## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BANGKIT BERDAYA DI KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI
Dimas Pratama Putra 1 , Murtir Jeddawi 2 & Andi Masrich 3
1,2,3 Sekolah Pacasarjana Magister Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia Correspondence Author: dmspratama21@gmail.com

## ABSTRACT
Bangkit  Berdaya  is  a  program  that  aims  to  encourage  the  accelerated  development  of  neighborhood infrastructure  and  utilities  (RT)  in  the  Jambi  City  area,  as  well  as  encouraging  community  participation  in environmental development. This research was motivated by the research author's interest in the participation of the people of Telanaipura District, Jambi City in the development of infrastructure in the sub-district environment. This research aims to find out how community participation in the rise to empowerment program and determine the factors inhibiting community participation in the rise to empowerment program as well as efforts to overcome the factors inhibiting community participation in the rise to empowerment program in the Telanaipura subdistrict, Jambi City. The theory used is participation theory according to (Eko, 2004:222). The method used in this research is a qualitative research method using a descriptive approach which is intended to understand situations, events, roles, groups or social interactions. Data obtained through literature study, observation, interview documentation. The results of the research show that firstly, the Community Voice which conveys aspirations, ideas, needs, interests and so on through discussion forums in neighborhood units (RT) in sub-districts within the Telanaipura sub-district, Jambi City has been running well. The next access is an arena of meeting point between the community and the government. The government is obliged to open access for the community and provide public services or provide other public  infrastructure  for  the  community.  There  are  still  sub-districts  where  community  participation  in  the implementation of the rise to power program has not run optimally. The final control is the community's ability to critically assess policies, both the government and their own community, which have not yet been implemented well.

## Keyword:  Community  Participation,  Voice,  Access  and  Control  in  Implementing  the  Bangkit Berdaya Program.

## PENDAHULUAN
Di Indonesia konsep pembangunan berkelanjutan yang bertajuk pembangunan nasional telah lama  dicanangkan  demikianlah  yang  dapat  dikenal  dengan  Rencana  pembangunan  jangka  panjang daerah  (RPJPD),  Rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  (RPJMD),  Rencana  kerja pembangunan  daerah  (RKPD),  demianklah  dengan  era  dewasa  ini.  Adapun  pembangunan  nasional disatu sisi telah memberikan hasil yang memuaskan, disisi lain juga masih banyak agenda pembangunan di  bidang  ekonomi,  sosial,  lingkungan  dan  tata  kelola  yang  masih  tertinggal  yaitu,  Kemiskinan, ketimpangan, penghidupan ekonomi yang layak, pembangunan perkotaan berkelanjutan, pengelolaan sumber  daya  alam  dan  lingkungan  merupakan  contoh  dari  agenda  pembangunan  yang  belum terselesaikan,  dan  sebagai  organisasi  pelaksana  pembangunan  nasional  dimaksud  dilaksanakan  oleh birokrasi pemerintah.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terkadang kebiasaan birokrasi besar cenderung lamban dan kurang respossif terhadap perkembangan dunia, regional, dan nasional. Akibatnya daya saing  lemah  dan  menjadi  pemicu  kurang  optimalnya  pelayanan  kepada  masyarakat.  Artinya  kepala

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
daerah diharapkan dapat menghilangkan kelemahan sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Pudjianto, 2019:23).
Fungsi pemerintahan sendiri terdiri atas empat bagian, pelayanan (public service) , pembangunan (development), pemberdayaan (empowering) , dan pengaturan (regulation). (Rasyid, 2022:7) menambahkan bahwa  untuk  mengetahui  suatu  masyarakat,  maka  lihatlah  pemerintahannya.  Artinya  fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintah itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Maka pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim  dikenal  sebagai  fungsi  regulasi  dengan  segala  bentuknya,  dimaksudkan  sebagai  usaha  untuk menciptakan  kondisi  yang  tepat  sehingga  menjadi  kondusif  bagi  berlangsungnya  berbagai  aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Pemberdayaaan juga akan mendorong  kemandirian  masyarakat  dalam  pembangunan  akan  menciptakan  kemakmuran  dalam masyarakat.
Partisipasi  tidak  hanya  berarti  mengambil  bagian  dalam  pelaksanaan,  perencanaan pembangunan.  Partisipasi  berarti  memberikan  sumbangan  agar  dalam  pengertian  kita  mengenai pembangunan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  cita-cita  mengenai  keadilan  sosial  tetap  dijunjung  tinggi. Partisiapasi  juga  dalam  pembangunan  berarti  mendorong  kearah  pembangunan  yang  serasi  dengan martabat manusia (Yuwono, 2001 : 124).
Dari  hasil  laporan  realisasi  keuangan  dan  swadaya  masyarakat  diatas  dapat  terlihat  bahwa masyarakat yang berpartisipasi baik melalui sumbangan warga yang tercantum dari tabel diatas cukup beragam dan sumbangan melalui sarapan pagi dan makan siang untuk warga yang sedang bergotong- royong  sendiri  menunjukan  bahwa  respon  masyarakat  kelurahan  buluran  kenali  didalam  program bangkit berdaya sudah berjalan dengan baik, bahkan antusias masyarakat yang hadir pada saat gotong- royong dari masing-masing RT (rukun tetangga) juga dapat dikatakan sudah berjalan dengan optimal. Tentu hal ini sangat berbeda dengan respon masyarakat kelurahan teluk kenali yang masih minimnya berpartisipasi melalui hadir pada saat pengerjaan program ataupun yang berpartisipasi melalui swadaya konsumsi dan swadaya lainnya.
Penyerapan permintaan akan kebijakan Bangkit berdaya ini tidak berjalan optimal dalam suatu wilayah  sebagaimana  tonggak  awal  keberhasilan  dari  inovasi  kebijakan  ini  adalah  partisipasi masyarakatnya,  namun  jika  masyarakatnya  saja  tidak  aktif  dan  tidak  memiliki  semangat  bergotong royong  maka  inovasi  ini  akan  mengalami  keterhambatan.  Pada  faktanya  kondisi  Kota  Jambi  terus mengalami peningkatan, namun tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakat.
Oleh  karena  itu  peneliti  mencoba  menghadirkan  sudut  pandang  yang  baru,  dimana menempatkan  Partisipasi  Masyarakat  sebagai  ujung  tombak  keberhasilan  dari  program  Bangkit Berdaya. Dimana peran serta masyarakat  harus  populer  dikalangan  pembuat kebijakan sehingga bukan hanya pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Disamping itu pemahaman komperehensif  tentang  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  serta  pelaku  kebijakan  juga  perlu diperhitungkan. Pemerintah harus mengerahkan usaha yang sungguh-sungguh dalam mengembalikan semangat  gotong  royong  yang  cenderung  memudar  dewasa  ini  apalagi  pada  masyarakat  perkotaan. Sehingga implementasi kebijakan menjadi lebih efektif dan efisien.
Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan  dengan  kedaulatan  rakyat,  yang  dijalankan  melalui  sistem  demokrasi.  Dalam sistem  demokrasi,  peneyelanggaraan  negara  pada  partisipasi  masyarakat  dan  kepentingan  rakyat (Ridwan HR, 2014:8).

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak  saja  ditentukan  oleh  pemerintah  dan  aparatnya  melainkan  juga  oleh  besarnya  pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
Literatur klasik selalu menunjukan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  evaluasi  program  pembangunan,  tetapi  makna  substantif  yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi antara lain adalah voice, akses dan kontrol  (Eko, 2004:222). Pengertian dari masing-masing sekuen-sekuen tersebut di atas adalah: 1) Voice, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah; 2) Akses , maksudnya adalah mempengaruhi  dan  menentukan  kebijakan  serta  terlibat  aktif  mengelola  barang-barang  publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik; 3) Kontrol , maksudnya adalah bagaimana masyarakat  mau  dan  mampu  terlibat  untuk  mengawasi  jalannya  tugas-tugas  pemerintah.  Sehingga nantinya  akan  terbentuk  suatu  pemerintahan  yang  transparan,  akuntabel  dan  responsif  terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.
(Davis  dan  Newstrom,  1989)  menyebutkan  bahwa  salah  satu  esensi  dari  partisipasi  adalah keterlibatan  yang  berarti  adanya  keterlibatan  mental  dan  emosional  dibanding  hanya  aktivitas  fisik, sehingga dengan itu maka partisipasi secara sukarela lebih jelas dibanding mobilisasi.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan,  merupakan  kesukarelaan  anggota  masyarakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan pembangunan. Diungkapkan oleh (Dusseldorp, 1981), bahwa kesukarelaan masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan sebagai berikut: a) Partisipasi Spontan, peran-serta  yang  tumbuh  karena  motivasi  intrinsik,  berupa  pemahaman,  penghayatan,  dan keyakinannya sendiri; 2) Partisipasi Terinduksi, peran-serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik, berupa bujukan, pengaruh, dan dorongan dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi; 3) Partisipasi Tertekan oleh Kebiasaan; peran- serta  yang  tumbuh  karena  adanya  tekanan  yang  dirasakan  seperti  yang  dirasakan  masyarakat  pada umumnya. Atau peran-serta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai atau norma yang dianut  oleh  masyarakat.  Jika  tidak  berperan-serta,  khawatir  akan  tersisih  atau  dikucilkan  oleh masyarakat  sekitar;  4)  Partisipasi  Tertekan  oleh  Alasan  Sosial-Ekonomi;  peran-serta  yang  dilakukan masyarakat,  karena  takut  akan  kehilangan  status  sosial  atau  menderita  kerugian  dengan  tidak memperoleh bagian dari manfaat hasil kegiatan pembangunan; 5) Partisipasi Tertekan oleh Peraturan, peran serta yang dilakukan masyarakat, karena takut menerima hukuman dari peraturan atau ketentuan yang diberlakukan.
Lebih lanjut GordonW. Allport berpendapat bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Bentuk partisipasi politik warga negara tampak  dalam  aktivitas-aktivitas  politiknya.  Aktivitas-aktivitas  politik  tersebut  dapat  berupa keikutsertaan warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik, ikut memberikan suara dalam pemilu, dan ikut menduduki jabatan-jabatan baik politik maupun pemerintahan.
Pada  tahap  pelaksanaan  pembangunan  prasarana  lingkungan  berpegang  pada  penyampaian kebenaran (truth) , ketepatan (appropriateness), kejujuran/ketulusan (sincerity), transparency, equality, dan kepercayaan  (Purba,  2005:86).  Ada  beberapa  prinsip  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  termasuk dalam  pembangunan  prasarana  diantaranya  adalah:  1)  Prinsip  partisipatif.  Harus  dipahami  bahwa pelaksanaan kegiatan ini bukanlah milik segolongan orang atau kepentingan pihak tertentu saja, tetapi merupakan  kepentingan  bersama  dan  merupakan  hasil  keputusan  bersama,  yang  hasilnya  akan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
dirasakan manfaatnya oleh semua pihak yang berkepentingan; 2) Prinsip warga sebagai pelaksana, orang luar sebagai fasilitator. Dalam pelaksanaan kegiatan orang luar harus menyadari bahwa mereka hanya berperan  sebagai  fasilitator  dan  bukannya  guru,  penyuluh  atau  instruktur  serta  pelaksana  kegiatan tersebut.
Moeljanto  menyatakan  bahwa  dalam  konteks  partisipasi  lokal,  semua  mitra  pelaksana  suatu program  merupakan  persyaratan  murni,  artinya  pelaksanaan  harus  memaksimumkan  partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum mereka. Terlepas dari peranan pemerintah dalam  menggerakkan  partisipasi  tersebut  juga  terdorong  oleh  adanya  motivasi  tertentu.  Motivasi- motivasi  yang  juga  dimaksudkan  itu  dapat  kita  lihat  pada  penjelasan  Partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan banyak sekali ditentukan oleh: a) Kebutuhannya; b) Interest masyarakat; c) Adat istiadat dan sifat komunial yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain.
Menurut (Salusu, 1998:104) “Partisipasi secara garis besar dapat dikatagorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu”. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai–nilai tertentu yang dihayati seseorang.
Menyimak penjelasan tersebut maka jelas bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan karena itu merupakan kebutuhan di dalamnya memuat berbagai kepentingan. Partisipasi masyarakat dalam  pembangunan  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat  interaksi  antara  masyarakat  itu  sendiri dengan  pemerintah.  Interaksi  yang  dimaksud  disini  adalah  adanya  hubungan  saling  pengertian  dan saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa ada hal tersebut maka pembangunan yang merupakan kebijakan pemerintah sulit diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.
Pandangan  lainnya,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  (Mubyarto,  1984),  “partisipasi  masyarakat dalam pembangunan harus diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai  kemampuan  setiap  orang  tanpa  berarti  mengorban  kepentingan  diri  sendiri”.  Keberhasilan pemabangunan  nasional  pada  umumnya  tidak  saja  ditentukan  oleh  pemerintah  dan  aparatanya melainkan  juga  oleh  besarnya  pengertian,  kesadaran  dan  partisipasi  seluruh  lapisan  masyarakat. Menurut (Muhajir 1980) juga melihat pasrtisipasi dalam empat kegiatan yakni: a) Keterlibatan orang dalam  proses  pengambilan  keputusan;  b)  Keterlibatan  orang  di  dalam  pelaksanaan  program  dan pengambilan keputusan; c) Keterlibatan orang didalam menikmati hasil dari kegiatan; d) Keterlibatan didalam evaluasi suatu progam yang sudah terlaksana.
Sedangkan  menurut  Ericson  dalam  (Slamet,  1993)  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: 1) Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipasi  (lengkapai  di  LTBR)  pada  tahap  ini  maksudnya  adalah  pelibatan  seseorang  pada  tahap penyusunan  rencana  dan  strategi  dalam  penyusunan  kepanitiaan  dan  anggaran  pada  suatu kegiatan/proyek.  Masyarakat  berpartisipasi  dengan  aktif  dalam  mengikuti  rapat  warga  dan  juga  ikut memberikan usulan, saran dan kritik pada rapat tersebut; 2) Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan  pekerjaan  suatu  proyek.  Masyarakat  disini  dapat  memberikan  tenaga,  uang  ataupun material/barang  serta  ide-ide  sebagai  salah  satu  wujud  partisipasinya  pada  pekerjaan  tersebut;  3) Partisipasi  di  dalam  pemanfaatan (utilitazion  stage). Partisipasi  pada  tahap  ini  maksudnya  adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyekyang telah dibangun.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## METODE PENELITIAN
Desain  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  Menurut  (Creswell 2016:74)  penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dimana mengkaji mengenai partisipasi masyarakat dalam program bangkit berdaya, serta menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Bangkit Berdaya, Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum  yang  mengatur  tema  penelitian  diharapkan  dapat  menghasilkan  analisis  komprehensif. Diantaranya adalah Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bangun Kelurahan Secara Intensif, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  dimaksudkan  untuk    meneliti  dan memahami  situasi,  peristiwa,  peran,  kelompok  atau  interaksi  sosial  tertentu,  yakni  penelitian  yang berusaha  menggambarkan  objek  atau  subjek  yang  diteliti  sesuai  dengan  apa  adanya,  dengan  tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Dengan kata lain  peneliti  akan  dapat  menggambarkan  objek  atau  subjek  yang  diteliti  sesuai  dengan  apa  adanya sehingga dapat disimpulkan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

## PEMBAHASAN
Dalam  pelaksanaan  Program  Bangun  Kelurahan  Secara  Intensif  dan  Terpadu  atau  disebut dengan Program Bangkit Berdaya yang dilaksanakan di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Dimana program  ini  bertujuan  untuk  membangun  pembangunan  yang  adil  dan  merata  berdasarkan pembangunan rukun tetangga (RT) didalam wilayah Kota Jambi.  Selain itu juga program ini bertujuan untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  pembanguna.n  dilingkungan  rukun  tetangga  (RT) dalam wilayah Kota Jambi. Penelitian ini menggambarkan partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan program bangkit berdaya yang berlokasi di kecamatan Telanaipura Kota Jambi.  Dimana menempatkan partisipasi masyarakat sebagai ujung tombak dari keberhasilan program ini sebagaimana pelaksanaan program bangkit berdaya Pelibatan masyarakat dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya penelitian ini merujuk pada pendapat Sutoro  Eko  (2004:222)  terkait  dengan  partisipasi  yang  dimaknai  sebagai  keikutsertaan  masyarakat mengambil  bagian (take  part) untuk  mendukung  dan  menyukeskan  program-program  pemerintah. Partisipasi  sendiri  tidak  hanya  melihat  keikutsertaan  masyarakat  didalam  pembangunan  akan  tetapi makna  terdalam  partisipasi  adalah voice, akses  dan  kontrol  masyarakat  terhadap  pemerintahan  dan pembangunan  yang  mempengaruhi  kehidupannya  sehari-hari.  Adapun  hasil  penelitian  diuraikan sebagai berikut:
Voice
Voice merupakan  keterlibatan  masyarakat  dalam  menyuarakan  aspirasinya  dalam  bentuk gagasan, kebutuhan, kepentingan, tuntutan kritik serta saran didalam peneyelenggaraan pemerintahan. Secara garis besar, voice adalah sebuah konsep yang ingin memperlihatkan adanya representasi aspirasi warga  secara  murni  tanpa  harus  terbatasi  sekat  konstituten  didalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
pembangunan dimana proses perencanaan atau Planning dalam suatu kebijakan yang melibatkan peran aktif masyarakat diharapkan menjadi pondasi bagi pemerintah didalam mengakomodir kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.
Tabel 4.3
Daftar Hadir Musyawarah Pembangunan Kelurahan Buluran Kenali
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Tahun 2023 No. Utusan Jumlah Yang Diundang Jumlah Yang Hadir (orang) 2023 2019 1 Ketua RT 1-19 19 17 2 Bappeda Kota Jambi 1 1 3 Dinas PUPR Kota Jambi 1 1 4 Camat Telanaipura Kota Jambi 1 1 5 TP-PKK Kel. Buluran Kenali 1 2 6 Kabag Pemerintahan Setda Kota Jambi 1 1 7 Ketua LAM Kel. Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi 1 1 Jumlah 25 45
Hasil Olahan Peneliti, Tahun 2024
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa partisipasi masyarakat melalui ketua rukun tetangga  yang ada  di  kelurahan  buluran  kenali  kecamatan  telanaipura  yang  menyampaikan  aspirasinya  melalui musyawarah pembangunan kelurahan buluran kenali kecamatan telanaipura kota jambi sudah berjalan dengan baik hal ini dapat terlihat sebagaimana jumlah yang hadir pada tabel musyawarah pembangunan di kelurahan buluran kenali kecamatan telanaipura kota jambi.
M. Nurkholis Mursid, SE, ME Selaku Lurah Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dalam  wawancaranya  mengatakan  bahwa:  Untuk  kelurahan  buluran  kenali  pada  saat  musyawarah pembangunan  yang  dilaksanakan  kelurahan  selurah  Rukun  Tetangga  (RT)  yang  ada  di  kelurahan buluran  diwajibkan  untuk  hadir.  Karena  pada  saat  musyawarah  pembangunan  pihak  kelurahan memang mengundang seluruh OPD terkait baik itu Dinas Pekerjaan Umum, Anggota DPRD Dapil III Kota Jambi, Dinas Pertanian dan lainnya. Karena Musyawarah Pembangunan merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan seluruh aspirasinya terkait pembangunan dan menyapaikan usulan lainnya baik itu fisik maupun non fisik. (wawancara 15 Maret 2024).
Dari  hasil  wawancara  diatas  bahwa  partisipasi  masyarakat  didalam  proses  menyampaikan aspirasi sudah berjalan dengan baik hal ini sebagimana hasil wawancara diatas. Rizalul Fikri, S.E, M.AP. Selaku  Camat  Telanaipura  Kota  Jambi  mengatakan  bahwa:  Di  dalam  pelaksanaan  program  bangkit berdaya  di  kecamatan  telanaipura  partisipasi  masyarakat  dan  kerjasama  antar  masyarakat  sangatlah dituntut. Partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan program bangkit berdaya sendiri tidak hanya pada level  menyampaikan  aspirasinya  melalui  musrembang  di  tingkat  kelurahan  akan  tetapi  masyarakat diharapkan  untuk  ikut  bekerja  sama  didalam  pengerjaan  apa  yang  telah  diusulkan  masyarakat  itu sendiri. Hal ini dikarenakan memang bantuan didalam program tidak berupa uang ataupun usulan masyarakat akan dikerjakan oleh pihak pemerintah dalam hal ini terkait dengan insfrastruktur jalan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
lingkungan misalnya Dinas Pekerjaan Umum, didalam program bangkit berdaya tidak demikian. Akan tetapi bantuan berupa bahan material yang nantinya akan dikerjakan masyarakat secara swadaya dan dikerjakan secara bergotong-royong (wawancara 11 Maret 2024).
Dari hasil wawancara diatas dapat terlihat bahwa didalam pelaksanaan program bangkit berdaya partisipasi  masyarakat  tidak  hanya  pada  level  menyampaikan  aspirasi  saja  akan  tetapi  masyarakat dilibatkan sampai pada tahapan pengerjaan apa yang telah diusulkan masyarakat melalui musrembang. Suhaimi  selaku  Ketua  Lembaga  Adat  Kecamatan  Telanaipura  Kota  Jambi  dalam  wawancaranya mengatakan: Adanya program bangkit berdaya ini memang manfaatnya secara langsung sudah dirasakan masyarakat khususnya di kecamatan telanaipura kota jambi, dari undangan yang saya hadiri saya melihat untuk  antusias  dari  masing-masing ketua rukun tetangga yang diundang hampir seluruhnya bahkan seluruhnya menghadiri dan yang menyampaikan terkait dengan apa saja yang menjadi kebutuhan di lingkungan rukun tetangga (wawancara 15 Maret 2024).
Dari hasil wawancara diatas dapat terlihat bahwa partisipasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di kelurahan buluran kenali sudah berjalan dengan baik dari masing-masing ketua rukun tetangga  yang  diundang  hampir  seluruhnya  menghadiri  undangan  musyawarah  pembangunan  yang diadakan kelurahan. Yani Selaku Ketua Rukun Tetangga 05 Kelurahan Buluran Kenali menyatakan bahwa: Tentu kami khususnya warga RT 05 memang dari sejak 2018 sangat merasakan dampak yang positif dari program ini, kami warga bisa mengusulkan apa saja yang menjadi kebutuhan warga RT 05 mulai dari pos kamling, renovasi posyandu dan jalan di lingkungan Rt kami, setiap yasinan bulanan atau  rapat-rapat  RT  warga  disini  selalu  kompak  menyampaikan  keluhan-keluhan  terkait  dengan pembanguan, dan nanti saya atau perwakilan dari RT bisa menyampaikan pada saat musrembang di tingkat kelurahan. (wawancara 17 Maret 2024).
Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa partisipasi masyarakat di kelurahan buluran kenali masih terjaga, yang mana kelurahan tersebut mengadakan pertemuan rutin melalui yasinan ataupun rapat-rapat tingkat RT (rukun tetangga). Warga bisa merembugkan apa saja yang menjadi kebutuhan di lingkungan RT.

## Akses
Selanjutnya akses yang berarti ketersediaan ruang dan kemampuan bagi siapa saja yang terlibat dalam proses pemerintahan. akses yang juga merupakan ruang masyarakat untuk masuk dalam arena governance, yakni mempengaruhi dan ikut menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang- barang publik. Artinya akses merupakan arena titik temu antara masyarakat dan pemerintah. Untuk itu pemerintah wajib membuka aksses bagi masyarakat dan memberikan layanan publik atau menyediakan insfrasrtuktur  publik  lainnya  bagi  masyarakat.  Sebaliknya  masyarakat  bersama-sama  proaktif mengidentifikasi problem, kebutuhan dan potensi maupun merumuskan gagasan pemecahan masalah di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari.
Didalam penelitian ini Program bangkit berdaya dimaknai sebagai titik temu antara  pemerintah dan masyarakat sekaligus respon pemerintah terhadap aspirasi masyarakat didalam pembangunan di lingkungan RT (rukun tetangga) yang ada di kota jambi. sebagaimana yang telah duraikan pada bab sebelumnya  program  bangkit  berdaya  bertujuan  untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  di  dalam pembangunan  lingkungan,  Sekaligus  mendorong  percepatan  pembangunan  dan  utilitas  lingkungan yang di kota jambi.
Untuk itu bantuan yang diterima bukanlah berupa uang, namun berupa bahan/material yang nantinya  akan  digunakan  untuk  membangun  jalan  lingkungan,  drainase  dan  program  ini  juga

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
mengakomodir pembangunan fasilitas umum seperti, kelengkapan tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya yang ada di lingkungan rukun tetangga (RT) di kota jambi, sebagaimana yang diusulkan oleh rukun tetangga (RT) melalui musyawarah pembangunan di tingkat kelurahan.
Tabel 4.5
Laporan Realisasi Keuangan dan Swadaya dari Masyarakat Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Teluk Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Tahun 2022
No Jenis Pekerjaan RT Jumlah KK Pagu APBD (Rp) APBD Volume Yang Dibangun Realisasi Swadaya Masyarakat Total Hadir Gotong Royong Materi al Konsums i Swadaya Lainnya 1 Kelurahan Teluk Kenali 58.000.0 00 57.961.824 57.961.8 24 1.1 Pembangunan Jalan Setapak 1 89 21.000.0 00 20.983.959 50 m x 2 m - - - 21.000.0 00 19 Org 1.2 Pembangunan Jalan Setapak 3 127 18.000.0 00 17.989.623 (20 m x 2,5 m x 0,15 m) (40 m x 1,5 m x 0,10 m) - - - 18.000.0 00 33 Org 1.3 Pembangunan Lapangan Bandminton 5 201 19.000.0 00 18.988.242 14,5 m x 7,5 m - - - 19.000.0 00 51 Org
Sumber : Dokumen Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Tahun 2022
Dari tabel diatas laporan realisasi keuangan dan swadaya masyarakat didalam program bangkit berdaya yang hadir pada saat pengerjaan pembangunan jalan setapak masih terbilang sangat rendah selain itu juga masyarakat yang berpartisipasi melalui swadaya baik itu material dan swadaya konsumsi ataupun swadaya lainnya bahkan tidak ada satupun masyarakat yang berpartisipasi. Rostini, S.E selaku Sekretaris Kelurahan Teluk Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi mengatakan bahwa: Mengenai pelaksanaan program bangkit berdaya ini memang kelurahan Teluk Kenali mengalami permasalahan partisipasi masyarakat terkait program bangkit berdaya sendiri masih minimnya partisipasi masyarakat mengakibatkan  kebijakan  Bangkit  berdaya  tidak  terlaksana  secara  optimal.  Adanya  pengharapan masyarakat akan di beri imbalan baik berupa uang ataupun hadiah ketika telah melaksanakan kebijakan bangkit berdaya, menjadi salah satu faktor penghamabat, kemudian dari usulan pembangunan yang diinginkan  masyarakat  di  lingkungan RT  dalam suatu kelurahan,  bahkan  ada  yang tidak  ada  sama sekali,  karena  masyarakat  di  wilayah  tersebut  masih  menganggap  bahwa  kegiatan  pembangunan  ini seharusnya di kerjakan oleh pemerintah bukan malah masyarakatnya. (wawancara 18 Maret 2024)
Dari hasil wawancara diatas terlihat adanya perbedaan persepsi masyarakat dengan pemerintah terkait  dengan  pelaksanaan  program  bangkit  berdaya  tersebut  yang  mana  adanya  pengharapan masyarakat  akan  diberi  imbalan  atau  upah.  Selain  itu  juga  masyarakat  menganggap  bahwa  kegiatan pembangunan  adalah  pemerintah  bukan  masyarakat  itu  sendiri.  Adanya  persepsi  tersebut  tentu  ini menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat di kelurahan tersebut. Muslim yang merupakan warga RT 18 Kelurahan Teluk Kenali dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa: Pembangunan itukan kewajiban pemerintah kenapa harus kami yang membangun seperti jalan, dreinase dan lainnya, jika memang kami yang membangun seharusnya ya kami diberi upah karna memang itu kan ada dananya, sementara kami jika ikut mengerjakan pembangunan tentu kami akan meninggalkan perkejaan kami, yang mana rata-rata kelurahan ini memiliki status pekerjaan sebagai

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
petani, nelayan dan buruh bangunan, tentu kami mengharapkan adanya sebuah imbalan baik berupa upah ataupun hadiah dari pemerintah. (wawancara 18 Maret 2024).
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  dicermati  bahwa  adanya  persepsi  dari  masyarakat  yang beranggapan bahwa pembangunan itu  kewajiban dari pemerintah.
Tentu persepsi ini memang sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan program bangkit berdaya sendiri, dan juga kondisi mata pencaharian masyarakat, seabagai petani, nelayan dan buruh bangunan membuat waktu untuk menghadiri rapat-rapat pembangunan dan bergotong royong menjadi sedikit.
Zulkifli Muchtar, S.E selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Telanaipura Kota Jambi disampaikan pada saat wawancara beliau mangakatan bahwa: Terkadang memang ada sebagian wilayah  yang  beranggapan  kalau  itu  tugas  pemerintah,  tapi  mau  gimana  lagi  dinas  PU  tidak  dapat mengakomodir  semua  usulan  masyarakat  apalagi  ini  pembangunan  skala  kecil.  Untuk  itu  program bangkit berdaya merupakan jawaban akan hal tersebut, namum sangat disayangkan adanya perbedaan persepsi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat.    (wawancara  11  Maret  2024).  Dari  hasil  wawancara diatas  terlihat  bahwa  perbedaan  pemahaman/persepsi  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  terkait dengan  tujuan  program  bangkit  berdaya  yang  berimbas  pada  partisipasi  masyarakat  didalam pelaksanaan program bangkit berdaya.

## PENUTUP
Berdasarkan analisis dan temuan-temuan dilapangan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:  1)  Partisipasi  masyarakat  didalam  pelaksanaan  program  bangkit  berdaya  di  kecamatan telanaipura kota jambi, dapat dikatan sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kelurahan dan RT (rukun tetangga) yang ada dikecamatan telanaipura kota jambi partisipasi masyarakatnya masih rendah.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  rendahnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  menyampaikan aspirasinya  pada  musyawarah  pembangunan  yang  diadakan  kelurahan,  serta  rendahnya  partisipasi masyarakat yang ikut bergotong-royong pada saat pengerjaan pembangunan ataupun masyarakat yang memberikan swadayanya melalui sumbangan dana ataupun memberikan sumbangan melalui makanan yang masih rendah. Yang mana program ini memiliki konsep pelibatan secara aktif peran masyarakat, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan insfrastruktur yang dibangun; 2) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan lingkungan serta adanya persepsi masyarakat yang  beranggapan  bahwa  pembangunan  merupakan  tanggungjawab  pemerintah  bukan  masyarakat. Adanya  perbedaan  persepsi  tersebut  merupakan  belum  optimalnya  peran  pemerintah  dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan poin-poin penting terkait dengan manfaat yang akan diterima masyarakat melalui program tersebut. Tentu hal ini menjadi rendahnya masyarakat yang berpartisipasi melalui program bangkit berdaya. Disisi lain adanya kesibukan membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi didalam program bangkit berdaya; 3) Selain itu juga aspek kontrol/ evaluasi masyarakat  untuk  terlibat  mengawasi  serta  melakukan  penilaian  secara  kritis  terhadap  kebijakan (implementasi  dan  resiko)  tindakan  pemerintah  dan  Sebaliknya  masyarakat  juga  secara  kritis  dan reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka belum berjalan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri Marzali, 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Arifin Rahman, 1998. Sistem politik Indonesia dalam persfektif struktural fungsional, Surabaya. Boediono, 2007. Metode penelitian kualitatif, Alfabeta, Bandung.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Isbandi Rukminto Adi, 2003. Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Interverensi Komunitas, Jakarta.
Mardiasmo, 2002. Otonomi daerah dan manjemen keuangan daerah, Andi, Yogyakarta.
Safitri  Ani,  2021.  Grand  Inovasi  Pemerintahan  Daerah  (Studi  Kebijakan  Tentang Program  bangkit Berdaya Kota Jambi, UIN STS, Jambi.
Saifudin, 2009. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan, FH UII Pres, Yogyakarta. Sholichin Abdul Wahab, 2008. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Sugiyono, 2014. Metode penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif R.N, Cet. Ke-19, Alfabeta,
Bandung.
W. Gulo, 2002. Metodologi penelitian, Rajawali Press, Jakarta.
Widodo Sigit Pudjianto, 2019. Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah, Komps Media Nusantara, Jakarta.
Yulia  Agustin  Theresia  dkk,  2021.  Efektivitas  Program  Bangkit  Berdaya  Dalam  Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Provinsi Jambi, Jurnal Visioner Vol. 13 No. 1, Jambi.
Theresia  Yulia  Agustin,  2021, Efektivitas  Program  Bangkit  Berdaya  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Jefri Candra Putra J, 2018, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kampung Bantar (Bersih, Aman  dan  Pintar)  Di  Kecamatan  Alam  Barajo  Kota  Jambi  Provinsi  Jambi, Program  Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
Fiqri Fajri 2022, Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Dan Penilaian Kampung Bersih, Aman Dan Pintar DI Kota Jambi, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Polutik Universitas Sriwijaya.
Chintya  Pertiwi  2019, Implementasi  Program  Pemerintah  Kota  Jambi  Menuju  Bangkit  Berdaya,, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru.
Rara Nori Alfiionita 2022, Perspektif Pelaksanaan Program Bangun Kelurahan Secara Intensif Dan Terpadu Yang  Berazaskan  Swadaya  Kecamatan  Kotabaru  di  Kota  Jambi, Departemen  Administrasi  Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
Ani Safitri 2020, Grand Inovasi Pemerintah Daerah (Studi Kebijakan Tentang Program Bangkit Berdaya Kota Jambi), Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  Fakultas  Syariah  Universitas  Islam  Negeri  Sulthan Thaha Saiffudin Jambi.