusahaan  dan  ±  33.549  tenaga  kerja yang  tersebar  diseluruh  wilayah  Provinsi Gorontalo. Data diatas, memperlihatkan
ketenagakerjaan yang dimiliki pemerintah Provinsi  Gorontalo  saat  ini,  15  orang pengawas ketenagakerjaan, dengan jumlah  perusahaan  yang  ada,  2.454 perusahaan, maka dapat dihasilkan angka pembandingnya  sebesar  1  orang  :  164 perusahaan.  Jumlah  tersebut  sudah termasuk  pengawas  spesialis  dan  PPNS ketenagakerjaan. Apabila hanya dilakukan penghitungan perbandingan murni pengawas          ketenagakerjaan yang
berjumlah 11 orang, maka hasilnya adalah 1  orang:  233  perusahaan.  Jumlah  ini sangat besar, jauh dari apa yang tercantum dalam regulasi yang ada. 28

## 3. Faktor Anggaran
Alokasi anggaran pengawasan
ketenagakerjaan  di  Provinsi  Gorontalo bersumber dari APBN dan APBD. Berikut adalah  alokasi  anggaran  pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo.
Tabel. 1.
Alokasi  Anggaran  Pengawasan  Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo
bahwa jumlah pengawas ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo tidak berbanding lurus dengan  jumlah  perusahaan  dan  tenaga kerja  yang  diawasi.  Artinya  bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami kekurangan pengawas ketenagakerjaan. Jika merujuk pada Pasal 8 ayat (1) Permanaker No. 33 Tahun 2016 yang mengharuskan pengawas 1
APBN Pusat 2 APBD Provinsi
2015 Rp. 592.615.000 2015 Rp. 200.000.000 ketenagakerjaan  wajib  menyusun  dan melaksanakan rencana kerja pemeriksaan Gorontalo 2016 Rp. 200.000.000 paling  sedikit  5 (lima) perusahaan  setiap bulan,  maka  dalam  1  (satu)  tahun 2017 Rp. 132.000.000 pengawas ketenagakerjaan wajib melakukan pemeriksanaan 60 2018 Rp. 97.150.000 perusahaan. Apabila dilakukan
perbandingan  antara  jumlah  pengawas
27 Khikmatul  Heny  Masitoh, et,  al .  2017.  Pelaksanaan Perlindungan  Hukum  bagi  Awak  Kapal  Pada  PT Palayaran Nasional Indonesia (Pelni) Semarang. Jurnal Diponegoro Law Review , 6 (2): 8
Sumber:  Dinas  Penanaman  Modal,  ESDM,  & Transmigrasi, 2018.
28 Weny  A.  Dungga  dan  Abdul  Hamid  Tome. Op..Cit.., Hlm. 9-10
No Sumber Anggaran
Tahun Jumlah 2016 Rp. 770.400.000 2017 Rp. 829.050.000 2018 Rp. 556.666.000
Berdasarkan  tabel  di  atas,  menunjukan bahwa  penyelenggaraan  pengawasan ketenagakerjaan  di  Provinsi  Gorontalo paling  banyak  bersumber  dari  APBN, sejak  tahun  2015-2017  alokasi  anggaran yang  bersumber  dari  APBN  mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2018 alokasi anggaran tersebut mengalami penurunan,
sedangkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo sejak  tahun  2015-2018  mengalami penurunan.
Apabila  dilihat  dari  diundangkannya  UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  yang  menjadikan  sub  bidang pengawasan  ketenagakerjaan  menjadi kewenangan  provinsi,  maka  seharusnya pemerintah  daerah  perlu  melakukan langkah antisipatif terkait pola penganggaran dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di daerah.

## 4. Faktor Kesadaran Pekerja
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan manager  eksekutif  Lembaga  Pengawas Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo, bahwa Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh dari pekerja dan juga temuan di lapangan bahwa pihak perusahaan telah menyiapkan  sejumlah  alat  pelindung  diri (APD)  kepada  para  pekerja  khsusunya pekerja  Konstruksi,  namun  banyak ditemukan  bahwa  ternyata  pekerja konstruksi  tersebut  tidak  menggunakan alat  pelindung  diri  yang  diberikan  oleh pihak  perusahaan  dalam  melaksakan pekerjaanya. Sehingga hal ini juga menjadi masalah  dalam  melakukan  pemenuhan konsep  Kesehatan  dan  Keselamatn  Kerja (K3), dimana pihak perusahaan  telah
pengawasan  terhadap  para  pekerja  yang bekerja  di  sejumlah  proyek  konstruski nayatanya  juga  kurang  maksimal  dalam menjalankan  tugasnya,  hal  inilah  yang menurut  penulis  juga  pelu  untuk  di perhatikan  mengenai  kesadaran  pada mandor  dalam  menjalankan  tugas  untuk mengecek  dengan  teliti  para  pekerja sebelum  mereka  melakukan  pekerjaan dipastikan terlebih dahulu untuk memenuhi alat pelindung diri (APD). 5. Kurangnya Kesadaran Pimpinan
Perusahaan Faktor kurangya kesadaran dari pimpinan perusahaan jasa konstruksi untuk mendaftarkan  pekerjanya  ke  dalam program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja, kuranya kesadaran yang dimaksud adalah pimpinan  perusahaan  dengan  sukarela datang untuk mendaftarkan pekerja tanpa terlebih dahulu diingatkan oleh pihak BPJS Ketenakeerjaan dan Kesehatan, walaupun pada akhirnya pihak perusahaan mendaftarkan  pekerjanya  ke  BPJS,  akan tetapi  hal  tersebut  hanya  sebagai konsekuensi setelah pihak BPJS melanyangkan  surat  peringatan  kepada pihak perusahaan untuk segera mendaftarkan  pekerjanya.  Berdasarkan data  dari  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik  (LPSE)  Kota  Gorontalo  tahun 2020  jumlah  proyek  yang  dilelang sebanyak  148  proyek,  tetapi  yang terdaftar di  BPJS  Ketenagakerjaan  baru  6 Proyek, yaitu:
Tabel 2
Jumlah  Perusahaan  Kontraktor  yang  terdaftar  di BPJS memenuhi kewajibanya untuk menyediakan  APD,  namun  disisi  lain, pekerja  yang  kurang  memperhatikan 1 Pembuatan Jalan Sultan Setapak Kelurahan Persada Tanjung Kramat mengenai pemenuhan standar keselamatan kerja tersebut. Selain itu juga peran mandor di dalam melakukan 2 Pembuatan Jalan Setapak Kelurahan Tenilo Bintang Konstruksi No Nama Proyek
Nama Perusahaan
3

## Penataan  Halaman
Rudis Walikota 4 Pembuatan  Jamban
Keluarga  Kelurahan Pilolodaa 5 Pembuatan Jalan Setapak di Kelurahan Molosipat U 6 Pembangunan Kantor DPRD Kota Gorontalo Cempaka Mas CV Rifki Dwi Putra PT Takabeya Teknik Konstruksi
Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Gorontalo, sampai dengan saat ini telah  berjalan  dengan  baik,  sebab  hampir sebagian  besar  perusahaan  konstruksi  telah memenuhi  kewajiabnya  untuk  memberikan jaminan  asuransi  kepada  para  pekerjanya. Kemudian  terkait  dengan  implementasi  K3 dalam aspek pemenuhan standar keselamatan kerja  melalui  alat  pelindung  diri  (APD) semuanya  disediakan  oleh  pihak perusahaan kepada  para  pekerjanya,  maka  dapat dikatakan  jaminan  perlindungan  hukum
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo Merujuk  pada  hal  di  atas,  maka  apabila pihak BPJS tidak memberikan peringatan, bisa  saja  pihak  perusahaan  tidak  akan mau  mendaftarkan  pekerjanya  ke  dalam program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja, dan  hal  ini  tentu  menjadi  penghambat perlindungan  hukum  jaminan  K3  bagi para pekerja konstruksi. Faktor kesadaran inilah yang masih membutuhkan  perhatian  agar  terus digaungkan kepada para pekerja khsusunya kepada pimpinan perusahaan jasa  Konstruksi  untuk  benar-benar memperhatikan mengenai hak-hak pekerjanya dalam mendapatkan jaminan dan  akses  asurasi  kesehatan  dan kecelakaan  kerja  selama  mereka  bekerja di perusahaan tersebut.
Tantangan  dan  hambatan  tidak  bisa lepas  dari  sebuah  sistem  yang  dijalankan, maka  hal  ini  harusnya  dievaluasi  sebagai proses memperbaiki sistem pengelolaan dari sebuah  kebijakan  yang  dijalankan  dalam  hal sistem  penegakan  hukum  terhadap  jaminan kesehatan  dan  keselamatan  kerja  bagi  pera pekerja  konstruksi  khususnya  yang  ada  di Provinsi Gorontalo.

## PENUTUP Kesimpulan
Mengacu
kepada
pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan, makadapat disimpulkan  bahwa;  Pertama,  perlindungan hukum jaminan Kesehatan dan Keselamatan
terkait  dengan  kesehatan  dan  keselamatan kerja  (K3)  berjalan  dengan  baik  di  provinsi Gorontalo, namun belum maksimal dikarenakan faktor kesadaran dari pekerja itu sendiri.
Kedua, faktor penghambat perlindungan hukum jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap tenaga kerja konstruksi  di  Provinsi  Gorontalo,  dapat diidetifikasi  dan  terdiri  atas:  Lemahnya Pengawasan  Ketenagkerjaan;  Faktor  Sumber Daya  Manusia;  Faktor  Anggaran;  Faktor Kesadaran Pekerja; dan Kurangya Kesadaran Pimpinan  Perusahaan  untuk  mendaftarakan Pekerja  ke  dalam  program  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja.

## Saran
Adapun  saran  atau  rekomendasi  atas permasalahan  yang  didapati  antara  lain: pertama,  Pemerintah  Provinsi  melalui Lembaga Pengawas Ketenakerjaan sebaiknya menambah  jumlah  pengawas  tenaga  kerja, mengingat  antara  jumlah  pengawas  dengan jumlah yang diawasi sangat tidak proporsional;  kedua,  menambah  jumlah anggaran  operasional  kepada  lembaga pengawas  ketenagakerjaan  di  Provinsi Gorontalo, sebab tingkat mobilisasi pangawas ketenagakerjaan  pasti  sangat  padat  dan membutuhkan  anggaran  yang  cukup  untuk menunjang  kinerjanya  yang  besar  tersebut; ketiga,  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo,  yang dalam  hal  ini  bisa  melalui  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Perumahaan  Rakyat  bersama dengan  Dinas  Ketenagakerjaan  sebaiknya
mengadakan  sosialisasi  kepada  perusahaan- perusahaan  jasa  konstruski  terkait  dengan kesadaran untuk melindungi para pekerjanyan untuk mendaftarkan pekerjanya ke  dalam  program  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja; keempat, lebih memperkuat lagi sistem pengawasan  terhadap  pengunaan  alat pelindung  diri  bagi  para  pekerja  yang  ada  di perusahaan-perusahaan  konstruksi  yang  ada di  provinisi  Gorontalo,  hal  ini  untuk memimalisir angka kecelakaan akibat penggunaan  APD  yang  tidak  sesuai  standar keselamatan.

## REFERENSI

## Buku
BPS.  (2019). Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi  Gorontalo  2019. Gorontalo: Badan Pusat Statistik.
Joni,  B.  R.  (2013). Hukum  Ketenagakerjaan  . Bandung: Pustaka Setia.
PUPR,  D.  B.  (2018). Kemeriahan  Konstruksi Indonesia 2018. Jakarta : Konstruksi.
Sudarjadi. (2010). Kompilasi Hukum Ketenagakerjaan Jamsostek. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Wahyudi, E. (2016). Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika.

## Artikel Jurnal
Achir,  N.  (2020).  Anotasi  Normatif  Terhadap
Peraturan Daerah Tentang Transparansi. Jurnal  Jambura  Law Review , 2 (1), 85.
Akbar, F. (2016). Politik Hukum Perlindungan Hakim. Jurnal Cita Hukum , 4 (1), 13.
Alfons,  M.  (2017).  Implementasi  Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara  Hukum  . Jurnal  Legislasi Indoesia , 14 (3), 2. Bakung, D. A. (2020). Determinasi Perlindungan  Hukum  Pemegang  Hak Atas Neighboring Right. Jurnal Jambura Law Review , 2 (1), 1.
Charda  S,  U.  (2010).  Perlindungan  Hukum
Ketenagakerjaan  Terhadap Tenaga
Kerja  Anak  yang  Bekerja  di  Luar Hubungan Kerja pada Bentuk Pekerjaan  Terburuk. Jurnal  Ilmu Hukum (Syiah Hukum) , 12 (2), 117.
Dungga,  W.  A.  (2019).  Identifikasi  Faktor
Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi  Gorontalo. Jurnal  Jambura Law Review , 1 (1), 67.
Kahf,  A.  (2016).  Perlindungan  Hukum
Terhadap Tenaga Kerja. Jurnal Jurisprudentie , 3 (2), 61-62. Khoe, F. N. (2013). Hak Pekeerja yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Atas Upah Ditinjau  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya , 2 (1), 3. Masitoh, K. H. (2017). Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Awak Kapal Pada PT Palayaran Nasional Indonesia (Pelni)  Semarang. Jurnal  Diponegoro Law Review , 6 (2), 8. Priyadi, U. (2013). Pendampingan Hukum Hak Pekerja (Usia  Produktif)  Berdasarkan Hukum    Ketenagakerjaan. Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan , 2 (2), 101. Rofiah, N. (2016). Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja  Proyek  Konstruksi    di  CV. Mupakat    Jaya   Teknik  (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan  Mashlahah  Mursalah). Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah , 7 (1), 76.
Suhartoyo. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional. Adminitrative  Law  &  Governance Journal , 2 (2), 326-327. Suyanto,  H.  d.  (2016).  Perlindungan  Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourching Berdasarkan Asas
Keadilan. Jurnal Yuridis , 3 (2), 4.
Zulkarnain,  A.  H.  (2016).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Pekerja  Dalam

## Pelaksanaan  Hubungan  Industrial.
Jurnal  Padjajaran  Ilmu  Hukum ,  3  (2),
407-408.
Web Resmi Hargo,  B.  (2017,  Desember  28). Pekerja Jasa Konstruksi Wajib Dilindungi .  Retrieved from Hargo: https://hargo.co.id/berita/pekerja- jasa-konstruksi-wajib-dilindungi.html
Newswire. (2019, Januari 15). Sepanjang 2018
Kemnaker  Catat  Terjadi  157.313 Kecelakaan  Kerja .  Retrieved  from Bisnis.com : https://ekonomi.bisnis.com/read/201
90115/12/878723/sepanjang-2018- kemnaker-catat-terjadi-157.313- kecelakaan-kerja

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

## Interview/Wawancara
Bilakonga,  F.  S.  (2020,  Juni  3).  Hasil Wawancara dengan Ketua Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo. (C. Riyadi, Interviewer)
Ismail,  T.  (2020,  Juni  3).  Hasil  Wawancara Bersama  Pekerja  di  Perusahaan.  (C. Riyadi, Interviewer)
Katili,  D.  (2020,  Juni  3).  Hasil  Wawancara
Bersama  Pekerja  Perusahaan  Terkait Jaminan Perlindungan Terhadap Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja yang  Dilakukan  oleh  Perusahaan dalam hal Pemberian Asurasi Kesehatan. (C. Riyadi, Interviewer)
Mansur,  A.  (2020,  Juni  2).  Hasil  wawancara dengan  Manager  Eksekutif  Lembaga Pengawas  Jasa  Konstruksi  Provinsi Gorontalo. (C. Riyadi, Interviewer)