Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN
Dewi Mulyati 1 dan Ali Dahwir 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail  : Dewi_cancer20@yahoo.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail:  dahwirali@yahoo.com,

## Abstract
The focus of this research is to understand how the form of legal protection provided by the state to children who commit crimes. The type of  research used is library research. Based on the results of the study, it is known that the form of protection for children who commit crimes is given at every stage of the juvenile criminal justice process. Starting from the arrest stage, detention  stage,  investigation  stage,  prosecution,  and  trial  stage,  as  well  as  during  the coaching period. Another form of protection is efforts to settle criminal cases outside the trial, namely children's cases are always pursued through diversion and this is required to be done at  every  stage  of  the  juvenile  criminal  justice  process.  The  purpose  of  providing  legal protection to child offenders is also the implementation of respect for the perpetrators' human rights  so  that  they  are  not  psychologically  disturbed,  have  leg al  certainty,  and  to  avoid arbitrary and unfair treatment.
Keywords : Protection ; Children; Crime

## Abstrak
Fokus penelitian ini untuk memahami bagaimana bentuk perlindngan hukum yang diberikan negara kepada anak yang melakukan kejahatan. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa    bentuk  perlindungan  terhadap anak yang melakukan kejahatan diberikan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Mulai dari tahapan penangkapan, tahapan penahanan, tahap penyidikan, penuntutan, maupaun tahap persidangan, serta pada masa pembinaan. Bentuk perlindungan lainnya adalah   upaya penyelesaian  perkara  tindak  pidana  diluar  persidangan  yakni  perkara  anak  senantiasa diupayakan melalui diversi dan hal ini diwajibkan dilakukan upaya pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Tujuan pemberian perlindungan hukum kepada anak pelaku kejahatan juga  merupakan  implementasi  penghormatan  hak  asasi  pelaku  supaya  psikologisnya  tidak terganggu, mempunyai kepastian hukum, serta untuk menghindari perlakuan yang sewenang- wenang dan tidak adil.
Kata Kunci : Perlindungan; Anak; kejahatan

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Permasalahan anak merupakan permasalahan  serius  di  Indonesia. Anak-anak merupakan generasi bangsa Indonesia.  Anak-anak  sangat  penting
bagi  negara  ini.  Anak-anak  sangatlah mudah  mengikuti  pengaruh  yang  ada, sehingga  anak-anak  sangat  mudah terjerumus oleh kehidupan sekitar yang sangat  tidak  baik  oleh  anak-anak sekarang  untuk  melakukan  kejahatan.
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
Oleh  karena  anak  sering  melakukan kejahatan,  negara  selayaknya  sudah harus  mencari  solusi  mengatasi  hal tersebut,  dan  apabila  sudah  terlanjut terjadi maka negara harus memberikan perlindungan  hukum  terhadap  anak- anak sebagai pelaku kejahatan. 1
Anak  sebagai  pelaku  kejahatan sampai  saat  ini  jarang  sekali  diberikan perlindungan  hukum  secara  baik  dan secara komprehensive. Terkadang anak yang melakukan kejahatan tidak jarang diperlakuan  yang  tidak  sesuai  dengan aturan  hukum.  Padahal  di  dalam  UU Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  menyatakan dengan  jelas  bahwa  untuk  anak  yang telah  melakukan  kejahatan  terhadap nya  mendapatkan  perlindungan  hukum 2
Selain  itu,  Serafina  Shinta  Dewi mengemukakan tentang kenakalan remaja  kian  hari  semakin  meningkat didalam kehidupan masyarakat.
Tindakan tersebut bukan hanya membuat  resah  orang  tua    anak  yang melakukan  pelanggaran,  namun  juga telah meresahkan masyarakat.
1 Ma rjan  Ha posanda   Sina ga , ProsesPeradilan Pidana  Anak    YangBerkonflik    DenganHukum Dalam  Rangka    Pemberian  Perlindungan Hukum    Terhadap  Anak ,  Skripsi  Fa kulta s Hukum  Da n  Komunika si  (Sema ra ng:  Unika Soegija pra na ta 2018).
2 Ma rja n Ha posanda.
Sehingga  hal  ini  telah    menyebabkan terganggunya  keamanan,  kenyamanan, dan  ketertiban  hidup  disekitar  tempat anak  tersebut.  Terakhir,  anak-anak yang  nakal  tidak  hanya  menyebabkan kerugian terhadap orang tua akan tetapi juga terhadap masyarakat yang terdapat disekitarnya.  Tindakan  anak  yang demikian juga telah memberikan ancaman    akan  masa  depan  bangsa serta  negara.  Hal  ini  disebabkan  oleh anak yang diharapkan menjadi generasi yang  akan  melanjutkan  pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan  pada  hal  tersebut  maka, anak membutuhkan serta perlu dindungi dari perbuataan/tindakan yang dapat mengakibatkan hal buruk terhadap  anak  atau  orang-orang  di sekitar  dirinya,  baik  dari  rusaknya mental, kerugian materil maupun sosial lainnya, mengingat kondisi dan keadaan  anak  yang  menurut  kodratnya selalu tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai tindakan berbahaya. 3
Masa  remaja  adalah  suatu  masa anak-anak  akan  mengalami  perubahan yang begitu drastis pada semua aspek, diantaranya, adanya perubahan
3 Sera fina  S.D, Perlindungan HakAnak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan , (Yogya ka rta:  Kantor Kementeria n Hukum da n HAM, 2011).
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
terhadap  tubuh,  perubahan  emosi, kecerdasan,  pandangan  sosial  maupun sikap kepribadian. Masa remaja merupakan  masa  dimana  kondisi  anak menjadi  rapuh  yang  disebabkan  oleh perubahan  yang  terjadi  serta  ketidak stabilan emosi, yang kadang mengarah  kepada  sikap  perilaku  dan tindakan yang dapat dianggap beracun oleh orang dewasa. 4
Derasnya perubahan sosial dengan  dukungan  majunya  teknologi menambah problematika anak.
Sebagai  generasi  penerus,  anak  atau remaja seyogianya mendapat perlindungan.  Itulah  arti  pentingnya Undang-Undang  Perlindungan  Anak. Namun  apakah  dalam  tataran  realitas, undang-undang  tersebut  telah  berjalan sebagaimana mestinya. Anak merupakan suatu bagian dari kehidupan  masyarakat,  anak  juga mempunya  hak  yang    tidak dibedakan dengan  hak-hak    orang  lain,  untuk dilindungi  dan  dihormati.  Secara psikis,  dapat  difahami  bahwa  seorang anak  masih  selalu  mencari  jati  diri, sehingga  tidak  jarang  mental  mereka dengan  mudah  terguncang,  yang disebabkan  keadaan  serta  kondisi
4 Ga tot  Supramono, HukumAcara  Pengadiilan Anak ,(Ja ka rta : Dja mbatan, 2007).
tempat  tinggal  mereka.  Apabila  pada lingkungan  anak  tersebut  terdapat dampak  buruk,  maka  hal  ini  akan mendorong  seorang  anak  berperilaku yang  tidak  baik,  bahkan  seorang  anak dapat  melakukan  suatu  tindakan  yang melawan  hukum.  Sehingga  hal  ini merugikan diri sendiri dan masyarakat dan  pada  akhirnya  menyebabkan mereka  harus  berhadapan  dengan penegak hukum. 5
Pencegahan yang dapat dilakukan supaya anak tidak melakukan perbuatan yang bertentangan  dengan  hukum  merupan suatu solusi yang harus dicari bersama. Namun demikian apabila seorang anak telah terlanjut melakukan suatu tindakan  yang  melanggar  hukum, selanjutnya  bagaimana  tentang  proses dalam menangani atau proses pelaksanaan  peradilan  pidana  bagi dirinya.  Seorang  anak  yang  terlanjur telah melakukan kejahatan juga sesuatu  hal  yang  merupakan  suatu permasalahan sangat serius yang harus dicarikan solusinya oleh semua kalangan, bukan hanya oleh pemerintah  (aparat  penegak  hukum), akan  tetapi  oleh  orang  tua  dan
5 MediaAkademika ,Volume  26  Nomor 2 April  2011
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
masyarakat.  Apakah  proses  peradilan terhadap  anak  ini  telah  memberikan perlindungan  terhadap  anak.  Hal  ini dikarenakan  oleh  seorang  anak  masih belum  sepenuhnya  dapat  dimintakan pertanggungjawaban terhadap tindakan-tindakan  yang  telah  mereka lakukan.
Selain itu, ketentuan yang termuat  didalam  Undang-Undang  No. 11  Tahun  2012  telah  mengamanatkan bahwa  pada  tahapan  atau    proses pelaksanaan  dalam  memeriksa  dan mengadili seorang anak yang berhadapan  dengan  hukum  pidana sebagai  pelaku  tindak  pidana,  perlu diutamakan  melalui  jalan  diversi  yang merupakan  perubahan  proses  peradilan pidana  secara  formal  ke  penyelesaian secara  kekeluargaan.  Untuk  itu  proses peradilan  hanya  akan  dilaksanakan sebagai upaya yang terakhir. 6
Selain  itu  terjadinya  kenakalan remaja dapat juga diakibatkan pengaruh lingkungan sekitar, khususnya  lingkungan  diluar  keluarga.
Tidak  sedikit  para  remaja  senang bermain  diluar  kebersamaan  keluarga, mereka  menghabiskan  waktu  bersama-
6 Ma rja n Ha posa nda Sina ga . ProsesPeradilan Pidana Anak  YangBerkonflik  DenganHukum Dalam Rangka  Pemberian Perlindungan Hukum  Terhadap Anak .
sama  teman  mereka,  apakah  teman dirumah,  teman  disekolah,  maupun teman    kelompok.  Apabila  seorang teman  sebaya  ada  yang  melakukan suatu tindakan yang salah di lingkungan mereka, maka seorang anak sering terpengaruh oleh sikapnya tanpa melakukan  perhitungan  sebelumna. Sikap rentan yang seperti ini merupakan implementasi perkembangan  kepribadian  seorang remaja. 7
Apabila  melihat  pada  uraian tersebut di atas, dapat dilihat dari teori John  Lock  yang  dikenal  dengan  teori lingkungan  atau  empirisme,  yang memberikan  pendapat tentang  manusia dilahirkan kemuka bumi dalam kondisi yang  suci  atau  tabularasa,  dimana tumbuh kembangnya manusia dipengaruhi  serta  ditentukan  oleh lingkungan sekitar, yaitu tingkat perkembangan intelektual manusia dapat di lingkungan dipengaruhi pengalaman  serta  suatu  pengetahuan
7 Za kiah  Da ra jat, Faktor-faktor  Yang
Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda , Kerta s Kerja  Pa da Simposium  Aspek-Aspek  Hukum  Ma sa la h Perlindunga n Ana k .Diliha t Da ri Se gi Pembinaan Genera si Muda  (Ja ka ra ta: DepHa m RI, 1980).
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
yang  dapat  diperoleh  dari  lingkungan tempat tinggal mereka. 8
Cara  berpikir  anak  ini  dapat pula  dibedakan,  ada  yang  dapat berpikir  secara  normal  dan  ada  pula yang tidak dapat berpikir secara normal disebabkan akalnya tidak sehat. Apabila  suatu  kejahatan  itu  yang menjadi  pelakunya  adalah  anak  maka terhadap  sianak  yang  dapat  berpikir secara normal hakim dapat menjatuhkan pidana kepadanya, sedangkan bila sebaliknya yaitu terhadap anak yang tidak dapat berpikir secara  normal  dapat  dikembalikan kepada  orang  tuanya  atau  dimasukkan kerumah sakit jiwa untuk dirawat. 9
Dari uraian diatas serta banyaknya  kasus  tindak  pidana  yang anak  sebagai  pelakunya,  maka  dalam hal ini penulis menentukan permasalahn  dalam  penelitian  ini adalah:  Bagaimanakah  Perlindungan hukum  terhadap  Anak  SebagaiPelaku Kejahatan.

## B. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan  yang  akan  didapatkan dari  hasil  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  perlindungan
8 A.  A.  Ra den  Ca haya     Pra bu, Perkembangan Taraf    Inteligensia  Anak (Ba ndung:  Angka sa , 2011).
9 A.  A. Ra den Ca ha ya Pra bu.
hukum  terhadap  Anak  SebagaiPelaku Kejahatan. Selanjutnya adapun manfaat  yang  ingin  didapatkan dengan penelitian  ini  secara  teoritis  adalah dapat  digunakan  dalam  memberikan gambaran yang terjadi terhadap masalah Perlindungan  hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan. Lebih luas  diharapkan  akan  memberikan sumbangan  pemikiran  dalam  rangaka mengembangkan  hukum  pidana  di Indonesia.  Secara  praktis  merupakan salah satu pemikiran bagi hakim dalam menimbang serta memutuskan sekaligus  perlindungan  terhadap  anak, khususnya pengaruh pemidanaan tersebut  bagi  si  anak  dan  masyarakat. Adapun  kegunaan  lainnya  adalah sebagai informasi dan tambahan kepustakaan bagi para praktisi, akademisi hukum.
C. Metode Penelitian
Dalam  upaya  menjawab  suatu permasalahan dalam penelitian, diperlukan  metode  penelitian  akan digunakan  untuk  mendapatkan  sutau hasil  penelitian  yang  tepat  dan  akurat. Adapun  tipe  penelitian  adalah  jenis penelitian  hukum  normative,  yaitu dengan  mengkaji  berbagai  peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan  data-data  penunjang
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
yang  ada  diperpustakaan.  Metode pendekatan    yang  dilakukan  adalah secara  normative.  Pendekatan  secara normative dilakukan melalui penelaahan  atas  teori,  konsep-konsep maupun peraturan perundang- undangan  yang  memiliki  relevansi pada permasalahan yang telah
ditetapkan.  Sumber  data  berdasarkan bahan  hukum  primer,  dan  bahan hukum  sekunder  adalah  jenis  bahan hukum  yang  akan  memberi  penjelasan tentang  bahan-bahan  hukum  primer yang  terdiri  dari  karya  ilmiah,  tulisan ilmiah, surat kabar,buku-buku    hukum dan  lain-lain. Prosedur  pengumpulan data  untuk  tujuan  pengumpulan  data. Pada  intinya  dalam  artikel  ini,  penulis menggunakan  studi  normatif.  Studi kepustakaan(normatif)  yang  digunakan penulis  dalam  pembahasan  penelitian ini  adalah  dalam  mendapatkan  data- data sekunder, terutama melalui serangkaian kegiatan, membaca, mengutip, mencatat, menelaah peraturan  perundang-undangan  yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Data yang sudah didapatkan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.  penggunaan analisis ini  untuk  mengkaji  aspek  secara normatif  atau  aspek  hukum  dengan
metode analisis deskriptif, yakni meliputi  deskripsi  deskriptif  dari  data yang  telah  dikumpulkan  kemudian dihubungkan atara data yang satu  satu dengan  yang  lainnya  untuk  kemudian ditarik  suatu    kesimpulan  secara induktif.

## PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap

## Anak Sebagai Pelaku Kejahatan
Anak menurut hukum positif di Indonesia  adalah  anak  yang  belum dewasa  (minderjarig/minor),  di  bawah umur  atau  anak  yang  berada  dibawah pengampuan wali. Definisi anak dilihat secara kronologis karena hukum berbeda-beda  menurut    tempat,  waktu dan  tujuan.  Sehingga  hal  ini  adapt mempengaruhi batasan-batasan tentang definisi  yang  pakai  untuk  menentukan usia anak dewasa. 10
Anak  adalah  seseorang  yang dilahirkan  melalui  hubungan  yang dilakukan  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita.  Hubungan  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita,  yang didasarkan  pada  rasa  kasih  dan  sayang seorang  suami-istri.  Seseorang  yang lahir  dari  suatu  perkawinan  yang  sah,
10 Abdussa lam ,Hukum  Perlindungan  Anak , (Ja ka rta : Restu Agung, 2007).
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
maka terhadap anak tersebut dikatakan anak sah, dan sebaliknya  disebut anak tidak sah. 11
Pengertian  anak  dalam  hukum Indonesia,  masih  belum  memiliki keseragaman.  Oleh  sebab  itu  penulis telah  merangkum  beberapa  pengertian anak dalam hukum Indonesia sebagaimana  diuraikan di bawah ini:
- Pengertian  anak  berdasarkan  pada Undang-Undang Nomor Tahun
1979  tentang  perlindungan  anak adalah  orang  yang  berumur  di bawah  21  tahun.  dan  tidak  pernah kawin - Undang-Undang Hak Asasi
Manusia  No.  39  Tahun  1999 mendefinisikan  anak  sebagai  setiap manusia  yang  berusia  di  bawah  18 (delapan  belas)  tahun  dan  belum kawin,  termasuk  anak  yang  masih dalam  kandungan  apabila  masih dalam  kandungan  status  terbaiknya. minat.
- Adapuan  Pengertian  anak    Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) yang berkaitan dengan perlindungan anak hampir  sama  dengan  Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999,
- Selain itu, Undang-undang Nomor 3
Tahun  1997  mengatur  tentang
11 Abdussa la m
sistem peradilan terhadap anak yang melakukan  tindak  pidana.  Anak adalah  mereka  yang  telah  mencapai umur  8  (delapan)  tahun  akan  tetapi belum pernah kawin.
- Selanjutnya  pengertian  anak  dalam aspek hukum ketatanegaraan memiliki  perberbedaan,  misalnya hak untuk memilih dalam pemilihan. Seseorang dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatan  hukumnya  pada  saat  ia mencapai usia 17 tahun (tujuh belas). Melihat  pada  ketentuan  tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penentuan  batas  usia  anak  relatif dan belum memiliki  keseragaman. 12
Selain itu, berdasarkan ketentuan  dalam  pasal  1  angka  2 Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  sistem  peradilan  anak,  maka anak yang melakukan kejahatan adalah anak  yang  melakukan  tindak  pidana dan anak yang perbuatannya dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang dilarang,  baik  menurut  undang-undang maupun undang-undang lainnya. peraturan  yang berlaku dan diterapkan di Indonesia. 13
12 Sha nty Dellya nna , Wanita dan Anak di Mata Hukum ( Jogya ka rta: Liberty, 2018).
13 Sha nty Dellya nna
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
Sesuai  dengan  pasal  1  angka  8 hukum  bilangan.  Desember  1995 sesuai  dengan  pasal  13  PP  No.  31 Tahun  1999  tentang  pembinaan  warga negara yang didukung oleh masyarakat, terdapat tiga golongan siswa re-edukasi, yaitu  anak  kriminal,  anak  negara  dan anak sipil  sering.
Upaya pemerintah
Indonesia
memberikan perlindungan hukum
terhadap hak-hak anak terbukti dengan telah  banyak  dibentuk  aturan-aturan hukum untuk yang berfungsi penghormatan  hak-hak  anak.  Hal  ini seperti  ratifikasi  Konvensi  Hak  Anak (CRC)  melalui  Keputusan  Presiden Nomor  36  tahun  1990.  Terdapat Peraturan  perundang-undangan  yang lain  tentang  perlindungan  anak  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  Indonesia diantaranya  adalah  Undang-Undang tentang  sistem  Pengadilan  Anak  yaitu Undang-undang  Nomor  3  tahun  1997, Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia Nomor  39  Tahun  1999,  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002 sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Apabila  ditelaah  secara  substansi maka undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak anak,
diantarana  aturan  tentang  hak  hidup, hak  atas  nama,  hak  untuk  pendidikan, hak  untuk  perawatan  kesehatan  dasar, hak melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, hak berekspresi, berpikir, serta hak untukbermain, berkreativitas, hak istirahat,  inklusi  sosial  serta  jaminan sosial. 14
Mengenai  asas-asas  hukum  hak asasi  manusia  tentang  perlindungan anak  yang  dituangkan  pada  instrumen hukum  nasional  dan  internasional. terdapat  berbagai  ketentuan  dalam hukum  internasional  yang  mengatur tentang pelaksanaan perlindungan terhadap  anak.  misalnya  seperti  ang diatur dalam Konvensi Hak-hak, dimana  konvensi    Anak  tersebut  telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
Dengan  telah  diundangkannya UU No.  36 tahun  1990,  artinya  adalah Indonesia  telah  berkomitmen  serta menjadi suatu kewajiban dalam  rangka perlindungan  hak  anak.  Adapun  yang dimaksudakan  dengan  perlindungan anak,  menurut  Pasal  1  dan  2  UU Perlindungan  Anak,  adalah  sebagai rangkaian  kegiatan  yang  memiliki tujuan agar terjaminnya serta
14 Ha rkristuti  Ha rkrisnowo, Tantangan  dan Agenda  Hak-Hak  Anak (Ja ka rta ,:  Komisi Hukum Na siona l, 2002).
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
terlaksananya perlindungan anak seperti  hak  hidup,  hak  tumbuh  dan berkembang,  serta  dapat  berpartisipasi secara  penuh  dan  konsisten  yang memiliki  harkat  dan  martabat  sebagai manusia.  Selain  itu  seorang  anak  juga mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan tindakan diskriminasi. 15
Dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak telah diatur mengenai asas serta tujuan pelaksanaan perlindungan anak, sebagaimana tercantum  dalam    Pasal  2  dan  3, sebagai berikut:
Pasal 2: Penyelenggara layanan
perlindungan anak berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  serta  asas-asas  dasar  Konvensi Hak Anak antara lain:
1. Tidak  diperkenankan  adanya  sifat diskriminasi
2. Untuk  kepentingan  anak,  harus diberikian  yang  terbaik  terhadapo tumbuh kembang anak.
3. Perlindungan  terhadap  hak  hidup, keberlangsungan hidup, serta perkembangan kondisi anak.
15 Wa gina ti  Soetedjo, Hukum  Pidana  Anak (Ba ndung: PT Refika  Adita ma , 2006).
4.  Diberikan sutau penghargaan terhadap seorang anak.
Ketentuan dalam  Pasal  3  Undang- undang  Perlindungan  anak  dinyatakan bahwa  untuk  menjamin  terwujudnya hak-hak  yang  dimiliki  oleh  anak diantaranya hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak untukberpartisipasi  dengan  optimal selaras  pada  harkat  serta  martabat manusia.  Hak  untuk  dilindungi  dari kekerasan  serta  tindakan  diskriminasi yang  diperlakukan  untuk  mencapai kehidupan  yang  berkualitas,  berbudi luhur,  mulia,  dan  sejahtera  bagi  anak Indonesia.
Dalam  ketentuan  Pasal  2  c  telah ditegaskan bahwa hak untuk hidup, hak atas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang seorang anak merupakan  implementasi  hak  asasi manusia  yang  paliing  dasar  yang  di lindungi  oleh  negara,  pemerintah, keluarga,  dan  orang  tua,  dan  juga merupakan  hak  dasar  sebagian  besar manusia.
Perlindungan  terhadap  anak  harus dilaksanakan  oleh  seluruh  pihak,  baik oleh  orang  tua  sebagai  yang  terdekat, keluarga sebagai tempat tumpuan anak, masyarakat sebagai tempat anak
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
bersosialisasi. Selain itu pihak pemerintah maupun Negara juga memiliki peran sentral dalam perlindungan  tersebut.  Didalam  Pasal 20  UU  No.  35  Tahun  2009  ditetapkan bahwa:
”Negara,  pemerintah,  masyarakat, keluarga  dan  orang  tua  memiliki kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk melaksanakan  dan  melindungi  anak- anak”
Pemerintah memiliki tanggungjawab  serta  wajib  melakukan perlindungan
terhadap anak sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang PerlindunganAnak, seperti dibawah ini:
1.    Menghormati  serta  memberikan jaminan  terhadap  hak-hak  asasi semua anak, dengan tidak memandang suku bangsa,
kepercayaan, warna
kulit,
golongan, gender, kebudayaan dan bahasa,  statushukum,  kelahiran spontan  anak,    serta  bentuk  fisik dan/ atau psikologi anak (Pasal 21);
2.   Mendapatkan  dukungan  dalam bentuk  sarana  maupun  prasarana dalam menyelenggarakan
perlindungan  terhadap  anak  (Pasal
22);
3.  Memberikan jaminan dalam bentuk  perlindungan,  memelihara serta  memberikan  kesejahteraan terhadap anak,  tetap konteks memberikan  perhatian  terhadap
hak  dan  kewajiban  orang  tuanya, walinya  maupun  pihak  lain  yang secara bersama-sama memiliki tanggung  jawab  terhadap  anak serta memberikan pengawasan dalampelaksanaan perlindungan terhadap anak (Pasal 23);
4.    Memastikan  anak  menggunakan haknya  untuk  berekspresi  yang disesuaikan  dengan  umur  serta tingkatan kecerdasan yang dimiliki oleh anak (Pasal 24).
Tanggungjawab perlindungan hak-hak  anak  tidak  hanya  menjadi milik  pemerintah  semata  akan  tetapi juga masyarakat memilikinya.
Pelaksanaan  perlindungan  hak  anak dapat dilakukan dengan kegiatan peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak. (Pasal 25).
Sebagaimana  diuraikan  di  atas bahwa  perlindungan  anak  tidak  hanya menjadi  tanggungjawab  negara  akan tetapi  keluarga  sangat  memiliki  peran dalam upaya memberikan perlindungan terhadap  anak.  Hal  ini  sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang  Perlindungan  Anak,  yaitu: pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan  perlindungan,  perlindungan  anak; Membesarkan  serta  mendidik  anak sesuai  dengan  kemampuan,  bakat  serta minat  yang  dimilikinya,  selain  itu kelurga  juga memiliki tangggungjawab
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
serta  kewajiban  untuk  mencegah  anak melakukan pernikahan dini.
Sebagaimana  dikemukakan  oleh Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip oleh Wagianti Sutodjo, terdapat beberapa  motivasi    anak  melakukan kejahatan,  yaitu  motif  internal  dan eksternal kenakalan anak seperti mengikuti  keluarga.  Sementara  itu adapun  yang  tergolong  pada  motivasi ekstrinsik  seperti  faktor  rumahtangga, faktor  tingkat  pendidikan  disekolah, pergaulan anak, faktor  media massa.
Beberapa  faktor  yang  berbeda  ini memberikan  kemungkinan  anak  untuk melakukan  tindakan  yang  melawan hukum, bahkan anak melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang melakukan tindakan melawan hukum dalam bnertuk  tindak  pidana  juga  dapat dianggap sebagai anak yang melanggar hukum pidana. 16 Pelaksanaan
pemberian perlindungan untuk anak yang melakukan  pelanggaran  hukum,  dapat dilakukan  melalui  sistem  peradilan pidana  anak.  Dibutuhkan  pemahaman yang  lengkap  tentang  hal  ini  yang bukan hanya tentang pengasuhan anak. Namun  demikian,  pelaksanaan  sistem
16 Wa gia ti Soetodjo
peradilan pidana anak juga harus  dapat diartikan  sebagai  suatu  usaha  mencari faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan anak    serta  bagaimana  tindakan  yang dilakukan dalam upaya pencegahannya. Selain itu, kompetensi sistem peradilan pidana  anak  mengakomodir  banyak permasalahan  anak,  seperti  eksposur anak  ke  polisi,  proses  pengadilan, kondisi  penahanan  dan  persidangan ulang,  inklusi  sosial,  termasuk  pelaku dalam  prosesnya.  Oleh  karena  itu, istilah  sistem  peradilan  pidana  anak mengacu  pada  undang-undang,  norma dan aturan tertentu, prosedur, mekanisme  dan  pengaturan,  lembaga dan  badan  yang  secara  khusus  yang berfungsi  untuk  melakukan  proses peradilan  kepada  anak  sebagai  pelaku tindak pidana. 17
Pada  dasrnya  pelaksanaan  upaya perlindungan  hukum  terhadap  anak juga  merupakan  upaya  pelaksanaan hukum itu sendiri. sehingga pelaksanaannya  juga dapat dipengaruhi banyak sebab, diantaranya:
1. Peraturan Perundang-undangan.
Perundang-undangannya
termasuk  substansi  undang- undang maupun struktur
17 Ana   Volz,Advoca cy Stratgis  Training Manual-General  Coment  No.10  Children”s Right in juvenile justice, Defence For Children Interna siona l, 2009.
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
hukumnya.  Dalam  hal  ini, pertanyaan  tentang  ketentuan hukum  yang  berkaitan  dengan hak  anak  atas  metode  pelatihan dan persyaratan hukum pelatihan mereka, serta pertanyaan  apakah  semangat hukum, nilai-nilai, prinsip- prinsip  hukum    atau  tidak.  atau aturan serta sanksi hukum yang diinginkan dan aturan pelaksanaannya harus disiapkan agar  tidak  terjadi  kesenjangan hukum. 2. Aparat  penegak  hukum,  yaitu advokat  atau  organisasi  yang terlibat dalam kontinum penerapan hukum didalam masyarakat. Mengenai mekanisme  penegakan  hukum di Indonesia, struktur penegakan hukum yang disebut
Catur Wangsa terdiri dari kepolisian  (lembaga  penyidik),
kejaksaan  (jaksa),  kehakiman
(peradilan)  serta  advokat  atau biksu.  Pemajuan  hak-hak  anak dan  penegakan  hukum  anak,
dalam konteks banyak permasalahan  yang  muncul  di Indonesia,  membatasi  aktivitas aparat  penegak  hukum  dalam memahami  hukum  dan  hak-hak anak, kualitas pendidikan pendidikan dan keahlian masing-masing aparatur eksekutif. Selain itu, kemampuan  organisasi  untuk penegakkan  hukum  terhadap anak serta perlindungan terhadap hak-hak anak.
3. Cara  bagaimana  bentuk  budaya hukum  masyarakat,  khususnya stratifikasi  sosial  dan  sikap
berbudaya  hukum,  bagaimana masyarakat memandang tentang penegakan hukum yang
merupakan  pedoman  perilaku
sehari-hari yayng harus dituruti. Isu tentang budaya hukum tidak dapat  ditapikkan  dalam  rangka penegakan  hukum  diIndonesia,
hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum. 4. Masyarakat hukum. Masyarakat sebagai tempat hukum tumbuh dan berkembang yang bersama- sama dengan proses perkembanga kehidupan sehari- hari, meliputi tingkat kepatuhan masyarakat  terhadap  hukum, minat masyarakat terhadap hukum  terhadap  ketertiban  dan ketentraman.  Hormati  hak  anak dalam  kehidupan  sehari-hari. UU  perlindungan  tentang  Anak hanyalah sebagai panduan yang dapat dijadikan instrumen untuk melakukan  perlindungan  yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat  apabila  ditemukan terjadi permasalahan  anak. 18
Berdasarkan  ketentuan  dalam Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997,  bagi  anak  yang  berbuat jahat hanya  dapat  dituntut atau dilakukan tindakan. Selanjutnya mengenai penerapan hukuman terhadap anak  yang  melakukan  tindak  pidana dapat  berupa  tindak  pidana  atau perbuatan. Sanksi yang dapat dikenakan adalah:
18 Moch.  Jony  da n  Zulcha ini, Aspek  Hukum Perlindungan  Anak (Ba ndung:  ,PT.  C itra Aditya  Bha kti, 1999).
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
1. Sanksi  Pidana  pokok  serta sanksi pidana tambahan.
2. Ditetapkan  jenis  Pidana  pokok yang  dapat  diberikan  kepada anak  nakal  adalah  hukuman penjara,  hukuman  kurungan, hukuman    denda, dan  hukuman pengawasan.
3. Selain daripada hukuman pokok kepada  anak  nakal  hakim    juga dapat  menjatuhkan  hukuman tambahan dalam bentuk perampasan  beberapa  barang tertentu  serta  pembayaran  ganti kerugian. 4. Selanjutnya  aturan  mengenai cara dan prosedural
pelaksanaan  pembayaran  ganti kerugian ditetapkan lebih  lanjut dengan peraturan pemerintah.
Secara  bertahap  jenis-jenis  pidana bagi  anak  diatur  dalam  pasal  6973 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012,  jika  lebih  rinci  pidananya merupakan hukumsn pokok dan hukuman pelengkap.
1. Hukuman pokok terhadap Anak adalah:
a. hukuman peringatan;
b. hukuman dengan persyaratan:
1)  dibina  oleh  negara  diluar lembaga;
2)  memberikan  pelayanan kepada masyarakat;  atau
3)   dilakukan pengawasan.
c.  dilatih bekerja;
d.  dibina  oleh  negara  dalam lembaga;  dan
e.   dimasukkan dalam penjara.
2. Hukuman tambahan yaitu:
a.Negara  merampas  keuntungan yang  didapat  dari  tindakan pidana; atau
b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Jika  hukum  substantif  diancam dengan sanksi kumulatif berupa pidana  penjara  dan  denda, denda  diganti dengan  pelatihan vokasi.
4. Hukuman  terhadap  terhadap Anak  tidak  boleh  melanggar harkat serta martabat Anak.
5. Ketentuan  untuk  lebih  lanjut tentang  bagaimana  bentuk  serta prosedur  pelaksanaan  pidana dalam  ayat  (1),  ayat  (2),  dan ayat  (3)  akan  diaatur  melalui Peraturan Pemerintah.
Mengenai  Tindakan  diatur  dalam Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012  yang terdiri dari:
(1) Adapun tindakan yang bisa diberikan terhadap Anak adalah:
a. dikembalikan ke orang tua/Wali;
b. diserahkan kepada seseorang;
c. dilakukan perawatan dirumah sakit jiwa;
d. dilakukan perawatan oleh LPKS;
e.  diwajibkan  untuk  ikut  dalam pendidikan formal dan/atau pelatihan  yang  dilaksanakan pemerintah
dan atau dilaksanakan oleh badan swasta;
f. dicabutnya surat izin mengemudi; dan/atau
g. pemulihan  kembali akibat tindak pidana
(2)  Tindakan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)  Tindakan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
(4)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tindakan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diatur  dengan Peraturan Pemerintah
Ketentuan  ini  bisa  ditemukan dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak  dalam  Pasal  17  ayat  (1),  secara khusus  bahwa  setiap  anak  yang dirampas kemerdekaannya berhak atas:
a. Diperlakukan secara manusiawi dan terpisah  dari  orang  yang  sudah dewasa.
b. Mendapatkan bantuan hukum
maupun  bantuan  dalam  bentuk  lain besifat  efektif  pada  setiap  tingkatan upaya  hukum  yang  ada,  seperti konseling
pekerjaan sosial,
konseling  psikologi  dan  psikiater, atau dukungan ahli bahasa.
c. Mendapatkan  pembelaan  diri  serta mendapatkan keadilan dalam proses pengadilan  anak  bersifat  objektif dan  tanpa  memihak  pada  serta dilaksanakan tertutup untuk umum.
Anak  sebagai  pelaku  kejahatan lebih mudah dikendalikan dan
diremediasi apabila dibandingkan dengan  orang  dewasa  sebagai  pelaku kejahatan.  Hal  ini  dikarenakan  tingkat perkembangan  anak    berbeda  dengan karakteristik  dan  kepribadian  anak. Bayi,  remaja,  dewasa  dan  orang  tua berbeda  secara  psikis  dan  fisik.  Sistem peradilan pidana yang  mengatur sanksi pidana  pendidikan/  pendidikan  selama ini  jarang  ditegakkan  oleh  aparatur penegak hukum diIndonesia, khususnya  para  hakim. MIsalnya sanksi pidana pendidikan adalah diberiannya  sanksi  pidana  yang  bukan hanya  mengembalikan  kepada  orang tua/wali  atau  lingkungan,  akan  tetapi sanksi  pidana  tersebut  mengandung tujuan pendidikan, seperti menyekolahkan  mereka  ke  pondok pesantren  bagi  pelaku    yang  beragama Islam, atau mengirim  mereka ke gereja untuk  umat  kristen  yang  beragama islam dan organisasi keagamaan lainnya  yang  sesuai  dengan  agama yang dianut atau dianut.
Pelaksanaan pemidanaan secara individu yang  telah  dilaksanakan selama ini adalah suatu upaya pencegahan  terjadinya  kejahatan  yang terfragmentasi
yang
mempertimbangkan  upaya  pencegahan hanya dari perspektif individu.
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
Sedangkan upaya
pemecahan permasalahan  anak  bukan  hanya  dapat dilihat  secara  pengelolaan  individu anak,  akan  tetapi  dapat  juga  ditinjau dari  beberapa  faktor,  yang  salah satunya  adalah    bagaimana  cara  agar anak tidak kembali melakukan perbuatan  melanggar  akan  tetapi  juga merupakan keteladanan serta pendidikan  yang  baik  bagi  generasi muda. Hal ini bertujuan untuk mendidik  jiwa  spiritual  anak  agar perilaku  menyimpang anak  ini  menjadi lebih baik lagi.
Menempatkan  anak  sebagai penjahat dalam lembaga pemasyarakatan  tidak  akan  dapat memberikan  jaminan  bahwa  anak tersebut  akan  berubah  menjadi  lebih baik, karena didalam lembaga pemasyarakatan sudah tidak ditemukan lagi  upaya  perbaikan  budi  dan  jiwa anak  tersebut  secara  baik,  karena mereka  merupakan  orang-orang  yang diasingkan bersama para pelaku kejahatan yang lain, itu mempromosikan  pemulihan.  Perilaku anak ke arah yang lebih baik seringkali terhambat oleh lingkungan yang kurang baik di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri.
Lain halnya jika Anda menempatkan    anak  di  lingkungan yang tidak merasa diperlakukan seperti penjahat,  tetapi  memperlakukannya seperti layaknya anak-anak yang belum dewasa  yang  belum  memahami  serta belum  mengetahui  mbanyak  hal.  Oleh karena itu seorang anak masih membutuhkan bimbingan, diorientasikan  dan  diajarkan  tentang perbuatan  baik dan  buruk. selanjutnya memberdayakan  mereka  yang  pernah terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana dalam pelaksanaan hukum serta pelaksanaan pidananya. Hal ini berfungsi  untuk  mengklasifikasikan mereka  sebagai  penjahat  muda  yang karakteristiknya berbeda dengan penjahat dewasa.
Padahal, sistem hukuman pendidikan  seperti  ini  bukanlah  hal baru.  Dalam  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak jelas berkaitan dengan sistem pendidikan  pidana,  namun  dalam penerapannya hal ini jarang  dilakukan, tidak  heran  bila  anak-anak  ini  dengan paksaan belum diasuh. mengkhususkan diri  dalam  menangani  kasus-kasus  di bidang  anak-anak  dan  kadang-kadang juga  mengambil  posisi,  mengutuk  baik anak-anak maupun orang dewasa.
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
Tujuan diberikannya perlindungan  hukum  terhadap  pelaku kejahatan merupakan bentuk
penghormatan  terhadap  hak  asasi pencipta agar tidak terhenti kebebasannya,  kepastian  hukum  bagi pelaku, dan dalam rangka menghindari penuntutan,  tindakan  kesewenangan yang  tidak  memberikan  rasa  adil. Sementara  itu  konsep  perlindungan terhadap  anak  memiliki  cakupan  yang luas,  dimana  perlindungan  terhadap anak  tidak  terbatas  pada   perlindungan jiwa  serta  raga  anak,  akan  tetapi termasuk juga didalamnya upaya perlindungan  terhadap  segala  hak  dan kepentingan  yang  dijamin  agar  anak dapat  berkembang  secara  wajar  baik mentalnya.  Secara  fisik  dan  sosial perlindungan  tersebut  diharapkan  agar anak  menjadi  orang  dewasa  yang produktif. 19
Terkhusus  terhadap  anak  yang berkonplik  dengan  hukum,  menurut ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  UU Perlindungan  Anak  ditujukan  kepada anak  yang  melanggar  hukum  dan  anak yang  menjadi  korban  tindak  pidana. Berdasarkan  Pasal  6  Ayat  (2)  UU
19 Dwi H. Retna ningrum ,Ma nungga l K.Wa rdana , Perlindungan  Terhadap  Anak Yang  Melakukan  Tindak  Pidana,  ( Artike l Dosen Universita s  Sura ba ya, 2010).
Perlindungan
Anak, maka
perlindungan    anak  di  hadapan  hukum dilakukan melalui:
1. Anak diperlakuan dengan manusiawi yang disesuaikan dengan  martabat  serta  hak-hak sebagai anak;
2. Disediakannya  sarana-sarana  serta prasarana-prasarana secara  khusus;
3. Disediakannya petugas khusus yang  akan  mendampingi    anak sedari dini ;
4. Peninjauan serta hasil dari peninjauan  itu  senantiasa  dicatat secara  berkesinambungan  dalam rangka  mengetahui  perkembangan seorang  anak  yang  berkonflik dengan hukum;
5. Mendapatkan  jaminan  dari  negara dalam  mempertahankan  hubungan anak  dengan  orang  tua  atau keluarganya.
6. Seorang  anak  dilindungi  atas pemberitaan jati diri melalui media-media  yang  ada  dalam rangka untuk menghindari
tindakan labelisasi.
Salah satu masalah besar dengan  hukuman  anak  adalah  efek negatif  hukuman  pada  perkembangan anak. Hukuman sering kali meninggalkan  bekas  yang  salah  pada seseorang,  yang  dalam  keadaan  anak- anak  bisa  sangat  merusak  kehidupan mereka  yang  telah  lama  diharapkan. Penyelesaian  non-kriminal  adalah  ide awal dan sering lebih disukai oleh para pihak.  Di  pihak  pelaku,  stigma  dapat dihindari,  sedangkan  korban akan
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
memperoleh kepuasan dari kompensasi dan/atau  kesepakatan    dengan  pelaku.
Bukannya dihukum, pelakunya dikembalikan ke orang tuanya, sedangkan  korban,  misalnya,  diberi kompensasi dan minta maaf. Meskipun penyelesaian  non-kontroversial  tidak selalu  disetujui  oleh  korban,  terutama oleh    korban,  jenis  penyelesaian    ini terbukti  banyak  dipilih  oleh  pihak - pihak yang berkonflik.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap anak  merupakan  tindak  pidana  dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang bertujuan  untuk  melindungi  anak  yang melakukan  tindak  pidana  khususnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Dalam  Undang-Undang  tersebut telah  diatur tentang bagaimana bentuk perlindungan  hukum  terhadap  anak yang melakukan kejahatan.Bentuk perlindungan  terhadap  anak  diberikan pada  setiap  tahapan  proses  peradilan pidana  anak.  Mulai  dari  tahapan penangkapan, tahapan penahanan, tahappenyidikan,  penuntutan,  maupaun tahap  persidangan  serta  pada  masa pembinaan. Bentuk perlindungan lainnya  adalah    diatur  juga  mengenai upaya  penyelesaian  perkara  tindak
pidana diluar persidangan yakni perkara  anak  senantiasa  diupayakan melalui  diversi  dan  hal  ini  diwajibkan dilakukan  upaya  pada  setiap  tahapan proses peradilan pidana anak.
Tujuan  pemberian  perlindungan hukum  kepada  anak  pelaku  kejahatan juga merupakan implementasi penghormatan hak asasi pelaku  supaya psikologisna tidak terganggu, mempunyai  kepastian  hukum,  serta untuk  menghindari  perlakuan  yang sewenang-wenang dan tidak adil.

## DAFTAR PUSTAKA
A. A. Raden Cahaya Prabu, Perkembangan Taraf Inteligensia Anak , Bandung:
Angkasa, 2011.
Abdussalam , Hukum Perlindungan Anak ,  Jakarta:  Restu  Agung, 2007.
Ana  Volz,Advocacy Stratgis  Training Manual-General  Coment  No.10 Children”s  Right  in  juvenile justice, Defence  For  Children Internasional, 2009.
Dwi  H.  Retnaningrum  ,Manunggal K.Wardana, Perlindungan Terhadap  Anak  Yang  Melakukan Tindak  Pidana, Artikel  Dosen Universitas Surabaya, 2010.
Gatot Supramono, Hukum  Acara Pengadiilan Anak , Jakarta: Djambatan, 2007.
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai  Pelaku Kejahatan, Halaman 31-48
Harkristuti  Harkrisnowo, Tantangan dan  Agenda  Hak-Hak  Anak ,
Jakarta,: Komisi Hukum Nasional, 2002. Marjan  Haposanda  Sinaga, Proses
Peradilan    Pidana  Anak    Yang Berkonflik    Dengan  Hukum Dalam  Rangka    Pemberian Perlindungan  Hukum  Terhadap
Anak ,  Skripsi  Fakultas  Hukum
Dan Komunikasi, Semarang:
Unika Soegijapranata 2018.
Media Akademika ,Volume  26  Nomor
2  April 2011
Moch.  Jony  dan  Zulchaini, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Bandung:  PT.  Citra    Aditya Bhakti, 1999.
Serafina  S.D, Perlindungan  Hak  Anak
Pelaku  Kejahatan  Dalam  Proses
Peradilan ,  Yogyakarta:    Kantor Kementerian  Hukum  dan  HAM,
2011.
Shanty Dellyanna, Wanita dan Anak di
Mata Hukum , Jogyakarta: Liberty,
2018.
Waginati  Soetedjo, Hukum  Pidana Anak , Bandung: PT Refika
Aditama, 2006.
Zakiah  Darajat, Faktor-faktor  Yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda , Kertas Kerja Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak .Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda,
Jakarata: DepHam RI, 1980.