BUDAYA BIROKRASI: KINERJA PEGAWAI SAMSAT MAROS DALAM PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

## BUREAUCRACY CULTURE: PERFORMANCE OF SAMSAT MAROS EMPLOYEES IN MOTOR VEHICLE TAX PAYMENT SERVICES
Ahmad Rosandi Sakir 1 , Rabinah Yunus 2 , dan Suhardiman Syamsu 3
123 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia E-mail: Ahmadrosandi8@gmail.com

## Abstrak
Pelayanan  publik  merupakan  suatu  bentuk  layanan  yang  diberikan  birokrasi/pemerintah  kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik dimaksudkanuntuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB).  Pajak  Kendaraan  Bermotor  memiliki  peranan  penting  dalam pembangunan  daerah,  maka  sudah  sewajarnya  jika  setiap  individu  pribadi  atau  masyarakat  pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna  memperlancar  program  maupun  kegiatan-kegiatan  yang  telah  direncanakan  oleh  pemerintah daerah. Dan Birokrasi dalam hal pelayanan juga seharusnya bebas dari hal hal menyimpang sehingga pelayanan bisa berjalan dengan baik. Metode penelitian adalah deduktif kualitatif. Responden adalah kepala  UPT  Pendapatan  Maros  dan  masyarakat  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa beberapa  faktor  yang  menyebabkan  kurang  maksimalnya  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor apparat  yang  dinilah  masih  kurang  disiplin.  Beberapa  faktor  yang  mengakibatkan  adalah  pegawai sering  datang  terlambat,  maraknya  percaloan,  serta  reward  dan  punishment  yang  tidak  berjalan dengan baik.
Kata Kunci: Budaya Birokrasi, Kinerja Pegawai Samsat, Pajak Kendaraan Bermotor

## Abstract
Public service is a form of  service provided by the bureaucracy/government to the community. The implementation  of public  services  is intended to  meet  the  needs  in accordance with  the  wishes  and expectations of the community. One of the sources of regional income comes from the Motor Vehicle Tax (PKB). Motor Vehicle Taxes have an important role in regional development, so it is only natural that every individual or community owner of motorized vehicles is obedient and punctual in paying taxes in accordance with the law in order to facilitate programs and activities that have been planned by the regional government. And the bureaucracy in terms of service should also be free from deviant things so that services can run well. The research method is qualitative deductive. Respondents are the head of the Maros Revenue Unit and the taxpayer community. The results of the study explain that several factors that cause the less than optimal motor vehicle tax revenue for the apparatus that are considered  are  still  lacking  in  discipline.  Some  of  the  factors  that  cause  employees  are  often  late, rampant brokers, and rewards and punishments that don't work well.
Keywords: Bureaucratic Culture, Samsat Employee Performance, Motor Vehicle Tax
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang memiliki  kompleksitas  wilayah  dan masyarakat yang cukup signifikan terutama  dari  struktur  budaya  serta lingkungan  alam  sekitarnya.  Pemerintah selaku  pelayan  publik  harus  terus berintegrasi  dan  beradaptasi  dengan perkembangan  sosial  saat  ini  terutama dalam menghadapi era revolusi 4.0 saat ini yang  mengedepankan  faktor  jaringan telekomunikasi  dan  informasi  melalui jaringan internet (Risnawan, 2017).
Sedangkan  menurut  Wicaksono (Yuniani  et  al.,  2019)  banyaknya  jumlah situs  media  sosial  yang  berkembang  saat ini  memberikan  lebih  banyak  pilihan kepada  pengguna  internet  untuk  memilih salah  satu  atau  beberapa  darinya. Meskipun begitu, pelajar sebagai pengguna  sosial  media  kurang  berminat untuk  menggunakan  terlalu  banyak ( multiple )  situs  sosial  media  dalam  satu waktu.  Mayoritas  pengguna  memilih untuk  menggunakan  hanya  dua  sampai tiga  jenis  sosial  media  dalam  satu  waktu. Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  hal, diantaranya banyaknya teman-teman pengguna  dalam  satu  komunitas  yang menggunakan  satu  jenis  atau  dua  jenis sosial  media  tertentu  untuk  menjalin komunikasi.  Diantara  sosial  media  yang
paling populer dan yang banyak pengguna serta paling sering dikunjungi yang sudah penulis rangkum yaitu Youtube.
Media  komunikasi  yang  digunakan manusia di era industri 4.0 sebagian besar beralih  ke  produk  digital.  Media  tersebut lebih  dikenal  dengan  sebutan  media jejaring  sosial  ataupun  media  sosial.  Di Indonesia,  pengguna  aktif  media  sosial terbanyak adalah kaum remaja khususnya remaja  perempuan.  Bahkan  tidak  sedikit dari mereka yang memiliki lebih dari satu akun  media  sosial  seperti  facebook, twitter,  maupun  instagram.  Media  sosial tersebut digunakan membangun komunikasi dan bergaul dengan orang lain bahkan  sampai  lintas  negeri  (Yuniani  et al., 2019).
Hampir  semua  lapisan  sosial mengenal  istilah  ini  terutama  dikalangan masyarakat  terdidik.  Dalam  pemikiran kita,  gambaran  birokrasi  itu  menyangkut suatu sistem yang mengandung mekanisme,  prosedur  berkaitan  dengan urusan-urusan  yang  harus  diselesaikan pada  atau  dengan  suatu  kantor.  Dalam penyelesaian  urusan  tersebut,  banyak sekali  liku-liku  yang  mesti  dilalui, berbagai  perangkat  administrasi  yang harus  diisi  (formulir,  proses  pembayaran pajak)  melalui  banyak  meja  atau  kantor, dan  penyelesaiannya  memakan  waktu lama  untuk  menunggu  dan  kemudian
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
seringkali menimbulkan rasa yang
membosankan.  Semua  itu  dalam  suatu hubungan yang berantai, aturan yang ketat dengan sekat-sekat formalistik (Masyhudi, 2005).
Pengalaman  birokrasi  ini  dirasakan dalam kehidupan masyarakat ketika orang harus  berhubungan  dengan  negara  atau pemerintah  untuk  mengurus  segala  hajat hidupnya mulai lahir sampai mati. Hal ini berlaku  secara  universal  yang  bertujuan untuk  memberikan  standarisasi  terhadap pelayanan  publik  bagi  semua  orang  yang berkepentingan.
Berkaitan dengan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat,
birokrasi  publik  tentunya  memberikan kontribusi  yang  sangat  besar,  karena semua  yang  termasuk  dalam  lingkup penyelenggaraan negara tidak terlepas dari koteks public  service dan public  affairs (Sartika, 2013).
Pelayanan publik
merupakan layanan  diberikan  pemerintah  kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.  Karena  pada  hakekatnya pemerintah  merupakan  abdi  masyarakat atau public servant .
Pelayanan  publik  dapat  diartikan sebagai  pemberian  layanan  (melayani) keperluan  orang  atau  masyarakat  yang
mempunyai  kepentingan  pada  organisasi itu  sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata cara  yang  telah  ditetapkan.  Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat,  Tidak  dapat  untuk  melayani dirinya  sendiri,  tetapi  untuk  melayani masyarakat  serta  menciptakan  kondisi yang  memungkinkan  setiap  anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan  dan  kreativitasnya  demi mencapai  tujuan  bersama  (Kurniawan, 2017).
Sesuai  dengan  (UU  RI  No.  25 Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik, 2009)  pelayanan  publik  diartikan  sebagai kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam upaya  memenuhi  kebutuhanpelayanan yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  atas barang  dan  jasa,  maupun  pelayananan administratif  yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.
Pelayanan  publik  merupakan  upaya pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Pelayanan  diberikan  kepada masyarakat  harus  senantiasa  baik  dan berkualitas mendekati harapan masyarakat karena  baik  buruknya  pelayanan  publik yang diberikan birokrat kepada masyarakat  sering  dijadikan  tolak  ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah. Dengan demikian birokrasi
merupakan  institusi  utama  penyelenggara
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
pelayanan  publik  di  negara  berkembang (Rondinelli, 2007), sedangkan Besley dan Ghatak  (Alamsyah,  2011)  pelayanan public merupakan suatu determinan kunci dari kualitas kehidupan di negara tersebut. Atas  alasan-alasan  tersebut  birokrasi diakui  secara  meluas  sebagai  faktor penjelasan  penting  terhadap  kualitas pelayanan public dan kinerja sektor publik di negara-negara berkembang.
Pelayanan  publik  yang  buruk mengakibatkan  terganggunya  psikologi masyarakat yang terindikasi dari berkurangnya  rasa  saling  menghargai  di masyarakat,  timbulnya  saling  curiga meningkatnya  sifat  eksklusivisme  yang berlebihan  yang  akhirnya  menimbulkan masyarakat  baik  terhadap  pemerintah maupun  terhadap  sesama.  Akibat  yang sangat  buruk  terlihat  melalui  berbagai kerusuhan  dan  tindakan  anarkis  di berbagai  daerah.  Seiring  dengan  itu masyarakat  cenderung  memilih  jalan pintas  yang  menjurus  ke  arah  negatif dengan  berbagai  tindakan  yang  tidak rasional dan cenderung melanggar hukum (Mahsyar, 2011).
Salah  satu  bidang  pelayanan  publik di negara-negara berkembang yang belum diinvestigasi  secara  mendalam  dengan menggunakan  model  perilaku  biokrasi adalah  pelayanan  di  bidang  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).  Bidang  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  masih menjadi andalan utama sumber pendapatan  dan  memberikan  kontribusi yang  besar  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Sulawesi  selatan  selain penerimaan dari sektor pajak lainnya.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  PKB dan  BBNKB  menjadi  sektor  utama pendapatan  daerah  dalam  menunjang kelancaran  pembangunan  di  Sulawesi Selatan jika penerimaan pajak yang tinggi diikuti  oleh  kualitas  pelayanan  yang semakin  baik.  Samsat  sebagai  salah  satu birokrasi  pemerintah  yang  memberikan pelayanan  pajak  kepada  masyarakat  juga tidak luput permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa permasalahan yang  sering  terjadi  di  Samsat  antara  lain tuntutan  masyarakat  atas  perbaikan pelayanan dalam hal kelengkapan kendaraan baik yang bersifat fisik maupun administrasi  yang  mudah  dan  cepat disebabkan  mobilitas  masyarakat  yang semakin tinggi dalam berlalu lintas.
Sistem  Administrasi  Manunggal Satu  Atap  (Samsat)  Maros  merupakan salah  satu  instansi  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  bertugas  memberikan pelayanan  publik  berupa  barang  dan  jasa secara  langsung  kepada  masyarakat.
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
Pembentukan  Samsat  Maros  dimaksud- kan  untuk  memperlancar,  mempermudah dan mempercepat pelayanan pajak kepada masyarakat.  Samsat  Maros  merupakan suatu  sistem  kerjasama  terpadu  antara POLRI,  Dinas  Pendapatan  Provinsi  dan PT  Jasa  Raharja.  Pelayanan  di  Samsat Kota  Sorong  meliputi  berbagai  macam pelayanan/  pengurusan  pajak  kendaraan bermotor.
Jenis-jenis pengurusan
pajak kendaraan  bermotor  di  Samsat  Maros antara  lain  pelayanan  untuk  menerbitkan Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor (STNK),  Surat  Tanda  Coba  Kendaraan Bermotor,  Tanda  Nomor  Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak
Kendaraan  Bermotor  (PKB),  Bea  Balik
Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ).
Pertumbuhan Penduduk
dan
bertambahnya  jumlah  potensi  peneriman Pajak  di  Kabupaten  Maros  seharusnya mendajadi Peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan  Pendapatan  Asli  Daerah dibuktikan dengan jumlah kendaraan yang terdaftar di Kabupaten Maros yang cukup besar.  Hingga  bulan  September  2020, jumlah  kendaraan  roda  empat  sebanyak 22.662  unit  dengan  nilai  pajak  sebanyak 41  miliar  lebih  sedangkan  untuk  roda  2
sebanyak  114.291 unit dengan nilai pajak 24  miliar  lebih.  Namun  pada  akhir
September atau triwulan ketiga penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat  Maros  Masih  di  angka  65  Persen dimana  seharusnya  pada  triwulan  ketiga sebanyak 75%.
Selain  Kepatuhan  Masyarakat  yang menjadi  faktor  gagalnya  merealisasikan Pendapatan  Pajak  Kendaraan  Bermotor Kinerja  Pegawai  juga  dinilai  sebagai Penyebabnya. Pegawai yang tidak disiplin hingga  maraknya  pencaloan  yang  terjadi menyebabkan  hilangnya  kepercayaan masyarakat  dalam  membayar  pajak, ditambah  antrian  yang  panjang kerap kali di  rasakan  oleh  masyarakat.  Berdasarkan masalah  di  atas  kemudian  penelitian  ini tentang Budaya Birokrasi: Kinerja Pegawai  Samsat  Maros  dalam  memberi- kan Pelayanan  Pembayaran  Pajak  Kenda- raan Bermotor.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deduktif  kualitatif. Pendekatan  ini  dipilih  karena  berangkat dari  sejumlah  teori  dan  pilihan  kualitatif, karna  semua  teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  tidak  bermaksud  untuk  di uji,  tetapi  sebagai  pengarah  dalam menentukan  konteks  dan  fokus  penelitian sedangkan.  Jenis  penelitian  adalah  studi
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
kasus  sebab  penelitian  Ini  dipilih  karna peneliti  ingin  mengembangkan  wawan- cara  mendalam  untuk  menggambarkan Kinerja  Pegawai  Samsat  Maros  dalam memberikan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten  Maros  Sulawesi  Selatan bertempat  di  kantor  Samsat  Maros,  di mana  tempat  ini  merupakan  tempat  bagi wajib  pajak  untuk  membayarkan  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian ini Berlangsung  mulai  bulan  Agustus  2020 sampai dengan bulan September 2020
Sumber data dari penelitian
bersumber  dari  wawancara  dan  observasi langsung.  Data  wawancara  diperoleh langsung  dari  informan  dengan  memakai teknik pengumpulan data berupa interview.  Informan  adalah  orang-orang yang  betul  paham  dan  terlibat  langsung dengan permasalahan
penelitian.
Sedangkan  data  yang  diperoleh  dari observasi  langsung  adalah  pengamatan yang  dilakukan  terhadap  objek  di  tempat terjadinya suatu peristiwa.

## HASIL PENELITIAN
Pajak merupakan salah  satu  sumber pemasukan  negara  yang  mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan  negara  dalam  meningkatkan pembangunan nasional. Menurut Rochmat
Soemitro  (Ahmad  et  al.,  2020)  pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan  undang-undang  yang  dapat dipaksakan  dengan  tiada  mendapat  jasa timbal  yang  langsung  dapat  ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga sebagai iuran pemungutan  yang  dapat  dipaksakan  oleh pemerintah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta  sebagai  perwujudan  peran  serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan  untuk  pembiayaan  negara  dan pembangunan  nasional.  Tujuan  pem- bangunan  nasional  untuk  mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan  taraf  hidup  kecerdasan  dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan nasional  tersebut  tidak  terlepas  oleh adanya  pembangunan  daerah  sehingga memper-lancar  pembangunan  nasional diperlukan  anggaran  dari  pemerintah negara  yang  diperoleh  dari  pemungutan pajak  daerah.  Untuk  itulah  pemerintah terus  berupaya  menggali  setiap  potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan  negara  yang  sangat  penting.
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
Setiap  warga  negara  di  Indonesia  wajib mengetahui  akan  pengetahuan  pajak  itu sendiri  karena  sebagai  wajib  pajak nantinya  pajak  merupakan  iuran  wajib kepada  negara  dengan  balas  jasa  secara tidak  langsung.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Soemitro (2004:8) bahwa “pajak sebagai  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara (peralihan  kekayaan  dari  sektor  partikelir ke sektor  pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  balik yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran umum (Pustikasari et al., 2016).
Ciri-ciri yang terdapat pada
pengertian  pajak  antara  lain;  pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  berdasarkan  atas  undang-undang serta  aturan  pelaksanaannya,  pemungutan pajak  mengisyaratkan  adanya  alih  dana (sumber  daya)  dari  sektor  swasta  (wajib pajak  membayar  pajak)  ke  sektor  negara (pemungut  pajak/administrator  pajak), pemungutan  pajak  diperuntukkan  bagi keperluan  pembiayaan  umum  pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan,  tidak  dapat  ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi)
individual  oleh  pemerintah  terhadap pembayaran  pajak  yang  dilakukan  oleh
para  wajib  pajak  (Sulistiyowati  &  Sabila, 2018).
Sejak berlakunya (Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah,  2009)  UU  Nomor  28 Tahun  2009,  pajak  kendaraan  bermotor dialihkan  ke  pajak  provinsi.  Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri  di  lakukan  di  Kantor  Bersama Samsat  yang  melibatkan  tiga  instansi pemerintah,  yaitu:  Dinas  Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT Persero)  Asuransi Kerugian  Jasa  Raharja. Kantor  Samsat  sendiri  didirikan  di  setiap kabupaten  yang  ada  di  Provinsi  Sulawesi Selatan,  salah  satunya  berada  di Kabupaten Maros.
Pasal  6  ayat  (1)  UU  No.  28  Tahun 2009  mengatur  bahwa  penetapan  batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor  pribadi.  Dengan  demikian, kepastian  penetapan  tarif  tersebut  diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing  provinsi  dasar  hukum pajak  kendaraan  bermotor  adalah  terdiri sebagai  berikut:  UU  No.  34  Tahun  2000 yang  adalah  perubahan  Undang  Undang No. 18 Tahun 1997 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan Pemerintah No.  65  Tahun  2001  mengenai  pajak daerah,  Peraturan  Daerah  Provinsi  yang mengatur  mengenai  pajak  kendaraan bermotor.
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
Perda  ini  bisa  menyatu,  yaitu  satu perda  untuk  PKB  namun  juga  bisa  dibuat terpisah  semisal  perda  tentang  pajak kendaraan  bermotor,  Peraturan  Mendagri No 02  Tahun  2006 mengenai  perhitungan dasar pengnenaan pajak kendaraan bermotor  (PKB)  dan  bea  balik  nama kendaraan  bermotor  tahun  2006  dan Peraturan  Gubernur  yang  mengatur mengenai  pajak  kendaraan  bermotor sebagai  sebuah  aturan  pelaksanaan  perda tentang  pajak  kendaraan  bermotor  pada tiap  provinsi  yang  dimaksud  (Dunggio, 2020).
Dalam  pelaksanaan  pemungutan pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  di Kantor Samsat Maros sudah sesuai dengan standar  pelayanan  artinya  tata  cara  dan prosedur  pelayanannya  sudah  sesuai dengan  garis  kebijakan  pemerintah  yang telah ditetapkan.
Dapat  dilihat  dari  prosedur  standar yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  adalah pada  saat  jatuh  tempo  masa  pembayaran pajak  kendaraan  bermotor  sebagaimana yang  tertera  dalam notice Pajak/STNK, maka wajib  pajak  diminta  untuk
memenuhi  kewajibannya  membayar  pajak kendaraan bermotor.
Proses pembayaran PKB,
pengesahan  STNK  dapat  diselesaikan dalam  waktu  kurang  dari  satu  jam  sejak saat  pendaftaran.  Namun  dalam  proses
pemungutannya  itu  sendiri  tentu  memiliki banyak kendala yang dapat mempengaruhi penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor yang tentu saja tidak mencapai target yang telah di tetapakan.
Hal  ini  di  buktikan  dari  data penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor pada  kantor  Samsat  Maros  sesuai  dengan tabel 1.
Tabel 1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Maros NO Bulan Penerimaan 1 Januari 3.160.335.445 2 Februari 3.417.787.324 3 Maret 3.723.816.475 4 April 2.202.872.555 5 Mei 2.038.914.525 6 Juni 2.274.665.135 7 Juli 3.520.202.260 8 Agustus 3.684.889.773 9 September 3.360.940.100 Jumlah 27.384.423.529 Target 42.329.935.000 Sisa 13.945.511.408 Persen 65.06% Sumber Data : Samsat Maros, 2021 Tabel di atas menunjukkan penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor pada kantor Samsat Maros sampai triwulan ketiga  masih  pada  angka  65%  dari  yang seharusnya di Triwulan 3 sudah mencapai angka  75%,  hal  ini  disebabkan  oleh beberapa faktor sesuai yang di ungkapkan oleh Sukur selaku Kepala UPT Pendapatan Maros. “Pada dasarnya pelayanan penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  di Maros sudah dilakukan dengan sebaik baik dan  semaksimal  mungkin,  namun  ada beberapa kendala yang bias mempengaruhi
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
kurang  optimalnya  penerimaan.  Pertama ada  beberapa  kecamatan  di  Kabupaten Maros  yang  letak  nya  jauh  dari  kantor samsat  dan  gerai-gerai  Samsat  seperti daerah  Camba  dan  Mallawa  serta  Bontoa di perbatasan Pangkep. Yang kedua masih kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten  Maros  dalam  melaksanakan kewajiban  pembayaran  pajak  kendaraan- nya,  yang  selanjutnya  target  yang ditetapakan  semakin  bertambah  sehingga kami kesulitan untuk mencapai target yang ditetapkan,  namun  sampai  saat  ini  kami masih terus berupaya untuk
memaksimalkan penerimaan apalagi dalam kondisi pandemic seperti sekarang.
Hal  senada  di  ungkapkan  oleh  St. Mulianah, Kasi penetapan dan penerimaan pada UPT pendapatan wilayah Maros:
‘’Sebenarnya  kami  di  sini  sudah sangat maksimal dalam memberikan pelayanan di tambah beberapa gerai baru  juga  sudah  di  tambahkan. Namun  dalam  kondisi  seperti sekarang  masyarakat  juga  kurang peduli terhadap kewajiban pembayaran  pajak  kendaraannya. Sampai saat ini persentasi
penerimaan  PKB  di  samsat  maros masih  di  angka  65%  ini  masih sangat  jauh  dari  target  yang seharusnya  ditriwulan  3  sudah berada  pada  posisi  75  %  dan  akan sangat  sulit  untuk  mencapai  100  di akhir tahun ‘’ (Wawancara tanggal 8 Oktober 2020).
Hal  ini  diperkuat  dari  hasil pemaparan  wawancara  di  atas  faktor kurang  pedulinya  masyarakat  Kabupaten Maros  menjadi  faktor  utama  sehingga kurang  optimalnya  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  di  Kabupaten  Maros. Oleh  karena  itu,  untuk  mengefisienkan pemungutan pajak kendaraan  bermotor di Kantor  UPT  Pendapatan  Maros,  maka penagihan  pajak  kendaraan  bermotor terhadap  wajib  pajak  harus  lebih diefektifkan  lagi.  Selain  faktor  kepatuhan masyarakat,  faktor  yang  juga  paling berpengaruh gagalnya merealisasikan target  penerimaan  adalah  budaya  pegawai yang  kurang  baik,  Pegawai  yang  tidak disiplin,  maraknya  percaloan,  dan reward dan punishment yang  tidak  dilakukan dengan baik.
Hasil  penelitian  di  Samsat  sendiri juga  sudah  tidak  asing  lagi  melihat  orang yang  bahkan  tidak  perlu  mengantri  untuk membayar  pajak  kendaraan  bermotor  ini, bukan  saja  tidak  perlu  mengantri  mereka hanya  perlu  menunggu  telepon  dari perantara.  Ini  sudah  menjadi  salah  satu diskriminasi  dalam  pelayanan,  karena sebagian  besar  orang  masih  harus menunggu  dan  mengantri,  tetapi  dengan menggunakan  jasa  perantara  kita  tidak perlu lagi menunggu dan mengantri. Salah seorang  yang  datang  membayar  pajak
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
kendaraan bermotor menggunakan perantara calon bahwa: “Saya menggunakan perantara agar cepat  selesai  dan  tidak  capek menunggu pengurusan STNK tersebut,  dan  lagi  saya  mempunyai jadwal  yang  cukup  padat  sehingga saya tidak sempat untuk mengantri” (Wawancara  tanggal  8  Oktober 2020).
Ada juga wajib pajak yang mengaku resah dengan adanya calo dan mengatakan bahwa:
‘ ’tadi  saya  di  persulit  ,  katanya kalau  bukan  atas  nama  di  STNK harus  bawa  BPKB  nya  ,  tapi  saya tidak bawa . taunya bayar pajak kan hanya  bawa  STNK.  Kemudian  saya di  tawari  oleh  salah  satu  pegawai kalau mau di bantu bisa ji dan saya iyakan. Tapi setelah membayar saya lihat di STNK kalau seharusnya saya bayar  215  ribu  tapi  saya  di  mintaki 245  ribu’’ (Wawancara  tanggal  8 Oktober 2020).

## PEMBAHASAN
Aparat Yang Tidak Disiplin
Disiplin  sangat  diperlukan  dalam
mendukung lancarnya pelaksanaan
pekerjaan  padasuatu  organisasi.  Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung  jawab  seseorangt  erhadap  tugas tugas  yang  diberikan  kepadanya.  Hal  ini mendorong  gairah  kerja,  semangat  kerja, dan  terwujudnya  tujuan  organisasi.  Guna mewujudkan  tujuan  organisasi  yang  harus segera  dibangun  dan  ditegakkan  adalah kedisiplinan  pegawainya.  Kedisiplinan merupakan  kunci  keberhasilan  suatu
organisasi  dalam  mencapai  tujuan.  Pada instansi pemerintah disiplin kerja merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebab  menyangkut  pemberian  pelayanan publik.
Meningkatkan  kinerja  dan  citra suatu instansi pemerintah menuju profesionalisme serta menunjang
terwujudnya  pemerintahan  yang  baik, maka  perlu  dilakukan  pendisiplinan pegawai. Pendisiplinan pegawai adalah hal terpenting, mengingat
pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan  bergantung  kepada  kinerja para  pegawai  negeri  sipil.  Oleh  sebab  itu, disiplin  dalam  diri  tiap  pegawai  harus selalu  ditanamkan.  Semakin  baik  disiplin kerja  pegawai  maka  diharapkan  pula semakin  tinggi  produktivitas  kerja  yang dapat  dicapainya.  Disiplin  yang  baik mencerminkan  besarnya  rasa  tanggung jawab  pegawai  dalam  memaksimalkan fungsi dan tugas-tugasnya serta memberikan  pelayanan  yang  terbaik kepada  masyarakat.  Setiap  pimpinan  akan selalu berusaha supaya bawahan- bawahannya  mempunyai  sikap  disiplin yang  baik,  adanya  disiplin  pegawai  maka menjamin  terciptanya,  terpeliharanya  tata tertib  serta  kelancaran  pelaksanaan  tugas (Askani & Densi, 2018).
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
Menurut  Arikunto  (Saktiawan, 2020)  disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena  didorong  oleh  adanya  kesadaran yang  ada  pada  kata  hatinya  tanpa  adanya paksaan  dari  pihak  luar.  Menurut  Putra (2019) dalam Wiyani (2019) menyebutkan bahwa  disiplin  diartikan  sebagai  latihan untuk  mengendalikan  diri,  karakter,  atau kondisi yang tertib dan efisien.
Disiplin  PNS  (Pegawai  Negeri Sipil) merupakan kesanggupan PNS untuk mentaati  kewajiban  serta  menghindari larangan  yang  telah  ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan  kedinasan  yang  bila  dilanggar atau  tidak  ditaati  akan  dijatuhi  hukuman indisipliner.  Berkenaan  hal  tersebut  maka diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil  diatur  tentang  ketentuan-ketentuan baik  mengenai  larangan,  kewajiban, hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, penjatuhan hukuman disiplin, dan berlakunya keputusan hukuman  disiplin.  Dengan  demikian, disiplin adalah praktik nyata bagi individu pegawai  terhadap  perangkat  peraturan instansi  atau  lembaga.  Disiplin  bukan hanya  dalam  hal  bentuk  ketaatan  saja namun berkenaan  dengan  tanggung  jawab Pegawai  Negeri  Sipil yang  diberikan  oleh
pemerintah  (Askani  &  Densi,  2018). Disiplin  pegawai  mempunyai  3  (tiga) aspek  dasar  yaitu:  sikap  mental  tertentu sikap  taat  dan  tertib  sebagai  hasil pengendalian  pikiran  dan  watak  oleh pimpinan,  suatu  pengetahuan  tingkat tinggi, sistem  aturan,  kriteria  pengetahuan tersebut  menimbulkan  kesadaran  bahwa ketaatan  akan  aturan,  norma,  kriteria, standar,  struktur  dan  sistem  organisasi adalah  syarat  mutlak  untuk  mencapai keberhasilan  dan  suatu  sikap  kelakukan yang secara sadar menunjukkan kesadaran hati (Iriawan, 1999).
ASN  merupakan  unsur  utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai  peranan  dalam  menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan.  ASN harus  mempunyai  sikap  disiplin  yang tinggi,  kinerja  yang  baik  serta  sikap  dan perilakunya  yangpenuh  dengan  kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental  baik,  profesional,  sadar  akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuandan kesatuan bangsa.
Menurut  Riyanda  (Hamzah,  2019) mengatakan  bahwa  disiplin  kerja  para pegawai  sangat  dibutuhkan,  karena  apa yang menjadi tujuan organisasi akan sukar dicapai  bila  tidak  ada  disiplin  kerja. Kedisiplinan  merupakan  fungsi  operatif
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
manajemen  sumber  daya  manusia  yang terpenting. Semakin baik disiplin pegawai, maka  semakin  tinggi  prestasi  kerja  yang dapat  dicapainya.  Tanpa  disiplin  pegawai, sulit bagi organisasi  untuk mencapai  hasil kerja yang optimal.
Sumber daya aparatur yang berkualitas  merupakan  prasyarat  dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan
negara serta pemerintah kepada masyarakat.  Dan  agar  setiap  upaya pembinaan  kearah  peningkatan  kualitas aparatur pemerintah mencapai sasaran dan menjadi relevan dalam menjawab tuntutan reformasi pada pencapaian standar kompetensi  baik  bagi  aparatur  pemangku jabatan  struktural,  fungsional  maupun staf/pegawai  non-jabatan  (Abdussamad, 2014).
Menurut Prasojo & Rudita
(Komara,  2019)  ASN  (Aparatur  Sipil Negara) adalah profesi bagi PNS (Pegawai Negeri  Sipil)  dan  pegawai  pemerintah dengan  perjanjian  kerja,  yang  mengabdi pada  instansi  pemerintah.  Pegawai  ASN terdiri  dari  PNS  dan  pegawai  pemerintah dengan  perjanjian  kerja,  yang  diangkat oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  dan diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan pemerintahan,  atau  diserahi  tugas  negara lainnya,  dan  digaji  berdasarkan  peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN
berfungsi  sebagai  pelaksana  kebijakan
publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.
ASN sebagai unsur Aparatur Negara dalam  menjalankan  roda  pemerintahan dituntut untuk melaksanakan tugas, pokok dan  fungsinya,  serta  menjunjung  tinggi martabat  dan  citra  kepegawaian  demi kepentingan  bangsa  dan  negara.  Agar menjadi  pegawai  handal,  profesional,  dan bermoral,  seorang  ASN  harus  mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerjadan  termotivasi  untuk  meningkatan efektivitas  kinerja.  Beberapa  indikator yang  harus  ditingkatkan  antara  lain meliputi pelaksanaan disiplin kerja dengan mematuhi  dan  menaati  peraturan  disiplin dan  disiplin  kerja,  rasa  tanggung  jawab dalam  menyelesaikan  pekerjaan,  serta produktivitas  kerja  yang  berdaya  guna. Untuk  mewujudkan  ASN  yang  handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlakdiperlukan  peraturan  disiplin  PNS yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam menegakkan  disiplin,  sehingga  dapat menjamin  terpeliharanya  tata  tertib  dan kelancaran  pelaksanaan  tugas  sertadapat mendorong  ASN  untuk  lebih  produktif berdasarkan  sistem  karier  dan  sistem prestasi kerja.
Pada  dasarnya  PNS  di  berbagai negara  mempunyai  peran  utama  sebagai, pelaksana  peraturan  perundang-undangan; menjalankan fungsi manajemen pelayanan
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
publik;  pengelola  pemerintahan;  manager/ corporate  leader ;  dan  administrator (pengelola  asset  dan  keuangan  negara/ daerah).  Sehingga,  tuntutan  reformasi birokrasi  secara  langsung  akan  membawa konsekuensi  bagi  arah  perbaikan  sistem kepegawaian  negara  yang  harus  diikuti, khususnya  masalah  kinerja  aparatur birokrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sampai  saat  ini  masih  dianggap  belum sesuai  harapan.  Belum  optimalnya  kinerja aparatur  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya,  ditunjukkan  dengan  masih banyaknya keluhan-keluhan yang disampaikan  masyarakat  atas  pelayanan publik  yang  diberikan  pemerintah  selama ini, juga masih seringnya ditemukan kasus penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme (KKN),  juga  penempatan  aparatur  yang tidak  sesuai  dengan  persyaratan  jabatan (Pardede & Mustam, 2017).
Menurut  teori  peran,  seseorang memiliki  peran  tertentu  misalnya  sebagai ASN,  mahasiswa,  orang  tua,  dan  lain sebagainya.  Oleh  karena  itu,  seseorang tersebut  diharapkan  berperilaku  sesuai dengan  peran  tersebut.  Hal  ini  diperkuat oleh  (Prayudi  et  al.,  2019)  konsep  peran dengan  asumsi  awal  bahwa  orang-orang merupakan  bagian  integral  dari  posisi- posisi  sosial  tertentu  yang  memegang ekspektasi  atas  perilaku-perilaku  mereka
sendiri  dan  atas  perilaku-perilaku  orang lain  di  sekitarnya.    Dalam  Van  de  Walle (Yusuf,  2018)  kinerja  aparatur  memiliki dampak  tertentu  pada  kepercayaan  pada pemerintah  ( public  trust ),  akan  tetapi tingkat kepercayaan pada pemerintah  juga dapat  berdampak  pada  persepsi  kinerja pemerintah.
Peran  pegawai  UPT  Maros  sangat penting  dalam  pelayanan  penerimaan pajak kendaraan bermotor apabila Pegawai berperan aktif maka penerimaan juga akan maksimal.  Akan  tetapi  sebaliknya  jika pegawai  melaksanaka  tugas  dan  peran yang  tidak  baik  maka  realisasi  target penerimaan  juga  akan  sulit  tercapai.  Pada Samsat  Maros  tidak  dapat  di  pungkiri bahwa kedisiplinan pegawai juga merupakan  salah  satu  faktor  penghambat penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor kedisiplinan  pegawai  dalam  memberikan pelayanan  juga  kurang  optimal.  Jam pelayanan  sebenarnya  dimulai  dari  Pukul 08.00 Sampai dengan Pukul 17.00 Namun dalam  kenyataannya  Masih  banyak pegawai yang datang terlambat dan sering menunda pekerjaan utamanya yang berada pada gerai dan kedai samsat.
Hal  ini  berdasarkan  dari  hasil penelitian  menyebutkan  dari  Pasal  12 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 mengenai  Peran  Aparatur  Sipil  Negara yang  berbunyi:  “Pegawai  ASN  berperan
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
sebagai perencana, pelaksana dan
pengawas  penyelenggaraan  tugas  umum pemerintahan  dan  pembangunan  nasional melalui pelaksanaan  kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari  intervensi  politik,  serta  bersih  dari praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme (KKN) (Oktarina, 2013).
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat
Soeworno Handayaningrat (Komara, 2019)  bahwa  aparatur  adalah  aspek-aspek administrasi  yang  diperlukan  dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional.  Aspek  organisasi  terutama pengorganisasian  atau  kepegawaian.  Ini membuktikan  bahwa  aparatur  masih terkoordinasi  oleh  dinamika  administrasi sebagai  bentuk  perangkat yang ada  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Setiap  administrator  publik  dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya  wajib  memiliki  perilaku  dan sikap  mental  yang  mencerminkan  nilai- nilai  etika  serta  mampu  memahami, menghayati  dan  menerapkan  berbagai nilai-nilai  etika  sesuai  dengan  jabatannya. Maka  dari  itu,  setiap  administrator  publik wajib  memahami  nilai-nilai  etika  agar dapat  sungguh-sungguh  menghayati  nilai- nilai tersebut dalam melaksanakan tugasnya.  Berbagai  asas  etis  yang  pokok
pada  administrasi  pemerintahan  (Nuraeni, 2019).
Menurut  Moenir  (Maharani,  2017) mengatakan  bahwa  pelayanan  yang  baik dapat  memuaskan  kepada  orang  atau sekelompok  orang  yang  dilayani,  maka sipetugas  pemberi  layanan  harus  dapat memenuhi  4  persyaratan  pokok,  yaitu tingkah laku yang sopan, cara menyampaikan  sesuatu  yang  berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, waktu pelayanan yang efisien dan keramah tamahan.
Penjatuhan  hukuman  disiplin  berat berupa  pemberhentian  dengan  hormat tidak  atas  permintaan  sendiri  dan pemberhentian  tidak  dengan  hormat kepada  para  PNS,  sebagai  salah  satu contoh  bentuk  komitmen  yang  kuat  dari para pejabat pemerintah untuk menegakan peraturan  disiplin  pegawai  negeri  sipil guna  mewujudkan  PNS  yang  bermoral, berdisiplin,  handal  dan  profesional  dalam melayani masyarakat (Rakayoga, 2014).
Mengenai prosedur penjatuhan sanksi  hukuman  terhadap  Pegawai  Negeri Sipil,
Pejabat yang berwenang menghukum  wajib  menjatuhkan  hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan  pelanggaran  disiplin.  Pejabat yang  berwenang  menghukum  adalah presiden,  menteri,  gubernur,  perwakilan Republik  Indonesia  di  luar  negeri,  Bupati
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam  hal  penjatuhan  hukuman disiplin, keputusan hukuman yang ditetapkan  oleh  atasan  pejabat  yang berwenang  menghukum  dan  keputusan yang  diambil  oleh  Badan  Pertimbangan Kepegawaian tidak dapat diajukan keberatan  dan  mengikat  serta  wajib dilaksanakan  oleh  semua  pihak  yang bersangkutan,  baik  oleh  Pegawai  Negeri Sipil  yang  mengajukan  keberatan  ataupun pejabat yang berwenang menghukum.
Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam penjatuhan  hukuman  adalah  agar  PNS tersebut  sadar  akan  tindakan  sehingga tidak  mengulanginya  dan  apabila  telah memenuhi  katagori  hukuman  berat  PNS tersebut  dapat  diberhentikan  (Cahyadi, 2010).

## Maraknya Pencaloan
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI), calo diartikan sebagai orang yang menjadi  perantara  dan  memberikan jasanya  untuk  menguruskan  sesuatu berdasarkan  upah;  perantara;  makelar. Sinonim kata calo adalah makelar, yang di dalam KBBI didefinisikan lebih rinci lagi, yaitu perantara perdagangan (antara pembeli  dan  penjual);  orang  yang menjualkan  barang  atau  mencarikan pembeli;  orang  atau  badan  hukum  yang
berjual  beli  sekuritas  atau  barang  untuk orang lain atas dasar komisi.
Banyaknya  calo  mengakibatkan maraknya pungli atau pungutan liar adalah perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau  pegawai  negeri  atau  pejabat  negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan  peraturan  yang  berkaitan dengan  pembayaran  tersebut.  Hal  ini sering  disamakan  dengan  perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.
Munculnya  perantara  atau  makelar disebabkan  oleh  situasi  yang  sulit "ditembus”.  Dalam  bidang  bisnis,  situasi yang sulit ditembus adalah hal yang wajar. Misalnya,  saat  seseorang  ingin  menjual sesuatu  dan  dia  memiliki  keterbatasan akses  ke  pasar,  perantara  atau  calo  bisa menjual  jasanya  untuk  membantunya menembus  pasar.  Sebaliknya,  dalam pelayanan  publik,  situasi  yang  sulit ditembus  adalah  tidak  wajar.  Karena pelayanan  publik  harus  mudah  diakses oleh  siapa  pun,  tanpa  memandang  status atau identitas personalnya.
Samsat adalah tempat yang memang terkenal dengan maraknya praktek pencaloan. Calo yang ada di samsat sangat gampang  terlihat  dan  bahkan  terang terangan menawarkan jasa untuk pengurusan STNK dengan berbagai alasan dan  cenderung  memberatkan  calo  tidak
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
hanya  berasal  dari  orang  luar  yang  tidak mempunya  tugas  di  samsat  tapi  juga  calo berasal dari pegawai samsat itu sendiri.
Transparansi masyarakat harus mengetahui  semua  kondisi  yang  ada  di kantor  Samsat  baik  kondisi  internal maupun  eksternal  perusahaan.  Mencakup prosdur  pelayanan,  waktu  pelayanan, tempat  pelayanan,.  Beberapa  pertanyaan masyarakat  mengenai  prinsip  transparansi dalam pelayanan  publik  di Kantor Samsat Kabupaten Minsel adalah yaitu
ketersediaan  sarana  prasarana,  serta informasi  dalam  proses  pembayaran  di Kantor Samsat Kabupaten Minsel. Seluruh akses  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat  sekarang,  dan  jika  informasi yang diberikan kurang bisa tanya langsung oleh  yang  bersangkutan  di  Kantor
SAMSAT Kabupaten Minsel. Transparansi,  meningkatkan  kepercayaan yang  timbal  balik  antara  pemerintah  dan masyrakat  melalui  penyediaan  informasi
dan menjamin kemudahan dalam memperolah  informasi  yang  akurat  dan memadai,  transparansi  harus  dibangun dalam  rangka  kebebasan  aliran  informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor  dengan  baik  (Regah  et  al., 2019).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang
pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang  bersifat  memaksa,  tidak  mendapat imbalan  Daerah.  Undang-undnag  tersebut mengatur  bahwa  setiap  daerah  memiliki wewenang, kewajiban serta hak mengurus sendiri  daerahnya  yang  disebut  otonomi daerah.  Komponen  utama  pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal sehingga  daerah  tidak  hanya  bergantung pada  pemerintah  pusat.  Era  otonomi  ini memacu pemerintah daerah untuk menggali lebih banyak potensi yang ada di daerah  terutama  pajak  (Ardiani  et  al., 2016).
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  sejak  1  Januari  2010 membuat  pemerintah  provinsi  harus membuat  peraturan  daerah  yang  baru tentang  pajak  kendaraan  bermotor  yang akan  diberlakukan  pada  suatu  provinsi sebagai  dasar  hukum  pemungutan  pajak kendaraan bermotor pada provinsi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2017  Pasal  8,  hasil  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  sebesar  paling sedikit  2.75%  persen,  termasuk  yang dibagihasilkan  kepada  kabupaten/kota (Ahmad et al., 2020).
Menurut  Imanuddin  &  Hidayat, (Nasihah, 2020) pelayanan yang diberikan kepada  masyarakat  harus  senantiasa  baik dan berkualitas mendekati harapan
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
masyarakat karena baik buruknya pelayanan publik yang diberikan pemerintah  kepada  masyarakat  sering dijadikan  tolak  ukur  keberhasilan  suatu instansi  pemerintah.  Pelayanan  publik, maka  disusun  suatu  aturan  dan  ketentuan dalam  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal tersebut dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan agar lebih terarah dan maksimal.
Namun  hal  ini  justru  dibantah  Oleh Sukur  yang  mengatakan  bahwa  ketiga instansi  yang  ada  di  samsat  sudah melakukan.  Komitmen  bebas  pungli  jadi setiap  pegawai  di  tekankan  untuk  tidak menerima  uang  dari  wajib  pajak  apalagi meminta  secara  langsung  dengan  embel- embel pengurusan STNK.
Pemberantasan pungutan liar (pungli)  harus  dilakukan  secara  terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan  mental  dan  moral  manusia) dan cara abolisionistik (cara
penanggulangan  gejala)  sebagai  tindakan preventif.  Pemerintah  pusat  dalam  hal  ini sudah membentu satuan  tugas sapu bersih pungutan  liar  yang  diatur  dala  peraturan Presiden  Nomor  87  Tahun  2016. Pemerintah menyiapkan tiga cara pelaporan  untuk  masyarakat  agar  terlibat aktif  melaporkan  tindakan  pungli  di lapangan,  baik  melalui  internet,  SMS maupun telepon (Ramadhani, 2017).
Pungutan  liar  (Pungli)  termasuk dalam  kategori  kejahatan  jabatan,  Dalam rumusan  korupsi  pada  Pasal  12  huruf  e Undang-  undang  Nomor.  20  Tahun  2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU Nomor.31 Tahun 1999 sebagai  tindak  pidana  korupsi,  yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2001  (Tindak Pidana  Korupsi),  menjelaskan  definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara  yang  dengan  maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara  melawan  hukum,  atau  dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,  atau  menerima  pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu  bagi  dirinya  sendiri  (Apriansyah, 2018).
Faktor  penyebab  pelaku  melakukan pungli,  yaitu;  penyalahgunaan  wewenang, punya kesempatan sebagai pejabat negara, moral, etika buruk, kekurangan penghasilan, gaji yang diberikan pemerintah  sangat  terbatas,  kesadaran hukum  rendah  dan  kurang  memahami ajaran  agama  (Pratiwi  &  Ni  Nengah, 2019).
Dalam  Puspitosari  (Jati,  2011) pelayanan  publik  diartikan  upaya  negara untuk memenuhi hak hak dasar masyarakat
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Pada  pelayanan  Publik,  praktik  pencaloan merupakan  suatu  hal  yang  sangat  tidak baik  dan  berpotensi  menghilangkan kepercayaan  masyarakat  dan  secara langsung akan berdampak bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
Ketentuan  mengenai  tindak  pidana pungutan  liar  sebagai  kejahatan  jabatan diatur di dalam Pasal 12 huruf e  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001) yang berasal dari Pasal  423  KUHP  (Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana)  yang dirujuk  dalam  Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai  tindak  pidana  korupsi,  yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.
Definisi  pungutan  liar  adalah  suatu perbuatan  yang  dilakukan  pegawai  negeri atau  penyelenggara  yang  dengan  maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara  melawan  hukum,  atau  dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,  atau  menerima  pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu  bagi  dirinya  sendiri  (Pasal  12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Bahwa dalam hal  ini  pungutan liar adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan oleh  pegawai  negeri  atau  aparatur  negara
yang  memiliki  dan  menyalahgunakan suatu kewenangan tertentu dengan mengharap  sebuah  imbalan  dengan menyalahi aturan hukum sehingga menimbulkan  akibat  moril  dan  materil bagi orang lain (Sonatra et al., 2019).
Reward dan Punishment
Reward dan punishment merupakan bentuk  metode  dalam  memotivasi  tim (karyawan)  untuk  meningkatkan  kinerja dan  prestasinya. Reward sendiri  artinya adalah ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan.  Perusahaan  memberikan Reward sebagai  bentuk recognition (pengakuan) yang  dipublikasikan  untuk  memacu  tim yang  lainnya.  Dalam  konsep  manajemen, reward  merupakan  salah  satu  alat  untuk peningkatan  motivasi  para  pegawai. Reward tidak  hanya  mencakup  unsur kuantitatif seperti gaji, upah  dan  lain lain, tetapi  juga  unsur  lainnya  yang  berwujud bukan  uang,  seperti  kesempatan  untuk melaksanakan  tanggung  jawab  yang  lebih besar,  peluang  karir,  kesempatan  untuk belajar dan berkembang, kualitas kehidupan  yang  layak  dalam  organisasi dan lain-lain (Indah et al., 2019).
Metode  menstimulus  tim  untuk melakukan  suatu  perbuatan  yang  positif secara  berulang-ulang.  Selain  motivasi, reward juga bertujuan untuk memperbaiki atau  meningkatkan  prestasi  yang  telah dapat  dicapai.  Sementara punishment
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
diartikan  sebagai  hukuman  atau  sanksi.
Jika reward merupakan  bentuk  dorongan yang  positif,  maka punishment sebagai bentuk dorongan yang negatif, tetapi kalau diberikan  secara  tepat  dan  bijak  bisa menjadi  sarana  untuk  memotivasi.  Tujuan dari  metode  ini  intinya  adalah  untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Tapi sayangnya, banyak perusahaan belum sepenuhnya dapat menerapkan reward dan punishmen t  secara  utuh.  Termasuk  juga instansi pemerintahan seperti Samsat.
Jika punishment menghasilkan  efek jera, maka reward akan menghasilkan efek sebaliknya  yaitu  ketauladanan,  untuk membuat reward dan punishment dapat berjalan  denga  baik  diperlukan  nya konsistensi  yang  dapat  menjamin  bahwa reward  yang  diberikan  haruslah  bersifat konkrit bulu.
Proses  penjatuhan  hukuman  disiplin
pegawai yang dilakukan Kanwil
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  selama  ini  mengacu  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil,  PP  Nomor  11  Tahun  2002  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai  Negeri  Sipil  dan  aturan  Pidana. Dalam  penjatuhan  hukuman  disiplin, terdapat  pertimbangan  untuk  melakukan
pembinaan  jika  yang  bersangkutan  dinilai (Budijanto & Rini, 2019).
Matteson dalam Koencoro (Febrianti,  2014) reward dibagi  menjadi dua  jenis  yaitu reward  extrinsik dan reward intrinsik.  Penghargaan  ekstrinsik ( exstrinsic rewards ) adalah suatu penghargaan  yang  datang  dari  luar  diri orang  tersebut.  Penghargaan  ekstrinsik terdiri  dari  penghargaan  finansial  yaitu gaji, tunjangan, bonus/insentif dan penghargaan non finansial yaitu penghargaan  interpersonal  serta  promosi. Penghargaan  intrinsik  ( intrinsic  rewards ) adalah suatu penghargaan yang diatur oleh diri  sendiri  yang  terdiri  dari  penyelesaian ( completion ),  pencapaian  ( achievement ), dan  otonomi. Punishment merupakan ancaman  hukuman  yang  bertujuan  untuk memperbaiki karyawan pelanggar, memelihara  peraturan  yang  berlaku  dan memberikan pelajaran kepada pelanggar”.
Pegawai  Kantor  Samsat  Maros menerima Gaji Pokok yang diterima setiap bulannya  namun  ada reward yang  di dapatkan  berupa  insentif  yang  diterima tiap bulannya apabila mampu merealisasikan  target  penerimaan  yang  di tetapkan. Hal ini diharapkan agar pegawai bekerja  secara  baik  sehingga  berpengaruh terhadap  semangat  kerjanya.  Seperti  yang dikatakan oleh Sukur Kepala UPT Samsat Maros:  ‘’ibarat  nya  memang  kami  di
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
bapenda  adalah  pencari  uangnya  provinsi, jadi  sudah  sewajarnya  kami  menerima imbalan  atas  kerja  kami,  dengan  harapan pegawai yang tadi nya malas bisa menjadi rajin  dan  bisa  berperan  aktif  dalam penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor
khusunya di kabupaten Maros’’ (wawancara pada tanggal 9 Februari 2021)
adapun  besar  penerimaan  insentif  bagi pegawai secara garis besarnya disampaikan oleh Rahmatia yang mengatakan  bahwa:‘’Iya  untuk  insentif sendiri  cukup  lumayan,  insentif  ini  di terima  setiap  triwulan  jadi  bisa  4  kali dalam  setahun  kita  terima  insentif, jumlahnya berbeda setiap pegawai berdasarkan  jabatan  nya.  Kalau  kita  yang staf  terima  30  sampai  40  juta  rupiah pertriwulan  tapi  itu  juga  masih  ada potongan nya’’ (wawancara pada tanggal 9 Februari 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di atas,  pemberian reward dalam  bentuk insentif  ke  pegawai  di  harapkan  mampu meningkatkan  kinerja  pegawai  dalam upaya  memaksimalkan  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  di  kantor  UPT Pendapatan  Maros.  Namun  Pada  faktanya dengan reward yang  diberikan  tidak menjadi  jaminan  bagi  pegawai  untuk bekerja dengan disiplin. Terhadap pegawai yang  tidak  disiplin  lemahnya punishment atau saksi menjadi hal yang
mengakibatkan  pegawai  dengan  enak  dan santai nya melakukan tindakan indisipliner.  Sanksi  yang  biasanya  di berikan oleh pimpinan adalah teguran kecil secara lisan dan belum ada tidakan seperti pemotongan insentif atau TPP.
Pengimplementasian  konsep reward dan punishment, dengan menekankan pada kultur reward menjadi  usulan  dari  tulisan kami.  Kami  berharap  mereka  yang  berani jujur mendapatkan apresiasinya yang layak di  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari, sehingga generasi muda semakin menyadari  bahwa  perilaku  korupsi  bukan hanya  mengenai  pejabat  atau  orang  yang melakukan tindak pidana korupsi.
Sehingga  perilaku  yang  membawa  nilai- nilai  dasar  antikorupsi  masih  menemukan oasenya di tengah budaya masyarakat kita, terutama di lingkungan terdekat anak-anak (Siregar & Tirta, 2017).

## KESIMPULAN
Beradasarkan hasil penelitian di atas bahwa  yang  menjadi  salah  satu  faktor mengakibatkan  tidak  tercapainya  target penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor pada  Samsat  Maros  adalah  budaya birokrasi  kinerja  pegawai  yang  tidak  baik diantaranya;  pegawai  yang  tidak  disiplin, maraknya  pencaloan  dan reward dan punishment yang  tidak  berjalan  baik.  Hal ini disebabkan oleh pegawai Samsat Maros
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
seringnya  pegawai  datang  terlambat  dan tidak  menguasai  pekerjaan  yang  menjadi Tupoksi. Hilangnya
kepercayaan masyarakat  dalam  pelayanan  pembayaran pajak  kendaraan  bermotor  adalah  praktik pencaloan  yang  banyak  di  samsat  bahkan dilakukan  oleh  pegawai  Samsat  sendiri. Dengan  adanya reward yang  diberikan oleh  Pemerintah  tidak  serta  merta menjadikan  pegawai  untuk  disiplin  dan saksi  yang  diberikan  terkesan  cukup ringan.

## REFERENSI
Abdussamad,  Y.  (2014).  Pengembangan SDM  Aparatur  melalui  kompetensi. Universitas Negeri Gorontalo Journal . Ahmad,  B.,  Romadhoni,  B.,  &  Adil,  M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan  Bermotor. Jurnal  Riset Perpajakan , 3 (1), 15–23.
Alamsyah. (2011). Karakteristik Universal
Pelayanan  Publik :  Sebuah  Tinjauan Teoritik. Jurnal Borneo Administrator , 7 (3), 353–371. Amir Hamzah. (2019). Pengaruh Pendidikan dan Kedisiplinan terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung  Timur. Jurnal  Simplex ,
2 (2), 21–31.
Apriansyah,  N.  (2018).  Peran  Unit Pemberantasan  Pungutan  Liar  Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Integritas  Aparatur  (  Roles  of  The Illegal  Levy  Eradication  Unit  of  The
Ministry  of  Law  and  Human  Rights in Creating Apparatuses Accountability and Integrity ) Abstrak. E-Journal Balitbangkumham , 12 (1), 21–38.
Ardiani,  L.,  Kadarisman,  Hidayat,  K.,  &
Sulasmiyat,  S.  (2016).  Implementasi Layanan  Inovasi  Samsat  Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tulungagung. Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 9 (1), 1–8.
Askani,  A.,  &  Densi,  D.  (2018).  Analisis Disiplin  Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil Pada Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik , 7 (1), 9. https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i1.41
7
Ateh,  Yusuf,  M.  (2018).  Peran  SAKIP Dalam  Membangun  ASN  Berkinerja (Studi  Kasus  Provinsi  Jawa  Timur). Jurnal  Pendayagunaan  Aparatur Negara , VIII (8).
Budijanto,  O.  W.,  &  Rini,  N.  S.  (2019). Implementasi  Mekanisme  Pemberian Hukuman  Disiplin  di  Kementerian Hukum  dan  HAM. Jurnal  Ilmiah Kebijakan  Hukum , 13 (3),  283. https://doi.org/10.30641/kebijakan.20 19.v13.283-310
Cahyadi,  A.  A.  N.  A.  C.  (2010). Penegakan  Sanksi  Disiplin  Bagi Pegawai  Negeri  Sipil  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum
Universitas Udayana , 53 , 1–7.
Dunggio,  S.  (2020).  PUBLIK:  Jurnal Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
Administrasi  dan  Pelayanan  Publik Sekolah  Tinggi  Ilmu  Administrasi Bina  Taruna  Gorontalo  Volume  III Nomor 2 Desember 2016. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia , VII (2), 119–128.
Febrianti,  S.  (2014).  Pengaruh  Reward Dan  Punishment  Terhadap  Motivasi Kerja  Serta  Dampaknya  Terhadap Kinerja  (Studi  pada  Karyawan  PT. Panin  Bank  Tbk.  Area  Mikro Jombang). Jurnal Administrasi Bisnis S1  Universitas  Brawijaya , 12 (1), 83041.
Indah,  P.  P.  A.  P.,  Rahmawati,  P.  I.,  & Andiani,  N.  D.  (2019).  Pengaruh Sistem Penghargaan (Reward) Terhadap  Kinerja  Trainee  Di  Hotel Holiday  Inn  Resort  Baruna  Bali. Jurnal  Manajemen  Perhotelan  Dan Pariwisata , 2 (1), 41. https://doi.org/10.23887/jmpp.v2i1.22 087 Iriawan,  H.  (1999).  Strategi  Peningkatan
Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (Pns) Di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial  Dan  Ilmu  Politik  IISIP  YAPIS Biak , 1–20. Jati,  W.  R.  (2011).  Inovasi  Pelayanan Publik Setengah Hati: Studi Pelayanan  Publik  di  SAMSAT  Kota Yogyakarta. JSP:  Jurnal  Ilmu  Sosial
Dan  Ilmu  Politik , 15 (1),  68–78. https://doi.org/10.22146/jsp.10926
Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional  Pegawai  ASN  (  Aparatur
Sipil Negara ) di Indonesia. MIMBAR PENDIDIKAN:  Jurnal  Indonesia Untuk  Kajian  Pendidikan , 4 (1),  73–
84.
Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.
FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum ,
10 (3), 569–586. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v 10no3.794 Maharani,  D.  (2017). Kinerja  Pegawai Samsat  Dalam  Pemberian . 5 (1),  81– 92.
Mahsyar,  A.  (2011).  Masalah  Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas : Jurnal Ilmu  Pemerintahan , 1 (2),  81–90. https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22 Masyhudi. (2005). INI Kinerja birokrasipemerintah  dalam  pelayanan kepada  publik. Aplikasia,  Jumal
Aplikasi  Llmu-Ilmu  Agama , VI (1), 47–66.
Nasihah,  D.  (2020).  Pengaruh  Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat di Kantor SAMSAT Pati. Jurnal  Akuntansi  Dan  Pajak , 21 (01),
176–185.
https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.11
54 Nuraeni,  S.  (1386). Penerapan  Etika Administrasi  Publik  Sebagai  Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance . 283.
Oktarina,  E.  (2013).  Sanksi  Hukum  Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat Dalam Partai  Politik. Angewandte  Chemie International  Edition,  6(11),  951– 952. , 18 , 1–20.
Pardede,  A.  C.,  &  Mustam,  M.  (2017). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Rangka Reformasi  Birokrasi  Di  Kabupaten Semarang. Journal  of  Public  Policy and  Management  Review , 6 (4),  122–
140.
Pratiwi,  N.  T.  S.  I.,  &  Ni  Nengah,  A.
Ahmad Rosandi Sakir, Rabina Yunus, dan Suhardiman Syamsu / Jurnal Administrasi Negara V27 - 03 (2021) / 293 - 316
(2019). Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli)  Sebagai  Bentuk  Kebijakan
Kriminal  Di  Indonesia. Kertha Wicara:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 8 (10),
1–15.
Prayudi,  M.  A.,  Sari  Dewi,  G.  A.  K.  R., Vijaya,  D.  P.,  &  Ekawati,  L.  P. (2019).  Teori  Peran  Dan  Konsep Expectation-Gap  Fungsi  Pengawasan Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa. EKUITAS  (Jurnal  Ekonomi  Dan
Keuangan) , 2 (4), 449–467. https://doi.org/10.24034/j25485024.y 2018.v2.i4.3931 Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Dengan, 53 Undang-Undang Republik  Indonesia  1689  (2009). http://publications.lib.chalmers.se/rec ords/fulltext/245180/245180.pdf%0A
https://hdl.handle.net/20.500.12380/2 45180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j
.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.o rg/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp: //dx.doi.org/10.1016/j.precamres.201
4.12
Pustikasari,  Y.  D.,  Susilaningsih,  & Jaryanto.  (2016).  Keefektivan  Dan Efisiensi  Penerimaan  Pajak  Hiburan Terhadap  Peningkatan  Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Surakarta. Tata Arta” UNS, 2 (1), 84–96.
Putra,  P.  (2019).  Implementasi  Sikap Disiplin Anak Di Lembaga Madrasah
Ibtidaiyah  (Mi)  Dalam  Membentuk Pengembangan  Moral. Primary : Jurnal  Keilmuan  Dan  Kependidikan Dasar , 11 (1), 35. https://doi.org/10.32678/primary.v11i 01.1293 Rakayoga, G. L. (2014). Disiplin Pegawai
Negeri  Sipil  Berdasarkan  Ditinjau Dari  Aspek  Hukum  Kepegawaian  Di
Indonesia  Civil  Service  Discipline Based on the Government Regulation
Number  53 Year 2010  Viewed  From the  Personel  Law  Aspect  in
Indonesia. Kajian  Hukum  Dan
Keadilan , 2 , 325–337.
Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap  Pelayanan  Publik. Jurnal Hukum  Samudra  Keadilan , 12 (2),
263–276.
https://doi.org/10.2013/jhsk.v12i2.13
9
Regah,  R.  T.,  Sabjino,  H.,  &  Pinatik,  S.
(2019). Analisis Pendidikan, Pengalaman  Kerja  Dan  Pelatihan Pada  Pelayanan  Aparatur  Pajak  Di Uptd  Samsat  Amurang. Jurnal  Riset Akuntansi  Going  Concern , 4 (1),  64–
72.
Risnawan,  W.  (2017).  Fungsi  Birokrasi
dalam  Efektivitas  Pelayanan  Publik.
DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara , 4 (1).
Rondinelli,  D.  A.  (2007). What  Is Decenralization?  A  Decentralization Briefing Notes . World Bank Institute.
Saktiawan,  I.  (2020).  Penerapan  Aplikasi Sipedis  (Sistem  Penegakan  Disiplin) Pada Kppbc Tmp B Makassar. Jurnal Administrasi Negara , 26 (1).
Sartika,  D.  (2013).  Analisis  Perilaku
Birokrasi  Dalam  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik  Di  Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli. Katalogis , 1 (7), 135–146.
Siregar,  P.  J.  W.  S.,  &  Tirta,  N.  (2017).
Implementasi  Stimulan  Reward  and Punishment pada Kurikulum Pendidikan Antikorupsi. INTEGRITAS:  Jurnal  Antikorupsi, 6 (1), 153–168.
Sonatra,  P.  N.,  Novianto,  W.  T.,  &
Riewanto,  A.  (2019).  Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah  Tindak  Pidana  Pungutan Liar  Dalam  Pelayanan  Publik.
Masalah-Masalah  Hukum , 48 (1),  60. https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.20 19.60-70
Sulistiyowati,  &  Sabila,  N.  (2018).
Analisis  Pelaksanaan  Online  System Pajak Daerah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran pada Suku Badan Pajak dan
Retribusi  Daerah  Kota  Administrasi Jakart  Pusat  Tahun  2014-  2016. Jurnal  STEI  Ekonomi , 27 (1),  121– 137. https://doi.org/10.36406/jemi.v27i1.1 57
Yuniani,  A.,  Ardianti;,  D.  I.,  & Rahmadani,  W.  A.  (2019).  Era Revolusi  Industri  4.0 :  Peran  Media Sosial  Dalam  Proses  Pembelajaran Fisika  di  SMA. Jurnal  Pendidikan Fisika  Dan  Sains , Vol  (2) (2),  18–23. https://webcache.googleusercontent.c om/search?q=cache:kJKXMdSrGGsJ: https://www.ejurnalunsam.id/index.p hp/JPFS/article/download/1727/1321 +&cd=43&hl=id&ct=clnk&gl=id