…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## ANALISIS PARADIGMA PERUSAHAAN BERBASIS EKONOMI PANCASILA DI INDONESIA
Oleh Eko Riwayadi
Program Magister Manajemen, Universitas Pelita Bangsa Cikarang Email: eko_riwayadi@mhs.pelitabangsa.ac.id

## Abstrak
Penulisan  artikel  ilmiah  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mengalisis  paradigma  perusahaan berbasis Ekonomi Pancasila di Indonesia dengan menggunakan metode tinjauan literatur (library research).  Dari  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  hakekat  kedudukan  Pancasila  sebagai paradigma  pembangunan  mengandung  pengertian  bahwa  dalam  segala  aspek  pembangunan nasional,  harus  berlandaskan  pada  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  sila-sila  Pancasila. Perusahaan sebagai salah satu bentuk nyata pembangunan wajib hukumnya mengimplemntasikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai paradigma mempunyai kaitan yang erat dengan kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Karena  Pancasila  mempunyai  peran  yang  sangat penting  dalam  berbagai  bidang  seperti  dalam  bidang  hukum,  ekonomi,  sosial  budaya,  dan  juga pembangunan.  Pancasila  sebagai  paradigma  pembangunan  nasional  dalam  bidang  ekonomi memiliki  maksud  bahwa  setiap  pengembangan  ekonomi  negara  harus  mendasarkan  pada moralitas sila-sila Pancasila, yaitu dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang humanistik dan  bertujuan  untuk  kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia.  Perusahaan  sebagai  bagian  dari pembangunan  ekonomi  nasional  harus  mengimplementasikan  Ekonomi  Kerakyatan  yang merupakan  wujud  dari  Ekonomi  Pancasila  sebagai  dasar  dari  sistem  ekonomi  di  Indonesia dengan  cara  bekerjasama  secara  aktif  dengan  sebanyak-banyaknya  pelaku  UKM  dan  warga negara Indonesia. Penelitian mengenai paradigma perusahaan berbasis Ekonomi Pancasila perlu terus  dilakukan  supaya  Ekonomi  Pancasila  semakin  membumi  di  kancah  perekonomian Indonesia.
Kata Kunci : Pancasila, Ekonomo Pancasila, Ekonomi Kerakyatan, Pembangunan.

## PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagai  negara  yang  merdeka  dan  berdaulat penuh  mempunyai  nilai-nilai  dasar  sebagai asas  fundamental  serta  sebagai  sumber motivasi  untuk  mewujutkan  cita-cita  nasional. Nilai fundamental ini adalah sebuah pandangan  hidup  bangsa  dan  falsafah  negara yang  tertuang  dalam  Pembukaan  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yang berbunyi: untuk membentuk suatu Pemerintah
Negara
Indonesia  yang  melindungi  segeranp  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum maka,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan
ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan  berdasar  kepada  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan Beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan yang  dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan Dalam  Permusyawaratan  Perwakilan  serta dengan  mewujutkan  Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh  Rakyat  Indoneisa.  Kelima  sila  yang menjadi  dasar  Negara  Indonesia  itu  di  sebut Pancasila (DPR RI, 2021).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Sebagai dasar negara Pancasila mengakui dan menjamin terlaksananya pembangunan nasional sebagai upaya berkelanjutan  untuk  mencapai  tujuan  nasional negara  Republik  Indonesia  yaitu  Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat  Indonesia. Tujuan nasional  ini  kemudian  di  wujutkan  melalui penyelenggaraan  negara  yang  berkedaulatan rakyat  dan  demokratis  dengan  mengutaman persatuan  dan  kesatuan  bangsa  berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Selanjutnya Pancasila  sebagai  paradigma  di  maksudkan bahwa  Pancasila  sebagai  sistem  nilai  dasar, kerangka  dasar  berpikir,  pola  dasar  berpikir dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  dan roda kehidupan seluruh rakyat Indonesia.
Salah  satu  langkah  untuk  mencapai tujuan  nasional  adalah  dengan  menjalankan ekonomi atau secara mudahnya bekerja secara masif  yang  di  jalankan  oleh  seluruh  rakyat Indonesia. Bekerja sebagai perwujutan ekonomi ini harus selalu menjadikan Pancasila sebagai  dasarnya. Bekerja bukan hanya dalam artian  hubungan  timbal  balik  antara  majikan dan  buruh  tetapi  bekerja  juga  melakukan kreatifitas  berusaha  dan  berkarya  baik  secara individu maupun secara bekerjasama. Bekerja, berusaha  dalam  hal  ekonomi  baik  secara individu  maupun  secara  bekerjasama  dengan mendirikan  toko,  perkebunan,  perusahaan  dan lain  sebagainya  harus  selalu  di  dasari  oleh nilai-nilai  Pancasila  untuk  mencapai  tujuan negara  yaitu  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh Rakyat Indonesia.
Perusahaan  menjalankan  usahanya  di bidang  produk  dan  jasa  apapun  bertujuan untuk mencapai kinerja yang baik. Perusahaan adalah  bagian  dari  pelaksanaan  pembangunan nasiosnal.  Ada  beberapa  penelitian  yang  telah dilakukan  yang  berkaitan  dengan  Paradigma Pancasila  dengan  Pembangunan  Ekonomi Nasional  di  antaranya  Pancasila  sebagai paradigma pembangunan
tinjauan
implementasi Pancasila dalam sistem ekonomi (Syarbaini,  2017),  menyatakan  bahwa  sistem ekonomi di mana nilai-nilai Pancasila terwujut
dalam proses perekonomian Indonesia, kegiatan  ekonomi  harus  menempatan  harus menempatkan  nilai-nilai  Pancasila  dalam perekonomian.  Penelitian  lain  dengan  judul Pancasila  sebagai  paradigma  pembangunan industri 4.0 (Hanum, 2019) menyatakan bahwa Pancasila  memberikan  beberapa  prinsip  etis kepada  pembangunan  ekonomi,  pendidikan dan  iptek.  Pembangunan  tidak  akan  menjadi besar  jika  tidak  di  dasarkan  pada  nilai  yang terwujut  didalam  moral  bangsa  reorientasi pembangunan  berdasarkan  Pancasila  sangat diperlukan. Pada penelitian berjudul Kedudukan  Pancasila  dalam  Pembangunan Nasional (Komang & Kumala, 2017), menyatakan  bahwa  tujuan  pembangunan nasional  pada  dasarnya  tidak  hanya  untuk kepentingan  warga  negaranya  saja  tetapi bersifat negative dan positif menuju ketertiban, perdamaian,  keadilan,  kesejahteraan  serta kebahagiaan.  Kedudukan  Pancasila  dalam pembangunan  nasional  sebagai  dasar  negara mempunyai  makna  bahwa  semua  peraturan- peraturan  pokok  yang  digunakan  sebagai landasan untuk mengatur kehidupan negara.
Dari  beberapa  penelitian  terdahulu penulis  belum  mendapatkan  penelitian  yang menganalisa atau berhubungan dengan paradigma perusahaan yang berbasis Ekonomi Pancasila,  untuk  itu  penelitian  tentang  hal  ini sangatlah penting untuk di lakukan, mengingat perusahaan  adalah  salah  satu  bentuk  usaha  di banyak  sektor  yang  memberikan  konstribusi terbanyak terhadap pembangunan nasional.

## 1.2. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui paradigma  perusahaan  berbasis  Ekonomi Pancasila  di  Indonesia.  Dengan  penelitian  ini penulis sangat berharap studi tentang paradigma perusahaan yang berbasis Ekonomi Pancasila akan semakin banyak dan membawa manfaat  bagi  dunia  akademik  dan  kehidupan perekonomian Indonesia.

## METODE PENELITIAN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Penulitas artikel ilmiah
ini menggunakan metode tinjauan literatur (literature  research).  Tinjauan  literature  berisi tentang tinjauan dari suatu bidang atau subyek dan  rangkuman  penelitian  yang  sudah  di lakukan  (Jatmiko,  2015).  Sampai  dengan penulisan  artikel  ini  sangat  sulit  untuk mendapatkan penelitian terdahulu yang berhubungan  dengan  Paradigma  Perusahaan berbasis Ekonomi Pancasila, untuk  itu penulis menggunakan  beberapa  penelitian  terdahulu yang berhubungan dengan Paradigma Pancasila  dalam  pembangunan  Indonesia. Kedepan sangat di harapkan banyak penelitian-penelitain tentang paradigma Pancasila  berdasarkan  Ekonomi  Pancasila supaya  kandungan  dan  nilai-nilai  Pancasila benar-benar menjadi dasar dalam menjalankan roda  perusahaan  yang  merupakan  bagian  dari sektor perekonomian di Indonesia.
2. Kajian Pustaka
2.1. Pengertian Paradigma Perusahaan
Kata  paradigma  berasal  dari  Inggris yakni  pada  abad  15  yang  merupakan  kata serapan  dari  bahasa  Latin  yang  berarti  suatu model  atau  pola.  Sedangkan  dalam  Bahasa Yunani  disebut  paradigma  atau  paradeiknunai yang berarti untuk membandingkan, bersebelahan  atau  memperlihatkan.  Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) paradigma  adalah  suatu  suatu  gugusan  sistem pemikiran  atau  kerangka  berpikir.  Secara terminologis,  tokoh  yang  mengembangkan istilah  paradigma  adalah  Thomas  S.  Khun dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific  Revolution.  Menurut  pendapat Thomas  S.  Khun  paradigma  tidak  lain merupakan asumsi-asumsi teoritis atau sumber nilai yang merupakan sumber hukum, metode, serta  cara  penerapan  dalam  ilmu  pengetahuan sehingga  sangat  menentukan  sifat,  ciri  serta karakter  ilmu  pengetahuan  itu  sendiri.  Istilah paradigma  makin  lama  makin  berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Dharnayanti, 2017)
Kata perusahaan menurut KBBI adalah kegiatan  pekerjaan  dan  lain  sebagainya  yang
diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara  teratur  dengan  tujuan  untuk  mencari keuntungan. Keuntungan adalah menghasilkan sesuatu  dengan  mengolah,  atau  membuat barang-barang,  berdagang,  memberikan  jasa dan sebagainya.
Perusahaan menurut Prof. Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan  secara  terus  menerus,  bertindah keluar  untuk  memperoleh  penghasilan  dengan cara  memperdagangkan  atau  menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan (Dharnayanti, 2017)
Berdasarkan  Undang-Undang  No.8 Tahun  1997,  perusahaan  adalah  setiap  bentuk usaha  yang  melakukan  kegiatan  secara  tetap dan  terus  menerus  dengan  memperoleh keuntungan  dan  atau  laba,  baik  yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun  badan  usaha  yang  berbentuk  badan hukum  atau  bukan  badan  hukum,  yang didirikan  dan  berkedudukan  dalam  wilayah Negara  Republik  Indonesia  (Kemenkeu  RI, 1997).
Secara sederhana paradigma perusahaan  dapat  diartikan  sebagai  sebuah rangakaian  kegiatan  yang  berpola  yang mengarah  kepada  tujuan  kegiatan-kegiatan untuk  mendapatkan  keuntungan.  Dengan keuntungan yang diperolehnya itu orang-orang yang menjalankan perusahaan akan mendapatkan  kehidupan  yang  layak  untuk mencapai  tujuan  nasional  yaitu  Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2.2. Pancasila Sebagai Paradigma

## Perusahaan
Pancasila harus di pahami sebagai satu kesatuan  organis,  dimana  masing-masing silanya  saling  menjiwai  atau  mendasari  sila- sila  lain  mengarahkan  dan  membatasi. Pancasila  sebagai  paradigma  pembangunan nasional  mengandung  konsekuensi  bahwa dalam  segala  kegiatan  yang  berhubungan dengan pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Perusahaan  baik  itu  yang  bergerak  di  bidang barang  ataupun  jasa  sebagai  pengejowantahan (implementasi)  dari  pembangunan  nasional
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
sudah  tentu  harus  menjadikan  nilai-nilai Pancasila  sebagai  dasar  pada  operasionalnya secara terus menerus dan berkesinambungan.
Pembangunan nasional sebagai perwujutan  sistem  ekonomi  Pancasila  harus meliputi berbagai aspek yaitu:
1. Pembangunan  industri,  yang  meliputi industri  pengolahan  (manufacturing),  jasa (industri  kreatif,  industri  informasi  serta komunikasi). Pembangunan industri
Indonesia  harus  mencerminkan  nilai-nilai Pancasila  dalam  bentuk  partisipasi  total seluruh  rakyat  Indonesia  sesuai  dengan pasl 33 UUD 1945 (DPR RI, 2021).
2. Perdagangan, produk-produk yang dihasilkan  oleh  sektor  industri  harus didistribusikan  kepada  masyarakat  melalui kegiatan  perdagangan.  Sistem  ekonomi Pancasila menunjukkan kebijakan perdagangan  melalui  industri  pasar  yang berkeadilan.
Konsep
pasar yang berkeadilan  adalah  sebuah  tata  kelola perdagangan  yang  di  jalankan  oleh  antar pelaku  ekonomi  yaitu  BUMN,  Koperasi dan swasta melalui strategi kemitraan yang setara.
3. Keuangan  dan  fiskal,  sektor  keuangan meliputi  moneter,  merupakan  bagian penting  dalam  mendukung  industri  dan perdagangan, keberadaan uang akan menyebabkan  timbulnya  efisiensi  dan kelancaran  dalam  bertransaksi.  Fasilitas keuangan dan lembaga penunjang lainnya, seperti  pasar  uang  dan  pasar  modal  atau lembaga  keungan  perbankkan  dan  bukan bank.  Fiskal  sebagi  sistem  pendukung pembangunan  nasional  harus  bertujuan untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat dengan menjaga stabilitas ekonomi nasional,  meningkatkan  kesempatan  kerja, mengendalikan  inflasi,  meningkatkan  dan mendistribusikan  pendapatan  nasional  dan investasi.
4. Jaminan sosial, sebagai salah satu komponen  kesejahteraan  yang  bersifat tetap  dan  berkelanjutan,  karena  fungsinya sebagai  pengganti  hilangnya  pendapatan
masyarakat  yang  bekerja  sebagai  akibat adanya  resiko  ekonomi  yang  berpengaruh terhadap  aktifitas  masyarakat  dan  tenaga kerja  baik  dalam  industri  maupun  diluar hubungan  industri  sehingga  sebagian masyarakat  tidak  kehilangan  pekerjaan (Syarbaini, 2017).
Perusahaan  sebagai  salah  satu  bentuk nyata pembangunan harus
mengimplementasikan keempat aspek pembangunan  nasional  tersebut  di  atas  yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Perusahaan harus melibatkan rakyat  Indonesia di dalam operasionalnya, tenaga kerja Indonesia  harus  mendominasi  pelaksanaan perusahaan  dari  hulu  sampai  ke  hilir, sumberdaya-sumberdaya lainnya juga
semaksimal mungkin menggunakan sumberdaya  dalam  negeri  yang  melimpah. Dalam hal PMA (Perusahaan Modal Asing) di mungkinkan  untuk  menempatkan  sebagian kecil  tenaga  asing  dengan  waktu  terbatas. Selanjutnya Perusahaan juga harus mendistribusikan  hasil  produksinya  kepada masyarakat Indonesia melalui proaktek- praktek  perdagangan  yang  mengacu  kepada hukum  perdagangan  Indonesia.  Keuntungan yang  diperolah  oleh  PMA  tidak  boleh  serta merta  di  bawa  pulang  ke  negara  asal  PMA tersebut,  tetapi  juga  harus  di  maksimalkan penggunaanya untuk pembangunan di Indonesia.  Keuangan  dan  fiskal  perusahaan harus dikelola dan memenuhi semua persyaratan  moneter  Indonesia  dan  yang terakhir perusahaan harus memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja dan juga rekanan perusahaan dengan adil dan transparan. 2.3. Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perusahaan Penerapan sistem ekonomi berdasarkan Pancasila adalah bagaimana mengejowantahkan (mengimplementasikan) nilai-nilai  Pancasila  dalam  segala  aktifitas ekonomi  sehingga  hasil  kegiatan  ekonomi akan di rasakan sebagai kemakmuran bersama bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Untuk  itu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
kegiatan  ekonomi  harus  menempatkan  nila- nilai Pancasila dalam kegiatannya.
Pembangunan  ekonomi  bukan  hanya mengejar  pertumbuhan  saja,  tetapi  demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa serta  didasarkan  atas  kekeluargaan  seluruh bangsa. Menurut Prof.
Mubyarto,
pembangunan  ekonomi  tidak  bisa  dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan dan juga ekonomi  kerakyatan.  Ekonomi  kerakyatan sendiri adalah sendiri adalah ekonomi humanistik yang mendasarkan pada tercapainya  kesejahteraan  rakyat  seccara  luas.
Pembangunan ekonomi juga harus mendasarkan pada kemanusiaan dan menghindarkan  diri  dari  persaingan  bebas, monopoli  serta  penindasan  manusia  satu dengan  yang  lainnya.  Oleh  karena  itu, pembangunan  ekonomi  harus  berpijak  pada nilai  moral  dari  Pancasila.  Secara  khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas  ketuhanan  (sila  ke  1  Pancasila)  dan kemanusiaan  (sila  ke  2  Pancasila).  Sistem yang mendasarkan pada moralitas dan humanistis  akan  menghargai  hakikat  manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi  maupun  makhluk  Tuhan.  Sistem Ekonomi  yang  berdasarkan  Pancasila  jelas berbeda  dengan  sistem  ekonomi  liberal  yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian  pada  manusia  lain.  Sistem  ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam  sistem  sosialis  yang  tidak  mengakui kepemilikan individu (Hastangka, 2012).
Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi  kapitalisme,  sosialisme  dan  sistem ekonomi  alternatif  lainnya  yang  berkembang di dunia saat ini. Sistem ekonomi berdasarkan Pancasila  lebih  memilih  jalan  sendiri  dalam suatu  system.  Kedaulatan  ekonomi  harus seiring  dengan  kedaulatan  politik  yang  kita tidak tergantung kepada kekuatan asing sesuai dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945. Tugas utama pemerintah  untuk  mewujudkannnya  melalui suatu  pem  bangunan  nasional.  Pada  dasarnya pem  bangunan  nasional  adalah  dari,  oleh  dan untuk  rakyat  yang  dilaksanakan  dalam  semua aspek  kehidupan  bangsa  yaitu  meliputi  aspek
politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.  Pembangunan  nasional  merupakan upaya  kehendak  rakyat  secara  terus  menerus meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyat  secara  adil  dan  merata  berdasarkan UUD  1945  dan  Pancasila.  Penerapan  system ekonomi  berdasarkan  Pancasila  adalah  bagai mana  mengimplementasi  nilai-nilai  Pancasila dalam  segala  aktifitas  ekonomi  sehingga  hasil dirasakan  sebagai  ke  makmuran  bersama  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Untuk  itu  kegiatan ekonomi  harus  menampatkan  nilai-nilai  dari sila  sila  Pancasila  (Syarbaini,  2017).  Masih menurut  (Syarbaini,  2017)  menyarankan bahwa hal-hal sebagai berikut:
1) Perlunya pemerintahan pembimbing, pengarah  dan  penuntun  da  lam  pembangunan nasional ber upaya melakukan sosialisasi  nilai nilai Pancasila kepada segenab pelaku ekonomi dalam berbagai kesempatan.
2)  Perlunya  lembaga  legislasi  baik  pada tingkat pusat dan daerah menjadikan Pancasila sebagai alat control produk perundang-undang dalam kebijakan ekonomi.
Demikian  halnya  dengan  perusahaan sebagai  salah  satu  bentuk  nyata  pembangunan nasional  harus  mengejar  pertumbuhan  supaya dapat  bersaing  dan  bertahan  selama  mungkin (sustainable). Namun dalam menjalankan roda perusahaan  harus  tetap  berpegang  kepada nilai-nilai  Pancasila.  Perusahaan  di  sektor  apa saja  harus  memberikan  kesempatan  beribadah kepada  setiap  orang  yang  terlibat  didalamnya. Perusahaan  harus  menjalankan  nilai-nilai kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  segala praktek  pemaksaan  sudah  seharusnya  di hilangkan  di  perusahaan.  Perusahaan  juga harus  menjunjung  tinggi  kemanusiaan  dan sudah  tentu  di  larang  keras  melakukan praktek-praktek  pemerasan,  kerja  paksa  dan sejenisnya yang menyalahi aturan kemanusiaan.  Pengupahan  kepada  seluruh pekerja  harus  diberikan  secara  adil  dan mengikuti  dengan  seksama  peraturan  negara Republik  Indonesia.  Perusahaan  harus  tetap menjaga persatuan Indonesia, perusahaan tidak boleh  menjadi  sarang  untuk  melakukan pemberontakan  kepada  Negara  Kesatuan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Republik  Indonenesia.  Dalam  pelaksanaan pengambilan  keputusan  harus  melibatkan sebanyak  mungkin  karyawan  perusahaan  dari semua  lini  jabatan  supaya  keputusan  yang diambil  benar-benar  bisa  dijalankan  secara maksimal  oleh  seluruh  karyawan  perusahaan. Dan  yang  terakhir  tentu  perusahaan  harus menjalankan  prinsip  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  indonesia  dalam  hal  ini  tentu perusahaan harus bersikap adil dalam memberikan hak terhadap kewajiban- kewajiban  yang  telah  dilaksanakan  oleh  para karaywannya.

## 2.4. Ekonomi Kerakyatan Sebagai Wujut Ekonomi Pancasila
Menurut  Prof.  Mubyarto  :  2005  dalam Hastangka  :  2012  Teori  Ekonomi  Pancasila adalah  teori  ekonomi  khas  Indonesia  yang ‘model’  dan  penerapannya  selalu  bersifat multidisipliner  dan  sekaligus  transdisipliner. Tori  Ekonomi  Pancasila  tidak  menggunakan asumsi-asumsi cateris paribus. Tetapi memasukkan semua variable yang benar-benar harus  di  pertimbangkan.  Jika  Pancasila mengandung  5  asas,  maka  semua  sila Pancasila yaitu (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme,  (4)  kerakyatan/demokrasi  dan (5)  keadilan  sosial,  harus  dipertimbangkan dalam  model  ekonomi  yang  disusun.  Jika  di samping Pancasila juga selalu disebutkan asas kekeluargaan dan kemasyarakatan sebagaimana  dikandung  dalam  pasal  33  UUD 1945,  maka  menjadi  lengkaplah  ‘model’ Ekonomi  Pancasila,  yaitu  model  ekonomi ‘holistic’  yang  tidak  memisahkan  masalah ekonomi dari masalah sosial, masalah budaya, masalah  moral/etika,  dan  lain-lain.  Yang  ada adalah  masalah  yang  di  hadapi  manusia Indonesia,  yang  tidak  perlu  diurai  menjadi masalah-masalah  yang  sangat  terpisah-pisah, yang  untuk  menganalisis  masing-masing diperlukan disiplin ilmu itu sendiri.
Penjelasan  Pasal  33  UUD  1945 tercantum dasar demokrasi  ekonomi, produksi dikerjakan  oleh  semua,  untuk  semua  dibawah pimpinan  atau  penilikan  anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang
diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.
Jadi teranglah bahwa ekonomi kerakyatan  sebagai  wujut  Ekonomi  Pancasila adalah  sistem  ekonomi  yang  berbasis  pada kekuatan  ekonomi  rakyat.  Ekonomi  rakyat sendiri  berarti  sebuah  kegiatan  ekonomi  atau usaha  yang  dilakukan  oleh  rakyat  kebanyakan atau  mayoritas  yang  dengan  secara  swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Selanjutnya,  kegiatan  ini  di  sebut  sebagai Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  yang  di tujukan  untuk  memenuhi  kebetuhan  dasar. Lalu  bagaimana  perusahaan  yang  kebanyakan berafiliasi  dengan  paham  liberal  menyikapi Ekonomi Kerakyatan sebagai manisto daripada Ekonomi Pancasila ini. Mau tidak mau semua perusahaan  baik  PMA  maupun  PMDN  yang beroperasi
di Indonesia
harus mengimplementasikan  nilai-nilai  Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu implementasi  dari  nilai-nalai  Pancasila  itu beberapa  perusahaan  menjalankan  program CSR  (Corporate  Social  Responsibilty)  bahkan beberapa  perusahaan  besar  juga  memberikan kesempatan  kepada  perusahan  kecil  dan menengah  untuk  menjadi  rekanan  sebagai pemasok  bahan  baku  supaya  perusahaan  kecil itu  bisa  tumbuh  dan  terus  berkembang. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan  prioritas,  tetapi  pelaksanaannya harus  serasi  dengan  pembangunan  nasional yang  berintikan  pada  manusia,  tanpa  harus mengorbankan  kepentingan  manusia  atau masyarakat  lainnya.  Dari  pernyataan  tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan  sebagai  upaya  untuk  lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain, konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan  dengan  lebih  mengutamakan pemberdayaan  masyarakat.  Dapat  ditegaskan bahwa  tujuan  utama  penyelenggaraan  sistem ekonomi  kerakyatan  pada  dasarnya  adalah untuk mewujutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.
2.4.1. Sasaran Pokok Ekonomi Pancasila
Bila  tujuan  utama  ekonomi  kerakyatan itu  dijabarkan  lebih  lanjut,  maka  sasaran pokok  ekonomi  kerakyatan  dalam  garis dasarnya meliputi lima hal berikut:
1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan  yang  layak  bagi  seluruh anggota masyarakat. 2. Terselenggaranya  sistem  jaminan  sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan,  terutama  fakir  miskin  dan anak-anak terlantar.
3. Terdistribusikanya kepemilikan modal material  secara  relatif  merata  di  antara anggota masyarakat.
4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara  cuma-cuma  bagi  setiap  anggota masyarakat.
5. Terjaminnya  kemerdekaan  setiap  anggota masyarakat  untuk  mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.
2.4.2. Prinsip  Dasar  Ekonomi  Pancasila dan Peran Negara
Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan
adalah sebagai berikut: 1. Perekonomian  di  susun  sebagai  usaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan.
2. Cabang-cabang  produksi  yang  penting bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup  orang  banyak  di  kuasai  oleh negara
3. Bumi,  air,  dan  segala  kekayaan  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan  ketiga  prinsip  tersebut  dapat dilihat  betapa  sangat  besarnya  peran negara  dalam  sistem  ekonomi  kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2  dan  pasal  34  UUD  Tahun  1945,  peran negara  dalam  sistem  ekonomi  kerakyatan antara  lain  meliputi  lima  hal  sebagai berikut:
1. Mengembangkan Koperasi
2. Mengembangkan BUMN
3. Memastikan  pemanfaatan  bumi,  air,  dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat
4. Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan  pekerjaan  dan  penghidupan yang layak
5. Memelihara  fakir  miskin  serta  anak terlantar
2.4.3. Pilar-Pilar Ekonomi Pancasila Berikut adalah beberapa pilar demokratisasi ekonomi atau Ekonomi Pancasila, yaitu:
1. Peranan  vital  negara  dan  pemerintah, peranan  negara  tidka  hanya  terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian  saja,  tetapi  juga  turut menjamin  kemakmuran  masyarakat dan  mencegah  terjadinya  penindasan masyarakat  oleh  segelintir  orang  yang berkuasa.
2. Efisiensi  ekonomi  berdasar  atas  azas keadilan, partisipasi  dan  berkelanjutan. Tidak  benar  jika  dikatakan  bahwa sistem  ekonomi  kerakyatan  cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar.
3. Mekanisme alokasi melalui
perencanaan  pemerintah,  mekanisme pasar  dan  kerjasma  (cooperation). Mekanisme  alokasi  dalam  sistem ekonomi  kerakyatan,  kecuali  untuk cabang-cabang  produksi  yang  penting bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup  orang  banyak,  tetap  didasarkan atas  mekanisme  pasar  dana  tau koperasi. Mekanisme pasar dan koperasi  dapat  diumpamakan  seperti dua  sisi  mata  uang  yang  sama  dalam mekanisme  alokasi  sistem  ekonomi kerakyatan.
4. Pemerataan penguasaan faktor produksi,  proses  sistematis  untuk mendemikratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat,  inilah  yang  menjadi  substansi sistem ekonomi kerakyatan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
5. Pola  hubungan  produksi  kemitraan, bukan  buruh-majikan.  Karakter  utama ekonomi  kerakyatan  atau  demokrasi ekonomi  pada  dasarnya  terletak  pada dihilangkannya  watak  individualistis dan kapitalistis dari
wajah perekonomian Indonesia. 2.4.4. Keunggulan dan Kelemahan Ekonomi Kerakyatan
Keunggulan Ekonomi Kerakyatan adalah:
1. Terlindunginya  rakyat  banyak  dari persaingan  yang  tidak  seimbang dengan para pemilik modal besar.
2. Lebih  mampu  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak
3. Memperkecil kesenjangan antara si kaya dan si miskin
4. Menciptakan  hubungan  sinergis antara  pemilik  modal  besar  dengan masyarakat  banyak  sebagai  mitra kerjanya
Kelemahan  Ekonomi  Kerakyatan  adalah kurang  di  minati  para  pemilik  modal  besar karena keuntungan mereka perlu berbagi yang lebih proporsional dengan masyarakat banyak.
Terlepas dari keunggulan dan kelemahan  Ekonomi  Kerakyatan  sebagai perwujutan  dari  Ekonomi  Pancasila  sudah menjadi  tugas  Pemerintah  dan  seluruh  rakyat Indonesia  untuk  tetap  mengendalikan  agar supaya  perusahaan  ikut  aktif  mendukung pelaksaan  Ekonomi  Pancasila  dan  menekan seminimal  mungkin  kemungkinan  terjadi kapitalisasi,  karena  ekonomi  kapitalis  sangat bertentangan dengan Pancasila.

## HASIL DANPEMBAHASAN
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya,  Pancasila  merupakan  paradigma atau acuan dalam pembangunan nasional, baik dalam  bidang  politik,  sosial  budaya  maupun ekonomi. Kemudian, muncul beberapa pertanyaan berkaitan dengan Pancasila sebagai paradigma  pembangunan  nasional  dalam bidang  ekonomi,  salah  satunya  adalah, “Prinsip  Ekonomi  seperti  apakah  yang  sesuai untuk Indonesia?”
Sebagai negara yang sedang berkembang
Indonesia sangat sesuai menerapkan  prinsip  ekonomi  kerakyatan  atau yang  lebih  kita  kenal  sebagai  Ekonomi Pancasila.  Prinsip  ini  sejalan  dengan  amanat para  pejuang  dan  pendahulu  /  pelopor  negeri ini yang dituangkan mereka dalam UUD 1945. Lalu,  “Mengapa  kita  sebaiknya  menerapkan Ekonomi  Kerakyatan  ini?”.  Berdasarkan  data BPS periode 2010 sampai dengan 2020 angka kemiskinan  di  Indonesia  terendah  sebesar 9,22%  di  tahun  2019  dan  tertinggi  sebesar 13,33%  di  tahun  2010,  ini  artinya  ada  24,79 juta – 31,02 juta penduduk miskin di Indonesia (BPS,  2021).  Jumlah  ini  cukup  banyak  dan dapat berpotensi memicu permasalahan kecemburuan  ekonomi  dan  sosial.  Jumlah rakyat  miskin  yang  banyak  tersebut  tentu  saja memerlukan  peran  yang  lebih  aktif  dari pemerintah dalam menyelamatkan mereka dari kemiskinan  dan  sekaligus  peran  dalam mensejahterakan  mereka.  Jika  pemerintah menerapkan  sistem  ekonomi  liberal,  maka akan  menyebabkan  kesempatan  bersaing  yang seimbang  makin  tertutup  dan  justru  akan memperbesar  jumlah  masyarakan  miskin, selain  memperlebar  kesenjangan  ekonomi  dan sosial.  Akan  tetapi,  apabila  pemerintah memilih  menerapkan  ekonomi  kerakyatan, maka  akan  membuka  kesempatan  yang  lebih banyak  kepada  masyarakat  kecil  untuk  turut berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan  ekonomi  tersebut,  sehingga memperbesar  kesempatan  bagi  masyarakat untuk  memperoleh  penghasilan  yang  lebih layak  dan  menjadi  lebih  sejahtera.  Peran  aktif pemerintah  dalam  ekonomi  kerakyatan  akan melindungi  dan  memberi  kesempatan  yang seimbang untuk masyarakat banyak.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hal  ini  mencirikan  keberpihakan  pemerintah kepada masyarakat kecil. Selain itu, pemerintahan  yang  menerapkan  prinsip  ini juga  memerlukan  sosok  Pemimpin  yang pemberani, tegas, kuat dan visioner. Pemimpin seperti  ini  berkemampuan  untuk  menghimpun para  pemilik  modal  besar  yang  mau  berbagi keuntungan secara proporsional untuk kepentingan  rakyat  banyak  dengan  prinsip sinergi  antara  pemilik  modal  tersebut  dan rakyat  banyak.  Peningkatan  program  CSR (Corporate Social Responsibilty) harus terus di kembangkan dan diberdayakan. Sinergi antara UKM  dan  perusahaan-perusahaan  besar  harus terus  ditingkatkan,  sehingga  target  angka kemiskinan  di  bawah  9,2%  bisa  tercapai  di akhir 2021.
Empat alasan mengapa ekonomi kerakyatan  perlu  dijadikan  paradigma  dan strategi baru pembangunan ekonomi Indonesia.
a. Karakteristik Indonesia
Konsep  dan  strategi  pembangunan ekonomi  yang  berhasil  diterapkan  di  suatu negara,  belum  tentu  akan  berhasil  bila diterapkan  di  negara  lain.  Teori  yang dikembangkan  oleh  Robert  Solow  dan  Travor Swan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada tambahan persediaan faktor-faktor  produksi  (penduduk,  tenaga kerja,  dan  akumulasi  modal)  dan  tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu  perekonomian  akan  tetap  mengalami tingkat  penggunaan  tenaga  kerja  penuh  (full employment)  dan  kapasitas  peralatan  modal akan  tetap  sepenuhnya  digunakan  sepanjang
waktu.  Dengan  kata  lain,  perekonomian  akan berkembang  tergantung  pada  pertumbuhan penduduk  atau  produktivitas  tenaga  kerja, akumulasi  modal,  dan  kemajuan  teknologi. Teori  pertumbuhan  yang  di  kemukakan  oleh Harrod-Domar  menyatakan  bahwa  investasi memegang  peranan  penting  di  dalam  proses pertumbuhan  ekonomi,  hal  ini  dikarenakan investasi mempunyai dua sifat yaitu menciptakan  pendapatan  dan  memperbesar kapasitas  produksi  perekonomian  dengan  cara meningkatkan stok modal. Untuk menciptakan pertumbuhan  yang  mantap  maka  investasi harus senantiasa ditingkatkan, hal ini memerlukan  pertumbuhan  pendapatan  nyata secara terus menerus pada tingkat  yang cukup untuk  menjamin  penggunaan  kapasitas  secara penuh  atas  stok  modal  yang  sedang  tumbuh. Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran  pemerintah  dengan  tahap-tahap pembangunan  ekonomi.  Di  mana  pada  awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah  terhadap  investasi  total  (rasio pengeluaran  pemerintah  terhadap  pendapatan nasional)  relatif  besar.  Hal  ini  disebabkan karena  pada  tahap  awal  pemerintah  harus menyediakan  berbagai  sarana  dan  prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi  pemerintah  tetap  diperlukan  guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan  dengan  itu  porsi  investasi  pihak swasta  juga  meningkat.  Tetapi  besarnya peranan  pemerintah  adalah  karena  pada  tahap ini  banyak  terjadi  kegagalan  pasar  yang ditimbulkan  oleh  perkembangan  ekonomi  itu sendiri,  salah  satunya  kasus  eksternalitas negatif yang menuntut pemerintah untuk turun tangan  dalam  mengatasinya  (Apriansyah  & Bachri, 2006)
Teori  pertumbuhan  Harrod-Domar, teori  pertumbuhan Rostow, teori  pertumbuhan David  Romer,  teori  pertumbuhan  Solow, dibangun  dari  struktur  masyarakat  pelaku ekonomi  yang  berbeda  dengan  struktur ekonomi  masyarakat  Indonesia.  Setiap  teori selalu  dibangun  dengan  asumsi-  asumsi tertentu,  yang  tidak  semua  negara  memiliki syarat-syarat yang diasumsikan. Itulah
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
sebabnya, untuk membangun ekonomi Indonesia  yang  kuat,  stabil  dan  berkeadilan, tidak  dapat  menggunakan  teori  generik  yang ada.  Indonesia  harus  merumuskan  konsep pembangunan  ekonomi  sendiri  yang  cocok dengan  tuntutan  politik  rakyat,  tuntutan konstitusi  kita,  dan  cocok  dengan  kondisi obyektif  dan  situasi  subyektif.  Demikian halnya dengan pelaksanaan kerja dari perusahaan-perusahaan  yang  ada  di  Indonesia harus  selalu  mengacu  kepada  peraturan perudangan-undangan yang berlaku di Indonesia untuk mendukung terciptanya Ekonomi  Pancasila  yang  pada  akhirnya  akan mewujutkan  cita-cita  kemerdekaan  bangsa Indonesia  yaitu  menuju  masyarakat  yang  adil dan makmur berdasarkan Pancasila. b. Tuntutan Konstitusi
Tata ekonomi yang seharusnya dibangun  adalah  bukan  tata  ekonomi  yang monopoli atau monopsoni atau oligopoli. Tata ekonomi  yang  dituntut  konstitusi  kita  adalah tata  ekonomi  yang  memberi  peluang  kepada seluruh  rakyat  atau  warga  negara  untuk memiliki  aset  dalam  ekonomi  nasional.  Tata ekonomi  nasional  adalah  tata  ekonomi  yang membedakan  secara  tegas  barang  dan  jasa mana  yang  harus  diproduksi  oleh  pemerintah dan  barang  dan  jasa  mana  yang  harus diproduksi  oleh  sektor  swasta  atau  sektor  non pemerintah.  Mengenai  bentuk  kelembagaan ekonomi, walaupun dalam penjelasan pasal 33 dinterpretasikan  sebagai  bentuk  koperasi, tetapi  tentu  harus  menyesuaikan  dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan.
Perusahan-perusahaan swasta di Indonesia seharusnya menjalankan roda perusahaan  dengan  mengacu  kepada  Ekonomi Pancasila, dalam arti menaati semua peraturan pemerintah  Republik  Indonesia  termasuk  di dalamnya  menjalan  CSR  sebagai  dukungan terhadap pelaksanaan Ekonomi Pancasila. c. Fakta Empirik
Selama  periode  2010  –  2020  secara umum  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  terus menurun  (BPS,  2021),  namun  demikian  tidak ditemukan  adanya  kelaparan,  kekurangan  gizi
dan lain sebagainya. Sesungguhnya kehidupan masyarakat  tetap  berjalan  dengan  wajar, mereka  masih  bisa  menjalani  kehidupan dengan  cukup  baik.  Bercermin  ke  masa-masa krisis  moneter  1998  dan  juga  krisi  ekonomi 2008  Bangsa  Indonesia  tetap  bisa  melaluinya dengan  baik,  menurut  peneliti  itu  semua  tidak lepas  dari  kekuatan  rakyat  dan  pemerintah Indoensia  yang  bersama-sama  menghadapi gelombang-gelombang  krisis  ekonomi  dengan bergotong-royong  dan  juga  karena  kreativitas rakyat  Indonesia  yang  sangat  mumpuni  dalam menjalankan kehidupan.
Fakta  kehidupan  di  masyarakat  itu sebagai bukti nyata bahwa ekonomi kerakyatan  sebagai  wujut  Ekonomi  Pancasila berhasil  dengan  gemilang  dan  akan  semakin kokoh  apabila  perusahaan-perusaan  besar bahu-membahu  para  pelaku  UKM  dan dilakukan  oleh  sebanyak-banyaknya  warga negara, sehingga kehidupan ekonomi kerakyatan  itu  akan  semakin  dinamis  terus hidup  dan  berkembang  di  tengah-tengah masyarakat.

## PENUTUP Kesimpulan
Hakekat  kedudukan  Pancasila  sebagai paradigma pembangunan mengandung pengertian bahwa dalam segala aspek pembangunan  nasional,  harus  berlandaskan pada  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  sila- sila  Pancasila.  Perusahaan  sebagai  bagian nyata dari pelaksanaan pembangunan nasional menjalankan operasionalnya berlandaskan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nilai-nilai  luhur  yang  terkandung  di  dalam Pancasila. Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila
sebagai paradigma mempunyai kaitan yang erat dengan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara. Karena Pancasila mempunyai peran yang  sangat  penting  dalam  berbagai  bidang seperti  dalam  bidang  hukum,  ekonomi,  sosial budaya,  dan  juga  pembangunan.  Pancasila sebagai  paradigma  pembangunan  nasional dalam  bidang  ekonomi  memiliki  maksud bahwa  setiap  pengembangan  ekonomi  negara harus  mendasarkan  pada  moralitas  sila-sila Pancasila,  yaitu  dengan  mengembangkan ekonomi  kerakyatan  atau  Ekonomi  Pancasila yang humanistik dan bertujuan demi kesejahteraan seluruh rakyat secara luas. Salah satu  implementasi  Ekonomi  Kerakyatan  atau Ekonomi
Pancasila adalah kesediaan perusahaan-perusahaan  yang  sudah  memiliki skala  usaha  yang  lebih  besar  menggandeng UKM  sebagai  mitra  supaya  UKM-UKM  itu terus  tumbuh  dan  berkembang.  Perusahaan- perusahaan  besar  bukan  hanya  di  harapkan tetapi di haruskan untuk menjalankan program CSR sebagai wujut keterlibatan nyata mendukung Ekonomi Pancasila yang
merupakan  dasar  dari  sistem  ekonomi  di Indonesia.  Ekonomi  Pancasila  adalah  sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi  rakyat  dan  di  dasari  oleh  nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam pelaksanaannya dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan  ekonomi  atau  usaha  yang  dilakukan oleh  rakyat  kebanyakan    yang  dengan  secara swadaya  mengelola  sumberdaya  ekonomi  apa saja  yang  dapat  diusahakan  dan  dikuasainya, yang  ditujukan  terutama  untuk  memenuhi kebutuhan  dasarnya.  Negara  yang  sedang berkembang  seperti  Indonesia  sangat  sesuai menerapkan  prinsip  ekonomi  kerakyatan. Prinsip ini sejalan dengan amanat para pejuang dan  pendahulu/pelopor  negeri  ini  yang dituangkan mereka dalam UUD 1945.
Perusahaan  baik  skala  menengah  atau  skala besar sudah seharusnya mendukung pemerintah dalam mewujutkan keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dengan  cara
berperan  aktif  menjalan  kan  nilai-nilai  luhur Pancasila dalam
menjalankan roda perusahaannya.
Penelitian  ini  jauh  dari  sempurna  dan tentu saja membuka peluang untuk  penelitian- penelitian  selanjutnya  tentang  paradigma perusahaan  yang  berbasis  Ekonomi  Pancasila supaya  pelaksanaan  Pancasila  di  Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin membumi  dan  dijiwai  oleh  seluruh  rakyat Indonesia  dan  juga  semakin  kuasai  dan  di pahami  oleh  seluruh  pemilik  usaha  atau perusahaan-perusahaan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Apriansyah,  H.,  &  Bachri,  F.  (2006).
Analisa  Hubungan  Kausalitas  Antara Investasi Pemerintas Dengan
Pertumbuhan  Ekonomi  Kota  Palembang. Journal  of  Economic  and  Development , 04 (02), 73–92.
[2] BPS,  B.  (2021). Badan  Pusat  Statiskik . Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id [3] Dharnayanti, N. (2017). Hubungan Hukum  Perusahaan  Induk  Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Komanditer. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan , 66–74. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24843/
AC.2017.v02.i01.p06
[4] DPR  RI.  (2021). Pembukaan  UUD  1945 . DPR Republik Indonesia.
https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
[5] Hanum,  F.  (2019).  Pancasila  Sebagai Paradigma  Pembangunan  Industri  4.0. Journal  of  Chemical  Information  and Modeling , 19 (1), 30–42.
[6] Hastangka. (2012). 79026-ID-filsafat- ekonomi-pancasila-mubyarto.pdf (Vol. 22, Issue 01, pp. 1–20).
[7] Jatmiko,  W.  D.  (2015).  Penulisan  Artikel Ilmiah.  In Fakultas  Ilmu  Komputer Universitas Indonesia . https://doi.org/10.1007/978-3-319-40548- 3_40
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
[8] Kemenkeu  RI.  (1997). UU  No  08  Tahun
1997 . Kemenkeu RI. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1997/ 8tahun~1997uu.htm#:~:text=UNDANG- UNDANG TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN.,-BAB I&text=Dalam Undang-undang ini yang dimaksud
dengan  %3A&text=Dokumen  keuangan terdiri  dari  catatan,serta  kegiatan  usaha suatu perusahaan.
[9] Komang,  N.,  &  Kumala,  R.  (2017).  Ni Komang  Ratih  Kumala  Dewi,  S.H.,M.H. Kedudukan … 269. Kedudukan Pancasila Dalam Pembangunan Nasional , 269–276.
[10] Syarbaini,  S.  (2017). Pancasila  Sebagai
Paradigma Pembangunan Tinjauan Implementasi  Pancasila  Dalam  Sistem
Ekonomi . 14 , 126–139.