Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 4029-4037
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah di Indonesia
Rina Arum Prastyanti 1) ,  Muhamad Habib 2) 1,2 Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta *Email korespondensi: rina_arum@udb.ac.id

## Abstract
There  were  11,195  complaints  through  the  Consumer  Protection  Portal  Application  (APPK)  ;  of  these,  1,320 complaints  were  processed  to  LAPS  SJK.  Based  on  Article  6  of  POJK  Number  61  of  2020  concerning  the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK), a dispute is a dispute between a consumer and a Financial Services Business Actor (PUJK) where there is a loss and /or material loss, reasonable directly to the consumer because the PUJK does not fulfill the agreement and /or agreed to financial transaction documents. In detail, fintech disputes 12.01%, working capital financing 7.79%, credit cards 6.82%, motor vehicle financing 6.17%, and savings 5.19%. This research aims  to describe the legal problems for users of Sharia fintech lending services and their legal protection in Indonesia. normative legal research method to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand. The approach used in writing this article is the statute approach, which examines all regulatory laws related to the problem being addressed. The statutory approach is an approach using legislation and regulation. The statutory approach is focussed on the provisions regarding rechterlijk pardon in the criminal law legislation.

## Keywords : fintech, syariah, legal protection
Saran  sitasi :  Prastyanti,  R.  A.,  &  Habib,  M.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna  Layanan  Fintech Lending Syariah di Indonesia . Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9 (03), 4029-4037. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10437
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10437

## 1. PENDAHULUAN
Keadaan keuangan Islam global moderat berubah seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, dan inovasi teknologi keuangan (fintech). (Fintech) dibuat dengan  menggabungkan  e-finance,  internet,  layanan jejaring  sosial,  media  sosial,  dan  kecerdasan  buatan Intelligence  (AI)  dan  Big  Data,  juga  di  Indonesia. Keberadaan fintech berdampak positif pada Peningkatan efisiensi proses, efisiensi biaya, Meningkatkan  distribusi,  kepatuhan  Syariah  dan inklusi  keuangan  (Ahmad  Safii  &  Andi  Fariana, 2018).
Fintech berkembang pesat, nilai transaksi industri fintech industri fintech di Indonesia pada tahun 2017 mencapai    diperkirakan  mencapai  US$  18,65  miliar. Bahkan  menurut  menurut  proyeksi  Erns  &  Young, berbagai  layanan  layanan dari  fintech  dapat  menarik 150 juta pelanggan pada tahun 2021 (Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia, 2018).
Kehadiran  sejumlah  perusahaan  tekfin  juga  turut berkontribusi terhadap  perkembangan UMKM (Satria Utama  and  Inayatul  Ilahiyah,  2018).  Tidak  hanya terbatas pada  membantu pembiayaan modal ventura, tetapi  juga  layanan  pembayaran  digital  dan manajemen keuangan. Meskipun masih terdapat aspek negatif,  seperti:  adanya  pengalihan  risiko  atas  biaya dan  adanya sistem bunga tetap (Jeff Diamant, 2019).
Hadirnya fintech syariah di Indonesia merupakan reaksi  atas  berkembangnya  perusahaan  fintech tradisional  yang  menggunakan  instrumen  bunga dalam operasionalnya (Muhammad & Lanaula, 2019). Pertumbuhan  fintech  syariah  menunjukkan  angka positif.  Menurut  laporan  Katadata  terkait  Global Fintech Islamic Report 2021, layanan fintech syariah menempati  peringkat  kelima  di  Indonesia.  Menurut laporan  tersebut,  pasar  fintech  syariah  Indonesia mencapai Rp 41,7 miliar atau US$2,9 miliar. Asosiasi Fintech  Syariah  Indonesia  (AFSI)  mengatakan  17
fintech  syariah  saat  ini  memiliki  izin  operasi  yang mencakup  pinjaman  peer-to-peer,  inovasi  keuangan digital,  dan  sekuritas  crowdfunding.  Jumlah  tersebut masih terbilang kecil mengingat fintech syariah masih tergolong baru di Indonesia .
Fintech  Syariah  ini  mempunyai  perbedaan dengan  Fintech  Kovensional  yang  mana  perbedaan terletak  pada  proses  akad  yang  dilakukan  antara pemilik usaha dan investor. Berbicara mengenai akad pada  fintech  syariah,  terdapat  berbagai  macam  jenis akad  dalam  melakukan  sebuah  pengembangan terhadap produk fintech syariah. Dalam syariah Islam terdapat  berbagai  macam  jenis  akad  pada  berbagai bidang  ekonomi,  seperti  wakaf,  akad  zakat,  qardhul hasan  yang  sifatnya  non  komersil  sampai  akad  yang bersifat  komersil  yakni  seperti  ijarah  ,murabahah, musyarakah serta mudharabah. Berbagai macam jenis akad inilah yang akan memberikan peluang tersendiri didalam melakukan pengembangan produk di fintech syariah.5  Hal  ini  berdasarkan  kepada  prinsip  dasar yaitu Al’ Quran : QS. Al- Maidah, 5(1), QS. Al – Isra, 17(34), dan QS. An-nisa., 4(29).
Seiring dengan perkembangan mengenai teknologi  informasi,  di  negara  Indonesia  terdapat Fatwa  Dewan  Standar  Majelis  Ulama  Indonesia Nomor  117/DSN-MUI/II/2018  Mengenai  Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Terdapat  tiga  produk ekonomi  yang  dapat  dikategorikan  sesuai  dengan prinsip  syariah,  yaitu:  yang  pertama,  terbebas  dari transaksi  yang  dilarang;  yang  kedua,  produk  sesuai dengan akad atau transaksi syariah; dan ketiga, wajib untuk  menjaga  (akhlak)  islam  dalam  proses melakukan muamalah hal ini (Narastri, 2019). Fintech syariah pada saat ini sudah berdiri di negara Indonesia dan  diantaranya  adalah  indves,  syarQ,  start  zakat, paytren,  Ammana,  Investree,  Dana  Syariah  dan ALAMI,.  Fintech  syariah  yang  telah  memperoleh sertifikasi halal dari MUI pertama di Indonesia adalah Paytren  yakni  pada  tahun  2017  (Rahmawati,  2020). Dengan  sejarah  muncul  nya  fintech  syariah  tersebut membuat  Indonesia  mengikuti  perkembangan  yang ada  dengan  memanfaatkan  teknologi  dan  mencari peluang dalam hal keuangan, yang mana hal tersebut mempunyai  tujuan  untuk  perekonomian  Negara. Dengan  adanya  perkembangan  fintech  akan  menjadi sebuah tantangan terhadap bidang ekonomi dan sektor keuangan Negara Indonesia kedepannya.
Perkembangan  fintech  ini  di  satu  sisi  terbukti memiliki  manfaat  bagi  pelaku  usaha,  konsumen  dan
juga  perekonomian  nasional,  tetapi  juga  disisi  lain memiliki  potensi  risiko  terjadinya  kejahatan  fintech apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.
Peraturan  fintech  syariah  di  Indonesia  saat  ini adalah Peraturan OJK  Nomor 77/POJK.01/2016 dan Nomor 18/SEOJK.02/2017, Peraturan Bank Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017.  Peraturan  Dewan Gubernur Anggota Nomor 19/15/PADG/2017 belum sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  karena  syariah karena  tidak  mengatur  hal-hal  yang  terkait  dengan pelaksanaan  fintech  syariah  di  Indonesia.MUI kemudian mengeluarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)  sebagai  respon    terhadap  antusiasme masyarakat  Indonesia  untuk  mulai  menggunakan fintech syariah. Dua   tahun berturut-turut DSN-MUI mengeluarkan  fatwa  terkait  fintech  syariah,  yaitu Fatwa  Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik  Syariah  dan  Fatwa  DSN  MUI  Nomor 117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa pertama menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan  prinsip  syariah.  Syariah  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah.  Dalam  penyelenggaraannya, uang  elektronik  syariah  dapat  menggunakan  akad wadi'ah, akad wadi'ah, akad qardh, akad ijarah, akad ju'alah,  dan  akad,  akad  wakalah  bil  ujrah.  Fatwa pertama  juga  menjelaskan  bahwa  penyelenggaraan uang  elektronik  syariah  harus  terhindar  dari  riba, gharar,  maysir,  tadlis,  risywah,  dan  israf.  Selain  itu, tidak  diperkenankan  melakukan  transaksi  atas  objek yang haram dan maksiat.
Sejak  2021  dengan  adanya  pengaduan  melalui Aplikasi  Portal  Perlindungan  Konsumen  (APPK) terdapat  11.195  pengaduan  dan  dari  jumlah  itu, sebanyak  1.320  pengaduan  diproses  ke  LAPS  SJK. Berdasarkan  Pasal  6  POJK  Nomor  61  Tahun  2020 tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sengketa adalah perselisihan  antara  konsumen  dengan  Pelaku  Usaha Jasa  Keuangan  (PUJK)  yang  ada  kerugian  dan/atau kerugian  materiil,  wajar  secara  langsung  pada konsumen  karena  PUJK  tidak  memenuhi  perjanjian dan/atau  dokumen  transaksi  keuangan  yang  telah disepakati.  Secara  rinci  sengketa  fintech  12,01%, pembiayaan  modal  kerja  7,79%,  kartu  kredit  6,82%, pembiayaan kendaraan bermotor 6,17%, dan tabungan 5,19%.  Berdasarkan  paparan  tersebut  diatas,  maka
penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  adalah  suatu    proses    untuk    menemukan suatu    aturan    hukum,    prinsip-prinsip    hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter, 2010). Pendekatan yang digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang  sedang  ditangani.  Pendekatan  Perundang- undangan  adalah  pendekatan  dengan  menggunakan legilasi dan  regulasi (Mukti Fajar, 2010). Pendekatan perundang-undangan    difokuskan    pada    ketentuan mengenai    rechterlijk    pardon    (permaafan  hakim) dalam  peraturan  perundang-undangan  hukum  pidana yang  berlaku.  Teknik  analisis  bahan  hukum  yang digunakan  ialah    metode    deduktif.  Penggunaan metode    deduksi    ini    berpangkal    dari    pengajuan premis    mayor,    kemudian    diajukan  premis  minor. Lalu,  dari  kedua  premis  tersebut  ditarik  suatu kesimpulan atau conclusion (Peter, 2010).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Problematika  Penggunaan  layanan    Fintech Syariah
Dengan  berkembangnya  jaman  yang  sekarang ini,  di  negara  Indonesia  terdapat  suatu  lembaga keuangan yaitu secara online terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau sering juga dikenal dengan istilah Fintech. Tetapi pada  tahun  2016,  peraturan  yang  berkaitan  dengan fintech  atau  pinjaman  online  tersebut  belum ditetapkan,  sehingga  pada  saat  itu  juga  OJK menerbitkan suatu peraturan dengan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Yang mana pada Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa :
“Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik
dengan  menggunakan  jaringan  internet”  (Nurasiah, 2020).
Salah  satu  perkembangan  terbaru  dalam masyarakat  yang  berkaitan  dengan  layanan  pinjam meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  adalah munculnya  teknologi  finansial  syariah  atau  fintech syariah.  Fintech  Syariah  ini  memiliki  perbedaan dengan  fintech  Konvensional,  yang  mana  fintech Syariah  dilakukan  pada  proses  akad  yang  dilakukan antara  pemilik  usaha  dan  investor  (Abdul  Kadir Muhammad, 2004).
Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Standar  Majelis Ulama  Indonesia  Nomor  117/DSN-  MUI/II/2018 Mengenai  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  Ayat  (1) ketentuan umum bahwa (Rozaluinda, 2016): “Layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi berdasarkan  prindip  syariah  adalah  penyelenggaraan layanan  jasa  keuangan  berdasarkan  prinsip  syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan  dengan  penerima  pembiayaan  dalam rangka  melakukan  akad  pembiayaan  melalui  sistem elektronik  dengan  menggunakan  jaringan  interner.” Jadi dalam hal ini, Masyarakat lebih cenderung untuk mempercayakan  keuangan  mereka  kepada  lembaga keuangan yang berlandaskan dengan prinsip syariah.
Terdapat  prinsip  dasar  untuk  melakukan  suatu proses  transaksi  keuangan  yaitu  yang  sesuai  dengan Al-Quran  dan  Al-Hadis.  Dalam  hal  ini  berdasarkan kepada QS. Al- Maidah, 5(1), QS. Al – Isra, 17(34), dan  QS.  An-nisa.,  4(29).  Selain  berdasarkan  kepada Al-Qur’an, terdapat hadis yang juga mendasari prinsip syariah  ini,  yaitu  :  Hadis  Nabi  SAW  riwayat  Ibnu Majah  dari  'Ubadah  bin  al-Shamit  RA.,  riwayat Ahmad  dari  Ibnu  'Abbas  RA.,  riwayat  Malik  dari bapaknya  Yahya  al-Mazini  RA.,  dan  riwayat  al- Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy RA:“Tidak  boleh  membahayakan/merugikan  orang lain  dan  tidak  boleh  (pula)  membalas  bahaya (kerugian  yang  ditimbulknn  oleh  orang  lain)  dengan bahaya  (perbuatan  yang  merugikannya)."  (Imam Mustofa, 2016).
Dengan munculnya fintech ini sangat diharapkan sebagai  upaya  mepermudah  setiap  orang  dalam melakukan transaksi serta investasi yang berdasarkan prinsip  syariah.  Beberapa  prinsip  syariah  tersebut telah mengatur mengenai proses awal sampai dengan proses  akhir,  yang  dapat  dilakukan  dengan  baik  dan benar.  Keberadaan  fintech  syariah  di  Indonesia memiliki  banyak  kekuatan  dan  kelebihan,  terdapat
faktor  utama  yang  mendorong  hal  tersebut  yakni untuk  pertumbuhan  sebuah  UMKM  di  Indonesia, apalagi dengan keadaan pasca pandemi COVID – 19 ini. Salah satu faktor khusus fintech dapat mendukung perkembangan  dalam  hal  bidang  UMKM  adalah mengenai  tingkat  keunggulan  penggunaan  teknologi digital oleh UMKM tersebut. Keunggulan inilah yang dapat  dipercaya dan menjadi modal  khusus terhadap masa  depan  fintech  untuk  terus  berkembang mengikuti  zaman  dan  menjadi  lebih  besar  lagi  yang pada  akhirnya  akan  berdampak  dan  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  UMKM  (Yovie  Bramantyo, 2023).
Munculnya  fintech  syariah  ini  memberikan kemudahan bagi kalangan masyarakat untuk melakukan suatu proses kredit dengan menggunakan dasar  dan  prinsip  syariah.  Fintech  muncul  untuk membantu  transaksi  jual  beli  dengan  menggunakan sistem pembayaran yang lebih praktis dan efisien yang mana  tetap  efektif.  Namun  dalam  hal  ini  juga, terhadap  kelebihan  fintech  tersebut  terdapat  suatu resiko terhadap pinjaman online yang harus dicermati oleh  calon  nasabah.  Hadirnya  fintech  ini  sangat berpengaruh  terhadap  dunia  kredit  di  Indonesia. Namun  terhadap  sesuatu  yang  baru  muncul  secara inovatif  dan  kreatif  ini  juga  terdapat  sisi  positif  dan juga  negatifnya.  Sisi  negatif  inilah  yang  dapat merugikan kedua belah pihak dan butuh pengawasan dari lembaga yang berwenang.
Sisi negatif fintech yaitu adanya kejahatan yang bermunculan  salah  satu  contoh  nya  adalah  Fraud. Fraud atau kecurangan adalah sebuah penipuan yang disengaja  dilakukan  oleh  seseorang  sehingga  dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pengguna jasa dan  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  pelaku kecurangan.  Kecurangan  umumnya  terjadi  karena adanya  suatu  tekanan  untuk  melakukan  tindakan penyelewengan  atau  dorongan  untuk  memanfaatkan kesempatan yang ada (Ansori, 2021).
Fraud tersebut identik dengan adanya penyelewengan dana. Hal ini tidak hanya terjadi pada bidang bisnis saja, namun saat ini juga dapat terjadi di kalangan  masyarakat.  Terjadinya  Fraud  ini  dapat menimbulkan  kerugian  baik  dalam  hal  materiil maupun  non-  materiil.  Fraud  banyak  terjadi  dan melibatkan  industry  keuangan  digital  atau  Financial Technology  (Fintech).  Korban  kejahatan  Fraud  pada fintech  yang  tidak  bertanggungjawab  berasal  dari masyarakat  awam  yang  justru  kurang  mengenal teknologi. Jika kejahatan ini terus menerus terjadi dan
menimbulkan kerugian bagi korban, maka dapat juga berpotensi  terhadap  perekonomian  Negara  (Hiyanti, 2020).
Terhadap kejahatan fintech tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah (hukum pidana islam), hukum  jinayah  ini  bukan  hanya  termasuk  ke  dalam hudud,  qishas,  dan  diyat  saja,  tetapi  juga  sangat relevan dengan perkembangan yang ada di lingkungan masyarakat, sosial, dan ekonomi pada masa sekarang ini,  termasuk  juga  dengan  kejahatan  -  kejahatan fintech (Aulia, 2018)
Fintech  Syariah  juga  mempunyai  suatu  risiko pelanggaran hukum yang terjadi seperti, penipuan dan pencurian  data  pribadi.  Namun,  penyelesaian  suatu perkara  pidana  terhadap  kejahatan  fintech  syariah tersebut masih menggunakan pidana umum dan bukan menerapkan hukum pidana Islam. Fintech syariah ini sangat  berkaitan  dengan  hukum  ta’zir  yang  mana sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sanksi pada perundang-undangan lainnya.  Penyelesaian  sengketa  yang  digunakan  jika terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan pada fintech, penegak  hukum  tetap  menjatuhkan  sanksi  kepada pelanggar  dalam  fintech  syariah  seperti  ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan saat ini.
Penerapan  hukum  pidana  Islam  tidak  hanya terbatas pada sanksi cambuk saja. Jika dilihat secara objektif, hukum pidana Islam telah mengenal konsep ta’zir  yang  penerapannya  dapat  berkembang  sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat.  Secara  bahasa  ta'zir  mempunyai  arti mashdar (kata dasar) dari 'azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, yang juga berarti membantu, memuliaan  dan  menguatkan.  Ta'zir  juga  mempunyai arti hukuman yang berupa memberi sebuah pelajaran. Disebut  ta'zir,  karena  hukuman  tersebut  membuat pelaku  kejahatan  untuk  tidak      mengulagi  kembali kepada orang lain atau dengan kata lain hukum tazir dapat  membuatnya  jera  pelaku.  Dikatakan  juga, bahwa ta'zir merupakan suatu jarimah yang diancam dengan menggunakan hukuman ta'zir (selain   qishash diyat  dan  had).  Dalam  melakukan  pelaksanaan hukuman  ta'zir,  baik  yang  jenis  larangannya ditentukan  oleh  nas  atau  tidak,  jika  perbuatan  itu menyangkut  hak  Allah  atau  juga  menyangkut  hak perorangan, hukumannya dapat diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam ta'zir tidak  ditentukan  ukurannya  atau  kadarnya,  artinya untuk  menentukan  batas  terendah  dan  tertinggi diserahkan  sepenuhnya  kepada  hakim  (penguasa).
Dengan  demikian,  syari'ah  mendelegasikan  kepada hakim untuk menentukan benruk bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.” (Aulia, 2018)
Jika  ditinjau  dari  perspektif  hukum  jinayah, kejahatan fintech syariah yang terjadi masuk kedalam konsep ta’zir. Suatu pelanggaran yang tidak termasuk dalam  konsep  hudud,  qishas  dan  diyat  maka dinyatakan masuk kedalam konsep ta’zir. Jika terjadi kejahatan fintceh syariah maka, penegakan hukumnya sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada.

## 3.2. Perlindungan Hukum Pengguna layanan atas sengketa dan kejahatan Fintech Syariah
Kemajuan dalam bidang teknologi keuangan atau yang  lebih  dikenal  dengan  fintech  ini  juga  memiliki pengaruh  dalam  bidang  inovasi  dunia  ekonomi  dan keuangan syariah di Indonesia. Fintech yang disebut sebagai  kemajuan  dalam  dunia  transaksi  di  bidang ekonomi yang telah menarik pelaku dunia pada bidang keuangan  yang  mempunyai  prinsip  Syariah  dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai Fintech  Syariah.  Fintech  Syariah  di  Indonesia  sudah mulai banyak menarik perhatian orang banyak, yang mana  terlebih  lagi  dengan  sudah  dibentuknya  suatu lembaga  Asosiasi  Fintech  Syariah  Indonesia  (AFSI) Institute yang menaungi fintech syariah di Indonesia dan  juga  sudah  mulai  dilegalkannya  fintech  Syariah sebagai suatu transaksi dalam ekonomi dan keuangan yang  juga  bias  didaftarkan  kepada  Otoritas  Jasa  dan Keuangan (OJK) (Sarwin, 2017).
Dalam  melakukan  prosesnya  fintech  syariah mempunyai  suatu  peluang  dan  juga  tantangan  di dalam lingkungan masyarakat. Ketua AFSI (Asosiasi Fintech  Syariah  Indonesia)  mengungkapkan  bahwa “salah  satu  tantangan  terbesar  adalah  rendahnya edukasi kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang  belum  memahami  industri  fintech.”  Tantangan yang  dimiliki  yaitu  kurangnya  edukasi  kepada masyarakat  awam  yang  masih  minim  dan  rendah informasi  tentang  fintech  syariah,  hal  inilah  yang justru akan menjadi sebuah peluang bagi para pelaku fintech syariah dengan cara melakukan sinergi antara pemerintah  ataupun  regulator,  yang  mana  dalam  hal ini adalah Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) beserta para pelaku fintech syariah guna untuk membuat suatu bentuk  edukasi  ataupun  workshop  serta  kunjungan untuk  memberikan  edukasi  penjelasan  kepada masyarakat  desa  atau  yang  masih  minim  mengenai fintech (Rina Arum, 2021).
Terdapat  tantangan  lain  yang  dihadapi  oleh fintech  syariah  yakni  adanya  suatu  kejahatan  tindak pidana pada bidang keuangan. Hasil ini dikuatkan oleh temuan  Mukhlisin  (2019)  yang  menyatakan  bahwa “keberadaan  fintech  meningkatkan  tindak  kejahatan digital.” Hal ini juga dapat terus terjadi dikarenakan belum  adanya  lembaga  penjaminan  resmi  bagi kejahatan fintech.
Berbicara mengenai fintech syariah jika ditinjau dari  perspektif  hukum  jinayah  adalah  dilakukan berdasarkan  prinsip  dan  landasan  syariah  serta  akad yang  digunakan.  Dewan  Standar  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  telah  mengeluarkan  Fatwa  MUI Nomor  117/DSN-  MUI/II/2018  Mengenai  Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Dikeluarkannya  fatwa tersebut  dengan  didukung  adanya  beberapa  ayat quran, hadis, dan kaidah fikih. Ayat Al-Qur’an (Darsi, 2019):
“hai  orang-orang  yang  beriman!  Tunaikanlah akad-akad  itu.”  QS.  Al-  Maidah,  5(1).  “dan tunaikanlah  janji-janji  itu.  Sesungguhnya  janji  itu akan  dimintai  pertanggungjawaban.”  QS.  Al  –  Isra, 17(34).  “hai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil,  kecuali  jika  berupa  perdagangan  yang  diambil atas sukarela diantara kalian.” QS. An-nisa., 4(29).
Hadis  Nabi  SAW  riwayat  Ibnu  Majah  dari 'Ubadah bin al-Shamit RA., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas  RA.,  riwayat  Malik  dari  bapaknya  Yahya  al- Mazini  RA.,  dan  riwayat  al-Hakim  dan  al-Dar  al- Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy RA“:
“Tidak  boleh  membahayakan/merugikan  orang lain  dan  tidak  boleh  (pula)  membalas  bahaya (kerugian  yang  ditimbulknn  oleh  orang  lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya”.
Kaidah Fikih:
"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan", "Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin" dan “Ketetapan hukum tergantung pada ada tidalcnya 'illah”.
Prinsip  dan  landasan  syariah  tersebutlah  yang membedakan fintech syariah dengan fintech konvensional. Jika terjadi sengketa dalam penyelenggaraan fintech syariah maka akan berkaitan dengan hukum jinayah (hukum pidana islam). Hukum pidana  Islam  (fiqh  jinayah)  merupakan  syariat  dari Allah  SWT  untuk  mengatur  ketentuan  hukum
mengenai suatu kejahatan tindak pidana ataupun suatu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang- orang. Pada hakikatnya Hukum pidana Islam itu mengandung  suatu  kemaslahatan  bagi  kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, terdapat syariat islam yang dimaksud, yaitu secara materil  yang  mengandung  kewajiban  hak  asasi  bagi setiap manusia untuk melaksanakan dengan sebenar – benarnya (Narastri, 2019).
Seperti  yang  telah  dijelaskan  bahwa  fintech syariah  mempunyai  suatu  risiko  pelanggaran  hukum dalam melakukan kegiatan bisnisnya seperti kecurangan,  penipuan  dan  pencurian  data  pribadi. Namun,  terhadap  penyelesaian  perkara  pidana  pada fintech  syariah  tersebut  masih  menerapkan  pidana umum bukan hukum pidana Islam. Fintech syariah ini sangat  berkaitan  dengan  hukum  ta’zir.  Dalam penelitian  ini,  penulis  melakukan  analisa  terhadap aspek  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  fintech syariah ditinjau dari perspektif hukum jinayah (hukum pidana islam). Beberapa kejahatan fintech yang terjadi telah  di  jelaskan  pada  sub  bab  sebelumnya,  yakni seperti  kejahatan  penipuan,  kecurangan,  penyebaran data  pribadi,  bahkan  fintech  illegal  yang  belum memiliki  izin  serta  belum  terdaftakan  pada  lembaga Otoritas  Jasa  Keuangan.  Kejahatan  seperti  itu  jika ditinjau  dari  perspektif  hukum  jinayah  termasuk kedalam ta’zir. Dalam sudut pandang hukum jinayah, kejahatan seperti penipuan tersebut digolongkan pada jarimah  ta’zir.  Hal  ini  berlandaskan  kepada  alasan bahwa  tindak  kejakatan  penipuan  itu  tidak  termasuk kedalam  katerogi  qisas,  hudud  maupun  diyat  yang mana  jumlahnya  sudah  ditentukan  sebelumnya. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  bahan  tindak  pidana kejahatan  fintech  syariah  ini  dapat  dikenai  sanksi ta’zir.  Dalam  menentukan  sanksi  ta’zir  diserahkan kepada  “Ulil  Amri  kepada  pelaku  kejahatan  fintech syariah dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan. Jika dalam Pasal 378 KUHP, terhadap penipuan  dikenai  sanksi  pidana  penjara  paling  lama empat  tahun.  Sementara  dalam  hukum  jinayah, penipuan  dikenai  sanksi  ta’zir.”  Namun  dengan demikian, sebagaimana telah diketahui bahwa sanksi ta’zir  itu  meliputi:  hukuman  mati,  penjara,  jilid, denda. Penjatuhan hukuman tersebut juga disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang pelaku lakukan. Maka dari  itu,  “pelaku  tidak  hanya  dapat  dikenakan  sanki penjara  karena  penipuan,  akan  tetapi  dimungkinkan dapat dijatuhi hukuman lain bahkan hukuman mati.” Dengan  demikian  Jika  terjadi  kejahatan  fintech
syariah  maka,  penegakan  hukumnya  sesuai  dengan perundang – undangan yang sudah ada dengan seadil –  adilnya  dan  dilakukan  tanpa  pandang  bulu  serta disiplin bahwa benar  – benar melakukan sanki ta’zir kepada  tindak  kejahatan  fintech  Syariah  (Sidharta, 2000).
Dalam  menetapkan  hukuman  ataupun  sanksi ta'zir,  terdapat  prinsip  utama  yang  menjadi  acuan untuk  penguasa  yakni  “menjaga  kepentingan  umum dan  melindungi  setiap  anggota  masyarakat  dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah  ta'zir  harus  sesuai  dengan  prinsip  syar'i. Hukuman  hukuman  ta'zir  banyak  jumlahnya,  yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang  yang  terberat.  Hakim  diberi  wewenang  untuk memilih  diantara  hukuman  hukuman  tersebut,  yaitu hukuman  yang  sesuai  dengan  keadaan  jarimah  serta diri  pembuatnya.”  (Tumewu,  2019).  Selain  itu  juga, perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  layanan fintech  syariah  harus  meliputi;  prinsip  transparansi, perlakuan  yang  adil;  keandalan,  kerahasiaan  dan keamanan data pribadi.
Prinsip  yang  pertama yaitu  transparansi, dimana pada prinsip ini sangatlah dibutuhkan, karena dengan  adanya  proses  pinjam  meminjam  yang transparan  akan  membuat  pengguna  lebih  percaya, aman,  dan  nyaman  untuk  melakukan  pinjaman kembali kepada perusahaan fintech. Salah satu contoh transparansi  yang  dapat  berguna  bagi  masyarakat adalah harus adanya publikasi mengenai bukti berupa (sertifikat  resmi  dari  OJK)  bahwa  suatu  perusahaan fintech syariah tersebut telah melakukan pendaftaran dan  mendapatkan  izin  oleh  OJK  melalui  iklan  dan pemberitaan  di  sosial  media,  sehingga  masyarakat akan  mengetahui  fintech  syariah  yang  ada  tersebut apakah resmi legal atau ilegal, hal ini juga bertujuan untuk membantu OJK dalam hal menghimbau kepada masyarakat agar melakukan pinjaman hanya di fintech syariah  yang  legal  dan  hal  itu  akan  berdampak  baik terhadap  kedua  belah  pihak.  Dengan  begitu, masyarakat  dapat  membedakan  mana  yang  sudah memiliki izin (legal secara hukum) dan  yang belum. Dalam hal ini juga ada hak yang harus diterima oleh pengguna  fintech  terkait  dengan  transparansi,  yaitu pengguna  harus  memperoleh  data  yang  bersifat transparan  sebagai  bentuk  adanya  kebenaran  dalam penerimaan pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara  yang  berisi  data  –  data  contoh  nya seperti  data  verifikasi  pemberian  dana  kepada pengguna. Dalam hal itu, rekam jejak audit mengenai
pinjaman online dapat berjalan dengan baik dan dapat dan dapat dilaporkan secara nyata apa adanya.
Prinsip  yang  kedua yaitu  perlakuan  yang  adil, prinsip  ini sangatlah penting  bagi  kedua belah  pihak yaitu antara penyelenggara fintech ataupun pengguna pinjaman online. Hal ini akan sangat bermanfaat dan berpengaruh  terhadap  suatu  permasalahan  yang mungkin  terjadi  pada  proses  kegiatan  pinjam meminjam uang berbasis online. Perlakukan yang adil pastinya  diharapkan  akan  menimbulkan  keuntungan serta  perdamaian  bagi  kedua  belah  pihak.  Pada dasarnya  prinsip  ini  selalu  ada  pada  semua  bidang, karena  hal  inilah  yang  sangat  diinginkan  oleh masyarakat luas sehingga dapat menciptakan adanya keamanan  serta  kenyamanan  dalam  melakukan kegiatan  (Munir,  2012).  Pada  prinsip  ini  yang dimaksud  adalah  penyelenggara  maupun  pengguna harus mendapatkan perlakuan yang setara. Kita ambil contoh,  jika  terjadi  kejahatan  fintech  syariah  seperti penipuan, ataupun kecurangan yang sangat merugikan,  maka  haruslah  adanya  penegakan  yang berkaitan  dengan  hukum  sehingga  pengguna  merasa sudah  mendapatkan  perlakuan  yang  adil  atas kesalahan  penyelenggara  tersebut,  dan  begitupun sebaliknya, jika penyelenggara merasa dirugikan oleh pengguna  pinjama  online,  maka  penyelenggara  juga harus mendapatkan perlakukan yang adil terhadap hal tersebut.  Disaat  prinsip  kedua  ini  sudah  terlaksana dengan  baik,  maka  akan  berpengaruh  pada keberlangsungan proses pinjam meminjam yang akan dilakukan  dengan  merasa  aman,  dan  pastinya terpercaya.  Prinsip  ini  sangat  membantu  suatu lembaga  yang  berwenang  terhadap  OJK,  karena  jika sudah  terdapat  suatu  peraturan  yang  pasti  dan  nyata tentang sanksi bagi perusahaan fintech   Ilegal, maka terdapat  pertimbangan  bagi  suatu  perusahaan  yang akan  mendirikan  fintech  secara  diam  –  diam  (Rina Arum,  2021).  Perkembangan  fintech  di  Negara Indonesia tumbuh dan berkembang begitu cepat, dan jika semakin banyak bermunculan fintech Ilegal maka akan  dikhawatirkan  berdampak  buruk  bagi  lembaga keuangan.
Prinsip  yang  ketiga yaitu  keandalan,  pada prinsip  ini  keandalan  dalam  suatu  kegiatan  pasti sangat  diperlukan.  Pada  kegiatan  pinjam  meminjam berbasis  teknologi  informasi  ini,  suatu  pelaku  usaha ataupun  penyelenggara  harus  memiliki  keandalan guna  untuk  menjalankan  kegiatan  usahanya  yang berkaitan  dengan  teknologi  informasi  terkhusus mengenai  keuangan,  contohnya  seperti  lolos  standar
keamanan  data,  perangkat  lunak,  standar  perangkat keras,  dan  juga  pengelolaan  data  (Muhammad Djumhana, 2014). Jika pelaku usaha sudah memiliki suatu keandalan, maka dalam proses kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat dipertanggung jawabkan dan memiliki prosedur yang jelas serta aman.
Prinsip  yang  keempat yaitu  kerahasiaan  dan keamanan Data, pada saat pengguna pinjaman online akan melakukan registrasi pada Platform fintech, hal yang paling lazim di lakukan dan menjadi kewajiban adalah wajib mengisi dokumen yang disediakan oleh penyelenggara  yaitu  memasukkan  data  –  data  yang dibutuhkan  dengan  jelas  dan  secara  detail  mengenai identitas  serta  penggunaan  dana  yang  akan  diajukan pinjaman.
Berkaitan dengan hal tersebut bahwa, data yang diberikan  oleh  pengguna  pinjaman  online  tersebut harus  dirahasiakan  oleh  penyelenggara  sehingga terciptanya keamanan terhadap data tersebut. Sebagai contoh bahwa salah satu yang dapat merugikan pihak pengguna  adalah  penyebaran  data  yang  dapat disalahgunakan oleh penyelenggara dan hal itu dapat merugikan  pihak  pengguna.  Maka,  dalam  hal  ini prinsip  kerahasiaan  dan  keamanan  data  sangatlah penting  adanya  dalam  layanan  jasa  pinjaman  uang berbasis  teknologi  informasi  secara  online.  Dengan adanya prinsip ini, seharusya pengguna lebih merasa aman untuk memberikan data-data kepada penyelenggara.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan diatas, didapatkan  dua  kesimpulan  terhadap  penelitian  ini, yaitu :
Munculnya  fintech  syariah  ini  memberikan kemudahan bagi kalangan masyarakat untuk melakukan suatu proses kredit dengan menggunakan dasar  dan  prinsip  syariah.  Fintech  Syariah  memiliki risiko  munculnya  problematika  hukum  diantaranya pelanggaran hukum dalam kegiatan bisnisnya seperti kecurangan,  penipuan  dan  pencurian  data  pribadi. Kejahatan fintech syariah jika ditinjau dari perspektif hukum  jinayah  masuk  kedalam  konsep  ta’zir.  Suatu pelanggaran  yang  tidak  termasuk  dalam  konsep hudud,  qishas  dan  diyat  maka  dinyatakan  masuk kedalam konsep ta’zir.
Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan fintech  Syariah  atas  sengketa    dan  kejahatan  fintech syariah  dapat  dikenai  sanksi  ta’zir.  Dalam
menentukan sanksi ta’zir diserahkan kepada Ulil Amri kepada  pelaku  kejahatan  fintech  syariah  dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan. Dengan demikian Jika terjadi kejahatan fintceh syariah maka, penegakan  hukumnya  sesuai  dengan  perundang- undangan yang sudah ada dengan seadil-adilnya dan dilakukan  tanpa  pandang  bulu  serta  disiplin  bahwa benar-benar  melakukan  sanki  ta’zir  kepada  tindak kejahatan fintech syariah.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  Universitas  Duta  Bangsa Surakarta  yang  telah  memberikan  ijin  melakukan penelitian  dan  OJK  Kota  Surakarta  yang  telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk melalukan pengambilan data. Serta semua pihak yang telah  menjadi  responden  yang  tidak  dapat  peneliti sebutkan satu persatu.

## 6. REFERENSI
Abdul  Kadir  Muhammad  dan  Rilda  Murniati,  2004,
Lembaga  Keuangan  dan  Pembiayaan,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung
Aulia Muthiah, 2018, Hukum Perlindungan
Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah, Pustaka Baru Press, Yogyakarta Ahmad  Safii  &  Andi  Fariana,  “Sinergi  Fintech Dengan  Perbankan  Syariah  Dalam  Perspektif Hukum.” Istinbáth 17, no. 2 (2018), pp. 417–30 Ansori, M., & Mubarok, A. F. (2021). Implementasi Enterprise  Resources  Planning  (ERP)  pada Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah.  Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 7(2), 152-162 Cucu  Susilawati1  ,  Ahmad  Azam  Sulaiman2  ,
Muhamad  Abduh3  ,  Yoyok  Prasetyo4  , Mohamad  Anton  Athoillah,  Comparative  Study on the regulation of Sharia Financial Technology in  Indonesia  and  Malaysia,  Jurisdictie:  Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 12 No.1 Tahun 2021 Darsi,  D.,  &  Husairi,  H.  (2019).  Ta'zir  dalam Perspektif  Fiqh  Jinayat.,  AL-QISTHU  Jurnal Kajian Ilmu-ilmu  Hukum., 16(2).,  60- 64. DOI: https://doi.org/10.32939/qst.v16i2.787 Hiyanti,  H.,  Nugroho,  L.,  Sukmadilaga,  C.,  & Fitrijanti,  T.  (2020).  Peluang  dan  tantangan fintech  (financial  technology)  syariah  di Indonesia.  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  5(3), 326-33
Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia,  “Peran  Fintech  dalam  Meningkatkan Keuangan  Inklusif  pada  UMKM  di  Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”
Jurnal Masharif  Al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  Dan Perbankan Syariah 3, no. 1 (2018), pp. 1–24
Imam Mustofa, 2016, Fiqih Muamalah Kontemporer, Rajawali Press, Jakarta
Jeff  Diamant,  “The  Countries  with  the  10  Largest Christian Populations and the 10 Largest Muslim Populations.” Pew
Research,
2019. https://www.pewresearch.org/fact- tank/2019/04/01/thecountries-with-the-10- largest-christian-populations-and-the-10-
largest-muslim-populations/.Jeff Diamant. Accessed, 17/9/2019
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,2010,  Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
Ahmad Mukhlisin, Integrasi Al Quran dengan Sunnah dalam  Membangun  Metode  Penemuan  Hukum, ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 11,

## No 01 (2019)
Munir  Fuady,2012,    Pengantar  Hukum  Bisnis,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Muhammad  Djumhana,  2012,  Hukum  Perbankan  di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung Muhammad, R., & Lanaula, R. (2019). Challenges of
Islamic  Supervisory  in  The  Islamic  Financial Technology Industry. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 311-338.
doi: https://doi.org/10.21580/economica.2019.10. 2.3400
Narastri,  M.  (2019).  Financial  Technology  (Fintech) Di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Perspektif  Islam. Indonesian  Interdisciplinary  Journal  of  Sharia Economics (IIJSE), 155-170., hlm.163.
Nurasiah  Harahap,  Perlindungan  Hukum  Pengguna
Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology)  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis
Teknologi  Informasi  (Peer  To  Peer  Lending),
JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat  63  Volume  :  20,  Nomor  :  1  ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255 Nuha  Qonita,  “POSITIONING  ISLAMIC  LEGAL THEORY  IN  THE  DEVELOPMENT  OF ISLAMIC  FINANCE,”  Jurisdictie:  Jurnal Hukum Dan Syariah 10, no. 1 (2019), pp. 18–32, https://doi. org/10.18860/j.v10i1.7034.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2010,  Penelitian  Hukum, Kencana, Jakarta
Rahmawati, L., Rahayu, D.D., Nivanty, H., & Lutfiah, W.  (2020).  Fintech  Syariah  :  Manfaat  Dan Problematika  Penerapan  Pada  UMKM.  Jurnal Masharif  al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan  Syariah,  5(1),  75-90,  hlm.  83.  DOI: http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718
Rina  Arum  Prastyanti,  Adnan  Terry  Suseno,
Perlindungan  Hukum  dan  Etika  Bagi  Pengguna Fintech  Peer  To  Peer  Lending  di  Indonesia, RechtIdee, Vol. 16, No. 2, Desember 2021
Rusydiana,A.S.(2018).DevelopingIslamicFinancialT echnologyInIndonesia.  Hasanuddin  Economics and  Business  Review,  2  (2),  143–152. https://doi.org/10.26487/hebr .
Rozalinda,  2016,  Fiqih  Ekonomi  Syariah,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Sarwin  Kiko  Napitupulu  et.al.  2017,  Perlindungan Konsumen  Pada  Fintech  (Kajian  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan),  Departemen Perlindungan Konsumen, Jakarta Satria Utama and Inayatul Ilahiyah, “Pengembangan Model Low Cost Islamic Peer To Peer Financing Berbasis Financial Technology Untuk Akselerasi Kinerja UMKM,” Islamic Economics Journal 4, no. 2 (2018), pp. 249–76
Shidarta,  2000,  Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta
Tumewu,  F.  (2019).  Minat  investor  muda  untuk berinvestasi  di  pasar  modal  melalui  teknologi fintech. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Yovie Bramantyo Adji1 , Wildan Abineri
Muhammad2  ,  Abdurrachman  Nurwira  Lucky Akrabi3  ,  Noerlina4*,  JURNAL  BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences),  Vol.5  No.1  January  2023:  47-58 Copyright © 2023 Perkembangan Inovasi Fintect di Indonesia