## IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

## Erin Niswa, Lita Tyesta ALW, Paramita Prananingtyas
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail : erinyurin14@yahoo.com

## Abstrak
Pengaturan formasi jabatan notaris diperlukan agar penyebaran dan pemerataan notaris di setiap kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Namun tingkat pertumbuhan ekonomi yang belum merata  disetiap  wilayah  menyebabkan  kantor  notaris  hanya  terpusat  di  kota  kota  besar  saja. Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  dan  menganalisis  sistem  penentuan  formasi jabatan  notaris  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  mendeskripsikan  dan  menganalisis  tugas  dan  fungsi dari  Kanwil  kemenkumham  Jawa  Tengah  terkait  sistem  penentuan  formasi  jabatan  notaris, memformulasikan  sistem  penentuan  formasi  jabatan  notaris  yang  ideal.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Metode  analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  Sistem  penentuan  formasi  jabatan notaris  di  Provinsi  Jawa Tengah  berpedoman  pada  Pasal  5  ayat  (1)  Permenkumham  Nomor  27 Tahun  2016  yang  meliputi:  kegiatan  dunia  usaha,  jumlah  penduduk;  dan/atau  rata-rata  jumlah akta  yang  dibuat  oleh  dan/atau  dihadapan  Notaris  setiap  bulan.  Kanwil  KemenkumHAM mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi  KemenkumHAM RI dalam wilayah provinsi. Sistem Formasi Jabatan Notaris yang ideal adalah sistem yang berhasil mewujudkan penyebaran dan pemerataan notaris di setiap wilayah sesuai dengan kebutuhan.
Kata Kunci : Implementasi; Formasi Jabatan; Notaris

## A. Pendahuluan
Profesi  hukum  dalam  perkembangan  masyarakat  di  Indonesia  sangat  diperlukan seiring  dengan  meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  khususnya  dalam  bidang  hukum. Agar  dapat  membantu  masyarakat  dalam  mencegah  terjadinya  masalah  hukum,  tentu diperlukan  keahlian  khusus.  Seseorang  harus  memiliki  keahlian  khusus  dalam  bidang hukum  sehingga  bisa  membantu masyarakat  untuk  mencegah  suatu  permasalahan  hukum yang  terjadi  (Hadi  Darus,  2017).  Prinsip  negara  hukum  menjamin  kepastian,  ketertiban, dan  perlindungan  hukum  yang  berintikan  kebenaran  dan  keadilan.  Kehadiran  notaris sebagai  pejabat  publik  merupakan  bentuk  dari  kepastian  hukum  atas  setiap  perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  lembaga  notaris  semakin  eksis  dikalangan masyarakat.  Kebutuhan  akan  lembaga  notaris  tidak  bisa  dilepaskan  dari  meningkatnya tingkat  perekonomian  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  hukum.  Notaris  sangat
dibutuhkan  dalam  membuat  suatu  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik  sebagai  dasar hukum  utama  bagi  para  pihak  yang  terlibat  (Sulihandari  &  Rifani,  2013).  Kekuatan  akta autentik  yang  dibuat  oleh  notaris  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna  bagi  para  pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta autentik tersebut (Azed, 2005).
Sebelum  diangkat  menjadi  notaris,  maka  calon  notaris  terlebih  dahulu  perlu mengetahui  formasi  yang  masih  terbuka  untuk  pengangkatan  notaris.  Formasi  notaris  itu sendiri  adalah  penentuan  jumlah  notaris  di  suatu  wilayah  kerja  dimana  yang  berwenang untuk  menentukan  formasi  tersebut  adalah  kementerian  hukum  dan  hak  asasi  manusia. Formasi  jabatan  notaris  ditetapkan  berdasarkan:  Kegiatan  dunia  usaha;  Jumlah  penduduk dan/atau  Rata-rata  jumlah  akta  yang  dibuat  oleh  dan/atau  dihadapan  notaris  setiap  bulan. Pasal  22  ayat  (2)  UU  No.  2  Tahun  2014  menyatakan  bahwa  formasi  jabatan  notaris merupakan  pedoman  untuk  menentukan  kategori  daerah.  Pengaturan  formasi  jabatan notaris  ini  diperlukan  agar  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  diperlukan,  yaitu  adanya penyebaran  dan  pemerataan  notaris  di  setiap  kabupaten  atau  kota  yang  baik  dan  benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kebijakan tentang formasi jabatan notaris dan kategori daerah belum bisa mengatasi permasalahan  tentang  pemerataan  penyebaran  notaris  khusunya  di  wilayah  Jawa  Tengah. Berdasarkan  Lampiran  Permenkumham  Nomor  27  Tahun  2016  tentang  Formasi  Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, jumlah notaris di wilayah Provinsi Jawa Tengah per tanggal 30 Juni 2016 sebanyak 1678 notaris dengan jumlah notaris terbanyak berada di Kota  Semarang  sebanyak  162  notaris,  sedangkan  Kabupaten  Banjarnegara  menjadi wilayah  paling  sedikit  jumlah  notarisnya  yakni  hanya  10  notaris.  Hal  ini  menunjukkan permohonan  pengangkatan  calon  notaris  maupun  perpindahan  tempat  kedudukan  notaris masih  terpusat  di  daerah-daerah  tertentu  atau  kota-kota  besar  saja.  Hal  tersebut mengakibatkan  jumlah  notaris  yang  terlalu  banyak  pada  wilayah  tertentu,  sedangkan wilayah  lain  masih  kekurangan  notaris  sehingga  tujuan  pemerataan  atau  penyebaran Notaris untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang berhasil.
Berdasarkan  fakta  yang  telah  dijelaskan  pada  latar  belakang  diatas,  maka  dapat dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut:    Bagaimanakah  Sistem  Penentuan  Formasi Jabatan  Notaris  di  Provinsi  Jawa  Tengah?  Bagaimana  Tugas  dan  Fungsi  dari Kanwilkemenkumham  Jawa  Tengah  Terkait  Sistem  Penentuan  Formasi  Jabatan  Notaris? Bagaimana Sistem Penentuan Formasi Jabatan Notaris yang Ideal?
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Keadilan. Teori-teori Hukum Alam  sejak  Socretes  hingga  Francois  Geny,  tetap  mempertahankan  keadilan  sebagai mahkota hukum (Friedrich, 2004). Keadilan diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang  baik  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  memperoleh  apa yang  menjadi  haknya,  sehingga  dapat  melaksanakan  kewajibannya.  Keadilan  merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian dan kemanfaatan yang paling banyak dibicarakan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Namun ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan yang paling penting bahkan satu-satunya.
John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan,  yaitu, pertama, memberi  hak  dan  kesempatan  yang  sama  atas  kebebasan  dasar  yang  paling  luas seluas  kebebasan  yang  sama  bagi  setiap  orang.  Kedua,  mampu  mengatur  kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (Kelsen, 2011).
Terkait  dengan  undang-undang  bahwa  undang-undang  dibuat  dengan  tujuan kebaikan  masyarakat,  keamanan  rakyat,  perdamaian  dan  keadilan.  Oleh  karena  itu  para pembuat  undang-undang  harus  merumuskan  dan  menuliskan  sesuai  dengan  moral  dan kebahagiaan  umum  sehingga  rakyat  menerima  dan  mentaati,  yang  didalamnya  tercakup seluruh  hakikat  dan  seluruh  daya  keadilan  (Rasjidi,  1994).  Teori  keadilan  dapat dihubungkan  dalam  membahas  penulisan  ini  terkait  dengan  sistem  penentuan  formasi jabatan  notaris  di  Indonesia  terutama  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah.  Sistem  ini diharapkan  dapat  mewujudkan  keadilan  tehadap  penyebaran  dan  pemerataan  notaris  di setiap kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang hukum.
Lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang  Formasi  Jabatan  Notaris  dan  Penentuan  Kagetori  Daerah  diharapkan  dapat memperluas penyebaran pelayanan jasa hukum oleh notaris kepada masyarakat di seluruh Indonesia.  Namun  kenyatannya  jumlah  atau  formasi  jabatan  notaris  dalam  suatu  wilayah dinilai  melebihi  kemampuan  wilayah  dalam  rangka  memaksimalkan  fungsi  jabatan Notaris. Hal ini memicu persaingan  yang tidak sehat antar Notaris  khususnya di  Provinsi Jawa Tengah.
Formasi jabatan notaris tahun 2018 yang tersedia di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 9 formasi, sedangkan daftar pemohon di Kabupaten tersebut telah mencapai 10 pemohon.
Hal  ini  jelas  bertentangan  dengan  jumlah  formasi  yang  telah  ditentukan  yang  dapat mengakibatkan  penumpukan  notaris  serta  dapat  dimungkinkan  terjadi  persaingan  yang tidak  sehat,  sangat  riskan  bisa  mengarah  ke  pelanggaran  kode  etik  ataupun  pelanggaran jabatan.  Sedangkan  wilayah  lain  seperti  kabupaten  Banyumas,  kabupaten  Purbalingga, kabupaten  Wonosobo,  kabupaten  Wonogiri,  kabupaten  Sragen,  kabupaten  Grobogan, kabupaten  Blora,  kabupaten  Kudus,  kabupaten  Temanggung,  Kabupaten  Batang, kabupaten  Pekalongan,  kabupaten  Brebes,  Kota  Magelang  dan  Kota  Salatiga  per  7 November  2018  belum  satupun  permohonan  yang  masuk  ke  Direktorat  Jenderal Administrasi  hukum  Umum  (Ditjen  AHU)  baik  permohonan  pengangkatan  maupun perpindahan notaris.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif. Yuridis  normatif  dimaksudkan  untuk  melakukan  pengkajian  terhadap  peraturan  dan penerapan  peraturan  sebagai  sarana  kebijakan  hukum,  dalam  rangka  pembangunan  dan pembaharuan hukum di indonesia khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu yang bertitik  tolak  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  diteliti  dilapangan  untuk memperoleh  faktor  pendukung  dan  hambatannya  (Soekanto  &  Mamudji,  1985).  Hasil penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  mengambarkan  apa  yang  ada  di  lapangan dengan  cara  menganalisis  data  yang  ada  di  lapangan.  Maka  dalam  penelitian  ini  penulis menggambarkan  atau  mengungkapkan  pelaksanaan  sistem  penentuan  formasi  jabatan notaris  khususnya  diwilayah  Propinsi  Jawa  Tengah.  Hal  tersebut  kemudian  dibahas  atau dianalisis  menurut  ilmu  dan  teori-teori  atau  pendapat  peneliti  sendiri,  dan  terakhir menyimpulkannya.  Teknik  yang  digunakan  untuk  menghimpun  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  dan  Wawancara.  Metode  analisis  data  yang digunakan adalah metode kualitatif. Cara pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui daftar pertanyaan  yang berstruktur dan studi dokumen. Dengan pendekatan kualitatif data yang  dihasilkan  dari  penelitian  ini  merupakan  data  deskriptif  analitis  yaitu  apa  yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata (Mamudji, 2005 ).
C. Hasil dan Pembahasan
1. Sistem Penentuan Formasi Jabatan Notaris di Provinsi Jawa Tengah
Kebutuhan  notaris  pada  satu  daerah  kabupaten  atau  kota  akan  disesuaikan dengan  formasi  yang  ditentukan  pada  daerah  kabupaten  atau  kota  berdasarkan
keputusan  menteri.  Kewenangan  menteri  untuk  mengangkat  notaris  pada wilayah/daerah  tertentu  dibatasi  sesuai  dengan  formasi  yang  ada.  Hal  ini  bertujuan untuk  menata  pelayanan  yang  merata  kepada  masyarakat  Indonesia  di  seluruh Wilayah  Nusantara  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  bulat  secara  utuh  dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Formasi  jabatan  notaris  merupakan  salah  satu  unsur  agar  seseorang  dapat diangkat  sebagai  notaris  pada  suatu  wilayah  kabupaten/kota,  sehingga  notaris  yang telah memenuhi syarat pengangkatan notaris tidak serta merta dapat diangkat sebagai notaris  tetapi  harus  memperhatikan  formasi  yang  tersedia.  Ketentuan  mengenai formasi  jabatan  notaris  berlaku  baik  untuk  pengangkatan  pertama  kali  maupun pindah wilayah jabatan notaris. Dalam kaitannya dengan pengangkatan notaris maka sudah sangat penting untuk memperhatikan penempatan wilayah kerja notaris.
Sangat  tidak  mudah  untuk  menentukan  formasi  atau  jumlah  notaris  yang dibutuhkan untuk setiap kota atau kabupaten, harus ada parameter atau alasan yang terukur  mengenai  formasi  notaris  untuk  tiap  kota  atau  kabupaten  tersebut.  Dalam Pasal  22  Ayat  (1)  UU  No.  2  Tahun  2014  ditegaskan  bahwa  formasi jabatan  notaris ditetapkan berdasarkan : Kegiatan dunia usaha; Jumlah penduduk dan/atau; Rata-rata jumlah  akta  yang  dibuat  oleh  dan/atau  dihadapan  notaris  setiap  bulan.  Selain  itu berdasarkan  Pasal  22  Ayat  (3)  UU  No.  2  Tahun  2014  ketentuan  lebih  lanjut mengenai  formasi  jabatan  notaris  dan  penentuan  kategori  daerah  diatur  dengan Peraturan  Menteri.  Artinya,  selain  memperhatikan  aturan  dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  calon  notaris  juga  harus  memperhatikan  ketentuan mengenai formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  27  Tahun  2016  Tentang  Formasi  Jabatan  Notaris  dan Penentuan Kategori Daerah.
Dalam  perkembangannya,permohonan  pengangkatan  notaris  atau  pindah notaris terpusat ke daerah-daerah tertentu atau kota-kota besar. Selain itu banyaknya notaris  yang  mengajukan  perpanjangan  masa  jabatan  sampai  berumur  67  (enam puluh tujuh) tahun menyebabkan tujuan pemerataan dan penyebaran notaris menjadi kurang  berhasil.  Permintaan  pengangkatan  menjadi  notaris  yang  terus  meningkat setiap  tahun  tentunya  harus  diimbangi  dengan  kebijakan  formasi  notaris.  Formasi notaris dalam hal ini didasarkan pada izin dari Kementerian Hukum dan Hak  Asasi
Manusia. Lebih lanjut izin ini diimplementasikan dalam bentuk diterbitkannya suatu surat  keterangan  pengangkatan  notaris  yang  dapat  dijadikan  dasar  bagi  para  notaris untuk melaksanakan tugas dan jabatannya sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
Seiring  dengan  perkembangan  jumlah  penduduk  dan  kesadaran  hukum masyarakat  menyebabkan  profesi  notaris  ini  menjadi  penting.  Jumlah  orang  yang menjalani profesi notaris dari waktu ke waktu semakin bertambah, bahkan beberapa daerah  berdasarkan  ketentuan  Ditjen  Administrasi  Hukum  Umum  Kementrian Hukum dan HAM telah ditutup untuk formasi notaris mengingat rasio perbandingan formasi  notaris  dirasa  sangat  padat.  Pertumbuhan  notaris  yang  pesat  dapat menimbulkan  permasalahan  baru  yang  mengarah  pada  persaingan  tidak  sehat  dan pelanggaran  kode  etik  notaris.  Seperti  halnya  Wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah khususnya  kota  semarang  berdasarkan  pengamatan  langsung  penulis  memang tampak  telah  terjadi  pertumbuhan  notaris  yang  cukup  pesat,  bahkan  ada  beberapa kantor notaris yang berderet di tempat yang sangat berdekatan. Terdapat pula kantor notaris  yang  berseberangan  di  ruas  jalan  yang  sama.  Ini  tentu  dapat  menimbulkan persaingan  tidak  sehat  yang  bukan  tidak  mungkin  menyebabkan  oknum  notaris dalam  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangannya  dapat  bersikap  tidak  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Di  dalam  Lampiran  Permenkumham  No  27  Tahun  2016  telah  dicantumkan formasi  jabatan  notaris  yang  tersedia  untuk  tahun  2016  sampai  tahun  2019.  daftar permohonan  pengangkatan  calon  notaris  maupun  perpindahan  notaris  di  wilayah Provinsi  Jawa  Tengah  yang  masuk  ke  website  Ditjen  Administrasi  Hukum  Umum Kementrian Hukum dan HAM per 24 maret tahun 2019 masih sangat sedikit bahkan formasi  yang  tersedia  di  kabupaten/kota  banyak  yang  belum  terisi.    Hal  ini membuktikan  bahwa  notaris  kurang  berminat  untuk  berkantor  di  kabupaten  /  kota kecil  sehingga  permohonan  pengangkatan  notaris  atau  pindah  notaris  terpusat  ke daerah-daerah tertentu atau kota-kota besar saja.
Formasi Jabatan Notaris Saat ini berdasarkan Pasal 7 Ayat (2)  Permenkumham No. 27 tahun 2016, diatur berdasarkan kategori A,B,C dan D. Wilayah Jawa Tengah yang  termasuk  kedalam  kategori  daerah  B  hanya  satu  kota  yakni  kota  Semarang, sedangkan  Kota  Surakarta  termasuk  kedalam  kategori  daerah  C.  Selain  Kota Semarang  dan  Kota  Surakarta,  kab/kota  di  wilayah  Jawa  Tengah  lainnya  termasuk
kedalam kategori daerah D yang diperuntukan bagi notaris baru maupun bagi notaris yang ingin pindah wilayah jabatan dari kategori daerah A, B, dan C. Kategori daerah tersebut  bisa  saja  sewaktu  waktu  berubah  seiring  dengan  jumlah  notaris  yang  kian bertambah.  Misalnya  kota  Semarang  dengan  jumlah  notaris  paling  banyak  diantara kab/kota  lainnya  di  Jawa  Tengah  kemungkinan  masuk  kedalam  kategori  daerah  A, bahkan bisa saja formasinya sudah di tutup atau sudah tidak tersedia lagi akibat dari jumlah notaris yang terlalu banyak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  kanwil  Kemenkumham  Jawa Tengah  sistem  penentuan  formasi  jabatan  notaris  Provinsi  Jawa  Tengah  ditentukan berdasarkan    Pasal  5  Ayat  (1)  Permenkumham  Nomor  27  Tahun  2016  tentang Formasi  Jabatan  Notaris  dan  Penentuan  Kategori  Daerah.  Formasi  jabatan  notaris ditetapkan berdasarkan:
a. kegiatan dunia usaha;
b. jumlah penduduk; dan/atau
c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris setiap bulan.
Penentuan kegiatan dunia usaha di setiap kab/kota di Jawa Tengah berdasarkan data dari  perbankan.  Untuk  penentuan  jumlah  penduduk  didasarkan  pada  data  dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurusi bidang kependudukan, sedangkan penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan menggunakan database dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Apabila  akta  yang  dibuat  oleh/dihadapan  notaris  belum  terlalu  banyak  maka formasi  jabatan  notaris  yang  dibuka  juga  tidak  banyak.  Hal  ini  lah  yang  menjadi salah  satu  penyebab  perbedaan  jumlah  formasi  jabatan  notaris  disetiap  kab/kota berbeda-beda  karena  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dari  masing-masing wilayah. Berdasarkan tabel formasi jabatan notaris yang tersedia di tahun 2019, Kota Semarang  menempati  posisi  pertama  dengan  jumlah  formasi  terbanyak  yakni  31 formasi,  sedangkan  kabupaten  Rembang  menjadi  Kabupaten  dengan  formasi  paling sedikit yakni hanya 7 formasi. Perbedaan jumlah formasi ini bisa saja terjadi karena jumlah  akta  yang  dibuat  oleh/dihadapan  notaris  di  Kota  Semarang  lebih  banyak dibandingkan akta yang dibuat oleh/dihadapan notaris di Kabupaten Rembang.
Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  bagi  notaris  yang  akan  mengajukan pengangkatan maupun perpindahan wilayah jabatan adalah :
a. Kategori  Wilayah.
Notaris  harus  memperhatikan  apakah  wilayah  yang  dimohonkan  berada di kategori daerah wilayah A, B, C, atau D. Misalnya untuk calon notaris hanya diperbolehkan  mengajukan  permohonan  pengangkatan  untuk  kategori  daerah D.  Notaris  yang  berasal  dari  kategori  daerah  D  tidak  bisa  mengajukan permohonan  perpindahan  wilayah  jabatan  ke  kategori  daerah  B,  tetapi  harus mengajukan  permohonan  perpindahan  ke  wilayah  dengan  kategori  C  terlebih dahulu.  Oleh  karena  itu  sangat  perlu  bagi  notaris  yang  ingin  mengajukan pengangkatan  maupun  perpindahan  agar  memperhatikan  Pasal  7  ayat  (2) permenkumham  nomor  27  tahun  2016  mengenai  kategori  daerah  serta mengakses  website  Dirjen  AHU  untuk  mengetahui  formasi  jabatan  notaris yang tersedia.
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Notaris yang mengajukan permohonan pengangkatan maupun perpindahan  wilayah  jabatan  tidak  harus  mengikuti  alamat  yang  tercantum  di KTP.  Misalnya  Notaris  yang  KTP  nya  beralamat  di  Kabupaten  Cilacap  dapat mengajukan  permohonan  pengangkatan  maupun  perpindahan  wilayah  jabatan di  Kabupaten  Magelang  asalkan  masih  di  kategori  wilayah  yang  sama. Sebaliknya, dengan adanya pengaturan mengenai klasifikasi daerah berupa A, B,  C,  dan  D  notaris  yang  KTP  nya  beralamat  di  Kota  Semarang  tidak  bisa mengajukan permohonan pengangkatan di wilayah Kota Semarang. Mengingat Kota Semarang berada di kategori daerah B sehingga notaris harus mengajukan permohonan pengangkatan di daerah lain yang berada di kategori daerah D.
c. Syarat Pengangkatan dan Perpindahan Notaris
Selain  kategori  wilayah  dan  KTP,  hal  paling  penting  yang  wajib dipersiapkan  oleh  notaris  adalah  syarat  permohonan  pengangkatan  maupun syarat perpindahan wilayah jabatan. Hal ini agar permohonan dari notaris bisa segera  di  proses  oleh  pihak  verifikator  dan  apabila  persyaratan  lengkap  maka kemungkinan  besar  permohonan  pengangkatan  maupun  perpindahan  bisa diterima.  Syarat  pengangkatan  notaris  beserta  tata  cara  permohonan pengangkatannya  telah  diatur  di  dalam  Pasal  3  UUJN  dan  Pasal  3  Ayat  (1) Permenkumham  Nomor  25  Tahun  2014  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pengangkatan,  Perpindahan,  Pemberhentian,  dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan Notaris.  Sedangkan  syarat  perpindahan  notaris  serta  Tata  cara  permohonan
pengajuan  perpindahannya  ditentukan  di  dalam  Pasal  23  UU  No.  30  Tahun 2004 dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014.
2. Tugas  dan  Fungsi  dari  Kanwilkemenkumham  Jawa  Tengah  Terkait  Sistem Penentuan Formasi Jabatan Notaris
Pada  dasarnya  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  telah  melimpahkan  kewenangan  atau  mendelegasikan  kepada  unit organisasi  dibawahnya,  dalam  hal  ini  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  yang  sekaligus  menjadi  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  (MPWN) karena  kedudukannya  di  tingkat  Provinsi.  Namun  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  memiliki  peranan  terbatas  pada  kegiatan  pengawasan  dan melaporkan hasil dari kegiatan pengawasan tersebut
Kantor  wilayah  (kanwil)  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia merupakan  instansi  vertikal  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang berkedudukan  di  setiap  provinsi,  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  HAM  mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  wilayah  provinsi  berdasarkan  kebijakan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Tugas  dan  fungsi  dari  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  terkait formasi jabatan notaris meliputi :
a. Menentukan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan dan perpindahan Notaris.
b. Mengangkat  notaris  pada  suatu  tempat  kedudukan  atas  permohonan  yang bersangkutan.
c. Pemindahan  notaris  dari  suatu  tempat  kedudukan  ketempat  kedudukan  lain dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, perkembangan dunia usaha, dan adanya rekomendasi dari Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.
d. Membuat  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  formasi  jabatan  notaris  berupa pengklasifikasian daerah
e. Berdasarkan  Pasal  9  Permenkumham  Nomor  27  Tahun  2016  dalam  keadaan tertentu,  menteri  dapat  memindahkan  notaris  di  luar  ketentuan  kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan permohonan dari notaris.
f. Menentukan  formasi  jabatan  notaris  setelah  mendapatkan  pertimbangan  dari Organisasi Notaris.
g. Menetapkan  formasi  jabatan  notaris  di  seluruh  wilayah  di  Indonesia  untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. (Pasal 3 Ayat (1) Permenkumham No. 27 Tahun 2016 )
h. Menteri  berwenang  melakukan  Penambahan  Formasi  Jabatan  Notaris  diluar yang  telah  ditetapkan.  Penambahan  Formasi  Jabatan  Notaris  tersebut  paling sedikit  2  (dua)  dan  paling  banyak  30  (tiga  puluh)  Formasi  Jabatan  Notaris (Pasal 3 Ayat (2) Permenkumham No. 27 Tahun 2016)
Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kanwil  Kemenkumham Jawa Tengah akan ada sebuah aplikasi notariat terkait pengklasifikasian notaris yang segera  diterapkan  pada  tahun  2019  ini.  Aplikasi  ini  merupakan  implementasi  dari Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permenkumham No 27 Tahun 2016 yang mengatur mengenai kategori  daerah.  Sebagai  contoh  notaris  yang  berkedudukan  di  wilayah  Kabupaten Semarang akan memiliki aplikasi tersendiri begitupun notaris yang berkedudukan di wilayah  Kota  Semarang,  sehingga  apabila  terdapat  permasalahan  misalnya  terkait jumlah  akta  yang  diterbitkan  oleh  notaris  dapat  diakses  dengan  mudah  dan  lebih sistematis
Pasal  4  Permenkumham  No.  27  Tahun  2016  menyatakan  informasi mengenai Formasi  Jabatan  Notaris  wajib  dimuat  dalam  laman  resmi  Direktorat  Jenderal Administrasi  Hukum  Umum  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  bertugas  menyelenggarakan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pelayanan  administrasi  hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem Penentuan Formasi Jabatan Notaris yang Ideal
Profesi  hukum  adalah  profesi  yang  mulia  ( officium  nobile )  dan  wajib mengedepankan  nilai-nilai  moralitas  yang  telah  tertanam  dalam  setiap  insan  untuk menjaga harkat dan martabat profesinya. Kecakapan dan ketrampilan profesi hukum harus  dibalut  dengan  moralitas  yang  tinggi  dalam  prakteknya,  sebaliknya  nihilisme
moralitas  menyebabkan  kehidupan  tatanan  sosial  masyarakat  akan  menjadi  rusak (Tjahjadi,  1991).  Hal  ini  dapat  disikapi  tentunya  jika  penyandang  profesi  memiliki moralitas  tinggi  dan  bersandar  pada  norma  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat. Fungsi  norma  adalah  memberi  petunjuk  kepada  manusia  mengenai  bagaimana seseorang  harus  bertindak  dalam  masyarakat,  serta  perbuatan  mana  yang  harus dijalankan dan yang harus dihindari (Masriani, 2013)
Jabatan  profesi  Notaris  merupakan  profesi  yang  menjalankan  tugas  sebagian kekuasaan  Negara  khususnya  di  bidang  hukum  privat,  di  samping  itu  juga mempunyai  peranan  penting  dalam  pembuatan  akta  autentik  yang  mempunyai kekuatan  pembuktian  paling  sempurna.  Jabatan  profesi  Notaris  merupakan  jabatan kepercayaan,  maka  dari  itu  seorang  Notaris  harus  mempunyai  perilaku  baik  yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan undang-undang telah mengamanatkan pada perkumpulan untuk menetapkan kode etik profesi Notaris. Perilaku Notaris yang baik adalah perilaku yang berlandaskan pada kode etik profesi Notaris, dengan demikian kode  etik  profesi  Notaris  harus  mengatur  hal-hal  yang  harus  ditaati  oleh  seorang Notaris, dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar jabatannya (Santoso, 2012).
Dalam pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia masih terdapat persoalan yang perlu  segera  dicari  solusinya.Sebagai  contoh  dari  persoalan  tersebut  yakni  terkait dengan  formasi  jabatan  notaris.  Dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terjadinya pemekaran wilayah kabupaten/kota di  Indonesia,  serta  meningkatnya  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  terhadap pelayanan  jasa  hukum  yang  dilakukan  oleh  Notaris,  dan  dalam  rangka  memperluas penyebaran pelayanan jasa hukum oleh Notaris di seluruh Indonesia, perlu dilakukan penataan kembali Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Sehingga pada tanggal 15 Agustus 2016 Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 diundangkan menggantikan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  26  Tahun 2014  tentang  Formasi  Jabatan  Notaris  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  36  Tahun  2015  tentang  Formasi Jabatan Notaris.
Apabila mencermati ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  Jabatan  Notaris,  bahwa  syarat  untuk  dapat  diangkat  menjadi  Notaris  tidak menyebutkan  bahwa  formasi  jabatan  Notaris  merupakan  syarat  pengangkatan Notaris. Namun dalam prakteknya sering dijumpai beberapa kasus pengangkatan dan
penempatan wilayah kerja seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang saling berbeda. Hal tersebut akan berdampak terhadap akta-akta yang dibuatnya dan mempengaruhi keautentikan terhadap akta yang dibuatnya. Dan hal ini lah yang nantinya  akan  sangat  merugikan  masyarakat.  Selain  itu  dalam  Pasal  5 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perpindahan  Pemberhentian  dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Notaris  dijelaskan bahwa  Permohonan  untuk  pengangkatan  Notaris  dengan  memperhatikan  Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri. Namun ketentuan tersebut bukan termasuk  dalam  bagian  syarat  pengangkatan  Notaris,  meskipun  telah  disebutkan secara  tegas  langkah-langkah  yang  dapat  ditempuh  bagi  seorang  yang  hendak mengajukan permohonan agar dapat diangkat sebagai Notaris.
Pada  dasarnya  Peraturan  Menteri  merupakan  peraturan  pelaksana  yang  harus dengan  tegas  berdasar  dan  bersumber  pada  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi (Indrati, 2007). Dalam hal ini Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014 Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan,  Perpindahan,  Pemberhentian  dan Perpanjangan  Masa  Jabatan  Notaris  belum  berdasar  pada  peraturan  perundang- undangan  jabatan  notaris,  yakni  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris yang  mana  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  tidak  diatur  secara  tegas  dan tersurat  tentang  aturan  tata  cara  pengangkatan  Notaris  yang  harus  memperhatikan Formasi  Jabatan  Notaris  yang  telah  ditetapkan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.
Formasi  jabatan  Notaris  sudah  semestinya  diatur  dalam  Undang-undang Jabatan  Notaris.  Namun  dalam  Undang-undang  Jabatan  Notaris  ketentuan  formasi jabatan Notaris diatur dalam pasal yang berbeda dengan pasal yang mengatur tentang syarat  pengangkatan  Notaris.  Sementara  banyak  calon  Notaris  yang  mengalami kesulitan  pada  saat  hendak  mengajukan  permohonan  pengangkatan  sebagai  Notaris dan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris.
Pengaturan ketentuan formasi jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 21  dan  Pasal  22  Undang-undang  Jabatan  Notaris  yang  diletakkan  secara  terpisah dengan  ketentuan  syarat  pengangkatan  Notaris  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3 Undang-undang  Jabatan  Notaris  dapat  dianggap  bahwa  terdapat  adanya  tumpang
tindih  peraturan  dalam  Undang-undang  Jabatan  Notaris.  Yang  mana  syarat pengangkatan  Notaris  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  hal  yang  wajib  untuk  dipenuhi agar  hak  dari  calon  Notaris  yakni  hak  untuk  dapat  diangkat  sebagai  Notaris  dapat terlaksana.
Berdasarkan teori kepastian hukum yang menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan  hukum  terlaksana  sesuai  dengan  substansi  hukum  yang  telah  disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Maka hendaknya ketentuan formasi jabatan  Notaris  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Jabatan  Notaris  dijadikan  sebagai  syarat  tambahan  pengangkatan  Notaris,  sehingga tidak menimbulkan multitafsir antara ketentuan syarat pengangkatan Notaris dengan ketentuan formasi jabatan Notaris.
Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat negara (melalui kewenangan  yang  dilimpahkan  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia) yang tidak menerima gaji dan pensiun layaknya abdi negara lainnya. Seorang Notaris mengemban  dua  sisi  hak  dan  kewajiban  dalam  dirinya,  selain  mengemban  hak  dan kewajiban  sebagai  pejabat  umum  yaitu  wakil  negara  dalam  urusan  perdata,  secara lahiriah seorang individu Notaris juga manusia biasa yang kodratnya adalah ciptaan Allah SWT yang mempunyai hak dan kewajiban kodrati umat manusia, diantaranya hak untuk hidup layak, hak untuk memperoleh keadilan dan hak untuk memperoleh perlindungan  hukum  dan  diperlakukan  secara  adil  dengan  memperhatikan  jabatan yang diembannya (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008)
Notaris  sebagai  jabatan  membutuhkan  orang  yang  diangkat  untuk  memangku jabatan.  Secara  lahiriah,  pemangku  atau  pemegang  jabatan  Notaris  adalah  individu warga  negara  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  mengemban  amanah  jabatan tersebut.  Sebagai  individu,  seorang  warga  negara  memiliki  hak  kodrati  yang  harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, selain tentunya kewajiban individu. Hak- hak dasar warga negara umumnya diformulasikan sebagai Hak Asasi Manusia. UUD 1945  (amandemen  IV)  mengatur  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  yang  dinilai berkaitan  langsung  dengan  individu  pemangku  jabatan  Notaris  dan  hakikat  jabatan Notaris, terdiri dari 4 aspek, yaitu:
a. aspek perlindungan hukum;
b. aspek perlindungan ekonomi;
c. aspek moralitas dan keadilan;
d. aspek  tanggung  jawab  negara  atas  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan pemenuhan hak asasi manusia.
Keempat  aspek  tersebut  merupakan  “ das  sollen ”  atau  “yang  seharusnya”,  “yang ideal”,  “yang  dicita-citakan”  untuk  diwujudkan,  dibangun  dan  dipertahankan  atas jabatan  Notaris  berdasarkan  hakikatnya.  Namun  dalam  kenyataannya  ( das  sein ), keempat aspek tersebut tidak berjalan sesuai dengan “yang dicita-citakan”.
Dalam  praktik  jabatan  Notaris,  terdapat  “pengingkaran”  akan  pentingnya keempat  aspek  tersebut  ditegakkan  dan  diperjuangkan  demi  untuk  menjaga  dan menunjung  tinggi  kehormatan,  harkat  dan  martabat  Notaris.  Pengingkaran- pengingkaran tersebut diantaranya (Bachrudin, 2015) :
a. Jumlah atau formasi jabatan Notaris dalam suatu wilayah yang dinilai melebihi kemampuan wilayah dalam rangka memaksimalkan fungsi jabatan Notaris, hal ini memicu persaingan yang tidak sehat antar Notaris;
b. Adanya persaingan yang tidak sehat antar Notaris seperti “perang tarif”;
c. Adanya  fenomena  “pabrikasi  akta”,  dimana  seorang  Notaris  dalam  satu  hari atau  satu  bulan  mengeluarkan  akta  dengan  jumlah  yang  tidak  wajar  apabila dihubungkan  dengan  kewajiban  “menghadap”  para  pihak  sesuai  ketentuan UUJN dan sumpah jabatan Notaris;
d. Pelaksanaan  dan  penegakan  kode  etik  jabatan  Notaris  yang  belum  maksimal dan sesuai dengan yang semestinya;
Sebelum  adanya  sistem  publikasi  formasi  jabatan  Notaris,  pengangkatan seorang  Notaris  kurang  transparan  dan  penempatan  wilayah  dinas  bisa  diintervensi sesuai  tempat  yang  dikehendaki.  Kini,  melalui  publikasi real  time ,  formasi  jabatan seorang  Notaris  ditentukan  berdasarkan  kuota  yang  ditentukan  oleh  jumlah penduduk,  tingkat  perekonomian  dan  pertumbuhan  sektor  perbankan  di  sebuah wilayah.  Besar  kecilnya  kuota  berpengaruh  pada  pengangkatan  seseorang  menjadi Notaris.  Selain  itu  masyarakat  bisa  terlibat  mengawasi  penyebaran  Notaris  sesuai dengan  kuota  di  masing-masing  wilayah.  Namun  di  sisi  lain  akibat  adanya  formasi jabatan  notaris  mengakibatkan  munculnya  pengelompokan  daerah  yang  disebut dengan  kategori  daerah  yakni  pengelompokan  tempat  kedudukan  Notaris berdasarkan kriteria formasi Jabatan Notaris yang terbagi menjadi 4 kategori    yaitu daerah  A, B, C, dan D. Kategorisasi daerah ini menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya :
a. notaris  muda  tidak  berhak  berada  di  kota  besar  kelas  A  seperti  Kota Administrasi  Jakarta  Selatan,  Kota  Administrasi  Jakarta  Barat,  Kota Administrasi  Jakarta  Pusat,  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara  dan  Kota Administrasi Jakarta Timur.
b. Demi  mematuhi  aturan,  notaris  rela  untuk  mendaftar  pada  formasi  kota  kecil terlebih  dahulu  namun  hanya  sebagai  batu  loncatan  saja.  Hal  ini  dilakukan untuk  memenuhi  prasyarat  perhitungan  masa  kerja  jabatan  yakni  minimal praktek selama 3 (tiga) tahun agar bisa pindah wilayah jabatan. Notaris tersebut sangat jarang berada di kantornya untuk melayani masyarakat, sehingga papan nama dan kantor hanyalah formalitas belaka
c. Kebijakan  tentang  formasi  jabatan  notaris  dan  kategori  daerah  belum  bisa mengatasi  permasalahan  tentang  pemerataan  penyebaran  notaris.  Hal  ini terlihat  dari  formasi  yang  tersedia  sepanjang  tahun  2018-2019  untuk  wilayah Provinsi  Jawa  Tengah  masih  sedikit  calon  Notaris  yang  mengajukan permohonan  pengangkatan  maupun  notaris  yang  mengajukan  permohonan perpindahan  sehingga  tujuan  pemerataan  atau  penyebaran  Notaris  untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang berhasil.
Sistem  Formasi  Jabatan  Notaris  yang  ideal  adalah  sistem  yang  berhasil mewujudkan penyebaran dan pemerataan notaris di setiap kabupaten atau kota yang baik  dan  benar  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  sehingga  masyarakat mendapatkan pelayanan hukum secara maksimal khususnya masyarakat yang berada di  kabupaten/kota  terpencil.  Permenkumham  Nomor  27  Tahun  2016  di  dalam implementasinya  belum  berhasil  mewujudkan  formasi  jabatan  Notaris  yang  ideal. Misalnya di kabupaten jepara hanya beberapa kantor Notaris yang sudah ada, bahkan dari  wilayah  tempat  tinggal  penulis  untuk  bisa  menuju  kantor  notaris  harus menempuh puluhan kilometer. Sedangkan di kabupaten kendal sudah banyak berdiri kantor-kantor  notaris  yang  bahkan  jarak  antar  satu  kantor  notaris  dengan  kantor notaris lainnya sangat berdekatan.
Notaris  yang  enggan  berkantor  di  kabupaten/kota  kecil  menjadi  salah  satu penyebab  formasi  notaris  di  Provinsi  Jawa  Tengah  belum  merata.  Selain  itu pengetahuan  masyarakat  akan  peran  notaris  masih  sangat  minim.  Profesi  notaris dianggap  profesi  yang  masih  asing  ditelinga  masyarakat  terutama  masyarakat  di pedesaan.  Oleh  karena  itu  Para  pembuat  kebijakan  (menteri)  Seyogyanya  lebih
memahami  dalam  menterjemahkan  Peraturan  Menteri  terkait  dengan  aspek-aspek tersebut  yaitu,  dinamika  ekonomi,  jumlah  akta  dan  sebagainya  untuk  parameter penempatan  apakah  sudah  dicermati,  agar  penempatan  untuk  Notaris  itu  pas/sesuai sehingga  regulasinya  dapat  berjalan  dengan  baik  .  Selain  itu  notaris  diharapkan memberikan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta kepada masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  mutlak  diperlukan  agar  penyelenggara  pemerintahan dapat lebih mengenal warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang  dihadapinya,  cara  atau  jalan  keluar  yang  disarankan,  apa  yang  dapat disumbangkan  dalam  memecahkan  masalah  yang  dihadapi.Partisipasi  masyarakat dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  adalah  merupakan  wujud  dari pelaksanaan  asas  keterbukaan  yang  merupakan  salah  satu  asas  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Selain  itu  partisipasi  dari  pihak-pihak  yang  kompeten  dibidangnya  sangat penting  agar  menjadi  pertimbangan  dalam  penentuan  formasi  notaris  misalnya  dari kalangan  Notaris,  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Magister  Kenotariatan  serta masyarakat  selaku  pihak  yang  dilayani  dan  penerima  jasa  Notaris  agar  diberikan kesempatan  oleh  Pemerintah  untuk  ikut  serta  memberikan  sumbangan  pemikiran dengan memberikan masukan kritis, konstruktif, dan solutif terkait dengan penentuan formasi notaris, agar tercipta pelayanan masyarakat oleh notaris yang efektif, efisien, dan merata.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  diambil kesimpulan  sebagai  berikut  :  Sistem  penentuan  formasi  jabatan  notaris  di  Provinsi  Jawa Tengah berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi  Jabatan  Notaris  dan  Penentuan  Kategori  Daerah,  yang  meliputi  :  kegiatan  dunia usaha,  jumlah  penduduk;  dan/atau  rata-rata  jumlah  akta  yang  dibuat  oleh  dan/atau dihadapan  Notaris  setiap  bulan.  Penentuan  kegiatan  dunia  usaha  berdasarkan  data  dari perbankan.  Penentuan  jumlah  penduduk  didasarkan  pada  data  dari  instansi  atau  lembaga pemerintah yang mengurusi bidang  kependudukan, sedangkan penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan menggunakan database dari DirJen AHU.
Kanwil  KemenkumHAM  mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas  dan  fungsi KemenkumHAM  RI  dalam  wilayah  provinsi  berdasarkan  kebijakan  Menteri  Hukum  dan
HAM  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Tugas  dan  fungsi  dari KemenkumHAM  terkait  formasi  jabatan  notaris  diantaranya:  Menentukan  jumlah  notaris yang  dibutuhkan  pada  suatu  tempat,  Membuat  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  formasi jabatan  notaris  berupa  pengklasifikasian  daerah,  Menentukan  formasi  jabatan  notaris setelah  mendapatkan  pertimbangan  dari  Organisasi  Notaris,  Menetapkan  formasi  jabatan notaris  di  seluruh  wilayah  di  Indonesia  untuk  jangka  waktu  4  (empat)  tahun,  Melakukan Penambahan Formasi Jabatan Notaris diluar yang telah ditetapkan.
Permenkumham  Nomor  27  Tahun  2016  di  dalam  implementasinya  belum  berhasil mewujudkan  formasi  jabatan  Notaris  yang  ideal.  Wilayah  di  Kabupaten  Jepara  hanya beberapa  kantor  Notaris  yang  sudah  ada,  sedangkan  di  Kabupaten  Kendal  sudah  banyak berdiri  kantor-kantor  notaris  yang  bahkan  jarak  antar  satu  kantor  notaris  dengan  kantor notaris  lainnya  sangat  berdekatan.  Oleh  karena itu  aspek  penentuan  formasi  jabatan  yang meliputi  kegiatan  dunia  usaha,  jumlah  penduduk,  jumlah  akta  notaris  sebagai  parameter penempatan notaris perlu dicermati kembali.
Ketentuan  formasi  jabatan  Notaris  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris  hendaknya  dijadikan  sebagai  syarat  tambahan pengangkatan  Notaris,  sehingga  tidak  menimbulkan  multitafsir  antara  ketentuan  syarat pengangkatan  Notaris  dengan  ketentuan  formasi  jabatan  Notaris.  Para  pembuat  kebijakan (Menteri)  Seyogyanya  memberikan  kesempatan  bagi  pihak-pihak  yang  kompeten dibidangnya  untuk  berpartisipasi  agar  menjadi  pertimbangan  dalam  penentuan  formasi notaris misalnya dari kalangan Notaris, Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Kenotariatan serta masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Azed, Abdul Bari. (2005). Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia , Jakarta : Media Ilmu. Bachrudin.  (2014).  Jabatan  Notaris  di  Indonesia  dalam  Jerat  Liberalisasi, Jurnal Pembaharuan
Dan Dimasa Datang, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Darus, Luthfan Hadi, M. (2017). Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris , Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah Friedrich, Carl Joachim. (2004). Filsafat Hukum Perspektif Historis , Bandung : Nuansa dan Hukum, Vol. 2, (No. 2, Mei – Agustus), pp. 188-190 Indrati, Maria Farida. (2007). Ilmu Perundang-undangan 1 , Yogyakarta : Kanisius Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Jakarta: Dunia Cerdas.
Kategoris , Yogyakarta : Kanisius
Kelsen, Hans. (2011). General Theory of Law and State , Bandung : Nusa Media. Mamudji, Sri. Et.al. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , Jakarta : Badan Masriani, Yulies Tiena. (2013). Pengantar Hukum Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika
Nusamedia.
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rasjidi, Lili. (1994). Filsafat Hukum mazhab dan refleksinya , Bandung : Remaja
Rosdakarya Offset.
Santoso, Agus, M. (2012). Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum , Singkat , Jakarta : Rajawali.
Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (1985). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Sulihandari, Hartanti & Rifani, Nisya. (2013). Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Tentang Jabatan Notaris Tjahjadi, S.P. Lili. (1991). Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Yogyakarta : UII Press.