## MOTIVASI WAJIB PAJAK UNTUK MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY

## Amir Hidayatulloh Alia Ariesanti
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Keywords: Tax  amnesty,  theory  planned behavior, attitude, subjective norms, perceived behavior control
The study aim is to analyze the motivation of taxpayers to join the tax amnesty program. Theory of planned behavior is used as an analytical tool  to  explain  taxpayer  motivation  to  join  this  government  program. The  reason  for  using  TPB  is  because  this  theory  is  appropriately  ap- plied  to  behavior  under  one's  control  (volitional  control).  Volitional control is the behavior of individuals by their desires, and they under- stand the consequences of the action.
The  results  of  this  study  indicate  that  based  on  aspects  of  atti- tude, the respondents have a positive response to the tax amnesty pro- gram is. Based on aspects of subjective norms, it can be seen that most respondents follow this program because of the encouragement of the leadership. It means that the leaders have a crucial role in the success of this program. Based on the aspect of perceived behavior control, it can be seen that respondents can perform their obligations when they join the program. They can calculate the assets, count the ransom, pay the tax debt, and report it to the tax authorities.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui motivasi  wajib  pajak  untuk mengikuti  program tax  amnesty .  T heory  of  planned  behavior digunakan  sebagai  alat  analisis  untuk  menjelaskan  motivasi  wajib pajak  untuk  mengikuti  program  Tax  Amnesty.  Penggunaan  TPB  ini karena  teori  TPB  sesuai  diterapkan  pada  perilaku  dibawah  kendali seseorang  ( volitional  control ). Volitional  control yaitu  perilaku individu  sesuai  dengan  keinginannya  dan  individu  tersebut memahamai  konsekuensi  yang  akan  diperoleh  ketika  melakukan perilaku tersebut.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  aspek sikap,  para  responden  mempunyai  respon  positif  dengan  adanya program  tax  amnesy  ini.  Berdasarkan  aspek  norma  subjektif,  dapat diketahui  bahwa  sebagian  besar  responden  mengikuti  program  ini karena adanya dorongan dari pihak pimpinan. Ini menunjukkan bahwa pihak  pimpinan/atasan  mempunyai  peran  penting  dalam  keberhasilan program  ini.  Berdasarkan  aspek  kontrol  perilaku  persepsian,  dapat diketahui  bahwa  para  responden  mampu  menjalankan  kewajiban mereka  ketika  mereka  mengikuti  program  ini.  Mereka  mampu menghitung  harta,  menghitung  uang  tebusan,  membayar  utang  pajak, dan melaporkannya kepada fiskus
How to Cite :
Hidayatulloh,  Amir  dan  Alia  Ariesanti.  2017. Motivasi  Wajib  Pajak Untuk    Mengikuti    Program    Tax    Amnesty .    Jurnal    Wahana
Akuntansi, 12(2), 39-48. https://doi.org/10.21009/wahana.12.023
* Corresponding Author: Amir Hidayatulloh (amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id ) ISSN 2302-1810 (online) DOI: http://doi.org/10.21009/wahana.12.023

## WAHANA AKUNTANSI
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi
PENDAHULUAN
No 11 Tahun 2016). Hingga 21 September 2016 total harta yang disampaikan dalam program tax Pemerintah   pada   tahun   2016    kembali
mengeluarkan kebijakan yang terkait  dengan perpajakan. Tahun 2016,        pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai tax  amnesty (pengampunan    pajak). Tax  amnesty atau pengampunan pajak merupakan  penghapusan pajak yang seharusnya terutang,  tidak  dikenai sanksi  administrasi   perpajakan   dan  sanksi pidana   dibidang  perpajakan,    dengan   cara mengungkap harta dan membayar  uang tebusan sebagaimana yang telah diatur  dalam  undang- undang (Undang-Undang  Republik  Indonesia No  11,  Tahun  2016).  Oleh  karena  itu,  dengan adanya   kebijakan tax  amnesty diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak meningkat.
Alasan pemerintah melaksanakan program tax amnesty ditahun 2016 dan hanya diterapkan satu kali karena Indonesia merupakan salah satu negara  yang  menyetujui  perjanjian  sistem pertukaran  informasi  automatis (automatic exchange  system  of  information )  antar  negara dalam  KTT  G20  di  Turki.  Oleh  karena  itu, konsekuensi yang ditanggung Indonesia dengan menyetujui  perjanjian  tersebut  adalah  ditahun 2018, pertukaran data perbankan untuk kepentingan perpajakan antarnegara tidak dapat terhindarkan lagi (Media Keuangan, 2016).
Tax amnesty merupakan program pemerintah yang bertujuan sebagai pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan tahun pajak terakhir yang belum atau  belum  sepenuhnya  diselesaikan  oleh  wajib pajak.  Kewajiban  tersebut  meliputi  pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak atas penjualan barang mewah  (Undang-Undang
amnesty  mencapai  Rp1.133,77  trilliun  yang berasal  dari  100.227  wajib  pajak  yang melaporkan  surat  pernyataan  harta  (SPH). Pencapaian  harta  yang  mencapai  Rp1.133,  77 menjadikan  Indonesia  sebagai  pemecah  rekor uang tebusan tax amnesty tertinggi dibandingkan  dengan  negara  yang  pernah menerapkan  kebijakan  yang  sama  (http:// m.tempo.co). Perbandingan uang tebusan antarnegara  disajikan  pada  Tabel  1  di  bawah ini.
Tabel 1
Daftar Uang Tebusan Tax Amnesty
Sumber: http://m.tempo.com
Tabel  1  menyajikan  data  mengenai  uang tebusan  dari  berbagai  negara.  Tabel  satu menunjukan  bahwa  penerapan tax  amnesty di Indonesia  dapat  dikatakan  cukup  berhasil dibandingkan  dengan  negara  lain  yang  pernah menerapkan  kebijakan  yang  sama.  Fenomena keberhasilan  program tax  amnesty mendorong peneliti  untuk  menggali  alasan/motivasi  wajib pajak untuk melakukan tax amnesty .
KAJIAN PUSTAKA,

## KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
Tax Amnesty
Tax amnesty merupakan suatu penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang, tidak dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana  dalam  bidang  perpajakan. Tax  amnesty dilakukan  dengan  cara  mengungkap  harta  dan membauat  uang  tebusan  yang  telah  teratur dalam undang-undang (Undang-Undang
Republik Indonesia, No 11, Tahun 2016).
Program tax  amnesty dilakukan  dengan beberapa tujuan yaitu (1) mempererat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan diharapkan akan  berdampak  pada  peningkatan  likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan  suku  bunga  ,  serta  peningkatan investasi,  (2)  mendorong  reformasi  perpajakan menuju sisitem perpajakan yang lebih berkeadilan  serta  reformasi  perpajakan  menuju sistem  perpajakan  yang  lebih  berkeadilan  serta perluasan  basis  data  perpajakan  yang  bersifat valid,  komprehensif,  serta  terintegrasi.  Tujuan ketiga  dari tax  amnesty adalah  meningkatkan penerimaan pajak guna mendukung pembiayaan pembangunan (Undang-Undang Republik Indonesia, No 11, Tahun 2016).
Tujuan pengampunan pajak ( tax amnesty ) menurut  Ragimum  (nd)  yaitu  mengurangi  citra negatif aparat perpajakan yang selalu dipersepsikan  bersikap  sewenang-wenang  dan harus  selalu  dihindari,  menjadi  hubungan  yang lebih friendly .  Lebih  lanjut,  Ragimum  (nd) mengungkapkan  bahwa  pengampunan  pajak merupakan salah satu pendorong masuknya  dan dari    luar    negeri,    sehingga    dalam    jangka
panjang, dana tersebut dapat digunakan sebagai investasi  yang  akhirnya  akan  berdampak  pada perekonomian  Indonesia. Namun,  dengan diperlakukannya  program  pengampunan  pajak tidak  otomatis  akan  meningkatkan  penerimaan pajak  karena  penerimaan  dari  program tax amnesty memungkinkan aktivitas penyelewengan,  manipulasi,  maupun  terkait dengan moral hazard lainnya.

## Theory of Planned Behavior
Theory  of  planned  behavior merupakan pengembangan  dari theory  of  reasoned  action . Theory  of  planned  behavior muncul  karena kurang  berhasilnya  penelitian-penelitian  yang menguji  teori  sikap  atau  teori  yang  menguji hubungan sikap dan perilaku (Hartono,
2007:25).  Perbedaan  teori  perilaku  rencanaan ( theory  of  planned  behavior )  dengan theory  of reasoned  action adalah  penambahan  satu konstruk baru. Konstruk tersebut adalah kontrol perilaku  persepsian.  Sehingga,  menurut  teori perilaku  rencaan  minat  perilau  individu ditentukan  oleh  sikap,  norma  subjektif,  dan control perilaku persepsian (Ajzen, 2002).
Sikap merupakan suatu evaluasi menyeluruh  yang  memungkinkan  individu untuk  merespon  pada  suatu  obyek,  baik merespon  suatu  obyek  sebagai  sesuatu  yang menguntungkan  atau  merugikan.  Sehingga, sikap  menecerminkan  perasaan  individu,  baik perasaan  senang  maupun  tidak  senang  pada suatu obyek (Engel et al ., 1994).
Faktor  lain  yang  menentukan  minat individu  adalah  norma  subjektif.  Norma subjektif mengarah pada suatu tekanan sosial
yang dipersepsikan untuk melakukan atau tidak melakukan  suatu  perilaku  tertentu  (Ajzen  dan Fishbein,  1980;  Ajen,  1991).  Oleh  karena  itu, individu akan mempertimbangkan kepercayaan- kepercayaan  orang  lain  ketika  akan  melakukan suatu perilaku.
Kontrol perilaku persepsian juga merupakan  salah  satu  faktor  yang  menentukan minat  individu.  Ajzen  (1998)  mendefinisikan kontrol  perilaku  persepsian  sebagai  persepsi individu  mengenai  mudah  atau  tidaknya  dalam menjalankan  suatu  perilaku.  Sehingga  asumsi yang  melekat  pada  kontrol  perilaku  persepsian adalah  individu  akan  menjalankan  atau  tidak menjalankan suatu perilaku dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman masa lalunya maupun hambatan-hambatan yang telah dialami dalam menjalankan suatu perilaku (Ajzen, 1991).

## Motivasi
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mendefinisikan motivasi sebagai (1) dorongan yang timbul pada diri  seseorang  secara  sadar  atau  tidak  sadar untuk  melakukan  suatu  tindakan  dengan  tujuan tertentu,  (2)  usaha  yang  dapat  menyebabkan seseorang  atau  kelompok  orang  tertentu bergerak  melakukan  sesuatu  tindakan  karena ingin  mencapai  tujuan  yang  dikehendakinya atau mendapat kepuasaan dengan perbuatannya. Motivasi  terdiri  dari  motivasi  bawah  sadar, motivasi  ekstrinsik,  serta  motivasi  intrinsik. Motivasi  bawah  sadar  merupakan  dorongan untuk bertindak yang pada hakikatnya terselubung  bagi  yang  bersangkutan,  tetapi dapat ditelusuri melalui perilakunya.  Motivasi
luar  diri  seseorang.  Sedangkan,  motivasi intrinsik  yaitu  dorongan  atau  keinginan  yang tidak  disertai  perangsang/dorongan  dari  luar (http://kbbi.web.id/motivasi).

## Penelitian Terdahulu
Pangestu dan Rusmana (2012) mengungkapkan bahawa faktor yang mendorong  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak adalah  kesadaran  pajak,  pengetahuan  serta pemahaman  mengenai  peraturan  pajak,  tingkat kepercayaan  terhadap  sistem  pemerintah,  serta hukum.  Handayani et  al .  (2012)  menyatakan bahwa  kesadaran  merupakan  unsur  yang  ada dalam  diri  manusia  dalam  memahami  realitas. Kesadaran  yang  dimiliki  manusia  meliputi kesadaran  dalam  diri,  kesadaran  akan  sesama, kesadaran  masa  lalu,  dan  kesadaran  akan  masa depan.  Oleh  karena  itu,  wajib  pajak  yang mempunyai  kesadaran  tinggi  juga  akan  diikuti dengan  tingkat  kepatuhan  yang  tinggi  pula untuk melakukan pembayaran pajak.
Faktor  lain  yang  mendorong  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  adalah  kepercayaan. Kepercayaan yang dapa meningkatkan pepatuhan  wajib  pajak  antara  lain  kepercayaan terhadap  sistem  pemerintahan,  kepercayaan terhadap  sistem  hukum,  kepercayaan  terhadap politisi,  dan  kepercayaan  terhadap  pemungutan pajak (Handayani et al ., 2012).
Leonard dan Zackhauser (1986)
mengungkapkan  beberapa  wajib  pajak  yang melakukan penugakan pajak disebabkan karena hanya kesalahan pelaporan administrasi. Sehinggga,  individu  dalam  kondisi  tersebut dapat memperbaiki perilaku dengan tujuan
ekstrinsik  yaitu  dorongan  yang  datangnya  dari
menjadi wajib pajak yang jujur, ketika individu tersebut tidak dihadapkan dengan suatu mekanisme tuntutan hukum.

## OBJEK DAN METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  ini  berusaha menggali  motivai  wajib  pajak  untuk  mengikuti program tax  amnesty .  Data  penelitian  ini bersifat  kuantitatif  yang  berupa  jawaban  dari responden  atas  pertanyaan  yang  diberikan, kemudian  diolah  dan  dideskripsikan  sehingga dapat  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan angket. Pengembangan angket penelitian ini didasarkan dari berbagai sumber.
Objek  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak yang  mengikuti  program tax  amnesty yang menjadi  kebijakan  Pemerintah  Indonesia  pada tahun  2016-2017.  Pemilihan  sampel  dalam penelitian  ini  dilakukan  secara convenience , yaitu  yang  bersedia  untuk  mengisi  angket penelitian.
Penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel purposive sampling (pengambilan  sampel  yang  bertujuan),  yaitu penentuan  sampel  dari  populasi  berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang melakukan tax  amnesty ,  yang  ditemui  peneliti  di  KPP  di wilayah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada bulan  September-Oktober  2017.  Selain  itu, peneliti  juga  meminta  kesediaan  responden untuk mengisi angket melalui web.
Angket  yang  diberikan  kepada  para responden secara langsung maupun melalui
kepada  responden  dilakukan  di  KPP  Pratama Yogyakarta. Peneliti meminta kesediaan responden  yang  datang  di  KPP  Pratama Yogyakarta  untuk  mengisi  angket,  yang sebelumnya peneliti meyakinkan bahwa responden  merupakan  wajib  pajak  yang mengikuti program tax amnesty.
Responden  juga  dapat  mengisi  angket penelitian  melalui  internet,  yaitu  dengan menggunakan google  form .  Peneliti  meminta responden  untuk  berkenan  mengisi  angket, dengan  mengirimkan  pesan  melalui  media sosial  dan  whatsapp.  Jumlah  responden  dalam penelitian ini adalah 46 orang.
Penelitian  ini  mengembangkan  suatu angket yang didasarkan pada theory of Planned Behavior. Menurut  teori  tersebut,  motivasi seseorang  ditentukan  oleh  sikap,  norma subjektif  dan  kontrol  perilaku  persepsian. Penelitian ini membahas mengenai tax amnesty , sehingga pertanyaan yang terkait dengan sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian dikaitkan dengan definisi tax amnesty .
Sikap  merupakan  kepercayaan  individu untuk  melakukan  suatu  tindakan  tertentu. Seorang  wajib  pajak  akan  berniat  untuk mengikuti program TA apabila yang bersangkutan menilai program tersebut positif.
Norma  subjektif  merupakan  kepercayaan individu  untuk  melakukan  suatu  tindakan karena  menganggap  tindakan  tersebut  harus dilakukannya.  Seorang  wajib  pajak  akan mengikuti program TA apabila yang bersangkutan  mempunyai  presepsi  orang  lain berpikir  bahwa  seharusnya  dia  melakukan  atau mengikuti program tersebut. Orang lain tersebut
internet.   Penyerahan   angket   secara  langsung
bisa atasan, rekan sejawat/seprofesi/sekantor.
Kontrol  perilaku  persepsian  merupakan keinginan  untuk  melakukan  tindakan  tertentu apabila  yang  bersangkutan  merasa  memiliki kemampuan  dan  kesempatan.  Seorang  wajib pajak  akan  mengikuti  program  TA  apabila  dia merasa  memiliki  kemampuan  dan  kesempatan untuk melakukannya.
Untuk  mengukur  persepsi  wajib  pajak terhadap suatu pernyataan yang diajukan dalam angket, penelitian ini menggunakan pengukuran likert  satu  sampai  lima.  Angka  1  menunjukkan wajib  pajak  sangat  tidak  setuju  dengan pernyataan,  sedangkan  angka  5  menunjukkan wajib  pajak  sangat  setuju  dengan  pernyataan tersebut.

## PEMBAHASAN

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Ketepatan  pengujian  hipotesis  sangat bergantung  pada  data  yang  dipakai  dalam pengujian  tersebut.  Data  yang  terkumpul  tidak akan  berguna  jika  instrumen  penelitian  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  tidak mempunyai validitas dan reliabilitas yang tinggi (Sekaran, 2006). Agar data yang diperoleh valid dan reliabel, akan dilakukan uji validitas dengan menguji  homogenitas  item  dan  uji  reliabilitas terhadap butir-butir pertanyaan dalam kuesioner.
Uji validitas dilakukan dengan menghitung  koefisien  korelasi  antara  skor  item dengan  skor  totalnya  dalam  taraf  signifikansi 95%  atau  α  =  0,05.  Skala  pengukuran  dalam penelitian  ini  menggunakan  skala  Likert,  maka uji   validitas   menggunakan   korelasi Product moment. Instrumen   dikatakan   valid    dengan
menggunakan  kriteria  apabila  nilai  signifikansi korelasi  ≤  α=0,05  atau  nilai  koefisien  korelasi (r) ≥ 0,30 (Solimun, 2010).
Hasil  uji  validitas  untuk  item  pertanyaan sikap  disajikan  pada  Tabel  2,  untuk  item pertanyaan  norma  subjektif  disajikan  pada Tabel  3,  dan  untuk  item  pertanyaan  kontrol perilaku  persepsian  disajikan  pada  Tabel  4. Berdasar  hasil  pengujian  validitas  untuk  item pertanyaan  sikap,  norma  subjektif  dan  perilaku persepsian tampak bahwa seluruh item pertanyaan  sikap  yang  mempunyai    nilai korelasi  diatas  0,3  dan  nilai  signifikansi dibawah  0,05.  Ini  menunjukkan  bahwa  seluruh item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.
Tabel 2
Hasil Uji Validitas Untuk Item Pertanyaan Sikap
Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017
Tabel 3
Hasil Uji Validitas Untuk Item Pertanyaan Norma Subjektif
Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017

## Tabel 4
Hasil Uji Validitas untuk Item Pertanyaan

## Kontrol Perilaku Persepsian
Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017
Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  menilai tingkat  kehandalan  suatu  instrumen  yang digunakan  dalam  penelitian.  Pengujian  ini dilakukan  dengan  metoda  Cronbach,  yaitu dengan  membandingkan Crobach’s  Coefficient Alpha dengan  nilai  0,6.  Suatu  instrumen dikatakan  handal apabila Crobach’s Coefficient Alpha mempunyai  nilai  diatas  0,6  (Sekaran, 2006).
Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas
Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017
Berdasar  hasil  uji  reliabilitas  dengan menggunakan metoda Crobach alpha , menunjukkan  bahwa  seluruh  aspek  dalam instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini mempunyai skor diatas 0,6. Hal ini menunjukkan  bahwa  instrumen  penelitian  ini dinyatakan reliabel atau handal.

## Aspek Sikap
Jawaban responden atas pertanyaan yang terkait dengan  aspek  sikap  secara  ringkas  tersaji  pada Tabel  6.  Secara  umum,  para  wajib  pajak memiliki  sikap  yang  positif  terhadap  program tax  amnesty .  Hal  ini  terlihat  dari  item pertanyaan  1,  3  dan  4.  Berdasar  data  yang diperoleh  untuk  jawaban  item  pertanyaan  1 untuk aspek sikap menunjukkan  bahwa sebagian  besar  responden  (57,5%)  menyatakan setuju  bahwa  melalui  program tax  amnesty mereka  dapat  melaporkan  seluruh  harta  yang mereka  miliki.  Selain  itu,  sebanyak  76,6%  dari responden  merasa  bahwa  program  ini  telah dilaksanakan secara transparan. Responden juga tidak merasa dirugikan dengan adanya program ini (89,3%).
Tabel 6
Ringkasan Jawaban Responden untuk Aspek Sikap
Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017

## Aspek Norma Subjektif
Jawaban responden atas pertanyaan yang terkait dengan  aspek  norma  subjektif  secara  ringkas tersaji  pada  Tabel  7.  Berdasar  tabel  tersebut, sebagian  besar  responden  menyatakan  motivasi mereka  mengikuti  program  tax  amnesty  atas dorongan  dari  pihak  pimpinan  (93,6%).  Selain pihak  pimpinan,  dorongan  dari  pihak  konsultan pajak  juga  menjadi  motivasi  bagi  wajib  pajak (36,2%),  dari  wajib  pajak  lain  yang  juga mengikuti  program  tax  amnesty  (35,1%), dorongan  dari  teman  (25,5%)  dan  terakhir  dari petugas pajak (17,1%). Kondisi ini menunjukkan  bahwa  keberhasilan  program  ini disebabkan adanya tekanan dari pihak pimpinan.
responden  tidak  merasa  kesulitan  dengan mengikuti  program tax  amnesty ini.  Mereka mampu  menghitung  harta,  mampu  menghitung besarnya  tebusan  yang  harus  dibayar,  mampu membayar  dan  melaporkan  harta  dan  uang tebusan yang sudah mereka bayarkan.
Tabel 8
Ringkasan Jawaban Responden untuk Aspek Kontrol Perilaku Persepsian
Tabel 7
Ringkasan Jawaban Responden untuk Aspek

## Norma Subjektif
Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017

## Bidang Kontrol Perilaku Persepsian
Jawaban responden atas pertanyaan yang terkait dengan aspek kontrol perilaku persepsian secara
Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017

## KESIMPULAN & SARAN
Berdasarkan hasil analisis yang
dilakukan,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa theory planned behavior dapat digunakan untuk menjelaskan  motivasi  wajib  pajak  untuk mengikuti program tax amnesty yang dilakukan pemerintah  Indonesia  pada  tahun  2016-2017. Berdasarkan  aspek  sikap,  para  responden memandang positif dengan adanya program tax amnesty ini.   Hal   ini   terlihat   dari   jawaban ringkas tersaji pada Tabel 8. Secara umum,  para
responden  yang  menyatakan  bahwa  melalui program  ini  mereka  dapat  melaporkan  harta yang belum dilaporkan. Selain itu, mereka juga merasa  bahwa  program  ini  dijalankan  secara transparan  dan  mereka  merasa  tidak  dirugikan dengan mengikuti program ini.
Berdasarkan aspek norma subjektif, dapat diketahui  bahwa  sebagian  besar  responden mengikuti program ini karena adanya dorongan dari  pihak  pimpinan.  Ini  menunjukkan  bahwa pihak pimpinan/atasan mempunyai peran penting  dalam  keberhasilan  program  ini. Berdasarkan  aspek  kontrol  perilaku  persepsian, dapat  diketahui  bahwa  para  responden  mampu menjalankan  kewajiban  mereka  ketika  mereka mengikuti  program  ini.  Mereka  mampu menghitung  harta,  menghitung  uang  tebusan, membayar  utang  pajak,  dan  melaporkannya kepada fiskus.
Responden dalam penelitian ini berjumlah  46  responden.  Hal  ini  disebabkan karena  peneliti  kesulitan  menemui  wajib  pajak yang  melakukan tax  amnesty .  Oleh  karena  itu, penelitian  selanjutnya  dapat  menambahkan jumlah responden.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen, I, dan M. Fishbein. (1980). Understanding  Attitudes  and  Predicting
Social Behavior . Englewood Cliffs: Prentice Hall
Ajzen,  Icek.  (1988). Attitudes,  Personality,  and Bahavior . Chicago: Dorsey Press
Ajzen,  I.  (1991).  The  Theory  of  Planned Behavior. Organizational  Behavior  and Human Decision Process , Vol 50, hal 179
-211.
Engel,  James  F.,  R.D,  Blackwell.,  dan  P.W, Miniard.  (1994). Consumer  Behavior . New York: Holt, Rinehart, and Wiston.
Handayani,  Faturokhman,  dan  Pratiwi.  (2012).
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan  Membayar  Pajak  Wajib  Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.  Simposium  Nasional  Akuntansi XV Banjarmasin
Hartono,  Jogiyanto.  (2007). Sistem  Informasi Keperilakuan , Edisi 1: Yogyakarta,
Indonesia: ANDI OFFSET
https://m.tempo.co/read/news/2016/09/21/ 087806038/total-harta-yang-dilaporkan-di
-tax-amnesty-capai-rp-1- dilihat tanggal 13 Januari 2017, Pukul 10:05
https://m.tempo.co/read/news/2016/09/29/
087808419/indonesia-pecahkan-rekor- uang-tebusan-tax-amnesty-tertinggi133-t dilihat tanggal 13 Januari 2017, Pukul 10:55
Http://kbbi.web.id/motivasi
Leonard,  H.B,  dan  R.I.  Zeckhauser.  (1986). Amnesty,  Enforcement,  and  Tax  Policy. Working Paper Series. National Bureau of Economic Research, Cambridge
Media Keuangan. (2016). Transformasi Informasi Kebijakan Fiskal .
Pangestu,  Ferdyant,  dan  Rusmana,  O.  (2012). Analisis  Faktor-Faktir  yang  Berpengaruh Terhadap  tax  Compliance  Penyetoran SPT  Masa  (Survei  pada  PKP  yang Terdaftar  di  KPP  Pratama  Purwokerto.
Simposium Nasional Akuntansi XV Ragimun. Nd. Analisis Impelementasi
Pengampunan  Pajak  (tax  amenst)  di Indonesia.
Sekaran,  Uma .  ( 2006) .  Metodologi  Penelitian Untuk  Bisnis,  Edisi  Keempat.  Jakarta: Penerbit Salemba.
Smith, Sheila M., Zhao, Jensen, dan Alexander, Melody. (2013). Social Commerce from a Theory  of  Planned  Behavior  Paradigm: An  Analysis  of  Purchase  Intention. International  Journal  of  E-Adoption ,  Vol 5, No 3, hal 76-88
Solimun. (2010). Analisis
Multivariat
Pemodelan  Struktural  Metode  Partial Least Square- PLS. Malang: CV. Citra Suyono,  Nanang  Agus.  (2016).  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan
Membayar  Pajak  di  Kantor  Pelayanan
Pajak  Wonosobo. Jurnal  PPKM,  Vol  1, hal 1-10
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2016  Mengenai Pengampunan Pajak