Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 195-205

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA EMPANG DI DESA   SAPPA BUNGORO KECAMATAN BUNGORO KABUPATEN PANGKEP
Hasri Ainun Pratiwi, M. Thahir Maloko Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email:hasriainunp27@gmail.com

## Abstrak
Islam  adalah  agama  yang  tidak  menyulitkan  masyarakat  untuk  melakukan  praktik sewa menyewa asalkan sesuai dengan syariat Islam. Hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan  dalam  setiap  perkara  yang  dihalalkan  dan  diharamkannya,  juga  tidak mengabaikan  realitas  dalam  setiap  peraturan  dan  hukum  yang  di  tetapkannya  baik individu,  keluarga,  masyarakat,  negara  maupun  umat  manusia. 1 Praktik  sewa menyewa empang di Desa Sappa Bungoro Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep memberikan  solusi  kepada  masyarakat  yang  akan  melakukan  perjanjian  bahwa  jika ingin melakukan perjanjian sebaiknya menggunakan perjanjian secara tertulis karena mengunakan  bukti  yang  lebih  kuat.  Sehingga  kedua  belah  pihak  yang  melakukan perjanjian  tidak  mengalami  kerugian.  Ditinjaun  dari  ketentuan  hukum  Islam  tentang sewa  menyewa  empang  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam.  karena  merugikan  salah satu  pihak  yang  dimana  pihak  pemilik  empang  meminta  biaya  tambahan  kepada penyewa setelah perjanjian sudah ada. Banyak terjadi peristiwa sewa menyewa, salah satunya adalah sewa menyewa empang yang digunakan untuk mencari nafkah dengan cara  menggarapnya.  Jika  seseorang  melakukan  perjanjian  dengan  pihak  lain  maka, semua pihak harus patuh pada isi perjanjian tersebut dan tidak boleh dengan sepihak mengubah atau mencabut perjanjian, tapi pada kenyataannya ada kasus yang dimana setelah  melakukan  perjanjian  dia  mengingkari  isi  perjanjian  tersebut  dimana  pihak yang  menyewakan  empang  menambah  biaya  setelah  melakukan  perjanjian Berdasarkan  hal  tersebut  sehingga  mendorong  penulis  untuk  mengangkat  Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap  Sewa  Menyewa  Empang  di  Desa      Sappa  Bungoro Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep
Kata kunci: Empang, Hukum Islam, Sewa Menyewa

## Abstract
Islam is a religion that does not make it difficult for people to practice leasing as long as  it  is  in  accordance  with  Islamic  law.  Islamic  law  does  not  ignore  the  reality  in every case that it is  permitted and forbidden, nor does it ignore the reality in  every
1 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 184.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 195-205
regulation  and  law  that  it  establishes,  whether  it  be  individuals,  families, communities,  states  and  mankind.  The  practice  of  renting  ponds  in  Sappa  Bungoro Village,  Bungoro  Subdistrict,  Pangkep  Regency  provides  a  solution  for  people  who will enter into an agreement that if they want to make an agreement, they should use a  written  agreement  because  it  uses  stronger  evidence.  So  that  both  parties  to  the agreement do not suffer losses. Judging from the provisions of Islamic law regarding the rental of ponds is not in accordance with Islamic law. because it is detrimental to one of the parties where the owner of the pond asks for additional fees to the tenant after the agreement already exists. There are many rental events, one of which is the rental of ponds that are used to earn a living by working on them. If someone enters into an agreement with another party, all parties must comply with the contents of the agreement and may not unilaterally change or revoke the agreement, but in fact there are cases where after entering into the agreement he or she denies the contents of the agreement where the party who rents the pond adds fees after make a pact Keywords: Leasing, ponds, Islamic law.

## A. Pendahuluan
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  tidak  bisa  lepas  kaitannya  untuk berhubungan  dengan  orang  lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  kebutuhan manusia sangat bermacam-macam sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk  memenuhinya  dan  harus  saling  berhubungan  satu  sama  lain.  Karena  pada hakikatnya  manusia  di  muka  bumi  ini  saling  membutuhkan  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya baik materi maupun non materi. 2
Hukum  Islam  mengadakan  aturan  bagi  keperluan  manusia  dan  membatasi keinginannya  hingga  manusia  memperoleh  kebutuhannya  tanpa  memberi  mudharat kepada  orang  lain  dan  mengadakan  sewa  menyewa  antara  anggota-anggota masyarakat dengan jalan yang adil.
Adapun definisi hukum islam yaitu syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh  Allah  untuk  umat-Nya  yang  dibawa  oleh  seorang  Nabi  saw,  baik  hukum  yang berhubungan  dengan  kepercayaan    maupun  hukum-hukum  yang  berhubungan
2 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 195-205
dengan  amaliyah  yang  dilakukan  umat  muslim  semuanya  dan  masalah  gadai  tidak luput dari aturanya. 3
Sewa menyewa adalah suatu perjanjian yang bermakna pemindahan hak guna atas  barang  atau  jasa,  di  mana  pihak    satu  mengikat  dirinya  dengan  pihak  yang  lain guna untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya    yaitu  melakukan  praktik sewa  menyewa  yang  tidak  lepas  kaitannya  dengan  kehidupan  sehari-hari  dalam masyarakat  banyak  yang  melakukan  sewa  menyewa  baik  dalam  waktu  dan pembayaran  suatu  harga  yang  sudah  ditentukan  tanpa  adanya  pemindahan  hak kepemilikan atas barang itu sendiri. 4
Syarat  lain  yang  digunakan  para  pihak  untuk  melakukan  akad  yaitu  sewa menyewa  ( Ijarah )  yaitu,  yang  terkait  dengan  dua  orang  yang  berakad  disyaratkan telah baligh dan berakal, Para pihak yang melakukan akad harus rela melakukan akad tersebut,  tanpa  merasa  adanya  paksaan  dari  pihak  lain,  kedua  belah  pihak  harus terlebih dahulu mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna untuk menghindari  pertentangan  atau  salah  paham,  dengan  cara  melihat  benda  yang  akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya. 5 Untuk  akad  sewa  tanah,  pemilik  tanah  harus  mengetahui  apa  yang  akan dimanfaatkan  pengelolaan  empang  tersebut,  objek al-ijarah adalah  sesuatu  yang dihalalkan  oleh  syara’,  manfaatnya  diperbolehkan,  dan  biaya  sewa  diketahui. 6 Dan jika  suatu  saat  terjadi  masalah  maka  jalur  yang  akan  di  tempuh  yaitu  melakukan
3 Eva Iryani,. “ Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi ,Vol. 17, No. 2 (2017).
4 Abdul Rahman Ghazaly, Fikih Muamalah (Jakarta: Rawamangun, 2018), h. 275
5 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 80.
6 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 186.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 195-205
musyawarah  untuk  mendapatkan  jalan  keluar,  dengan  mengutamakan  perlindungan moral  dan bersumber dari hati nurani yang luhur. 7
Yusuf Qardhawi dengan cara memanfaatkan pertanian, tanah pertanian adalah dengan  praktek muzara’ah yang  lebih  dekat  dengan  keadilan  dan  prinsip  syari’at karena  didalamnya  terdapat  kebersamaan  dalam  keuntungan  dan  kerugian, mengandung usaha yang memberikan barkah dan kelapangan rezeki. 8
Sewa  menyewa  terdapat  rukun  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  yang  sesuai dengan  Syariat  Islam.  Salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  berkaitan  dengan manfaat  atau  objek  ijarah  yaitu  manfaat  yang  akan  di  jadikan  objek  ijarah  harus diketahui terlebih dahulu mulai dari bentuk, tempat dan waktu. 9
Pada  masa ijarah berakhir  penyewa  atau  ( musta’jir )  harus  mengembalikan benda ijarah kepada mu’jir apabila bendanya berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Dan untuk benda yang tidak bergerak musta’jir harus menyerahkan  dalam  keadaan  kosong,  jika  benda  ijarahnya  berupa  tanah  perikanan maka benda tersebut harus diserahkan dalam keadaan kosong. 10
Fikih  dalam  arti  pertama  ilmu  hukum  Islam,  yaitu  suatu  cabang  studi  yang norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, Dalam pengertian kedua fikih adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syara’ yang mengatur tingkah laku manusia  dalam  berbagai  dimensi  hubungannya,  baik  hukum-hukum  itu  ditetapkan
7 Musyfikah    Ilyas.  “ Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Musyawarah  Dalam  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ”. al-Qada>u : Jurnal Mahasiswa Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2 (2018).
8 Nilna Mayang Kencana Sirait ‘Sewa Tanah Pertanian  Studi di Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun”, Jurnal Al-Hadi , Vol. IV. No. 1 (2019), h. 786.
9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 117-118.
10 Helmi Karim, Fiqh Islam (Jakarta: Kencana, 2013), h. 29
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 195-205
langsung di dalam al-Qur’an ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadist. 11
Islam  juga  mengatur  bagaimana  pembatalan  dan  berakhirnya  perjanjian tersebut  bisa  terjadi.  Karena  dalam  Ijarah  atau  sewa  menyewa  akad  yang  tidak memperbolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika ada faktor-faktor  yang  menyebabkan  perjanjian  tersebut  menjadi  batal  yaitu,  terjadinya cacat  pada  barang  sewaaan  ketika  barang  sewaaan  tersebut  masih  berada  di  tangan penyewa ( musta’jir ) benda yang disewakan rusak, terpenuhinya manfaat benda Ijarah atau selesainya  pekerjaan dan juga berakhirnya  waktu yang telah ditentukan.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan ( field  research )  yaitu,  penelitian  yang  dilakukan  secara  sistematis  dengan mengangkat  data  yang  ada  dilapangan. 12 Sedangkan  pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  sosiologis,  yuridis  normative  dan  pendekatan  hukum Syar’i. adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  tokoh  masyarakat  dan perangkat desa. Selanjutnya metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Lalu,  teknik  pengelolaan  data  dan  analisis  data  dilakukan  dengan melalui tiga tahapan yaitu pengelolaan, dan analisis data.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pratik Sewa Menyewa Empang di Desa Sappa Bungro, Kecamatan Bungoro,

## Kabupaten Pangkep
Masyarakat  di  Desa  Sappa  Bungoro  tidak  semua  memiliki  pekerjaan  tetap sebagai mata pencaharian, sehingga banyak masyarakat yang menyewa lahan sawah
11 Nurhayati,  “Memahami  Konsep  Syariah,  Fikih,  Hukum  dan  Ushul  Fikih”, Jurnal  J-Hes, Vol. 2 No. 2 (2018), h. 128.
12 Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 195-205
ataupun  empang  untuk  digarap/dikelola  dengan  memakai  sistem  kerja  sama  atau sewa menyewa.
Sewa  menyewa  di  Desa  Sappa  Bungoro  Kecamatan  Bungoro  Kabupaten Pangkep,  tidak  jauh  berbeda  dengan  sewa  menyewa  yang  biasa  dilakukan  oleh beberapa  masyarakat.  Sewa  menyewa  empang  yang  terjadi  di  Desa  Sappa  Bungoro merupakan  praktek  sewa  menyewa  terhadap  manfaat  suatu  lahan  yang  dijadikan sebagai  penghasilan  tambahan  dari  pihak  penyewa  dan  juga  untuk  memenuhi kebutuhan ekonomi.
Sewa  menyewa  merupakan  salah  satu  bentuk  kerja  sama  dalam  mencapai tujuan  dan  pada  dasarnya  tidak  bertentangan  dengan  agama  Islam.  dimana  dalam Islam  menganjurkan  agar  umatnya  bekerja  dan  berusahan  dalam  mendapatkan nikmat Allah swt.
Manusia  adalah  makluk  yang  tidak  bisa  hidup  tanpa  bantuan  orang  lain. Banyak  hal  yang  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhannya  salah  satunya  yaitu dengan  bermuamalah.  Adapun  salah  satu  kegiatan  muamalah  yang  biasa  dilakukan oleh  masyarakat  di  Desa  Sappa  Bungoro  adalah  praktik  sewa  menyewa  empang. Praktek sewa menyewa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menyewa atau menyewakan empang kepada orang lain.
Pelaksanaan  sewa  menyewa  empang  di  Desa  Sappa  Bungoro  tidak  jauh berbeda  dengan  praktek  sewa  menyewa  pada  umunnya.  Sebagaimana  wawancara dengan  Ali  sebagai  tokoh  masyarakat  di  Desa  Sappa  Bungoro:  “Pelaksanaan  sewa menyewa  empang  yang  biasa  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  merupakan  suatu perjanjian  sewa  menyewa  terhadap  manfaat  suatu  empang  untuk  diambil  hasil panennya dengan imbalan yang sudah di sepakati.” 13
Berdasarkan hasil penelitian, praktek sewa menyewa empang yang dilakukan masyarakat  di  Desa  Sappa  Bungoro  seperti  yang  terjadi  antara  Muhammad  Ali sebagai  pihak  penyewa  dengan  Baddu  sebagai  pemilik  empang  adalah  sistem  sewa
13 Ali,(45 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pangkep, 10 april 2022.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 195-205
empang  yang  perjanjiannya  sudah  terjadi  dan  dibayarkan  di  awal  akad  perjanjian tetapi  pemilik  empang  meminta  bayaran  tambahan  kepada  penyewa.  Sehingga penyewa merasa keberatan karena perjanjian sudah ada yang dilakukan secara lisan.
Syariat  Islam  telah  memberikan  ketentuan  tentang  perihal  setiap  akad  yang dilakukan  yang  memakan  waktu  dianjurkan  untuk  dicatat/tulis.  Sebagaimana  yang dinyatakan dalam  Surah QS al-Baqarah/2:282.
                                                                                    
Terjemahnya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermuamalah  tidak  secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.” 14
Maksud dari ayat tersebut adalah ditujukan kepada orang-orang yang beriman bagi  mereka yang  akan  melakukan transaksi.  Penulis yang diperintakan  menuliskan perjanjian  tersebut  juga  harus  menuliskan  secara  adil  dan  benar,  tidak  menyalahi ketentuan Allah swt dan kebiasanaa yang berlaku dalam masyarakat. dan tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah.

## 2. Ketentuan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa
Syariat  Islam  dalam  muamalah,  kebaikan-kebaikan  manusia  adalah  sesuatu yang  mendasar  dalam  syariat  Islam  dan  merupakan  salah  satu  asas  hukum  Islam. oleh  karena  itu  Islam  memberikan  batasan-batasan  terhadap  pola  perilaku  manusia agar  dalam  setiap  tindakannya  tidak  menimbulkan kemudharatan baik  bagi  dirinya sendiri maupun pihak lain.
Sewa  menyewa  dalam  hukum  Islam  dinamakan  ijarah  yang  berarti  imbalan atau ganti, dalam istilah dinamakan akad tentang kemanfaatan dengan adanya suatu
14 Kementerian  Agam,  RI., Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Jakarta  Timur:  CV  Darus  Sunnah, 2013), h. 70.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 195-205
imbalan  atau  penggantian.  Dalam  hukum  Islam  objek  sewa  menyewa  ijarah mempunyai beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Objek  sewa  menyewa  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  peruntukannya. Maksudnya adalah kegunaan barang yang di sewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaannya.
2. Sewa menyewa dapat dipergunakan dan diserahkan baik secara langsung tidak cacat begitupun dengan manfaat dan kegunaannya.
3. Benda yang telah disewakan adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam.
Sewa  menyewa  dalam  Islam  pada  umumnya  dibolehkan  bahkan  dianjurkan karena  mengandung  unsur  tolong  menolong.  Pihak  pemilik  empang  akan  merasa terbantu  dengan  adanya  pihak  penyewa  yang  akan  mengelola  empang  tersebut,  dan begitupun sebaliknya. Pihak penyewa akan merasa terbantu karena dapat mengelola empang.  Maka  dari  itu  dalam  suatu  akad  harus  jelas  dalam  suatu  perjanjian  agar tidak  terjadi  perselisihan.  Banyak  terjadi  perselisihan  antara  kedua  belah  pihak karena tidak sesuai dengan kemauan dan hasil dari apa yang dilakukannya.
Praktek  sewa  menyewa  yang  dilakukan  di  Desa  Sappa  Bungoro,  dapat mewujudkan  nilai-nilai  kebersamaan  dan  sikap  saling  membantu  antar  sesama masyarakat  agar  bisa  mendapat  penghidupan  yang  layak,  akan  tetapi  kita  harus menjaga  kerukunan,  persatuan  dan  perasaaan  bermusuhan,  oleh  karena  itu  Islam memberikan  batasan-batasan  bagi  manusia  dalam  melakukan  tindakan  khususnya dalam  muamalah    dengan  demikian  manusia  diharapkan  mampu  bertindak  sesuai dengan  norma-norma  yang  telah  ditetapkan  dalam  Islam  agar  tidak  menimbulkan kecurangan dan kebathilan.
Sewa  menyewa  empang  yang  terjadi  di  Desa  Sappa  Bungoro  Kecamatan Bungoro  Kabupaten  Pangkep,  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam.  karena  merugikan salah satu pihak yang dimana pihak pemilik empang meminta biaya tambahan kepada penyewa setelah perjanjian sudah ada.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 195-205
Jika  dilihat  dari  objek  dan  harga  yang  disewakan  sudah  jelas  dan  telah disepakati  bersama,  bayaran  sewa  empang  langsung  diberikan  kepada  pemilik empang, setelah perjanjian kerjasama secara lisan dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun  terjadi  pembatalan  suatu  perjanjian  sewa  menyewa  dalam  hukum  Islam karena  pemilik  empang  meminta  bayaran  tambahan  setelah  perjanjian  terjadi  dan orang  yang  menyewa  empang  tidak  sepakat  karena  sudah  ada  perjanjian  yang  telah disepakati  secara  bersama.  Batalnya  perjanjian  diakibatkan  salah  satu  pihak  keluar dari perjanjian atau salah satu pihak meninggal dunia 15 dimungkinkan terjadinya riba yang dilarang oleh syara’ .
Kewajiban  pihak  pemilik  empang  yaitu  harus  mempersiapkan  barang  yang akan  disewakan  untuk  dapat  digunakan  secara  maksimal  oleh  penyewa,  jika  pihak yang menyewakan tidak dapat mempersiapkan barang yang akan disewa maka pihak penyewa  mempunyai  pilihan  untuk  melanjutkan  atau  membatalkan  perjanjian. Sedangkan  kewajiban  bagi  penyewa  itu  wajib  merawat  barang  yang  disewakan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Setelah  mengumpulkan  data  baik  yang  diperoleh  dari  lapangan  maupun perpustakaan  maka  dari  pembahasan  diatas  ada  beberapa  kesimpulan  yang  dapat diambil:
1. Praktek sewa menyewa empang di Desa Sappa Bungoro Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, dilakukan secara lisan dengan kesepakatan antara kedua belah  pihak  yang  akan  melakukan  perjanjian,  sebelum  menyewa  empang terlebih  dahulu  ditinjau  oleh  pihak  penyewa  dengan  maksud  untuk  dapat
15 Ahmad  Qurais  Wahid  Dan  Abdi  Wijayah  " Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan Akad  Mudharabah  Bagi  Petani  Tambak  di  Pangkep , Shautuna,  JurnalMahasiswa  Perbandingan Mazhab dan Hukum, vol. 2, No. 3 (September 2021), h. 719.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 195-205
mengetahui  bagaimana  kondisi  empang  yang  akan  disewanya.  Setelah  itu, maka diadakan akad transaksi yang dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak.  Dalam  hal  ini  pihak  penyewa  menyerahkan  uang  sewa  sesuai  dengan kesepakatan  antara  keduanya.  Jika  terjadi  kerugian  setelah  transaksi  maka penyewa tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa.
2. Ketentuan  hukum  Islam  terhadap  sewa  menyewa  empang,  dilihat  dari  rukun dan  syarat  sewa  menyewa  empang  yang  terjadi  di  Desa  Sappa  Bungoro Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, sudah sesuai dengan syariat  Islam. tetapi  akad  yang  dilakukan  dalam  perjanjian  tidak  sesuai  karena  merugikan salah  satu  pihak  yang  dimana  pihak.  pemilik  empang  meminta  biaya tambahan kepada penyewa setelah perjanjian sudah ada.

## 2. Implikasi
Penulis  menyadari  bahwa  dalam  penelitian  ini  tentunya  masih  ada  kesalahan  dan kekurangan  baik  dalam  penulisan,  penyusunan  teori,  sismatika  dan  analisis  datanya. Sehingga penulis memberikan saran yang menjadi suatu dorongan untuk memberikan hasil yang bagus, maka ada beberapa hal sebagai berikut.
1. Bagi  masyarakat  di  Desa  Sappa  Bungoro  Kecamatan  Bungoro  Kabupaten Pangkep,  supaya  bisa  melakukan  praktek  sewa  menyewa  yang  sesuai  dengan hukum  syar’i  agar  tidak  ada  yang  dirugikan  antara  kedua  belah  pihak  yang melakukan perjanjian.
2. Diharapkan  agar  dilakukan  pencatatan  bagi  para  pihak  yang  melakukan  transaksi dengan tujuan sebagai penguat diantara keduanya.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 195-205

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arikunto, Suharismi. Dasar-Dasar Research . Bandung: Tarsoto, 1995.
Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat . Yogyakarta: UII Press, 2000.
Ghazaly, Abdul Rahman. Fikih Muamalah. Jakarta: Rawamangun, 2018.
Karim, Helmi. Fiqh Islam. Jakarta: Kencana, 2013.
Nawawi,  Ismail. Fikih  Muamalah  Klasik  Dan  Kontemporer .  Bogor:  Ghalia Indonesia. 2012.
Suhendi, Hendi. Fikih Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Kementerian  Agama,  RI., Al-Qur’an  dan  Terjemahnya. Jakarta  Timur:  CV  Darus Sunnah, 2013.

## Jurnal
Iryani,  Eva.  “Hukum  Islam,  Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia”. Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi ,Vol. 17, No. 2 (2017).
Ilyas,  Musyfikah.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Musyawarah  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah”. al-Qada>u : Jurnal  Mahasiswa Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2 (2018).
Nurhayati. Jurnal: Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih, Vol. 2 No. Maros: Skolah Tinggi Agama Islam DDI, (2018).
Sirait, Nilna Mayang Kencana. Jurnal: Sewa Tanah Pertanian , Vol IV, 1 (2019).
Qurais,  Ahmad.  "Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Akad  Mudharabah Bagi  Petani  Tambak  di  Pangkep”. Shautuna : Jurnal  Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol. 2, No. 3 (September 2021).

## Wawancara
Ali. (45 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pangkep, 10 april 2022.