## URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA
Oleh Muhammad Fauzy Daulay 1)
T. Riza Zarzani 2)
Henry Aspan 3)
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan 1,2,3)
E-mail:
muhammadfauzydaulay@gmail.com 1)
trizazarzani@gmail.com 2)
henryaspan@gmail.com 3)

## ABSTRACT
P2P  Lending  is  a  technology  platform  that  makes  it  easy  for  the  public  to  provide  loan services  to  borrow  money  by  bringing  together  borrowers  and  lenders  who  need  digital capital  with  the  hope  of  competitive  returns.  However,  the  existence  of  these  companies actually harms consumers because the method of collecting money loans is not in accordance with  the  provisions  of  the  Financial  Services  Authority  regulations  and  the  principles  of security and safety in consumer protection. Several legal and illegal P2P lending companies in  collecting  debt  are  carried  out  in  an  intimidating  manner  and  disseminate  consumer personal data because they do not pay their debts in the allotted time. OJK and POLRI have difficulty  in  enforcing  the  law  against  these  companies  due  to  the  lack  of  legislation  as  a basis  for  legal  protection  for  consumers  who  have  been  harmed.  To  overcome  this,  it  is necessary to have a law-level regulation that regulates protection for consumers, especially with regard  to  personal data  in  order to  provide strict regulations  and sanctions for  actors who harm consumers, especially in the fintech field, namely P2P lending. This research uses normative juridical law research.
Keywords: P2P Lending, Legal Protection, Personal Data

## ABSTRAK
P2P Lending adalah platform teknologi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberikan  layanan  pinjaman  untuk  meminjam  uang  dengan  mempertemukan  peminjam dan pemberi pinjaman yang membutuhkan modal digital dengan harapan pengembalian yang kompetitif. Namun, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut justru merugikan konsumen karena  metode  penagihan  pinjaman  uang  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  prinsip  keamanan  dan  keselamatan  dalam  perlindungan konsumen.  Beberapa  Perusahaan  P2P  lending  legal  maupun  ilegal  dalam  menagih  utang dilakukan  secara  intimidatif  dan  menyebarkan  data  pribadi  konsumen  karena  mereka  tidak membayar utang seperti waktu yang ditentukan. OJK dan POLRI mengalami kesulitan dalam menegakkan  hukum  terhadap  perusahaan-perusahaan  tersebut  karena  kurangnya  peraturan perundang-undangan  sebagai  dasar  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang  telah dirugikan. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya regulasi setingkat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan bagi konsumen khususnya berkaitan dengan data pribadi guna  memberikan  pengaturan  dan  sanksi  tegas  bagi  para  pelaku  yang  merugikan  konsumen
terutama  dibidang  fintech  yaitu  P2P  lending.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum yuridis normatif.
Kata Kunci : P2P Lending , perlindungan hukum, data pribadi

## 1. PENDAHULUAN
Di era globalisasi, Financial Technology terutama dibidang peer-to-peer lending (selanjutnya  disebut  Fintech  P2P lending) memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan nasional khususnya dibidang  ekonomi  Indonesia.  P2P  lending adalah  sebuah  platform  teknologi  yang mempertemukan  secara  digital  peminjam (UKM)  yang  membutuhkan  modal  usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan return yang  kompetitif (Hatamia  et  al,  2019).  P2P  lending memberikan kemudahan kepada
masyarakat  dengan  memberikan  pinjaman dengan persyaratan yang mudah dibandingkan  perbankan  atau  perusahaan yang  bergerak  di  bidang  jasa  keuangan lain, sehingga platform ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. ” “ Menurut data yang dikutip di internationalinvestorclub.com menunjukkan  bahwa  Data  Otoritas  Jasa Keuangan  (selanjutnya  disingkat  OJK) sepanjang 2019 menunjukkan total pinjaman  yang  sudah  disalurkan  oleh fintech  lending  mencapai  Rp  68  Triliun. Angka  itu  tumbuh  200%  dari  sekitar  Rp 22,66  Triliun  pada  tahun  sebelumnya. Pertumbuhan  ini  terbilang  sangat  pesat. Hal  ini  berpengaruh  pada  berlomba- lombanya pelaku bisnis untuk berjibaku di dunia  Fintech  lending  baik  yang  terdaftar di  OJK  maupun  yang  illegal.  Dikutip  dari laman  resmi  ojk.go.id  bahwasanya  OJK memaparkan  jumlah  perusahaan  fintech lending  yang  terdaftar  hingga  19  Februari 2020 berjumlah 161 perusahaan, sedangkan yang ilegal jumlahnya mencapai ribuan. ”
“ Berkembangnya  perusahaan  fintech P2P  lending  sebagai  penyedia  jasa keuangan  berbasis  teknologi  informasi mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dan pengawas kegiatan di
sektor jasa keuangan membentuk
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Hatamia et al, 2019). Pembentukan  POJK  bertujuan  untuk mengatur  sistem  penyelenggaraan  hingga melindungi  kepentingan  konsumen  dalam mengakses  layanan  pinjaman  uang  pada perusahaan fintech P2P lending. Walaupun telah  terdapat  regulasi  yang  mengatur, permasalahan  yang  timbul  dalam  kegiatan usaha  yang  dilakukan  oleh  P2P  lending baik yang legal maupun yang illegal cukup banyak  merugikan  masyarakat  khususnya konsumen.  Berdasarkan  data  Lembaga Bantuan  Hukum  (LBH)  Jakarta,  per  Juni 2019  sudah  ada  4.500  aduan  tentang fintech lending (Hatamia et al, 2019). ” “ Mayoritas  perusahaan  fintech  P2P lending illegal tersebut seringkali melakukan penagihan utang dengan intimidasi  dan  melanggar  hak  privasi  dari nasabah selaku konsumen.
Penyalahgunaan  data  milik  konsumen dengan cara mengakses data pada perangkat  telepon  seluler  sebagai  cara melakukan penagihan utang kepada debitur. Ketika utang tersebut jatuh tempo, perusahaan  tersebut  melakukan  penagihan dengan cara mengancam akan menyebarkan  data  pribadi  konsumen  di media  sosial,  melakukan  intimidasi  serta pengancaman kepada keselamatan konsumen, hingga pesan bernada pelecehan seksual. ” Permasalahan ini tidak hanya dilakukan  oleh  perusahaan  fintech  P2P lending  illegal  saja,  tetapi  juga  yang  telah terdaftar dan memiliki izin beroperasi dari OJK. “ Salah  satu  platform  fintech  yang bermasalah  tersebut  ialah  RupiahPlus, yang diluncurkan oleh PT Digital Synergy Technology.  Dikutip  dari  berita  yang
disampaikan  oleh  tirto.id  menjelaskan bahwa  teman  dari  konsumen  dihubungi melalui  pesan  aplikasi  Whatsapp  dengan kata  kasar  dan  menyiratkan  ancaman  agar kiranya ia menyampaikan kepada ” temannya  untuk  segera  melunasi  utang yang dipinjam dari platform RupiahPlus.
“ Tindakan yang diambil oleh perusahaan  RupiahPlus  dalam  melakukan penagihan kepada konsumen tidak dibenarkan.  Sebagaimana  substansi  pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
menyebutkan  bahwa  “Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan  dilarang  dengan  cara  apapun, memberikan  data  dan/  atau  informasi mengenai  Konsumen  nya  kepada  pihak ketiga”.  Sehingga OJK dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 47 POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi Informasi, sedangkan  untuk  tindakan  yang  dilakukan oleh  pelaku  usaha  illegal,  tidak  mencakup ruang  lingkup  yang  diatur  oleh  POJK. ” Padahal,  mereka  kerap  menetapkan  bunga tinggi  dan  melakukan  penagihan  yang tidak  etis  ke  peminjam.  Akibatnya, kepolisian  tidak  bisa  menindak  pelaku fintech ilegal karena secara hukum kurang memadai.  Apabila  ingin  menyelesaikan sengketa bisa melapor ke Satgas Waspada Investasi.
“ Solusi  yang  hanya  dapat  diberikan oleh  OJK  melalui  Satgas  Waspada Investasi  (selanjutnya  disebut  SWI)  yaitu melakukan  pemblokiran  kepada  platform P2P  lending  yang  tidak  terdaftar  di  OJK. Ketua  Satgas  Waspada  Investasi  Tongam Lumban Tobing mengatakan hasil
penelusuran  Satgas  pada  Januari  2020  ini telah  menemukan  120  entitas  yang melakukan  kegiatan fintech peer  to  peer lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Sebelumnya,  pada  tahun  2019, ” Satgas Waspada  Investasi  menghentikan  kegiatan 1494 fintech peer  to  peer  lending ilegal. Total yang telah ditangani Satgas Waspada
Investasi  sejak  tahun  2018  sampai  dengan Januari 2020 sebanyak 2018 entitas.
Tindakan pemblokiran tersebut
dianggap tidak maksimal karena
perusahaan  P2P  lending  illegal  tetap menjamur di Indonesia. Beberapa penyebab  tetap  suburnya  perusahaan fintech  ilegal  dikarenakan  tidak  ada regulasi  yang  tegas  untuk  menjerat  para pelaku bisnis, pengawasan yang dilakukan oleh OJK terbatas pada perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar saja dan sanksi yang  tercantum  di  POJK  tidak  mencakup perusahaan  P2P lending illegal.  Ketentuan sanksi  dalam  POJK  juga  dianggap  belum maksimal karena baru sebatas administrasi berupa  pencabutan  izin  khusus  bagi perusahaan  fintech  P2P  lending  yang terdaftar di OJK. ”
Kelemahan  hukum  inilah  yang  dapat mengakibatkan  perlindungan  hukum  bagi konsumen  P2P  lending  tidak  memadai. Memperhatikan  hal-hal  di  atas, “ maka OJK  merasa  perlu  untuk mengkaji perkembangan  regulasi  dan    pengawasan Fintech  di  Indonesia    guna  menyusun  dan mengimplementasikan pengaturan dan perlindungan  konsumen  terkait  Fintech, baik  perusahaan  fintech  P2P  lending  yang dilakukan  oleh  lembaga  jasa  keuangan yang telah diawasi oleh regulator ( regulated ) maupun yang belum mendapatkan  izin  ( start-up,  unregulated ) (Njatrijani, 2019). Guna melakukan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan,  OJK  memiliki  peran  dalam melakukan  edukasi  dan  perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. ”

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Menurut  Ronny  Hanitijo  Soemitro  (2001) penelitian yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, “ buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan
yang  mempunyai  hubungan  permasalahan dan pembahasan dalam penulisan artikel.Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan ( statute approach) serta pendekatan konseptual ( conseptual approach) . Pendekatan
Perundang- undangan dipakai guna mencermati semua peraturan/norma  hukum  yang  membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan  pendekatan  konseptual  dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi  (Marzuki,  2011).Metode pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi  bahan  hukum,  kemudian diinventarisasi,  selanjutnya  bahan  hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet  untuk  menunjang  bahan  hukum yang mempunyai  relasi  dengan isu hukum pada  penelitian  ini.  Teknik  analisis  bahan hukum  menggunakan  metode  deduktif yaitu  penjabaran  dimulai  dari  pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan  yang  lebih  khusus,  kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011). ””
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen P2p Lending Di Indonesia
Menurut  Satijipto  Raharjo  (2000), perlindungan  hukum  ialah  “memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  itu  di  berikan  kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum”. Hukum bisa digunakan untuk mewujudkan perlindungan  yang  sifatnya  tidak  sekedar “ adaptif  dan  fleksibel,  melainkan  juga prediktif  dan  antisipatif  (Rahardjo,  2000). Hukum  dibutuhkan  untuk  mereka  yang lemah  dan  belum  kuat  secara  sosial, ekonomi  dan  politik  untuk  memperoleh keadilan sosial (Rahardjo, 2000). ” “ Bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan  oleh  suatu  negara  mempunyai 2(dua)  sifat,  yaitu  bersifat  pencegahan
( prohibited ) dan bersifat hukuman ( sanction )  (La  Porta,  1999).  Perlindungan hukum  secara  preventif,  merupakan  suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi  kemungkinan  terjadinya  hal- hal  yang  tidak  diinginkan  di  masa mendatang, sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya  suatu  pelanggaran.  Tindakan represif  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara, yaitu  dengan  cara  persuasif  dan  koersif. Persuasif yang bentuk pengendalian sosialnya dilakukan dengan cara membujuk  atau  mengarahkan  individu atau  masyarakat  agar  mematuhi  nilai-nilai dan norma yang berlaku, sedangkan untuk koersif  bentuk  pengendalian  sosial  yang sifatnya keras dan tegas. ” Berdasarkan teori perlindungan hukum  di  atas,  maka  bentuk  perlindungan hukum  yang  saat  ini  diberikan  bagi konsumen P2P lending di Indonesia yaitu :
a) Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan
“ Berkaitan  dengan  aspek  perlindungan Konsumen  di  sektor  jasa  keuangan  P2P lending,  OJK  telah  memiliki  peraturan antara lain (Napitulu et al, 2017): Pertama,
POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan.Ketentuan  ini  terutama  berlaku bagi  perusahaan  fintech  P2P  lending  yang selama  ini  telah  diawasi  oleh  OJK  dan melaksanakan layanan Fintech.
Perusahaan  tersebut  wajib  memperhatikan seluruh  aspek  perlindungan  konsumen dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana  diatur  dalam  pasal  2  yaitu prinsip transparansi, perlakukan  yang adil, keandalan,  kerahasiaan  dan  keamanan data/informasi Konsumen, dan penanganan  pengaduan  serta  penyelesaian sengketa  Konsumen  secara  sederhana, cepat,  dan  biaya  terjangkau.Pada  Pasal  31 mengatur mengenai larangan yang berkaitan  dengan  data  konsumen  bagi
Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  (selanjutnya disebut  PUJK).  Larangan  tersebut  yaitu tidak  memberikan  data  dan/atau  informasi mengenai  konsumennya  kepada  pihak ketiga dengan cara apapun kecuali dengan ijin tertulis dari konsumen dan/atau karena diwajibkan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Selain  larangan,  Pasal  49  juga mewajibkan PUJK memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen. Kebijakan tersebut  wajib  dituangkan  dalam  standar prosedur  operasional  yang  kemudian dijadikan  panduan  dalam  seluruh  kegiatan operasional PUJK. ” “ Kedua,  POJK  No.  77/POJK.01/2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Perlindungan data konsumen yang berkaitan  dengan  data  pribadi  di  atur dalam Pasal 26. Pasal tersebut mewajibkan penyelenggara  untuk  menjaga  kerahasiaan data pribadi pengguna jasa dan Pada Pasal 29  mengatur  bahwa  penyelenggara  wajib menerapkan  prinsip  dasar  perlindungan pengguna  yaitu  transparansi,  perlakuan yang  adil,  keandalan,  kerahasiaan  dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna  secara  sederhana,  cepat  dan biaya terjangkau. Selain kewajiban, penyelenggara juga dilarang untuk memberikan  data  dan/atau  informasi mengenai  pengguna  kepada  pihak  ketiga dengan  cara  apapun  kecuali  pengguna memberikan  persetujuan  secara  elektronik dan/atau karena diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. ” “ Aspek  perlindungan  konsumen  yang diatur  pada  POJK  P2P  lending  mengatur mengenai  prinsip  dasar  perlindungan pengguna  sebagaimana  pada  POJK  No.
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  antara lain: ”
 Penyelenggara “ wajib  menyediakan dan/atau  menyampaikan  informasi terkini  yang  akurat,  jujur,  jelas,  dan tidak menyesatkan. ”
 Penyelenggara juga wajib “ menggunakan  istilah,  frasa,  dan/atau kalimat  yang  sederhana  dalam  bahasa Indonesia  yang  mudah  dibaca  dan dimengerti  oleh  Pengguna  dalam setiap Dokumen Elektronik. ”
 Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional “ dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik. ”
 Penyelenggara “ dilarang  dengan  cara apapun,  memberikan  data  dan/atau informasi  mengenai  Pengguna  kepada pihak ketiga. ” “ Sebagai  bentuk  upaya  preventif,  OJK selaku regulator dan pengawas memberikan  fasilitas  layanan  kepada konsumen  pada  perusahaan  fintech  P2P lending  yang  terdaftar  berupa    POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan  Konsumen  di  Sektor  Jasa Keuangan  dimana  ia  merupakan  wadah untuk  menampung  keluhan  konsumen termasuk adanya potensi kerugian materiil atas  produk  dan/atau  jasa  pelaku  usaha jasa  keuangan  yang  dimanfaatkan  oleh konsumen. Pasal 7 POJK Nomor 18/POJK.07/2018  menyebutkan  bahwa Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  wajib menerima  dan  mencatat  setiap  pengaduan yang  diajukan  oleh  konsumen  dan/atau perwakilan konsumen. Pengaduan tersebut dapat dilakukan secara : ”
• Lisan  antara  lain  melalui  telepon  atau short message services (SMS), dan/atau
• Tertulis antara lain melalui surat, surat elektronik  (email),  faksimili,  laman (website),  dan/atau  media  elektronik yang  dikelola  resmi  oleh  Pelaku Usaha  Jasa  Keuangan  yang  dapat digunakan untuk menyampaikan dokumen pengaduan.
Pasal  38  Nomor  18/POJK.07/2018 menyebutkan  bahwa  Penyelenggara  wajib pula memiliki standar prosedur operasional  dalam  melayani  Pengguna yang  dimuat  dalam  dokumen  elektronik guna  penyampaian  dan  penyelesaian
pengaduan, “ termasuk  juga  penyelesaian sengketa antara Pengguna dan Penyelenggara  P2P  lending.  Mekanisme penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan dengan  2  tahap  yaitu  :  (i)  Lembaga  Jasa Keuangan  ( internal  dispute  resolution ); dan  (ii)  Penyelesaian  sengketa  melalui Lembaga  peradilan  atau  di  luar  Lembaga peradilan  ( external  dispute  resolution ). Pasal 25 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.07/2018
menyebutkan Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan dilakukan  melalui  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  yang  ditetapkan  oleh  OJK  dan dicantumkan  dalam  perjanjian  dan/atau dokumen transaksi keuangan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan konsumen. ” “ Walaupun terdapat regulasi perlindungan  hukum  bagi  konsumen  serta fasilitas pengaduan  yang sedemikian rupa, fakta lapangan mendapati beberapa oknum perusahaan P2P lending melakukan tindakan yang merugikan pihak konsumen dengan  melakukan  penagihan  intimidatif kepada konsumennya berupa pesan bernada  ancaman  akan  menyebarkan  data pribadi  tanpa  seizin  dari  konsumen  akibat dari  pembayaran  utang  pinjaman  yang terlambat  dibayar  atau  tidak  dibayar  oleh konsumen.  Hal  tersebut  tidak  benarkan sebagaimana  substansi  pasal  31  ayat  (1) POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  menyebutkan  bahwa  Pelaku Usaha  Jasa  Keuangan.  Isi  yang  sama  juga diatur  dalam  ketentuan  pasal  39  POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi.  Artinya,  kerahasiaan data  konsumen  menjadi  aspek  penting dalam  perlindungan  konsumen  di  sektor jasa keuangan. ” Sanksi  bagi  perusahaan-perusahaan fintech  P2P  lending  legal  yang  melanggar ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen  pun  tidak  menimbulkan  efek jera karena hanya sebatas sanksi
administratif.  Pasal  47  POJK  Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi menyebutkan bahwa OJK hanya berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara kegiatan  sektor  jasa  keuangan “ berupa peringatan  tertulis,  denda,  pembatasan kegiatan  usaha,  serta  pencabutan  izin, sedangkan  dalam  rangka  penindakan terhadap fintech  peer-to-peer  lending ilegal  OJK  melalui  Satgas  Waspada Investasi meminta dan menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan entitas  tersebut  ke  Kepolisian  Republik Indonesia  apabila  ditemukan  ada  unsur pidana.  Selain  itu,  Satgas  Waspada Investasi  melakukan  tindakan  preventif dengan  melakukan  edukasi  menggunakan media  luar  ruang  digital,  media  sosial, serta  sosialisasi  bekerja  sama  dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Asosiasi Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia, Google  Indonesia,  dan  Bareskrim  Polri, sedangkan  untuk  tindakan  represif  kepada fintech  ilegal  berupa  pengumuman  daftar fintech  ilegal,  blokir  web  dan  aplikasi melalui Kemkominfo (Rizki, 2019), sementara  itu  Ketua  Satgas  Waspada Investasi yaitu Tongam L Tobing mengakui  tidak  mudah  membasmi  fintech ilegal sebab fintech tersebut bekerja secara virtual  dan  berganti-ganti  nama  dengan mudah.  Taktik  yang  berbahaya  pula dilancarkan  oleh  perusahaan  P2P  lending illegal  dengan  membuat  duplikasi  seakan dia legal hanya dengan spasi. Ini menjebak masyarakat. ””
Selain itu, ditemukan banyak fintechpinjaman online ilegal yang beroperasi  di  Indonesia  namun  servernya berada  di  luar  negeri. “ OJK  mengetahui hal  tersebut  setelah  menjalin  kerjasama dengan Kemenkominfo terkait permasalahan  fintech  ilegal.  Adapun negara  yang  menjadi  lokasi  server  fintech ilegal adalah Amerika Serikat sebanyak 15 persen,  Singapura  8  persen,  China  6 persen,  Malaysia  2  persen,  Hong  Kong  1
persen,  Rusia  1  persen,  dan  lain-lain  3 persen.  Hal  tersebut  menyulitkan  pihak berwajib  dalam  melakukan  penindakan (Rahayu, 2019). ”
OJK  selaku  regulator  dan  pengawas hanya  berwenang  untuk  mengatur  dan mengawasi  fintech  P2P  lending  yang terdaftar saja sebagaimana yang diamanatkan  didalam  POJK,  sedangkan tidak  ada  regulator  khusus  yang  bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara fintech P2P  illegal  dan  diakui  oleh  OJK  itu merupakan sebuah kelemahan. Sedangkan, jika  hanya  mengandalkan  POJK  saja sebagai  aturan  dalam  menyelesaikan permasalahan perlindungan konsumen disini  begitu  kurang  memadai.  Karena permasalahan timbul tidak hanya perusahaan  fintech  P2P  lending  yang terdaftar saja, melainkan yang illegal pula. “ Bahkan, keberadaan perusahaan- perusahaan  fintech  P2P  lending  illegal inilah yang justru lebih banyak meresahkan  konsumen  walaupun  pada faktanya,  perusahaan  fintech  P2P  lending yang terdaftar pun memiliki  permasalahan yang sama. Hal ini berbeda dengan sektor jasa  finansial  lain  seperti  perbankan, asuransi,  hingga  pasar  modal  yang penegakan hukumnya lebih mudah lantaran  memiliki  payung  hukum  selevel undang-undang  (Hatami  et  al,  2019). Regulasi hukum yang belum mumpunimerupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belum berjalannya tindakan penegakan hukum guna memberi perlindungan  hukum  bagi  konsumen mengenai permasalahan perusahaan fintech  P2P  lending  dalam  penagihan pinjaman uang yang merugikan konsumen. ”
b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.
“ Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan Konsumen) dimaksudkan untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada
konsumen  yang  berhubungan  dengan pelaku  usaha  apabila  terjadi  kerugian sebagai akibat dari tindakan atau perbuatan yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  UU Perlindungan  Konsumen  memang  tidak menjelaskan  secara  detail  batasan  pelaku usaha,  namun  pelaku  usaha  yang  diatur dalam  perlindungan  konsumen  adalah orang  perorangan  maupun  badan  usaha yang  melakukan  kegiatan  di  wilayah hukum Republik Indonesia. ” Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tentang kegiatan P2P lending di Indonesia, diatur  2  (dua)  hal  antara  lain:  pertama, bahwa  penyelenggara  adalah:  “badan hukum  Indonesia  yang  menyediakan, mengelola,  dan  mengoperasikan  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”Kedua, bahwa penyelenggara  harus  berbadan  hukum Perseoran  Terbatas  atau  Koperasi.Hal  ini menunjukkan  bahwa  penyelenggara  P2P lending sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia harus  tunduk  pada  UU  Perlindungan Konsumen.
Diketahui  bahwa  pelaku  usaha  P2P lending  bukan  hanya  berbadan  hukum yang  terdaftar  di  OJK  saja,  melainkan terdapat  pula  P2P  lending  illegal.  Dimana “ keduanya  melakukan  tindakan  penagihan pinjaman  uang  kepada  konsumen  dengan cara mengintimidasi dan melakukan pengancaman  serta  menyebarkan  data pribadi  konsumen  di  media  sosial  yang tidak dibenarkan didalam peraturan perundang-undangan sebab tindakan tersebut  berdampak  merugikan  konsumen. Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  asas-asas perlindungan  konsumen,  khususnya  asas keamanan  dan  keselamatan  konsumen sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal 2  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  yang dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada
konsumen  dalam  penggunaan,  pemakaian dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa yang  dikonsumsi  atau  digunakan.  Garis besar penjelasan pasal 2 tersebut berkaitan dengan permasalahan jaminan kerahasiaan data-data  konsumen  yang  dilanggar  oleh perusahaan-perusahaan fintech
P2P
lending dalam tindakan penagihan pinjaman uang kepada konsumen. ”
Tindakan-tindakan penagihan pinjaman  uang  kepada  konsumen  dengan cara menyebarkan data-data pribadi seperti nomor  telepon,  foto,  video,  dan  lain-lain “ yang  terdapat  di  smartphone  milik konsumen  tanpa  seizin  dari  konsumen merupakan sebuah fakta-fakta bahwa hak- hak  yang  dimiliki  konsumen  dan  harus dilindungi  oleh  perusahaan-perusahaan fintech  P2P  lending  tersebut  sebagaimana yang  tercantum  dalam  Pasal  4  Undang- Undang Perlindungan Konsumen, diantara nya  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau  jasa,  hak  untuk  memilih  barang dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan,  dan  hak  untuk  diperlakukan atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta tidak diskriminatif  (Hatamia et al, 2019). ” UU  Perlindungan  Konsumen  sebagai payung  hukum  bagi  konsumen  dalam melakukan transaksi dengan “ pelaku usaha di  berbagai  sektor, salah satunya di  sektor jasa  keuangan  tidak  lagi  memadai  dalam melindungi kepentingan konsumen saat ini serta  terbatas  pada  aktivitas  perdagangan yang  sifatnya  masih  tradisional,  belum yang  menggunakan  teknologi  informasi berupa internet seperti yang terjadi saat ini (Mansur et al, 2009). ”
“ Jaminan  kerahasiaan  data  konsumen yang  terabaikan  menjadi  hal  yang  sangat penting  dari  permasalahan  perusahaan- perusahaan  fintech  P2P  lending  yang melakukan  penagihan  pinjaman  uang dengan cara mengancam dan menyebarluaskan  data  pribadi  konsumen. Pengaturan  inilah  yang  belum  dapat
diakomodir oleh UUPerlindungan Konsumen. Sehingga peraturan-peraturan ” yang  ada  saat  ini  tidak  cukup  mumpuni untuk  mampu  melindungi  kepentingan konsumen di era globalisasi saat ini.
3.2.  Urgensi  Pembaharuan  Hukum Perlindungan Data Di Indonesia “ Berdasarkan perkembangannya, terutama  setelah  adanya  amandemen konstitusi  UUD  1945,  hak  atas  privasi termasuk  di  dalamnya  perlindungan  data pribadi diakui sebagai salah hak konstitusional warga  negara (Djafar, 2017). Hal ini sejalan dengan dimasukannya  bab  khusus  tentang  hak asasi  manusia (bill   of   rights) dalam konstitusi  hasil  amandemen  (Bab  XA Pasal  28  A-J).  Ketentuan  mengenai jaminan  perlindungan  data  pribadi  dapat ditemukan  di  dalam    Pasal  28G  ayat  (1) ” UUD  1945  yang  menyatakan,  “Setiap orang  berhak  atas  perlindungan  atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, selain perlindungan secara konstitusional, keterlibatan Indonesia sebagai “ negara  pihak  dari International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR) , yang telah disahkan melalui UU No.  12/2005,  juga  menegaskan  kewajiban pemerintah  Indonesia  untuk  melindungi privasi  dan  data  pribadi  warga  negaranya (Dajafar, 2017). ”
“ Perlindungan  hukum  atas  privasi  diri di Indonesia tidak hanya diatur secara fisik atau  dalam  konteks  hubungan  langsung, akan  tetapi  juga  mengenai  informasi  atau data  pribadi.  Hal   ini   di  disampaikan dalam   Pasal   32Undang-Undang   Nomor 39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia  (UU  HAM) ” yang  berbunyi bahwa“Kemerdekaan  dan  rahasia  dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan  komunikasi  melalui  sarana
elektronik  tidak  boleh  diganggu,  kecuali atas  perintah  hakim  atau  kekuasaan  lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
“ Terdapat beberapa aturan yang mengatur  mengenai  informasi  atau  data pribadi  di  Indonsia,  yaitu  pada  sektor telekomunikasi dan informatika; kependudukan  dan  kearsipan;  keuangan, perbankan,  dan   perpajakan;  perdagangan dan  perindustrian;  layanan  kesehatan;  dan keamanan  dan  penegakan  hukum  (Djafar, 2017).  Pada  pembahasan  ini,  penulis  akan menjelaskan aturan hukum yang mempunyai  hubungan  atau  berkaitan dengan  telekomunikasi  dan  informatika serta data pribadi di sektor keuangan. ” “ Pada  sektor  telekomunikasi  dan informatika  terkait  upaya  perlindungan kerahasiaan  data  privasi,  sebelumnya  di atur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  1999  Tentang  Telekomunikasi. Pada  aturan  ini  operator  diberi  wewenang oleh  undang-undang  untuk  merekam segala  aktivitas  pengguna  dengan  alasan bentuk pembuktian adanya pemakaian jasa telekomunikasi. Ketentuan tersebut selanjutnya diatur secara luas khususnya di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Infomasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  yang mengatur  mengenai  pemindahan  data pribadi.  Data  pribadi  kosumen  yang dipindahtangankan tanpa izin atau persetujuan  pengguna  jasa,  maka  pemilik dari  data  tersebut  bisa  membuat  gugatan ganti  rugi  ke  pengadilan,  sebagaimana  di atur  di  dalam  Pasal  26  ayat  (2)  UU  ITE, akan  tetapi  proses  pembuktian  yang  sukar di  dalam  peradilan  perdata  yang  ada  di Indonesia,  menyulitkan  masyarakat  atau pemilik  data  untuk  melaporkan  atau mengkasuskan  dugaan  adanya  kebocoran data  atau  kesengajaan  penyebaran  data pribadi (Djafar, 2017). ” “ Mulai  diliriknya  mengenai  urgensi perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia sejak  adanya  putusan Mario  Costeja  di Court  Justice  of  Europe (CJEU)  pada
tahun  2014,  yang  memunculkan  klausul right  to  be  forgotten. ” Klausul  tersebut menjadi  salah  satu  bahan  pertimbangan dalam  proses  amandemen  UU  ITE, tepatnya  pada  Pasal  26  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  UU  ITE,  yang  substansinya berbunyi  :  “Setiap  penyelenggara  sistem elektronik  wajib  menghapus  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  elektronik yang  tidak  relevan  yang  berada  di  bawah kendalinya  atas  permintaan  orang  yang bersangkutan  berdasarkan  pengadilan.” Ketentuan  penghapusan  terkait  informasi atau  data  yang  tidak  relevan,  diatur  lebih lanjut  di  dalam  Peraturan  Pemerintah. “ Rumusan  mengenai  ketentuan  tersebut tidak  mempunyai  penjelasan  secara  rinci terkait  apa  itu  informasi  yang  tidak relevan.  Hal  tersebut  dapat  menimbulkan berbagai macam definisi, sehingga terkesan  ambiguitas  dan  berpotensi  saling bertentangan dengan undang-undang lainnya (Djafar, 2017). ” “ Pada prakteknya, regulasi yang berkaitan  dengan  pemberian  proteksi  data pribadi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik, sebelumnya  telah  di  atur  di  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun 2012,  kemudian  di  atur  pula  dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) yaitu Permenkominfo  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam Sistem Elektronik (PDPSE) dan Permenkominfo  Nomor  21  Tahun  2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkominfo tentang Registrasi Pelanggan    Jasa  Telekomunikasi.  Pada pengaturan di atas, di atur bahwasanya jika terjadi  konflik  mengenai  pengelolaan  data pribadi  atau  terjadi  kebocoran  mengenai rahasia data pribadi, maka dapat dilakukan pengaduan kepada Kominfo untuk dilakukan ” proses  penyelesaian  dengan cara  musyawarah  atau  jika  cara  tersebut tidak  menimbulkan  titik  terang,  maka pemilik  data  dapat  mengajukan  gugatan
perdata di  pengadilan sebagaimana di  atur di dalam Pasal 29 sampai 33 PDPSE.
Sejak  terbitnya  Permenkominfo  yang mengatur  mengenai  perlindungan  data pribadi, maka Kominfo memberikan waktu selama 2 (dua) “ tahun untuk menyesuaikan terkait  kewajiban-kewajiban  yang  di  atur di  dalam  regulasi  tersebut,  sebagai  bentuk urgensi  dalam  memberikan  perlindungan data pribadi pengguna jasa media elektronik,  sayangnya  2  (dua)  tahun  sejak diterbitkan aturannya tersebut, penyelenggara sistem elektronik di Indonesia  tidak  seluruhnya  mematuhi regulasi  tersebut  (Djafar,  2017). ” Hal tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk menyepelekan,  dan  salah  satu  yang mendasari  hal  tersebut  adalah  ancaman sanksi yang hanya berupa sanksi administratif. Sanksi tersebut dinilai kurang  mempunyai  daya  mengikat  yang kuat  dan  memaksa  karena  pertaturan tersebut hanya setingkat menteri.
“ Pada  sektor  keuangan,  mengenai pengawasan terhadap
seluruh
penyelenggaraan  jasa  keuangan  yang  juga mencakup penbankan (sebelumnya diawasi  bank  sentral)  menjadi  wewenang OJK  semenjak  adanya  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas Jasa  Keuangan.  Ketentuan  mengenai kerahasiaan  dan  keamanan  data/informasi konsumen  dibuat  aturan  pelaksana  yaitu POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan. POJK tersebut mengatur secara detail  mengenai  pengawasan  perlindungan terhadap  konsumen  sektor  jasa  keuangan dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi  Pribadi  Konsumen.  Regulasi tersebut  memberikan  perlindungan  secara rinci  mengenai  data/informasi  pribadi konsumen  yang  memuat  nama,  alamat, nomor telepon, tanggal lahir dan dokumen-dokumen  pribadi  seperti  halnya Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  dan  lain- lain. Selain peraturan yang telah
disebutkan  di  atas,  OJK  juga  menerbitkan 2  (dua)  peraturan  lain  berupa  aturan  No.
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan No. 13/pojk.01/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.  Sayangnya,  semua  regulasi yang  diterbitkan  hanya  mencakup  dan berlaku  untuk  badan/lembaga  yang  telah terdaftar  di  OJK  dan  bagi  mereka  yang melanggar  hanya  pada  batas  sanksi administrasi  yang  lagi-lagi  dianggap  tidak membuat  para  pelaku  jera,  sedangkan untuk  badan  usaha  yang  tidak  terdaftar OJK  tidak  masuk  ke  dalam  pengawasan lembaga  tersebut,  sehingga  kemungkinan masyarakat yang telah terlanjur mengakses platform-platform ilegal mengalami kebocoran data pribadi. ”
Berdasarkan  regulasi-regulasi  di  atas yang  mengatur  tentang  perlindungan kerahasiaan data/informasi pribadi konsumen  khususnya  dibidang  keuangan sperti P2P Lending masih dianggap kurang memiliki  daya  mengikat  yang  kuat, sehingga  diperlukan  pembaharuan  hukum berupa  aturan  setingkat  undang-undang. Pembaharuan hukum sangat erat kaitannya dengan  politik  hukum,  sebab  politik hukum  dalam  skala  peraturan  perundang- undangan  merupakan  instrumen  yang sangat  efektif  dalam  pembaharuan  hukum ( law  reform )  karena  kekuatan  hukumnya yang mengikat dan memaksa.
Bahwa  telah  dijelaskan  sebelumnya, banyak  oknum  perusahaan  fintech  P2P lending  baik  legal  maupun  illegal  yang telah  mengancam  dan  bahkan  telah menyebarkan  data-data  pribadi  konsumen tanpa mengantongi  izin  dari konsumen itu sendiri akibat dari keterlambatan membayar  utang.  Walaupun  terdapat regulasi  yang  telah  dikeluarkan  oleh  OJK namun  tindakan  merugikan  konsumen tetap dilancarkan guna kepentingan perusahaan  terpenuhi.  Dari  sini  dapat disimpulkan bahwa tetap nakalnya perusahaan  fintech  terutama  pelaku  usaha
P2P  lending  illegal  dikarenakan  tidak adanya  penegakan  hukum  yang  tegas. Penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan  jika  tidak  ada  regulasi  kuat yang menjadi pondasi.
Tidak  adanya  payung  hukum  yang memadai  di  Indonesia  untuk  menindak pelaku  usaha  fintech  illegal  secara  tegas menjadikan  alasan  diperlukannya  peran politik  hukum.  Politik  hukum  berperan dalam berbagai lini pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang secara  konkrit  dapat  dilihat  di  dalam Undang-Undang  nomor  12  tahun  2011 tentang
pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia. Sebelum  masuk  ke  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan, upaya awal  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan kolaborasi berbagai pihak, seperti pemerintah,  OJK  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR).  Dari  kolaborasi  tersebut bertujuan  membuat  suatu  rancangan  dan rencana  pembangunan  hukum  nasional  di Indonesia  berupa  Undang-Undang  Fintech guna menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan,  ketertiban  dan  kepastian hukum  khususnya  dalam  memberikan perlindungan  bagi  konsumen  fintech  P2P lending.
“ Anggota  Ombudsman  RI  Dadan  S Suharmiwijaya  mengatakan  bahwa  dalam menyikapi  permasalahan  fintech  P2P lending  illegal  yang  merugikan  konsumen ini mendorong pemerintah untuk menyelesaikan  rancangan  undang-undang (RUU) perlindungan data pribadi. RUU ini akan  membantu  OJK  dalam  melindungi data  nasabah  dari  penyalahgunaan  oleh fintech ilegal. Dadan juga mendorong OJK untuk memiliki regulasi setingkat Undang- Undang  untuk  mengatasi  kejahatan  dan penyelewengan  online  berbaju  fintech (Hatamia et al, 2019). ” “ Hal  tersebut  menjadi  sangat  penting dalam menanggapi dan menindak permasalahan perusahaan-perusahaan fintech  P2P  lending  yang  melakukan penagihan  pinjaman  uang  dengan  cara
mengancam  dan  menyebarluaskan  data pribadi  konsumen.  Pengaturan  inilah  yang belum  dapat  diakomodir  oleh  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  juga  POJK- POJK  yang  telah  disebutkan  sebelumnya. Sehingga, urgensi dibentuk serta diberlakukannya undang-undang perlindungan  data  pribadi  sebagai  suatu kerangka  kerja  politik  hukum  untuk hukum  yang  berlaku  di  masa  yang  akan datang  ( ius  constituendum )  sangatlah penting dan akan berguna bagi perlindungan  terhadap  konsumen.  Selain diperlukan  peraturan  seperti  undang- undang  fintech,  sebenarnya  OJK  melalui Kominfo  dapat  mendorong  DPR  untuk sesegera  mungkin  mensahkan  Undang- Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  yang telah  masuk  dalam  program  legislasi nasional  (Prolegnas)  tahun  2019  (Hatamia et al, 2019). ”

## 4. SIMPULAN
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen perusahaan  P2P  lending  telah  diatur  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  selaku regulator  dan  pengawas  berupa  POJK- POJK  dalam  memberikan  perlindungan hukum  bagi  konsumen  fintech  P2P lending,  selain  itu  terdapat  pula  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa diketahui terdapat  oknum  perusahaan  P2P  lending baik  legal  maupun  illegal  yang  melanggar hak asasi dari konsumen dengan melakukan penagihan utang secara intimidatif, menyebarkan data-data pribadi,  serta  penyebaran  konten  porno konsumen. Hal ini tidak dibenarkan secara hukum  maupun  sosial.  Dari  aturan-aturan yang  ada  terdapat  kelemahan  dari  POJK. Hal  ini  telah  diakui  oleh  OJK  karena aturan  yang  ada  hanya  mencakup  pada perusahaan  P2P  lending  terdaftar  saja, sedangkan  untuk  perusahaan  P2P  lending illegal  tidak  mencakup  pengawasan  dari OJK. Sehingga sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku usaha jasa keuangan
yang  terdaftar  hanya  sebatas  sanksi administratif, sedangkan untuk P2P lending  illegal  belum  ada  payung  hukum yang  kuat  untuk  menindak  tegas  pelaku usahanya.  Tindakan  represif  yang  dapat diberikan  hanya  berupa  pemblokiran platform  P2P  lending.  Upaya  tersebut dianggap  kurang  maksimal  dan  tidak memiliki  efek  jera.  Guna  memperoleh perlindungan hukum mengenai data pribadi  konsumen  P2P  Lending,  maka diperlukan  adanya  pembaharuan  hukum dengan menerbitkan undang-undang sebagai  payung  hukum  yang  memiliki daya  mengikat  yang  kuat  dan  bersifat memaksa. Pembaharuan hukum dapat pula dipengaruhi politik hukum guna mempercepat  proses  pembentukan  dengan tetap  mengindahkan  aturan-aturan  lain sehinngga
tidak meniimbulkan pertentangan-pertengan  dengan  ketentuan undang-undang lainnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Djafar,  W.  2017.  Hukum  Perlindungan
Data Pribadi di Indonesia, http://law.ugm.ac.id/wp- content/uploads/sites/1043/2019/08 /HukumPerlindungan-Data- Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-
Djafar.pdf (diakses pada 13 Oktober 2021) Hatamia,  R.F.,  Gultom,  E,  &  Afriana, A.2019. Penegakan Hukum Terhadap  Perusahaan  Financial Technology  P2P  lending  Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan  Konsumen  Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum
Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad . Vol. 2 No. 2.
Kadek.  2020.  “Apa  Penyebab  Suburnya Fintech  Ilegal  di  Indonesia?  Ini Jawabannya!”, https://internationalinvestorclub.co m/2020/01/13/apa-penyebab- suburnya-fintech-ilegal-di-
indonesia-ini-jawabannya/(diakses 12 Oktober 2021)
La Porta, Rafael. 1999. Investor Protection and Corporate Govermance,
Jurnal  of  Financial  Economics, No. 58 Mahfud  M.  D.,  Moh.  2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi . Jakarta : Pustaka LP3ES
Mansur,  D.  M.  Arief  &  Gultom,  Elisatris . 2009. Cyber  Law  Aspek  Hukum Teknologi  Informasi .  Bandung  : Refika Aditama.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2011. Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana. Napitupulu,  S.K. Kajian  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan:
Perlindungan Konsumen Pada Fintech .  Jakarta  :  Departemen
Perlindungan  Konsumen  Otoritas Jasa Keuangan Njatrijani,  Rinitami.  2019.Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. Jurnal Diponegoro Private Law Review . Vol. 4 No. 1
Otoritas Jasa Keuangan. 2020.
“Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 19 Februari 2020”, https://ojk.go.id/id/berita- dan- kegiatan/publikasi/Pages/Penyelen ggara-Fintech-Terdaftar-dan- Berizin-di-OJK-per-19-Februari- 2020.aspx(diakses 07 Oktober 2021)
Rahardjo,  Satjipto.  2000. Ilmu  Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Soemitro, Ronny Hanitijo. 2001. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan Jurimetri . Jakarta : Ghalia Indonesia.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.
1/POJK.07/2013
tentang

## Perlindungan  Konsumen  Sektor
Jasa Keuangan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 18/POJK.07/2018  tentang  Layanan Pengaduan  Konsumen  di  Sektor Jasa Keuangan