## PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI DAN PDRB TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAMBI
Oleh: Yunie Rahayu
Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jambi yunie.soleh@yahoo.com

## Ringkasan
Permasalahan paling pokok dalam ketenagakerjaan Indonesia terletak pada tingkat kesempatan kerja. Beberapa  faktor  determinan  secara  teori  yang  dapat  mempengaruhi  penyerapan  tenaga  kerja  adalah pertumbuhan  ekonomi  dan  upah  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  pengaruh upah minimum provinsi dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dengan periode tahun penelitian 2011  -2018.  Alat  analisis  yang  digunakan  adalah  Regresi  Model.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  variabel  bebas  upah  minimum  berpengaruh  negatif  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  di Provinsi Jambi, sementara itu variable bebas PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja  di  Provinsi  Jambi.  Koefisien  determinasi  (R 2 )  menunjukkan  bahwa  variabel  bebas  yang  diteliti mampu  menjelaskan  84  persen  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  dan  sisanya  sebesar  16  persen ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Kata Kunci : Upah Minimum Provinsi, PDRB, Penyerapan Tenaga Kerja

## PENDAHULUAN
Kebijakan  upah  minimum  adalah  kebijakan  yang  melindungi  kelompok  pekerja berupah  rendah.  Dalam  Peraturan  Menteri  tenaga  kerja  dan  transmigrasi  No.7  tahun  2013 menyatakan  bahwa  upah  minimum  merupakan  upah  bulanan  terendah  yang  ditetapkan  oleh Gubernur  sebagai jaring  pengaman  untuk  melindungi  tenaga  kerja.  Legalisasi  kebijakan  upah minimum  adalah  dengan  UU  Ketenagakerjaan  No.13  tahun  2003  tentang  penetapan  upah minimum  dengan  memperhatikan  kebutuhan  hidup  layak  pekerja.  Sejalan  dengan  hal  itu pemerintah telah menerbitkan PP 78/2015 tentang perlindungan upah.
Perusahaan  di  Indonesia  masih  menghargai  pekerja  berdasarkan  gelar  yang  dimiliki, sementara di negara maju seperti Australia menghargai pekerja tidak tergantung gelar Diploma ataupun Strata melainkan berdasarkan skill yang dimiliki tenaga kerja. Proses penetapan upah minimum  yang  berlaku  di  Indonesia  dilaksanakan  setiap  tahun  melalui  proses  yang  panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari informasi harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di  sejumlah  kota  dalam  provinsi  tersebut  yang  dianggap  representatif,  diperoleh  angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum kepada
Halaman 175 dari 188
Gubernur  untuk  disahkan.  Komponen  kebutuhan  hidup  layak  digunakan  sebagai  dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak pekerja. Berikut ini adalah Tabel 1.1 yang menunjukkan perkembangan UMP Jambi dari tahun 2010 – 2019 yaitu :
Tabel 1.1 Perkembangan UMP Jambi 2010 -2019 No. Tahun UMP Jambi % 1. 2010 Rp.     900.000,- - 2. 2011 Rp.  1.028.000,- 14% 3. 2012 Rp.  1.142.500,- 11% 4. 2013 Rp.  1.300.000,- 14% 5. 2014 Rp.  1.502.300,- 16% 6. 7. 8. 9. 10 2015 2016 2017 2018 2019 Rp.  1.710.000,- Rp   1.906.950,- Rp   2.063.948,- Rp   2.243.718,- Rp   2.423.889,- 14% 12% 8% 9%
8%
Sumber: BPS Provinsi Jambi, Tahun 2019
Sementara  itu,  perbandingan  besaran  upah  minimum  provinsi  Jambi  dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di sumatera dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :
Tabel 1.2 Upah Minimum Provinsi Di Sumatera Tahun 2014 – 2019 (Rupiah)
No  Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rata –rata 1. Aceh 1.750.000  1.900.000  2.118.500  2.500.000  2.717.750  2.935.985  8% 2. Sumut 1.505.850  1.625.000  1.811.875  1.961.354  2.132.188  2.303.403  11%
3. Sumbar 1.490.000  1.615.000  1.800.725  1.949.284  2.119.067  2.289.228  11,4%
4. Riau 1.700.000  1.878.000  2.095.000  2.266.722  2.464.154  2.662.025  13%
5. Kep.Riau  1.665.000  1.954.000  2.178.710  2.358.454  2.563.875  2.769.754  16,6%
6. Jambi 1.502.300  1.710.000  1.906.650  2.063.948  2.243.718  2.423.888  13,6%
7. Sumsel 1.825.600  1.974.346  2.206.000  2.388.000  2.595.995  2.805.751  16,6% 8. Babel 1.640.000  2.100.000  2.341.500  2.534.673  2.755.443  2.976.705  18,5%
9. Bengkulu  1.350.000  1.500.000  1.605.000  1.737.412  1.888.741  2.040.406  14,2%
10.  Lampung  1.399.037  1.581.000  1.763.000  1.908.447  2.074.673  2.241.269  15,7%
Sumber : dari berbagai sumber
Halaman 176 dari 188
Pada  data  Tabel  1.2  terlihat  bahwa  besarnya  upah  minimum  di  Sumatera  pada  Tahun  2014  – 2019 meningkat. Rata – rata pertumbuhan UMP tertinggi di Sumatera adalah Provinsi Bangka Belitung, disusul Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau. Artinya pada provinsi tersebut rata – rata pertumbuhan upahnya  lebih baik dibandingkan rata  – rata pertumbuhan upah  provinsi  lainnya. Pada Provinsi  Jambi secara  nominal  urutan  ke-6  dari  10  propinsi  yang  ada  di  Sumatera.  Namun  secara  rata  –  rata pertumbuhannya upah di Jambi masih cukup baik yaitu sebesar 13,6 persen. Provinsi Jambi harus terus memperbaiki  kondisi  yang  ada  pada  tenaga  kerjanya  agar  upah  yang  diterapkan  juga  dapat  sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja sehingga kesejahteraan pekerja pun dapat tercapai.
Dampak  dari  adanya  penentuan  upah  minimum  adalah  bahwa  pekerja  berupah  rendah terlindungi  karena  mendapatkan  upah  tidak  di  bawah  rata  –  rata.  Kenaikan  upah  tenaga  kerja tersebut dapat mengurangi jam kerja lemburnya karena dengan naiknya upah akan menambah pendapatannya.  Namun  dengan  kenaikan  upah  minimum  tersebut  akan  berdampak  pada penyerapan tenaga kerja yang berkurang, karena dengan naiknya upah akan menambah biaya- biaya  dalam  perusahaan  sehingga  perusahaan  mengurangi  jumlah  tenaga  kerja.  Penyerapan tenaga kerja sangatlah penting karena jika suatu wilayah tenaga kerja yang terserap rendah dan tidak tersedianya lapangan kerja maka akan meningkatnya pengangguran yang akan berakibat pada kemiskinan yang tinggi.
Beberapa  penelitian  menunjukkan  kenaikan  upah  berdampak  negatif  terhadap penyerapan tenaga kerja (Buchari, 2015; Gindling dan Terrel, 2006) yang sejalan dengan teori upah.  Sementara  itu  penelitian  lain  menunjukkan  adanya  hubungan  positif  antara  upah  dan penyerapan tenaga kerja (Akmal, 2010; Fridhowati, 2011; Indradewa dan Natha, 2014), dimana kenaikkan  upah  dianggap  sebagai  insentif  bagi  tenaga  kerja  terampil.  Penelitian-penelitian tersebut  menekankan  pada  factor  penentu  penyerapan  tenaga  kerja,  sedangkan  penelitian  ini fokus pada pengaruh UMP terhadap penyerapan tenaga kerja.
Secara teori upah minimum dapat digunakan sebagai alat bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas pekerjanya. Penetapan upah dapat melindungi pekerja. Upah  yang  sesuai akan  membuat bekerja secara profesional, namun jika upah yang diterima tergolong di bawah rata – rata maka tenaga kerja  tersebut  akan  meninggalkan  perusahaan  untuk  memperoleh  upah  di  perusahaan  lain  yang  lebih baik.  Pada  implementasinya  ketika  upah  minimum  mengabaikan  kepentingan  dan  kemampuan perusahaan  dan  semata-mata  hanya  memperhatikan  kepentingan  pekerja  saja,  maka  tidak  menutup kemungkinan akan banyak perusahaan yang tidak mampu melaksanakan upah minimum akan berakhir dengan penutupan perusahaan ( lock out ). Ketika upah minimum yang ditetapkan meningkat maka akan menaikkan  biaya  produksi  perusahaan,  yang  selanjutnya  akan  menaikkan  biaya  per  unit  barang  yang
Halaman 177 dari 188
diproduksi. Kenaikan harga barang  akan membuat konsumen  memberi respon  secara  langsung  untuk mengurangi  konsumsi  atau  tidak  membeli  barang yang bersangkutan. Akibatnya, dari kondisi tersebut banyak  produksi  barang  yang  tidak  terjual  membuat  produsen  mengurangi  jumlah  produksinya. Turunnya  target  produksi  akan  mengakibatkan  perusahaan  mengurangi  jumlah  tenaga  kerja  yang diperlukan, dan sebaliknya dengan turunnya upah akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja (Sumarsono, 2009).
Studi  Waisgrais  (2003)  menemukan  bahwa  kebijakan  upah  minimum menghasilkan   efek   positif dalam   hal   mengurangi   kesenjangan  upah   yang terjadi  pasar  tenaga  kerja.  Studi  Askenazy  (2003) juga  menunjukkan  bahwa upah minimum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui    akumulasi    modal    manusia.    Implikasi    upah    minimum    terhadap kesejahteraan akan terwujud dalam perekonomian yang kompetitif.
Tercapainya  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  tujuan  akhir  pembangunan  ekonomi,  memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar yaitu :
1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; dan 3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Bappenas, 2010). Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan menciptakan lapangan kerja sehinggga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak. Kondisi ini selanjutnya menimbulkan minat dan ketertarikan untuk melakukan studi mengenai “Pengaruh Upah Minimum dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi ”

## TINJAUAN PUSTAKA

## a. Penyerapan Tenaga Kerja
Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya  jumlah  penduduk  bekerja.  Penduduk  yang  bekerja  terserap  dan  tersebar  di  berbagai  sektor perekonomian.  Terserapnya  penduduk  bekerja  disebabkan  oleh  adanya  permintaan  akan  tenaga  kerja. Oleh  karena  itu,  penyerapan  tenaga  kerja  dapat  dikatakan  sebagai  permintaan  tenaga  kerja  (Kuncoro, 2002).

## b. Tenaga Kerja
Secara  umum  tenaga  kerja  dapat  diartikan  sebagai  bagian  dari  penduduk  suatu  Negara  yang sanggup menghasilkan pekerjaan yang bernilai ekonomis. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan tenaga mereka dan jika  mereka  mau  berpartisipasi  dalam  aktivitas  tersebut  (Simanjuntak,  1998).  Permintaan  tenaga  kerja adalah  hubungan  antara  tingkat  upah  dan  jumlah  pekerja  yang  dikehendaki  oleh  pengusaha  untuk dipekerjakan.  Sehingga  permintaan  tenaga  kerja  dapat  didefinisikan  sebagai  jumlah  tenaga  kerja  yang
Halaman 178 dari 188
diperkerjakan  oleh  seorang  pengusaha  pada  setiap  kemungkinan  tingkat  upah  dalam  jangka  waktu tertentu (Sholeh, 2007).
Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan perminataan konsumen terhadap barang dan  jasa.  Konsumen  membeli  barang  karena  barang  itu  memberikan  nikmat  ( urtility )  kepada  pembeli tersebut. Akan tetapi pengusaha memperkerjakan seseorang itu membantu memproduksikan barang atau jasa  untuk  dijual  kepada  masyarakat  konsumen.  Dengan  katalain,  tergantung  dari  pertambahan permintaan  pengusaha  terhadap  tenaga  kerja,  tergantung  dari  pertambahan  permintaan  masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja yang seperti itu disebut derived demand (Payaman Simanjuntak, 1985: 67).

## c. Produk Domestik Regional Bruto
Menurut  Widodo  (2006:78)  Salah  satu  indikator  penting  untuk  mengetahui  kondisi  ekonomi  di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah  ( Value  Added )  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  usaha  dalam  suatu  daerah  tertentu,  atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir ( netto ) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  adalah  nilai  tambah  dari  hasil  produksi  nilai  barang dan jasa yang mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah/wilayah (Saberan, 2002:5)
PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  menggambarkan  nilai  tambah  barang  dan  jasa  yang  dihitung menggunakan  harga  yang  berlaku  pada  setiap  tahun,  sedangkan  PDRB  atas  dasar  harga  konstan menunjukkan  nilai  tambah  barang  dan  jasa  tersebut  yang  dihitung  menggunakan  harga  yang  berlaku, pada  suatu  waktu  tertentu  sebagai  tahun  dasar.  PDRB  atas  dasar  harga  yang  berlaku  dapat  digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan perhitungan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, di mana faktor perubahan harga telah dikeluarkan.

## d. Upah Minimum
Menurut  Ricardo  (Deliarnov, 2009:53)  nilai  tukar  suatu  barang  ditentukan  oleh  biaya  yang dikeluarkan  untuk   menghasilkan  barang   tersebut,   yaitu   biaya  bahan  mentah  dan  upah  buruh   yang besarnya  hanya  untuk  bertahan  hidup  (subsisten)  bagi  buruh yang  bersangkutan.  Upah  sebesar  ini disebut    sebagai    upah    alami    ( natural  wage). Besarnya  tingkat  upah  alami  ini  ditentukan  oleh kebiasaan-kebiasaan  setempat.    Tingkat    upah    alami     naik     proporsional    dengan    standar     hidup masyarakat.  Sama  halnya  dengan  harga-harga  lainnya,    harga   tenaga  kerja (upah)  ditentukan   oleh permintaan    dan    penawaran,    maka    dalam    kondisi  ekuilibrium,   secara   teoritis   para   pekerja   akan menerima  upah  yang  sama besarnya  dengan  nilai  kontribusi  mereka  dalam  produksi  barang  dan
Halaman 179 dari 188
jasa (Mankiw, 2003:11).  Pengertian  upah  menurut  Undang-Undang  Tenaga  Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30) : "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  /  pemberi  kerja  kepada  pekerja  /  buruh  yang  ditetapkan  dan  di bayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan  perundang-undangan  termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan."
DL Tingkat S L Upah
W2
we w1
Le
Tenaga Kerja
Gambar 1. Penentuan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Dan Tingkat Upah:

## Pendekatan Pasar Bebas
Sumber: Todaro (2000 : 326)
Gambar 1, titik we melambangkan tingkat upah ekuilibrium ( equilibrium wage rate ), pada tingkat upah yang lebih tinggi seperti pada w2 , penawaran tenaga kerja melebihi permintaan sehingga persaingan di antara  individu  dalam  rangka  memperebutkan  pekerjaan  akan  mendorong  turunnya  tingkat  upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibriumnya, yakni we. Sebaliknya pada upah yang lebih rendah seperti w1, jumlah total tenaga kerja yang akan diminta oleh produsen akan melebihi kuantitas penawaran yang ada  sehingga  terjadi  persaingan  diantara  para  pengusaha  dalam  memperebutkan  tenaga  kerja  dan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekulibrium, We. Kelemahan dari model Pasar  Bebas  Kompetitif  Tradisional  adalah  kurang  memberikan  petunjuk  yang  berarti  mengenai kenyataan  determinasi  upah  dan  lapangan  kerja  khususnya  di  negara  berkembang.  Mekanisme penyesuaian otomatis dalam pasar tidak akan mampu mendorong tingkat upah riil sampai pada tingkat we yang merupakan tingkat upah ekuilibrium.
Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas  jasa  dari  para  produsen  kepada  tenaga  kerja  atas  prestasinya  yang  telah  disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang diberikan tergantung pada:
1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya;
F G D L S L
2. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja;
3. Produktivitas marginal tenaga kerja;
4. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha;
5. Perbedaan jenis pekerjaan.
Upah  yang  diberikan  oleh  para  pengusaha  secara  teoritis  dianggap  sebagai  harga  dari  tenaga yang  dikorbankan  pekerja  untuk  kepentingan  produksi,  sehubungan  dengan  hal  itu  maka  upah  yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu:
1. Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja;
2. Upah  Riil  adalah  kemampuan  upah  nominal  yang  diterima  oleh  para  pekerja  jika ditukarkan  dengan  barang  dan  jasa,    yang    diukur  berdasarkan  banyaknya  barang  dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut (Sukirno, 2008:351).
Kebijakan  upah  di   Indonesia  merujuk   pada  standar   kelayakan  hidup  bagi    para   pekerja. Undang  Undang  Repubik  Indonesia  No.  13/2003  tentang Tenaga   Kerja   menetapkan   bahwa   upah minimum    harus    didasarkan    pada  standar   kebutuhan  hidup  layak   (KHL).   Pasal   1   Ayat   1   dari Peraturan  Menteri Tenaga   Kerja   No.   1/1999,   mendefinisikan   upah   minimum   sebagai   ” Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap…”.
Melalui  suatu  kebijakan  pengupahan,  pemerintah  provinsi  Jambi  berusaha  untuk  menetapkan upah  minimum  yang  sesuai  dengan  standar  kelayakan  hidup.  Pada  masa  sekarang,  kelayakan  suatu standar upah minimum didasarkan pada kebutuhan para pekerja sesuai dengan kriteria di bawah ini:
1. Kebutuhan hidup Layak (KHL);
2. Index Harga Konsumen (IHK);
3. Kemampuan perusahaan, pertumbuhannya dan kelangsungannya;
4. Standar upah minimum di daerah sekitar;
5. Kondisi pasar kerja; dan
6. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.
Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan     agar     dapat meningkatkan      kesejahteraan      pekerja.      Menurut  Sumarsono  (2009:151),  pengupahan  di  Indonesia pada  umumnya  didasarkan kepada  tiga  fungsi  upah,  yaitu  :  a)  menjamin  kehidupan  yang  layak bagi pekerja    dan    keluarganya;    b)    mencerminkan    imbalan    atas    hasil    kerja seseorang;    c) menyediakan       insentip       untuk       mendorong       peningkatan  produktivitas       pekerja.       Selanjutnya Sumarsono    (2009:201)    menyatakan beberapa ekonom melihat bahwa penetapan upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja. Kelompok ekonom lainnya dengan bukti empirik menunjukkan
Halaman 181 dari 188
bahwa  penerapan  upah  minimum  tidak  selalu  identik  dengan  pengurangan  kesempatan  kerja,  bahkan akan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi.
Menurut  Todaro  (2000;327),  tingkat  upah  dalam  bentuk  sejumlah  uang  dalam  kenyataannya tidak  pernah  fleksibel  dan  cenderung  terus-menerus  turun  karena  lebih  sering  dan  lebih  banyak dipengaruhi  oleh  berbagai  macam  kekuatan  institusional  seperti  tekanan  serikat  dagang  atau  serikat buruh.  Kemerosotan  ekonomi  selama  dekade  1980-an  yang  melanda  negara  –  negara  Afrika-Amerika Latin  mengakibatkan  merosotnya  upah  dan  gaji  riil  di  segenap  instansi  pemerintah,  namun  ternyata masih banyak calon pekerja yang memburu posisi kerja di sektor formal meskipun mereka tahu gajinya semakin  lama  semakin  tidak  memadai  untuk  membiayai  kehidupan  mereka  sehari-hari.  Tingkat pengangguran (terutama pengangguran terselubung) sangat parah dan bertambah buruk.
Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan dalam 2 pengertian yaitu gaji dan upah.  Gaji dalam  pengertian  sehari-hari  diartikan  sebagai  pembayaran  kepada  pekerja  tetap  dan  tenaga  kerja profesional  seperti  pegawai  pemerintah,  dosen,  guru,  manajer  dan  akuntan.  Pembayaran  tersebut biasanya  sebulan  sekali.  Upah  dimaksudkan  sebagai  pembayaran  kepada  pekerja  kasar  yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar dan lain  sebagainya.  Teori  ekonomi  mengartikan  upah  sebagai  pembayaran  keatas  jasa-jasa  fisik  maupun mental  yang  disediakan  oleh  tenaga  kerja  kepada  pengusaha,  dengan  demikian  dalam  teori  ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai tidak tetap. (Sukirno, 2008:350-351).
a. Hubungan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi dari perusahaan. Naiknya  tingkat  upah  akan  meningkatkan  biaya  produksi  perusahaan,  yang  akan  mengakibatkan perusahaan menaikkan biaya per unit barang yang di produksi. Dengan kenaikan biaya barang yang di produksi  akan  mengakibatkan  para  konsumen  akan  mengurangi  tingkat  konsumsinya  bahkan  tidak membeli  barang  yang  bersangkutan  karena  mengalami  kenaikan  harga.  Akibatnya  banyak  produksi barang  yang  tidak  terjual,  produsen  terpaksa  mengurangi  jumlah  produksi  yang  tentunya  akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kuantitas tenaga kerja yang  diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif mahal dari input lainnya. Dengan naiknya harga tenaga kerja, perusahaan akan mengurangi  penggunaan  tenaga  kerja  yang  relatif  mahal  dengan  input  –  input lain  yang  relatif  murah untuk mempertahankan keuntungan maksimum.
Halaman 182 dari 188

## b. Hubungan Perubahan Nilai PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Hubungann perubahan nilai PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja adalah hubungan positif, naiknya PDRB akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Apabila nilai PDRB meningkat maka  jumlah  nilai  output  atau  penjualan  dalam  seluruh  unit  ekonomi  akan  meningkat.  Semakin  besar output  penjualan  yang  dilakukan  perusahaan  maka  akan  mendorong  perusahaan  untuk  menambah tenaga  kerja  agar  produksinya  dapat  ditingkatkan  untuk  mengejar  peningkatan  penjualan.  Pada penelitian  ini  menggunakan  perubahan  nilai  PDRB  sehingga  hubungannya  bisa  positif  atau  negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

## METODE PENELITIAN

## a. Definisi operasional
Merupakan petunjuk  bagaimana variabel-variabel dalam penelitian  diukur. Untuk memperjelas dan  mempermudah  pemahaman  terhadap  variabel-  variabel  yang  akan  dianalisis  dalam  penelitian  ini, maka perlu dirumuskan definisi operasional yaitu sebagai berikut:
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X 1 )
Pada  penelitian  ini  adalah  jumlah  nilai  tambah  atau  jumlah  nilai  barang  dan  jasa  akhir  yang dihasilkan unit usaha dalam suatu daerah pada satu tahun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha Provinsi Jambi selama kurun waktu dari tahun 2011-2018 dalam satuan Rupiah.
- Upah Minimum Provinsi (X2)
Upah  minimum  provinsi  adalah  upah  yang  ditetapkan  oleh  gubernur  berdasarkan  rekomendasi dewan  pengupahan  dan  dibayarkan  oleh  pihak  perusahaan  kepada  pekerja  Provinsi  Jambi  tahun 2011-2018 dalam satuan rupiah
- Penyerapan Tenaga Kerja (Y)
Penyerapan  tenaga  kerja  yang  dimaksud  penelitian  ini  adalah  banyaknya  lapangan  kerja  yang sudah terisi tercermin dari jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Jambi. Jumlah tenaga kerja usia 15 tahun keatas yang bekerja dalam suatu unit usaha di Provinsi Jambi dari Tahun 2011-2018 dalam satuan orang.

## b. Rincian Data Yang Diperlukan
Sehubungan  dengan  usaha  memecahkan  permasalahan  dalam  penulisan  ini,  maka  diperlukan berbagai  macam  data  yang  diperlukan  agar  sesuai  dengan  objek  penelitian  dalam  penulisan  penelitian ini sebagai berikut:
- Data Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2011-2018
- Data Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jambi tahun 2011-2018
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Jambi Tahun
2011-2018
- Data-data penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

## c. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendukung penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui pengumpulan  data  yang  bersumber  dari  buku-buku,  jurnal,  dan  laporan-laporan  ilmiah  dari  beberapa beberapa instansi, seperti : Badan  Pusat Statistik (BPS)  Provinsi Jambi,  Dinas  Tenaga  Kerja  Provinsi Jambi

## d. Analisis
Analisis fungsi Cobb-Douglass adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua variabel atau  lebih,  dimana  variabel  yang  satu  disebut  dependen,  yang  dijelaskan  dengan  (Y),  dan    yang  lain disebut  variabel  independen,  yang  dijelaskan  dengan  (X).  penyelesaian  hubungan  antara  variabel  (X) dan variabel (Y) biasanya dengan cara regresi dimana variabel (Y) akan dipengaruhi oleh variabel (X). dengan  demikian,  kaidah-kaidah  pada  regresi  berlaku  dalam  penyelesaian  Cobb-Douglass.  Secara matematik, fungsi Cobb-Douglass dapat dituliskan persamaan sebagai berikut:

## LnPTKit  = β0  + β1UMPit + β2LnPDRBit + εit
(2)
Keterangan:
lnPTKit = Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jambi i pada tahun t lnUMPit = Upah minimum provinsi Provinsi Jambi i pada tahun t ln(PDRB) = Pertumbuhan Ekonomi βo = Konstanta β1.β2.β3.β4 = Koefisien εit = error term

## e. Uji HIpotesis
Pengujian model dilakukan dengan merumuskan hipotesis, yaitu
1. Hipotesis  1:  Upah  Minimum  Provinsi  berpengaruh  negatif  terhadap  penyerapan  tenaga kerja di Propinsi Jambi; dan
2. Hipotesis  2:  PBRB  berpengaruh  positif  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  di  Propinsi Jambi

## HASIL PEMBAHASAN
Korelasi  digunakan  untuk  mengetahui  kekuatan  hubungan  antara  UMP  dan  PDRB  nilai koefisien R = 0,919, Angka tersebut menunjukan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara UMP dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Propinsi Jambi
Selanjutnya  untuk  mengukur  nilai  koefisien  determinasinya  dari  di  peroleh  nilai  R 2 =  0,845% yang  menunjukkan  bahwa  variabel  bebas  yang  diteliti    mampu  menjelaskan  84  persen  terhadap penyerapan tenaga kerja dan sisanya sebesar 16 persen ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Dari  data  yang  tersedia  yaitu  data  UMP,  PDRB  dan  Penyerapan  tenaga  kerja  di  Propinsi  Jambi  dari tahun  2011  s.d  2018  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  regresi  berganda  dan  hasilnya sebagaimana pada tabel di bawah ini :
Sehingga persamaan regresinya sebagai berikut :
LnPTK = 2,462 – 0,144UMP + 0,414 PDRB + εit
a . Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Berdasarkan  hasil  pengujian  ini  berarti  hipotesis  pertama  yang  menyatakan  bahwa  upah berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  di  provinsi  Jambi  dapat  diterima,  karena secara  statistik terbukti.  Hasil  regresi  yang  bertanda  negatif  bermakna  bahwa  pengaruh  upah  terhadap penyerapan  tenaga  kerja  adalah  tidak  searah,  artinya  apabila  terjadi  kenaikan  upah,  maka  berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang produktivitasnya rendah. Dari persamaa  diatas  dapat  diinterpretasikan  bahwa  setiap  kenaikan  1  %  UMP  maka  akan  menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,144%. Hal ini disebabkan oleh:
1. Secara  teoritis,  perusahaan  hanya  akan  membayar  upah  tenaga  kerja  sesuai  dengan produktivitasnya,  artinya  tenaga  kerja  yang  produktivitasnya  rendah  akan  menerima  upah yang  rendah  dan  sebaliknya.  Pada  kenyataannya,  upah  minimum  yang  ditetapkan  lebih banyak  ditentukan  oleh  aspek  kenaikan  tingkat  harga  dibandingkan  dengan  kenaikan
Halaman 185 dari 188
produktivitas.  Produktivitas  belum  menjadi  determinan  utama  dalam  penentuan  upah (Bappenas  (2010:61).  Secara  nasional  sektor  primer  adalah  sektor  yang  paling  banyak menyerap  tenaga  kerja  tetapi  mempunyai  mempunyai  produktivitas  tenaga  kerja  yang paling rendah yaitu sebesar 0,54, sementara sektor sekunder merupakan sektor yang paling sedikit menyerapa tenaga kerja tetapi mempunyai produktivitas pekerja yang paling tinggi yaitu  sebesar  1.82.  Kondisi  yang  sama  juga  terjadi  pada  lingkup  provinsi  di  mana produktivitas  tenaga  kerja  di  sektor  primer  adalah  lebih  rendah  bila  dibandingkan  dengan produktivitas tenaga kerja di sektor sekunder.
2. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  tujuan penetapan  upah  minimum  adalah  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  pekerja  sesuai  dengan kebutuhannya hidup minimalnya, oleh karena itu penetapan upah minimum didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pada kenyataannya upah yang diterima oleh tenaga kerja di  sebagian  besar  provinsi  adalah  lebih  rendah  bila  dibandingkan  dengan  KHL.  Kenaikan harga  akan  berakibat  pada    kenaikan  KHL  dan  selanjutnya  akan  meningkatkan  upah minimum.  Dilihat  dari  sisi  perusahaan,  upah  adalah  biaya,  yang  selanjutnya  akan dibebankan  kepada  konsumen  melalui  harga.  UMP  biasanya  digunakan  sebagai  acuan untuk menetapkan upah pekerja di sektor formal, oleh karena itu kenaikan UMP yang lebih tinggi daripada produktivitas pekerja akan merugikan perusahaan karena dapat menaikkan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi berarti harga output menjadi tidak bersaing, dan pada  gilirannya  perusahaan  akan  mengurangi outputnya. Penurunan output selanjutnya akan  menurunkan  penggunaan  faktor  produksi  tenaga  kerja,  khususnya  tenaga  kerja  yang berpendidikan rendah.
Menurut Bappenas (2010:38), dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah pekerja  informal mencapai sekitar 70 persen, sementara pekerja formal hanya sekitar 30 persen saja. Upah di sektor informal tidak diregulasi  dan  sektor  ini  mempunyai  kualitas  angkatan  kerja  yang  masih  sangat  rendah,  sehingga mempunyai  kesempatan  yang  terbatas  untuk  memperoleh  pekerjaan  yang  baik.  Di  sisi  lain,  kegiatan ekonomi  formal  ditandai  dengan  upah  rata-rata  yang  lebih  tinggi  dari  UMP  serta  kondisi  kerja  yang relatif baik, namun masih belum dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
Rendahnya  kualitas  tenaga  kerja  di  Indonesia  selain  karena  faktor  pendidikan  formal,  juga disebabkan  oleh  ketersediaan  lembaga  pelatihan  untuk  meningkatkan  kualitas  pekerja  masih  belum memadai,  diikuti  dengan  rendahnya  kompetensi  tenaga  kerja.  Di  sisi  lain,  terdapat mismatch antara bidang  kejuruan,  mutu,  dan  kuantitas  yang  dibutuhkan  pasar  kerja  dengan  yang  dihasilkan  oleh lembaga  pelatihan  kerja.  Ketimpangan  ini  terjadi  karena  sistem  pelatihan  kerja  belum  berorientasi
pada demand driven, diikuti lemahnya relevansi dan kordinasi di antara lembaga /institusi terkait yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelatihan kerja (Bappenas, 2010:59).
Sinaga (2008:29) juga mendukung temuan studi ini bahwa kebijakan  pengupahan  tidak hanya bertujuan  untuk  melindungi  tenaga  kerja,  tetapi  juga  untuk  menjamin  kelangsungan  usaha  dan mendorong  pertumbuhan  lapangan  kerja  produktif.  Pemerintah  menetapkan  upah  minimum  sebagai jaring pengaman agar upah pekerja/buruh tidak merosot sampai tingkat yang membahayakan kesehatan dan  gizi  pekerja/buruh.  Disisi  lain  pengusaha  harus  menyusun  struktur  dan  skala  upah  sebagai  dasar penetapan  upah  di  perusahaan.  Pada  praktiknya,  upah  minimum  belum  dapat  berfungsi  sebagai  jaring pengaman karena baru menjangkau sebagian kecil pekerja/buruh. Di sampaing itu upah minimum juga sering digunakan sebagai upah standar sebagai dasar penetapan upah di perusahaan.
Temuan pada studi ini sejalan dengan model dua economy (Iksan, 2010). yang mengasumsikan perekonomian (pasar tenaga kerja) tersegmentasi menjadi sektor formal dan sektor informal, penetapan upah  minimum  akan  mengurangi  permintaan  tenaga  kerja  di  sektor  formal,  dan  kelebihan  penawaran tenaga  kerja  akan  diserap  sektor  informal  yang  tingkat  upahnya  tidak  diatur  oleh  regulasi.  Sejalan dengan  penelitian  Gianie  (2009:53)  yaitu  di  sektor  industri,  upah  minimum  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  yang  berpendidikan  rendah  di  perkotaan,  sedangkan  di sektor perdagangan, upah minimum berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yang berpendidikan rendah.
b . Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Berdasarkan hasil pengujian ini berarti hipotesis kedua yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  di  provinsi  Jambi  dapat  diterima,  karena secara statistik terbukti. Hasil regresi yang bertanda positif bermakna bahwa pengaruh PDRB terhadap penyerapan  tenaga  kerja  adalah  earah,  artinya  apabila  terjadi  kenaikan  PDRB,  maka  berpotensi  untuk menaikkan  penyerapan  tenaga  kerja.  Dari  persamaa  diatas  dapat  diinterpretasikan  bahwa  setiap kenaikan  1  %  PDRB  maka  akan  menaikkan  penyerapan  tenaga  kerja  sebesar  0,414%.  Hal  ini disebabkan  karena  apabila  nilai  PDRB  meningkat  maka  jumlah  nilai  output  atau  penjualan  dalam seluruh  unit  ekonomi  akan  meningkat.  Semakin  besar  output  penjualan  yang  dilakukan  perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk  mengejar  peningkatan  penjualan.  Hal  ini  menunjukkan  apabila  terjadi  peningkatan  nilai  PDRB pada sektor-sektor ekonomi yang ada akan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang akan tersedia. Dengan adanya pengembangan dan peningkatan sektor ekonomi akan mendorong dibukanya lapangan kerja  yang  baru.  Tidak   hanya untuk meningkatkan sektor ekonomi yang sedang berkembang, namun dengan dibukanya lapangan kerja yang baru akan dapat mengurangi angka pengangguran. Nilai PDRB propinsi  Jambi  selalu  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya,  peningkatan  tersebut  dipengaruhi beberapa hal seperti kondisi ekonomi, jumlah investasi, peraturan pemerintah, dll.
Halaman 187 dari 188
Nilai positif PDRB menunjukan kesesuaian teori dimana menurut Keynes dalam Boediono (1998) bahwa pasar tenaga kerja hanyalah mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Apabila 7 output yang di produksikan naik, maka jumlah orang yang dipekerjakan juga naik, hal ini dapat dikaitkan dengan onsep fungsi  produksi,  yang  menyatakan  bahwa  kenaikan  output  hanya  dapat  tercapai  apabila  input  (tenaga kerja)  di  tingkatkan  penggunaanya.  Permintaan  barang  dan  jasa  dalam  suatu  perekonomian  akan mempengaruhi  tingkat  output  yang  harus  diproduksi  sehingga  berdampak  pada  penggunaan  inputnya (tenaga  kerja).  Karena  sesuai  dengan  teori  produksi  yang  menyatakan  input  drived  demand  dari permintaan output, yang artinya permintaan akan input baru terjadi apabila ada permintaan akan output. Permintaan akan tenaga kerja dan jasa inilah yang melatarbelakangi perusahaan- perusahaan atau industri untuk  berproduksi.  Sebab  setiap  perusahaan  akan  berusaha  mencari  profit  dengan  melihat  peluang masuk kedalam suatu pasar.
Hasil ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dimas Dan Nenik Woyanti (2009) yang berjudul “Penyerapan tenaga kerja di Daerah Khusus Ibukota Jakarta”. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  variabel  PDRB  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penyerapan  tenaga kerja di DKI Jakarta.

## KESIMPULAN & SARAN

## a. Kesimpulan
Upah  minimum  provinsi  Jambi  dan  PDRB  di  Propinsi  Jambi  terbukti  mempengaruhi penyerapan  tenaga  kerja.  Pengaruh  UMP  bersifat  negatif  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja.  Hal ini  sejalan  denan  teori  permintaan  tenaga  kerja  dimana  jika  upah  naik  maka  jumlah  tenaga  kerja yang  dipekerjakan  akan  menurun,  dan  sebaliknya.  Sementara  itu,  pertumbuhan  ekonomi  terbukti mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi yang positif signifikan. Artinya kegiatan produksi yang meningkat membutuhkan input produksi berupa tenaga kerja yang juga naik.

## b. Saran
Dengan  hasil  tersebut,  maka  pemerintah  Provinsi  Jambi  perlu  berhati-hati  dalam  menentukan kebijakan  tentang  besaran  UMP  agar  tidak  kontraproduktif  dengan  tujuan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penentuan UMP yang bersifat politis memberikan tantangan tersendiri bagi keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Badan  Pusat  Statistik,  2002. Teknik  Perhitungan  PDRB  Menurut  Komponen  Penggunaan. Direktorat Neraca Konsumsi. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
Halaman 188 dari 188
-----------------.  2010a. Survey  Angkatan  Kerja  Nasional  (SAKERNAS)  Tahun  2006  s.d  2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
-----------------. 2010b . Statistik Indonesia Tahun 2010 . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
------------------.  2011c. Produk  Domestik  Regional  Bruto  Provinsi-Provinsi  di  Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Departemen  Tenaga  kerja,  1989. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja.  Nomor  05/  Men/  1989, tanggal 29 Mei 1989 Tentang Upah Minimum.
------------------.  1999. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja.  Nomor  :  Per-01/  Men/1999  Tentang Upah Minimum.
Iksan,  Mohamad.  2010. Upah  Minimum  Regional  dan  Kesempatan  Kerja.  Mencari  Jalan Tengah.
----------------. 2006. Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat.
Priyono, Eddy. 2002. Situasi Ketenagakerjaan dan Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan Upah Minimum.
Setiaji,  Bambang.  &  Sudarsono.  2004.  Pengaruh  Diferensiasi  Upah  Antar  Propinsi  terhadap Kesempatan Kerj. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9 No. 2, Desember 2004 , pp 1- 32.journal.uii.ac.id.
Sinaga,  Tianggur.  2008.  Kebijakan  Pengupahan  Di  Indonesia. Jurnal  Ketenagakerjaan. Volume 3 Nomor 2 Edisi Juli – Desember. pp 29-46.
Soleh, A. (2017). Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia. Cano Ekonomos , 6 (2), 83-92.
Smeru, Lembaga Penelitian. 2001. Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Tingkat Upah dan  Penyerapan  Tenaga  Kerja  di  Daerah  Perkotaan  Indonesia :  www.smeru.or.id. Diunduh Tanggal 12 Februari 2010.
Sukirno, Sadono. 2008. Mikro Ekonomi.Teori Pengantar . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sumarsono,  Sonny.  2009. Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia,  Teori  dan  Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Undang-Undang  Republik  Indonesia, Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan . Jakarta.  UNDP.  2008. Human  Developtmen  Report .  www.hdr.undp.org.id.  Di  akses tgl 23 Juni 2010.
Waisgrais,  Sebastian,  2003.  Wage  Inequality  and  the  Labor  Market  in  Argentina:  Labor Institutions,  Supplyand  Demand  in  the  Period  1980-99. International  Institute  For Labor  Studies  Discussion  Paper.DP/146/2003  pp  1-53,  Decent  Work  Research Programme.