## Pendampingan Pemasaran Usaha Pedagang Kaki Lima Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya
Luluk Tri Harinie 1 , Wahyu Edy Setiawan 2 , Aldila P. A 3 , dan Haleary 4
1 Magister Sains Manajemen, Universitas Palangka Raya
2 Magister Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Palangka Raya 3&4 Mahasiswa Magister Sains Manajemen, Universitas Palangka Raya Email : luluk3harinie@feb.upr.ac.id

## Abstrak
Tujuan  kegiatan  PKM  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilan  dari  aspek  pemasaran  usaha melalui pendekatan kebersamaan dengan Peraturan Daerah Kalteng di Kota Palangka Raya demi mempertahankan dan  meningkatkan usaha selama  masa pandemi  yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kegiatan PKM dilaksanakan dengan berkunjung secara langsung kepada 20 pedagang kaki lima (PKL)  sebagai mitra PKM yang berlokasi sekitar jalan Pinus dan jalan Karet Kelurahan Panarung Kota Palangka Raya baik saat siang hari, sore hari, ataupun malam hari untuk kegiatan koordinasi, sosialisasi, pendampingan dan diskusi, dan monitoring  evaluasi.  Hasil  kegiatan  PKM  munculnya  pemahaman  dan  kesadaran  dari  para  PKL  untuk melaksanakan secara sukarela dari Peraturan Daerah Kalteng yang berkaitan dengan pandemi yang diakibatkan oleh Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19),  terutama  penerapan  disiplin  dan  penegakan  hukum  Protokol Kesehatan.
Kata Kunci: pemasaran usaha, pendekatan kebersamaan, peraturan daerah

## PENDAHULUAN
Pandemi  global  yang  diakibatkan  oleh Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19) membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia  terpuruk.  Banyak  pelaku  Usaha Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  menghadapi bisnis  yang  cenderung  terhambat,  karena pendapatan  harian  mereka  merosot  drastis dan sepertinya semakin mengancam keberlangsungan  usaha.  Menurut  Badan Pusat  Statistik  dalam  analisis  hasil  survei dampak  covid-19  terhadap  pelaku  usaha menyatakan bahwa sektor usaha yang paling terdampak  terutama  mengalami  penurunan pendapatan (dalam persentase) adalah akomodasi  dan  makan  minum  sebesar  92, 47%  (BPS,  2020).  Meskipun  sebenarnya masih ada sebagian pelaku usaha yang masih mampu  bertahan  dan  beroperasi  seperti  saat sebelum  pandemi,  melalui  pemanfaatan peluang  yang  ada  meskipun  kecil.  Apalagi ditambah dengan adanya penerapan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) yang  diberlakukan  oleh  Pemerintah  Daerah dalam rangka percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19), dianggap  oleh  kebanyakan  masyarakat terutama  pelaku  usaha  sebagai  hal  yang
semakin memperparah keberlangsungan usahanya.  Kebijakan  yang  dimaksud  seperti yang  tertuang  dalam  Peraturan  Walikota Palangka Raya Nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan  Covid-19  di  Kota  Palangka Raya.
Penerapan  PSBB  yang  diberlakukan oleh  Pemerintah  Daerah  itu  pun  ternyata belum menunjukkan  penurunan  dari  kondisi pandemi  ini,  sehingga  Pemerintah  Daerah berencana  akan  mengeluarkan  Peraturan Gubernur Kalteng tentang penerapan disiplin dan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dimana nantinya dalam Pergub ini pasal 7 ayat 8 (2020) dinyatakan setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan protokol  kesehatan  di  kegiatan  ekonomi berupa  toko,  pasar  modern  dan  pasar tradisional,  apotek  dan  toko  obat,  warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, dan pedagang kaki lima/lapak jajanan dikenakan sanksi  administrasi  berupa:  teguran  tertulis, pencabutan  izin  beroperasi,  rekomendasi pencabutan  izin,  dan  denda  administrasi paling  banyak  sebesar  Rp.5.000.000,-  (lima
juta  rupiah).  Perlu  dipahami  pedagang  kaki lima  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah pedagang  yang  berjualan  di  suatu  tempat umum  seperti  di  tepi/pinggir  jalan,  taman- taman,  emper-emper  toko,  dan  pasar-pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah (Karafir,  2007).  Diungkapkan  juga  oleh Damsar  (2002)  bahwa  pedagang  kaki  lima melakukan kegiatan usaha dagang perorangan  atau  kelompok  dalam  jangka waktu  tertentu  dengan  menggunakan  sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, di  bongkar  pasang  dan  menggunakan lahan/tempat-tempat  fasilitas  umum  seperti trotoar,  pinggir  jalan  umum,  dan  lain sebagainya. Lebih jauh dikatakan Simanjuntak  (2009)  karakteristik  PKL  yaitu (1) Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel; (2) Skala usaha  relatif  kecil  dengan  modal  usaha, modal kerja, dan pendapatan yang umumnya relatif  kecil;  dan  (3)  Aktivitas  usaha  yang tidak memiliki izin usaha.
Berpijak dari Pergub tersebut bagi para pelaku  usaha  perlu  untuk  dipahami  dan ditelaah,  sehingga  diharapkan  para  pelaku usaha mampu menerapkan peraturan dengan menyiapkan  sarana  dan  prasarana  4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,  dan  menghindari  kerumunan)  bagi karyawannya dan pengunjung yang datang ke tempat  usaha.  Namun  permasalahan  yang muncul  saat  pelaksanaan  Peraturan  Daerah yang  terkait  dengan  penerapan  disiplin  dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019  di  tengah  masyarakat  ini  pun sepertinya  tidak  dapat  berjalan  seperti  yang diharapkan.  Hasil  pengamatan  di  lapangan ada  kecenderungan  para  pelaku  usaha berperilaku tidak perduli (masa bodoh) akan adanya  pandemi  ini.  Terlihat  banyak  pelaku usaha tidak mengindahkan adanya pemberlakukan physical  distancing seperti yang  diajurkan,  melayani  pembeli  tidak menggunakan  masker,  tidak  menyediakan tempat  cuci  tangan  di  tempat  usaha,  dan cenderung masih berkerumun saat bertransaksi.
Jika  ditelusuri  lebih  jauh  bahwa Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 tahun  2020  dan  nantinya  disusul  dengan Peraturan  Gubernur  Kalteng  sebenarnya dimaksudkan  sebagai  pedoman  penerapan disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol kesehatan dengan membatasi kegiatan tertentu  dan  pergerakan  orang  dan/atau barang  dalam  menekan  penyebaran  Covid- 19.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya  perlu suatu  pendekatan  yang  bisa  mengajak masyarakat  terutama  pelaku  usaha  untuk mentaatinya dengan penuh kesadaran. Anggapan  bahwasanya  dengan  adanya pemberlakuan Peraturan Daerah oleh Pemerintah  Daerah  akan  berakibat  pada penurunan pendapatan usaha harus dihilangkan dalam pikiran para pelaku usaha. Harapannya  setiap  pelaku  usaha  secara sukarela dalam melakukan pelayanan menggunakan  masker  dan  hanya  melayani pelanggan  yang  menggunakan  masker, adanya physical  distancing, menyediakan tempat  cuci  tangan  di  tempat  usaha,  dan mengurangi kerumunan di tempat usaha.
Berkenaan  dengan  permasalahan  dan hasil  pengamatan  di  lapangan  yang  telah dikemukakan,  maka  kegiatan  PKM  yang berbentuk sosialisasi dan pendampingan akan dilaksanakan dengan melibatkan para pedagang kaki lima / lapak jajanan di sekitar jalan  Pinus-Karet  Kelurahan  Panarung  Kota Palangka  Raya.  Adapun  tujuan  kegiatan PKM  ini  adalah  untuk  meningkatkan kemampuan  dan  keterampilan  dari  aspek pemasaran usaha melalui pendekatan kebersamaan  dengan  Peraturan  Daerah Kalteng  di  Kota  Palangka  Raya  demi mempertahankan  dan  meningkatkan  usaha selama masa pandemi yang diakibatkan oleh Covid-19.

## METODE PENDAMPINGAN
Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat  (PKM)  ini  dilakukan  di  sekitar jalan  Pinus  dan  jalan  Karet  Kelurahan Panarung  Kota  Palangka  Raya.  Tim  PKM akan  langsung  berkunjung  ke  lokasi  usaha masing-masing  mitra  PKM  dengan  skema waktu di sela-sela kesibukan para PKL yang
menjadi mitra PKM yaitu saat siang hari, saat sore  hari,  maupun  saat  malam  hari.  Sistem sosialisasi  yang  diterapkan  oleh  tim  PKM dalam kegiatan ini dilakukan secara tutorial. Dijelaskan  Munir  (2012)  bahwa  sistem interaksi yang berbentuk tutorial ini merupakan pengetahuan dan informasi yang dikomunikasikan  atau  disajikan  dalam bentuk  unit-unit  kecil  disertai  dengan pertanyaan-pertanyaan.
Sehingga bisa
dikatakan interaksi tim PKM dalam satu hari akan melibatkan lima PKL selama 7-8 jam. Jangka  waktu  pelaksanaan  kegiatan PKM  ini  selama  5  bulan  dengan  kegiatan meliputi koordinasi, sosialisasi,
pendampingan  dan  diskusi,  monitoring  dan evaluasi. Adapun mitra dampingan sebanyak 20  PKL  yang  berdagang  di  sekitar  jalan Pinus-Karet  Kelurahan  Panarung  Kota Palangka Raya.

## HASIL PENDAMPINGAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan pendampingan pada kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam beberapa  tahap  yang  meliputi  koordinasi, sosialisasi,  pendampingan  dan  diskusi, monitoring dan evaluasi. Mengingat kegiatan pengabdian  dilaksanakan  saat  pandemi global  yang  diakibatkan  oleh Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19), maka dalam tahap koordinasi  Tim  PKM  melaksanakannya secara  daring  dengan  menggunakan  aplikasi Zoom  Meeting .  Pertemuan  dilakukan  setiap saat selama kegiatan pengabdian berlangsung. Sementara untuk tahap sosialisasi,  tahap  pendampingan  dan  diskusi antara  Tim  PKM  dan  mitra  dampingan dilakukan dengan berkunjung secara langsung  ke  lokasi  usaha  masing-masing mitra dampingan
dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.
Berkunjung  secara  langsung  ke  lokasi usaha  masing-masing  mitra  dampingan merupakan  suatu  bentuk  interaksi  untuk mengetahui sejauhmana para PKL
mendengar  dan  mengenal  akan  Peraturan Daerah  Kalteng  yang  berkaitan  dengan  saat masa pandemi yang diakibatkan oleh Covid-
19, yaitu Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dan  Pergub  Kalteng  No.  43  tahun  2020 tentang  penerapan  disiplin  dan  penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan  pengendalian Corona  Virus  Disease 2019. Tahap sosialisasi kegiatan terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1.  Tim  PKM  berkunjung  secara
langsung untuk sosialisasi pada Mitra PKM Tahap berikutnya
kegiatan pendampingan  dan  diskusi.  Pada  tahap pendampingan  ini,  Tim  PKM  melakukan proses  tutorial  kepada  masing-masing  mitra dampingan satu persatu di lokasi usaha.  Hal ini  dimaksudkan  supaya  mitra  dampingan bisa  belajar  bersama  untuk  mengenal Peraturan  Daerah  yang  berkenaan  dengan pandemi yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019  (Covid-19)  yaitu  Peraturan Walikota  Palangka  Raya  Nomor  7  tahun 2020  tentang  pedoman  PSBB  dan  Pergub Kalteng No. 43 tahun 2020 tentang penerapan disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol kesehatan dalam pencegahan dan
pengendalian Corona  Virus  Disease 2019. Dimana  peraturan  daerah  tersebut  mengatur masyarakat  maupun  pelaku  usaha  untuk wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan. Pengenalan dengan belajar bersama  antara  Tim  PKM  dan  mitra  akan lebih  difokuskan  pada  beberapa  pasal  dan butir pada peraturan daerah seperti berikut.
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 tahun 2020 terutama:
Pasal  12  butir  ke  4 yang  menyatakan “Setiap pemilik usaha sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyediakan tempat  cuci  tangan  dan  sabun  atau  hand sanitizer,  serta  menggunakannya  setiap sebelum dan sesudah bertransaksi”; Pasal  13  butir  1 yang  menyatakan “Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah  makan/  usaha  sejenis memiliki kewajiban untuk: 1) membatasi layanan  hanya  untuk  dibawa  pulang secara  langsung/tidak  makan  di  tempat (take  away),  melalui  pemesanan  secara daring,dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan  antar;  2)  menjaga  jarak antrean  berdiri  maupun  duduk  paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan; 3) menerapkan  prinsip  higiene  sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan; 4) menyediakan tempat cuci  tangan  dan/atau  hand  sanitizer;  5) menyediakan  alat  bantu  seperti  sarung tangan  dan/atau  penjepit  makanan  untuk meminimalkan  kontak  langsung  dengan makanan siap saji dalam proses persiapan,  pengolahan  dan  penyajian;  6) memastikan kecukupan proses pemanasan  dalam  pengolahan  makanan sesuai standar; 7) melakukan
pembersihan  area  kerja,  fasilitas  dan peralatan,  khususnya  yang  memiliki permukaan  yang  bersentuhan  langsung dengan makanan; 8) menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan  pegawai;  9)  melarang  bekerja karyawan  yang  sakit  atau  menunjukkan suhu  tubuh  di  atas  normal,  batuk,  pilek, diare  dan  sesak  nafas;  dan  10) mengharuskan
bagi pembuat masakan/koki menggunakan sarung
tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
Penegakan  Hukum  dan  Sanksi  pada pasal  27  butir  ke  6 yang  menyatakan
“Setiap  pedagang  kaki  lima  dan/atau pedagang kreatif lapangan yang
melanggar  ketentuan  yang  diatur  dalam Peraturan  Walikota  ini  dikenakan  sanksi administratif berupa penghentian/ pembubaran kegiatan perdagangan”.
Pergub Kalteng No. 43 tahun 2020 terutama:
Kewajiban pada pasal 4 yang menyatakan “Subjek pengaturan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 wajib  melaksanakan  dan  mematuhi protokol  kesehatan  antara  lain  meliputi: butir ke b disebutkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab  tempat,  dan  fasilitas umum:  1)  sosialisasi,  edukasi,  dan penggunaan  berbagai  media  informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman  mengenai  pencegahan  dan pengendalian  Covid-19;  2)  penyediaan sarana  cuci  tangan  pakai  sabun  yang mudah  dan  memenuhi  standar  atau penyediaan  cairan  pembersih  tangan ( hand  sanitizer );  3)  upaya  identifikasi (penapisan)  dan  pemantauan  kesehatan bagi  setiap  orang  yang  akan  beraktifitas di lingkungan kerja; 4) upaya pengaturan jaga jarak; 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; 6) penegakan disiplin  pada  perilaku  masyarakat  yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;  dan  7)  fasilitas  deteksi  dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi Covid-19; Sanksi  pada  pasal  7  butir  ke  8 yang menyatakan “Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol Kesehatan di kegaiatan ekonomi berupa took, pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan took obat, warung makan, rumah makan, café,  restoran,  dan  pedagang  kaki lima/lapak  jajanan  dikenakan  sanksi administrasi berupa a) Teguran tertulis, b) Pencabutan izin beroperasi, c) Rekomendasi penjabutan izin, dan Denda administrasi  paling  banyak  sebesar  Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.
Supaya sistem interaksi yang berbentuk tutorial  dapat  berjalan  efektif,  Tim  PKM langsung  mengajak  mitra  dampingan  untuk
berdiskusi. Pada tahap diskusi ini, Tim PKM berusaha  memberikan  pemahaman  pada mitra  dampingan  perlunya  pendekatan kebersamaan  dengan  peraturan  daerah  yang dikeluarkan  Pemerintah  Daerah.  Terutama saat melakukan kegiatan berdagang (pemasaran  usaha)  di  masa  pandemi  seperti sekarang.  Harapannya  usaha  tetap  mampu bertahan  dan  cenderung  lebih  ke  arah peningkatan. Untuk itu Tim PKM mengajak mitra  dampingan  saat  melakukan  pelayanan harus  menggunakan  masker  dan  hanya melayani  pelanggan  yang  menggunakan masker, adanya physical distancing, menyediakan  tempat  cuci  tangan  di  tempat usaha, dan mengurangi kerumunan di tempat usaha  selama  masa  pandemi  guna  menekan penyebaran Covid-19.
Model tutorial yang digunakan dengan satu  persatu  mitra  dampingan  dikunjungi, membuat  para  mitra  dapat  langsung  belajar memahami  dan  mempraktekkan  di  tempat usahanya.  Mereka  juga  merasakan  dan akhirnya  mengakui  bahwasannya  di  masa pandemi  seperti  ini  perlu  tetap  berdisiplin dengan menerapkan protokol kesehatan saat memberikan pelayanan pada konsumen yang berkunjung  ke  tempat  usahanya  demi kepentingan  bersama.  Tahap  pendampingan dan diskusi dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2.   Tim PKM melaksanakan pendampingan dan diskusi dengan mitra PKM
Hasil luaran dari kegiatan pengabdian ini  terlihat  saat  Tim  PKM  melakukan monitoring dan evaluasi, dimana munculnya pemahaman  dan  kesadaran  dari  para pedagang kaki lima (PKL) untuk melaksanakan secara sukarela dari Peraturan Daerah  Kalteng  yang  berkaitan  dengan pandemi  yang  diakibatkan  oleh  Covid-19, terutama  penerapan  disiplin  dan  penegakan hukum  protokol  kesehatan.  Berikut  luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Pemahaman akan Prokes dari Mitra Dampingan
Merujuk  dari  proses  pendampingan  di atas,  disadari  bahwa  pemasaran  yang merupakan  suatu  usaha  terpadu  untuk mengembangkan  rencana  strategis  yang diarahkan pada usaha bagaimana memuaskan kebutuhan  dan  keinginan  pembeli  guna mendapatkan penjualan yang dapat menghasilkan  keuntungan  yang  diharapkan (Kotler,  2004)  perlu  untuk  dipahami bersama. Selain itu hasil penelitian Suwandi (2012)  menyatakan  berdasarkan  analisis deskripsi  jika  ditinjau  dari  aspek  ekonomi PKL sebaiknya dipertahankan dan diberdayakan, karena berdampak positif pada perekonomian kota. Makanya disadari solusi untuk menangani permasalahan yang dihadapi  para  pedagang  kaki  lima  (PKL) mitra  dampingan  dalam  mempertahankan dan  meningkatkan  usaha  selama  masa pandemi yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019  (Covid-19)  adalah  dengan pendekatan  kebersamaan  dengan  Peraturan Daerah sangat baik bagi mitra dampingan.
Apalagi  melalui  teknik  interaktif  yang berbentuk  tutorial  membuat  para  PKL semakin mampu untuk memahami Peraturan Daerah  yang  terkait  dengan  Covid-19  bagi usahanya  dan  pada  akhirnya  secara  sadar mematuhinya  secara  suka  rela.  Ternyata kuncinya  hanya  diajak  untuk  memahami akan maksud dan tujuan dari dikeluarkannya Peraturan  Daerah  tersebut.  Serta  diajak memahami  dampak  bagi  usaha  jika  tidak
mengindahkan  Peraturan  Daerah  demi kepentingan  bersama  ternyata  memiliki pengaruh  pemahaman  yang  besar  bagi  para PKL. Lebih jauh hal ini pun sebenarnya juga sebagai  bentuk  menjalankan  etika  bisnis secara  total  yang  sudah  ditinggalkan  para pelaku bisnis. Pendekatan kebersamaan yang dimaksud  terutama  dengan  melibatkan berbagai  pihak  yang  terkait  (pihak  internal dan  pihak  eksternal),  sehingga  disampaikan Suharyadi,  dkk  (2008)  kegiatan  usaha  akan mendapat dukungan dan pada akhirnya akan memudahkan  pencapaian  target  usaha. Timbulnya perlawanan terhadap peraturan/kebijakan tersebut dapat dihindari. Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Yustika (2000)  bahwa  timbulnya  perlawanan  PKL terhadap  peraturan/kebijakan  Pemerintah Daerah ini pada prinsipnya juga hanya untuk mempertahankan  hak  hidupnya,  yaitu  hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat  (PKM)  di  Kota  Palangka  Raya Kalimantan  Tengah  yang  dilaksanakan  oleh Tim  PKM  selama  5  bulan  yang  mencakup beberapa  tahapan  secara  teknis  telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan jadwal  kegiatan  PKM.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  hasil  luaran  dari  pelaksanaan  kegiatan pengabdian  ini  melalui  kegiatan  monitoring dan  evaluasi  menunjukkan  munculnya
pemahaman  dan  kesadaran  dari  para pedagang kaki lima (PKL) untuk melaksanakan secara sukarela dari Peraturan Daerah  Kalteng  yang  berkaitan  dengan pandemi yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Disadari ternyata kegiatan PKM semacam ini sangat diperlukan oleh masyarakat  terutama  pedagang  kaki  lima (PKL), dimana membantu dalam memberikan  pemahaman  akan  Peraturan Daerah  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Daerah.  Sehingga  PKL  dalam  menjalankan usahanya memiliki keinginan untuk mematuhi  Peraturan  Daerah  tersebut  demi kepentingan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  2020. Analisis  Hasil Survei  Dampak  Covid-19  terhadap Pelaku Usaha. BPS RI.
Damsar.  2002. Enam  Dimensi  Strategis Administrasi  Publik. Yogyakarta . Gava Media.
Karafir.  2007. Pembangunan  Masyarakat .
Yogyakarta. Liberty Yogyakarta.
Kotler, Philip. 2004. Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol. Edisi Sebelas,
(alih  Bahasa,  Hendra  Teguh).  Jakarta. Prenhalindo.
Munir. 2012. Multimedia Konsep & Aplikasi dalam Pendidikan . Alfabeta. Bandung.
Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Tengah
Nomor  43  Tahun  2020  Tentang Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan  Dalam
Pencegahan  dan  Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan  Penanganan Corona  Virus Disease 2019  (Covid-19)  Di  Kota
Palangka Raya.
Suharyadi, Nugroho,
Arissetyanto, Purwanto,  Faturohman,  Maman.  2008. Kewirausahaan:  Membangun  Usaha Sukses  Sejak  Usia  Muda .  Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
Simanjuntak, A. 2010. Prinsip-prinsip manajemen  bisnis  keluarga  (family business)  dikaitkan  dengan  kedudukan mandiri perseroan terbatas (PT). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan . Vol.12
No.2: 113-120.
Suwandi,  Joko.  2012. Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  Di  Kota  Suarakarta:  Persepsi Masyarakat dan Alternatif Penanganannya. Jurnal Pendidikan Ilmu
Sosial, 2012 - journals.ums.ac.id
Yustika, Ahmad Erani. 2000. Industrialisasi Pinggiran. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.