How to cite: Endy  Purwanto 1 ,  Marsudi  Dedi  Putra 2 *  (2024)  Ajaran  Etis  Tujuan  Hukum, (6)  Issue, https://doi.org/ 10.46799/syntax-idea.v6i3.3132
E-ISSN:
2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## Ajaran Etis Tujuan Hukum
Endy Purwanto 1 , Marsudi Dedi Putra 2 * 1,2 Universitas Wisnuwardhana Malang, Jawa Timur, Indonesia Email: marsudiputra1976@gmail.com

## Abstrak
Ajaran  etis  prinsipnya  menegaskan  hukum  semata-mata  hanya  bertujuan    mencapai keadilan.  Di  negara  Indonesia,  keadilan  menjadi  cita  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai. Namun,  persoalan  keadilan  masih  belum  menemukan  relevansinya.  Penelitian  ini mengeksplanasi lebih dalam tentang ajaran etis tujuan hukum dan mencari relevansinya dengan keadilan sosial di negara Indonesia. Yuridis normatif menjadi tipe penelitian ini dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  historis.  Dekkriptif  kualitatif  digunakan sebagai analisisnya. Penelitian ini menghasilkan: (1) parameter keadilan tidaklah bersifat tunggal mulai dari peraturan politik negara sampai dengan perlawanan dari kesewenang- wenangan;  (2)  relevansi  ajaran  etis  dengan  keadilan  sosial  menemukan  titik  paut  pada adanya kesempatan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali bagi warga negara Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ajaran etis tentang tujuan hukum yang hanya mengedepankan keadilan telah menjadi sasaran kritik dari berbagai ahli karena kurang sesuai dengan realitas kekinian.
Kata kunci: ajaran etis, tujuan hukum, keadilan

## Abstract
Ethical  teachings,  in  principle,  emphasize  that  law  only  aims  to  achieve  justice.  In Indonesia, justice is the ideal and goal to be achieved. However, the issue of justice still has not been found to be relevant. This article explains more deeply the ethical teachings of  legal  objectives  and  seeks  their  relevance  to  social  justice  in  Indonesia.  Normative juridical  is  this  type  of  research  with  a  statutory  and  historical  approach.  Qualitative descriptive is used as analysis. This research produces: (1) the parameters of justice are not single, starting from state political regulations to resistance to arbitrariness; (2) the relevance of ethical teachings to social justice finds its anchor point in the existence of equal  opportunities  before  the  law  and  government  without  exception  for  Indonesian citizens.  The conclusion of  this research is  that ethical  teachings about the purpose of law,  which  only  prioritizes  justice,  have  become  the  target  of  criticism  from  various experts because they are not in accordance with current realities.

## Keywords: ethical teachings, legal objectives, justice

## PENDAHULUAN
Pembicaraan mengenai tujuan hukum acapkali dicampuradukkan dengan fungsi hukum.  Padahal,  terdapat  perbedaan  antara  tujuan  hukum  dan  fungsi  hukum.  Lantas apakah yang merupakan tujuan hukum. Jawaban atas pertanyaan ini sama sulitnya dengan
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 03, March 2024
memberikan  jawaban  terhadap  pertanyaan-pertanyaan  lain  yang  menyangkut  hakikat hukum,  seperti  apakah  hukum  itu?.  Atas  pertanyaan  tersebut,  telah  banyak  pakar  di bidang  hukum  maupun  bidang  ilmu  sosial  lainnya  yang  mencari  jawaban  yang  tepat. Namun,  semakin  jauh  dan  dalam  kajian  tentang  tujuan  hukum,  di  sana  pula  muncul beragam pandangan tujuan hukum yang tidak sama.
Persoalan tujuan hukum dalam pandangan Ahmad Ali, dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) perspektif antara lain: Pertama , perspektif ilmu hukum yuridis dogmatik, tujuan hukum menitikberatkan pada kepastian hukum. Kedua , perspektif filsafat hukum, tujuan utama hukum ialah keadilan. Ketiga , perspektif sosiologi hukum, tujuan hukum berfokus pada kemanfaatan. Namun, dari pendapat ahli tentang apa yang merupakan tujuan hukum, setidaknya ada 2 (dua) klasifikasi  ajaran tentang  tujuan hukum  yakni: Pertama , ajaran konvensional yang terdiri atas: (a) ajaran etis, (b) ajaran utilistis, dan (c) ajaran normatif dogmatik. Kedua , ajaran modern yang terdiri atas: (a) ajaran prioritas baku, dan (b) ajaran prioritas kasuistik. Dari kedua klasifikasi ajaran tentang tujuan hukum tersebut, penelitian ini akan fokus pada satu ajaran tujuan hukum yakni ajaran etis.
Ajaran  etis  disebut  pula  dengan  ajaran  moral  ideal  atau  ajaran  moral  teoritis dengan  tujuan  keadilan.  Keadilan  merupakan  bagian  inti  yang  terdalam  dari  hukum. Selebihnya  keadilan  merupakan  salah  satu  konsep  pokok  dari  teori  hukum,  namun keadilan  juga  masih  merupakan  hal  yang  samar  atau  abstrak  dan  bermakna  ganda. Keadilan  adalah  kebajikan  yang  pertama  dari  institusi  sosial  seperti  kebenaran  adalah sistem dari pemikiran. Sebuah teori biar bagaimananpun bagus dan ekonomisnya, harus di tolak atau di revisi apabila itu tidak benar, demikian juga hukum-hukum dan institusi- institusi  hukum  bagaimanapun  efisien  dan  baik  pengaturannya  harus  direformasi  atau bahkan dihapuskan jika tidak adil (Kusnu Goesniadhie, 2011).
Ajaran etis yang termasuk dalam ajaran konvensional, menyatakan bahwa pada prinsipnya  tujuan  hukum  semata-mata  hanya  untuk  mencapai  keadilan.  Tetapi  apa sebenarnya keadilan?. Hal ini adalah sebuah pertanyaan yang akan menjadi debat yang panjang  bagi  filsuf-filsuf  dan  pertimbangan  dari  keadilan  akan  mulai  dengan pertimbangan  singkat  dari  teks  filosofi  yang  terkini  tentang  keadilan.  Membicarakan hukum  adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum,  jelas  atau  samar-samar  pada  titik  kulminasinya  senantiasa  merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula.
Setiap  manusia,  masyarakat,  bahkan  negara  mendambakan  keadilan,  termasuk negara  Indonesia  yang  secara  tegas  mencita-citakan  suatu  masyarakat  yang  adil  dan makmur. Tidak hanya itu, secara eksplisit  sila kelima Pancasila yang merupakan dasar filsafat negara Indonesia dengan jelas dan tegas menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia”,  meskipun dunia keadilan merupakan sesuatu  yang bersifat  filsafati, dalam  dunia  khayal  manusia  dan  dalam  ranah  abstrak  (Nasution,  2014).  Karenanya, keadilan perlu terus dikaji dari sudut pandang filsafat selain teoritik.
Penelitian  ini  merupakan  ikhtiar  dalam  mencari  makna  hakiki  keadilan  dari perspektif  ajaran  etis.  Selanjutnya  akan  dieksplanasi  dengan  keadilan  sosial  di  negara
Indonesia.  Adapun  pembahasan  penelitian  ini  difokuskan  pada  2  (dua)  permasalahan pokok,  yaitu:  (1)  bagaimana  ajaran  etis  tentang  tujuan  hukum,  dan  (2)  bagaimana relevansi ajaran etis tentang tujuan hukum dengan keadilan sosial di negara Indonesia. Penulisan  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  sumbangsih  pemikiran  bagi perumus  kebijakan  untuk  senantiasa  menjadikan  keadilan  disetiap  produk  peraturan perundang-undangan.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti memilih pendekatan yuridis normatif sebagai jenis penelitian yang  digunakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai  aspek  hukum  yang  terkait  dengan  tujuan  hukum  melalui  sudut  pandang normatif, berdasarkan teks hukum yang berlaku serta interpretasi dan penafsiran atasnya. Sejarah  digunakan  sebagai  pendekatan  dalam  penelitian  ini,  memungkinkan  peneliti untuk memahami perkembangan dan konteks historis yang membentuk pemikiran hukum terkait tujuan hukum.
Sumber data penelitian berasal dari literatur, yang meliputi berbagai teks hukum, buku, jurnal, penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan tema yang dibahas. Populasi  penelitian  dalam  hal  ini  adalah  teori-teori  dan  konsep-konsep  tentang  tujuan hukum melalui ajaran etis. Sampel yang diambil adalah berbagai teori dan konsep yang dianggap relevan dan signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang tujuan hukum.
Teknik  dan  alat  penelitian  yang  digunakan  adalah  tinjauan  literatur,  di  mana peneliti  melakukan  pencarian  dan  analisis  terhadap  berbagai  sumber  literatur  yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis teks, di mana  peneliti  mengidentifikasi,  mengevaluasi,  dan  menginterpretasikan  berbagai  teori dan  konsep  tentang  tujuan  hukum  melalui  ajaran  etis,  serta  mempertimbangkan relevansinya dengan konteks yang dibahas. Dengan demikian, kolaborasi antara konsep dan teori tentang tujuan hukum melalui ajaran etis memperkaya pendalaman perspektif dalam menyusun solusi konseptual dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ajaran Etis tentang Tujuan Hukum
Dalam karyanya “ Science et technique en droit prive positif ” Geny mengajarkan bahwa dalam ajaran etis hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum dan hanya dapat menjadi petunjuk untuk orang- orang  dalam  pergaulan  masyarakat,  manakala  tujuan  hukum  hanya  menfokuskan  diri pada satu tujuan yakni keadilan.
Ajaran  etis  yang  bertitik  fokus  pada  keadilan  segera  saja  mendapat  kritik  dari berbagai  ahli  yang  lain,  salah  satunya  Sudikno  Mertokusumo,  yang  menyatakan  kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan, itu berarti hukum itu identik atau  tumbuh  dengan  keadilan.  Padahal  hukum  tidak  selamanya  identik  dengan keadilan...demikian pula ajaran etis yang berat sebelah”.
Meskipun ajaran etis menuai banyak kritik, tetapi terdapat kesamaan bahwa salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Bahkan tujuan akhir dari pembicaraan keseluruhan tentang hukum adalah pembangunan keadilan. Kalau bisa malahan keadilan secara “sama rata sama rasa” untuk semua orang. Hanya ketertiban tanpa tujuan yang lebih jauh bisa saja merupakan ketertiban yang tidak adil, mirip dengan ketertiban dengan tujuan yang lain selain dari keadilan (Kusumohamidjojo, 2019).
Tidak ada soal keadilan dan juga hukum, jika orang hidup sendirian. Aristoteles mungkin orang pertama yang telah mencoba membedah gagasan keadilan dalam bukunya Ethikon  Nikomacheion ,  untuk  dapat  memahami  kompleksitasnya.  Gagasan  keadilan muncul karena orang memberi makna yang berbeda-beda tentang apa itu keadilan. Pada prinsipnya untuk Aristoteles apa yang adil itu berada di tengah ( doktrin Mesotes ) karena situasi  yang  sangat  adil  dan  sangat  tidak  adil  selalu  bersifat  ekstrem  (Rahardi,  2017). Disini  ditunjukkan,  bahwa  seseorang  dikatakan  berlaku  tidak  adil  apabila  orang  itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.
Aristoteles  membedakan  moderasi  antara  keadilan  umum  dan  keadilan  khusus. Keadilan umum adalah keadilan yang berlaku secara umum, yang mungkin bisa dipahami sebagai “semua untuk semua”, yang belum tentu akan menjadi jelas manakala masuk ke dalam domein individual (Aris, 2018). Orang yang memenuhi iustitia particularis adalah pertama, orang yang taat pada hukum ( nominos ), dan kedua, adalah orang yang fair ( isos ). Kedua  pengertian  itu  tidak  niscaya  berarti  sama,  karena  “segala  yang  bertentangan dengan hukum adalah tidak fair juga, tetapi belum tentu sesuatu yang tidak fair adalah bertentangan dengan hukum”, seperti halnya tidak setiap orang yang baik adalah juga warga negara yang baik.
Aristoteles  kemudian  membedah  konsep  keadilan  dan  membedakan  keadilan khusus  ke  dalam  keadilan  dalam  distribusi  barang-barang  kebutuhan  ( iustitia distributive ), dan keadilan dalam transaksi  antarwarga masyarakat  ( iustitia  corrective ). Iustitia  distributive berkenaan  dengan  seberapa  sama  atau  seberapa  berbeda  seseorang menerima sesuatu dibandingkan dengan orang lain dalam hal barang-barang kebutuhan hidup. Sedangkan iustitia corrective berkenaan dengan transaksi yang adil atau tidak adil yang lebih jauh lagi dibedakan menjadi  transaksi  sukarela dan transaksi  tidak sukarela (Subekti, Lestari, & SE, 2020).
Berbeda dengan Aristoteles yang mengartikan keadilan secara ontologis (apa itu keadilan), maka Domitius Ulpianus mengartikan keadilan sebagai kehendak yang teguh dan  sinambung  untuk  memberikan  siapa  pun  apa  yang  menjadi  haknya  (Sari,  2023). Menurut  Ulpianus,  keharusan  hukum  adalah  sebagai  berikut,  “Hidup  terhormat,  tidak melukai  orang  lain,  dan  memberikan  kepada  siapa  pun  apa  yang  menjadi  haknya”. Pernyataan  inilah  yang  terkenal  dengan  rumus  singkatnya  “ suum  quique  tribuere ” (Petrak,  2014).  Rumusan  ini  hendak  menegaskan  apa  itu  keadilan,  dan  kerap  menjadi rujukan orang untuk menetapkan, apa yang mereka pahami sebagai keadilan.
Thomas Aquinas sependapat dengan keadilan yang dirintis oleh Aristoteles yang meletakkan  gagasan  keadilan  dalam  kerangka  kontekstual  (Hyronimus  Rhiti,  n.d.).
Menurut Thomas Aquinas, keadilan merupakan suatu kebajikan yang berlaku umum dan berfungsi untuk mencapai kebaikan bagi semua orang ( bonum commune ) (Harris, 2021). Aliran  positivisme  hukum,  memandang  keadilan  merupakan  tujuan  hukum. Norma  keadilan  seringkali  ditetapkan  atau  didapatkan  sebagai  hukum  positif  yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia.
Kelsen  mengambil  sikap  dengan  mengembangkan  pandangan  yang  kemudian dikenal sebagai ajaran hukum murni. Dengan tegas ditulisnya bahwa ajaran hukum murni bersifat  monistik,  dan  karenanya  hanya  mengakui  satu  macam  sistem  hukum,  yaitu hukum  positif  (Kusumohamidjojo,  2019).  Meminjam  penjelasan  Kelsen  mengenai masalah keadilan tidak dengan sendirinya menyelesaikan masalah keadilan  itu sendiri. Analisis Kelsen berharga untuk memahami konsep keadilan secara jernih dan bebas nilai. Meskipun  demikian,  dengan  mengetengahkan  ajaran  hukum  murni,  Kelsen  sendiri sebenarnya adalah seorang idealis juga. Katakanlah bahwa hukum murni itu memang ada atau  bisa  dibangun.  Adakah  sejarah  murni,  politik  murni.  Jawabannya  adalah  masalah keadilan dan konsep hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang bisa dilepaskan dari  konstelasi  dan  kompleksitas  kehidupan  bersama  manusia,  lebih-lebih  lagi  dalam masyarakat internasional yang berstruktur global (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2007).
Gustav  Radbruch  mematrikan  nilai  keadilan  sebagai  mahkota  dari  setiap  tata hukum (Tanya et al., 2007). Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Menurut Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian (Tanya et al.,  2007).  Aspek  keadilan  menunjukkan  pada  kesamaan  hak  didepan  hukum.  Aspek finalitas  menunjukkan  pada  tujuan  keadilan,  yaitu  memajukan  kebaikan  dalam  hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan aspek kepastian menunjuk pada jaminan, bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai  peraturan yang ditaati. Dua  aspek yang disebut  pertama merupakan kerangka ideal hukum. John Rawls, (Rasuanto, 2005) dalam teori keadilannya menyatukan prinsip kemerdekaan dan kesamaan dalam satu konsepsi keadilan sosial dan ditetapkannya  kemerdekaan  sebagai  prioritas.  Rawls  mengklaim  kekuatan  teori keadilannya  didukung  oleh  dua  asas,  yaitu  prioritas  kemerdekaan,  dan  bahwa  semua ketidaksamaan ( inequalities ) dijustifikasi bagi golongan paling tertinggal. Prinsip kedua dibuat  hanya  setelah  berlaku  prinsip  pertama  (Sulistyowati,  2020).  Dengan  kata  lain, kemerdekaan  atau  kedaulatan  harus  terlebih  dahulu  diperoleh  baru  dapat  dilakukan pembangunan ekonomi dan sosial dalam upaya mewujudkan keadilan sosial yang efektif. Prinsip pertama menjamin persamaan hak yang disebut oleh Rawls sebagai kemerdekaan dasar atau fundamental. Rawls menegaskan, bahwa kemerdekaan harus dapat menjamin kemerdekaan fundamental, yaitu hak asasi, seperti kebebasan berpikir, kemerdekaan hati nurani, kemerdekaan sipil dan lain-lain. Artinya, kemerdekaan politik harus berakar pada penghargaan terhadap kebebasan yang lebih fundamental, yakni kebebasan batin.
Berdasarkan  prinsip justice  as  fairness yang  diartikan  sebagai  keadilan kepantasan, Rawls mengemukakan prinsip bahwa: “ each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others . Important
among  these  are  political  liberty  (the  right  to  vote  and  to  hold  public  office )” (Kusumohamidjojo,  2019).  Semua  orang  mempunyai  hak  yang  sama  atas  kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.  Salah satu dari hak-hak kebebasan asasi yang sama untuk semua warga negara adalah hak politik untuk memilih  dan  dipilih  dalam  jabatan-jabatan  pemerintahan.  Jabatan-jabatan  publik  dan posisi-posisi harus terbuka untuk siapa saja atas dasar prinsip kesamaan kesempatan yang sama ( fair equality of opportunity) (Purwanto, 2017).
Rawls  hendak  memberikan  penekanan  pada  suatu  dimensi  kemartabatan  dalam membangun  teori  untuk  menjelaskan  keadilan  dalam  usaha  manusia  untuk  hidup bermasyarakat dalam institusi demokrasi.
John  Rawls  melalui  teori “justice  as  fairness ”,  berargumen  bahwa liberty dan equality dapat  dipadukan dalam satu  prinsip  keadilan, yaitu setiap orang  memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi, dan apabila terjadi ketidakadilan maka kaum yang tertinggallah yang harus diuntungkan terlebih dahulu (Anggara, 2013). Hukum betapapun efisien dan tersusun dengan baik, harus dihapus dan diperbarui jika tidak adil.
Dari  banyak  definisi  tentang  keadilan  di  atas,  terlihat  betapa  beragamnya  visi setiap  ahli  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  keadilan.  Artinya  keadilan  tidak mempunyai definisi tunggal. Keadilan dapat saja dihubungkan dengan peraturan politik negara, yang melahirkan parameter tentang apa yang adil dan tidak adil didasarkan pada parameter  yang  telah  ditentukan  oleh  negara.  Pada  sisi  yang  lain,  keadilan  kerap dihubungkan dengan kemauan yang sifatnya tetap dan terus-menerus untuk memberikan apa yang menjadi hak bagi setiap orang ( each person receiving his due ). Pun keadilan dapat diperlihatkan sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang dikontradiksikan dengan kesewenang-wenangan.

## Relevansi Ajaran Etis dengan Keadilan Sosial di Indonesia
Hukum yang benar sesungguhnya ialah hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Keadilan bagi negara Indonesia secara jelas dan tegas telah dirumuskan oleh the  founding  fathers ,  baik  secara  filosofis  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945 maupun secara yuridis konstitusional dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Setidaknya  terdapat  5  (lima)  kata  adil  yang  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  NRI Tahun 1945, yaitu: (1) perikeadilan, (2) seadil-adilnya, (3) adil dan makmur, (4) keadilan sosial, dan (5) adil dan beradab. Selain itu masih terdapat 2 (dua) kata keadilan tercantum dalam sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat dalam pasal UUD NRI Tahun 1945 (Ruhpina, 2010).
Dalam hubungannya dengan kedaulatan rakyat  Lalu Said Ruhpina menyatakan asas  kedaulatan  rakyat  merupakan  asas  politik  yang  kemudian  menjadi  asas  hukum sebagai cita-cita mutlak atau het absolut ideel bagi negara Indonesia mengandung nilai keadilan.  Hal  ini  berarti  keadilan  sosial  merupakan  norma  pokok  yang  harus  menjadi acuan  pegangan  dan  kiblat  bagi  setiap  rezim  politik  atau  penyelenggara  negara  dan pemerintahan yang memegang kekuasaan di bawah konstitusi.
Pandangan  yuris  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  siapapun  yang  memegang kekuasaan  mempunyai  kewajiban  memenuhi  dua  ketentuan  pokok. Pertama secara
positif  penyelenggara  negara  dalam  menjalankan  kekuasaannya  harus  mengerahkan kemampuan dan seluruh langkah kebijakannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat. Kedua, merupakan kewajiban utamanya dengan segala daya upaya  mencegah  terjadinya  ketidakadilan  yang  bsa  menimpa  individu  maupuan  warga masyarakat negara Indonesia.
Keadilan sebagai ibu dari tujuan hukum mempunyai relevansi dengan tujuan akhir dari  hidup  bernegara.  Sementara  hidup  bermasyarakat  dalam  suatu  negara  tidak  bisa dilepaskan  dari  nilai-nilai  dan  falsafah  hidup  masyarakat  itu  sendiri  yakni  keadilan ( rechsvaardigheid atau justice ). Dengan demikian keberadaan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin dalam kehidupan bersama (Yusuf, 2008). Oleh karena itu fungsi dan peran hukum yang terpenting adalah menciptakan  ketertiban  yang  rasional  dan  menegakkan  keadilan  sosial  bagi  sebanyak- banyaknya warga negara.
Patut disayangkan keadilan sebagai roh dari hukum saat ini masih sekedar impian belaka. Mengutip pendapat Dwi Haryadi (Dwi Haryadi, 2016), hukum masih berdiri di atas pondasi kekuasaan dan bukan di atas pondasi keadilan, sehingga yang benar dapat menjadi salah dan yang salah menjadi benar.
Dalam kaitan ini menarik untuk disimak pendapat Mochtar Kusumaatmadja, asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.
Konsepsi  persamaan  di  hadapan  hukum  merupakan  salah  satu  upaya  melawan diskriminasi.  Negara  memiliki  tanggung  jawab  melawan  praktik  diskriminasi.  Hal  ini mengandung  makna, pertama setiap  negara  harus  mendasarkan  kekuasaan  dan pengaturannya berdasar hukum sebagaimana di negara Indonesia tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Kedua, hukum harus berlaku bagi setiap orang, bukan hanya sekedar warga negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28D UUD NRI Tahun 1945.
Memperjelas operasional asas persamaan di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan  sosial,  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Makna dari pasal ini sudah jelas bahwa peradilan di Indonesia dalam hal ini melalui Mahkamah Agung dan badan-badan  peradilan  di  bawahnya  serta  Mahkamah  Konstitusi  mengemban  tugas menjamin  persamaan  setiap  orang  di  muka  hukum  yang  lebih  terkenal  dengan  istilah equality before the law .
Menilai  keadilan  dalam  suatu  masyarakat  tidak  pernah  mungkin  tanpa  ikatan antara individu  satu  dengan individu  yang lain, karena keduanya terdapat  relasi timbal balik. Dasar seseorang terlebih para hakim dalam mengambil keputusan adalah: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Serlika Aprita, Rio Adhitya, & SH, 2020).  Artinya,  dalam  setiap  putusannya  pertama  yang  dilakukan  hakim  adalah bermunajat  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dalam  rangka  menciptakan  keadilan. Sebabnya, dalam salah satu agama mengajarkan bahwa “Keadilan satu jam lebih utama
dari  ibadahmu,  sholat  dan  zakat,  serta  puasamu  selama  puluhan  tahun”.  Mengambil hikmah  yang  terdapat  dalam  ajaran  agama  dikaitkan  dengan  dengan  ajaran  etis  tujuan hukum yang semata-mata untuk mewujudkan keadilan, terlebih keadilan sosial di negara Indonesia  maka  ditemukan  nilai  ideal  keadilan  dapat  mengatur  keseimbangan kepentingan setiap warga negara baik kesejahteraan dan kebahagiaan.
Terhadap konsep kesejahteraan dikenal adanya prinsip efisiensi berkeadilan yang merupakan  jaminan  yang  terdapat  dalam  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  NRI  Tahun  1945. Penguasaan dalam arti kepemilikan privat harus dipahami bersifat relatif dalam arti tidak mutlak  selalu  harus  100%,  (seratus  persen),  asalkan  penguasaan  oleh  negara  atas pengelolaan  sumber-sumber  kekayaan  tersebut  tetap  terpelihara  sebagaimana  mestinya (Asshiddiqie,  2010).  Dengan  demikian  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945  tidak  anti privatisasi dan tidak anti swastanisasi. State hanya satu domain saja dari 3 (tiga) domain yang ada yaitu state, civil society, and market . Dalam sistem demokrasi modern bahwa state, civil society and market itu saling menunjang dan harmoni. Di situlah demokrasi akan berkembang, dan di situlah kesejahteraan yang berkeadilan sosial akan tumbuh. Jadi tidak boleh market terlalu kuat yang bisa saja semua akan dapat dibeli olehnya. Pun kalau civil society terlalu kuat dan yang lain lemah maka akan menimbulkan chaos . Begitu pula kalau state terlalu  kuat  dan market dikendalikan  dan civil  society lemah  maka  jadinya adalah otoritarian (Asshiddiqie, 2010).
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidak anti market , hanya tidak boleh memberikan kekuasaan  berdaulat  kepada  pasar,  jadi  ada  keseimbangan  di  dalamnya  (Asshiddiqie, 2007). Menjadi jelas bahwa konsep negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial diusung oleh  negara  Indonesia  yang  berdasar  Pancasila  adalah  dalam  rangka  mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berjiwa kekeluargaan yaitu kesatuan dalam perbedaan, perbedaan dalam kesatuan, dan gotong royong.
Prinsip  keadilan  yang  disampaikan  oleh  John  Rawls  pada  umumnya  sangat relevan  dengan  kondisi  negara  Indonesia.  Dalam  konsepsi  Rawls,  keadilan  dapat ditegakkan  melalui  koreksi  terhadap  pencapaian  keadilan  dengan  cara  memperbaiki struktur  dasar  dalam  bernegara  seperti  konstitusi  negara  (Asshiddiqie,  2007).  Apabila disejajarkan  antara  prinsip  keadilan  Rawls  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai konstitusi negara Indonesia, maka akan tampak bahwa teori Rawls juga terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, terlebih setelah mengalami perubahan selama empat kali mulai tahun 1999 sampai dengan 2002 (Faiz, 2009).
Prinsip  kesamaan  terhadap  warga  negara  ( equal  principle  citizens )  tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya” .  Kemudian  hak  dan kebebasan warga negara ( constitutional rights and freedom of citizens ) dimuat dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI  Tahun  1945,  yang  berbunyi:  “ Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum ”  (Kambu,  2021).  Terhadap  prinsip  persamaan  kesempatan  ( equal  opportunity
principle ) dari teori Rawls, UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit memberikan jaminan konstitusi  ( constitutional  guarantee ),  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  28D  ayat  (3) yang berbunyi: “ Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ” (Rohmah, Listiawan, Al-Hamid, & Astuti, 2021).
Oleh karena itu, untuk menegaskan sarana untuk mencapai keadilan sosial, negara Indonesia  mesti  dapat  merumuskan  konsep  keadilan  sosial  yang  ingin  dicapai  baik keadilan individual terlebih keadilan kolektif sebagai dasar filsafat bernegara sebagimana terdapat dalam sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa ajaran etis tentang tujuan hukum yang hanya mengedepankan keadilan telah menjadi sasaran kritik dari berbagai ahli karena kurang sesuai dengan realitas kekinian. Pada era disrupsi teknologi, tujuan hukum tidak hanya sebatas  mencapai  keadilan,  tetapi  juga  harus  memperhatikan  kepastian  dan  manfaat, dengan  memprioritaskan  berdasarkan  kasus-kasus  konkret.  Namun  demikian,  prinsip keadilan tetap relevan dengan kondisi di Indonesia, yang tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945, menunjukkan bahwa ajaran etis tentang keadilan memiliki tempat  yang  kuat  dalam  pemikiran  para  pendiri  negara  dan  penyelenggara  negara  di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Anggara,  S.  (2013).  Teori  Keadilan  John  Rawls  Kritik  Terhadap  Demokrasi  Liberal. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 2 .
Aris,  M.  S.  (2018).  Penataan  Sistem  Pemilihan  Umum  Yang  Berkeadilan  Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia. Yuridika , 33 (2), 290–315.
Asshiddiqie, J. (2007). Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer. Jakarta: The Biography Institute .
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi ekonomi . Penerbit Buku Kompas.
Dwi Haryadi, S. H. (2016). Membangun Penegakan Hukum Bernurani .
Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice). Jurnal Konstitusi , 6 (1), 135–149.
Harris, J. (2021). Collective Action and Social Ontology in Thomas Aquinas. Journal of Social Ontology , 7 (1), 119–141.
Hyronimus Rhiti, S. H. (n.d.). Mengenal Filsafat Hukum . PT Kanisius.
Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lex Et Societatis , 9 (1).
Kusnu  Goesniadhie,  S.  (2011). Pouvoir  discretionnaire:  dalam  penyelenggaraan pemerintahan . Universitas Wisnuwardhana Press.
Kusumohamidjojo,  B.  (2019). Teori  Hukum:  Dilema  antara  Hukum  dan  Kekuasaan (Edisi 2) . Yrama Widya.
Nasution,  B.  J.  (2014).  Kajian  filosofis  tentang  konsep  keadilan  dari  pemikiran  klasik sampai pemikiran modern. Yustisia , 3 (2).
Petrak, M. (2014). Plato and Ulpian’s praecepta iuris. Fundamina: A Journal of  Legal History , 20 (2), 694–701.
Purwanto,  P. (2017). Perwujudan Keadilan dan  Keadilan Sosial dalam  Negara Hukum Indonesia:  Perjuangan  yang  Tidak  Mudah  Dioperasionalkan. Jurnal  Hukum Media Bhakti .
Rahardi,  P.  A.  (2017). Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Melalui Pendekatan Alternative Dispute Resolution .
Rasuanto, B. (2005). Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern. (No Title) .
Rohmah,  E.  I.,  Listiawan,  G.,  Al-Hamid,  M.  H.  A.,  &  Astuti,  A.  S.  (2021).  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Upaya  Perwujudan  Keadilan  Bagi  Warga Negara:(Kajian  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  107/PUU-XIII/2015). Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial , 1 (2), 88–109.
Ruhpina, L. S. (2010). Kedaulatan rakyat sebagai het absolute ideel Indonesia . UB Press.
Sari,  N.  (2023). Independensi  Hakim  Konstitusi  Dalam  Mewujudkan  Putusan  Yang Berkeadilan . Hukum Pemerintahan.
Serlika  Aprita,  S.  H.,  Rio  Adhitya,  S.  T.,  &  SH,  M.  K.  (2020). Filsafat  Hukum .  PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
Subekti,  S.  H.,  Lestari,  V.  N.  S.,  &  SE,  M.  M.  (2020). Perlindungan  Hukum  bagi Konsumen  Rumah  Tapak  dalam  Kontrak  Jual  Beli  Berdasarkan  Perjanjian Pengikatan Jual Beli . Jakad Media Publishing.
Sulistyowati, S. H. (2020). Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan . Deepublish.
Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2007). Teori Hukum: StrategiTertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya: CV . Kita.
Yusuf,  A.  W.  (2008). Memuliakan  Hukum  dalam  Alam  Demokrasi  yang  Berkeadilan . Makalah disajikan dalam memperingati.
Copyright holder:
Endy Purwanto1, Marsudi Dedi Putra2* (2024)

## First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: