## PENGAMBILAN KEPUTUSAN SECARA KOLEKTIF OLEH PIMPINAN KPK BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Putri Kemala Sari
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar putkemalasari@gmail.com

## Abstract
Article  21  paragraph  (5)  of  the  Corruption  Eradication  Commission  Law  states  that  the Chairperson  of  the  Corruption  Eradication  Commission  "works  collectively",  which  in  the explanation stated that each decision making must be approved and decided together. The main  problem  of  this  research  is  about  the  pre-trial  case  of  Budi  Gunawan  which  was determined by the suspect by the KPK in the arguments of the petitioner's petition stating that the suspect's determination was not carried out collectively because at that time there was a vacancy of one of the KPK Leaders. Therefore this study aims to examine and examine the decision-making process by the KPK Leaders as the application of Article 21 paragraph (5) of  the  KPK  Law  and  also  determine  the  scope  of  tasks  that  are  collectively  decided  and agreed  upon  together.  This  study  uses  a  normative  juridical  method.  The  research specifications used are descriptive analytical, using a statute-approach approach, conceptual approach and comparative approach. The results of the study can be summarized as follows: First,  the  collective  decision-making  process  is  carried  out  in  the  form  of  ordinary mechanisms,  formal  mechanisms  and  urgent  mechanisms.  With  the  decision  making procedure carried out by deliberation to reach consensus and use the most votes (voting) as stated  in  Commission  Regulation  No.  3  of  2009  concerning  the  procedures  for  decision making by the KPK leadership, but in the provisions of Article 7 PK / 3/2009 formulate that decision making can be carried out in less than 3 (three) people (not fulfilling the quorum) in the  event  of  an  urgent  situation,  and  meaning  the  collective  "by  the  KPK  is  not  always interpreted as making decisions in its entirety (the five leaders), then the provision overrides the actual collective meaning based on the principle of working collectively. Second, as for the scope of the collective decision-making tasks by the KPK Leaders regulated in Article 3 CHAPTER  III  LEADERSHIP  Regulation  No.  1  of  2015  concerning  the  Organization  and Work Procedure of the KPK, it is stated that the increase in the status of suspects is the scope of tasks decided and agreed collectively with expose procedure.
Keywords: komisi pemberatasan korupsi, pengambilan keputusan, keputusan kolektif

## 1. PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  yang selanjutnya  disebut  UUD  1945  menyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum”. Konsepsi mengenai negara hukum mengambarkan bahwa setiap aspek tindakan pemerintah  baik  dalam  lapangan  pengaturan  maupun  dalam  lapangan  pelayanan  harus berlandaskan  pada  hukum  atau  peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku  artinya pemerintah  tidak  dapat  melakukan  tindakan pemerintahan  tanpa  dasar  kewenangan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Bagir Manan dalam jurnal yang disampaikan oleh  Arief  Sidharta,  unsur-unsur  dan  asas-asas  dasar  Negara  Hukum  adalah  sebagai berikut: 1
a. Pengakuan,  penghormatan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  berakar dalam penghormatan atas martabat manusia ( Human Dignify ).
b. Asas kepastian hukum, negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.
c. Asas Similia Similibus (asas persamaan), dalam negara hukum pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus non-diskriminatif).
d. Asas demokrasi, asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintah.
e. Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu unsur yang terkandung dalam negara hukum adalah adanya asas kepastian hukum, bahwasanya negara hukum bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan asas  kepastian  hukum  tersebut  sebagai  tujuan  dari  hukum,  penegakan  hukum  untuk memberantas  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara  konvensional  selama  ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara  luar  biasa  melalui  pembentukan  suatu  badan  khusus  yang  mempunyai kewenangan  luas,  independen  serta  bebas  dari  kekuasaan  manapun  dalam  upaya pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  yang  pelaksanaannya  dilakukan  secara  optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. 2
Berdasarkan  Pasal  43  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  memerintahkan  untuk  membentuk  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  yang  bertugas  untuk  melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi. Lembaga  negara  tersebut  selanjutnya  disebut  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK). KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun.  KPK  memiliki  kewenangan untuk  melakukan  koordinasi  dan  supervisi,  termasuk  melakukan  penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas kejahatan tindak pidana korupsi. 3
1 B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jentera Jurnal Hukum, Jakarta, Edisi 3 Tahun II November 2004, hlm. 123
2 Lihat dalam Penjelasan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3 Lihat dalam Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sebagai  lembaga  independen  yang  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pimpinan KPK berdasarkan Pasal 21  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  selanjutnya  disebut  UU  KPK,  menyebutkan  bahwa “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut : a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap anggota; dan b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing- masing  merangkap  Anggota”.  Selanjutnya  berdasarkan  Lampiran  Peraturan  Pimpinan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  No.  PER-08/XII/2008  tanggal  30  Desember  2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, Pelaksana tugas KPK terdiri dari: 4 a. Deputi Bidang Pencegahan,
b. Deputi Bidang Penindakan,
c. Deputi Bidang Informasi dan Data,
d. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dan
e. Sektretaris Jendral.
Berkenaan dengan hal tersebut maka Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: 5 a. koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak pidana korupsi;
b. supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang  melakukan pemberantasan  tindak pidana korupsi;
c. melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana korupsi;
d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam  rangka  melakukan  tugasnya  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  6 tersebut Pimpinan KPK bekerja secara kolektif. Yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (5) bahwa “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif”, yang selanjutnya dalam penjelasan UU KPK disebutkan  yang dimaksud dengan “bekerja secara kolektif” adalah setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan KPK.
Seperti  uraian  yang  dijelaskan  dalam  Putusan  Sidang  Mahkamah  Konstitusi 1562/49/PUU/XI/2013  mengenai  pengujian  Pasal  21  ayat  (5)  UU  No.  30  Tahun  2002 tentang  KPK  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  RI  1945  menyatakan bahwa makna “bekerja secara kolektif” dalam ketentuan tersebut berkaitan erat dengan tugas, wewenang serta kewajiban KPK yang sangat luar biasa, sehingga untuk mencegah terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  yang  dimiliki  KPK  maka  dilaksanakan  dengan prinsip  kehati-hatian,  akuntabel,  transparan,  dan  menjunjung  tinggi  hukum  tanpa sedikitpun  toleransi  atas  penyimpangan,  dan  untuk  mewujudkan  prinsip  keseimbangan agar  tidak  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  yang  luar  biasa  maka  dalam  proses
4 Lihat dalam Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER-08/XII/2008.
5 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
pengambilan  keputusan  harus  disetujui  dan  diputuskan secara  bersama-sama  oleh Pimpinan KPK. 6
Pengambilan keputusan secara kolektif yang dituangkan dalam ketentuan tersebut merupakan  perwujudan  asas  demokrasi  dalam  unsur  negara  hukum.  Bahwa  asas demokrasi memungkinkan suatu cara atau metode dalam pengambilan keputusan. Maka metode  ini  lazim  diterapkan  dalam  lembaga  negara  seperti  KPK  yang  memiliki kewenangan  yang  luar  biasa  yang  bertujuan  untuk  meminimalisir  kesewenang- wenangan. Berdasarkan  istilah  pengambilan  keputusan  ( decision  making )  yang disampaikan  oleh Miriam  Budiardjo  dalam  bukunya  dasar-dasar  ilmu  politik menguraikan bahwa “pengambilan keputusan merujuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep dari politik menyangkut keputusan-keputusan  yang  diambil secara  kolektif  mengikat  seluruh  masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu”. 7 Uraian tersebut mengambarkan bahwa pengambilan keputusan itu erat kaitannya dilakukan secara kolektif. Kolektif dalam hal ini adalah pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama.
Namun  dalam  perjalanannya  cara  pengambilan  keputusan  secara  kolektif  yang dituangkan  dalam  Pasal  21  ayat  (5)  UU  KPK,  mengalami  berbagai  kelemahan  dan permasalahan.  Salah  satunya  adalah  penafsiran  mengenai  Pasal  21  ayat  (5)  UU  KPK tersebut mengenai pengambilan keputusan secara kolektif dimaknai dengan melibatkan keputusan  yang  harus  diputuskan  secara  utuh  oleh  kelima  Pimpinan  KPK,  padahal seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi internal KPK pada masanya akan mengalami kekosongan, situasi atau kondisi kekosongan ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 32 ayat (1) UU KPK, yaitu: 8
(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia;
b. berakhir masa jabatannya;
c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
d. berhalangan  tetap  atau  secara  terus  menerus  selama  lebih  dari  3  (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
e. mengungurkan diri;
f. dikenai sanksi berdasarkan undang-undang ini.
Selanjutnya apabila situasi dan kondisi ini terjadi dan mengakibatkan kekosongan salah satu Pimpinan KPK dan kemudian prinsip bekerja secara kolektif yang dituangkan dalam  Pasal  21  ayat  (5)  dimaknai  dengan  pengambilan  keputusan  harus disetujui  dan diputus  secara  bersama-sama  secara  utuh  (melibatkan  kehadiran  seluruh  pimpinan), maka  hal  ini  akan  menimbulkan  permasalahan  yang  berdampak  pada  kinerja kelembagaan  KPK  yang  mengalami  perlambatan  dan  kemunduran  dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya tersebut.
6 Putusan Mahkamah Konstitusi 1562/49/PUU/XI/2013 www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan-sidang1562- 49-PUU-XI/2013, diakses tanggal 12 Maret 2015, pukul 20.00.
7 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. hlm. 19.
8 Lihat Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebagaimana kasus yang terjadi dalam permohonan pra-peradilan pada penetapan tersangka Komisaris Jendral Budi Gunawan, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka  dalam  kasus  dugaan  korupsi  berupa  penerimaan  hadiah  atau  janji  selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) pada periode 2003-2006. Salah  satu  yang  menjadi  dalil  permohonan  pemohon  yang  disampikan  oleh  Kuasa Hukum  Budi  Gunawan  bahwa  penetapan  tersangka  Budi  Gunawan  mengalami  cacat yuridis karena penetapan tersangka tersebut tidak dilaksanakan secara kolektif, disinyalir bahwa  hanya  di  tetapkan  empat  pimpinan  saja  yaitu,  Abraham  Samad,  Bambang Widjayanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja. Karena Busyro Muqoddas pada saat itu telah  habis  masa  jabatannya,  saksi  ahli  dari  Pihak  Pemohon  yaitu  Prof  Romli Atmasasmita,  menambahkan  bahwa  memang  benar  pengambilan  keputusan  harus disetujui  oleh  kelima-lima  pimpinan  KPK  apabila  terjadi  kekosongan  satu  maka pengambilan keputusan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. 9
Berdasarkan kasus di atas maka dapat dilihat bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU  KPK  tentang  pengambilan  keputusan  secara  kolektif  di  satu  sisi  justru  berpotensi menghambat tugas dan fungsi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena beberapa kalangan berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) UU KPK tersebut bermakna setiap pengambilan keputusan harus diputus secara kolektif dan/atau  utuh  oleh  seluruh  Pimpinan  KPK  tanpa  terkecuali  termasuk  dalam  upaya penegakan hukum, sementara kondisi internal KPK yang mengalami kekosongan salah satu pimpinan jelas akan manjadi hambatan tersendiri apabila ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK mengenai pengambilan keputusan secara kolektif harus dimaknai secara utuh oleh  kelima Pimpinan  KPK  termasuk  dalam  hal  penetapan  tersangka  atau  upaya penegakan hukum lainnya.
Kekosongan salah satu unsur pimpinan KPK merupakan salah satu permasalahan yang  berdampak  signifikan  kepada  KPK  dalam  upaya  melaksanakan  fungsi  dan kewenangnya  apabila merujuk  pada  ketentuan  Pasal  21  ayat  (5)  yang  memaknai pengambilan keputusan  secara kolektif dalam pasal tersebut harus dilaksanakan secara utuh tanpa terkecuali. Namun kekosongan salah satu unsur Pimpinan KPK yang terjadi dalam kasus sebagaimana yang telah disebutkan diatas mengartikan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KPK guna melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk dalam penetapan tersangka dapat dikatakan tidak sah secara hukum. Persoalaan ini jelas menimbulkan permasalahan serta polemik ditengah semangat pemberantasan korupsi dan akan menghambat kinerja KPK dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi karena KPK  tidak  akan  dapat  mengambil  suatu  keputusan  strategis  dalam  upaya  penegakan hukum  apabila  kelima  pimpinan  KPK  sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-Undang KPK tidak lengkap, sementara selama dalam rentang waktu kekosongan tersebut KPK tetap  harus  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sehingga  pemaknaan  Pasal  21  ayat  (5) tersebut  jelas  akan  berdampak  pada  terhambatnya  tugas  dan  fungsi  KPK,  yang  pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam upaya penegakan hukum, dimana kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama dalam Negara Hukum.
Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis memetakan bahwa dalam penulisan penelitian ini yang perlu diperhatikan bukan hanya saja mengenai tata cara atau proses pengambilan  keputusan  yang  harus  disetujui  dan  diputus  oleh  kelima  Pimpinan  KPK secara  bersama-sama.  Tapi  hal  penting  lainnya  yang  menjadi  fokus  kajian  ini  adalah mengenai ruang lingkup pengambilan keputusan seperti apa yang diatur dalam keputusan secara  kolektif  tersebut  sehingga  menciptakan  kejelasan  aturan  dan  menimbulkan
9 www.jpnn.com, Sidang Praperadilan Budi Gunawan Sempat memanas, diakses tanggal 12 Maret 2015, pukul 20.00.
kepastian hukum. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis berupaya menganalisis dan mengkaji lebih mendalam mengenai tata cara dan proses pengambilan keputusan secara kolektif  oleh  Pimpinan  KPK  khususnya  dalam  hal  ini  adalah  pengambilan  keputusan secara  kolektif  dalam  penetapan  tersangka  serta  ruang  lingkup  tugas  yang  dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) UU KPK.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  bersifat yuridis normatif. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum,  penelitian  hukum  disebut  juga  penelitian normatif, penelitian yuridis normatif atau dapat juga disebut sebagai penelitian doktrinal yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum,  dan  norma-norma  hukum.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  analitis,  dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan ( statute-approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  dan  pendekatan perbandingan ( comparative approach ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.Proses  Pengambilan  Keputusan  Secara  Kolektif  Oleh  Pimpinan  KPK Berdasarkan  Pasal  21  ayat  (5)  Undang-Undang  No.  30  Tahun 2002  Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  bersifat  independen  dan  bebas  dari pengaruh  kekuasaan  manapun  dengan  tujuan  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna terhadap  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Independen  dan  bebas  dari kekuasaan manapun menerangkan bahwa KPK sebagai lembaga penegakan hukum yang khususnya  bertindak  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  memiliki  kebebasan dan  kelonggaran  yang  cukup  besar  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya tersebut.  Karena  lembaga  ini  tidak  dapat  diintervensi  oleh  lembaga  penegak  hukum lainnya  dalam  penanganan  kasus  yang  sama  seperti  Kejaksaan  dan  Kepolisian.  Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK juga cukup luar biasa yaitu dalam hal ini KPK melakukan  koordinasi,  supervisi,  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan,  selain  itu KPK  juga  melakukan  tindakan-tindakan  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  serta melakukan monitoring.
Sebagaimana landasan pembentukan lembaga KPK yang telah disebutkan diatas dengan  memiliki  tugas  dan  kewenangan  yang  luar  biasa  tersebut,  maka  hal  penting lainnya yang menjadi pembahasan ini adalah mengenai tata kerja pelaksanaan Pimpinan KPK dalam hal pengambilan keputusan.
Menurut    Miriam  Budiardjo  mendefinisikan  istilah  keputusan  dan  pengambilan keputusan yaitu: 10
Keputusan  ( decision )  adalah  hasil  dari  membuat  pilihan  diantara  beberapa alternalitf, sedangkan istilah Pengambilan Keputusan ( decision making ) menunjuk pada proses  yang  terjadi  sampai  keputusan  itu  tercapai.  Pengambilan  keputusan  sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat  seluruh  masyarakat.  Keputusan-keputusan  itu  dapat  menyangkut  tujuan
10 Miriam Budiardjo, Op.Cit., hlm. 19.
masyarakat, dan dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijakan umum atau kebijakan pemerintah adalah hasil dari suatu  proses  mengambil  keputusan,  yaitu  memilih  beberapa  alternatif  yang  akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah.
Berdasarkan  definisi  mengenai  keputusan  dan  pengambilan  keputusan  yang menekankan kepada proses yang dilakukan dalam hal menetapkan sesuatu pemasalahan untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  dikehendaki.  Maka  penting  untuk  diketahui  dan dikaji  lebih  mendalam  mengenai  pengambilan  keputusan,  dalam  hal  ini  proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK, karena KPK sebagai lembaga negara yang melaksanakan  pemberantasan  korupsi  dan  konsen  terhadap  upaya-upaya  pencegahan korupsi  dengan  memiliki  tugas  dan  wewenang  yang  luar  biasa,  dan  diletakkannya Pimpinan  KPK  sebagai  penanggungjawab  tertinggi  di  KPK,  dalam  mana  menganut prinsip bekerja secara kolektif  yang mengartikan sebagai pengambilan  keputusan  yang harus diputus dan disetujui bersama-sama.
Disebutkan dalam Pasal 21 yaitu: 11
(1) Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 terdiri atas :
a. Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  terdiri  dari  5  (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.
(2) Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut:
a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan b. Wakil  Ketua Komisi  Pemberantasan  Korupsi  terdiri  dari  4  (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota.
Dan  ayat  (5)  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.
Berdasarkan ketentuan tersebut Pimpinan KPK  yang terdiri dari 5 (lima) orang, diketuai  oleh  satu  orang  dan  4  (empat)  lainnya  sebagai  wakil  dan  seluruh  Pimpinan merangkap  sebagai  anggota  KPK.  Dan  Pimpinan  KPK  bekerja  secara  kolektif,  yang dalam penjelasan undang-undang KPK disebutkan bahwa makna bekerja secara kolektif adalah setiap pengambilan keputusan harus diputus dan disetujui bersama-sama. Hal ini lazim  dikarenakan  Pimpinan  dalam  sebuah  lembaga  tidak  hanya  dipimpin  oleh  satu orang  tetapi  memiliki  5  (lima)  Pimpinan  sekaligus,  karena  ketentuan  aturan  tersebut menyangkut dengan tugas dan wewenang yang luar biasa sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Seperti yang disampaikan oleh Staf Biro Hukum KPK bapak Toni menerangkan mengenai  makna  kolektif  atau  bersama-sama  tersebut  adalah  ”hal  ini  menyangkut dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK. Undang- undang  mendelegasikan  tugas  dan  kewenangan  yang  luar  biasa  kepada  KPK,  maka makna  kolektif  ini  untuk  melaksanakan  prinsip  keseimbangan  ( checks  anda  balances )
11 Lihat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
diantara  kelima  Pimpinan  tersebut,  kemudian  prinsip  kehati-hatian  dan  transparansi dalam pengambilan keputusan karena dilaksanakan oleh 5 orang bukan hanya satu saja, serta untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan”.
Beliau  menambahkan  bahwa  ”mengartikan  makna  kolektif  ini  juga  tidak  serta merta  diartikan  dengan  pengambilan  keputusan  harus  dilaksanakan  dengan  utuh  oleh kelima Pimpinan ditempat. Maksudnya adalah pengambilan keputusan secara kolektif ini tidak berarti dilaksanakan dengan melibatkan fisik kelima Pimpinan KPK tersebut ikut secara  bersama-sama  disatu  tempat  yang  sama.  Karena  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa akan  ada  situasi  dan  kondisi  yang  tidak  memungkinkan  Pimpinan  KPK  berada  disatu tempat yang sama, seperti tugas kedinasaan ataupun kekosongan Pimpinan dalam mana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (1) yaitu: 12
(1) Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berhenti  atau  diberhentikan karena:
1. Meninggal dunia;
2. Berakhir masa jabatan;
3. Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;
4. Berhalangan  tetap  atau  secara  terus-menerus  selama  lebih  dari  3  (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
5. Mengundurkan diri; atau
6. Dikenai sanksi berdasarkan undang-undang ini.
(2) Dalam  hal  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  menjadi  tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.
Situasi atau kondisi  yang terjadi seperti  yang disebutkan diatas, akan membawa pengaruh  terhadap  kekosongan  salah  satu  Pimpinan,  tetapi  Pimpinan  KPK  tetap  harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal pengambilan keputusan, maka situasi tersebut  memungkinkan  pengambilan  keputusan  oleh  Pimpinan  KPK  tidak  melibatkan secara utuh (fisik) kelima Pimpinan ikut secara bersama-sama. Tetapi beliau menjelaskan bahwa  ada  cara-cara  tertentu  untuk  melaksanakan  pengambilan  keputusan  tersebut apabila terjadi kekosongan salah satu Pimpinan. Keputusan tersebut tetap dilaksanakan dengan  cara  kolektif,  yaitu  bersama-sama  kelima  Pimpinan  tetapi dengan  mekanisme tertentu. Tetap dilaksanakan kolektif atau bersama-sama disini maksudnya adalah tetap diminta  pendapat  atau  hasilnya  diputuskan  oleh  kelima  Pimpinan  dengan  cara-cara tertentu.
Adanya  suatu  keadaan  atau  kondisi  apabila  terjadi  kekosongan  salah  satu Pimpinan KPK hal ini tetap dapat dilaksanakan untuk memenuhi tujuan dari hukum yaitu tercapainya kepastian hukum dalam hal pengambilan keputusan karena Pimpinan KPK merupakan penanggungjawab tertinggi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka dalam hal  ini  KPK  berwenang  menetapkan  kebijakan  mengenai  pelaksanaan  tugas  dan wewenang  dalam  hal  pengambilan  keputusan  agar  keadaan  yang  menimbulkan kekosongan salah satu Pimpinan tersebut tetap dapat diakomodir dengan baik sehingga menciptakan keputusan yang strategis. Berdasarkan hal itu kewenangan tersebut diatur
12 Lihat dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
dalam  Pasal  25  ayat  (1)  UU  KPK  yang  menyebutkan  bahwa  KPK  bertanggung  jawab menetapkan  kebijakan  dan  tata  kerja  organisasi  mengenai  pelaksanaan  tugas  dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 25 tersebut mempunyai legitimasi membuat kebijakan  mengenai  tata  kerja  dan  sturktur  organisasinya,  hal  ini  didasarkan  dengan amanat yang diberikan oleh undang-undang yang bersumber pada peraturan perundang- undangan  dengan  cara  atribusi.  Turunan  dari  adanya  ketentuan  Pasal  25  tersebut menimbulkan  konsekuensi  yuridis  yaitu  hadirnya  Peraturan  Komisi  Nomor  3  Tahun 2009  tentang  Tata  Cara  Pengambilan  Keputusan  Oleh  Pimpinan  KPK  atau  disebut dengan  PK/3/2009.  Disebutkan  dalam Pasal  5 ayat  (1)  bahwa  pengambilan  keputusan harus  dilakukan  oleh  minimal  (tiga)  anggota  Pimpinan  (quorum)  dalam  hal  tidak mencapai  quorum  digunakan  saluran  komunikasi  yang  ada  antara  pimpinan  untuk menyampaikan pendapatnya tentang solusi permasalahan  yang diajukan  atau ditempuh pola mendesak.
Terkait  dengan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  PK/3/2009  yang  disebutkan  diatas menyebutkan  bahwa  pengambilan  keputusan  harus  dilakukan  oleh  minimal  3  (tiga) anggota  Pimpinan  (quorum)  atau  sebutan  lain  dengan  syarat  sahnya  pengambilan keputusan  dilakukan  minimal  oleh  tiga  Pimpinan,  maka  makna  bunyi  klausa  pasal tersebut menentukan adanya quorum.
Kuorum yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan. 13 Kemudian dalam Keputusan  MPR  definisi  kuorum  adalah  syarat  sahnya  pengambilan  putusan  dan merupakan  syarat-syarat  yang  mengatur  keabsahan  persidangan.  Persyaratan kuorum adalah  persyaratan  sahnya  persidangan  MPR  dan  rapat-rapat  Alat  Kelengkapan  MPR berdasarkan kehadiran fisik peserta rapat serta dibuktikan dengan daftar hadir. 14
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  diatas  bahwa  definisi  quorum  merupakan syarat  sahnya  persidangan  dalam  hal  ini  syarat  sahnya  Pimpinan  KPK  dalam  hal pengambilan keputusan, disebutkan juga bahwa quorum ini didukung dengan melibatkan kehadiran fisik, maka syarat sahnya pengambilan keputusan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa pengambilan keputusan tersebut harus dilakukan oleh minimal  3  (tiga)  Pimpinan  harus  hadir  dan  dibuktikan  dengan  kehadiran  fisik.  Namun disatu sisi adanya klausa yang menyebutkan bahwa “dalam hal tidak mencapai quorum maka dilakukan saluran  komunikasi  yang ada untuk menyampaikan pendapat terhadap permasalahan  yang  ada  atau  ditempuh  pola  mendesak”.  Ketentuan  padanan  kalimat tersebut  memberikan  ruang  dalam  mengesampingkan  pemenuhan  sistem  quorum  yang telah  disebutkan  sebelumnya,  apabila  adanya  keadaan  mendesak  maka  ketidakhadiran fisik tidak dipersoalkan selama hal tersebut telah mendapatkan persetujuan melalui cara penyampaian menggunakan saluran komunikasi dan pemanfaatan teknologi yang ada.
Ungkapan  senada  yang  disampaikan  oleh  Staf  Biro  Hukum,  saat  menjelaskan pengambilan keputusan secara kolektif ini bahwa “jika ada suatu kondisi atau hal yang
13 www.kbbi.web.id/kuorum
14 Lihat  dalam  Keputusan  MPR  RI  No.1/MPR/2010  Tentang  Peraturan  Tata  Tertib  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
harus diputuskan oleh Pimpinan KPK, maka mayoritas yaitu 3 orang Pimpinan minimal harus mengambil keputusan, namun  apabila tidak mencapai quorum,  adanya ditempuh jalan  lain  dengan  menggunakan  saluran  komunikasi,  diperbolehkan  cara-cara menggunakan alat komunikasi untuk memberitahukan kepada Pimpinan yang tidak ada ditempat.  Setelah  mendapat  hasil  yang qourum  maka  pengambilan  keputusan  secara kolektif  ini  tetap  dapat  dilakukan. Ia  juga  menambahkan  bahwa  hasil  akhirnya  tetap dinamakan  pengambilan  keputusan  itu  pengambilan  keputusan  secara  bersama-sama, karena semua Pimpinan memberikan pendapatnya dan melalui persetujuan oleh kelima Pimpinan tersebut”.
Selanjutnya  proses  pengambilan  keputusan  oleh  Pimpinan  KPK  dalam  Pasal  5 ayat  (2)  PK/3/2009  tentang  Tata  cara  Pengambilan  Keputusan  Pimpinan  KPK menyebutkan bahwa “pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat  dilakukan  setelah  setiap  anggota  Pimpinan  mengemukakan  saran  dan/atau pendapat  terhadap  keputusan  yang  akan  ditetapkan”.  Ketentuan  tersebut  memberikan gambaran bahwa adanya cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama yaitu melalui proses musyawarah untuk mufakat. Yang dalam ketentuan ini  disebutkan  bahwa  mekanisme  musyawarah  ini  dilakukan  setelah  semua  anggota Pimpinan  mengemukakan  saran  dan/atau  pendapatnya  terhadap  keputusan  yang  akan ditetapkan,  hal  ini berarti  Pimpinan  KPK  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam menentukan  suatu  putusan  strategis  yaitu  dengan  terlebih  dahulu  melaksanakan  fungsi koordinasi  dari  setiap  Pimpinan,  kemudian  setelah  itu  melaksanakan  pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
Hakikat  dari  musyawarah  untuk  mufakat  dalam  kemurnian  adalah  sesuatu  ciri khas  yang  bersumber  pada  inti  paham  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan  untuk  merumuskan  dan/atau memutuskan  sesuatu  hal  berdasarkan  kehendak  rakyat,  dengan  jalan  mengemukakan hikmah  kebijaksanaan  yang  tiada  lain  daripada  pikiran  (rasio)  yang  sehat mengungkapkan  dan  mempertimbangkan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  oleh  semua wakil/utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat, untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang diitikadkan untuk melaksanakan secara jujur dan bertanggungjawab. 15
Lebih lanjut hal ini tertuang dalam Ketetapan MPR No.VII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip  Musyawarah  Untuk  Mufakat dalam  Demokrasi  Terpimpin  Sebagai Pedoman  bagi  Lembaga-Lembaga  Permusyawaratan/Perwakilan,  yaitu:  Pedoman pelaksanaan  prinsip-prinsip  musyawarah  untuk  mufakat  sebagaimana  tercantum, seharusnya  berlaku  bagi  semua  lembaga-lembaga  negara  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah-daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga legislatif, pimpinan dan peserta musyawarah mempunyai  hak  yang  sama  dalam  menetapkan  mufakat.  Dalam  permusyawaratan lembaga-lembaga  eksekutif,  pimpinan  lembaga  mempunyai  wewenang  untuk menentukan  dalam  menetapkan  mufakat  (keputusan),  jika  tidak  tercapai  kebulatan
15 Jurnal  Hukum, Latar  Belakang  :  Pelaksanaan  Musyawarah  Untuk  Mufakat  Dalam  Rapat  Karang  Taruna, Op.Cit.
pendapat. Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga yudikatif, keputusan harus diambil secara  kolektif,  dan  pimpinan  lembaga  mempunyai  wewenang  unutk  menentukan mufakat (keputusan).
Berdasarkan hal tersebut maka pencerminan dari hakikat permusyawaratan/perwakilan  dalam  sila  keempat  tersebut  telah  membawa  pengaruh yang  besar  terhadap  sistem  pengambilan  keputusan  oleh  lembaga-lembaga  negara. Kemudian  hal  ini  juga  dibuktikan  dengan  adanya  ketetapan  MPR  yang  menyebutkan bahwa  pelaksanaan  prinsip-prinsip  musyawarah  dalam  mengaktualisasikan  demokrasi, prinsip-prinsip  musyawarah  tersebut  bukan  hanya  dipakai  dalam  lembaga  negara perwakilan,  seperti  MPR  dan  DPR,  tetapi  pengambilan  keputusan  yang  menganut prinsip-prinsip  musyawarah  tersebut  juga  mengalami  perkembangan  kepada  lembaga negara  eksekutif  maupun  yudikatif.  Maka  hal  ini  membawa  dampak  terhadap pelaksanaan  sistem  pengambilan  keputusan  yang  dianut  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi  yaitu  Pimpinan  KPK  bekerja  secara  kolektif.  Proses  pengambilan  keputusan dengan  mekanisme  musyawarah  untuk  mufakat  ini  merupakan  percerminan  makna klausal  yang  tercantum  dalam  penjelasan  bahwa  segala  keputusan  harus  diputus  dan disetujui secara bersama-sama.
Yang  selanjutnya  djelaskan  dalam  Pasal  5  dalam  PK/3/2009  tentang  tata  cara pengambilan keputusan Pimpinan KPK yaitu:
(3) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) tidak tercapai mufakat maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
(4) apabila  pengambilan  keputusan  terdapat  jumlah  suara  berimbang,  maka Pimpinan meminta suara Deputi/Sekjen/Penasihat/Staf Ahli yang berkaitan dengan keputusan yang akan ditetapkan.
(5) Pimpinan  sebelum  mengambil  keputusan  dapat  mendengarkan  saran dan/atau  pendapat  dari  Penasihat/Deputi/Sekjen/Pihak  lain  sesuai  dengan peraturan yang berlaku dan atau kode etik KPK.
Pengambilan keputusan dengan menggunakan suara terbanyak atau lebih dikenal dengan sistem voting ini merupakan alternatif pengambilan keputusan yang paling akhir dilakukan  apabila  musyawarah  untuk  mufakat  tidak  mendapatkan  kesepakatan  yang bulat.  Dan  juga  ditentukan  bahwa  apabila  dalam  proses  pengambilan  keputusan menggunakan  suara  terbanyak  tersebut  hasilnya berimbang  maka  Pimpinan  akan melibatkan elemen inti dari tata kerja KPK untuk ikut terlibat memberikan suaranya agar permasalahan  tersebut  mendapatkan  kesepakatan  yang  bulat.  Namun  dalam  ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai syarat sahnya keputusan yang akan disetujui.
Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Sri  Soemantri  ada  beberapa  bentuk  dalam keputusan menggunakan suara terbanyak, yaitu: 16
a. Suara terbanyak (yang) ditentukan adalah suara terbanyak yang ditentukan dapat berupa 2/3, ¾, dan 4/5, maksudnya ialah suara terbanyak ditentukan dengan jelas, umpamanya yang terdapat dalam Pasal 37 UUD 1945.
16 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Cet-3, Edisi Kedua) PT. Alumni, Bandung ., hlm. 158.
b. Sekurang-kurangnya  ½  ditambah  satu  adalah  sekurang-kurangnya setengah ditambah satu. Apabila yang hadir dalam sidang MPR 919 orang anggota, hal itu berarti ½ x 919 + 1 atau 459 ½ ditambah 1.
c. Lebih dari setengah adalah suara yang setuju lebih banyak dari yang tidak setuju  sehingga  perbedaan  antara  setuju  dan  tidak  setuju  terlihat  jelas. Sebagaimana yang disebutkan dalam huruf b, umpamanya adalah 460 atau 460 lebih.
d. Suara terbanyak biasa maksudnya disini dalam permusyawaratan di MPR dikemukakan tiga macam rumusan: A, B, C, dan hal ini harus diputuskan oleh 920 orang anggota MPR, yaitu A didukung oleh 400 orang anggota; B didukung oleh 300 orang anggota, C didukung oleh 220 orang anggota. Angka 400 tersebut merupakan suara terbanyak biasa.
Pengertian  senada  juga  dijelaskan  dalam  Hukum  Tata  Negara  dikenal  beberapa macam keputusan dengan suara terbanyak, yaitu: 17
a. Suara  terbanyak  sederhana  ( simply  mayority )  yaitu keputusan  yang diperoleh apabila yang disetujui lebih banyak dari yang tidak setuju, dan yang setuju itu sekurang-kurangnya ½+1.
b. Suara terbanyak mutlak ( absolute mayority ) yaitu apabila yang setuju jauh lebih banyak dari yang tidak setuju sehingga perbedaan antara yang setuju dan tidak setuju terlihat dengan jelas.
c. Suara terbanyak ditentukan ( qualified mayority ) yaitu jika undang-undang dasar  atau  undang-undang  dan  peraturan  tata  tertib  suatu  lembaga menentukan bahwa keputusan adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat yang  ditentukan,  umpamanya  seperti  Pasal  37  UUD  1945  atau  mungkin pula  dengan  ½+1  atau  untuk  sahnya  sidang  ditentukan  2/3,  sedangkan untuk sahnya keputusan ditentukan ½+1.
Jika  merujuk  pada  teori  yang  dijelaskan  oleh  Sri  Soemantri  dan  bentuk pengambilan  keputusan  menggunakan  suara  terbanyak  yang  selama  ini  dianut  dalam perkembangan Hukum Tata Negara, maka tampak terlihat bahwa ciri dari pengambilan keputusan  menggunakan  suara  terbanyak  yang  diterapkan  oleh  KPK  dengan  melihat mekanisme  dan  tata cara  pengambilan  keputusan  adalah  bentuk  suara  terbanyak sekurang-kurangnya  ½ +1 atau  dengan  kata  lain simply  mayority ,  pandangan  yang demikian tersebut berdasarkan pada ketentuan  yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (4) bahwa  ”apabila  pengambilan  keputusan  terdapat  jumlah  suara  berimbang,  maka Pimpinan  meminta  suara  Deputi/Sekjen/Penasihat/Staf  Ahli  yang  berkaitan  dengan keputusan yang akan ditetapkan”.
Makna  ketentuan  tersebut  memberikan  pengertian  bahwa  dengan  Pimpinan meminta suara dari Deputi/Sekjen/Penasihat/Staf Ahli, yang ditandai dengan garis miring (/), maka hal ini dimaknai sebagai atau. Kata atau ini bermakna Pimpinan meminta suara
17 Dessi  Permatasari  dan  Cahyo  Seftyono, Musyawarah  Mufakat  Untuk  Pemilihan  Lewat  Suara  Mayoritas  ? Diskursus Pola Demokrasi Indonesia, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol. 13, No. 2, 2014. hlm. 5.
sebagai  hasil  putusan  kepada  salah  satu,  bukan  melibatkan  ke  seluruhan  jajarannya tersebut. Dengan demikian perolehan suara yang tadinya berimbang kemudian Pimpinan meminta pendapat dan sarannya yang menjadi hasil putusan kepada salah satu staf yang telah disebutkan tersebut, maka perolehan suara yang didapat dalam proses pengambilan keputusan menggunakan suara terbanyak menjadi ½+1.
Selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Staf Biro Hukum bahwa Pimpinan KPK yang berhalangan hadir karena tugas kedinasaan atau keadaaan yang mendesak dan bersifat  operasional  dengan  menggunakan  pemanfaatan  saluran  komunikasi  tetap  akan dimintakan  pendapat  dan  sarannya,  serta  setiap  Pimpinan  bertanggung  jawab  terhadap keputusan  yang  belum  ditetapkan  tersebut  hal  ini  sebagaimana  yang  diatur  dalam kententuan Pasal 7 ayat (2) PK/3/2009.
Lebih lanjut Staf Biro Hukum KPK menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) mekanisme yang ditempuh dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK. Adapun bentuk mekanisme pengambilan keputusan itu disebutkan sebagai berikut: 18
1. Biasa: mekanisme biasa ini dilakukan dengan mendisposisikan surat kepada setiap Pimpinan KPK oleh Koordinator Sekretaris Pimpinan. Kemudian setiap Pimpinan memberikan  saran  dan  pendapatnya  terhadap  sebuah  masalah  untuk  diputuskan. Apabila  terdapat  kesamaan  pendapat  oleh  kelima-lima  Pimpinan,  maka  putusan dianggap  telah  sah  untuk  diumumkan/diberitakan.  Namun  apabila  terdapat perbedaan  pendapat  diantara  Pimpinan  KPK  maka  dilakukan  mekanisme selanjutnya yaitu Rapim.
2. Rapim:  rapim  diartikan  sebagai  mekanisme  rapat  pimpinan.  Hal  ini  dilakukan apabila dalam mekanisme biasa tidak mendapatkan keputusan secara bersama atau dengan kata lain adanya perbedaan pendapat.
3. Mendesak: mendesak ini bentuknya juga sama dengan rapim. Tetapi, mekanisme mendesak  ini  sifatnya  lebih  kepada  jika  timbul  suatu  keadaaan-keadaaan  atau situasi  tertentu  yang  membutuhkan  suatu  pengambilan  keputusan  secara  cepat, maka dilakukan mekanisme mendesak tersebut.
Tiga  bentuk  mekanisme  pengambilan  keputusan  diatas  merupakan  serangkaian proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 ayat (5)  yaitu Pimpinan KPK bekerja secara kolektif. Kita dapat melihat bahwa bentuk mekanisme biasa lebih mecerminkan kepada pola pengambilan keputusan secara  administratif  dengan  pendekatan  pada  disposisi  surat-surat  yang  masuk.  Bentuk mekanisme  biasa  ini  dilakukan  berdasarkan  meminta  persetujuan  terhadap  peristiwa yang  biasa  dalam  bentuk  keputusan  tersebut  merupakan  pencantuman  kata  ”setuju” dengan mengemukakan saran dan pendapatnya, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Staf Biro Hukum KPK.
Sedangkan  Mekanisme  Rapim  dilakukan  untuk  hal-hal  yang  membutuhkan kesepakatan  secara  bulat  dalam  hal-hal  yang  lebih  membutuhkan  pertimbangan  yang matang, Mekanisme Rapim ini dilakukan apabila terjadinya perbedaan pandangan atau
18 Hasil Wawancara Yang disampaikan oleh Staf Biro Hukum KPK bapak Toni , pukul 14.00 WIB, pada tanggal 27 Oktober 2015.
pendapat setelah melakukan mekanisme pengambilan keputusan dengan cara biasa tidak mencapai kesepakatan  yang bulat, maka dalam mekanisme rapim dilaksanakan dengan ketentuan tata cara pengambilan keputusan  yang sudah diatur dalam Peraturan Komisi Nomor  3  Tahun  2009.  Begitu  juga  untuk  Mekanisme  Mendesak  dilakukan  seperti mekanisme  rapim  dan  menggunakan  tata  cara  yang  diatur  dalam  peraturan  komisi. Mekanisme Mendesak merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan untuk hal-hal mendesak atau genting yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat. Namun  lebih  lanjut  tolak  ukur  yang  menyebutkan  situasi  atau  kondisi  yang  mendesak tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut.
Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  PK/3/2009  tentang  Tata Cara Pengambilan Keputusan Oleh Pimpinan KPK yaitu ”Pengambilan Keputusan harus dilakukan  oleh  minimal  (3)  anggota  Pimpinan  (quorum)  dalam  hal  tidak  mencapai quorum digunakan saluran komunikasi  yang ada antar Pimpinan untuk  menyampaikan pendapatnya tentang situasi permasalahan yang diajukan atau ” ditempuh pola mendesak ” dan  disebutkan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  yaitu  Pengambilan  Keputusan  dapat  dilakukan oleh  kurang  tiga  (3)  anggota  Pimpinan  dengan  mekanisme  rapat  atau  menggunakan mekanisme lainnya seperti pemanfaatan teknologi informasi, apabila:
a. adanya keadaan mendesak,
b. bersifat operasional, anggota Pimpinan berhalangan hadir sementara,
c. anggota Pimpinan diberhentikan sementara dan/atau
d. anggota Pimpinan berhenti/diberhentikan
Makna  frasa  aturan  diatas  yang  menyebutkan  adanya  ketentuan  ”ditempuh  pola mendesak”  dan  pengambilan  keputusan  dapat  dilakukan  kurang  dari  tiga  Pimpinan apabila  terjadi  ”keadaan  mendesak”,  maka  ketentuan  ini  menyiratkan  apabila  terjadi keadaan  mendesak  pengambilan  keputusan  tetap  dapat  dilaksanakan  walaupun  syarat quorum  mayoritas  Pimpinan  tidak  diterapkan  dan  ditempuh  mekanisme  pemanfaatan teknologi.  Namun  menurut  pandangan  penulis  ketentuan  tersebut  telah  mengugurkan makna  ”bekerja  secara  kolektif”  atau  ”pengambilan  keputusan  harus  diputus  atau disetujui  bersama-sama”  karena tidak  melibatkan  keterlibatan  fisik  dari  mayoritas Pimpinan  KPK.  Hal  ini  menjadi  penting  untuk  diketahui  bahwa  mengikutsertakan keterlibatan  fisik  mayoritas  Pimpinan  KPK  dalam  proses  pengambilan  keputusan bertujuan  untuk  menghasilkan  sebuah  keputusan  strategis  yang  mendapat  hasil  suara yang  memenuhi  syarat  sahnya  persidangan/rapat,  kemudian  kehadiran  fisik  juga dianggap penting untuk memenuhi prinsip checks and balances diantara Pimpinan dan meminimalisir  penyalahgunaan  wewenang  dalam  pengambilan  keputusan sebagaimana makna  kolektif  yang  dikemukakan  dalam  Putusan  Sidang  Mahkamah  Konstitusi mengenai  pengujian  Pasal  21  ayat  (5)  tersebut  dan  berdasarkan  hasil  wawancara  yang dijelaskan oleh Staf Biro Hukum KPK.
Lebih lanjut ketentuan dalam aturan tersebut yang menyebutkan frasa ”ditempuh pola mendesak” dan/atau ”keadaan mendesak” tidak tergambar secara  terang dan jelas bagaimana  tolak  ukur  dari  keadaan  mendesak  tersebut.  Jika  ketentuan  aturan  yang memperbolehkan pengambilan keputusan dengan tidak melibatkan mayoritas Pimpinan KPK  ini  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  pengambilan  keputusan,  maka  dalam
pelaksanaan  KPK  yang  mengeluarkan  keputusan-keputusan  yang  bersifat  strategis disinyalir akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
Seperti  contoh  kasus  yang terjadi  dan  telah  disebutkan  dalam  bab  sebelumnya yaitu: 19 penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji. Salah  satu  dalil  permohonan  pemohon  yang  disampaikan  oleh  Kuasa  Hukum  Budi Gunawan  bahwa  penetapan  tersangka  tersebut  tidak  dilaksanakan  secara  kolektif, disinyalir bahwa hanya ditetapkan empat pimpinan saja, karena Busyro Muqoddas pada saat itu telah habis masa jabatan. Dan saksi ahli dari Pihak Pemohon yaitu Prof Romli Atmasasmita yang juga salah satu merupakan tokoh pembentukan undang-undang KPK mengungkapkan  bahwa  memang  benar  pengambilan  keputusan  harus  disetujui  dan diputus  oleh  kelima-lima  Pimpinan  KPK  apabila  terjadi  kekosongan  salah  satu  maka pengambilan keputusan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menentukan  bahwa  Pimpinan  KPK  bekerja  secara  kolektif  dan/atau  pengambilan keputusan  diputus  dan  disetujui secara  bersama-sama  membawa  pengaruh  yang signifikan terhadap penyelengaraan tugas dan wewenang KPK khususnya dalam hal ini adalah mengenai proses pengambilan keputusan. Dari hasil keterangan yang disampikan dan  dijelaskan  oleh  Staf  Biro  Hukum  KPK  serta  data  dan  teori  yang  mendukung, menerangkan bahwa sebuah makna prinsip bekerja secara kolektif yang dianut oleh KPK mencerminkan  pengambilan  keputusan  secara  bersama-sama  bersifat  fleksibel  atau lentur.  Maksud  dari  pandangan  penulis  tentang  makna  fleksibel  atau  lentur  ini  adalah adanya  penyesuaian  yang  mudah  dan  cepat  dalam  rangka  pelaksanaan  proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK. Hal ini terlihat dari hasil keterangan yang telah disebutkan diatas bahwa makna kolektif tersebut yatiu: 20
”tidak  berarti  selalu  diartikan  dengan  pengambilan  keputusan  yang  melibatkan secara  utuh  fisik  kelima  Pimpinan  ditempat,  karena  KPK  yang  memiliki  tugas  dan wewenang yang luar biasa akan menciptakan suatu keadaan dan kondisi tertentu apabila kelima Pimpinan KPK tersebut tidak berada ditempat yang sama.”
Kemudian  adanya  pengaturan  mengenai  tata  cara  pengambilan  keputusan  yang memperbolehkan pengambilan keputusan dilakukan oleh kurang dari tiga Pimpinan jika terjadi keadaan mendesak dengan pemanfaatan teknologi yang ada, berarti hal ini dapat mengesampingkan  pengambilan  keputusan  yang  diputus  dan  disetujui  secara  bersama- sama secara utuh. Ketentuan tersebut tercantum  dalam Peraturan Komisi No. 3 Tahun 2009  tentang  Tata  Cara  Pengambilan  Keputusan  Pimpinan  KPK  dan  juga  ditentukan sebuah  mekanisme  dalam  proses  pengambilan  keputusan  seperti  mekanisme  biasa, mekanisme rapim dan mekanisme mendesak.
Dalam  proses  pengambilan  keputusan  Pimpinan  KPK  yang  diatur  dalam kententuan  PK/3/2009  tentang  Tata  Cara  Pengambilan  Oleh  Pimpinan  KPK,  bentuk pengambilan  keputusan  bersama-sama  ini  juga  dilakukan  secara  musyawarah  untuk mufakat  dan  sistem  pengambilan  keputusan  dengan  menggunakan  suara  terbanyak
19 www.jpnn.com, Sidang Pengadilan Budi Gunawan, Loc.Cit.
20 Dikutip dari hasil wawancara oleh Staf Biro Hukum KPK , pukul 14.00, pada tanggal 27 Oktober 2015.
(voting).  Pengambilan  keputusan  dengan  cara  musyawarah  untuk  mufakat  ini  bentuk pengambilan keputusan yang memang lazim diterapkan pada lembaga-lembaga negara. Dalam  halnya  KPK,  yang  memiliki  5  orang  Pimpinan  serta  pimpinan  berkedudukan sebagai penanggung jawab tertinggi di Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan amanat oleh  undang-undang  untuk  bekerja  secara  kolektif,  dengan  arti  bahwa  setiap pengambilan  keputusan  dilakukan  secara  bersama-sama.  Musyawarah  sebagai  bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh elemen inti dari Struktur tata kerja KPK atau mayoritas Pimpinan ikut terlibat langsung dan memberikan saran serta masukan terhadap hal yang akan diputuskan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  dapat  dikatakan  pengambilan  keputusan merupakan serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini adalah tujuan keputusan yang bersifat strategis dengan mana menimbulkan akibat hukum baru terhadap siapapun yang terlibat dari hasil keputusan tersebut. Maka dari itu dalam rangka mencapai suatu tujuan dan menciptakan suatu keputusan-keputusan yang  dianggap  tepat,  dalam  mana  proses  pengambilan  keputusan  tersebut  dilakukan jangan sampai menghambat terhadap usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Jika  dikaji  lebih  lanjut  bahwa  seyogyanya  pemaknaan  prinsip  bekerja  secara kolektif  yang  bersifat  kekakuan  sebagaimana  yang  diterangkan  oleh  Romli  pada  saat menjadi  saksi  ahli  terhadap  kasus  Budi  Gunawan  dan  makna  prinsip  bekerja  secara kolektif yang dianut oleh lembaga KPK lebih bersifat fleksibel dan lentur. Hal ini sama- sama memberikan konsep tujuan yang baik dalam proses pengambilan keputusan, agar keputusan  yang  diciptakan  menimbulkan  konsekuensi  yuridis  yang  tepat.  Namun menurut  pandangan  penulis  sifat  yang  terlalu  kaku  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh Romli  tersebut  akan sulit  untuk  diterapkan  karena  undang-undang  KPK  sendiri mengkondisikan bahwa  akan  ada suatu keadaan  yang membuat kekosongan salah satu Pimpinan,  kemudian  dengan  menggantikan  kekosongan  salah  satu  pimpinan  juga membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  maka  hal-hal  tersebut  disinyalir  akan menghambat jalannya proses pengambilan keputusan tersebut.
Kemudian makna bekerja secara kolektif atau pengambilan keputusan yang harus disetujui dan diputus secara bersama-sama oleh KPK yang mana lebih bersifat fleksibel dan  lentur  tersebut  memberikan  upaya  kemudahan  dalam  melaksanakan  proses pengambilan  keputusan,  namun  hal  ini  juga  jangan  sampai  mengesampingkan  maksud dari tujuan bekerja secara kolektif  yang merupakan aktualisasi dari prinsip checks and balances, transparansi,  prinsip  kehati-hatian  dalam  pengambilan  keputusan  serta meminimalisir  penyalahgunaan  wewenang.  Maka  dari  itu  kelenturan  dalam  upaya memberikan proses yang mudah tersebut jangan sampai menimbulkan dampak dan celah yang tidak tepat dalam hal putusan tersebut ditetapkan.

## 3.2. Pengambilan Keputusan Secara Kolektif Dalam Ruang Lingkup Tugas Oleh Pimpinan KPK Mengenai Penetapan Tersangka
Selain  prinsip  bekerja  secara  kolektif  yang  menentukan  sistem  pengambilan keputusan  oleh  Pimpinan  KPK,  hal  lainnya  yang  menjadi  fokus  pembahasan  adalah mengenai ruang lingkup Pimpinan KPK dalam pengambilan keputusan. Ruang lingkup
seperti  apa  yang  diputuskan  secara  kolektif  tersebut,  apakah  penetapan  tersangka merupakan hal yang harus diputuskan oleh Pimpinan KPK.
Penetapan tersangka yang merupakan ruang lingkup persoalan yang juga diputus dan  disetujui  secara  bersama-sama  dalam  mana  sebagai  pelaksanaan  dari  penyiapan kebijakan umum dalam hal pemberantasan korupsi dan juga disebutkan dalam Pasal 21 ayat  (4)  bahwa  Pimpinan  KPK  sebagaimana  dimaksud  adalah  penyidik  dan  penuntut, maka  berdasarkan  ketentuan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  status  peningkatan tersangka  merupakan  persoalan  yang  harus  disetujui  dan  diputus  secara  bersama-sama karena  Pimpinan  KPK  juga  bertindak  sebagai  penyidik  dan  sebagai  penanggungjawab tertinggi di KPK.
Dalam ketentuan Pasal 38 UU KPK menyebutkan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka berdasarkan ketentuan  tersebut  adanya  ditempuh  upaya  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  diatur dalam  undang-undang  hukum  acara  pidana  sebagai  pedoman  ketentuan  beracara mengenai  tahapan-tahapan  dalam  rangkaian  proses  penetapan  tersangka  kepada seseorang.
Definisi tersangka yang terdapat dalam Pasal 1 butir 14 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana memberikan pengertian bahwa seseorang yang karena  perbuatannya  atau  keadaaannya  berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  makna  frasa  yang menyebutkan ”berdasarkan bukti permulaan patut diduga” tersebut yang mengisyaratkan bahwa adanya ditempuh upaya atau proses penyelidikan dan penyidikan yang bertujuan untuk menemukan siapa orang diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Penetapan tersangka  yang merupakan salah satu persoalan tugas Pimpinan KPK dalam  hal  pengambilan  keputusan  secara  kolektif  yang  melaksanakan  kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang KPK Pasal 43 menyebutkan bahwa: 21 penyelidik adalah penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Yang oleh undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dalam ketentuan umum Pasal 1 menyebutkan bahwa penyelidikan merupakan  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Dalam  Pasal  5  ayat  (1)  UU  18  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana menyebutkan  bahwa:  penyelidik  sebagaimana  dimaksud  karena  kewajibannya mempunyai wewenang: 22
1. menerima  laporan  atau  pegaduan  dari seseorang  tentang  adanya  tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
21 Lihat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi beserta penjelasannya.
22 Lihat dalam Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. menyuruh  berhenti  seorang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya  Pasal  44  menyebutkan  bahwa: 23 penyelidik  dalam  melakukan penyelidikan  menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  adanya  dugaan  tindak  pidana korupsi,  dalam  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  terhuitung  sejak  tanggal ditemukannya  bukti  permulaan  yang  cukup  tersebut,  maka  penyelidik  melaporkan kepada  KPK,  dan  bukti  permulaan  yang  cukup  dianggap  telah  ada  apabila  telah ditemukan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
Ketentuan  dasar  diatas  yang  menyebutkan  mengenai  definisi  penyelidik  dan rangkaian wewenang penyelidikan yang disebutkan dalam undang-undang hukum acara pidana dan wewenang penyelidik yang disebutkan dalam undang-undang KPK membuat terang  dalam  mana  kedudukan  penyelidik  dalam  proses  penetapan  tersangka  kepada seseorang. Sebagaimana Lilik Mulyadi 24 menguraikan penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah  dari  fungsi  penyidikan.  Penyelidikan  merupakan  salah  satu  cara  atau  metode atau  sub  daripada  fungsi  penyidikan  yang  mendahului  tindakan  lain.  Hal  senada  juga diuraikan  oleh  Yahya  Harahap 25 ,  bahwa  sebelum  dilakukan  tindakan  penyidikan dilakukan  dulu  penyelidikan  oleh  penjabat  penyelidik,  dengan  maksud  dan  tujuan mengumpulkan  bukti  permulaan  atau  bukti  yang  cukup  agar  dapat  dilakukan  tindakan penyidikan.
Selanjutnya Pasal 45 undang-undang KPK menyebutkan bahwa Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  menjelaskan penyidikan  merupakan  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  menurut  cara  yang diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti-bukti  yang terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya.  Lebih  lanjut  penyidik  dapat  melakukan penangkapan serta melakukan penyitaan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 47 yaitu atas  dasar  dugaan  yang  kuat  adanya  bukti  permulaan  yang  cukup,  penyidik  dapat melakukan  penyitaan  tanpa  izin  Ketua  Pengadilan  Negeri  berkaitan  dengan  tugas penyidikannya.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  Husein  Harun  memberikan  sebuah  gambaran mengenai tujuan dari penyidikan yaitu: 26 tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang  telah  melakukan  kejahatan  dan  memberikan  pembuktian-pembuktian  mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun  keterangan  dengan  fakta  atau  peristiwa-peristiwa  tertentu. Dalam  mana
23 Lihat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
24 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normati, Teoritis, Praktik, dan Pemasalahannya, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 55.
25 Yahya  Harahap, Pembahasan  dan  Penerapan  KUHP  Penyidikan  dan  Penuntutan  (Edisi  Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 101.
26 M. Husein harun, Penyidik dan Penunut Dalam Proses Pidana., PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1991, hlm. 56.
berdasarkan ketentuan diatas bahwa proses penanganan perkara dalam hal menetapkan seseorang  sebagai  tersangka  melewati  berbagai  proses  berjenjang  yaitu  tahap penyelidikan  yang  merupakan  satu  kesatuan  dalam  tahan  penyidikan.  Terlebih  dahulu dilakukan tahap penyelidikan dalam hal untuk menemukan bukti permulaan yang cukup kemudian setelah bukti permulaan yang cukup tersebut terpenuhi maka dilakukan proses penyidikan yang bertujuan untuk memberikan terangnya suatu peristiwa dan menetapkan tersangkanya.
Berbeda halnya apabila tertangkap tangan, yang oleh undang-undang hukum acara pidana menjelaskan definisi tertangkap tangan yaitu: 27
Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak  pidana,  atau  dengan  segera  sesudah beberapa  saat  tindak  pidana  itu  dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau  apabila  sesaat  kemudian  padanya  ditemukan  benda  yang  diduga  keras  telah dipergunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  itu  yang menunjukkan  bahwa  ia  adalah pelakuknya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
Maka berdasarkan rumusan tersebut penyelidik berdasarkan persetujuan penyidik yang  diatur  dalam  undang-undang  hukum  acara  pidana  dapat  langsung  melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penyitaan kepada tersangka. Selanjutnya uraian tersebut diatas dapat  membuat  terang  bahwa  penetapan  tersangka  merupakan  ruang  lingkup persoalan  yang  juga  diputus  dan  disetujui  secara  bersama-sama  oleh  Pimpinan  karena Pimpinan KPK juga bertindak sebagai penyidik dan juga penanggung jawab tertinggi di KPK. Maka berdasarkan kutipan dari hasil wawancaranya oleh Staf Biro Hukum KPK, menyebutkan  bahwa  ”ketika  ingin  menetapkan  atau  meningkatkan  status  seseorang sebagai  tersangka  pada tahap  penyidikan  itu  dilakukan  dengan  tahap  Ekpose,  bukan hanya penyelidik yang menentukan tetapi juga melibatkan tim unit kerja yang lain seperti Pejabat Struktural Deputi Penindakan dan Pimpinan”.
Merujuk pada uraian dari kutipan yang disampaikan oleh Staf Biro Hukum KPK tersebut, bahwa dalam proses penanganan suatu perkara dilakukannya ekspose sebagai dasar  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  membuat  terang  suatu  peristiwa  dan  ini merupakan  rangkaian  tugas  dalam  penyampaian  suatu  laporan  terhadap  hasil penyelidikan. Maka rangkaian proses tersebut terdapat kesamaan sebagaimana proses ini juga  dilakukan  oleh  lembaga  Kejaksaan.  Hal  ini  dirumuskan  dalam  peraturan  Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus, yaitu: 28
Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  sebelum mengambil  keputusan  atas hasil  penyelidikan  dapat  memerintahkan  Tim  Penyelidikan  untuk  melakukan  ekspose sebagai dasar pengambilan keputusan, yang dimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum menyebutkan  Ekpose  adalah  paparan  baik  pada  tahap  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan maupun upaya hukum sebagai saran pengujian atas tindakan-tindakan teknis penanganan  perkara  dan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  Pimpinan.  Lebih  lanjut menyebutkan bahwa pelaksanaan Ekspose memaparkan hasil penyelidikan dalam bentuk matrik/ flowchart narasi.
27 Lihat Dalam Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
28 LIhat Dalam Buku 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor PERJA039/A/JA/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Pasal 1 butir 15.
Ekpose  yang  merupakan  serangkaian  tindakan  pemaparan  hasil  kerja  proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun upaya hukum lain yang menjadi dasar dari pengambilan  keputusan  dengan  mana  melibatkan  seluruh  aspek  unit  tim  kerja  yang terkait  sebagai  upaya  teknis  penanganan  tindak  pidana  korupsi.  Kesamaan  terhadap teknis penanganan tindak pidana korupsi dalam hal mekanisme pengambilan keputusan dalam  penetapan  tersangka  yang  dilakukan  oleh  KPK  dan  Kejaksaan  adalah  hal  ini menjadi  lazim,  karena  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  38  UU  KPK  bahwa segala  kewenangan  yang  berkaitan  dengan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan yang  diatur  dalam  undang-undang  hukum  acara  pidana  juga  berlaku  bagi  penyelidik, penyidik  dan  penuntut  umum  pada  KPK.  Maka  secara  tidak  langsung  rumusan  pasal tersebut  memberikan  kesamaan  terhadap  hal-hal  tertentu  mengenai  proses  penanganan karena semua lembaga penegak hukum merujuk pada aturan dasar yang terdapat dalam undang-undang hukum acara pidana. Lebih lanjut bahwa penyelidik dan penyidik pada KPK  juga  merupakan  bagian  dari  Kejaksaan  dan  Kepolisian,  hal  ini  juga  secara  tidak langsung  akan  memunculkan  pola-pola  yang  sama  dalam  teknis  penanganan  perkara seperti ekpose tersebut.
Akan tetapi penulis mendapatkan hambatan dalam penelitian ini karena dari hasil wawancara  yang  dipaparkan  oleh  Staf  Biro  KPK,  bahwa  KPK  merupakan  lembaga independen  yang  memiliki  kewenangan  yang  luar  biasa  dan  berdasarkan  peraturan internal  KPK  ada  beberapa  hal  yang  tidak  memungkinkan  mereka  untuk  memberikan informasi dan data yang bersifat tertutup dan dirahasiakan, seperti strandar operasional prosedur terhadap penanganan perkara karena hal ini dilakukan untuk menjaga rahasia kelembagaan.  Dengan  demikian  berdasarkan  hal  ini  penulis  tidak dapat  mengkaji  dan menelaah  lebih  lanjut  bagaimana  mekanisme  pengambilan  keputusan  atas  hasil  atau perkembangan  penyelidikan  dalam  mana  sampai  proses  ke  penyidikan  yang  bertujuan untuk menetapkan tersangkanya.
Lebih  lanjut  dalam  hal  ini  penulis  akan  memaparkan  bagaimana  mekanisme pengambilan  keputusan  hasil/perkembangan  penyelidikan  yang  diterapkan  oleh Kejaksaan guna membuat terang dan mengambarkan mekanisme pengambilan keputusan yang juga diterapkan oleh KPK, yaitu sebagai berikut: 29
 Tim penyelidikan menyampaikan laporan penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan, lalu meneruskannya kepada  Direktur  Penyidikan  disertai  saran  dan  pendapatnya.  Setelah  itu Direktur penyidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja meneruskan Laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus disertai saran dan pendapatnya.
 Kemudian  Jaksa  Agung  Tindak  Pidana  Khusus  sejak  diterima  Laporan penyelidikan/Laporan perkembangan penyelidikan dari Direktur Penyelidikan wajib memutuskan tindak lanjut penyelidikan. Tindak lanjut ini berupa:
a. Melanjutkan penyelidikan ketahap penyidikan;
b. Memperpanjang waktu penyelidikan;
29 Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PERJA039/A/JA/2010  Tentang  Tata  Kelola  Administrasi  dan  Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
c. Tidak melanjutkan penyelidikan;
d. Melakukan tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertang  gung jawab.
 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebelum mengambil keputusan atas hasil penyelidikan dapat memerintahkan Tim Penyelidikan untuk melakukan ekspose sebagai dasar pengambilan keputusan.  Ekspose dipimpin oleh Jaksa Agung  Muda  atau  dapat  menunjuk  Sekretaris  Jaksa  Agung  Muda  atau Direktur  Penyidikan.  Hasil  putusan  ekspose  ini  berupa  hal-hal  yang  telah disebutkan diatas.
Berdasarkan  uraian  ketentuan  mengenai  mekanisme  pengambilan  keputusan hasil/perkembangan  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan,  maka  tergambar bahwa  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  sebagai  pimpinan  dalam  bidang penanganan mengenai tindak pidana khsusus dalam hal ini yang dimaksud tindak pidana korupsi  mempunyai  kedudukan  sebagai  penentu  dalam  pengambilan  keputusan  guna menentukan  tindak  lanjut  terhadap  hasil/perkembangan  penyelidikan.  Jika  dikaji  lebih lanjut berarti kurang lebih pola-pola yang diterapkan oleh Kejaksaan ini juga diterapkan oleh  KPK  dalam  menentukan pengambilan  keputusan  mengenai  penetapan  tersangka. Apalagi  hal  ini  didukung  bahwa  Pimpinan  KPK  bekerja  secara  kolektif  atau  setiap pengambilan  keputusan  disetujui  dan  diputus  secara  bersama-sama  dan  kedudukan Pimpinan  KPK  sebagai  penangggungjawab  tertinggi    merefleksikan  bahwa  Pimpinan KPK bukan hanya saja sebagai teknis dalam tata kelola administrasi untuk mengesahkan suatu  keputusan,  tetapi  hal  ini  dibuktikan  secara  nyata  dan  benar-benar  dilaksanakan untuk mengaktualisasikan prinsip bekerja secara kolektif sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK.

## 4. SIMPULAN
Proses  pengambilan  keputusan  sebagaimana  implimentasi  dari  Pasal  21  ayat  (5) yang berbunyi bahwa Pimpinan KPK ”bekerja secara kolektif” atau sebagaimana dalam penjelasan disebutkan bahwa setiap pengambilan keputusan disetujui dan diputus secara bersama-sama  menentukan  bentuk  mekanisme  pengambilan  keputusan  yaitu  dengan mekanisme  biasa , mekanisme  rapim dan mekanisme  mendesak .  Lebih  lanjut  dalam mekanisme  tersebut  menentukan  tata  cara  atau  metode  pengambilan  keputusan  yang dirumuskan  dalam  Peraturan  Komisi  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Tata  Cara Pengambilan  Keputusan  Oleh  Pimpinan  KPK  atau  sebagaimana  disebut  PK/3/2009, dalam  tata  cara  pengambilan  keputusan  tersebut  merumuskan adanya  pengambilan keputusan  dilakukan  secara musyawarah  untuk  mufakat dan  menggunakan suara terbanyak  (voting). Prinsip  ”bekerja  secara  kolektif”  yang  dimaknai  dengan pengambilan keputusan disetujui dan diputus secara bersama-sama oleh Pimpinan KPK ini sangat  bersifat  fleksibel  dan  lentur,  hal  ini  terlihat  dalam  ketentuan  yang  terdapat dalam Pasal 7 PK/3/2009 tentang tata cara pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK yaitu  menyebutkan  pengambilan  putusan  dapat  dilakukan  kurang  dari  3  (tiga)  orang apabila ada  keadaan  mendesak,  namun  berdasarkan  Pasal  5  PK/3/2009  syarat  sah persidangan/rapat (quorum) dalam pengambilan keputusan ditentukan dengan kehadiran minimal  3  (tiga)  Pimpinan.  Berarti  ketentuan  dalam  Pasal  7  PK/3/2009  sangat
memudahkan  dan  memberikan  keleluasaan  Pimpinan  KPK  tidak  terikat  secara  utuh terhadap tata cara pengambilan keputusan secara kolektif yang berlaku pada umumnya dan hal ini mengesampingkan makna ”bekerja secara kolektif” yang sesungguhnya.

## 5. REFERENSI
Buku-Buku B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jentera Jurnal Hukum, Jakarta, Edisi 3 Tahun II November, 2004. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Cet-3, Edisi Kedua) PT. Alumni, Bandung. Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normati, Teoritis, Praktik, dan Pemasalahannya, PT. Alumni, Bandung, 2007. Yahya  Harahap, Pembahasan  dan  Penerapan  KUHP  Penyidikan  dan  Penuntutan  (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2009. M. Husein harun, Penyidik dan Penunut Dalam Proses Pidana., PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1991.

## Sumber-sumber lain
Arief  Sidharta,  Kajian  Kefilsafatan  tentang  Negara  Hukum,  Jentera  Jurnal  Hukum, Jakarta, Edisi 3 Tahun II November 2004. Dessi  Permatasari  dan  Cahyo  Seftyono, Musyawarah  Mufakat  Untuk  Pemilihan Lewat  Suara  Mayoritas  ?  Diskursus  Pola  Demokrasi  Indonesia, Jurnal  Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol. 13, No. 2, 2014. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan- sidang1562-49-PUU-XI/2013, diakses tanggal 12 Maret 2015, pukul 20.00 Sidang  Praperadilan  Budi  Gunawan  Sempat  memanas,  www.jpnn.com,  diakses tanggal 12 Maret 2015, pukul 20.00. Romli Atmasasmita, Latar Belakang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Artikel. Jurnal  Hukum Latar  Belakang  :  Pelaksanaan  Musyawarah  untuk  Mufakat  Dalam Rapat Karang Taruna, http://eprints.ums.ac.id/33033/2/BAB%20I.pdf.
Latar  Belakang  :  Pelaksanaan  Musyawarah  untuk  Mufakat  Dalam  Rapat  Karang Taruna, Jurnal  Hukum  http://eprints.ums.ac.id/33033/2/BAB%20I.pdf,  diakses tanggal 20 Agustus 2015, pukul 14.00 wib.

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan  MPRS  Republik  Indonesia  No.VII/MPRS/1965  Tentang  Prinsip-Prinsip Musyawarah  Untuk  Mufakat  Dalam  Demokrasi  Terpimpin  Sebagai Pedoman Bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.
Keputusan  MPR  RI  No.1/MPR/2010  Tentang  Peraturan  Tata  Tertib  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi  Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.