## Jurnal Restorative Justice
Vol. 8 No. 1, Mei 2024 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

## PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK  BERSUBDI  KEPADA  NELAYAN  KECIL OLEH DINAS PERIKANAN KABUPATEN MERAUKE BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  7 TAHUN 2016

## SUPERVISION  OF  FUEL  OIL  DISTRIBUTION  TO SMALL  FISHERMEN  BY  THE  MERAUKE  REGENCY FISHERIES  SERVICE  BASED  ON  LAW  NUMBER  7  OF 2016
Handika D. A. Pelu 1 , Ricky Nelson Rumbewas 2 1 Universitas Musamus 1, Email: handika_fh@unmus.ac.id 2 Universitas Musamus 2, Email: rickynr9622@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengawasan  Pendistribusian  Bahan Bakar Minyak Bersubdi Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke kepada nelayan Kecil di kabupaten  Merauke. Penelitian  ini  merupakan  Penelitian  Yuridis  Empiris.  Penelitian  ini dilaksanakan di Wilayah Kota Merauke yaitu pada Stasiun Bahan Bakar Minyak jalan Arafura Buti, dan Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. Pada tahapan hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukan  bahwa  pengawasan,  pemerintah  menggunakan  dua  instrument  yaitu pengendalian  lewat  rekomendasi  yang  diberikan  kepada  nelayan  kecil  dan  pengawasan dengan menugaskan pegawai dari dinas untuk melakukan pengawasan.
Kata kunci: Pendistribusian, Bahan Bakar Minyak.

## Abstract
This  research  aims to find  out  how  Merauke  District  Fisheries  Service monitors the  distribution  of subsidized fuel oil to small fishermen in Merauke district. This research is empirical juridical research. This research was conducted in the Merauke City Area at the Arafura Buti Street Oil Fuel Station and the Merauke Regency Fisheries Service. The research results in this journal show that the supervision stage, the government uses two instruments: control through recommendations given to small fishermen and supervision by assigning employees from the department to carry out supervision.
Keywords: Distribution, Fuel Oil.

## Pendahuluan
Berdasarkan pasal 18 ayat 3 huruf a Undang -Undang nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam menyatakan bahwa “Prasarana Penangkapan Ikan -ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;”
Sehingga  Bahan  bakar  minyak  termasuk  komponen  utama  pada kegiatan  usaha  produksi  ikan,  khususnya  untuk  usaha  perikanan  kecil  di Pelabuhan Perikanan Merauke. Jumlah besar atau kecilnya pengeluaran untuk BBM dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jangka waktu melaut, jarak yang  ditempuh  ke  daerah  penangkapan,  kapasitas  kapal,  Fasilitas penangkapan  yang  digunakan,  jenis  Mesin  yang  di  pakai,  dan  Jenis  bahan bakar yang pakai.
Nelayan di kabupaten Merauke terbagi atas beberapa kelompok yaitu Nelayan  tradisional  tanpa  armada  yakni  nelayan  yang  tidak  menggunakan perahu, nelayan tradisional yang menggukanan perahu semang dengan mesin jhonson, nelayan dengan kapal 5 GT sampai dengan 50 GT yang terbagi dalam nelayan yang mempunyai izin dan nelayan yang tidak mempunyai izin.
Bahan  bakar  minyak  yang  digunakan  oleh  nelayan  di  kabupaten Merauke pada umumnya yaitu Pertalite, Dexlite dan solar. Dengan klasifikasi penggunaan yaitu pertalite peruntukannya untuk perahu semang, sedangkan dexlite dan solar peruntukannya untuk kapal dengan ukuran 5 GT sampai 30 GT.
Akan  tetapi  Sejak  tahun  2020  mengalami  peningkatan  jumlah  kapal yang tinggi sesuai dengan jumlah kapal yang masuk di Pelabuhan lokal yaitu Pelabuhan perikanan, Pelabuhan kelapa lima dan Pelabuhan Kumbe. Hal ini di sebabkan karena kabupaten Merauke mempunyai potensi perikanan yang tinggi  selain  itu  juga  terdapat  kapal  pencari  cumi  yang  juga  beroperasi  di sekitar laut Arafura.
Dengan  bertambahnya  jumlah  kapal  maka  meningkatnya  persaingan dalam pemenuhan kebutuhan nelayan terhadap Bahan Bakar Minyak antara nelayan dengan ukuran kapal 5 GT dan Nelayan dengan ukuran kapal diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
Sedangkan  dalam  memperoleh  bahan  bakar  minyak  di  kabupaten Merauke  pada  umumnya  harus  mengantri  kendaraan  di  SPBU  milik pertamina. Meskipun jarak tempu untuk memperoleh bahan bakar minyak di kota Merauke relatif terjangkau tetapi ketersedian bahan bakar minyak sering terjadi kelangkaan hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang semakin banyak, sedangkan lokasi SPBU tidak bertambah,
akibatnya untuk memperoleh bahan bakar minyak harus mengantri Bersama dengan kendaraan umum lainnya.
Sehingga lewat Kerjasama antara dinas perikanan kabupaten Merauke dengan CV. Fajar Timur menetapkannya sebagai Penyalur  resmi  bahan bakar minyak  bagi  nelayan  kecil  di  kabupaten  Merauke.  Penyalur  bahan  bakar minyak  selaku  instrument  utama  diharapkan  memiliki  suplai  bahan  bakar minyak yang sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Dalam  hal  kewenangan  pengelolaan  perikanan  sejak  di  tetapkan Undang-Undang  nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  maka perikanan  menjadi  urusan  pemerintah  provinsi.  Sehingga  untuk  dinas perikanan  kabupaten  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola  perikanan dengan kapasitas 5 GT  kebawah termasuk untuk semang, sedangkan untuk kapal  dengan  ukuran  5  GT  sampai  dengan  30  GT  juga  mendapatkan rekomendasi pengisian pada stasiun bahan bakar minyak yang di Kelola oleh CV. fajar timur.
Dalam pendistribusian yang terjadi di lapangan masih di temukannya distribusi  minyak  secara  illegal  tanpa  adanya  rekomendasi  dari  dinas perikanan  kepada  nelayan  illegal  yang  tidak  mempunyai  izin.  Hal  ini menyebabkan  pendistribusian  minyak  tidak  tepat  sasaran  dan  terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan maupun naiknya harga ikan di pasaran. 1

## Permasalahan
Berdasarkan kesenjangan antara Das Sollen dengan Das Sein maka judul pada  penelitian  ini  yaitu  “Tinjauan  Yuridis  Pendistribusian  Bahan  Bakar Minyak  Bersubdi  Kepada  Nelayan  Kecil  Oleh  Dinas  Perikanan  Kabupaten Merauke  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Perlindungan  Dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan  Dan Petambak  Garam” .  Rumusan  masalahnya  adalah  Bagaimana  Pengawasan terhadap Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubdi oleh Nelayan Kecil di kabupaten Merauke?
Metode Penelitian
1 Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, Pengantar Manajemen, Jakarta. Prenada Media, 2005.
Jenis  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yang    menggunakan kajian  yuridis  empiris.  Secara  yuridis  mengkaji  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi Daya  Ikan  Dan  Petambak  Garam.  Secara  empiris  melihat  kenyataan  pada distribusi Bahan Bakar Minyak kepada Nelayan Kecil di Kabupaten Merauke. Tujuannya agar dapat mempelajari dan menemukan data dari peristiwa nyata yang benar terjadi yang diperlukan dalam penelitian ini.

## Pembahasan

## Pengawasan Terhadap Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubdi
Subsidi bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada konsumen karena mereka bisa mendapatkan BBM dengan harga murah. Subsidi minyak bumi yang  membuat  harga  menjadi  murah  menyebabkan  masalah  penimbunan minyak  bumi.  Subsidi  membuat  masalah  menjadi  produk  yang  lebih  dicari karena  selain  minyak  bumi  merupakan  produk  pokok  juga  didapat dengan harga murah melalui subsidi. 2
Nelayan di Kabupaten Merauke kewalahan mendapatkan Bahan Bakar Minyak  (BBM)  bersubsidi  jenis  bio  solar  dan  pertalite.  Kelangkaan  terjadi semenjak naiknya harga subsidi solar dan pertalite dan juga masuknya kapa- kapal  ikan  dan  kapal  cumi  yang  begitu  banyak  di  sekitar  Pelabuhan  di kabupaten  Merauke.  Bertambahnya  jumlah  kapal  yang  datang  dari  luar mengakibatkan  jumlah  kebutuhan  meningkat,  menurut  para  nelayan  lokal kabupaten Merauke jika tidak mengantri maka tidak akan mendapatkan BBM. Fenomena ini tentu bertentangan dengan pernyataan dinas perikanan bahwa telah melakukan pengendalian dan pengawasan melalui rekomendasi. Karena masih  ada  nelayan  kecil  yang  kesulitan  dalan  memenuhi  kuota  BBM untuk beroperasi.
Menurut para Nelayan Untuk melaut, sebesar 70% kebutuhan nelayan diperuntukkan  untuk  membeli  BBM.  Nelayan  skala  kecil  yang  memakai perahu  di  bawa  5GT  kesulitan  mendapatkan BBM,  apalagi  yang  bersubsidi. Sementara,  hasil  tangkapan  terus  menurun  disebabkan  di  antaranya
2 NUR FADHILLAH. 2022.” Sistem Informasi Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (Bbm) Biosolar Studi Kasus: Dinas Kelautan Perikanan Dan Pangan Kabupaten Nagan Raya” Jurusan Perikanan. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Universitas Teuku Umar. Meulaboh.
pemakaian  alat  tangkap  trawl  yang  merusak,  cuaca  buruk  yang  tidak menentu.
Hal ini mengakibatkan kualitas keluarga nelayan terus menurun, baik di  bidang  pendidikan  maupun  kesehatan.  Ketika  tidak  dapat  melaut, kecenderungan  nelayan  skala  kecil  adalah  mencari  pinjaman  dana  untuk menopang  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Inilah  dampak  negatif  yang dirasakan oleh nelayan. 3
Ketika  BBM  dinaikkan,  namun  mata  rantai  pendistribusian  BBM bersubsidi  tidak  dibenahi,  maka  nelayan  akan  semakin  menderita. Pertama, naiknya BBM akan mengurangi biaya pendidikan anak-anak nelayan. Kedua, naiknya  BBM  dan  turunnya  pendapatan  nelayan  yang  sebagiannya dialokasikan  untuk  kesehatan  keluarganya.  Terkait  daya  beli,  kemampuan nelayan skala kecil menurun disebabkan harga-harga kebutuhan pokok juga naik, sementara kemampuan nelayan untuk melaut menurun drastis. 4
Dari fenomena masalah yang dihadapi oleh para nelayan maka peneliti melakukan kajian mendalam terkait pengawasan yang dilakukan oleh dinas perikanan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  Bersama  dengan  kepala  bidang sumberdaya  perikanan  bapak  Fredrik  Hendrik  Noya  terkait  dengan pengawasan  terhadap  pendistribusian  BBM  bersubsidi  beliau  menyatakan bahwa:  Pemberian  rekomendasi  BBM  Bersubsidi  bagi  nelayan,  pihaknya melakukan  pembenahan  dengan  bekerjasama  dengan  Satuan  Keja  (Satker) PSDKP untuk memberikan data kapal yang tiba dan berangkat di pelabuhan Merauke.  Mengacu  pada  fenomena  yang  terjadi  sebelumnya  BBM  Solar bersubsidi  harganya  juga  sekarang  sudah  cukup  jauh  perbedaannya,  jadi dalam  melakukan  pengendalian  Salah  satunya  dengan  memberikan rekomendasi  Tiba-Berangkat,  jadi  kalau  kapal  tiba  kesini  berarti  harus  ada pemberitahuan  ke  Satuan  kerja  PSDKP,  Nantinya  Satker  PSDKP  akan membuat  laporan  kedatangan  dan  keberangkatan  kapal,  sehingga  misalkan kapal ini sudah masuk jadi bisa ngambil akses BBM, sehingga tidak lagi bisa mengambil BBM saat kapal masih di laut”
3 Mulyadi. Ekonomi Kelautan. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada. 2007.
4 Surya Irianto, Nelayan Di Mata Kita Sebuah Perspektif Berpikir Sistem, Pekanbaru: CV. Sukabina, 2008
Selanjutnya dalam wawancara dengan bapak Kalami yang merupakan pemilik  kapal  mengungkapkan  terkait  dengan  pengawasan  pendistribusian subsidi  BBM  “dalam  melakukan  pengisian  BBM  sering  terjadi  kurangnya jumlah BBM antar yang dibayarkan dengan yang diterima, misalkan membeli 1000  L  yang  diterima  oleh  nelayan  yaitu  800  L.  hal  ini  tentu  merugikan nelayan.
Selanjutnya  ungkap  bapak  H.  Baho  sebagai  nelayan  dalam wawancaranya  beliau  menyatakan  bahwa  “ pembelian  BBM  bersubsidi  baik solar  maupun  pertlite  sering  ditemukan  masyarakat  umum  yang  bukan profesi nelayan tetapi oknum tersebut juga membawa rekomendasi dan kupon pertalite”
Selanjutnya  wawancara  dengan  kepala  Dinas  Perikanan  Kabupaten Merauke  leunard  Rumbekwan  terkait  pengawasan  pendistribusian  subsidi BBM beliau menyatakan bahwa
“Telah melakukan pengawasan terhadap proses jual beli Bahan Bakar Minyak  (BBM)  bersubsidi  dari  SPBU-N  kepada  nelayan.  Dalam  rangka penyaluran  bahan  bakar  minyak  solar  dan  bensin,  kami  melakukan pengawasan,  yang  mana  kami  menunjuk  petugas  pengawas  pada  Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Nelayan (SPBUN), jadi yang disalurkan itu untuk umum dan untuk nelayan.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bambang  Irianto sebagai  petugas  SPBU-N  dari  dinas  perikanan  beliau  menyatakan  bahwa “Tugas  yang  dilakukan  oleh  pihak  dinas  perikanan  tidak  lebih  dari pengawasan.  Apabila  ia  menemukan  adanya  kejanggalan  dalam  proses penyaluran  BBM  bersubsidi,  maka  pihaknya  tidak  berwenang  untuk melakukan penindakan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  menunjukan  bahwa  pengawasan  yang dilakukan  oleh  dinas  perikan  dinilai  kurang  optimal,  karena  terbatas kewenangan yang ada pada dinas perikanan. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di kabupaten Merauke ada 2 titik, pertama di Lampu Satu  dan  berikutnya  ada  di  Wanam  (Distrik  Wogekel).  Dengan  jumlah populasi  kapal  yang  semakin  banyak  sehingga  2  SPBUN  ini  tidak  dapat memenuhi kebutuhan nelayan sehingga perlu adanya penambahan SPBUN, di titik strategis tidak bisa mengawasi sampai dipemakaiannya. Ini memang
tidak sampai penindakan, kalau penindakan nanti bukan kewenangan dinas perikanan  karena  tugas  dan  fungsinya  hanya  mengatur  saja,  sedangkan penegakan  hukum  bukan  menjadi  kewenangan  dinas  perikanan.  Hal  ini menyebabkan  distribusi BBM tidak dapat merata.
Dari fenomena ini dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas perikanan menilai proses penyaluran BBM bersubsidi telah sesuai berdasarkan kuota  yang  ditentukan  kepada  para  nelayan.  Karena  tidak  adanya kewenangan penegakan maka dinas perikanan hanya menlaksanakan standar operasional  yang  telah  ditetapkan  dan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya yang ada didalam undang-undang maupun peraturan pelaksananya..

## Kesimpulan
Pada tahapan pengawasan, pemerintah menggunakan dua instrument yaitu pengendalian lewat rekomendasi yang diberikan kepada nelayan kecil dan pengawasan dengan menugaskan pegawai dari dinas untuk melakukan pengawasan.  Dalam  hal  penegakan  masih  kurang  karena  terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh dinas perikanan.

## Daftar Pustaka Buku
Dwiyanto,  Agus.  Reformasi  Tata  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah.
Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. 2002.
Erni, Tris Kurniawan, Dkk. Pengantar Manajemen. Jakarta. Prenada Media, 2005
Kusnadi, Strategi Hidup Masyarakat Nelayan. Yogyakarta : LkiS, 2007 Kusnadi, Filosofi Pemberdayaan Pesisir. Bandung : Humaniora, 2006 Mulyadi, Ekonomi Kelautan. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada. 2007.
Surya,  Irianto,  Nelayan  Di  Mata  Kita  Sebuah  Perspektif  Berpikir  Sistem.
Pekanbaru: CV. Sukabina, 2008
Saiful,  Anwar,  Sendi-Sendi  Hukum  Administrasi  Negara.  Glora  Madani Press, 2004.

## Jurnal
Nur, Fadhillah.  2022.”  Sistem  Informasi  Rekomendasi  Bahan  Bakar  Minyak (Bbm)  Biosolar  Studi  Kasus:  Dinas  Kelautan  Perikanan  Dan  Pangan Kabupaten  Nagan  Raya”  Jurusan  Perikanan.  Fakultas  Perikanan  Dan Ilmu  Kelautan.  Universitas  Teuku Umar. Meulaboh.  Volume  9,  No  1, Februari 2022.
Daisy,  Rahma  Rizal.  DKK.  Kebutuhan  Bahan  Bakar  Minyak  Pada  Kapal Perikanan  Di  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  Palabuhanratu. ALBACORE. Volume 5, No 1, Februari 2021.