## Kajian  Yuridis  Penerapan  Asas  Berkelanjutan  dan  Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba
Fransiscus Juan Palempung 1 , Friend H. Anis 2 , Mercy Maria Magdalena Setlight 3
1,2,3, Universitas Sam Ratulangi,Manado, Indonesia
mercysetlight@unsrat.ac.id

## Abstrak
Tujuan Penelitian untuk Untuk mengkaji dan mnenganalisis substansi dan efektivitas pengaturan  hukum  kegiatan  Investasi  di  bidang  Pertambangan  Minerba  menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Untuk mengkaji dan menganalisis Akibat Hukum  Yang  Timbul  Akibat  Pelanggaran  terhadap  Asas  Berkelanjutan  Dan Berwawasan  Lingkungan  Dalam  Kegiatan  Pertambangan  Minerba.  Hasil  Penelitian Menunjukkan  Substansi  pengaturan  hukum  kegiatan  investasi  di  bidang pertambangan  dapat  dilihat  dari  perspektif  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup. Selanjutnya  kehadiran  Undang  undang  Cipta  Kerja  lebih  memperkuat  subtansi pengaturan hukum dibidang pertambangan dan  menjadi jalan  keluar terutama yang berkaitan  dengan    persoalan  perizinanan  dan  birokrasi  yang  berbelit  dan  tumpang tindih. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha  yang  berhubungan  dengan  lingkungan  hidup,  sehingga  prinsip  pembangunan berkelanjutan  menjadi  dasar  dan  terintegrasi  dalam  pembangunan  suatu  wilayah termasuk  wilayah  pertambangan.  Bahwa  mineral  dan  batubara  sebagai  kekayaan yang  tak  terbarukan,  pengelolaannya  perlu  dilakukan  seoptimal  mungkin,  efisien, transparan,  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan.  Pelanggaran  asas berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan  dalam  kegiatan  pertambangan  dapat menimbulkan  akaibat  hukum dalam  bentuk  pertanggungjawaban  dan  pemberian sanksi.
Kata  Kunci:  Kajian  Yuridis,  Berwawasan  Lingkungan  ,  Investasi  dan  Pertambangan Minerba Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, batu bara, minyak, gas bumi dan bahan tambang lainnya baik yang ada  di daratan maupun tanah  di bawah laut.  Bahan-bahan galian tersebut pada prinsipnya  dikuasai  oleh  negara,  dimana  hak  penguasaan  negara  berisi  wewenang  untuk

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 2 December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
mengatur,  mengurus  dan  mengawasi  pengelolaan  dan  pengusahaan  bahan  galian  tersebut serta  kewajiban  untuk  mempergunakannya  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat (Salim,2014).
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  33  ayat  (3) menetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara atau dapat dikatakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan  merupakan  kekayaan  nasional.  Bangsa  Indonesia  sesuai  pasal  33  ayat  (3)    Undang- Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan pada Negara untuk mengatur, memelihara dan menggunakan  kekayaan  nasional  tersebut  sebaik-baiknya  agar  tercapai  masyarakat Indonesia yang sejahtera (Hamdan,2000).
Sangat  disadari  bahwa  kegiatan    pembangunan  di  negara  kita  seringkali menyebabkan rendahnya mutu lingkungan hidup kita. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan harus digunakan secara rasional, yang berarti dapat memberikan manfaat yang sebesar mungkin, dengan tidak merugikan kepentingan generasi yang  akan  datang,  hal  ini  juga    berarti  bahwa  dalam  pembangunan  diterapkan  asas kelestarian  bagi  sumber  daya  alam  dan  selanjutnya  memanfaatkan  sumber  daya  alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia.
Kegiatan pertambangan untuk mengambil bahan galian berharga dari lapisan bumi telah berlangsung sejak lama. Selama kurun waktu 50 tahun, konsep dasar pengolahan relatif tidak berubah, yang berubah adalah skala kegiatannya. Mekanisasi peralatan pertambangan telah  menyebabkan  skala  pertambangan  semakin  membesar.  Perkembangan  teknologi pengolahan  menyebabkan  ekstraksi  bijih  kadar  rendah  menjadi  lebih  ekonomis,  sehingga semakin  luas  dan  dalam  lapisan  bumi  yang  harus  di  gali.  Hal  ini  menyebabkan  kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar dan bersifat penting.
Peningkatan  IUJP  (Ijin  Usaha  Jasa  Pertambangan)  menunjukkan  kegiatan  usaha  ini menjanjikan  karena  terjadi  fluktuasi  yang  meningkat  terhadap  produksi,  dimana peningkatan  investasi  ini  meliputi  peralatan  pertambangan,  infrastruktur,  dan  lainnya. Peningkatan  investasi  meliputi  pembelian  peralatan  pertambangan,  infrastruktur  dan lainnya,  industri  jasa  pertambangan  memberikan  pengaruh  yang  tidak  sedikit  karena  efek berganda terhadap kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitar tambang maupun secara nasional.
Investasi  ( investment  multiplier )  pada  prinsipnya  merupakan  salah  satu  indikator untuk  menggolongkan  suatu    sektor  perekonomian      sebagai leading      sector yang menggambarkan    seberapa  besar  peningkatan        nilai        tambah        perekonomian  secara keseluruhan,    baik    langsung    maupun    tidak    langsung,  sebagai  akibat  dari  tambahan investasi  di  sektor  ekonomi  (ginting,2005).  Walaupun  demikian,  investasi  dibidang pertambangan  harus  dibarengi  dengan  kesadaran    masyarakat  dalam  kaitannya  dengan pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  telah  berkembang  demikian  rupa  sehingga  perlu disempurnakan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan lingkungan hidup (Sunarso,2005).
Mengingat kegiatan pertambangan di bidang mineral dan batubara berdampak bagi lingkungan  hidup    dan  di  sisi  lain  mempunyai  peranan  penting  dalam  memberikan  nilai tambah  secara  nyata  kepada  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  pembangunan  daerah secara  berkelanjutan,  maka  Pemerintah  perlu  mengatur  kegiatan  pertambangan  dengan memberlakukan  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral dan Batubara.    Dalam  kurun  waktu  11  tahun  sejak  berlakunya  UU  No.4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ternyata masih menimbulkan persoalan terkait dengan masalah  kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  perizinan, perlindungan  terhadap  masyarakat  terdampak,  data  dan  informasi  pertambangan, pengawasan,  dan  sanksi,  sehingga  penyelenggaraan  pertambangan  mineral  dan  batubara kurang  berjalan  efektif  dan  belum  dapat  memberi  nilai  tambah  yang  optimal  sehingga Pemerintah memberlakukan Undang Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU No. 4 Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara.,  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Salah satu asas dalam hukum pertambangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009,  yo    Undang-Undang  No  3  Tahun  2020    Tentang Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara  adalah  asas  berkelanjutan  dan  berwawasan Lingkungan.    Adapun  yang  dimaksud  dengan  asas  berkelanjutan  dan  berwawasan lingkungan  adalah  asas  yang  secara  terencana  mengintegrasikan  dimensi  ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang (Suparmono,2012).
Asas  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan  dalam  pengelolaan  kegiatan pertambangan terkait pula dengan pembangunan berkelanjutan  yang merupakan kebutuhan masyarakat  Indonesia  yang  diterapkan  dalam  kebijakan  pemerintah  (hukum)  khususnya dalam  hal  perekonomian  nasional  (Susila,2015).  Salah  satu  prinsip  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam,  setelah  penguasaan  negara  untuk  kemakmuran  rakyat  adalah pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ).
Berkaitan dengan lingkungan hidup, maka  Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaedah-kaedah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang  bertujuan  untuk  mencegah  penyusutan  dan  kemerosotan  mutu  lingkungan. Menurut Danusaputro, bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.
Sebagaimana diketahui bahwa lingkungan hidup Indonesia telah mengalami berbagai kerusakan  yang  sangat  mengkhawatirkan,  yang  salah  satunya  disebabkan  oleh  kegiatan pertambangan  minerba  baik  yang  legal  maupun  tanpa  izin,  Kerusakan  dan  pencemaran lingkungan akibat pertambangan Batubara terjadi pada wilayah-wilayah pertambangan yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Data dari analisis Jejaring Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran baik udara, Sungai, laut dan tanah  akibat  pertambangan  batubara.  Di  Kalimantan  juga  mengalami  hal  yang  sama  akbat dampak  yang  ditimbulkan  dari  kegiatan  pertambangan  batubara  yaitu  terjadi  kerusakan lingkungan  sebagaimana  pernyataan     Gubernur  Provinsi  Kalimantan  Timur  (Kaltim)  Isran Noor  menyatakan  prihatin  atas  kondisi kerusakan  lingkungan di  wilayah  setempat  diduga karena aktivitas pertambangan batubara .
Laporan temuan Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid yang menduga terjadinya pelanggaran hukum seperti kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin persetujuan penggunaan  kawasan  hutan  dari  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK), pembiaran  lahan  pasca  tambang  tanpa  reklamasi,  serta  pembuangan  limbah  yang  dapat merusak  lingkungan  hidup.  Temuan  lainnya  diungkapkan  oleh Dinas  Lingkungan  Hidup (DLH) Samarinda, Lilly Yurlianty menyatakan limbah yang dihasilkan sektor pertambangan sangat berdampak pada pencemaran lingkungan, misalkan seperti tercemar air sungai yang menjadi  sumber  bahan  baku  air  minum,  terancamnya  ekosistem,  dan  kerusakan  struktur tanah sehingga menimbulkan banjir.
Kenyataan yang ada saat ini, bahwa terjadi eksploitasi yang berlebihan dan bahkan tidak  terkendali  yang  dilakukan  manusia  terhadap  lingkungan  hidup,  terutama  juga  dalam kegiatan  investasi  di  bidang    pertambangan,  sehingga  telah  banyak  menyebabkan pencemaran  dan  kerusakan  pada  sumber-sumber  alam  dan  menimbulkan  dampak    buruk, baik terhadap manusia, maupun terhadap lingkungan itu sendiri. Para pelaku usaha sering mengabaikan  keberlanjutan  fungsi  lingkungan,  tetapi  hanya  tertuju  pada  bagaimana mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari lingkungan tersebut.
Kerusakan  pada  sumber-sumber  alam  yang  ada  tidak  saja  akan  mengarah  kepada kepunahan  manfaat  sumber  alam  tersebut  untuk  kehidupan  manusia,  melainkan  akan menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber alam lainnya. Kebijakan pengelolaan sumber- sumber  alam  dan  lingkungan  hidup  seharusnya  dilakukan  secara  menyeluruh  dengan memperhitungkan secara saksama hubungan kait-mengait dan saling ketergantungan antara berbagai masalah.
Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis dalam penulisan Tesis dengan  judul yaitu: " Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba".
METODE
Adapun  jenis  penelitian  ini  adalah  merupakan  penelitian  hukum  normatif    ( yuridis normative ),  dimana  dalam  penelitian  hukum  normatif  meletakkan  hukum  sebagai  sistem norma  berupa  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan,  putusan pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin  (ajaran)  (Achmad,2010).  Adapun  ciri  utama  dari penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data  sekunder  belaka  (Achmad,2010).  Data  yang  terkumpul  disusun  dan  dikategorisasi sesuai  dengan  permasalahan,  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  analisa  data  kualitatif yaitu  menganalisa  secara  kompeherensif  keseluruhan  data  sekunder  yang  diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan. Dalam analisa data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistimatis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisa secara kualitatif,  yakni  dengan  memberikan  pengertian  terhadap  data  yang  dimaksud  diuraikan dalam  bentuk  kalimat  per  kalimat  kemudian  dari  hasil  analisa  data  tersebut diinterpretasikan  kedalam  bentuk  kesimpulan  yang  bersifat  induktif  yang  berupa  jawaban permasalahan berdasarkan hasil analisis (Marzuki,2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Substansi Dan Efektivitas Pengaturan Hukum Investasi Di Bidang      Pertambangan Minerba Di Indonesia
Prinsip  yang  utama  bahwa  aktivitas  dan  investasi  di  bidang  pertambangan  tidak boleh  dilepas  begitu  saja  tanpa  ada  regulasi  yang  mengatur  untuk  menjamin grand  design pengelolaan sumber daya alam, yakni dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, berprinsip pembangunan  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan.    Oleh  karena  itu,  regulasi  yang mengatur  pengelolaan  pertambangan  juga  harus  memiliki  asas  dan  tujuan  yang  mengacu pada grand  design tersebut  untuk  memberikan  arah  bagaimana  pertambangan  dilakukan dengan baik dan benar. Pada sisi yang lain, era otonomi daerah telah pula membawa babak baru dalam kewenangan pengelolaan pertambangan oleh provinsi/kabupaten/kota  melalui berbagai regulasi daerah (Haryadi,2018).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  substansi  pengaturan  hukum  investasi dibidang pertambangan secara garis besar adalah sebagai berikut :
1 . Pengaturan Hukum Investasi Di Bidang Pertambangan Menurut Perspektif Undang- Undang Lingkungan Hidup .
Pembangunan  sebagai  perwujudan  nilai-nilai  Pancasila  adalah  pembangunan  bagi semua rakyat Indonesia. Prinsip penting dalam pelaksanaan pembangunan adalah nasional dan  menyeluruh,  yang  berarti  bahwa  pembangunan  diselenggarakan  di  seluruh  tanah  air Indonesia  untuk  mengembangkan  bangsa  Indonesia  dan  di  segala  bidang  kehidupan  dan penghidupan masyarakat Indonesia.
P embangunan  yang  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  demi  peningkatan pendapatan  dan  pencapaian  devisa  negara  cenderung  bersifat  eksploitatif.  Kondisi  ini berakibat  pada  pemanfaatan  sumberdaya  alam  cendrung  mengabaikan  prinsip-prinsip keadilan,  demokratis  dan  keberlanjutan  sumberdaya  alam.  Lingkungan  hidup  yang  sehat adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pada lingkungan hidup yang baik, terdapat berbagai macam  kekayaaan  alam  yang  tentunya  juga  bagian  dari  karunia  Tuhan.  Bangsa  Indonesia benar-benar  menyadari  hal  itu.  Termasuk  sumber  daya  mineral  dan  batu  bara  yang merupakan karunia Tuhan.
Investasi  di  bidang  pertambangan  mineral  dan  batubara  mempunyai  dampak  yang besar  terhadap  kerusakan  lingkungan.  Pemanfaatan  sumber  daya  alam  mineral  dan  batu bara  perlu  memperhatikan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam
pelaksanaannya  hal  ini  dilihat  dari  prinsip  yang  terdapat  pada  Pasal  3  Ayat  (1)  huruf  d Undang-undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Penanam  Modal.  Sebagai  bentuk pertanggung  jawaban  terhadap  kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan investor dalam perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  di  bidang  pertambangan  mineral  dan  batu  bara  adalah kewajiban  untuk  memperhatikan  prinsip  kelestarian,  keberlanjutan  dan  berwawasan lingkungan
Investasi di bidang pertambangan pada prinsipnya berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.  Kesejahteraan  rakyat  memang  sesuatu  yang  penting  dalam  kehidupan  bernegara. Permasalahannya jika kesejahteraan rakyat dibungkus dengan kerusakan lingkungan hidup, akan  menjadi  mimpi  buruk  bagi  rakyat.  Kesejahteraan  yang  hanya  bersifat  sementara bukanlah  kesejahteraan  yang  hakiki,  melainkan  kesejahteraan  yang  dibingkai  oleh fatamorgana.  Kesejahteraan  yang  didasari  oleh  kerusakan  lingkungan  hidup  adalah  awal mula dari kesengsaraan rakyat (Handoyo,2020).
Berkaitan dengan kegiatan investasi di bidang pertambangan, maka asas kelestarian dan  keberlanjutan  tentu  tidak  bisa  dilepaskan  dari  bahasan  mengenai  pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat.  Asas kelestarian dan keberlanjutan  ini  sebagai  dasar/penopang  dalam  upaya  pembangunan  berkelanjutan  yang diharapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009.  Pembangunan  berkelanjutan terdapat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberi pengertian sebagai berikut: .
“Pembangunan  Berkelanjutan  adalah  upaya  sadar  dan  terencana  yang  memadukan aspek  lingkungan  hidup,  sosial,  dan  ekonomi  ke  dalam  strategi  pembangunan  untuk menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup  serta  keselamatan,  kemampuan,  kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dimaknai dengan suatu proses pembangunan yang  dilakukan  secara  optimal  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia  secara  berkelanjutan,  dengan  cara menyerasikan  aktivitas manusia  sesuai  dengan kemampuan  sumber  daya  alam  yang  menopangnya  dalam  suatu  ruang  wilayah  daratan, lautan,  dan  udara sebagai  satu  kesatuan.  Pembangunan  berkelanjutan  adalah  segala  upaya pemanfaatan  sumber  daya,  pengembangan  teknologi,  perubahan  tatanan  kelembagaan, peningkatan  investasi,  harus  diarahkan  secara  harmonis  dan  terpadu  untuk  memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang (Nadia,2020).
Konsepsi asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana diatur Pasal 2 huruf b yang dimaksudkan  dengan  “asas  kelestarian  dan  keberlanjutan”  adalah  bahwa  setiap  orang memikul  kewajiban  dan  tanggungjawab  terhadap  generasi  mendatang  dan  terhadap sesamanya  dalam  satu  genarasi  dengan  melakukan  upaya  pelestarian  daya  dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
Secara keseluruhan asas yang dipergunakan sebagai dasar dalam perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam  kaitannya  dengan  investasi  di  bidang  pertambangan Minerba, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain, asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati- hatian;  keadilan;  ekoregion;  keanekaragaman  hayati;  pencemar  membayar;  partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah. Selain itu juga harus diselenggarakan  berdasarkan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dan  berwawasan lingkungan sebagaimana dimuat  dalam  bagian  menimbang  dari Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2009.
Pembangunan  berkelanjutan,  diisyaratkan  untuk  tidak  menghabiskan  sumber  daya alam, sehingga tersisa untuk generasi selanjutnya. Dengan demikian, manusia ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam proses pembangunan berkelanjutan. Makna dari perhatian itu adalah  sebagai  subjek  beserta  hak-hak  mereka  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  sehat dan produktif serta serasi dan selaras dengan alam.
Pembangunan  berkelanjutan  menurut  Susan  Barker  merupakan  paradigma  baru dalam  pembangunan  yang  mencoba  menggabungkan  aspek  ekonomi  dalam  pembangunan serta  mempertahankan  kelestarian  lingkungan.  Hal  ini  juga  merupakan  bagian  dari  upaya baru  untuk  mengintegrasikan  pertimbangan  sosial  lingkungan,  ekonomi  dan  menjadi paradigma baru. Yang diperlukan dalam pembangunan yang berkelanjutan adanya tiga pilar yaitu  pembangunan  ekonomi,  pembangunan  sosial,  dan  pembangunan  lingkungan.  Dan ketiga pilar tersebut tentu saja harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
.
2.  Investasi  Pertambangan  Menurut  Undang-Undang  No  3  Tahun  2020  Tentang Perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
Sejak  berlakunya  UU  No.  4  Tahun  2009  kewenangan  perizinan  menjadi  terobosan baru  bagi  penyelenggaraan  kepemerintahan  dalam  kerangka  otonomi  daerah  yaitu  dari sentralistik  beralih  kearah  desentralisasi  kewenangan  (Nuradhawati,,2019).    Padahal  jauh sebelum  lahirnya  Undang-Undang  No.4  Tahun  2009,  pengaturan  perizinan  pertambangan cenderung sentralistik.
Dalam  rangka  mewujudkan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya pertambangan  mineral  dan  batubara  yang  menyejahterakan  masyarakat  pemerintah menerbitkan  Undang-Undang  No  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Undang-Undang  No  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Minerba). Dalam Undang Undang Minerba diatur mengenai kegiatan usaha pertambangan  mineral  dan  batubara.  Usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara  adalah kegiatan  dalam  rangka  pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang  meliputi  tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
Sejak  terjadinya  perubahan  dan  pemberlakuan  Undang-Undang  No.3  Tahun  2020 yang  telah  merubah  aturan  sebelumnya  Undang-Undang  No.4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  dimana  kewenangan  perizinan  pemerintah  daerah telah dihapus dan sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Hak penguasaan mineral dan  batu  bara  pada  Pasal  4  menjadi  otoritas  tunggal  ditangan  kementerian  pusat.  Bahkan secara  tegas  dikatakan  pada  Pasal  6  mengenai  kewenangan  pengelolaan  pertambangan diarahkan  satu  pintu  secara  terpadu  pada  wewenang  pemerintah  pusat.  Hal  ini  berlaku disemua rezim perizinan baik itu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR).
Sebagaimana  yang  tertuang    dalam  bahan  pertimbangan  point  b  Undang-Undang Republik I Ndonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara,  bahwa  kegiatan  usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  perizinan,  perlindungan  terhadap  masyarakat  terdampak, data  dan  informasi  pertambangan,  pengawasan,  dan  sanksi,  sehingga  penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.
Seiring  adanya  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  pertambangan, kerusakan  fungsi  lingkungan  juga  makin  banyak  dijumpai  (Marfugah,2021.  Dari  aspek regulasi sebetulnya telah ada petunjuk dan arahan bagaimana kegiatan pertambangan harus dilakukan. Namun demikian, cara pandang dan orientasi tentang desentralisasi dan otonomi daerah  yang  sebatas  pada  adanya  kewenangan  pemerintah  daerah  dan  distribusi pendapatan,  berakibat  pada  upaya  eksploitasi  potensi  sumber  daya  mineral  dan  batubara yang  ada  di  daerah  dengan  tujuan  memeroleh  tambahan  pendapatan.  Cara  pandang  dan orientasi  tersebut  di  sisi  lain  mengabaikan  partisipasi  masyarakat,  pengawasan,  dan
pertanggungjawaban publik.
Terjadi perubahan kebijakan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  tentang  Perubahan  UU  Minerba  2009  (UU  Minerba  2020).  Pada  UU  yang  baru, kewenangan penyelenggaraan pertambangan minerba yang semula masih ada sebagiannya pada  pemerintah  provinsi  beralih  ke  pemerintah  pusat.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pun mempertegas sentralisasi kewenangan minerba ke pemerintah pusat. Walau sesungguhnya dalam Pasal 35 UU Minerba 2020 kewenangan perizinan dapat didelegasikan ke pemerintah daer  ah  melalui  sebuah  peraturan  pemerintah,  kenyataannya  peraturan  pemerintah  yang menjadi delegasi UU Minerba 2020 tidak memberikan kewenangan perizinan selain kepada Menteri ESDM.

## 3. Investasi Pertambangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa pada tahun 2020, Pemerintah  Indonesia  menerbitkan  2  (dua)  legislasi  yang  menuai  banyak  reaksi  dari berbagai kalangan, antara lain Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara (selanjutnya Revisi UU Minerba) serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  (selanjutnya  disebut    UUCK)  (Sari,2021).  Pertambangan  sendiri  merupakan  suatu bidang  usaha  yang  karena  sifat  kegiatannya  pada  dasarnya  selalu  menimbulkan  dampak pada alam lingkungannya (Hidayat,2017).
Kehadiran  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  atau  yang  biasa disebut omnibus  law. Secara  historis,  praktik  penerapan Omnibus  Law banyak  diterapkan diberbagai  negara  Common  Law  System,  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  atau menyederhanakan regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan  daya  saing  investasi.  Secara  umum Omnibus  Law belum  populer  di  Indonesia (Harjono,2020).
Omnibus  Law merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  mengganti  dan/atau mencabut  beberapa  materi  hukum  dalam  berbagai  undang-undang,  dimana  konsekuensi dengan penerapan Omnibus Law adalah 1) UU existing masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku; 2) UU existing tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ruh dari undang-undang tersebut.
Dalam  perjalanan  yang  tidak  begitu  panjang,  Undang-Undang  tersebut  telah dilakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor  91/PUU-X\Illll2O2O  telah  menetapkan  putusan  dengan  amar,  antara  lain:  1. pembentukan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Repr:blik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  tidak  dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan; dan 3. melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.
Setelah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  baru  dengan  memberlakukan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang pada akhirnya ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan berlakunya Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang- Undang.
Terdapat  manfaat  penting  dari  pengesahan  Perppu  No.  2  Tahun  2022  sebagai Undang-Undang  khususnya  terkait  dengan ease  of  doing  business yang  ada  di  Indonesia. Mengingat bahwa sebelum adanya regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, kemudahan investasi  di  Indonesia  masih  kalah  bersaing  dengan  negara-negara  di  Kawasan  Asean.
Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mewadahi kebutuhan terhadap pertumbuhan ekonomi dan  arus  iklim  investasi  yang  masuk  ke  Indonesia, Di  beberapa  sub  sektor  yang  berkaitan dengan iklim investasi, seperti sektor pertambangan, perikanan, dan tentang perizinan, dan lainnya telah diakomodir oleh UU Cipta Kerja.
Dalam  UU  Cipta  Kerja,  istilah  Izin  Lingkungan  dihapus  dan  diperkenalkan  istilah Persetujuan Lingkungan sehingga menyisakan hanya satu izin tersisa dalam rezim perizinan berusaha  yakni  izin  usaha.  Pengaturan  ini  berdampak  pada  menurunnya  esensi  dari  Izin Lingkungan  yang  tidak  lagi  menjadi  persyaratan  untuk  mendapat  kan  izin  usaha  dan melemahkan  fungsi  Izin  Lingkungan  sebagai  alat  kontrol  terhadap  kewajiban  pengelolaan lingkungan  suatu  usaha/kegiatan.  Di  samping  itu,  UU  Cipta  Kerja  juga  tidak  menjelaskan sistem  pemantauan  terhadap  pelanggaran  kegiatan/usaha  yang  menyebabkan  dampak terhadap  lingkungan.  Dihapusnya  bentuk  Izin  Lingkungan  juga  menghapus  kesempatan publik  untuk  melakukan  gugatan  ke  PTUN  atas  kegiatan/usaha  yang  dianggap  merusak lingkungan.
Selain  itu,  pelemahan  perizinan  lingkungan  juga  dapat  dilihat  pada  pembatasan partisipasi  publik  dalam  Amdal.  Secara  definitif,  Amdal  adalah  dokumen  yang  bertujuan sebagai  alat  untuk  merencanakan  tindakan  preventif  terhadap  kerusakan  lingkungan  yang mungkin  timbul  oleh  suatu  aktivitas  pembangunan.  Dapat  dilihat  dalam  UU  Cipta  Kerja, hanya masyarakat terdampak saja yang dapat berpartisipasi dan partisipasi tersebut hanya terbatas  dalam  penyusunan  Amdal. Pada  UUPPLH,  unsur  masyarakat  juga  mencakup pemerhati  lingkungan  hidup  dan  pihak  yang  terpengaruh  dari  keputusan  dalam  proses Amdal.
Pelibatan kedua unsur tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan Amdal  sebab  masyarakat  terdampak  seringkali  tidak  memiliki  informasi  ataupun pengetahuan yang cukup terkait rencana dan dampak pembangunan tersebut bagi mereka. Pembatasan ini juga mempersempit pengawasan masyarakat terhadap kegiatan/usaha yang berdampak  penting  bagi  lingkungan.  Diharapkan  kedepan  seluruh  pemegang  IUP  agar mampu melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perijinan sesuai ketentuan yang berlaku.

## 4. Efektivitas Pengaturan Hukum Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba
Pengelolaan  usaha  pertambangan  merupakan  kegiatan  dalam  rangka  pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
Pengelolaan usaha pertambangan sendiri sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral  dan batubara yang kemudian diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Perubahan  peraturan  tersebut  tidak  terlepas  dari  politik  sebagaimana  yang disampaikan  oleh  Andrew  Heywood  bahwa  Politik  adalah  kegiatan  suatu  bangsa  yang bertujuan  untuk  membuat,  mempertahankan,  dan  mengamandemen  peraturan-peraturan umum  yang  mengatur  kehidupannya,  yang  berarti  tidak  dapat  terlepas  dari  gejala  konflik dan kerja sama ( Politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricaly linked to the phenomen of conlict and cooperation) (Budiardjo,2008).
Perubahan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral dan batubara didasari bahwa peraturan tersebut masih belum efektiv untuk dapat menjawab perkembangan,  permasalahan,  dan  kebutuhan  hukum  dalam  penyelenggaraan pertambangan  mineral  dan  batubara,  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan  agar  dapat menjadi  dasar  hukum  yang  efektif,  efisien,  dan  komprehensif  dalam  penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.
Persoalan yang berhubungan dengan efektivitas pengaturan hukum adalah berkaitan dengan  kewenangan  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara  yang  mengalami
pergeseran dimana jika mengacu pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  dalam  pengelolaannya  terbagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten  kota.  Namun  setelah  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,  kewenangan  pengelolaan  pertambangan  justru  bersifat  sentralistik  yang  mana kewenangannya ada pada pemerintah pusat.
Usaha  pertambangan  sendiri  dilaksanakan  berdasarkan  perizinan  berusaha  dari pemerintah pusat yang mana perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor  induk  berusaha,  sertifikat  standar  dan  juga  izin.  Kemudian  Mengenai  izin  sendiri terdiri  dari  beberapa  aspek  mulai  dari  izin usaha pertambangan, izin  usaha  pertambangan khusus,  IUPK  sebagai  Kelanjutan  Operasi  Kontrak/Perjanjian,  Izin  Pertambangan  Rakyat, Surat  Izin  Penambangan  Batuan,  izin  penugasan,  Izin  Pengangkutan  dan  Penjualan,  Izin Usaha  Jasa  Pertambangan,  dan  IUP  untuk  Penjualan.  Mengenai  izin  usaha  pertambangan terdiri atas dua tahap kegiatan yakni, eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,  dan studi  kelayakan.  Serta  operasi  produksi  yang  meliputi  kegiatan  Konstruksi, Penambangan,  Pengolahan,  Pemurnian,  Pengembangan  atau  Pemanfaatan,  serta Pengangkutan dan Penjualan.
Konstitusi  Indonesia  menegaskan  penguasaan  sumber  daya  alam  diserahkan kepada negara. Penyerahan tersebut dimuat dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar  Tahun  1945,  Pasal  33  ayat  3  menyatakan  bahwa,  “Bum i  dan  air  dan  kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh  negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat”. Tujuan  terhadap  penguasaan  sumber  daya  alam  oleh  negara  untuk mensejahterakan rakyatnya.
Negara  memiliki  kewajiban  untuk  memakmurkan  rakyat,  agar  kesejahteraan  bisa dicapai.  Salah  satu  cara  negara  untuk  menyelenggarakan  pembangunan  dengan  tujuan mensejahterakan  rakyat  adalah  dengan  menguasai  sumber  daya  alam  yang  ada  dalam wilayah negara. Lalu penguasaan tersebut dikelola dengan baik dan benar.  Namun demikian pembangunan  dan  penguasaan  sumber  daya  alam  harus  dengan  cara  yang  adil.  Untuk mencapai  kesejahteraan  akan  menjadi  absur  jika  mengesampingkan  keadilan.  Konsep keadilan berkaitan erat dengan manusia dan sosial.  Konsep keadilan juga harus dipandang lebih luas, yaitu dalam hal lingkungan hidup (Sagama,2016).
Oleh  sebab  itu,  perlu  dilakukan  kajian  berkaitan  dengan  efektivitas    jaminan terhadap kelestarian lingkungan hidup yang baik dan eksistensi masyarakat adat dalam UU No.3  Tahun  2020.  Pertama-tama  untuk  mengkaji  jaminan  tersebut  dimulai  dengan  kajian relevansi UU No. 3 Tahun 2020 dengan Pancasila dan UUD 1945.

## B.  Akibat  Hukum  Pelanggaran  Terhadap  Asas  Berkelanjutan  Dan  Berwawasan Lingkungan Dalam Pertambangan Minerba
Usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara  mempunyai  peranan  penting  dalam memberikan  nilai  tambah  secara  nyata  terhadap  pendapatan  nasional  dan  pembangunan daerah  terkait  permintaan  global  akan  batubara  sebagai  sumber  energi  alternatif  untuk mencukupi  kebuhan  energi seiring  dengan  meningkatnya  harga  bahan  bakar  minyak  bumi (Faradila,2020). Namun yang tidak bisa diabaikan adalah kegiatan pertambangan sering kali menjadi  salah  satu  penyebab  kerusakan  lingkungan  hidup  disamping  bentuk  eksploitasi lingkungan  lainnya  seperti  pembukaan  lahan  ( open  pit ),  hilangnya  biota  tumbuhan, penebangan  pohon  yang  mana  berfungsi  sebagai  penyokong  cadangan  air,  mengganggu koridor  hewan  dalam  habitat  aslinya,  serta  belum  lagi  limbah  yang  dihasilkan  penyebab pencemaran tanah dan air.
Prinsip  hukum  pengelolaan  pertambangan  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, sebagimana  disebutkan  Pasal  2  UU  Minerba bahwa Pertambangan  mineral  dan  batubara  dikelola  berasaskan:
a.    manfaat,  keadilan,  dan  keseimbangan;
b.    keberpihakan  kepada  kepentingan  bangsa; c.    partisipatif,  transparansi,  dan  akuntabilitas; d.   berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di  dalam bumi    merupakan    sumber    daya    alam    yang    tak    terbarukan,    pengelolaannya  perlu dilakukan  seoptimal  mungkin,  efisien,  transparan,  berkelanjutan  dan  berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat  sebesar-besar  bagi  kemakmuran rakyat    secara    berkelanjutan.    Prinsip    manfaat    merupakan    asas    dimana    dalam pengelolaan    sumber    daya    mineral    dan    batubara    dapat    memberikan    kegunaan    bagi kesejahteraan  masyarakat  banyak.  Prinsip  ini  sesuai  dengan  konsep  yang  dikembangkan Jeremy  Bentham  yang  dikenal  sebagai  utilitarianisme.
Utilitarianisme  meletakkan  kemanfaatan  sebagai  tujuan  utama  dari  hukum, kemanfaatan  di  sini  diartikan  sebagai  kebahagiaan  (happines),  yang  tidak mempermasalahkan baik atau  tidak  adilnya  suatu  hukum,  melainkan  bergantung  kepada pembahasan  mengenai  apakah  hukum  dapat  memberikan  kebahagian  kepada  manusia atau  tidak.
Prinsip  keadilan  meliputi  aspek-aspek  kesejahteraan  rakyat,  pemerataan, pengakuan  kepemilikan  MHA,  pluralisme  hukum,  dan  yang  merusak  membayar. Prinsip keadilan  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  pengelolaan    sumber    daya mineral  dan  batubara  yang  menjamin  keadilan  antar  dan  inter  generasi.  Di  samping  itu, prinsip    ini    juga    bertujuan    untuk    mewujudkan    perlindungan    hukum    bagi    MHA    dan masyarakat  lainnya  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  tambang.
Prinsip  keseimbangan  dimaksudkan  sebagai  prinsip  pengelolaan  sumber  daya mineral    dan    batubara    berdasarkan    prinsip    pelestarian    kemampuan    lingkungan    yang serasi    dan    seimbang    untuk    menunjang    pembangunan  yang    berkesinambungan    bagi peningkatan  kesejahteraan  manusia.
Prinsip    keseimbangan    juga    menghendaki    bahwa    dalam    pelaksanaan pertambangan  mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara  dan  seimbang  antara  pemberi  izin  dengan  pemegang  izin.  Pemberi  izin  dapat menuntut  hak-haknya  kepada  pemegang  izin,  seperti  IPR,  IUP,  maupun  IUPK.  Begitu juga  pemegang  izin  dapat  menuntut  haknya  kepada  pemberi izin supaya pemberi izin dapat  melaksanakan  kewajibannya,  seperti  memberi    pembinaan    dan    pengawasan terhadap  pemegang  izin.  Ini  berarti  keseimbangan  dalam  hak  dan  kewajiban.
Salah    satu    implementasi    dari    prinsip    keseimbangan    dalam    pengelolaan    dan pengusahaan  tambang  adalah  tetap  menjaga  keseimbangan  antara  ketersediaan bahan galian dengan kebutuhan pasar atau konsumen dan prinsip keseimbangan  ini  seyogyanya menjadi    prinsip    utama    dari    undang-undang    pertambangan    dan    undang-undang pengelolaan  sumber  daya  alam.
Prinsip    keseimbangan  antara  ketersediaan  dan  produksi  dengan  kebutuhan konsumen,  diharapkan  berfungsi  sebagai  alat  kontrol  ( tool  of  social  engineering )  terhadap kegiatan-kegiatan  penambangan  sebagaimana  Ronny  Hantijo  Soemitro  kemukakan bahwa kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi  definisi  dari  tingkah  laku  yang  menyimpang    serta    akibat-akibatnya    seperti larangan-larangan,  tuntutan-tuntutan,  pemidanaan,  dan  pemberian  sanksi.
Terkait    dengan    prinsip    partisipasi    dalam    Undang-Undang    Minerba menimbulkan  masalah,  aturannya  sangat  normatif.  Yang  diatur  hanya  sebatas  pemberian kewenangan  kepada  pemerintah   propinsi  untuk  meningkatkan peran serta masyarakat terutama masyarakat di sekitar wilayah pertambangan sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal 7  huruf  (i)  Undang-Undang  Minerba  bahwa pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan  dengan  memperhatikan  kelestarian  lingkungan. Mestinya  semua  level  pemerintahan  punya  wewenang  dan  tidak  dimandatkan  untuk diatur  lebih  lanjut.
Prinsip    transparansi,  yaitu    prinsip    bahwa    dalam    pelaksanaan    pertambangan mineral  dan  batubara  harus  dilaksanakan  secara  terbuka. Artinya setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan  pemegang  izin  harus  disosialisasikan secara    jelas    dan    terbuka    kepada    masyarakat.  Misalnya,  tentang  tahap-tahap  kegiatan pertambangan,  kebutuhan  tenaga  kerja,  dan  lainnya.Jika  terjadi  dampak  negatif  dari pertambangan  harus  disampaikan    secara    terbuka    kepada    masyarakat    termasuk masyarakat    di    sekitar    wilayah    pertambangan.    Prinsip    transparan    pengelolaan    yang terbuka    terkait    dengan  informasi  pengelolaan  pertambangan  yang  dapat  diakses  secara umum  sehingga    lembaga    negara    dan    anggota    masyarakat    seperti    lembaga    swadaya masyarakat  dapat  memantau  dan  memberikan  pengawasan  secara  efektif.
Prinsip  akuntabilitas  berarti  bahwa  setiap  pertambangan  mineral  dan  batubara harus    dapat    dipertanggung    jawabkan    kepada    rakyat    dengan    memperhatikan    rasa keadilan  dan  kepatutan.  Prinsip  akuntabilitas  ini  erat  kaitannya  dengan  hak-hak  yang akan  diterima  oleh  pemerintah,  baik  pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan  mineral  dan  batubara.
Prinsip    berkelanjutan    dan    berwawasan    lingkungan    pengelolaan    sumber    daya mineral  dan  batubara. adalah  prinsip  yang  secara  terencana  mengintegrasikan  dimensi ekonomi,    lingkungan,    dan    sosial    budaya    dalam    keseluruhan    usaha    pertambangan mineral  dan  batubara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masa  kini  dan  masa  yang  akan Prinsip  ini  berkaitan  dengan  kelangsungan  hidup  dan  kelestarian  lingkungan  saat  ini dan  di  masa  yang  akan  datang.
Di  satu  sisi  pengelolaan  pertambangan  dimaksudkan  untuk  menggali  sumber- sumber  kekayaan  alam  guna  memperoleh  nilai  tambah  perekonomian,  di  sisi  yang  lain pengelolaan    pertambangan    yang    objeknya    tidak    dapat    dibarui    dan    dapat    merusak lingkungan    yang    pada    akhirnya    merusak    ekosistem.    Sementara    semua    makhluk termasuk  manusia  hanya  dapat  hidup  pada  lingkungan  dengan  ekosistem  yang  baik dan    layak.    Oleh    karena  itu,  dalam  perencanaan  pengelolaan  pertambangan mengintegrasikan dimensi  ekonomi,  lingkungan  dan  sosial  budaya.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  sebagian  dari  bahan  tambang  yang  merupakan karunia  Tuhan  adalah  sesuatu  yang  tidak  terbarukan  (Redi,2017).  Mineral  dan  batu  bara adalah  kekayaan  alam  yang  tidak  terbarukan.  Artinya,  ketika  mineral  dan  batu  bara ditambang,  tidak  akan  dapat  segera  digantikan  oleh  sarana  alam  dengan  kecepatan  yang cukup cepat untuk mengimbangi komsumsi. Oleh sebab itu, penambangan mineral dan batu bara  harus  dilakukan  dengan  bijaksana  oleh  negara.  Apabila  dilakukan  dengan  cara  yang tidak bijaksana, maka akan terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup.
Mineral  dan  batubara  merupakan  kekayaan  alam  yang  dipandang  sebagai  karunia Tuhan  akan  menjadi  bencana  alam  jika  tidak  dikelola  dengan  baik.  Pertambangan merupakan  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Mundzir,2016).
Manajemen  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  hidup  perlu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam  dan  lingkungan  hidup.  Prinsip  keadilan  merujuk  pada  kebijakan  pengelolaan sumberdaya  alam  harus  direncanakan,  dilaksanakan,  dimonitoring  dan  dievaluasi  secara berkelanjutan.
Pasal 1 ayat 29 UU No. 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara  dan  tidak  terikat  dengan  batasan  administrasi  pemerintahan  yang  merupakan  bagian dari  tata  ruang  nasional.  Ayat  30  menjelaskan  bahwa,  Wilayah  usaha  pertambangan,  yang selanjutnya  disebut  WUP,  adalah  bagian  dari  WP  yang  telah  memiliki  ketersediaan  data, potensi, dan/atau informasi geologi‖. Wilayah yang bisa dijadikan usaha pertambangan tidak memiliki batas dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dimanapun dalam wilayah
Indonesia  bisa  dijadikan  tempat  usaha  pertambangan,  asalkan  memiliki  potensi  mineral dan/atau  batu  bara  dan  telah  memiliki  ketersediaan  data,  potensi,  dan/atau  informasi geologinya.
Berkaian dengan invesasi pertambangan, prinsip keberlanjutan merupakan prinsip yang  bertujuan  mengembangkan  keharmonisan  antara  manusia  dengan  perilaku kemanusiaan  dan  alam  baik  pada  tingkat  nasional  maupun  internasional.  Untuk  mencapai keharmonisan  ini  dibutuhkan  sistem  politik  yang  efektif  dan  aman  Prinsip  keberlanjutan merupakan  prinsip  penghematan  sumberdaya  alam  dan  singkronisasi  aspek  konservasi dengan  aspek  pemanfaatan  secara  arif,  sehingga  pembangunan  tidak  berakibat  pada kerugian  jangka  panjang.  Dalam  pengertian  pembangunan  berkelanjutan  yang  terdapat dalam  UUPPLH  2009  ini  memiliki  maksud  bahwa  pembangunan  yang  dilaksanakan  tidak hanya  untuk  kepentingan  atau  memenuhi  kebutuhan  masa  kini  tetapi  juga  generasi  masa depan,  dengan  demikian  pembangunan  berkelanjutan  sudah  sepantasnya  memuat  prinsip keadilan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  pelanggaran  terhadap  asas  berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan  dalam  pengelolaan  pertambangan  minerba  akan  menimbulkan akibat  hukum  dalam  bentuk  sanksi  terhadap  para  pihak  atau  pelaku  usaha  dibidang pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hukum  pertambangan  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  hukum lingkungan  karena  setiap  usaha  pertambangan  berkaitan  dengan  pertambangan  umum maupun  pertambangan  minyak  dan  gas  bumi  diwajibkan  untuk  memelihara  kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Akibat  hukum  pelanggaran  terhadap  asas  berkelanjutan  dan  berwawasan lingkungan  dalam  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara  dapat  di  analisis menurut Undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang pertambangan.

## KESIMPULAN
1. Substansi  pengaturan  hukum  kegiatan  investasi  di  bidang  pertambangan  dapat  dilihat dari  perspektif  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup.  Bahwa    investasi  di  bidang pertambangan mineral dan batubara mempunyai dampak yang besar terhadap kerusakan lingkungan  sehingga  pemanfaatan  sumber  daya  alam  mineral  dan  batu  bara  perlu memperhatikan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sesuai  dengan  prinsip yang  terdapat  dalam  Pasal  2  huruf  b  UUPPLH  2009  berupa  asas  kelestarian  dan keberlanjutan.  Berkaitan  dengan  kewenangan,  bahwa sejak  terjadinya  perubahan  dan pemberlakuan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara  dimana  kewenangan  perizinan  pemerintah  daerah  telah  dihapus  dan  sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Hak penguasaan mineral dan batu bara pada Pasal 4 menjadi  otoritas  tunggal  kementerian  pusat,  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  6 mengenai  kewenangan  pengelolaan  pertambangan  diarahkan  satu  pintu  secara  terpadu pada  wewenang  pemerintah  pusat.  Selanjutnya  kehadiran  Undang  undang  Cipta  Kerja lebih  memperkuat  subtansi  pengaturan  hukum  dibidang  pertambangan  dan    menjadi jalan  keluar terutama yang berkaitan dengan  persoalan perizinanan dan birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih.
2. Kegiatan  usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara  yang  merupakan  kegiatan  usaha yang  berhubungan  dengan  lingkungan  hidup,  sehingga  prinsip  pembangunan berkelanjutan  menjadi  dasar  dan  terintegrasi  dalam  pembangunan  suatu  wilayah termasuk wilayah pertambangan. Bahwa mineral dan batubara sebagai kekayaan yang tak terbarukan,  pengelolaannya  perlu  dilakukan  seoptimal  mungkin,  efisien,  transparan, berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan.  Pelanggaran  asas  berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan  dalam  kegiatan  pertambangan  dapat  menimbulkan  akaibat hukum dalam  bentuk  pertanggungjawaban  dan  pemberian  sanksi,  baik  secara
administratif  sampai  pada  sanksi  pidana  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  88 UUPPLH dan UU Nomor 4 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2020 (UU Pertambangan).

## REFERENSI
Ahmad  Redi,  Luthfi  Marfungah, Perkembangan  Kebijakan  Hukum  Pertambangan  Mineral dan  Batubara  di  Indonesia,  Jurnal  Hukum  Vol.  4  No.  2  (2021),  ISSN  2598- 7933; 2598-7941, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, hlm. 496
Astriani,  Nadia.  “Pengaruh  Aliran  Hukum  Alam  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya Air  di Indonesia”. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 2 , No. 1 (2020): hlm.187. Budi  Handoyo ,  Penegakkan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Dalam  Lingkungan  Hidup , Jurnal Syariah Dan Hukum 2, No. 2 (2020): hlm. 67 – 83.
Dwi Haryadi, 2018, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara , Penerbit  Ubb Press, Universitas Bangka Belitung , Hlm. 24
Dhaniswara K. Harjono. (2020). Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12
Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang  Undangan .  Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 6 (2).  hlm. 98. Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 7.
J aka  Susila,  “ Hukum  Sebagai  Paradigma  Fakta  Sosial ,  Prosiding  Seminar  Nasional”,
Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, (2015), hlm. 461 Luthfi  Hidayat.  (2017). Pengelolaan  Lingkungan  Areal  Tambang  Batubara  (Studi  Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di Pt. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan). Jurnal ADHUM, 7 (1),  hlm. 44. Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.34
Miriam Budiardjo. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 16.
Muhammad  Akib.  (2016). Politik  Hukum  Lingkungan  Dinamika  Dan  Refleksinya  Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah , Jakarta: PT RajaGarfindo Persada, hlm. 5 Marilang,  “ Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Tambang ” JurnalAl -Risalah, Volume 11, Nomor 1 Mei 2011, hlm. 10.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada media Group. Hlm. 182 Siswanto    Sunarso, Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan  Strategi  Penyelesaian  Sengketa, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005, Hal, 1. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji.  2010. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan
Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm.13 Siombo, Marhaeni Ria. Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlom.62-63.
Wahidin,  Samsul. Dimensi  Hukum  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup , Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
Copyright Holder :
© Fransiscus Juan Palempung, Friend H. Anis, Mercy Maria Magdalena Setlight(2023) First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana This article is under