P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
KEJAHATAN PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
Oleh :
ARIELA GITA SARI, SH, MH
ariellagitta@unik-kediri.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Seiring dengan zaman yang semakin maju, kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan akan pendonor organ bagi penderita yang makin lama makin meningkat, mengakibatkan beberapa pihak nekat melakukan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum  demi  mendapatkan  uang  dengan  jumlah yang  banyak  dan  kesembuhan  atas  penyakitnya,  yaitu  dengan  melakukan  penjualan  dan pembelian organ tubuh manusia. Oleh sebab itu tujuan dari penulisan ini ialah guna mengetahui pengaturan hukum yang berlaku di negara ini mengenai perdagangan organ tubuh manusia dan untuk  mengetahui mengenai  bagaimana perlindungan hukum  bagi  korban dari tindak pidana perdagangan  organ  secara  ilegal.  Pada  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  yaitu  yuridis normatif,  pendekatan  yang  dipakai  pada  penelitian  ini    yaitu The  Statute  Approach dan pendekatan  analisis  konsep  hukum.  Adapun  hasil  yang  diperoleh  yaitu  regulasi  mengenai perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia yaitu Pasal 204-206 KUHP,  Pasal 84, 85, dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Peelindungan Anak,UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan  perlindungan  bagi  korban  yaitu  Indonesia  yang  merupakan  negara  hukum  dan berpedoman pada pancasila sangat  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat manusia atau hak asasi  manusia  oleh  sebba  itu  upaya  pemerintah  dalam  melindungi  hak-hak  setiap  warganya maupun korban haruslah mencegah adanya komersialisme organ tubuh dan atau jaringan tubuh manusia, dan memberikan hak-hak hukum pada korban.
.
Kata Kunci : Organ Tubuh, Transplantasi, Perdagangan, Hukum Positif.

## PENDAHULUAN
Pada perkembangan zaman saat ini sangatlah banyak terjadi perdagangan manusia, hal ini membuka peluang oknum-oknum yang tak bertanggung jawab merambah melakukan perdagangan  organ  tubuh  manusia  yang  dinilai  keuntungannya  lebih  besar  dari memperjualkan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perdagangan organ tubuh manusia sangatlah sulit untuk dihindari, mengingat banyaknya permintaan organ tubuh yang masih
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
berfungsi  dengan  sehat  dan  bagus  guna  menggantikan  organ  tubuh  yang  tidak  dapat berfungsi dengan baik dari para penderita.
Dalam  suatu  permasalahan  kesehatan  menurut  pandangan  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  permasalahan  kesehatan  yang  marak  terjadi  di  Indonesia  antara  lain  seperti; tekhnologi pengobatan genetik dan kloning; terdapatnya kesenjangan akses kesehatan yang dipengaruhi  dengan  ekonomi,  kasta  sosial,  dan  daerah;    eksperimen  yang  dilakukan  pada tubuh  manusia;  tranplantasi  organ  entah  dari  manusia  yang  masih  hidup  maupun  dari euthanasia. 1 Pada  pidato  menteri  kesehatan  menyebutkan  bahwa  seiring  dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka akan marak sekali perbuatan permasalahan kesehatan  yang  akan  sering  dilakukan,  seperti  transplantasi  organ  tubuh,  euthanasia,  dan eksperiman  pada  tubuh  manusia.  Hal  tersebut  dilakukan  mengingat  manusia  akan  terus berusaha untuk meningkatkan standar kualitas kesehatan sehingga apapun akan dilakukan termasuk  dengan  melakukan  transplantasi  bahkan  eksperimen  pada  tubuh  manusia. Transplantasi  jaringan  tubuh  dan  atau  organ  merupakan  suatu  tindakan  yang  dikatakan sangatlah bermanfaat bagi penderita yang mengalami kegagalan fungsi organ yang sangat berat. Hingga saat ini transplantasi yang sering dilakukan yaitu transplantasi ginjal.
Disebutkan  dalam  sebuah  penelitian,  di  seluruh  dunia  terdapat  puluhan  ribu penderita  yang  mengalami  gagal  ginjal,  dan  para  penderita  tersebut  menggantungkan harapannya pada pendonor organ, bahkan demi mendapatkan organ yang cocok mereka rela untuk  menunggu  bertahun-tahun  lamanya  jika  mereka  masih  bertahan  hidup. 2 Bahkan tercatat  bahwa  dalam  setiap  harinya  di  Eropa  terdapat  orang  yang  meninggal  karena kegagalan fungsi dari ginjal atau gagal ginjal. Sebenarnya, melakukan tindakan transplantasi organ merupakan perbuatan yang mulia guna berupaya untuk usaha penyembuhan, namun hal tersebut juga merupakan tindakan yang melawan hukum, yaitu penganiayaan. 3 Terkait dengan administrasi biaya dari melakukan transplantasi organ diatur dalam Surat Keputusan Menteri  Kesehatan  Nomor  518/MENKES/PER/2008  Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Bagi Peserta PT Askes atau PERSERO dan Anggota Keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat
1 Pidato Menteri Kesehatan Dalam Seminar Tentang Kesehatan Dan HAM , 19 Maret 2003, Jakarta
2 Turisme Transplantasi Organ , Jurnal of Medical Update, PT Karimata Medika Indonesia, Jakarta, 2007, Hal 15
3 A mair Amri, Hanafiah Jusuf, “ Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan ”, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, Hal. 111
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
dan  Rumah  Sakit  Pemerintah,  dalam  keputusan  tersebut  pulalah  diketahui  bahwa  biaya administrasi untuk melakukan transplantasi organ yaitu Rp. 75.000.000.00 atau tujuh puluh lima juta rupiah. Biaya yang terlalu mahal inilah yang mengakibatkan terjadinya tindakan perdagangan  organ  tubuh  manusia    yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum  yang  tidak bertanggung jawab. Dengan melakukan tindakan tersebut maka para penderita atau keluarga penderita  tidak  terlalu  mengeluarkan  uang  yang  terlalu  mahal  untuk  membeli  organ  dan keuntungan uang bagi oknum penjual organ tubuh manusia.
Sudah menjadi rahasia umum jika transplantasi organ tubuh manusia saat ini telah berkembang dengan pesat. Organ yang ditransplantasikan sekarang ukan hanya ginjal dan jantung manusia, melainkan sekarang meluas sampai ke organ hati, dan organ tubuh lainnya termasuk  ligamen  maupun  syaraf  yang  merupakan  jaringan  tubuh  manusia. 4 Pada transplantasi organ dan jaringan tubuh biasanya didapatkan dari keluarga si penderita.  Untuk melakukan pendonoran biasanya dilakukan ketentuan khusus seperti kecocokan organ antara pendonor dan penderita,  kesehatan pendonor, kesamaan golongan darah, kekebalan tubuh, dan  lain  sebagainya.  Dan  alasan  kenapa  pendonor  harus  keluarga  dekat  dulu  yaitu  juga karena etika kemanusiaan.
Melakukan transplantasi secara ilegal merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan etika kemanusiaan terutama yang diambil untuk transplantasi yaitu anak yang masih  dibawah  umur  dan  wanita  secara  ilegal.  Anak  merupakan  generasi  penerus  suatu bangsa sehingga tidak baik apabila mengambil organ tubuh dari si anak tersebut untuk di cangkokkan kepada penderita. Kasus transplantasi secara ilegal sering terjadi,misalnya saja kasus  yang  beberapa  waktu  lalu  berhasil  diungkap  oleh  BareskrimMabes  Polri  tentang perdagangan organ tubuh dengan cara mengiming-imingi uang yang banyak kepada orang yang memiliki masalah ekonomi agar mereka mau menjual ginjalnya. Sebenarnya khasus seperti ini sudah ssangatlah terjadi di negara ini dan motifnya yaitu karena kekurangan uang atau  ekonomi  yang  kurang. 5 Pelaku  dari  perdagangan  organ  tubuh  manusia  ini  dapat diancam  dengan  pasal  64  ayat  3  UU  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  ,  ancaman hukuman penjaranya diatas 5 tahun. Dalam pasal tersebut juga menyebutkan larangan akan melakukan  transplantasi  secara  ilegal,  yang  mana  dalam  pasal  192  menyebutkan  bahwa
4 Johan Barder, “ Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter ” , Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal.
14
5 Diputra Rizka, “ Kasus Penjualan Organ Tubuh Yang Pernah Bikin Heboh ”, Okezone, 2017
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
setiap individu tidak diperbolehkan untuk menjual atau membeli organ atau jaringan tubuh manusia dengan alasan apapun dan jika melanggar maka terancam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah.
Perdagangan  organ  dan  atau  jaringan  tubuh  manusia  juga  diatur  dalam  beberapa aturan hukum lainnya seperti KUHPidana, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan  Orang,  UU  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  dan  Peraturan Menteri  Kesehatan  No.  518/MNEKES/PER/  VI/2008  Tentang  tarif  Pelayanan  Kesehatan Bagi Peserta Askes (PERSERO). Praktek perdagangan orang masihlah sering dilakukan di negara ini walaupun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang telah melarang adanya  tindak  transplantasi  secara  ilegal.  Namun  meskipun  sangat  marak  praktik perdagangan organ, akan tetapi pada kenyataanya sangatlah jarang kasus perdagangan orang naik ke pengadilan. Padahal hal tersebut sangat berkaitan dengan penegak hukum yang pada hakekatnya  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  keseimbangan  dalam  kehidupan  di negara hukum, sehingga bisa dikatakan bahwa apabila terjadi kemerosotan kualitas penegak hukum maka secara tidak langsung akan menurun pula kualitas hidup dalam masyarakat. Berdasarkan  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  penelitian  ini  mengambil  judul “ TINDAK  PERDAGANGAN  ORGAN  TUBUH  MANUSIA  DITINJAU  DARI HUKUM POSITIF

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan yang diambil dalam penelitian ini antara lain :
1. Bagaimana pengaturan hukum dari tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan bagi korban dari perdagangan organ dan atau jaringan tubuh secara ilegal ?
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berarti bahwa dalam melakukan penelitian lebih mengarah dengan melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder, meliputi penelitian yang dilakukan pada sinkronisasi hukum, perbandingan  hukum,  sistematika  hukum,  dan  assas-asas  hukum. 6 Pendekatan  yang dilakukan  pada  penelitian  ini  lebih  menggunakan  metode  normatif  karena  tujuan  utama dari penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan hukum dari tindak pidana perdagangan  organ  tubuh  manusia  beserta  dengan  pengaturan  hukumnya.  Penelitian  ini menggunakan The  Statute  Approach atau  pendekatan  peraturan  undang-undang,  serta Analitical & Conseptual Approach atau analisis konsep hukum.
Penelitian ini memakai bahan bahan pustaka antara lain :
1. Bahan hukum primer: UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No.23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  UU  No.  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UUD 1945,UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, PP No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia.
2. Bahan hukum sekunder: Bahan ini digunakan untuk menjelaskan  bahanhukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan daalam penelitian ini meliputi literatur, hasil dari seminar, makalah yang memiliki kaitan dengan objek dari penelitian, karya ilmiah, dn jurnal hukum.
3. Bahan  hukum  tersier  meliputi:  Memberikan  petunjuk  beserta  denganpenjelasan  dari bahan primer dan sekunder, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lainnya.
6 Soekanto, Soerjono,  dan Mamudji, Sri, 2006, “ Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hal.13
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1

## PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia
Indonesia  merupakan  negara  hukum  dengan  berpedoman  pada  UUD  1945  dan Pancasila yang bertujuan menjadikan negara Indonesia yanng aman, tentram, sejahtera, serta kesetraan hukum bagi warganya atau semua orang sama di mata hukum. 7 Sedangkan perdagangan  organ  secara  ilegal  sangatlah  bertentangan  dengan  kesejahteraan  dan perlindungan yang ada dalam UUD 45, terlebih lagi dalam prakteknya perdagangan organ selalu disertai dengan ancaman bahkan kekerasan yang otomatis menimbulkan siksaan pada korban, terlebih apabila korbannya merupakan anak dan perempuan. 8 Hal juga dapat mengakibatkan efek trauma bagi si korban.
Perdagangan  Organ  Tubuh  manusia  merupakan  termasuk  kejahatan  terhadap kemanusiaan, apabila dalam PBB kejahatan tersebut merupakan kejahatan perbudakan, pembunuhan,  deportasi,  pemusnahan,  dan  tindakan  yang  tidak  manusiawi  lainnya termasuk dengan penganiayaan yang disebabkan karena ras, agama, politik, dan tindakan pelanggaran lainnnya dalam suatu negara. 9 Tindakan Perdagangan organ tubuh manusia merupakan  bentuk  lain  dari  eksploitasi  yang  harus  ditindak  lanjuti.  Dalam  menangani kejahatan  tersebut  perlulah  dilakukan  upaya  dan  terobosanterobosan  regulasi  maupun penegak hukum, termasuk kalangan lainnya agar tak ada fasilitas yang bisa digunakan
7 Kamilah, Anita, Aridhayani Rendy, “ Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atass Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II KHUPer Tentang Benda (Van Zaken) .” Jurnal Wawasan Yuridika 32, No. 1,2005, Hal. 23
8 Nuraeny  Henny,  “ Penyuluhan  Hukum  Mengenai  UU  No. 21  Tahun 2007  Tentang Pemberantas  Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur .” Jurnal Of Empowerment, Vol. 1 No. 1, 2017, Hal. 27
9 Surjokusumo, Soemarjo, “ Yuridiksi Pengadilan HAM Nasional Dalam Refleksi Dinamika Hukum ”, Perum Percetakan Negara RI, 2008, Hal. 268.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
oleh  oknum2  yang  tidak  bertanggung  jawab  guna  melakukan  praktik  ilegal. 10
Perdagangan  organ  manusia  secara  ilegal  dinilai  sebagai  perbuatan  yang  melanggar hukum, salah satu regulasi yang mengarah pada tindak pidana tersebut yaitu Pasal 204 KUHP yang mana dalam pasal tersebut menerangkan beberapa point pokok, antara lain sebagai berikut:
a. Tidak diperbolehkannya menyerahkan, menjual, membagi, dan menawar suatu barang yang  dapat  membahayakan  kesehatan  bahkan  nyawan  orang  lain,  meskipun  sifat  yang membahayakan  tersebut  tidak  dikemukakan.  Dan  apabila  larangan  tersebut  dilanggar  maka akan mendapatkan sanksi pidana yaitu hukuman penjara paling lama 15 tahun.
b. Dan  apabila  tindakan  tersebut  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  orang,  maka  oknum yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 20 tahun dan bahkan dalam khasus tertentu bisa penjara seumur hidup.
Sanksi  pidana  bagi  seseorang  yang  melakukan  penjualan  organ  tubuh  manusia diatur  dalam  Pasal  192  pada  UU  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  sedangkan pengaturan tentang organ tubuh manusia sendiri terdapat dalam Pasal 64 Dan Pasal 192. Sedangkan  dalam  pasal  64  yang  terdapat  dalam  undang-undang  ini  juga  menerangkan bahwa :
a. Upaya  dalam  memulihkan  kesehatan  dan  menyembuhkan  penyakit  bisa  melalui transplantasi  organ/jaringan  tubuh,  alat  kesehatan,  implan,  rekonstruksi,  bedah  plastik,  dan menggunakan sel punca.
b. Organ  dan  ataupun  jaringan  tubuh  dengan  tegas  tidak  diperbolehkan  untuk  diperjual belikan apapun alasannya.
c. Trannsplantasi  organ  dan  atau  jaringan  dilarang  untuk  diperjual  belikan  atau dikomersialkan, namun boleh dilakukan apabila dengan tujuan kemanusiaan menolong nyawa orang lain.
Pemulihan  dan  penyembuhan  penyakit  menggunakan  cara  transplantasi  ,  alat kesehatan, bedah plastik, implan obat, diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) dalam UU Kesehatan. Di dalam UU tersebut juga dijelaskan mengenai larangan keras akan tindakan
10 Abdul Gani Ruslan, “ Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Prespektif UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Menurut Hukum Islam ”, IAIN SULTHAN
THAHA SYAIFUDDIN, Jambi, 2015, Hal 44
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
menjual  atau membeli organ tubuh  manusia secara ilegal,  hal  itu ada dalam  ayat  (3). 11 Menurut  Undang-Undang  Kesehatan,  transplantasi  merupakan  tindakan  mengambil jaringan tubuh atau organ dari orang lain atau dari tubuh sendiri kemudian dipindahkan pada  orang  lain  guna  mengganti  jaringan  atau  organ  yang  tak  dapat  berfungsi  dengan normal.  UUPTPPO  Pasal  1  butir  7  menerangkan  mengenai  eksploitasi,  merupakan tindakan yang menguntungkan oknum tertentu baik secara immaterial maupun material yang meliputi pelayanan/kerja paksa, praktik perbudakan, pemerasan, penindasan, organ reproduksi,  seksual,  dan  tindak  kejahatan  lainnya  yang  tak  memiliki  izin  dari  korban termasuk dengan transplantasi atau memindahkan jaringan atau organ tubuh manusia.
Perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa bagi seseorang merupakan delik yang  terdapat  pemberatnya  “ gequalificeerde  delict ). 12 menghilangkan  nyawa  setelah dilakukannya transplantasi sangatlah bisa terjadi karena setelah melakukan transplantasi tidak  menutup  kemungkinan  bagi  pendonor  ginjal  mengalami  kompilasi  yang  cukup serius dan mengancam nyawanya bahkan dapat  menyebabkan kematian. Delik ini bisa menjadi  suatu  unsur  pemberat.  Pada  kasus  yang  seperti  itu  pelaku  dapat  diancam hukuman dua puluh tahun penjara, hukuaman penjara seumur hidup, dan bahkan hakim bisa memutuskan hukuman mati.
Tindak  perdangan  manusia  juga  menyinggung  akan  Hak  Asasi  Manusia  atau (HAM) karena telah merenggut  hak dari orang lain.  Dalam Pasal  3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mempertegas bahwa setiap orang hak bebas dengan derajad yang sama sejak lahir, serta hak dari setiap orang bebas tanpa diskriminasi dan mendapatkan  hidup.  Terdapat  regulasi  yang  mengatur  mengenai  larangan  untuk  tidak memperdagangkan  manusia  yang  otomatis  juga  mengarah  larangan  untuk memperdagangkan organmanusia, hal itu terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang menerangkan antara lain :
a. Dalam pasal 65 menerangkan bahwa setiap anak memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan  dari  pelecehan  seksual,  eksploitasi,  perdagangan  anak,  penculikan,  dan penyalahgunaan narkoba.
11 Handayani Trini, “ Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusi, Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantas i”, CV. Mandar Maju, Bandung,2012, hal 97
12 Sudarto, “ Hukum Dan Hukum Pidana ,”Bandung, 1981, Hal 57
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
b. Setiap orang sejak dilahirkan ke dunia ini mendapatkan asasi manusia yang tak dapat dipatahkan  atau  diambil  oleh  siapaun,  hak  tersebut  antara  lain  meliputi  hak  hidup,  hak kebebasan, hak bebas dari siksaan, hak merdeka dari perbudakan. Hal itu diterangkan pada psal 4
a.  Dalam  pasal  20  menerangkan  bahwa  setiap  individu  tidak  diperbolehkan  untuk diperbudak, diperjual belikan, dibudakkan, dan tindak pidana lainnya yang dilarang oleh hukum. Hal itu yang paling khusus yaitu wanita.
UUD 1945 juga mengatur mengenai perlindungan hukum bagi warga negaranya. Perlindungan yang dimaksud tercantum pada pasal 27. dalam pasal tersebut menerangkan bahwa setiap individu  berhak memiliki kehidupan dan pekerjaan yang bagi kemanusiaan haruslah  layak,  setiap  warga  negara  bahkan  setiap  individu  yang  menduduki  kursi pemerintahan  wajib  untuk  menjunjung  tinggi  hukum  tanpa  pengecualian,  dan  setiap warga  negara  haruslah  turut  serta  dalam  membela  negara. 13 sedangkan  dalam  KUHP tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dilarang dengan keras, adapun larangan- larangan dalam KUHP perdagangan organ tubuh manusia guna transplantasi ilegal antara lain:
1. Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Pasal  85,  47,  dan  84 merupakan  pasal  yang  mengatur  mengenai  transplantasi.  Dalam  pasalpasal  tersebut menerangkan larangan-larangan hukum  anatas tindakan antara lain;  eksperimen kesehatan yang menjadikananak sebagai objeknya tanpa mengutakaman kepentingan yang terbaik bagi si anak dan tanpa adanya ijin dari orang tua di anak; jual beli jaringan dan atau organ tubuh anak tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatan si anak; mengambil jaringan dan atau organ tubuh anak. Orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara wajib mencegah organ tubuh anak diambil untuk ditransplantasikan pada pihak lain.
Dalam pasal 84 menjelaskan mengenai perdagangan organ termasuk perbuatan melawan hukum dengan mengambil organ dari tubuh anak demi keuntungan diri sendiri maupun  orang  lain  bisa  dikenai  hukuman  penjara  maksimal  10  tahun  dan  hukuman denda dua ratus juta rupian. Unsur melawan hukum merupakan salah satu dari unsur tindak  pidana.  Tindakan  melawan  hukum  merupakan  tindakan  yang  bertentangan dengan  kemanusiaan,  dan  bertentangan  atau  merampas  hak  orang  lain.  Tindakan
13 MPR RI, UUD 1945 , Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2013
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
mengambil organ dari anak tanpa mementingkan kepentingan dari si anak merupakan tindakan yang telah memenuhi unsur dalam rumusan delik sehingga dikatakan sebagai tindakan melawan hukum. Pemindahan organ ataupun jaringan tubuh manusia dari satu tempat ketemoat lain merupakan arti dari transplantasi.
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Dalam  undang-undang  ini  terdapat  aturan  diperbolehkannya  melakukan tindakan transplantasi dalam upaya untuk penyembuhan dan atau pemulihan kesehatan, pasal-pasal yang menyangkut aturan tersebut antara lain Pasal 67 ayat (1) dan (2), Pasal 66,  Pasal  65  ayat  (1)-(3)  dan  Passal  64  Ayat  (1)  sampai  (3).  Namun  pada  prinsip pokoknya negara tetap melarang dilakukannya tindakan memperdagangkan organ tubuh manusia, hal tersebut dimuat dalam pasal 192.
3. Undang-Undang No. 21  Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Pasal 1 angka 7 dan pasal 2 - pasal 7 mengatur mengenai larangan tindak pidana perdagangan  organ  tubuh  manusia.  Pada  UU  ini  pula  khususnya  padal  pasal  15 menyebutkan  bahwa  tindak  pidana  perdagangan  orang  bisa  dilakukan  juga  oleh korporasi,  jadi  bukan  hanya  perorangan  saja  yang  bisa  melakukan  praktek  tindak perdagangan  orang.  Ancaman  hukuman  menurut  pasla  2  sampai  psal  6  yaitu  pelaku diancam  dengan  hukuman  denda  maksimal  RP.  600.000.00,00  dan  minimal  Rp. 120.000.000,00
4. PP  No.  18    Tahun  1981  Tentang  Bedah  Mayat  Klinis  Dan  Bedah  Mayat  Anatomis  Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia
Dalam  regulasi  ini  mencantumkanbeberapa  bahasan  mengenai  transplantasi. Transplantasi merupakan tindakan yang umumnya menggunakan ilmu kedokteran guna mengambil organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh seseorang kemudian  dipindahkan  guna  mengganti  organ  atau  jaringan  yang  sudah  tak  bisa berfungsi  dengan  baik.  Keterangan  tersebut  tercantum  dalam  pasal  1  huruf  e.  dalam pasal  10  menyebutkanbahwasanya  jika  melakukan  transplantasi  haruslah  dilakukan dengan  tidak  mengindahkan  ketentuan-ketentuan  yaitu  wajib  mendpat  persetujuan tertulis penderita dan keluarganya apabila setelah itu penderita meninggal dunia. Dalam pasal  11  menerangkan  bahwa  seseorang  yang  bertugas  untuk  dapat  melakukan transplantassi adalah dokter yang sebelumnya telah ditunjuk atau diijinkan oleh Menteri
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
Kesehatan, dan dokter yang berkaitan dengan tugas mentransplantasi haruslah bukan dokter  yang  mengobati  dan  merawat  pendonor  organ.  Dalam  pasal  15  menerangkan bahwa Dokter haruslah memberikan penjelasan pada calon pendonor  terlebih dahulu sebelum  pendonor  menyutui  untuk  mendonorkan  organ  atau  jaringan  tubuhnya,  hal yang harus dijelaskan kepada calon pendonor oleh dokter meliputi akibat dari operasi transplantasi, serta hal-hal yang kemungkinanakan terjadi setelah dilakukannya operasi sampai  dengan  calon  pendonor  mampu  memahami  penjelasan  dari  dokter  tersebut. Dalam  pasal  16  menjelaskan  apabila  pendonor  meninggal  dunia  maka  keluarga pendonor tidak berhak menerima kompensasi dalam bentuk apapun atas imbalan dari transplantasi organ dari si pendonor. Pasal selanjutnya yaitu pasal 17
menegaskan bahwa memperdagangkan organ tubuh dan atau jaringanmanusia tidak  boleh  dilakukan.  Pasal  18  menyebutkan  mengenai  larangan  menrima  dan  atau mengirim organ maupun jaringan tubuh manusia ke luar negeri. Organ tubuh manusia merupakan anugerah dari Tuhan sehingga tidak selayaknya untuk dijadikan objek jual beli guna memperoleh keuntungan semata. Sebenarnya dalam penjelasan Pasal 18 dan 17  memperbolehkan  pengiriman  organ  tubuh  manusia  keluar  negeri  namun  tetaplah harus  dengan  syarat  tertentu,  misalnya  seperti  dalam  rangka  saling  menolong  karena terdapat keadaan tertentu, kerja sama dalam penelitian ilmiah.
Perdagangan organ tubuh manusia harusnya segera dihentikan dengan upaya-upaya yang harusnya  efektif  untuk  dilakukan  oleh  penegak  hukum.  Penerapan  hukum  pidana haruslah digunakan apabila dalam menangangi perdagangan organ tubuh manusi atidak dapat  dicegah  dengan  upayaupayay  ang  lain.  Sanksi  pidana  bagi  para  pelaku  juga haruslah  dipertegas,  hal  ini  agar  memberi  efek  takut  pada  mafia-mafia  yang  tela melakukan  tindak  perdagangan  organ  tubuh  manusia.  Terdapat  beberapa  faktor  yang mengakibatkan terjadinya perdagangan organ tubuh sercara ilegal, faktorfaktor tersebut meliputi :
a. Banyaknya Permintaan Organ Tubuh Manusia Dengan Harga Tinggi
Banyaknya permintaan dari organ tubuh manusia juga menimbulkan harga jualnya yang meninggi, hal ini berpotensi besar akan tergodanya tenaga kesehatan dan tergiur untuk menawarkan jasanya dan fasilitas yang ada untuk melancarkan praktik perdagangan organ tubuh manusia. Karena keikut sertaan tenaga medis yang telah ahli dalam mengambil dan memasangkan organ tubuh manusia dengan semua fasilitas yang
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
dimiliki dan terkadang korporasi ikut dalam berpartisipasi dalam praktik tersebytlah yang menimbulkan praktik dari tindak pidana tersebut terus ada dan jarang terendus oleh penegak hukum. b. Aspek Peraturan Perundang-Undangan
Dari  hal  ini  yang  haruslah  dikaji  yaitu  aspek  dari  kebijakan  legislatif.  Hal  ini haruslah dilakukan mengingat faktor ini sangatlah penting, perencanaan  dari legislati fmerupakan  tahap  awal  yang  paling  efektif  dari  semua  tahap  upaya  dalammencegah tindak pidana perdagangan organ manusia secara ilegal. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatann  tidak  menjelaskan  pemisahan  antara  kualitas  dan  klasifikasi kemampuan yang dimiliki dari pelaku yang terlibat dalam praktik perdagangan organ secara  ilegal  baik  dari  kalangan  kesehatan,  maupun  dri  kalangan  PNS/sipil  sehingga sampai saat inipun tak ada khasus perdagangan organ manusia secara ilegal yang naik sampai ke meja hijau.
c. Aspek Penegak Hukum
Aparat penegak hukum haruslah memiliki sikap yang komitmen, konsisten, dan selalu  memiliki  kompetensi  dan  naluri  dalam  menanggulangi  dan  menangani  tindak pidana.  Para  aparat  haruslah  memiliii  sifat  yang  berwibawa  adan  bersih  dari menyalahgunakan  wewenangnya. 14 Hal  yang  menyebabkan  sulitnya  aparat  penegak hukum membawa kasus tindak pidana perdagangan organ tubuh mansuia naik ke meja hijau yaitu sulitnya melakukan pembuktian karena kejahatan tersebut bukanlah kejahatan biasa,  dalam  menyelidiki  kejahatan  tersebut  perlulah  adanya  penafsiran  dalam  bidang kesehatan.
Dalam  menangani  tindak  pidana  perdagangan  organ  tubuh  manusia  terdapat banyaklah hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antar lain sebagai berikut :
a. Aparat Penegak Hukum
Hambatan pastilah terjadi pada aparat penegak hukum, baik itu dari para tersangka maupun  dari  penasihat  hukum.  Sulitnya  mengumpulkan  barang  bukti,    tersangka  yang mengajukan  permohonan  penangguhan  penahanan,  serta  penasihat  hukum  yang terkadang membuat keruh suasana dalam proses peradilan.
14 Sunarso, Siswanto, “ Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia ” , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hAL. 100
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
Robert Lefcourt menyatakan bahwa pada dasarnya pada proses hukum sangatlah sulit  ditangani  dengan  lancar  apabila  tersangka  merupakan  dari  kasta  sosial  dengan ekonomi  menegah  keatas,  karena  kapasitas  untuk  melindungi  diri  dari  jeratan  hukum sangatlah  tinggi,  karena  mampu  menyewa  banyak  pengacara  maupun  bis  asaja  dapat menyuap pejabat hukum.
b. Bukti Dan Saksi
Dalam menangani tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia memanglah sangat  sulit  untuk  mengumpulkan barang bukti  maupun saksi.  Hambatan diluar sistem hukum yang sering dialami oleh aparat penegak hukum yaitu
1. Obyeknya yang lumayan rumit
2. Modus operandinya sangatlah canggih
3. Profesionalnya  subyek  hukum,  karena  telah  sering  melakukan  praktik  perdagangan  organ tubuh manusia
4. Keberaadaan  pelaku  yang  sangat  sulit  dilacak  karena  bisa  melarikan  diri  saat  keputusan pengadilan belum memiliki kekuatan yang tetap.
Transplantasi  organ  dan  atau  jaringan  secara  ilegal  menghasilkan  uang  ayang banyak  bagi  para  penyelundup  organ  dan  para  pelakunya  sulit  sekali  untuk  diseret  ke pengadilan.  Sementara  itu,  perdagangan  organ  dan  transplantasi  organ  secara  ilegal merupakan harapan satu-satunya bagi si penerima organ tersebut. Terkadang para oknum yang  memperdagangkan  organ  berpikir  bahwa  tindakan  mereka  merupakan  tindakan pidana namun tanpa adanya korban dengan berdalih bahawa dengan adanya perdagangan organ  bisa  membawa  kesembuhan  bagi  penderita  yang  sakit,  yang  memberikan  organ tubuhnya mendpat uang dan mereka para calo mendapatkan uang jasa. Namun serinhkali pul apara penerima organ mengalami resiko kesehatan karena organ yang diterimanya tak cocok pada tubuhnya.
Tingginya kasus  perdagangan organ tubuh  manusia menyebabkan diterbitkannya kebijakan mengurangi kekurangan pasokan organ pada beberapa negara. Misalnya saja diterbitkannya “opt  out” di  Wales pada  tahun 2015 lalu. Hal  ini memiliki  artian yaitu semua warga negara tersebut menjadi pendnonor organ terkecuali apabila dia tidak mau ikut  serta  dalam  program  tersebut.  Dengan  diterbitkannya  program  tersebut  organ manusia akan mudah ditemukan tanpa harus melakukan jual beli secara ilegal. Dengan melakukan hal tersebut dokter tak akan bingung untuk mencari pendonor dan tanpa harus
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
menunggu waktu yang lamayang bahkan justru dapat merusak organ yang dibutuhkan. Terdapat  lebih  dari  24  negara  yang  juga  menerbitkan  regulasi  yang  serupa  sehingga terdapat  persantese  sebanyak  30%  ketersediaan  organ  daripada  negara-negara  lain. Bahkan di  Iran pemerintahannya menanggung semua biaya operasi  di  luar negeri bagi para pendonor ginjal serta membayari kompensasi atas apa yang telah didonorkan, hal itu terjadi sejak 30 tahun yang lalu.
Bahkan  pemerintah  membangun  pusat-pusat  donasiorgan.  Selain  memberikan bayaran,  asuransi  kesehatan  gratis  juga  diberikan  kepada  aparat  pendonor  oleh pemerintah.  Namun  perlu  diketahui  mengenai  fakta  dari  mendonrokan  organ  tubuh. Fakta-faktanya antara lain:
1. Harga Yang Mahal
Para  pemburu  organ  dan  atau  jaringan  tubuh  dipasar  gelap  tidaklah  sungkan untuk  membayar  dengan  harga  yang  sangat  tinggi  walaupun  hal  tersebut  sangatlah beresiko.  Hal  itu  dikarenakan  apabila  tidak  segera  mendapatkan  organ  tersebut dikarenakan  menunggu  antrean  memperoleh  pendonor  mereka  bisa  saja  kehilangan nyawanya  ,  mereka  benar-benar  menggantungkan  harapan  untuk  hidup  dari perdagangan organ tersebut, hal ini pulalah yang menjadikan perjual menghargai tinggi organ-organ  tersebut.  Biasanya,  organ-organ  dan  atau  jaringan  tubuh  manusia didapatkan dari daerah yang ekonominya kurang atau miskin, contohnya daerah Manila, dengan membayar US$ 5 ribu saja mereka sangat senang, padahal para pengepul organ menjualnya lagi ke negara Amerika dan Jepang dengan harga minimal US$ 200 ribu per  organnya.  Keuntungan  dari  pasar  gelap  ini  bisa  mencapai  sekitar  US$  600  juta sampai dengan US$ 1,2 miliar, tentu saja itu merupakan keuntungan yang sangat besar.
2. Transplantasi Ilgeal
Dalam  setiap  tahunnya  lebih  dari  100  ribu  transplantasi    organ  dilakukan pertahunnya, hal tersebut telah diteliti oleh World Health Organization (WHO). Dalam negara pasti memasuk organ dari pendonor organ namun kemungkinan besar pasokan dari organ yang ada tidak memenuhi permintaan dari penderita , sehingga orang akan mencari jalan dengan mencari organ dengan cara ilegal, apapun akan dilakukan demi terbebas  dari  bayang-bayang  kematian.  Menurut  WHO,  dilakukannya  transplantasi organ diseluruh dunia ini terdapat 5-10% dilakukan dengan cara ilegal, dan yang paling banyak dicari yaitu organ ginjal yang persentasenya hingga 75%.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1

## 3. Hukum Permintaan dan Pemasokan
Harga  dari  sebuah  organ  tidaklah  sama  semuanya.  Harganya  tergantung  dari apakah setelah organ diambil orang yang memberikan organ tersebut masih bisa tetap bertahan hidup tidaknya, persentasi gagal atau berhasilnya, serta mudah tidaknya untuk ditransplantasikan.  Ginjal  merupakan  organ  yang  paling  banyak  dicari  karena  ginjal merupakan  organ  yang  mudah  sekali  rusak  dikarenakan  gaya  hidup  namun  apabila seseorang  hanya  tersisan  satu  ginjalpun  orang  tersebut  juga  masih  bisa  hidup.  Organ ginjal dalam pasar gelap dihargai dengan US$ 150 ribu, harga yang lumayan fantastis namun seberapa mahalpun harganya, kesehatan lebihlah mahal dari apapun. Harga dari organ  hati  juga  serupa  dengan  harga  organ  ginjal,  namun  permintaannya  jauh  lebih sedikit  jika  dibandingkan  dengan  ginjal.  Harga  organ-organ  dipasar  gelap  umumnya yaitu kornea segar di hargai kisaran US$ 20 ribu, Ligamen umumnya US$ 5 ribu, paru- paru  dihargai  dengan  US$  300  ribu  dan  yang  terakhir  dihatgai  paling  mahal  yaitu jantung yang dibandrol sekitar US$500 ribu.
4. Orang Miskin Menjadi Target
Bagi orang miskin, uang uang senilai US$ 5 ribu sangatlah banyak sehingga tak heran jika mereka mau menjual organ tubuh mereka dengan harga tersebut padahal jika dipikir ulang kesehatan itu lebih mahal dari apapun. Bagi para pengepul  organ tubuh manusia, orang di daerah miskin sangatlah mudah untuk dibujuk bahkan mudah untuk di  curi  organ  tubuhnya.  Para  korban  yang  miskin  ini  tidak  mempunyai  kemampuan memastikan  adanya  transakasi  jual  beli  yang  adil.  Pada  tahun  2012  lalu,  terdapat seorang wanita dari spanyol yang dibantu oleh seorang dokter di Maroko mengiklankan ginjal, dan setelahnya diganti dengan penawaran kornea mata, hati, dan paru-paru. Dia nekat melakukan hal tersebut dan tak takut akan ancaman hukuman penjara 12 tahun apabila tertangkap dikarenakan dia harus membiayai biaya putrinya.
5. Kebutuhan Untuk Melakukan Praktik Ilmu Hitam
Pada  tahun  2013  silam  terdapat  khasus  yang  menghebohkan  di  rumah  sakit terbesar di  Swaziland dengan tuduhan beberapa  pegawai  di  Raleigh  Fitkin  Memorial Hospital  dituduh  melakukan  bisnis  pasar  gelap  untuk  ditransplantasikan  kepada  par apenerima organ dari negara-negara tetangga. Namun ternyata dugaan itu salah,  organ- organ tersebut digunakan untuk praktik muti (Praktik perdukunan di sub-sahara). hal ini dikarenakan  kepercayaannya  praktik  tersebut  akan  sangat  kuat  apabila  menggunakan
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
bagian organ tubuh yang baru dilepas dan msih segar. Pada saat itu banyak sekali kasus pembunuhan untuk mengambil organ namun kasus-kasus tersebut tak pernah terendus oleh pihak berwajib. Di duga, para pegawai rumah sakit memperoleh banyaknya organ diambil  dari  pasien  yang  baru  saja  meninggal  kemudian  menjualnya  untuk  dijadikan ramuan,  krim,  bedak.  Banyaknya  permintaan  organ  bagian  tubuh  menyebabkan penjarahan  makan  yang  sangat  meningkat.  Pencurian  dari  bagian  jasad  yangbaru meninggal kerap terjadi, yang dicuri antara lain yaitu tangan, mata, dan alat kelaminnya.
Pengaturan transplantasi sendiri di Indonesia belummemenuhi unsur kepastian dan keadilan yang menjadi tujuan hukum. Hal ini dicontohkan dengan, seseorang yang memiliki  maslaah  perekonomian  meski  telah  divonis  oleh  dokter  bahwa  ia  harus melakukan transplantasi dikarenakan ada bagian organ dalam tubuhnya yang tak dapat berfungsi  dengan  baik  namun  pada  kenyataanya  sangatlah  tidak  mungkin  dia melakukan transplantasi dikarenakan biaya yang mahal padahal harapan hidupnya yaitu dengan  mendapatkan  donor  dan  sesegera  mungkin  melakukan  transplantasi.  Negara menjaminkan perlindungan kepada warga negaranya yang nyawanya terancam, negara haruslah memberikan hak fundamnetal bagi pendonor yang masih hidup maupun yang sudah  mati.  Pokok  utama  dari  pengaturan  hukum  mengenai  trannsplantasi  antara penerima pendonor, pendonor, dan negara haruslah diatur jelas mengenai kewajiban dan hak  masing-masing.  Menurut  Soekidjo  Notoatmojo,  transplantasi  organ  haruslah dilakukan dengan beberapa ketentuan, antara lain:
a. Transplantasi haruslah dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya, pada konteks ini yaitu tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan dan keahlian.
b. Praktik transplantasi organ dilarang untuk diperdagangkan atau dikomersialkan. Organ dan atau jaringan tubuh dengan alasan apapun tidak boleh untuk diperdagangkan. Transplantasi hanya boleh digunakan dengan tujuan kemanusiaan.
c. Transplantasi haruslah dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu yang memilikialat yang canggih.
d. Organ  yang  diambil  dari  pendonor  haruslah  memiliki  persetujuan  dari  pendonor  dan keluarga pendonor selain itu juga tidak boleh mengabaikan kesehatan dari si pendonor,
e. Transplantasi  sel  bisa  dilakukan  baik  berasal  dari  sel  hewan  ataupunmanusia  namun haruslah terbukti kemanfaatannya dan keamanannya.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
Pengiriman  dan  pengambilan  organ  tubuh  hanya  bisa  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  yang  memiliki  kewenangan  dan  keahlian  dan  dengan  fasilitas  tertentu  yang telah diberikan. 15

## 2.  Perlindungan  Bagi  Korban  Perdagangan  Organ  dan  atau  Jaringan  Tubuh  Secara Ilegal
Perlindungan  hukum  bagi  korban  ialah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  oleh hukum secara layak dengan memberikannya pada subyek hukum yang telah mengalami penderitaam  baik  fisik  dan  mental  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku. 16 perlindungan bagi korban disini mengarah pada hak asasi manusia, karena secara tidak langsung dengan melakukan perdagangan organ ilegal pastilah ada unsur kesakitan atau penganiayaan bagi tubuh yang diambil organnya dan belum tentu juga proses jual beli antara pemberi organ dan pengepul dilakukan secara adil yang jelas-jelas mengambil hak bebas  dari  rasa  sakit  dari  yang  pemberi  organ.  Dalam  konvensi  PBB  terkait  dengan transplantasi  organ,  mereka  menentang  akan  adanya  kejahtaan  tersebut  yang  telah menjadi  kejahatan  transnasional  terorganisasi  yang  mana  kejahatan  tersebut  haruslah dicegah karena memiliki kaitannya dengan hak asasi manusia untuk hidup. Dari Pasal 6 protokol kusus konvensi tentang perlindungan dan bantuan umtuk korban perdagangan orang menyatakan bahwa privasi  dari identitas korban haruslah dilindungi oleh negara yang  warganya  merupakan  korban  dari  perdagangan  organ  tubuh  manusia,  termasuk dengan  membuat  regulasi  kusus  yang  mengatur  mengenai  perdagangan  gelap,  setiap negara  haruslah  memberikan  fasilitas  untuk  pemulihan  fisik  maupun  psikologis  bagi korban,  semua  pihak  daari  segala  elemen  turut  andil  dalam  mencegah  adanya perdagangan  organ  secara  ilegal  agar  korbannya  dapat  diminimalisir,  negara  haruslah menyediakan  kediaman  yang  layak  bagi  korban,    memberikan  perlindungan  untuk menyembuhkan  psikologis  apabila  psikologisnya  terganggu  akibat  dari  diambilnya orggan,  memberikan  infromasi  dan  konseling  kususnya  tentang  hak-hak  hukum  yang harusnya mereka peroleh.
15 Notoatmojo, Soekidjo, “ Etika Dan Hukum Kesehatan ”, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal 66
16 Gosita, Arif, “ Masalah Korban Kejahatan(Kumpulan Karangan) ”, 1983, Radar Jaya Offset, Jakarta, Hal.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
Perdagangan organ tubuh manusia juga ditentang oleh Konvensi Eropa sejak tahun 2002 silam. Dalam psal 3 konvensi tersebut menegaskan adanya prinsip non diskriminasi, tujuannya  untuk  melindungi  kebebasan,  hak-hak  individu  maupun  korban,  mencegah adanya  perdagangan  atau  komersialisasi  organ  dan  atau  jaringan  tubuh,  menjamin perlindungan  bagi  warganya  tanpa  mendiskriminasi  ras,  golongan,  kelamin,  bahasa, warna kulit, usia, politik, agama, kelahiran, kekayaan, kecacatan, orientasi seksual, dan lain  sebagainya.  Sedangkan  di  Indonesia  sendiri,  sumber  hukum  akan  prinsip perlindungan hukum bagi rakyat  Indonesia bersumber dari konsep Negara Hukum dan Pancasila.Dalam  kedua  sumber  tersebut  lebih  mengskui  dan  menghormati  harkat  dan martabat manusia, yaitu hak asasi manusia.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1

## PENUTUP
Kesimpulan yang dapat diambil dari bahasan diatas meliputi :
1. Hukum  pidana  di  Indonesia  melarang  adanya  praktik  perdagangan  organ  tubuh manusia,  dan  dilarang  dengan  keras  untuk  di  komersialkan  atau  diperdagangkan. Namun  jika  organ  tersebut  diperlukan  atas  dasar  kemanusiaan,  guna  untuk penyembuhan  kesehatan  menolong  nyawa  seseorang  misalnya  saja  seperti “transplantasi”  maka  terdapat  regulasi  yang  mengatur  sendiri.  Dalam  Passal  2004, 2005,  dan  Pasal  2006  KUHP  menerangkan  tentang  sanksi  hukum  bagi  pelaku  yang memperdagangkan  barang  atau  sesuatu  yang  sangat  jelas  membahayakan  kesehatan bahkan nyawa orang. Sedangkan larangan akan tindakan transplantasi, mengambil dan memperdagangkan organ dan jaringan tubuh diatur dalam 85, 47, dan Pasal 84 UU No. 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Larangan  perdagangan  organ  tubuh manusia  juga  diatur  dalam  UU  No.  21  Tahun  2007  Tentang  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  Dan  UU  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  menyatakan bahwa boleh dilakukan transplantasi organ tubuh apabila ditujukan demi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa orang lain, namun pada dasarnya hukum indonesia tetap melarang adanya perdagangan organ tubuh manusia.
2. Mengenai  perlindungan  korban,  terdapat  dalam  Prinsip  Deklarasi  Instanbul  dan Konvensi Eropa, yang berprinsip non diskriminasi. Negara harus melindungi hak setiap individu dan korban tanpa memandang latar belakang seperti ras, suku, bahasa, warna kulit  dll,  dan  negara  harus  mencegah  adanya  praktik  perdagangan  atau mengkomersialkan  organ  manusia  secara  ilegal.  Indonesia  yang  berpedoman  pada Pancasila  dan  merupakan  negara  hukum  sangatlah  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat manusia sehingga menjamin setiap hak asasi warganya termasuk hak warga negaranya  yang  telah  menjadi  korban  perdagangan  organ  secara  ilegal.  Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak memperoleh perlindungan tanpa adanya diskriminasi, dll.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Abdul  Gani  Ruslan,2015,    “ Perdagangan  Organ  Tubuh  Manusia  Dilihat  DariPrespektif Undang-Undang  No.  36 Tahun  2009  Tentang  KesehatanDan  Menurut  Hukum  Islam ”, IAIN SULTHAN THAHA SYAIFUDDIN, Jambi
Amair  Amri,  Hanafiah  Yusuf,1999,  “ Etika  Kedokteran  Dan  Hukum  Kesehatan ”,  Buku Kedokteran EGC, Jakarta
Gosita,  Arif,  “Masalah  Korban  Kejahatan  (KumpulanKarangan)”,  1983,  Radar  Jaya  Offset,
Jakarta
Johan Barder, 2005, “ Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter ”, Jakarta, Rineka Cipta
Notoadmojo, Soekidjo, “ Etika Dan Hukum Kesehatan ”, Jakarta, Rineka Cipta
Siswanto  sunarso,2005,  “ Wawasan  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia ”,Bandung,  PT.  Cipta Aditya Bakti
Soejono Soekanto dan Mamudji, 2006, “P enelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ”,
Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
Sudarto,1981, “ Hukum Dan Hukum Pidana ,” Bandung
Surjokusumo,  Soemarjo,  “ Yuridiksi  Pengadilan  HAM  Nasional  Dalam  Refleksi  Dinamika Hukum ”, Perum Percetakan Negara RI, 2008, Hal. 268
II. Peraturan Perundang-undangan
UUD 1945
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klini Dan Bedah Mayat Anatomis Serta TransplantasiAlat Atau Jaringan Tubuh Manusia
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197 Vol. 4 No. 2 / J uli 202 1
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tintak Pidana Perdagangan Orang
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

## III. Internet
Anonim,     “Perlindungan     Korban     Perdagangan     Manusia”     URL:
http://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/id/perlindungan-korbanperdagangan- manusia/a-2935167
Diputa Rizka , 2017, “Kasus Penjualan Organ Tubuh Yang Pernah Bikin Heboh”, Okexone
Lumbantobing, Alexander, 2017, “8 Fakta Mengerikan DIbalik Penyelundupan Organ
Tubuh”URL:  https://m.liputan6.com/google/read/3135453/8fakta-mengerikan-di- balik-penyelundupan-organ-tubuh,  diakses pada tanggal 29 Desember 2020,Pukul 19.15 WIB
Pidato Menteri Kesehatan Dalam seminar Tentang Kesehatan Dan HAM, 19 maret 2003,Jakarta