## OPTIMALISASI  PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Di Kabupaten Barito Timur)

## Riska Riani Veronika

## ABSTRAK
Salah satu sumber PAD yang potensial di Kabupaten Barito Timur terdapat  pada sektor Pajak Penerangan Jalan, dari sektor Pajak Penerangan Jalan setiap tahun mengalami peningkatan.  Pajak Penerangan Jalan di pemungutan atas penggunaan tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang di peroleh dari sumber lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan  metodologi Kualitatif  deskriptif dengan melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pajak Daerah. Data yang diperoleh kemudian di olah dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, jumlah informan yang di wawancarasebanyak3 orang.
Dalam penyelenggaraan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pemerintah Daerah melaksanakannya melalui Badan Pendapatan Daerah baik dalam proses, pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Barito Timur belum bisa dikatakan optimal, karena belum dicapainya target dan realisasi pada tahun 2016.  Maka Badan Pendapatan Daerah Melakukan Upaya Optimalisasi dari segi petugas pemungutan dan pengawasan. Faktor yang mempengaruhi dalam optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak penerangan jalan meliputi : (1) Faktor pendukung yaitu, adanya sistem self assessment, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak penerangan jalan dan pemilik perusahaan-perusahaan yang Wajib Pajak Penerangan Jalan dengan antusias mengikuti sosialisasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Barito Timur.(2) Faktor penghambat yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memahami khususnya dari bidang ilmu perpajakan dan kesulitannya mendapat data dari pihak PLN tentang pemungutan dari rekening listrik, dan kurangnya pemahaman Wajib pajak tentang cara pembayaran Pajak Penerangan Jalan.

## Kata Kunci : Optimalisasi, PAD, Pajak Penerangan Jalan

## PENDAHULUAN
Desentralisasi atau Otonomi Daerah membantu daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya.  Hal ini menurut Pemerintah Daerah akan lebih bijak dan lebih membantu Pemerintah Daerah untuk mengelola dan membangun Daerahnya.  Pemerintah Daerah dalam menerapkan Otonomi Daerah dengan melakukan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri tidak bergantung subsidi dari pusat.  Dengan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung
jawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan dari daerahnya.
Sumber-sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, Sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing- masing daerah, setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk manggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah Satu Sumber PAD yang potensial di Kabupaten Barito Timur terdapat pada sektor Pajak Penerangan Jalan, dari sektor Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Barito Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pelanggan listrik adalah orang dan badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainya yang menggunakan listrik dari PLN/bukan PLN.Banyak Masyrakat tidak tau ada beberapa pajak yang dikenakan setiap kali membeli pulsa listrik.  Pada dasarnya Pajak Penerangan Jalan salah satu pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah, yang sistem pemungutan nya menggunakan pihak ketiga dalam pelaksanaannya Pajak penerangan jalan akan di pungutan oleh PLN kemudian disetorkan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.Pajak Penerangan Jalan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan akan tetapi tidak mencapai target yang telah di tentukan.
Dalam menyelenggarakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pemerintah Daerah melalui Badan  Pendapatan Daerah Mengawasi proses pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) akan tetapi dalam hal Pengelolaan Pemungutan Pajaknya Dinas Pendapatan Daerah bekerja sama dengan PLN dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ0 yang di mana peran PLN dalam hal ini PLN wajib menerima dan menyetor Pajak Penerangan Jalan ke Kas Daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Kamus besar bahasa Indonesia kata optimalisasi di ambil dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan, pengoptimalan atau menjadikan paling baik, atau paling tinggi.  Jika Pengertian Optimalisasi adalah sistem atau proses menjadikan paling baik atau paling tinggi.Jadi Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu.
Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah terutama, dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pertama, dengan menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah
yang baru. Kedua, dengan cara menyempurnakan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada, serta membuat peraturan daerah baru untuk menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru pula.Dalam penyusunan Perda baru tersebut diupayakan sebagai respons terhadap perubahan ketentuan penarikan jenis pajak daerah, retribusi daerah, untuk merespondimungkinkan nya penarikan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah baru yang sebelumnya belum diatur oleh peraturan manapun, termasuk oleh pemerintah pusat. Penyempurnaan administrasi pendapatan daerah menyangkut melakukan reformasi pengaturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.Hal ini ditujukan agar para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dapat secara optimal memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana mestinya. Serangkaian cara dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini, seperti: melakukan perbaikan metode identifikasi, mekanisme registrasi, dan pemungutan; mengembangkan sistem valuasi; merencanakan dengan lebih baik sistem pengawasan, pemungutan, dan pelaporan keuangannya.
Dari  beberapa pendapat ahli diatas, maka peneliti mengambil 2 indikator utama untuk pengukuran Optimalisasi  yaitu :
1.   Petugas Pemungutan Pajak Petugas pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan penagihan/pemungutan terhadap pajak.
2.  Pengawasan Menurut  Winardi (Sondang P. Siagian, 2000:257), pengawasan adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.  Selain itu Menurut Basu Swasta, Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan- kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan, sedangkan Komaruddin, pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksanaan aktual rencana, dan awal untuk rencana perbaikan  terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti (Rusdiana dan Ahmad Ghazin, 2014:210).

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis metode penelitian kualitatif.  Menurut Denzin dan Lincoln (Moleong 2014:2) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut Sugiyono (2012:145) yaitu observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden.Proses observasi ini, peneliti dapat mengamati situasi-situasi yang ada di lapangan dengan mencatat apa-apa yang dianggap penting guna menunjang terhadap tujuan penelitian. Observasi ini memberikan kemudahan terutama dalam hal memperoleh data lapangan.  Kemudian,  Sugiyono (2009:317) juga  menjelaskan wawancara digunakan sebagai pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk  menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebihmendalam. Teknik wawancara juga merupakan teknik percakapan dengan maksud tertentu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara berbagai sumber data yang dapat memberi informasi data.  Responden yang akan di wawancara ialah Kepala Dinas, Kepala Bidang yang menangani tentang Pajak dan Masyarakat setempat yang peduli akan pajak dan pembayaran pajak. Selain itu, Sugiyono (2009 : 329) menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seorang studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Optimalisasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Penerangan Jalan juga memberikan Kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten  Barito  Timur. Berangkat dari hal tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Derah (PAD).
Berdasarkan temuan di lapangan selama dalam  periode penelitian, bulan Mei s.djuni 2017 peneliti menemukan ada 2 cara optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk mengoptimalkan Pendapatan  Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Penerangan Jalan.  Seperti yang dinyatakan Oleh Ibu Suma WaraMarahati selaku kepala bidang Pajak Daerah:
“Melihat bahwa Kontribusi dari Pajak Penerangan Jalan cukup besar dan cukup dominan dalam penghasilan PAD Kabupaten Barito Timur maka dari pihak kami sendiri melakukan optimalisasi dari segi Petugas Pemungutan Pajak dan Pengawasan.” ( Wawancara Senin, 3 Juli 2017) Dengan diterapkannya otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat membiayai pembiayaan otonomi daerah.Pada prinsipnya sumber pendapatan di daerah itu merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya dapat dilakukan dari segi Petugas pemungutan pajak dan pengawasan.  Dari penelitian yang dilakukan peneliti di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur peneliti memperoleh data-data sebagai berikut:

## PLN RAYON TAMIANG LAYANG
No Golongan Rp. Tagihan 1 Rumah Tangga (R1,R2,R3) 688,752,327.00 2 Bisnis (B1,B2,B3) 201,447,740.00 3 Industri (I2) 103,066,206.00 4 Publik (P1,P3) 157,589,711.00 5 Sosial 43,528,282.00 Tamianglayang 1,194,384,266.00
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, Juli 2017

## Tagihan Rekening Listrik Wilayah Kab. Barito Timur Dilayani Oleh PLN
Tamianglayang No  Keterangan Jumlah  Rp. Tagihan Total 1 Pemerintahan 5 565,717.00 2,828,585.00 2 PeneranganJalan umum  1 587,718.00 587,718.00 3 Rumah Tangga 314 18,469,153.00 5,799,314,042.00 4 Sosial 14 498,017.00 6,972,238.00 Jumlah 334 20,120,605.00 5.809,702,583.00 Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, Juli 2017 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan No TAHU N TARGET REALISASI PERSENTASE 1 2011 600.000.000,00 981.897.474,00 163,65 2 2012 960.000.000,00 1.320.778.007,00 137,58 3 2013 1.060.000.000,00  1.629.595.686,00 153,74% 4 2014 2.000.000.000,00  2.018.425.877,00 100,92% 5 2015 2.999.000.000.00  2.377.448.930,00 79,33% 6 2016 2.700.000.000.00  2.515.443.804,00 -
Sumber: Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, Juli 2017.
Proses pemungutan Pajak dewasa ini masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari data diatas menunjukan bahwa Pajak Penerangan Jalan Mengalami peningkatan setiap tahunnya tapi pada tahun 2016  mengalami penurunan dan tidak mencapai target seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pajak Daerah Ibu Suma Wara Marahati bahwa :
“Dari pajak penerangan jalan, setiap tahun mengalami peningkatan dan mencapai target tetapi pada tahun 2016 dari hasil data yang kami peroleh  mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang kami inginkan hal dikarenakan kurangnya Petugas pemungutan dan pengawasan kami”(Wawancara Senin, 3 Juli 1017)
Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa di Kabupaten Barito Timur dalam segi pajak penerangan jalan itu masih belum optimal.  Dari segi Optimalisasi, ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah    Kabupaten Barito Timur yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Ibu Suma WaraMarahati bahwa :“ Dari bidang pajak daerah  sendiri, telah melakukan beberapa cara optimalisasi  yaitu : 1) sosialisasi pada wajib pajak,2) Pendataan, dilakukan dengan datang kelapangan,3) pengawasan.”(Wawancara Senin, 3 Juli 2017)
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya optimalisasi telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dengan beberapa cara yaitu dilakukan dengan sosialisasi kepada wajib pajak pendataan serta pengawasan. Dalam upaya optimalisasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Mengoptimalkan dari 2  segi yaitu: Petugas pemungutan dan Pengawasan.
1. Petugas Pemungutan Pajak
Petugas pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang  ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang untuk melakukan penagihan pemungutan  terhadap pajak. Dalam hal ini petugas pemungutan pajak adalah manusia yang mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, dan lain- lain.  Dari keterbatasan –keterbatasan yang  ada kiranya perlu mendapat suatu bentuk pembinaan, seperti pelatihan dan sebagainya, dalam proses penagihan pajak pihak Badan Pendapatan Daerah masih mengalami kesulitan pada proses penagihan pajak.  Sejalan dengan hal ini Kepala Bidang Pajak Daerah Ibu Suma WaraMarahati menjelaskan bahwa:
“ Pada proses penagihan kami mengalami kesulitan apalagi pada akhir tahun karena kami memburu untuk mencapai target tapi pegawai kami terbatas, jadi kadang kami meminta bantuan dari staf pada bidang lain dan kerja sama dengan pihak PLN dalam penagihan rekening listrik” (Wawancara Senin, 3 Juli 2017)
Selain dari segi pegawai yang masih kurang dan terbatas, dalam hal pelatihan untuk para petugas  pemungutan pajak juga masih sangat kurang.  Seperti dikatakan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Ibu Suma WaraMarahati bahwa:
“Sebenarnya dari segi pelatihan, kami tidak maksimal karena terkendala di pendanaan.untuk pelatihan seperti ini urusannya bidang kepegawaian, Jadi kalau kita di minta ya kita kasih, tapi  kalau tidak biasanya hanya menjadi pembahasan di rapat saja.  Untuk Pajak penerangan jalan kami juga bekerja sama dengan pihak PLN dan pelatihan dilakukan hanya 1 kali, itu pelatihan yang  dilakukan  juga hanya berbentuk studi banding saja”(Wawancara Senin, 3 Juli 2017)
Dari segi petugas pemungutan pajak, sumber daya yang ada di Badan Pendapatan  Daerah Kabupaten Barito Timur masih dikatakan kurang karena sumber daya yang masih belum memadai baik dari segi jumlah maupun keterampilan yang dapat dilihat dari pelatihan yang dilatihkan yang diikuti. Pada jenis pajak Penerangan Jalan pelatihan yang diikuti hanya satu kali, itupun pelatihan dalam bentuk studi banding.
Efektif tidaknya suatu proses pemungutan pajak tetap tergantung pada orang- orang yang membantu dalam mensukseskan pengelolaan pajak penerangan jalan sehingga mendapatkan hasil yang optimal.  Kualitas dan kemampuan dari para petugas tentunya menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kerja yang optimal sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan.
2. Pengawasan
Pengawasan merupakan proses pengendalian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.  Ada 2 jenis bentuk pengawasan, yaitu pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan turun langsung untuk melihat kegiatan-kegiatan yang sedang  terjadi dilapangan, serta pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan melihat laporan-laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan.Pengawasan dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dan  PLN yang ikut serta berperan dalam proses pemungutan pajak penerangan jalan dari hasil pembayaran tagihan rekening listrik.Pengawasan yang dilakukan oleh Badan  Pendapatan Daerah dilakukan
dalam bentuk pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung.  Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengawasan langsung dilakukan dengan memantau langsung ke lokasi dan jalan-jalan dan ke Perusahaan Swasta yang Beroperasi di Kabupaten Barito Timur. Sedangkan untuk pengawasan tidak langsung  dilakukan dengan cara melihat dokumen penyetoran hasil dari pemungutan pajak penerangan jalan oleh pihak PLN dari hasil pembayaran tagihan rekening listrik.  Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur  Ibu Suma WaraMarahati: “ Selain turun ke lapangan dan memantau perusahaan wajib pajak kami juga melihat dari dokumen yang di laporkan oleh pihak PLN dari penyetoran penagihan rekening Listrik”  (Wawancara Senin, 3  Juli 2017)
Sedangkan dari pihak PLN pengawasan dilakukan hanya dengan bentuk pengawasan secara langsung dilapangan, yaitu dengan tagihan listrik.  Sejalan dengan penjelasan dari bapak irawanselaku petugas PLN yang menanganibidang penagihan rekening listrik bahwa: “ Untuk pengawasan kami melakukan 3-6 kali setahun untuk melihat rumah-rumah, Instansi-instansi pemerintah, dan perusahaan seperti PAMA, dan SIS, yang ada di Kabupaten Barito Timur” (Wawancara Senin 3 Juli 2017).
Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Toni selaku pengguna tenaga listrik di PerusahaanSIS yang ada di Kabupaten Barito Timur bahwa: “ Beberapa bulan sekali ada pegawai PLN  yang bertanya tentang pembayaran pajak dan melihat-lihat kondisi pemakaiantenaga listrik yang ada”  (Wawancara Senin, 3 Juli 2017).
Dalam hal pengawasan, peneliti menyimpulkan bahwa dari Badan Pendapatan Daerah maupun pihak PLN telah  memberikan pengawasan yang cukup maksimal terhadap proses pemungutan pajak penerangan jalan yang ada di Kabupaten Barito Timur.

## PEMBAHASAN
Dengan demikian dapat didiskusikan bahwa upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten BaritoTimur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Penerangan Jalan yaitu dari segi:
1. Petugas pemungutan Pajak
Petugas Pemungutan Pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwewenang untuk melakukan penagihan/pemungutan terhadap pajak. Dari segi petugas pemungutan pajak, Sumber daya yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur masih dikatakan kurang karena sumber daya yang masih belum memadai baik dari segi jumlah maupun keterampilan yang dapat dilihat dari pelatihan yang diikuti .  Efektif tidaknya suatu proses pemungutan pajak tetapi tergantung pada orang-orang yang membantu dalam mensukseskan pengelolaan pajak penerangan jalan sehingga mendapatkan hasil yang optimal.  Kualitas dan kemampuan dari para petugas tentunya menjadi menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan karja yang optimal sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan.
2. Pengawasan
Menurut Winardi (Sondang P. Siagian, 2000:257), pengawasan adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.  Selain itu Menurut Basu Swasta, Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan- kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan, sedangkan Komaruddin, pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksanaan aktual rencana, dan awal untuk rencana perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti ( Rusdiana dan Ahmad Ghazin, 2014:210).
Ada 2 metode pengawasan Menurut Usman Effendi (2014) dalam bukunya Asas Manajemen, yaitu:
1. Pengawasan Langsung
Menurut Sondang P Siagian (2008:115) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijelaskan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung di tempat, dan membuat laporan di tempat.Langkah kerja pemeriksaan pengawasan atasan langsung adalah sebagai berikut:
a. Memeriksa apakah atasan langsung telah melakukan pemeriksaan kas terhadap bendarahwan sedikitnya tiga bulan sekali.
b. Meneliti apakah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perlengkapan telah melakukan pemeriksaan barang inventaris yang di kelolanya, baik secara langsung melihat fisik barangnya maupun melauipembukauanya.
2.  Pengawasan Tidak langsung Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh.Pengawasan ini dilakukan melaui laporan yang disampaikan oleh para bawahan (Siagian, 2008:115). Bentuk pengawasan seperti ini dapat berupa:
a Laporan secara lisan:  pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan.  Dengan vara ini kedua belah pihak harus aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya atau atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukannya.
b Laporan  tertulis:  merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas –tugas yang diberikan kepadanya.  Dengan laporan tertulis sulit pimpinan menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa saja yang berupa pendapat.  Keuntungan untuk pimpinan dapat digunakan sebagai pengawasan dan bago pihak lain dapat digunakan untuk menyusun rencana berikutnya (Menullang, 1992:179).
c Laporan  Khusus:  selain laporan lilsan maupun tulisan menurut Manullang (1992:179) pengawasan masih mempunyai satu teknik lagi, yaitu pengawasan yang berdasarkan pengecualian ( control by excepion) adalah suatu system pengawasan yang dimana pengawasan itu ditunjukkan pada masalah pengecualian.  Jadi pengawasan hanya
dilakukan bila diterima laporan yang menunjukan adanya peristiwa- peristiwa yang istimewa.
Menurut Arifin (2004:9) kekuatan dari pengawasan tidak langsung adalah dibutuhkan waktu pendek dan tidak perlu terjun langsung ke setiap lapangan.Kelemahannya adalah sering bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja.Padahal pimpinan harus mengetahui hal yang positif sekaligus hal negatif agar tidak salah berkesimpulan dan salah mengambil keputusan.
Kesimpulannya ialah pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja.  Adalah bijaksana apabila pimpinan organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan itu (Siagian, 2008: 2016).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan terkait dengan penelitian yang berjudul: “Optimalisasi Pemungutan Pajak penerangan Jalan Untuk Peningkatan Pendapatan  Asli Daerah (PAD)” maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:
1. Dalam  upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Untuk Peningkatan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barito Timur Badan Pendapatan Daerah melakukan optimalisasi yaitu dari segi:
a. Petugas pemungutan pajak yang masih kurangnya baik dalam hal jumlah maupun keterampilan, dikarenakan kurangnya pelatihan yang diikuti.
b. Pengawasan yang telah dilakukan secara maksimal oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dan pihak PLN telah dilakukan dengan bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
Upaya dalam mengoptimalisasikan telah dilakukan dan yang perlu dioptimalisasikan yaitu dalam segi petugas pemungutan pajak dan pengawasan.
2. Faktor pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Penerangan jalan yaitu adanya sistem self assessment, fasilitas sarana dan prasarana cukup bagus dan masih layak digunakan, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak penerangan jalan dan pemilik perusahaan-perusahaan yang wajib pajak penerangan jalan dengan antusias mengikuti sosialisasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
3. Faktor penghambat dalam optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak penerangan jalan yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memang berasal dari bidang ilmu khusus perpajakan, dan kesulitannya mendapat data dari pihak PLN tentang pemungutan dari rekening listrik, dan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang cara pembayaran pajak penerangan jalan.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut ada beberapa saran yang ingin disampaikan peneliti dalam optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak penerangan jalan Kabupaten Barito Timur. Adapun saran- saran meliputi:
1. Untuk petugas pemungutan pajak diadakannya penambahan dari segi jumlah, selain itu disampaikan dan untuk pelatihan yaitu ditujukan untuk peningkatan keterampilan para petugas pemungutan pajak.
2. Adanya transparansi dari pihak PLN terhadap Badan Pendapatan Daerah dan info-info tentang pajak penerangan jalan.
3. Perlu adanya kerjasama antara  atau kontrak kerja yang benar-benar meningkat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, dengan pemberian sanksi apabila melanggar perjanjian kontrak antara Badan Pendapatan Darah dengan pihak perusahaan yang wajib pajak penerangan jalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Yani.2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia . Jakarta: PT Rajagarfindo Persada Basrowi,Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta
Chabib Soleh, Heru Rochmansjah.2010. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah . Bandung: Fokusmedia Effendi, Usman.2014. Asas Manajemen . Jakarta:Rajawali Pers http/1390/pajak-penerangan-jalan/barito timur. Di ambil pada tanggal 28 mei pukul 17:00 wib
http:/www.pajak.go.id/contnt/pengalihan-ppj. Di ambil pada tanggal 21 juni pukul 16:45 wib.
http:kamusbahasaindonesia.org/optimalisasi. Di ambil pada tanggal 8 juni pukul 19:33 wib.
Jdih.kalteng.go.id>detail.barito-timur. Diambil pada tanggal 11 juni pukul 20:00 wib.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: C.V Andi Offset
Moleong,L.J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosada Karya
Moleong,L.J.2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosada Karya
Novia, Windy, 2007. Kamus Ilimiah Populer. Jakarta: WIPRESS Respository.widyatama.ac.id/xmui/handle. Di ambil pada tanggal 32 juni pukul 03:09 wib.
Rusdiana. Ghazin, Ahmad. 2014. Asas-Asas Manajament . Prentice Hall Internasional
Siagian, Sondang P. 2007. Fungsi-Fungsi Manajeral . Jakarta: PT Bumi Aksara Sidik. Machfud. 2002. “Optimalaisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Daerah”. Melalui (www.egovrank.gudarma.ac.id)
Sugiyono. 2012. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. Bandung: Alfabeta
Widjaja. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT Rajagarfindo Persada