## Research Article
Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha

## Negara
Pratama Herry Herlambang 1* , Yos Johan Utama 2 , Aju Putrijanti 3 1 Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2,3 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * pratamaherry@students.undip.ac.id

## ABSTRACT
The evidence in the State Administrative Court Act (Peratun) is enumerative and closed-system, facing challenges  when  electronic  evidence  appears  as  regulated  in  the  Information  and  Electronic Transactions  (ITE)  At.  In  order  to  guarantee  legal  certainty  regarding  electronic  evidence,  it  is necessary to harmonize the provisions on electronic evidence into the Regulations Law, which has not been  regulated  even  in  the  2nd  update.  The  aim  of  this  research  is  to  harmonize  the  provisions  on electronic  evidence  in  the  Regulations  Law  and  the  ITE  Act.  This  research  uses  normative  juridical research methods which examine library and secondary materials. The results of the research show that there is a need for concepts, verification procedures for electronic evidence, and updates to the article on evidence in the Regulations Law so that it can provide validity for electronic evidence used in examinations  at  the  State  Administrative Court  (PTUN),  considering  that  technological  developments are one of the challenges in ensuring the authenticity of electronic evidence. The most important thing that must be considered is the verification process and the need for laws that accommodate the validity of electronic evidence and the process of verifying evidence in the PTUN proceedings. The conclusion of this research is that it is necessary to add provisions for electronic evidence in Article 100 paragraph (1) letters f and g and add provisions for verifying the authenticity of electronic evidence in Article 100 paragraph (2).
Keywords : Evidence; Electronic; Prove; PTUN .

## ABSTRAK
Alat  bukti  dalam  Undang  Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (Peratun)  bersifat  enumeratif  dan closed-system menghadapi tantangan ketika munculnya alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE).  Demi  menjamin  kepastian  hukum  mengenai  alat bukti  elektronik,  diperlukan  harmonisasi  ketentuan  alat  bukti  elektronik  ke  dalam  UU  Peratun  yang dalam  belum  di  atur  bahkan  dalam  pembaharuan  ke-2.  Tujuan  penelitian  ini  mengharmonisasi ketentuan  alat  bukti  elektronik  dalam  UU  Peratun  dan  UU  ITE.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian yuridis normatif yang meneliti bahan kepustakaan maupun bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan diperlukannya konsep, prosedur verifikasi alat bukti elektronik, dan pembaharuan  pada pasal tentang alat bukti dalam UU Peratun sehingga dapat memberikan keabsahan terhadap alat bukti elektronik yang digunakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengingat perkembangan  teknologi  menjadi  salah  satu  tantangan  dalam  memastikan  keaslian  alat  bukti elektronik.  Hal  terpenting  yang  harus  diperhatikan  yaitu  proses  verifikasi  dan  kebutuhan  atas  hukum yang  mengakomodasi  sahnya  alat  bukti  elektronik  dan  proses  verifikasi  alat  bukti  dalam  proses pemeriksaan  acara  PTUN.  Kesimpulan  penelitian  ini  perlu  menambahkan  ketentuan  alat  bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (1) huruf f dan g serta menambahkan ketentuan verifikasi keaslian alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (2).
Kata Kunci : Alat Bukti; Elektronik; Pembuktian; PTUN.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan sebuah negara yang berbasis  dengan  hukum.  Oleh  karena  itu  artinya dalam  keberlakuan  berbangsa  dan  bernegara dijalankan  dengan  berdasar  pada  peraturan- peraturan  yang  ada  dan  telah  dibuat  oleh  para petinggi atau pemimpin negara yang berwenang. Terdapat sebuah istilah yaitu ubi societas ibi ius , istilah  tersebut  bermakna  bahwasanya  apabila dalam  suatu  negara  atau  wilayah  terdapat sekelompok  masyarakat  maka  terdapat  pula hukum  yang  mengatur  masyarakat  tersebut (Warjiyati,  2018).  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  suatu  hukum  mengikuti  masyarakat  yang terdapat  dalam  suatu  negara  atau  wilayah,  yang mana memiliki sifat dinamis. Hukum yang dinamis memiliki  arti  bahwasanya  hukum  yang  terdapat dalam  masyarakat  di  suatu  negara  akan  selalu berkembang  mengikuti  laju  perkembangan  dari masyarakat  suatu  negara  tersebut  (Orlando, 2022).
Hukum diciptakan pada dasarnya bertujuan untuk  menciptakan  keadilan  dalam  lingkungan masyarakat  yang  berisi  individu-individu  yang beragam.  Oleh  karena  itu  hukum  harus  dapat memenuhi  kebutuhan  hukum  dalam  suatu masyarakat.  Terkait  tujuan  hukum  ini,  Gustav Radhbruch memberikan meletakkan pemikirannya dalam tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan  hukum (Muslih,  2013).  Gustav  menempatkan  keadilan sebagai poin pertama sebagai dasar bagi hukum yang  terpenting  dan  yang  paling  utama,
penempatan  ini  bukanlah  tanpa  alasan, melainkan  jika  melihat  dari  alasan  dibentuknya hukum  adalah  untuk  mengupayakan  keadilan dalam  masyarakkat  (Nahak,  2023).  Kepastian diletakkan  dari  sudut  yuridis,  yang  berarti  suatu hukum  haruslah  pasti  dan  positif  yang  dapat diwujudkan  sebagai  peraturan  perundang- undangan  maupun  norma  hukum  dalam  bentuk lain  yang  harus  dipatuhi  dan  ditaati  oleh masyarakat  (Maysarah,  2023).  Poin  terakhir  dari tiga  nilai  dasar  hukum  adalah  kemanfaatan hukum  yang  melihat  produk  hukum  atau  pun perundang-undangan  apakah  menjawab  dari kebutuhan  hukum  yang  diinginkan  oleh masyarakat.  Hukum  harus  memiliki  manfaat positif  bagi  masyakat,  sehingga  dalam penyusunannya  perlu  ditinjau  secara  berkala (Wijayanta, 2014).
Sebagai  suatu  bentuk  usaha  mewujudkan konsep  negara  hukum  yang  dapat  mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan oleh hukum itu  sendiri,  Indonesia  menciptakan  beberapa Lembaga  yaitu  umum,  agama,  militer,  dan  TUN. Keempat  lembaga  peradilan  tersebut  memiliki kedudukan  yang  setara  dan  terdapat  dibawah naungan  yang  sama  yaitu  dibawah  naungan Mahkamah  Agung  (Sasmito,  2015).  Konsep negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum berdampak pada suatu pemerintahan yang mana pemerintahan  tersebut  segala  seluk  beluk tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan lembaga peradilan yang ada.
Apabila  ditarik  sedikit  ke  belakang, kemunculan  dari  peradilan  administrasi  berasal dari  setelah  adanya  revolusi  perancis.  Pasca revolusi  perancis  merupakan  masa  dimana tatanan  hukum  dan  pemerintahan  mengalami perubahan  yang  cukup  besar  dan  memiliki dampak  yang  signifikan.  Tahun  1986,  Negara Indonesia  menciptakan  UU  No.  5  Tahun  1986 tentang  PTUN  (Arniti,  Dewi,  &  Suryani,  2019). Kemudian  seiring  berjalannya  waktu,  undang- undang  PTUN  mendapati  perubahan  sebanyak dua kali yaitu dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No.51 Tahun 2009. Awalnya, peradilan PTUN hanya  memiliki  kewenangan  yang  sebatas  untuk mengadili  tindakan  administrasi  pemerintahan yang mana berupa keputusan TUN yang bersifat final  dan  mempunyai  dampak  hukum.  Namun setelah  reformasi  tahun  1998  kewenangan  dari peradilan  tata  usaha  negara  menjadi  lebih  luas dari  sebelumnya  terlebih  setelah  dikeluarkannya UU  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  (selanjutnya  disebut  UU  AP) (Afriansyah, Febrianti, & Sari, 2022). Akan tetapi perluasan kewenangan dari peradilan tata usaha negara setelah reformasi tersebut tidak diimbangi dengan  perubahan  pada  hukum  acara  peradilan tata usaha negara yang diatur dalam UU Peratun (Soebiyantoro, 2020).
Indonesia saat ini berada di zaman revolusi industri  4.0.  di  zaman  ini  teknologi  berkembang begitu  pesat.  Hampir  sebagian  besar  orang Indonesia  memanfaatkan  teknologi  dalam menjalankan  aktivitas  sehari-hari.  Pemanfaatan
teknologi  dilakukan  setiap  orang  diberbagai bidang  seperti  jual-beli,  komunikasi,  transportasi, dan  lain-lain.  Tidak  heran  bahwa  teknologi dimanfaatkan oleh pengadilan di Indonesia untuk memudahkan  warga  negara  saat  berperkara. Zaman  revolusi  industri  membawa  pengaruh jaringan  komunikasi  global  yang  tinggi  dan terintegrasi.  Pada  tanggal  29  Maret  2018,  MA mengeluarkan  peraturan  tentang  peradilan elektronik yang tertuang dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik. Undang-undang ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  asas  peradilan cepat,  sederhana,  dan  biaya  murah  (Salim,  & Muttaqin,  2020).  Undang-undang  ini  merupakan pertanda  bahwa  terdapat  fasilitas  pelayanan hukum  secara  elektronik  untuk  memudahkan proses  berperkara  dipengadilan.  Wujud  dari PERMA ini yaitu diberlakukannya aplikasi E-Court untuk membantu proses berperkara secara online atau lewat media elektronik.
Sistem  peradilan  elektronik  dianggap sebagai  solusi  dari  tantangan  di  era  zaman modern  dan  mewujudkan  cita-cita  yang diungkapkan  oleh  MA  yang  bertujuan  untuk menciptakan proses peradilan dapat diakses oleh masyarakat umum guna memudahkan terwujudnya  proses  hukum  yang  tidak diskriminatif (Retnaningsih dkk, 2020). Hal ini juga serupa dengan adanya alat bukti elektronik dalam pemeriksaan  alat  bukti  yang  bertujuan memberikan kemudahan bagi para pihak. Adanya alat  bukti  elektronik  berawal  dari  pertimbangan
yang  menuntut  reformasi  administrasi  dan peradilan untuk mengatasi kendala dalam proses penyelenggaraan  peradilan,  dan  termasuk tuntutan  zaman  yang  menuntut  agar  pelayanan perkara  dan  peradilan  di  PTUN  menjadi  efektif dan efisien.
Pasal  100  ayat  (1)  UU  Peratun menyebutkan,  alat  bukti  dari  pembuktian  PTUN terdiri  dari  surat  atau  tulisan,  keterangan  ahli, keterangan  saksi,  pengakuan  para  pihak,  dan Pengetahuan.  Proses  pemeriksaan  perkara  dan jenis  alat  bukti  dalam  UU  Peratun  sepanjang perjalanannya telah membawa hakim mewujudkan  nilai  keadilan,  karena  prosedurnya dianggap  telah  memenuhi  prinsip  pokok  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  (Lumbanraja, 2019).  Jika  berprinsip  pada technological determinism theory dari McLuhan maka alat bukti yang  diatur  dalam  UU  Peratun  tentu  berbeda dengan  perkembangan  teknologi  saat  ini.  Alat bukti  surat  yang  ada  pada  pasal  101  PTUN seperti  akta  otentik,  akta  di  bawah  tangan,  serta surat-surat  lain  tentu  tidak  mampu  untuk mencapai  e  Government  yang  tercantum  pada Pasal 38 UU AP dan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Alat  bukti  dalam  UU  Peratun  bersifat enumeratif  dan closed-system sehingga  tidak dapat  menggunakan  alat  bukti  sesukanya  tanpa memperhatikan  ketentuan  alat  bukti  yang  sah dalam  UU  Peratun.  Sehingga,  apabila  dalam suatu  pemeriksaan  perkara  para  pihak
menyerahkan  alat  bukti  diluar  ketentuan  UU Peratun,  maka  hakim  dapat  menolak  dan mengesampingkan alat bukti tersebut.
Keberadaan  alat  bukti  elektronik  diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  yang  mana  undang- undang  ini  hasil  dari  perubahan  atas  UU No.  11 Tahun 2008 tentang (selanjutnya disebut dengan UU  ITE).  Alat  bukti  elektronik  diadakan  dalam pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  secara konvensional. Menyinggung alat bukti pengadilan secara konvensional, di dalam ketentuan UU ITE juga  terdapat  alat  bukti  elektronik  seperti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik maupun  hasil  cetakannya,  serta  jenis  alat  bukti yang lainnya.
Kehadiran alat bukti elektronik sebagai alat bukti  tambahan  hingga  saat  ini  belum menemukan  pengertian  yang  tegas  dalam  UU Peratun,  karena  di  dalam  ketentuan  UU  ITE hanya menyatakan mengenai perluasan alat bukti seperti  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  tanpa menjelaskan  bagaimana  dalam  memastikan keaslian  alat  bukti  elektronik  tersebut  (Harahap, 2020).  Kemudian,  UU  ITE  dan  UU  Peratun  juga belum  ada  ketentuan  mengenai  prosedur verifikasi  alat  bukti  elektronik.  Contoh  kasus permasalahan  pembuktian  elektronik  terjadi  di PTUN  Makassar  karena  belum  diatur  ketentuan mengenai  cara  pembuktian  asli  atau  tidaknya barang  bukti  elektronik  (Asaad,  Bachri,  &  Ilmar, 2023).  Selain  itu  alat  bukti  elektronik  diperlukan
proses khusus yang berbeda dari alat bukti biasa dan  membutuhkan  proses  autentikasi  sehingga menimbulkan  pendapat  hakim  yang  berbeda- beda  (Ningrum,  Rasji,  &  Safitri,  2022).  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  Bagaimana prosedur verifikasi alat bukti elektronik dalam UU Peratun  dan  bagaimana  harmonisasi  ketentuan Pembuktian Pada UU Peratun dan UU ITE.
Sebagai  upaya  dalam  mencapai  tujuan e- government maka  diperlukan  harmonisasi Peraturan,  salah  satunya  mengenai  UU  Peratun dan  UU  ITE  mengenai  alat  bukti  elektronik. Harmonisasi  adalah  langkah  dalam  menyatukan ketentuan-ketentuan  yang  terpisah-pisah  namun dapat  dijadikan  sebagai  acuan,  seperti  halnya yang  telah  diterapkan  dalam  undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatukan  ketentuan  mengenai  perpajakan yang selama ini terpisah-pisah. Salah satu bentuk ketentuan  yang  mendasar  dan  penting  dalam mewujudkan  keadilan  adalah  acara  pembuktian yang  mengantarkan  alat-alat  bukti  dalam persidangan di depan hakim.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian- penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik penelitian nasional maupun penelitian internasional  yang  membahas  mengenai  alat bukti elektronik, seperti penelitian yang dilakukan oleh  Insan  Pribadi  mengenai  legalitas  alat  bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana (Pribadi, 2018). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dendy  Ari  Galuh  Pasiwi  yang  membahas keabsahan alat bukti yang ditanda tangani secara
elektronik  (Pasiwi,  2021).  Penelitian  lainnya dilakukan  oleh  Noor  Rahmad,  Kuni  Nasihatun Arifah,  Deni  Setiyawan,  Muhammad  Ramli,  dan Brian  Septiadi  Daud  yang  fokus  membahas keefetivan  alat  bukti  elektronik  yang  telah  diatur dalam UU ITE dalam sistem pembuktian KUHAP di  Indonesia  (Rahmad  dkk,  2022).  Penelitian Internasional  yang  turut  membahas  mengenai alat  bukti  elektronik  dilakukan  oleh  Ismail Rumadan,  Marsudin  Nainggolan,  dan  Priambudi Teguh  yang  membahas  urgensi  atas  regulasi dokumen  serta  informasi  elektronik  sebagai  alat bukti  yang  legal  dalam  pengadilan  di  Indonesia (Rumadan,  Nainggolan,  &  Teguh,  2022). Penelitian internasional juga dilakukan oleh  Iwan Permadi  dan  Herlindah  yang  membahas mengenai  sertifikat  hak  milik  elektronik  sebagai bukti  hukum  dalam  pendaftaran  tanah  serta kepastian  hukum  di  Indonesia  (Permadi,  & Herlindah, 2023). Atas dasar penelitian-penelitian yang  telah  dilakukan  memiliki  kesamaan  dalam membahas  alat  bukti  elektronik,  namun  terdapat perbedaan  dimana  fokus  penelitian  ini  adalah harmonisasi  UU  PTUN  dengan  UU  ITE  sebagai alat bukti tambahan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis  adalah  yuridis  normatif.  Soerjono Soekanto  menyebutkan  bahwa  penelitian  yuridis normatif  dilakukan  dengan  meneliti  bahan kepustakaan atau data sekunder (Qamar, Syarif,
&  Busthami,  2017).  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2021). Data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yaitu peraturan  perundang-undangan  yaitu  UU Peratun,  UU  ITE  dan  peraturan  terkait  lainnya selain  itu  penelitian  ini  menggunakan  bahan hukum  sekunder  yaitu  literatur  yang  berkaitan dengan  PTUN,  pembuktian,  dan  alat  bukti elektronik.  Pengumpulan  data  hukum  sekunder dilakukan  dengan  studi  kepustakaan.  Bahan- bahan tersebut selanjutnya dikelola dan diketahui mengenai  hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti.  Bahan  penelitian  tersebut  menggunakan pendekatan  deskriptif  analisis  untuk  menjawab permasalahan  penelitian.  Pendekatan  deskriptif analisis adalah penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan  kejadian  yang  terjadi  dalam masyarakat  atas  kasus  yang  sedang  diamati (Fitrah, & Luthfiyah, 2017).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara
Pembuktian pada UU Peratun diatur dalam Bab IV bagian ketiga mulai dari pasal 100 sampai dengan  pasal  107.  Pembuktian  merupakan tahapan  dimana  para  pihak  mengajukan  bukti untuk membuktikan dalil gugatan dan jawabannya (Soemaryono,  &  Erliyana,  1999).  Asas  dari pembuktian  PTUN  jika  ditinjau  dari  kebenaran materiil maka disebut dominus litis artinya hakim aktif dalam pembuktian sesuai dengan pasal 107
UU  Peratun,  sehingga  hakim  dapat  menentukan apa  yang  perlu  dibuktikan,  siapa  yang  dibebani, alat  bukti  mana  yang  diutamakan,  dan  dapat menilai  alat  bukti  yang  diajukan.  Penilaian kekuatan  alat  bukti  dapat  ditentukan  dari setidaknya  terdiri  dari  dua  alat  bukti,  kemudian dapat  ditentukan  berdasar  atas  keyakinan  hakim (Syahrizal,  2013).  Bukti  merupakan  satu-satunya hal  krusial  dan  harus  disampaikan  terhadap khalayak  umum  dan  masyarakat  yang  bertujuan untuk transparansi dan keterbukaan publik, hal ini berdasarkan pada: (Asimah, 2020)
a. pembuktian bagian penting dari hukum acara;
b. hakim  selalu  membutuhkan  bukti  untuk  dapat menemukan kasus yang diperkarakan;
c. setelah  melalui  pengadilan,  kasus  yang diperkarakan  akan  mengarah  pada  akhir  dari penyelesaian  yang  didasarkan  pada  bukti  di persidangan;
d. tujuannya  untuk  mengungkap  kebenaran hukum;
e. bukti menjadi petunjuk kebenaran;
f. memberikan  Perlindungan  atas  hak  yang seharusnya diterima oleh para pihak;
g. bukti mampu memberikan gambaran mengenai  penyidikan  dari  suatu  perkara merupakan penyidikan yang faktanya memiliki fungsi wajib berdasarkan hukum;
h. bukti  yang  ada  di  persidangan  menjawab kemungkinan  bahwa  hakim  tidak  akan menghadirkan bukti di persidangan sebagaimana  diharuskan  oleh  ketentuan undang-undang.
Pasal  100  UU  Peratun  menentukan  jenis alat  bukti  yang  berlaku  dalam  persidangan  yaitu (Asaad, Bachri, & Ilmar, 2023):
a. Surat/tulisan
Surat  terdiri  dari  tiga  macam  diantaranya adalah  Akta  otentik,  di  bawah  tangan,  surat  lain yang  tidak  termasuk  akta.  Akta  Otentik merupakan  surat  yang  dibuat  oleh  atau  di hadapan  pejabat  pemerintah,  yang  diberikan wewenang  oleh  undang-undang  yang  dapat digunakan  sebagai  bukti  di  dalam  persidangan suatu  perkara  (Laba,  2018).  Akta  di  bawah tangan  merupakan  surat  yang  dibuat  dan ditandatangani  oleh  pihak  yang  bersangkutan dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti Surat  yang  bukan  akta  merupakan  bagian  dari surat  resmi  maupun  surat  tidak  resmi  yang fungsinya  sebagai  pengajuan  atau  meminta pengajuan  baik  secara  tertulis  maupun  tidak tertulis.  Surat  pribadi  yang  dimaksud  seperti pembuktian bahwa keputusan yang bersangkutan dikeluarkan  telah  sesuai  perundang-undangan dan  dapat  dibuktikan  bahwa  keputusan  yang dikeluarkan  tersebut  tidak  sesuai  dengan perundang-undangan.  Dengan  demikian,  Akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat lain yang tidak  faktual  memiliki  nilai  secara  utuh  dan  tidak bisa  dihalangi  dalam  hal  pemenuhan  syarat sebagai  alat  bukti  yang  dihadirkan  di  dalam persidangan.
Pasal  1868  KUHPerdata  menyatakan bahwa,  terdapat  syarat  yang  harus  dipenuhi dalam  menggunakan  akta  otentik  sebagai  alat
bukti,  yaitu  ditandatangani  oleh  kedua  belah pihak,  memenuhi  pasal  1868  KUHPerdata, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka alat bukti tersebut hanya sebatas alat tulisan di bawah tangan.  Akta  otentik  sebagai  alat  bukti  dalam persidangan memiliki syarat yang harus dipenuhi (Harahap,  2017).  Akta  yang  memiliki  kekuatan pembuktian  yang  mutlak  disebut  sebagai  akta sah,  sehingga  tidak  perlu  membawa  alat  bukti lain. Perbuatan tersebut dapat diputus secara sah bersalah  atau  tidak  berdasarkan  alat  bukti lahirian, formil, dan materil (Rahmadhani, 2020).
b. Keterangan ahli
Keterangan  ahli  merupakan  pendapat seseorang  yang  di  sampaikan  di  persidangan, sebelum  memberikan  pendapat  ahli  tersebut disumpah  terlebih  dahulu  mengenai  hal  yang diketahui berdasarkan pengetahuan dan pengalaman selama menjadi ahli. Syarat menjadi ahli  tentunya  harus  sesuai  dengan  standar  yang telah  diatur  dalam  ketentuan  perundangan,  dan yang tidak dapat didengarkan keterangan ahlinya disebutkan pada Pasal 88. Kemudian, Pasal 103 Para pihak yang beperkara dan hakim majelis di Persidangan  dapat  menghadirkan  seorang  atau beberapa ahli sesuai dengan bidang keahliannya. Ahli  yang  dihadirkan  oleh  hakim  ketua  tersebut sebelum
menyampaikan
keahliannya berdasarkan kebenaran sepanjang pengetahuannya  dan  memberikan  keterangan dalam  keadaan  tertulis  maupun  lisan  memiliki kewajiban  untuk  disumpah  terlebih  dahulu  di dalam persidangan.
c. Keterangan saksi
Keterangan  saksi  merupakan  seseorang yang  memberikan  keterangan  berdasarkan  apa yang dilihat, didengar dan dialami sesuai dengan kasus  yang  diperkarakan.  Pasal  88  UU  Peratun menyatakan, bahwa ada  hal-hal  yang menyebabkan  keterangan  saksi  tidak  boleh didengarkan dan dipercaya sebagai saksi adalah sebagai berikut (Muqsitha, & Wibowo, 2023) :
1) Saudara  sedarah  sampai  derajat  kedua  dari pihak beperkara;
2) Istri  atau  suami  dari  pihak  yang  beperkara, baik belum bercerai maupun sudah bercerai;
3) Anak berusia di bawah tujuh belas tahun;
4) Gila ataupun penyakit ingatan.
d. Pengakuan para pihak
Pengakuan disini tidak hanya berhubungan dengan hak, namun juga memiliki hubungan yang erat  dengan  fakta.  Ketentuan  yang  ada  pada pasal  100  UU  Peratun  tidak  menyatakan  bahwa pengakuan  mempunyai  kekuatan  sebagai  bukti yang  memaksa  atau  sempurna,  sehingga  untuk penilainnya  diserahkan  kepada  penilaian  hakim. Pengakuan  dari  kedua  belah  pihak  yang  telah disampaikan  tidak  dapat  ditarik  kembali,  namun ada pengecualian yaitu berdasarkan hal-hal  kuat dan  dizinkan  di  pengadilan  maupun  diterima dalam persidangan.
e. Pengetahuan Hakim
Pengetahuan  Hakim  merupakan  sesuatu hal  yang  didapati  oleh  hakim  dan  telah  diyakini kebenarannya.  Pengetahuan  Hakim  berkaitan dengan  ilmu  pengetahuan  hukum  yang  tidak
diketahui  oleh  masyarakat.  Pengetahuan  hakim meliputi  apa  yang  telah  dipahami,  dilihat  hakim saat  persidangan  berlangsung,  dan  apa  yang telah di dengar oleh hakim seperti sikap maupun tingkah  laku,  perasaan,  dan  tindakan  seseorang pada  saat  hakim  hendak  merumuskan  suatu putusan.
Perkembangan zaman memberikan kelonggaran  pada  Pengadilan  yang  mana mendapatkan akses/jalan masuk informasi dalam bentuk  informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik,  sehingga  dapat  dipahami  bahwa  dari ketentuan  umum  yang  ada  pada  UU  ITE  jenis media elektronik yang berkaitan dengan gambar, foto,  suara,  dan  teks  (Lumbanraja,  2019).  Jika disesuaikan  dengan  zaman  modern  maka  di klasifikasikan  pada  media  elektronik.  Pasal  1 angka  1  UU  ITE,  menyatakan  bahwa  data-data elektronik juga dapat menjadi alat bukti elektronik namun tidak hanya terbatas terhadap tulisan atau surat elektronik, suara, gambar, foto, denah, EDI, telegram,  telekopi,  teleks  maupun  yang  memiliki kesamaan lainnya kode akses, simbol, perforasi, huruf,  dan  angka  olahan  yang  memiliki  makna tertentu  dan  mampu  diketahui  oleh  seseorang (Wilyana, Santoso, & Senjaya, 2020).
Arsip  elektronik  merupakan  informasi elektronik yang telah di rancang, lalu dilanjutkan, ditransfer, diterima, maupun disimpan baik dalam bentuk digital, elektromagnetik, analog, dan optik yang dapat ditampilkan maupun didengar melalui sistem  elektronik  juga,  namun  tidak  hanya dibatasi pada pada tulisan atau tulisan elektronik,
suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  huruf, tanda,  angka,  kode  akses,  simbol  atau  perforasi yang  menggambarkan  arti  yang  dapat  dipahami oleh seseorang (Ningrum, Rasji, & Safitri, 2022). Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat  diketahui bahwa  informasi  elektronik  memiliki  perbedaan dan  dapat  dibedakan  dari  dokumen  elektronik, namun  informasi  elektronik  tidak  akan terpisahkan  dari  dokumen elektronik karena  satu kesatuan dari informasi elektronik Data elektronik merupakan  gabungan  data  maupun  gabungan informasi  yang  berbentuk  elektronik,  sedangkan dokumen  elektronik  merupakan  tempat,  paket, maupun wadah dari data elektronik.

## 2. Alat Bukti Elektronik dalam UU ITE
Alat bukti elektronik adalah bentuk respons dari  kemajuan  teknologi  saat  ini.  Alat  bukti  yang pada awalnya harus dihadirkan secara fisik dalam proses  pembuktian  kini  dapat  dilakukan  dengan cara  menampilkannya  melalui  media  perantara. Sebagai  contohnya  adalah  foto,  video,  dokumen ataupun berkas yang ditampilkan dalam proyektor sampai rekaman suara yang dapat diputar melalui tape recorder .
Hadirnya  alat  bukti  elektronik  yang  tidak dapat  dicetak  maupun  dibawa  secara  fisik menjadi  tantangan  bagi  lembaga  peradilan termasuk  PTUN  dalam  menjamin  dan  menjaga keaslian  alat  bukti  tersebut  agar  dapat memberikan  keadilan  dan  kepastian  hukum dalam pengucapan putusan.
Pasal 1 angka 1 UU ITE telah memberikan definisi  mengenai  informasi  elektronik  bahwa
merupakan  satu  maupun  gabungan  data elektronik, tidak hanya terbatas pada tulisan atau tulisan  elektronik,  suara,  gambar,  peta, rancangan  foto, EDI,  electronic  mail, telegram, teleks, telecopy maupun sejenisnya , huruf, tanda, angka,  kode  akses,  simbol,  atau  perforasi  yang telah diolah.
Pasal  1  angka  4  telah  mendefinisikan mengenai dokumen elektronik yang berarti bahwa apabila informasi elektronik tersebut dibuat,kemudian  dilanjutkan,  ditransfer,  diterima, atau disimpan  baik  dalam  bentuk  analog,  digital, elektromagnetik,  optikal, dan  sejenisnya,  yang dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan  didengar  melalui komputer  atau  sistem  elektronik  terkait,  tidak hanya dibatasi pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,  foto  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka, kode  akses,  simbol  atau  perforasi  yang menggambarkan  arti  atau  dapat  dipahami  oleh seseorang.
Jika  dilihat  dari  bunyi-bunyi  pasal  di  atas, dapat  dipahami  alat  bukti  elektronik  mencakup atas  informasi  elektronik,  dokumen  elektronik, dan  hasil  cetakan  yang  didapati  dari  sistem elektronik.  Berkaitan  dari  induk  atas  keberadaan informasi  dan  dokumen  elektronik,  dan  hasil cetakan  jika  ditelaah  secara a  contratrio, ketiga alat bukti elektronik tersebut apabila tidak berasal dari  sistem  elektronik  maka  tidak  dapat  diakui bahwa  alat  bukti  tersebut  sah  dan  memiliki kekuatan  hukum  yang  tetap,  sehingga  perlu melakukan uji validitas terlebih dahulu.
Sistem  elektronik  hingga  saat  ini  telah memiliki  peran  penting  dalam  membuktikan bahwa  informasi,  dokumen,  dan  hasil  cetakan yang  didapati  dan  dijadikan  alat  bukti  dapat dibuktikan sebagai alat bukti elektronik atau tidak. Jika  diidentifikasi  pada  pasal  7  dan  19  UU  ITE dapat  diketahui  akan  keberadaan  dari  sistem elektronik  memiliki  maksud  dan  tujuan. Pasal  7 UU  ITE  telah  mengatur  mengenai  dokumen elektronik  yang  digunakan  seseorang  untuk menyatakan,  memperkuat  haknya,  maupun menolak  hak  orang  lain  wajib  untuk  terlebih dahulu  memastikan  jika  informasi  maupun dokumen  elektronik  tersebut  telah  memenuhi peraturan  perundang-undangan  baik  secara hukum acara maupun materiil. Pasal 19 UU ITE, menyebutkan  pula  bagi  para  pihak  yang menggunakan  transaksi  digital  dalam  hal pembuktiannya  harus  menggunakan  sistem elektronik  yang  telah  disepakati  (Ramadhani, 2023)
Bab  IV  bagian  kedua  pada  UU  ITE  juga menjelaskan  mengenai  sistem  elektronik,  yang menjelaskan  awal  dari  jaminan  keandalan  yang diberikan dan keamanan saat tidak menggunakan maupun menggunakan sistem elektronik tersebut, sampai  dengan  persyaratan  minimal/paling  kecil agar bisa menggunakan sistem elektronik secara sah.  Kemudian,  pemerintah  juga  mengeluarkan peraturan  dengan  nomor  PP  No.  71  Tahun  20I9 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Dan  Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai PP No. 71 Tahun  2019).  Adapun  persyaratan  yang  paling
utama  agar  dapat  dikatakan  menjadi  sistem elektronik berdasarkan ketentuan UU ITE adalah dengan  mendaftarkan  sistem  elektronik  tersebut ke  Kemenag  dan  Kominfo.  Adapun  bunyi  pasal tersebut  dapat  ditemukan  pada  pasal  6  Juncto pasal  2  ayat  (2)  dari  PP  No.  71  Tahun  2019 adalah:
(1).  Pihak  yang  menyelenggarakan  sistem elektronik  pada  ayat  sebelumnya  wajib melakukan pendaftaran .
(2).  Pendaftaran  yang  bersifat  wajib  ini  berlaku bagi  penyelenggaraan  sistem  elektronik  yang mana  hak  tersebut  dilaksanakan  sebelum sistem  elektronik  dipakai  untuk  pertama kalinya oleh pengguna.
(3) Pendaftaran  penggunaan  sistem  elektronik yang  dimaksud  dapat  didaftarkan  kepada Menteri  Kemenag  dan  Kominfo  melalui tahapan  atas  pelayanan  perizinan  berusaha yang  telah  dijamin  dan  dapat  dipastikan keakuratannya sesuai perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 2 PP No 71 Tahun 2019 dapat dilihat bahwa tidak semua alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik,  sehingga  tidak  sembarang  alat  bukti elektronik  dapat  diterima  dan  di  akui  secara  sah di hadapan hukum.
Pendaftaran  Sistem  Elektronik  merupakan bentuk  dari  kepercayaan  atas  masyarakat. Apabila sistem tersebut didaftarkan dan tentunya telah  berhasil  memenuhi  syarat  yang  telah ditentukan. Adapun syarat tersebut adalah syarat
minimum  yang  mana  telah  diatur  pada  pasal  16 ayat (1) UU ITE, menyatakan bahwa:
a. dapat  menampilkan  kembali  informasi elektronik,  dokumen  elektronik  secara  utuh sesuai  dengan  masa  retensi  yang  ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku;
b. dapat  melindungi  rahasia  yang  ada didalamnya, kemudian ketersediaan,
keutuhan,  keotentikan,  dan  akses  dari informasi  elektronik  dalam  penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
c. dapat  bekerja  dan  berfungsi  sesuai  dengan prosedur atau petunjuk
dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
d. dilengkapi dengan prosedur maupun petunjuk penggunaan  yang  ditampilkan  dengan bahasa,  informasi,  atau  simbol  yang  dapat dipahami oleh pengguna dengan Penyelenggaraan  sistem  elektronik  tersebut; dan
e. mempunyai metode yang berkelanjutan  untuk menjaga  keaslian,  kebaruan,  kejelasan,  dan sikap tanggung jawab prosedur atau petunjuk.
Berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 UU ITE  tersebut  di  atas,  Informasi  dan  dokumen elektronik  yang  didapati  dari  sistem  elektronik, kemudian  telah  terdaftar  maka  telah  sah  bahwa keberadaannya  diakui.  Atas  izin  tersebut  telah diperoleh  maka  pengguna  dapat  mengakses, menampilkan, menjamin, dan mempertanggungjawabkan dalam hal menerangkan serta pembuktian apabila dikemudian  hari  menimbulkan  akibat  hukum.
dalam  menerangkan  maupun  memberikan pembuktian  yang  tertera  pada  sistem  elektronik. Pendaftaran  sistem  elektronik  apabila  ditelaah berdasarkan penegakan hukum maka fungsi dari didaftarkan  tersebut  adalah  dapat  memudahkan penegak  hukum,  pemerintah,  dan  masyarakat untuk  lebih  mudah  mengklasifikasikan  dan menentukan alat bukti tersebut sah secara hukum atau  tidak  mengenai  informasi  elektronik  dan dokumen elektronik yang digunakan dalam suatu keadaan.
a. Prosedur Verifikasi Alat Bukti Elektronik
1) Jenis Alat Bukti Elektronik
Adapun  jenis  alat  bukti  elektronik  terbagi menjadi dua, diantaranya adalah:
a) alat  bukti  elektronik  yang  dihasilkan  oleh Sistem Elektronik
Alat  bukti  yang  dihasilkan  oleh  Sistem Elektronik  yang  telah  terdaftar  berdasarkan ketentuan  UU  ITE  adalah  memiliki  kekuatan pembuktian  sebagai  alat  bukti  hukum  yang  sah. Adapun  contoh  alat  bukti  elektronik  yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik seperti transaksi elektronik  melalui  aplikasi  Shopee,  Gojek, Traveloka,  dan  aplikasi  sejenisnya  dalam  hal privat.  Kemudian,  Penggunaan  teknologi  yang memiliki  fungsi  nyata  bagi  kesejahteraan perekonomian  masyarakat,  namun  juga  yang mudah  untuk  dilakukan  pemalsuan,  hal  lainnya mampu  dimengerti  oleh  orang  tertentu.  Bukti merupakan hal yang krusial dari suatu percobaan. Hasil dari adanya pembuktian akan menyebabkan sebab  akibat  dalam  putusan  akhir  yang
dirumuskan  oleh  hakim.  Alat  bukti  elektronik memiliki  ciri-ciri  yang  unik  karena  dalam pembuktiannya perlu adanya proses khusus yang dipisah  dari  pembuktian  alat  bukti  biasa,  dan penetapan  akan  keaslian  keterangan  di pengadilan (prosedur autentikasi) dapat menimbulkan  pendapat  hakim  yang  berbeda (Widyastuti, 2021).
Berdasarkan Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa  informasi  elektronik,  dokumen  elektronik, maupun  hasil  cetakannya  adalah  alat  bukti  yang secara  hukum  dinyatakan  sah,  dan  merupakan bentuk dari perpanjangan dari alat bukti yang sah hal  ini  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang  berlaku.  Kemudian,  pada  oasa  64  UU  No. 27  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi (selanjutnya  disebut  UU  PDP)  mengklasifikasi alat  bukti  yang  diaku  dan  dinyatakan  sah berdasarkan undang-undang diantaranya (Sudarsono, & Izroiel, 2020) :
a. alat bukti dalam hukum acara; dan
b. alat  bukti  lain  seperti  informasi  elektronik, dokumen  elektronik  yang  keberlakuannya telah diatur oleh perundang-undangan.
Penjelasan  keberadaan  Pasal  5  UU  ITE dan  Pasal  64  UU  PDP  tersebut  telah menyebutkan  bahwa  aturan  mengenai  informasi elektronik, dokumen elektronik sebagai alat bukti yang  sah  dan  telah  memiliki  kekuatan  hukum tetap,  serta  perpanjangan  alat  bukti  yang  sah menurut hukum acara yang berlaku. Berdasarkan pengertian  dan  cara  memperoleh  informasi elektronik,  dokumen  elektronik  sebagaimana
pembahasan  di  atas,  jenis  alat  bukti  elektronik dapat  dibagi  menjadi  dua  diantaranya (Sudarsono, & Izroiel, 2020) :
1. Alat  bukti  elektronik  yang  dihasilkan  oleh Sistem  Elektronik  telah  terdaftar  berdasarkan UU  yang  telah  memiliki  kekuatan  pembuktian sebagai  alat  bukti  hukum  yang  sah.  Contoh alat  bukti  elektronik  yang  dihasilkan  oleh Sistem  Elektronik  adalah  transaksi  yang dilakukan melalui sistem elektronik diantaranya  aplikasi  Traveloka,  Gojek  dan sejenisnya  dalam  lingkup  priva.  Kemudian untuk  Surat  Izin  yang  diterbitkan  oleh Pemerintah  melalui  aplikasi  OSS.  Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (https://ahu.go.id/),  dan  lain  sejenisnya  yang berkaitan dalam lingkup publik.
2. Alat  bukti  secara  elektronik  yang  dihasilkan tidak  melalui  Sistem  Elektronik  berkaitan dengan  informasi  atau  dokumen  elektronik tanpa  penggunaan  sistem  Elektronik  seperti informasi atau dokumen yang didapatkan dari aplikasi  tidak  terdaftar  berbentuk  buatan masyarakat  yang  belum  memiliki  izin  pada kementerian  komunikasi  dan  informasi,  dan rekaman suara atau video melalui kamera.
b) Prosedur Verifikasi Alat Bukti Elektronik
Perbedaan  Prosedur  verifikasi  alat  bukti elektronik  di  persidangan  diantaranya  sebagai berikut (Qalsum, & Wibowo, 2023):
1. Verifikasi  alat  bukti  elektronik  yang  dihasilkan melalui  sistem  elektronik  sebagai  alat  bukti elektronik yang absah sebagaimana
dinyatakan dalam UU ITE, verifikasi informasi atau  dokumen  elektronik  yang  dihasilkan melalui  Sistem  Elektronik  dilakukan  dengan mengkonfirmasi pendaftaran Sistem Elektronik yang  menghasilkan  informasi  atau  dokumen elektronik  tersebut.  Selain  itu,  hakim  juga dapat  meminta  admininistrator  suatu  Sistem Elektronik untuk membuka/mengakses Sistem Elektronik  terdaftar  yang  menghasilkan  alat bukti elektronik.
2. Verifikasi  alat  bukti  elektronik  yang  tidak dihasilkan melalui Sistem Elektronik
Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU ITE, alat bukti  yang  tidak  dihasilkan  melalui  Sistem Elektronik  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian sebagai  alat  bukti  hukum  yang  sah.  Alat  bukti seperti  ini  dapat  menjadi  alat  bukti  elektronik apabila telah diverifikasi keaslian dan keakuratannya  melalui  audit  forensik  teknologi informasi.  Audit  forensik  teknologi  informasi adalah cabang dari ilmu komputer yang menjurus ke  bagian  forensik,  yaitu  berkaitan  dengan  alat bukti  hukum  yang  ditemukan  di  komputer  dan media penyimpanan digital.
Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa Dalam hal  terdapat  ketentuan  lain  selain  yang  diatur dalam  Pasal  5  ayat  yang  mensyaratkan  bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap  sah  sepanjang  informasi  yang tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses, ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat dipertanggungjawabkan  sehingga  menerangkan
suatu  keadaan.  Dengan  adanya  audit  forensik teknologi  informasi,  maka  suatu  informasi  atau dokumen  elektronik  telah  diverifikasi  keaslian, keakuratan,  dan  keutuhannya  sehingga  dapat dipertanggungjawabkan  dalam  menerangkan suatu  keadaan,  sehingga  memiliki  kekuatan pembuktian  sebagai  alat  bukti  hukum  yang  sah. Adapun  informasi  atau  dokumen  elektronik  yang tidak  diperoleh  melalui  Sistem  Elektronik  dan tidak dilakukan audit forensik teknologi informasi, maka informasi atau dokumen elektronik tersebut tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  alat  bukti elektronik  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian hukum  yang  sah.  Menurut  peneliti  dalam melakukan  verifikasi  alat  bukti  elektronik  perlu melakukan  beberapa  pemeriksaan  secara  formil dan  materiil,  seperti  yang  dijelaskan  pada  tabel berikut.

## Tabel. 1 Tahapan Verifikasi Alat Bukti
Elektronik di PTUN Formil Materiil Autentifikasi Relevan Terdapat tanda tangan  ataupun  cap secara tertulis maupun digital Terdapat  nama  pihak yang bersangkutan Terdapat kejelasan sumber data dan pemilik sumber data Terdapat tanggal sebagai penunjuk waktu yang relevan dengan perkara terkait Integritas Reliabel
Alat bukti elektronik terjaga keutuhannya Alat bukti elektronik
tidak bermakna ganda
dan memiliki pendukung fakta seperti keterangan saksi
maupun ahli
Tabel  diatas  tidak  bersifat  mutlak, melainkan akan terdapat faktor tambahan sesuai dengan  kebutuhan  atau  kondisi  suatu  perkara. Setelah  melewati  verifikasi  pada  tabe  di  atas, selanjutnya  alat  bukti  elektronik  akan  diperiksa apakah asli atau tidak. Proses ini tidak dilakukan oleh  sembarangan  pihak,  melainkan  harus dilakukan  oleh  seorang  yang  ahli  dibidang tersebut  yang  dapat  menilai  apakah  bukti elektronik  ini  adalah  asli  dan  berkaitan  dengan perkara  yang  berlangsung  atau  tidak.  Ahli  ini dapat memiliki keterikatan dengan dengan PTUN maupun  pihak  ketiga  yang  telah  memiliki kerjasama  dengan  PTUN.  Setelah  melewati proses tersebut, maka alat bukti elektronik dapat diterima secara sah untuk dilakukan pemeriksaan di  acara  pembuktian.  Proses  ini  hampir  mirip dengan  proses  legalisasi  suatu  dokumen  fisik sehingga  dapat  dianggap  sah  dan  dilakukan pemeriksaan.  Dengan  adanya  tahapan  verifikasi maka  dapat  memberikan  kepastian  bagi  para pihak  dalam  melampirkan  alat  bukti  elektronik yang sah dan sesuai  dengan ketentuan  undang- undang.
Meskipun  suatu  alat  bukti  telah  melewati proses  sebelum  diperiksa  dalam  sidang pembuktian  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  para  pihak  turut  perlu  untuk menghadirkan  saksi  maupun  ahli  guna mendukung  alat  bukti  elektronik  yang  telah disiapkan di depan majelis hakim. Perbedaannya dengan  tahapan  sebelumnya  adalah,  dalam sidang  pembuktian  menyerahkan  penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim. Adapun yang dapat dipertimbangkan oleh hakim adalah:
1. Jika  alat  bukti  elektronik  berupa  email,  maka hakim  perlu  mendengarkan  keterangan  saksi dari pengirim atau penerima email tersebut;
2. Dokumen  yang  disimpan  di  komputer  atau dicetak, maka hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi mengenai  perangkat  komputer,  kemampuan operator,  dan  aspek  lain  yang  mendukung pembuktian;
3. Website,  hakim  dapat  menilai  dari  tiga  aspek yaitu  konten  dan  kesesuaian  keterangan  ahli dengan isi website.
Dengan  adanya  tahapan  pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan dengan verifikasi alat  bukti  yang  melibatkan  ahli  terkait  dapat menekan  potensi  adanya  alat  bukti  elektronik palsu  yang  tidak  terdeteksi  masuk  dalam  sidang pembuktian,  sehingga  dapat  memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

## 3. Harmonisasi  Ketentuan  Pembuktian  Pada UU Peratun dan UU ITE
Harmonisasi  terhadap  ketentuan  hukum acara  sangat  dibutuhkan  untuk  menjawab  akan adanya perkembangan teknologi dan menyelesaikan  kendala  terhadap  penyesuaian alat  bukti  pada  UU  Peratun  dengan  alat  bukti elektronik. Alasan diperlukan adanya harmonisasi ketentuan alat bukti elektronik dalam UU Peratun karena  tidak  dijelaskan  secara  langsung  pada ketentuan pasal 100 UU Peratun, sifat pengakuan terhadap alat bukti elektronik di pengadilan masih butuh pembuktian akan validitasnya. Pada praktik pengadilan di Indonesia, pelaksanaan penggunaan alat bukti elektronik yang sah hingga saat  ini  hampir  tidak  ada  ditemukan.  Kemudian, penggunaan  alat  bukti  elektronik  belum  memiliki pengaturan bagaimana tata cara penyerahan dan memperlihatkan  alat  buktI  dipersidangan, sehingga  penting  untuk  mendesak  harmonisasi ketentuan  pembuktian  dalam  UU  ITE  ke  dalam UU Peratun.
Penerapan  alat  bukti  elektronik  dalam pelaksanaannya  masih  mendapati  permasalahan yaitu dalam hukum acara PTUN, autentikasi alat bukti  elektronik,  tanda  tangan,  dan  sikap  hakim dalam  mengartikan  alat  bukti  elektronik. Permasalahan  pada  hukum  acara  TUN  dapat dilihat  dari  penerapan  alat  bukti  yang  mana diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan meyakinkan pembuktian. Sedangkan pembuktian adalah  merupakan  tahap  yang  berperan  penting untuk  menciptakan  dalil  bagi  hakim  dalam
memberikan  putusan  pada  akhir  dari  alur persidangan.  Tahap  pembuktian  merupakan peran yang sangat penting di persidangan karena pembuktian dimaknai sebagai sentral disebutkannya  dalil-dali  bagi  pihak  yang bersengketa  yang  memiliki  tujuan  untuk menemukan hukum yang ditemukan dan nantinya akan diterapkan (Yusandy, 2019).
Harmonisasi  ketentuan  pembuktian  dalam UU  ITE  ke  dalam  UU  Peratun  mendesak  untuk menambahkan  bunyi  pasal  mengenai  dokumen elektronik  dan  informasi  elektronik  pada  UU Peratun.  Pasal  100  UU  Peratun  menyebutkan bahwa  Alat  bukti  Hukum  acara  TUN  terdiri  dari: (Salim, & Muttaqin, 2020)
1) Surat atau tulisan;
2) Keterangan Ahli;
3) Keterangan Saksi;
4) Pengakuan dari masing-masing pihak;
5) Pengetahuan hukum.
Mengacu  terhadap  ketentuan  pembuktian pada  hukum  acara  PTUN  yang  mana mengharuskan  kehadiran  alat  penilai  atau seseorang  yang  dapat  mengevaluasi  alat  bukti elektronik yang bertujuan untuk membuktikan sah atau tidaknya di dalam persidangan yang berlaku seperti alat bukti lainnya yaitu persyaratan formil, dan  materiil.  Kemudian,  mengubah  sistem pembuktian  yang  awalnya  merupakan  sistem tertutup  beralih  menjadi  pembuktian  dengan sistem  terbuka.  Tidak  adanya  aturan  dan prosedur  yang  jelas  mengenai  alat  bukti elektronik  membuat  ketidakpastian  hukum  bagi
penyidik  maupun  ahli  yang  dimaksud  sehingga perlu  adanya  harmonisasi  ketentuan  pembuktian dalam  UU  ITE  ke  dalam  UU  Peratun  yang diharapkan  ketentuan  UU  Peratun  berisikan seperti alat bukti hukum acara TUN seperti: a. Surat atau tulisan;
b. Keterangan Ahli;
c. Keterangan Saksi;
d. Pengakuan dari masing-masing pihak;
e. Pengetahuan hukum dan;
f. Dokumen elektronik;
g. Informasi Elektronik.
Hal  ini  bertujuan  untuk  mengakomodir perkembangan  zaman  mengenai  alat  bukti menjadi  elektronik.  Menurut  Syafaat  selaku Hakim  di  PTUN  Medan  menyatakan  bahwa permasalahan  yang  kini  sedang  marak  dibahas adalah  pelaksanaan  pembuktian  alat  bukti elektronik  persidangan  tidak  ada  ketentuan pembuktian  dalam  hukum  acara  sebagai  hukum formil,  selama  ini  hanya  ketentuan  pembuktian secara  materiil  saja.  Harmonisasi  dapat  menjadi bentuk  dari  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum dalam  sistem  peradilan  tata  usaha  negara  di Indonesia, adanya harmonisasi dapat mengakomodir  kebutuhan  akan  legalitas  bukti elektronik pada perkembangan teknologi saat ini.
Terkait  dengan  proses  verifikasi  sebelum mengenai  keaslian  barang  bukti  elektronik sebelum disidangkan, peneliti hendak menambahkan  bunyi  Pasal  1  ayat  (2)  yang memindahkan  Pasal  1  ayat  (2)  menjadi  ayat  (3) sebagai berikut:
Pasal 100 ayat (2)
Terkait  dengan  alat  bukti  sebagaimana disebut dalam Pasal 100 ayat (1) huruf f dan g, dilakukan verifikasi keaslian alat bukti  elektronik  dengan  melibatkan  ahli dibidangnya  yang  dapat  berasal  dari internal  pengadilan  maupun  pihak ketiga  yang  telah  menjalin  kerja  sama dengan pengadilan.
Pasal 100 ayat (3)
Keadaan  yang  telah  diketahui  oleh umum tidak perlu dibuktikan
Autentiikasi bukti elektronik yang berkaitan dengan  keaslian  dan  keamanan  dokumen (Muqsitha,  &  Wibowo,  2023).  Keaslian  alat  bukti elektronik  secara  formil  ditentukan  oleh perundang-undangan, media yang telah disepakati,  dan  format  yang  telah  disepakati. Autentikasi  bukti  elektronik  yang  berkaitan dengan  bacaan  adalah  mengenai  pembuktian tersebut  telah  terbaca  atau  tidak,  catatan  waktu dan jaminan waktu telah sesuai dengan terjadinya peristiwa tersebut (segel elektronik) (Bernadika, & Afriyie,  2023).  Kemudian,  mengenai  keamanan dari  dokumen  dan  substansi  dari  alat  bukti elektronik  seperti  data history dapat  dipastikan tidak  salah  dan  terawat  sesuai  yang  seharusnya dilakukan. Untuk memastikan keabsahan dari alat bukti  elektronik  memerlukan  seorang  atau lembaga  khusus  yang  mempunyai  keahlian  dan integritas  dibidang  digital.  Ahli  Digital  Forensik merupakan  satu-satunya  badan/Lembaga  yang
memiliki  kredibilitas  di  bidang  digital  forensik, namun  saat  ini  penempatan  ahli  digital  forensik belum merata di PTUN yang ada di Indonesia.
Penggunaan tanda tangan elektronik dapat mengakibatkan  munculnya  permasalahan  hal  ini terjadi  karena  secara  hukum  telah  diatur  sesuai dengan  ketentuan  undang-undang.  Penggunaan tanda  tangan  melambangkan  suatu  pengesahan pasal,  penandatanganan  maupun  persetujuan yang  dilakukan  tanpa  paksaan,  dan  menyadari bahwa  tanda  tangan  tersebut  memiliki  akibat hukum  kedepannya  seperti  adanya  pemalsuan, dan penipuan (Dermawan, 2021).
Sikap  hakim  dalam  memaknai  alat  bukti elektronik  juga  menjadi  permasalahan  dalam penerapan  alat  bukti  elektronik.  Menurut Herisman  selaku  Ketua  PTUN  Semarang menyebutkan  bahwa  telah  dilakukan  sosialisasi penerapan  alat  bukti  elektronik  yang  melibatkan hakim.  Adanya  sosialisasi  ini  bertujuan  untuk menyeragamkan  pandangan  hakim  menangani alat  bukti  elektronik,  namun  masih  terdapat keragaman  hakim  saat  memaknai  alat  bukti elektronik  hal  ini  terjadi  karena  belum  didapati format  khusus  yang  mengatur  secara  formil mengenai prosedur pelaksanaan pembuktian alat bukti elektronik dan tindak lanjut pengelolaannya.

## D. SIMPULAN
Alat  bukti  elektronik  belum  diatur  dengan baik dalam UU Peratun, seperti belum disebutkan jenis  alat  bukti  yaitu  alat  bukti  elektronik  serta ketentuan  dalam  memastikan  keaslian  barang
bukti  elektronik.  Sehingga  masih  menimbulkan keberagaman  pandangan  hakim  dalam  melihat alat bukti elektronik.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya harmonisasi  mengenai  alat  bukti  elektronik  yang ada  pada  UU  ITE  ke  dalam  UU  Peratun. Penambahan ketentuan dalam UU Peratun terkait prosedur  dalam  verfiikasi  keaslian  barang  bukti elektronik turut diperlukan, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan asas peradilan.  Harmonisasi  ketentuan  pembuktian dalam  UU  ITE  ke  dalam  UU  Peratun  yang diharapkan  adalah  dengan  menambahkan ketentuan alat bukti elektronik yaitu dokumen dan informasi elektronik pada pasal 100 ayat 1 huruf f dan  g  UU  Peratun,  kemudian  menambahkan tahapan verifikasi dalam memeriksa keaslian alat bukti  elektronik  pada  Pasal  100  ayat  (2)  yang dapat  melibatkan  sumber  daya  manusia  dalam PTUN  maupun  melibatkan  pihak  ketiga  yang telah  menjalin  kerjasama  dengan  PTUN  seperti ahli  digital  forensic  atau  ahli  IT  yang  bertujuan untuk memastikan Autentikasi bukti elektronik dan memastikan  keaslian  alat  bukti  elektronik. Harmonisasi  ini  dapat  memberikan  kemudahan bagi  masyarakat  dalam  memahami  ketentuan pembuktian elektronik di PTUN.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Afriansyah, Renaldi., Febrianti, Vebrianti., & Sari, Irma.  (2022).  Upaya  Asean  dalam Menangani  Human  Rafficking  di  Regional
Asean  (Studi  Kasus :  Perdagangan
Perempuan  &  Anak). Aufklarung:  Jurnal Pendidikan,  Sosial  Dan  Humaniora ,  Vol.2,
(No.3),pp.223–230. https://www.pijarpemikiran.com/index.php/ Aufklarung/article/view/252
Salim,  Agus.,  &  Muttaqin,  Elfran  Bima.  (2020).
Persidangan  Elektronik  (E-Litigasi)  Pada Peradilan Tata Usaha Negara. Paulus Law Journal ,Vol.2,(No.1),pp.15–25. https://doi.org/10.51342/plj.v2i1.150
Arniti,  Ni  Komang  Ayu.,  Dewi,  Anak  Agung Sagung  Laksmi.,  &  Suryani,  Luh  Putu. (2019).  Penyelesaian  Permohonan  Fiktif
Positif  untuk  Mendapatkan  Keputusan  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. Jurnal Analogi  Hukum ,  Vol.1,  (No.8),pp.265–270. https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.265-
270
Asaad,  Annisa  Febriana  Jauza.,  Bachri, Syamsul.,  &  Ilmar,  Aminuddin.  (2023).
Efektivitas  Hukum  Alat  Bukti  Elektronik Dalam  Pemeriksaan  Bukti  Di  Pengadilan Tata  Usaha  Negara. Jurnal  Usm  Law
Review ,Vol.6,(No.1),p.279. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6267
Asimah,  D.  (2020).  Menjawab  Kendala Pembuktian  Dalam  Penerapan  Alat  Bukti Elektronik  To  Overcome  The  Constraints Of  Proof  In  The  Application  Of  Electronic Evidence. Jurnal Hukum Peratun, Vol.3,(No.1),pp.97-110.  https://doi.org/10. 25216/peratun.322020.97-110
Bernadika,  Shannon  Rosemary.,  &  Afriyie,
Frederick  Appiah.  (2023).  Legitimacy  of Proof  of  Letters  in  the  Era  of  the  E- Litigation  Proof  System  in  the  State Administrative Court. Indonesian State Law Review  (ISLRev) ,Vol.6,(No.1),pp.222-245.
https://doi.org/10.15294/islrev.v6i1.68236
Dermawan,  R.  (2021).  Pemanfaatan  Tanda Tangan  Digital  Tersertifikasi  Di  Era Pandemi  (Utilization  If  Certified  Digital Signatures  in  the  Pandemic  Era). Jurnal Hukum Lex Generalis , Vol.2 , (No.2),pp.762-
781. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.95
Wilyana,  Rezi  Januar.,  Santoso,  Imam  Budi.,  &
Senjaya,  Oci.  (2020).  Hambatan  Dalam
Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan. Singaperbangsa Law
Review ,Vol.1,(No.1),pp.164–183.
https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4244
Laba,  Anjas  Yanasmoro  Aji  I  Nengah.  (2018).
Kajian  Hukum  Sistem  Pembuktian  dalam
Peradilan
Tata Usaha Negara.
WICAKSANA;  Jurnal  Lingkungan  & Pembangunan, Vol.2,(No.2),pp.27-42. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/inde x.php/wicaksana/article/view/962
Lumbanraja,  Anggita  D.  (2019).  Peran  Hakim Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Keputusan  Fiktif Positif. Administrative
Law and
Governance Journal ,Vol.2, (No.4), pp.677– 685.  https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.677- 685
Maysarah.  (2023).  Tinjauan  Terhadap  Asas Keadilan Atas Kebijakan Mantan
Narapidana  Korupsi  Dalam  Pencalonan Legislatif. Journal  of  Comprehensive
Science ,Vol.2 , (No.11),pp.1890–1897.
https://doi.org/10.59188/jcs.v2i11.552
Muqsitha,  Shafira.,  &  Wibowo,  Arif.  (2023).
Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
Terhadap Perihal Acara Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara:
Kompetensi,  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  Pembuktian. Jurnal  Penelitian Multidisiplin ,Vol.2 , (No.1),pp.10-17. https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.80
Muslih,  M.  (2013).  Negara  Hukum  Indonesia dalam  Perspektif  Teori  Hukum  Gustav Radbruch. Legalitas ,Vol.4 , (No.1),pp.130– 152.http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i
1.117
Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. Jurnal Pendidikan  Sosial  Dan  Humaniora ,  Vol.2,
(No.3),pp.11659–11674. https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/ article/view/386
Orlando,  G.  (2022).  Efektivitas  Hukum  Dan
Fungsi  Hukum  Di  Indonesia. Tarbiyatul Bukhary  Jurnal  Pendidikan,  Agama  Dan Sains ,Vol . 6,(No.2),pp.49-58. https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TB Q/article/download/77/70
Pasiwi,  Dendi  Ari  G.  (2021).  Keabsahan  Tanda
Tangan  Elektronik  Dalam  Polis  Elektronik Serta  Kekuatan  Pembuktianya  Dalam Perspektif  Hukum  Pembuktian. Juris  and Society:  Jurnal  Ilmiah  Sosial  Dan Humaniora ,Vol.1,(No.1),p.132.
https://journal.pppci.or.id/index.php/jurisand society/article/view/14
Permadi,  Iwan.,  &  Herlindah.  (2023).  Electronic title  certificate  as  legal  evidence:  the  land registration system and the quest for legal certainty in Indonesia. Digital Evidence and Electronic  Signature  Law  Review ,  Vol.20, (No.1),pp.47–61.  https://journals.sas.ac.uk/ deeslr/article/download/5636/5309
Ningrum,  Valencia  Prasetyo.,  Rasji.,  &  Safitri, Yulia.  (2022).  Sistem  Pembuktian  pada Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha Negara  di  Indonesia. COMSERVA :  Jurnal Penelitian  Dan  Pengabdian  Masyarakat , Vol.2,(No.8),pp.1357–1367.
https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.475 Pribadi,  I.  (2018).  Legalitas  Alat  Bukti  Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Lex Renaissance ,  Vol.3,  (No.1),  pp.109–124. https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art4
Qalsum,  Umi.,  &  Wibowo,  Arif.  (2023).
Administrasi  Perkara  Dan  Persidangan  Di Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Secara Elektronik. Jurnal  Penelitian  Multidisiplin ,
Vol.2,(No.1),pp.77–86.
https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.104
Rahmadhani,  F.  (2020).  Kekuatan  Pembuktian Akta  di  Bawah  Tangan  Waarmerking
Dalam  Perspektif  Peraturan  Perundang- undangan  di  Indonesia. Recital  Review ,
Vol.2,(No.2),pp.93–111.
https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135
Ramadhani, F. (2023). Dinamika UU ITE Sebagai
Hukum  Positif  Di  Indonesia  Guna Meminimalisir  Kejahatan  Siber. Kultura:
Jurnal  Ilmu  Hukum,  Sosial,  Dan Humaniora ,Vol.1,(No.1),pp.89–97.
https://doi.org/10.572349/kultura.v1i1.98 Retnaningsih,  Sonyendah.,  Nasution,  Disriani
Latifah Soroinda., Velentina, Rouli Anita., &
Manthovani, Kelly. (2020). Pelaksanaan E- Court  Menurut  Perma  Nomor  3  Tahun
2018  Tentang  Administrasi  Perkara  Di Pengadilan  Secara  Elektronik  Dan  E- Litigation  Menurut  Perma  Nomor  1  Tahun 2019  Tentang  Administrasi  Perkara  Dan Persidangan  Di  Pengadilan  Secara Elektronik  (Studi  Di  Pengadilan  Negeri  di
Indonesia). Jurnal Hukum &
Pembangunan ,Vol.50,  (No.1),  pp.124-143. pp.https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2 486
Rumadan,  Ismail.,  Nainggolan,  Marsudin.,  &
Teguh,  Pri  Pambudi  (2022).  The  Urgency of  Electronics  Documents  and  Information Regulatory  as  Authorized  Evidence  in Indonesia’s  Courts. Journal  of  Legal, Ethical  and  Regulatory  Issues ,  Vol.25,
(No.2),p.5.https://www.abacademies.org/art icles/the-urgency-of-electronics- documents-and-information-regulatory-as-
authorized-evidence-in-indonesias-courts- 14143.html
Sasmito,  J.  (2015).  Mewujudkan  Kemandirian Hakim  Untuk  Menegakkan  Hukum  Dan Keadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan Militer. Perspektif ,Vol.20,(No.1),p10.  https:
//doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.138
Sudarsono,  &  Izroiel,  Rabbenstein.  (2020).
Pemeriksaan  Alat  Bukti  Elektronik  Pada Persidangan  Perkara  Perdata  Dan  Tata Usaha  Negara. National  Journal  of  Law , Vol.3,(No.2).pp.353-364.
https://journal.unas.ac.id/index.php/law/arti cle/download/922/1409
Widyastuti, Erna F. (2021). Kedudukan Sertipikat Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Dan Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  Serta  Kantor  Pertanahan. Jurnal Officium  Notarium ,  Vol.1,  (No.3),  pp.476– 484.https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.a rt7
Wijayanta,  T.  (2014).  Asas  Kepastian  Hukum,
Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam Kaitannya  Dengan  Putusan  Kepailitan Pengadilan  Niaga. Jurnal  Dinamika
Hukum ,Vol.14,(No.2),pp.216–226.  https://
doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291
Yusandy,  T.  (2019).  Kedudukan  Dan  Kekuatan Pembuktian  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam Hukum  Acara  Perdata  Indonesia. Serambi Akademica  Jurnal  Pendidikan,  Sains,  Dan Humaniora ,Vol.7,(No.5),pp.645-656. https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522

## PROSIDING
Rahmad,  Noor.,  Arifah,  Kuni  Nasihatun.,
Setiyawan,  Deni.,  Ramli,  Muhammad.,  & Daud,  Brian  Septiadi.  (2022).  Efektivitas Bukti  Elektronik  Dalam  UU  ITE  Sebagai Perluasan  Sistem  Pembuktian  Dalam Kuhap. In Prosiding Congress 16th Urecol:
Bidang Pendidikan Humaniora dan Agama (pp.96–111).Pekalongan:Universitas Muhammadiyah  Pekajangan  Pekalongan. Retrieved  from  https://repository.urecol. org/index.php/proceeding/article/view/2279

## BUKU
Fitrah,  Muh.,  &  Luthfiyah.  (2017). Metodologi
Penelitian :  Penelitian  Kualitatif,  Tindakan
Kelas & Studi Kasus . Sukabumi: CV Jejak.
Harahap,  Muhammad  Y.  (2017). Hukum  acara perdata:  tentang  gugatan,  persidangan, penyitaan,  pembuktian,  dan  putusan
pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, Z. (2020). Hukum Acara Peradilan Tata USaha  Negara (Revisi).  Jakarta:  Rajawali
Press.
Marzuki, Peter M. (2021). Penelitian Hukum: Edisi
Revisi (Revisi). Surabaya: Prenada Media.
Qamar,  Nurul.,  Syarif, Muhammad.,  & Busthami, Dachran  S.  (2017). Metode
Penelitian  Hukum  (Legal  Research
Methods) .  Makassar:  CV.  Social  Politic
Genius (SIGn).
Soebiyantoro,  B.  (2020). Praktik  dan  Wacana
Seputar  Persidangan  Elektronik  (E-
Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara . Sleman: Deepublish.
Soemaryono., & Erliyana, Anna. (1999). Tuntunan Praktik  Beracara  Di  Peradilan  Tata  Usaha Negara . Jakarta: Prima Media Pustaka. Syahrizal, D. (2013). Hukum Administrasi Negara
&  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara .
Yogyakarta: MediaPressindo.
Warjiyati,  S.  (2018). Memahami  Dasar  Ilmu Hukum  Konsep  Dasar  Ilmu  Hukum . Jakarta: Pranamedia Grup