## Strategi Komunikasi Politik KPU Kabupaten Banyumas Meningkatkan Peran Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024
Alfian Muhazir 1 , Adita Miranti 2 , Kania Sayidatina 3
Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Amikom Purwokerto alfian.muhazir@amikompurwokerto.ac.id

## ABSTRAK
Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan lembaga negara yang mengatur pelaksanaan proses demokrasi berupa Pemilihan  Umum/Pemilu.  Terdiri  dari  KPU  Pusat,  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Fungsi  paling  utama  lembaga  ini adalah menjalankan komunikasi politik berupa mensosialisasikan tahapan Pemilihan Umum/Pemilu. Hal ini juga yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam mensosialisasikan tahapan Pemilu. Pendidikan komunikasi  politik  menjadi  strategi  yang  dilakukan  untuk  menjalankan  proses  sosialisasi  tahapan  Pemilu  kepada masyarakat  agar  masyarakat  menggunakan  hak  pilihnya  dengan  baik  dan  benar.  Tahapan  yang  dijalankan  KPU Kabupaten  Banyumas  antara  lain  (1)  Proses  komunikasi  politik,  (2)  Perencanaan  komunikasi  politik,  (3)  Pesan komunikasi politik, (4) Media komunikasi politik, dan (5) Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini menggunakan konsep studi kasus, data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber. Proses komunikasi politik dijalan dengan  pendekatan komunikatif persuasif dan perencanaan komunikasi politik dijalankan dengan distribusi pesan yang baik dan mendidik berdasarkan  perencanaan  yang  telah  dibuat  sesuai  dengan  mekanisme  kerja  yang  baku.  Sementara  media  yang digunakan  dalam  melakukan  komunikasi  politik  seperti  media  sosial  website  dan  Instagram.  Tingkat  partisipasi masyarakat yang meningkat dapat diharapkan untuk pendidikan politik dasar secara baik dan benar.
Kata-kata Kunci: Strategi komunikasi politik, Proses komunikasi politik, Perencanaan, Sosialisasi

## The Banyumas Regency KPU Political Communication Strategy Increases the Role of Socializing the 2024 General Election Stages

## ABSTRACT
The General Election Commission or KPU is a state institution that  regulates the implementation of the democratic process in the form of general elections. Consists of Cental, Provincial and Regency/City KPUs. The most important fuction of this institution is to carry out political communication in the form of socializing the stages of the General Election Commission of Banyumas Regency in socializing the stages of the Election. Political communication education is a strategy carried out to carry out the process of socializing the stages of the Election to the public so that people exercise their right to vote properly and correctly. The stages carried out by the Banyumas Regency KPU include (1) Political communication processes, (2) Political communication planning, (3) Political communication messages, (4) Political communication media, and (5) Community participation. This study uses the concept of a case study, research data  collected  from  various  sources.  The  political  communication  process  is  carried  out  using  a  persuasive communicative approach and political communication planning is carried out by distributing good and educational messages based on plants that have been made according to a standart working mechanism. While the media used in political communication are social media such as websites and Instagram. An increased level of public participation can be expected for good and corret basic political education.
Keywords: word Political coomunication strategy, Political communication process, Planning, Outreach

## PENDAHULUAN
Komisi  Pemilihan  Umum  adalah  lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di  Indonesia.  Dalam  undang-undang  Nomor  22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai  KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU Kabupaten/Kota  sebagai  lembaga  penyelenggara pemilihan  umum  yang  permanen  dan  Bawaslu sebagai  lembaga  pengawas  Pemilu.  KPU  dalam menjalankan  tugasnya  bertanggung  jawab  sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal  penyelenggaraan  seluruh  tahapan  pemilihan umum  dan  tugas  lainnya.  KPU  memberikan laporan  Presiden  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat.
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2007 Tentang  Penyelenggara  Pemilu  juga  mengatur kedudukan  panitia  pemilihan  yang  meliputi  PPK, PPS,  KPPS  dan  PPLN  serta  KPPSLN  yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat  independent.  Panitia  tersebut  mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  dalam  rangka mengawal  terwujudnya  Pemilihan  Umum  secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Peningkatan  peran  dan  fungsi  Komisi Pemilihan Umum tentunya sangat dibutuhkan guna mendorong  peran  partisipasi  masyarakat  dalam dunia  politik  dan  untuk  meningkatkan  citra  yang (Pureklolon, 2018). Tingkat partisipasi masyarakat untuk  sadar  akan  pendidikan  politik  sangat diperlukan sekali agar terjadi kesadaran di lingkup masyarakat  tentang  Pemilihan  Umum  itu  sangat penting sekali. Ini juga menjadi permasalahan yang
dirasakan oleh Komisi Pemilihan Umum mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat yang paling bawah yaitu  tingkat  desa.  Komisi  Pemilihan  Umum ditingkat  Kabupaten/Kota  juga  sangat  berperan penting sekali dalam ranah distribusi pesan tentang pendidikan politik yaitu pemilihan umum.
Sinergi antara Komisi Pemilihan Umum Pusat sampai  di  tingkat  paling  bawah  harus  sejalan  dan saling  beriringan  satu  sama  lain  (Fanaqi,  2018). Hal  ini  sebagaimana  yang  terjadi  di  Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten  Banyumas  Provinsi Jawa  Tengah.  Peran  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten  Banyumas  harus  selalu  bersinergi dengan  Komisi  Pemilihan  Umum  Pusat  untuk pengaturan  strategi  komunikasi  politik  apa  yang akan  dijalankan  agar  partisipasi  masyarakat  dapat meningkat  untuk  kesadaran  berpolitik  dan mengikuti Pemilihan Umum nantinya.
Pengaturan strategi komunikasi politik dengan menerapkan program sosialisasi yang terarah akan sangat  berguna  sekali  dalam  meningkatkan partisipasi  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat dalam  politik  juga  seringkali  dimengerti  dalam ruang  yang  terbatas,  padahal  Komisi  Pemilihan Umum terutama yang berada di level Kabupaten/Kota dan sampai tingkat paling bawah yaitu  Desa  memiliki  peranan  yang  sangat  besar untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam berbagai bentuk. Kondisi ini memperlihatkan  bahwa  komunikasi  politik  bagi masyarakat  bawah  hanya  sebatas  pemilu  dan pilkada.  Interaksi  dan  komunikasi  politik  yang dilakukan  masyarakat  dengan  anggota  legislatif dan  calon  anggota  legislatif  hanya  sebatas pemanfaatan saja. Selebihnya, masyarakat
Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema, Volume 5, No. 2, Maret 2023, hlm 176-189
mengingatkan  bahwa  ruang  yang  lebih  besar Pemilu  nantinya  akan  semakin  terbentuk  dan terbuka.
Komunikasi politik menurut (McQuail, 1992) sebagai purposeful  communication  about  politics , yang  mencakup:  (a)  seluruh  bentuk  komunikasi yang dilakukan politisi dan aktor politik yang lain (selain  politisi)  dengan  tujuan  mencapai  suatu tujuan  tertentu;  (b)  komunikasi  yang  mengarah pada  aktor-aktor  diluar  politisi  seperti  konstituen atau  kolumnis  surat  kabar;  serta  (c)  komunikasi tentang aktor dan aktivitasnya seperti yang terdapat pada  laporan  berita,  editorial,  dan  diskusi  lain mengenai  politik  di  media.  Aktivitas  komunikasi politik  ini  terjadi  dalam  lingkup  politik  yang melingkupi  berbagai  hal,  seperti;  berkenaan dengan  realitas  objektif  sebuah  politik  dengan membandingkan  kejadian-kejadian  politik  yang sedang  berlangsung,  realitas  subjektif  politik sebagaimana  yang  ditafsirkan  oleh  aktor  dan masyarakat,  dan  konstruksi  sosial  realitas  politik yang dilakukan oleh media.
Sementara  itu  tugas  pokok  dari  Komisi Pemilihan Umum Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  12  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum,  sesuai  yang tertuang di  website kpu.go.id yaitu:  (1)  merencanakan  program  dan  anggaran serta menetapkan jadwal, (2) menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN, (3) menyusun Peraturan  KPU  untuk  setiap  tahapan  Pemilu,  (4) mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,  dan  memantau  semua  tahapan Pemilu,  (5)  menerima  daftar  Pemilih  dari  KPU
Provinsi,  (6)  memutakhirkan  data  Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya  sebagai  daftar  Pemilih,  (7) membuat  berita  acara  dan  sertifikat  rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu,  (8) mengumumkan calon anggota DPR, calon  anggota  DPD,  dan  Pasangan  Calon  terpilih serta membuat berita acaranya, (9) menindaklanjuti dengan  segera  putusan  Bawaslu  atas  temuan  dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,  (10)  menyosialisasikan  Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat, (11)
melakukan  evaluasi  dan  membuat  laporan  setiap tahapan Penyelenggaraan
Pemilu, (12) melaksanakan  tugas  lain  dalam  Penyelenggaraan Pemilu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Mengingat peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum ini sangat penting, maka komunikasi politik sebagai  lembaga  terhadap  masyarakat  tidak  dapat dipisahkan.  Peran  dan  fungsi  adalah  untuk menjembatani partisipasi masyarakat dalam bentuk sebuah  lembaga  pemerintah. (Inco  Hary  Perdana, 2012) . Strategi komunikasi politik harus disiapkan dengan  baik  agar  partisipasi  dan  kesadaran masyarakat  meningkat.  Tujuannya  adalah  tidak lain  untuk  meningkatkan  pendidikan  politik masyarakat  supaya  masyarakat  sadar  akan  politik yang  baik  dan  tingkat  partisipasi  masyarakat meningkat di pemilihan umum.
Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema, Volume 5, No. 2, Maret 2023, hlm 176-189
Penelitian  ini  mengkaji  5  pokok  persoalan dalam  identifikasi  masalah,  yang  sesuai  dengan konsep Komunikasi Politik Dan Nimmo antara lain (1)  Proses  Komunikasi  Politik,  (2)  Perencanaan Komunikasi Politik, (3) Pesan Komunikasi Politik, (4) Media Komunikasi  Politik, dan (5) Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan Pemilihan Umum di Indonesia.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  memaparkan bagaimana  komunikasi  politik  yang  dijalankan Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Banyumas dalam meningkatkan peran sosialisasi agar tingkat partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan,  pengelolaan  pesan  komunikasi politik, hingga pemilihan media komunikasi politik yang  digunakan.  Dilakukan  secara  kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus.  Tulisan  ini bermaksud  menyajikan  pokok  persoalan  dari berbagai perspektif sumber.
Creswell  (2013)  menjelaskan  bahwa  secara umum  pengertian  studi  kasus  adalah  penelitian yang menempatkan sesuatu atau objek yang diteliti sebagai sebuah kasus. Suatu objek dapat diangkat sebagai  kasus  apabila  objek  tersebut  dapat dipandang sebagai suatu sistem yang dibatasi yang terikat  dengan  waktu  dan  tempat  kejadian  objek. Mengacu  pada  kriteria  tersebut,  beberapa  objek yang dapat diangkat sebagai kasus dalam penelitian studi kasus adalah kejadian atau peristiwa, situasi, proses,  program  dan  kegiatan.  Sementara  itu (Robert.  K.  Yin,  2011)  mengemukakan  bahwa studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena dan
konteksnya  belum  jelas,  dengan  menggunakan berbagai  sumber  data.  Dengan  menggunakan metode  studi  kasus  ini,  peneliti  bisa  langsung berinteraksi  dengan  narasumber  yaitu  ketua  dan beberapa anggota dari KPU Kabupaten Banyumas dalam menjalankan kegiatan sosialisasi program.
Yin  juga  menjelaskan  mengenai  persoalan ruang  dan  waktu  dalam  mendefinisikan  kasus. Kasus  yang  baik  dipandang  kasus  kontemporer, yakni peristiwa yang sedang berlangsung atau telah berlangsung tetapi masih menyisakan dampak dan pengaruh yang luas, terutama pada saat penelitian dilakukan.  Subyek  penelitian  dijadikan  sebagai instrument  dalam  menentukan  batasan  yang disebut  terikat  ruang  dan  waktu.  Jadi  peristiwa yang  berdampak  luas  tidak  selalu  dikategorikan sebagai  kasus,  namun  jika  berdampak  itu berlangsung  dan  dampaknya  masih  terasa  sampai subyek  peneliti  melakukan  penelitian  maka  itu menjadi kasus yang baik.
Informan  dalam  penelitian  ini  ditentukan dengan menggunakan purposive sampling , berdasarkan  kriteria-kriteria  tertentu  yang  telah dipertimbangkan dan sebagaimana menurut (Kriyantono,  R.,  &  Rakhmat,  2012).  Kriteria informan dipertimbangkan agar dapat mendukung tujuan  penelitian.  Tujuan  dari  penelitian  ini  tidak lain  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  penelitian yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya.
Analisis  dalam  tulisan  ini  dibangun  melalui pertanyaan  “bagaimana”  dan  “mengapa”  yang dikumpulkan  melalui  pengumpulan  wawancara dan observasi. Dalam melakukan analisis terhadap perencanaan, pengelolaan, media komunikasi yang dipilih,  dan  partisipasi  masyarakat  mengacu  pada
Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema, Volume 5, No. 2, Maret 2023, hlm 176-189
teori tertentu, namun lebih mengacu pada konsep- konsep  komunikasi politik dan  efektivitas (Moleong, Lexy, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Komunikasi Politik
Komunikasi
politik ( political communications ) dapat dipahami menurut berbagai cara.  McQuail  misalnya,  mengatakan  bahwa komunikasi  politik  merupakan  “ all  processes  of information (including facts, opinions, beliefs, etc) transmission, exchange and search engaged in by participants  in  the  course  of  institutionalized political  activities ”  (semua  proses  penyampaian informasi  termasuk  fakta,  pendapat-pendapat, keyainan-keyakinan dan seterusnya), juga pertukaran  dan  pencarian  tentang  itu  semua  yang dilakukan  oleh  para  partisipan  dalam  konteks kegiatan  politik  yang  lebih  baik  bersifat melembaga) (McQuail, 1992). Pandangan demikian memberikan beberapa hal penting yakni bahwa  komunikasi  politik  menandai  keberadaan serta aktualisasi dari lembaga-lembaga politik, dan komunikasi  politik  merupakan  fungsi  dari  sistem politik, dan komunikasi politik berlangsung dalam suatu sistem politik tertentu.
Secara  umum  komunikasi  politik  dipandang sebagai proses. Hal demikian membawa konsekuensi  bahwa  kegiatan  komunikasi  politik merupakan kegiatan yang terus menerus berlangsung;  dalam  arti  apa  yang  ada/terjadi sekarang  sebenarnya  merupakan  kelanjutan  dari apa  yang  ada/terjadi  sebelumnya  dan  semua  akan disambungkan  dengan  apa  yang  ada/terjadi  di waktu  yang  akan  datang.  Sebagai  suatu  proses,
komunikasi  politik  dapat  dipahami  dengan melibatkan  setidaknya  lima  unsur:  (a)  pelibat (aktor  atau  partisipan),  (b)  pesan,  (c)  saluran,  (d) situasi  atau  konteks,  dan  (e)  pengaruh  atau  efek. (Dan Nimmo, 2005).
Aktivitas  komunikasi  politik  yang  dilakukan Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Banyumas pada  dasarnya  berlangsung  dalam  sebuah  proses politik. Proses politik ini ditandai dengan dua hal: (1)  stabilitas  politik,  yang  memungkinkan keberlangsungan  penghargaan  masyarakat  dan penampilan  masyarakat  pemerintah  yang  penting bagi  proses politik itu sendiri; dan (2) demokrasi, yang  memungkinkan  partisipasi  yang  luas  dan bermakna  dari  penduduk  dalam  menentukan kebijakannya secara umum. (Rodee, 2000).
Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  Banyumas  tentu  harus  dimaksimalkan dalam  ruang  sosialisasi  tentang  pemilihan  umum tahun 2024 mendatang. Sosialisasi yang dipadukan dengan  komunikasi  politik  terutama  tentang kesadaran pendidikan politik sajak dini akan sangat diperlukan. Masyarakat akan memperoleh informasi  yang  baik  berupa  kegiatan-kegiatan politik  untuk  pemberdayaan  masyarakat.  Salah satunya  adalah  tentang  pembagian  Daerah Pemilihan  atau  Dapil.  Pembagian  Dapil  ini  juga harus  dibarengi  tentang  pemahaman  geopolitik lokal yang terjadi di daerah Kabupaten Banyumas.
Daerah  pemilihan/Dapil  ( district )  adalah wilayah kompetisi peserta pemilu yang sebenarnya, sebab di sinilah peserta pemilu berebut suara  pemilih  untuk  diubah  menjadi  perolehan kursi yang disediakan di wilayah itu. Secara teknis, Dapil merupakan wilayah administrasi
Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema, Volume 5, No. 2, Maret 2023, hlm 176-189
pemerintahan  yang  dibentuk  sebagai  kesatuan wilayah  /daerah  berdasarkan  jumlah  penduduk untuk  menentukan  alokasi  kursi  sebagai  dasar pengajuan  calon  oleh  peserta  pemilu,  dan penetapan calon (Nursal, Adman, 2004). Penyusunan  Dapil  dan  alokasi  kursi,  KPU Kabupaten  memperhatikan  prinsip  (1)  kesetaraan nilai  suara;  (2)  ketaatan  pada  sistem  pemilu  yang proporsional;  (3)  proporsionalitas;  (4)  integralitas wilayah;  (5)  berada  dalam  cakupan  wilayah  yang sama; (6) kohesivitas; dan (7) kesinambungan.
Prinsip  kesetaraan  nilai  suara  merupakan upaya  untuk  meningkatkan  nilai  suara  atau  harga kursi  yang  setara  antara  1  (satu)  dapil  dan  dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang – satu suara –  satu  nilai.  Prinsip  ketaatan  pada  sistem  pemilu yang  proporsional  merupakan  ketaatan  dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh  setiap  partai  politik  setara  mungkin dengan persentase alokasi dengan memperhatikan kursi  antar  dapil  agar  tetap  terjaga  perimbangan alokasi kursi setiap (Tjenreng, 2020).
Prinsip  integralitas  memperhatikan  beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi  1  (satu) dapil untuk  daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan (Firmanzah, 2012).
Prinsip  berada  dalam  cakupan  wilayah  yang sama merupakan penyusunan dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota,  yang  terbentuk  dari  1  (satu), beberapa,  dan/atau  bagian  kecamatan  yang seluruhnya  tercakup  dalam  suatu  dapil  anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi. Prinsip  kohesivitas  merupakan  penyusunan  dapil dengan  memperhatikan  sejarah,  kondisi  sosial budaya,  adat  istiadat  dan  kelompok  minoritas. Prinsip  kesinambungan  merupakan  penyusunan dapil dengan memperhatikan dapil yang sudah ada pada pemilu tahun sebelumnya, kecuali jika alokasi kursi  pada  dapil  tersebut  melebihi  batasan maksimal  alokasi  kursi  setiap  dapil  atau  apabila bertentangan dengan prinsip diatas.
Tabel.1 Dapil Kabupaten Banyumas Pemilu 2024
No
. Daerah Pemiliha n Wilayah Kecamatan Jumlah Pendudu k Tota l Kurs i 1. Dapil 1 Purwokerto Selatan
Purwokerto
Barat
Purwokerto Timur
Purwokerto Utara 73.945
53.228
57.418 47.807
8 2. Dapil 2 Karanglewas Kembaran Sumbang Baturraden Kedungbanten g 68.024 81.818 95.253 55.293 63.268 10 3. Dapil 3 Kebasen Kemranjen Sumpiuh Tambak Somagede 69.809 75.446 59.999 52.327 39.163 11
Kalibagor Banyumas 57.963 54.843 4. Dapil 4 Lumbir Wangon Jatilawang Rawalo Patikraja Purwojati 52.460 86.181 69.739 55.053 61.274 38.747 10 5. Dapil 5 Ajibarang Gumelar Pekuncen Cilongok 106.075 55.436 78.376 129.164 10

## Sumber : Data KPU Kabupaten Banyumas 2023

## Perencanaan Komunikasi Politik
Perencanaan komunikasi politik sangat membutuhkan  suatu  rancangan  sistem  yang terjadwal  dengan  baik.  Penjadwalan  kegiatan- kegiatan  yang  ada  di  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten  Banyumas  harus  dilaksanaan  dengan baik dan tersistematis. Ini bertujuan untuk rencana- rencana kegiatan komunikasi politik dapat terserap informasinya dengan baik oleh masyarakat maupun stakeholder yang  ada  terutama  dari  unsur pemerintah(Burhan Bungin, 2018).
Perencanaan  komunikasi  politik  itu  sendiri dilakukan guna menjamin berlangsungnya interaktivitas  antara  anggota  Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten Banyuamas dengan masyarakat Kabupaten Banyumas. Interaktivitas sendiri meliputi  lima  dimensi  yaitu;  arah  proses komunikasi, fleksibilitas waktu dan peran pertukaran, kesadaran akan lokasi dalam lingkungan  komunikasi,  level  kontrol  terhadap lingkungan  komunikasi,  dan  tujuan  proses
komunikasi  yang  tercapai  berorientasi  pada pertukaran dan persuasi (McQuail, 1992).
Penyampaian perencanaan komunikasi politik,  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Banyumas  berangkat  dari  sistem  yang  baku  yang telah  menjadi  kebisaaan  di  instansi.  Hal  ini dilakukan  agar  anggota  KPU  Kabupaten  dalam merencanakan  komunikasi  politik  mereka  tidak sembarangan  dengan  tetap  mengikuti  aturan  yang berlaku  dan  melibatkan  anggota  masyarakat,  agar harapan-harapan masyarakat bisa terpenuhi. Proses perencanaan ini terutama dilakukan pada saat KPU Kabupaten Banyumas akan merumuskan Penetapan  Daerah  Pemilihan  untuk  Pemilu  tahun 2024 besok.
Identifikasi  problem  dan  pesan  yang  akan menjadi sasaran komunikasi politik, KPU Kabupaten Banyumas melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah dan melakukan diskusi terarah dengan  berbagai stakeholder yang  ada.  Diskusi terarah  tersebut  melibatkan  pihak  akademisi  dan tokoh-tokoh  masyarakat  di  Banyumas  dan  tidak terkecuali  melibatkan  Partai  Politik  yang  ada  di wilayah  Kabupaten  Banyumas.  Kegiatan  lainnya adalah  melakukan  kunjungan  kerja  ke  daerah- daerah meski masih banyak pandangan negatif dari masyarakat  mengenai  kegiatan  kunjungan  kerja (Budiarjo, 2017).
Perencanaan komunikasi politik yang dilakukan KPU Kabupaten Banyumas masih dirasa sangat  kaku  terutama  soal  yang  bersinggungan dengan masyarakat. Hal ini terlihat dari input yang dilakukan dalam perencanaan masih mengacu pada kegiatan-kegiatan  rutin  yang  mereka  lakukan sebagai  anggota  KPU  Kabupaten  Banyumas.
Selain  kunjungan  kerja,  bimbingan  teknis  atau bisaa  disebut  bimtek  juga  menjadi  acuan  KPU
Kabupaten
Banyumas dalam melakukan perencanaan komunikasi politik. Bimbingan teknis yang  dilakukan  biasanya  meliputi;  optimalisasi fungsi dan wewenang KPU Kabupaten Banyumas dalam  proses  penyusunan  dan  penetapan  Dapil Daerah,  optimalisasi  peran  KPU  Kabupaten Banyumas dalam perencanaan dan evaluasi kinerja persiapan tahapan Pemilu dan Pilkada, optimalisasi tugas  dan  tanggung  jawab  alat  kelengkapan  KPU Kabupaten Banyumas. Selain itu bimtek juga bisa dilakukan  untuk  kepentingan  penguatan hard dan soft skills bagi anggota KPU Kabupaten Banyumas, peningkatan  kapasitas,  peran  dan  fungsi  anggota KPU  Kabupaten  Banyumas.  Semua  bimbingan teknis ini dilakukan tergantung kebutuhan anggota KPU Kabupaten Banyumas tersebut.
Perencanaan komunikasi politik juga dilakukan  dengan  menganalisis  dan  memantau pemberitaan  seputar  KPU  Kabupaten  Banyumas. Beberapa  surat  kabar  dan  media  dijadikan  acuan dengan  cara  melakukan  monitoring  terhadap pemberitaan mengenai KPU Kabupaten Banyumas di media massa tersebut. Hasil dari monitoring ini dapat menjadi acuan untuk membentuk perencanaan  terutama  dalam  membangun  opini publik yang positif. Jika mereka menemukan berita negatif  atau  tidak  benar,  maka  perencanaan komunikasi  yang  dilakukan  adalah  seputar klarifikasi  berita  untuk  memberikan  respon kedepan,  sementara  jika  berita  seputar  KPU Kabupaten  Banyumas  itu  dianggap  positif  maka hal  tersebut  akan  dijadikan  patokan  untuk meningkatkan kinerja mereka sebagai instansi yang
sudah  siap  dalam  tahapan  pelaksanaan  persiapan Pemilu dan Pilkada.
Sebagai  komunikator  dalam  komunikasi politik, anggota KPU Kabupaten Banyumas sangat dituntut untuk memiliki jangkauan luas tidak hanya sebatas  daerah  pemilihan  mereka  saja.  Kegiatan komunikasi  politik  dalam  hal  ini  juga  dilakukan melalui pemetaan wilayah komunikasi di Kabupaten Banyumas sehingga semua komunikan (pemilih,  konstituen,  atau  masyarakat)  bisa dijangkau  secara  lebih  baik  dalam  kegiatan- kegiatan komunikasi yang rutin dilakukan anggota KPU Kabupaten terutama dalam kegiatan sosialisasi  Pemilu  dan  Pilkada.  Perencanaan  lain yang  perlu  dilakukan  juga  adalah  proses pembentukan  isu  atau  pesan  komunikasi  politik yang baik, yang menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Banyumas, hingga bagaimana  proses  pemilihan  saluran  media komunikasi politik yang mereka tentukan.

## Pesan Komunikasi Politik
Pesan komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU  Kabupaten  Banyumas  sudah  menyasar dengan  menggunakan  peran  dari  media  massa, terutama  media  sosial.  Keterlibatan  dari  peran media  massa  terutama  media  sosial  sangatlah penting  sekali  dan  berdampak  yang  sangat signifikan bagi distribusi pesan komunikasi politik yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten  Banyumas. Salah satu yang berdampak adalah pendistribusian pesan berupa sosialisasi dalam tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
Pengelolaan  pesan  komunikasi  politik  para anggota  KPU  Kabupaten  pun  harus  dapat dilakukan guna menanggulangi pesan negatif yang
Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema, Volume 5, No. 2, Maret 2023, hlm 176-189
masuk.  Cara  mengelola  pesan  tersebut  agar  tidak terus  menimbulkan  polemik  yaitu  dilakukan dengan  cara  melakuakan  kerja  nyata  yang  akan menghasilkan  berita  yang  baik  atau  berita  positif, sehingga  pemberitaan  negatif  yang  muncul terhadap  KPU  Kabupaten  secara  tidak  langsung diklarifikasi  melalui  pemberitaan  akan  hasil  kerja para  anggota  dewan.  Adapun  jika  anggota  dewan atau  bagian  tertentu  dalam  KPU  Kabupaten memang terbukti bersalah atau terkait kasus hukum tertentu maka yang bersangkutan akan diserahkan kepada Badan Kehormatan yang akan memproses lebih  lanjut  tindakan  yang  akan  diberikan  kepada anggota KPU Kabupaten tersebut.
Namun,  tidak  semua  pesan  dapat  dikelola dengan baik oleh KPU Kabupaten Banyumas. Ada hambatan-hambatan  yang  terjadi,  salah  satunya adalah keterbatasan anggota DPRD Kota Bandung yang  tidak  semua  dapat  langsung  menerima aspirasi  atau  pesan  dari  masyarakat.  Karena  apa yang  disampaikan  dan  harus  dikerjakan  tersebut membutuhkan  proses  panjang  dan  banyak  aspek yang harus dikerjakan, sehingga diharapkan dalam hal  ini  masyarakat  dapat  membantu  para  anggota dewan  dengan  cara  memberikan  saran  dan informasi  mengenai  kebijakan-kebijakan  atau aspirasi  yang  seharusnya  diperbaiki  dan  dibuat guna kepentingan bersama.
Dari  pengamatan  yang  telah  dilakukan, terutama  melalui  media-media  di  Kabupaten Banyumas,  pesan-pesan  yang  disampaikan  KPU Kabupaten  Banyumas  kepada  masyarakat  sangat minim.  Tidak  ada  isu  politik  yang  siginifikan dilakukan  atau  disampaikan  KPU  Kabupaten Banyumas,  begitu  juga  penyampaian  pesan
komunikasi  politik  hanya  sampai  di  kelompok- kelompok  tertentu  yang  memiliki  akses  terhadap lembaga tersebut.
Meski penyampaian pesan komunikasi politik yang  dilakukan  KPU  Kabupaten  Banyumas  ini belum  berjalan  dengan  maksimal,  namun  pesan- pesan  informasi  yang  penting  untuk  masyraakat ketahui sudah mereka kelola melalui website resmi. Maksimalisasi penyampaian pesan yang dilakukan KPU Kabupaten Banyumas ini meliputi informasi sosialiasi tahapan pemilu, jembatan aspirasi, serta pengelolaan media komunikasi politik.
Keberadaan  KPU  Kabupaten  Banyumas sangat  penting  dalam  komunikasi  politik.  Dalam kacamata  (Nasrullah,  2015)  lembaga  ini  bisa dikategorikan sebagai input bagi sistem komunikasi  politik.  Menurut  Nasrullah  beberapa input  yang  harus  ada  dalam  komunikasi  politik diantarannya;  (1)  manusia  yang  hidup;  (2)  sarana komunikasi  (isyarat,  bahasa  verbal,  simbol, medium,  dsb);  (3)  subjektivitas/kepentingan manusia  (keinginan  dana  tau  kebutuhannya);  (4) organisasi sosial (RT, kelurahan, organisasi politik, organisasi  massa,  dsb);  (5)  situasi/keadaan- kehidupan-sosial-ekonomi-budaya-keamanan- pertahanan-ideologi.
Pesan  komunikasi  politik  KPU  Kabupaten Banyumas  berkaitan  dengan  fungsi  sosialisasi tahapan  Pemilu  dan  Pilkada  tahun  2024  memang sangat minim di pemberitaan media massa, hal ini sangat  berbeda  dengan  aktivitas  pesan  di  media soaial terutama Instagram. Melalui akun instagram, KPU  Kabupaten  Banyumas  memperlihatkan aktivitas  sosialisasi  mereka  yang  sangat  beragam seperti  rapat  badan  anggaran,  rapat  harian,  rapat
Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema, Volume 5, No. 2, Maret 2023, hlm 176-189
penentuan  Dapil,  rapat  dengan  partai  politik, penerimaan tamu kunjungan kerja, rapat kerjasama dengan  dinas-dinas  terkait  persoalan  yang  sedang dikaji,  kegiatan  talk  show,  atau  menghadiri  acara musyawarah  daerah.  Pesan  komunikasi  politik berkaitan  dengan  fungsi  legislatif  ini  dikemas melalui foto-foto kegiatan dewan dengan penjelasan  teks  yang  ada  di  bawahnya.  Melalui fasilitas  Instagram,  KPU  Kabupaten  Banyumas leluasa  dalam  menyampaikan  pesan  berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

## Media Komunikasi Politik
Media  komunikasi  politik  yang  dilakukan KPU Kabupaten Banyumas tentunya menggunakan  media  massa.  Media  massa dianggap  dapat  dengan  mudah  menyebarkan informasi  langsung  kepada  seluruh  masyarakat tanpa terbatas jarak. Para anggota KPU Kabupaten Banyumas  menilai,  media  yang  paling  efektif digunakan  sampai  saat  ini  adalah  media  sosial. Mereka  menilai  media  sosial  memilki  jangkauan yang  luas  dan  mencangkup  berbagai  macam golongan. Ada efek tertentu yang dirasakan ketika menyampaikan  berita  di  media  sosial,  salah satunya  adalah  pengetahuan  pendidikan  politik melalui sarana (Pawito, 2002).
Namun tidak semua pesan langsung disampaikan  begitu  saja.  Pesan  tersebut  harus dikaji  bersama-sama  terlebih  dahulu  sehingga berita yang disampaikan kepada masyarakat benar, faktual  (Santoso,  2016).  Hingga  saat  ini,  KPU Kabupaten  Banyumas  sangat  konsen  terhadap pemberitaan tentang tahapan sosialisasi Pemilu dan Pilkada  tahun  2024.  Opini  masyarakat  yang berkembang mengenai keberadaan KPU
Kabupaten  Banyumas  yang  dinilai  masyarakat belum maksimal menjadi perhatian juga bagi para anggota.  Upaya  melakukan  respon  inilah  yang menjadi  salah  satu  bagian  dalam  pengelolaan media komunikasi (Pureklolon, 2018).
KPU Kabupaten Banyumas juga memaksimalkan  informasi  dan  pesan  komunikasi politik  melalui  surat  kabar,  bulletin, website ,  dan akun  media  sosial Facebook , Twitter dan Instagram .  Dalam website yang  dikelola  KPU Kabupaten  Banyumas  ini  masyarakat  dapat mengakses  informasi-informasi  yang  dibutuhkan, seperti  kedudukan,  fungsi,  hak  dan  kewajiban legislatif, alat kelengkapan dewan, program kerja, kebijakan, peraturan daerah, serta berbagai laporan menyangkut  laporan  keuangan  atau  akuntabilitas kinerja  pemerintah.  Aktivitas  ini  dikenal  dengan sebutan  siberaktivisme.  Siberaktivisme  secara singkat dapat didefinisikan segala tindakan politik yang  menggunakan  media  baru.  Siberaktivisme lahir  karena  perkembangan  media  baru  dan semakin  terbukanya  politik  di  Indonesia  (alfian muhazir, 2021).
Media website ini  (kab-banyumas.kpu.go.id) tampak dimaksimalkan dengan memasukan berbagai  informasi,  tidak  terkecuali  berita-berita dari  media  lain  menyangkut  KPU  Kabupaten Banyumas.  Mereka  juga  coba  menjembatani komunikasi  dengan  masyarakat  melalui  laman saranatau aspirasi masyarakat.
Gambar 1 Website KPU Kabupaten Banyumas
Sumber: https://kabbanyumas.kpu.go.id/

## Gambar 2 Website KPU Kabupaten Banyumas
Sumber: https://kab-banyumas.kpu.go.id/
Tidak mau ketinggalan dengan perkembangan zaman yang ditandai perkembangan media soaial, KPU  Kabupaten  Banyumas  juga  memanfaatkan Instagram sebagai  media  komunikasi  politik terhadap  masyarakat  Kabupaten  Banyumas.  Di akun resmi Instagram , KPU Kabupaten Banyumas menampilkan  berbagai  foto  kegiatan  yang berkaitan kegiatan sosialisasi dan pendidikan dasar politik  kepada  masyarakat.  Pengelolaan  foto-foto kegiatan dewan di Instagram dilakukan semenarik mungkin  untuk  membangun  komunikasi  antara KPU Kabupaten Banyumas dengan masyarakat.
Secara keseluruhan, Instagram KPU Kabupaten  Banyumas  ini  sudah  dikelola  dengan
sangat baik, hal ini terbukti dengan informasi atau foto  yang  ditampilkan  selalu update .  Begitu  juga penggunaan tagar ( hashtag ) sudah dilakukan sesuai dengan  foto  atau  gambar  yang  ditampilkan. Pengelolaan  dan  penyajian  gambar  di  akun Instagram KPU  Kabupaten  Banyumas  juga dilakukan secara konsisten. Meski demikian, KPU Kabupaten  Banyumas  perlu  menyadari  bahwa pengguna Instagram sangat tersegmen ke kalangan anak remaja atau anak muda, sehingga gambar atau foto  yang  ditampilkan  di  akun Instagram KPU Kabupaten Banyumas harus lebih menarik, variatif, namun tetap tidak meninggalkan fungsi informatif.
Jumlah  follower Instagram DPRD  Kota Bandung memang belum sebanding dengan jumlah penduduk  dan  pengguna Instagram di  Kabupaten Banyumas.  Namun  demikian,  upaya  dalam pengelolaan media sosial yang dilakukan oleh KPU Kabupaten  Banyumas  sudah  membuahkan  hasil dengan  munculnya  respon  secara  langsung    di instagram  KPU  Kabupaten  Banyumas  berupa ‘’ like ’’.
Meski  demikian,  KPU  Kabupaten  Banyumas telah  berupaya  untuk  mengelola  sosial  media mereka  dengan  baik.  Aktivitas  yang  mereka lakukan  selalu  mereka  sampaikan  melalui  akun resmi media sosial mereka. Informasi yang mereka sampaikan  terintegrasi  dengan  berbagai  media sosial  baik  mengenai  penampungan  aspirasi masyarakat.
Masyarakat  Kabupaten  Banyumas  sendiri tidak  semuanya  mengakses  informasi  mengenai KPU  Kabupaten  Banyumas  melalui  akun  media sosial. Pemilihan media untuk melakukan komunikasi  politik  dengan  masyarakat  memang
Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema, Volume 5, No. 2, Maret 2023, hlm 176-189
sangat  bervariatif,  sejauh  penelitian  yang  telah dilakukan,  KPU  Kabupaten  Banyumas  sudah semaksimal  mungkin  melakukan  komunikasi politk dengan berbagai jenis media, baik itu media sosial, website ,  maupun  media  massa  pada umumnya.

## Partisipasi Masyarakat
Partisipan  komunikasi  politik  pada  dasarnya adalah semua pihak yang terlibat atau mengambil peran dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan. Aktor komunikasi politik dengan demikian dapat berupa perorangan atau individu, kelompok, organisasi,  lembaga,  atau  mungkin  (Dan  Nimmo, 2005).
Di dalam kenyataan empirik, aktor komunikasi  politik  dapat  beraneka  ragam.  Selain individu  atau  perorangan  sebagaimana  baru  saja dicontohkan,  aktor  lain  dalam  komunikasi  politik yang tergolong sangat sering mengambil prakarsa menyampaikan  pesan-pesan  komunikasi  adalah pemerintah.  Pemerintah,  di  manapun,  senantiasa mengupayakan  agar  kondisi  dan  situasi  berjalan tertib,  normal,  dan  aman;  dan  yang  lebih  penting lagi  bagi  pemeritah  adalah  mengupayakan  agar senantiasa  memperoleh  legitimasi  dari  rakyat. Untuk kepentingan ini pemerintah selalu berusaha meyakinkan kepada rakyat bahwa berbagai upaya telah dilakukan dan berbagai kebijakan telah dibuat dengan  adil  ( fair )  dan  bersungguh-sungguh,  dari waktu  ke  waktu,  dan  kesemuanya  adalah  untuk rakyat kepada siapa pemerintah bertanggungjawab (alfian muhazir, 2021).
Dengan  kata  lain  pemerintah  senantiasa mengupayakan  pemasaran  politik  demi  menjaga dan  meningkatkan  kepercayaan  dan  dukungan
rakyat. Hal demikian dapat diketahui dengan jelas melalui berbagai hal, misalnya, betapa pemerintah menyebarluaskan berbagai informasi (dan menjaga citra)  mengenai  peraturan-peraturan  yang  dibuat, rancangan-rancangan  kebijakan-kebijakan  yang akan  ditempuh,  dan  perubahan-perubahan  yang digulirkan  yang  kesemuanya  diharapkan  agar rakyat  mengerti  dan  mau  memberikan  dukungan. Dalam  masa-masa  kritis  dan/atau  terjadi  bencana alam maka hal demikian biasanya lebih menyolok lagi (alfian muhazir, 2021).
Organisasi atau institusi merupakan aktor lain yang tergolong lazim berperan dalam komunikasi politik. Partai politik, organisasi pemuda, sekolah, dan  serikat  pekerja  adalah  contoh-contoh  dari organisasi  yang  banyak  mengambil  peran  dalam proses-proses  komunikasi  politik  (alfian  muhazir, 2021).
Secara  berkala  organisasi  menyelenggarakan rapat,  konferensi,  atau  muktamar.  Di  dalam muktamar  biasanya  dibicarakan  perihal-perihal internal organisasi serta tanggapan-tanggapan atau posisi-posisi  sikap/pendirian  organisasi  terhadap persoalan-persoalan  eksternal  organisasi  yang berkaitan dengan masyarakat luas serta bangsa dan negara.  Di  penghujung  konferensi  biasanya dibacakan  keputusan-keputusan  yang  baru  saja dihasilkan.
Media  massa  meliput  atau  melaporkannya kepada public bahkan sejak awal penyelenggaraan. Publik dan juga pemerintah menjadi tahu (melalui media  massa)  mengenai  konferensi  bersangkutan serta posisi-posisi sikap dan pandangan-pandangan resmi  organisasi  bersangkutan  (serta  para  elite
Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema, Volume 5, No. 2, Maret 2023, hlm 176-189
dan/atau pengurus di dalamnya) berkenaan dengan persoalan-persoalan penting yang sedang berkembang.  Organisasi  bersangkutan  dengan langkah-langkah  yang  baru  saja  dicontohkan  tadi telah secara nyata ( actual ) bertindak sebagai aktor komunikasi  politik  yang  berbicara  kepada  publik atau masyarakat luas dan juga kepada pemerintah.

## KESIMPULAN
Komunikasi  politik  yang  dilakukan  KPU Kabupaten  Banyumas  dalam  meningkatkan  peran komunikasi  politik  kepada  masyarakat,  dilakukan dengan  cara  berkomunikasi  langsung  dengan masyarakat  yang  biasanya  diwakili  oleh  elemen- elemen  masyarakat  tertentu.  Strategi  yang digunakan  dalam  menyampaikan  komunikasi politik  tersebut  dilakukan  dengan  berbagai  cara, mulai  dari  perencanaan,  penyampaian  pesan,  dan pengelolaan  media  komunikasi  politik.  Dalam pengelolaan pesan komunikasi politik, pengelolaan isu-isu  politik  strategis  masih  minim  dilakukan KPU  Kabupaten  Banyumas,  mereka  juga  jarang tampil di media massa dan pemberitaan mengenai KPU  Kabupaten  Banyumas  juga  sangat  minim. Untuk  mengatasi  hal  ini  KPU  Kabupaten Banyumas  memanfaatkan  media  sosial  untuk melakukan  komunikasi  yang  tidak  tersampaikan melalui media massa.
Sementara  itu  media  digunakan  dalam penyampaian  komunikasi  politik  KPU  Kabupaten Banyumas dilakukan dengan berbagai cara, baik itu secara  langsung,  pemanfaatan  media  massa  yang dianggap dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.  KPU  Kabupaten  Banyumas  juga  memilki media  komunikasi  resmi  seperti website dan
Instagram .  Melalui  media-media  tersebut,  KPU Kabupaten  Banyumas  menyampaikan  informasi terkait  fungsi  legislasi  mereka  sebagai  wakil rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian  muhazir.  (2021). Komunikasi  Politik: Demokrasi,  Media  Massa,  dan  Pemilihan Umum di Indonesia . Zahira Media Publisher. Budiarjo,  M.  (2017). Dasar-dasar  Ilmu  Politik .
Gramedia Pustaka Utama.
Burhan  Bungin.  (2018). Komunikasi  Politik Pencitraan . Prenada Media Grup.
Creswell.  (2013). Research  Design  Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods
Approaches. 4th Edition . SAGE Publications, Inc.
Dan Nimmo. (2005). Komunikasi  Politik . Remaja Rosdakarya.
Fanaqi,  C.  (2018).  Strategi  Komunikasi  Kpu Kabupaten  Garut  Dalam  Sosialisasi  Pemilu 2014  Kepada  Kelompok  Disabilitas  Di Kabupaten  Garut. Journal.Uniga.Ac.Id ,  24– 41.
http://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article /view/355
Firmanzah.  (2012). Marketing  Politik:  Antara Pemahaman  dan  Realita .  Yayasan  Obor Indonesia.
Inco  Hary  Perdana.  (2012). Political  Marketing Partai Politik Baru Menuju Pemilu 2014 Studi Kasus Strategi Pemenangan Partai Nasdem . Kriyantono, R., &  Rakhmat, S. J. (2012). Metode Penelitian Komunikasi . Alfabeta. McQuail,  D.  (1992). Political  Communications . Routledge.
Moleong,  Lexy,  J.  (2008). Metodologi  Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Nasrullah,  R.  (2015). Media  sosial  (perspektif komunikasi,  budaya,  dan  sosioteknologi) .
Rajawali Press.
Nursal,  Adman.  (2004). Political  Marketing : Strategi  Memenangkan  Pemilihan  Umum . Gramedia Pustaka Utama.
Pawito.  (2002). Mass  Media  and  Democracy: Study  of  the  Roles  of  the  Mass  Media  in  the Indonesian  Transition  Periode  1997-1999 .
The University of Newcastle, Australia.
Pureklolon,  T.  T.  (2018). Komunikasi  Politik:
Mempertahankan Integritas Akademisi,
Politikus, dan Negarawan . Gramedia Pustaka Utama.
Robert.  K.  Yin.  (2011). Studi  Kasus:  Desain  & Metode . PT RajaGrafindo Persada.
Santoso,  P.  (2016).  Konstruksi  Sosial  Media Massa. Al-Balagh : Jurnal Komunikasi Islam.
Tjenreng,  Z.  B.  (2020). Demokrasi  di  Indonesia Melalui Pilkada Serentak . Papas Sinar Sinanti.