## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 - 1104 PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang) Redin FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim KIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN Rini Safarianingsih TANGGUNG JAWAB PERUSAHAN DAMRI TERHADAP HILANGNYA BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG
Stefanus Ngebi

## PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG
Patrisia Mutia Jersi Hartiana
Diterbitkan oleh : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang PERAHU Volume 10 Nomor 2 Halaman 1 - 70 Sintang September 2022 ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104

## PERAHU
ISSN 2338 – 333X e-ISSN – 2775 - 1104
Volume 10 Nomor 2, September 2022, Halaman 1- 70
Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.
Chief Editor : Dr. Redin, S. H.,  M. H
Managing Editor : Michell Eko Hardian, S. H., M. H
Editors :
Kartika Agus Salim, S. H., M. H Tri Minarti, S. H,. M. H Stefanus Ngebi, S. H., M. H
Reviewers : Dr. Redin, S. H., M. H Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H

## English Language Advisors:
Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd
Asisten Editor dan Publikasi : Florensius Tijan, S. Kom Susana Titin Sumarni, S. Sos Mutia Lestari, S. Pd Rosnayeti, S. Sos
Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
DAFTAR ISI

## PERAHU
Volume 10 Nomor 2, September  2022, Halaman 1-55
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775-1104

## PENGELOLAAN  PENDAPATAN  ASLI  DESA  DARI  TANAH  KAS  DESA  OLEH PEMERINTAH  DESA  (Studi  di  Desa  Sungai  Seria  Kecamatan  Ketungau  Hulu
Kabupaten Sintang
Redin ............................................................................................................................................. 1-10

## FAKTOR    YANG  MENYEBABKAN  TERJADINYA  TINDAK  PIDANA  ILLEGAL  LOGGING BERDASARKAN  UNDANG  –  UNDANG  NOMOR  13  TAHUN  2013  TENTANG  PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim ...................................................................................................................... 11-23

## AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih ...................................................................................................................... 24-34

## TANGGUNGJAWAB  PERUSAHAAN  DAMRI  TERHADAPA  HILANGNYA  BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG
Stefanus Ngebi.............................................................................................................................. 35-47

## PELAKSANAAN  PEMBINAAN  NARAPIDANA  RESIDIVIS  NARKTOTIKA  DI  LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SINTANG
Patrisia Mutia Jersi Hartiana ...................................................................................................... 48-55

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu  hukum  yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  10  Nomor  1,  Maret  2022  kali  ini  menyajikan  topik- topik  mengenai  : Hak  Perdata  Masyarakat  Desa  Kayu  Dujung  Dalam  Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor  Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum Motif  Kain Tenun Ikat Dayak  Kabupaten  Sintang  Menurut  Undang  -  Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,  Penanganan  Tindak  Pidana Aborsi  Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok  Produktif  Dengan  Jaminan  Di  Cu  Keling  Kumang  Di  Kabupaten  Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan  hukum  sebagai  upaya  meningkatkan  pengetahuan  mahasiswa dan  dapat  menimbulkan  kesadaran  hukum  di  setiap  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.

## PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH PEMERINTAH DESA
(Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang)
Redin
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray No. 92 Sintang E mail: redinunka@gmail. com

## Abstract
Village  Original  Income  (PADes)  for Sungai  Seria  Village  is  obtained  from  village assets. Village assets owned by the Sungai Seria Village  Government  are  in  the  form  of  Village Treasury  Land  handed  over  by  the  Village Government  to  PT.  Dhanista  Surya  Nusantara for oil palm plantations. On this land, the village government  through  village  regulations  no.  1  of 2020 concerning Management of Sungai Village Cash  Land,  stipulates  a  rental  price  for  200 hectares of land, resulting in PADes since 2020. Management  of  village  assets  is  an  important concern for the village government, because good management  of  village  assets  has  an  impact  on increasing  PADes.  This  study  aims  to  find  out how  the  Village  Original  Income  is  managed which  is  sourced  from  the  results  of  village treasury  land  rental  fees  by  the  Sungai  Seria Village Government. This study uses an empirical juridical approach, with descriptive data analysis, to determine the sample used purposive sampling technique.  Data  collection  techniques  through interviews, observation and documentation.
The  results  showed  that  the  Sungai  Seria Village  Government  was  able  to take  advantage of  village  assets  in  the  form  of  village  assets, namely village treasury land that had been handed
over by the Village Government together with the community to be turned into oil palm plantations by PT.  Dhanista Surya Nusantara.  For this land, the  village  government  sets  a  rental  price,  the payment of which is from the remaining results of the company’s operations through the Aboh Kitai oil palm smallholders cooperative from 2020 until now. The management of PADes from the rental price of the village treasury land has been carried out by the village government based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 and  Sintang  Regent  Regulation  Number  22  of 2017, but the management has not been entirely to optimize the development and development of village communities.
Keywords: Management, Village Original Income, Village Treasury Land.

## Pendahuluan
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  desa-desa di  Indonesia  didorong  agar  dapat  mengatur keuangannya  sendiri  serta  mampu  mengali potensi atau sumber daya yang ada di desa menjadi sumber  pendapatan  asli  desa  untuk  menunjang kemandirian  desa.  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  Pendapatan
Asli Desa (PAD) merupakan pendapatan yang berasal  dari  kewenangan  Desa  berdasarkan hak  asal  usul  dan  kewenangan  skala  lokal Desa  dalam  mengelola  kekayaan  desa  yang ada.
Desa  merupakan  bagian  paling  bawah dari struktur pemerintahan di Indonesia yang diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan menyelenggarakan urusan pemerintahan secara  mandiri  berdasarkan  prinsip  otonomi desa.  Salah  satunya,  Desa  mempunyai  hak dan  kewajiban  untuk  mengatur  keuangannya sendiri berdasarkan potensi atau sumber daya yang  dimiliki  tersebut  untuk  meningkatkan pembangunan  dan  pemberdayaan  desa.  Hak dan  kewajiban  tersebut  sebagai  akibat  dari adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang semula  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah kabupaten menjadi hak otonom desa. Namun demikian  terdapat  salah  satu  kendala  utama yang  dihadapi  yaitu  terbatasnya  sumber- sumber  pembiayaan  untuk  pelaksanaan desentralisasi tersebut, dengan adanya otonomi  maka  desa  diharuskan  mampu mengelola kekayaan desa berupa aset desa.
Pasal  72  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dengan tegas  menyebutkan  aset  desa  merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli  desa,  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan  hak  lainnya  yang  sah.  Aset  yang dimiliki  oleh  sebuah  desa  bermacam-macam
bentuknya seperti yang disebutkan pada Pasal 76 ayat (1) yaitu aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan  perahu,  bangunan  desa,  pelelangan ikan,  pelelangan  hasil  pertanian,  hutan  milik desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan  aset  lainnya  milik  desa.  Selanjutnya terhadap aset desa tersebut sebagai kekayaan yang dimiliki desa perlu dikelola agar menjadi sumber pendapatan asli desa.
Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  telah mengatur dalam Pasal 12 ayat (1) Kelompok pendapatan asli desa terdiri atas jenis: a. hasil usaha;  b.  hasil  aset;  c.  swadaya,  partisipasi dan  gotong  royong;  dan  d.  pendapatan  asli Desa lain. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) tersebut  selanjutnya  dijabarkan  lebih lanjut dalam Ayat (3): Hasil aset sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b,  antara  lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan  hak  asal-usul  dan  kewenangan lokal berskala Desa.
Berdasarkan  pengaturan      tersebut maka  dapat  dipahami  bahwa  Pendapatan Asli  Desa  adalah  penerimaan  dari  berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana  guna  keperluan  desa  dalam  membiayai kegiatan  rutin/pembangunan. Pendapatan Asli  Desa  dapat  bersumber  dari  aset  desa, salah satunya berupa tanah kas desa. Dengan
berpedoman  pengaturan  Pasal  72  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,  maka  Pemerintah  Desa  diberikan kewenangan  untuk  mengelola  aset  desa  agar dapat  menjadi  sumber  pendapatan  asli  desa. Artinya dari pengaturan tersebut menegaskan bahwa tanah kas desa dapat memberikan hasil atau pendapatan asli bagi desa apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah desa.
Arikunto 1 mengungkapkan bahwa suatu  pengelolaan  dapat  disamakan  dengan manajemen,  yaitu  berati  sebuah  pengurusan dan pengaturan. Pengelolaan berkaitan dengan kekayaan  desa  merupakan  segala  usaha yang  dilakukan  oleh  pernerintah  desa  untuk menunjang  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi Desa. 2 Dalam  pelaksanaan  otonomi  desa, pemerintah  desa  diharapkan  mempunyai hasil pendapatan sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa,  terutama untuk  menjadikan  desa  yang  mandiri  dan tidak lagi terlalu bergantung pada pemerintah pusat. 3
Pemerintah  Desa  Sungai  Seria  adalah salah satu dari 391 desa yang ada di Kabupaten Sintang,  terletak  di  Kecamatan  Ketungau
1 Suharsimi Arikunto, 2009, Manajemen Penelitian . Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hlm. 112
2 Pasal  71  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa
3 Munandar,  Soleha  Malik,  2021, Peran  Pemerin- tah Desa Dalam Mengelola Kekayaan Desa (Studi Di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, Jambi) , JASIORA Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, Vol 4 No 3 Desember 2021.
Hulu yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Desa ini memiliki aset desa berupa tanah kas desa. Tanah kas desa Sungai Seria merupakan tanah milik desa yang menjadi aset desa  sejak  pembentukan  Desa  Sungai  Seria, sehingga  aset  tersebut  merupakan  kekayaan asli desa.
Namun  sejak  masuknya  perusahaan perkebunan  kelapa  sawit,  tanah  kas  desa tersebut  diserahkan  oleh  Pemerintah  Desa dengan  persetujuan  masyarakat  kepada  PT. Dhanista  Surya  Nusantara  untuk  perkebunan kelapa  sawit  dengan  sistem  bagi  hasil  atau pola kemitraan selama 30 tahun sesuai dengan jangka  waktu  pembebenan  hak  guna  usaha atas tanah tersebut seluas 200 hektar.
Dengan  merujuk  ketentuan  tersebut, maka      ditetapkanlah      Peraturan      Desa Sungai  Seria  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Pengelolaan  Tanah  Kas  Desa  Sungai  Seria, sebagai  legalitas  untuk  mengenakan  biaya sewa  tanah  kas  desa  kepada  PT.  Dhanista Surya  Nusantara  yang  mulai  diberlakukan sejak tanggal 4 Januari 2020. Pemerintah Desa Sungai  Seria  mengenakan  biaya  sewa  atas tanah  kas  desa  yang  dibebankan  Hak  Guna Bangunan  atas  pemberian  izin  Perkebunan Kelapa  Sawit  kepada  Perusahaan  di  areal tanah yang berada dalam wilayah Pemerintah Desa  Sungai  Seria  yang  merupakan  tanah milik  desa  yang  berasal  dari  kekayaan  asli desa.  Peraturan  Bupati  Sintang  Nomor  22 Tahun  2017  tentang  Pengelolaan  Aset  Desa
menyebutkan,  sewa  adalah  pemanfaatan aset desa  oleh  pihak  lain  dalam  jangka  waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
Kekayaan  desa  sejatinya  dikelola  oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan masyarakat  desa  Sungai  Seria.  Mengingat pentingnya  pengelolaan  kekayaan  milik  desa dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan  asli desa  yang  efektif  perlu  adanya  pengelolaan sumber  PADes  yang  akuntabel,  transparan serta berkelanjutan.
Namun  dari  hasil  observasi  peneliti dilapangan  ditemukan  bahwa  Pemerintah Desa Sungai Seria belum optimal melaksanakan peranannya dalam pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa Sungai Seria yang dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit oleh  PT.  Dhanista  Surya  Nusantara.  Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  bagaimana  pengelolaan Pendapatan  Asli  Desa      yang      bersumber dari  hasil  biaya  sewa  tanah  kas  desa  oleh Pemerintah Desa Sungai Seria.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  mulai  tanggal  2  Mei 2022  sampai  dengan  25  Juli  2022.  Metode pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian ini  adalah  yuridis  empiris  dengan  sifat penelitian  yang  dilakukan  adalah  deskriptif. Penelitian  ini  berusaha  untuk  mengidentifikasi
dan  menganalisis  secara  detail  tentang pengelolaan  Pendapatan  Asli  Desa  yang bersumber  dari  hasil  biaya  sewa  tanah  kas desa  oleh  Pemerintah  Desa  Sungai  Seria. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara,  yakni  wawancara  kepada  narasumber, observasi  dengan  mengamati  dan  mencatat segala  fenomena-fenomena  yang  nampak dalam objek penelitian dan dokumentasi yang berkaitan dengan PADes Sungai Seria terkait permasalahan yang diteliti.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Untuk  mendapatkan  gambaran  dan deskripsi  mengenai  pengelolaan  PADes Sungai Seria yang bersumber dari pendapatan sewa  tanah  kas  desa,  peneliti  menggunakan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20 Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.  Keuangan  Desa  meliputi  semua  hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.
Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018 yang  menyebutkan  bahwa  “Pengelolaan Keuangan  Desa  merupakan  seluruh  kegiatan yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggung jawaban keuangan desa”.  Pengelolaan keuangan  desa  tersebut  merupakan
serangkaian  siklus  yang  terintegrasi  dan terpadu  antara  tahapan  yang  satu  dengan tahapan  yang  lainnya,  sehingga  memenuhi asas transparan, akuntabel, partisipatif, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Data-data    mengenai pengelolaan PADes  Sungai  Seria  Kecematan  Ketungau Hulu  diperoleh  peneliti  melalui  wawancara dan  observasi.  Wawancara  dilakukan  untuk mendapatkan  keterangan  dari  narasumber Kepala  Desa,  Bendahara  Desa,  dan  Ketua Pengurus  PADes   Sungai    Seria  terkait Pengelolaan   PADes   yang  diperoleh  dari retribusi  sisa  hasil  kebun  sawit  plasma  oleh Pemerintah Desa Sungai Seria yang dilihat dari perencanaan,    pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  pertanggung  jawaban  keuangan desa yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
1. Perencanaan
Perencanaan pengelolaan PADes
Sungai  Seria  dilakukan  terkait  dengan perkiraan  besarnya  jumlah  dana  yang  masuk atau  diterima  dan  nantinya  akan  dikeluarkan oleh  pemerintah  desa  guna  pembangunan desa.  PADes  dari  hasil  tanah  kas  desa  yang diterima  dari  PT.  Dhanista  Surya  Nusantara yang  dibayarkan  kepada  Pemerintah  Desa Sungai  Seria.  Pengelolaanya  berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Sungai Seria.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti dengan  Kepala  Desa  Sungai  Seria  bapak
Suharnudin  tentang      sumber      pendapatan asli  desa  Sungai  Seria  diterangkan  bahwa pendapatan asli desa diperoleh dari  aset desa berupa  tanah  kas  desa  yang  diberikan  izin kebun kelapa sawit. PADes diperoleh dari PT. Dhanista  Surya  Nusantara  yang  menyetujui membayar  minimal  Rp.14.000.000  perbulan, yang  perhitungannya  dari  sisa  hasil  usaha berdasarkan tonase setiap masa panen tandan buah segar kelapa sawit dalam satu bulan.
Terkait  dengan  besaran  pendapatan asli desa dari hasil sewa tanah kas desa yang dibayarkan  perusahaan  kepada  pemerintah desa dari sisa hasil usaha perusahaan, Kepala Desa menerangkan bahwa pembebanan sewa atas tanah kas desa kepada PT. Dhanista Surya Nusantara  merupakan  hasil  musayawarah dan persetujuan bersama antara PT. Dhanista Surya  Nusantara,  Pemerintah  Desa,  Badan Permusyawatan  Desa,      dan      masyarakat yang  diperoleh  dengan  perhitungan  dari perkilogram  tandan  buah  sawit  yang  dibeli perusahaan  dari  koperasi  petani  sawit  Aboh Kitai sejak tahun 2020 sampai sekarang”.
Untuk pengelolaan PADes yang bersumber  dari  tanah  kas  desa,  Pemerintah Desa  telah  mengeluarkan  Surat  Keputusan Kepala  Desa  Sungai  Seria  Nomor  1  Tahun 2021  Tentang  Pemilihan  dan  Pengangkatan Pengurus  Pendapatan  Asli  Desa  dengan mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Sungai  Seria dengan  memperhatikan  hasil  musyawarah
desa  bersama  dengan  masyarakat.  Pengurus PADes  yang  ditunjuk  beranggotakan  tiga orang,  terdiri  dari  Ketua,  Sekretaris  dan Bendahara diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Masa  jabatan  sebagai  pengurus  selama  1 (satu) tahun, dapat pula diangkat masa jabatan berikutnya.
Kegiatan  perencanaan  yang  dilakukan pemerintah  desa  Sungai  Seria  merupakan perumusan  awal  tentang  perkiraan  jumlah penerimaan  dan  sumber  Pendapatan  Asli Desa  yang  akan  dilaksanakan.  Keterbukaan pengelolaan  keuangan  desa  disampaikan oleh  Bendahara  Desa  Sungai  Seria  bahwa terkait perencana pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka.
Penuturan  diatas  menegaskan  bahwa penerimaan  pendapatan  asli  desa      dari tanah  kas  desa,  serta  peruntukannya  sudah diinformasikan  pada  masyarakat.  Dengan demikian transparansi dana memang dilakukan oleh pemerintah desa kepada warga desa  Sungai  Seria.  Selain  itu  berdasarkan data  observasi  diketahui  bahwa  pengelolaan keuangan  diinformasikan  secara  terbuka kepada  masyarakat  melalui  sapanduk  yang menjelaskan besaran dan sumber pendapatan desa serta uraian penggeluarannya.
Selain  adanya  transparansi,  pemerintah juga  perlu  melibatkan  masyarakat  desa  pada tahap  perencanaan  dengan  mengikutsertakan warga  masyarakat.  Pelibatan  atau  partisipasi
masyarakat  dimaksud  agar  paham  mengenai hak  dan  kewajibannya,  khusus  pelaksanaan APBDes.  Untuk  mengetahui  sejauh  mana masyarakat  terlibat  pada  tahap  perencanaan peneliti  mendapatkan  penjelasan  dari  Kepala Desa,  bahwa  pada  tahap  perencanaan melibatkan warga, jadi warga harus tau tentang apa-apa saja yang akan dibangun dari PADes tersebut, walaupun masih banyak warga yang kurang memahami.
Hasil  wawancara  diatas  menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan  pengelolaan  PADes  memang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan PADes  Sungai Seria Kecematan Ketungau  Hulu  Kabupaten  Sintang  pada tahap  perencanaan  sudah  memenuhi  asas partisipatif.
Berdasarkan analisis data dari wawancara  dan  observasi  dapat  disimpulkan bahwa  kegiatan  perencanaan  pengelolaan pendapatan  asli  desa  Sungai  Seria  sudah dilakukan  secara  transparan  dan  melibatkan partisipatif warga desa. Pentingnya transparan  dan  partisipasi  warga  masyarakat dalam  pengelolaan  dana  desa  supaya  tidak terjadinya  penyalahgunaan  anggaran  oleh pemerintah. Transparansi pula menjadi ukuran keberhasilan  suatu  pemerintahan  dalam mewujudkan  pemerintah  yang  baik  (good government).  Perencanaan  pengelola  PADes dilakukan  terkait  dengan  perkiraan  besarnya jumlah  dana  yang  masuk  atau  diterima  dan
nantinya  akan  dikeluarkan  oleh  pemerintah desa guna pembangunan desa.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan atau penganggaran
PADes  Sungai  Seria,  baik  digunakan  untuk pengeluaran rutin  maupun  pengeluaran pembangunan pemerintah desa, mesti mampu menentukan  prioritas  alokasinya.  Pemerintah desa  Sungai  Seria  tidak  mengenal  prinsip anggaran  berimbang,  dalam  arti  apabila penerimaan bertambah maka pengeluaran juga bertambah, hal ini sebaiknya dihindari dalam pelaksanaan  pengelolaan  pendapatan  asli desa.  Karena  pegelolaan  keuangan  menjadi tidak  efektif.  Pemerintah  desa  Sungai  Seria membiarkan anggaran tersebut tersisa dengan maksud  memungkinkan  terjadi  peningkatan peluang pembentukan modal oleh pemerintah desa untuk digunakan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan PADes dalam hal pelaksanaan  atau  penganggaran,  dilakukan oleh  pemerintah  desa  Sungai  Seria  dengan mencatat  semua  jenis  kegiatan  dan  proyek. Penganggaran  dimaksud  dituangkan  dalam bentuk  angka  dan  berorientasi  pada  kinerja yang  sesuai  dengan  kondisi  desa.  Segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan  kegiatan penganggaran  dilakukan  dengan  persetujuan masyarakat dalam artian masyarakat diberitahu dan diinformasikan dalam kegiatan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa.  Hal  ini  sesuai  dengan  penuturan  yang
diungkapkan  oleh  Kepala  Desa  bahwa penganggaran  dilakukan  supaya  usaha  yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.
Berdasarkan  studi  dokumen  terhadap Perdes No. 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tanah  Kas  Desa  Desa  Sungai  Seria  Pasal  4 ayat  (4)  menyatakan  bahwa:  Hasil  nominal harga  sewa  dan  bagi  hasil  yang  telah dilaksanakan  Tim/Panitia  Tanah  Kas  Desa, selanjutnya dijadikan acuan untuk dimasukan di APBDes tahun berjalan, sebagai penerimaan Pendapatan  Asli  Desa  yang  dipergunakan sepenuhnya untuk oprasional pemerintah desa dan pembangunan desa.
Menurut  keterangan  dari  Bendahara Desa Sungai Seria bahwa pengelolaan PADes dari sewa tanah kas desa untuk penganggaran pembangunan desa diutamakan adanya usulan dan persetujuan warga desa. Keterangan dari Bahadara ini diperkuat dengan pernyataan dari Ketua  Pengurus  PADes  yang  menyebutkan bahwa  peruntukan  PADes  dari  pendapatan sewa tanah kas desa oleh perusahaan, terlebih dahulu  mendengar  masukan  dari  warga, seringnya  digunakan  untuk  perawatan  jalan atau  jembatan  rusak,  kemudian  ada  juga digunakan untuk membantu biaya pengobatan warga  yang  sakit,  bantuan  biaya  gawai  dan operasional desa.
Penuturan  diatas  menegaskan  bahwa partisipasi  pelaksanaan  dalam  pengelolaan pendapatan asli desa melibatkan partisipasi dari warga setempat, dan partisipasi penganggaran
sudah dilakukan dalam pengelolaan pendapatan asli Desa Sungai Seria. Pelaksana kegiatan  yang  mengajukan  pendanaan  untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh  Kepala  desa.  Pelaksana  Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran  yang  menyebabkan  terjadinya beban  anggaran  belanja  kegiatan  dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai  pertanggungjawaban  pelaksanaan kegiatan di desa.
3. Penatausahaan
Penatausahaan  adalah  kegiatan  atau aktivitas  membuat  rincian-rincian  anggaran keuangan  dilakukan  secara  administratif. Penatausahaan merupakan proses atau kegiatan menyusun penatausahaan pengelolaan pendapatan  asli  desa  yang  dikelola  secara tepat  waktu  dan  tepat  guna  yang  didukung dengan  bukti-bukti  administrasi.  Kegiatan penatausahaan  yang  dimaksudkan  untuk mengurangi  kemungkinan  atau  resiko  dana mengalir  ke  sektor  yang  tidak  tepat.  Jarang ditemukan dana yang dialokasikan untuk hal- hal  yang tidak  berguna,  atau  untuk pembangunan  sarana  prasarana  desa  yang tidak bermanfaat bagi warga.
Pemerintah desa memahami tata kelola  pemerintahan  yang  baik  merupakan tuntunan  masyarakat  yang  harus  dipenuhi. Penatausahaan mengetahui pendapatan
asli  desa  yang  dilakukan  Bendahara  Desa membuat laporan pertanggung jawaban  yang akan  diserahkan  kepada  pihak-pihak  terkait. Hal  ini  sesuai  dengan  penuturan  bendahara yang  menyatakan  penatausahaan  anggaran pendapatan  asli  desa  sangat  penting  untuk bisa  mengontrol,  mana  kebutuhan  yang  bisa ditekan  sesuai  hal  yang  harus  diprioritaskan untuk  kepentingan  masyarakat.  Penatausahaan untuk  menghindari  kekacauan  pengelolaan keuangan desa.
PenatausahaanKeuanganDesadilakukan oleh  bendahara  desa.  Bendahara  Desa  wajib melakukan  pencatatan  setiap  penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap  akhir  bulan  secara  tertib.  Bendahara Desa      wajib      mempertanggungjawabkan uang  melalui  laporan  pertanggungjawaban. Laporan  pertanggungjawaban  disampaikan setiap bulan kepada Kepala desa paling lambat tanggal  10  bulan  berikutnya.  Penatausahaan penerimaan  dan  pengeluaran,  menggunakan buku  kas  umum,  buku  kas  pembantu  pajak dan buku bank.
Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai kepentingan pengendalian terhadap  pelaksanaan  anggaran  dan  belanja desa.  Kegiatan  penatausahaan  yang  terjadi di  Desa  Sungai  Seria  dilakukan  secara tepat  waktu,  sehingga  mampu  menimalisir hambatan-hambatan pembangunan yang sedang  dilakukan.  Pemerintah  Desa  Sungai Seria  menyadari  bahwa  penatausahaan
keuangan  yang  tidak  tepat  waktu  dan berantakan  berpengaruh  besar  terhadap kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung.
4. Pelaporan
Pelaporan  merupakan  kegiatan  yang dilakukan  petugas  untuk  menyampaikan pekerjaannya selama priode tertentu.
Penglokasian dana pembangunan desa Sungai  Seria  dilaporkan  secara  berkala.
Pelaporan  disusun  oleh  Bendahara  Desa, selanjutnya  dibuat  salinan  atau  foto  kopinya untuk  dibagikan  kepada  pihak-pihak  yang berwenang.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil wawancara  dengan  Kepala  Desa  yang menyebutkan  bahwa  pelaporan  dilakukan oleh bendahara desa disampaikan setiap bulan kepada Kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Berdasarkan penuturan yang diungkapkan  oleh  Bendahara  Desa  diketahui bahwa  ketika  laporan  keuangan  untuk bulan  tertentu  sudah  selesai  dibuat,  maka disampaikan  kepada  Kepala  Desa,  sehingga Kepala  Desa  juga  mengetahui  pendapatan asli  desa  yang  diterima  perbulannya  dan dari  anggaran  tersebut  akan  dilalokasikan  ke pembangunan apa saja.
Berdasarkan  laporan  dari  Bendahara Desa  tersebut,  Kepala  desa  menyampaikan laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa kepada  Bupati  Sintang  berupa  laporan semester pertama dan laporan semester akhir
tahun.  Laporan  semester  pertama  berupa laporan realisasi APBDesa.  Laporan realisasi pelaksanaan  APBDesa  disampaikan  paling lambat  pada  akhir  bulan  Juli  tahun  berjalan. Sedangkan  laporan  semester  akhir  tahun disampaikan  paling  lambat  pada  akhir  bulan Januari  tahun  berikutnya  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  70  Permendagri  Nomor  20 Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.
5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Pertanggungjawaban  pemerintah  desa merupakan tahapan ke lima dalam pengelolaan keuangan  desa  yang  merupakan  serangkaian siklus  yang  terintegrasi  dan  terpadu  antara tahapan  yang  satu  dengan  tahapan  yang lainnya, sehingga memenuhi asas transparan, akuntabel,  partisipatif,  dilakukan  dengan tertib dan disiplin anggaran.
Akuntabilitas  merupakan  kewajiban seseorang  untuk  mempertanggung  jawabkan pengelolaan  dan  pengendalian  sumber  daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya  dalam  rangka  pencapaian  tujuan yang  telah  ditetapkan.  Unsur  akuntabilitas pengelolaan  pemerintahan  desa  berkaitan dengan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah  desa  dalam  hal  ini  Kepala  Desa dan  Bendahara  Desa  terhadap  pengelolaan PADes  yang  diperoleh  dari  tanah  tanah  kas desa.
Memperhatikan uraian belanja penggunaan PADes tersebut diketahui bahwa
ada 4 (empat) bidang yang dibiayai oleh PADes yakni:  Bidang  Penyelenggaran  Pemerintahan Desa;  Bidang  Pelaksanaan  Pembangunan Desa;  Bidang  Pembinaan  Kemasyarakatan; dan  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat.  Dari keempat  bidang  tersebut  belanja  terbesar ada  pada  bidang  Pemberdayaan  Masyarakat sebesar        Rp.102.380.000        sedangkan belanja  terkecil  pada  bindang  Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.7.500.000.
Berdasarkan  Perdes  No.  1  Tahun  2020 tentang  Pengelolaan  Tanah  Kas  Desa  Desa Sungai Seria pada Pasal 4 ayat (3) mengatur bahwa “untuk Tanah yang berupa perkebunan sawit menggunakan pola kemitraan atau bagi hasil dengan pengelola atau perusahaan dengan pembagian 80/20, Pengelola 80 % dan pihak desa  20%,  dan  desa  memiliki  penghasilan minimal Rp 14.000.000 per bulan.”
Memperhatikan  jumlah  PADes  yang diterima  tahun  2020  dari  bagi  hasil  sewa tanah  kas  desa  oleh  Perusahan  dengan  besar pendapatan  Rp.168.000.000,  maka  besaran PADes  perbulannya  adalah  Rp.14.000.000 artinya batas minimal dalam Perdes tersebut di taati oleh perusahaan. Sedangkan pada PADes tahun  2021  terjadi  peningkatan  pendapatan menjadi Rp.222.940.000 yang artinya penerimaan  pendapatan  tanah  kas  desa  dari perkebunan  kelapa  sawit  terjadi  peningkat perbulannya menjadi Rp.18.578.300.
Memperhatikan uraian belanja penggunaan  PADes Tahun  2021  diketahui
bahwa  ada  3  (tiga)  bidang  yang  dibiayai oleh  PADes  yakni:  Bidang  Penyelenggaran Pemerintahan  Desa;  Bidang  Pelaksanaan Pembangunan  Desa;  dan  Bidang  Pembinaan Kemasyarakatan.  Sedangkan  untuk  Bidang Pemberdayaan  Masyarakat  yang  pada  tahun anggaran 2020 mendapatan alokasi pendanaan dari  PADes,  di  tahun  2021  tidak  ada.  Dari ketiga  bidang  tersebut  belanja  terbesar  ada pada  bidang  Pembinaan  Kemasyarakatan sebesar        Rp.106.142.500        sedangkan belanja  terkecil  pada  bindang  Pelaksanaan Pembangunan  Desa  sebesar  Rp.33.000.000. Selain itu terdapat selisih lebih dari anggaran yang  ditetapkan  dengan  realisasi  pendapatan sebesar Rp.1.180.000.
Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Desa  Per  Sumber  dana  Pemerintah Desa Sungai Seria Tahun Anggaran 2020 dan 2021  yang  bersumber  dari  Pendapatan  Asli Desa  merupakan  bentuk  pertanggungjawan Pemerintah  Desa  kepada  masyarakat  dan kepada  Bupati  Sintang  atas  penggunaan anggaran yang dikelolanya.
Berdasarkan analisis data terhadap hasil wawancara  terhadap  pengelolaan  PADes yang  bersumber  dari  tanah  kas  desa  oleh Pemerintah  Desa  Sungai  Seria  dilakukan melalui  lima  tahapan,  pertama  Perencanaan pengelolaan  PADes  Sungai  Seria  dilakukan terkait  dengan  perkiraan  besarnya  jumlah dana yang masuk atau diterima dan nantinya
akan  dikeluarkan  oleh  pemerintah  desa  guna pembangunan  desa.  Kedua,  Pelaksanaan atau  penganggaran  PADes  Sungai  Seria, baik  digunakan  untuk  pengeluaran  rutin maupun pengeluaran pembangunan pemerintah  desa,  mesti  sudah  menentukan prioritas  alokasinya  sesuai  dengan  pos anggaran  yang  sudah  direncanakan.  Ketiga, penatausahaan  pengelolaan  pendapatan  asli desa  yang  dikelola  secara  tepat  waktu  dan tepat  guna  yang  didukung  dengan  bukti- bukti  administrasi  dilakukan  oleh  bendahara desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Keempat, bendahara desa  membuat  laporan  pertanggungjawaban setiap  bulan  kepada  Kepala  desa  paling lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya.  Kelima, pertanggungjawaban  keuangan  desa  oleh pemerintah  desa  dengan  menyampaikan Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  Per  Sumber dana  Pemerintah  Desa  Sungai  Seria  Tahun Anggaran  2020  dan  2021  yang  bersumber dari Pendapatan Asli Desa merupakan bentuk pertanggungjawan  Pemerintah  Desa  kepada masyarakat  dan  kepada  Bupati  Sintang  atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.
Aset  desa  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah  Desa  wajib  dikelola  dengan berasaskan  fungsional,  kepastian  hukum, keterbukaan,  efisiensi,  akuntabilitas  dan kepastian nilai. Salah satu aset desa yang dapat
dikelola  oleh  Pemerintah  Desa  adalah Tanah Kas Desa merupakan salah satu kekayaan desa yang  merupakan  bagian  dari  salah  satu  aset desa.  Tanah  Kas  Desa  tidak  dapat  diperjual- belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, namun  boleh  disewakan  oleh  mereka  yang diberi  hak  mengelolanya.  Pihak  yang  diberi hak adalah Pemerintah Desa untuk mengelola tanah  kas  desa  sebagai  sumber  Pendapatan Asli Desa melalui sewa tanah kas desa. Atas kewenangan  tersebut  dan  memperhatikan potensi  desa,  maka  Pemerintah  Desa  Sungai Seria  menetapkan  Perdes  No.  1  Tahun  2020 tentang  Pengelolaan  Tanah  Kas  Desa  Desa Sungai Seria, SK Kepala Desa No. 01 Tahun 2021  tentang  Pemilihan  dan  Pengangkatan Pengurus  Pendapatan  Asli  Desa  mengelola tanah  kas  desa  menjadi  sumber  PADes  dari tanah  kas  desa  yang  menjadi  kebun  kelapa sawit dari PT. Dhanista Surya Nusantara.
Berdasarkan hasil wawancara, dokumen  dan  peraturan  perundangan  yang terkait  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa pertanggungjawaban penggunaan PADes tahun  2020  dan  tahun  2021  dilakukan sepenuhnya  oleh  Pemerintah  Desa  sebagai penyelenggara  pemerintahan  desa  yang diberikan  kewenangan  untuk  mengelola  aset desa seperti menerapkan biaya sewa atas tanah kas desa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Sungai Seria menjadi sumber pendapatan asli desa.  Pertanggunjawaban  penggunaannya disampaikan kepada masyarakat melalui papan
informasi  atau  spanduk  dan  kepada  Bupati Sintang. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Sintang  berupa  laporan  semester  pertama dan  laporan  semester  akhir  tahun.  Laporan semester  pertama  berupa  laporan  realisasi APBDesa.  Laporan  realisasi  pelaksanaan APBDesa  disampaikan  paling  lambat  pada akhir  bulan  Juli  tahun  berjalan.  Sedangkan laporan  semester  akhir  tahun  disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  70 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari tanah  kas  desa  yang  dijadikan  kebun  kelapa sawit  oleh  PT.  Dhanista  Surya  Nusantara dilakukan  Pemerintah  Desa  Sungai  Seria dengan memeperhatikan 5 (lima) tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggung jawaban keuangan desa. Namun pengalokasi  PADes  untuk  pembangunan desa  dan  pembinaan  masyarakat  masih  yang terkecil, sehingga berdampak pada lambatnya pembangunan  dan  pembinaan  masyarakat desa.

## Saran
Agar pengelolaan PADes hasil aset dari tanah kas  desa  oleh  Pemerintah  Desa  Sungai  Seria dilakukan  secara  berkesinambungan  dan tepat  sasaran  setiap  tahunnya  penting  untuk memperhatikan  mulai  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan sampai  pada  pertanggungjawaban  keuangan desa  secara  transparan  dan  akuntabel.  Selain itu, perlu melakukan revisi Perdes No. 1 tahun 2020  Tentang  Pengelolaan  Tanah  Kas  Desa Desa  Sungai  Seria  dengan  menambahkan secara tegas mekanisme pengelolaannya.
Daftar Pustaka
Suharsimi  Arikunto, 2009, Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Munandar,  Soleha  Malik,  2021,  Peran Pemerintah  Desa  Dalam  Mengelola Kekayaan  Desa (Studi Di Desa  Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, Jambi), JASIORA Jurnal Administrasi  Sosial  dan  Humaniora, Vol 4 No 3 Desember 2021.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1
Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Aset Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan
Keuangan Desa
Peraturan  Bupati  Sintang  Nomor  22  Tahun
2017 tentang Pengelolaan Aset Desa Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Tanah Kas Desa