## PROGRESIFITAS FORMULASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

## Mohamad Nur Yasin
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yasinm.nuryasin@yahoo.co.id

## Abstract
The  chronological  journey  of  sharia  economic  law  begin  from  a  level  of  normative- indicative  consisting  Quranic  verses  until  to  be  indicate  that  there  is  progressive massively.  Each  phase  appearing  indicate  the  axistance  of  intensive  dialog  of civilization and cultur between the law of syariah economic and the law of conventional economic.  The  intensive-interactive  dialog  appears  a  product  of  new  thought reconstructively  basing  logic  of  discover  (logika  temuan  baru)  and  not  logic  of repetition  (logika  mengulang-ngulang).  In  the  middle  of  interconnection  of  economic, social,  politic,  and  law,  the  writer  formulates  four  conceptual  phases pharadigmatically  representing  long  journey  of  syariah  economic  law  begin  from syariah era, fiqh era, qânûn era, and qadla era.
Kronologi  perjalanan  hukum  ekonomi  syariah  mulai  dari  tataran  normatif-indikatif berupa  teks-teks  al-Quran  sampai  munculnya  berbagai  regulasi  ekonomi  syariah menunjukkan  bahwa  terjadinya  progresifitas  secara  masif.  Setiap  fase  yang  muncul menunjukkan  intensitas  dialog  peradaban  dan  budaya  antara  hukum  ekonomi  syariah dengan ekonomi konvensional. Dialog intensif-interaktif tersebut memunculkan produk pemikiran  baru  yang  rekonstruktif  dengan  tetap  mengacu  pada  logika  temuan  baru (logic of discovery) dan bukan logika mengulang-ulang (logic of repetition). Di tengah interkoneksi fenomena ekonomi, sosial, politik, dan hukum, penulis merumuskan empat fase konseptual paradigmatik yang merepresentasikan perjalanan panjang progresifitas hukum ekonomi syariah mulai era syariah, era fiqh, era qânûn, dan era qadla.
Kata Kunci: Hukum ekonomi syariah, fiqh, qânûn, qadla
Secara normatif, Islam membolehkan perdagangan
yang dilakukan secara konsensual. 1 Konsensual hampir selalu muncul jika  terdapat  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  yang dimiliki masing-masing pihak. Setiap  pihak  harus  menjamin  dirinya  mampu bekerja.  Menurut  Mahmud  Syalthout,  Islam agama kerja ( d î n al-amâliyah ). 2 Pada prinsipnya,  setiap  profesi  dengan  keahliannya masing-masing (advokat, notaris, hakim, jaksa, dosen, bangkir, polisi, bisnisman, dan sebagainya)  adalah  melakukan  jual  beli  atau berdagang. Rasulullah Muhammad Saw adalah figur  pedagang  ulet  dan  ulung,  baik  sebelum
1 QS, an-Nisa: 29
2 Mahmud Syalthout , Al-Islam, Aqidah wa Syari’ah (Kairo: Darul Qalam, 1966), h. 258
maupun  sesudah  mendapat  mandat  sebagai Rasul. 3 Secara empirik faktual, Kementerian Keuangan
India mempertimbangkan
penawaran  produk  perbankan  syariah  melalui perusahaan  keuangan  nonbank  di  India. 4 Menurut  Dr.  Terry  Lacey,  dosen  ekonomi  dari Manchester  University, Inggris,    kemampuan Inggris  dalam  mendukung  perkembangan institusi  keuangan  syariah  tidak  lepas  dari
3 Afzalurrahman, Muhammad  Sebagai  Seorang Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 3 4 India  Cari  Solusi  Penyaluran  Produk  Keuangan Syariah , Republika on line , 8 April 2010. http://www.republika.co.id/berita/bisnis-
syariah/berita/10/04/08/110177-india-cari-solusi- penyaluran-produk-keuangan-syariah, diunduh 8
108 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 107-116 posisi  Inggris  sebagai  pusat  keuangan  dunia. Inggris bertekad menjadi pusat kajian ekonomi syraiah  terbesar  di  Eropa. 5 Indonesia  sebagai Negara  dengan  jumlah  penduduk  Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar  untuk  berperan  secara  maksimal  dalam industri  ekonomi  syariah.  Potensi  kekayaan Indonesia  sebagai backing  asset transaksi syariah sangat besar didukung posisi Indonesia yang  sangat  strategis  dalam  menghubungkan dua  pusat  likuiditas  keuangan  dunia,  yaitu kawasan  Asia  Timur  (Jepang,  Korea,  China) dan kawasan Timur Tengah. 6 Dengan demikian,  perkembangan  ekonomi  syariah telah  melintas  batas  negara  dan  melintas  batas keyakinan  agama.  Hal  ini  tergambar  dari eksistensi India sebagai  negara  yang mayoritas penduduknya  beragama  Hindu  dan  Inggris sebagai  pusat  gereja  Katolik  Anglo  Saxon  di dunia  telah  menerima,  mengembangkan,  dan bertekad  menjadi  pusat  keuangan  syariah  di dunia.
Di  Indonesia,  ekonomi  syariah  tidak  saja berkembang  dalam  bentuk booming lembaga- lembaga bisnis syariah secara masif, dinamisnya institusi pendidikan tinggi berbasis ekonomi  syariah,  tetapi  juga  dalam  bentuk legeslasi  ekonomi  syariah  dalam  tata  hukum nasional ( ius constitutum) dengan terbitnya UU No.  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  UU No.  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah  Negara,  UU  No.  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah,  UU  No.  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dan  UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas  UU  N  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama.
Kronologi  perjalanan  hukum  ekonomi syariah  mulai  dari  tataran  normatif-indikatif berupa  teks-teks  al-Quran  sampai  terbitnya berbagai UU hukum ekonomi syariah menunjukkan  bahwa  terjadi  progresifitas  atau kemajuan  secara  cepat  konsepsi  teoritis paradigmatik formulasi hukum ekonomi syariah  di  Indonesia.  Tiap  tahapan  memiliki
5 Terry  Lacey, Growth  of  Islamic  Banking  and
Finance
in the United
Kingdom, http://mifsifeui.wordpress.com/category/ekonomi-islam, diunduh 8 Desember 2014.
6 Lacey, Growth  of  Islamic  Banking ....,  diunduh  8 Desember 2014
karakteristik  dan  keunikan  tersediri  yang menggambarkan  momentum, locus,  tempus , dan  situasi  sosial  ekonomi  politik  yang mengitarinya. Selain itu, setiap tahapan konsep menunjukkan tingkat intensitas dialog peradaban  antara  hukum  ekonomi  syariah  di satu  pihak  dengan  peradaban  atau  budaya konvensional  di  pihak  lain.  Dialog  intensif interaktif  antar  dua  budaya  dan  peradaban cenderung selalu memunculkan produk pemikiran  baru  yang  rekonstruktif.  Sehingga pengalaman  dan  tindakan  yang  berlaku  di setiap  era  tergambar  dalam  setiap output interaksi  tersebut.  Menurut  Clifford  Geertz, agama  merupakan  institusi  sosial,  peribadatan merupakan  aktifitas  sosial  dan  kepercayaan merupakan kekuatan sosial. Sedangkan budaya adalah  interpretasi  tentang  pengalaman  dan tindakan manusia. 7
Hukum  ekonomi  syariah  merupakan  bagian penting dari hukum Islam. Menurut Muhammad  Khudari  Bek,  ada  enam  fase perkembangan  hukum  Islam. Pertama ,  fase kerasulan  Muhammad  Saw. Kedua ,  fase sahabat  senior  sampai  akhir  masa  Khulafaur Rasyidin. Ketiga ,  fase  sahabat  yunior,  mulai dari  permulaan  Daulat  Umayyah  sampai  akhir abad  pertama  hijriyah. Keempat ,  fase  fiqh menjadi ilmu tersendiri, mulai awal abad kedua hijriyah  sampai  akhir  abad  ketiga  hijriyah. Kelima ,  fase  perbedaan  mengenai  masalah hukum  di  kalangan  fuqaha,  mulai  awal  abad keempat hijriyah sampai penakhlukan Abbasiah pada abad ketujuh hijriyah (1258 M). Keenam ,  fase  taqlid,  mulai  dari  kejatuhan Abbasiyah  sampai  sekarang. 8 Fase-fase  versi Khudari  Bek  dilanjutkan  dan  direvisi  oleh Rifyal  Ka’bah  bahwa  sekarang  ini  merupakan fase  ketujuh. Fase  ketujuh adalah  fase kodifikasi  dan    kompilasi  hukum  Islam  di berbagai negara serta maraknya ijtihad masalah kontemporer  oleh  berbagai  lembaga  fatwa untuk  memperkaya  hukum  positif  negara. 9 Dari  sisi  yang  tidak  jauh  berbeda,  M.  Atha’ Mudzhar    mengidentifikasi  hasil  ijtihad  atau
7 Clifford  Geertz, The  Interpretation  of  Cultures (New York: Basic Book, Inc., 1973),  h . 5
8 Rifyal  Ka’bah, Hukum  Islam  di  Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU (Jakarta: Universitas Yarsi Press, 1999), h. 53
9 Muhammad Khudari Bek, Tarikh Tasyri al-Islami (Beirut: Darul Fikr, 1988), h. 6
produk  pemikiran  hukum  Islam  ada  empat macam,  yaitu  fiqh,  fatwa, qânûn (undang- undang), dan qadla (putusan pengadilan). 10 Rumusan Khudhari Bek, Rifyal Ka’bah, dan Atho’ Mudzhar sangat urgen untuk ditindaklanjuti. Sebagai bagian dari rekonstruksi  hukum  ekonomi  syariah,  agar logika  mengulang-ulang  ( logic  of  repetition ) tidak  terjadi  dan  untuk  mengedepankan  logika temuan  baru  ( logic  of  discovery )  idealnya tindak  lanjut  dari  ketiga  rumusan  di  atas  lebih menekankan  dan  mengacu  pada  berbagai interkoneksi–interrelasi fenomena sosial ekonomi  politik  dan  hukum  yang  terus berproses.  Oleh  karena  itu,  dalam  tulisan  ini perkembangan hukum Islam khususnya hukum ekonomi  syariah  di  Indonesia  dipetakan  ke dalam empat era konseptual paradigmatik yang merepresentasikan  perjalanan  panjang  dan progresifitas  hukum  ekonomi  syariah  mulai awal  hingga  saat  ini,  yaitu  era  syariah, fiqh , qânûn , dan qadla .

## Hukum Ekonomi Syariah di Era Syariah
Istilah  syariah  berasal  dari  bahasa  Arab “ syara’a,  yasyra’u,  syari’atan ”  yang  artinya aturan  atau  ketentuan.  Ada  beberapa  ciri  khas era  syariah. Pertama ,  berlangsung  di  era Rasulullah Saw dan Sahabat, sebagaian dari era syariah  sempat  ditunggui  oleh  Rasulullah  Saw dan  sebagian  yang  lain  sudah  ditinggal  wafat Rasulullah Saw. Kedua , wilayah Islam bersifat regional,  masih  di  seputar  Makkah  dan Madinah.    Kuantitas  umat  Islam  didominasi suku-suku  di  Arab,  seperti  suku  Quraisy  dan suku  Badui. Ketiga ,  sumber  hukum  Islam  al- Quran  dan  hadis  serta  langsung  implementatif karena  mayoritas  umat  Islam  memahami bahasa  al-Quran.    Setiap  persoalan  yang muncul  bisa  seketika  ada  solusi  konkritnya. Formula  atau  bentuk  hukum  ekonomi  syariah di era syariah berupa prinsip-prinsip moral etis yang  terkandung  di  dalam  teks-teks  al-Quran dan  hadis.  Beberapa  literatur  di  Indonesia secara  khusus  memuat  kompilasi  teks-teks hukum  ekonomi  syariah.  Jurusan  Hukum Bisnis  Syariah  (HBS)  Fakultas  Syariah  UIN Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  menyusun kompilasi  40  ayat  dan  40  hadis  hukum
10 M.  Atha  Mudzhar , Membaca  Gelombang  Ijtihad: antara  Tradisi  dan  Liberasi (Yogyakarta:  Titian  Ilahi Press, 1998), h. 91
ekonomi  syariah  yang  wajib  dihafal  oleh mahasiswa  jurusan  HBS  sebagai  syarat mendaftar  ujian  skripsi.  Ilfi  Nurdiana,  dosen Fakultas  Ekonomi  UIN  Maulana  Malik Ibrahim  Malang  menulis  buku Hadis-hadis Ekonomi yang  memuat  dan  mendeskripsikan ayat-ayat  ekonomi  dan  diterbitkan  oleh  UIN- Malang Press. Mardani menulis buku Ayat-ayat dan  Hadis  Ekonomi  Syariah yang  cukup dokumentatif  dan  informatif  serta  diterbitkan oleh PT. Rajawali Pers.

## Hukum Ekonomi Syariah di Era Fiqh
Ada  beberapa  ciri  khas  era  fiqih. Pertama , berlangsung di era tabi’in, tabiit tabiin , sampai lahirnya majâlât  al-ahkâm  al-adliyah di  era Turki    Utsmani  (1868  M). Kedua ,  wilayah Islam  mulai  menyebar  di  sekitar  kawasan Timur  Tengah  (multinasional). Ketiga ,  sumber utama  hukum  Islam  tetap  al-Quran  dan  hadis. Pada  era  ini  muncul  dan  berkembang  pesat penafsiran  para  Mujtahid  terhadap  al-Quran dan hadis sebagai kegiatan ijtihad ( interpretasi/tafsir )  dari  para  fuqaha.  Sehingga muncul  berbagai  kitab fiqh, mulai  fiqh Maliki, fiqh  Hanafi,  fiqh  Syafii,  fiqh,  Hanbali,  dan fiqh-fiqh  yang  lain. Keempat ,  di  era  fiqh berkembang  pesat  kajian  teoritis  paradigmatik. Di  antaranya  adalah  diskusi  hangat  oleh berbagai  pihak  untuk  merumuskan  definisi hukum ekonomi syariah.
Ekonomi  Syariah  adalah  semua  kegiatan ekonomi  baik  yang  telah  dikenal  dan  sedang dijalankan  saat  ini  atau  yang  akan  ditemukan kemudian  yang  tidak  menimbulkan  kerugian ( mudharat )  pada  orang  lain  dan  tidak melibatkan  barang,  hal,  dan  jasa  yang diharamkan  oleh  Islam.  Ekonomi  Syariah adalah  kegiatan  ekonomi  yang  berlandaskan aturan  dan  etika  Syariah  Islam. 11 Menurut Abdul  Mannan,  ekonomi  syariah  adalah  ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah  ekonomi  rakyat  yang  diilhami  oleh nilai-nilai islam. 12
Hasanuzzaman  mendefinisikan  ekonomi syariah  sebagai  pengetahuan  dan  aplikasi  dari
11 Ekonomi Syariah . http://qoul- aza.blog.friendster.com/2007/02/ekonomi-syariah/, diunduh 6 Desember 2014
12 Muhammad  Abdul  Mannan, Teori  dan  Praktek Ekonomi  Islam, (Yogyakarta:  Dana  Bhakti  Wakaf, 1993), h. 351
110 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 107-116 anjuran  dan  aturan  syariah  yang  mencegah ketidakadilan  dalam  memperoleh  sumber  daya material,  sehingga  tercipta  kepuasan  manusia dan  memungkinkan  mereka  menjalankan perintah  Allah  dan  masyarakat.  Khursid Ahmad menambahkan, bahwa ekonomi syariah adalah  usaha  sistematis  untuk  memahami masalah  ekonomi  dan  perilaku  manusia  dalam hubungannya dengan persoalan tersebut menurut  perspektif  Islam. 13 Ekonomi  Syariah lebih luas dari sekadar perbankan dan asuransi syariah. Berbagai sektor ekonomi seperti hotel, media  cetak,  media  elektronik,  retail,  jasa, pasar  modal,  toko,  warung,  dan  berbagai  jenis perdagangan yang dikelola berlandaskan aturan dan etika syariah, keseluruhannya termasuk ke dalam bingkai ekonomi Syariah.
Definisi  paling  populer  menurut  Dawam Rahardjo, ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan  dengan  produksi  dan  distribusi  di antara  orang-orang.  Ilmu  ekonomi  syariah adalah ilmu yang mempelajari prilaku manusia sebagai  hubungan  antara  tujuan  dan  alat-alat langka  yang  mengandung  pilihan  dalam penggunaannya sesuai syariat Islam. 14
Selain  perdebatan  seputar  definisi  ekonomi syariah  sebagai  bagaian  dari  hukum  ekonomi syariah,  di  era  fiqh  juga  berkembang  rumusan penting  terkait  deskripsi  ekonomi  syariah. Ekonomi  syariah  bertujuan  untuk  membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mencakup:  (1)  Berbagai  sumber  daya  titipan Allah swt kepada manusia; (2) Islam mengakui pemilikan  pribadi  dalam  batas-batas  tertentu; (3)  Kekuatan  penggerak  utama  ekonomi syariah adalah kerja sama; (4) Ekonomi syariah menolak  terjadinya  akumulasi  kekayaan  yang dikuasai  oleh  segelintir  orang  saja;  (5) Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat  dan  penggunaannya  direncanakan untuk  kepentingan  banyak  orang;  (6)  Muslim harus  takut  kepada  Allah  swt  dan  hari penentuan  di  akhirat  nanti;  (7)  Zakat  harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi
13 Umar  Chapra, Masa  Depan  Ekonomi,  Sebuah Tinjauan  Islam, (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  2001),  h. 121
14 Dawam  Rahardjo,  “Pengertian  Ekonomi  Islam”, dalam Republika, 1 Mei 1993
batas  (nisab);  dan  (8)  Islam  melarang  riba dalam segala bentuk. 15

## Hukum Ekonomi Syariah di Era Qânûn
Uraian terkait hukum ekonomi syariah di era qânûn terdiri  atas  tiga  tema,  yaitu  konstruksi norma hukum ekonomi syariah,  ruang lingkup ekonomi  syariah,  dan  posisi  keilmuan  hukum ekonomi Syariah.
Pertama , Konstruksi Norma Hukum Ekonomi  Syariah.  Ada  beberapa  ciri  khas  era qânûn . Pertama ,  berlangsung  mulai  lahirnya Majalat  al-ahkam al-adliyah (1868 M) sampai awal  abad  21. Kedua ,  diperuntukkan  bagi wilayah  Islam  yang  sudah  meluas  ke  seluruh dunia  (internasional). Ketiga ,  sumber  hukum Islam  tetap  al-Quran  dan  hadis. Keempat , ijtihad  ( interpretasi/tafsir )  fuqaha  berkembang pesat,  dan  partisipasi  politik  pemerintahan suatu Negara makin marak. Era qânûn ditandai oleh  kemunculan  ketentuan  hukum  ekonomi syariah  dalam  peraturan  perundang-undangan negara, mulai secara laten sampai manifest . Ketentuan  hukum  ekonomi  syariah  muncul pertama  kali  di  Indonesia  ketika  pemerintah meluncurkan  kebijakan  Paket  Oktober  1988 yang  membolehkan  setiap  bank  menetapkan besar bunga meskipun nol persen. Pada saat itu Bank  Syariah  mulai  berdiri. 16 Pengaturan perbankan  syariah  selanjutnya  termuat  dalam UU  No.  7  tahun  1992  tentang  Perbankan,  PP No.  72  tahun  1992  tentang  Bank  Bagi  Hasil, dan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU  No.  7  tahun  1992  tentang  Perbankan. Pengaturan Perbankan
Syariah dalam perundangan-undangan tersebut tidak
dilengkapi dengan pengaturan tentang penyelesaian  sengketa  antara  bank  syariah  dan nasabah.  Hal  ini  memunculkan  beragam penafsiran hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
Menurut  Muhammad  Syafii  Antonio,  jika muncul  sengketa  antara  Bank  Syariah  dan nasabah,  maka  kedua  belah  pihak  tidak menyelesaikan di Pengadilan Negeri tidak pula
15 http://islampeace.clubdiscussion.net/ekonomi- islam-f8/pengertian-tujuan-prinsip-prinsip-ekonomi- islam-t13.htm, diunduh 6 Desember 2014
16 Karnaen  Perwataatmadja  dan  M.  Syafi'i  Antonio, Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam (Yogyakarta:  Yayasan Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 58 dan Muh.  Zuhri, Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), h. 12
di  Pengadilan  Agama,  tetapi  sesuai  tata  cara dan  hukum  materi  syariah,  yaitu  lewat  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  yang telah  didirikan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  bekerjasama  dengan  Kejaksaan  Agung RI. 17 Di  sisi  lain,  Sutan  Remy  Syahdeini berpandangan,  bahwa  di  dalam  tata  hukum Indonesia,  hukum  Islam  bukan  merupakan hukum  positif  (bukan  hukum  yang  berlaku resmi dan dapat dipaksakan atas pelanggarannya  oleh  pengadilan).  Oleh  karena itu,  sengketa  yang  timbul  antara  bank  syariah dan  nasabah  tidak  diberlakukan  hukum  Islam. Namun,  yang  diberlakukan  adalah  hukum perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  KUH Perdata, karena KUH Perdata  yang merupakan hukum positif. 18
Ketidakjelasan penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  akhirnya  memperoleh  respon dengan  terbitnya  UU  No.  3  Tahun  2006 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 UU No.  3  Tahun  2006  disebutkan  “Pengadilan agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam di  bidang:  (a) perkawinan;  (b) waris;  (c) wasiat;  (d)  hibah;  (e)  wakaf;  (f)  zakat;  (g) infaq ; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah.” Pasal  49  UU  No.  3  Tahun  2006  di  atas dengan  tegas  menetapkan  bahwa  sengketa ekonomi  syariah  diselesaikan  oleh  Peradilan Agama.  Ketentuan  ini  semakin  kuat  dengan keluarnya  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah.  Pasal  55  ayat  (1)  UU  No. 21  Tahun  2008  menyebutkan  “Penyelesaian sengketa  Perbankan  Syariah  dilakukan  oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”  Kewenangan  Peradilan  Agama semakin  lengkap  dengan  terbitnya  UU  No.  50 Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  atas UU  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama.  Penjelasan  Pasal  3A  ayat  (1)  UU  No 50  Th    2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas UU  No.  7  Th  1989  Tentang  Peradilan  Agama disebutkan  bahwa  “Yang  dimaksud  dengan “diadakan  pengkhususan  pengadilan”  adalah adanya  diferensiasi/  spesialisasi  di  lingkungan peradilan  agama  dimana  dapat  dibentuk
17 Antonio, Bank Syariah,..., h. 30 dan 214
18 Sutan  Remi  Syahdeini, Perbankan  Islam  dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia ( Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 134
pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase  syariah,  sedangkan  yang  dimaksud dengan  "yang  diatur  dengan  undang-undang" adalah  susunan,  kekuasaan,  dan  hukum acaranya.
Sebagai  tindak  lanjut  amanat  perundangan- undangan  ekonomi  syariah  di  atas,  diperlukan pembaharuan  hukum  formil  dan  hukum materiil  ekonomi  syariah.  Sejauh  ini,  ada  dua acuan  hukum  materiil  ekonomi  syariah,  yaitu Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (FDSN)  dan Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor 02  Tahun  2008  tentang  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah  (KHES).  Lawrence  M. Friedman merumuskan bahwa suatu pembaharuan  hukum  tidak  akan  mendapatkan hukum  yang  efektif  jika  tidak  didukung  tiga hal,  yaitu  substansi  hukum  yang  bagus, lembaga  hukum  yang  berwibawa,  dan  budaya hukum  yang  cooperatif. 19 Dalam  konteks  ini, fatwa  DSN  MUI  dan  KHES mengisi kekosongan  substansi  norma  hukum  di  bidang hukum materiil ekonomi syariah.
Selama 2007 dan 2008 ada 4 kasus sengketa ekonomi  syariah  yang  masuk  ke  Pengadilan Agama, 20 dan  14  kasus  sengketa  ditangani
Badan Arbitrase Syariah
Nasional (Basyarnas). 21 Sampai  Juni  2007,  Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah menerbitkan  61    fatwa  ekonomi  syariah.  Jika sebelum  Mei  2007  fatwa  DSN  MUI  selalu mencantumkan  klausul,  jika  terjadi  sengketa agar  diselesaikan  di  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  (Basyarnas).  Maka  sejak  Juni  2007 DSN  MUI  membuat  klausul  baru  bahwa  Jika terjadi  sengketa,  agar  diselesaikan  di  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  atau Peradilan Agama (PA). Perubahan itu tak lepas dari  disahkannya  UU  No.  3  Tahun  2006 tentang  Peradilan  Agama  sebagai  pengganti UU  No.  7  Tahun  1989.  Pasal  49  UU  tersebut
19 Lawrence  M.  Friedman, The  Legal  System,  A Social  Sentence  Perspektif (New  York:  Rusell  Sage Foundation, 1975), h. 168-193
20 Mahkamah  Agung  Ditjen  Badilag, Profil Peradilan Agama (Jakarta: 2008), h. 14
21 Fatwa  Baru  DSN-MUI  Perkuat  Kompetensi Peradilan  Agama. http://  www.  Hukum  online. com/berita/  baca/  hol17024/  fatwa-baru-  dsnmui- perkuat-  kompetensi-  peradilan-agama.  Diunduh  8 Desember 2014
112 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 107-116 memberi  kompetensi kepada  PA untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 22
Kedua ,  Ruang  Lingkup  Ekonomi  Syariah. Menurut penjelasan Pasal 49 Huruf (i) UU No. 3  Tahun  2006,  yang  dimaksud  dengan “ekonomi  syari’ah”  adalah  perbuatan  atau kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut prinsip  syari’ah,  antara  lain  meliputi  (a)  bank syari’ah; (b) lembaga keuangan mikro syari’ah; (c)  asuransi  syari’ah;  (d)  reasuransi  syari’ah; (e) reksadana syari’ah; (f) obligasi syari’ah dan surat  berharga  berjangka  menengah  syari’ah; (g) sekuritas syari’ah; (h) pembiayaan syari’ah; (i)  pegadaian  syari’ah;  (j)  dana  pensiun lembaga  keuangan  syari’ah;  dan  (k)  bisnis syari’ah.
Asuransi  syariah  adalah  asuransi  yang dijalankan  berdasarkan  prinsip  takaful,  yaitu suatu  skema  kerjasama  yang  dilandasi  oleh nilai-nilai ukhuwah, solidaritas, saling membantu untuk memberikan bantuan finansial kepada  peserta  takaful  jika  membutuhkannya dan  mereka  sepakat  untuk  memberikan konstribusi  untuk  tercapainya  tujuan  tersebut. Konsep dasar takaful adalah saling bertanggung  jawab,  saling  bekerjasama  dan membantu, dan saling melindungi.
Reasuransi  syariah  adalah  mengasuransikan risiko  sebuah  perusahaan  asuransi  syariah. Reasuransi syariah adalah bisnis mengasuransikan  perusahaan  asuransi  dari kejadiaan  kerugian  atas  proses  operasional bisnis  asuransi  berdasar  prinsip  syariah. Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan  untuk  menghimpun  dana  dari masyarakat  pemodal  sebagai  pemilik  harta ( shabib  al-mal/rabb  al-mal )  untuk  selanjutnya diinvestasikan  dalam  Portofolio  Efek  oleh Manajer  Investasi  sebagai  wakil  shahib  al-mal menurut ketentuan dan prinsip Syariah islam.
Obligasi  syariah  (sukuk)  adalah  suatu  surat berharga  jangka  panjang  berdasarkan  prinsip syariah  yang  dikeluarkan  emiten  kepada pemegang  obligasi  syari’ah  yang  mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang  obligasi  syari’ah  berupa  bagi hasil( margin/fee) ,  serta  membayar  kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan  Syariah adalah  dana pensiun  yang  diperoleh  seseorang
22 Fatwa Baru DSN-MUI ,,,,, 8 Desember 2014
setelah  purna  tugas  yang  diberikan  oleh instansi  atau  perusahaan  tempat  bekerja  yang dititipkan  di  Lembaga  Keuangan  Syariah dengan  prinsip  (a) penghematan  pajak  atas iuran  peserta,    (b)  prinsip  penghematan  pajak atas  hasil  investasi.  Hasil  investasi  dana pensiun  dalam  bidang  penanaman  modal tertentu  memperoleh  fasilitas  penundaan  pajak penghasilan,  (c)  prinsip  keamanan  dana  dari segala  macam  sitaan  (creditor  proof).  Sampai sejauh  ini  baru  ada  satu  DPLK  Syari'ah  yaitu Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan  Bank Muamalat atau DPLK Muamalat.
Sejak  tahun  1990  sampai  tahun  2010, perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia merambah  berbagai  sektor.  Sampai  Juli  2008, di  Indonesia  ada  287  Lembaga  Keuangan Syariah  (LKS)  dalam  berbagai  jenis.  Menurut data Bank Indonesia, sampai Mei 2005, jumlah nasabah/deposan perbankan syariah lebih dari 2 juta orang. Sedangkan jumlah nasabah pembiayaan sekitar 300.000-an orang. Data itu belum  termasuk  nasabah  asuransi,  pegadaian, pasar  modal,  dan  dana  pensiun  syariah.  Juga belum  termasuk  nasabah Baitul  Mal  wat Tamwil (BMT) yang mencapai lebih dari 3 juta orang.
Tabel 1: Jumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sampai Juli 2008 23

## LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

## JUMLAH
Bank Umum Syariah 4 Unit Usaha Syariah Bank Umum 14 Unit Usaha Syariah BPD 15 Bank Kustodian Syariah 6 BPR Syariah 117 Asuransi Syariah 42 Reasuransi Syariah 3 Broker Asuransi dan Reasuransi 6 Reksa Dana Syariah 22 Obligasi Syariah & Medium Term Notes (MTN) 38 Pembiayaan Syariah 11 Pegadaian Syariah 1
23 http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/lks_lbs.php ?id=66, diunduh 8 Desember 2014
DPLK Syariah 2 Bisnis Syariah 4 Modal Ventura Syariah 2 Lembaga Penjaminan Syariah 1 JUMLAH 287
Pesatnya perkembangan ekonomi syariah tidak  lepas  dari  politik  hukum  nasional.  Tidak berbeda  dengan  yang  lain,  tanpa  kekuatan politik  tidak  ada  sistem  ekonomi  yang  mapan. Ekonomi  kapitalis  bisa  kuat  karena  dukungan politik  Amerika,  ekonomi  sosialis  pernah mapan  karena  dukungan  Uni  Sovyet,  ekonomi terpimpin  pernah  jaya  karena  dukungan Pemerintah Orde Lama, dan ekonomi Pancasila pernah  sangat  populer  karena  dukungan Pemerintah Orde Baru. 24 Ketiga ,  Ekonomi  Syariah  dalam  Struktur Keilmuan  Islam.  Untuk  mengetahui  kesejatian ekonomi  syariah,  diperlukan  pemetaan  konsep terkait  dengan  posisi  sektor  ekonomi  syariah dalam  struktur  keilmuan  Islam.  Skema  berikut ini  diharapkan  membantu  pemahaman  peta konsep ekonomi syariah. 25
Dalam  bingkai  keilmuan  Islam,  banyak kajian  hukum  ekonomi  Islam  yang  muncul  di era qânûn terutama  setelah  era  2000-an. Hampir  setiap  buku  yang  terbit  di  era  setelah 2000-an  mengacu  pada  data-data  empirik  dan praktek  hukum  ekonomi  syariah.  Di  sini menunjukan  bahwa  implementasi  hukum ekonomi  syariah  semakin  tak  terbendung  di mana  saja  dan  kapan  saja.  Saat  ini  hukum ekonomi  Islam  telah  menjadi  salah  satu indikator  utama  (disamping  ilmu  pengetahuan teknologi  dan  syiar  Islam)  bagi  menguatnya peradaban  Islam secara global. Dengan hukum ekonomi  syariah  Islam  bisa  masuk  ke  jantung yang  paling  dalam  bumi  Eropa  dan  Amerika tanpa  ada  kecurigaan  sedikitpun  atau  sikap- sikap pejoratif yang menghadangnya.
24 M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam (Malang: UIN Malang Press, 2009),  h. 2
25 Mustafa  Ahmad  Zarqa, Al-Fiqh  al-Islami  fi Tsaubih al-Jadid, al-Madkhal al-Fiqh al-Am (Damaskus: Matba’  Jamiah  al-Dimasqy,  1959),  h.  6.  Lihat  juga, Muhammad  Syafii  Antonio, Bank  Syariah,  Bagi  Bankir dan  Praktisi  Keuangan  ( Jakarta:  Bank  Indonesia  dan Tazkiyah Institute, 1999), h. 5
Hukum Ekonomi Syariah di Era Qadla
Ada beberapa ciri khas era qadla . Pertama, berlangsung mulai awal abad  21  dan seterusnya. Kedua ,  peradaban  Islam  sudah membumi di seluruh pelosok dunia ( internasionality ). Ketiga , sumber hukum tetap al-Quran  dan  hadis  sekaligus  berkembang suasana  ijtihad  ( interpretasi/  tafsir )  fuqaha yang  terus  berproses,  partisipasi  politik pemerintahan  suatu  negara  semakin  intensif, dan dengan berbagai referensi hukum yang ada. Keempat ,  tuntutan  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  secara  cepat  dan  akurat. Kelima , hakim dituntut untuk semakin produktif,  kreatif,  dan  inovatif  memproduk hukum  ekonomi  syariah  baik  dengan  mengacu pada peraturan perundangan-undangan ekonomi syariah maupun dengan cara menggali nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  di  tengah masyarakat.  Karena,  para  hakim  bukan  hanya menjadi  juru  bicara  perundangan-undangan ( speakers  of  law ),  tetapi  melalui  ijtihad  dan putusan-putusan  yang  dibuat  para  hakim  juga berstatus sebagai juru bicara keadilan ( speakers of justice ).
Menurut  Lawrence  M.  Friedman,  hukum memiliki  empat  fungsi.  Fungsi  pertama  adalah dispute  settlement (penyelesaian  sengketa). Menurut  Richard  L.  Abel,  sengketa  adalah pernyataan  publik  mengenai  tuntutan  yang tidak  selaras  ( inconsistent  claim )  terhadap sesuatu  yang  bernilai. 26 Dalam  kerangka berpikir ushul fiqh, konsep Friedman memiliki semangat yang sama dengan diktum ushuliyyin hukmul  hakim  yarfa’ul  ikhtilafi (keputusan hakim  menghilangkan  dan  menyelesaikan persengketaan).
Asas-asas Progresif Hukum Ekonomi Syariah Munculnya  beragam  tipologi  formulasi hukum  ekonomi  syariah  di  atas  tak  lepas  dari adanya  tarik  ulur  metode  dan  disain  pola  pikir masyarakat Muslim dalam mempersepsi eksistensi  hukum  ekonomi  syariah.  Noul  J. Coulson  menawarkan  enam  konsep  pasangan pilihan  asas yang  dapat mempengaruhi
26 Lawrence  M.  Friedman, The  Legal  System,  A Social  Sentence  Perspektif (New  York:  Rusell  Sage Foundation, 1975), h. 15
114 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 107-116 masyarakat  Muslim  terhadap  hukum  Islam, termasuk hukum ekonomi syariah.
Pertama , Unity dan diversity .  Satu  sisi hukum ekonomi syariah memiliki karakter satu macam  ( unity )  sebagai  kesatuan.  Artinya hukum  ekonomi  syariah  adalah  hukum  Tuhan. Seharusnya  hukum  ekonomi  syariah  satu macam  saja  untuk  seluruh  umat  Islam  bahkan untuk  seluruh  umat  manusia.  Di  sisi  lain, hukum ekonomi syariah juga memiliki karakter beragam  ( diversity ).  Artinya,  hukum  Islam harus bermacam-macam, sebagaimana ragamnya  nalar  manusia  dan  ragamnya mazhab-mazhab hukum dalam Islam.
Kedua , authoritarianism dan liberalism . Satu  sisi,  hukum  ekonomi  syariah  memiliki karakter  memaksa  ( authoritarianism) atau otoriter.  Artinya,  hukum    ekonomi  syariah mengikat  dan  memaksa  bahkan  dogmatis  dan doktriner  kepada  seluruh  umat  Islam  di  mana
dan  kapan  saja  berada.  Setiap  perjanjian  yang dibuat  mengikat  kepada  para  pihak  dan  tidak ada  pilihan  lain  kecuali  mentaati  perjanjian tersebut.  Di  sisi  lain,  hukum  ekonomi  syariah memiliki  karakter  yang  bebas  ( liberal ). Artinya,  hukum  ekonomi  syariah  menganut asas bebas. Penerapan hukum ekonomi syariah sangat akomodatif terhadap situasi dan kondisi yang mengitari pelakunya.
Ketiga , idealism dan realism. Satu  sisi, hukum  ekonomi  syariah  memiliki  karakter
ideal.  Artinya,  hukum  ekonomi  syariah dirumuskan oleh para teoritisi dan lebih banyak mengekspresikan  hal-hal  yang  ideal  dan maksimal. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah sebagai hukum yang realistis, yakni perumusan hukum  ekonomi  syariah  berdasarkan  kondisi riil  yang  ada  di  tengah  masyarakat,  sehingga merupakan ekspresi masyarakat umum sebagai pelaku  ekonomi  dan  bukan  sekadar  ekspresi terbatas dari para elit agama saja.
Keempat , stability dan chance .  Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang permanen ( stability ). Artinya, hukum ekonomi syariah itu satu,  mengikat  dan  ideal    maka  tidak  boleh berganti-ganti  dan  tidak  memerlukan  revisi atau  inovasi  dari  pikiran  manusia.  Di  sisi  lain, hukum  ekonomi  syariah  memiliki  karakter berubah-ubah. Artinya, karena hukum ekonomi syariah  itu  beragam,  beba,  dan  realistis,  maka hukum  ekonomi  syariah  harus  berubah-ubah.
Hukum ekonomi syariah memerlukan partisipasi  dan  kontribusi  akal  manusia  agar bisa membumi dan menyejarah dalam kehidupan manusia. 27
Untuk  terwujudnya  suatu  masyarakat yang  perilaku  hukum  sosial  keagamaannya tumbuh  ke  arah  yang  lebih  positif,  ada
27 Noul J. Coulson, Conflicts and Tension in Islamic Yurisprudence (Chicago  and  London:  The  Universiy  of Chicago Press), h. 20-116
Mohamad Nur Yasin , Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi… | 115 kepastian  dan  pertanggung-jawaban  hukum, menurut  Atho  Mudhar,  diperlukan  tiga  syarat. Pertama ,  adanya  tingkat  pendidikan  dan tingkat keterbukaan yang tinggi dari masyarakat Muslim. Kedua , adanya keberanian di  kalangan  umat  Islam  untuk  mengambil pilihan-pilihan  yang  tidak  konvensional  dari pasangan-pasangan pilihan sebagaimana ditawarkan  Noul  J.  Coulson  di  atas. Ketiga , memahami  faktor  sosio-kultural  yang  melatar- belakangi  lahirnya  dan  memotivasi  lahirnya suatu  produk  hukum  Islam,  agar  dapat memahami partikularisme dan semangat terdalam  dari  produk  pemikiran  hukum  Islam tersebut. 28
Dengan  memahami  latar  belakang  sosial ekonomi politik setiap produk hukum ekonomi syariah  sebagai  bagian  penting  dari  hukum Islam  dapat  diperoleh  berbagai  kearifan intelektual  yang  memperkaya  potensi-potensi dan  keunggulan  lokal  ( local  wisdom )  yang menjadi sumber hukum materiil untuk kemudian  menginspirasi  lahirnya  berbagai sumber hukum formil.

## Kesimpulan
Kini di akhir tahun 2014, jika menggunakan standar  pakto  1988  berarti  hukum  ekonomi syariah  di  Indonesia  telah  berumur  26  tahun. Jika    dimulai  tahun  1992  ketika  Bank Muamalah Indonesia (BMI) berdiri kini hukum ekonomi syariah berumur 22 tahun. Jika diukur dari  UU  No.  3  Tahun  2006  berati  hukum ekonomi  syariah  berumur  8  tahun.  Jika standarnya  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  berarti  hukum  ekonomi syariah berumur 6 tahun. Umur 6 tahun dalam kehidupan  manusia  adalah  saat-saat  di  mana seseorang  sedang  duduk  di  kelas  1  Madrasah Ibtidaiyah  atau  Sekolah  Dasar,  saat  di  mana seseorang  belum  sampai  pada  umur bâligh , relatif  mendahulukan  untuk  bermain  dari  pada belajar,  belum  memiliki  kecakapan  hukum ( ahliyatul  ada’ )  untuk  melakukan  perbuatan hukum,  dan masih  di  bawah pengampuan wali atau  orang  tua.  Jika  dianalogikan  dengan  anak yang  berumur  6  tahun  berarti  hukum  ekonomi syariah  di  Indonesia  masih  berada  pada  situasi
28 M. Atho Muzdhar, “Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam”, dalam Budhy Munawar Rahman, Kontekstual;isasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta:
Paramadina, 1995), h. 376
yang terus menerus memerlukan penyempurnaan  dan  pengembangan.  Dalam kondisi  yang  demikian  wajar  jika  muncul statemen  bahwa  dalam  prakteknya  ekonomi syariah  tidak  ada,  yang  ada  adalah  ekonomi menuju  syariah.  Meskipun  demikian,  apapun kondisi  dan  situasi  hukum  ekonomi  syariah yang  ada  sekarang  tetap  harus  disyukuri. Dibanding  yang  lalu  saat  ini  jauh  lebih konstruktif dan kondusif. Dalam hal ini berlaku asas  hukum  “apa  saja  yang  belum  bisa diperoleh/dicapai secara keseluruhan janganlah ditinggal  keseluruhan  ( ma  lam  yudrak  kulluhu lam tutrak kulluhu ). Dengan demikian, agenda- agenda  reformasi,  restorasi,  dan  revolusi  di bidang  hukum  ekonomi  syariah  harus  terus berjalan  sambil  disempurnakan  di  tengah perjalanan,  baik  pada  aspek  teori  maupun implementasi. Fase-fase konseptual paradigmatik yang ada pun bisa dikembangkan lebih  lanjut.  Siapa  saja  yang  hari  esuk  lebih baik dari hari ini maka dialah orang-orang yang beruntung  dan  akan  menggenggam  peradaban, semoga.
116 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 107-116

## DAFTAR PUSTAKA
Afzalurrahman, Muhammad  Sebagai  Seorang Pedagang. Jakarta.  Yayasan  Swarna Bhumi, 1997 Antonio,  Muhammad  Syafii. Bank  Syariah, Bagi  Bankir  dan  Praktisi  Keuangan . Jakarta.  Bank  Indonesia  dan  Tazkiyah Institute, 1999 Bek,  Muhammad  Khudari. Tarikh  Tasyri  al- Islami . Beirut. Darul Fikr, 1988 Chapra,  Umar. Masa  Depan  Ekonomi,  Sebuah Tinjauan  Islam .  Jakarta.  Gema  Insani Press, 2001 Coulson,  Noul  J. Conflicts  and  Tension  in Islamic  Yurisprudence .  Chicago  and London. The Universiy of Chicago Press
Ekonomi Syariah , http://qoul-
aza.blog.friendster.com/2007/02/ekonomi -syariah/, diunduh 8 Desember 2014
Fatwa  Baru  DSN-MUI  Perkuat  Kompetensi Peradilan  Agama .  http://  www.  Hukum online.  com/berita/  baca/  hol17024/ fatwa-baru- dsnmui-perkuat- kompetensi- peradilan-agama.  Diunduh  8  Desember 2014 Friedman,  Lawrence  M. The  Legal  System,  A Social  Sentence  Perspektif .  New  York. Rusell Sage Foundation, 1975 Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures .  New  York.  Basic  Book,  Inc., 1973 http://islampeace.clubdiscussion.net/ekonomi- islam-f8/pengertian-tujuan-prinsip- prinsip-ekonomi-islam-t13.htm,  diunduh 8 Desember 2014 http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/lks_lbs
.php?id=66 India Cari Solusi Penyaluran Produk Keuangan  Syariah, Republika  on  line,  8 April 2010.
http://www.republika.co.id/berita/bisnis- syariah/berita/  10/04/  08/  110177-india- cari-solusi-penyaluran-produk-keuangan-
syariah, diunduh 8 Desember 2014 Ka’bah,  Rifyal. Hukum  Islam  di  Indonesia, Perspektif  Muhammadiyah  dan  NU . Jakarta. Universitas Yarsi Press, 1999 Lacey,  Terry. Growth  of  Islamic  Banking  and Finance in the United Kingdom, http://mifsifeui.wordpress.com/category/ ekonomi-islam,  diunduh  8  Desember 2014.
Mahkamah  Agung  Ditjen  Badilag, Profil Peradilan Agama . Jakarta. 2008 Mannan,    Muhammad  Abdul. Teori  dan Praktek  Ekonomi  Islam .  Yogyakarta. Dana Bhakti Wakaf, 1993 Mudzhar,  M.  Atha. Membaca  Gelombang Ijtihad:  antara  Tradisi  dan  Liberasi .
Yogyakarta. Titian Ilahi Press, 1998
Mustafa  Ahmad  Al-Fiqh  al-Islami  fi  Tsaubih al-Jadid,  al-Madkhal  al-Fiqh  al-Am. Damaskus.  Matba’  Jamiah  al-Dimasqy, 1959
Muzdhar,  M.  Atho.  “Fiqh  dan  Reaktualisasi Ajaran  Islam”,  dalam  Budhy  Munawar Rahman.  Kontekstualisasi  Doktrin  Islam dalam Sejarah. Jakarta. Paramadina, 1995 Perwataatmadja,  Karnaen  dan  M.  Syafi'i Antonio, Apa  dan  Bagaimana  Bank Islam . Yogyakarta. Yayasan Dana Bhakti Wakaf, 1992 Rahardjo, Dawam.“Pengertian Ekonomi Islam”, dalam Republika, 1 Mei 1993 Syahdeini,  Sutan  Remi. Perbankan  Islam  dan Kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan  Indonesia .  Jakarta.  Pustaka Utama Grafiti, 1999
Syalthout,  Mahmud. al-Islam,  Aqidah  wa Syari’ah . Kairo. Darul Qalam, 1966 Yasin,  M.  Nur. Hukum  Ekonomi  Islam . Malang. UIN Malang Press, 2009
Zuhri,  Muh. Riba  dalam  al-Qur'an    dan
Masalah Perbankan . Jakarta. Raja Grafindo Persada, 1996