## PENJATUHAN PIDANA UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh : Nastiti Rahajeng Putri, S.H., M.H. * )

## Abstract
Corruption  has  resulted  in  poverty,  so  that  the  perpetrators  of  corruption should  be  subject  to  criminal  restitution  payments.  For  the  purpose  of  the  criminal restitution is to criminalize the corrupt severe as possible so that they deterrent and to  frighten  others  from  committing  corruption.  Another  aim  is  to  restore  the  state's money  lost  to  corruption.  This  thinking  is  in  line  with  the  definition  of  corruption. According  to  the  law,  one  of  the  elements  of  corruption  (Corruption)  is  their  actions that  "harm  the  country".  Given  these  elements,  then  every  event  of  corruption inevitably arise in the state financial losses
The formulation of the problem as well as a boundary problem is how to write a basic consideration of judges in imposing criminal restitution.
Writing  this  law  is  based  on  the  normative  juridical  method,  a  method  / procedure  used  to  solve  the  problem  with  studies  of  secondary  data,  which emphasizes  its  focus  on  positive  law.  The  goals  to  be achieved is  to  answer  the problem formulation writing
Based on the survey results revealed that the judge should have consideration before  the  verdict.  Based  on  the  findings,  the  authors  conclude  that  the  basis  for consideration  of  the  judge  dropped  the criminal restitution  in  corruption  cases  are more  likely  in  a  legal  ground  because  the  judge  can  convict  compensation  if  the defendant  has  been  proven  legally  and  guilty  of  the  crime  of  corruption  is  harming state finances so that the objective principal criminal punishment is meant to be able to  restore  the  country's  finances.  While  the  sociological  reasons  only  affect  criminal punishment  subsidiary  of  Payment  of  Substitute  as  they  relate  to  combine  law enforcement written by exploring the value of justice.
Keywords  : Criminal Money Substitute,Decision Basic Imposition .

## Abstrak
Korupsi  telah  mengakibatkan  kemiskinan,  sehingga  pelaku  korupsi  harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti . Untuk itu tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan  definisi  tindak  pidana  korupsi.  Menurut  undang-undang,  salah  satu  unsur tindak  pidana  korupsi  (tipikor) adalah  adanya  tindakan  yang  “merugikan  negara”. Dengan  adanya  unsur  ini,  maka    setiap  terjadi  suatu  korupsi  pasti  timbul  kerugian pada keuangan negara.
*) Dosen Universitas Diponegoro
Rumusan  Permasalahan  sekaligus  menjadi  batasan  masalah  penulisan  ini ialah  bagaimana  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  uang pengganti.
Penulisan  hukum  ini  didasarkan  pada  metode  yuridis  normatif,  suatu  cara/prosedur yang  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  dengan  penelitian  terhadap  data sekunder, yang fokus perhatiannya menekankan pada  hukum positif. Adapun tujuan yang hendak dicapai ialah menjawab rumusan masalah penulisan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Hakim  harus  memiliki pertimbangan -pertimbangan  sebelum  menjatuhkan  putusan.  Berdasarkan  hasil penelitian  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  dasar  pertimbangan  hakim menjatuhkan  pidana  uang  pengganti  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  lebih cenderung  pada  alasan    yuridis  sebab  hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  uang pengganti  apabila  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan    bersalah    melakukan tindak  pidana  korupsi  yang  merugikan  keuangan  negara  sehingga  tujuan  pokok penjatuhan pidana tersebut dimaksudkan agar dapat memulihkan keuangan negara. Sedangkan  alasan  sosiologis  hanya  berpengaruh  terhadap  penjatuhan    pidana subsider  dari  Pembayaran  Uang  Pengganti  karena  terkait  untuk  memadukan penegakkan hukum tertulis dengan menggali nilai keadilan masyarakat.
Kata kunci : Pidana Uang Pengganti, Dasar Penjatuhan Putusan.

## I.  Pendahuluan
a.  Latar Belakang
Korupsi  telah  mengakibatkan  kemiskinan,  sehingga  pelaku  korupsi harus  dikenakan  pidana  pembayaran  uang  pengganti.  Akibat  tindak  pidana korupsi  yang  terjadi  selama  ini  selain  merugikan  keuangan  negara  dan perekonomian  negara  juga  menghambat  pertumbuhan  dan  kelangsungan pembangunan nasional.
Untuk  itu  tujuan  adanya  pidana  uang  pengganti  adalah  untuk memidana  seberat  mungkin  para  koruptor  agar  mereka  jera  dan  untuk menakuti  orang  lain  agar  tidak  melakukan  korupsi.  Tujuan  lainnya  adalah untuk  mengembalikan  uang  negara  yang  hilang  akibat  korupsi.  Pemikiran  ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut undang-undang, salah satu  unsur  tindak  pidana  korupsi  (tipikor)  adalah  adanya  tindakan  yang “merugikan  negara”.  Dengan  adanya  unsur  ini,  maka    setiap  terjadi  suatu korupsi pasti timbul kerugian pada keuangan negara.
Terhadap  kerugian  negara  ini,  pembuat  Undang-undang  korupsi  baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  maupun  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,
menetapkan  kebijakan  bahwa  kerugian  keuangan  negara  itu  harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi, melalui pidana tambahan uang pengganti.
Menurut  kedua  undang-undang  korupsi  tersebut,  pengembalian kerugian  keuangan  negara  dapat  dilakukan  dengan  dua  instrumen  hukum, yaitu  instrumen  pidana  dan  instrumen  perdata.  Instrumen  pidana  dilakukan oleh  penyidik  dengan  menyita  harta  benda  milik  pelaku  dan  selanjutnya  oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim untuk negara selain barang sitaan,  Undang-undang  korupsi  juga  mengatur  pidana  tambahan  salah satunya  adalah  pembayaran  uang  pengganti  sebagai  bagian  dari pengembalian keuangan negara.
Salah  satu  cara  untuk  mengembalikan  kerugian  negara  yang  hilang tersebut  adalah  dengan  memberikan  pidana  tambahan  berupa  pembayaran uang pengganti. Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas  negara  dari  hasil  pembayaran  uang  pengganti  dari  beberapa  terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantinya.
Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami  sebagai  bagian  dari  upaya  pemidanaan  terhadap  mereka  yang melanggar hukum. Dalam  hal  ini  hukum  yang  dilanggar adalah tindak pidana korupsi.
Adapun  pengertian    pidana  pembayaran  uang  pengganti  dapat  ditarik dari  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  yaitu “pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama dengan  harta  benda  yang diperoleh  dari tindak pidana korupsi”.  Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah “harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pi dana korupsi” jangan hanya ditafsirkan harta benda  yang  masih  dikuasai  oleh  terpidana  pada  saat  jatuhnya  putusan pengadilan  tetapi  juga  “harta  benda  hasil  korupsi  pada  waktu  pembacaan putusan sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain”.
Pada  prakteknya,  putusan  pidana  pembayaran  uang  pengganti bervariasi  besarannya  yang  dapat  disebabkan  beberapa  faktor  antara  lain seperti  hakim  memiliki  perhitungan  tersendiri,  sebagian  hasil  korupsi  sudah dikembalikan  atau  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.
Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam dengan  menuangkannya  dalam  suatu  penelitian  hukum  dengan  judul  : “ Penjatuhan  Pidana  Uang  Pengganti  Sebagai  Pidana  Tambahan  Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ”
b.  Metode Penelitian;
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis normatif,  Spesifikasi  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis.  Berdasarkan  penggunaan  bahan  hukum  dalam  penelitian ini, maka pengumpulan bahan tersebut dapat dilakukan dengan mengumpulkan,  mengkaji,  dan  mengolah  secara  sistematis  bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen yang berkaitan dan juga dapat pula berasal dari  internet  serta  ditambah  wawancara.  Bahan  hukum  dianalisis  secara deskriftif-kualitatif  dengan  jalan  menafsirkan  dan  mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang- undangan.

## II. Tinjauan Pustaka
a.  Pengertian Pidana
Hukuman  adalah  suatu  pengertian  umum  sebagai  suatu  sanksi  yang menderitakan  atau  nestapa  yang  disengaja  ditimpakan  kepada  orang. Menetapkan  hukuman  untuk  suatu  peristiwa  tidak  hanya  menyangkut  bidang hukum  pidana  saja,  tetapi  juga  menyangkut  hukum  perdata  maupun  lainnya. Oleh karena itu pidana  merupakan istilah  yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan  pengertian  atau  makna  sentral  yang  dapat  menunjukkan  ciri-ciri atau sifat yang khas. (Barda Nawawi ,1998 :52).
Istilah pidana adalah terjemahan kata “ straf ” di samping pidana, “ Straf ” juga lazim diterjemahkan dengan hukuman. Menurut Moeljatno, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata “ straf ”.
Untuk memberikan gambaran  yang lebih  luas, berikut ini  dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana sebagai berikut :
1)  Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atau delik, ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan kepada pembuat delik tersebut.
2)  Sudarto,  pidana  adalah  penderitaan  yang  sengaja  dibebankan  kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
3)  Simons,  pidana  adalah  suatu  penderitaan  yang  oleh  undang-undang pidana telah diakibatkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.
4)  Van Hammel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah  dijatuhkan  oleh  kekuasaan  yang  berwenang  untuk  menjatuhkan pidana  atas  nama  negara  sebagai  penanggung  jawab  dari  ketertiban hukum  umum  bagi  seorang  pelanggarnya,  yaitu  semata-mata  karena orang  tersebut  telah  melanggar  suatu  peraturan  hukum  yang  harus ditegakkan negara.
Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :
1)  Pidana  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  pengenaan  penderitaan  atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2)  Pidana  itu  diberikan  dengan  sengaja  oleh  orang  atau  badan  yang mempunyai kekuasaan ( pihak yang berwenang).
3)  Pidana itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berkaitan  dengan  tinjauan  secara  praktis  yang  dikemukakan  dalam pertimbangan  hakim  tersebut  diatas,  penulis  dapat  menganalisa  berdasarkan kajian teori yang penulis dapat sebelumnya, sebagai berikut:
a.  Ditinjau dari asas kebebasan hakim
Kebebasan hakim ini diatur secara tersurat dalam Bab IX Pasal 24 dan 25  setelah  perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  telah  menjadi jaminan kebebasan hakim atau kebebasan peradilan di Indonesia.
Pada  dasarnya  yang  dilakukan  oleh  hakim  adalah  memeriksa kenyataan  yang  terjadi,  serta  menghukumnya  dengan  peraturan  yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum  yang berlaku  untuk  suatu  kasus,  maka  pada  waktu  itulah  penegakan  hukum mencapai puncaknya.
Kebebasan  hakim  mutlak  diperlukan,  terutama  dalam  menjamin terpenuhinya  rasa  keadilan  pihak  yang  berperkara  juga  memenuhi  rasa keadilan  masyarakat.  Kebebasan  hakim  terikat  pada  hukum  sehingga
kebebasan hakim juga  ada  batasnya, hakim tidak bisa berbuat sewenang- wenang  terhadap  perkara  yang  diperiksanya.  Jadi,  kebebasan  hakim merupakan kebebasan hakim yang bertanggung jawab.
Aktivitas  tersebut  dapat  dicerminkan  dalam  Hukum  Acara  Pidana, dimana  Hakim  itu  harus  berusaha  mencari  dan  menemukan,  kebenaran maksud dari suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.
Sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada  seorang  terdakwa merupakan  hasil  final  dari  suatu  putusan  pengadilan.  Dalam  menjatuhkan suatu  putusan  hakim  selalu  memiliki  pertimbangan-pertimbangan  baik secara  yuridis,  filosofis,  maupun  sosiologis.  Pertimbangan-pertimbangan tersebut  merupakan  kewenangan  hakim  dalam  kompetensinya  sebagai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ( Independent Judicary). Hal tersebut sesuai  dengan  tinjauan  secara  teori  sebagaimana  tertera  dalam  Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  yang  menyatakan  bahwa “Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila,  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik Indonesia”.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  hakim,  sebagai  kekuasaan yang  merdeka  harus  bebas  dari  segala  campur  tangan  pihak  manapun juga,  baik  intern  maupun  ekstrem  sehingga  hakim  dapat  dengan  tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya.

## b.  Ditinjau dari hakim bersifat aktif
Dalam  menjalankan  tugasnya  hakim  berusaha  mencari  kebenaran materiil  dengan  cara  melakukan  pembuktian  fakta-fakta  di  persidangan. Yang  dimaksud  pembuktian  adalah  ketentuan  ketentuan  yang  berisi penggarisan  dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang  dibenarkan  undang- undang  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa. Membuktikan  sama  dengan  memberi,  memperlihatkan  bukti,  melakukan sesuatu  sebagai  kebenaran,  melaksanakan,  menandakan,  menyaksikan dan meyakinkan.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim selaku  pimpinan  sidang  harus  aktif  memimpin  jalannya  persidangan sehingga  berjalan  lancar.  Hakimlah  yang  menentukan  pemanggilan,
menetapkan  hari  persidangan  serta  memerintahkan  supaya  alat-alat  bukti yang  diperlukan  disampaikan  dalam  persidangan.  Hakim  juga  berwenang memberikan  nasihat,  mengupayakan  perdamaian,  menunjukkan  upaya- upaya  hukum  dan  memberikan  keterangan  kepada  pihak-pihak  yang berperkara. Tugas tersebut sesuai dengan amanat dalam Pasal  2  ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa seorang hakim  membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi  segala hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat  tercapai  peradilan  yang  sederhana, cepat, biaya ringan.
c.  Ditinjau dari asas objektivitas
Dalam  Undang-Undang  Nomor    48  Tahun  2009  ada  beberapa  pasal yang menjamin keobyektifan hakim, yaitu :
1) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “ Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
2) Ketentuan  Pasal  3  ayat  (2 )  disebutkan  bahwa  “Segala  campur  tangan dalam  urusan  peradilan  oleh  pihak  lain  di  luar  kekuasaan  kehakiman dilarang,  kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana  disebut  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3) Ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  Pengadilan  mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
4) Ketentuan  Pasal  13  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  Sidang  pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain;
5) Ketentuan Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia;
6) Ketentuan  Pasal  14  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  Dalam  sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat  tertulis  terhadap  perkara  yang  sedang  diperiksa  dan  menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
7) Ketentuan  Pasal  14  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  dalam  hal  sidang permusyawaratan  tidak  dicapai  mufakat  bulat,  pendapat  hakim  yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;
8) Ketentuan  Pasal  13  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  menyebutkan  bahwa semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
9) Ketentuan  Pasal  25  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  Segala  putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu,  juga  harus  memuat  pula  pasal-pasal  tertentu  dari  peraturan- peraturan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Dalam  Pertimbangan  hakim  pada  saat  penjatuhan  putusan  telah dijelaskan  apa yang  dimaksud  “Pengadilan  mengadili  menurut  hukum dengan tidak membe dakan orang” secara terpisah yaitu :
1) Mengadili  menurut  hukum  adalah  asas  dalam  menyelenggarakan peradilan,  walaupun  dapat  diperluas  pada  misalnya  keputusan administrasi  negara,  tetapi  secara  asasi  hanya  berlaku  untuk menyelenggarakan  peradilan.  Dalam  proses  peradilan  hakim  wajib mengadili  menurut  hukum,  suatu  peradilan  yang  dilakukan  tidak menurut  hukum  adalah  batal  demi  hukum  ( null  and  void  van rechtswege nietig ).
2) Konsep “tidak membeda-bedakan orang”, tidak hanya berlaku untuk menyelenggarakan  peradilan  melainkan  penyelenggaraan  negara dan  pemerintahan.  Pembuat  undang-undang  secara  asasi  tidak boleh  membuat  undang-undang  yang  membeda-bedakan  orang, penyelenggara  negara  dalam  member  pelayanan  dan  menetapkan keputusan juga tidak boleh membeda-bedakan orang. Penyimpangan azas tidak membeda-bedakan orang dapat dibenarkan walaupun  atas dasar  yang sangat terbatas  yaitu apabila secara nyata ditunjukkan ( clean evidence ) membeda-bedakan orang yang mempunyai tujuan demi suatu keadilan dan manfaat bagi yang dibedakan.  Terkait  hal  tersebut  menunjukkan  hakim  telah melaksanakan asas obyektivitas dalam proses persidangan, dimana hakim  melaksanakan  fungsi  sebagai  lembaga  independen  dengan memperhatikan asas obyektivitas.
d.  Ditinjau dari putusan disertai alasan
Pembuktian adalah  unsur pokok dalam acara pidana karena dari sini putusan  dihasilkan.  Pemeriksaan  sidang  pengadilan  yang  didalamnya  ada pembuktian  dilakukan  secara  nyata  oleh  penuntut  umum  sesuai  dengan surat dakwaannya. Apabila terdakwa didakwa merugikan keuangan negara maka  kerugian  keuangan  negara  itu  harus  dapat  dibuktikan  oleh  penuntut umum.  Jika  terbukti  maka  terdakwa  dapat  dijatuhi  pidana  uang  pengganti. Putusan  ini  terjadi  karena  dalam  pertimbangannya  hakim  selalu mendasarkan  putusannya  dengan  fakta-fakta  dalam  persidangan  sesuai pembuktian yang dilakukan penuntut umum maupun penasehat hukum.

## IV.  Kesimpulan dan Saran

## a.  Kesimpulan
Tujuan Pemidanaan dalam pemberantasan korupsi yang diatur dalam UU  Pemberantasan  Korupsi  disamping  menimbulkan  efek  jera,  juga  untuk memulihkan  kerugian  keuangan  negara  yang  timbul  akibat  adanya  tindak pidana korupsi. Untuk memulihkan kerugian keuangan negara tersebut, UU Pemberantasan  Korupsi  telah  menyediakan  instrumen  pidana  berupa Pembayaran Uang Pengganti (PUP).
Berkaitan  dengan  tinjauan  secara  praktis  yang  dikemukakan  dalam hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1)  Ditinjau  dari  asas  kebebasan  hakim,  kebebasan  hakim  mutlak diperlukan,  terutama  dalam  menjamin  terpenuhinya  rasa  keadilan pihak  yang  berperkara  juga  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat. Ditinjau dari hakim bersifat aktif
2)  Ditinjau  dari  asas  objektivitas,  Pertimbangan  hakim  pada  saat penjatuhan putusan dalam “Pengadilan mengadili  menurut hukum dengan tidak membedakan orang” secara terpisah.

## b.  Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  saran yang diberikan sebagai berikut :
1)  Perlu  adanya  perubahan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  karena  di  dalam  undang-undang  tersebut  hanya merumuskan pengaturan mengenai pidana uang pengganti.
2) Perlu  adanya  Perubahan  Undang-Undang  Kekuasaan  kehakiman dalam  poin  pedoman  penerapan  pidana  tambahan  yang  tidak tercantum dalam KUHP, seperti pidana uang pengganti.

## Daftar Pustaka
a.  Buku
Adji,  Indriyanto  Seno,  2001, Arah  Sistem  Peradilan  (Pidana)  Terpadu Indonesia  (Suatu  Tinjauan  Pengawasan  Aplikatif  dan  Praktek) , Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
Agung,  Nanda  D,  2003, Masalah  Kebebasan  hakim  Dalam  Menangani  suatu Perkara Pidana , Jakarta, Aksara Persada Indonesia.
Arief,  Barda  Nawawi,  2003,  “Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dalam kaitannya  dengan  Pembaharuan  Kejaksaan” , Makalah  pada  Forum dengar  Publik:  Pembaharuan  Kejaksaan,  diselenggarakan  oleh  KHN, Kejaksaan  Agung  dan  Partnership  for  Governance  Reform  in Indonesia, Jakarta.
______, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana.
Direktorat  Penelitian  dan  Pengembangan  Deputi  Pencegahan  Komisi Pemberantasan  Korupsi,  2006, Komisi  Anti  Korupsi  di  Luar  Negeri (Deskripsi  Singapura,  Hongkong,  Thailand,  Madagascar,  Zambia, Kenya dan Tanzania), Jakarta.
Hamzah, Andi, 2005, Azas-Azas Hukum  Pidana, Jakarta, Yasrif Watampoe.
Laila,  Efi  K,  2010, Pembayaran  Uang  Pengganti  Dalam  Perkara  Korupsi , Jakarta, Solusi Publishing.
Lexy,  Moleong,  J,  2005, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung,  Remaja Rosdakarya.
Loqman, Loebby, 2002, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Datacom.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Mertokusumo,  Soedikno,  1986, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar , Yogyakarta, Liberty.
Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana, Semarang,  Badan Penerbit Undip.
______, 1998, Teori-teori dan kebijakan Pidana ,  Bandung, PT. Alumni
______,  2002, Demokratisasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Arah  Reformasi Hukum di Indonesia , Jakarta, The Habibie Center.
Oemar Seno A, 1984, Hukum-Hakim Pidana, Jakarta, Erlangga.
Prakoso, Djoko, 1987, Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Jakarta, PT. Bina Aksara.
Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.
Reksodiptro,  Mardjono,  2001, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana , Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
__________,  2001, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Sudarto,1977, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung, Alumni.
Waluyo,  Bambang,  1991, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek ,  Jakarta,  Sinar Grafika.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  1971  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman