## DEWAN REDAKSI
Munawar Thoharudin, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia (Editor in Chief) Aditya Aditya Halim Perdana Kusuma, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia Aniek Hindrayani, Universitas Sebelas Maret, Indonesia Anna Marganingsih, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia Dessy Triana Relita, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia Diyah Santi Hariyani, Universitas PGRI Madiun, Indonesia Emilia Dewiwati Pelipa, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia Fitria Fitria, Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Indonesia Husni Syahrudin, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia Inda Fresti Puspitasari, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia Maria Ulfah, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia Nikmatul Masruroh, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia Nuraini Asriati, Universitas Tanjungpura, Indonesia Rio Nardo, Universitas Binawan, Indonesia Suwinto Johan, President University, Indonesia Yulia Suriyanti, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia

## TIM REVIEWER
Abdul Mujib, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia Abdul Samad, Universitas Fajar, Indonesia Abdul Wahab, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Bambang Ismanto, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia Dadang Lesmana, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kutai Timur, Indonesia Dewi Kusuma Wardani, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Dicki Hartanto, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Dudung Ma'ruf Nuris, Universitas Negeri Malang, Indonesia Eko Eddya Supriyanto, STKIP Nahdlatul Ulama Tegal, Indonesia
Febrianty Febrianty, Politeknik PalComTech, Indonesia Muhammad Syaiful, Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Mohammad Hamim Sultoni, Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
M Dana Prihadi, Poltekkes YBA Bandung, Indonesia
M. Rudi Irwansyah, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia
Muh. Fahrurrozi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia Muhammad Hasan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia Muhammad Ihsan Said Ahmad, Universitas Negeri Makassar, Indonesia Muhammad Rahmattullah, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia Reni Yuliviona, Universitas Bung Hatta, Indonesia Rhini Fatmasari, Universitas Terbuka, Indonesia Sodik Dwi Purnomo, Universitas Wijaya kusuma Purwokerto, Indonesia Sugiharsono , Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia Suratno Suratno, Universitas Jambi, Indonesia Tutut Suryaningsih, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Indonesia Umi Kalsum, Universitas Sriwijaya, Indonesia Yapiter Marpi, Universitas Jakarta, Indonesia Zulfia Hanum Alfi Syahr, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
Alamat Redaksi:
Jln. Pertamina Sengkuang Km.4, Kotak Pos 126, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia Email: jurnaljurkami@gmail.com Penerbit: LPPM STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

## PENGUKURAN INDEPENDENSI BANK INDONESIA SELAMA COVID-19
Inda Fresti Puspitasari  , Dhany Efita Sari 2 , Siti Masitoh 3
Program Studi Ekonomi Pemabngunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia 123  Corresponding Author Email: ifp426@ums.ac.id Author Email : dhany.efita@ums.ac.id , sitimasitohitoh727@gmail.com
Article History: Received: March 2023 Revision: March 2023
Accepted: March 2023 Published: April 2023 Keywords: CBI; Covid-19

## Abstract :
Central bank independence in Indonesia has been regulated in UU No. 33  Year  2004  concerning  amendements  to  UU  No.  23  Year  2009 concerning  Bank  Indonesia.  However,  the  central  bank  often  got intervention in formulating  its  policies.  During the  pandemic covid-19 crisis, there were several attempts to intervene Bank Indonesia, such as the idea to form a Monetary Council, suggestions to allow BI Governors from politicians, and Perppu No. 1 Year 2020 which is allow BI to bought SUN in the primary market. Therefore, this study aims to measure the independence index of the central bank in Indonesia during 2007-2020 using the measurement method developed by Cukierman et al. (1994) to analyze  the  independence  of  Bank  Indonesia  during  the  covid-19 pandemic.  The  result  of  this  study  proves  that  BI  independence  index during the pandemic has decreased when compared to the pre-pandemic period. This study also proves that Bank Indonesia still needs to maintain its  independence  from  all  political  attention,  so  its  accountability  and credibility of the monetary policy still can assured Sejarah Artikel Diterima: Maret 2023
Direvisi: Maret 2023 Disetujui: Maret 2023 Diterbitkan: April 2023
Kata kunci:
Independensi, Bank Indonesia, Covid-19

## Abstrak :
Independensi bank sentral di Indonesia telah diatur dalam UU No. 33 Tahun  2004  tentang  perubahan  UU  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia.  Namun,  dalam  implementasinya  bank  sentral  tidak  jarang mendapatkan intervensi dari pemerintah dalam penyusunan kebijakannya.  Saat  krisis  pandemi  covid-19  ada  beberapa  upaya intevensi  pada  Bank  Indonesia  seperti  usulan  pembentukan  dewan moneter, usulan pimpinan BI yang berasal dari politisi, dan Perppu No. 1  Tahun  2020 yang  mengijinkan  BI  membeli  SUN  pada  pasar  primer. Oleh  karena  itu,  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  indeks independensi bank sentral di Indonesia selama Tahun 2007-2022 dengan menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan oleh Cukierman, dkk.  (1994)  untuk  dapat  melihat  independensi  Bank  Indonesia  selama pandemi  covid-19.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  angka Independensi  Bank  Indonesia  selama  pandemi  mengalami  penurunan apabila dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa secara de facto Bank Indonesia masih perlu dijaga independensinya dari segala atensi politik agar akuntabilitas dan kredibilitas dari kebijakan yang dikeluarkan dapat tetap terjaga.
How  to  Cite :  Puspitasari,  I.F.  Sari,  D.E.,  Masitoh,  S.  2023. Pengukuran Independensi  Bank Indonesia  Selama  Covid-19. Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  (JURKAMI),  8  (1)  DOI  : 10.31932/jpe.v8i1.2247

## PENDAHULUAN
Independensi otoritas
moneter merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat
penting  bagi  perekonomian  yang  dapat menyebabkan  perbedaan  tingkat  inflasi  di berbagai  negara.  Menurut  Savitri  Dewi,
(2019)  independensi  menunjukkan  bahwa bank sentral dapat menggunakan instrument  yang  dimiliki  tanpa  adanya campur  tangan  dari  pihak  di  luar  bank sentral. Cukierman, dkk. (1994) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat pendapatan  tinggi  dan  independensi  bank sentral yang kecil pada umumnya memiliki tingkat  inflasi  yang  tinggi.  Sementara  itu, beberapa  peneliti  lain  seperti  Grilli,  dkk. (1991), Eijffinger, dkk. (1996), Harahap et al. (2017) membuktikan bahwa independensi bank sentral berperan penting dalam stabilitas moneter dengan memberikan  kontribusi  terhadap  surplus transaksi  berjalan  dan  rendahnya  tingkat inflasi. Isyunanda (2020) juga menegaskan bahwa independensi merupakan salah satu instrument penting yang harus dipertahankan  Bank  Sentral,  khususnya functional autonomy dan personal autonomy agar  kebijakan  moneter  tidak dapat  bercampur  dengan  kepentingan politik jangka pendek.
Independensi  Bank  Indonesia  selaku bank  sentral  Republik  Indonesia,  telah diatur  dalam  Undang-undang  No  3  Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Independensi Bank Indonesia ini diartikan sebagai kebebasan dari intervensi pemerintah  ataupun  pihak-pihak  lain  di dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai otoritas  moneter.  Awal  mula  lahirnya independensi Bank Indonesia, salah satunya  disebabkan  oleh  terjadinya  krisis ekonomi  tahun  1997,  dimana  Bank Indonesia  diberi  wewenang  menyalurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan  Kredit  Likuiditas  Bank  Indonesia (KLBI)  tanpa  batas  dengan  cara  mencetak uang  yang  beakibat  pada  melonjaknya tingkat  inflasi.  Hal  ini  tentu  menyebabkan terjadinya  benturan  kepentingan,  sebab
disisi lain Bank Indonesia juga berwenang untuk  menjaga  stabilitas  nilai  rupiah (inflasi).  Oleh  karena  itu,  dengan  menjadi lembaga  yang  independen,  diharapkan Bank  Indonesia  dapat  terbebas  dari  tugas pemerintah  yang  dapat  merancukan  peran utamanya sebagai pemelihara moneter dan juga  terbebas  dari  berbagai  kepentingan politik tertentu.
Tingkat  independensi  bank  sentral biasanya  diukur  melalui  indeks  yang mencerminkan  aspek  legal  independensi. Independensi hukum bank sentral di negara industri dan berkembang dengan menerapkan 16 kriteria yang dikelompokkan dalam 4 kelas
(independensi  tujuan,  otonomi  gubernur, pemerintah)  (Cukierman  et  al.,  1992). Terdapat  studi  teoretis  dan  empiris  yang dilakukan  tentang  independensi  bank sentral dan bagaimana hubungannya dengan  inflasi  dalam  ekonomi  transisi. Sebagian besar ekonomi mengalami hiperinflasi  lingkungan  selama  periode transformasi.  Independensi  bank  sentral yang  lebih  besar  dalam  situasi  seperti  itu dapat  meningkatkan  legitimasi  kebijakan ekonomi  makro  dan  mendukung  upaya stabilisasi. Pentingnya persyaratan kelembagaan  termasuk  independensi  bank sentral untuk keberhasilan disinflasi dalam ekonomi tarnsisi (Anita, 2018).
Dalam  hal  ukuran  independensi, perbandingannya  adalah  antara  indeks  asli yang  dibuat  oleh  Cukierman  dkk  (1992) yang  mencakup  tahun  1980-an,  utuk  data indeks  sesuai  pada  database  undang- undang  bank  sentral  yang  dipegang  oleh IMF  dan  berlaku  hingga  tahun  2003. Meskipun independensi sebenarnya bergantung pada banyak elemen tambahan lainnya, indeks menilai aspek independensi hukum sebagai salah satu komponen kunci. Pengukuran  didasarkan  pada  ketentuan
hukum piagam bank sentral yang mengatur tentang  misi,  wewenang,  tanggung  jawab dan operasional, itu tidak memperhitungkan  bagaimana  ketentuan hukum ini benar-benar dipraktikkan. Indeks Cukierman  menggunakan  16  variabel hukum  dalam  4  klaster  berikut:  chief executive officer (pengangkatan, pemberhentian,  masa  jabatan,  memegang jabatan  dalam  pemerintahan),  formulasi kebijakan  moneter  (kewenangan  untuk mengambil  keputusan  tentang  kebijakan moneter,  penyelesaian  konflik  terkait kebijakan  moneter  dan  keterlibatan  bank sentral dalam proses penganggaran), tujuan bank  sentral,  dan  batasan  pinjaman  bank sentral  kepada  pemerintah  (pinjaman sekuritisasi  dan  non-sekuritisasi,  calon peminjam, syarat dan ketentuan pinjaman).
Skala  pengkodean  adalah  dari  0 (tingkat  kemandirian  terendah)  hingga  1 (tingkat  kemandirian  tertinggi).  Angka yang  lebih  tinggi  menunjukkan  mandat yang  lebih  kuat  dan  kemandirian  bank sentral  dari  cabang  eksekutif  dalam mengejar  stabilitas  harga.  Keterlibatan pemerintah  dalam  proses  pencabutan  dan pemberhentian  gubernur,  serta  lamanya masa  jabatan  mereka,  memengaruhi  cara pengkodean  kelompok  faktor  pertama. Divisi  yang  lebih  rendah  dan  durasi  yang lebih lama menunjukkan pemisahan kebijakan  moneter  yang  lebih  kuat  dari masalah  politik  langsung.  Hal  ini  dapat membahayakan stabilitas harga. Selain itu, keterlibatan  pemerintah  yang  lebih  sedikit dalam  pengembangan  kebijakan  moneter (kelompok kedua) menunjukkan independensi bank sentral yang lebih besar. Peringkat tujuan (kelompok ketiga) bergantung pada keunggulan yang diberikan  pada  stabilitas  harga  dalam kaitannya dengan tujuan lain yang mungkin bertentangan  dengan  stabilitas  harga,
sebagaimana  penelitian  Yosada  (2019) pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  tidak stabil  sebab sangat  tergantung pada harga. Peringkat yang lebih tinggi untuk pembatasan  pinjaman  (kelompok  terakhir) diberikan ketika pinjaman kepada pemerintah  tidak  diperbolehkan atau diperbolehkan  di  bawah  batas  yang  ketat. Semakin ketat persyaratan pinjaman (suku bunga,  jatuh  tempo,  agunan),  semakin tinggi  nilai  variabel  tersebut.  Untuk mempertahankan  kontrol  bank  sentral  atas agregat moneter dan inflasi, batasan hukum pada  pembiayaan  bank  sentral  pemerintah dianggap penting (Anita, 2018).
Terjadinya  pandemi  covid-19  sejak Maret  2020  lalu  menyebabkan  indepen- densi  Bank  Indonesia  kembali  diper- tanyakan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  mulai munculnya  intervensi  pemerintah  dalam Bank  Indonesia,  seperti  pembentukan Dewan  Moneter  BI  atau  yang  saat  ini disebut sebagai Dewan Kebijakan Ekonomi Makro. Kondisi perekonomian yang terpuruk  akibat  pandemi,  menjadi  alasan kuat  bagi  pemerintah  untuk  melakukan intervensi terhadap Bank Indonesia.
Sedangkan,  bank  sentral  yang  tidak independen berpotensi tidak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi secara  objektif,  bahkan  tidak  menutup kemungkinan akan kembali terjadi benturan  kepentingan  seperti  saat  krisis tahun  1997  silam.  Selain  itu,  efektivitas kebijakan  moneter  dalam  mengatasi  krisis ekonomi  yang  mungkin  terjadi  akibat pandemi juga harus diperhitungkan. Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  oleh Hasanah  dan  Panjawa  (2016)  bahwa  pada saat  terjadi  krisis  ekonomi  tahun  2008 keseimbangan pasar uang memiliki korelasi yang  positif  dengan  indeks  saham,  hal  ini berbanding terbalik dengan kondisi sebelum  krisis  dimana  variabel  kebijakan
moneter  memiliki  korelasi  yang  negatif dengan  indeks  saham.  Artinya,  pada  saat terjadi krisis, kebijakan  moneter tidak lagi dapat  menjaga  stabilitas  perekonomian dengan  efektif.  Sebelumnya,  Setyowati (2003)  dan  Endri  (2007)  membuktikan bahwa  variabel-variabel  moneter  seperti tingkat  suku  bunga  dan  keseimbangan permintaan  uang  juga  mempengaruhi fluktuasi nilai tukar. Sementara itu, Utomo dan  Setiaji  (2012)  menunjukkan  bahwa kebijakan  moneter  memiliki  korelasi  yang negatif dengan pendapatan nasional. Hal ini menunjukkan implementasi sektor perbankan  di  Indonesia  yang  buruk khususnya  selama  terjadi  krisis.  Namun adanya berbagai deregulasi yang dilakukan pemerintah  selama  dan  pasca  krisis  2008 silam,  telah  memberikan  perbaikan  yang cukup  signifikan  pada  sektor  perbankan. Permasalahan  inilah  yang  mendorong peneliti untuk mengkaji peranan independensi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian, khususnya  stabilitas  sistem  keuangan selama pandemic Covid-19 yang mewabah sejak awal tahun 2020. Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  wawasan tentang  seberapa  penting  independensi Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  itu dipertahankan.  Selain  itu,  hasil  penelitian ini  juga  diharapkan  dapat  menjadi  bahan pertimbangan  bagi  pemerintah  dan  Bank Indonesia di dalam pengambilan keputusan kebijakan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif  deskriptif  yang  menjelaskan pengukuran  independensi  bank  Indonesia dengan menggunakan metode yang dikembangkan  oleh  Cukierman  A,  dkk. (1992) dalam menyusun indeks dependensi bank  sentral  atau  yang  biasa  dikenal
sebagai indeks  CBI  ( Central  Bank Independensi ). Metode pengukuran indeks CBI  dilakukan  dengan  cara  memberi penilaian terhadap 16 variabel dan 4 aspek independensi  yang  terkandung  dalam  UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Keempat  aspek  tersebut  meliputi  prosedur pengangkatan dan masa jabatan gubernur/dewan gubernur, formulasi kebijakan  dan  anggaran,  tujuan  bank sentral,  dan  pembatasan  pemberian  kredit pada  pemerintah.  Masing-masing  variabel diberi nilai dari 0 sampai dengan 1, semakin besar  nilai  variabel  artinya  semakin  tinggi pula  tingkat  independensinya.  Variabel- variabel yang digunakan dalam pengukuran indeks  independensi  Bank  Sentral  dapat dilihat pada Tabel 1 (terlampir).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar pengukuran indeks independensi Bank Indonesia
menggunakan UU No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan  atas  UU  No  23  tahun  1999 tentang Bank Indonesia. Selain itu, peneliti juga  menggunakan  Peraturan  BI  No  22 tahun  2020  tentang  pinjaman  likuiditas jangka pendek bagi Bank Umum Konvensiona,
Peraturan BI No 24/3/PBI/2022  tentang  rasio  pembiayaan inklusif makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional,  Bank  Umum  Syariah,  dan Unit  Usaha  Syariah.  Hasil  pengukuran indeks independensi Bank Indonesia dapat dilihat pada tabel 2 (terlampir)
Sebagai  lembaga  yang  independen, bank  sentral  tetap  harus  bekerjasama dengan pemerintah untuk dapat melakukan bauran kebijakan demi stabilitas perekonomian.  Terutama  dalam  kondisi pandemi,  banyak  kebijakan  baru  yang dikeluarkan agar dapat memberikan kelonggaran  dan  memberi  stimulus  dalam perekonomian.  Seperti  diperbolehkannya
bank  sentral  untuk  membeli  SUN  dalam pasar primer yang diatur dalam Perppu No. 1  Tahun  2020,  padahal  hal  tersebut  telah dilarang  dalam  UU  No.  23  tahun  1999. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa Bank  Indonesia  yang  pada  awalnya  hanya memberikan  pinjaman  likuiditas  kepada bank-bank  umum,  selama  krisis  pandemi covid-19  juga  memberikan  pinjaman likuiditas  kepada  pemerintah  melalui pembelian  SUN  tersebut.  Secara de  jure , Bank  Indonesia  memang  telah  dijamin independensinya,  namun  angka  indeks independensi  sebesar  0.5905  (Tabel  2) menunjukkan  bahwa  tingkat  independensi Bank  Indonesia  belum  cukup  tinggi
terutama  apabila  dibandingkan  dengan periode tahun-tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang menunjukkan bahwa independensi  Bank  Indonesia  selama pandemi  masih  lemah  yaitu  adanya beberapa upaya intervensi dari pemerintah seperti  pembentukan  dewan  moneter  dan adanya RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) tahun 2022  yang  mengijinkan  politisi  untuk menjabat  sebagai  pimpinan  di  Bank Indonesia.  Berdasarkan  hasil  pengukuran independensi  yang ditunjukkan oleh Tabel 2,  indeks  independensi  Bank  Indonesia mulai dari tahun 2007-2020 dapat digambarkan sebagai berikut.

## Gambar 1. Indeks Independensi BI
Sumber: Data diolah (2023)
Dari  gambar  1,  dapat  dilihat  secara lebih jelas perbandingan indeks independensi  Bank  Indonesia  selama  16 tahun terakhir. Tampak bahwa independensi  Bank  Indonesia  sejak  tahun 2007  sebelum  terjadi  krisis  ekonomi  2008 terus  mengalami  kenaikan.  Hal  ini  salah satunya  juga  dipengaruhi  oleh  tingkat turnover gubernur  BI  yang  telah  mulai stabil  sejak  tahun  2013.  Namun  angka independensi  tahun  2020  mengalami sedikit  penurunan  apabila  dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,
dikarenakan  adanya  berbagai  kebijakan pemerintah  untuk  memberikan  stimulus ekonomi  selama  pandemi  yang  disisi  lain juga  dapat  mempengaruhi  independensi bank  Indonesia  itu  sendiri.  Hal  ini menunjukkan bahwa secara de facto Bank Indonesia masih perlu dijaga independensinya  dari  kepentingan  politik agar  akuntabilitasnya  sebagai  bank  sentral dapat  tetap  terjamin.  Khususnya  dalam situasi  ekonomi  yang  tidak  stabil  seperti ketika krisis akibat pandemic covid-19.
0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 2007 2010 2014 2018 2020 Indeks CBI

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  sampai  tahap  pengukuran independensi Bank Indonesia dapat disimpulkan:  1)  Sebagai  otoritas  moneter yang  dijamin  independensinya  secara hukum,  Bank  Indonesia  tetap  harus bekerjasama  dengan  pemerintah  dalam merumuskan  kebijakan,  khususnya  untuk menjaga  stabilitas  perekonomian  di  masa pandemi. Hasil pengukuran indeks independensi Bank Indonesia menunjukkan angka indeks CBI pada tahun 2020 sebesar 0.5905, angka ini lebih rendah dari periode sebelumnya  dan  membuktikan  bahwa tingkat independensi Bank Indonesia belum cukup tinggi; dan 2)  Hal ini menunjukkan bahwa  secara de  facto Bank  Indonesia masih  perlu  dijaga  independensinya  dari kepentingan  politik  agar  akuntabilitasnya sebagai  bank  sentral  dapat  tetap  terjaga. Untuk  dapat  menganalisa  lebih  lanjut terkait  independensi  Bank  Indonesia  dan kaitannya dengan stabilitas ekonomi, maka dalam penelitian selanjutnya perlu ditambah  periode  waktu  perhitungan indeks,  untuk  dapat  membandingkan dengan  UU  tentang  Bank  Indonesia  pada periode waktu sebelum terjadi pandemic.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani, Y., & Gai, P. (2013). the Effect of Central Bank Independence on Price Stability: the Case of Indonesia.
Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan , 15 (4), 367–390. https://doi.org/10.21098/bemp.v15i4.
72
Angelovska-Bezhoska, Anita (2018): Independensi bank sentral: Kasus Bank Nasional Republik Makedonia, Kertas Kerja, No. 1/2018, Bank Nasional Republik Makedonia, Skopje
Bade, R., & Parkin, M. (1978). Central Bank Laws and monetary Policies: A Preliminary Investigation. Monash University Working Paper , 24–30.
Crowe, C., & Maede, E.E. (2008). Central Bank Independent and Transparency: Evolution and Effectiveness. International monetary fund , WP/08/119
Cukierman, A. (1994). A Framework for Monetary Stability. A Framework for Monetary Stability , January 1994 . https://doi.org/10.1007/978-94-011-
0850-8
Cukierman, A., Webb, SB, & Neyapti, B.
(1992). Mengukur independensi bank sentral dan pengaruhnya terhadap hasil kebijakan. Tinjauan Ekonomi Bank Dunia, 6(3), 353-398.
D’Amato, M., Pistoresi, B., & Salsano, F.
(2009). On the determinants of Central Bank independence in open economies. International Journal of Finance and Economics , 14 (2), 107– 119. https://doi.org/10.1002/ijfe.360
Dinata, A. W. (2017). Bank Sentral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
University Of Bengkulu Law Journal ,
2 (1), 56–79. https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.56 -79
Eijffinger, S. (1996). Central bank independence: A paneldata approach. Public Choice , 89 (1–2), 163–182. https://doi.org/10.1007/BF00114284
El Hasanah, Lak lak Nashat, and Jihad Lukis Panjawa. 2016. “The Effectiveness of Monetary Policy Towards Stock Index Case Study : Jakarta Islamic Index 2006-2014.” Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan 17(1): 100.

## Endri, Endri. 2007. “Analisis Model
Moneter Harga Fleksibel Dalam Penentuan Nilai Tukar Rupiah.”
Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan 8(2): 193.
Eni, Setyowati. 2003. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Dengan Model Koreksi Kesalahan Engle- Granger (Pendekatan Moneter).”
Jurnal Ekonomi Pembangunan 4(2):
162–86.
Grilli, V., Masciandaro, D., Tabellini, G., Malinvaud, E., & Pagano, M. (1991). Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries . Economic Policy , 6 (13), 341.
https://doi.org/10.2307/1344630
Gujarati, D. N. (2004). Basic Economettrics. In The McGraw-Hill .
Isyunanda, K. P. (2020). Bank Sentral Dan Pandemi Covid-19: Quo Vadis? Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 32(3), 461– 483.https://journal.ugm.ac.id/jmh/arti cle/view/60394.
Lutfi, A., & Harahap, M. F. (2021). Struktur Deferensi Bank Indonesia. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2(1), 25. https://doi.org/10.36722/jmih.v2i1.73 8.
Murdadi, B. (2014). Independensi Bank Indonesia di Persimpangan Jalan. Fak Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang , 9 (1), 1–15.
Parkin, M. (2013). Central bank laws and monetary policy outcomes: A three decade perspective . December 2012 .
Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to The Analysis Of Level
Relationships . Journal of Applied Econometrics , 16 (3),89–326.
https://doi.org/10.1002/jae.616
Purnawan, M. E., & Puspitasari, I. F. (2021). Economics Development Analysis Journal Gold, Uncertainty,
Macroeconomy, Inflation Hedging and Safe Haven in Indonesia. Economics Development Analysis
Journal , 10 (2), 153–161.
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.ph p/edaj
Rahutami, A., & Suhartoko, Y. B. (2011).
Good Central Bank Governance dan Knowledge Based Economy : Suatu SOEGIJAPRANATA . 1–19.
Savitri Dewi, L. (2019). Kajian Independensi Bank Indonesia Dalam Kedudukannya Sebagai Bank Sentral Menurut Tinjauan Hukum Berdasarkan UUBI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen, 9(1), 47–52. https://doi.org/10.32670/coopetition.v 9i1.51.
Utomo, Yuni Prihadi, and Bambang Setiaji. 2012. “Efektivitas Pengaruh Kebijakan Moneter.” Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya : 1–14.
http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstr eam/handle/123456789/2846/1.pdf?se quence=1.
Yosada, K.R. 2019. Dampak Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Terdahap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai. JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/i ndex.php/JPE JURKAMI Volume 4, no 2, 2019
Lampiran: Variabel Independendi Bank Sentral – Indeks Cukierman Nomor Variabel Deskripsi Variabel Bobot Kode numerik 1 Gubernur 0.2 a. Masa Jabatan Lebih dari 8 tahun 1.00 6 - 8 tahun 0.75 5 tahun 0.50 4 tahun 0.25 Dibawah 4 tahun atau sesuai kebijakan saat pelantikan 0.00 b. Siapa yang melantik Gubernur Bank Sentral? Dewan Bank Sentral 1.00 Salah satu dewan dalam dewan bank sentral, cabang eksekutif dan legislatif 0.75 Badan legislatif 0.50 Eksekutif kolektif (misal. Dewan menteri) 0.25 satu atau dua anggota cabang eksekutif 0.00 c. Pemecatan/Pemberhentian Tidak ada ketentuan untuk pemecatan 1.00 Hanya untuk alasan yang tidak terkait dengan kebijakan 0.83 Atas kebijakan dewan bank sentral 0.67 Atas kebijakan dewan legislatif 0.50 Pemberhentian tanpa syarat dimungkinkan oleh legislatif 0.33 Atas kebijakan dewan eksekutif 0.17 Pemberhentian tanpa syarat dimungkinkan oleh eksekutif 0.00 d.  Bolehkah  gubernur  memegang  jabatan  lain  di pemerintahan? Tidak 1.00 Hanya atas izin cabang eksekutif 0.50 Tidak  ada  aturan  yang  melarang  gubernur  memegang  jabatan lain 0.00 2 Formulasi kebijakan 0.15 a. Siapa yang menyusun kebijakan moneter? 0.25 Hanya bank itu sendiri 1.00 Bank berpartisipasi namum memiliki pengaruh yang kecil 0.67 Bank hanya memberi masukan pemerintah 0.33 Bank tidak memiliki suara 0.00 b. Siapa yang memiliki keputusan akhir dalam penyelesaian konflik? 0.5 Bank,  pada  isu-isu  yang  didefinisikan  dengan  jelas  dalam hukum sebagai tujuannya 1.00 Pemerintah,  untuk  isu  kebijakan  yang  tidak  didefinisikan  dg jelas sebagai tujuan bank atau jika terjadi konflik di dalam bank 0.80 Salah satu dewan dalam dewan bank sentral, cabang eksekutif dan legislatif 0.60
Legislatif tentang masalah kebijakan 0.40 Cabang eksekutif tentang masalah kebijakan dan tunduk pada proses hukum dan kemungkinan protes oleh bank 0.20 Cabang eksekutif memiliki prioritas tanpa syarat 0.00 c. Peran dalam proses pembuatan Anggaran Pemerintah 0.25 Bank sentral berperan aktif 1.00 Bank sentral tidak memiliki pengaruh 0.00 3 Tujuan 0.15 Stabilitas  harga  adalah  tujuan  utama  dan  satu-satunya,  bank sentral  memiliki  keputusan  akhir  jika  terjadi  konflik  dengan tujuan pemerintah lainnya 1.00 Stabilitas harga adalah tujuan satu-satunya 0.80 Stabilitas  harga  adalah  salah  satu  tujuan,  dengan  tujuan  lain yang kompatibel seperti sistem perbankan yang stabil 0.60 Stabilitas  harga  adalah  salah  satu  tujuan,  dengan  tujuan  lain yang berpotensi bertentangan, seperti kesempatan kerja penuh 0.40 Tidak ada tujuan yang dijelaskan dalam UU 0.20 Tujuan yang tidak mencakup stabilitas harga 0.00 4 Batas pinjaman untuk pemerintah 0.5 a. Uang muka (Batasan pinjaman tanpa jaminan) 0.15 Tidak ada uang muka yang diizinkan 1.00 Uang  muka  diizinkan  tapi  dengan  batasan  yang  ketat  (misal, hingga 15% dari pendapatan pemerintah) 0.67 Uang  muka  diizinkan,  dengan  batasan  yang  longgar  (misal, lebih dari 15% dari pendapatan pemerintah) 0.33 Tidak ada batasan hukum untuk pinjaman 0.00 b. Pinjaman sekuritisasi 0.1 Tidak diizinkan 1.00 Diizinkan tapi dengan batasan  yang ketat (misal, hingga 15% dari pendapatan pemerintah) 0.67 Diizinkan  dengan  dengan  batasan  yang  longgar  (misal,  lebih 15% dari pendapatan pemerintah) 0.33 Tidak ada batasan hukum untuk pinjaman 0.00 c. Ketentuan pinjaman (Jatuh tempo, bunga, jumlah) 0.1 Dikontrol oleh bank 1.00 Ditentukan oleh bank charter 0.67 Kesepakatan antara bank sentral dan eksekutif 0.33 Ditentukan oleh cabang eksekutif itu sendiri 0.00 d. Peminjam potensial dari bank 0.05 Hanya pemerintahan pusat 1.00 Semua tingkat pemerintahan (negara bagian ataupun pusat) 0.67 Yang disebutkan di atas dan perusahaan publik 0.33 Sektor publik dan sektor swasta 0.00 e. Batas pinjaman bank sentral didefinisikan dalam 0.05 Jumlah mata uang 1.00 Bagian dari kewajiban atau modal permintaan bank sentral 0.67
Bagian dari pendapatan pemerintah 0.33 Bagian dari pengeluaran pemerintah 0.00 f. Jatuh tempo pinjaman 0.025 Dalam waktu 6 bulan 1.00 Dalam waktu 1 tahun 0.67 Lebih dari 1 tahun 0.33 Tidak disebutkan jatuh tempo dalam UU 0.00 g. Tingkat suku bunga pinjaman harus 0.025 Di atas tingkat minimum 1.00 pada tingkat bunga pasar 0.75 Dibawah tingkat maksimum 0.50 Tingkat suku bunga tidak disebutkan 0.25 Tidak  ada  suku  bunga  dari  pinjaman  pemerintah  pada  bank sentral 0.00 h.  Apakah  bank  sentral  dilarang  membeli  atau  menjual surat berharga pemerintah di pasar perdana? 0.025 Ya 1.00 Tidak 0.00
Lampiran: Hasil Pengukuran Independensi Bank Indonesia 2007-2020 Nomor Variabel Deskripsi Variabel 2020 2014- 2017 2010- 2013 2008- 2009 2007 1 Gubernur 0.129 0.129 0.1165 0.104 0.104 a. Masa Jabatan Lebih dari 8 tahun 6 - 8 tahun 5 tahun 0.5 0.5 4 tahun 0.25 Dibawah 4 tahun atau sesuai kebijakan saat pelantikan 0 0 b. Siapa yang melantik Gubernur Bank Sentral? Dewan Bank Sentral
Salah satu dewan dalam dewan bank sentral, cabang eksekutif
dan legislatif Badan legislatif Eksekutif kolektif (misal. Dewan menteri) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 satu atau dua anggota cabang eksekutif c. Pemecatan/Pemberhentian Tidak ada ketentuan untuk pemecatan Hanya untuk alasan yang tidak terkait dengan kebijakan 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 Atas kebijakan dewan bank sentral Atas kebijakan dewan legislatif Pemberhentian tanpa syarat dimungkinkan oleh legislatif Atas kebijakan dewan eksekutif Pemberhentian tanpa syarat dimungkinkan oleh eksekutif
d. Bolehkah gubernur memegang jabatan lain di pemerintahan? Tidak 1 1 1 1 1 Hanya atas izin cabang eksekutif Tidak ada aturan yang melarang gubernur memegang jabatan lain 2 Formulasi kebijakan 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 a. Siapa yang menyusun kebijakan moneter? 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Hanya bank itu sendiri 1 1 1 1 1 Bank berpartisipasi namun pengaruhnya kecil

## Bank hanya memberi masukan
pemerintah Bank tidak memiliki suara
b. Siapa yang memiliki keputusan akhir dalam penyelesaian konflik? 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Bank, pada isu-isu yang didefinisikan dengan jelas dalam hukum sebagai tujuannya 1 1 1 1 1 Pemerintah, untuk isu kebijakan yang tidak didefinisikan dg jelas sebagai tujuan bank atau jika terjadi konflik di dalam bank Salah satu dewan dalam dewan bank sentral, cabang eksekutif dan legislatif Legislatif tentang masalah kebijakan Cabang eksekutif tentang masalah kebijakan dan tunduk pada proses hukum dan kemungkinan protes oleh bank Cabang eksekutif memiliki
prioritas tanpa syarat c. Peran dalam proses pembuatan Anggaran Pemerintah 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Bank sentral berperan aktif 1 1 1 1 1 Bank sentral tidak memiliki pengaruh 3 Tujuan 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 Stabilitas harga adalah tujuan utama atau satu-satunya, bank sentral memiliki keputusan akhir jika terjadi konflik dengan tujuan pemerintah lainnya Stabilitas harga adalah tujuan satu-satunya 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Stabilitas harga adalah salah satu tujuan, dengan tujuan lain yang kompatibel seperti sistem
perbankan yang stabil Stabilitas harga adalah salah satu tujuan, dengan tujuan lain yang berpotensi bertentangan, seperti kesempatan kerja penuh Tidak ada tujuan yang dijelaskan dalam UU Tujuan yang tidak mencakup stabilitas harga
4 Batas pinjaman untuk pemerintah 0.1915 0.19575  0.19575  0.19575  0.19575 a. Uang muka (Batasan pinjaman tanpa jaminan) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 Tidak ada uang muka yang diizinkan 1 1 1 1 1 Uang muka diizinkan tapi dengan batasan yang ketat (misal, hingga 15% dari pendapatan pemerintah)
Uang muka diizinkan, dengan batasan yang longgar (misal, lebih dari 15% dari pendapatan pemerintah) Tidak ada batasan hukum untuk pinjaman b. Pinjaman sekuritisasi 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 Tidak diizinkan Diizinkan tapi dengan batasan yang ketat (misal, hingga 15% dari pendapatan pemerintah) Diizinkan dengan dengan batasan yang longgar (misal, lebih 15% dari pendapatan pemerintah) 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 Tidak ada batasan hukum untuk pinjaman c. Ketentuan pinjaman (Jatuh tempo, bunga, jumlah) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Dikontrol oleh bank 1 1 1 1 1 Ditentukan oleh bank charter Kesepakatan antara bank sentral dan eksekutif Ditentukan oleh cabang eksekutif itu sendiri d. Peminjam potensial dari bank 0.0165 0 0 0 0 Hanya pemerintahan pusat Semua tingkat pemerintahan (negara bagian ataupun pusat) Yang disebutkan di atas dan perusahaan publik 0.33 Sektor publik dan sektor swasta 0 0 0 0 e. Batas pinjaman bank sentral didefinisikan dalam 0.0335 0.0335 0.0335 0.0335 0.0335 Jumlah mata uang Bagian dari kewajiban atau modal permintaan bank sentral 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

## Bagian dari pendapatan
pemerintah Bagian dari pengeluaran pemerintah f. Jatuh tempo pinjaman 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 Dalam waktu 6 bulan 1 1 1 1 1 Dalam waktu 1 tahun Lebih dari 1 tahun Tidak disebutkan jatuh tempo dalam UU g. Tingkat suku bunga pinjaman harus 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 Di atas tingkat minimum 1 1 1 1 1 pada tingkat bunga pasar Dibawah tingkat maksimum Tingkat suku bunga tidak
disebutkan Tidak ada suku bunga dari pinjaman pemerintah pada bank
sentral h. Apakah bank sentral dilarang membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar perdana? 0 0.025 0.025 0.025 0.025 Ya 1 1 1 1 Tidak 0 Total nilai indeks 0.5905 0.59475 0.58225 0.56975 0.56975 Sumber: Data diolah peneliti (2022)