## PERAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
Mashuri Dosen Tetap STIE Syariah Bengkalis Sungai Alam-Bengkalis-Riau Kode Pos 28751

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT) memiliki  peranan penting yang aktif dalam bidang keuangan non Bank.  Kehadiran Baitul  Maal  wa-Tamwil  (BMT)  dalam  suatu  wilayah  dilandasi  karena  belum “terjamah”  dan  terjangkaunya  masyarakat  lapis  bawah  (masyarakat  miskin)  oleh lembaga  keuangan  perbankan.  Keberadaan  BMT  merupakan  tantangan  tersendiri bagi  umat  Islam  terutama  bagi  para  pemimpin  umat  dan  praktisi  perbankan Syariah,  untuk  mampu  menunjukkan  kualitas  dan  profesionalisme  BMT  dalam memenuhi  aspirasi  dan  tuntutan  umat  yang  berhubungan  dengan  aktivitas perekonomian,  sehingga  keberhasilan  BMT  dalam  merealisasikan  tuntutan  umat, pada gilirannya akan memposisikan BMT sebagai sebuah lembaga keuangan Islam yang  capable  dan  credible.Untuk  itu,  upaya  dan  peran  BMT  dalam  meningkatkan posisi  ekonomi  rakyat  harus  menunjukan  performancenya  dalam  kapasitasnya sebagai  sebuah  lembaga  keuangan  yang  memiliki  kemampuan  untuk  berperan  dan sebagai  alternatif  bagi  masyarakat  dalam  kerjasama  usaha  dan  bermitra  bisnis. Telah  terbukti  bahwa  BMT  memiliki  peranan  aktif  dalam  mendukung  program pemerintah  dalam  mengurangi  kemiskinan,  ini  dapat  dilihat  dari  lowongan- lowongan yang diciptakan BMT melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk UMKM.
Kata kunci : Peranan BMT, Pemberdayaan Ekonomi.

## A. PENDAHULUAN
Keberhasilan  pembangunan  suatu  negara  dapat  diukur  dari  tingkat kesejahteraan  taraf  hidup  penduduknya.  Pada  negara  berkembang  umumnya kehidupan masyarakat berada dalam kondisi yang sifatnya masih tradisional dimana kondisi yang masih terbelakang menuju kearah yang lebih baik dan maju. Salah satu indikator  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  suatu  negara  dapat  diukur  dari berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.
Tingginya  angka  kemiskinan  menjadi  pertanda  bahwa  masyarakat  belum berperan menjadi subjek dalam pembangunan. Menjadi subjek dalam pembangunan bermakna  memberikan  hak-hak  untuk  berpartisipasi  dalam  pembentukan  produksi nasional.  Untuk  sampai  pada  tujuan  tersebut  rakyat  harus  memiliki  modal  material dan mental. Hal ini menjadi inspirasi untuk perlunya pemberdayaan ekonomi rakyat yang  kemudian  berkembang  membangun  sistem  perekonomian  bercorak  ekonomi kerakyatan.
Penanggulangan  kemiskinan  merupakan  tugas  berat  bagi  pemerintah  dan tugas ini tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa sinergi dengan pihak lain (swasta).
Kerja  sama  yang  baik  harus  dijalankan  agar  tujuan  pencapaian  bisa  didapatkan. Peranan  swasta  dan  kewirausahaan  dalam  mengatasi  kemiskinan  sangat  besar andilnya. Terbukti krisis moneter tahun 1998, pemerintah Indonesia kala itu hampir kewalahan  menghadapinya  namun  akhirnya  hanya  dengan  langkah  Usaha  Mikro (kewirausahaan) ternyata krisis yang melanda dapat teratasi.
Secara  historis,  usaha  kecil  mikro  di  Indonesia  telah  menjadi  pelaku  utama dalam  kegiatan  ekonomi  domestik,  terutama  sebagai  penyedia  lapangan  kerja terbesar. Dengan demikian, usaha kecil mikro ini menjadi sumber utama pendapatan bagi  banyak  rumah  tangga  di  Indonesia.  Bagi  rumah  tangga  petani  miskin  yang berpendapatan  rendah  di  pedesaan,  usaha  kecil  mikro  di  bidang  non-pertanian menjadi alternatif sumber pendapatan. 1 Bahkan usaha kecil  mikro ini telah  menjadi pelopor  pertumbuhan  ekonomi  tidak  hanya  di  Indonesia,  tetapi  juga  di  beberapa negara berkembang lainnya.
UKM  berperan  serta  mengentaskan  kemiskinan  meski  dengan  skala  usaha dan  pangsa  pasar  yang  relatif  terbatas.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Tambunan 2 memperlihatkan  bahwa  UMKM  di  Indonesia  memiliki  ragam  usaha  yang  luas, terutama terkonsentrasi pada sektor pertanian, hotel dan restoran. Selain itu, terdapat pula  industri  manufaktur  sederhana  seperti  produksi  kayu, furniture , tekstil,  sepatu, makanan dan minuman.
Kondisi UMKM di Indonesia tumbuh secara signifikan dari tahun ke-tahun, hal ini dapat dilihat berdasarkan data sebagai berikut :

## Tabel.1. Pertumbuhan UMKM Indonesia
(dalam unit) tahun 2004 – 2013

## Sumber : depkop.go.id
1 Tulus Tambunan : Do Economic Growth and Government Support Matter? ” Social Science Research Network , (2007).
2 Tulus  Rambunan,“ Recent  Development  of  Women’s  Enterprises  in  Indonesia ,  Kadin  –  Indonesia”, (2007), h. 5
Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa UMKM Indonesia tumbuh dan berkembang setiap tahunnya dengan angka yang signifikan. Dari sisi ouput yang dihasilkan,  UMKM  memperlihatkan  kinerja  yang  menggembirakan.  Menurut  data statistik dalam angka departemen koperasi bahwa pada tahun 2012 sektor UKM dari sisi  jumlah  unit  usaha  mencapai  99  persen  dari  total  pelaku  usaha  nasional  atau sebanyak  54,559  unit  usaha  (98,82  persen)  di  antaranya  merupakan  usaha  mikro dengan  aset  maksimal  Rp  50  juta  dan  omset  per  tahun  maksimal  Rp300  juta. Sedangkan  kontribusi  UMKM  terhadap  penciptaan  PDB  (produk  domestik  bruto) nasional  menurut  harga  berlaku  mencapai  57  persen  dan  43  persen  sisanya dikontribusikan  oleh  usaha  besar. 3 Secara  rata-rata,  kontribusi  output  UMKM terhadap  tingkat  pertumbuhan  PDB  adalah  di  atas  dua  persen,  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  kontribusi  usaha  kecil  dan  menengah  lebih  mendominasi dalam sumbangan PDB.
Untuk  dapat  meningkatkan  lagi  kontribusi  output  perolehan  barang  dan  jasa tentu  diperlukan  kinerja  yang  maksimal  baik  bagi  pihak  pemerintah  maupun  pihak swasta.  Karena  adanya  keterbatasan  akses  antara  masyarakat  kecil  dengan  pihak pemodal, maka pemerintah Indonesia sudah dari awal mencanangkan pengembangan dan  pemanfaatan  BMT (Baitul  Maal  wa  Tamwil sejak  7  Desember  1995 ) sebagai gerakan. 4 Gerakan nasional ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan menggali potensi ekonomi di kalangan umat Islam.
BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil,  dewasa  ini  perkembangannya  sudah  meningkat  pesat  dari  tahun  ke  tahun. BMT  merupakan  lembaga  keungan  miko  yang  terdiri  atas  dua  kegiatan  sekaligus, yaitu Baitul  Maal dan Baitul  Tamwil. Kegiatan  Baitul  Maal  dalam  BMT  adalah lembaga  keuangan  yang  kegiatannya  mengelola  dana  bersifat  nirlaba  (sosial). Sumber  dana  diperoleh  dari  zakat,  infaq  dan  sedekah,  atau  sumber  lain  yang  halal. Dana  tersebut  kemudian  disalurkan  kepada  mustahik,  yang  berhak,  atau  untuk kebaikan.  Sedangkan  kegiatan  Baitul  Tamwil  adalah  lembaga  keuangan  yang kegiatannya  adalah  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat  dan  bersifat profit-oriented .
BMT  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  usaha  ekonomi  untuk kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Pengertian tersebut  dapat  dipahami  bahwa  BMT  berorientasi  pada  upaya  peningkatan kesejahteraan  anggota  dan  masyarakat.  Anggota  harus  diberdayakan  supaya  dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.
Pemerintah  melalui  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  mengatakan, Perkembangan  kinerja  BMT  secara  nasional  berkembang  sangat  signifikan.  Hingga
3 depkop.go.idberita-informasidata-informasidata-koperasi
4 Mohammed Obaidullah , Islamic Research and Training Institute , Member of Islamic Development Bank Group, (2008), h.49
maret  2015  aset  BMT  mencapai  sebesar  Rp.  4,7  triliun  dan  jumlah  pembiayaan sebesar Rp. 3,6 triliun. 5
Bisnis  Koperasi  BMT  adalah  bisnis  yang  sasarannya  untuk  masarakat dikalangan  bawah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan.  Banyaknya  karyawan perusahaan yang di PHK kan akhir-akhir ini membuat bisnis BMT menjadi semakin meningkat terhadap permintaan akan jasanya.
Berkembangnya  bisnis  koperasi  BMT  tentu  tidak  lepas  dari  optimalisasi seluruh  kinerja  yang  ada  dalam  tubuh  internal  organisasi  usaha  tersebut.  Tidak semua  koperasi  BMT  sanggup  bertahan  dan  mampu  bersaing  dengan  usaha  yang sejenis  dengannya.  Hal  ini  tentu  banyak  faktor  yang  mempengaruhinya.  Walaupun faktor internal  memiliki peranan penting dalam kemajuan BMT, namun tidak kalah penting  yang  menjadi  sasaran  dalam  keberhasilan  peranan  BMT  adalah  efektifitas peranan  BMT  itu  sendiri  dalam  pemberdayaan  umat.  Maksudnya  apakah  BMT dalam  menjalankan  usahanya  sudah  sesuai  dengan  visi  dan  misi  dalam  hal pemberdayaan  umat  bagi  kalangan  masyarakat  bawah.  Berdasarkan  gambaran  latar belakang  di  atas  penulis  ingin  mengetahui  tentang  peran  BMT  untuk  mencapai tujuan  koperasi  syariah  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  dan  mensejahterakan kehidupan masyarakat berdasarkan keadilan.

## B. RUMUSAN MASALAH
BMT  merupakan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang  sangat  potensial untuk  mengatasi  kemiskinan  dan  kekurangan  modal  pada  bisnis  skala  mikro. Sungguhpun demikian, masalah yang penting untuk dikaji melalaui studi ini adalah: Apakah Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT )  berperan  aktif    dalam  meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

## C. TINJAUAN PUSTAKA
Baitul  Maal  Wattamwil  (BMT)  secara  etimologis  terdiri  dari  dua  arti Pertama , Baitul  Tamwil ( Bait =  Rumah, at  Tamwil =  Pengembangan  Harta), fungsinya  untuk  melakukan  kegiatan  pengembangan  usaha-usaha  produktif  dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan  mendorong  kegiatan  menabung  dan  menunjang  pembiayaan  kegiatan ekonominya. Kedua , Baitul  Maal ( Bait =  Rumah, Maal =  Harta),  fungsinya  untuk menerima dana zakat, infak dan shadaqah dan  mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan  peraturan  dan  amanahnya  Visi  BMT  mengarah  pada  upaya  untuk mewujudkan  BMT  menjadi  lembaga  yang  mampu  meningkatkan  kualitas  ibadah anggota  (ibadah  dalam  arti  yang  luas),  sehingga  mampu  berperan  sebagai  wakil pengabdi  Allah  SWT,  memakmurkan  kehidupan  anggota  pada  khususnya  dan masyarakat  pada  umumnya  (Kajian  Akuntansi  dan  Manajemen  Islamai  FSI  FEUI, 2008)  Menurut  Hamidi  (dalam  Aulia,  2009),  prinsip  operasional  BMT  tidak  jauh berbeda  dengan  prinsip-prinsip  yang  digunakan  oleh  bank-bank  Islam  yaitu  prinsip simpan  (tabungan),  bagi  hasil,  jual  beli,  sewa,  jasa.  Ada  tiga  prinsip  yang dilaksanakan oleh BMT, diantaranya :
5 Republika co.id. Jakarta,  Maret 2015
1) Sistem  Bagi  Hasil,  dimana  sistem  ini  meliputi  tata  cara  pembagian  hasil usaha  antara  pemodal  (penyedia  dana)  dengan  pengelola  dana.  Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara  BMT  dengan  penyedia  dana  (penabung).  Bentuk  yang  berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.
2)  Sistem jual beli dengan Mark Up (keuntungan), dimana sistem ini merupakan tata  cara  jual  beli  yang  dalam  pelaksanaannya  BMT  mengangkat  nasabah sebagai  agen  yang  diberikan  kuasa  untuk  melakukan  pembelian  barang  atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual  yang  menjual  barang tersebut  kepada  nasabah  dengan  sejumlah  harga  beli  ditambah  keuntungan bagi  BMT  ( mark  up/margin ).  Keuntungan  yang  diperoleh  BMT  akan dibagikan  juga  kepada  penyedia/penyimpan  dana.  Bentuk  produk  ini  yaitu murabahah dan Ba’i Bit’tsaman Ajil.
3)  Sistem Non Profit, atau disebut juga dengan pembiayaan kebajikan atau lebih bersifat  sosial.  Sumber  dana  untuk  pembiayaan  ini  tidak  memerlukan  biaya, tidak  seperti  bentuk-bentuk  pembiayaan  tersebut diatas.  Bentuk  pembiayaan ini disebut Qordhul Hasan.
Adanya  berbagai  kendala  yang  dihadapi  BMT,  maka  diperlukan  beberapa  strategi yang dapat mempertahankan eksistensi BMT tersebut. Menurut Sudarsono 6 strategi tersebut antara lain sebagai berikut :
1) Sumber  daya  manusia  yang  kurang  memadai  kebanyakan  berkolerasi  dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun non formal, oleh karena kerja sama dengan lembaga  pendidikan  yang  mempunyai  relevansi  dengan  hal  ini  tidak  dapat diabaikan,  misalnya  kerja  sama  BMT  dengan  lembaga-lembaga  pendidikan atau bisnis Islami.
2)  Strategi  pemasaran  yang  hanya  berorientasi  di  daerah  local  berdampak  pada lemahnya  upaya  BMT  untuk  mensosialisasikan  produk-produk  BMT  diluar masyarakat  dimana  BMT  itu  berada.  Guna  mengembangkan  BMT,  maka upaya-upaya  meningkatkan  teknik  pemasaran  perlu  dilakukan,  guna memperkenalkan eksistensi BMT ditengah-tengah masyarakat.
3)  Perlunya inovasi produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap, oleh karena  kadangkala  BMT tidak  mampu  menangkap  gejala-gejala  ekonomi  dan bisnis yang ada di masyarakat. Hal ini timbul dari berbagai sebab, yaitu :
(a) Timbulnya kekhawatiran tidak sesuai dengan syari’ah
(b) Memahami produk BMT hanya seperti yang ada
4)  Untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  BMT  diperlukan  pengetahuan  strategis dalam  bisnis.  Hal  ini  diperlukan  untuk  memungkinkan  profesionalisme  BMT dalam bidang pelayanan.
6 Sudarsono ; Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah . Yogyakarta, 2003.
5)  Pengembangan  aspek  paradigma,  diperlukan  pengetahuan  mengenai  aspek bisnis  Islami  dalam  setiap  perilaku  pengelola  dan  karyawan  BMT  dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
6)  Sesama BMT sebagai mitra dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, demikian antar BMT dengan BPR syari’ah ataupun bank syari’ah  merupakan satu  kesatuan  dengan  lainnya  yang  memiliki  tujuan  meningkatkan  dan mengembangkan perekonomian masyarakat.
7)  Perlu  adanya  evaluasi  bersama  guna  memberikan  peluang  bagi  BMT  untuk lebih kompetitif. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikasi BMT.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  strategi  yang  diperlukan tersebut  antara  lain  dalam  hal  sumber  daya  manusia,  mutu  dan  kualitas  pelayanan, dan juga dalam hubungannya dengan pihak luar sebagai mitra kerjanya.

## D. PEMBAHASAN
1. Sejarah dan Perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sejarah  BMT  di  Indonesia,  dimulai  tahun  1984  yang  dikembangkan mahasiswa  Institut  Teknologi  Bandung  (ITB)  di  Masjid  Salman.  Mereka  mencoba menggulirkan  lembaga  pembiayaan  berdasarkan  syari’ah  bagi  usaha  kecil. Kemudian  pada  1992  BMT  lebih  di  berdayakan  lagi  oleh  Ikatan  Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ketika itu, fokus BMT pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran  dana  zakat  dari  pegawai  perusahaan  atau  instansi  pemerintah.  Sebagai sebuah  gerakan  yang  telah  dimotori  oleh  ICMI  kemudian  secara  operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pinbuk kemudian menjadi  lembaga  pelatihan  bagi  BMT  dan  pada  waktu  itu  telah  mencanangkan pengembangan ribuan BMT di Indonesia..
Sejak krisis ekonomi  yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, BMT telah mulai  tumbuh  menjadi  altrenatif  pemulihan  kondisi  perekonomian.  Fokus  BMT kemudian  bergeser  menjadi  lembaga  keuangan  mikro  yang  dioperasikan  dengan prinsip  syari’ah.  Tujuannya  adalah  untuk  menumbuhkan  bisnis  usaha  mikro  dan kecil  dalam  rangka  mengangkat  derajat  dan  martabat  serta  membela  kepentingan kaum fakir miskin.
BMT  kemudian  semakin  populer  setelah  dipicu  oleh  kesadaran  masyarakat Muslim tanah air untuk mencari model ekonomi alternatif yang mampu mendukung perkembangan  sektor  usaha  kecil  dan  mikro.  Kebutuhan  masyarakat  akan  lembaga keuangan dan perbankan yang menggunakan sistem syariah sesungguhnya sangatlah wajar, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.
Belakangan  ini  BMT  semakin  popular  di  perbincangkan  terutama  dalam perekonomian  Islam.  BMT  yang  juga  dikenal  sebagai  koperasi  syariah  telah mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.  Bahkan Pemerintah  melalui  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  menyatakan  koperasi  jasa keuangan syariah (KJKS) dalam bentuk Baitul maal Waa Tanwil (BMT) saat saat ini sudah  ada  BMT  yang  mentargetkan  aset  senilai  Rp  2 triliun.   BMT tersebut  adalah BMT UGT Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dimana dalam RAT tahun 2014 mencapai
aset Rp 1,4 triliun. Sementara  BMT-BMT lainnya  yang terus merangkak  naik  yang hampir Rp 1 triliun adalah BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Lasem-Rembang Jawa Tengah,  BMT  Fastabiqul  Khoirot  Pati,  BMT  Tamzis  Wonosobo,  BMT Bringharjo   Yogyakarta.  Besarnya  aset  BMT  tersebut  tidak  lepas  dari  peran  BMT yang mampu mengelola koperasi dengan professional dan modern. (REPUBLIKA.CO.ID).  Secara  nasional  BMT  (Baitul  Maal  wa  Tamwil) yang dalam usia 10 tahun sudah berhasil mengonsolidasi 561 BMT berbadan hukum koperasi.  Dengan  memiliki  aset  Rp  11,9  triliun  dan  memiliki  anggota  2.694.013 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. (REPUBLIKA.CO.ID, Okt 2015).
2. Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Ekonomi Masyarakat
Pendirian BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum  koperasi  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  menggerakan  ekonomi  rakyat yang  berada  pada  mayoritas  umat  Islam.  Gerakan  lembaga  keuangan  pada  tingkat bawah ini relatif mampu mengurangi ketergantungan masyarakat lapisan bawah dari cengkeraman  rentenir.  Lembaga  ini  (BMT)  terdiri  dari  dua  devisi  yaitu;  pertama, divisi baitul  maal yang  mengelola  zakat,  infaq  dan  sadaqah  (ZIS).  Kedua,  divisi baitul  tamwil yaitu  menggerakan  simpanan  dan  penyaluran  dana  (pembiayaan modal)  dengan  sistem  bagi  hasil.  Diharapkan  dengan  sistem  ekonomi  Islam, masyarakat  termasuk  umat  Islam  mampu  menerapkannya  untuk  meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
Sebagai  lembaga  bisnis,  BMT  lebih  mengembangkan  usahanya  pada  sektor keuangan,  yakni  simpan-pinjam  seperti  usaha  perbankan  yakni  menghimpun  dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta  menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang  halal  dan  menguntungkan.  Untuk  dasar  hukum  di  Indonesia  BMT  paling mendekati dengan badan hukum koperasi, baik serba usaha (KSU), maupun simpan pinjam (KSP) Konsep Baitul Maal Tamwil sudah dijelaskan dalam Alqur’an  seperti berikut :
Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang-orang  yang  menafkahkan hartanya  di  jalan  Allah  adalah  serupa  dengan  sebutir  benih  yang  menumbuhkan tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap  bulir:  seratus  biji.  Allah  melipat  gandakan  (ganjaran) bagi  siapa  yang  Dia  kehendaki.  Dan  Allah  Maha  Luas  (karunia-Nya)  lagi  Maha Mengetahui.( Al-Baqarah ayat 261).
Lembaga Baitul Maal Tamwil terciptanya adanya kesadaran umat yang  juga berfungsi untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. Peran umum baitul  maal  wa  tamwil adalah  melakukan  pembinaan  dan  pendanaan berdasarkan  sistem  syari’ah  yang  menegaskan  arti  penting  prinsip-prinsip  syari’ah dalam  kehidupan  ekonomi  masyarakat.  Sebagai  lembaga  keuangan  syari’ah  yang bersentuhan  langsung  dengan  kehidupan  masyarakat  kecil,  maka  BMT  mempuyai
tugas  penting  dalam  mengembangkan  misi  ke-Islaman  dalam  segala  aspek kehidupan masyarakat. 7
Indonesia  menganut  sistem  perekonomian  pancasila  yakni  sistem  ekonomi campuran  yang  berdasarkan  nilai-nilai  pancasila.  Arti  dari  sistem  ini  yaitu  yang menganut  sistem  pasar  yang  beretika  dimana  ada  pemerintah  yang  turut  campur tangan  untuk  mengatur,  mengawasi  jalannya  perekonomian  agar  tidak  terjadi kecurangan oleh para pelaku ekonomi dalam hal ini pengusaha, sehingga persaingan usaha lebih sehat.
Akan  tetapi  pada  kenyataannya  sistem  ekonomi  pancasila  tidaklah  sama dengan  realitasnya.  Sistem  ekonomi  Indonesia  semakin  lama  terlihat  semakin menuju  liberal  khas  Amerika  artinya  nilai-nilai  ekonomi  pancasila  mulai ditinggalkan, dan munculnya persaingan usah baru yang didominasikan oleh swasta, terutama  oleh  swasta  asing  melalui  kerjaan  bisnis  multi  nasional  corporation. Keadaan  ini  jelas  membahanyakan  dan  merugikan.  Dikatakan  berbahanya  karena jika swasta apalagi swasta asing telah mendominasi perekonomian, maka pemerintah akan  dikendalikan  bukan  mengendalikan  dan  juga  akan  terjadi  persaingan Baitul tamwil termasuk  lembaga  keuangan  islam  yang  dalam  kegiatan  maupun operasionalnya  memperhitungkan  keuntungan  ( profit  oriented )  kepada  anggota dengan  imbalan  bagi  hasil  atau  markup/margin  yang  berlandaskan  sistem  syariah. Adapun ciri-ciri BMT :
a. Berbadan hukum koperasi
b. Bertujuan  menyediakan  dana  murah  dan  cepat  guna  pengembangan  dan memajukan usaha bagi anggotanya
c. Skala  produk  dan  pendanaan  yang  terbatas  menjadi  prinsip  dan  pembeda dengan  lembaga  keuangan  lainnya, sedangkan  mekanisme dan transaksinya hampir sama dengan perbankan syariah non riba.
BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang beroperasi pada level paling bawah  berperan  aktif  dan  maksimal  untuk  ikut  menggerakan  dan  memberdayakan ekonomi  rakyat.  Menurut  Wahyu  Dwi  Agung  BMT  setidaknya  tiga  peran  yang dimainkan  BMT  dalam  membantu  memberdayakan  ekonomi  rakyat  dan  sosialisasi sistem syariah secara bersama antaralain 8 :
a. Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para  pengusaha  kecil  dengan  konsep  syariah,  serta  mengaktifkan  nasabah yang surplus dana untuk menabung.
b. Sektor  riil,  dengan  pola  binaan  terhadap  para  pengusaha  kecil  manajemen, teknis  pemasaran  dan  lainnya  untuk  meningkatkan  profesionalisme  dan produktivitas,  sehingga  para  pelaku  ekonomi  tersebut  mampu  memberikan konstribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis.
c. Sektor  religious,  dengan  bentuk  ajakan  dan  himbauan  terhadap  umat  Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sadaqah, kemudian
7 M.Dawan  Raharjo, Islam  dan  Transformasi  Sosial-Ekonomi ,  (Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar,  1999), hlm. 431
8 Wahyu Dwi Agung, ”BMT Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, hlm. 6.
BMT menyalurkan ZIS pada yang berhak serta memberi fasilitas pembiayaan Qardul Hasan (pinjaman lunak tampa beban biaya).
Pada  sektor  finansial,  pemberian  pembiayaan  oleh  BMTdiartikan  sebagai suntikan  dana  sementara  yang  sifatnya  tidak  permanen,  masyarakat  diberdayakan untuk  mampu  mengelola  dana  dalam  rangka  meningkatkan  ekonominya.  Dengan pembiayaan  yang  ada,  masyarakat  mikro  dapat  menciptakan  akumulasi  modal, meningkatkan  surplus  dan  kesejahteraan  bagi  anggotanya  dan  masyarakat  pada umumnya.  Kemudian  kepada  nasabah  yang  dianggap  kurang  mampu  (kategori sangat miskin) tetapi mempuyai kemampuan usaha oleh BMT diberikan pembiayaan yang  bersifat qardul  hasan (artinya  orang  tersebut  hanya  mengembalikan  dana pinjaman  saja).  Dengan  konsep  pemberdayaan  ekonomi  rakyat,  maka  BMT  telah membantu masyarakat mikro untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak tergantung dengan  subsidi  pemerintah,  mampu  menciptakan  surplus  modal,  sehingga  mampu meningkatkan produktivitasnya.
Pada  sektor  riil,  peran  BMT  dalam  mendorong  sektor  riil  juga  diakui  Bank Indonesia  (BI).  BMT  menjadi  solusi  bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM).  Karena  UMKM  biasanya  kesulitan  untuk  mendapatkan  akses  modal  ke perbankan  karena  ada  prosedur-prosedur  yang  susah  dan  tidak  bisa  dipenuhi  oleh masyarakat kecil seperti memiliki agunan yang memadai dan lain sebaganya. Khusus untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, saat ini bank syariah telah melakukan  kerjasama  dalam  penyaluran  pembiayaan  ke  sektor  tersebut.  Kerjasama tersebut  berupa  kerjasama  pembiayaan  yang  menggunakan  konsep  linkage,  dimana bank  syariah  yang  lebih  besar  menyalurkan  pembiayaan  UMKM-nya  melalui lembaga  keuangan  syariah  yang  lebih  kecil,  seperti  BPRS  dan  BMT.  Hal  ini dilakukan  karena  memang  jangkauan  bank  syariah  besar  yang  belum  menjangkau pelosok-pelosok sentra masyarakat usaha kecil atau lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.
Pada  sektor  religious,  BMT  merupakan  sebuah  lembaga  yang  tidak  saja berorientasi  bisnis  tetapi  juga  sosial,  dan  juga  lembaga  yang  tidak  melakukan pemusatan  kekayaan  pada  sebagian  kecil  orang,  tetapi  lembaga  yang  kekayaannya terdistribusi  secara  merata  dan  adil.  Dari  segi Baitul  Maal ,  BMT  menerima  titipan BAZIZ dari dana zakat, Infaq, dan shadaqah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, faqir, dan miskin.

## E. Kesimpulan
Peran   BMT   merupakan   salah satu kontribusi bagi  suksesnya proses pembangunan, sehingga   pelan   tapi   pasti   dapat   mengikis atau  mengurangi jumlah penduduk  miskin  di  Indonesia.  Perspektif   tekno-ekonomi  dapat  menjadi pertimbangan  yang  cukup  strategis  dalam  upaya pengembangan  usaha  mikro, terutama  yang  diperankan  oleh  BMT.  Di  samping  berfungsi  sebagai  alat  ( tools ) pengembangan  usaha,  tekno-ekonomi  ini  juga  berperan  sebagai  pemicu  kreativitas dan inovasi di kalangan pelaku usaha mikro dan BMT itu sendiri. Dalam peranannya BMT selalu berprinsip kepada tiga sektor yang harus mendapat keutamaan, pertama sektor finansial, kedua sektor riil, dan yang ketiga sektor religious. Sektor-sektor ini
dinilai  mampu  memberdayakan  sumber-sumber  yang  ada  bagi  UMKM  indonesia dewasa ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Mohammed  Obaidullah,  “Role  of  Microfinance  in  Poverty  Alleviation:  Lessons from  Experiences  Selected  IDB  Member  Countries”, Islamic  Research  and Training Institute , Member of Islamic Development Bank Group, 2008
M. Dawan Raharjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 431
Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah . Yogyakarta :
Ekonisia UII, 2003.
Tulus  Tambunan,  “SME  Development  in  Indonesia:  Do  Economic  Growth  and Government  Support  Matter?” Social  Science  Research  Network_  SSRN- id1218922 , (2007), 3.
Tulus  Rambunan,  “Recent  Development  of  Women’s  Enterprises  in  Indonesia, Kadin-Indonesia”, 2007.
http://www.depkop.go.idberita-informasidata-informasidata-koperasi
http://www.republika.co.id, Okt 2015