## PERSEKUSI VERSUS EGALITER LOKALITAS MASYARAKAT SUMATERA BARAT

## PERSECUTION VERSUS EGALITER LOCALITY OF THE COMMUNITY OF WEST SUMATRA
NOFRI ANDY N., SILFIA HANANI, HILMA PAMI PUTRI,

## DAN MUHIDDINUR KAMAL
DOI: https://doi.org/10.31330/penamas.v34i1.389

## Abstract
The philosophy of “Adat Basandi Syara’ and Syara Basandi Kitabullah (ABS- SBK)” held firmly by West Sumatra people was affected by the persecution by a group of people. The collapse of adat (custom) as a cultural basis for the Minang people is due to the strengthening of identity politics and the poor understanding of society to the role of the media. The purpose of this research is to uncover and analyze the phenomenon of the strengthening the  identity  politics  in  the  aftermath  of  212  actions  and  its  influence  on the silencing freedom of speech in social media in West Sumatra. This research is a qualitative research that collect the data by interview and observation methods. The results of the research are: (1) the disappearance of deliberation tradition in reaching the agreement in West Sumatra caused by wrong opinions in the media (2) the strengthening of identity politics in Minangkabau is also caused by the perspective of the community towards geographical and its custom which are collaborated with religious values (3) the spirit of Paderi also inspired the community in the construction of the thinking of West Sumatra people.
Keywords : Persecution, Cultural Basis, Identity Politics and Media

## Abstrak
Filosofi  “Adat  Basandi  Syara’  Syara’  Basandi  Kitabullah  (ABS-SBK)”  yang dipegang teguh oleh masyarakat Sumatera Barat terciderai dengan terjadinya persekusi yang dilakukan sekelompok orang. Runtuhnya adat sebagai basis kultural orang Minang disebabkan menguatnya politik identitas dan pemahaman yang minim masyarakat terhadap peran media. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap dan menganalisis fenomena menguatnya politik identitas pasca aksi 212 serta pengaruhnya terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dalam media sosial di Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian adalah: (1) hilangnya tradisi musyawarah dalam memutuskan suatu kesepakatan di Sumatera Barat disebabkan opini yang keliru di media (2) politik identitas menguat di Minangkabau juga disebabkan oleh cara pandang masyarakat yang lebih kepada  akar  geografis  serta  adat  yang  dikolaborasikan  dengan  nilai-nilai agama (3) semangat paderi juga menginspirasi masyarakat dalam konstruksi pemikiran masyarakat Sumatera Barat.
Kata Kunci :  Persekusi, Basis Kultural, Politik Identitas, dan Media

## Nofri Andy N
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Sumatera Barat, Indonesia Email: nofriandy.n@gmail.com

## Silfia Hanani
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Sumatera Barat, Indonesia Email: silfia_hanani@yahoo.com

## Hilma Pami Putri
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Sumatera Barat, Indonesia Email: mrs.bentama@gmail.com

## Muhiddinur Kamal
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Sumatera Barat, Indonesia Email: muhiddinurkamal@gmail. com
Naskah diterima: 11  April 2020 Revisi: 9 Mei 2020-4 Maret 2021 Disetujui: 6 Juni 2021

## PENDAHULUAN
Kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia belakangan menjadi sedikit terganggu dengan adanya kejadian-kejadian persekusi di berbagai daerah, termasuk salah satunya di Sumatera Barat. Persekusi ini semakin terlihat ketika terjadinya kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada tahun 2016 yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Muslim, kemudian kasus itu menggiring Ahok yang masih menjadi Gubernur DKI ke penjara. Peristiwa dan kasus Ahok ini menjadi pintu masuk berkembangnya persekusi di tengah- tengah masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat sukar untuk berbeda pendapat dan melakukan kritikan terhadap di luar kelompoknya.
Penyebabnya tidak hanya berkaitan dengan masalah perbedaan dan tafsiran agama, tetapi berkembang pada kritikan yang ditujukan kepada tokoh elite agama kelompok tertentu. Di Sumatera Barat kasus persekusi yang menjadi perhatian masyarakat dapat dilihat dalam peristiwa yang dialami oleh seorang dokter perempuan berinisial FL setelah mengupload di status media sosialnya kritikan terhadap tokoh ormas Front Pembela Islam (FPI) yang berangkat keluar negeri tanpa menyelesaikan kasus yang sedang dihadapinya (Sullivan & Getty, 2017).
Akibat sikapnya yang berbeda memahami tindakan dari tokoh FPI itu berujung berbagai sikap pro dan kontra, namun bagi yang kontra telah melakukan berbagai pembelaan di antaranya melalui persekusi, sehingga menyita perhatian masyarakat Indonesia. Pada sekitar tahun
2017 itu menurut Southeast Asia Freedom of Expression Network terjadi 47 kasus persekusi yang bersifat daring di negeri ini (Florene, 2017). Sementara itu, laporan korban-korban persekusi terus mendatangi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Persekusi dan tercatat 60 kasus lebih kasus yang masuk ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia terkait masalah ini (Yuliani, 2017). Sedangkan Lembaga Penelitian Safenet menemukan antara Januari sampai April 2017 menemukan 23 kasus persekusi (Purba, 2017). Pada tahun 2017, itu sepertinya persekusi mengeforia, karena kuatnya tekanan-tekanan kelompok dan sekaligus hukum untuk menjerat pelaku persekusi di media sedang mengalami kegagapan.
Di Sumatera Barat kasus-kasus persekusi sesuatu hal yang baru karena cara- cara persekusi itu berbeda dengan semangat lokalitas masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang terbiasa dengan tradisi bermusyawarah. Tradisi musyawarah lokalitas Minangkabau ini teruji dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lokalitas (Kahin, 2005). Mufakat adalah jalan penyelesaian atas segala carut marut permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sangat riskan jika menyelesaikan masalah dengan main hakim sendiri, karena adat Minang mengajarkan menyelesaikan masalah dengan frontal tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan mufakat dengan menyebut mufakat itu hasilnya seperti bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat , di mana hasilnya seiya sekata menambah perbendaharaan persahabatan. Hal ini sejalan dengan konsep rahmatan lil’alamiin yang diajarkan oleh Islam (Izmi, 2019).
Sangat wajar ada yang berpendapat dengan kasus persekusi yang dialami
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021, Halaman 73 - 84
dokter LF sebagai bentuk kontestasi ketidakberdayaan lokalitas dalam menyelesaikan masalah lokalitas dan sekaligus sebagai bentuk daripada perubahan dinamika keberagamaan lokalitas Minangkabau di Sumatera Barat yang dibingkai oleh adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah , persaudaraan harus dibangun dengan bingkai-bungkai keharmonisan bersama, sehingga tepat mufakat itu menjadi jalan penyelesaian ketimbang persekusi yang memblunder yang menyebabkan konflik dan perpecahan (Hanani, 2017).
Tradisi mufakat lokalitas ini pula telah memberikan peluang untuk berbeda pendapat dan kritis, sehingga terjadi perkembangan dan kemajuan. Setidaknya hal ini telah dibuktikan oleh tokoh Minangkabau yang dikenang dalam sejarah, seperti terlihat dalam sikap Hamka (1908- 1981), Agus Salim (1884-1954), Hatta (1902- 1980), Syahrir (1909-1966), Tan Malaka (1897-1949) dan seterusnya. Di samping itu, itu juga dibuktikan dengan berkembangnya media massa atau surat kabar yang mendukung masyarakat Minangkabau itu untuk berbeda pendapat, sehingga antara tahun 1900-1945 di Sumatera Barat sebagai basis lokus Minangkabau terbit sebanyak 2009 Surat Kabar dengan berbagai haluan dan ideologi (Hanani, 2017).
Di samping itu, sikap kritis itu juga didukung oleh sistem pemerintahan lokalitas yang egaliter otonom yang disebut dengan sistem pemerintahan nagari. Dalam sistem pemerintahan nagari itu pula mengakar generasi kritis, bahkan untuk mengasah kekritisan itu salah satunya dimungkinkan bahkan disuruh untuk merantau supaya pola pikirnya berubah. Kekritisan itu, memperkuat berlakunya
loyalitas masyarakat nagari, bahkan semakin kritis suatu masyarakat nagari maka semakin maju nagari itu. Oleh sebab itu, nagari di Minangkabau menjadi otonom dan tidak bisa dengan sistem sentralistik karena masyarakatnya yang kritis itu, sehingga persekusi tidak menjadi tradisi dan kebiasaan dalam masyarakat Minangkabau. Oleh sebab perbedaan pendapat dan sikap itu menjadi hal yang biasa, karena didukung oleh lokalitas. Persekusi hanya menjadi blunder yang diistilahkan oleh adat cabiak- cabiak bulu ayam (robek-robek bulu ayam), artinya hanya buruk negeri sendiri (Niko, 2019).
Berdasarkan kasus persekusi yang terjadi pada dokter LF di Sumatera Barat akibat berbeda pendapat dalam memahami tindakan Imam Besar Front Pembela Islam di dunia sosial itu, sebagai bentuk daripada pertentangan sikap kekinian dalam berkomunitas beragama dengan tradisi lokalitas yang memiliki kearifan dengan keegaliteran (Sullivan & Getty, 2017). Oleh sebab itu, diperlukan usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan persekusi ini dengan pendekatan-pendekatan lokalitas pula. Jika persekusi ini terus terjadi dalam mengekspresikan perbedaan dan kekritisan maka hal ini berimplikasi kemunduran cara berpikir dan bertindak masyarakat Minangkabau yang sudah egaliter dan berkemajuan.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif analisis yang berusaha untuk mengungkap sikap persekusi sebagai isu-isu keberagamaan yang bertolak belakang dengan egaliter lokalitas Minangkabau, persekusi itu lebih dominan di perhatikan di
Persekusi Versus Egaliter... (Nofri Andy N., Silfia Hanani, Hilma Pami Putri, dan Muhiddinur Kamal)
media.  Dalam pengumpulan data, peneliti menerapkan tiga tahapan, di antaranya: 1) Observasi, kegiatan ini dilakukan melalui observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan subjek penelitian dalam rangka pengumpulan data penelitian; 2) Wawancara, dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana peneliti menetapkan sendiri pertanyaan penelitian untuk memecahkan permasalahan; 3) Dokumentasi, untuk melengkapi bagian ini peneliti melengkapinya dengan buku dan artikel dengan tema terkait.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Persekusi di Sumatera Barat
Persekusi merupakan sikap pemburuan sewenang-wenang (Setiawan, 2017) atau juga disebut sebagai tindakan main hakim sendiri (Pujayanti & Soeskandi, 2018). Persekusi ini bisa muncul dimana-mana dan diakibatkan oleh apa saja. Namun dalam konteks keindonesiaan semenjak 2017 persekusi lebih dominan mewarnai sikap keberagamaan masyarakat Indonesia. Perbedaan pendapat dan sikap antara kelompok satu dengan yang lain bisa menjadi pemicu persekusi. Apalagi, dengan berkembangnya media sosial setiap orang yang memiliki akun media sosial tersebut merasa berhak untuk menyatakan sikap perbedaanya, namun perbedaan itu tidak bisa diterima oleh kelompok-kelompok lain sehingga persekusi menjadi jalan pintas penyerangan. Singkatnya media sosial kini dapat digunakan untuk tujuan apa pun dan sulit dibendung, salah satunya adalah konten media sosial yang menarik perhatian publik adalah konten ujaran kebencian (Ardipandanto, 2017).
Di Sumatera Barat sebenarnya telah terjadi  beberapa  konflik  internal,  namun konflik tersebut tidak muncul ke permukaan, karena bisa diselesaikan dengan mufakat. Kasus-kasus persekusi dalam ranah lokalitas di Sumatera Barat memang menjadi isu baru dalam sikap beragama masyarakatnya. Perbedaan sikap dalam beragama telah memicu kelompok-kelompok dalam kami dan kita atau in group dan out group (Mujahidin, 2015). Seperti halnya dalam masyarakat Minangkabau membedakan kelompok modernis dan tradisional atau kalangan tua dan kalangan muda. Pada umumnya perbedaan-perbedaan ini mudah mengalami perpecahan dan pergesekan, apalagi berkaitan dengan ideologi dan agama, keduanya sama-sama menginginkan penguatan identitasnya (Saputra, 2017).
Penguatan identitas itu tidak dibarengi dengan sikap saling terbukaan, sehingga sulit menerima perbedaan-perbedaan sikap dalam beragama diluar kelompoknya. Apalagi jika klaim pembenaran-pembenaran dimaknai secara sepihak maka hal ini menjadi boomerang dalam keharmonian umat beragama yang ada klaim-klaim kebenaran yang menimbulkan permusuhan satu sama lain, sehingga persekusi menjadi tradisi-tradisi oleh masing-masing kelompok yang dalam mempertahankan idiologis dan eksistensi kelompoknya.
Kasus-kasus persekusi sudah menyebar luas secara merata di seluruh Indonesia dan menarget orang-orang dari berbagai latar belakang. Koordinator Regional Indonesia Safe Net Damar Juniarto (2017) mengatakan bahwa ada instruksi massa untuk memburu target yang sudah dibuka identitas, foto, serta alamat kantor atau rumahnya. Begitu juga yang dialami oleh dokter LF, setelah ia menulis di laman facebooknya tentang
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021, Halaman 73 - 84
pimpinan suatu ormas yang lari dari kasus hukum yang menimpanya, dokter LF ini dikejar-kejar bahkan lembaga rumah sakit tempat dia bekerja di Solok Sumatera Barat diintimidasi untuk mengingatkan dokter LF.
Kasus persekusi LF menjadi perhatian banyak orang dengan sikap pro dan kontra, namun persekusi pun menimpanya. Akhirnya, dokter LF diberangkatkan ke Jakarta. Ada beberapa pola yang dilakukan oleh beberapa kelompok untuk melakukan aksi persekusi, di antaranya menurut (Ardipandanto, 2017; Asghar, 2016; Setiawan, 2017; Lestari, 2018):
1.  Men-trackdown orang yang dianggap menghina ulama/agama.
2.  Membuka identitas, foto, dan alamat kantor/rumah orang tersebut dan menyebarkannya. Ada yang disertai dengan tulisan-tulisan bernada kebencian.
3. Menginstruksikan untuk memburu target.
4.  Aksi “menggeruduk” ke kantor/rumah oleh massa.
5.  Ada yang disertai ancaman dan/atau kekerasan.
6.  Dibawa ke kantor polisi untuk dilaporkan sebagai tersangka dengan merujuk pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 156 a KUHP.
7.  Disuruh meminta maaf, baik lisan maupun melalui pernyataan.
8.  Respon polisi beragam.
9.  Menjadikan korban sebagai tersangka.
10. Melihat proses tuntutan permintaan maaf.
Pada sisi lain, persekusi adalah ancaman dalam keharmonisan dalam beragama, sekaligus ancaman terhadap dalam kerukunan umat beragama, sehingga tidak salah persekusi menjadi isu dalam intoleransi beragama (Hanani, 2017). Namun, tidak sedikit pula persekusi ini menimbulkan dampak-dampak negatif yang dalam berbagai kemajuan, seperti rendahnya tingkat analisis akibat tertekan dalam perbedaan pendapat, rendahnya daya kritis karena takut mengkritik kelompok tertentu yang berujung pada persekusi, seperti halnya dilakukan dokter LF.
Persekusi akan mudah digiring dengan bantuan media sosial, apalagi jika sudah terbangun dinamika minoritas dan mayoritas maka persekusi menjadi penghambat lajunya keharm0nisan kehidupan masyarakat. Di Sumatera Barat misalnya, persekusi itu bisa dilakukan dengan statemen jangan macam-macam . Statemen ini sagat dalam penafsirannya dan menakutkan, apalagi dikatakan kepada kelompok minoritas maka statemen itu menghendaki minoritas taat pada mayoritas.
Dalam konstelasi lokalitas Minangkabau di Sumatera Barat, ada beberapa hal yang bisa dinegosiasikan sehingga tidak persekusi, diskriminasi dan sejenisnya bisa dielakkan. Di antaranya adanya konsep lokalitas tentang malakok , di mana bumi dipijak di sinan langik dijunjung, sehina semualie, maelo rambuik dalam tapuang, dan seterusnya (Welsa et al., 2017).
Konsep malakok merupakan membangun ikatan persaudaraan antara yang masyarakat yang datang dengan masyarakat kampung, konsep ini telah berperan menegosiasikan antara pendatang atau antara mayoritas dan minoritas, seperti
Persekusi Versus Egaliter... (Nofri Andy N., Silfia Hanani, Hilma Pami Putri, dan Muhiddinur Kamal)
berlaku dalam mendamaikan keberadaan Nias Kristen dengan Minangkabau-Islam di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat (Sefriyono, 2015). Begitu pula dengan konsep, di mana bumi dipijak di sinan langik dijunjung, yakni membangun kesamaan-kesamaan dalam lokalitas terutama berintegrasi dengan situasi setempat, sekalipun bagi orang lain itu sulit untuk menerimanya tetapi integritas  itu gunanya untuk membangun keharmonisan, sebagaimana diilustrasikan oleh Ulum (2016) menjelaskan bahwa pemaknaan toleransi di Sumatera Barat memiliki ciri khas di antaranya adanya syarat dalam penerimaan perbedaan, yaitu statemen “ Di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung ”. Orang Islam Minang mengidentikkan budaya dan lingkungan sosial mereka sebagai Islam sehingga sulit untuk membaurkan dalam konsep lain yang lebih terbuka. Sedangkan non-Islam menginginkan kebebasan lebih banyak terutama dalam ekspresi keagamaan dan pendirian rumah ibadah. Hanya saja meskipun kerap mengalami beberapa kesulitan, namun mereka sepakat mengakui orang Minang Muslim cukup baik dan terbuka sehingga mereka merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari (Hanani, 2017).
Kenyamanan itu diikuti dengan adanya penyelesaian masalah melalui konsep sehina semualia, yaitu tanggung jawab bersama dan diselesaikan secara bersama, penyelesaiannya penuh dengan kehati- hatian, seperti menghela rambut tepung. Konsep-konsep ini sering ditinggalkan akibat bangunan keberagamaan yang diletakkan dalam konsep mayoritas dan minoritas, sehingga yang terjadi adalah masalah-masalah sosial keagamaan sering
diselesaikan oleh masyarakat sendiri dengan cara persekusi itu. Kadang-kadang negara kalah menanganinya karena tekanan- tekanan mayoritas yang sangat kuat dan agak brutal.
Dalam konteks ini, permasalahan sosial keberagamaan harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan negosiatif, konstruktif dan preventif sehingga kemungkinan untuk persekusi bisa diatasi dan diminimalisir. Jika tidak maka persekusi akan menjadi salah satu bentuk konflik antar etnis, agama dan seterusnya (Grim & Finke, 2010).
Persekusi itu akan mencuat dan menguat jika manajemen dan kesadaran keberagamaan yang tidak dibangun dengan toleran. Penguatan-penguatan identitas yang tidak karu-karuan dengan menempatkan kebenaran kelompok. Apalagi dalam konteks keindonesiaan dengan berbagai etnis, agama dan bahasa seterusnya maka persekusi akan menjadi subur apabila tidak dilakukan pendekatan-pendekatan penyelesaian masalah sosial keberagamaan dengan berbagai perspektif, seperti salah satunya dengan pendekatan perspektif lokal (Jati, 2013).
Persekusi bisa pula dihindari dengan memahami toleransi dengan memaknai gerakan-gerakan keagamaan yang muncul dan memahami bagaimana peta pergerakannya. Hal ini mungkin juga dapat dilihat dari tipologi corak kehidupan agama modernis dan tradisional NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah merupakan corak keberagamaan Sunni yang terdiri dari tradisionalis dan modernis. Namun ada kelompok-kelompok lain di luar dari tipologi kedua kelompok apabila dipetakan akan muncul seperti di gambar 1.
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021, Halaman 73 - 84
Gambar 1: Tipologi Beragama di Indonesia
Dilihat dari tipologi cara beragama di Indonesia moderat dan tradisional. Istilah moderat muncul setelah menguatnya pembaharuan Islam pada tahun 1970, menguatnya wacana Islam moderat tidak lepas dari upaya memperbaiki citra Islam yang oleh dunia Barat digambarkan sebagai agama dengan wajah kekerasan. Sedangkan radikalisme dalam Islam bukanlah hal yang baru muncul pada abad ke-20 ini jauh sebelumnya telah ada gerakan radikal Islam. Beberapa pengamat radikalisme agama, seperti Gilles Kepel, Bruce B. Lawrence dan Mark Juergensmeyer berpandangan bahwa usia gerakan radikalisme agama masih terbilang muda. Munculnya, ketika pusat- pusat Muslim telah merdeka dari penjajah Barat (Mahfudz, 2016).
Pada akhir abad ke-20, fundamentalisme Islam telah muncul sebagai kekuatan yang sangat dahsyat di dunia yang berusaha menyaingi dominasi nilai-nilai sekuler modern dan kehadirannya ini dianggap telah mengancam perdamaian dan harmoni jagat bumi ini. Kaum fundamentalis adalah kaum militan yang selalu menerapkan sikap tegas terhadap anasir-anasir yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama ini dan merasa bahwa hanya dengan agama mereka bisa mengembalikan keseimbangan dunia ini ke keadaan semula.
Abd A’la (Muqoyyidin, 2013) menganalisis terhadap strategi kelompok garis keras di Sumatera Barat identik dengan gerakan Paderi yang terinspirasi dari ajaran Wahabi yang ditransformasikan dalam ke
dalam pikiran mereka dan diletakkan dalam bingkai angan-angan dan cita-cita mereka. Kelompok ini mencoba merekonstruksi ajaran seperti kembali kepada Al-Qur’an selain sebagai tujuan keagamaan juga sebagai dasar untuk membangun identitas diri dalam rangka melepaskan diri dari dislokasi sosial yang mereka alami. Kelompok ini juga frustasi karena tidak memiliki tempat dalam hirarki kehidupan sosial Minangkabau, karena tidak ada ikatan darah bagi mereka untuk mewarisi institusi-institusi yang dalam nagari. Dalam perspektif adat mereka tidak memiliki otoritas sehingga hal ini melanggengkan fundamentalisme sebagai tindakan mereka.
Sedangkan Zainal (Wawancara, 2018) menjelaskan munculnya gerakan radikalisme di Sumatera Barat dipengaruhi oleh realitas politik domestik dan internasional yang telah menyudutkan Islam, yang pada akhirnya menimbulkan perlawanan dengan cara radikal melalui gagasan kebangkitan Islam, namun tetap ada pengaruh akar sejarah radikalisme Islam yang pernah dialami Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Dalam konteks Sumatera Barat masalah radikalisme Islam sudah semakin membesar karena jumlah pendukungnya juga bertambah. Hal ini ditunjukkan oleh semakin tingginya partisipasi masyarakat mengikuti kegiatan kelompok Hizbut Tahrir, dan Komite Penegak Syariat Islam. Mencermati radikalisme Islam di Sumatera Barat, terlihat pada fenomena yang muncul belakangan ini, yaitu tampil Hizbut Tahrir, Salafi,  Front  Pembela  Islam,  Komite Penegak Syariat Islam di Sumatera Barat untuk mengembangkan ideologi religious extremism .
Suara mengenai pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM)
Persekusi Versus Egaliter... (Nofri Andy N., Silfia Hanani, Hilma Pami Putri, dan Muhiddinur Kamal)
juga merupakan isu yang dibonceng oleh kelompok formalisasi syari’at, mereka menginginkan keistimewaan yang diberikan kepada Yogyakarta, Aceh, dan Papua. Tujuan daerah DIM adalah mengimplementasikan norma dan pola budaya adat dan syarak ranah dan rantau yang diikat dalam filosofi:
Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah .  Dalam  konteks  ini,  Syafi’i Ma’arif berpandangan bahwa kita harus belajar kepada AA. Navis yang setia menetap di kampung tanpa menghiraukan kekuasaan dan kedudukan formal, hal ini menjadi kontras dengan pemimpin Minang di masa sekarang yang memburu kekuasaan hingga ujung dunia dan kerap menjadikan slogan ABS-BSK sebagai gorengan yang empuk untuk menarik masa.
Hasan (2012) menilai bahwa radikalisasi agama berhubungan dengan sejarah, ideologi, masalah struktural, identitas, bahkan dengan pergeseran geostrategi dan politik global seiring menguatnya arus globalisasi.  Sedangkan  Mudhofir  (Thohiri, 2019)  mengidentifikasi  faktor  pendukung kekerasan, di antaranya: (1) pengaruh tafsir ayat kekerasan, (2) pengaruh represi politik, (3) ketidakadilan politik internasional terhadap dunia Islam, (4) respons terhadap modernitas, (5) faktor pendidikan, dan (6) faktor kemiskinan.
Dari memahami gerakan keberagamaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa di Indonesia kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya persekusi masih sangat besar peluangnya, jika hal ini tidak dibenahi dan dilakukan pendekatan-pendekatan untuk membangun keharmonisan dalam keberagamaan di negeri ini.
Perbedaan pendapat dan kritikan atas berbagai perbedaan itu pun sangat
memungkinkan, kemudian tanggapan atas perbedaan itu pun salah satunya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan persekusi, sebagaimana terlihat dalam kasus persekusi yang menimpa dokter LF di Sumatera Barat, hal ini sebagai contoh kecil dari persekusi yang sudah sering terjadi di Indonesia. Kontras sebagai salah satu lembaga yang ikut memperhatikan masalah persekusi ini telah menjelaskan semenjak dimulainya masa kampanye Pilkada DKI Jakarta sebagai pintu masuk terjadinya kemarakan persekusi di Indonesia, hal ini disebabkan oleh: Pertama , masa kampanye merupakan momentum besar bagi sebuah daerah untuk menentukan nasibnya ke depan. Kedua , mulai terpolarisasinya warga Jakarta karena adanya penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dan membagi warga menjadi dua kelompok besar, konservatif dan progresif (Gusnita, 2019).
Selanjutnya, Kontras selama tahun 2017 mencatat motif dasar yang mendominasi tindakan persekusi adalah agama dan politik, ditemukan sebanyak 46 peristiwa bermotif agama, dan terkait politik sejumlah 16 peristiwa. Motif agama tersebut sangat masif digunakan individu, ormas tertentu dalam melakukan tindakan persekusi seperti pelarangan ibadah minoritas tertentu seperti Syiah, Ahmadiyah, dan aliran lainnya yang berujung dengan intimidasi, penyegelan tempat ibadah hingga pelarangan aktivitas dan kegiatan keagamaan.
Di balik terjadinya persekusi ini, juga ditemukan dari berbagai kalangan pelaku dominan dalam persekusi, di antaranya ada polisi, ormas, warga, bahkan pemerintah, sebagai terlihat pada tabel 1.
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021, Halaman 73 - 84
Tabel 1. Pelaku Dominan Persekusi Pelaku Dominan Jumlah Porsentase Polisi 11 13 Ormas 40 47 Warga 26 30 Pemerintah 9 10 Jumlah 86 100 Sumber: Kontras.org. 2017
Pelaku dominan dalam puluhan tindakan persekusi merupakan ormas dan warga yang melakukan sweeping terkait individu/ kelompok yang memiliki keyakinan tertentu, namun tidak sedikit aparat kepolisian dan pemerintah melakukan tindak persekusi terhadap warga sipil. Dalam beberapa peristiwa polisi ikut andil dan memberikan bantuan terhadap warga/ormas dalam menindak kelompok/komunitas/individu yang memiliki perbedaan dalam keyakinan, ideologi.

## Pendekatan Penyelesaian Persekusi
Kasus persekusi yang menimpa dokter FL tahun 2017, ada langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikannya, di antaranya adalah yang bersangkutan dipanggil oleh pimpinan lembaga tempat bekerja kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan keterlibatan kepolisian. Dari hasil pemeriksaan yang dikembangkan ditemukan suatu jawaban bahwa dokter FL terindikasi pendukung Jokowi dan Ahok sejak 2014 karena kagum dengan program yang ditawarkan oleh kedua tokoh tersebut dan dikenal tokoh anti korupsi, namun kedua tokoh ini jelas menjadi rival terang- terangan  kelompok ormas disinggung oleh status media sosial dokter tersebut. Bahkan semakin terlihat pada kampanye-kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden di 2019 yang lalu.
Pendekatan penyelesaian tidak lagi dilakukan dengan pendekatan-pendekatan lokalitas, tetapi dengan pendekatan formal yang agak gagal dalam melindungi warganya disebabkan oleh adanya kelompok- kelompok tertentu akan menggunakan intimidatif, sehingga menimbulkan perdebatan nasional. Tren-tren kebenaran sepihak telah menguasai dalam penyelesaian ini, terutama dilakukan oleh kelompok tertentu yang seolah-olah negara agak gagap menyelesaiannya dengan berkearifan, mungkin ini dilakukan untuk menghindari tekanan-tekanan mayoritas.
Sampai pada akhirnya dokter FL diberangkatkan ke Jakarta dalam perjalannya ke dikawal oleh organisasi seperti GB Anshor. Hal ini adalah tindakan populis yang sangat diharapkan hadir melindungi korban persekusi tersebut, untuk menyelamatkan dokter LF dan keluarganya yang kerap mendapatkan intimidasi dan teror meskipun polisi dan gubernur telah memberi jaminan bahwa kasus ini telah selesai. Sebelumnya juga dilaporkan bahwa dokter LF mendapat ancaman dari berbagai pihak sehingga tidak berani keluar.
Realitas ini adalah, sebagai bentuk daripada ketidakmampuan penyelesaian melakukan negosiasi tetapi hanya bisa dilakukan dengan penguatan identitas mayoritas yang digiring melalui kebebasan dalam bermedia sosial ketika itu, sehingga dengan kondisi seperti itu menjadikan persekusi menjadi permasalahan dalam keharmonisan kehidupan beragama bahkan dalam bernegara.
Padahal dalam bernegara dan berbangsa penyelesaian-penyelesaian  seperti itu tidak semestinya terjadi penyerangan persekusi, karena dapat ditarik pendekatan
Persekusi Versus Egaliter... (Nofri Andy N., Silfia Hanani, Hilma Pami Putri, dan Muhiddinur Kamal)
penyelesaian ke dalam dua kontekstualitas, yaitu dengan menarik ke dalam hukum negara atau melakukan negosiasi dengan pendekatan-pendekatan lokalitas, apalagi di Minangkabau dengan lokalitas adatnya yang memiliki sistem kekerabatan dan pemerintahan nagari yang bisa melakukan musyawarah dan mufakat dengan mendamaikan kedua belah pihak atau pihak- pihak yang bermasalah.
Penyelesaian persekusi bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan lokalitas karena lokalitas memiliki kearifan, seperti halnya dalam lokalitas Minangkabau, karena masalah persekusi itu tidak diselesaikan dengan pendekatan lokalitas tersebut makanya yang terjadi adalah persekusi seperti yang dialami oleh dokter FL, kemudian menyita perhatian yang sangat melelahkan dan merugikan umat beragama di ranah bangsa Indonesia yang multi etnis, agama dan budaya.
Penyelesaian persekusi dengan pendekatan lokalitas itu sangat dimungkinkan karena setiap lokalitas memiliki kearifan tersendiri dalam menyelesaikan masalah- masalah yang muncul dalam masyarakatnya. Hal ini setidaknya sudah dibuktikan dalam konteks lokalitas Minangkabau pada masa dulu, dimana setiap terjadi permasalahan selalu dilakukan dengan pendekatan lokalitas tersebut, salah satunya dengan mengekstensikan peran daripada mufakat atau musyawarah dengan asas, negosiatif lokalitas itu sendiri (Hanani, 2017).

## PENUTUP
Persekusi merupakan salah satu tindakan perlawanan yang dilakukan oleh kelompok- kelompok yang anti terhadap kritik di luar kelompoknya. Hal ini lebih banyak terjadi
di Indonesia berkaitan dengan keagamaan, dimana kelompok atau ormas agama sering merasakan tidak bisa menerima tindakan dan perbuatan diluar kelompoknya mengkritik eksistensinya.
Di Sumatera Barat pada tahun 2017, persekusi itu terjadi berkaitan dengan kritikan tersebut yang dilakukan oleh orang dianggap diluar dari kelompok ormas agama tertentu. Namun, kritikan itu dianggap menista dan tidak disenangi sehingga terjadi persekusi yang menyita perhatian masyarakat dengan pendapat pro dan kontra, bahkan penyelesaiannya pun agak terkesan intimidatif, bukan diselesaikan dengan negosiasi.
Pada dasarnya persekusi tidak mesti terjadi di Sumatera Barat sebagai ranah domain lokalitas Minangkabau, karena di tradisi lokalitas memungkin terjadinya perbedaan pendapat dan dibenarkan daya kritis untuk menilik dan menilai sesuatu dengan tajam. Jika terjadi pun silang sengketa maka diselesaikan berdasarkan asas dan mufakat dengan pendekatan yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah. Tetapi akhir-akhir ini pendekatan penyelesaian seperti itu sudah terkikis oleh dinamika keberagamaan masyarakat yang frontal dan sulit menerima perbedaan dan kritisasi itu.
Peneliti merekomendasikan bahwa:
1. Perlu adanya kecerdasan bermedia bagi masyarakat sehingga dapat meminimalisir peristiwa persekusi yang menguntungkan suatu kelompok dengan blow-up media
2.  Mendesak pemerintah agar melakukan perlindungan bagi warga yang mengalami korban persekusi dan menindak tegas kelompok yang main

## Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021, Halaman 73 - 84
hakim sendiri dalam menghukum orang lain
3. Mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang berhubungan perlindungan warga dalam kebebasan berekspresi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam
pelaksanaan penelitian hingga hasil studi tersebut menjadi artikel. Penghargaan dan ucapan  terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Redaktur dan Tim Jurnal Penamas serta para reviewer yang telah berkenan memberikan masukan dan koreksi demi kesempurnaan artikel ini.
Persekusi Versus Egaliter... (Nofri Andy N., Silfia Hanani, Hilma Pami Putri, dan Muhiddinur Kamal)

## DAFTAR PUSTAKA
Ardipandanto, A. (2017). Persekusi: Perspektif Demokrasi . Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, IX (11), 17–20.
Asghar, A. (2016). Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad. Jurnal Keamanan Nasional , 2(1), 1–18.
Florene, U. (2017). 47 kasus persekusi daring terjadi selama 2017. Rappler.Com. https:// www.rappler.com/world/bahasa-indonesia/kasus-persekusi-daring
Grim, B. J., & Finke, R. (2010). The Price of Freedom Denied: Religious Persecution and Conflict in the Twenty-First Century . Cambridge University Press.
Gusnita, C. (2019). Fenomena Anak Sebagai Pelaku Persekusi di Media Sosial. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni , 3(1), 11–21.
Hanani, S. (2017). Studi Negosiasi Kultural yang Mendamaikan Antaretnik dan Agama di Kota Tanjungpinang. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 12(1), 201– 230.
Hasan, N. (2012). Education, Young Islamists and Integrated Islamic Schools in Indonesia. Studia Islamika , 19(1). https://doi.org/10.15408/sdi.v19i1.370
Izmi, N. (2019). Konsepsi Adat Basandi Syara’, Syara’Basandi Kitabulloh dan Implikasinya pada Dunia Pendidikan. AL-KARIM , 4(2), 40–55.
Jati,  R.  (2013).  Kearifan  Lokal  sebagai  Resolusi  Konflik  Keagamaan. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 21(2), 393–416. https://doi.org/10.21580/WS.21.2.251 Kahin, A. R. (2005). Dari pemberontakan ke integrasi Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998 . Yayasan Obor Indonesia.
Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. Journal of Politics and Policy , 1(1), 19–30.
Mahfudz, M. (2016). Implikasi Pemahaman Tafsir Al-Qur’an Terhadap Sikap Keberagamaan. Jurnal Tafsere , 4(3), 122–148.
Mujahidin, A. (2015). Umat Beragama Sebagai Masyarakat Beradab: Identitas Agama VS Kebangsaan. Kalam , 9(1), 17–32.
Muqoyyidin, A. W. (2013). Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia (Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif). ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman , 12(2), 319–344.
Niko, R. (2019). Bacakak  Kampuang:  Konflik  Horizontal  Masyarakat  Kampung  Surau dengan Parit Rantang Tahun 2004-2016 . Universitas Andalas.
Pujayanti, N., & Soeskandi, H. (2018). Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri. Mimbar Keadilan , 14(28), 237–246.
Purba, D. O. (2017). Peneliti SAFE Net: Ada Tren Peningkatan Korban Persekusi. Kompas. Com. https://nasional.kompas.com/read/2017/06/04/18080011/peneliti.safe.net.ada. tren.peningkatan.korban.persekusi
Saputra, A. (2017). Menguatnya Politik Identitas dan Problem Kerukunan Beragama di Manokwari . Mimikri, 3(1), 15–27.
Sefriyono. (2015). MALAKOK: Model Menegosiasikan Keragaman bagi Etnis Nias-Kristen dan Minangkabau-Islam di Kabupaten Padang Pariaman. Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian , 3(2), 199–212.
Setiawan, I. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Persekusi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 5(2), 291–299.
Sullivan, J., & Getty. (2017). Fiera Lovita: ‘Saya tidak aman di Solok, saya minta perlindungan polisi’. BBC News. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40069003
Thohiri, K. (2019). Radikalisme Islam dan Deradikalisasi di Sekolah (Studi Multi Kasus di SMA Negeri 1 Kedungwaru dan SMK Negeri 1 Bandung Kabupaten Tulungagung . UIN Sunan Ampel Surabaya.
Ulum, R. (2016). “Toleransi Beragama di Kota Padang” dalam Toleransi Beragama di Daerah
Rawan Konflik, Akhsanul Khalikin & Fathuri. Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
Welsa, H., Suharti, S., & Latifah, L. (2017). Budaya Minangkabau dan Implementasi pada Manajemen Rumah Makan Padang di Yogyakarta. EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan , 1(2), 181–203.
Yuliani, P. A. (2017). Negara Diminta Waspadai Persekusi. Media Indonesia. https:// mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/107077/negara-diminta-waspadai-persekusi
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021, Halaman 73 - 84