M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 53 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 53

## LARANGAN PENCALONAN MANTAN NAPI KORUPTOR PADA PEMILU SERETAK 2019: HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL

## Oleh: Happy Hayati Helmi dan Anna Erliyana

## ABSTRAK
Pengaturan larangan pencalonan mantan narapidana koruptor dapat dikatakan sebagai konteks hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang berperan untuk mendukung perbaikan pemerintah melihat maraknya korupsi di lembaga legislatif, meskipun Mahkamah Agung pada akhirnya membatalkan regulasi tersebut. Metode penulisan yang digunakan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Tingginya angka koruptor sangat memerlukan usaha ekstra menangani korupsi meskipun telah ada hukum pidana yang dianggap memberi efek jera, pada kenyataanya terdapat juga pelaku korupsi adalah residivis, dengan demikian sangat perlu pengaturan yang dapat memberikan efek jera selain dari hukum pidana pokok juga pidana tambahan satu diantaranya pencabutan hak politik untuk terdakwa korupsi.
Kata kunci: hukum sarana rekaya social, pemilu legislatif, hak politik.

## ABSTRACT
regulation to bar ex-corruption convicts  it can be said as a context of law as a means of social engineering be whose role is to support the improvement of the government in seeing the rampanting corruption in the legislative body, although the supreme of court censel that regulation. The research methode using is normative juridical by reviewing if that are relevant to the legal issues being studied the laws and regulations. A high corruptions it's really need extra the effort to handle to the corruption, even though a criminal law are there which is considered to have a deterrent effect, in fact a corruptions there are also perpetrators of corruption as recidivists, therefore a regulation is needed it can provide a deterrent effect other than the basic criminal law is that the additional criminal restitution a revocation of political rights for the accused of corruption.
Keywords: law as a tool of social engineering, legislative elections, political rights.

## A. Pendahuluan
Seiring perkembangan zaman, masyarakatpun mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari (perubahan sosial), hal ini diiringi juga dengan perubahan hukum dalam kehidupan masyarakat yang menyesuaikan kondisi dinamika perubahan. Terhadap
perubahan-perubahan inilah hukum sebagai alat rekayasa sosial berperan aktif dalam ranah pembangunan hukum. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) adalah untuk mewujudkan cita-cita politik nasional dalam tuntutan politik yang harus dijalankan oleh penguasa politik, hal ini
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 54 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 55 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam pemerintahan mensyarat-kan:
”tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. 3. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k yang berbunyi: “Dokumen persyaratan sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ... (k) surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri …, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada
Pasal 7 huruf g” yang berbunyi, “...(g) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,” yang pada penjelasan berbunyi, “Persyarat-an ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, ter-hitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara  jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014
dapat tergambarkan dalam hukum nasional sebagai produk politik, namun tidak semua produk politik tersebut dapat diterima masyarakat satu diantaranya larangan pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu legislatif serentak 2019.
Pro-kontra terhadap larangan tersebut adalah terhadap Peraturan Komisi  Pemilihan Umum (Peraturan KPU)  No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah yang telah dirubah menjadi Peraturan KPU No. 26
Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (aturan larangan), yang pada pokoknya aturan mengenai larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu serentak 2019.  Aturan larangan  ini  menuai
perhatian semua kalangan, baik praktisi, akademisi maupun masyarakat. Tidak sedikit media dan diskusi publik yang membahas mengenai aturan larangan karena dianggap sebagai suatu aturan yang membangkang terhadap aturan diatasnya, padahal apabila  ditelusuri aturan larangan seperti ini pernah ada dalam sejarah hukum Indonesia.
Berdasarkan sejarah hukum, larangan mantan narapidana mencalonkan diri dalam pesta demokrasi bukan kali pertama, melainkan pernah diatur juga sebelumnya dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 58 huruf f Undang- Undang Nomor yang mengatakan:
”Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat…pada huruf f yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 55 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 55

## 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam pemerintahan mensyarat-kan: ”tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.
3. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k yang berbunyi:
“Dokumen persyaratan sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ... (k) surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri …, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf g” yang berbunyi, “...(g) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,” yang pada penjelasan berbunyi, “Persyarat-an ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, ter-hitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara  jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014
dapat tergambarkan dalam hukum nasional sebagai produk politik, namun tidak semua produk politik tersebut dapat diterima masyarakat satu diantaranya larangan pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu legislatif serentak 2019.
Pro-kontra terhadap larangan tersebut adalah terhadap Peraturan Komisi  Pemilihan Umum (Peraturan KPU)  No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah dirubah menjadi Peraturan KPU No. 26
Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (aturan larangan), yang pada pokoknya aturan mengenai larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu serentak 2019.  Aturan larangan  ini  menuai
perhatian semua kalangan, baik praktisi, akademisi maupun masyarakat. Tidak sedikit media dan diskusi publik yang membahas mengenai aturan larangan karena dianggap sebagai suatu aturan yang membangkang terhadap aturan diatasnya, padahal apabila  ditelusuri aturan larangan seperti ini pernah ada dalam sejarah hukum Indonesia.
Berdasarkan sejarah hukum, larangan mantan narapidana mencalonkan diri dalam pesta demokrasi bukan kali pertama, melainkan pernah diatur juga sebelumnya dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
pada Pasal 58 huruf f Undang- Undang Nomor yang mengatakan: ”Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat…pada huruf f yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”.
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 56 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
pencalonan mantan napi korupsipun dihiasi pro-kontra  dari berbagai pihak, bahkan  beberapa diantaranya  yang merasa sangat dirugikan dengan adanya aturan larangan tersebut, mereka melayangkan gugatan hak uji materiil (HUM) ke Mahkamah Agung. Menjawab pro-kontra tersebut akhirnya Mahkamah Agung membatalkan Peraturan KPU tersebut dalam perkara hak uji materiil di Mahkamah Agung, yaitu 30 P/HUM/2018 dan perkara 46 P/HUM/2018, yang sebelumnya sempat terhambat karena UU pemilu yang menjadi batu uji di MA masih dalam proses uji materill juga di MK, sesuai dengan Putusan MK No. 93/PUU-
XV/2017. 4
Apabila menelaah konsep hukum sebagai alat rekayasa social, langkah KPU yang membuat aturan melarang mantan napi koruptor mencalonkan diri pada pemilu serentak 2019 adalah beralasan
pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU; g) Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU; h) Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI
4 Amar Putusan 93/PUU-XV/2017 “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, dengan pertimbangan kepastian hukum.
dan hal ini dapat dikatakan suatu hukum progresif yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi khususnya anggota  legislative, namun pengaturan dalam bentuk peraturan pelaksana undang-undang adalah tidak tepat. Membangun hukum yang membatasi tindakan agar tidak melakukan suatu perbuatan melenceng dari norma hukum harusnya diatur dalam suatu norma yang setara dengan Undang-undang.
Mahkamah konstitusi memberi-kan ruang bagi mantan narapidana dengan mengatakan untuk jabatan yang dipilih oleh rakyat, para mantan napi tersebut harus mengumumkan kepada masyarakat kalau yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Namun case saat itu adalah terhadap suatu tindak pidana umum yang dianggap lalai atau alpa, bukan terhadap tindak pidana khusus yang sangat merugikan keuangan Negara. Meskipun terdakwa telah
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang menyebutkan:
“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.
Dari beberapa aturan larangan tersebut, terlihat bahwa aturan mengenai larangan ini sudah pernah ada namun karena dianggap melanggar konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa aturan tersebut dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) No. 14-17/PUU- V/2007, No. 004/PUU-VII/2009, No.
42/PUU-XII/2015, dan No. 71-PUU-XIV-
1 Bab Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
2 Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang funsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ibid. Pasal 1 Angka 1.
3 Jawaban Termohon Perkara 30 P/HUM/2018. Mekanisme penyusunan perubahan peraturan yang partisipatif secara konsisten dengan mekanisme a) Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU; b) Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU; c) Melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (stakeholder); d) Melakukan konsultasi dengan Komisi
II DPR RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri; e) Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum; f) Menyusun perumusan akhir dan
2016.  Namun melihat dari sisi “hukum sebagai sarana rekayasa sosial”, terdapat keinginan menciptakan pemimpin hasil pemilu yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan harapan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 1 dan berintegritas, karena pemimpin dalam suatu pemerintahan 2 mempunyai peranan dan sangat menentukan eksistensi suatu Negara.
Pembatalan beberapa aturan larangan  dalam UU  oleh Mahkamah Konstitusi, tidak lantas  membuat KPU mengurungkan niatnya untuk membuat suatu aturan yang melarang mantan narapidana  korupsi  mencalonkan diri
pada pemilihan umum serentak 2019 dengan harapan terpilihnya pemimpin yang bersih dan berintegritas pada pemilu 2019 sesuai amanah reformasi. Proses  penyusunan 3 aturan larangan
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 57 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 57
pencalonan mantan napi korupsipun dihiasi pro-kontra  dari berbagai pihak, bahkan  beberapa diantaranya  yang merasa sangat dirugikan dengan adanya aturan larangan tersebut, mereka melayangkan gugatan hak uji materiil (HUM) ke Mahkamah Agung. Menjawab pro-kontra tersebut akhirnya Mahkamah Agung membatalkan Peraturan KPU tersebut dalam perkara hak uji materiil di Mahkamah Agung, yaitu 30 P/HUM/2018 dan perkara 46 P/HUM/2018, yang sebelumnya sempat terhambat karena UU pemilu yang menjadi batu uji di MA masih dalam proses uji materill juga di MK, sesuai dengan Putusan MK No. 93/PUU- XV/2017. 4
Apabila menelaah konsep hukum sebagai alat rekayasa social, langkah KPU yang membuat aturan melarang mantan napi koruptor mencalonkan diri pada pemilu serentak 2019 adalah beralasan
pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU; g) Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU; h) Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI
4 Amar Putusan 93/PUU-XV/2017 “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, dengan pertimbangan kepastian hukum.
dan hal ini dapat dikatakan suatu hukum progresif yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi khususnya anggota  legislative, namun pengaturan dalam bentuk peraturan pelaksana undang-undang adalah tidak tepat. Membangun hukum yang membatasi tindakan agar tidak melakukan suatu perbuatan melenceng dari norma hukum harusnya diatur dalam suatu norma yang setara dengan Undang-undang.
Mahkamah konstitusi memberi-kan ruang bagi mantan narapidana dengan mengatakan untuk jabatan yang dipilih oleh rakyat, para mantan napi tersebut harus mengumumkan kepada masyarakat kalau yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Namun case saat itu adalah terhadap suatu tindak pidana umum yang dianggap lalai atau alpa, bukan terhadap tindak pidana khusus yang sangat merugikan keuangan Negara. Meskipun terdakwa telah

## tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang menyebutkan:
“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.
Dari beberapa aturan larangan tersebut, terlihat bahwa aturan
mengenai larangan ini sudah pernah ada namun karena dianggap melanggar konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa aturan tersebut dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) No. 14-17/PUU- V/2007, No. 004/PUU-VII/2009, No.
42/PUU-XII/2015, dan No. 71-PUU-XIV-
1 Bab Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
2 Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang funsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ibid. Pasal 1 Angka 1.
3 Jawaban Termohon Perkara 30 P/HUM/2018. Mekanisme penyusunan perubahan peraturan yang partisipatif secara konsisten dengan mekanisme a) Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU; b) Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU; c) Melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (stakeholder); d) Melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri; e) Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum; f) Menyusun perumusan akhir dan

## 2016.  Namun melihat dari sisi “hukum
sebagai sarana rekayasa sosial”, terdapat keinginan menciptakan pemimpin hasil pemilu yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan harapan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 1 dan berintegritas, karena pemimpin dalam suatu pemerintahan 2 mempunyai peranan dan sangat menentukan eksistensi suatu Negara.
Pembatalan beberapa aturan larangan  dalam UU  oleh Mahkamah Konstitusi, tidak lantas  membuat KPU mengurungkan niatnya untuk membuat suatu aturan yang melarang mantan narapidana  korupsi  mencalonkan diri pada pemilihan umum serentak 2019 dengan harapan terpilihnya pemimpin yang bersih dan berintegritas pada pemilu 2019 sesuai amanah reformasi.
Proses  penyusunan 3 aturan larangan
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 58 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
batasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang. Dalam pandangan MK pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud
“semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
Berikut beberapa Putusan MK dan Putusan MA yang memberikan jaminan konstitusionalitas hak politik mantan narapidana dalam pesta demokrasi. a. Putusan Mahkamah Konstitusi 1) Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007, yang menguji Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah-an Daerah, bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), serta Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam Putusan ini, MK memberikan ruang kepada mantan terpidana untuk menggunakan hak politiknya karena sesuai dengan ketentuan UU permasyarakatan, namun mahkamah juga membatasi hak politik bagi mantan narapidana dengan ketentuan, pertama bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, keduan berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ketiga Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan keempat bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
2) Putusan MK No. 004/PUU-VII/2009 yang menguji Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
menerima hukumannya dan dianggap bersih kembali, harus diperhatikan sifat dari tindak pidana korupsi yang telah menjadi suatu kebiasaan dan dapat dikatakan merupakan residivis ketika hukum yang ada dianggap tidak lagi memberikan rasa takut, menjadi tolak ukur juga, hukum itu ada untuk membatasi tindakan seseorang ketika hal tersebut memang harus diatur, mengingat beberapa dekade ini maraknya operasi tangkap tangan anggota-anggota legislatif oleh Komisi pemberantasan korupsi, baik tingkat pusat maupun di daerah, bahkan tidak sedikit pelaku korupsi adalah seorang residivis.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam Kajian hukum ini adalah yuridis normatif (normative legal research),
yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 5
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.
6 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.
undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. 6 C. Pembahasan 1. Konstitusionalitas Hak Politik Mantan

## Narapidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan
Undang-Undang Dasar 1945 pada
Pasal 27 ayat (1) mengatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", dan Pasal 28 J ayat (2)
"dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang- undang".
Hal ini dipertegas lagi oleh Mahkamah Konstitusi dan sejalan sebagaimana Putusan MK No. 011- 017/PUU-I/2003 prinsipnya mengenai hak yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yang mengatakan dimungkinkannya pem-
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 59 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 59
batasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang. Dalam pandangan MK pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
Berikut beberapa Putusan MK dan Putusan MA yang memberikan jaminan konstitusionalitas hak politik mantan narapidana dalam pesta demokrasi.

## a. Putusan Mahkamah Konstitusi
1) Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007,
yang menguji Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah-an Daerah, bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), serta Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam Putusan ini, MK memberikan ruang kepada mantan terpidana untuk menggunakan hak politiknya karena sesuai dengan ketentuan UU permasyarakatan, namun mahkamah juga membatasi hak politik bagi mantan narapidana dengan ketentuan, pertama bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, keduan berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ketiga Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan keempat bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
2) Putusan MK No. 004/PUU-VII/2009 yang menguji Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
menerima hukumannya dan dianggap bersih kembali, harus diperhatikan sifat dari tindak pidana korupsi yang telah menjadi suatu kebiasaan dan dapat dikatakan merupakan residivis ketika hukum yang ada dianggap tidak lagi memberikan rasa takut, menjadi tolak ukur juga, hukum itu ada untuk membatasi tindakan seseorang ketika hal tersebut memang harus diatur, mengingat beberapa dekade ini maraknya operasi tangkap tangan anggota-anggota legislatif oleh Komisi pemberantasan korupsi, baik tingkat pusat maupun di daerah, bahkan tidak sedikit pelaku korupsi adalah seorang residivis.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam Kajian hukum ini adalah yuridis normatif (normative legal research), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 5

## Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

## undangan yang relevan dengan isu
hukum yang sedang dikaji. 6

## C. Pembahasan

## 1. Konstitusionalitas Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan
Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 ayat (1) mengatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", dan Pasal 28 J ayat (2) "dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang- undang".
Hal ini dipertegas lagi oleh Mahkamah Konstitusi dan sejalan sebagaimana Putusan MK No. 011- 017/PUU-I/2003 prinsipnya mengenai hak yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yang mengatakan dimungkinkannya pem-
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 60 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
hukuman dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara  wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana tujuan UU
Pemasyarakatan pada Pasal 2 yang mengatakan “Sistem Pemasyaratan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, mem-perbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. 3) Putusan MK No.  42/PUU-XII/2015 yang menguji Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk memnyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor
4/PUU-VII/2009. Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang teresebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 60
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua  Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Putusan ini, MK juga memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-
kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya dengan tujuan
pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar penjara atau lembaga
permasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji uintuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian seorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidaklah tepat jika diberikan hukuman lagi Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015, sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mengatakan bahwa batas-batas hukum pidana berlaku terhadap seseorang (termasuk pada diri Pemohon) ketika orang itu ditetapkan sebagai
tersangka, kemudian terdakwa, dan terpidana sampai dengan selesainya menjalani sanksi-sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Jadi apabila terpidana (Pemohon) telah menjalani pidana sesuai sanksi yang diberikan kepadanya, maka terpidana (Pemohon) kembali menjadi orang biasa/subjek hukum yang harus dikembalikan segala hak dan kewajibannya. Berdasarkan UU Pemasyarakatan, terhadap agar orang yang telah menjalani
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 61 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 61
hukuman dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara  wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana tujuan UU Pemasyarakatan pada Pasal 2 yang mengatakan “Sistem Pemasyaratan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, mem-perbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.
3) Putusan MK No.  42/PUU-XII/2015 yang menguji Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk memnyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009. Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang teresebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan

## Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua  Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam Putusan ini, MK juga memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang- kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya dengan tujuan pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar penjara atau lembaga
permasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji uintuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian seorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidaklah tepat jika diberikan hukuman lagi Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015, sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mengatakan bahwa batas-batas hukum pidana berlaku terhadap seseorang (termasuk pada diri Pemohon) ketika orang itu ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, dan terpidana sampai dengan selesainya menjalani sanksi-sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Jadi apabila terpidana (Pemohon) telah menjalani pidana sesuai sanksi yang diberikan kepadanya, maka terpidana (Pemohon) kembali menjadi orang biasa/subjek hukum yang harus dikembalikan segala hak dan kewajibannya. Berdasarkan UU Pemasyarakatan, terhadap agar orang yang telah menjalani
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 62 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 63
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Mahkamah Konstitusi, dalam putusan ini memberikan pengecualian terhadap terpidana
yang melakukan tindak  pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindakpidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. b. Putusan Mahkamah Agung Terhadap beberapa permohonan hak uji materiil di MA 7 Poin Menimbang PKPU No. 26/2018 Terhadap PKPU No. 14 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf UU No. 7/2017 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.
8 Pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf j PKPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
9 Pengujian Pasal 60 ayat (1) huruf g dan huruf j dan Pasal 65 ayat (1) huruf c angka 9 dan 10 PKPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
10 Pengujian Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
mengenai larangan pencalonan mantan napi korupsi, yaitu Pengujian terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf g dan j  PKPU Nomor 14 Tahun
2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah 7 (pencalonan DPD) diantaranya 30P/HUM/ 2018, 33P/HUM/2018, 8 36 P/HUM/2018, 9 53 P/HUM/2018. 10 Sedangkan Pengujian terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (pencalonan DPRD)
mengulangi perbuatannya. Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya. Dengan demikian, hak konstitusional mantan narapidana juga dijamin secara bersyarat dimana mewajibkan bagi mantan narapidana secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana.
Dalam Putusan ini, terdapat tiga orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menolak permohonan dengan pertimbangan bahwa, Mahkamah telah memberikan jalan keluar, yaitu memberi kesempatan bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih (elected officials). Dengan dibukanya
kesempatan kepada mantan narapidana dalam berpolitik berarti Mahkamah Konstitusi telah berbuat adil dan telah mengembalikan hak- haknya yang telah dirampas karena dulu pernah dipidana. Dengan demikian maka penafsiran terhadap ketentuan “syarat tidak pernah dipidana” telah selesai, sehingga “syarat tidak pernah dipidana” tetap dimaknai sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.
Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dituangkan dalam putusan-putusan sebelumnya mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo. 4) Putusan MK No. 71-PUU-XIV-2016 yang menguji Pasal 7 ayat (2) huruf
g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8),
dan Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 63 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 63
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi, dalam putusan ini memberikan pengecualian terhadap terpidana yang melakukan tindak  pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindakpidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

## b. Putusan Mahkamah Agung

## Terhadap beberapa permohonan hak uji materiil di MA
7 Poin Menimbang PKPU No. 26/2018 Terhadap PKPU No. 14 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf UU No. 7/2017 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.
8 Pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf j PKPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
9 Pengujian Pasal 60 ayat (1) huruf g dan huruf j dan Pasal 65 ayat (1) huruf c angka 9 dan 10 PKPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
10 Pengujian Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
mengenai larangan pencalonan mantan napi korupsi, yaitu Pengujian terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf g dan j  PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah 7 (pencalonan DPD)
diantaranya 30P/HUM/ 2018,
33P/HUM/2018, 8 36 P/HUM/2018, 9 53 P/HUM/2018. 10 Sedangkan Pengujian terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (pencalonan DPRD)
mengulangi perbuatannya. Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.
Dengan demikian, hak konstitusional mantan narapidana juga dijamin secara bersyarat dimana mewajibkan bagi mantan narapidana secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana. Dalam Putusan ini, terdapat tiga orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati menolak permohonan dengan pertimbangan bahwa, Mahkamah telah memberikan jalan keluar, yaitu memberi kesempatan bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih (elected officials). Dengan dibukanya
kesempatan kepada mantan narapidana dalam berpolitik berarti Mahkamah Konstitusi telah berbuat adil dan telah mengembalikan hak- haknya yang telah dirampas karena dulu pernah dipidana. Dengan demikian maka penafsiran terhadap ketentuan “syarat tidak pernah dipidana” telah selesai, sehingga “syarat tidak pernah dipidana” tetap dimaknai sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.
Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dituangkan dalam putusan-putusan sebelumnya mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo.
4) Putusan MK No. 71-PUU-XIV-2016
yang menguji Pasal 7 ayat (2) huruf
g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), dan Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 64 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 65
Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 73 Undang-Undang tersebut menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”; Bahwa dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan kalaupun
ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan Undang-Undang, atau berdasarkan Putusan Hakim
Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mencantumkan pembatasan tersebut di dalam hukuman tambahan sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Bahwa penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat PKPU (Objek HUM) merupakan sebuah keniscayaan, sehingga pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan- pembatasan hak asasi warga negara untuk dipilih maupun memilih dan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang in casu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Vide Pasal 10 ayat (1) huruf a M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 64
43P/HUM/2018, 11 44P/HUM/2018, 12 45P/HUM/2018, 13 46P/HUM/2018, 14
47P/HUM/2018, 15
49P/HUM/2018, 16 51P/HUM/2018, 17 55P/HUM/2018. 18 Terhadap konstitusionalitas mantan terpidana dalam pencalonan DPD dan DPRD, Mahkamah Agung konsisten dengan pertimbangan hukum pada perkara 30P/HUM/2018 19 jo  perkara 11 Pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
12 Pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
13 Pengujian PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
14 Pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
15 Pengujian Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
16 Pengujian Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) huruf g PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
17 Pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
18 Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf e PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
19 Pendapat  mahkamah, halaman 55
46P/HUM/2018, 20 yang mengata- kan:
Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 65 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 65
Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 73 Undang-Undang tersebut menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”;
Bahwa dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan kalaupun
ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan Undang-Undang, atau berdasarkan Putusan Hakim Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mencantumkan pembatasan tersebut di dalam hukuman tambahan sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Bahwa penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat PKPU (Objek HUM) merupakan sebuah keniscayaan, sehingga pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan- pembatasan hak asasi warga negara untuk dipilih maupun memilih dan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang in casu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Vide Pasal 10 ayat (1) huruf a
43P/HUM/2018, 11
44P/HUM/2018, 12 45P/HUM/2018, 13
46P/HUM/2018, 14 47P/HUM/2018, 15
49P/HUM/2018, 16
51P/HUM/2018, 17
55P/HUM/2018. 18

## Terhadap konstitusionalitas mantan terpidana dalam
pencalonan DPD dan DPRD,
Mahkamah Agung konsisten dengan pertimbangan hukum pada perkara 30P/HUM/2018 19 jo  perkara
11 Pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
12 Pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
13 Pengujian PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
14 Pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
15 Pengujian Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
16 Pengujian Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) huruf g PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
17 Pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
18 Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf e PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
19 Pendapat  mahkamah, halaman 55
46P/HUM/2018, 20 yang mengata- kan:
Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 66 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 67 "setiap warga masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Pembatasan hak secara spesifik dimuat dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 35 Ayat (1) menyebutkan bahwa
“hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang- undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah: 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. 2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata. 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. 4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadiwali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri. 5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. 6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu. Bahwa berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 35 Ayat
(1) KUHP jelas bahwa adanya hak terbatas  yang dapat dicabut berdasarkan UU.  Bahwa  hak memilih dan dipilih dan memegang jabatan tertentu seorang terpidana dapat dicabut hak politiknya melalui putusan hakim, hal tersebut sejalan dengan Putusan MK dalam memutus Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 60 huruf g mengenai larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota bagi mereka yang "bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan sebagai berikut: “(1) materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara
RI’);.
Dengan demikian, pada prinsipnya konstitusionalitas hak politik mantan narapidana berdasarkan putusan pengadilan baik MK maupun MA, selaras dengan UUD 1945 yang menyebutkan pada pasal 27 ayat (1)
bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”,  Pasal  28 menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang” dan Pasal 28 D ayat (3) menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, hal mengenai hak konstitusional warga Negara dijamin oleh Undang-Undang Dasar, beserta dengan pembatasan hak-hak konstitusional warga Negara tersebut. Konstitusi menjamin hak masyarakat untuk memilih  dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya, hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik dengan lisan maupun dengan tulisan, dan hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan, yang dalam hal ini dipilih melalui pemilihan umum maupun tidak melalui pemilihan umum. Namun meskipun konstitusi menjamin hak tersebut, konstitusi juga mengatur mengenai pembatasan hak pada Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa:
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 67 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 67

## "setiap warga masyarakat
dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".
Pembatasan hak secara spesifik dimuat dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 35 Ayat (1) menyebutkan bahwa
“hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang- undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadiwali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
Bahwa berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 35 Ayat (1) KUHP jelas bahwa adanya hak terbatas  yang dapat dicabut berdasarkan UU.  Bahwa  hak memilih dan dipilih dan memegang jabatan tertentu seorang terpidana dapat dicabut hak politiknya melalui putusan hakim, hal tersebut sejalan dengan Putusan MK dalam memutus Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 60 huruf g mengenai larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi mereka yang "bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk
Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan sebagai berikut: “(1) materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI’);.

## Dengan demikian, pada prinsipnya konstitusionalitas hak
politik mantan narapidana berdasarkan putusan pengadilan baik MK maupun MA, selaras dengan UUD 1945 yang menyebutkan pada pasal 27 ayat (1) bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”,  Pasal  28 menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang” dan Pasal 28 D ayat (3) menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, hal mengenai hak konstitusional warga Negara dijamin oleh Undang-Undang Dasar, beserta dengan pembatasan hak-hak konstitusional warga Negara tersebut. Konstitusi menjamin hak masyarakat untuk memilih  dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya, hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik dengan lisan maupun dengan tulisan, dan hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan, yang dalam hal ini dipilih melalui pemilihan umum maupun tidak melalui pemilihan umum.
Namun meskipun konstitusi menjamin hak tersebut, konstitusi juga mengatur mengenai pembatasan hak pada Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa:
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 68 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
membatalkan aturan larangan tersebut, meskipun niat KPU mewujudkan pemilu berintegritas, namun KPU keliru mengatur larangan tersebut melalui Peraturan KPU, seharusnya pengaturan larangan ini diatur dalam UU. Pengaturan larangan dalam Peraturan KPU tidak dapat dibenarkan dan dapat dikatakan bahwa KPU telah melanggar batas kewenangannya, karena hal ini terkategori “menghilangkan hak politik” dan jelas sudah diatur dalam UUD, UU, Putusan-Putusan pengadilan, baik
Putusan MK maupun Putusan MA.
Terhadap aturan larangan, Mahkmah Konstitusi sangat menyadari pentingnya “hukum sebagai alat rekayasa sosial” dalam pertimbangan
Putusan Perkara 14-17/PUU-V/2007, dimana mahkamah mengatakan:
Sementara itu, terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan
seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan orang sebagaimana dimaksud Pasal 27
Ayat (1) UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial  tertentu lainnya.  Jadi, haruslah dipahami bahwa pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya. Hal mana dapat dibenarkan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bersyarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” dengan diartikan tidak
organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau pun tak langsung dalam G.30. S/PKI atau organisasi terlarang lainnya".
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 011-017/PUU-I/2003, menyebutkan mengenai hak yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, yang dalam pandangan MK pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

## 2. Larangan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Serentak Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial
Melihat hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum praktikal (social engineering by law), adalah bagaimana kita menggerakan atau mengontrol tingkah laku anggota masyarakat  untuk mencapai keadaan yang diinginkan melalui hukum dalam cita pembangunan hukum. Sehubung dengan pembangunan hukum, hukum sebagai sarana rekayasa sosial merupakan salah satu unsur dalam pemajuan hukum tersebut. Maka dipandang dari segi pembentukan hukum sebagai upaya terhadap mencapai tujuan hukum, pengaturan larangan yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri pada pemilihan umum merupakan suatu terobosan yang ditempuh oleh KPU sebagai lembaga yang independen untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bersih.
Sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya, pengaturan larangan bukan kali pertama meskipun Mahkamah Konstitusi selalu
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 69 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 69
membatalkan aturan larangan tersebut, meskipun niat KPU mewujudkan pemilu berintegritas, namun KPU keliru mengatur larangan tersebut melalui Peraturan KPU, seharusnya pengaturan larangan ini diatur dalam UU. Pengaturan larangan dalam Peraturan KPU tidak dapat dibenarkan dan dapat dikatakan bahwa KPU telah melanggar batas kewenangannya, karena hal ini terkategori “menghilangkan hak politik” dan jelas sudah diatur dalam UUD, UU, Putusan-Putusan pengadilan, baik Putusan MK maupun Putusan MA.
Terhadap aturan larangan, Mahkmah Konstitusi sangat menyadari pentingnya “hukum sebagai alat rekayasa sosial” dalam pertimbangan Putusan Perkara 14-17/PUU-V/2007, dimana mahkamah mengatakan:
Sementara itu, terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan
seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan orang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial  tertentu lainnya.  Jadi, haruslah dipahami bahwa pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya. Hal mana dapat dibenarkan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.
Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bersyarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” dengan diartikan tidak
organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau pun tak langsung dalam G.30. S/PKI atau organisasi terlarang lainnya".
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 011-017/PUU-I/2003, menyebutkan mengenai hak yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, yang dalam pandangan MK pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan.
Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

## 2. Larangan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Serentak Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial
Melihat hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum praktikal (social engineering by law), adalah bagaimana kita menggerakan atau mengontrol tingkah laku anggota masyarakat  untuk mencapai keadaan yang diinginkan melalui hukum dalam cita pembangunan hukum. Sehubung dengan pembangunan hukum, hukum sebagai sarana rekayasa sosial merupakan salah satu unsur dalam pemajuan hukum tersebut. Maka dipandang dari segi pembentukan hukum sebagai upaya terhadap mencapai tujuan hukum, pengaturan larangan yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri pada pemilihan umum merupakan suatu terobosan yang ditempuh oleh KPU sebagai lembaga yang independen untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bersih.
Sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya, pengaturan larangan bukan kali pertama meskipun Mahkamah Konstitusi selalu
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 70 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
seseorang dari suatu jabatan khususnya jabatan-jabatan publik tertentu. Hal ini juga dimaksudkan sebagai upaya preventif bagi seorang yang berniat akan mencalonkan diri sebagai pejabat publik dikemudian hari untuk senantiasa menjaga prilaku dan tindakannya dari perbuatan tercela yang dapat berakibat pemidanaan bagi dirinya, apalagi ditengah-tengah keadaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih memegang nilai-nilai primodialisme dimana hanya orang-orang baik dan terpercayalah yang dapat dijadikan panutan dan teladan. Ketentuan larangan terhadap mantan koruptor juga bertujuan agar jabatan-jabatan publik tersebut dipegang oleh orang-orang yang bersih baik kepribadiannya maupun “track recordnya” yang merupakan tuntutan era reformasi yang telah lama mengidamkan terciptanya good corporate governance  (tata kelola pemerintahan yang baik) melalui pejabat-pejabat publik yang terbaik yang terpilih.  Sebagaimana diketahui pemberitaan yang dipenuhi dengan kasus korupsi para pejabat negara, seolah korupsi telah mendarah daging sehingga sulit untuk diberantas.
Dengan demikian, apabila melihat tingginya angka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dewasa ini, khususnya yang dipilih oleh rakyat sangat beralasan hukum untuk adanya pengaturan larangan tersebut, karena dewasa ini korupsi merupakan suatu “tindak pidana khusus” bukan tindak pidana alpa atau tindak pidana politik sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi sudah seharusnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Alasan utama dalam beberapa putusan pengadilan mensyaratkan pemberlakuan larang ini, baik putusan MK maupun putusan MA adalah “Hak Asasi Manusia” yang dijamin oleh konstitusi dan “pencabutan hak politik tidak dalam bentuk putusan pengadilan”. Namun tidaklah tepat juga menyamakan semua tindak pidana karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus dan dikalkulasikan  sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas
mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu  yang memerlukan persyaratan berbeda. Pada Pertimbangan MK juga menyebutkan tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya.
Bahwa adalah benar UUD 1945 memberikan jaminan hak konstitusional bagi warga negara, namun jaminan tersebut sifatnya adalah asasi dan universal. Artinya, berlaku terhadap siapapun dalam status yang sama dalam arti tanpa cela menurut hukum (tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap) sehingga terjaga integritas moralnya. Hal tersebut dapat dipahami karena berlakunya pasal-pasal tersebut juga dibatasi secara konstitusional yang berdasarkan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Merujuk kepada jawaban Dewan
Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam perkara 14-17/PUU-V/2007, yang pada pokoknya mengatakan, padahal Pengaturan larangan terhadap mantan napi koruptor adalah standar kelayakan untuk ukuran integritas moral (ukuran moralitas menyeluruh baik pada masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang ketika sedang memegang jabatan publik) yang terkait dengan pengangkatan dan/atau pemberhentian
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 71 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 71
seseorang dari suatu jabatan khususnya jabatan-jabatan publik tertentu. Hal ini juga dimaksudkan sebagai upaya preventif bagi seorang yang berniat akan mencalonkan diri sebagai pejabat publik dikemudian hari untuk senantiasa menjaga prilaku dan tindakannya dari perbuatan tercela yang dapat berakibat pemidanaan bagi dirinya, apalagi ditengah-tengah keadaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih memegang nilai-nilai primodialisme dimana hanya orang-orang baik dan terpercayalah yang dapat dijadikan panutan dan teladan. Ketentuan larangan terhadap mantan koruptor juga bertujuan agar jabatan-jabatan publik tersebut dipegang oleh orang-orang yang bersih baik kepribadiannya maupun “track recordnya” yang merupakan tuntutan era reformasi yang telah lama mengidamkan terciptanya good corporate governance  (tata kelola pemerintahan yang baik) melalui pejabat-pejabat publik yang terbaik yang terpilih.  Sebagaimana diketahui pemberitaan yang dipenuhi dengan kasus korupsi para pejabat negara, seolah korupsi telah mendarah daging sehingga sulit untuk diberantas.
Dengan demikian, apabila melihat tingginya angka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dewasa ini, khususnya yang dipilih oleh rakyat sangat beralasan hukum untuk adanya pengaturan larangan tersebut, karena dewasa ini korupsi merupakan suatu “tindak pidana khusus” bukan tindak pidana alpa atau tindak pidana politik sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi sudah seharusnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Alasan utama dalam beberapa putusan pengadilan mensyaratkan pemberlakuan larang ini, baik putusan MK maupun putusan MA adalah “Hak Asasi Manusia” yang dijamin oleh konstitusi dan “pencabutan hak politik tidak dalam bentuk putusan pengadilan”. Namun tidaklah tepat juga menyamakan semua tindak pidana karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus dan dikalkulasikan  sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas
mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu serta dengan
mempertimbangkan sifat jabatan tertentu  yang memerlukan persyaratan berbeda. Pada Pertimbangan MK juga menyebutkan tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya.
Bahwa adalah benar UUD 1945 memberikan jaminan hak konstitusional bagi warga negara, namun jaminan tersebut sifatnya adalah asasi dan universal. Artinya, berlaku terhadap siapapun dalam status yang sama dalam arti tanpa cela menurut hukum (tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap) sehingga terjaga integritas moralnya. Hal tersebut dapat dipahami karena berlakunya pasal-pasal tersebut juga dibatasi secara konstitusional yang berdasarkan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
Merujuk kepada jawaban Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam perkara 14-17/PUU-V/2007, yang pada pokoknya mengatakan, padahal Pengaturan larangan terhadap mantan napi koruptor adalah standar kelayakan untuk ukuran integritas moral (ukuran moralitas menyeluruh baik pada masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang ketika sedang memegang jabatan publik) yang terkait dengan pengangkatan dan/atau pemberhentian
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 72 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Maret 2016 dengan dugaan menerima suap dan dihukum 4 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta hasil pengembangan kasus dugaan korupsi dengan tersangka
Damayanti Wisnu Putranti dari PDI-P. 26 pada 13 Januari 2016: Damayanti Wisnu
Putranti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Politikus PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti, tertangkap tangan yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, hingga saat ini proses masih berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pada 20 Oktober 2015: Dewie Yasin Limpo dari Partai Hanura Anggota Komisi
VII DPR, terkena operasi tangkap tangan divonis pidana 6 tahun penjara. Pada tanggal 16 Oktober 2015: Patrice Rio Capella Anggota DPR dari Partai Nasdem, terbukti menerima gratifikasi terkait proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah badan usaha milik daerah di Provinsi Sumatera
mengembalikan uang suap sebesar $305 ribu tetapi ditolak Direktorat Gratifikasi KPK lantaran terkait dengan tindak pidana yang sedang ditangani lembaga antirasuah.
26 Ibid.
Utara oleh kejaksaan dan divonuis penjara selama 1.5 tahun dan denda Rp 50 juta. Selain itu, pengadilan juga mencabut hak politik untuk memilih serta dipilih selama 5 tahun terhitung sejak yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana. Pada tanggal 9 April 2015: Adriansyah Politisi PDI-P, tangkap tangan diduga menerima suap terkait dengan perizinan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan dan divonis hukum penjara 3 tahun dan denda Rp 100 juta. 27 Merujuk pada data diatas, dapat kita lihat bahwa tingginya angka korupsi dari pejabat publik  yang dipilih oleh rakyat, itu sangat merugikan masyarakat dan marusak tatanan pemerintah, hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya korupsi berjamaah di DPRD Jawa Timur, yang akhirnya mengganti keseluruhan anggota DPRD yang terkait korupsi.
Bahkan dari pelaku korupsi, tidak sedikit diantara tersangka korupsi merupakan residivis dalam perkara korupsi, berikut beberapa legislatif yang merupakan residivis dalam perkara
(systematic dan  widespread) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Tindak pidana korupsi memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi ini.
Korupsi yang dilakukan oleh legislatif sejak dilantik pada 1 Oktober 2014,  sudah tujuh dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2014-2019 ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sangkaan menerima suap. 21 Tiga
di antara mereka sedang menjalani hukuman penjara, dan yang lain masih menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau dalam proses
21 LINI MASA: Anggota DPR 2014-2019 yang terlibat korupsi Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2014-2019 yang terlibat kasus korupsi.  https://www.rappler.com/indonesia/138209-anggota- dpr-tersangka-korupsi. Diakses pada 18 September 2018.
22 Ibid
23 Di dakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.
24 Loc. cit
25 Diduga menerima suap dari Abdul Khoir terkait program aspirasi yang diusulkan, yakni proyek pembangunan jalan di Maluku. Sebenarnya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Budi sempat
pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).Ketujuh anggota legislatif itu berasal dari lintas partai dan komisi di DPR. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) "memimpin" dengan dua kader, sementara  Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan menjadi yang terbanyak dengan "menyumbangkan" tiga anggota.
Pada 28 Juni 2016: I Putu Sudiartana
dari Partai Demokrat di Komisi III DPR tertangkap  operasi tangkap tangan (OTT). 22 Kemudian pada tanggal 27 April 2016: Andi Taufan Tiro 23 dari Partai
Amanat Nasional (PAN) anggota Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan tuduhan menerima suap dan anggota Komisi V lain, Damayanti Wisnu Putranti dari PDI- P. 24 Pada  2 Maret 2016: Budi
Supriyanto 25 dari Partai Golkar ditetapkan sebagai tersangka pada 2
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 73 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 73
Maret 2016 dengan dugaan menerima suap dan dihukum 4 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta hasil pengembangan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Damayanti Wisnu Putranti dari PDI-P. 26 pada 13 Januari 2016: Damayanti Wisnu Putranti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Politikus PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti, tertangkap tangan yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, hingga saat ini proses masih berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Pada 20 Oktober 2015: Dewie Yasin Limpo dari Partai Hanura Anggota Komisi VII DPR, terkena operasi tangkap tangan divonis pidana 6 tahun penjara. Pada tanggal 16 Oktober 2015: Patrice Rio Capella Anggota DPR dari Partai Nasdem, terbukti menerima gratifikasi terkait proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah badan usaha milik daerah di Provinsi Sumatera
mengembalikan uang suap sebesar $305 ribu tetapi ditolak Direktorat Gratifikasi KPK lantaran terkait dengan tindak pidana yang sedang ditangani lembaga antirasuah.
26 Ibid.
Utara oleh kejaksaan dan divonuis penjara selama 1.5 tahun dan denda Rp 50 juta. Selain itu, pengadilan juga mencabut hak politik untuk memilih serta dipilih selama 5 tahun terhitung sejak yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana. Pada tanggal 9 April 2015: Adriansyah Politisi PDI-P, tangkap tangan diduga menerima suap terkait dengan perizinan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan dan divonis hukum penjara 3 tahun dan denda Rp 100 juta. 27
Merujuk pada data diatas, dapat kita lihat bahwa tingginya angka korupsi dari pejabat publik  yang dipilih oleh rakyat, itu sangat merugikan masyarakat dan marusak tatanan pemerintah, hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya korupsi berjamaah di DPRD Jawa Timur, yang akhirnya mengganti keseluruhan anggota DPRD yang terkait korupsi.
Bahkan dari pelaku korupsi, tidak sedikit diantara tersangka korupsi merupakan residivis dalam perkara korupsi, berikut beberapa legislatif yang merupakan residivis dalam perkara
(systematic dan  widespread) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Tindak pidana korupsi memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi ini.
Korupsi yang dilakukan oleh legislatif sejak dilantik pada 1 Oktober 2014,  sudah tujuh dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2014-2019 ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sangkaan menerima suap. 21 Tiga di antara mereka sedang menjalani hukuman penjara, dan yang lain masih menjalani sidang di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi atau dalam proses
21 LINI MASA: Anggota DPR 2014-2019 yang terlibat korupsi Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2014-2019 yang terlibat kasus korupsi.  https://www.rappler.com/indonesia/138209-anggota- dpr-tersangka-korupsi. Diakses pada 18 September 2018.
22 Ibid
23 Di dakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.
24 Loc. cit
25 Diduga menerima suap dari Abdul Khoir terkait program aspirasi yang diusulkan, yakni proyek pembangunan jalan di Maluku. Sebenarnya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Budi sempat

## pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
(BAP).Ketujuh anggota legislatif itu berasal dari lintas partai dan komisi di DPR. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) "memimpin" dengan dua kader, sementara  Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan menjadi yang terbanyak dengan "menyumbangkan" tiga anggota.
Pada 28 Juni 2016: I Putu Sudiartana dari Partai Demokrat di Komisi III DPR tertangkap  operasi tangkap tangan (OTT). 22 Kemudian pada tanggal 27 April 2016: Andi Taufan Tiro 23 dari Partai Amanat Nasional (PAN) anggota Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan tuduhan menerima suap dan anggota Komisi V lain, Damayanti Wisnu Putranti dari PDI- P. 24

## Pada  2 Maret 2016: Budi
Supriyanto 25 dari Partai Golkar ditetapkan sebagai tersangka pada 2
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 74 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 75 sama, harus dilakukan pencabutan hak politik seumur hidup dari seluruh pelaku tindak pidana korupsi sebagai konsistensi terobosan hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk memberi efek jera sehingga anggota masyarakat akan selalu senantiasa menjaga integritasnya agar tidak dicabut hak-hak konstitusionalnya, sebagaimana disebutkan sebelumnya yang dapat membatasi hak politik seorang warga Negara adalah undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam praktikya ketentuan-ketentuan dalam Undang- undang dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan koridor konstitusi, maka hal lain yang dapat membatasi hak politik  terpidana korupsi seumur hidup adalah menggunakan Putusan pengadilan.
Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada. Melalui putusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Penjelasan yang kita dengar mengenai dasar mengapa vonis tambahan tersebut dijatuhkan, karena hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan hak dan
wewenangnya sebagai pejabat publik. Ini menimbulkan kesengsaraan luas dalam masyarakat. Dasar hukum pencabutan hak politik tersebut terdapat pada Pasal 10 KUHP. Demikian pula Pasal 18 UU Tipikor Ayat 1 mengenai pidana tambahan, bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu. Apakah pencabutan hak tersebut melanggar hak asasi  seseorang, banyak ahli hukum berpandangan bukan pelanggaran karena masuk dalam derogable right, hak yang bisa dilanggar dalam rangka penegakan hukum.
Hak-hak yang dapat dicabut sesuai Pasal 35 Ayat (1) KUHP, adalah: (i) Hak memegang jabatan tertentu; (ii)  Hak memasuki angkatan bersenjata; (iii) Hak memilih dan dipilih; (iv) Hak menjadi penasihat, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengawas atas orang yang bukan anak sendiri; (v) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan (vi) Hak menjalankan pekerjaan tertentu. Pada masa lalu, hukuman tambahan tersebut bisa berupa kematian perdata (mort civile) bagi pelaku kejahatan berat,
namun sekarang umumnya tidak
korupsi pertama  Mochhamad Basuki
Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Fraksi
Partai Gerindra, yang ditetapkan sebagai tersangka menerima suap dari beberapa kepala dinas (Kadis) pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka Basuki sempat terseret kasus korupsi ketika menjadi ketua DPRD Surabaya terkait surat keputusan (SK) No. 03 Tahun 2002 tentang Tunjangan Kesehatan dan SK No. 09 terkait biaya operasional. Kedua, Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief yang sebelumnya terkait korupsi pembangunan unit sekolah baru SMAN 1 Labuan Amas Utara Tahun 2005-2006, sekarang tertangkap tangan oleh KPK atas kasus suap. 28 Ketiga Deni Fitriawan (48), ketua
LSM Peduli Pendidikan dan Pembangunan tertangkap Tim Saber
Pungli Polresta Bandar Lampung dalam operasi tangkap tangan (OTT) karena melakukan pemerasan terhadap kepala SMKN 1 Bandar Lampung, yang
28 Haris Fadhil – detikNew. Jumat 05 Januari 2018, 16:56 WIB. Bupati HST Kalsel, Tersangka KPK yang Pernah Dibui karena Korupsi.https://news.detik.com/berita/d-3801023/bupati-hst-kalsel-tersangka-kpk-yang- pernah-dibui-karena-korupsi. Diakses pada 18 September 2018.
29 Trimbunnews. Profil Pelaku Pemerasan Kepala SMKN 1: Mantan PNS dan Residivis Korupsi. Selasa, 24 April 2018 21:48. http://lampung.tribunnews.com/2018/04/24/profil-pelaku-pemerasan-kepala-smkn-1- mantan-pns-dan-residivis-korupsi?page=2. Diakses pada 18 September 2018.
30 Rekanan OTT Pungli Residivis Kasus Korupsi. Minggu, 26 Agustus 2018 08:02. Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Rekanan OTT Pungli Residivis Kasus Korupsi, http://aceh.tribunnews.com/2018/08/26/rekanan-ott-pungli-residivis-kasus-korupsi. Diakses pada 18 September 2018.
sebelumnya pernah tersangkut perkara kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2005 yang akhirnya dipecat dari pegawai negeri sipil ditahan di Rutan Way Hui selama satu tahun dua bulan. 29 Keempat kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Aceh Barat yang salah satu tersangka inisial MB merupakan residivis dalam kasus korupsi dan dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh  selama lima tahun penjara pada tahun 2012 dan Mahkamah Agung (MA)
menambah hukuman terhadap MB menjadi 6 tahun terkait kasus proyek Irigasi Jeuram, Nagan Raya, 30 dan masih banyak residivis korupsi lainnya.
Adanya Putusan pengadilan yang menghukum pelaku tindak pidana dianggap akan memberi efek jera, namun bagaimana apabila hukuman yang diberikan atau dijatuhkan tidak memberi efek jera, dengan demikian seharusnya untuk mencapai tujuan yang
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 75 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 75
sama, harus dilakukan pencabutan hak politik seumur hidup dari seluruh pelaku tindak pidana korupsi sebagai konsistensi terobosan hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk memberi efek jera sehingga anggota masyarakat akan selalu senantiasa menjaga integritasnya agar tidak dicabut hak-hak konstitusionalnya, sebagaimana disebutkan sebelumnya yang dapat membatasi hak politik seorang warga Negara adalah undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam praktikya ketentuan-ketentuan dalam Undang- undang dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan koridor konstitusi, maka hal lain yang dapat membatasi hak politik  terpidana korupsi seumur hidup adalah menggunakan Putusan pengadilan.
Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada. Melalui putusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Penjelasan yang kita dengar mengenai dasar mengapa vonis tambahan tersebut dijatuhkan, karena hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan hak dan
wewenangnya sebagai pejabat publik. Ini menimbulkan kesengsaraan luas dalam masyarakat. Dasar hukum pencabutan hak politik tersebut terdapat pada Pasal 10 KUHP. Demikian pula Pasal 18 UU Tipikor Ayat 1 mengenai pidana tambahan, bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu. Apakah pencabutan hak tersebut melanggar hak asasi  seseorang, banyak ahli hukum berpandangan bukan pelanggaran karena masuk dalam derogable right, hak yang bisa dilanggar dalam rangka penegakan hukum.
Hak-hak yang dapat dicabut sesuai Pasal 35 Ayat (1) KUHP, adalah: (i) Hak memegang jabatan tertentu; (ii)  Hak memasuki angkatan bersenjata; (iii) Hak memilih dan dipilih; (iv) Hak menjadi penasihat, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengawas atas orang yang bukan anak sendiri; (v) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan (vi) Hak menjalankan pekerjaan tertentu. Pada masa lalu, hukuman tambahan tersebut bisa berupa kematian perdata (mort civile) bagi pelaku kejahatan berat, namun sekarang umumnya tidak

## korupsi pertama  Mochhamad Basuki
Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Fraksi Partai Gerindra, yang ditetapkan sebagai tersangka menerima suap dari beberapa kepala dinas (Kadis) pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka Basuki sempat terseret kasus korupsi ketika menjadi ketua DPRD Surabaya terkait surat keputusan (SK)
No. 03 Tahun 2002 tentang Tunjangan Kesehatan dan SK No. 09 terkait biaya operasional. Kedua, Bupati Hulu Sungai
Tengah Abdul Latief yang sebelumnya terkait korupsi pembangunan unit sekolah baru SMAN 1 Labuan Amas Utara Tahun 2005-2006, sekarang tertangkap tangan oleh KPK atas kasus suap. 28 Ketiga Deni Fitriawan (48), ketua
LSM Peduli Pendidikan dan Pembangunan tertangkap Tim Saber Pungli Polresta Bandar Lampung dalam operasi tangkap tangan (OTT) karena melakukan pemerasan terhadap kepala SMKN 1 Bandar Lampung, yang
28 Haris Fadhil – detikNew. Jumat 05 Januari 2018, 16:56 WIB. Bupati HST Kalsel, Tersangka KPK yang Pernah Dibui karena Korupsi.https://news.detik.com/berita/d-3801023/bupati-hst-kalsel-tersangka-kpk-yang- pernah-dibui-karena-korupsi. Diakses pada 18 September 2018.
29 Trimbunnews. Profil Pelaku Pemerasan Kepala SMKN 1: Mantan PNS dan Residivis Korupsi. Selasa, 24 April 2018 21:48. http://lampung.tribunnews.com/2018/04/24/profil-pelaku-pemerasan-kepala-smkn-1- mantan-pns-dan-residivis-korupsi?page=2. Diakses pada 18 September 2018.
30 Rekanan OTT Pungli Residivis Kasus Korupsi. Minggu, 26 Agustus 2018 08:02. Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Rekanan OTT Pungli Residivis Kasus Korupsi, http://aceh.tribunnews.com/2018/08/26/rekanan-ott-pungli-residivis-kasus-korupsi. Diakses pada 18 September 2018.
sebelumnya pernah tersangkut perkara kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2005 yang akhirnya dipecat dari pegawai negeri sipil ditahan di Rutan Way Hui selama satu tahun dua bulan. 29 Keempat
kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Aceh Barat yang salah satu tersangka inisial MB merupakan residivis dalam kasus korupsi dan dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh  selama lima tahun penjara pada tahun 2012 dan Mahkamah Agung (MA) menambah hukuman terhadap MB menjadi 6 tahun terkait kasus proyek Irigasi Jeuram, Nagan Raya, 30 dan masih banyak residivis korupsi lainnya.
Adanya Putusan pengadilan yang menghukum pelaku tindak pidana dianggap akan memberi efek jera, namun bagaimana apabila hukuman yang diberikan atau dijatuhkan tidak memberi efek jera, dengan demikian seharusnya untuk mencapai tujuan yang
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 76 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
memegang suatu jabatan legislatif,
eksekutif, administratif atau yudisial dari satu negara peserta, ditunjuk atau dipilih, tetap atau sementara, dibayar atau tidak dibayar, terlepas dani senioritas orang itu”. Setiap orang yang melaksanakan fungsi publik, termasuk suatu instansi publik atau perusahaan publik, atau yang menyediakan suatu pelayanan publik, sebagaimana (ditetapkan) dalam hukum nasional negara peserta dan seperti yang diterapkan dalam bidang hukum yang bersangkutan di negara peserta.
Pengadilan pernah menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan pencabutan hak politik yang bersangkutan seumur hidup.
Pencabutan hak politik terpidana korupsi menjadi wajar karena mereka yang telah dipercaya rakyat, tetapi justru mengkhianati kepercayaan yang
31 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang- barang tersebut;
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
diberikan sehingga merupakan pengkhianatan terhadap daulat rakyat.
Putusan Pengadilan Tipikor yang mencabut hak politik sebagai pidana tambahan untuk tidak  memilih dan dipilih dalam jabatan publik atau jabatan yang dipilih rakyat, diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) 31 huruf d UU Nomor 31 Tahun
1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi). Hal itu juga ditegaskan dalam KUHPidana sebagai aturan umum, bahwa hak memilih dan dipilih bisa dicabut. Pencabutan hak tertentu seperti hak untuk dipilih dan dipilih dalam jabatan publik untuk memberikan efek jera sekaligus menimbulkan rasa takut bagi calon koruptor yang memiliki kehendak melakukan perbuatan korupsi.
Menurut Utrecht, pemidanaan bertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dari
diberlakukan. Hukuman tambahan lebih dimaksudkan mencegah seseorang menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang lagi.
Penegasan konstitusi hak politik warga negara, tertuang dalam Undang Undang tentang HAM khusus Pasal 43
Ayat (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih  dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pada Ayat (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (3) mengatakan bahwa Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
Masyarakat dunia melalui Majelis
Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB) telah memproklamasikan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948.
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang mencakup tidak saja hanya hak sipil dan hak politik (Hak Sipol) melainkan juga hak ekonomi, sosial, dan budaya (Hak Ekosob). Hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia ini merupakan bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia secara tertulis yang keberadaannya diakui oleh hampir seluruh negara dunia.
Beberapa pejabat yang pernah dicabut hak politiknya diantaranya, pertama  Anas Urbaningrum terpidana korupsi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. Vonis yang dijatuhkan pidana penjara dan denda, juga pencabutan hak politik dengan dalih bahwa sebagai pejabat publik tidak semestinya melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara.  Dalam hal ini pejabat publik berdasarkan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) pada lampiran Pasal 2 huruf a adalah "Setiap orang yang
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 77 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 77
memegang suatu jabatan legislatif, eksekutif, administratif atau yudisial dari satu negara peserta, ditunjuk atau dipilih, tetap atau sementara, dibayar atau tidak dibayar, terlepas dani senioritas orang itu”. Setiap orang yang melaksanakan fungsi publik, termasuk suatu instansi publik atau perusahaan publik, atau yang menyediakan suatu pelayanan publik, sebagaimana (ditetapkan) dalam hukum nasional negara peserta dan seperti yang diterapkan dalam bidang hukum yang bersangkutan di negara peserta.
Pengadilan pernah menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan pencabutan hak politik yang bersangkutan seumur hidup. Pencabutan hak politik terpidana korupsi menjadi wajar karena mereka yang telah dipercaya rakyat, tetapi justru mengkhianati kepercayaan yang
31 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang- barang tersebut;
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

## diberikan sehingga merupakan pengkhianatan terhadap daulat rakyat.
Putusan Pengadilan Tipikor yang mencabut hak politik sebagai pidana tambahan untuk tidak  memilih dan dipilih dalam jabatan publik atau jabatan yang dipilih rakyat, diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) 31 huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi). Hal itu juga ditegaskan dalam KUHPidana sebagai aturan umum, bahwa hak memilih dan dipilih bisa dicabut. Pencabutan hak tertentu seperti hak untuk dipilih dan dipilih dalam jabatan publik untuk memberikan efek jera sekaligus menimbulkan rasa takut bagi calon koruptor yang memiliki kehendak melakukan perbuatan korupsi.
Menurut Utrecht, pemidanaan bertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dari
diberlakukan. Hukuman tambahan lebih dimaksudkan mencegah seseorang menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang lagi.
Penegasan konstitusi hak politik warga negara, tertuang dalam Undang Undang tentang HAM khusus Pasal 43 Ayat (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih  dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pada Ayat (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (3) mengatakan bahwa Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
Masyarakat dunia melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB) telah memproklamasikan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948.

## Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi
Manusia yang mencakup tidak saja hanya hak sipil dan hak politik (Hak Sipol) melainkan juga hak ekonomi, sosial, dan budaya (Hak Ekosob). Hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia ini merupakan bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia secara tertulis yang keberadaannya diakui oleh hampir seluruh negara dunia.
Beberapa pejabat yang pernah dicabut hak politiknya diantaranya, pertama  Anas Urbaningrum terpidana korupsi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. Vonis yang dijatuhkan pidana penjara dan denda, juga pencabutan hak politik dengan dalih bahwa sebagai pejabat publik tidak semestinya melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara.  Dalam hal ini pejabat publik berdasarkan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) pada lampiran Pasal 2 huruf a adalah "Setiap orang yang
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 78 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
demokrasi tidak melindungi dan tidak mempergunakan nasib petani peternak sapi nasional, hal ini merupakan Korupsi politik, karena dilakukan oleh memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (serious crime). 34 Alasan yang membuat hakim menjatuhkan vonis pencabutan hak politik adalah pertama, perbuatan pidana yang dilakukan selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat. Kedua, selaku
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui Lembaga Partai
Politik. Ketiga, sebagai Penyelenggara Negara dan Petinggi Partai Politik seharusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi yang bersangkutan melakukan hal yang sebaliknya yang bertentangan dengan
34 Tempo.co. MA Hukum Bekas Presiden PKS 18 Tahun Penjara. https://nasional.tempo.co/read/607360/ma-hukum-bekas-presiden-pks-18-tahun-penjara. Diakses pada Sabtu, 9 Desember 2018. Pkl. 02.14 WIB.
cita-cita mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 35 Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik sangatlah dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana. Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang tidak lagi diberi kesempatan untuk memegang jabatan publik yang rentan terhadap perbuatan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN), sehingga dengan penjatuhan pidana tambahan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku
ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Tujuan yang bersifat deterrence  adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuan deterrence yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan yang bersifat publik yaitu agar anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serta yang bersifat jangka panjang untuk dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana sehingga hakim kemudian berpendapat bahwa jabatan politik yang digunakan untuk mencari keuntungan pribadi dan merugikan negara sangat berbahaya dalam negara
hukum demokrasi. 32 Pencabutan hak politik menggunkan putusan pengadilan menjadi jalan tengah untuk memutus saluran korupsi yang terus mengalir hingga ke berbagai penjuru elit politik tanah air.   Tujuan hukum ini sejalan dengan pendapat Rorcoe pound dengan gagasan  law is a tol social enginnering
32 Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum , Rahmat Teguh Santoso Gobel, SH.,MH Dan Mohamad Hidayat Muhtar, SH.  Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. https://www.kompasiana.com/hidayat21/5a896379cbe52311c4434413/analisis-yuridis-pencabutan- hak-politik-terpidana-korupsi-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia?page=all. Diakses paa 28 September 2018. Pukul 23.15 WIB.
33 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta
Pengalaman-Pengalaman Di Indonsia.(Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. III), Hlm. 152
karena  melihat ketakberdayaan hukum ditengah perubahan social. Sepaham dengan Satjipto Rahardjo yang mengatakan, di era kekinian hukum tidak lagi bisa dilihat sebagai satu-satunya alternative dalam pengaturan masyarakat. Disadari atau tidak, di Indonesia  sejak jaman kemerdekaan, sebetulnya telah terjadi suatu kompetisi terbuka antara keinginan untuk mempertahankan tatanan hukum dengan usaha melakukan pentaaan kembali politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 33
Kedua,  Luthfi Hasan Isaq mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera anggota Komisi I DPR RI bersama rekannya, Ahmad Fathanah, terbukti menerima suap terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Sebagai anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional telah mencederai kepercayaan rakyat banyak khususnya masyarakat pemilih yang telah memilihnya menjadi anggota DPR RI. Perbuatan menjadi ironi karena
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 79 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 79
demokrasi tidak melindungi dan tidak mempergunakan nasib petani peternak sapi nasional, hal ini merupakan Korupsi politik, karena dilakukan oleh memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (serious crime). 34
Alasan yang membuat hakim menjatuhkan vonis pencabutan hak politik adalah pertama, perbuatan pidana yang dilakukan selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat. Kedua, selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui Lembaga Partai Politik. Ketiga, sebagai Penyelenggara Negara dan Petinggi Partai Politik seharusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi yang bersangkutan melakukan hal yang sebaliknya yang bertentangan dengan
34 Tempo.co. MA Hukum Bekas Presiden PKS 18 Tahun Penjara. https://nasional.tempo.co/read/607360/ma-hukum-bekas-presiden-pks-18-tahun-penjara. Diakses pada Sabtu, 9 Desember 2018. Pkl. 02.14 WIB.
cita-cita mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 35
Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik sangatlah dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana. Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang tidak lagi diberi kesempatan untuk memegang jabatan publik yang rentan terhadap perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga dengan penjatuhan pidana tambahan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku
ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Tujuan yang bersifat deterrence  adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuan deterrence yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan yang bersifat publik yaitu agar anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serta yang bersifat jangka panjang untuk dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana sehingga hakim kemudian berpendapat bahwa jabatan politik yang digunakan untuk mencari keuntungan pribadi dan merugikan negara sangat berbahaya dalam negara hukum demokrasi. 32 Pencabutan hak politik menggunkan putusan pengadilan menjadi jalan tengah untuk memutus saluran korupsi yang terus mengalir hingga ke berbagai penjuru elit politik tanah air.   Tujuan hukum ini sejalan dengan pendapat Rorcoe pound dengan gagasan  law is a tol social enginnering
32 Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum , Rahmat Teguh Santoso Gobel, SH.,MH Dan Mohamad Hidayat Muhtar, SH.  Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
https://www.kompasiana.com/hidayat21/5a896379cbe52311c4434413/analisis-yuridis-pencabutan- hak-politik-terpidana-korupsi-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia?page=all. Diakses paa 28 September 2018. Pukul 23.15 WIB.
33 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonsia.(Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. III), Hlm. 152
karena  melihat ketakberdayaan hukum ditengah perubahan social. Sepaham dengan Satjipto Rahardjo yang mengatakan, di era kekinian hukum tidak lagi bisa dilihat sebagai satu-satunya alternative dalam pengaturan masyarakat. Disadari atau tidak, di Indonesia  sejak jaman kemerdekaan, sebetulnya telah terjadi suatu kompetisi terbuka antara keinginan untuk mempertahankan tatanan hukum dengan usaha melakukan pentaaan kembali politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 33
Kedua,  Luthfi Hasan Isaq mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera anggota Komisi I DPR RI bersama rekannya, Ahmad Fathanah, terbukti menerima suap terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Sebagai anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional telah mencederai kepercayaan rakyat banyak khususnya masyarakat pemilih yang telah memilihnya menjadi anggota DPR RI. Perbuatan menjadi ironi karena
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 80 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 81

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum. (Jakarta: Gunung Agung, 2002). Cik Hasan Bisri. Peradilan Agama di Indonesia,  (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2000). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,  (Jakarta:  Rajawali Pers, 1990). Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005). Asmarawati, S. H., M. H., Dr. Hj. Tina. Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan. (Yogyakarta: Perbit Deepublish, 2014). Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia,  (Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. III, 2009). B. Internet Aida Mardatillah/Moh Dani Pratama Huzaini. Berita Hukum Online, “MA Putuskan Mantan Narapidana Korupsi Boleh Nyaleg Karena bertentangan dengan UU Pemilu dan beberapa putusan MK”,  Jumat, 14 September  2018. www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b9b9cd52d877/ma-putuskan-mantan- narapidana-korupsi-boleh-nyaleg. Diakses pada 14 September 2018. Musakkir,  “Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum Dan Psikologi Hukum”. https://musakkir.page.tl/. Akses 17 September 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,  “Konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat”, https://kbbi.web.id/stereotip. Diakses pada 18 September 2018. LINI MASA: Anggota DPR 2014-2019 yang terlibat korupsi Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2014-2019 yang terlibat kasus korupsi. https://www.rappler.com/indonesia/138209-anggota-dpr-tersangka-korupsi. Diakses pada 18 September 2018. Di dakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Haris Fadhil – detikNew. Jumat 05 Januari 2018, 16:56 WIB. Bupati HST Kalsel, Tersangka KPK yang Pernah Dibui  karena Korupsi. https://news.detik.com/berita/d- 3801023/bupati-hst-kalsel-tersangka-kpk-yang-pernah-dibui-karena-korupsi. Diakses pada 18 September 2018. M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 80
tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang.

## D. Penutup
Pada prinsipnya, Konstitu-sionalitas Hak Politik Mantan Narapidana dijamin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya Putusan MK No. 14-17/PUU- V/2007, No. 004/PUU-VII/2009, No.
42/PUU-XII/2015, dan No. 71-PUU-XIV- 2016. Bukan hanya itu, Mahkmah Agung juga menjamin hak konstitusional dari seorang mantan narapidana diantaranya Putusan MA No. 30P/HUM/2018, 46P/HUM/2018. Terhadap Larangan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Serentak Dalam Perspektif Hukum Sebagai Alat Rekaya Sosial, apabila memang pemerintahan dan DPR memiliki kehendak dan prinsip yang kuat dalam mencegah tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan merevisi UU
Kepemiluan. Pengadilan juga dapat memperkuat melalui putusannya dengan menambah pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik terhadap terpidana Korupsi.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 81 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 81

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum. (Jakarta: Gunung Agung, 2002).
Cik Hasan Bisri. Peradilan Agama di Indonesia,  (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,  (Jakarta:  Rajawali Pers, 1990).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).
Asmarawati, S. H., M. H., Dr. Hj. Tina. Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan. (Yogyakarta: Perbit Deepublish, 2014).
Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia,  (Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. III,
2009).

## B. Internet
Aida Mardatillah/Moh Dani Pratama Huzaini. Berita Hukum Online, “MA Putuskan Mantan Narapidana Korupsi Boleh Nyaleg Karena bertentangan dengan UU Pemilu dan beberapa putusan MK”,  Jumat, 14 September  2018. www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b9b9cd52d877/ma-putuskan-mantan- narapidana-korupsi-boleh-nyaleg. Diakses pada 14 September 2018.
Musakkir,  “Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum Dan Psikologi Hukum”. https://musakkir.page.tl/. Akses 17 September 2018.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,  “Konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat”, https://kbbi.web.id/stereotip. Diakses pada 18 September 2018.
LINI MASA: Anggota DPR 2014-2019 yang terlibat korupsi Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2014-2019 yang terlibat kasus korupsi. https://www.rappler.com/indonesia/138209-anggota-dpr-tersangka-korupsi.
Diakses pada 18 September 2018.
Di dakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Haris Fadhil – detikNew. Jumat 05 Januari 2018, 16:56 WIB. Bupati HST Kalsel, Tersangka KPK yang Pernah Dibui  karena Korupsi. https://news.detik.com/berita/d- 3801023/bupati-hst-kalsel-tersangka-kpk-yang-pernah-dibui-karena-korupsi.
Diakses pada 18 September 2018.

## tindak pidana Korupsi dan tindak pidana
Pencucian Uang.

## D. Penutup

## Pada prinsipnya, Konstitu-sionalitas
Hak Politik Mantan Narapidana dijamin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya Putusan MK No. 14-17/PUU- V/2007, No. 004/PUU-VII/2009, No. 42/PUU-XII/2015, dan No. 71-PUU-XIV- 2016. Bukan hanya itu, Mahkmah Agung juga menjamin hak konstitusional dari seorang mantan narapidana diantaranya Putusan MA No. 30P/HUM/2018,
46P/HUM/2018.

## Terhadap Larangan Pencalonan

## Mantan Narapidana Korupsi Dalam

## Pemilu Serentak Dalam Perspektif
Hukum Sebagai Alat Rekaya Sosial, apabila memang pemerintahan dan DPR memiliki kehendak dan prinsip yang kuat dalam mencegah tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan merevisi UU Kepemiluan. Pengadilan juga dapat memperkuat melalui putusannya dengan menambah pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik terhadap terpidana Korupsi.
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 82 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Undangs-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Komisi PemilihanUmum nomor 14 Tahun 2018 tentang PencalonanPerseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. D. Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Putusan Mahkamah KonstitusI Nomor 14-17/PUU-V/2007 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-VII/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-PUU-XIV-2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 PID.SUS TPK 2013 PN. JKT. PST.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 Putusan Mahkamah Agung Nomor 33P/HUM/2018
“Profil Pelaku Pemerasan Kepala SMKN 1: Mantan PNS dan Residivis Korupsi”, Selasa, 24 April 2018 21:48. http://lampung.tribunnews.com/2018/04/24/profil-pelaku- pemerasan-kepala-smkn-1-mantan-pns-dan-residivis-korupsi?page=2. Diakses pada 18 September 2018. “Rekanan OTT Pungli Residivis Kasus Korupsi”, Minggu, 26 Agustus 2018 08:02. Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Rekanan OTT Pungli Residivis Kasus Korupsi, http://aceh.tribunnews.com/2018/08/26/rekanan-ott-pungli- residivis-kasus-korupsi. Diakses pada 18 September 2018. Prof. Dr. Johan Jasin, dkk, “Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, https://www.kompasiana.com/hidayat21/5a896379cbe52311c4434413/analisis- yuridis-pencabutan-hak-politik-terpidana-korupsi-dalam-perspektif-hak-asasi- manusia?page=all. Diakses paa 28 September 2018. Pukul 23.15 WIB.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kitap Undang-undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi,
2003).
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 83 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 83
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Undangs-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Komisi PemilihanUmum nomor 14 Tahun 2018 tentang PencalonanPerseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

## D. Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003
Putusan Mahkamah KonstitusI Nomor 14-17/PUU-V/2007 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-VII/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-PUU-XIV-2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017
Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 PID.SUS TPK 2013 PN. JKT. PST.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018

## Putusan Mahkamah Agung Nomor 33P/HUM/2018
“Profil Pelaku Pemerasan Kepala SMKN 1: Mantan PNS dan Residivis Korupsi”, Selasa, 24 April 2018 21:48. http://lampung.tribunnews.com/2018/04/24/profil-pelaku- pemerasan-kepala-smkn-1-mantan-pns-dan-residivis-korupsi?page=2. Diakses pada 18 September 2018.
“Rekanan OTT Pungli Residivis Kasus Korupsi”, Minggu, 26 Agustus 2018 08:02. Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Rekanan OTT Pungli Residivis Kasus Korupsi, http://aceh.tribunnews.com/2018/08/26/rekanan-ott-pungli- residivis-kasus-korupsi. Diakses pada 18 September 2018.
Prof. Dr. Johan Jasin, dkk, “Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, https://www.kompasiana.com/hidayat21/5a896379cbe52311c4434413/analisis- yuridis-pencabutan-hak-politik-terpidana-korupsi-dalam-perspektif-hak-asasi- manusia?page=all. Diakses paa 28 September 2018. Pukul 23.15 WIB.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Kitap Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20
17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 84 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 85

## PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM MELALUI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

## Oleh: Islamiyati, Ahmad Rofiq,
Rofah Setyowati, dan Achmad Arief Budiman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Jl. Prof. Sudharto No. 1 Semarang E-mail: Islamiyati@yahoo.co.id ABSTRAK Yurisprudensi  hakim  Mahkamah Agung  (MA)  diperlukan untuk menemukan hukum dibalik aturan perundangan yang ada, semua itu dilakukan untuk menegakkan keadilan. Hal inilah yang memunculkan masalah hukum, karena hakim tidak mendasarkan bunyi teks perundangan. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah yurisprudensi MA dapat menegakkan hukum perkawinan Islam di Indonesia?, dan sejauhmanakah penegakan hukumnya? Tujuannya untuk menjelaskan dan menganalisis yurisprudensi MA dalam penegakan hukum Islam perkawinan di Indonesia. Manfaatnya dapat diketahui sejauhmanakah yurisprudensi Mahkamah Agung dapat menegakkan hukum Islam di Indonesia.  Jenis penelitian library research, metode pendekatannya yuridis normatif, sumber datanya skunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan data dianalisis kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa yurisprudensi MA  adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam yang berasal dari lembaga peradilan, hakim  memegang peranan sangat penting dalam menegakkan hukum perkawinan  Islam karena hakim tidak terlepas dari ijtihad untuk menemukan hukum melalui pemahaman dan pemaknaan serta penafsiran teks UU. Batasan diperbolehkan berijtihad pada masalah dhanny. Tolak ukur yang digunakan adalah sejauhmana yurispudensi dapat mendatangkan kemashlahatan, kebahagiaan dan keadilan. Menurut hukum Islam kemashlahatan harus sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam ( maqashid tasyri’ ), yakni harus dapat memelihara agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Kata Kunci : Yurisprudensi, Penegakan Hukum, Hukum Islam. ABSTRACT The judicial jurisprudence of the Supreme Court is needed to find the law behind the existing legislation, all of which is done to uphold justice. This is what raises legal problems, because the judge does not base the text of the legislation. The problem in research is whether jurisprudence of the Supreme Court can enforce Islamic marriage law in Indonesia ?, and how far is law enforcement? The aim is to explain and analyze jurisprudence of the Supreme Court in the enforcement of marriage Islamic law in Indonesia. The benefit is that the extent to which the Supreme Court jurisprudence can uphold Islamic law in Indonesia. This type of research is library research, normative juridical approach, secondary data sources which include primary, secondary and tertiary legal materials, and qualitative data are analyzed. The results of the study explain that jurisprudence of the Supreme Court is one of the products of Islamic legal M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 84
Putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/HUM/2018 Putusan Mahkamah Agung Nomor 43P/HUM/2018 Putusan Mahkamah Agung Nomor 44P/HUM/2018 Putusan Mahkamah Agung Nomor 45P/HUM/2018 Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 Putusan Mahkamah Agung Nomor 47P/HUM/2018 Putusan Mahkamah Agung Nomor 49P/HUM/2018 Putusan Mahkamah Agung Nomor 51P/HUM/2018
Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018.