…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 3118

## Implementasi Pembentukkan Komponen Cadangan Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Kodam III/Siliwangi Provinsi Jawa Barat
Tjetjep Darmawan 1 , Sunarno 2 1,2 Institut STIAMI, Indonesia
E-mail: tjdarmawan066@gmail.com 1 , 56sunarno@gmil.com 2
Article History: Received: 23 Juni 2024 Revised: 23 Juli 2024
Accepted: 29 Juli 2024
Abstract: The purpose of the study is to analyze the Implementation of the Formation of Reserve Components in supporting state defense in Kodam III/Siliwangi, West Java Province. This study uses a descriptive qualitative research method. Data collection techniques with observation, interviews, documentation and literature studies. The data obtained from the informants that have been determined using the purposive sampling technique are then analyzed by analysis techniques, namely data reduction, data presentation, source tringulation and conclusion drawn. The results of the study show that the implementation of the formation of the reserve component has been optimally implemented because the participants of the reserve component already have the capacity and expertise to support the strengthening of state defense. From these data, it can be concluded that Kodam III/Siliwangi carries out the formation of a reserve component (komcad) in accordance with Law Number 23 of 2019 concerning National Resource Management for State Defense and can massively continue to increase the socialization of the formation of Komcad in the West Java region. The suggestion that can be given from this conclusion is the need for sustainable coaching for reserve component graduates (komcad) in supporting the strengthening of the country's defense.
Keywords: Implementation, strategy for forming reserve components, national defense
PENDAHULUAN Indonesia memiliki luas wilayah daratan yang dipisahkan oleh selat dan laut, memiliki wilayah laut dan wilayah dirgantara yang sangat luas serta terletak tepatnya dikawasan benua Asia Tenggara. Luas perairan laut itu meliputi perairan kepulauan, laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) + 6.159.032 kilometer persegi (Susetyo, 2022). Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang berlimpah sebagai modal pembangunan nasional. Kondisi luas wilayah Indonesia, jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah apabila potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal akan menimbulkan ancaman baik dari
dalam maupun dari luar sehingga dapat memperlemah dan membahayakan pada sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Konsep Sishankamrata perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk menghadapi tantangan masa depan serta menjamin kedaulatan dan keamanan Indonesia (Muksinin, 2020).
Perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional yang tidak menentu terhadap situasi dunia saat ini pada dinamika ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Indonesia adalah negara yang sangat cinta damai, namun prinsip si vispacem, para bellum (jika menginginkan perdamaian, maka harus siap perang) hal ini masih relevan dengan kondisi dunia yang sudah mulai terbatas akan ketahanan pangan, ketahanan energi dan masih terjadinya konflik perang antar bebarapa negara di dunia. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat atas seluruh wilayah NKRI dan segenap sumber daya nasionalnya untuk kesiapan dini menghadapi berbagai bentuk ancaman milter, ancaman hibrida dan ancaman non militer sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 30 ayat (1) menjelaskan bahwa tiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat (2) UUD 1945 adalah pertahanan dan keamanan negara Indonesia dijalankan menggunakan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau yang dikenal dengan Sishankamrata. Kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada pasal 7 ayat 1 pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Ayat 2 Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.Kebijakan Kementerian Pertahanan pada pembentukan komponen cadangan (komcad) ini bersifat sukarela dan bukan merupakan wajib militer tetapi masyarakat secara sukarela mendaftarkan diri sesuai dengan persyaratan, ikut seleksi, melaksanakan latihan dasar militer, dilantik dan ditetapkan dan bukan merupakan kewajiban militer. Masyarakat yang mendaftarkan diri secara sukarela sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, mengikuti proses seleksi, menjalani latihan dasar militer, kemudian dilantik serta ditetapkan sebagai anggota komcad. Dengan demikian, pembentukkan Komcad Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan ini memberikan kesempatan bagi individu untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara secara sukarela, tanpa memaksa mereka untuk bergabung.
Amanat turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yaitu menyusun regulasi yang salah satunya tentang Bela Negara dan Komponen Cadangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara mengatur salah satunya tentang komponen cadangan. Pembentukan komcad disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara pasal 28, ayat (2) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela.Pembentukan komcad dilaksanakan setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara disahkan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Pembentukan komcad di Indonesia merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara pasal 28, ayat (2) Komponen Cadangan. Pada rapat pimpinan Kementerian PertahananRepublik Indonesia Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengatakan saat wawancara dengan wartawan detik.com bahwa sasaran kebijakan yang masih berlangsung akan dilanjutkan, di antaranya kebijakan pembentukan Komponen Cadangan(Detik.Com). Pada website Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pembentukan komcad yang pertama diselenggarakan pada tahun 2021 sejumlah 3.103 orang (kemhan.go.id). Menurut data Nurhuda pada tahun 2021 adapun sebagai perbandingan dari komponen cadangan yang sudah terbentuk di negara-negara Asia Tenggara dihadapkan dengan populasi penduduk dan jumlah tentara atau militer aktif dengan rincian data sebagai berikut (Nanto Nurhuda, 2021);

## KOMPONEN CADANGAN ASIA TENGGARA
Negara Populasi Tentara Komcad Vietnam 93.700.000 384.000 4.000.000 Singapura 5.612.300 60.500 312.500 Thailand 69.037.513 310.000 245.500 Malaysia 32.570.200 110.000 41.600 Filipina 111.234.800 106.000 131.000 Indonesia 268.583.016 438.410 3.483

## Sumber: Nurhuda, 2021
Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa kekuatan komponen cadangan (komcad) Indonesia untuk memperkuat militer masih jauh tertinggal dibawah dari negara-negara tetangga Asean yang paling dekat perbatasan dengan wilayah Indonesia. Secara strategi pertahanan dan gelar kemampuan pertahanan militer TNI untuk hasil pembentukan Komcad belum mendekati kondisi ideal untuk memperkuat satuan TNI. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, Pasal 3 dalam Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menjelaskan tentang bagaimana mentransformasikan sumber daya manusia menjadi kekuatan pertahanan Negara yang disiapkan, digunakan untuk kepentingan pertahanan Negara, komcad dalam undang-undang tersebut merupakan komponen cadangan, dengan demikian komponen cadangan sangat efektif manakala Indonesia mengalami kembali situasi darurat, yang dimana pertahanan negara adalah strategi dalam mengimplementasikan Sishankamrata yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kewajiban sebagai anggota komponen cadangan tersebut kemudian dirumuskan dalam sebuah kebijakan rekrutmen komponen cadangan dari warga negara yang bersifat sukarela ntuk diberdayakan dengan cara mobilisasi dalam rangka meningkatkan kekuatan komponen utaman (TNI) dalam menghadapi segala ancaman baik dari aspek militer maupun hibrida. Dirkursus mengenai komponen cadangan dimulai dengan pembahasan pro dan kontra terhadap substansi Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan yang mengatur kewajiban bagi warga negara untuk terlibat dalam program wajib militer sebagai wujud bela negara (Susdarwono, 2020).
Kementerian Pertahanan selaku leading sector dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, sumber daya yang dimaksudkan salah satunya pembentukkan komponen cadangan (komcad) pertahanan Negara,
dalam pembentukkan komcad tersebut, Kementerian Pertahanan melibatkan komando militer (kodam) dan salah satunya adalah kodam III Siliwangi di provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil data di lapangan ditemukan nya faktor pendukung dan penghambat pada pembentukkan komoponen cadangan bahwa faktor pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan komponen cadangan (komcad) adalah bahwa tingkat pendidikan yang memadai, dengan tingkat pendidikan yang memadai, peserta komponen cadangan memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti dan berkontribusi dalam kegiatan atau proses yang terkait dengan posisi tersebut. letak lokasi pendidikan untuk Komponen Cadangan yang mudah dijangkau oleh peserta Komcad menjadi faktor penunjang, hal ini dikarenakan rekrutmen Komcad fokus pada daerah provinsi Jawa Barat dengan lokasi pendidikan yang mudah dijangkau, peserta Komcad dapat dengan lebih mudah mengakses fasilitas pendidikan dan mengikuti proses pelatihan serta pembekalan yang diberikan. Ini dapat meningkatkan partisipasi peserta dalam program Komcad, memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam memenuhi tugas-tugas yang diberikan dalam lingkup daerah fokus, yaitu Jawa Barat. Namun, adapun faktor penghambat pada pembentukkan Komcad Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan bahwa anggota Komcad berharap setelah mengikuti Diklat dapat mendapat pekerjaan padahal notabane nya pembentukkan komponen cadangan pertahanan negara bukanlah untuk membuka lapangan pekerjaan. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka perlu adanya peninjauan lebih mendalam mengenai Implementasi Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan di Kodam III/Siliwangi Provinsi Jawa Barat.

## LANDASAN TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan dari struktur kebijakan. Pada tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benaraplikabel dilapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasian tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji dalam bukunya Yulianto dkk yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.
George Edward berpandangan bahwa implementasi adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara pembentukan program dan konsekwensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka program itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun program itu diimplementasikan dengan baik, sedangkan suatu program yang cemerlang mungkin juga akan menghadapi kegagalan bila program tersebut kurangdiimplementasikan dengan baik (Yulianto, 2023).
Dalam suatu proses implementasi kebijakan, terdapat implementasi gap yaitu suatu keadaan dalam proses kebijaksanaan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang benar diharapakan oleh pembuat kebijaksanaan (Wahab, 2017). Selanjutnya, Wahab juga berpendapat bahwa besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung implementatiton capacity dari organisasi atau actor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
dicapai (Wahab, 2017). Menurut Sumaryadi (Sumaryadi, 2018) ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu adalah sebagai berikut: 1) Adanya program atau kebijaksanaan yang dilaksanakan. 2) Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapakan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan. 3) Unsur pelaksana (implementator) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Menurut Ryan Nugroho Kebijakan tujuan kebijakan publik dapat dibedakan sebagai berikut :1) Mendistribusikan sumber daya negara kepada masyarakat, termasuk alokasi, realokatif, dan redistribusi, versus mengabsorbsi atau menyerap sumber daya ke dalam negara. 2) Regulatif versus deregulatif. Kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi, sedangkan kebijakan deregulatif adalah kebijakan yang bersifat membebaskan. 3) Dinamisasi versus stabilisasi. Kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk mencpai kemajuan tertentu yang dikehendaki, sedangkan kebijakan stabilisasi adalah kebijakan yang bersifat mengerem dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada baik sistem politik, keamanan, ekonomi maupun sosial. 4) Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat/pasar. Kebijakan yang memperkuat negara adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih besar peran negara, sementara kebijakan yang memperkuat pasar adalah kebijakan yang mendorong lebih besar peran publik atau mekanisme pasar daripada peran negara (Nugroho, 2014).
Implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada teori terdahulu yaitu bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif masalah kebijakan sebagaimanan yang diperkenalkan oleh Teori Edward III dalam Solichin (Solichin, 2021), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan, ada berbagai cara yang digunakan oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satu caranta adalah dengan mengembangan kajian teori ataupun dengan cara lain yaitu membuat kerangkan pikir yang dibangun sendiri atau mereplikasi, mengkombinasi atau mensinergikan dan mengembangkan pendapat teori-teori terdahulu mengenai model implementasi kebijakan. Pada pengembangan model implementasi yang sesuai saran dari kebijakan berdasarkan relevansi dan keefektifan implementasi kebijakannya.
Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh teori Edward III dalam solichin (Solichin, 2021), implementasi kebijakan diperlukankarena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan Ada berbagai cara yang digunakan oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satu caranya adalah denganmengembangkan kajian teori ataupun dengan cara lain yaitu membuatkerangka pikir yang dibangun sendiri atau mereplikasi, mengkombinasi ataumensinergikan dan mengembangkan pendapat teori-teori terdahulu mengenai model implementasi kebijakan. Pada pengembangan model tersebut dapatdiketahui model implementasi yang sesuai sasaran dari kebijakanberdasarkan relevansi dan keefektifan implementasi kebijakannya.

## TEORI EDWARD III
George Edward III (Edward, 1980) menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu adalah sebagai berikut: a). Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. b). Sumber Daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. c). Disposisi atau sikap-sikap. Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, makan proses implementasi kebijakan juga tidak efektif. d). Struktur Birokrasi. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (standart operating procedure) atau yang disingkat menjadi SOP. SOP menjadi pedoman bagi implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Siregar, 2022).
Model implementasi George Edward III adalah tentang kontens dan konteks kebijakan, bahwa isi atau kontens harus disesuaikan dengan konteksnya yakni siapa sumber daya yang dituju, bagaimana persepsi dan tanggapan yang diberikan dan bagaimana sikap dan tanggapan yang diberikan birokratnya dalam mencapai kesepahaman dalam implementasi kebijakan yang ada, sehingga akan mencapai hasil yang maksimal. Tujuan yang hendak dicapai merupakan target akhir dari implementasi dan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Model implementasi kebijakan tersebut menggambarkan bahwa proses implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif bila dipengaruhi oleh beberapa variabel. Teori Edward III digunakan teori Edward pada penelitian ini karena memiliki keterkaitan yang kuat dengan faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, teori Edward III dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan atau program, termasuk dalam pembentukan komponen cadangan pertahanan negara. Dengan menggunakan teori ini, diharapkan dapat menguraikan bagaimana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi saling terkait dan memengaruhi hasil implementasi tersebut. Kemudian teori Edward III telah banyak diuji dan diterapkan dalam berbagai konteks penelitian, termasuk dalam analisis kebijakan publik dan administrasi publik. Dengan menggunakan teori yang telah teruji ini, diharapkan peneliti dapat memperkuat kerangka analisis penelitian dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan pembentukan komponen cadangan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Sumber : Model Edward III (1980) METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menurut Huberman Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah (keadaan rIil, tidak di setting atau dalam keadaan eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kuncinya (Huberman, 2014). dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik penetapan informan dengan purposive sampling . Teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Tahapan teknik analisis data adalah (Muria Putriana, 2021);
1. Reduksi Data
Reduksi data dilakukan dengan meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola untuk menghilangkan yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut, dan mencarinya pada saat dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, diskusi dan dokumentasi dirangkum dan diseleksi (Muria Putriana, 2021).
2. Penyajian Data Data yang telah dipilah dan dirangkum kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kodam III/Siliwangi (Muria Putriana, 2021).
3. Triangulasi Data/ Validitas Data
Dalam penelitian ini triangulasi metode yang digunakan peneliti adalah mengecek melalui sumber-sumber yang telah ditentukan dan membandingkan serta mengecek kembali derajat kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Pada tahap ini, data yang telah disajikan kemudian diperiksa kembali keabsahan datanya melalui kegiatan diskusi dan pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya (Muria Putriana, 2021).
4. Penarikan Simpulan Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut peneliti, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya (Muria Putriana, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan Pembahasan mengenai Implementasi Pembentukkan komponen Cadangan Kementerian Pertahanan di Kodam III/Siliwangi bahwa proses rekrutmen dan pelatihan Komcad harus dilaksanakan dengan sangat ketat dan terstruktur, sesuai dengan ketentuan dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2019. Adapun evaluasi yang perlu dilakukan yaitu pembinaan keberlanjutan kepada lulusan Komcad sehingga, seleksi peserta komcad yang sudah tersturktur menjadi lebih optimal. Kemudian konsistensi dukungan anggaran dari pemerintah agar mencerminkan implementasi yang konsisten dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan tujuan dari komcad itu sendiri. Sosialisasi komcad tidak hanya melalui berbagai saluran komunikasi, perlunya melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama agar sosialisasi lebih intensif dan meluas melalui berbagai forum masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat di setiap lini wilayah. Keberlanjutan Komcad menekankan pentingnya Collaboration Government dalam mengevaluasi, peningkatan kualitas dan pengembangan potensi anggota komcad serta dukungan anggaran yang memadai baik secara opersasional, administrasi dan logistik. Dukungan berkelanjutan di luar pemerintah juga dapat dilakukan seperti kerjsama perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar dapat meningkatkan efektivitas pembentukkan Komcad tidak hanya pada tingkat pemerintah pusat, namun dapat dilakukan di luar pemerintahan yaitu sebagai pembinaan karir bagi karyawan di perusahaannya. Dengan demikian, peran pemerintah dapat ditunjukkan melalui komitmen yang nyata dengan menyediakan dukungan baik materi juga moril yang konsisten dan berkelanjutan dapat meminimlisir faktor yang mengambat selama pelaksanaan kegiatan komcad di masa mendatang.

## KESIMPULAN
1. Hasil Implementasi Pembentukkan Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan dalam mendukung Pertahanan Negara di Kodam III/Siliwangi Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan efektif karena dalam proses rekrutmen dilakukan secara terstruktur, hal ini dapat dicapai karena proses rekrutmen dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
2. Sosialisasi yang dilakukan telah efektif untuk menyebarluaskan informasi mengenai komponen cadangan, melalui sosialisasi yang intensif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung keberlanjutan pembentukkan komponen cadangan di setiap provinsi sesuai dengan matra TNI masing-masing Angkatan.
3. Keberlanjutan pembentukkan komponen cadangan menekankan evaluasi secara berkala, diantaranya adalah dukungan anggaran yang memadai untuk operasional dan logistik. Dukungan anggaran ini menjadi bagian yang sangat penting untuk keberlanjutan dalam meningkatkan efektivitas pembentukkan komponen cadangan, hal tersebut menujukkan komitmen permerintah yang nyata dalam mengimplemntasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dalam Pembentukkan Komponen Cadangan.
4. Hambatan yang dihadapi lulusan komcad adalah sistem pendataan belum optimal dan tidak terintegrasi karena tidak ada sistem pendataan elektronik sehingga untuk monitoring keberadaan anggota komcad menjadi sulit terpantau.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 3126

## DAFTAR REFERENSI
Abdul Wahab, Solichin. (2015). Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model- model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Edward, G. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congresional Querty Press. Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI- Press.
Muria Putriana, M. S. (2021). National Character Education Policy in Law Number 23 0f 2019.
Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan , Vol 13 (2), 920-926, DOI: 10.35445/alishlah.v13i2. 636. Nugroho, R. (2010). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Nugroho, R. (2011). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Nurhuda. (2021). Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paksa Pembentukkan Komponen Cadangan di Indonesia. Jurnal Inovasi Penelitian , Vol 1, No 11, 2523-2535. Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL , Vol 1, No 7, 713-722. Sumaryadi, N. (2018). Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.
Susdarwono, E. (2020). Analisis Terhadap Wjib Militer dan Relevansinya dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan. Khatulistiwa Law Review , Vol 1, No 2, 130-147. Wahab, A. S. (2017). Analisis Kebijaksanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Yulianto, Rahadian, & Dian Wahyudin. (2023). Kebijakan Publik: Konsep, Proses, Analisis dan Praktik Kebijakan. Jakarta Pusat: LPPM Institut STIAMI

## Sumber lainnya:

## Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Pertahanan Negara.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Pertahanan Negara.