## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 938-942 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i3.1671

## Peran Penting Keimigrasian dalam Masalah Penyeludupan Manusia dan Perdagangan Orang

## Arsyad Imam Baihaqi, Endra Inggita Sabriyartendra*, Salsabila Putri Salam
Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi *Correspondence email: endrainggita96@gmail.com
Abstrak. Kejahatan perdagangan  manusia  masih  menjadi topik utama dalam pembahasan dunia sekaligus titik perhatian paling mencolok  karena  keseriusan  masalahnya.  Perdagangan  orang  merupakan  masalah  utama  globalisasi  modern  karena  keberadaan tindak  kejahatan  tersebut  telanjur  menjadi  epidemi  di  banyak  negara.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana terjadinya  proses  Penyelundupan  Manusia  ( People  Smuggling )  dan  Perdagangan  Orang  di  Indonesia,  Dasar  Hukum  serta Penegakan  Terhadap  Tindak  Pidana  Penyelundupan  dan  Perdagangan  Manusia.  Serta  Proses  Pertanggung  jawaban  bagi  para pelaku Tindak Pidana Penyelundupan dan Perdagangan Manusia. Dengan menggunakan metode Penelitian deskriptif ialah metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan hal yang berlaku saat ini, diantaranya adalah  upaya  untuk  menggambarkan  suatu  hal  atau  mendeskripsikan,  mencatat,  menganalisis  dan  menjelaskan  kondisi  saat  ini (aktual).  Dan  akan  didapatkan  hasil  yaitu  kejahatan  perdagangan  orang  (human  trafficking)  ini,  pelaku  menggunakan  berbagai jalan demi kelancaran kejahatannya. Selanjutnya Aturan mengenai Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang di Indonesia tercantum  dalam  beberapa  aturan  perundang-undangan,  yakni  UU  Nomor  6  Tahun  2011,  perihal  Keimigrasian.  Lalu  dalam Pertanggungjawaban  pidana,  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  penyelundupan  orang  dan  perdagangan  manusia  didasarkan pada ketentuan UU No. 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian.
Kata kunci : Penyeludupan Manusia; Perdagangan Orang; Pidana Keimigrasian
Abstract. The crime of human trafficking is still a major topic in world discussion as well as the most striking point of attention because  of  the  seriousness  of  the  problem.  Trafficking  in  persons  is  a  major  problem  of  modern  globalization  because  the existence  of  this  crime  has  already  become  an  epidemic  in  many  countries.  This  research  aim  to  find  out  how  the  process  of People  Smuggling  and  Trafficking  in  Indonesia  occurs,  the  legal  basis  and  enforcement  of  the  crime  of  people  smuggling  and trafficking. As well as the Accountability Process for the perpetrators of the Crime of Smuggling and Human Trafficking. By using descriptive research method  is the method  used in  this study, this method  has the aim of describing things that are currently in effect, including efforts to describe something or describe, record, analyze and explain current (actual) conditions. And the results will be obtained, namely the crime of human trafficking, the perpetrators use various ways to smooth the crime. Furthermore, the Rules regarding Human Smuggling and Trafficking in Persons in Indonesia are contained in several laws and regulations, namely Law Number 6 of 2011, concerning Immigration. Then in criminal liability, people who commit criminal acts of people smuggling and human trafficking are based on the provisions of Law no. 6 of 2011 concerning Immigration.

## Keywords: Human Trafficking; Immigration Crime; People Smuggling

## PENDAHULUAN
Karena  pesatnya  perkembangan  teknologi  dan informasi,  batas-batas  antar  negara  menjadi  kabur. Akibat  dari  adanya  globalisasi  pasar  bebas  antar  negara akhirnya terbuka lebar hingga terbuka pula peluang bagi setiap negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa  terbatas  ruang  dan  waktu.  Peningkatan  mobilitas orang  dan  barang  dari  tempat  ke-satu  menuju  tempat lain,  atau  dari  negara  satu  ke  negara  lainnya  pun  terjadi karena  akses  antar  negara  juga  menjadi  lebih  luas. Dengan  terbukanya  pintu  masuk  dan  akses  dalam lingkup  tanah  ini,  mendukung  setiap  individu  untuk dengan  gampang  berpindah  dari  tempat  satu  ke  tempat lainnya.  Fenomena  ini  menyebabkan  beberapa  upaya untuk  menjaga  keamanan  dan  keselamatan  negara melalui  perumusan  kebijakan  keimigrasian  untuk mencegah perdagangan manusia ( human trafficking ) dan penyelundupan orang (people smuggling) di Indonesia.
Tindak  kejahatan  maritim  adalah  jenis  kejahatan yang  terjadi  dalam  kawasan  perairan  sebuah  negara.
tindak  kejahatan  ini  tersebar  luas  di  kawasan  kepulauan seperti  laut,  selat  dan  juga  samudera.  Topik  kejahatan laut  kini  menjadi  topik  internasional  karena  kejahatan tersebut  tidak  hanya  bersifat  nasional  tetapi  juga  lintas batas (Transnational Organized Crimes). Pelakunya bisa terdiri  lebih  dari  satu  negara  dan  mereka  terorganisir dengan  baik.  Sampai  dengan  saat  ini,  jalur  perdagangan yang  sangat  strategis  adalah  laut,  karena  nyaris  90% perdagangan  dunia  diangkut  via  armada  laut  (Nasution, 2017).  Menurut  Nasution  (2017)  :  Penjualan  Obat terlarang illegal ( Trafficking in Illegal Drugs ), Penjualan Ilegal  Manusia  ( Human  Trafficking ),  Manusia  yang diselundupkan ( People Smuggling ), Penyelundupan Alat dan  Senjata  Perang  ( Arms  Smuggling ),  Pencucian  Uang ( Money  Laundering ),  dan  Jual-beli  Senjata  serta  alat perang ringan dan berat ( Small Arms and Light Weapon Trafficking) Merupakan jenis kejahatan transnasional. Penyelundupan  manusia  adalah  bentuk  kejahatan itu  sendiri,  karena  hukum  imigrasi  tidak  ditegakkan secara  hukum  dan  menyebabkan  masalah  bagi  para
Arsyad  Imam  Baihaqi,  Endra  Inggita  Sabriyartendra  dan  Salsabila  Putri  Salam,  Peran  Penting  Keimigrasian  Dalam

## Masalah Penyeludupan Manusia dan Perdagangan Orang
imigran.  Trafficking  adalah  suatu  bentuk  tindak kejahatan  lintas  batas  terorganisir  yang  mengakibatkan masalah  di  hampir  semua  negara,  tidak  terkecuali Indonesia yang dijadikan sebagai negara transit bagi para pelaku  perdagangan  orang.  Sebagaimana  didefinisikan dalam  Pasal  3 i tentang  Protokol  Perdagangan  Manusia PBB  tahun  2000,  pelaku  perdagangan  orang  berusaha untuk secara langsung ataupun tak langsung memperoleh keuntungan  material  atau  signifikan  lainnya,  baik  dari invasi  ilegal  ke  bagian  negara  mana  pun.  pelaku  bukan warga negara dan tidak memiliki izin tinggal.
Tidak seperti perdagangan manusia, penyelundupan  ditandai  dengan  adanya  kesepakatan yang  terjadi  antara  penyelundup  dan  pelanggan. perjanjian  kontrak  kesepakatan  ini  biasanya  berakhir ketika  Anda  tiba  di  tempat  tujuan.  Namun,  situasi penyelundupan  sebenarnya  bias  menjadi  keadaan  yang bisa dijelaskan dengan pelanggaran HAM yang ekstrem, dan  imigran  yang  disusupkan  diancam,  dilecehkan, dieksploitasi,  disiksa,  dan  bahkan  dibunuh  oleh penyelundup.  Penyelundup  juga  dapat  diperdagangkan, misalnya  jika  mereka  ditipu  oleh  kondisi  peran  mereka untuk mengeksploitasi tenaga kerja (Gallagher, 2014).
Kejahatan  perdagangan  manusia  masih  menjadi topik  utama  dalam  pembahasan  dunia  sekaligus  titik perhatian paling mencolok karena keseriusan masalahnya.  Perdagangan  orang  merupakan  masalah utama  globalisasi  modern  karena  keberadaan  tindak kejahatan  tersebut  telanjur  menjadi  epidemi  di  banyak negara.  Dalam  IOM  GIFT  dan  UN  untuk  korban  untuk dieksploitasi orang berdasar pada jenis kelamin dan usia, wanita  dewasa  paling  banyak  dibandingkan  dengan  pria dewasa. Perbudakan manusia kini sudah berubah bentuk menjadi  perdagangan  (eksploitasi)  manusia  yang merupakan  bentuk  dari  terlanggarnya  harkat  serta martabat manusia.
Korban  diperjual-belikan  tak hanya  untuk prostitusi, namun juga mencakup wujud eksploitasi yang lainnya,  seperti  pelayanan  paksa  (kerja  paksa), perbudakan  (penyerahan  diri  secara  paksa)  dan  atau tindakan yang sama dengan  tindak perbudakan  tersebut. Pelaku  tindak  kejahatan  ini  melakukan  perekrutan (penerimaan),  pengantaran,  pemindahan  (evakuasi), penyembunyian  (menutupi)  ataupun  penerimaan  korban dengan  tujuan  untuk  dijerumuskan,  dijebak,  atau dimanfaatkan dalam praktik eksploitasi atau pemanfaatan  paksa  dengan  segala  bentuknya  dengan ancaman  dan  atau  penggunaan  pukulan  (kekerasan), penculikan, pemalsuan, penipuan, penggelapan, dan jual- beli  kekuasaan  (posisi  rentan),  memberi  bayaran  materi atau keuntungan lainnya sehingga mendapat persetujuan dari  seseorang  yang  punya  kontrol  penuh  yang  dapat mengontrol korban (UU Nomor 21 Tahun 2007).
Adapun  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini yakni:
1. Bagaimana    Terjadinya  Penyelundupan  Manusia ( People  Smuggling )  dan  Perdagangan  Orang  di Indonesia?
2. Apa Dasar Hukum serta Penegakan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan dan Perdagangan Manusia?
3. Bagaimana  Pertanggung  jawaban  bagi  para  pelaku Tindak  Pidana  Penyelundupan  dan  Perdagangan Manusia?

## METODE
Penelitian deskriptif ialah metode yang digunakan dalam  penelitian  ini,  metode  ini  mempunyai  tujuan untuk  mendeskripsikan  hal  yang  berlaku  saat  ini, diantaranya  adalah  upaya  untuk  menggambarkan  suatu hal  atau  mendeskripsikan,  mencatat,  menganalisis  dan menjelaskan  kondisi  saat  ini  (aktual).  Dengan  kata  lain penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk mendapatkan  informasi  tentang  keadaan  atau  kondisi saat  ini,  dan  melihat  hubungan  antar  beberapa  variable yang  ada.  Penulis  tidak  mengggunakan  hipotesis  atau menguji  hipotesis  namun  hanya  menggunakan  dan menggambarkan  informasi  senyata  dan  apa  adanya sesuai  pada  variabel  yang    sedang  diteliti. Selain  itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif. penelitian kualitatif merupakan penelitian mengenai  riset  yang  bersifat  menggambarkan  keadaan (deskriptif)  dan  banyak  memakai  teknik  analisa. Penelitian  ini  lebih  menonjolkan  bagian  Proses  dan makna  (perspektif  subjek).  Pemandu  penelitian  ini memanfaatkan  landasan  teori  supaya  fokus  penelitian bisa  faktual  dan  aktual  seperti  kondisi  saat  ini.  Di samping  itu  landasan  teoripun  bermanfaat  untuk memberikan  gambaran  umum  yang  luas  mengenai  latar penelitian dan sebagai topik bahasan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terjadinya
Penyelundupan Manusia (People

## Smuggling) dan Perdagangan Orang
Zaman  yang  semakin  modern  membuahkan kebutuhan  yang  semakin  tinggi,  aspek  sosial-budaya masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  keuntungan  besar dengan  rentan  waktu  yang  singkat.  Melihat  kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang tergolong menengah,  masih  banyak  daerah-daerah  Indonesia  yang tingkat  ekonomi  penduduknya  bahkan  menengah kebawah.  Salah  satu  faktor  penting  juga  yang menyebabkan di Indonesia banyak sekali penyelundupan manusia  ataupun  perdagangan  orang  ialah  karena  letak geografis  Indonesia  yang  sangat  besar,  dan  mempunyai pulau-pulau  kecil  yang  tidak  berpenghuni  dan  dekat dengan perbatasan negara lain.
Banyak  daerah-daerah  didekat  perbatasan  dengan negara  tetangga  yang  dijadikan  tempat  penampungan sementara  dengan  memberikan  imbalan  kepada  warga- warga  setempat  agar  mau  membantu  memperlancar usaha nya. Negara Indonesia juga dikenal sebagai negara transit  untuk para imigran, keberadan imigran illegal ini
Arsyad  Imam  Baihaqi,  Endra  Inggita  Sabriyartendra  dan  Salsabila  Putri  Salam,  Peran  Penting  Keimigrasian  Dalam

## Masalah Penyeludupan Manusia dan Perdagangan Orang
lambat laun akan menimbulkan banyak tindak kejahatan dalam  segi  kuantitas  dan  kualitas.  faktor  ekonomi  dan perdagangan  (bisnis)  bebas  yang  luas  atau  longgarnya lembaga  penegak  hukum  di  Indonesia  bukan  alasan utama  adanya  kejahatan  lintas  batas.  Namun,  wilayah geografis Indonesia sendiri adalah faktor peendukungnya. Indonesia merupakan negara kepulauan  yang  mempunyai  beberapa  pintu  masuk melalui  pelabuhan,  bandar  udara,  perbatasan  perairan dan darat (Fernando, 2013).
Kemiskinan  adalah  salah  satu  faktor  yang  paling dominan  (paling  banyak)  dalam  perkembangan  tindak kejahatan  ini  (perdagangan  manusia)  dan  perdagangan manusia.  Penyelundupan  manusia  biasanya  terjadi karena  adanya  persetujuan  orang  atau  kelompok organisasi  yang  akan  diselundupkan,  dan  alibi  yang paling  general menjadi latar belakang ialah iming-iming kesempatan  memiliki  pekerjaan  guna  meningkatkan status  sosial  ekonomi  mereka,  harapan  kehidupan  yang jauh  lebih  baik  untuk  diri  mereka  sendiri  dan  keluarga. Penyelundupan  manusia  sebenarnya  didasari  oleh keinginan  untuk  menjadi  ilegal.  Orang  dengan  standar hidup  yang  rendah  dapat  dengan  mudah  dibujuk  untuk menjual  dengan  cara  yang  menciptakan  lapangan  kerja untuk  kehidupan  yang  lebih  baik.  Situasi  ini  diperparah oleh  populasi  utama  negara  dan  masalah  pekerjaan, terutama  di  kalangan  perempuan.  Untuk  meringankan tindak  pidana  perdagangan  orang  ini,  para  pelaku biasanya  menggunakan  atau  memakai  berbagai  cara licik,  ada  yang  diculik  lalu  dijual  ke  prostitusi  luar negeri,  ada  juga  yang  dijual  oleh  keluarganya  sendiri yang  percaya  jika  anaknya  akan  dijadikan  pasisten rumah  tangga  (pembantu)  atau  melakukan  pernikahan kontrak  dengan  berbagai  tujuan  dengan  orang  asing (WNA)  dan  cara  yang  terakhir  adalah  dengan  menipu korban  yang  bekerja  di  tempat  tertentu,  tapi  kemudian justru dijual di kawasan prostitusi.
People  smuggling sesungguhya  terjadi  karena terdapatnya  dorongan  dari  diri  sendiri  untuk  menjadi seorang  imigran  gelap  (ilegal).  Orang-orang  yang memiliki  tingkat  kehidupan  menengah  ke  bawah  akan lebih  mudah  untuk  dibujuk  oleh  motif  pemberian pekerjaan  guna  status  sosial  dan  kehidupan  yang  jauh lebih  baik.  Kondisi  ini  diperkuat  lagi  karena  jumlah penduduk  suatu  negara  yang  besar  dan  kesulitan mendapat pekerjaan khususnya bagi para wanita.
Sedangkan untuk memudahkan kejahatan perdagangan  manusia  ( human  trafficking )  ini,  para pelaku  menggunakan  berbagai  cara,  ada  yang  diculik dan kemudian dijual ketempat prostitusi luar negeri, ada pula  yang  dijual  oleh  keluarganya  sendiri  jika  anaknya akan  dijadikan  pembantu  atau  melakukan  pernikahan kontrak  dengan  orang  asing  dan  cara  yang  terakhir adalah  dengan  memperdaya  korban  yang  bekerja  di tempat  tertentu,  tapi  kemudian  justru  dijual  di  kawasan prostitusi, Kebanyakan  korban dari tindak kejahatan ini adalah  wanita, karena  sindikat ini biasanya bekerjasama
dengan tempat prostitusi, kasino (tempat judi), dan panti pijat ++ .
Untuk  laki-laki  sendiri  biasanya  akan  dijadikan seorang budak atau pekerja lapangan yang mendapatkan upah  kecil  dengan  pekerjaan  yang  berat.  Dengan  kata lain  mereka  biasanya  dijadikan  budak,  harus  mengikuti aturan  dari Land  Lord tersebut.  Jikalau  membangkang maka akan mendapatkan siksaan ataupun bahkan bisa di telantarkan.  Perdagangan  orang  ini  sangat  marak  terjadi di  negara-negara  berkembang  dan  miskin,  dimana pemerintah kurang peduli terhadap kehidupan masyarakat  nya.  Dan  bahkan  oknum  dari  pemerintahan nya sendiri yang ikut dalam sindikat bisnis perdagangan orang.
Meskipun memiliki hubungan dekat, perdagangan manusia  dan  penyelundupan  manusia  adalah  dua perilaku  dan  konsep  yang  berbeda.  Perdagangan  orang adalah  suatu  tindak  pidana  atau  serangkaian  tindak pidana yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu proses, cara, dan tujuan (UU RI No 21 Tahun 2007).
Perdagangan manusia biasanya melibatkan jaringan individu dari berbagai negara dan tidak terbatas pada  satu  negara.  Karena  merupakan  operasi  global, perdagangan  manusia  semakin  menyamarkan  batas wilayah  antar  negara,  bisa  negara  tetangga  atau  negara dari  wilayah  yang  berbeda.  Hal  ini  menghambat  kerja sama  antar  negara  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  perdagangan  orang.  Ketika  perdagangan manusia  terjadi  di  antara  negara-negara  yang  berbeda, ini  menyiratkan  penyelundupan  mungkin  terlibat. Penyelundupan  manusia  dapat  didefinisikan  sebagai fasilitasi  seseorang  atau  orang-orang  yang  melewati batasan  internasional  secara  tidak  sah  untuk  memasuki negara  tujuan  yang  bukan  warga  negaranya  sehingga fasilitator  dapat  menikmati  keuntungan  finansial,  juga dapat  melibatkan sindikat  kriminal  internasional (GAATW, 2014).

## Dasar  Hukum  serta  Penegakan  Tindak  Pidana Penyelundupan dan Perdagangan Orang
Aturan  mengenai  Penyelundupan  Manusia  dan Perdagangan  Orang  di  Indonesia  tercantum  dalam beberapa aturan perundang-undangan, yakni  UU Nomor 6 Tahun 2011, perihal Keimigrasian. Selanjutnya ada PP Nomor 31 Tahun 2013 perihal aturan Pelaksana UU No. 6  Tahun  2011  perihal  Keimigrasian,  UU  No.  12  Tahun 2006  perihal  Kewarganegaraan,  UU  No.  5  Tahun  2009 tentang  Ratifikasi United  Nations  Convention  Against Transnasional  Organized  Crime ,  UU  Nomor  14  Tahun 2009  tentang  Ratifikasi Protocol  to  Prevent,  Suppress and  Punish  Trafficking  in  Persons,  Especially  Women and Children, Supplementing United Nations Convention  Against  Transnasional  Organized  Crime , UU Nomor 15 Tahun 2009 mengenai Ratifikasi Protocol Against  The  Smuggling  of  Migrants  by  Land,  Sea  and Air,  Supplementing  United  Nations  Convention  Against
Arsyad  Imam  Baihaqi,  Endra  Inggita  Sabriyartendra  dan  Salsabila  Putri  Salam,  Peran  Penting  Keimigrasian  Dalam

## Masalah Penyeludupan Manusia dan Perdagangan Orang
Transnasional  Organized  Crime ,    UU  No.  21  Tahun 2007 mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Perlakuan  terhadap  korban  penyelundupan  dan perdagangan  manusia  telah  diatur  pada  Pasal  86-90  UU No.  6  Tahun  2011,  tapi  ketentuan  pasal-pasal  tersebut tak mampu mencegah imigran gelap kembali melakukan penyelundupan. Premis yang dianut Protokol Penyelundupan Manusia adalah pengakuan yang didapat dari  imigran  gelap  sebagai  korban  (korban)  penculikan dan  penyelundupan  manusia,  yakni  seseorang  yang dipaksa  menjadi  sasaran  persepsi  ekonomi  melalui imajinasi.  Tarik  Australia  keluar  dari  Indonesia. UNCATOC  dan  aturan  formalitas  Tambahannya  adalah bentuk  dari  kesepakatan  internasional  yang  mengikat beberapa  negara  yang  mengikatnya  serta  memunculkan hak  serta  kewajiban  untuk  beberapa  negara  itu.  tapi, perjanjian atau kesepakatan internasional tidak mengikat kesepakatan,  karena  kewajiban  untuk  melaksanakan perjanjian  atau  kesepakatan  internasional  bergantung pada  ketentuan  perundang-undangan  nasional  dari negara  yang  bersangkutan,  hal  itu  disampaikan  oleh Boer Mauna.
Perlakuan  terhadap  imigran  gelap  di  Indonesia selama  ini  didasarkan  pada  perundang-undangan imigrasi,  Undang-Undang  No.6  Tahun  2011,  yang menerapkan beberapa prinsip United Nations Convention  against  Transnational  Organized  Crime  dan 2  aturan  tambahannya.  Berdasar  pada  Undang-Undang Keimigrasian,  negara  dikatakan  berhak  mengatur  orang asing  yang  berada  di  wilayah  NKRI.  hak  Indonesia sebagai  negara  yang  berdaulat  adalah  mengontrol keberadaan para imigran gelap tersebut, baik yang tidak mempunyai dokumen ataupun yang memiliki dokumen.
Tapi,  implementasinya  menunjukkan  bahwa undang-undang  tersebut  tidak  mampu  mengatur  secara efektif  keberadaan  imigran  gelap  yang  ada  di  wilayah Indonesia.  Penggunaan  kata  imigran  gelap  atau  ilegal menunjukkan  bahwa  para  pencari  suaka  dan  pengungsi masih  belum  dianggap  sebagai  pengungsi  dan  masih dianggap  seperti  kategori  imigran  pada  umumnya. Imigrasi  Indonesia  menolak  untuk  mengklasifikasikan pengungsi dan pencari suaka sebagai imigran non-ilegal karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. UU No. 6 Tahun 2011 menyebutkan Penyelundupan  Manusia  ( people  smuggling )  pada  Pasal 1  Angka  32  yang  dapat  didefinisikan  secara  umum yakni,  Penyelundupan  manusia  ialah  suatu  tindakan yang  memiliki  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan, baik  itu  lisan  maupun  tak  langsung,  untuk  pribadi  atau orang  lain  yang  merupakan  orang  dari  sekelompok orang,  terorganisir  atau  tidak  terorganisir  atau  tidak terorganisir,  yang  bukan  merupakan  hukum  negara Indonesia. terletak di/dari negara negara lain tetapi orang tersebut  tidak  berhak  untuk  meninggalkannya,  tetapi negara  negara  tersebut  diterbitkan  tetapi  tidak  terbuka untuk pemeriksaan keimigrasian.
Sedangkan UU No. 21 Tahun 2007 perihal Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  Pasal  1  secara  umum  dapat dikatakan secara umum yaitu Perdagangan orang adalah perbuatan  mengangkut,  menyimpan,  menyerahkan, menerima atau memindahkan seseorang disertai ancaman  dan  atau  kekerasan,  penculikan,  pemenjaraan, penipuan,  pemalsuan,  anggota  ajepositanperauranuan, anggota  badan  penipuan  atjekuyalahor  atjekuyalakuana anggota  anggota  penipuan  dari  seseorang  yang mengendalikan  orang  lain,  dari  dalam  atau  berada  di antara negara-negara, yang memiliki tujuan mengeksploitasi  atau  memaksa  orang  untuk  melakukan eksploitasi.
Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang
Penyelundupan serta perdagangan manusia merupakan  tindak  kejahatan  yang  terorganisir  lintas batas  dan  melibatkan  orang-orang  dengan  peran  khusus yang berbeda. Level pertama yang paling rendah adalah belut  yakni  eksekutor  atau  pelaksana  di  lapangan,  level kedua adalah koordinator, tugasnya mengawasi kegiatan di  lapangan,  dan  di  level  ketiga  ada  pengontrol  yang mengatur  kegiatan  para  koordinator  di  lapangan.  Dalam beberapa  kasus,  tidak  semua  orang  yang  diselundupkan atau  dijual  adalah  imigran  gelap  murni.  Beberapa  di antaranya  memiliki  peran  lebih  dari  satu  yakni  sebagai korban  yang  dijual  atau  diselundupkan  dan  sekaligus bertindak sebagai penyelundup atau penjual (smuggler/penjual).
karena  itu  perlu  pembeda  untuk  tugas-tugas pelaku,  meninjau  dari  kesalahan  mana  yang  sudah dilakukan  oleh  pelaku  dan  untuk  bisa  menentukan pertanggungjawaban  tindak  pidana  dari  kejahatan tersebut.  Anehnya,  ini  kemudian  ditemukan  dalam beberapa  kasus  perdagangan  manusia,  yang  banyak  di antaranya adalah pejabat pemerintah. Mereka menyalahgunakan  kekuasaan  dan  wewenangnya  untuk mempromosikan perdagangan manusia dan perdagangan manusia.
Pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan  tindak  pidana  penyelundupan  orang  dan perdagangan  manusia  didasarkan  pada  ketentuan  UU No. 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian. Hal ini diatur pada  alinea  ke-satu  pasal  120:  “Setiap  orang  yang menyelundupkan  orang  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  5  tahun  dan  paling  lama  15  tahun  dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000 dan maksimal Rp. 1  500.000  000.-”.  hukum  yang  sama  juga  dikenakan pada  percobaan  untuk  melakukan  kejahatan  ini, sebagaimana  yang  sudah  diatur  pada  Pasal  120  ayat  ke- 2.  Adapun  tindak  pidana  penyelundupan  manusia  yang dilakukan  oleh  perusahaan  hanya  denda  dengan  jumlah yang ditentukan pidana 3 (tiga) kali lipat (Pasal 136 ayat (2)).
Untuk  perdagangan  manusia  sendiri  tercantum pada  UU  No.  6  Tahun  2011  perihal  Keimigrasian  yang
Arsyad  Imam  Baihaqi,  Endra  Inggita  Sabriyartendra  dan  Salsabila  Putri  Salam,  Peran  Penting  Keimigrasian  Dalam

## Masalah Penyeludupan Manusia dan Perdagangan Orang
tidak  mengatur  terlalu  spesifik,  tetapi  pada  Pasal  13 dijelaskan bahwa bagi Orang Asing yang terlibat dengan perdagangan  orang  tidak  dapat  diizinkan  memasuki wilayah  Indonesia.  namun  dalam  UU  No.  21  Tahun 2007 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia Pasal 2:
“ Setiap orang yang melakukan perekrutan,
pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah negara  Republik  Indonesia,  dipidana dengan  pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit  Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp600.000.000,00  (enam ratus juta rupiah) .”

## SIMPULAN
Kemiskinan  merupaan  satu  dari  banyak  faktor yang paling dominan (utama) pada perkembangan tindak kejahatan  ini  perdagangan  orang  dan  penyelundupan manusia.  People  smuggling  sesungguhya  ada  karena terdapatnya  dorongan  dari  dalam  diri  sendiri  untuk menjadi  seorang  imigran  gelap  (ilegal).  Sedangkan kejahatan  perdagangan  orang  (human  trafficking)  ini, pelaku  menggunakan  berbagai  jalan  demi  kelancaran kejahatannya, ada yang menculik dan kemudian menjual ketempat  prostitusi  luar  negeri,  ada  pula  korban  yang dijual oleh keluarganya sendiri dengan keyakinan bahwa anaknya  akan  dijadikan  Asisten  rumah  tangga    / pembantu  atau  melakukan  pernikahan  kontrak  dengan warga  negara  asing  (WNA)  dan  cara  terakhirnya  adalah dengan  memperdaya  korban  yang  bekerja  di  tempat tertentu.  Aturan  mengenai  Penyelundupan  Manusia  dan Perdagangan  Orang  di  Indonesia  tercantum  dalam beberapa aturan perundang-undangan, yakni  UU Nomor 6 Tahun 2011, perihal Keimigrasian. Selanjutnya ada PP Nomor 31 Tahun 2013 perihal aturan Pelaksana UU No. 6  Tahun  2011  perihal  Keimigrasian,  UU  No.  12  Tahun 2006  perihal  Kewarganegaraan,  UU  No.  5  Tahun  2009 tentang  Ratifikasi  United  Nations  Convention  Against Transnasional  Organized  Crime,  UU  Nomor  14  Tahun 2009  tentang  Ratifikasi  Protocol  to  Prevent,  Suppress and  Punish  Trafficking  in  Persons,  Especially  Women and Children, Supplementing United Nations Convention  Against  Transnasional  Organized  Crime, UU Nomor 15 Tahun 2009 mengenai Ratifikasi Protocol Against  The  Smuggling  of  Migrants  by  Land,  Sea  and Air,  Supplementing United Nations Convention Against Transnasional  Organized  Crime,    UU  No.  21  Tahun
2007  mengenai  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang. Pertanggungjawaban  pidana  orang  yang  melakukan tindak  pidana  penyelundupan  orang  dan  perdagangan manusia  didasarkan  pada  ketentuan  UU  No.  6  Tahun 2011 mengenai Keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA
Fernando,  Sam.  (2013).  Politik  Hukum  Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia.
Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya Gallagher,  A.  T.  (2014). The  International  Law  of Migrant  Smuggling .  Cambridge:  Cambridge University Press.
Global  Alliance  Against  Traffic  in  Women  (GAATW).
(2011). Smuggling  and  Trafficking:  Rights  and Intersection . Bangkok: GAATW. Nasution,  A.  (2017). Ancaman  Keamanan  Maritim
Indonesia . Diakses melalui
http://ruangrakyat.com/ancaman-keamanan- maritim-indonesia/
UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian UU  No.  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana Perdagangan Orang