## OPEN ACCESS
http://jurnal.uns.ac.id/jdk
Volume 6, Nomor 1, 2024, 1-13
E-ISSN: 2656-5528

## Analisis Interaksi Spasial Antarwilayah di Kabupaten Sidoarjo: Identifikasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Ketimpangan
Analysis of Spatial Interaction Between Regions in Sidoarjo Regency: Identifying Economic Growth Centers and Their Impact on Inequality
Nur Afiyatur Rohmah 1* , Achmad Room Fitrianto 2* 1,2 Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia *Penulis korespondensi. e-mail : 1 afiaturrohmah1@gmail.com; 2 ar.fitrianto@uinsa.ac.id
(Diterima: 7 Juli 2023; Disetujui: 21 Februari 2024)

## Abstrak
Daerah dengan tingkat fasilitas tinggi akan mampu mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayahnya menjadi lebih baik. Di sisi lain, daerah dengan tingkat fasilitas yang kurang memadai akan lebih banyak berinteraksi dengan wilayah lain untuk mencukupi kebutuhannya. Apabila kemampuan daerah dalam hal interaksi tersebut lemah, maka akan terjadi ketimpangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi spasial antarkecamatan di Kabupaten Sidoarjo dan mengidentifikasi kecamatan yang  potensial  sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dari  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten  Sidoarjo  tahun  2021.  Metode  Skalogram  dan  Indeks  Sentralitas  digunakan  untuk  mengidentifikasi  kecamatan  yang potensial  sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  kecamatan  dengan  fasilitas  publik  yang  lebih  baik cenderung memiliki nilai sentralitas yang lebih tinggi, dan beberapa kecamatan di utara Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi lebih besar  sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  faktor  yang  memengaruhi pertumbuhan wilayah perkotaan, diantaranya termasuk faktor lokasi dan pertumbuhan penduduk. Studi menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk dapat memengaruhi pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, meskipun dampaknya dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi lokal. Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah peri-urban mengalami pertumbuhan ekonomi yang didorong  oleh  efek  pertumbuhan  ekonomi  dari  wilayah  sekitarnya  yang  disebut  spread  effect.  Meskipun  demikian,  peningkatan perekonomian juga dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan Rasio Gini.
Kata kunci :  indeks sentralitas; kesenjangan wilayah; pertumbuhan ekonomi; skalogram; spread effect

## Abstract
Regions with high level of facilities will be able to encourage better development and economic growth in their regions. On the other hand, regions with inadequate levels of facilities will interact more with other regions to meet their needs. If a region ’s capabilities in terms of interaction are weak, regional disparity will occur. This study aims to analyze spatial interactions between districts in Sidoarjo Regency and identify potential districts that have the potential to become economic growth centers. Data used are secondary data from the Sidoarjo Regency Statistics Agency in 2021. Scalogram and Centrality Index methods are used to identify potential districts that have the potential to become economic growth centers. The results indicate that districts with better public facilities tend to have higher centrality values, and  several districts in the northern part of  Sidoarjo Regency have  greater potential as economic growth enters. The results of the analysis show that there are several factors that influence the growth of urban areas, including location factors and population growth. The study shows that an increase in population can affect regional income and economic growth in a region, although the impact may vary depending on local conditions. Sidoarjo Regency, as a peri-urban area, is experiencing economic growth driven by economic growth effects from the surrounding areas, known as the spread effect. However, economic growth can also lead to economic disparities, reflected in an increase in the Gini Ratio.
Keywords : centrality index; economic growth; regional disparity; scalogram; spread effect

## 1. PENDAHULUAN
Kota adalah suatu kawasan yang memiliki tingkat produktivitas dan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi dari masa ke  masa.  Pada  awal  perkembangannya,  kota  adalah  wilayah  dengan  tingkat  mobilitas  ekonomi  yang  rendah  seperti wilayah desa. Namun kemudian, terdapat beberapa faktor yang mendorong pertumbuhannya menjadi wilayah perkotaan, diantaranya adalah faktor lokasi dan faktor penduduk. Lokasi memiliki peran besar dalam perkembangan suatu wilayah. Semakin dekat suatu wilayah dengan perkotaan, maka semakin besar manfaat perkotaan yang ditularkan ke wilayah tersebut. Sementara itu, pertumbuhan penduduk dapat disebabkan karena tingkat kelahiran dan laju urbanisasi. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak pendorong kegiatan perekonomian yang berjalan di wilayah tersebut.  Hal  ini  dibuktikan  pada  studi  Purba  &  Manurung  (2023)  mengenai  kependudukan  bahwa  kenaikan  jumlah penduduk di Kota Pematang Siantar memengaruhi secara signifikan kenaikan pada pendapatan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Namun, pada Desmawan et al. (2023) menunjukkan hasil yang sebaliknya, yakni peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kurangnya akses terhadap lapangan kerja bagi sekian banyak penduduk yang terus bertambah terutama karena faktor migrasi.
Perekonomian yang tumbuh dapat memperbaiki kondisi ekonomi sektoral wilayah, baik pada sektor publik maupun sektor  privat.  Tentunya  proses  ini  terjadi  dalam  periode  waktu  yang  panjang  dan  berkesinambungan.  Pertumbuhan ekonomi dapat ditandai dengan adanya kenaikan output per kapita yang disajikan secara statistik dalam Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB).  Seperti  yang  telah  disinggung  sebelumnya,  kependudukan  adalah  salah  satu  faktor  yang berdampak terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Suatu wilayah yang memiliki penduduk padat didominasi oleh tenaga kerja  produktif  akan  memicu  perluasan  pasar.  Interaksi  yang  terjadi  pada  perluasan  pasar  akan  menciptakan  suatu spesalisasi pasar sesuai dengan pengelompokan tenaga kerja dan produk atau jasa yang dikelolanya (Yunianto, 2021).
Penduduk sebagai subjek pembangunan akan menentukan apakah suatu perekonomian dapat berkembang. Jumlah populasi  yang  tinggi  akan  menawarkan  tenaga  kerja  dengan  jumlah  cukup  yang  bertindak  sebagai  promotor pembangunan. Namun dalam sudut pandang yang lain, adanya pertumbuhan laju penduduk justru menimbulkan beban terhadap pembangunan di suatu wilayah. Hal ini dilihat dari kualitas hidup yang didapatkan apabila disandingkan dengan kemampuan perekonomian di wilayah tersebut. Celahnya adalah apabila kebutuhan penduduk terhadap kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan modal masih rendah akibatnya akan terjadi kesenjangan karena produktivitas kerjanya yang rendah.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Sari  et.al.  (2020)  dalam  Kusumo  &  Annas  (2023)  yang  menunjukkan  hasil pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tebo berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Adapun penyebabnya adalah kurang  memadainya  akses  terhadap  fasilitas  modal  dan living  cost yang  sangat  tinggi  sehingga  melemahkan  daya produktivitas penduduk yang ada.
Kabupaten Sidoarjo adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya. Salah satu keuntungan yang diperoleh Kabupaten Sidoarjo adalah adanya efek pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang meluas ke wilayahnya. Efek pertumbuhan ekonomi yang meluas ini disebut juga dengan spread effect . Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidoarjo meningkat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidoarjo berikut:
Tabel 1. PDRB dan Jumlah Populasi di Kabupaten Sidoarjo 2019 2020 2021 PDRB 140.492.937,79 135.305.323,11 141.000.359,48 Jumlah Populasi 2,26 juta jiwa 2,03 juta jiwa. 2,23 juta jiwa
Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021
Pada tahun 2020, PDRB dan jumlah populasi di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19. Adanya spread effect dari wilayah sekitarnya, perekonomian Kabupaten Sidoarjo naik pada tahun selanjutnya disertai dengan penambahan jumlah populasi yang mencapai 2,23 juta jiwa pada tahun 2021. Sebagai wilayah peri-urban, banyak masyarakat asli ataupun pendatang yang memilih Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi hunian strategis. Masyarakat juga mendapatkan tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tinggi dengan urutan ketiga di Provinsi Jawa Timur. Namun, peningkatan perekonomian tersebut juga dibarengi dengan Rasio Gini yang meningkat dari 0,34 pada tahun 2021 menjadi 0,37 pada tahun 2022 (BPS Provinsi Jawa Timur , 2023).
Peningkatan ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tersebut diakibatkan karena pemulihan ekonomi pasca pandemi belum  dirasakan  secara  merata  oleh  masyarakat.  Salah  satu  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  untuk  menstimulasi
pemerataan ekonomi tersebut dengan adanya pengembangan wilayah (Fudhail et al., 2021). Pengembangan wilayah berkaitan erat dengan interaksi antarwilayah, dimana ketersediaan infrastruktur, sumber daya, sarana dan prasarana sangat diperlukan.
Fasilitas yang tersedia dapat menjadi batu pijakan untuk merumuskan strategi pengembangan dan penetapan wilayah sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi  yang  baru.  Fasilitas  tersebut  menjadi  penghubung  keterkaitan  antarwilayah sehingga mampu menyalurkan kebutuhan sumber daya pada wilayah yang belum tercukupi. Keterkaitan spasial ini dapat membentuk  suatu  wilayah  fungsional  sebagai  wilayah  pusat  pertumbuhan  dimana  hubungan  mutualisme  kegiatan ekonomi terjadi. Adanya wilayah yang saling berinteraksi memungkinkan perluasan skala ekonomi, peningkatan kapasitas produksi dan daya saing produk atau  jasa, terciptanya pasar tenaga kerja, dan  memengaruhi distribusi tenaga kerja sehingga dapat menstimulasi pemerataan ekonomi dan mereduksi kesenjangan di Kabupaten Sidoarjo.
Douglas  (1998)  memaparkan  bahwa  kesuksesan  hubungan  mutualisame  antara  desa-kota  signifikan  terhadap pencapaian  pertumbuhan  dan  perkembangan  suatu  wilayah  (Aulia,  2020).  Oleh  karena  itu,  penyusunan  strategi pengembangan wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat dimulai dengan menganalisis sebaran fasilitas publik yang tersebar di setiap kecamatan. Sebaran fasilitas publik dan kekuatan keterkaitan wilayah perlu dianalisis guna menyusun strategi yang tepat  untuk  pemerataan  ekonomi.  Analisis  dilakukan  menggunakan  Skalogram  karena  Skalogram  mampu mengidentifikasi sebaran fasilitas unggul yang potensial. Dari hasil Skalogram, dapat dilakukan identifikasi dan analisis kecamatan mana yang mampu berperan sebagai  pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, diperlukan klasifikasi kelas wilayah yang dicerminkan dalam hasil Indeks Sentralitas. Hasilnya, ketika kecamatan tersebut berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan dapat menularkan efek pertumbuhan ( spread effect) pada kecamatan lain di sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua alat analisis utama, yakni Skalogram dan Indeks Sentralitas untuk mengetahui bagaimana keterkaitan wilayah antarkecamatan  di Kabupaten Sidoarjo  dan menganalisis kecamatan mana yang potensial menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

## 2. KAJIAN TEORI
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  keadaan  dimana  kemampuan  output  perekonomian  meningkat,  baik  berupa barang atau jasa. Dalam pandangan teori klasik, apabila sumber daya yang dimiliki suatu wilayah sudah kritis, maka perekonomian  dapat  menurun  akibat  kebutuhan  hidup  populasi  yang  semakin  meningkat  (Martadinata,  2022). Faktor-faktor  pendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  wilayah  diantaranya  kenaikan  populasi,  ketersediaan fasilitas barang modal, luas lahan, dan kualitas teknologi yang digunakan. Dalam hal ini, apabila populasi di suatu wilayah mengalami kelemahan ekonomi dan keterbatasan sumber daya di wilayahnya, maka populasi tersebut akan melakukan  pergerakan  ke  wilayah  lain  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Pergerakan  ini  mengakibatkan  adanya keterhubungan satu wilayah dengan wilayah lain dengan tujuan tertentu.
Dalam pandangan Dornbbusch dalam Yuniarti et al. (2020), terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercermin apabila PDRB suatu wilayah mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh tersedianya sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur yang mampu membuat faktor produksi berjalan  efisien.  Ketika  suatu  wilayah  memiliki  penawaran  tenaga  kerja  produktif  yang  memadai  serta  mampu menggunakan segala sumber daya yang tersedia, maka yang akan ditimbulkan adalah peningkatan standar hidup masyarakat  melalui  pendapatan  per  kapita  yang  diterimanya. Wilayah  yang  memiliki  potensi  tersebut  cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih layak, dan fasilitas yang lengkap. Oleh karena itu, wilayah tersebut cenderung terjadi peningkatan populasi yang memengaruhi kepadatan wilayah dengan harapan hidup lebih sejahtera. Sementara itu, kapabilitas wilayah yang ditempati belum tentu mampu menanggung  harapan  penduduk  tersebut.  Pembangunan  ekonomi  menurut  Todaro  (2011)  dalam  Fudhail  et  al. (2021) adalah usaha peningkatan kualitas daerah yang mampu menciptakan pertumbuhan, mampu menurunkan kemiskinan, mampu mereduksi kesenjangan, dan mengurangi pengangguran.
Keterkaitan  yang  terjadi  antar  wilayah  desa  dan  kota  merupakan  hal  penting  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Keterkaitan  wilayah  didefinisikan  sebagai  hubungan  timbal  balik  antara  wilayah  satu  dengan  wilayah  lain.  Pada mulanya,  keterkaitan  wilayah  terjadi  secara  alami  karena  lintasan  batas  wilayah  yang  saling  terhubung.  Namun, seiring  dengan  peningkatan  populasi  dan  kebutuhannya,  keterkaitan  wilayah  menjadi  vital  untuk  memenuhi kebutuhan  sandang,  pangan,  dan  papan.  Keterkaitan  ini  berperan  penting  dalam  proses  pembangunan  karena mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat (Syuhada et al., 2023). Menurut Copus (2013) dalam Aulia (2020), terdapat beberapa hal yang
dapat menjelaskan keterkaitan wilayah, yakni 1) faktor penduduk yang saling berkaitan satu sama lain, 2) faktor pertukaran  ekonomi  yang  inovatif,  3)  adanya  jasa  layanan  publik  yang  dapat  manfaatkan  masyarakat,  4)  faktor pertukaran  budaya  masyarakat  dan  lingkungan,  dan    5)  kelembagaan  yang  saling  terkait.  Penelitian  lain  juga mengakomodasi faktor pendorong keterkaitan wilayah yang tidak jauh berbeda (Jamshed et al., 2020). Keterkaitan spasial  tidak  dapat  dipisahkan  dari  elemen-elemen  seperti  keadaan  sosial  dan  ekonomi,  peran  kelembagaan, keterseediaan infrastruktur, dan keterhubungan spasial serta lingkungan.
Dalam  perencanaan  pembangunan  wilayah,  perlu  diketahui  output  perencanaan  apa  yang  hendak  dibangun (Aburaera et al., 2023). Output  tersebut mengacu pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, modal, lahan, dan lain- lain. Perencanaan juga mempertimbangkan kondisi spasial dari wilayah yang terkait dengan kondisi lahan dan iklim. Apabila salah satu pertimbangan aspek atau produk tersebut tidak berjalan efektif dan efisien, maka akan tercipta dampak yang tidak sesuai rencana pembangunan. Pendekatan dalam membangun wilayah hendaknya dilakukan secara  menyeluruh  yang  tidak  mengabaikan  adanya  celah  kesenjangan  di  dalam  wilayah  yang  dapat  menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini akan mengakibatkan  gagalnya tujuan pembangunan nasional yang telah dirancang  atau  ditetapkan  yakni  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  serta  adanya  pemerataan baik material maupun spiritual (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 1995).
Proses  pembangunan  akan  merubah  kondisi  sosial-ekonomi  tetapi  perubahan  tersebut  tidak  selalu  langsung berdampak meluas di seluruh wilayah administrasi. Hal ini melibatkan banyak dimensi saling terintegrasi sehingga dapat memengaruhi kinerja pembangunan di suatu wilayah. Kinerja tersebut akan memengaruhi kemampuan suatu wilayah  dalam  mengadopsi  perubahan  yang  nantinya  akan  berakibat  kesenjangan  bagi  wilayah  yang  kurang mumpuni.  Dalam  kajian  United  Nations  Development  Programme  (UNDP)  pada  publikasi  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2019), kinerja pembangunan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan pada masyarakat. Dalam sudut pandang yang lain, Perdana et al. (2023) manyatakan bahwa kemudahan akses untuk menjangkau wilayah lain  juga memberikan dampak bagi kelangsungan kinerja perekonomian. Aksesibilitas ini penting karena dengan  adanya  akses  yang  mudah  untuk  berinteraksi  dengan  wilayah  lain  maka  transfer  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, aliran barang dan modal, serta mobilitas sosial-ekonomi akan lebih mudah. Hal yang sama juga dijelaskan Saniman et al. (2023) bahwa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah keterkaitan spasial. Hidayah & Rohmadiani (2023) juga menjelaskan faktor lain yang memengaruhi wilayah peri-urban. Dalam penelitian mereka  di  Kabupaten  Gresik,  ditemukan  bahwa  keterkaitan  spasial  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosio-ekonomi masyarakat. Di masa yang akan datang, strategi pembangunan daerah sangat bergantung pada otonomi daerah sendiri (Zamaya & Tampubolon, 2021). Kebijakan yang diadopsi harus mampu mencakup kolaborasi yang efektif, efisien, dan inovatif antarpihak terhadap pengelolaan sumber daya lokal, berwawasan berkelanjutan, serta aksi yang tanggap terhadap respon kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pembangunan daerah memang sebuah cara yang dapat meratakan kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan yang  terpenting  adalah  mampu  mengupayakan  pemenuhan  kebutuhan  primer  manusia  dan  juga  kebutuhan- kebutuhan lalin yang esensial. Dalam upaya mencapai tujuan, keterkaitan wilayah menjadi perhatian penting karena suatu daerah tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Diperlukan kesadaran dan peran dari berbagai institusi dan pihak untuk dapat berkolaborasi, berinovasi, dan merencanakan pembangunan yang terukur dari segala aspek untuk mencapai tujuan pembangunan. Apabila pendekatan perencanaan telah disusun dengan rapi tetapi perhatian pada aspek atau dimensi yang lain tidak seimbang, maka celah kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Oleh karena itu, analisis mengenai pusat pertumbuhan dan interakasi wilayah menjadi acuan penting dalam menyusun strategi pembangunan wilayah.
Secara general, penelitian- penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pelayanan kinerja beberapa fasilitas publik terhadap peningkatan perekonomian. Penelitian yang dilakukan Resantie & Santoso (2020) menekankan pada penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo yang telah berubah. Melalui penggunaan ArcGIS, penggunaan lahan hijau di Kabupaten Sidoarjo telah berubah seluas 6.032,649 Ha dengan pengalihan terbesar pada lahan pertanian. Sejalan dengan  itu,  Fransiska  &  Pratomoatmojo  (2020)  menjelaskan  spasial  yang  lebih  spesifik  menggunakan  metode Delphi. Dari hasil analisis tren yang dilakukan, perkembangan pemukiman pada tahun 2029 di Kabupaten Sidoarjo akan mengalami peningkatan dengan tingkat kurasi sebesar 89.31 persen dan lahan pemukiman akan mengalami potensi deviasi sebesar 7.43 persen. Dengan adanya forecast peningkatan ini, diperlukan pertimbangan terhadap
peraturan penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dan sebagai kebijakan persiapan menghadapi potensi adanya ledakan pemukiman yang tidak terencana. Kondisi pemukiman yang tidak terencana tentu akan berpengaruh pada proses pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemukiman dan ledakan penduduk yang tidak terencana akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah untuk pengadaan fasilitas publik yang memadai. Efeknya juga  akan  menyebar  pada  wilayah  lain  di  sekitarnya.  Apabila  fasilitas  publik  tidak  memadai,  maka  tingkat produktivitas di setiap wilayah akan menurun dan tidak seimbang dengan wilayah lain di sekitarnya.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini akan menganalisis kekuatan interaksi spasial antarkecamatan  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Adapun  kecamatan  yang  masuk  dalam  variabel  perhitungan  adalah  seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga akan mendeskripsikan kecamatan mana yang cocok sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan hasil kalkulasi menggunakan Skalogram dan Indeks Sentralitas. Berdasarkan sumber data, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari data sekunder, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo yang berupa tabel dinamis dan publikasi. Data yang digunakan adalah data tahun 2021.
Data yang digunakan dalam riset ini menjabarkan jumlah populasi dan jumlah sebaran fasilitas publik per kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Populasi yang terhitung adalah keseluruhan populasi baik yang didorong oleh faktor kelahiran maupun perpindahan penduduk. Sementara itu, sebaran fasilitas umum meliputi fasilitas pada urusan wajib, umum, dan pilihan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2019). Data dari fasilitas urusan wajib meliputi pendidikan, kesehatan, dan  keagamaan.  Ketiga  data  tersebut  didasarkan  pada  keunggulan  dan  potensinya  dalam  penyelenggaraan    dan pengembangan ekonomi, wilayah, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, fasilitas urusan umum terdiri dari badan yang menaungi  aliran  modal  masyarakat.  Selain  itu,  terdapat  data  fasilitas  urusan  pilihan  yang  terdiri  dari  pariwisata, perdagangan,  dan  perindustrian.  Data  ini  merepresentasikan  penunjang  perekonomian  yang  berjalan  di  Kabupaten Sidoarjo.  Keseluruhan  subjenis  dari  ketiga  fasilitas  ini  tidak  dipresentasikan  seluruhnya  pada  analisis  ini.  Hal  ini dikarenakan sumber data tersebut secara legal yang tidak mudah diakses secara publik atau sulit diperoleh oleh umum. Selain itu, data tidak tersebar merata di keseluruhan kecamatan. Hal ini yang membatasi proses penelitian secara luas. Namun, ketidakmerataan sebaran  fasilitas tersebut justru mampu merepresentasikan tingkat kemajuan pembangunan di setiap kecamatan yang berbeda-beda (Resantie & Santoso, 2020). Hal ini dapat dianalisis menggunakan alat analisis Indeks Sentralitas dan Skalogram.
Sumber: Website Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada kabupaten ini terdapat 18 kecamatan, 32 kelurahan, dan 322 desa. Dikutip dari website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo (2021), batas administrasi dari Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:
• Bagian utara
= Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
• Bagian timur
= Selat Madura
• Bagian selatan
= Kabupaten Pasuruan
• Bagian barat = Kabupaten Mojokerto
Jumlah fasilitas yang tersedia memengaruhi kinerja masyarakat dalam menggapai pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi populasi, maka semakin banyak jumlah fasilitas yang diperlukan. Semakin banyak jumlah fasilitas yang tersedia, maka akan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih efektif. Penelitian ini berkaitan dengan jumlah ketersediaan fasilitas yang tersebar di wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo. Adapun jenis fasilitas publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keagamaan, fasilitas ekonomi, dan fasilitas keuangan. Lokasi kecamatan yang diambil adalah jumlah keseluruhan kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 18 kecamatan, yaitu Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, Kecamatan Tanggulangin,  Kecamatan  Candi,  Kecamatan  Tulangan,  Kecamatan  Wonoayu,  Kecamatan  Sukodono,  Kecamatan Sidoarjo,  Kecamatan  Buduran,  Kecamatan  Sedati,  Kecamatan  Waru,  Kecamatan  Gedangan,  Kecamatan  Taman, Kecamatan Krian, dan Kecamatan Balongbendo.
Penelitian  ini  menggunakan  alat  analisis  Skalogram  dan  Indeks  Sentralitas.  Analisis  Skalogram  digunakan  untuk menganalisis apakah di suatu daerah fasilitas yang tersedia lengkap. Pengolahan data dilakukan dengan mengisi jumlah unit data dan pengembangan bobot nilai apabila fasilitas publik yang dimaksud tersedia di wiilayah analisis dan mengisi 0 apabila tidak tersedia (Ratna et al., 2023). Setelah rangkaian analisis Skalogram, dilakukan analisis Indeks Sentralitas. Indeks  Sentralitas  merupakan  indeks  yang  digunakan  untuk  melihat  hierarki  wilayah  atau  wilayah  mana  yang  cocok sebagai  pusat  pertumbuhan.  Indeks  ini  dilakukan  dengan  cara  menghitung  jumlah  bobot  fasilitas  yang  dimiliki  suatu daerah (Kasikoen, 2018). Semakin besar jumlah bobot, maka semakin tinggi hierarkinya. Adapun formulasinya adalah sebagai berikut:

## t = C*T
Keterangan:
t = Nilai Sentralitas jumlah unit fasilitas yang diasumsikan 100 C = Nilai Bobot dari fungsi fasilitas publik
T = Jumlah keseluruhan fasilitas publik per wilayah analisis
Semakin  besar  bobot  yang  didapat,  maka  semakin  besar  pula  potensi  wilayah  tersebut  untuk  menjadi  pusat pertumbuhan.  Namun,  perlu  dianalisis  lagi  letak  hierarki  wilayah  tersebut  menggunakan  Indeks  Sentralitas.  Langkah selanjutnya  adalah  mengukur  interaksi  wilayah  di  setiap  kecamatan.  Selain  mengetahui  fungsi  sebaran  fasilitas  dan wilayah pusat pertumbuhan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui interaksi wilayah di setiap kecamatan. Wilayah dengan interaksi terkuat dapat lebih mudah mengembangkan wilayah dan pertumbuhan ekonominya.
Iab = Pa . Pb (Dab) 2
Keterangan: Iab = Kekuatan interakasi antara kecamatan analisis dengan kabupaten Pa = Jumlah penduduk di kecamatan analisis Pb = Jumlah penduduk kabupaten analisis Dab = Jarak yang menghubungkan kecamatan analisis dengan kabupaten analisis

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang terkumpul dikemas dalam bentuk tabular melalui Ms. Excell sehingga diperoleh hasil rekapitulasi sebaran fasilitas publik di Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini digunakan aspek fungsi fasilitas pendidikan, kesehatan,  keagamaan,  ekonomi  industri,  pariwisata,  dan  fasilitas  keuangan.  Fasilitas  tersebut  merupakan fasilitas yang secara umum banyak tersebar di seluruh kecamatan. Fasilitas pendidikan mengakomodasi satuan pendidikan yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Pendidikan termasuk ke dalam fasilitas wajib
karena  mampu  menunjang  kualitas  intelektual  masyarakat  untuk  pembangunan  nasional  (Rahayu,  2019); (Rumengan et al., 2019)
Selain pendidikan, eksistensi fasilitas kesehatan juga termasuk ke dalam fasilitas urusan wajib (Badan Pusat Statistik  Kabupaten  Sidoarjo,  2019).  Fasilitas  kesehatan  berguna  sebagai  pusat  pelayanan  kesehatan masyarakat  yang  dapat  menunjang  derajat  produktivitas  masyarakat  dalam  rangka  pengendalian  populasi, peningkatan  kesejahteraan,  dan  pembangunan  daerah  (Rumengan  et  al.,  2019).  Selain  itu,  terkait  dengan fasilitas  kegamaan,  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  (1995)  menjelaskan  bahwa  kelemahan spiritualitas  dapat  menyebabkan  kegagalan  pembangunan  SDM  yang  akan  berpengaruh  pada  kesuksesan pembangunan  nasional.  Fasilitas  kegamaan  di  Kabupaten  Sidoarjo  dibangun  dalam  bentuk  fisik  rumah peribadatan.  Dibangunnya  fasilitas  ini  dapat  memenuhi  sarana  kebutuhan  rohani  yang  tersebar  di  seluruh wilayah berdasarkan peraturan dan kesepakatan masyarakat pada wilayah yang bersangkutan (Rumengan et al., 2019); (Sutriyono, 2021)
Perdana et al. (2023) memaparkan bahwa fasilitas ekonomi dan keuangan berpijak pada ketersediaan modal dan  investasi.  Akses  terhadap  modal  sangat  dibutuhkan  di  setiap  wilayah.  Dengan  banyaknya  akses permodalan yang tersebar, masyarakat bisa dengan mudah mengembangkan bisnisnya yang dapat membuat perekonomian terus tumbuh. Sementara itu, Safitri et al. (2021) menjelaskan peran dari sektor moneter, yakni sebagai  mediator  yang  menyalurkan  dana  masyarakat  kedalam  instrumen  investasi  sehingga  dapat membangun produktifitas sektor riil, terkumpulnya modal, serta mendorong peningkatan output. Unit-unit data fasilitas umum yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Unit Fasilitas yang Tersebar di Kabupaten Sidoarjo Fasilitas Pendidikan Fasilitas Kesehatan Fasilitas Keagamaan Fasilitas Ekonomi Fasilitas Keuangan TK RS Bersalin Masjid Kios BPR SD Puskesmas Gereja Industri Sedang Koperasi SMP
SMA
1,602 unit Klinik Apotek 590 unit Pura Vihara 5685 unit Industri Besar Supermarket Rumah Makan
Kantor Pos Hotel 2,351 unit
KUD KSP Lainnya

## 2,143 unit

## Sumber: disarikan dari BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021
Jumlah fasilitas umum yang tersebar sangat beragam. Fasilitas terbanyak yang  menyebar di seluruh kecamatan adalah fasilitas keuangan dengan total 2,315 unit. Hal ini menandakan pergerakan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo sangat pesat. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang  salah satunya  adalah  adanya spread effect dari wilayah industri Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Pasuruan. Hal tersebut berdampak banyak terdapat sektor industri yang didirikan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Terhadap fasilitas tersebut, dilakukan pembobotan yang berguna untuk melihat persiapan strategis wilayah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan sebaran fasilitasnya (Nurcahyo et al., 2021). Bobot fasilitas yang berada di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:
Tabel 3. Bobot Fasilitas yang Tersebar di Kabupaten Sidoarjo Fasilitas Pendidikan Fasilitas Kesehatan Fasilitas Keagamaan Fasilitas Ekonomi Fasilitas Keuangan 5.55 7.14 5.55 8.33 7.14 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.88 5.55 5.55 5.55 5.55 11.11 5.55 20 5.55 7.14 5.55
Nurcahyo  et  al.  (2021)  menjelaskan  bahwa  dilakukannya  pembobotan  berguna  untuk  melihat  persiapan  strategis wilayah Kabupaten Sidoarjo yang akan direncanakan ke depannya. Nilai bobot diperoleh berdasarkan hasil bagi antara
koefisien sentralitas yang diasumsikan 100 dengan jumlah fasilitas dengan sebaran per wilayah (Nurcahyo et al., 2021). Adapun hasilnya dapat dilihat pada  tabel bobot fasilitas yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo. Nilai bobot selanjutnya digunakan untuk melihat nilai sentralitas yang di dapat oleh setiap kecamatan. Pada nilai inilah dapat dilihat kemampuan pelayanan setiap kecamatan terhadap kebutuhan masyarakat yang ditinjau berdasarkan jumlah unit fasilitas. Hasil Indeks Sentralitas dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:
Tabel 4. Nilai Sentralitas per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Jumlah Fasilitas Gabungan Nilai sentralitas Tarik 573 3183 Prambon 674 3744 Krembung Porong Jabon Tanggulangin Candi
Tulangan Wonoayu Sukodono Sidoarjo Buduran Sedati Waru Gedangan Taman Krian
Balongbendo
512 411 336 627
885 634 509 575 1325 548 579 1067 768
1005 853 490 2844 2283 2400
3483
4917 3729 2828 4792 7361 3044 3217 11856 4267 20100 6093 2722
Dari  hasil  analisis  Indeks  Sentralitas,  ditemukan  bahwa  kecamatan  dengan  nilai  Indeks  Sentralitas  tertinggi  di Kabupaten Sidoarjo adalah Kecamatan Taman. Meskipun jumlah fasilitas gabungan yang terdapat di Kecamatan Taman bukan  pada  tingkat  teratas,  namun  keseluruhan  desa  di  dalamnya  sudah  masuk  pada  tingkat  swasembada.  Sesuai dengan nilai sentralitas, utilitas fasilitas umum pada wilayah ini sangat besar. Hal ini didukung oleh letaknya yang strategis, dimana sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gresik yang juga termasuk wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kecamatan Taman berbatasan sebelah timur dengan Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan utilitas dan kapabilitas fasilitas yang tersebar, Kecamatan ini dapat mengembangkan perekonomiannya yang unggul dalam sektor industri makanan dan farmasi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2019).
Di sisi lain, kecamatan dengan nilai  Indeks Sentralitas terendah adalah Kecamatan Porong.  Wilayah ini termasuk wilayah terdampak lumpur Lapindo sehingga diperlukan kehati-hatian dalam fokus pengembangan sektor potensial di wilayah ini. Adanya semburan lumpur berpengaruh terhadap pergeseran sosial ekonomi masyarakat di dalamnya. Selain itu,  banyak  fasillitas  umum  yang  raib  sebagai  dampak  akibat  semburan  lumpur  yang  terjadi.  Menurut  Data  Dinamis Kabupaten Sidoarjo di BPS Kabupaten Sidoarjo (2019), Kecamatan Porong unggul dalam sektor industri makanan dan kini wilayah ini mulai dikembangkan industri di sektor mineral. Meskipun sebagian wilayahnya lumpuh akibat Lapindo, wilayah ini sangat strategis karena dekat dengan jalan arteri yang terkoneksi langsung dengan wilayah Surabaya – Porong – Bangil  (Mintarsih  &  Sardjito,  2019).  Dengan  ini,  potensi  jaringan  trayek  transportasi  di  Kecamatan  Porong  signifikan langsung terhadap mobilisasi perekonomian di Kabupaten Sidoarjo serta wilayah di sekitarnya.
Hasil  analisis  Indeks  Sentralitas  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  4  memberikan  gambaran  potensi  sebaran  fasilitas Kabupaten Sidoarjo per kecamatan yang berbeda. Terdapat tiga kecamatan dengan fasilitas yang unggul dan memadai, yaitu Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Krian. Ketiga wilayah unggul tersebut rata-rata berada di sisi utara Kabupaten Sidoarjo. Hal ini mengindikasikan teori spread effect dari Myrdal berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Sidoarjo.
Pada tahap selanjutnya, dilakukan analisis terhadap hierarki wilayah dan kekuatan interaksinya. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengelompokan kelas wilayah berdasarkan kapabilitas fasilitasnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Analisis Skalogram per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
Kecamatan Jumlah Populasi Jarak ke Pusat (km) Kekuatan Interaksi Wilayah Hierarki Indeks Sentralitas
Tarik 69189 33 1292.14 III 3183 Prambon 79952 27 2230.50 III 3744 Krembung Porong Jabon Tanggulangin Candi Tulangan Wonoayu Sukodono Sidoarjo Buduran Sedati Waru Gedangan Taman
Krian Balongbendo 69887 73446 56266 89804 153423 102339 85586 121859 201115 98710 96636 200754 120003 207815 130930 76050 29 14 21 9 6 14
19 12 0 5
14 19 9 20 22 26 1690.05 7762.10 2594.82 22548.16 86673.93 10619.04 4821.65 17210.05 409020.44 80301.13 10027.28 11309.86 30130.59 10566.16 5501.66 2287.98 III III III III I III III III I III III I I I I III
2844 2283
2400 3483 4916 3729 2827 4791 7361 3044 3216 11855 4266 20100 6092 2722
Sebaran fasilitas yang memadai akan meningkatkan kekuatan interaksi wilayah sehingga berdampak pada perbedaan tingkat hierarki dan besarnya nilai Indeks Sentralitas suatu kecamatan. Hasil analisis Skalogram yang ditunjukkan pada Tabel  5  menunjukkan  dalam  Kabupaten  Sidoarjo  terdapat  enam  kecamatan  yang  memiliki  jumlah  fasilitas  terbesar (Hierarki  I).  Hierarki  tersebut  meliputi  wilayah  Kecamatan  Candi,  Kecamatan  Sidoarjo,  Kecamatan  Waru,  Kecamatan Gedangan, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Krian. Jumlah dan variasi layanan yang tersebar di setiap kecamatan masih belum merata. Selisih antara jumlah fasilitas tertinggi dan fasilitas terendah masih sangat jauh yang menyebabkan ketidakseimbangan aktivitas penduduk Kabupaten Sidoarjo bagian selatan dan utara. Kecamatan dengan hierarki tertinggi rata-rata tersebar di sebelah utara dikarenakan wilayah ini memiliki akses keterkaitan paling besar dengan Kota Surabaya.
Pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terkait Penataan Ruang beserta potensi sumber daya di  dalamnya  untuk  keberlangsungan  kehidupan  manusia  (Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo,  2009).  Penataan  ruang dimaksudkan  untuk  rencana  memanfaatkan  wilayah  dengan  mengendalikan  potensi  yang  ada  di  dalamnya  dan meminimalisasi dampaknya terhadap lingkungan. Penataan ruang juga berkaitan dengan tata pengendalian ruang yang saling terkoneksi satu sama lain. Dengan itu diharapkan sistem yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut dapat sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan warta Jawa, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sedang gencar  melakukan  pembangunan  infrastruktur  untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Banyak  fasilitas  publik dibangun di beberapa kecamatan, seperti infrastruktur jalan raya, kesehatan, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui perolehan pajak sebesar 1,3 triliun dan beberapa diantarnya sudah terealisasi pada tahun 2024 (Apriyanto, 2024).
Sementara itu, pembangunan fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan disebabkan karena faktor pengangguran yang masih tinggi (Suswita et al., 2020); (Safitri et al., 2021). Sejalan dengan itu, untuk  mengejar  pembangunan  daerah,  Kabupaten  Sidoarjo  dalam  empat  tahun  terakhir  sedang  fokus  melakukan pembangunan  infrastruktur  guna  penguatan  konektivitas  antarwilayah.  Meskipun  hal  tersebut  signifikan,  yang  terlihat melalui peningkatan PDRB sebesar 151 triliun pada tahun 2022, tetapi tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo masih tergolong tinggi di Provinsi Jawa Timur (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023). Artinya, strategi penguatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur belum signifikan terhadap pengembangan ekonomi daerah karena belum mampu  memperluas  kesempatan  kerja.  Kesempatan  kerja  yang  terbatas  dan  populasi  yang  terus  bertambah  dapat menjadi tantangan tersendiri dalam proses penguatan ekonomi daerah di Kabupaten Sidoarjo.
Hasil  analisis  Skalogram  ini  dapat  dijadikan  pertimbangan  perencanaan  pemerataan  pembangunan  dengan mengidentifikasi kecamatan dengan potensi pusat pertumbuhan berdasarkan pembobotan fasilitas terendah dan tertinggi. Namun, metode Skalogram ini memiliki kelemahan. Skalogram tidak dapat memperhitungkan bobot seberapa besar nilai kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari fasilitas tersebut.  Misalnya, Kecamatan Tulangan (Hierarki 3) memiliki jumlah fasilitas pendidikan lebih besar dari Kecamatan Gedangan. Namun, nilai bobot hierarki lebih besar ditempati oleh Kecamatan Gedangan yang menempati hierarki 1. Selain dipengaruhi oleh kompleksitas sebaran fasilitas, kualitas SDM juga berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian Safitri et al. (2021).
Dari hasil interpretasi Indeks Sentralitas, nilai tertinggi dapat dilihat pada kecamatan yang memiliki jumlah sebaran fungsi fasilitas terbanyak. Kecamatan Taman menempati urutan sentralitas tertinggi yang  disusul dengan Kecamatan Waru, tetapi dari bobot utilitas fasilitas Kecamatan Taman adalah tertinggi. Artinya, pusat pertumbuhan di Kabupaten Sidoarjo lebih banyak berada di Kecamatan Taman dan Kecamatan Waru. Posisi sentralitas selanjutnya ditempati oleh Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Krian, dan Kecamatan Candi. Jika dilihat dari peta administrasi Kabupaten Sidoarjo pada Gambar 1 maka terlihat letak kecamatan-kecamatan dengan tingkat sentralitas tertinggi tersebut saling terhubung oleh akses infrastruktur yang memadai. Sepanjang lokasi kecamatan tersebut terhubung dengan jalur mobilitas utama menuju luar wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, wilayah ini memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.
Tabel 6. Interaksi Wilayah per Kecamatan Kecamatan Hierarki Interaksi Wilayah Rank Tarik III 1292 18 Prambon III 2235 16 Krembung Porong Jabon Tanggulangin Candi Tulangan Wonoayu Sukodono Sidoarjo Buduran Sedati Waru Gedangan Taman Krian Balongbendo III III III III I III III III I III III I I I I III
1690 7621 2594 22548 86673 10619 4821 17210 4090204 80301 10027 11309 30130 10566 5501 2287
17 11 14 5 2 8 13 6 1 3 10 7
4 9 12 15
Pusat pertumbuhan yang tinggi juga  memengaruhi kondisi kecamatan di sekitarnya. Terlihat  dari Tabel 3,  Indeks Sentralitas  kecamatan  lain  (diluar  hierarki  I)  yang  letaknya  berdekatan  dengan  kecamatan  pusat  pertumbuhan menunjukkan Nilai  Indeks Sentralitas yang tidak terlalu jauh.  Misalnya Kecamatan Sukodono yang berlokasi diantara Kecamatan  Taman  dan Kecamatan Gedangan memiliki  Nilai  Indeks Sentralitas tertinggi pada  hierarki III. Kecamatan Tulangan mendapatkan pengaruh dari kecamatan di sebelah timur, yakni Kecamatan Candi dan Kecamatan Sidoarjo. Sedangkan,  pada  wilayah  lain  seperti  Kecamatan  Porong  dan  Kecamatan  Balungbendo  mendapati  sentralitas  paling rendah. Maka dari itu, kecamatan ini perlu mendapatkan lebih banyak dukungan baik dari segi kegunaan fasilitas maupun dukungan dari kecamatan lain di sekitarnya yang pertumbuhanya lebih tinggi.
Wilayah  dengan  tingkat  interaksi  tertinggi  adalah  Kecamatan  Sidoarjo.  Kecamatan  ini  menempati  urutan  pertama dengan tingkat interaksi wilayah tertinggi walaupun dengan Indeks Sentralitas yang lebih rendah dari Kecamatan Waru dan Kecamatan Taman. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lokasi dimana Kecamatan Sidoarjo yang teletak di pusat kabupaten sehingga banyak pusat kantor administrasi publik yang berada. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat arus mobilisasi masyarakat  sehingga  menyebabkan  kecamatan  ini  memperoleh  tingkat  fasilitas  yang  memadai  yang  mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari ketersediaan lokasi dan fasilitas tersebut mendukung kecamatan ini untuk memiliki interaksi yang besar terhadap wilayah lain.
Dalam upaya sinkronisasi terhadap rencana pembangunan nasional, RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 dalam  pasal  17  menyatakan  bahwa  strategi  pengembangan  wilayahnya  adalah  pemerataan  pembangunan  melalui pemetaan  wilayah  pengembangan  dan  pusat  pertumbuhan  dengan  menentukan  prioritas  pembangunan. Implementasinya dapat dilakukan melalui pemerataan fasilitas pelayanan publik sesuai dengan benefit di setiap golongan masyarakat. Setiap daerah harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan investasi dan mengelola pendapatan atau modal untuk memperluas peluang usaha sehingga tujuan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
Untuk mendukung RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2019, dibutuhkan wilayah dengan pusat pertumbuhan baru yang  lebih  merata  dan  memiliki  tingkat  interaksi  wilayah  yang  memungkinkan  bagi  pertumbuhan  ekonomi.  Wilayah pertumbuhan baru ini dapat dilihat dari kecamatan yang memiliki tingkat interaksi wilayah potensial dan juga memiliki sebaran fasilitas tinggi pada hierarki yang lebih rendah dari wilayah pusat pertumbuhan yang telah ada. Sebagai contoh,
Kecamatan  Taman  dapat  dikembangkan  untuk  mendorong  perkembangan  ekonomi  pada  Kecamatan  Balongbendo, demikian pula Kecamatan Gedangan dapat dikembang sebagai pusat perekonomian agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Sedati dan Kecamatan Sukodono. Hal yang sama juga dapat diatur pada kecamatan dengan hierarki  I agar mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi di kecamatan di hierarki  bawahnya.  Selain  pembangunan infrastruktur,  pemerintah  juga  dapat  melakukan  peningkatan  program-program  yang  berbasis  akselerasi  dalam  hal pendiidikan. Hal ini dikarenakan dalam upaya akselerasi pembangunan ekonomi daerah, salah satu stimulator penting adalah kualitas SDM di daerah tersebut (Rahayu, 2019). Pemerintah juga dapat meningkatkan program-program berbasis kesehatan karena dengan tingkat kesehatan yang baik, masyarakat akan memiliki tingkat produktivitas yang mumpuni walaupun bukan pada keterampilan dari pendidikan formal (Nurcahyo et al., 2021). Pembangunan fasilitas umum yang diimbangi dengan kualitas SDM yang baik dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo dengan strategi pengembangan yang sesuai melalui pendekatan pemilihan pusat pertumbuhan yang tepat.

## 5. KESIMPULAN
Dalam kesimpulannya, penelitian ini menggambarkan kompleksitas perkembangan wilayah perkotaan, khususnya di Kabupaten  Sidoarjo. Kota-kota dan kabupaten peri-urban seperti  Kabupaten  Sidoarjo menjadi pusat perhatian  dalam konteks  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  wilayah.  Analisis  yang  dilakukan  menyoroti  berbagai  aspek  yang memengaruhi  dinamika  ekonomi  dan  perkembangan  wilayah,  termasuk  faktor-faktor  seperti  sebaran  fasilitas  publik, interaksi spasial, dan hubungan mutualisme antara desa dan kota.
Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk spread effect dari wilayah sekitarnya seperti Kota Surabaya. Efek ini memicu peningkatan perekonomian dan pertumbuhan penduduk tetapi juga meningkatkan ketimpangan sosial-ekonomi, seperti yang tercermin dari peningkatan Rasio  Gini.  Analisis  sebaran  fasilitas  publik  dan  interaksi  spasial  memberikan  gambaran  yang  komprehensif  tentang struktur  wilayah  dan  potensi  pembangunan.  Kecamatan  Taman  dan  Kecamatan  Waru  sebagai  pusat  pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai sentralitas tertinggi sedangkan kecamatan lain menunjukkan tingkat sentralitas yang beragam tergantung pada sebaran fasilitas dan interaksi wilayah.
Di sisi lain, tetap terdapat tantangan dalam proses pengembangan wilayah. Meskipun pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tingkat pengangguran yang tinggi dan ketimpangan yang belum terselesaikan menunjukkan perlunya strategi pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Pemerintah setempat perlu  mengambil  langkah-langkah  konkret  untuk  mengatasi  ketimpangan  ekonomi  dan  meningkatkan  kesejahteraan secara  merata.  Penataan  ruang  yang  terkoordinasi  dengan  baik,  pembangunan  infrastruktur  yang  terencana  dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan wilayah.
Dalam  menghadapi  tantangan  yang  ada,  hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  dasar  untuk  merumuskan  kebijakan pembangunan  yang  lebih  efektif  dan  inklusif.  Dengan  memperhatikan  berbagai  aspek  yang  memengaruhi  dinamika wilayah diharapkan Kabupaten Sidoarjo dapat terus berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi seluruh masyarakatnya, dan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aburaera, M. J., Hasran, & Bachtiar. (2023). Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Administrasita’ , 14 (01), 11 – 21. https://doi.org/https://doi.org/10.47030/administrasita.v14i1.518 Apriyanto, D. N. (2024). Capai Rp 1,3 Triliun, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Tegaskan Pajak untuk Peningkatan Pembangunan Infrastruktur.  Diakses  dari:  https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014033134/capai-rp-13-triliun-bupati-sidoarjo-ahmad- muhdlor-ali-tegaskan-pajak-untuk-peningkatan-pembangunan-infrastruktur
Aulia, B. U. (2020). Overview: Faktor Pendorong Terjadinya Keterkaitan Kota-Desa dari Segi Pergerakan Orang Antara Kota Mojokerto dengan Wilayah Peri-Urban di Kabupaten Mojokerto. DESA-KOTA Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Pemukiman , 2 (1),
58 – 69. Diakses dari: http://jurnal.uns.ac.id/jdk Badan Pusat Statistik. (2023). Konsep. Diakses dari:
https://www.bps.go.id/id/publication/2010/12/23/686ac3f2513f8f8ff3c20c35/konsep-definisi-operasional-baku-statistik-bidang- sosial.html
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2019). Tabel Dinamis. Diakses dari: https://sidoarjokab.bps.go.id/site/resultTab Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2023). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021- 2023. Diakses dari: https://jatim.bps.go.id/indicator/6/54/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-provinsi-jawa-timur.html Desmawan,  D.,  Fitrianingsih,  Falah,  R.,  Drajat,  N.  A.,  Diani,  N.  W.,  &  Marlina,  S.  (2023).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk  terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2020. JEKOMBIS , 2 .
https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i2.1543 Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sidoarjo.  (2021).  Selayang  Pandang.  Diakses  dari: https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/profil/letak-geografis
Fransiska,  B.,  &  Pratomoatmojo,  N.  A.  (2020).  Prediksi  Perkembangan  Permukiman  Berbasis  Cellular  Automata  dan  Perspektif
Developer di Sebagian Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Teknik ITS , 8 (2), 116 – 122. https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.46289 Fudhail, I., Sambodo, H., & Purnomo, S. D. (2021). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Analisis Interaksi Spasial Perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Manajemen dan Sains, 4 . https://doi.org/DOI 10.33087/jmas.v6i1.217 Hidayah,  W.  E.,  &  Rohmadiani,  L.  D.  R.  (2023).  Analisis  Faktor  yang  Berpengaruh  terhadap  Kawasan  Peri  Urban  Kecamatan Wringinanom. COMPACT: Spatial Development Journal , 2 (1), 31 – 40. https://doi.org/10.35718/compact.v2i1.846
Jamshed, A., Birkmann, J., Feldmeyer, D., & Rana, I. Ahmad. (2020). A Conceptual Framework to Understand the Dynamics of Rural – Urban Linkages for Rural Flood Vulnerability. MDPI , 12 . https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su12072894 Kasikoen, K. M. (2018). Analisis Index Sentralitas Terbobot Untuk Penentuan Sistem Hirarki Wilayah. University Esa Unggul , (978- 623-6566-20 – 6), 54 – 73.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (1995).  Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1995 Tentang Usaha Kecil. Diakses dari: https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/9TAHUN~1995UUPenj.htm Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2019). Pertama Kali dalam 20 Tahun, Indeks Pembangunan Manusia  Indonesia  Masuk  Kategori  Tinggi.  Diakses  dari:  https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pertama-kali- dalam-20-tahun-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-masuk-kategori-tinggi
Kusumo, Y.  J., & Annas, M. (2023). Modal Manusia dan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat: Penerapan Kaidah Rantai.  Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. Diakses dari: https://eprints.ums.ac.id/112626 Martadinata, M. A. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tenaga Kerja, Investasi, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. Diponegoro Journal of Economics , 11 (1), 37 – 45. Mintarsih, R., & Sardjito, S. (2019). Penentuan Lokasi Terminal Angkutan Umum Tipe C di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Jurnal Teknik ITS , 8 (1). https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i1.41959
Nurcahyo, C. B., Utomo, C., Indryani, R., Walilulu, Y. E. P. R., & Dita, A. O. F. (2021). Kriteria dalam Pemilihan Prioritas Pengembangan Fasilitas Umum dan Sosial pada Perumahan Berkelanjutan. Jurnal Aplikasi Teknik Sipil , 19 (2), 91 – 98. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2009). Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten  Sidoarjo  Tahun  2009-2029 (pp.  1 – 61).  pp.  1 – 61.  Kabupaten  Sidoarjo:  Sekretaris  Daerah  Kabupaten Sidarjo.
Perdana, M. A. C., Sihombing, T. M., Chrisinta, D., Sahala, J., & Budaya, I. (2023). Pengaruh Dukungan Pemerintah, Infrastruktur, dan Akses Pasar terhadap Pertumbuhan Usaha Kewirausahaan di Wilayah Perkotaan. Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan ,
1 (03), 149 – 161. https://doi.org/10.58812/sek.v1i03.121
Purba, E., & Manurung, E. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar. Jurnal Ekuilnomi , 5 (1), 1 – 8. https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.493 Rahayu, S. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan . Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bogor. https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/76wb8 Ratna, N. L. M. D., Mulyanto, B., & Munibah, K. (2023). Peran Administrasi Pertanahan dalam Perkembangan Wilayah Kota Tangerang Selatan. Journal of Regional and Rural Development Planning , 7 (2), 215 – 234. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.215-234
Resantie, L., & Santoso, E. B. (2020). Identifikasi Pola Perkembangan Wilayah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2020. Jurnal Teknik ITS , 10 (2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.78928 Rumengan, M. R. C., Kindangen, J. I., & Takumansang, E. D. (2019). Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Fasilitas Sosial di Kota Kotamobagu. Jurnal Spasial , 6 (2), 375 – 387. https://doi.org/https://doi.org/10.35793/sp.v6i2.25320 Safitri, Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa  Timur. Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan  Publik , 6 (2),  85 – 96. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339
Saniman,  C.,  Kindangen,  P.,  &  Walewangko,  E.  N.  (2023).  Analisis  Efek  Limpahan  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Wilayah  Bolaang Mongondow Raya. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 24 (1), 95 – 106.
Suswita, I., Damanik, D., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun.
Jurnal Ekuilnomi , 2 (1). https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.118
Sutriyono, S. (2021). Peran Dan Fungsi Sosial Masjid Dalam Meningkatkan Kualitas Keagamaan Masyarakat Desa Palalangan. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 2 .
Syuhada, L. O. M. T., Rindayati, W., & Juanda, B. (2023). Keterkaitan Belanja Pemerintah terhadap PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di  Sulawesi  Tenggara. Journal  of  Regional  and Rural  Development  Planning , 7 (2),  250 – 262. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.250-262 Yunianto, D. (2021). Analisis Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Forum Ekonomi , 23 (4), 688 – 699. https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233
Yuniarti, Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam , 2 . https://doi.org/https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207 Zamaya, Y., & Tampubolon, D. (2021). Kebijakan Penentuan Pusat Pertumbuhan Industri untuk Mendukung Pembangunan Daerah.
Jurnal Niara , 2 (14), 101 – 111. https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.6248