## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

## KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

## M. Syahrul Borman
Fakultas Hukum Unversitas Doktor Soetomo Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya Email: m.syarul.borman@unitomo.ac.id

## Abstrak
Kedudukan  notaris  sangat  strategis,  karena  notaris  adalah  pejabat  umum yang  diangkat  oleh  pemerintah  atau  negara,  disamping  mempunyai kewenangan dalam membuat atau menerbitkan akta autentik.  Akta autenik yang  dibuat  oleh  notaris  inilah  yang  membuat  notaris  menjadi  salah  satu pelaksana  profesi  hukum    yang  banyak  berpengaruh  terhadap  banyak  hal yang  berhubungan  dengan    dunia  hukum  dan  layanan  masyarakat. Kewenangan  notaris  ini  pula  yang  membuat  masyarakat  atau  pemohon, khususnya  para  pemohon  layanan  jasa  pembuatan  akta  perjanjian bergantung pada pelaksanaan profesinya.
Kata kunci: kedudukan, notaris, kewenangan, profesi, pelaksanaan

## Abstract
The  position  of the  notary  is  very  strategic,  because  the  notary  is  a  public official  appointed  by  the  government  or  the  state,  besides  having  the authority to make or issue authentic deeds. This authentic deed made by a notary makes a notary become one of the executors of the legal profession that has a lot of influence on many matters relating to the world of law and public  services.  The  authority  of  this  notary  also  makes  the  community  or the  applicant,  especially  the  applicants  for  the  service  of  making  an agreement  deed  dependent  on  the  implementation  of  their  profession. Keywords : position, notary, authority, profession, implementation

## PENDAHULUAN
Van  Apeldoorn  dalam  bukunya  “ Inleiding  tot  de  studie  van  het Nederlandserecht ”  mengatakan,  bahwa  tujuan  hukum  ialah  mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. 1 Hukum  yang  dikehendaki  ini  merupakan  produk  hukum  yang  norma- normanya  mengatur  kehidupan  individu  manusia  di  tengah  pergaulatan hidupnya,  sehingga  antar  individu  bisa  saling  menghargai,  menghormati,
1 K.  Kholilurrahman, Membangun  Penegakan  Hukum  yang  Beradab, (Jakarta: Tinta Mas, 2013), hal. 3,

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
menciptakan  kedamaian,  atau  mewujudkan  penegakan  kewajiban  dan  hak- haknya.
Salah  satu  tokoh  sosiologi  hukum  yang  menyampaikan  pemikiran tentang hukum adalah Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto 2 ini, hukum    memiliki  beberapa  terjemahan:  bahwa  1)  hukum  sebagai  ilmu pengetahuan,  yakni  pengetahuan  yang  tersusun  secara  sistematis  atas  dasar kekuatan  pemikiran.  2)  hukum  sebagai  disiplin,  yakni  suatu  sistem  ajaran tentang  kenyataan  atau  gejala-gejala  yang  dihadapi.  3)  hukum  sebagai kaedah,  yakni  pedoman  atau  patokan  sikap  tindak  atau  perikelakuan  yang pantas atau diharapkan. 4) hukum sebagai lembaga sosial ( social institution ) yang  merupakan  himpunan  dari  kaedah-kaedah  dari  segala  tingkatan  yang berkisar  pada  kebutuhan  pokok  didalam  kehidupan  masyarakat.  5)  hukum sebagai  tata  hukum,  yakni  struktur  dan  proses  perangkat  kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis.  6)  hukum  sebagai  petugas,  yakni  pribadi-pribadi  yang  merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum. 7) hukum sebagai keputusan  penguasa,  yakni  hasil  proses  diskresi  yang  menyangkut pengambilan  keputusan  yang  didasarkan  pada  hukum,  akan  tetapi  yang didasarkan  juga  atas  penilaian  pribadi.  8)  hukum  sebagai  proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. 9) hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial yang  mencakup  segala  proses  baik  direncanakan  maupun  tidak,  yang bertujuan  untuk  mendidik,  mengajak  atau  bahkan  memaksa  warga masyarakat  (dari  segala  lapisan)  agar  mematuhi  kaedah-kaedah  dan  nilai- nilai.  10)  hukum  sebagai  sikap  tindak  atau  perikelakuan  yang  runtut,  yaitu perikelakuan  yang  diulang-ulang  dengan  cara  yang  sama,  yang  bertujuan untuk mencari kedamaian. 11) hukum sebagai jalinan nilai-nilai baru, yaitu dari  konsepsi-konsepsi  abstrak  dalam  diri  manusia  tentang  apa  yang dianggap  baik  (sehingga  harus  dianuti  atau  ditaati)  dan  apa  yang  dianggap buruk (sehingga harus dihindari), dan 12) hukum sebagai seni.
Thomas Hobbes dalam “ Leviathan ” menyebut hukum adalah perintah- perintah  dari  orang  yang  memiliki  kekuasaan  untuk  memerintah  dan memaksakan  perintahnya  kepada  orang  lain , Rudolf  von Jhering  dalam  “ Der Zweck  Im  Recht ”  1877-1882  menyebut hukum  adalah  keseluruhan  peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Plato berpendapat hukum merupakan  peraturan-peraturan  yang  teratur  dan  tersusun  baik  yang mengikat  masyarakat. Aristoteles  berpendapat,  bahwa hukum  hanya  sebagai kumpulan  peraturan  yang  tidak  hanya  mengikat  masyarakat  tetapi  juga hakim. Abdulkadir Muhammad menyatakan hukum adalah segala peraturan
2 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  di Indonesia ,  (Jakarta: Rajawali Pres, 1988) hal. 15-16.
tertulis  dan  tidak  tertulis  yang  mempunyai  sanksi  yang  tegas  terhadap pelanggarnya. 3
Mochtar  Kusumaatmadja  berpendapat,  bahwa p emahaman  hukum  yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi  harus  pula  mencakup  lembaga  (institusi)  dan  proses  yang  diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. 4
Salah satu norma yuridis yang diproduk oleh negara adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris.  Norma yuridis  ini  dibuat  untuk  mengatur  profesi  notaris  dala  menjalankan kewenangannya.  Kewenangan  ini  perlu  diatur  karena  dapat  berimplikasi pada banyak aspek yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Pengaturan  itu  bukan  hanya  penting  bagi  notaris,  tetapi  juga masyarakat,  karena  masyarakat  atau  manusia  merupakan  subyek  hukum yang  berhubungan  dengan  notaris,  yang  berasal  dari  konstruksi  hubungan ini  menimbulkan  kewajiban  dan  hak.  Meskipun  demikian,  masih  rentan muncul  problematika  antara  kewenangan  notaris  dalam  hubungannya dengan kepentingan  masyarakat (penghadap).

## PEMBAHASAN
Istilah Notaris  dapat dijumpai dalam berbagai norma atau pendapat ahli.  Notaris  disebut  sebagai    pejabat  umum.  Pejabat  Umum  merupakan terjemahan  dari  istilah openbare  amtbtenaren yang  terdapat  dalam  Pasal  1 Peraturan  Jabatan  Notaris  (PJN)  dan  Pasal  1868  KUHPdt.  Berdasarkan pengertian  tersebut  di  atas,  bahwa  notaris  berwenang  membuat  akta sepanjang dikehendaki para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam  bentuk  akta  autentik.  Pembuatan  akta  tersebut  harus  berdasarkan aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  prosedur  pembuatan  akta  notaris, sehingga  Jabatan  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  tidak  perlu  lagi  diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan notaris.
Jabatan  notaris  disebutkan  dalam    Pasal  1    UU  Jabatan  Notaris (selanjutnya UUJN) yang menyatakan bahwa: Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  suatu  peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu  akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan  aktanya,
3 K. Kholilurrahman, Op.Cit ., hal. 4.
4 Penelitian “Konstruksi  Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia” ,  Kerjasama  DPD  RI  dan  Universitas  Brawijaya,  (Malang:  Pusat  Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,  2009), hal. 15.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
dan  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipannya,  semuanya  sepanjang pembuatan  akta  itu  oleh  suatu  peraturan  umum  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
Kata notaris berasal dari kata "nota literaria" yaitu tanda tulisan atau karakter  yang  dipergunakan  untuk  menuliskan  atau  menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie). 5
Pada  awalnya  jabatan  notaris  hakikatnya  adalah  sebagai  pejabat umum  ( private  notary )  yang  ditugaskan  oleh  kekuasaan  umum  untuk melayani  kebutuhan masyarakat  akan alat  bukti autentik  yang  memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.
Notaris  seperti  yang  dikenal  di  zaman  “Republik  der  Verenigde Nederlanden” mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya “Oost Ind. Compagnie” di Indonesia. 6 Masuknya ini tidak lepas dari  kebutuhan  setiap  masyarakat,  khususnya  masyarakat  Indonesia terhadap kepastian hokum dalam pengelolaan, diantaranya berkaitan dengan pendaftaran tanah. 7
Pada  tanggal  27  Agustus  1620,  yaitu  beberapa  bulan  setelah dijadikannya  Jacatra  sebagai  ibukota  (tanggal  4  Maret  1621  dinamakan “Batavia”), Melchior Kerchem, Sekretaris dari “College van Schepenen” di Jacatra,  diangkat  sebagai  notaris  pertama  di  Indonesia.  Di  dalam  akta pengangkatan  Melchior  Kerchem  sebagai  notaris  sekaligus  secara  singkat dimuat  suatu  instruksi  yang  menguraikan  bidang  pekerjaan  dan wewenangnya,  yakni  untuk  menjalankan  tugas  jabatannya  di  kota  Jacatra untuk  kepentingan  publik.  Kepadanya  ditugaskan  untuk  menjalankan pekerjaannya  itu  sesuai  dengan  sumpah  setia  yang  diucapkannya  pada waktu pengangkatannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia. 8
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam  suatu  akta  autentik,  menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse,  salinan
5 G.H.S.  Lumban  Tobing, Peraturan  Jabatan  Notaris (Notaris  Reglement), )Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 41 6 G.H.S.  Lumban  Tobing, Peraturan  Jabatan  Notaris ,  cet.  3,  (Jakarta:  Erlangga, 1983), hal. 15
7 Hizbul  Maulana, Masyarakat  Indonesia  Membutuhkan  Notaris (Jakarta: Primamedia, 2015), hal. 5.
8 G.H.S. Lumban Tobing,  Op.Cit, hal. 31

## KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTF
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (M. Syahrul Borman)
dan  kutipannya,  semuanya  sepanjang  pembuatan  akta  itu  oleh  suatu peraturan umum  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat atau orang lain. 9
Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi Manusia RI No. M.01-HT.03.01  Tahun  2006,  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan dan Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris, dalam Pasal 1 ayat (1),  yang dimaksud  dengan  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya,  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
Notaris  adalah  pejabat  umum  maksudnya  adalah  seseorang  yang diangkat,  diberi  wewenang  dan  kewajiban  oleh  negara  untuk  melayani publik  dalam  hal  tertentu.  Hal  ini  menunjukkan  peran  negara  yang menentukan  posisi  atau  eksistensi  notaris.    Tanpa  campur  tangan  negara, tidak akan pernah ada norma yuridis yang memberikan otoritas pada notaris.
Notaris  merupakan  pejabat  publik  yang  menjalankan  profesi  dalam pelayanan  hukum  kepada  masyarakat,  guna  memberi  perlindungan  dan jaminan  hukum  demi  tercapainya  kepastian  hukum  dalam  masyarakat. Pejabat  umum  adalah  orang  yang  menjalankan  sebagian  fungsi  publik negara,  yang  khususnya  di  bidang  hukum  perdata.  Bahwa  untuk  membuat akta  autentik,  seseorang  harus  mempunyai  kedudukan  sebagai  “pejabat umum”.
Berdasarkan  pengertian-pengertian  Notaris  diatas  ada  hal  penting yang  tersirat,  yaitu  ketentuan  dalam  permulaan  pasal  tersebut,  bahwa Notaris  adalah  pejabat  umum  dimana  kewenangannya  atau  kewajibannya yang  utama  ialah  membuat  akta-akta  autentik,  jadi  Notaris  merupakan pejabat umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1868 KUHPerdata.
Pengertian  Notaris Menurut  pengertian  Undang-Undang  No.  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sudah diubah dengan Undang-undang baru,  yakni  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris)  yang  dalam  Pasal  1  UU  ini  disebutkan  pengertian  Notaris adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Dalam  Penjelasan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris  disebutkan,  bahwa    Negara  Republik Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  negara.  Untuk
9 ibid.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  dibutuhkan  alat bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik  mengenai  perbuatan,  perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum  yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa  hukum  kepada  masyarakat,  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan jaminan  demi  tercapainya  kepastian  hukum.  Jaminan  perlindungan  dan jaminan  tercapainya  kepastian  hukum  terhadap  pelaksanaan  tugas  Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  hukum  dan  kebutuhan  masyarakat sehingga  perlu  dilakukan  perubahan,  yang  juga  dimaksudkan  untuk  lebih menegaskan  dan  memantapkan  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  Notaris sebagai  pejabat  yang  menjalankan  pelayanan  publik,  sekaligus  sinkronisasi dengan undang-undang lain.
Syarat  untuk  dapat  diangkat  menjadi  Notaris  sebagaimana  diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sudah  diubah  dengan  Undang-undang  baru,  tetapi  syarat  ini  tidak mengalami perubahan) 10 adalah:
1) Warga negara Indonesia;
2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3) Berumur paling sedikit 27 tahun;
4) Sehat jasmani dan rohani;
5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6) Telah  menjalani  magang  atau  nyata-nyata  telah  bekerja  sebagai karyawan  Notaris  dalam  waktu  12  bulan  berturut-turut  pada  kantor Notaris  atas  prakarsa  sendiri atau atas  rekomendasi  Organisasi  Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
7) Tidak  berstatus  sebagai  pegawai  negeri,  pejabat  negara,  advokat,   atau tidak  sedang  memangku  jabatan  lain  yang  oleh  Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
Dari  sisi  sejarah,  semula  dikenal  pejabat  umum.  Istilah  pejabat umum  merupakan  terjemahan  dari  istilah  Openbare  Ambteneran  yang terdapat  dalam  pasal  1868  KUHPerdata.  Pasal  1868  KUHPerdata menyebutkan:  “ Eene  authentieke  acte  is  de  zoodanige  welke  in  de wettelijken  vorn  is  verleden,  door  of  ten  overstaan  van  openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zuiks is geschied ” (suatu  akta  autentik  ialah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan  undang-undang  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).
10 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

## KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTF
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (M. Syahrul Borman)
Openbare  Ambtenaren  yang  diterjemahkan  sebagai  Pejabat  Umum diartikan  sebagai  pejabat  yang  diserahi  tugas  untuk  membuat  akta  autentik yang  melayani  kepentingan  publik,  dan  kualifikasi  seperti  itu  diberikan kepada  Notaris.  Maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1868  Kitab  Undang- Undang  Hukum Perdata tersebut, untuk dapat membuat suatu akta autentik seseorang  harus  mempunyai  kedudukan  sebagai  pejabat  umum.  Namun dalam  Pasal  1868  itu  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai  siapa  yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.
Menurut  kamus  hukum  salah  satu  arti  dari  Ambtenaren  adalah Pejabat.  Dengan  demikian openbare  ambtenaren adalah  pejabat  yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika openbare  ambtenaren diartikan  sebagai  Pejabat  Publik.  Khusus berkaitan dengan openbare ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum  diartikan  sebagai  pejabat  yang  diserahi  tugas  untuk  membuat  akta autentik  yang  melayani  kepentingan  publik,  dan  kualifikasi  seperti  itu diberikan kepada Notaris.
Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 disebutkan definisi notaris, bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam Undang-Undang ini. Pengertian ini dapat dibandingkan dengan  pengertian lain  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris  yang  menyebutkan,  bahwa  notaris  adalah  pejabat  umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Dalam  produk  yuridis  yang  mengatur  perubahan  tersebut,  ada  hal yang  sama,  yakni  berkaitan  dengan  kedudukan  notaris  sebagai  pejabat umum  dan  kewenangannya  yang  berhubungan  dengan  pembuatan  akta. Jabatan notaris ini identik dengan memberikan kewenangan padanya dalam pembuatan akta autentik.
Berdasarkan  rumusan  UUJN  tersebut,  maka  dapat  dipahami,  bahwa pejabat  umum  adalah  orang  yang  menjalankan  sebagian  fungsi  publik  dari negara,  khususnya  di  bidang  hukum  perdata.  Pejabat  umum  adalah seseorang  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  pemerintah  dan  diberi wewenang  dan  kewajiban  untuk  melayani  publik  dalam  hal-hal  tertentu karena  ia  ikut  serta  melaksanakan  suatu  kekuasaan  yang  bersumber  pada kewibawaan  dari  pemerintah.  Dalam  jabatannya  tersimpul  suatu  sifat  atau ciri  khas  yang  membedakannya  dan  jabatan-jabatan  lainnya  dalam masyarakat.
Sebagai  pejabat  umum,  notaris  diangkat  oleh  Menteri  untuk melaksanakan  sebagian  fungsi  publik  dari  negara  dan  bekerja  untuk

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
pelayanan  kepentingan  umum  khususnya  dalam  bidang  hukum  perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara.  Pelayanan  kepentingan  umum  tersebut  adalah  dalam  arti  bidang pelayanan  pembuatan  akta  dan  tugas-tugas  lain  yang  dibebankan  kepada notaris,  yang  melekat  pada  predikat  sebagai  pejabat  umum  dalam  ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris.
Akta  notaris  yang  diterbitkan  oleh  notaris  memberikan  kepastian hukum  bagi  masyarakat.  Menurut  Nusyirwan  notaris  adalah  orang  semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus  menjunjung  tinggi  martabatnya,  oleh  karena  itu  ia  diperkenankan menerima  uang  jasa  (honorarium)  untuk  setiap  pelayanan  yang diberikannya. 11
“Honorarium” berasal dan kata latin honor yang artinya kehormatan, kemuliaan,  tanda  hormat/  penghargaan  semula  mengandung  pengertian balas  jasa  para  nasabah  atau  klien  kepada  dokter,  akuntan,  pengacara,  dan notaris. 12 Balas  jasa  inilah  yang  seringkali  menjadi  ujian  utama  dari kewenangan  notaris,  karena  balas  jasa  ini  leih  identic  dengan  pembayaran yang disepakati dari awal antara notaris dengan kliennya.
Di  Indonesia  para  notaris  berhimpun  dalam  sebuah  wadah perkumpulan  yang  bernama  I.N.I.  I.N.I  merupakan  perkumpulan  notaris yang  legal  dan  sudah  berbadan  hukum  sesuai  dengan  SK  Menteri Kehakiman  Republik  Indonesia  Tanggal  23  Januari  1995  Nomor  C2- 10221.HT.01.06.  Sebagai  organisasi  perkumpulan  notaris,  INI  menaungi kegiatan praktik notaris-notaris di Indonesia.
Secara  umum,  terdapat  dua  aliran  dalam  praktik  kenotariatan, Notaris  Latin  yang  mengadopsi civil  law  system dan  Notaris  Anglo  Saxon mengadopsi  sistem  hukum  khusus common  law  system sehingga  tidak  bisa dicampuradukkan.  Perbedaan  antar  aliran  itu  terletak  pada  fungsi  yang dijalankan masing-masing notaris. Notaris Latin adalah satusatunya pejabat negara  yang  berhak  mengeluarkan  akta autentik.  Sedangkan  Notaris  Anglo Saxon adalah notaris yang hanya mengeluarkan akta di bawah tangan yang tidak bernilai di pengadilan.
Sementara  menurut  Izenic,  sebagaimana  dikutip  oleh  Komar Andasasmita  dan  dikutip  kembali  oleh  Habib  Adjie,  bentuk  atau  corak notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:
1)   Notariat  Functionnel  Dalam  mana  wewenang-wewenang  pemerintah didelegasikan  (gedelegeerd)  dan  demikian  diduga  mempunyai kebenaran  isinya,  mempunyai  kekuatan  bukti  formal,  dan  mempunyai
11 Nusyirwan, Membedah  Profesi  Notaris ,  (Bandung:  Universitas  Padjadjaran, 2000), hal 3-4
12 Ensiklopedi Nasional Indonesia , (Jakarta: Delta Pamungkas, 2004), hal 472,

## KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTF
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (M. Syahrul Borman)
daya/  kekuatan  eksekusi.  Di  negara-negara  yang  menganut  macam/ bentuk  notariat  seperti  ini  terdapat  pemisahan  yang  keras  antara " wettelijke "  dan  " niet  wettelijke"  werkzaamheden ,  yaitu  pekerjaan- pekerjaan  yang  berdasarkan  undang-undang/  hukum  dan  yang  tidak/ bukan dalam notariat,
2)   Notariat  Profesional  Dalam  kelompok  ini  walaupun  pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat  khusus  tentang  kebenarannya,  kekuatan  bukti,  demikian pula kekuatan eksekutorialnya.  Konsep pengembangan undang-undang dan  peraturan  kenotariatan  di  sebuah  negara  harus  mengacu  pada konsep  besar  mazhab  kenotariatan  ini  karena  masing-masing  memiliki landasan filosofi hukum yang berbeda. 13
Deskripsi  itu  menunjukkan  bahwa  kedudukan  notaris  itu  strategis. Campur  tangan  atau  “intervensi”  negara  (pemerintah)  dalam  mengatur kewenangan  dan  penempatan  notaris  merupakan  salah  satu  bukti,    bahwa kehadiran  notaris  selain  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  juga  harus mendapatkan  pengaturan    secara  khusus  dari  negara  (pemerintah). Bagaimanapun  juga,  kewenangan  yang  dilakukan  oleh  notaris  ini menjadkan  masyarakat  sebagai  “obyek”    kerjanya  secara  yuridis,  yang diniscayakan  dapat  mengundang  kompetisi  antar  notaris,  sehingga  harus diatur kepastian aktifitasnya.

## KESIMPULAN
Kedudukan  notaris  sangat  strategis,  karena  notaris  adalah  pejabat umum  yang  diangkat  oleh  pemerintah  atau  negara,  disamping  mempunyai kewenangan dalam membuat atau menerbitkan akta autentik, sehingga logis sekal  jika  banyak  yang  berkeinginan  menempuh  jalur  profesi  sebagai notaris.    Kewenangan  strategis  merupakan  standar,  bahwa  siapapun  yang menjadi notaris dituntut mempunyai kasitas keilmuan dan etika.
Akta  autenik  yang  dibuat  oleh  notaris  inilah  yang  membuat  notaris menjadi  salah  satu  pelaksana  profesi  hukum    yang  banyak  berpengaruh terhadap  banyak  hal  yang  berhubungan  dengan    dunia  hukum  dan  layanan masyarakat.  Kewenangan  notaris  ini  pula  yang  membuat  masyarakat, khususnya  para  pemohon  layanan  jasa  bergantung  pada  pelaksanaan profesinya atau penuntasan .
13 Habib  Adjie, Meneropong  Khazanah  Notaris  &  PPAT  Indonesia  (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT ), (Bandung: Citra ADitya Bakti, Bandung, 2009), hal. 1- 2

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ensiklopedi Nasional Indonesia , 2004, Jakarta: Delta Pamungkas.
G.H.S.  Lumban  Tobing,    1980, Peraturan  Jabatan  Notaris (Notaris Reglement), Jakarta: Erlangga.
___________________,  1983, Peraturan  Jabatan  Notaris ,  cet.  3,  Jakarta: Erlangga.
Habib  Adjie,  2009, Meneropong  Khazanah  Notaris  &  PPAT  Indonesia (kumpulan  tulisan  tentang  Notaris  dan  PPAT ),  Bandung:  Citra
ADitya Bakti, Bandung.
Hizbul  Maulana,  2015, Masyarakat  Indonesia  Membutuhkan  Notaris Jakarta: Primamedia.
K.  Kholilurrahman,  2013, Membangun  Penegakan  Hukum  yang  Beradab, Jakarta: Tinta Mas.
Lembaga  Penelitian  UB,  2009, Konstruksi  Perwakilan  Daerah  Dalam Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia ,  Kerjasama  DPD  RI  dan Universitas  Brawijaya,  Malang:  Pusat  Pengkajian  Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,  2009.
Nusyirwan,  2000, Membedah  Profesi  Notaris ,  (Bandung:  Universitas
Padjadjaran.
Soerjono  Soekanto,  1988, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan
Hukum di Indonesia ,  Jakarta: Rajawali Pres.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris