## REINTERPRETASI RIQAB SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM HUKUM ZAKAT
Zainuddin*, Sahban Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar Jl. Urip Sumohardjo KM. 05, Makassar, Sulawesi Selatan, 90231 zainuddin.zainuddin@umi.ac.id

## Abstract
In al-Qur' an, there are eight groups that are entitled to receive zakat, one of which is riqab is interpreted as a slave. For the current context, riqab no longer needs to be understood textually as  a  slave  but  riqab  needs  to  be  interpreted  contextually  ie  economically  exploited  people. Victims  of  sexual  exploitation  can  be  categorized  as  riqab  who  are  entitled  to  receive  zakat. Victims of sexual exploitation are people who are unable to free themselves from slavery because in general they have a low educational background and are economically weak. Zakat can be distributed  equally  among  the  eight  groups  so  that  zakat  can  prosper  the  people  and  the realization of socio-economic justice. Therefore, the need for zakat management institutions and the government to contextually understand riqab so that zakat can alleviate poverty and prevent sexual exploitation which is a crime against human rights.
Keywords: Riqab ; Victims; Sexual Exploitation; Zakat Law.

## Abstrak
Dalam al-Qur’an ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat salah satunya adalah riqab diartikan sebagai budak. Untuk konteks sekarang, riqab tidak perlu lagi dipahami secara tekstual sebagai  budak  akan  tetapi riqab perlu  dimaknai  secara  kontekstual  yaitu  orang-orang  yang tereksploitasi  secara  ekonomi.   Korban  eksploitasi  seksual  dapat  dikategorikan  sebagai riqab yang  berhak  menerima  zakat.  Korban  eksploitasi  seksual  ini  adalah  orang  yang  tidak  mampu membebaskan dirinya dari perbudakan karena pada umumnya berlatar belakang pendidikan yang rendah dan berekonomi lemah.  Zakat dapat didistribusikan secara merata ke delapan kelompok tersebut, sehingga dapat menyejahterakan umat dan terwujudnya keadilan sosial ekonomi. Oleh karena  itu,  perlunya  lembaga  pengelola  zakat  dan  pemerintah  untuk  memahami  secara kontekstual riqab sehingga  zakat  mampu  mengentaskan  kemiskinan  dan  mencegah  terjadinya eksploitasi seksual yang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia.
Kata Kunci: Riqab ; Korban; Eksploitasi Seksual; Hukum Zakat.

## A. Pendahuluan
Zakat  merupakan  salah  satu  instrumen ekonomi  umat  yang  berfungsi  untuk menyejahterakan umat Islam. Zakat khususnya  zakat  mal  diperintahkan  kepada orang-orang  yang  mampu  secara  ekonomi. Oleh  karena  itu,  zakat  itu  dalam  hierarki rukun Islam ditempatkan pada urutan ketiga sesudah  syahadat  dan  salat,  di  mana  zakat
lebih  berorientasi  pada  ekonomi  yang bersentuhan  dengan  harta  benda  artinya orang  yang  sanggup  secara  ekonomi  yang diwajibkan untuk menunaikan zakat.
Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi,  yaitu  vertikal  (langsung  kepada Allah)  dan  horizontal  (interaksi  dengan sesama  manusia).  Zakat  merupakan  ibadah sebagai  bentuk  ketaatan  kepada  Allah  dan sebagai  kewajiban  kepada  sesama  manusia.
Zakat juga sering disebut ibadah kesungguhan dalam harta. Tingkat pentingnya  zakat  terlihat  dari  banyaknya ayat  yang  menyandingkan  perintah  zakat dengan perintah shalat (Malahayatie, 2016).
Diwajibkannya  zakat  dalam  Islam memiliki implikasi makna yang
fundamental,  zakat  selain  berkaitan  erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan sosial.  Terkait  dengan  aspek  ketuhanan (hablunminallah) beberapa  ayat  al-Quran yang  menegaskan  masalah  zakat,  di antaranya ada 27 ayat yang menyandingkan kewajiban  zakat  dengan  kewajiban  shalat secara bersamaan (Bahri S, 2016).
Di  Indonesia,  pengelolaan  zakat  secara formal diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat, kemudian  direvisi  menjadi  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.  Menurut  Undang-Undang  tersebut terdapat  dua  lembaga/badan  yang  berhak mengelola  zakat,  yaitu  Badan  Amil  Zakat yang  dikelola  pemerintah  dan  Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah  untuk:  (1)  meningkatkan  efektifitas dan  efisiensi  pelayanan  dalam  pengelolaan zakat,  (2)  meningkatkan  manfaat  zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.  Apabila  ditelaah  secara  positif tujuan  tersebut  mengandung  makna  bahwa mengingat  potensi  zakat  yang  begitu  besar maka  perlu  upaya  secara  kelembagaan  agar pelayanan  zakat  berjalan  efektif  (tepat sasaran), serta dapat mendayagunakan untuk mendukung  program-program  pemberian jaminan perlindungan sosial dan peningkatan  kesejahteraan  umat.  Adapun ruang  lingkup  pengelolaan  zakat  menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan  pengordinasian  dalam  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat (Fitri, 2017).
Komnas  Perempuan  memetakan  jenis- jenis kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban  yakni  pelecehan  seksual,  eksploitasi
seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan  melakukan  aborsi,  perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Berdasarkan pengaduan korban,  banyak  kasus  yang  terjadi  di  luar nalar  kemanusiaan  juga,  misalnya  tentang penelanjangan  perempuan  di  bandara  atas nama  keamanan dan ancaman  mengedarkan video porno ( revenge porn ) (Aprilia, 2018).
Berdasarkan  Catatan  Tahunan  2019, Komisi  Perlindungan  Perempuan  bahwa sebanyak 14 kasus perbudakan seksual, dan 200 kasus eksploitasi seksual yang terjadi di Indonesia. Pada dasarnya eksploitasi seksual mengandung  unsur  adanya  hubungan seksual  atau  pemanfaatan  tubuh  dengan pelaku/orang  lain  yang  semata-mata  untuk kepentingan  pelaku.  Eksploitasi  seksual sebagai  jenis  kekerasan  seksual  belum dikenal  dalam  KUHP  ataupun  undang- undang  yang  sifatnya lex  specialis lainnya sehingga seringkali kasus-kasus jarang yang diproses  melalui  jalur  hukum  (Aryani  & et.al., 2019)
Instrumen dalam Islam yang berhubungan peningkatan kualitas kemanusiaan  dengan  mencegah  terjadinya eksploitasi manusia atas manusia (pembebasan  manusia  dari  ketertindasan ekonomi) harta adalah zakat. Pada dasarnya, zakat  merupakan  pranata  keagamaan  yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi  seluruh  umat  manusia  dengan memperhatikan dan meningkatkan kepedulian  terhadap  masyarakat  yang kurang mampu. Zakat merupakan instrumen ekonomi  yang  diperuntukkan  sebagai pengurang  kesenjangan  ekonomi  yang terjadi  di  masyarakat.  Secara  khusus  zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada  orang  yang  serba  kekurangan  di dalam harta. Tujuan utama dari ajaran Islam tersebut  adalah  memelihara  dan  melindungi agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta benda  (Zainuddin,  2017).  Apabila  zakat terkelola  dengan  baik,  maka  permasalahan kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  dapat teratasi (Zainuddin, 2013).
Dalam  Islam  ada  delapan  kelompok yang  berhak  menerima  zakat,  secara  garis besar  dikategorikan  dalam  dua  kelompok besar,  yaitu: Pertama, kelompok  penerima zakat yang dasarkan pada kebutuhan, seperti kelompok  fakir,  miskin,  budak,  pengutang, orang yang dalam perjalanan. Kelompok ini berhak  atas  zakat  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya    sebagai  orang  miskin dan  berkebutuhan,  untuk  membebaskan  diri dari  perbudakan  dan  pengutangan  atau dalam situasi terpaksa melakukan perjalanan. Kedua ,  kelompok  yang  berhak atas zakat bukan didasarkan pada pemenuhan  kebutuhannya,  seperti  Amil, muallaf  dan  fisabilillah.  Amil  diperlukan untuk memfasilitasi pengelolaan pembayaran  zakat  dan  pendistribusiannya. Muallaf  diperlukan  untuk  menarik  lebih banyak  orang  untuk  masuk  Islam  atau sebagai  dukungan  finansial  ketika  mereka baru  dalam  Islam.  Sementara fisabilillah yang  diperlukan  untuk  menegakkan  Islam dan  menyebarkan  dakwah  (Khairuldin, 2013). Dalam perkembangannya, konsep mustahik serta  aplikasinya  pada  saat  ini perlu  dicermati  karena  kondisi  yang berkembang  terkait  dengan  perubahan zaman,  sehingga  perlu  adanya  upaya penggalian hukum untuk menyikapi perkembangan  zaman  agar  hukum  Islam tetap  dapat  beradaptasi  dengan  waktu  dan tempat.  Hal  ini  menyebabkan  kelangsungan mustahik dalam dataran aplikatif sering kali tidak  menentu.  Apalagi  konteks  zakat sendiri  selama ini  tidak lebih diproyeksikan sebagai  lembaga  karitas,  yakni  sebuah hubungan  belas  kasihan  antara  si  kaya dengan  si  miskin  (Abdurrahman,  1995). Oleh  karena  itu  tulisan  ini  memfokuskan kepada  pentingnya  pemaknaan  ulang asnaf ar-riqab secara  kontekstual  agar  pemberian zakat  terdistribusi  secara  merata  ke  delapan kelompok penerima zakat sehingga terwujud keadilan  sosial  ekonomi  dalam  pengelolaan zakat.  Ruang  lingkup  ini  menunjukkan kebaruan  artikel  ini  dibandingkan  dengan karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya.
Pada  penulisan  artikel  ini,  ada  dua rumusan masalah yang penulis telaah dalam pembahasan, yaitu: Pertama , bagaimanakah sisi  gelap  perempuan  korban  perdagangan manusia? Kedua , bagaimanakah pemaknaan riqab dalam  konteks  ekploitasi  seks komersial?

## B. Pembahasan
1. Sisi  Gelap  Perempuan  Korban Perdagangan Manusia
Maraknya  perdagangan  perempuan untuk  dijadikan  Pekerja  Seks  Komersial (PSK) menjadi penanda rentannya perempuan  sebagai  objek  eksploitasi  seks komersial.  Perdagangan  perempuan  dan anak  perempuan  untuk  eksploitasi  seksual tetap  menjadi  masalah  serius  di  sebagian besar  negara  di  Asia  khususnya  Asia Tenggara.  Berdasarkan Laporan  PBB  untuk Narkoba dan Kejahatan atau United Nations Office  on  Drugs  and  Crime (UNODC) Tahun  2019,  perdagangan  manusia  untuk eksploitasi  seksual  menyumbang  sekitar  79 persen  dari  jumlah  total  kasus  di  Thailand dari 2014 hingga 2017, terutama melibatkan korban  perempuan  dari  wilayah  Mekong, tetapi  juga  dari  beberapa  negara  di  Afrika, Timur  Tengah,  dan  Asia  Tengah,  seperti serta Rusia dan Sri Lanka. Dari total jumlah korban yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, hampir 70 persen adalah perempuan  di  bawah  umur.  Sebagian  besar kasus  perdagangan  yang  dilaporkan  di Malaysia dalam beberapa tahun terakhir juga terkait  dengan  eksploitasi  seksual,  yang menyumbang  sekitar  60  hingga  73  persen dari  2016  hingga  2018,  dengan  sebagian besar  korban  adalah  perempuan  dan  anak perempuan. Di Myanmar, jumlah perempuan  yang  diperdagangkan  dengan tujuan  eksploitasi  seksual  meningkat  lebih dari  dua  kali  lipat  dari  tahun  2013  hingga 2017.  Selain  itu,  perempuan  Asia  Tenggara yang diperdagangkan di luar kawasan untuk eksploitasi  seksual  telah  menjadi  masalah yang terus-menerus, terutama di Jepang dan Republik  Korea,  tetapi  juga  di  beberapa
negara  di  Eropa  dan Timur  Tengah  (United Nations Office on Drugs and Crime, 2019).
Korban  perdagangan  orang  pada umumnya  dijual  dan  dipekerjakan  sebagai pembantu  rumah  tangga,  pemandu  karaoke, pelayan  restoran,  dan  prostitusi.  Meskipun setiap orang berpotensi menjadi  korban dan umumnya adalah mereka yang dari ekonomi lemah  serta  berpendidikan  rendah,  dari pedesaan  yang  tak  tahu  menahu  dunia  luas (Irianto, 2008).
Menjadi  PSK merupakan  bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan  oleh  suatu  mekanisme ekonomi  yang  merugikan  perempuan.  Ada standar  ganda  yang  diterapkan  negara,  di satu  sisi  ada  tindakan  represif  yang dilakukan  oleh  negara  terhadap  PSK  tetapi di sisi lain ada beban kewajiban yang harus ditunaikan  kepada  negara  dalam  bentuk pajak.  Sementara  masyarakat  menganggap bahwa  menjadi  PSK  adalah  pekerjaan rendah  dan  hina  akan  tetapi  tempat-tempat prostitusi tidak pernah sepi dari pengunjung.
Perempuan  kerapkali  terpaksa  dan dipaksa  masuk  ke  dalam  prostitusi  oleh suatu jaringan sindikat perdagangan perempuan  dengan  menggunakan  beragam sarana, yang berkisar dari sekadar janji-janji muluk pekerjaan, perkawinan atau perbudakan  terselubung  dari  cinta,  loyalitas terhadap  mucikari,  sampai  ke  penculikan fisik  dan  penyekapan.  Jadi  yang  sangat esensial menjadi faktor pendorong terjadinya  perdagangan  perempuan  untuk menjadi PSK adalah sistem rekrutmen yang menggunakan  unsur  penipuan,  bujukan, hingga  ke  tindak  pemaksaan  dan  kekerasan (Suryandaru, 2001). Beberapa jenis ekploitasi  seks  komersial  adalah  e ksploitasi seks  komersial  yang  terorganisir  oleh mucikari,  eksploitasi  perempuan  oleh rentenir, eksploitasi  ekonomi  perempuan
oleh  pasangan  hidup , eksploitasi  ekonomi perempuan  oleh  keluarga , eksploitasi perempuan pada tubuh (Chusaini, 2019) .
Korban  perdagangan  orang  yang dipekerjakan  sebagai  PSK,  tentunya  tidak sesuai  dengan  ajaran  Islam  dan  nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang
Adil  dan  Beradab  dan  sila  Keadilan  Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa  mengurangi  haknya  sedikitpun. Sedangkan  keadilan  sosial  merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum (Febriansyah, 2017).
Dalam  sila  kedua  dan  sila  kelima tersebut  tertuang  nilai-nilai  tujuan  negara untuk  menciptakan  keadilan  dalam  konteks kehidupan  bersama.  Makna  dari  sila  kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan  dalam  kehidupan  bersama. Keadilan  tersebut  didasari  dan  dijiwai  oleh hakikat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan  manusia  dengan  dirinya  sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan  manusia  dengan  bangsa  dan negaranya,  kemudian  yang  terakhir  adalah hubungan  manusia  dengan  Tuhannya (Febriansyah, 2017).
Ada beberapa faktor yang
melatarbelakangi seorang perempuan menjadi pekerja seks komersial yaitu adanya kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan ekonomi  baik  dirinya  maupun  keluarganya, faktor keterampilan yang tidak dimiliki oleh perempuan  rendahnya  pendidikan  yang dimiliki  oleh  korban,  gaya  hidup  yang hedonis sebagai bagian dari faktor ekonomi. Adapun  faktor  yang  kedua  menjadi  korban penipuan  yang  berkedok  menawarkan  suatu pekerjaan  tetapi  dipekerjakan  menjadi pekerja  sektor  komersial.  Faktor  yang terakhir  adalah  adanya  kekerasan  seksual seseorang  yang  pernah  menjadi  korban kekerasan  seksual  sebelumnya  (Yuniantoro, 2018).
2. Pemaknaan Riqab dalam  Konteks
Ekploitasi Seks Komersial
Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  yang dieksploitasi oleh mucikarinya pada dasarnya dapat dipersamakan dengan budak untuk konteks sekarang yang disebut dalam terminologi hukum zakat. Riqab berasal dari
bahasa  Arab  dari  kata raqaba yang  berarti tengkuk  tetapi  secara  terminologi riqab itu bermakna  budak  hamba  sahaya  adalah hamba  sahaya  yang  dimiliki  seseorang  agar menjadi merdeka (Malahayatie, 2016). Kata Riqab dalam  al-Qur’an  diulang  dalam  tiga kali  yaitu  pada  Q.S.  Al-Baqarah  ayat  177, Q.S.  Taubah  ayat  60  dan  Q.S.  Muhammad ayat  4.  Lafadz riqab dalam  al-Qur’an menurut  al-Ragib  al-Asfahani  memiliki makna  budak mukattab yang  dibebaskan melalui harta zakat (Al-Ashfahani, 1992)
Dari  Q.S.  at-Taubah  Ayat  60  di  atas klasifikasinya  sudah  jelas,  hanya  golongan “ fi ar-riqab ” yang dianggap kurang jelas dan kurang tegas. Bukan karena lafadznya tetapi karena pelaksanaannya pada zaman
Rasulullah
yang digunakan untuk
memerdekakan  budak mukattab yang  telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia  dapat  membayar  sejumlah  tertentu  dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan (Ash-Shiddieqy, 1997). Dinamakan riqab adalah budak yang belum merdeka diberi dana zakat untuk memerdekakan  dirinya  dari  majikannya dengan  zakat  kemudian  dibebaskan.  Dalam hal  ini  tidak  dipandang  bagaimana  caranya, tetapi  yang lebih  penting  adalah  fungsi  dari dana zakat tersebut (al-Zuhaili, 2009). Menurut  M.  Quraish  Shihab,  bahkan boleh  jadi  kita  dapat  berkata  bahwa  tenaga kerja  yang  diikat  kontrak  dengan  satu pengusaha, yang dengan alasan-alasan yang dapat  dibenarkan  harus  membatalkan kontraknya  secara  sepihak,  sedangkan pemilik  perusahaan  enggan  membatalkan kecuali  dengan  ganti  rugi,  dapat  juga mendapat bantuan zakat, dengan mengambil bagian  dari fi  ar-riqab atau al  gharimin (Shihab, 2002).
Ulama Selangor, Malaysia, juga menganologikan (qiyas) korban perdagangan  orang  sebagai  penerima  zakat yang  masuk  kategori riqab yang  sehingga dapat  membebaskan  diri  dari  perbudakan modern.  Maka,  lembaga-lembaga  zakat  di Selangor,  Malaysia,  seperti  Lembaga  Zakat Selangor,  memberikan  perhatian  khusus terhadap mustahik ini. Tidak sedikit pelacur
dan  anak-anak  jalanan  yang  terbebas  dari perdagangan  orang  dan  mendapatkan kehidupan yang layak dari zakat para muzaki yang  disalurkan  melalui  Lembaga  Zakat Selangor (Ash-Shiddieqy, 1997). D i negara- negara  di  Malaysia  yang  menggunakan interpretasi  Islam  kontemporer  memandang penerima riqab masih dikaitkan dengan jenis perbudakan, termasuk mereka yang berjuang untuk membebaskan diri dari kebodohan dan dosa  (PSK)  (Wan  Mohd  Khairul  Firdaus  & Mahadi, 2013). Riqab itu adalah melepaskan seseorang  dari  perbudakan  untuk  konteks sekarang  perbudakan  dalam  bentuk  lain seperti  eksploitasi  seks  promosi  eksploitasi seksual  pada  perempuan  ini  merupakan salah satu bentuk perbudakan modern
Seseorang dapat dikatakan riqab apabila kebebasannya  terbelenggu  oleh  seseorang yang lainnya. Jika dengan perjanjian bahwa “majikan”  akan  membebaskan riqab itu dengan  syarat  harus  menebusnya  baik  uang atau  harta  dengan  jumlah  tertentu,  maka dapat  digunakan  harta  zakat  untuk membebaskan  mereka,  apalagi  jika  dilihat ada  kebaikan  pada  korban  eksploitasi  seks komersial tersebut jika telah dimerdekakan.
Ar-Riqab merupakan salah satu mustahik zakat yang perlu
pengkontekstualisasian  makna  agar  spirit zakat sebagai intrumen penyejahteraan umat dapat tercapai. Jika dewasa ini tidak terlihat lagi  model  perbudakan sebagaimana  pada masa  Islam  belum  datang,  tidak  berarti bahwa  ayat-ayat perbudakan  tidak  relevan untuk diwacanakan. Fakta tentang terjadinya perdagangan orang yang menimpa kelompok  marginal  patut  untuk  dikritisi perspektif  doktrin  agama  karena  fenomena ini  sarat  dengan  tindakan  yang  tidak berperikemanusiaan (Ash-Shiddieqy, 1997).
Substansi  dari ar-riqab sebenarnya adanya  usaha  dalam  membebaskan  orang atau  sekelompok  orang  dalam  keadaan teraniaya dan ketidakadilan. Saat ini hampir dipastikan  karena  tidak  relevannya  definisi ar-riqab dalam  konteks  fikih  klasik  secara tidak langsung menghilangkan definisi ini di berbagai  lembaga  zakat  Indonesia.  Ketika berbicara asnaf zakat,  dapat  dipastikan ar-
riqab adalah asnaf yang  hilang  dari  zakat (Ash-Shiddieqy, 1997).
Riqab adalah  untuk  membebaskan eksploitasi  atau  pemerasan  oleh  manusia atas  manusia  yang  harus  dibebaskan,  baik manusia  sebagai  individu  maupun  manusia sebagai komunal. Berdasarkan alasan hukum ini,  maka  kebijaksanaan  pendayagunaan zakat  untuk  jatah riqab dapat  diarahkan antara  lain  sebagai  berikut  adalah:  1)  untuk menebus  orang-orang  Islam  yang  ditawan oleh  manusia;  2)  untuk  membantu  negara Islam  atau  negara  yang  sebagian  besar penduduknya  beragama  Islam  yang  sedang berusaha  untuk  melepaskan  diri  dari belenggu perbudakan modern kaum penjajah modern; 3) pembebasan budak temporer dari eksploitasi  pihak  lain,  misalnya  pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar; 4) menurut tim peneliti dan seminar zakat DKI Jakarta, jatah riqab dapat berupa dana untuk membantu membebaskan pedagang, pengusaha,  petani,  nelayan  kecil  dan sebagainya  dari  tekanan  lintah  darat  dan pengijon (Permono, 1993).

## C. Simpulan
Zakat  merupakan  salah  satu  instrumen dalam  Islam  yang  lebih  menekankan  pada dimensi  ekonomi  untuk  mewujudkan keadilan sosial ekonomi umat Islam. Dalam al-Qur’an,  zakat  tidak  bisa  dipisahkan dengan  shalat  karena  dua  hal  yang  saling berkaitan.  Shalat  merupakan  simbolisasi hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  sedang zakat  merupakan  simbolisasi  hubungan manusia dengan sesama manusia. Dalam al- Qur’an  ada  delapan  kelompok  yang  berhak menerima zakat, salah satunya adalah riqab yang  secara  sederhana  diartikan  sebagai budak  seperti  arti  yang  dipahami  oleh ulama-ulama  terdahulu. Riqab ini  dalam konteks  sekarang  tidak  boleh  lagi  dipahami secara  tekstual  sebagai  budak  akan  tetapi riqab perlu  dimaknai  secara  kontekstual yaitu orang-orang yang tereksploitasi secara ekonomi.   Korban  eksploitasi  seksual  dapat dikategorikan  sebagai riqab yang  berhak menerima  zakat  karena  pada  umumnya korban  eksploitasi  seksual  ini  orang  yang
tidak  mampu  membebaskan  dirinya  dari belenggu mucikari dan pada umumnya juga korban  eksploitasi  seksual  Ini  berlatar belakang  pendidikan  yang  rendah  dan berekonomi  lemah.    Adanya  pemahaman kontekstual ini, maka zakat dapat didistribusikan  secara  merata  ke  delapan kelompok  tersebut,  sehingga  zakat  dapat menyejahterakan  umat  dan  terwujudnya keadilan  sosial  ekonomi.  Oleh  karena  itu, perlunya  lembaga  pengelola  zakat  dan pemerintah untuk memahami secara kontekstual riqab sebagai korban eksploitasi seksual sehingga berimplikasi pada
pengelolaan zakat yang mampu
mengentaskan kemiskinan dengan mencegah terjadinya  terjadinya  eksploitasi  seksual yang  merupakan  kejahatan  terhadap  hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, M. (1995). Islam
Transformatif . Jakarta: Pustaka Firdaus.
Al-Ashfahani,  R.  (1992). Mufradat  Al  Fazh Al-Qur`an . Riyadh: r Al-Syamsiyah. al-Zuhaili,  W.  (2009). Tafsir  Al-Munir  Fi ‘Aqidah  Wasy-Syari’ah  wal  Manhaj  – .
Beirut, Lebanon: Dar el-Fikr.
Aprilia,  I.  R.  (2018).  Reconstructing  the Notion  of  Nationalism:  Conversations About Women and Nationalism. Jurnal Perempuan , 23 (3).
Aryani,  A.  V.,  &  et.al.  (2019). Korban Bersuara,  Data  Bicara  Sahkan  RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai  Wujud  Komitmen  Negara .
Jakarta.
Ash-Shiddieqy,  T.  M.  H.  (1997). Pedoman Zakat . Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Bahri S, A. (2016). Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan  Ekonomi  Kesejahteraan Ummat. Li  Falah:  Jurnal  Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam , I (2), 74–89.
Chusaini,  I.  (2019). Korban  Eksploitasi Ekonomi  Perempuan  Pekerja  Seks
Komersial  di  Rawa  Bebek  Penjaringan Jakarta Utara . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Febriansyah,  F.  I.  (2017).  Keadilan Berdasarkan  Pancasila  Sebagai  Dasar Filosofis  Dan  Ideologis  Bangsa. DiH: Jurnal  Ilmu  Hukum , 13 (25),  1–27.
http://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545 Fitri,  M.  (2017).  Pengelolaan  Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam , 8 (1), 149. http://doi.org/10.21580/economica.2017 .8.1.1830 Irianto,  S.  (ed.  .  (2008). Perempuan  dan Hukum: Menuju Hukum yang
Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Khairuldin,  W.  M.  K.  F.  W.  (2013). The Philosophy  and  Elasticity  of  Zakah Distribution  in  Islam . International
Journal  of  Education  and  Research
(Vol. 1).
Malahayatie,  M.  (2016).  Interpretasi  Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer  (Studi  Analisis  Fungsi Zakat  Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi
Umat). Jurnal Al Mabhats , 1 (1), 48–72.
Permono,  S.  H.  (1993). Pendayagunaan Zakat  dalam  Rangka  Pembangunan Nasional . Jakarta: Pustaka Firdaus.
Shihab,  M.  Q.  (2002). Tafsir  Al-Misbah,
Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al  Qur- an. Jakarta: Lentera Hati.
Suryandaru,  Y.  S.  (2001).  Hegemoni  dan
Reproduksi Kekuasaan Dalam Perdagangan  Perempuan  (Trafficking) Untuk Prostitusi. Manusia,
Kebudayaan,  Dan  Politik, XIV (2),  35– 50.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). Transnational Organized Crime in  Southeast  Asia:  Evolution,  Growth and Impact . http://doi.org/10.4324/9780203146026-
21
Wan  Mohd  Khairul  Firdaus,  W.  K.,  & Mahadi, M. (2013). The philosophy and elasticity of zakah distribution in Islam. International Journal of  Education  and Research , 1 (8), 1–12.
Yuniantoro,  F.  (2018).  Eksploitasi  Seksual Sebagai  Bentuk  Kejahatan  Kesusilaan dalam  Peraturan  Perundang-undangan. JUSTITIA  JURNAL  HUKUM , 2 (1), 105–125.
Zainuddin,  Z.  (2013). Hukum  Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan  Sosial .  Makassar:  Alauddin University Press.
Zainuddin,  Z.  (2017).  Restorative  Justice Concept  on  Jarimah  Qishas  in  Islamic
Criminal Law. Jurnal  Dinamika Hukum , 17 (3), 335. http://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.3. 826