Vol.  1 No. 2  Juli  2019

## DELIK EUTHANASIA YANG DILAKUKAN  MELALUI  BANTUAN TENAGA  KESEHATAN  DITINJAU DARI PERSPEKTIF  FILSAFAT PANCASILA
Gunawan Napitupulu,  Musa Darwin Pane Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia kemalnapitupulu@gmail.com, musa@email.unikom.ac.id

## Abstract
Euthanasia is the Act of termination of life quietly and done by the help of others, not all countries regard  the  right  to  die  as  the  rights  so that the ban took  place in various countries including indonesia.  Through  the  regulation  in  article  344  of  the  PENAL  CODE  eliminates  the  life  of another with a seriousness that person is banned, while the Pancasila was seen giving space fo r implementation of Euthanasia. Pancasila Indonesia because the country provide a space using the Pancasila as the nation's fundamental and Pancasila has one soul namely the divinity of the one true God with the existence of God into the meejawantahk an sense of Justice, namely Judges as Vice Lord upfront. Based on the theory of the law of nature or natures (neutral law theory) that people obey the law because God or nature desires so, this theory held up to the middle ages and foams are distinguished between natural law theory sourced k an agaman that returns everything on God's will. the authors look ed at with reviews of the existence of Euthanasia as a new  law. A country practice implemented by the Republic of Indonesia has banned an action that is referred to as the Act of suicide, but one side of the death penalty is still used to this day. The spirit of the nation of Indonesia, became an idea that this na tion will be more advanced. Euthanasia as a step back wards for some people, but also as intelligent step look ed at his role as future laws into social control that the law will always move follow the dynamics of the community.
Keyword: Euthanasia, Suicide, Pancasila

## Abstrak
Euthanasia  adalah  tindakan pengakhiran hidup secara tenang serta dilakukan oleh bantuan orang lain,  tidak  semua  negara  memandang  hak  mati  sebagai  hak  sehingga  larangan terjadi di berbagai negara  termasuk  indonesia.  Melalui  peraturan  dalam  Pasal  344  KUHP  menghilangkan  nyawa orang  lain  dengan  kesungguhan  orang  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  dilarang,  sementara Pancasila  dipandang  memberikan  ruang  untuk  Implementasi  Euthanasia .  Pancasila  memberikan ruang sebab negara Indonesia  menggunakan Pancasila sebagai fundamental bangsa dan Pancasila memiliki  salah  satu  jiwa  yakni  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa dengan  artian  meejawantahkan keberadaan  Tuhan  kedalam  peradilan  yaitu  Hakim  sebagai  wakil  Tuhan  dimuka  bumi. Berdasarkan  teori  hukum  alam  atau  kodrat  (neutral  law  theory)  bahwa  orang  menaati  hukum karena tuhan atau alam menghendaki demikian, teori ini dianut hingga abad pertengahan dan busa dibedakan  antara  teori  hukum  alam  yang  bersumber  kan  agaman  yang  mengembalikan  segala sesuatunya  pada  kehendak  tuhan.penulis  memandang  dengan  tinjauan  keberadaan  Euthanasia sebagai  hukum  baru.  Praktik  bernegara  yang  dilaksanakan  oleh  negara  republik  Indonesia  telah melarang tindakan yang disebut sebagai tindakan bunuh diri, namun satu sisi hukuman mati mas ih digunakan sampai pada hari ini. Semangat bangsa Indonesia, menjadi gambaran bahwa bangsa ini akan semakin maju. Euthanasia sebagai langkah mundur bagi sebagian orang, namun juga sebagai langkah  cerdas  memandang  hukum  kedepan  sebagai  peran  nya  menjadi  so cial  control  bahwa hukum akan selalu bergerak mengikuti  dinamika  masyarakat.
Kata  kunci: Euthanasia,  Bunuh  diri,  Pancasila
Vol.  1 No. 2  Juli  2019

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memeiliki  sejarah  jatuh-bangunnya bangsa-bangsa  dan  peradapan  memberi  pelajaran  bahwa  perkembangan  suatu  bangsa sangat  ditentukan  oleh  karakter,  etos,  dan  etika  sosial. 1 Negara  meletakan  hak  dasar kemanusiaan  dalam  konteks  keIndonesiaan,  dalam  praktiknya negara republik Indonesia melarang  tindakan yang disebut sebagai tindakan bunuh diri yang dibantu oleh orang lain atau disebut juga sebagai tindakan euthanasia .
Euthanasia merupakan  tindakan  pengakhiran  hidup  secara  tenang  serta dilakukan  oleh bantuan orang lain dalam hal ini tenaga kesehatan. Dalam perkembangan keilmuan  kedokteran  sendiri  mempelajari  dari Euthanasia yang  terdiri  dari  dua  jenis, yaitu Euthanasia pasif  dan Euthanasia aktif.  Kedua  ini  sangat  berbeda  dalam pengaplikasian nya. Pada sisi yang berbeda hukuman mati masih digunakan sampai pada hari ini. Dinamika dunia IPTEK bukan sekedar fase transisi dan ternayata mengakibatkan keadaan  yang  menimbulkan  perkembangan  dan  akhir  nya  menyambangi  dunia kedokteran dan medis. Perubahan yang cukup pesatnya hal baru menjadi tantangan besar untuk  mengontrol  dan  menghadirkan  perubahan  yang  lebih  efisien  serta  tidak bertentangan dengan hakikat suatu bangsa.   Kondisi diatas apakah masih memungkinkan bahwa  euthanasia  itu dilarang, karena pandangan penulis Pancasila sebagai fundamental negara  republik  Indonesia  ternyata  memberikan  ruang untuk dijadikan sebagai hak yang diberikan  kepada setiap orang sebagai fasilitas yang harus didapatkan oleh masyarakat.
Dunia  kedokteran  yang  telah  banyak  mengalami  perubahan  dalam  fasilitasnya dapat  membantu  dengan  ketepatan akurasi dalam mendiagnosa keluhan yang diperlukan oleh  masyarakat. tindakan  medis  dilakukan  kepada  seseorang  orang  untuk  hanya mengobati  bahkan  hinga  mengetahui  umur  dari  salah  satu  pasien,  dengan  melihat kegagalan-kegagalan  fungsi  dari  organ  manusia  tersebut.  Dahulu  dunia  kedokteran  dan kesehatan  masih  didasari  dengan  kemampuan  dari  individu  tenaga  kesehatan,  seiring percepatan  masa  teknologi  tenaga  kesehatan  dapat  ber Improvisasi ilmu  pengetahuan serta  kompetensi  nya  dengan  kolaborasi  teknologi  dibidang  kesehatan.  Berbagai negara terutama  negara-negara  maju  pada  saat  ini  sudah dapat melakukan riset hingga mampu melakukan birth technology dan biological engineering . Tujuan nya tidak lain membantu tenaga  kesehatan  untuk  mendiagnosis  penyakit  yang ada didalam tubuh seseorang serta mampu  melihat  persentase  tingkat  keberhasilan  untuk  melakukan  pengobatan  dan peluang  kematian  nya.  Fase-fase  pertumbuhan  dan  perkembangan  manusia  dari pembuahan  hingga  hadir  dan  hidup  secara  garis  besar  dapat  berjalan  konsisten  secara alami. Keadaan berbeda dengan kematian yang juga pasti akan dialami oleh setiap orang dibelahan  bumi  ini.  Pembahasan  soal  kematian  memang  menjadi  persoalan  dan perdebatan  di  belahan  bumi  ini.  Karena  akhir  dari  rangkaian  proses  pertumbuhan  dari awal hingga berakhir dengan kematia merupakan kehendak Tuhan. Kondisi berbeda akan dialami  oleh seseorang yang memiliki penyakit dengan  diagnosa yang cukup parah untuk ditangani  atau  disembuhkan.  Aset  pribadi  yang  dimiliki  dalam  hal  ini  tubuh  dari  pasien harus  lah  menjadi  hak  pasien  untuk  menentukan  pilihan  yang  tepat untuk diri nya tanpa terkecuali  kematian  yang  akan  dia  pilih.  Hak  hidup  merupakan  hak  yang  melekat  pada setiap  insan  manusia,  begitu  juga  harus  nya  terhadap  kematian  atau  pengakhiran kehidupan  dijadikan  dan diberikan  hak kepada individu-individu.
Kondisi  individual  rakyat  indonesia  dihadapkan  pada  kondisi  fisik  yang  tidak sehat  atau  maksimal  fungsi  organ  tubuh  dari  individu.  Seperti  yang  dikatakan  Gandhi
1 Yudi  latif, Negara Paripurna , Gramedia  pustaka utama, Jakarta,  2011,  hlm  5.
Vol.  1 No. 2  Juli  2019
yaitu,  saya  seorang  nasionalis,  tetapi  kebangsaan  saya  adalah  perikemanusiaan,  „ My nationalism  is  humanity ‟ Euthanasia merupakan  tindakan  pengakhiran  hidup  secara tenang  serta  dilakukan  oleh  bantuan  orang  lian  dalam  hal  ini  tenaga  kesehatan.  Dalam perkembangan  keilmuan  kedokteran  sendiri  mempelajari  dari Euthanasia yang  terdiri dari  dua  jeni,  yaitu Euthanasia pasif  dan Euthanasia aktif.  Kedua  ini  sangat  berbeda dalam  pengaplikasian  nya.  Pada  praktek  nya Euthanasia ini  sering  terjadi  pada  pasien dirumah  sakit,  namun  hal  tersebut  tidak  termasuk  kedalam  kategori  aktif.  Keadaan- keadaan  demikian  membuat  banyak  orang  serta  tenaga  kesehatan  menjadi  dilema, sementara konsekuensi yang akan diterima tidaklah  mudah.
Indonesia  memang  belum  mengatur  secara  spesifik  mengenai  Euthanasia. Euthanasia  atau  menghilangkan  nyawa  orang  atas  permintaan  dirinya  sendiri  sama dengan  perbuatan  pidana  menghilangkan  nyawa  seseorang.  Dan  hal  ini  masih  menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang Euthanasia dan pihak yang tidak  setuju  tentang  Euthanasia.  Pihak  yang  menyetujui  Euthanasia  dapat dilakukan, hal ini  berdasarkan  bahwa  setiap  manusia  memiliki  hak  untuk  hidup  dan  hak  untuk mengakhiri  hidupnya  dengan  segera  dan  hal  ini  dilakukan  dengan  alasan  yang  cukup mendukung  yaitu  alasan  kemanusian.  Dengan  keadaan  dirinya  yang  tidak  lagi memungkinkan  untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan permohonan untuk segera diakhiri  hidupnya.
Sementara  sebagian  pihak  yang  tidak  menyetujui  tindakan Euthanasia beralasan bahwa  setiap  manusia  tidak  memiliki  hak  untuk  mengakhiri  hidupnya,  karena  masalah hidup  dan  mati  adalah  kekuasaan  mutlak  Tuhan  yang  tidak  bisa  di  ganggu  gugat  oleh manusia.  Perdebatan  ini  tidak akan pernah berakhir, karena sudut pandang yang dipakai sangatlah  bertolak  belakang,  dan  lagi-lagi  alasan  perdebatan  tersebut  adalah  masalah legalitas  dari  perbuatan  Euthanasia.  Walaupun  pada  dasarnya  tindakan  Euthanasia termasuk  dalam  perbuatan  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  pasal  344  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  melatar  belakangi  penulis  untuk  mengangkat judul  “ Delik Euthanasia Yang  Dilakukan  Melalui  Bantuan  Tenaga  Kesehatan Ditinjau  Dari  Perspektif  Filsafat  Pancasila ”  dengan  rumusan  masalah,  yaitu Bagaimana  Penegakan  Hak  Hidup  dan  Hak  Mati  seseorang  di  Indonesia  ditinjau  dari Filsafat Pancasila ?  dan Bagaimana Penerapan delik Euthanasia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 344 KUHP menurut sistem Hukum Indonesia ?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  Bersifat  deskriptif  analisis  yakni  dengan menitikberatkan perhatian terhadap masalah yang dibahas dan menjelaskan mengenai beberapa data berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan tersebut, serta menelaah teori-teori hukum meliputi pendapat dan doktrin para ahli, kemudian dikaitkan dengan praktik pelaksanaanya. Sedangkan Metode Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yatu secara yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer, dengan menganalisa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  permasalahan  yang dibahas, kemudian bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan kepustakaan seperti buku,  dan  artikel  yang  memuat  tentang  teori, dan asas-asas hukum, kemudian penelitian lapangan yang dilakukan untuk melengkapi data-data tersebut.
Vol.  1 No. 2  Juli  2019

## Pembahasan
A. Filsafat Pancasila memandang Hak Hidup dan Hak Mati
Dalam  bagian  pembukaan  UUD  1945  yang  terdiri  dari  atas  empat  alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dimpinpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang  secara  konsitusional  sah  dan  benar  sebagai  dasar  negara  republik  Indonesia, dikatakan  bahwa  pokok  pikiran  tersebut  meliputi  suasana  kebatinan  dari  UUD  1945 serta mewujudkan cita-cita hukum ( rechtsidee) yang menguasai dasar hukum negara, baik  yang  tertulis  maupun  hukum  tidak  tertulis,  dengan  dinamika  kenegaraan  ini, batang tubuh UUD 1945 mengalami penjiwaan dari Pancasila yang terkandung dalam pokok  pikiran  pembukaan  UUD  tersebut  seperti  pemenuhan  kemanusiaan  yang  adil dan  beradap.  Ketuhanan  dalam  perumusan  Pancasila  dan  konsitusi  merupakan kuatnya saham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak bisa membayangkan publik tanpa Tuhan. Pancasila sebagai dasar filsafat  negara  serta  sebagai  filsafat  hidup  bangsa  Indonesia  pada  hakikatnya merupakan  suatu  nilai-nilai  yang  bersifat  sistematis,  fundamental  dan  menyeluruh, dapat  diarikan  sila-sila  tersebut  terpisah  namun  memiliki  makna  yang  utuh  dan berkaitan.
Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan bahwa :
“Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya”
Kajian  dalam  proses  hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  di  Dinas Kesehatan  Angkatan  Udara  RSAU  Dr.  Moch.  SALAMUN  dan  dokter  Rahma Amalia  menemukan  suatu  paradigma  yang  di  bangun  oleh  Organisasi  Profesi kedokteran  bahwa  tindakan euthanasia merupakan  tindakan  tercela  dalam  etika profesi,  sehingga  hal  ini  tentu baik karena tindakan yang dilakukan oleh kedokteran yang berkaitan dengan perbuatan euthanasia atau sejenis nya merupakan perbuatan melawan  hukum  sesuai  dengan  hukum pidana, yaitu pasal 344 KUHP.   Perbedaan yang  berkaitan  dengan euthanasia antara  aktif dan pasif menimbulkan hasil yang sangat  berbeda  dalam  praktik  nya.  Realita  dihadapkan  pada  etika  yang  sudah menjadi  pedoman bagi setiap orang yang berprofesi sebagai dokter di Indonesia.
Berdasarkan  argumentasi  dari  para  praktisi  diatas,  penulis    melihat  dalam praktik  nya  tenaga  kesehatan  sebenarnya  telah  melakukan  tindakan Euthanasia namun tidak disadari, yakni keadaan dimana seorang tenaga medis atau dokter harus memilih  antara  menyelamatkan  pasien  yang  melahirkan  dengan  memilih menyelamatkan  bayi  atau ibu untuk kebaikan bersama dengan mengorbankan salah satu  dari  subjek  hukum.  Langkah  yang  dilakukan  untuk  menemukan  formula  pada permasalahan dan urgensi memberikan hak mati kepada seseorang, maka kita harus membedah,  menguraikan isi dari pandangan filsafat Pancasila dan menterjemahkan, bagaimana  seharusnya  Pancasila  memandang  hak  yang  diberikan  kepada  setiap orang  demi  kebebasan  dan  menentukan  nasib  individu  sehingga  pemerintah
Vol.  1 No. 2  Juli  2019
mewujudkan kedalam hukum positif bahwa negara memberikan hak hidup sekaligus juga dengan hak mati kepada setiap masyarakat tanpa terkecuali.
Sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya dalam hal pembahasan ini bahwa kita dalam berbangsa dan besepakat untuk membentuk suatu negara tunduk kepada institusi yang merupakan bagian dari negara atau pemerintah. Negara meejawantahkan Ketuhanan kedalam konsep-konsep bernegara ialah kepada Hakim,  hakim  yang  juga  di  istilahkan  sebagai  wakil  Tuhan  dimuka  bumi  ini.    Sila pertama  Pancasila  menjadi  semangat  baru  dan  dorongan  kepada  masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan Euthanasia harus mengajukannya kepada peradilan Indonesia,  sehingga  adanya  penetapan  dan  juga  putusan  pengadilan  menjadi perlindungan  bagi  eksekutor  dalam  hal  ini  dokter,  terlepas  dikabulkan  atau  tidak keinginan  pemohon  oleh  seorang  hakim,  memang  harus  memenuhi  kriteria  dan hakim memandang hal itu penting  untuk dilakukan.
Sila  kedua  yakni,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  artinya  kondisi rakyat  Indonesia  dihadapkan  pada  kondisi  fisik  yang  tidak  sehat  atau  maksimal fungsi  organ  tubuh dari individu. Seperti yang dikatakan Gandhi yaitu, saya seorang nasionalis,  tetapi  kebangsaan  saya  adalah  perikemanusiaan,  „ My  nationalism  is humanity ‟,  alinea  pertama  pembukaan  UUD  1945  menegaskan  komitmen  bangsa Indonesia  pada  kemanusiaan  universal  dengan  menekankan  kemutlakan  hak merdeka  bagi  segala  bangsa  dan  secara  implisit  warga  nya  tanpa  terkecuali. Perjuangan  nasional  meraih  kemerdekaan  dan  hak  menentukan  nasib sendiri ( self- determination) dan  idealisasi  kemerdakaan  bagi  individu  di  alam  kemerdekaan seperti  saat  ini.  Indonesia  memiliki  pembukaan konstitusi sebagai grundnorm yang mendasarkan negara pada hukum atas dasar pengakuan akan kemerdekaan manusia, dan  Indonesia  telah  berkomitmen  pada  kemanusiaan  universal  dalam  pergaulan antrbangsa.
Sila  ke  empat,  Kerakyatan  yang  dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan keleluasaan dan kekuatan dari rakyat itu sendiri  sehingga  mampu  mengenal  dan  mensepresentasikan  bagaimana  dinamika yang  dihadapi  diri  nya  dan  negara  nya.  Sila  kelima,  Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Keadilan  tercipta  dengan  tercapainya  kepastian  hukum  kepada setiap  orang  dan  keadilan  yang  didapatkan  dengan  kepentingan  batin  masyarakat untuk menghendaki  kematian.
B. Penerapan  Delik Euthanasia sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal 344 KUHP menurut sistem Hukum Indonesia
Hukum  memaksa  setiap  orang  untuk  menjadi  bagian  dari  hukum,  dimana masyarakat harus menaati hukum atau tunduk. Teori hukum alam atau kodrat ( neutral law  theory )  misalnya  mengatakan  bahwa  orang  menaati  hukum karena Tuhan atau alam  menghendaki  demikian,  teori  ini  dianut  hingga  abad  pertengahan  dan  busa dibedakan antara teori hukum alam yang bersumber kan agaman yang mengembalikan segala  sesuatunya  pada  kehendak  Tuhan.penulis  memandang  dengan  tinjauan keberadaan Euthanasia sebagai  hukum  baru. 2 Hukum  nasional  adalah  hukum  atau peraturan  perundang-undangan  yang  didasarkan  pada  landasan  ideologi  dan konstitusional  negara  yaitu  Pancasila  dan  UUD  1945  atau  hukum  yang  dibangun berdasarkan  kreativitas  atau  aktivitas  yang  di  dasarkan  atas  cita  rasa  dan  rekayasa
2 Mochtar Kusumaatmadja,  Pengantar Ilmu  Hukum  buku I, hlm.  58.
Vol.  1 No. 2  Juli  2019
bangsa  sendiri. 3 Sehubungan  dengan  itu,  maka  hukum  nasional  sebenarnya  tidak  lain adalah  sistem  hukum  yang  bersumber  dari  nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. 4
Pembaharuan  hukum  pidana  harus  berorientasi  pada  pendekatan  nilai  hukum nasional  harus  memandang euthanasia dengan  melihat  pada  tingkat  signifikan  dan rasionalitas  dari  masyarakat,  dalil  dapat  digunakan  pada  argumentasi  pemerintah Indonesia yang sampai pada saat ini masih memberlakukan hukuman mati pada tindak pidana  tertentu,  tentu  hal  ini  memang  berbeda  dengan  tindakan euthanasia. Pemerintah  dalam  argumentasi  nya  mengatakan  pengenaan  pidana  mati  diperlukan untuk  menghambat  orang  lain  melakukan  kerjahatan  yang  sama. Studi ini di berbagai negara  yang  kita  ketahui  negera-negara  tersebut  termasuk  yang  cukup  memiliki perhatian  untuk  memerangi  kejahatan  sadis,  telah  gagal  untuk  membuktikan  bahwa tindakan  pidana  mati  merupakan  pencegah  yang  lebih  efektif  terhadap  kejahatan dibandingkan  dengan  bentuk-bentuk  hukuman  lain.  Praktik  bernegara  yang dilaksanakan  oleh  negara  republik  Indonesia  telah  melarang  tindakan  yang  disebut sebagai  tindakan  bunuh  diri,  namun  satu  sisi  hukuman  mati  masih  digunakan  sampai pada  hari  ini.    Apabila  mendasarkan  hukum  pidana  pada  konsepsi  perlindungan masyarakat/ social  defence ,  maka  tugas  selanjutnya  adalah  mengembangkanya serasional mungkin.

## Kesimpulan
1. Pancasila Memandang Hak Hidup Dan Hak Mati
Hak  hidup  merupakan  hak  yang  diberikan  oleh  konstitusi  kita  dan  di  ikuti  dengan hukum  positif  untuk  menjadikan  hak  tersebut  menjadi  hak yang dilindungi oleh undang- undang,  namun  berbeda  hal  nya  dengan  hak  mati,  Indonesia  belum  memberikan landasan  yang  kuat  dan  belum  menjadikan  mati  menjadi  hak  yang  diberikan  kepada setiap  orang,  seperti  hal  nya  negara  lain.  Pancasila  sebagai  fundamental  bangsa Indonesia,  yang  setiap  sila  nya  memiliki  semangat  bangsa  Indonesia  ternyata memberikan  ruang  untuk  implementasi euthanasia diIndonesia,  yakni  dengan diejawantahkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  melalui  ketetapan  pengadilan  sebagai mewakili  Peran  dan  keberadaan  Tuhan  dalam  berbangsa  dan  bernegara.  Negara memiliki  kewajiban  memberikan  fasilitas  tersebut  kepada  setiap  rakyatnya  tanpa terkecuali, terlepas dari di gunakan atau tidak nya fasilitas tersebut.
2. Ketentuan Hukum Terhadap Euthanasia Dalam Hukum Pidana DiIndonesia Euthanasia sebagai  langkah  mundur  bagi sebagian orang, namun juga sebagai langkah cerdas  memandang  hukum  kedepan  sebagai  peran  nya  menjadi social  control bahwa hukum  akan  selalu  bergerak  mengikuti  dinamika  masyarakat.  Ketentuan  Hukum  pada euthanasia diIndonesia terdapat pada Pasal 344 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan tersebut  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  dan  memiliki  konsekuensi  hukuman pidana.  Pasal  tersebut  tidak  tegas  mengatkan  sebagai  pasal  euthanasia,  namun  isi dari pasal tersebut dapat menjadi peruntukan perbuatan hukum euthanasia .
3 Musa Darwin  Pane, Pengganti Kerugian Negara dalam  Tindak Pidana Korupsi, loGoz,  Bandung, 2017,  hlm.  32.
4 Ibid., hlm.  32
Vol.  1 No. 2  Juli  2019

## SARAN
1. Sebagai  hukum  yang  selalu  mengikuti  dinamika  masyarakat  terlebih pada masyarakat dewasa  kini,  hak  setiap  individu  akan  semakin  berkembang,  dan  tidak  sesuai  lagi dengan  hukum  ketika dibuat dalam waktu yang sudah cukup lama dan tidak konsisten dengan  kepentingan-kepentingan  masyarakat  pada  masa  sekarang,  hak  mati  harus segera diberikan melalui  implementasi  produk hukum.
2. Pemerintah  harus  segera  melihat  dan  membahas  bahkan  memasukan  euthanasia sebagai  tindakan  yang  diperbolehkan  dengan catatan-catatan tertentu, dengan proses- proses  yang  terjadi  saat  ini  yakni  dengan  memasukan  nya  kedalam  pembahasan rancangan Kitab undang-undang Hukum Pidana Nasional.

## Daftar Pustaka
H sutarno. 2014. Hukum kesehatan, Euthanasia, keadilan dan hukum positif . Malang: Setara press Kartono  Muhammad . 1993. Tekhnologi  Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Biotika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Mochtar  Kusumaatmadja.  2013. Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan , Bandung:  PT. Alumni, Bandung
Mochtar Kusumaatmadja. 2003. Pengantar Ilmu Hukum buku I. Bandung: Alumni Musa Darwin Pane, 2017. Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi . Bandung:  loGoz  Publishing Oemar sesno adji. 1985. Hukum pidana pengembangan , Jakarta:  Erlangga Otje Salman S. 2014. Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali . Bandung:  Refika Aditama Romli  Atmasasmita. 2012. Teori hukum integratif . Yogyakarta: Genta Publishing Sahat  Maruli  Tua  Situmeang.  2017. Penahanan  Tersangka .  Bandung:  LoGos Publishing
Satjipto  Rahardjo. 2009. Hukum Progresif . Yogyakarta: Genta publishing Teguh prasetyo. 2013. Kriminalisasi dalam hukum pidana . Bandung: Nusamedia Yudi latif. 2011. Negara Paripurna . Jakarta: Gramedia pustaka utama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan SRS 2014 (Balitbangkes Kemenkes Ri) https://gagasanhukum.wordpress.com/2013/09/23/membedah-teori-hukum-integratif/ http://jusjerukkusuka.blogspot.com /2010/05/pandangan -tentang-Euthanasia.html https://news.detik.com/hasan mohonkan Penetapan Euthanasia agian ke PN jakarta pusat.
https://www.tempo.co/Ny. Agian Sudah Bisa Bicara. www.hukum.online.com www.negarahukum.com