## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 3, (2023), September : 308 - 314 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3494

## KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN KARTU KREDIT

## Rini T Simangunsong
Fakultas Hukum Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli, Siborongborong, Indonesia Corresponding Author : rinisimangunsong88@gmail.com
History: Received  : 25 Mei 2023 Revised : 10 Juni 2023
Accepted  : 23 Juli 2023
Published  : 20 September 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Dinamika  perkembangan  masyarakat  global  yang  semakin  modern  bersamaan  dengan perkembangan  ekonomi  juga  memengaruhi  pola  hidup  masyarakat  itu  sendiri.  Kartu  kredit sebagai  salah  satu  aspek  kehidupan  masyarakat  modern  telah  menjadi  alat  pembayaran pengganti uang tunai yang semakin diminati oleh masyarakat atau konsumen saat ini, karena memiliki prestise tersendiri, bahkan telah menjadi tren gaya hidup di kota-kota besar. Hal ini juga  didukung  oleh  banyaknya  pusat  perbelanjaan  yang  melayani  pembayaran  tanpa  uang tunai.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Pasal  1  ayat  (1)  tentang  Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa "Perlindungan konsumen adalah semua upaya yang menjamin kepastian  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen."  Tujuan  umum  dari penulisan  tesis  ini  adalah  untuk  menjelaskan  bagaimana  studi  hukum  perlindungan konsumen  bagi  konsumen  yang  menggunakan  kartu  kredit.  Peningkatan  penggunaan  kartu kredit tentu saja memicu banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh pemegang kartu kredit, terutama  kemudahan  dalam  melakukan  transaksi  dan  keamanan  bagi  konsumen  karena mereka tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Pendekatan penggunaan kartu kredit  tidak  hanya  dilakukan  dari  segi kebutuhan  ekonomi,  tetapi  juga  harus didukung  oleh pendekatan  hukum,  sehingga  diakui  dan  berlaku  dalam  hubungan  hukum  ekonomi.  Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif kualitatif, dengan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

## Kata Kunci: Kartu Kredit, Hukum Perlindungan Konsumen

## Abstract
The  dynamics  of  the  development  of  an  increasingly  modern  global  society  along  with  the development  of  its  economy  has  also  influenced  the  pattern  of  life  of  the  people  themselves. Credit  cards  as  an  aspect  of  modern  society's  life  have  become  a  means  of  payment  in  lieu  of cash which is increasingly in demand by the public or consumers today, because they have their own prestige, and have even become a lifestyle trend in big cities. This is also supported by the many  shopping  centers  that  serve  cashless  payments.  In  Law  Number  8  of  1999  Article  1 paragraph  (1)  concerning  Consumer  Protection,  it  states  that  "Consumer  protection  is  all  efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers." The general objective of writing this  thesis  is  to  explain  how  to  study  consumer  protection  law  for  consumers  who  use  credit cards.  The  increase  the  use  of  credit  cards  is  certainly  triggered  many  benefits  that  can experienced  credit  card  holders,  especially  the  ease  of  making  transactions  and  security  for consumers  because  they  do  not  need  to  carry  large  amounts  of  cash.  The  approach  to  using  a credit card is not only carried out in terms of economic needs, but must also be supported by a legal  approach,  so  that  it  is  recognized  and  applies  in  economic  law  relations.  This  type  of research  empirical  legal  research  and  the  nature  of  research  is  descriptive  qualitative  and  the data used are primary and secondary data.
Keywords: Credit Card, Consumer Protection Law

## PENDAHULUAN
Kenaikan  pemakaian  kartu  kredit  yang  begitu  cepat  pastinya  butuh memerhatikan  pandangan  proteksi  pada  pelanggan  Konsumen  Kartu  Kredit (Asari  et  al.,  2023).  Membuat  Bank  Indonesia  setelah  itu  menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/ 2/ PBI/ 2012 mengenai Pergantian atas Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor.  11  atau  11  atau  PBI  atau  2009  mengenai Penajaan Aktivitas Perlengkapan Pembayaran Dengan Memakai Kartu.
Peraturan  Bank  Indonesia  itu  membagikan  rambu-  rambu  ataupun pemisahan dalam penajaan kartu angsuran, bagus itu untuk Pencetak Kartu Angsuran ialah Bank Pencetak ataupun Konsumen Kartu Angsuran ialah bank ataupun  pihak  yang  menerbitkan  kartu  angsuran(  issuer),  pemegang  kertu( card  holder)  serta  wiraswasta  atau  orang  dagang(  merchant).  Pencetak  Kartu Angsuran semacam peranan mempraktikkan manajemen resiko cocok dengan determinasi Bank Indonesia, dan pandangan proteksi hukum untuk pelanggan ataupun konsumen kartu angsuran itu sendiri. Sedangkan itu, pada Artikel 16 bagian  1  melimpahkan  peranan  pada  Pencetak  Kartu  Angsuran  buat membagikan data bagus dengan cara tercatat pada Pemegang Kartu Angsuran berbentuk  mengenai  pola,  aturan  metode  serta  bagian  yang  dijadikan  bawah enumerasi  bunga,  bayaran(  fee)  serta  kompensasi  Kartu  Angsuran”. Berikutnya Artikel 16 B bagian 1 menekankan peranan untuk Pencetak buat memuat  data  dalam  lembar  gugatan  yang  di  informasikan  pada  pemegang kartu.
Dalam  perihal  ini  pelanggan  mempunyai  resiko  yang  lebih  besar dibandingkan pelakon upaya, ataupun dengan tutur lain hak- hak pelanggan jadi rentan. Perihal ini diakibatkan sebab posisi ajuan pelanggan yang lemas, hingga hak- hak pelanggan jadi riskan buat dilanggar.
Keberpihakan  pada  pelanggan  sesungguhnya  ialah  bentuk  jelas  buat menciptakan  ekonomi  kewarganegaraan.  Dalam  perihal  praktek  perdagangan yang  mengakibatkan  kehilangan  pelanggan  antara  lain  determinasi  harga benda serta pemakaian klausula eksonerasi dengan cara tidak pantas. Dalam perihal ini Penguasa wajib tidak berubah- ubah membela pada pelanggan yang pada biasanya orang mayoritas.
Posisi  pelanggan  itu  wajib  dilindungi  oleh  hukum,  sebab  salah  satu  watak sekalian  tujuan  hukum  ialah  membagikan  proteksi  ataupun  dukungan  pada warga.  Proteksi  pada  warga  itu  wajib  direalisasikan  dalam  wujud  kejelasan hukum  yang  jadi  hak  tiap  pelanggan.  Komitmen  mencegah  kebutuhan pelanggan  warnanya  sedang  jadi  huruf-  huruf  mati  dalam  dokumen  GBHN 1993  sebab  tidak  nyata  peraturan  perundang-  undangan  pelaksananya  yang memanglah  tertuju  buat  itu.  Ketidakjelasan  itu  bukannya  sebab  belum terdapatnya analisis serta riset norma- norma proteksi pelanggan yang cocok dengan suasana pelanggan indonesia.
Bersumber  pada  kerangka  balik  kasus  itu  pengarang  terpikat  buat melaksanakan  riset  dalam  skripsi  yang  hasilnya  hendak  dituangkan  dalam judul:: “ Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Kartu Kredit ”.

## METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Ada  pula  tipe  riset  yang  dipakai  dalam  skripsi  ini  ialah  kualitif  deksriptif. Kualitatif  ialah  tipe  riset  yang  mengutip  sumber  data  dari  buku-  buku perpustakaan(  Library  Research)  yang  dengan  cara  defenitif  Library  Research merupakan  riset  yang  dicoba  diperpustakaan  dimana  periset  berdekatan dengan  bermacam  berbagai  kesusastraan  cocok  dengan  tujuan  anggaran permasalahan  yang  lagi  dikaji  (Zuhri  et  al.,  2022).  Sebaliknya  yang  diartikan dengan  dekskriptif  ialah  melukiskan  apa  terdapatnya  sesuatu  tema  yang hendak diulas. Setelah itu dengan metode mengakulasi rujukan yang relevan yang menekuni data- informasi yang berhubungan dengan ulasan itu.

## B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  suatu metode  penelitian  yang  melihat  pada  Hukum  Perlindungan  Konsumen terhadap konsumen yang menggunakan kartu kredit.
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Ada  pula  tekhnik  pengerjaan  serta  analisa  informasi  mencakup:  editing, pengelompokan, konfirmasi serta kesimpulan.
1. Editing: mencakup informasi yang mempunyai kejelasan arti, kesesuaian dengan informasi yang lain
2. Pengelompokan:  Pengelompokan  informasi  dari  bermacam  kesusastraan yang berhubungan dengan subjek yang dibahas
3. Verifikasi: melaksanakan pengecekan balik kepada informasi yang sudah didapat buat memastikan kemurnian data
4. Kesimpulan:  jenjang  meramu  atau  menganalisa  informasi  buat menanggapi kasus yang diulas.

## D. Teknik Analisis Data
Analisa  informasi  ialah  cara  pengorganisasian  serta  pengurutan  informasi dalam  pola,  jenis  serta  penjelasan  dasar,  alhasil  hendak  ditemui  tema  serta bisa  diformulasikan  anggapan  kegiatan  semacam  yang  dianjurkan  oleh informasi.  Dalam  riset  ini,  pengarang  memakai  metode  analisa  informasi kualitatif  dengan  bentuk  interaktif  ialah  bagian  pengurangan  informasi  serta penyajian  informasi  dicoba  bersama  dengan  pengumpulan  informasi,  setelah itu  sehabis  informasi  terkumpul  hingga  3  bagian  itu  berhubungan  serta apabila  kesimpulan  dialami  kurang  hingga  butuh  terdapat  konfirmasi  serta riset balik mengakulasi informasi lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perlindungan  Kepada  Pemakai  Kartu  Kredit  Dihubungkan  Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Secara  logika  bahwa  konsumen  adalah  pemakai  dari  produk  yang dikeluarkan, kekecewaan hambatan dari pemakaian produk setidaknya harus mendapatkan  jaminan  dari  pihak  penerbit  selaku  produsen.  Di  Negara  - negara  maju  seperti  USA  mereka  telah  membuat  berbagai  aturan  untuk
melindungi konsumen, termasuk konsumen yang berhubungan dengan kartu kredit terdapat berbagai aturan seperti misalnya :
1. Uniform Commercial Code
2. A Model Uniform Consumer Credit Code (1974)
3. Regulatian of Federal Trade Commission (1975)
4. Fair Credit Filling Act
5. Truth in Landing Act
6. Consumer Credit Protection Act
7. The Equal Credit Oppotunity Act
8. The Credit Card Fraud Act (1984)
Terdapat  beberapa  ketentuan  yang  diperlukan  dalam  langkah  melindungi konsumeantaralain sebagai berikut:
1. Pengaturan  hak  serta  peranan  antara  pihak  pemegang  pencetak  serta pedagang.
2. Penerangan hak tiap- tiap pihak buat bisa menggugat pihak yang lain.
3. Peluang  yang  serupa  diantara  pemegang  kartu  angsuran  buat memperoleh perlakuan yang serupa, dalam maksud kalau pencetak tidak bisa  melaksanakan  perbandingan  perlakuan  pada  pemegang  ataupun calon pemegang dengan alibi ataupun patokan yag tidak
4. reasonable.
5. Peranan  dari  pencetak  buat  melaksanakan  disclosure  kepada  pemegang antara selaku selanjutnya:
a. Besarnya bunga angsuran serta metode menghitungnya.
b. Semua fee yang dipungut semacam card insurance fee, transactian fee ataupun fee- fee yang lain.
c. Grace Period antara penagihan serta keharusan pembayaran.
6. Mencegah  pencetak  buat  menghindari  pedagang  dalam  perihal melaksanakan korting bila dicoba pembayaran harga  benda dengan cara cash.
7. Berikan ketentuan pada pedagang buat mengembalikan harga pembelian yang dibeli dengan kartu angsuran bila terdapat pembelian benda sebab salahnya pedagang.
8. Mencegah  pedagang  buat  memungut  keunggulan  bayaran  bila  dibeli dengan kartu angsuran.
9. Mengharuskan pencetak buat melaksanakan analitis serta melaksanakan koreksi
Sebagaimana  diterangkan  pada  bagian  terdahulu  bahwa  menurut  pasal  1 ayat  1  Undang-Undang  No.8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen tersebut adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Satu hal yang sangat utama kartu kredit yang sudah oleh konsumen adalah keberadaan kartu kredit penerbit itu sendiri.  Konsumen  lebih  sering  mendapatkan  kartu  kreditnya  ini  dari  pihak perbankan,  satu  pihak  penerbit  tersebut  adalah  pihak  perbankan  dan konsumen pemakain kartu kredit sebagai pemegang.
Didalam  Pasal  4  Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  diterangkan  perihal hak-hak konsumen yaitu:
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  serta  keamanan  dalam  komsumsi
benda serta atau ataupun pelayanan.
2. Hak  buat  memilah  benda  ataupun  pelayanan  dan  memperoleh  benda serta atau ataupun pelayanan itu cocok dengan angka ubah serta situasi dan agunan yang dijanjikan.
3. Hak  buat  didengar  menemukan  serta  keluhannya  atas  benda  atau pelayanan yang dipakai.
4. Hak  buat  memperoleh  pembelaan,  proteksi  serta  usaha  penanganan bentrokan proteksi pelanggan dengan cara tentu.
5. Hak buat menemukan pembinaan serta pembelajaran konsumen
B. Upaya-Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan

## Pemakaian Kartu Kredit
Dalam  menciptakan  kartu  kredit  juga  tidak  luput  dari  penyalahgunaannya bahkan  pemalsuan  kartu  kredit  dewasa  ini  juga  semakin  menjadi-jadi. Kejahatan seperti ini juga digolongkan sebagai kejahatan kearah putih ( White Collar  Crime ),  yakni  suatu  kejahatan  yang  dilaksanakan  oleh  orang-orang intelek ( orang berdasi ), sehingga sering juga disebut kejahatan orang berdasi.
Modus  operandi  dari  pemalsuan  kartu  kredit  ini  banyak  jenisnya,  antara lain sebagai berikut:
1. Hilangnya kartu kredit ( Lost/ Stolen Card )
2. Kartu kredit palsu (Counterfeit Card )
3. Mengubah kartu kredit (Re-Emboosed Card/Altered Card)
4. Pencetakan yang berulang-ulang ( Record of Charge Pumping)
5. Kartu Putih ( White Plastic )
6. Pemecahan tagihan ( Plit Chage )
7. Penyebaran Pembelian ( Spending Spread )
8. Kartu Kredit yang Tidak Diterima ( Non Received Card)
9. Kartu dari Bocoran Informasi (Solicited Card)
Oleh  karena  itu  akibat  hukum  dari  tidakan  penyalahgunaan  pemakaian kartu  kredit  merupakan  suatu  bentuk  kejahatan,maka  secara  langsung  pula berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana.
Apabila timbul kerugian pada salah satu pihak diatas maka kemanakah ia harus  meminta  pertanggungjawaban.  Kerugian  tersebut  dapat  diakibatkan dari  kejahatan  kejahatan  sebagaimana diuraikan  diatas.  Maka  dalam  hal  ini agar dapat dikemukakan jalan keluarnya adalah keempat para pihak tersebut mengadakan perjanjian masing masing antara mereka.

## SIMPULAN
1. Perlindungan  kepada  pemakai  kartu  kredit  ini  jika  dihubungkan  dengan Undang-Undang  no  8  Tahun  1999  adalah  dimana  Undang-Undang  ini menjelaskan  secara  jelas  perhal  hak-hak  yang  diterima  konsumen  dimana apabila  timbul  sesuatu  hal  yang  bertentangan  dengan  haknya  sesuai dengan  penggunaan  kartu  kredit  maka  ia  dapat  menuntut  pelaksanaan haknya  dari  pihak  pihak  yang  terkait  dalam  penerbitan  kartu  kredit terutama pada pihak perbankan selaku penerbit kartu  kredit belum secara transparan memberikan keamanan terhadap pemakaian kartu kredit.
2. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan pemakaian
kartu  kredit  pada  dasarnya  dilakukan  dengan  prisip-prinsip  penerapan pembuatan perjanjian antara pihak-pihak yang terkait didalam pengeluaran sebuah kartu kredit,baik itu pembuatan perjanjian antara penerbit dengan pemegang  kartu  dengan  penjual  barang  serta  penerbit  dengan  penjual barang atau jasa.

## A. Saran
1. Kepada  para  pihak  yang  tersangkut  di  dalam  pengeluaran  sebuah  kartu kredit  hendaknya  dapat  melaksanakankewajiban  kewajibannya  secara penuh sehingga dengan tindakan tersebut konsumen dapat dilayani sebaik mungkin  dan  dapat  dilindungi  dari  perbuatan  penyalahgunaan  pemakaian kartu kreditnya.
2. Pihak  konsumen  sendiri  dalam  menuntut  hak-haknya  juga  harus  dapau melakukan  kewajibannya  terlebih  dahulu  terutama  dalam  hal  penggunaan kartu  kredit  dengan  cara  membayar  tagihan  yang  dibebankan  atas penggunaan kartu kreditnya secara tepat waktu.

## REFERENSI
Ahmad  Azhar  Basyir,  Azas-azas  Hukum  Muamalah,  (Yogyakarta:  Fakultas Hukum UII, 2000), h. 7
Asari,  A.,  Rijal,  S.,  Bilgies,  A.  F.,  Astuti,  T.  W.,  Irawan,  B.,  Soeswoyo,  D.  M., Sundarta,  M.  I.,  Peristiwo,  H.,  Sukaesih,  I.,  &  Yani,  A.  (2023). Kewirausahaan . Global Eksekutif Teknologi. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, hlm. 338
Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan 19, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan 19, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 1 Mariam  Darus  Badrulzaman,  Aneka  Hukum  Bisnis,  Alumni,  Bandung,  2005, hlm. 27 R. Wirjono Prodjodikoro., Op.Cit, hlm. 22.
Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 2000, hlm.
1
A.Qirom Syamsudin Meliala, op.cit, hlm.10. Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 228-232. Salim  HS,  Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak,  Jakarta,
Sinar Grafika, 2003, hlm. 3
Ahmadi  Miru,  Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak,  Jakarta,  Raja Grafindo Persada, 2007, hlm..
Komariah, Hukum Perdata, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2008, hlm. 148
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 18
Zuhri,  S.,  Nazmudin,  D.,  &  Asmuni,  A.  (2022).  Konsepsi  Pendidikan  Karakter Menurut  Al-Zarnuji  Dan  Thomas  Lickona. Al-Tarbawi  Al-Haditsah:  Jurnal Pendidikan Islam , 7 (2), 56 – 78.