Volume 3 Issue 2, August 2021: pp. 123-140.
Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa terhadap Penerbitan Surat Keterangan Tanah

## The Head of District’s Abuse of Power on Issuing Land Reference
Didik Efrianto Kepolisian Republik Indonesia E-mail: masdidik_er@yahoo.com
Herman Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: man.herman@uho.ac.id
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheokh@gmail.com
Abstract: This research is intended at examining on issuing land reference out of his or her authority who qualified committed to crime offence. Furthermore, this paper analyzing the Head of Village’s responsibility that was issuing the land reference letter which was out of his or her authority. This study applied legal research which is used legislations, concepts, and case approach. This paper answered the question which administratively that is the land reference letter considered as the unofficial evidence which is not has as power as an authentic  letter.  But  then  this  letter  is  categorized  the  rights  or  official  land  letter requirement toward registered land as mentioned in land legislation. The power evidence of  land  reference  letter  issued  by  the  head  of  village  was  accordingly  stated  on  the Government Ordinance 24 Year 1997 concerning land registration. Afterwards, in the term of land transaction, this condition legally become has a legal power if assigned by the head of  sub- district  as  official  administrator.  To  sum  up,  based  on  the  head  of  village’s responsibility is not qualified as crime offence due to article 39 paragraph 1 letter b point 1 and 2 of the Government Ordinance 24 Year 1997. This must be consider that the head of village has legal power to issue the land reference letter as an right evidence for those settled such a land.
Keyword: Abuse of Power; Village Head; Letter
Abstrak: Penelitian ini ditujukan untuk menguji penerbitan surat keterangan tanah oleh kepala desa di luar wewenangnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Untuk menganalisis  pertanggungjawaban  pidana  bagi  kepala  desa  yang  menerbitkan  surat keterangan tanah di luar wewenangnya. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Penelitian  ini menghasilkan jawaban adalah secara administratif Surat Keterangan Tanah merupakan alat  bukti  tertulis  di  bawah  tangan  yang  kekuatan  pembuktiannya  tidak  sekuat  akta
otentik.  Namun  karena  surat  keterangan  tanah  tersebut  merupakan  surat-surat  yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan  permohonan  hak  atas  tanah  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan perundang-undangan pertanahan. Kekuatan hukum surat keterangan tanah sebagai alat bukti yang dibuat oleh Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, berkekuatan hukum yang sah  apabila  diketahui  oleh  camat  selaku  pejabat  pembuat  akta  tanah.  Selanjutnya, berdasarkan tanggung jawab Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah tidak dapat dikategorikan tindak pidana karena merujuk bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Harus diketahui bahwa  Kepala  Desa  berwenang  untuk  membuat  surat  keterangan  yang  menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut. Kata kunci: Penyalahgunaan; Kepala Desa; Surat

## PENDAHULUAN
Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk  memberikan  sanksi  bagi  siapa  saja  yang  melakukan  kejahatan.  Berbicara  mengenai hukum  pidana  tidak  terlepas  dari  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pemidanaan.  Artinya  kata pidana  pada  umumnya  adalah  hukum  sedangkan  pemidanaan  diartikan  sebagai penghukuman 1 . Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan.  Pemidanaan  itu  sama  sekali  bukan  dimaksudkan  sebagai  upaya  balas  dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.
Sebagai  alasan  dalam  Penyerobotan  tanah  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah  penyerobotan  tanah  dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  menguasai,  menduduki,  atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum pidana ataupun dituntut menurut hukum perdata.
Tanah  merupakan  kebutuhan  hidup  manusia  yang  sangat  mendasar. Manusia  hidup serta  melakukan  aktivitas  di  atas  tanah  sehingga  setiap  saat  manusia  selalu  berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup  manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah 2 .
1 Moeljatno, Membangun Hukum Pidana , Jakarta: Bina Aksara, 2003, hlm. 24.
2 Efendi Parananginangin, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum , Jakarta: RajaGrafindo, 2014, hlm. 3.
Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin tingginya pertumbuhan penduduk  dan  pesatnya  kegiatan  pembangunan  yang  menyebabkan  kebutuhan  akan  tanah juga semakin meningkat, sementara di pihak lain persediaan akan tanah relatif sangat terbatas. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia  adalah  negara  hukum”,  yang  menganut  desentralisasi  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan,  sebagaimana  diisyaratkan  dalam  pasal  18  ayat  (1)  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  “Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah -daerah provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi, kabupaten dan kota mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang- Undang”.
Sebagai  negara  hukum,  setiap  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  haruslah berdasarkan  pada  hukum  yang  berlaku  ( wetmatigheid  van  bestur ).  Dalam  negara  yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintahan pusat  dan  ada  perangkat  pemerintah  daerah,  yang  diberi  otonomi  yakni  kebebasan  dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya daerah 3.
Secara  teoritis  dan  praktik,  terdapat  perbedaan  antara  Pemerintah  dengan pemerintahan.  Pemerintahan  adalah bestuurvoering atau  pelaksanaan  tugas  Pemerintah, sedangkan  pemerintahan  ialah  organ  atau  alat/aparat  yang  menjalankan  pemerintahan 4 . Sehingga istilah lain pemerintahan dan pemerintah dalam masyarakat secara umum diartikan sama,  dimana  kedua  kata  tersebut  diucapkan  bergantian  (pemerintah  atau  pemerintahan). Sebutan  kedua  kata  atau  istilah  tersebut  menunjuk  pada  penguasa  atau  pejabat.  Mulai  dari Presiden  hingga  kepala  desa,  artinya  semua  orang  yang  memegang  jabatan  disebutlah Pemerintah atau Pemerintahan, tetapi orang yang bekerja di dalam lingkungan pemerintah dan atau  pemerintahan  disebut  orang  pemerintahan 5 .  Montesquie  mengartikan  pemerintahan dalam arti luas meliputi: pembentukan Undang-Undang ( la-puissance legislative ); pelaksanaan ( la-puissance executive ); dan peradilan ( la-puissance de juger ). Ajaran Montesquieu ini dikenal dengan  aja ran  tentang  pembagian  kekuasaan  negara  yang  popular  disebut  dengan  “trias politika” 6 .
3 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 17.
4 Ridwan H.R sebagaimana dikutip oleh Yulia Netta dan M. Iwan Satriawan, Ilmu Negara (Dasar-Dasar Teori Bernegara) , Bandar Lampung: PKK-PUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 70.
5 Didik Sukaryono, Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa , Malang: Setara Press, 2010, hlm. 57.
6 Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi , Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008, hlm. 42.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni: Pasal 1 ayat (2) “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.” Hal ini menegaskan adanya suatu prinsip pemerintahan yang berdasarkan dengan kewenangan yang diberikan Undang- Undang  Desa,  desa  merupakan  salah  satu  instrumen  pemerintah  yang  menjalankan  suatu urusan pemerintahan dalam lingkup yang lebih sempit. Berdasarkan dengan Undang-Undang a quo itulah yang kewenangan-kewenangan desa terakomodasi dan mampu dijalankan secara legalitas.
Melalui  konsepsi  Pemerintahan  Desa  inilah,  kewenangan-kewenangan  dalam  hal menyelenggarakan  pemerintahan  maupun  administrasi  itu  melekat  kepada  kepala  desa sehingga ada beberapa kewenangan-kewenangan yang dimana mampu dijalankan oleh kepala desa  yang  salah  satunya  dalam  kaitan  kepala  desa  dalam  mengeluarkan  Surat  Keterangan Tanah (SKT).
Secara umum Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  menegaskan  bahwa  “Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  oleh  Badan  Pertanah an Nasional”  dan  selanjutnya  berdasarkan  Pasal  6  PP  No.  24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah  menegaskan  bahwa 7 :  Pasal  6  ayat  (1):  “Dalam  rangka  penyelenggaraan  pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan,  kecuali  kegiatan-kegiatan  tertentu  yang  oleh  Peraturan Pemerintah ini atau perundang- undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.” Pasal 6 ayat (2): “Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pe rtanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan.”
Jika menilai konstruksi hukum mengenai kewenangan kepala desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah, maka kepala desa dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  Sementara  sebagaimana  yang  diuraikan  dalam  penjelasan  Pasal  7  ayat  (2)  PP  No. 24/1997. Kewenangan mengeluarkan Surat Kepemilikan Tanah dapat dikeluarkan oleh kepala desa sebagaimana kepala desa bertindak atas wewenang sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara yang diberikan oleh Menteri terkait. Namun, kepala desa yang bertindak
7 Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara hanya dapat menjalankan wewenang tersebut berdasarkan dengan wilayah administrasi pemerintahan desa tersebut.
Salah  satu  penerbitan  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  yang  terjadi  yaitu  Surat Keterangan  Tanah  (SKT)  untuk  tanah  di  wilayah  Kecamatan  Morosi.  Kecamatan  Morosi merupakan  kecamatan  pemekaran  dari  Kecamatan  Bondoala.  Salah  satu  desa  yang  setelah pemekaran pada tahun 2013 itu menjadi bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Morosi adalah Desa Paku Jaya, Desa Paku Jaya kemudian dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Paku Jaya (sebagai desa induk) dan Desa Tondowatu.
Riwayat Tanah bahwa sebelum pemekaran pada tahun 1995 Kepala Desa Paku Jaya mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk tanah salah satu warganya yang berada di Desa Paku Jaya tersebut, tahun 2013 tanah yang awalnya berada di Desa Paku Jaya, karena pemekaran tanah itu secara administratif berada di Desa Tondowatu, diterbitkan lagi Surat Keterangan Tanah (SKT)-nya namun bukan oleh Kepala Desa Tondowatu tapi oleh Kepala Desa Morosi.
Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 1997 tentang Pendaftaran  Tanah,  kepala  desa  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  sementara memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) namun hanya untuk tanah yang berada diwilayah administrasi pemerintahannya. Akibat lahirnya Surat Keterangan Tanah (SKT)  ini,  maka  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  legalitas dalam transaksi jual beli hak atas tanah di wilayah Kecamatan Morosi.
Berdasarkan  dengan  Fakta  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  kepala  desa  Morosi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa ada kewenangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang kepala desa. Walaupun seorang Kepala Desa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara. Karena pada dasarnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka  lahir  pembatasan  suatu  keberlakuan  maupun  kewenangan  dari  seorang  kepala  desa dalam  hal  menjalankan  kewenangannya  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) sementara. Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa Terhadap Penerbitan Surat Keterangan Tanah. ” Untuk itu latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka secara konkret,  Rumusan  masalah  penelitian  ini  dapat  rumuskan  mengenai  penerbitan  surat keterangan tanah oleh kepala desa di luar wewenangnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak
pidana. Selain itu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi kepala desa yang menerbitkan surat keterangan tanah di luar wewenangnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum normatif ( normative law research ) menggunakan studi kasus normatif berupa produk  hukum 8 ,  misalnya  mengkaji  Undang-Undang.  Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto , sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum 9 .

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Penerbitan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa di Luar Kewenangannya
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  yang  terjadi  yaitu  Surat Keterangan  Tanah  (SKT)  untuk  tanah  di  wilayah  Kecamatan  Morosi.  Kecamatan  Morosi merupakan  kecamatan  pemekaran  dari  Kecamatan  Bondoala.  Salah  satu  desa  yang  setelah pemekaran pada tahun 2013 itu menjadi bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Morosi adalah Desa Paku Jaya, Desa Paku Jaya kemudian dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Paku  Jaya  (sebagai  desa  induk)  dan  Desa  Tondowatu.  Riwayat  Tanah  bahwa  sebelum pemekaran pada tahun 1995 Kepala Desa Paku Jaya mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk tanah salah satu warganya yang berada di Desa Paku Jaya tersebut, tahun 2013 tanah yang awalnya berada di Desa Paku Jaya, karena pemekaran tanah itu secara administratif berada di Desa Tondowatu, diterbitkan lagi Surat Keterangan Tanah (SKT)-nya namun bukan oleh Kepala Desa Tondowatu tapi oleh Kepala Desa Morosi.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah,  Kepala  Desa  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) sementara memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) namun hanya untuk tanah yang berada diwilayah administrasi pemerintahannya.
Akibat lahirnya Surat Keterangan Tanah (SKT) ini, maka Surat Kepemilikan Tanah (SKT) tersebut dapat digunakan sebagai legalitas dalam transaksi jual beli hak atas tanah di wilayah Kecamatan  Morosi.  Berdasarkan  dengan  Fakta  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  kepala  desa
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 21.
9 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.
Morosi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dapat dikatakan bahwa ada kewenangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang kepala desa. Walaupun seorang Kepala Desa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara. Karena pada dasarnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah maka  lahir suatu pembatasan suatu  keberlakuan  maupun kewenangan dari seorang kepala desa dalam hal menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara. Surat Keterangan tanah tersebut merupakan satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah 10 .
Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak  pada  waktu  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak 11 . Dan dapat pula diketahui tentang kegiatan pendaftaran tanah yang meliputi:
a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
b) Pembuktian hak dan pembukuannya;
c) Penerbitan sertifikat;
d) Penyajian data fisik dan data yuridis;
e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Surat  keterangan  tanah  (SKT)  di  buat  dalam  pemindahan  hak  atas  tanah  yang pembuatannya  melalui  Kepala  Desa  dan  diterbitkan  oleh  camat.  Dalam  penerbitan  surat keterangan tanah adalah hal yang terpenting bagi para pemilik tanah untuk dapat diterbitkan secara cepat dan biaya yang murah. Kehendak ini pun sangat dimaklumi, karena peraturan pendaftaran tanah pun memang sudah mengamanatkan demikian kepada Badan Pertanahan Nasional.
Hal  ini  sesuai  dengan  asas-asas  pendaftaran  tanah,  antara  lain  sederhana  dan terjangkau 12 . Sederhana artinya prosedur penerbitan surat keterangan tanah harus mudah dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sedangkan terjangkau artinya biaya pendaftaran tanah harus  memperhatikan  kemampuan  masyarakat  ekonomi  lemah,  khususnya  golongan  tidak mampu.  Surat  keterangan  yang  dibuat  oleh  Kepala  Desa/Lurah  berdasarkan  berita  acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian dikuatkan oleh Camat
10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf I.
11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Penjelasan Pasal 24 ayat (1).
12 Ardian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 60-61.
yang  berisikan  keterangan  tentang  pembuktian  hak  atas  tanah  adat  yang  belum  terdaftar, sehubungan tanah tersebut akan dialihkan atau akan diajukan permohonan haknya 13 .
Jadi, sahnya surat keterangan tanah adalah sejak dikuatkan dengan ditanda tangani oleh Camat sebagai kepala kecamatan yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  Perangkat  Daerah  yang  mencabut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  tahun  2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah:
Ayat (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan  penerapan  dan  penegakan  Perda  dan  Peraturan  Bupati/Wali kota;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. membina  dan  mengawasi  penyelenggaraan  kegiatan  desa  atau  sebutan  lain dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
Ayat  (4)  Selain  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
Ayat (5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan 14 .
Adapun landasan hukum mengenai surat keterangan tanah berdasarkan Pasal 76 ayat (3)  Permenag  Nomor  3/1997  yang  menjelaskan  bahwa:  dalam  hal  bukti-bukti  mengenai kepemilikan tanah sebagaimana pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan:
a) Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa  pemohon  telah  menguasai  secara  nyata  tanah  yang  bersangkutan selama  20  tahun  atau  lebih  secara  berturut-turut,  atau  telah  memperoleh penguasaan  itu  dari  pihak  atau  pihak-  pihak  lain  yang  telah  menguasainya,
13 Upik Hamidah, “ Peran Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Pertanahan (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Timur) ” , Jurnal Ilmu Hukum Flat Justitia, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 5
sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih.
2. Bahwa penguasa tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;
3. Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
4. Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;
5. Bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.
b) Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang  kesaksiannya  dapat  dipercaya,  karena  fungsi  sebagai  tetua  adat  setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah  yang  bersangkutan  dan  tidak  mempunya  hubungan  keluarga  pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon.
Berdasarkan peraturan-peraturan yang memuat tentang surat keterangan tanah maka dapat disimpulkan bahwa surat keterangan tanah merupakan surat yang menjelaskan riwayat tanah seseorang yang berisi tentang identitas yang mengusai tanah, batas-batas tanah, saksi- saksi dan diterbitkan  oleh dari Kepala  Desa/Lurah atas permohonan dari pemohon. Hal ini dapat juga disesuaikan dengan pendapat Abdul Rauf Alauddin Said, yang mengatakan bahwa proses  pelaksanaan  penyelenggara  pemerintahan  di  Indonesia  terdapat  pembagian kewenangan  antara  pusat  dan  daerah  dalam  hal  pembagian  urusan  rumah  tangganya  atau dalam bahasa perundang-undangan disebut sebagai urusan pemerintahan.
Menurut  Ni’matu l  Huda  pada  hakikatnya  urusan  pemerintahan  terbagi  atas  dua kelompok  yaitu  urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya  diselenggarakan  oleh  pemerintah tanpa adanya asas desentralisasi dan urusan pemerintahan lain yang diselenggarakan dengan asas desentralisasi 15 . Berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang berupa  surat  keterangan  tanah  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Desa  yang  disahkan  oleh Kecamatan setempat berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan
15 Ni’matul Huda, “ Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah  dalam Otonomi Seluas- luasnya Menurut UUD 1945 ” , Fiat Justitia Jurnal Hukum, Vol. 4, Oktober- Desember, 2015, hlm. 582-583.
sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah, oleh karena itu apabila terjadi kesalahan atau adanya cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertipikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertipikat.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa walaupun Surat keterangan tanah  merupakan  alat  bukti  tertulis  di  bawah  tangan  yang  kekuatan  pembuktiannya  tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah.
Sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  perundang-undangan  pertanahan,  maka  Surat keterangan tanah tersebut merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertipikat  hak  atas  tanah.  Prosedur  Pengajuan  Kepemilikan  Tanah  Masyarakat  Yang  Tidak Lengkap/Sama Sekali Tidak Mempunyai Bukti Kepemilikan. Sehingga menurut peneliti yang harus dilakukan adalah:
a) Dasar  penguasaan  dan/atau  bukti  kepemilikan  tanah  masyarakat  tidak  lengkap atau sama sekali tidak mempunyai dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan tanah agar dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik dari yang bersangkutan (tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai/ tidak dalam sengketa; tidak termasuk aset pemerintah atau pemerintah daerah; tidak termasuk kawasan hutan).
b) Surat pernyataan tersebut dibuat dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang  bersangkutan  sampai  derajat  kedua,  baik  kekerabatan  vertikal  maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik dan menguasai bidang tanah tersebut.
c) Tanggung Jawab Hukum Kepala Kelurahan dan kepala desa terhadap keterangan yang diberikan dalam kaitannya dengan penerbitan surat penguasaan tanah.
Kewenangan Kelurahan/Desa Menerbitkan Surat Penguasaan Tanah, untuk itu adapun
Kewenangan Kelurahan/desa Menerbitkan surat penguasaan tanah Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang secara terperinci di jelaskan pada Pasal  2  ayat  (2)  Undang-  Undang  no.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria, maka terkait hak menguasai Negara, maka Negara berwenang untuk 16 :
a) Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
b) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa
16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
d) Hak  penguasaan  Negara  atas  tanah  merupakan  tugas  pemerintah  pusat  yang mendapat pembantuan dari pemerintah daerah.
e) Peranan  pembantuan  dari  pemerintah  daerah  dapat  diketahui  dengan  adanya peraturan daerah yang mengatur terkait persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah  untuk  daerahnya  sesuai  dengan  keadaan  daerah  masing-masing  dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Pemerintah  Desa/Kelurahan  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  Kepala Desa/Kelurahan  dan  perangkat  Kelurahan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan Kelurahan.  Kelurahan  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Adapun  Kewenangan  Kelurahan/Desa secara  terperinci  diatur  Pasal  34  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 17 :
Ayat (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:
a. sistem organisasi masyarakat adat;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
e. pengembangan peran masyarakat Desa.
Penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara implisit, penjelasan ini tidak menyebutkan kewenangan Kepala Desa. Akan tetapi dalam  Pasal 34 huruf d menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan tanah kas desa.
Kekuatan hukum  surat  keterangan tanah  yang  dikeluarkan oleh  kepala desa, bahwa dapat dipahami kedudukan kepala desa dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, berbunyi: “ untuk desa -desa dalam wilayah terpencil, menteri dapat menunjuk  PPAT  sementara”.  Berdasarkan  ketentuan  penjelasan  Pasal  7  ayat  (2)  dijelas kan bahwa  untuk  mempermudah  rakyat  di  daerah  terpencil  yang  tidak  ada  PPAT  untuk melaksanakan  perbuatan  hukum  mengenai  tanah,  yang  ditunjuk  sebagai  PPAT  Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa/Kelurahan.
Kewenangan Kepala Desa/Lurah/Camat dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tanah
17 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Untuk daerah-daerah Kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kantor Pertanahan, surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat dikuatkan dengan surat pernyataan Kepala Desa. Berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang berupa surat  keterangan  tanah  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Desa  yang  disahkan  oleh  Kecamatan setempat berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan  persyaratan  permohonan  hak  atas  tanah,8  oleh  karena  itu  apabila  terjadi kesalahan atau adanya cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertifikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertifikat.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa walaupun Surat keterangan tanah  merupakan  alat  bukti  tertulis  di  bawah  tangan  yang  kekuatan  pembuktiannya  tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan  permohonan  hak  atas  tanah.  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  perundang- undangan  pertanahan,  maka  Surat  keterangan  tanah  tersebut  merupakan  dokumen  yang sangat penting dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah. Berdasarkan bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) dapat dipahami bahwa Kepala Desa berwenang untuk membuat  surat  keterangan yang  menguatkan  sebagai  bukti  hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa walaupun Surat keterangan tanah  merupakan  alat  bukti  tertulis  di  bawah  tangan  yang  kekuatan  pembuktiannya  tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan  permohonan  hak  atas  tanah.  Sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  perundang- undangan  pertanahan,  maka  Surat  keterangan  tanah  tersebut  merupakan  dokumen  yang sangat  penting  dalam  proses  penerbitan  sertipikat  hak  atas  tanah.  Prosedur  Pengajuan Kepemilikan  Tanah  Masyarakat  Yang  Tidak  Lengkap/  Sama  Sekali  Tidak  Mempunyai  Bukti Kepemilikan.
Suatu  hal  dasar  penguasaan  dan/atau  bukti  kepemilikan  tanah  masyarakat  tidak lengkap  atau  sama  sekali  tidak  mempunyai  dasar  penguasaan  dan/atau  bukti  kepemilikan
tanah agar dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik dari yang bersangkutan (tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai/ tidak dalam sengketa; tidak termasuk aset pemerintah atau pemerintah daerah; tidak termasuk kawasan hutan). Surat pernyataan tersebut dibuat dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik dan menguasai bidang tanah tersebut. Tanggung Jawab Hukum Kepala Kelurahan dan kepala desa terhadap keterangan yang diberikan dalam kaitannya dengan penerbitan surat penguasaan tanah.

## Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa yang Menerbitkan Surat Keterangan Tanah di Luar Kewenangannya
Akibat Hukum Surat Keterangan Tanah yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa di luar Wilayah Pemerintahan  Desanya,  sehingga  Penelitian  ini  menunjukkan  suatu  akibat  Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian. Baik kerugian materi maupun kerugian non-materi. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum administrasi dikenal istilah kewenangan atau wewenang, yang sering kali disejajarkan dengan istilah “ bevoegdheid ”. Ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah bevoegdheid . Perbedaan terletak dalam karakter hukumnya. Istilah Belanda bevoegdheid digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan di Indonesia selalu digunakan dalam konsep hukum publik.
Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: Pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen  dasar  hukum,  bahwa  wewenang  itu  harus  dapat  ditunjuk  dasar  hukumnya  dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu) 18 . Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan ( macht ). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat  atau  tidak  berbuat.  Dalam  hukum  wewenang  sekaligus  berarti  hak  dan  kewajiban ( rechten en plichten ).
18 Philipus M. Hadjon , “ tentang Wewenang ” , Yuridika, Volume No. 5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm. 1.
Menurut Philipus M. Hadjon, tanggungjawab pejabat dalam melaksanakan  fungsinya dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkenaan  dengan  legalitas  (keabsahan)  tindak  pemerintahan.  Dalam  hukum  administrasi, persoalan  legalitas  tindak  pemerintahan  berkaitan  dengan  pendekatan  terhadap  kekuasaan pemerintahan.  Tanggung  jawab  pribadi  berkaitan  dengan  pendekatan  fungsionaris  atau pendekatan perilaku dalam hukum administrasi. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan mal  administrasi  dalam  penggunaan  wewenang  maupun public  service .  Pembedaan  antara tanggung  jawab  jabatan  dan  tanggung  jawab  pribadi  atas  tindak  pemerintahan  membawa konsekuensi  yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  pidana,  tanggung  gugat  perdata  dan tanggung  gugat  tata  usaha  negara  (TUN).  Tanggung  jawab  pidana  adalah  tanggung  jawab pribadi. Dalam kaitan dengan tindak pemerintahan, tanggung jawab pribadi seorang pejabat berhubung dengan adanya mal administrasi. Tanggung gugat perdata dapat menjadi tanggung gugat jabatan berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Tanggung gugat perdata menjadi tanggung gugat pribadi apabila terdapat unsur mal administrasi. Tanggung gugat TUN pada dasarnya adalah tanggung gugat jabatan.
Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa  wewenang  adalah  hak  yang dimiliki  oleh  Badan dan/atau Pejabat  Pemerintahan  atau  penyelenggara  negara  lainnya  untuk  mengambil  keputusan dan/atau  tindakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Selanjutnya  Pasal  1  angka  6 menyatakan bahwa, kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan menyatakan bahwa:
1) Setiap  Keputusan dan/atau  Tindakan  harus ditetapkan dan/atau dilakukan  oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
2) Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam  menggunakan  Wewenang  wajib berdasarkan:
a) peraturan perundang-undangan; dan
b) AUPB.
Penggunaan  wewenang  ini  tentunya  harus  sesuai  tujuannya,  sehingga  perbuatan tersebut  tidak  bertentangan  dengan  Putusan  MA.  Putusan  ini  membahas  soal  pengertian detournement de pouvoir yaitu “menyalahgunakan wewenang” yang diberikan. Seseorang yang memiliki jabatan, dimana jabatan itu secara hukum diberikan “wewenang”, dan wewenang itu
seharusnya  digunakan  sebagaimana  mestinya,  tetapi  ia  menyalahgunakan  wewenang tersebut 19 .
Pejabat  Administrasi  Pemerintahan  dilarang  menyalahgunakan  Kewenangan  dalam menetapkan  dan/atau  melakukan  Keputusan  dan/atau  Tindakan.  Indriyanto  Seno  Adji memberikan perspektif tentang penyalahgunaan kewenangan dalam 3 bentuk:
a) Penyalahgunaan  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum  atau  untuk  menguntungkan  pribadi, kelompok atau golongan;
b) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar  ditujukan  untuk  kepentingan  umum,  tetapi  menyimpang  dari  tujuan diberikannya  kewenangan  tersebut  oleh  undang-undang  atau  peraturan- peraturan lain;
c) Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti  menyalahgunakan  prosedur  yang seharusnya  dipergunakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  tetapi  telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.
Tiga  bentuk  pengertian  tersebut  secara  maknawi  menjadi  domain  kajian  hukum administrasi.
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat  Pemerintahan  yang  meliputi  larangan  melampaui  wewenang,  larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.
Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  selanjutnya  mengatur  lebih  lanjut tentang larangan penyalahgunaan wewenang, sebagai berikut:
1) Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dikategorikan  melampaui  Wewenang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2)  huruf  a  apabila  Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a) melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
b) melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
c) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dikategorikan  mencampuradukkan Wewenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2)  huruf  b  apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a) di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
b) bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a) tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
19 Aldin,  Oheo  K.Haris,  Sabrina  Hidayat, “ Pertanggungjawaban  Pidana  Oknum  Syahbandar  dalam  Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang di bidang Pelayaran ” , Jurnal Halu Oleo Legal Research, Vol 1, No 2, 2019, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6789/5143, hlm.6.
b) bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang berupa surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat berdasarkan  Pasal  7  ayat  (2),  dan  Pasal  39  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah,  dapat  dikategorikan  sebagai  alas  hak  yang  diajukan  sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah, oleh karena itu apabila terjadi kesalahan atau adanya cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertipikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertifikat.

## KESIMPULAN
Secara administratif Surat Keterangan Tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik. Namun karena surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan  syarat  kelengkapan  persyaratan  permohonan  hak  atas  tanah  sebagaimana  diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan. Maka kekuatan hukum surat keterangan tanah sebagai alat bukti yang dibuat oleh Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah,  berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah. Sehingga Kepala  Desa  yang  mengeluarkan  Surat  Keterangan  Tanah  tidak  dapat  dikatakan  telah menyalahi wewenangnya dalam memberikan alas hak atas tanah bagi masyarakat. Berdasarkan tanggung  jawab  Kepala  Desa  dalam  mengeluarkan  surat  keterangan  tanah  tidak  dapat dikategorikan tindak pidana karena merujuk bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dapat diketahui bahwa Kepala Desa berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut. Untuk daerah-daerah Kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kantor Pertanahan, surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat dikuatkan dengan surat pernyataan Kepala Desa. Surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal  39  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak  atas  tanah,  oleh  karena  itu  apabila  terjadi  kesalahan  atau  adanya  cacat  hukum  dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertipikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertipikat.

## Daftar Pustaka

## Buku
H.R, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Moeljatno, Membangun Hukum Pidana , Jakarta: Bina Aksara, 2003.
Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. Netta,  Yulia  dan  M.  Iwan  Satriawan, Ilmu  Negara  (Dasar-Dasar  Teori  Bernegara) , Bandar Lampung: PKK-PUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.
Parananginangin, Efendi, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum , Jakarta: RajaGrafindo, 2014.
Sadjijono, Memahami  Beberapa  Bab  Pokok  Hukum  Administrasi ,  Yogyakarta:  Laksbang Pressindo, 2008.
Sukaryono, Didik, Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa , Malang: Setara Press, 2010.
Sutedi, Ardian, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

## Jurnal dan Makalah
Aldin, Oheo K.Haris, Sabrina Hidayat, “ Pertanggungjawaban Pidana Oknum Syahbandar dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang di bidang Pelayaran ”, Jurnal Halu Oleo Legal Research,  Vol  1,  No  2,  2019,  http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/ 6789/5143.
Hadjon, Philipus M., “ tentang Wewenang ”, Yuridika, Volume No. 5 & 6, Tahun XII, September - Desember, 1997.
Hamidah, Upik,  “ Peran  Kecamatan  Sebagai  Perangkat  Daerah  Dalam  Pelayanan  Pertanahan (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Timur) ”, Jurnal Ilmu Hukum Flat Justitia, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.
Huda, Ni’matul, “ Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya  Menurut  UUD  1945 ” ,  Fiat  Justitia  Jurnal  Hukum,  Vol.  4,  Oktober- Desember, 2015.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.