## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 8 Nomor 1, September 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## LEGAL PROTECTION OF ILLEGAL ONLINE LOAN USERS (RESEARCH BY THE YOGYAKARTA REGIONAL FINANCIAL SERVICES AUTHORITY)

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   T E R H A D A P   P E N G G U N A
PINJAMAN ONLINE ILEGAL (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN WILAYAH YOGYAKARTA) 
A. Tegar Shalahuddin 1 , Ani Yunita 2
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
1 e-mail: ahmadtgrs@gmail.com *
2 e-mail: aniyunita@umy.ac.id

## Abstract
Advances  in  digital  technology  bring  many  benefits  and  changes,  including  in  financial services (Fintech), which use a variety of methods to make it easier for people to transact, such as m-banking, e-commerce, online loans (P2PL), and others. Technological advances are here to make it easier  for  people  to  use services,  but they  can  also  lead  to  illegal  investments  that  haven't been regulated by laws and regulations. This could mean that consumers in the financial services sector might not get the best legal protection for these illegal activities. The purpose of this study is to find out how to protect users of illegal P2PL loans in the jurisdiction of Yogyakarta. The method used in this study uses empirical juridical methods. The data sources of this research are primary data in the form of interviews; secondary data from laws and regulations; books; websites; and supported by tertiary data from Indonesian language dictionaries; English dictionaries; and legal dictionaries. The  results  of  the  research  on  the  legal  protection  of  illegal  P2PL  users  conducted  by  OJK  DIY together  with  SWI  aim  to  provide  preventive,  repressive,  and  curative  legal  protection.  First, preventive  legal  protection  includes  preventive  measures,  channel  effectiveness,  education,  and performance evaluation. Second, they can be punitive, like giving out punishments based on the law. Third, they can be healing, like taking countermeasures, giving out permits, and giving advice.
Keywords: Fintech; P2PL Ilegal; Legal protection; SWI.

## Abstrak
Kemajuan  teknologi  digital  membawa  banyak  manfaat  dan  perubahan,  bahkan  dalam layanan keuangan (Fintech) menggunakan bermacam-macam cara untuk memudahkan masyarakat dalam  bertransaksi  mulai  dari  m-banking,  e-commerce,  pinjaman  online  (P2PL),  dan  lainnya. Kemajuan  teknologi  hadir  untuk  mempermudah  pengguna  layanan,  namun  juga  menjadi  pemicu munculnya investasi ilegal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berpotensi tidak optimalnya perlindungan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan atas ketidakilegalannya tersebut.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  perlindungan  pengguna  pinjaman  P2PL ilegal  diwilayah  hukum  Yogyakarta.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  yuridis  empiris.  Sumber  data  penelitian  ini  ialah  data  primer  berupa  wawancara,  data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, website, dan didukung data tersier dari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus hukum. Hasil penelitian tentang perlindungan hukum  pengguna  P2PL  ilegal  yang  dilakukan  OJK  DIY  bersama-sama  dengan  SWI  ialah memberikan  perlindungan  hukum  secara  preventif,  represif  dan  kuratif.  Pertama,  perlindungan hukum  secara  preventif  antara  lain  tindakan  pencegahan,  efektivitas  kanal,  edukasi,  dan  evaluasi
 Naskah diterima: 20 September 2022, direvisi: 28 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022 Doi: 10.3376/jch.v8i1.583
kinerja.  Kedua,  represif  yaitu  pemberian  sanksi  berdasarkan  perundang-undangan,  dan  ketiga yakni kuratif antara lain tindakan penanggulangan, penerbitan ijin dan pembinaan.
Kata kunci: Fintech; P2PL Ilegal; Perlindungan Hukum; SWI.

## PENDAHULUAN
Perkembangan globalisasi pada beberapa  negara  maju  sangatlah  cepat bahkan  telah  memasuki  era  5.0  dan Indonesia sendiri masuk kedalam kategori negara  yang  cukup  tertinggal  dalam  hal globalisasi  sehingga  masih  bertahan  pada era  industri  4.0.  Digital  dan  teknologi telah menggantikan peran manusia hampir pada semua bidang dan telah menggunakan online version seperti pasar ( e-commerce ),  bank  ( m-banking ),  kelas
( virtual  meeting ),  dan  lainnya.  Bahkan, pada  aspek  digital  sudah  memasuki bidang  industri  keuangan  (layanan)  yang lebih dikenal sebagai Financial Technology yang  selanjutnya  disebut
Fintech .
Sistem  keuangan  berbasis Fintech menyediakan  model  bisnis  baru  dan layanan  yang  mempengaruhi  stabilitas moneter  atau  efisiensi  dalam  sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2019).
Dikutip dari laman pajak online
menjelaskan bahwa “ Fintech adalah suatu perusahaan yang menggabungkan keuangan  dengan  teknologi  atau  dapat juga  diartikan  sebagai start  up yang membantu  efisiensi  pelayanan  keuangan dengan  teknologi”  (Rani  Maulida,  2019).
Penerapan financial inclusion adalah cara yang  tepat  dengan  menghadirkan Fintech
ini yang dari bermacam-macam pengartiannya  dapat  ditafsirkan  tentang inklusi  keuangan yang  menawarkan berbagai layanan keuangan untuk mencakup  kalangan  secara  menyeluruh, pembiayaan  ringan,  dan  jangka  waktu
pengembalian pinjaman jelas, dengan cara memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi para  pengguna  layanan Fintech dengan tujuan  untuk  mengatasi  ketidakadilan ekonomi (Nusron Wahid, 2014).
The National Digital Research Centre  (NDRC) menyatakan “Fintech merupakan  suatu  inovasi  pada  sektor finansial”.  Pasal  1  ayat  (3)  POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  informasi  (selanjutnya  disebut LPMUBTI) menyebutkan LPMUBTI
pada Fintech ini adalah “penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.
Peer to peer lending yang selanjutnya disebut P2PL di definisikan menjadi suatu start  up yang  di  dalamnya  menghadirkan platform pinjaman yang disediakan secara online .  Mekanismenya, platform tersebut bertugas mempertemukan pengguna layanan  yang  membutuhkan  dana  dengan pihak  yang  akan  memberikan  bantuan dana.  Dapat  ditarik  kesimpulan platform P2PL tersebut  adalah  suatu marketplace yang mewadahi transaksi pinjam meminjam  tanpa  tatap  muka  secara langsung  ( online) . Jika dilihat dari proses permodalan  untuk  memulai  suatu  usaha, membutuhkan banyak penghimpunan dana dan kemudian mendatangkan insiatif dari  pihak  penyelenggara  untuk  berbisnis pada start up jenis P2PL . Hal inilah yang dianggap memudahkan bagi para
peminjam yang membutuhkan dana untuk mengembangkan  usaha,  membuka  usaha, dan  kebutuhan  lainnya  menggunakan Fintech berbasis P2PL ini  (Gemal Panggabean, 2021).
Pada  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011  tentang  OJK  (selanjutnya  disebut UU  OJK),  menyebutkan  bahwa  “OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan, dan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  tersebut”.  Hal yang  melatarbelakangi  kehadiran  suatu lembaga pengawas di sektor jasa keuangan atau OJK adalah demi menciptakan suatu efisiensi dari kebutuhan  maupun  tuntutan  pada  era sekarang  dibidang  sektor  jasa  keuangan (Theresia Anita Christiani, 2016).
Pasal  29  UU  OJK  menjelaskan  OJK memiliki kewenangan menyediakan kanal dan  aduan  bagi  para  pengguna Fintech .
Atas dasar diberikannya wewenang tersebut,  OJK  dapat  menerima  aduan  dan memfasilitasi  proses  tindaklanjut  dari aduan  yang  diajukan  pengguna  atau konsumen yang berpotensi terjadi sengketa  pihak  konsumen  dengan  pelaku usaha dan berindikasikan atas pelanggaran  perundang-undangan  pada sektor  jasa  keuangan  (Otoritas  Jasa Keuangan,  2014).  Ketentuan  inilah  yang kemudian  dijadikan  sebagai  landasan perlindungan  hukum  bagi  para  pengguna jasa  keuangan  berbasis P2PL pada
Fintech di Indonesia.
OJK dalam hal Fintech telah menerima  berbagai  macam  aduan  dari para  pengguna  layanan  tersebut,  namun tidak  ada  jaminan  mengenai  aduan
tersebut  ditindaklanjuti maupun diberikan fasilitas dalam penyelesaiannya. Pengaturan tentang persyaratan dan penyeleksian  pengaduan  seperti  apa  yang difasilitasi  penyelesaiannya  serta  masalah apa yang kerapkali diajukan para pengguna  dari  sektor  jasa  keuangan  ialah permasalahan  dalam P2PL ilegal  yang kerapkali melakukan; pengancaman, penyadapan data, penyebaran data pribadi (nomor  telepon  pengguna  dan  teman maupun  keluarga  yang  tercantum  pada akun), pengiriman gambar porno, manipulasi  data  dan  ilegal  akses  (Adrian Sutedi,  2014).  Melihat  dari  hal  ini,  OJK dinilai  membutuhkan  adanya  peraturan untuk mengakomodir perlindungan kepentingan pengguna layanan khususnya mengenai  pengaduan  konsumen  dan penindaklanjutannya. Kekosongan
pengaturan  tersebutlah  yang  kemudian menjadi  awal  mula  munculnya  berbagai layanan Fintech ilegal  berkembang  pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan  UU  OJK  dan  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya disebut  POJK)  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, merupakan  wewenang  dan  tugas  bagi OJK  untuk  memberikan  perlindungan kepada  konsumen  sektor  jasa  keuangan. Namun,  hanya  terbatas  pada  pengguna layanan berstatus legal saja dan juga tidak memiliki  ketentuan  tentang  tenggang waktu  dalam  pemberian  tanggapan  bagi tindaklanjut dari penyelesaian aduan yang diberikan  oleh  para  konsumen  layanan yang  dirugikan  kepada  pihak  OJK. Beranjak  dari  hal  ini  memicu  munculnya ketidakpastian  dari  OJK  dalam  hal memberikan  perlindungan  kepentingan para  pengguna  layanan  legal  (Adrian Sutedi,  2014),  Belum  lagi  menyangkut
pengguna  layanan  ilegal  yang  memang belum jelas pengaturannya sampai
sekarang. POJK tentang LPMUBTI dan SEOJK tentang  Tata  Kelola  dan  Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada LPMUBTI  belum  secara  eksplisit  dapat menjangkau seluruh
kepentingan perlindungan  hukum  bagi  para  pengguna P2PL ilegal.  Fokus  OJK  sampai  saat  ini hanya memberikan  perhatian kepada  para pengguna Fintech  lending legal  berstatus terdaftar secara sah pada OJK saja. Dalam pada  itu  sebagai  lembaga  yang  sangat berperan  dalam  pengawasan  pada  sektor jasa  keuangan,  OJK  dinilai  perlu  untuk menindaklanjuti  kasus-kasus  pinjaman online berbasis P2PL ilegal  sama  halnya dengan  penindaklanjutan  atau  pemberian perlindungan  hukum  bagi  para  pengguna P2PL legal dan terdaftar.
Ketentuan  dalam  POJK  No.  77/2016 tentang LPMUBTI terbatas pada pengakomodasian  pelaku  usaha  legal  dan terdaftar secara sah pada OJK. Seharusnya  dengan  pembuatan  Undang- Undang  tentang Fintech secara  konkrit dapat  menjadi  solusi  untuk  melengkapi aturan-aturan tersebut, serta harus
dilandasi
Undang-Undang tentang
perlindungan  data  pribadi  disampingnya untuk  menghindarkan  penyalahgunaan data  pribadi  yang  telah  banyak  terjadi pada  kalangan  masyarakat.  Undang- Undang  tentang Fintech baru  menjadi suatu  wacana,  oleh  karenanya  masih cukup membutuhkan waktu untuk sampai kepada  DPR  sampai  disahkannya,  di samping itu Fintech ilegal terus berkembang  dengan  drastis  dan  terus menawarkan  yang  menggiurkan  bagi calon  peminjam  meski  hal  tersebut
hanyalah tipuan semata (CNBC Indonesia, 2021).
Tanpa  adanya  izin  dari  pemilik  sah data  pribadi  (peminjam),  maka  pihak pemberi pinjaman dilarang untuk menggunakan  data  pribadi  peminjam dalam  kegiatan  apapun,  kecuali  dengan persetujuan  atau  izin  dari  pemilik  atau ditentukan  lain  sebagaimana  yang  diatur dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Pihak  penyelenggara  pinjaman online juga tidak diperkenankan menyebarluaskan  maupun  memberikan informasi  dan  data  para  peminjam  tanpa adanya persetujuan dari mereka sebelumnya atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang berlaku (Syaifudin,
2020).
Persyaratan  yang  terkesan  mudah patut  untuk  dicurigai  mengingat  lembaga keuangan  yang  dalam  meminjamkan dananya wajib memastikan terlebih dahulu  bahwa  peminjam  dananya  itu dapat bertanggung jawab untuk pengembalian dana pinjamannya.
Sebenarnya  pemerintah  dapat  untuk  turut mengawasi  melalui fungsi koordinasi dan check  and  balances yang  baik  antara pemerintah dan Satgas Waspada Investasi
(SWI) dalam pengendalian,
pengedukasian ataupun pembasmian
Fintech-Fintech ilegal di Indonesia.
Untuk  menangani  investasi  maupun pinjaman online ilegal  ini  OJK,  Bank Indonesia  (BI),  Kementerian  Komunikasi dan Informatika
(KOMINFO),
Kepolisian,  dan  Kementerian  Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(KEMENKOP UKM),
Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian
Pendidikan dan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
Kejaksaan  Agung,  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal,  dan  Pusat  Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendirikan  satuan  tugas  khusus  yang bernama Satgas Waspada Investasi (SWI) sebagai  upaya  pemberantasan P2PL ilegal.
Pembentukan  SWI  ini  bertujuan untuk  memantau  pelanggaran  hukum  di bidang  penghimpunan  dana  yang  beredar untuk  dapat  terdeteksi  dengan  cepat  serta dalam  rangka  percepatan  proses  hukum bagi  para  pelaku  investasi  bodong.  SWI dibentuk  dengan  Surat  Keputusan  Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 208/BL/2007  pada  20  Juni  2007  untuk masa  kerja  tahun  2007  yang  kemudian diperpanjang  satu  tahun  sekali.  Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK  menjadi  OJK,  Surat  Keputusan  SWI tersebut  diperbarui  melalui  Keputusan
Dewan Komisioner OJK Nomor:
01/KDK.04/2013  pada  26  Juni  2013 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).
Kekhawatiran  yang  menjadi  sorotan utama adalah terkait data yang menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan  penyelenggara Fintech legal dan terdaftar pada OJK, data pada tanggal
10 Juni 2021 menyatakan total penyelenggara Fintech legal  dan  sah sebanyak 125 perusahaan. Jika
dibandingkan  dengan  data  terbaru  yang menyatakan pada tanggal 6 Oktober 2021 total  jumlah  penyelenggara Fintech legal hanya sebanyak 106 perusahaan
(Lembaga  Keuangan  Non-Bank  (LKNB)
OJK,  2021).    Sebaliknya, Fintech ilegal terus berkembang dan menjalar dikalangan masyarakat Indonesia.
Berdasarkan data yang peneliti peroleh  jumlah Fintech berbasis P2PL ilegal  mencapai  172 platform ,  dan  sejak
tahun 2018-Juli 2021 ini Satgas Waspada Investasi  yang  selanjutnya  disebut  SWI sudah menutup 3.365 Fintech P2PL Ilegal (Satgas  Waspada  Investasi  (SWI),  2021).
Belum lagi termasuk yang tidak terdeteksi ataupun platform-platform baru yang baru saja  beroperasi.  Tentunya  hal  tersebut akan berimbas pada keresahan masyarakat terutama  yang  masih  awam  dan  mudah terbujuk  dengan  persyaratan  mudah  oleh Fintech  P2PL ilegal  tanpa  mengetahui resikonya.
Salah satu contoh kerugian pengguna layanan P2PL ilegal yang peneliti peroleh dalam  penelitian  ini  adalah  kerugian secara  finansial,  penyebaran  data  pribadi dan  peneroran  berkepanjangan.  Semua responden  penelitian  ini  mendapatkan kerugian  finansial  dikarenakan  pada  saat bertransaksi dengan P2PL ilegal mendapatkan potongan biaya administrasi pencairan  dana  (20%-40%  dari  total pinjaman),  dengan  penyebaran  kontak telepon yang tertaut di hanphone pengguna  layanan  tanpa  izin  terlebih dahulu, dan melakukan peneroran berkepanjangan  bahkan  sampai  keseluruh kontak  telepon  dari  pengguna  layanan dengan bahasa yang melecehkan martabat peminjam dan berakibat kepada kerusakan mental dari si peminjam.
Adapun penelitian yang serupa dengan  penelitian  ini  yang  berjudul “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terkait Perlindungan  Konsumen  Pada  Layanan Peer  To  Peer  Lending  Fintech Ditinjau Dalam  Perspektif  Maqashid  Syariah (Studi  Pada  Otoritas  Jasa  Keuangan Lampung)”  yang  dikaji  oleh  Hendri Sutanto  (Hendri  Sutanto,  2021)  dan penelitian  yang  berjudul  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Debitur  Pada  Layanan
Pinjam
Pinjaman Uang Berbasis
Financial  Technology ”  yang  dikaji  oleh Muhammad  Yusuf  (Muhammad  Yusuf, 2019).  Perbedaan  penelitian  ini  dengan kedua  penelitian  sebelumnya  adalah penelitian  ini  lebih  fokus  dalam  hal perlindungan  hukum  terhadap  pengguna layanan  pinjaman online ilegal  dengan pendekatan  penerima  pinjaman  adalah perseorangan berdasarkan ketentuan perundangan yang ada. Sedangkan penelitian  sebelumnya  lebih  berfokus pada  perlindungan  hukum  bagi  pengguna yang  legal  saja,  sehingga  dianggap  perlu untuk  pengkajian  lebih  mendalam  terkait bagaimana perlindungan hukum bagi para pengguna  layanan P2PL ilegal  secara konkrit.
Pada  umumnya P2PL lebih  menarik karena mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional  seperti  bank.  Hal  pertama yang  bisa  kita  lihat  adalah  proses pengajuan  peminjaman  yang  mudah, persyaratan yang relatif tidak memberatkan, pembayaran yang fleksibel, pihak  pemberi  dana  memberikan  banyak sekali keuntungan (imbal hasil besar), dan dapat  dijalankan  meski  dengan  modal yang kecil. Alasan tersebut yang membuat P2PL lebih  menarik  bagi  para  pelaku usaha  baru  yang  berniat  menjalankan bisnis mereka. Namun, kita harus waspada ketika menemukan P2PL dengan website email tidak jelas, pendesakan atau pemaksaan oleh pemberi pinjaman, permintaan  uang  muka  dan  meminta informasi pribadi lebih dari yang seharusnya.
Sejalan dengan redaksi judul penelitian  ini  maka  peneliti  memutuskan mengangkat isu tentang P2PL ilegal yang sekarang  mendapat  perhatian  dikalangan masyarakat  serta  OJK  sebagai  pembuat
regulasi  dan  para  pihak  yang  berwenang dalam  menindaklanjuti  perkembangan Fintech ilegal.  Adapun  para  pihak  dalam P2PL terdiri  atas  penyelenggara  layanan, penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman. Fokus peneliti dalam pembahasan  penulisan  ini  dibatasi  dalam konteks  penerima  pinjaman  perseorangan bukan  berbadan  hukum.  Ketakutan  akan banyaknya  masyarakat  terjerat  dampak negatif serta teror dari Fintech ilegal yang kemudian  menjadi  alasan  bagi  peneliti untuk  mengangkat  permasalahan  tentang “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman  Online  Ilegal  (Studi  di  Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Yogyakarta)”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang  digunakan adalah  penelitian  yuridis  empiris  dengan menggunakan  data  primer.  Pendekatan empiris  mendasarkan  pengetahuan  atas fakta–fakta  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian.  Penelitian ini berfokus kepada Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal  (Studi  di  Otoritas Jasa  Keuangan  Wilayah  Yogyakarta). Bahan  hukum  yang  digunakan  peneliti dalam  penelitian  ini  yaitu  bahan  hukum primer, sekunder, dan tersier.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  melalui studi  pustaka  dan  wawancara  kepada Kepala  Subbagian  dan  Staf  Edukasi  dan Perlindungan  Konsumen  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  sebagai  pengawas, penerima  laporan  atau  yang  meneruskan pelaporan  dari  para  pengguna Fintech ilegal berbasis P2PL Kota Yogyakarta.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian ini menggunakan analisis deskriptif melalui  pendekatan  kualitatif  dengan menganalisis data yang didapat dan diolah
kedalam bentuk gambaran dan penjabaran secara sistematis.
Metode pengambilan sampel menggunakan  metode Random  Sampling dengan  menentukan  sampel  secara  acak, artinya  setiap  sampel  dalam  suatu populasi  mempunyai  kesempatan  yang sama  untuk  dipilih  menjadi  anggota sampel.  Pengambilan  sampel  demikian dapat dilakukan apabila tingkat homogenitas  sampel  dalam  populasi tinggi,  sehingga  akan  mudah  untuk diambil  sampel  yang  dapat  mewakili populasi  (Mukti  Fajar  &  Yulianto Achmad,  2010).  Sampel  dari  penelitian ini akan mengambil sampel dari beberapa orang  yang  pernah  menjadi  pengguna layanan P2PL ilegal  yang  berdomisili Yogyakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  hukum  ialah  suatu pemberian
perlindungan demi kepentingan  dan  hak  individu  yang dilindungi  di  depan  hukum  (termasuk e-
commerce ).  Bentuk  perlindungan  yang dimaksudkan demi kepentingan
konsumen  pada  dunia  bisnis  diberikan secara formil (ketentuan peraturan perundangan,  hukum  kebiasaan,  traktat, yurisprudensi,  doktrin  hukum,  hukum agama) maupun materil (faktor masyarakat  dalam  pembentukan  hukum atau  sumber  hukum/kaidah  hukum  yang menentukan isi suatu peraturan),
mengingat  pergerakan dan perkembangan teknologi  semakin  cepat  bahkan  berperan sebagai “mesin penggerak dari produktifitas  produsen  atas  barang  atau jasa yang akan dihasilkan dalam mencapai tujuan dari suatu usaha” (Desak et al., 2018).
Bisnis  di financial  sector sudah merangkap  sebagai  bisnis  dengan  tingkat
kerentanan  tinggi  akan  indikasi  kerugian akibat  dari  tindakan  oknum-oknum  tidak bertanggungjawab  yang  menggunakan kehadiran teknologi menjadi wadah dalam menjalankan  perbuatan  penyalahgunaan dan  penyelewengan  yang  berimplikasi pada  kerugian  kepada  pengguna platform tersebut  (Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, 2011). Tujuan perlindungan hukum adalah demi mencapai maslahat dari hasil transaksi  bisnis.  Maslahat  dalam  sudut pandang  bisnis  adalah  gabungan  antara pencapaian suatu keuntungan yang diperoleh.  Salah  satu  unsur  terpenting dalam  berbisnis  ialah  konsumen  atau pengguna  produk  barang  dan  atau  jasa yang  dipasarkan  kepada  masyarakat  luas. Ketergantungan konsumen pada keberadaan  suatu  produk  yang  beredar  di masyarakat  menjadi  penyebab  perlunya konsumen tersebut mendapatkan perlindungan (Widi Nugrahaningsih, 2017).
Secara logika jika dihadapkan dengan pilihan dan informasi mengenai  pinjaman online antara  yang  legal  atau  ilegal  pasti memilih  untuk  menggunakan  yang  legal karena dalam segi keamanan dan perlindungan hukumnya dijaminkan secara  jelas  oleh  OJK.  Berkaitan  dengan hal  tersebut,  kemudahan  untuk  dapat melihat  daftar-daftar platform pinjaman online legal  di  dalam website OJK  resmi sebelum  bertransaksi  (Wawancara  Rosi KA, 2022).
Kemudahan akan akses informasi dan tidak  terbatas  pada  wilayah  memudahkan kita dalam mencari informasi tetapi, perlu di  ingat  bahwa  sebagai  calon  pengguna layanan  sektor  jasa  keuangan  serta anggapan  bahwa  seluruh  masyarakat Indonesia  dianggap  tahu  hukum  sebelum bertransaksi  dan  melakukan  rutinitas
dalam  keseharian  kita  harus  pintar menyeleksi  maupun  mencari  informasi dari  laman-laman  internet  yang  dapat  di pertanggungjawabkan kebenaran informasinya.  Sikap  ketelititian  sebelum melakukan adalah suatu tindakan proteksi diri  sendiri  maupun  orang  di  sekeliling kita.
Di dalam transaksi pinjam-meminjam online ini  terdiri  dari  pemberi  dan penerima  pinjaman  yang  dipertemukan melalui  suatu platform khusus  yang kemudian  akan  melaksanakan  transaksi pinjam-meminjam. Perlu di pahami
terlebih dahulu bahwa “pemberi pinjaman adalah  orang,  badan  hukum,  dan/atau badan  usaha  yang  mempunyai  piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi  dan  penerima  pinjaman  adalah orang  dan/atau  badan  hukum  yang mempunyai  utang  karena  perjanjian layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi informasi” (Bagus et al., 2018). Dalam  penggunaan Fintech ,  terdiri  dari pihak peminjam dan penerima pinjamanan  disertai  dengan  persyaratan- persyaratan  yang  telah  disepakati  para pihak (suku bunga dan jatuh tempo) serta harus  rasional  untuk  diterapkan  terhadap proses  transaksi  mereka  (Bagus  et  al., 2018).
Perlindungan konsumen adalah bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari kegiatan  bisnis  yang  sehat.  Umumnya terdapat  persamaan  kedudukan  yang berkeseimbangan  antara  konsumen  dan produsen  dalam  kegiatan  bisnis  yang sehat. Ketidakseimbangan kedudukan dalam perlindungan hukum dapat menjadi penyebab  pihak  konsumen  berada  pada posisi yang lebih lemah jika dibandingkan dengan produsen. Kerugian-kerugian
konsumen dalam hal ini merupakan akibat dari  adanya  hubungan  hukum  perjanjian antara  produsen  dan  konsumen,  maupun akibat  dari  adanya  perbuatan  melanggar hukum  yang  dilakukan  oleh  produsen (Evelyn Larissa Florentia Wijaya, 2020).
Secara  umum  dikenal  ada  4  (empat) hak  dasar  konsumen  (Zulham,  2013), yaitu:
1. Hak  untuk  mendapatkan  keamanan ( the right to safety )
2. Hak  untuk  mendapatkan  informasi ( the right to be informed )
3. Hak  untuk  memilih  ( the  right  to choose )
4. Hak  untuk  didengar  ( the  right  to  be heard )
Hak-hak yang disebutkan diatas telah diakui  secara  universal.  Seiring  dengan perkembangan, organisasi-organisasi konsumen  yang  tergabung  dalam The International  Organization  of  Consumer Union ( IOUC )  menambahkan  beberapa hak  seperti;  “hak  untuk  penggantian kerugian,  hak  mendapatkan  pendidikan konsumen,  hak  mendapatkan  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat”  (Celina  Tri Siwi Kristiyanti, 2011).
Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen membahas mengenai “Hak-hak konsumen yang antara lain (Tendiyanto, 2021)”:
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi  yang benar, jelas, dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang digunakan;
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian  sengketa  perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.
P2PL ilegal dalam kegiatan bisnisnya tidak  berpedoman  kepada  kewajiban pemenuhan  hak  para  peminjam  dibidang sektor  jasa  keuangan.  Mereka  hanya peduli  dengan profit yang  didapatkan tanpa menyediakan ruang untuk
bersepakat  ataupun  diskusi  antara  pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.  Dalam  pelaksanaan  penagihan mereka kerapkali melakukan teror, pengancaman,  penyebaran  data  pribadi pengguna,  menaikkan  suku  bunga  tanpa kesepakatan, tidak menjaminkan kompensasi, dan website email yang tidak jelas.  Hal-hal  tersebut  jelas  bertentangan dengan  ketentuan  Pasal  4  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  yang  dengan sangat  jelas  mengatur  mengenai  hak-hak konsumen  yang  harus  dipenuhi  oleh PUJK.
Sebagai PUJK di sektor jasa keuangan  terutama  dibidang P2PL sudah seyogyanya dalam memberikan informasi haruslah  transparan  agar  kemudian  para pengguna  layanan  yang  bertransaksi didalam platform -nya  dapat  dengan  baik memahami  dan  menghindarkan  diri  dari risiko penipuan dan misleading advertisement (Muhammad Yusuf, 2019).
Jika dilihat secara subyektif mengenai transparansi PUJK ilegal dalam memberikan informasi malah
bertentangan dengan prinsip-prinsip pelaku usaha. Secara konkrit dapat dilihat ketika  PUJK  menaikkan  suku  bunga pinjaman  secara  sepihak  dan  melakukan hal-hal  yang  merugikan  lainnya  diluar kesepakatan pada saat melakukan perjanjian pinjaman. Secara yuridis berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata  perjanjian  tersebut  telah berstatus “batal demi hukum” terkhususnya  dalam  hal  kesepakatan, pokok persoalan, dan sebab (causa halal).
Dengan  adanya  pengaturan  tentang hak-hak konsumen pada  Pasal  4 Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pengguna  layanan  sektor  jasa  keuangan dapat  melaporkan  PUJK  apabila  telah melakukan  pelanggaran  atas  hak-hak tersebut. P2PL legal  yang  dibawahi  dan diawasi secara langsung di OJK berdasarkan  ketentuan  atas  Undang- Undang  OJK,  POJK,  dan  SEOJK  saja dapat  melakukan  pelanggaran  atas  hak- hak  tersebut  apalagi P2PL ilegal  yang tidak berpedoman kepada hak-hak konsumennya  dan  hanya  peduli  pada keuntungan  pribadinya  sendiri.  Dengan adanya platform-platform  P2PL ilegal  ini menjadi penting untuk menemukan solusi dan harus ditindaklanjuti dengan
pembuatan peraturan perundang- undangan baru sebagai bentuk perlindungan  hukum  bagi  pengguna layanan  dan  pergerakan  hukum  progresif di Indonesia.
Pasal  5  UU OJK  menyebutkan “OJK
berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di  dalam  sektor  jasa  keuangan”.  Sebagai lembaga  dengan  wewenang  yang  jelas diamanahkan melaui peraturan perundang-undangan, OJK harus
melengkapi  pengaturan  mengenai  sanksi atau  akibat  hukum  bagi  penyelenggara pinjaman online P2PL ilegal dengan jelas dan  tegas  agar  ke  depannya  tidak menimbulkan  masalah  dan  kekhawatiran dikalangan  masyarakat  saat  melakukan transaksi pada suatu platform .
Kepastian  hukum  berfungsi  dalam memberikan  suatu  perlindungan  akibat dari  suatu  pihak  yang  merasa  haknya dirugikan  oleh  pihak  lainnya  (Aminanto, 2017).  Pasal  28  UU  OJK  menerangkan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat  OJK  berwenang  melakukan Tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan  cara;  “1). Memberikan informasi dan edukasi kepada  masyarakat  atas  karakteristik sektor  jasa  keuangan,  layanan  dan produknya,  2.)  Meminta  lembaga  jasa keuangan
untuk menghentikan masyarakat  apabila  kegiatan  tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 3.) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan”.
Penindaklanjutan P2PL ilegal  yang berada diluar kewenangan OJK, dikarenakan atas ketidaklegalannya stastus
P2PL tersebut. Imbasnya
pengguna layanan P2PL ilegal ini dengan segala  resikonya  akan  ditanggung  oleh pengguna  layanan  tersebut.  Sebab,  OJK belum memiliki legalitas dalam penindakan Fintech ilegal meskipun telah terbukti  ada  indikasi  suatu  pelanggaran (Iswi  Hariyani  &  Cita  Yustisia Serfiyani, 2016). Meskipun diluar kewenangan OJK bukan  berarti  para  konsumen  yang dirugikan tidak mendapatkan penindaklanjutan  ataupun  perlindungan hukum  sebagai  warga  negara  yang dijaminkan  kedudukan  dan  perlindungan di dalam UUD 1945. Dalam Pasal 27 ayat (1)  UUD  1945  yang  berbunyi  “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”.  Dalam  Pasal  28  D  ayat  1 UUD  1945  sudah  dijelaskan  bahwa “warga  negara  Indonesia  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di  depan hukum”.  Ketika hak  yang  dimaksudkan  dilanggar  akan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Penindakan  bagi platform pinjaman online yang  dinyatakan  keluar  dari  list terdaftar  dan  berijin  (106  perusahaan) (Lembaga  Keuangan  Non-Bank  (LKNB) OJK,  2021),  secara  tidak  langsung perusahaan  terkait  akan  menjadi platform ilegal  dan  OJK  wilayah  tidak  punya kewenangan  langsung  dalam  penindakan pada Fintech P2PL tersebut dan merupakan wewenang OJK Pusat. Ketika ada entitas lembaga jasa keuangan terkait harus  ditutup  atau  dilikuidasi  misalnya, mereka juga harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya  dengan  adanya tenggang  waktu  untuk  penyelesaiannya dan  lebih  detail  diawasi  oleh  OJK  pusat
dengan  satuan  kerja  terkait platform (Wawancara Rosi KA, 2022).
OJK harus menyadari bahwa masyarakat  sangat  banyak  dan  luas dengan  karakteristik  yang  berbeda-beda yang  kemudian  berpotensi  mereka  juga tidak teliti dan berhati-hati dalam bertransaksi.  OJK  harus  mengoptimalkan layanan  konsultasi,  sinergitas  yang  baik antara  OJK  Wilayah  dan  Pusat  serta menyediakan layanan
pengaduan konsumen  melalui handphone dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  konsumen sektor  jasa  keuangan  dan  dibuka  apabila konsumen terkait bermasalah atau berkonsultasi  tentang  masalahnya  pada lembaga jasa keuangan terkait.  Pelaporan atau  pengaduan  masyarakat  kepada  OJK adalah  hal  yang  sah-sah  saja  meskipun yang ditanyakan mengenai platform P2PL ilegal. Kanal pengaduan konsumen menerima  dan  menampung  informasi yang  masuk  dan  jika  permasalahan
tersebut mengarah kepada tindakan pelanggaran  kepada  hak-hak  pengguna layanan P2PL termasuk P2PL ilegal sekalipun.
Dalam mengatasi masalah P2PL yang sedari  awalnya  berstatus  ilegal,  OJK mengambil langkah bersama 12 kementerian dan lembaga lainnya mendirikan  satuan  tugas  SWI  (Raden Panji  Dandi  Ardiansyah,  2017).  Melalui pembentukan  SWI  berdasarkan  pada Surat  Keputusan Ketua Bapepam  dan  LK Nomor:  Kep-208/BL/2007  tanggal  20 Juni  2007  untuk  masa  kerja  tahun  2007 yang  diperbarui  setiap  tahunnya  dam setelah  beralihnya  tugas  dan  fungsi Bapepam  dan  LK  menjadi  OJK,  Surat Keputusan SWI tersebut diperbarui melalui  Keputusan  Dewan  Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26
Juni 2013. SWI hadir sebagai satuan tugas yang  berwenang  dalam  penangan  praktik investasi  dan  pinjaman online ilegal  di Indonesia.
Berikut  adalah  bentuk  pernyataan bersama  dan  perkuatan  5  kementerian dalam  memberantas P2PL ilegal  dan pembagian tugasnya di dalam SWI:
Gambar 1. Bagan perkuatan SWI dalam pemberantasan tawaran investasi ilegal (LPPI Virtual Seminar, 2022).
Pada  Juli  2021  OJK  bersama  dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO),  Kementerian  Koperasi  dan Usaha
Kecil dan Menengah (KEMENKOP  UKM),  Bank  Indonesia (BI),  dan  Kepolisian  bersepakat  untuk memperkuat  kerjasama  mereka  dalam SWI  demi  pencegahan  dan  penanganan banyaknya  praktek  dan  tawaran  investasi ilegal di Indonesia. Pembagian tugas yang jelas  sesuai  dengan  tupoksi  dan  ranahnya masing-masing  akan  berpengaruh  pada percepatan penanganan pengaduan konsumen dan akan mengurangi tumpang-tindih  kewenangan  di  dalam pelaksanaan  tugas  SWI  memberantas
P2PL ilegal dan investasi-investasi bodong dikalangan masyarakat.
Dalam hal pelaporan, P2PL legal dan terdaftar  harus  melalui  langkah-langkah berikut:
Gambar 2. Bagan penerimaan pengaduan konsumen P2PL legal (LPPI Virtual Seminar,
2022)
Di  samping  itu  untuk  pelaporan terkait investasi ilegal  termasuk  pinjaman online berbasis P2PL ilegal  di  dalamnya, setiap  kementerian  dan  lembaga  yang tergabung  dalam  SWI  mempunyai  kanal pengaduan masing-masing. Namun, karena anggapan masyarakat yang menganggap OJK yang berwenang dalam hal ini mengakibatkan pengaduan tersebut lebih  dominan  diterima  oleh  pihak  OJK. Dalam  hal  pengaduan  konsumen  sektor jasa  keuangan P2PL legal  maupun  ilegal memiliki proses yang sama yang membedakannya hanya pada akhir penindaklanjutannya yang  melibatkan kementerian-kementerian seperti Kepolisian  (penjeratan  hukum  PUJK ilegal  atas  pelanggaran  yang  dilakukan), dan
KOMINFO (penutupan atau pemblokiran akses P2PL ilegal terkait).
Dalam  proses  pengaduan  di  sini terdapat beberapa kesenjangan dari proses penindaklanjutan  pengaduan  pengguna layanan.  Dalam  keterangannya  OJK  akan menerima  segala  macam  aduan  dibidang Fintech  P2P dalam  bentuk  apapun,
namun  ketika  dalam  hal  penindakan pengaduan P2P legal OJK akan menggunakan kewenangannya dalam upaya  perlindungan  pengguna  layanan (M. Jamil, 2019). Berbeda halnya dengan penindakan P2PL ilegal  yang  aduan tersebut  akan  diteruskan  kepada  SWI terutama pihak Kepolisian untuk menindak  dan  membuat  laporan  yang diakibatkan  oleh P2PL ilegal  dengan segala  kerumitan  dan  rentan  waktu  yang lebih lama. Pelaksanaan  fungsi  dan  wewenang SWI  dapat  dipahami  bahwa  SWI  ini bertugas untuk mengupayakan
pemberantasan investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang sedang marak terjadi  dikalangan  masyarakat  Indonesia dan  juga  memberikan  peluang  bagi  para konsumen  yang  dilanggar  dan  dicurangi oleh PUJK ilegal supaya payung perlindungan dalam penyelesaian masalah yang menjerat mereka.
Dikutip  dari  salah  satu website kominfo.go.id dalam pernyataannya Kominfo;  Jangan  Takut  di  Teror Debt
Collector  Fintech ilegal  yang  dalam redaksi isinya menyatakan dari pernyataan  Samuel  menambahkan  “agar masyarakat  tidak  perlu  takut  untuk meminjam  kepada Fintech ilegal  namun setelah pinjam tak perlu membayar, ya tak perlu  membayar  karena  mereka  ilegal kenapa  takut  kan  mereka  ilegal”  (Daon 001,  2018).  Rosi  KA,  Kasubbag  Edukasi dan  Perlindungan  Konsumen  OJK  DIY menyebutkan  belum  pernah  membaca atau  mendengar  hal  tersebut  karena,  OJK dalam pengedukasiaannya selalu menekankan  selektif  dalam  melakukan pinjaman.  Pada  prisipnya  tidak  benar karena  ketika  kami  mengedukasi  itu  jika memang  meminjam  ataupun  berhutang
maka  kewajibannya  harus  dipenuhi  yaitu membayar  hutang  dan  tentunya  pada konsekuensi biaya bunga dan denda kalau memang tidak tepat waktu dengan catatan sesuai dengan kesepakatan awal. Seringkali  permasalahan  terjadi  pada pinjaman online ilegal  karena  tidak  ada kesepakatan  awal.  Hal  inilah  yang kemudian  menjadi  salah  satu  beban  berat bagi konsumen atau debiturnya (Wawancara Rosi KA, 2022).
Check  and  balances antar  lembaga yang tergabung dalam SWI harus dijalankan sebaik mungkin supaya terhindar  dari  ketidakselarasan  informasi antar  lembaga  satu  dengan  lainnya maupun  di  kalangan  masyarakat  yang percaya ketika membaca pernyataan yang di upload kedalam website resmi  suatu kementrian (anggota SWI) dan menganggap  hal  yang  dibacanya  adalah valid dan terpercaya.
Demi menghindarkan hal tersebut sudah seyogyanya  prinsip  kehati-hatian  tidak cukup  hanya  dengan  ditekankan  kepada calon  pengguna  layanan  sektor  jasa keuangan melainkan juga harus ditekankan  kepada  seluruh  kementerian dan  lembaga  yang  tergabung  di  dalam SWI dalam membuat pernyataan ( pers /berita)  agar  tidak  menimbulkan kesan tidak baik dalam masyarakat.
Upaya  preventif  yang  dilakukan  oleh OJK  bersama  dengan  Satuan  Satgas Waspada  Investasi  dan  lembaga  terkait ialah  pengedukasian  dan  sosialisasi  ini terus  digalakkan  supaya  masyarakat  itu lebih  berhati-hati  dalam  memilah-milih Fintech yang  legal.  Kemudian  untuk penanganannya  OJK  tidak  bisa  sendiri terkhususnya  yang  ilegal  erat  kaitannya dengan pelanggaran atas Undang-Undang ITE  dan  jikalau  sudah  memasuki  ranah
tersebut  menjadi  bukan  ranah  OJK  lagi melainkan  Kepolisian,  sehingga  peran serta  dari  instansi  lain  yaitu  Kepolisian dan KOMINFO sangat dibutuhkan, Kepolisian lebih  ke arah pelanggaran UU ITE  dan  KOMINFO  lebih  ke  arah pemblokiran aplikasi P2PL ilegal (Wawancara Yunian AA, 2022).
Sarana  perlindungan  hukum  dapat diberikan  dengan  2  metode  yaitu;  secara Preventif dan represif (Yulianus dica et.al, 2019).  Upaya  preventif  dan  represif  telah digalakkan oleh berbagai pihak mulai dari OJK dengan pengedukasiannya, KOMINFO  dengan  pemblokisan  website, dan Kepolisian dengan penjatuhan hukuman/sanksi  kepada  PUJK P2PL ilegal.  Namun,  yang  sangat  disayangkan ialah mengenai upaya perlindungan secara kuratif  (tindakan  penanggulangan  berupa pembinaan)  belum  terealisasi  dengan baik.  Dari  hasil  penelitian  dan  riset peneliti tidak menemukan jawaban maupun  referensi  tentang  bagaimana upaya  kuratif  ini  dilaksanakan.  Mungkin, upaya  kuratif  secara  tidak  langsung  telah digalakkan SWI bersamaan dengan pelaksanaan upaya preventif dalam pengedukasiannya.  Terlepas  dari  upaya- upaya  tersebut,  pemberantasan P2PL ilegal  memang  memerlukan  kerja  sama antara masyarakat dan SWI.
Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh OJK wilayah dalam penindaklanjutan  bukan  berarti  tidak dapat melakukan upaya perlindungan bagi konsumen,  namun  harus  ada  prosedur pengecekan,  jika  telah  terkonfirmasi adalah ilegal melakukan pelaporan kepada OJK  pusat,  OJK  pusat  melakukan pengecekan,  diteruskan  ke  KOMINFO untuk  pemblokiran  dan  kepolisian  untuk melakukan  penindakan  secara  yuridis
kepada  PUJK  terkait.  Hal  tersebut merupakan  suatu  prosedur  yang  memang harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam bertindak maupun pendataan  secara oneway dan  bentuk check  and  balances yang  baik  namun, akan berimplikasi kepada waktu penindakannya  yang  akan  berlangsung lama  mengingat  sekarang  sedang  marak- maraknya terjadi kasus P2PL ilegal ini.
Pada  tahun  2021  kemarin  OJK wilayah  Yogyakarta  menerima  46  aduan, OJK  menyadari  masyarakat  luas  dengan berbagai  macam  karakteristik  dan  tingkat pemahaman dan pengetahuan yang berbeda-beda  sehingga  ketika  pengaduan mereka  pada  pihak  OJK  adalah  terkait Fintech ilegal mereka seringkali menyampaikan  (selain  kerugian  yang mereka alami) penagihan yang meresahkan,  suku  bunga  tinggi,  dan  ada ancaman  yang  kemudian  meminta  OJK untuk  segera  melakukan  penindakan. Tetapi  di  sisi  lain  OJK  tidak  dapat menindaklanjuti dan bekerja secara sendiri dalam hal pembarantasan
pinjaman online ilegal  melainkan  dengan menggandeng  dan  berkoordinasi  dalam SWI yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga  baik  ditingkat  daerah  maupun pusat juga berusaha untuk menindaklanjuti apa yang dikeluhkan oleh para konsumen P2PL ilegal sesuai dengan tupoksi  dan  wewenang  dari  keanggotan SWI  tersebut  (Wawancara  Rosi  KA,
2022).
Terdapat  2  kanal  yang  disediakan oleh  OJK  untuk  masyarakat,  yang pertama  kanal  melalui  telepon  dan  kanal surat  dan  rata-rata  inti  dari  laporan tersebut  dikarenakan P2PL ilegal  dan merupakan  gudangnya  masalah  dengan berbagai  macam  masalah.  Umumnya  isi
dari  pelaporan  para  pengguna  ialah tentang bunga yang tinggi, cara penagihan yang  tidak  etis,  kasar,  ancaman  dan penyebaran data pribadi disertai penagihan  pada  semua  nomor provider yang  tercantum  di handphone ataupun yang  disertakan  untuk  mendapatkan  dana pinjaman P2PL ilegal  tersebut.  Hal  ini jelas  bertentangan  dengan P2PL legal yang  tidak  memperbolehkan.  Ketika  ada suatu layanan Fintech yang dapat mengakses  kontak  telepon  di handphone kita  sudah  dapat  dipastikan  itu  adalah ilegal, dan ada juga dana yang belum cair tetapi  sudah  ditagih,  kemudian  ada  juga masalah  sudah  lunas  namun  tetap  ditagih sudah  memang  ilegal  merupakan  gudang dari  segala  gudang  masalah  (Wawancara Yunian AA, 2022).
Adapun  respon  dari  para  pengguna yang  pernah  menjadi  pengguna  layanan P2PL ilegal  yang  peneliti  peroleh  dari penyebaran  kuisioner  yang  kemudian dihimpun  dan  diolah  kedalam  bentuk diagram berikut:
Berdasarkan gambar 3 diatas diperoleh  data  dan  dapat  dihimpun menjadi  beberapa  poin  pembahasan  yang antara lain:
1. Pengedukasian
Gambar 3. Diagram kuisioner responden
pengguna P2PL ilegal
Pengedukasian  dari  lembaga  dan instansi  tentang  bahaya P2PL ilegal belum  dapat  menjangkau  semua kalangan  masyarakat,  bahkan  data diagram tersebut menyatakan hanya 1 diantara 4 dari mereka yang mendapatkan pengedukasian dan hanya  berupa  iklan  dalam  suatu aplikasi  Instagram.  Terlepas  dari iklan tersebut,  dapat  dikatakan 0 dari
4 responden tidak pernah mendapatkan pengedukasian mengenai P2PL .  Satu  diantara  para responden  juga  menyatakan  bahwa responden  tersebut  tidak  mengetahui telah bertransaksi dengan P2PL ilegal dan  mengenai  bahaya  dari P2PL tersebut didapatkan setelah terjerat di dalamnya  bukan  dari  pengedukasian dari  lembaga  atau  instansi  manapun. Hal  inilah  yang  mengindikasikan pengedukasian-pengedukasian  yang dengan  banyaknya  dilakukan  OJK maupun  SWI  dengan  berbagai  cara pula  mulai  dari  kanal  website  resmi, layanan konsultasi, webinar , workhosp , dan lain sebagainya belum menjangkau semua pengguna layanan P2PL ilegal  ini.  Bahkan,  mereka tidak dapat membedakan mana pinjaman online legal  atau  ilegal.  Di sisi  lain  juga  merupakan  kesalahan masyarakat  sendiri  yang  tingkat kesadarannya  kurang,  terlalu  apatis, tidak berhati-hati, dan tidak mau tahu namun,  tetap  menggunakan  layanan pinjaman online yang  berujung  pada penggunaan platform ilegal.
2. Kemudahan  dan  kepraktisan P2PL Ilegal Kemudahan  dan  kepraktisan  dari
P2PL ilegal  berdasarkan  diagram tersebut  menyatakan  bahwa  3  dari  4
responden mengakui bahwa persyaratan dalam peminjaman P2PL ilegal  ini  lebih  mudah  dibandingkan dengan P2PL legal dan terdaftar pada OJK.  Mulai  dari  segi  persyartannya yang  hanya  meminta  foto  KTP, alamat rumah, pengaksesan ke semua perangkat handphone ,  dan  pencairan dana yang cepat. Meskipun, pencairan  dana  tersebut  terkadang memiliki  potongan  administrasi  yang lumayan  besar  bisa  mencapai  20% dari  total  pinjaman  yang  diajukan peminjam.
3. Dampak negatif P2PL ilegal
4  dari  4  responden  menyatakan bahwa  mereka  semua  mendapat dampak  negatif P2PL ilegal  ini  yang berupa;  Penyebaran  Data  Pribadi, Teror,  Pengancaman,  Bunga  dan Jatuh  tempo  yang  tidak  jelas.  Dari data  tersebut  dapat  kita  pahami bahwa  Pinjaman Online Berbasis P2PL ilegal  ini  bersifat  sangat merugikan  dan  membahayakan  bagi para  konsumen  sektor  jasa  keuangan yang  menggunakan  layanan  tersebut. Bahkan,  pada  saat  terjerat  dengan P2PL ilegal  mereka  bingung  untuk melaporkan maupun meminta bantuan  berupa  advokasi  kepada kementerian dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan SWI. 2 dari  4  responden  juga  menyatakan terkena  dampak  negatif P2PL ilegal dan berefek kepada kondisi psikologi mereka.
4. P2PL ilegal  menjadi  solusi  ketika membutuhkan dana cepat
Bahwa 2 dari 4 responden menyatakan
ketika mereka
dihadapkan  dengan  keadaan  dimana mereka membutuhkan dana cepat dan
mudah  dicairkan, P2PL ilegal  dapat menjadi  solusi  mereka.  Kebutuhan- kebutuhan urgent memang  harus menjadi  perhatian  bagi  kita  semua terkhususnya  SWI  karena  dengan hadirnya P2PL ini  dapat  menjadi pilihan  ataupun  solusi.  Namun,  hal yang  perlu  dipertimbangkan  ialah dari  segi  kepraktisannya  mengingat kebutuhan  tersebut  juga  sangatlah mendesak para pengguna layanan.
5. Terjerat P2PL ilegal lebih dari 2 kali Dari  data  diagram  tersebut,  4  dari  4 responden menyatakan bahwa pernah terlibat  3-5  kali  dalam  pinjaman online berbasis P2PL ilegal.  Faktor penyebab  keterjebakan  berulang  ini disebabkan  jatuh  tempo  yang  tidak sesuai dengan perjanjian saat melakukan  pinjaman  dan  disertai dengan  suku  bunga  yang  besar. Bahkan  1  diantara  4  responden menyatakan terjerat berulangkali dikarenakan dia menggunakan sistem gali  lubang-tutup  lubang  dengan meminjam  dana  pada P2PL ilegal lainnya  untuk  menutupi  bunga  dan dana  pinjamannya  pada P2PL yang sebelumnya.
Dalam melakukan perlindungan hukum bagi pengguna layanan sektor jasa keuangan  yang  dirugikan P2PL ilegal, pastinya SWI menghadapi berbagai kesulitan  dalam  melakukan  fungsinya, pertama  yang  menjadi  kesulitan  adalah sifat P2PL ilegal  yang  mati  satu  tumbuh seribu.  Ketika  melakukan  penutupan  satu mereka muncul lagi dengan nama lain dan seterusnya  tanpa  ada  habisnya.  Kedua Pinjaman online ilegal  menjadi  sulit ditangani karena perlu kita sadari bersama P2PL ini platform -nya online dan merupakan  ilegal  yang  biasanya  tidak
mempunyai kantor bahkan dapat dilakukan dengan bersantai di rumah, jadi memang  dalam  pelacakan platform- nya menjadi masalah tersendiri bagi SWI.
Ketika  hendak  melakukan  laporan kepada  Kepolisian  tentang  kerugian  yang dialami  konsumen, pihak Kepolisian juga mengalami kesulitan karena nomor penagih  sudah  tidak  aktif  dan debt collector -nya  telah  berubah  kepada  yang lain.  Dengan  adanya server pinjaman online ilegal  di  luar  negeri  membutuhkan effort tersendiri dalam melakukan pelacakan,  pemblokiran,  dan  penanganan (Wawancara Rosi KA, 2022).
Pihak  pengguna  peminjam P2PL ilegal  selain  mengalami  kesulitan  untuk berkomunikasi  dengan  PUJK  terkait untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya  dan  jika  diadukanpun  pihak- pihak SWI juga kesusahan dalam pelacakan  dikarekanan  mayoritas  dari server P2PL ilegal  berada  di  luar  negeri, pihak  pengguna  juga  dirugikan  dibidang pemberian perlindungan hukumnya.
Ketika  lembaga  yang  berwenang  seperti Kepolisian,  KOMINFO,  dan  OJK  yang tergabung  dalam  SWI  ini  saja  kewalahan dalam  penindakan P2PL ilegal,  maka akan berimbas kepada minimnya perlindungan  yang  diterima  oleh  para penggunanya.
Dalam hasil penelitian penulis menemukan  fakta  jika  PUJK platform ilegal  dan  tidak  terdaftar  dan  belum adanya  regulasi  yang  konkrit  mengatur mengenai P2PL ilegal,  SWI  bersama- sama  dengan  OJK  dan  Kepolisian  hanya dapat  memberikan  perlindungan  hukum sebagai berikut:
a. OJK  Wilayah  berkoordinasi  dengan OJK  pusat  untuk  mengumpulkan bukti-bukti  pelanggaran  dan  status
ketidaklegalannya  suatu  perusahaan untuk diteruskan kepada SWI.
b. SWI  akan  berkoordinasi  dengan Kepolisian  untuk  memberikan  sanksi berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku supaya platform ilegal tersebut tidak menjalankan bisnisnya yang
merugikan masyarakat.
c. Pihak  Kepolisian  dalam  penjatuhan sanksi  kepada  PUJK  ilegal  hanya dapat  berpedoman  kepada  ketentuan Pasal  368  KUHP  tentang  pemerasan, ketentuan  Pasal  27  dan  Pasal  29  UU ITE  tentang  penyebaran  informasi dan dokumen elektronik.
Platform ilegal  dan  tidak  terdaftar antara  lain  Beruang  Dana/Cash/Tunai Pinjaman  Online  (Resonegaran,  Kel. Terban,  Kec.  Sleman,  DIY  55571) (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2022).  maka, dilakukan  penutupan  kegiatan  usahanya dan  pihak  Kepolisian  akan  memberikan sanksi  kepada  PUJK  tersebut.  Penjatuhan sanksi  yang  hanya  berpedoman  kepada pasal  pemerasan  KUHP  dan  penyebaran informasi  elektronik  UU  ITE  diberikan dalam  rangka  mengupayakan  pengguna layanan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya sampai ada pengaturan  baru  yang  secara  konkrit mengatur mengenai P2PL ilegal ini. Pada  tahun  2021  OJK  menggandeng
Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga (DIKPORA)  yang  mana  mereka  punya anggota guru-guru dan mengadakan acara literasi  edukasi  kepada  guru-guru  untuk lebih waspada dalam menyikapi maraknya  pinjaman online .  Penggunaan acara  tersebut  sebagai  sarana  koordinasi yang sangat menguntukkan dengan pendekatan Person  in  Caugh ( PIC )  dari masing-masing  kementerian  dan  lembaga
serta dapat rutin melakukan rapat koordinasi yang dikoordinir oleh OJK. hal ini  dapat  mempermudah  kementerian  dan lembaga bertugas untuk meng- update data maupun  informasi,  diharapkan  data  ter- update dari  list  investasi  legal  dapat tersebar di lingkungannya secara rutin dan jelas (Wawancara Rosi KA, 2022).
Tanpa  kehadiran  SWI  mungkin pinjaman online ilegal  ini  makin  marak dan  tentu  kita  tahu  meski  ada  SWI  saja tetap marak apalagi jikalau tanpa kehadiran  SWI.  Peran  SWI  sangat diperlukan  untuk  memberantas  maupun memblokir  kehadiran  pinjaman online ilegal (Wawancara Yunian AA, 2022).
Realitas  lapangan  saat  ini  mungkin dapat  meredakan  keresahan  masyarakat akan imbas dari P2PL ilegal. Namun, jika kita geser perspektifnya ke arah progresivitas  maka  realitas  lapangan  saat ini  hanya  akan  menjadi  solusi  untuk sementara waktu dan untuk menjawab hal tersebut adalah dengan perbaikan kualitas SDM  di  SWI  terkhusus  pada  pelacakan platform  P2PL ilegal  dan  Pengesahan RUU tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang di  dalamnya  mengatur  tentang  pinjaman online ilegal  yang  sampai  saat  ini  tak kunjung  disahkan.  Sejauh  ini  pihak Kepolisian  kesulitan  dengan  penjeratan ketentuan pasal apa yang dapat diterapkan dan  hanya  bisa  dijerat  dengan  UU  ITE tentang penyebaran data pribadi/
pencemaran nama baik.
Dalam kurun waktu tahun 2018-2022 berjumlah  3784  pinjaman online ilegal yang ditutup, dan data tersebut merupakan ukuran  kinerja  dari  SWI.  Secara  lingkup OJK  DIY  2021  jauh  lebih  marak berdasarkan data aduan yang diterima dan sekarang  sudah  mulai  menurun  sejak
adanya  penggerebekan  di  daerah  DIY. OJK wilayah Yogyakarta menilai berdasarkan  data  relatif  menurun  namun tingkat  kewaspadaan  dan  sinergitas  antar kementerian dan lembaga pada SWI tetap harus  dijaga.  Sebagai  gambaran  jikalau pihak  OJK  Yogyakarta  menerima  aduan dan  setelah  melakukan  pengecekan  dan benar adalah ilegal maka akan bagaimana OJK Yogyakarta melakukan penindaklanjutan hal tersebut
(Wawancara Rosi KA, 2022).
Berikut  langkah  yang dilakukan OJK wilayah  dalam  memberikan  perlindungan konsumen  pengguna  pinjaman online berbasis P2PL ilegal:
Gambar 4. Bagan pemberian perlindungan hukum pengguna P2PL ilegal(Wawancara Yunian AA, 2022)
Gambar 4 diatas menjelaskan bagaimana pemberian perlindungan hukum  pengguna P2PL ilegal,  mulai  dari tahap  pengaduan  konsumen  kepada  OJK
Wilayah (melakukan pengecekan platform dan bukti pelanggaran dan status ketidaklegalannya), kemudian OJK
Wilayah  akan  meneruskan  bukti-bukti tersebut  kepada  OJK  pusat  (bagian penyidik  sektor  jasa  keuangan),  lalu  OJK pusat akan meneruskan kepada
KOMINFO  untuk  pemblokiran website maupun  aplikasi P2PL ilegal    dan
Kepolisian  untuk  menindaklanjuti  dan memberikan  sanksi  kepada  PUJK P2PL ilegal atas pertanggungjawabannya secara hukum.
Jika  dilihat  dari  proses  penindakan P2PL ilegal  diatas,  memang  memakan banyak waktu  dikarenakan sangat  banyak pihak  yang  terlibat  dalam  perlindungan hukum P2PL ilegal. Mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur  secara  konkrit  tentang P2PL ilegal,  pengumpulan  bukti  yang  harus valid dan  keterbatasan  penindakan P2PL ilegal  dikarenakan  mayoritas  dari  mereka berserver diluar negeri.
Peminimalirisan dan Pengesahan RUU Fintech sangat  diperlukan.  SWI merupakan gabungan 12 kementerian dan lembaga  yang  saling  bekerja  sama membentuk  satuan  tim  kerja  untuk pemberantasan  kegiatan  investasi  ilegal termasuk pinjaman online ilegal didalamnya.  Hal  ini  sangat  penting  untuk melaksanakan tugas dalam pemberantasan pinjaman online ilegal  maupun  investasi illegal.  RUU  tentang Fintech memang diperlukan  karena  sampai  saat  ini  ketika ada  permasalahan  pinjaman online ilegal belum  dapat  dijerat  secara  pidana  karena keterbatasan  akan  UU  yang  belum mengatur.

## SIMPULAN
Pemberian perlindungan hukum yang dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan berkoordinasi  dengan  Satuan  Tugas Waspada Investasi (SWI) yang melibatkan  12  kementerian  dan  lembaga baik  ditingkat  daerah  maupun  pusat dengan  memberikan  upaya  preventif, represif dan kuratif. Pertama , perlindungan  hukum  represif  (tindakan pencegahan)  antara  lain  berkoordinasi anggota  SWI  dalam  pemberian  edukasi kepada masyarakat, evaluasi dan mengefektifkan kanal dari berbagai kementerian  dan  lembaga  dalam  SWI. Kedua , represif (pemberian sanksi) antara
lain  melakukan  tindakan  hukum  terhadap pelanggaran  ketentuan  dan  perundang- undangan  yang  ada  dan  berlaku  di Indonesia. Ketiga yaitu  kuratif  (tindakan penanggulangan)  antara  lain  melakukan penerbitan  ijin  usaha,  dan  pembinaan perusahaan  yang  melakukan  penawaran investasi  yang  berpotensi  merugikan masyarakat  agar  mendapatkan  ijin  dan beroperasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji serta syukur atas ke hadirat Allah SWT  yang  atas  berkat  dan  rahmat-Nya, penulis  dapat  menyelesaikan  keseluruhan karya tulis ilmiah yang berjudul
“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna  Pinjaman  Online  Ilegal  (Studi
Di  Otoritas  Jasa  Keuangan  Wilayah
Yogyakarta”.
Penelitian ini dapat diselesaikan tidak lepas  atas  bantuan  dan  masukan  dari berbagai  pihak.  Penulis  mengucapkan terima  kasih  kepada  Fakultas  Hukum Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta atas  kesempatan  dan  dukungan  yang diberikan  sehingga  penelitian  ini  dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi.  (2014). Aspek  Hukum Otoritas  Jasa  Keuangan .  Raih  Asa Sukses.
Aminanto. (2017). Human Right Civil and Political  Right  in  Law  Country . Katamedia.
Bagus,  W.,  P.,  Putra,  I.  B.,  A., Bagus,  I.,  &  Sutama,  P.  (2018).
PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY  JENIS  PEER  TO PEER LENDING  .
http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH
%20%20FinTech%20IBS%20June% 202017 Bank Indonesia. (2019). Teknologi Finansial . https://www.bi.go.id/ id/sistempembayaran/fintech
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti.  (2011).
Hukum  Perlindungan  Konsumen .
Sinar Grafika. CNBC Indonesia. (2021). Fintech Lending Terkini (On-line) . https://www cnbc Indonesia.com.htm Daon  001.  (2018). Kominfo:  Jangan
Takut Diteror Debt Collector Fintech Ilegal! https://kominfo.go.id/content/detail/1 5446/kominfo-jangan-takut-diteror-
debt-collector-fintech- ilegal/0/sorotan_media
Desak,  O.,  Lila,  A.,  A.,  Ngurah,  A.  A., W.,  &  Bisnis,  B.  H.  (2018).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM HAL TERJADINYA
KERUGIAN  . Kertha  Semaya , Vol. 01. No. 10 , 6. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerth asemaya/article/view/19113,
Evelyn  Larissa  Florentia  Wijaya.  (2020).
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN  ATAS  KESAMAAN

## BUNYI MEREK TERHADAP BARANG YANG TIDAK SEJENIS.
Jurnal  Cendikia  Hukum , Vol.  5,  No.
2 , 02.
Gemal  Panggabean.  (2021). Pengertian dan  Jenis  Start  up  Fintech  di Indonesia . https://www.duniafintech.com/penge rtian-dan-jenis-startup-fintech-di- indonesia/
Hendri Sutanto. (2021). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA

## LAYANAN
PEER TO

## PEER
LENDING FINTECH DITINJAU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  (Studi  Pada  Otoritas  Jasa Keuangan Lampung) .
Iswi Hariyani,  & Cita Yustisia  Serfiyani.
(2016).  Perlindungan Hukum  bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan. Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 13 No.4 , 421–422.
Lembaga  Keuangan  Non-Bank  (LKNB) OJK. (2021). Penyelenggara Fintech
Lending  Terdaftar  dan  Berizin . https://www.ojk.go.id/id/
kanal/
iknb/financial-
technology/Pages/Penyelenggara-
Fintech-Lending-Terdaftar-dan-
Berizin-di-OJK-per-6-Oktober-
2021.Aspx. LPPI Virtual Seminar. (2022). Perlindungan  Konsumen  Terhadap Pinjol dan Investasi Ilegal . Coorporate Secretarry LPPI.
M.  Jamil.  (2019).  Pemalsuan  Akta Autentik  Sebagai  Aspek  Pidana Notaris. Bestuur , vol.7 No.2 , 21–114.
https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article /view/40453 Muhammad Yusuf. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA

## LAYANAN
PINJAM PINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY .  Universitas  Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Mukti Fajar, & Yulinato Achmad. (2010).
Dualisme Penelitian Hukum
Normatif  dan  Empiris .  Penerbit Pustaka Belajar. Nusron Wahid. (2014). Keuangan Inklusif:  Membongkar  Hegemoni Keuangan . Gramedia.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2014). Booklet Perbankan . https://www.ojk.go.id/id/kanal/perba nkan/data-dan-statistik/booklet- perbankan-indonesia/Pages/booklet- perbankan-indonesia-2014,
Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Investasi Ada Keuntungan Ada Juga Resikonya, . htttp;//sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/Artic le/  127/Investasi-Ada-Keuntungan- Ada-Juga-Resiko-nya Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2022). Daftar Pinjaman Online Ilegal .
Raden  Panji  Dandi  Ardiansyah.  (2017).
ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)

## DALAM UPAYA  PENGAWASAN  BANK.
Naskah   Publikasi  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta , 3. http://eprints.ums.ac.id/51222/13/NA SKAH%20PUBLIKASI_RADEN.pd f Rani Maulida. (2019). Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia .
https://www.online- pajak.com/fintech
Satgas  Waspada  Investasi  (SWI).  (2021).
SWI  Perkuat  Penegakan  Hukum Berantas  Pinjaman  Online  Ilegal” . https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/siaran- pers/Documents/Pages/Satgas- Waspada-Investasi-Perkuat-
Penegakan-Hukum-Berantas- Pinjaman-Online-Ilegal Syaifudin,  A.  (2020).  PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP

## PARA
PIHAK  DI  DALAM  LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS  PEER  TO  PEER  (P2P) LENDING (Studi Kasus di PT. Pasar
Dana  Pinjaman  Jakarta). Jurnal Ilmiah  Ilmu  Hukum , Vol.  26,  No.04 , 418–419.
Tendiyanto, T. (2021). Pelanggaran Penyelenggara  Peer  To  Peer  (P2P) Lending Financial Technology Ilegal Terhadap  Debitur. Jurnal  Penelitian
Universitas  Kuningan , Vol.  12,  No. 01 , 06. https://www.finansialku.com/klasifik
asi-fintech-menurut-bank-indonesia/ Theresia  Anita  Christiani.  (2016). Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum . Cahaya Atma Pustaka. Wawancara Rosi  KA, K. E. dan P. K. O. D. (2022, February 18). Perlindungan  Hukum  Otoritas  Jasa Keuangan Yogyakarta terhadap
Pengguna  Peer  To  Peer  Lending
Ilegal .
Wawancara  Yunian  AA,  S.  E.  dan  P.  K.
O. D. (2022, February 18). Perlindungan  Hukum  Otoritas  Jasa
Keuangan Yogyakarta terhadap Pengguna  Peer  To  Peer  Lending Ilegal .
Widi  Nugrahaningsih,  M.  E.  (2017). 163571-ID-implementasi-undang-
undang-nomor-8-tahun. Serambi
Hukum , Vol.11, No.01 , 3.
Yulianus  dica  et.al.  (2019).  Pengendalian
Peredaran Minuman Beralkohol Dalam  Wilayah  Hukum  Polres Boyolali. Jurnal Hukum Dan
Pembangunan  Ekonomi , Vol.7  No.1 , 33–120.
Zulham.  (2013). Hukum  Perlindungan Konsumen . Kencana.