## PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN MAGELANG
Enita Binawati 1 , Nurul Badriyah 2
12 Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia Email: enitabinawati@gmail.com, nurulbadriyah438@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine moderating effect of local finance supervision, local finance management  accountability  and  local  finance  manajemen  transparency  on  local government performance on Magelang Regency. The population in this study chairman, secretary the accounting/financial administration departemen staff (SKPD) in Magelang Regency, such as 31 Regional Work Unit with criteria have a minimum term of one year. This  study  used  98  people  as  respondents.  The  data  were  collected  by  using questionnairies.  The  analitycal  method  used  in  this  research  is  descriptive  quatitative analysis method. The data analysis was done by using multiple linear regression tests with testing t at a significance level of 5%. The results showed that, simultaneously at variabel  the  local  finance  supervision,  accountability  and  transparency  in  the  finance management have a signifinact effect on the Local Government of Magelang Regency performance. From the result simultaneous test (F Test). Partially showed the results of the supervision of the local fiancé has a significant effect on the Local Government of Magelang  Regency  performance.  Accountability  in  the  finance  management  and transparency  in  the  finance  management  not  has  a  significant  effect  on  the  Local Government  of  Magelang  Regency  performance.  As  evidenced  from  the  result  partial test (t Test).
Keywords : Supervision, Accountability, Transparency, Performance.

## PENDAHULUAN
Tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) membutuhkan informasi yang memadai tentang pengelolaan asset dan sumber daya keuangan yang menunjang transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaannya  sesuai  prinsip-prinsip  akuntansi.  Pada masa  sekarang  ini  kinerja  pemerintah  menjadi  sorotan  publik,  hal  ini  dikarenakan masyarakat  belum  merasakan  hasil  kinerja  pemerintah  secara  maksimal  (Audityo  et al.,2013).  Sebagai  organisasi  sektor  publik,  pemerintah  di  tuntut  untuk  melaksanakan kinerja dengan baik sebagai perwujudan konsep otonomi daerah yang transparan dan akuntabel, tentunya itu semua tidak lepas dari pengawasan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah  akan  berperan  dalam  pemeriksaan  dan  mengawasi  aliran  keuangan  di instansi  Negara.  Masyarakat  yang  akan  melihat  sekaligus  menilai  kinerja  pemerintah, dari situ kinerja pemerintah dapat di ukur. Tentunya itu semua berkaitan dengan undang- undang dan peraturan yang berlaku.
Ketidaktauan masyarakat maka tak jarang masyarakat akan mengeklaim bahwa pemerintah belum bekerja secara baik, dan tak jarang masyarakat dengan mudahnya akan mengeklaim bahwa pemerintah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Hal tersebut yang  seharusnya  tidak  boleh  terjadi  di  masyarakat.  Pemerintah  sektor  publik  adalah pemerintah  yang  menyediakan  berbagai  layanan  pemerintah  kepada  masyarakat, keterbukaan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  di  sini  sudah  jelas.  Tak  jarang masyarakat  mengerti  akan  hal  ini,  khususnya  di  Kabupaten  Magelang.  Kabupaten Magelang  adalah  salah  satu  kabupaten  yang  ada  di  provinsi  jawa  tengah,  ibu  kota Kabupaten  Magelang  ini  adalah  Kota  Mungkid.  Kabupaten  ini  berbatasan  dengan Kabupaten  Semarang  di  utara.  Kabupaten  Boyololi  dan  Kabupaten  Klaten  di  timur, daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  Kabupaten  Purworejo  di  selatan,  Kabupaten wonosobo  dan  Kabupaten  Temanggung  di  barat serta  kota  Magelang  yang  berada  di tengah-tengahnya.
Para  pejabat  di  Kabupaten  Magelang  telah  menorehkan  prestasi  dalam  hal administrasi  keuangan,  ini  dibuktikan  dengan  di  perolehnya  penghargaan  tiga  tahun berturut-turut kepada pemerintah Kabupaten Magelang dari Badan Pemerika Keuangan (BPK) perwakilan jawa tengah atas laporan keuangan daerah th 2018, hal ini menjadi sebuah prestasi dan kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Magelang. Tentunya hal ini tidak  lepas  dari  kinerja  seluruh  SKPD  yang  ada  di  Kabupaten  Magelang.  Sinergi  dan kinerja mereka yang patut kita jadikan contoh. Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  ini  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  penulis,  disini  penulis  berinisiatif  untuk meneliti  bagaimana  peran  serta  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  tanggung jawab  sebagai  satuan  kerja  perangkat  daerah  di  Kabupaten  Magelang.  Penulis  juga ingin  mengetahui  bagaimana  pengaruh  pengawasan  keuangan  daerah,  akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pengawasan  pada  dasarnya  diarahkan  sepenuhnya  untuk  menghindari  adanya kemungkinan  penyelewengan  atau  penyimpangan  atas  tujuan  yang  akan  dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan yang telah direncanakan secara efektif  dan efisien. Pengawasan  keuangan  daerah  merupakan  proses  kegiatan  yang  ditunjukan  untuk menjamin  agar  pemerintah  daerah  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  (Peraturan  Menteri  dalam Negeri No 51 tahun 2010).
Selain  pengawasan  pengelolaan  keuangan,  hal  yang  perlu  diperhatikan  oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan menjalankan azas akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab  pemerintah  kepada  masyarakat.  Dengan  demikian  kualitas  kinerja  pemerintah dapat dikatakan baik karena telah memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat.
Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah, maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Auditya et al., (2013), Wiguna et al., (2015) dan Asrida (2012) Akuntabilitas finansial atau keuangan
adalah pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan uang publik (public  money )  secara  ekonomis,  efektif  dan  efisien,  tidak  ada  pemborosan  dan kebocoran dana serta korupsi. Selain pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menciptakan  pemerintahan  yang  bersih,  jujur  dan  benar.  Pemerintah  berkewajiban untuk  memberikan  informasi  keuangan  dan  informasi  lainnya  untuk  dijadikan  bahan dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi,  sosial  maupun  politik  sehingga  akan berdampak  baik  bagi  masyarakat.  Dengan  begitu  kinerja  pemerintah  dapat  dikatakan baik apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah.
Transparansi  pengelolaan  keuangan  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah daerah.  Hal  ini  berarti  semakin  transparan  pengelolaan  keuangan  dan  pelaporan keuangan  maka  akan  semakin  meningkat  kinerja  pemerintah  daerah  secara keseluruhan. Auditya et al., 2013, Wiguna et al., (2015), Adiwirya  dan Sudana (2015). transparansi  adalah  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang –undangan.

## Tujuan dari penelitian ini adalah
1.  Menguji  secara  empiris  pengaruh  pengawasan  keuangan  daerah  terhadap  kinerja pemerintah daerah.
2.  Menguji  secara  empiris  pengaruh  akuntabilitas  keuangan  daerah  terhadap  kinerja pemerintah daerah.
3.  Menguji  secara  empiris  pengaruh  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Pengawasan Keuangan Daerah
Menurut  Halim  dan  Iqbal,  (2013:37),  pengertian  pengawasan  adalah  kegiatan yang  dilakukan  secara  terus  menerus  atau  berkesinambungan  untuk  mengamati, memahami,  dan  meneliti  setiap  pelaksanaan  kegiatan  tertentu  sehingga  dapat mencegah  atau  memperbaiki  kesalahan.  Sedangkan  menurut  Sumarsono,  (2010)  : pengawasan  adalah  segala  kegiatan  dan  tindakan  untuk  menjamin  agar penyelenggaraan  suatu  kegiatan  tidak  menyimpang  dari  tujuan  serta  proses  kegiatan yang  ditunjukan  untuk  menjamin  agar  pemerintah  daerah  berjalan  secara  efisien  dan efektif  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sementara menurut  Siagian  (1990)  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengawasan adalah  proses  pengamatan  dari  pada  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjamin  supaya  semua  pekerjaan  yang  sedang  dilakukan  berjalan  sesuai  dengan rencana  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat dikatakan  bahwa  pengawasan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam pelaksanaan  kegiatan  unit  kerja  agar  sesuai  dengan  tujuan  yang  hendak  di  capai.
Pengawasan ini tidak untuk mencari kesalahan semata namun agar setiap kegiatan unit kerja  berjalan  sesuai  dengan  peraturan  organisasi,  tujuan  organisai  dan  visi  misi organisasi,  dan  agar  kesalahan  yang  sama  tidak  terulang  kembali  suatu  saat  nanti. Pengawasan  juga  menjadi  bahan  evaluasi  setiap  unit  kerja.  Keuangan  daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menyatakan  bahwa “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang  dan  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

## Fungsi Pengawasan Keuangan
Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan: “DPRD mempunyai  tugas  dan  wewenang  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan Perda  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  peraturan  kepala  daerah,  APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja  sama  internasional  di  daerah.  Selain  kewenangan  pengawasan  seperti  diatas, DPRD  juga  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  dalam  kerangka  fungsi pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain melakukan pembahasan  atau  menindaklanjuti  beberapa  hal  terkait  kinerja  pemerintah  daerah antara  lain  laporan  keterangan  pertanggungjawaban  kepala  daerah  akhir  tahun anggaran  dan  akhir  masa  jabatan,  menindaklanjuti  laporan  hasil  pemeriksaaan  BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah”.

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Akuntabilitas  adalah  kemampuan  memberi  jawaban  kepada  otoritas  yang  lebih tinggi  atas  tindakan  seseorang/sekelompok  orang  terhadap  masyarakat  luas  dalam suatu  organisasi  (Rasul,  2002:8).  Menurut  Adisasmita  (2011:89):  Akuntabilitas  adalah kewajiban  untuk  memberi  pertanggungjawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang  memiliki  hak.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan organisasi, individu, atau kelompok.
Tujuan  Akuntabilitas  menurut  Mahmudi  (2010:23)  bahwa  Akuntabilitas  adalah kewajiban  agen  (pemerintah)  untuk  mengelola  sumber  daya,  melaporkan,  dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan sumber  daya  publik  kepada  pemberi  mandat  ( principal ).  Dari  pengertian  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  tujuan  akuntabilitas  adalah  suatu  tindakan  untuk  memberikan informasi,  melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  kegiatan  yang  berkaitan  dengan penggunaan  sumber  daya  publik.  Disini  bukan  hanya  mencari  kesalahan-kesalahan semata  namun  diharapkan  dengan  kesalahan  tersebut  dapat  memperbaiki  dan  harus segera di koreksi. Dengan begitu diharapkan pelaksanaan suatu kegiatan bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut  PP  RI  No.  58  2005  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah,  bahwa pengelolaan  keuangan  bertumpu  atau  berfokus  pada  kepentingan  publik  ( public oriented ).  Hal  ini  tercermin  dari  besarnya  jumlah  alokasi  anggaran  untuk  kepentingan publik serta jumlah partisipan masyarakat yang ikut dalam perencanaan, pelaksanaan serta  pengawasan  keuangan  daerah.  Maka  dari  itu,  pengelolaan  daerah  diharuskan untuk  transparan  dan  mempunyai  akuntabilitas  yang  tinggi  sehingga  tercipta pengelolaan  daerah  yang  efektif  dan  efisien.  Menurut  Halim,  (2007:330)  adalah Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis  yang  terdiri  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah.

## Transparansi Pengelolaan Keuangan
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2010) menyebutkan bahwa Memberikan informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat  berdasarkan pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya yang  di  percaya  kepadanya  dan  ketaatanya  pada  peraturan  perundang-undangan. Sedangkan  menurut  Tanjung  (2011)  transparansi  adalah  Bahwa  masyarakat  memiliki hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan  perundang-undangan.  Teori  pemerintah  menjelaskan  transparansi  adalah prinsip  yang  menjamian  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintah,  yakni  informasi  mengenai  kebijakan, proses  pembuatan,  pelaksanaan,  dan  hasil  yang  dicapai.  Berdasarkan  penjelasan  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  yang mendasar  dalam  memberikan  informasi  terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan  sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi secara terbuka dan kemudahan dalam mengaksesnya.

## Kinerja Pemerintah Daerah
Menurut  Bastian  (2001:329)  mendefiniskan  kinerja  sebagai  berikut  Gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program  kebijakan  dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis ( strategic planning ) suatu organisasi. Sedangkan menurut Moeheriono (2019:95)  pengertian  kinerja  adalah  Sebuah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian pelaksanaan  suatu  program  kegiatan  atau  kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan.

## Hubungan  antara  Pengawasan  Keuangan  Daerah  dengan  Kinerja  Pemerintah Daerah
Dalam  upaya  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah,  pengawasan  memiliki pengaruh  yang  penting.  Hal  ini  di  sebabkan  karena  dalam  pencapaian  keberhasilan dibutuhkan  pengawasan  yang  baik  dan  maksimal.  Menurut  Menzeis  dalam  Rahayu (2008), Zubir, Amri dan Saiful (2012) : Kinerja dapat ditingkatkan dengan pengawasan yang  baik,  pemimpin  harus  mempunyai  sistem  pengawasan  yang  ia  perlukan  untuk
mengarahkan para bawahannya dengan tepat. Kebijakan pengawasan tersebut dalam jangka  panjang  lebih  diarahkan  kepada  tindakan  pencegahan,  perbaikan  sistem  dan manajemen  pembangunan,  sedangkan  dalam  jangka  pendek  lebih  diarahkan  kepada pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan seluruh penyebab timbulnya. Dalam hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna et al, (2015) yang menunjukan bahwa Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Hal  ini  berarti  semakin  baik  tingkat  pengawasan keuangan  daerah  maka  akan  semakin  baik  pula  kinerja  pemerintah  daerah. Berdasarkan penjelasan asumsi diatas maka hipotesis yang di bangun dalam penelitian ini adalah :
H1 : Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## Hubungan  antara  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dengan  Kinerja
Pemerintah Daerah.
Asas  Akuntabilitas  merupakan  suatu  keharusan  yang  harus  dilaksanakan  oleh pemerintah,  hal  ini  disebabkan  karena  akuntabilitas  merupakan  amanat  peraturan perundang-undangan  yang  harus  dijalankan  oleh  pemerintahan  dalam  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  daerah.  Dengan  demikian,  penerapan  asas  akuntabilitas  yang baik akan meningkatkan tingkat kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Penelitian Halim (2002)  dan  Rahmanurrasjid  (2008)  memberikan  hasil  yang  menyatakan  bahwa akuntabilitas  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah. Rahmanurrasjid  (2008)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  merupakan  instrumen  untuk kegiatan  kontrol  terutama  dalam  pencapaian  hasil  dalam  pelayanan  publik.  Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu.
Lebih lanjut Halim (2002) menyatakan akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan  kepada  masyarakat  dan  pemakai  lainya  sehingga  memungkinkan  bagi mereka  untuk  menilai  pertanggungjawaban  pemerintah  atas  seluruh  aktivitas  yang dilakukan,  bukan  hanya  aktivitas  finasialnya  saja.  Konsep  ini  menekankan  bahwa laporan  keuangan  pemerintah  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  pemerintah  atas pengelolaan  pemerintahan  (kinerjanya)  harus  dapat  memberikan  informasi  yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Berdasarkan penjelasan asumsi di atas maka hipotesis yang di bangun dalam penelitian ini adalah :
H2 : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## Hubungan  antara  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dengan  Kinerja Pemerintah Daerah
Penerapakan  azas  transparansi  penting  untuk  diterapkan.  Hal  ini  disebabkan karena  penerapan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Menurut Auditya et al, 2013, Wiguna et al, (2015) dan adiwirya dan Sudana (2015) menyatakan bahwa Transparansi pengelolaan keuangan
berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Hal  ini  berarti  semakin  transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah  daerah  secara  keseluruhan.  Maka  hipotesis  yang  dibangun  berdasarkan penjelasan di atas adalah :
H3 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## Gambar Model Penelitian

## METODA PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  analisis  deskriptif. Adapun  metode  yang  dipilih  dan  akan  digunakan  di  dalam penelitian  ini  yaitu  dengan menggunakan  metode  survei.  Metode  survei  merupakan  suatu  metode  yang  cara pengumpulan data-datanya diperoleh dari sekumpulan objek-objek yang berkepentingan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  (Sugiyono,  2010).  Dalam  survei, informasi  diperoleh  dengan  menggunakan  kuisoner  yang  datanya  dikumpulkan  dari responden atau populasi yang akan menjadi sampel penelitian.
Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Magelang yang terdiri dari 31  SKPD  dengan  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Instansi,  Pejabat pengelola  keuangan,  dan  Sekretaris  dari  setiap  SKPD.  Dan  minimal  pegawai  yang sudah menjabat satu tahun di SKPD Kabupaten Magelang. Para responden ini dipilih karena  mereka  merupakan  pihak  yang  mempunyai  peran  dalam  pengelolaan  dan pertanggungjawaban keuangan.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut putra (2003)  data  primer  merupakan  data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara). Data primer berupa kuesioner, yang berisi  daftar  pertanyaan  terstruktur  yang  ditunjukan  kepada  responden  Bagian Keuangan di seluruh SKPD Kabupaten Magelang. Kuisioner dalam penelitian ini akan didesain sedemikian rupa, yang kemudian akan diisi oleh pegawai yang bekerja di SKPD Kabupaten Magelang. Peneliti tidak mengembangkan sendiri model pertanyaan dalam kuisoner  melainkan  menggunakan  model  pertanyaan  yang  telah  ada  dan  digunakan pada  penelitian  terdahulu.  Kuisoner  yang  digunakan  akan  mengukur  satu  variabel
Pengawasan Keuangan Daerah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (X 2 )
Transparansi Pengelolaan Keuangan Kinerja Pemerintah Daerah
dependen dan tiga variabel independen sesuai model penelitian yang telah ditetapkan. Skala  yang  digunakan  untuk  pengukuran  adalah  skala  likert  yang  dinyatakan  dengan interval angka 1 sampai dengan angka 5. Skala likert dipilih oleh peneliti karena skala likert  adalah  skala  yang  digunakan  untuk  mengukur  persepsi,  sikap  atau  pendapat seseorang  atau  kelompok  mengenai  sebuah  peristiwa  atau  fenomena  sosial, berdasarkan  definisi  operasional  yang  telah  ditetapkan  oleh  peneliti.  Penelitian  ini menggunakan dua jenis variabel, antara lain :
1.  Variabel Dependen (Terikat)
Variabel  dependen  adalah  sebuah  variabel  yang  nilainya  akan  dipengaruhi  atau dapat dijelaskan oleh variabel independen (Sugiarto, 2017: 78). Variabel dependen disebut  juga  variabel  terikat  atau  yang  dipengaruhi.  Variabel  dependen  (terikat) dalam penelitian ini yaitu Kinerja pemerintah daerah (Y).
2.  Variabel Independen
Variabel  independen  adalah  variabel  yang  menjadi  sebab  terjadinya  atau terpengaruhnya variabel dependen (terikat) (Sugiarto, 2017: 78). Variabel ini disebut juga variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Variabel independen yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengawasan  keuangan  daerah  (X 1 ), akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  (X 2 ),  dan  transparansi  pengelolaan keuangan daerah (X 3 ).
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  cara-cara  yang  di  lakukan  untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan  lebih  spesifik,  teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan kuesioner (angket).  Dengan  cara  mendatangi  langsung  ke  kantor  SKPD  Kabupaten Magelang  dan  memberikan  kuesioner,  yang  berisi  daftar  pertanyaan  terstruktur  yang ditunjukan  kepada  respoden,  yaitu  bagian  keuangan  di  SKPD  Kabupaten  Magelang. Tahap berikutnya responden memilih salah satu alternatif jawaban yang sesuai dengan opininya. Metode analisis data yang digunakan untuk mengolah data penelitian adalah dengan  analisis  data  kuantitatif,  uji  validitas  dan  reabilitas,  uji  asumsi  klasik,  dan pengujian  hipotesis.  Pengolahan  data  menggunakan  SPSS (Statistical  Package  For Social  Science). Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  regresi linear berganda dengan uji t.

## Definisi Oprasional Variabel

## Kinerja Pemerintah Daerah
Variabel Kinerja Pemerintah Daerah akan diukur dengan menggunakan 5 (Lima) item  pertanyaan  yang  diharapkan  dapat  mengambarkan  dan  mewakili  kinerja Pemerintah SKPD Kabupaten Magelang. Responden diminta untuk menjawab tentang presepsi mereka, memilih lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju.  Instrumen  pertanyaan  diadopsi  dari  fifit  purnama  (2016),  masing-masing  item pertanyaan tersebut kemudian di ukur dengan skala liker 5 poin, dimana poin 1 diberikan untuk  jawaban  yang  berarti  kinerja  pemerintah  daerah  yang  paling  rendah,  dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti kinerja pemerintah daerah paling tinggi. Indikator untuk variabel ini : (1) perumusan tujuan, visi dan misi, (2) perumusan
indikator  kinerja,  (3)  pengukuran  kinerja,  (4)  evaluasi  program  kerja,  (5)  pengukuran kinerja SKPD.

## Pengawasan Keuangan Daerah (X1)
Variabel Pengawasan Keuangan Daerah akan di ukur melalui tujuh (7) kuesioner yang diharapkan dapat menjadi ukuran pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Magelang.  Responden  di  minta  untuk  menjawab tentang  presepsi  mereka,  memilih  lima  jawaban  mulai  dari  sangat  setuju  sampai  ke jawaban  sangat  tidak  setuju.  Instrument  pertanyaan  di  adopsi  dari  purnama  (2016), masing-masing  item  tersebut  kemudian  diukur  menggunakan Skala  Likert 5  poin, dimana  poin  1  diberikan  untuk  jawaban  yang  berarti  pengawasan  keuangan  daerah paling rendah, dan seterusnya, poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti pengawasan keuangan daerah paling tinggi. Indikator untuk varaibel ini : (1) sistem yang diterapkan SKPD, (2) evaluasi tindakan penyimpangan akan diperbaiki oleh SKPD.

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)
Variabel  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  diukur  melalui  delapan kuesioner yang diharapkan dapat menjadi ukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  Responden  diminta  untuk  menjawab  tentang  presepsi  mereka,  memilih  lima jawaban  dari  sangat  setuju  sampai  ke  sangat  tidak  setuju.  Instrument  pertanyaan diadopsi  dari Purnama (2016),  masing-masing  item tersebut  kemudian  diukur  dengan menggunakan Skala  Linker 5  poin,  dimana  poin  satu  diberikan  untuk  jawaban  yang berarti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah paling rendah, dan seterusnya poin 5  diberikan  untuk  jawaban  yang  berarti  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah paling tinggi. Indikator untuk variabel ini : (1) pemenuhan nilai etika dan standar dalam pengambilan keputusan, (2) kelengkapan bukti-bukti transaksi, (3) sasaran program, (4) prioritas SKPD, (5) transparansi, (6) adanya sistem informasi, (7) ketersediaan sarana.

## Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)
Variabel Transparansi Pengeolaan Keuangan Daerah akan diukur melalui enam pertanyaan.  Yang  diharapkan  menjadi  ukuran  penilaian  transparansi  pengelolaan keuangan  daerah.  Responden  diminta  untuk  menjawab  tentang  presepsi  mereka, memilih lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. Instrument pertanyaan  diadopsi  dari  Purnama  (2016),  masing-masing  item  tersebut  kemudian diukur  dengan  menggunakan Skala  Linker 5  poin,  dimana  poin  satu  diberikan  untuk jawaban  yang  berarti  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  paling  rendah,  dan seterusnya  poin  5  diberikan  untuk  jawaban  yang  berarti  transparansi  pengelolaan keuangan daerah paling tinggi. Indikator untuk variabel ini : (1) informasi prosedur, (2) pengelolaan keuangan, (3) transparansi informasi keuangan, (4) kerjasama.

## HASIL PENELITIAN
Dalam penelitian ini, jumlah kuesioner yang disebar kepada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebanyak 123 kuesioner. Dari jumlah kuesioner tersebut, terdapat 25 kuesioner tidak kembali dikarenakan melampaui batas waktu yang
ditentukan  peneliti,  sehingga  kuesioner  yang  kembali  dan  dapat  dijadikan  sampel penelitian sebanyak 98 responden.

## Uji Validitas
Pada penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan uji signifikansi koefisiensi dengan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05. Dengan jumlah kuesioner sebanyak 98 responden maka dapat diketahui bahwa r-tabel sebesar 0.
Hasil Pengujian Validitas Variabel Item r-hitung r-tabel Keterangan Kinerja Pemerintah Daerah Y1 0,616 0,202 Valid Y2 0,642 0,202 Valid Y3 0,641 0,202 Valid Y4 0,461 0,202 Valid Y5 0,518 0,202 Valid Pengawasan Keuangan Daerah (X1) X1.1 0,596 0,202 Valid X1.2 0,685 0,202 Valid X1.3 0,717 0,202 Valid X1.4 0,555 0,202 Valid X1.5 0,694 0,202 Valid X1.6 0,672 0,202 Valid X1.7 0,711 0,202 Valid Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) X2.1 0.687 0,202 Valid X2.2 0,609 0,202 Valid X2.3 0,61 0,202 Valid X2.4 0,511 0,202 Valid X2.5 0,423 0,202 Valid X2.6 0,763 0,202 Valid X2.7 0,737 0,202 Valid X2.8 0,522 0,202 Valid Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3) X3.1 0,62 0,202 Valid X3.2 0,735 0,202 Valid X3.3 0,822 0,202 Valid X3.4 0,77 0,202 Valid X3.5 0,57 0,202 Valid X3.6 0,692 0,202 Valid
Dari tabel hasil pengujian validitas diketahui bahwa pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner mengenai kinerja pemerintah daerah, pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan daerah memiliki r-hitung lebih besar dari r-tabel yang sebesar 0,202.  Oleh karena itu, pernyataan  dalam  kuesioner  mengenai  kinerja  pemerintah  daerah  pengawasan keuangan  daerah,  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  transparansi pengelolaan keuangan daerah yang terdapat dalam kuesioner dapat dikatakan valid dan dapat dilakukan pengujian pada tahap selanjutnya.

## Uji Realibilitas
Pada penelitian ini pengujian realibilitas diukur menggunakan Cronbach’s Alpha . Apabila Cronbach’s  Alpha (α)  ≥  0,6,  maka  instrument  yang  terdapat  pada  kuesioner penelitian dinyatakan andal atau reliable.
Hasil Uji Realibilitas Variabel Koefisien Cronbach’s Alpha Nilai Kritis Keterangan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) 0,501 0,6 Realiable Pengawasan Keuangan Daerah (X1) 0,784 0,6 Realiable Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) 0,724 0,6 Realiable Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3) 0,794 0,6 Realiable
Dari tabel diatas dapat diketahui hasil pengujian realibilitas untuk instrument yang ada dalam kuesioner mengenai pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah memiliki  nilai Cronbach’s Alphha (α) yang lebih besar dari 0,6 dengan demikian item- item  pernyataan  dalam  kuesioner  mengenai  pengaruh  pengawasan  keuangan, akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  kinerja pemerintah daerah bisa dikatakan reliable atau andal. Dengan begitu, data tersebut bisa di gunakan untuk pengujian pada tahap selanjutnya.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Tujuan pengujian normalitas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel  dalam  penelitian  mempunyai  sebaran  data  yang  terdistribusi  normal atau  tidak.  Dalam  penelitian  ini  pengujian  normalitas  dilakukan  menggunakan SPSS dengan  mengguakan  analisis  statistik  Kolmlogorov  Smirnov  atau  juga  lebih  dikenal dengan  uji  K-S.  Apabila  setelah  diuji  normalitas  dan  hasil  nilai  signifikasi  Asymp.Sig (2tailed) lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini adalah data yang terdistribusi normal. Hasil  dari  pengujian  normalitas  yang  telah  dilakukan  terhadap  Variabel  kinerja pemerintah  daerah,  pengawasan  keuangan  daerah,  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan sebagai berikut :

## Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 98 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.19209666 Most Extreme Differences  Absolute .103 Positive .103 Negative -.100 Test Statistic .103
Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai dari Monte Carlo Sig (2-tailed) dari penelitian ini sebesar 0,245. Nilai Monte Carlo Sig yang sebesar 0,245, mempunyai nilai yang  lebih  besar  dari  nilai  signifikansi  yang  telah  ditentukan dalam penelitian  ini  yaitu sebesar  0,05.  Maka  kita  bisa  mengatakan  bahwa  variabel-variabel  yang  ada  dalam penelitian ini merupakan data yang mempunyai sebaran terdistribusi normal sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan pada tahap yang berikutnya.

## Uji Multikoliniearitas
Pengujian  multikoliniearitas  dalam  penelitian  ini  tujuannya  untuk  mengetahui adanya  hubungan  antar  variabel  independen  yang  terdapat  pada  suatu  penelitian. Terjadinya  multikolinieritas  dalam  persamaan  regresi  dalam  sebuah  penelitian  dapat mengakibatkan  data  yang  digunakan  menjadi  bias.  Untuk  menentukan  apakah  terjadi multikolonieritas atau tidak didalam suatu penelitian kita bisa melihat dari tolerance value dan inflation factor (VIF). Jika di dalam sebuah penelitian memiliki nilai tolerance > dari 0,10 dan memiliki nilai VIF < dari 10, maka bisa kita katakan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.
Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Nilai Tolerance Niai VIF Keterangan Pengawasan keuangan 0,581 1,721 Tidak terjadi multikolinieritas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 0,620 1,612 Tidak terjadi multikolinieritas Transparansi Pengelolaan Keuangan 0,687 1,456 Tidak terjadi multikolinieritas
Hasil  uji  multikolinieritas  diketahui  bahwa  variabel  pengawasan  keuangan, akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,10 dan juga mempunyai nilai VIF kurang dari 10. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa keempat variabel independen tersebut tidak ada unsur terjadinya multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji Glejser. Uji Glejser untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Variabel penelitian dikatakan tidak  terdapat  heterokedastisitas  apabila  nilai  signifikansi  antara  variabel  independen dengan nilai absolute residual lebih dari 5% atau 0,05.
Hasil Uji Heterokedastisitas Variabel Sig A Keterangan Pengawasan keuangan 0,745  0,05 Tidak terdapat heterokedastisitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 0,875  0,05 Tidak terdapat heterokedastisitas Transparansi Pengelolaan Keuangan 0,887  0,05 Tidak terdapat heterokedastisitas
Asymp. Sig. (2-tailed) .013 c Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .245 d 99% Confidence Interval  Lower Bound .234 Upper Bound .256

## Uji Regresi Linier Berganda
Uji  regresi  linier  berganda  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan software pengelolah  data  yaitu SPSS versi  25.  Hasil  dari  uji  regresi  linier  berganda mengenai  pengawasan  keuangan  daerah  (X1),  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan (X2),  transparansi  pengelolaan  keuangan  (X3)  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah adalah
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Hipotesis Koefisien Regresi Nilai t Probabilitas (sig) Keterangan Konstanta 10,987 6,068 0,000 Pengawasan keuangan daerah H1 0,214 3,360 0,001 Signifikan Akuntabilitas pengelolaan keuangan H2 0,092 1,418 0,159 Tidak signifikan Transparansi pengelolaan keuangan H3 0,032 0,509 0,612 Tidak signifikan F 12,061 0,000 R Square 0,278 Adjusted R Square 0,255 Uji Hipotesis Hasil Uji Parsial (Uji t) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 10,987 1,810 6,068 0,000 Pengawasan Keuangan 0,214 0,064 0,386 3,360 0,001 Akuntabilitas 0,092 0,065 0,158 1,418 0,159 Transparansi 0,032 0,062 0,054 0,509 0,612
Berdasarkan hasil uji parsial (uji statistik t) diperoleh hasil sebagai berikut:
1.  Nilai signifikansi variabel Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan H0 di tolak dan Ha diterima, yang artinya bahwa variabel Pengawasan Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hipotesis pertama (H1) terdukung.
2.  Nilai  signifikansi  variabel  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebesar 0,159 yang berarti lebih besar dari > 0.05. Hal ini dapat disimpulkan H0 diterima dan Ha di tolak, yang artinya bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.Hipotesis kedua (H2) tidak terdukung.
3.  Nilai  signifikansi  variabel  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebesar 0,612 yang berarti lebih besar dari > 0.05. Hal ini dapat disimpulkan H0 diterima dan Ha di tolak, yang artinya bahwa variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hipotesis ketiga (H3) tidak terdukung.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  ( Adjusted  R 2 )  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  independen.  Nilai  koefisiensi determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R 2 yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang  mendekati  satu  berarti  variabel-variabel  independen  memberikan  hampir  semua informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi  variabel  independen  (Ghozali, 2016).
Hasil Uji Koefisien Determinansi (R 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .527 a 0,278 0,255 1.211
Dari hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R 2 sebesar 0,255, nilai ini menunjukan bahwa variabel independen yaitu Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  yaitu  Kinerja  Pemerintah  Daerah sebesar 25,5% dan sisanya sebesar 74,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar regresi.

## Pembahasaan Hasil

## Pengaruh Pegawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Pengawasan  pada  dasarnya  diarahkan  sepenuhnya  untuk  menghindari  adanya kemungkinan  penyelewengan  atau  penyimpangan  atas  tujuan  yang  akan  dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan yang  telah direncanakan  secara  efektif  dan efisien. Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  51  Tahun  2010  tentang  pedoman pengawasan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  T ahun  2011:  “Pengawasan Keuangan  Daerah  merupakan  proses  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar pemerintah  daerah  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  rencana  dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  t  diperoleh  hasil  bahwa  nilai  signifikansi  variabel Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari < 0,05. Hal ini  dapat  disimpulkan  H0  di  tolak  dan  Ha  diterima,  yang  artinya  bahwa  variabel Pengawasan  Keuangan  Daerah  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan  keuangan  daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dikarenakan dengan adanya pengawasan  keuangan  daerah  dapat  membantu  melaksanakan  kebijakan  yang  telah ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan yang telah direncanakan secara efektif  dan efisien. Hal ini berarti semakin baik tingkat pengawasan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah  menyebutkan:  “DPRD  mempunyai  tugas  dan  wewenang  melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan  kepala  daerah,  APBD,  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan program  pembangunan  daerah,  dan  kerja  sama  internasional  di  daerah.  Selain kewenangan  pengawasan  seperti  diatas,  DPRD  juga  melaksanakan  tugas  dan
wewenang  lain  dalam  kerangka  fungsi  pengawasan  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  antara  lain  melakukan  pembahasan  atau  menindaklanjuti beberapa  hal  terkait  kinerja  pemerintah  daerah  antara  lain  laporan  keterangan pertanggungjawaban  kepala  daerah  akhir  tahun  anggaran  dan  akhir  masa  jabatan, menindaklanjuti  laporan  hasil  pemeriksaaan  BPK  atas  laporan  keuangan  pemerintah daerah”.

## Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah
Menurut  Adisasmita  (2011:89):  Akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan  hukum,  pimpinan  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak.  Bahwa akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan organisasi, individu, atau kelompok.
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  t  diperoleh  hasil  bahwa  nilai  signifikansi  variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,159 yang berarti lebih besar dari >  0.05.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  H0  diterima  dan  Ha  di  tolak,  yang  artinya  bahwa variabel  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  tidak akan  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Para  pegawai  tidak  akan terpengaruh  dengan  adanya  akuntabilitas  yang  diberikan  pemerintah  daerah. Akuntabilitas  akan  berpengaruh  kepada  masyarakat  secara  langsung,  pemangku kepentingan dalam hal  akuntabilitas adalah  masyarakat.  Oleh  karena  itu  akuntabilitas tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Tujuan akuntabilitas adalah suatu tindakan  untuk  memberikan  informasi,  melaporkan  dan  mengungkapkan  segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Disini bukan hanya mencari  kesalahan-kesalahan  semata  namun  diharapkan  dengan  kesalahan  tersebut dapat memperbaiki dan harus segera dikoreksi. Dengan begitu diharapkan pelaksanaan suatu  kegiatan  bisa  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Begitu  besarnya  kesadaran perangkat  daerah,  begitu  pentingnya  perbaikan  dan  evaluasi,  oleh  karena  itu akuntabilitas  sudah  melekat  dan  harus  dijalankan  oleh  setiap  perangkat  daerah. Sehingga hal seperti itu tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Mereka akan  tetap  menjalakan  apa  yang  seharusnya  mereka  jalankan,  yang  sesuai  dengan tujuan,  visi  dan  misi  pemerintah  daerah,  yang  harus  bekerja  secara  transparan  dan akuntabel.

## Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah
Menurut  Tanjung  (2011)  transparansi  adalah  Bahwa  masyarakat  memiliki  hak untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan  perundang-undangan.  Teori  pemerintah  menjelaskan  transparansi  adalah prinsip  yang  menjamian  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintah,  yakni  informasi  mengenai  kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Transparansi adalah prinsip yang  menjamin  yang  mendasar  dalam  memberikan  informasi  terkait  dengan  aktivitas
pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  pihak  yang  membutuhkan  informasi  secara terbuka dan kemudahan dalam mengaksesnya.
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  t,  diperoleh  hasil  bahwa  nilai  signifikansi  variabel Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah sebesar 0,612 yang berarti lebih besar dari >  0.05.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  H0  diterima  dan  Ha  di  tolak,  yang  artinya  bahwa variabel  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah.  Hasil  ini  ternyata  menunjukkan  bahwa transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah  daerah.  Ada  tidaknya  transparansi  pengelolaan  keuangan  tidak  akan mempengaruhi  kualitas  kinerja  pemerintah  daerah.  Karena  transparansi  pengelolaan keuangan  daerah  menjadi  hal  yang  harus  ada  sebagai  sektor  publik,  harus  mampu mengelola  sumber  daya  publik  kepada  pihak  yang  membutuhkan  informasi  secara terbuka dan kemudahan dalam mengaksesnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Hasil analisis data secara parsial diperoleh bahwa variabel Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat  dari  nilai  signifikansi  sebesar  0,001  yang  berarti  <  0,05.  Dengan  demikian hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  Pengawasan  Keuangan  Daerah  berpengaruh signifikan  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  terdukung.  Peneitian  ini  juga didukung  oleh  Purnama  Fifit  (2016)  yamg  menyatakan  bahwa  Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2.  Hasil  analisis  data  secara  parsial  diperoleh  bahwa  variabel  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai  signifikansi  sebesar  0,159  yang berarti  >  0,05.  Dengan  demikian  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  tidak  terdukung.  Penelitian  ini  tidak  mendukung  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Purnama  Fifit  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
3.  Hasil  analisis  data  secara  parsial  diperoleh  bahwa  variabel  Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai  signifikansi  sebesar  0,612  yang berarti  >  0,05.  Dengan  demikian  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  tidak  terdukung.  Peneitian  ini  tidak  mendukung  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Wiguna (2015) yang menyatakan bahwa secara parsial Transparansi Pengelolaan  Keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah.
4.  Hasil analisis data secara simultan diperoleh bahwa variabel Pengawasan Keuangan Daerah,  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari
nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti < 0.05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah terdukung.

## Saran
1.  Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa Pengawasan Keuangan daerah telah baik di lakukan,  tapi  masih  ada  beberapa  hal  yang  belum  sepenuhnya  dilakukan  seperti Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  sehingga  hal  ini berdampak  pada  Kinerja  Pemerintah  Daerah.  Pemerintah  daerah  sebaiknya meningkatkan kemampuan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah agar Kinerja Pemerintah Daerah memiliki kualitas yang bagus.
2.  Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  menambah  variabel  independen  serta menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini. Misal pemanfaatan teknologi informasi.
3.  Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan-keterbatasan  yang  diharapkan  dapat memberikan  arahan  bagi  peneliti  selanjutnya  yang  ingin  melakukan  penelitian dengan topik serupa. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : a.  Responden  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  tidak  terdistribus  ke  semua  SKPD Kabupaten  Magelang,  ada  beberapa  SKPD  yang  tidak  dijadikan  sampel penelitian.  Hal  ini  mungkin  menimbulkan  masalah  tingkat  keterwakilan responden. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya responden masih dapat di perluas lagi ke seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Magelang.
b.  Beberapa  kuesioner  tidak  diisi  oleh  responden karena  beban  kerja  yang  tinggi atau sedang berada diluar daerah karena perintah tugas dari atasanya masing- masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Binawati,  Enita.  (2015).  Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja  dan  Akuntabilitas Sektor  Publik  Studi  pada  Pemerintah  DIY.  WAHANA  Volume  18,  No.  1,  Februari 2015.
Cooper,  Donald  R,  Pamela  S  Schindler.  2017.  Metode  Penelitian  Bisnis.  Jakarta. Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat : Jakarta Halim,  A.  dan  Iqbal  M.,  2012.  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  UPP  STIM  YKPN:
Yogyakarta.
Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Http://beritamagelang.id/pemkab-magelang-raih-predikat-wajar- tanpapengecualian.html. Diakses pada 01 februari 2020 Jam 09:17.
Krina P, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntablitas,  Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mardiasmo.2004.  Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Yogyakarta  :  Penerbit ANDI.
Purnama,  Fifit  dan  Nadirsyah.  (2016).  Pengaruh  Pengawasan  Keuangan  Daerah,
Akuntabilitas,  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.  1, No.  2, (2016) Halaman 01-15
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara (Permenpan)  Nomor:  PER/09/M.  PAN/5/2007  Tentang  Pedoman  Umum  dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Riswanto,  Natak.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Akuntabilitas  Dan  Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Jember. Artikel Ilmiah Mahasiswa.
Sugiyono.  2014.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &  D.  Bandung: ALFABETA.
Susliyanti,  Eni  Dwi.  (2017).  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Alokasi  Dana  Desa  (Studi pada  Desa Trimulyo,  Kecamatan  Jetis,  Kabupaten  Bantul Tahun  2015).  WAHANA Volume 20, No. 1, Februari 2017.
Sugiarto.  (2017b).  Metodologi  Penelitian  Bisnis.  (Yeshkha,  Ed.)  (1st  ed.).  Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.