Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## Tradisi Perjodohan pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Ladongi: Deskripsi, Dampak dan Perspektif Hukum Islam

## Abdul Rasak
Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia, Jl. Sultan Qaimuddin No. 17, Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93870
E-mail: abdulrazakkoltim@gmail.com

## ABSTRACT
This research examines the tradition of arranged marriages in the Bugis community in the Ladongi Subdistrict, East Kolaka Regency, focusing on description, impact, and analysis from the perspective of  Islamic  law.  The  study  employs  an  empirical  legal  or  socio-legal  research  approach  with  a descriptive-qualitative  method.  Through  direct  observation  and  interviews  on  the  practice  of arranged  marriages  and  the  application  of  Islamic  law,  the  research  findings  indicate  that  the tradition of arranged marriages still exists due to specific factors and motives. The matchmaking process  involves  procedural  stages  that  consider  parents'  choices  as  the  best  for  their  children. Positive outcomes occur when the selected partners meet the criteria set by parents and are accepted willingly by the children. However, negative impacts arise when children are unwilling to accept the chosen partner, feel afraid to express their disagreement, or when parents force the marriage. From the perspective of Islamic law, arranged marriages are considered permissible (mubah), and parents do not have the right to force their children into marriage. The research suggests that the tradition of arranged marriages can be carried out with the willingness and sincerity of the children, avoiding coercion that contradicts Islamic principles.
Keywords: Arranged Marriages Tradition; Bugis Tribe; Islamic Law.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  tradisi  perjodohan  pada  masyarakat  Bugis  di  Kecamatan  Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, dengan fokus pada deskripsi, dampak, dan analisis dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris atau socio-legal research dengan  metode  deskriptif-kualitatif.  Melalui  observasi  langsung  dan  wawancara  terhadap  praktik tradisi  perjodohan  dan  penerapan  hukum  Islam,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tradisi perjodohan  masih  eksis  karena  faktor  dan  motif  tertentu.  Proses  perjodohan  melibatkan  tahapan prosedur yang mempertimbangkan pilihan orang tua sebagai yang terbaik bagi anak. Hasil positif terjadi saat pasangan yang dipilih memenuhi kriteria baik orang tua dan diterima tanpa paksaan oleh anak.  Namun,  dampak  negatif  muncul  ketika  anak  enggan  menerima  pasangan  yang  dipilihkan, merasa takut untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya, atau saat orang tua memaksa pernikahan. Dari  perspektif  hukum  Islam,  perjodohan  dianggap  mubah  dan  orang  tua  tidak  berhak  memaksa anak  untuk  menikah.  Hasil  penelitian  menyarankan  bahwa  tradisi  perjodohan  dapat  dilakukan dengan kerelaan dan keikhlasan dari anak, menghindari paksaan yang bertentangan dengan prinsip- prinsip Islam.
Kata kunci: Tradisi Perjodohan; Suku Bugis; Hukum Islam.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan suatu aspek hukum yang memegang peran penting dalam  kehidupan  sosial  manusia,  dengan  implikasi  yang  luas  dalam  struktur keluarga  serta  aturan  hukum  yang  terkait,  seperti  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  No  1  Tahun  1974  (Barus,  2014).  Dalam  perspektif antropologis,  perjodohan  merupakan  salah  satu  elemen  budaya  yang memungkinkan individu untuk saling mengenal. Dalam Islam, perjodohan sering disebut sebagai 'Khitbah', mengandung kesepakatan atau akad antara individu yang terlibat (Sofyani, 2014).
Tradisi  perjodohan  masih  terpelihara  dalam  masyarakat  Bugis  di Kecamatan Ladongi, dimana proses ini menjadi bagian turun-temurun. Meskipun dilakukan oleh orang tua demi kebaikan anaknya, pilihan terbaik menurut orang tua tidak  selalu  sesuai  dengan  keinginan  anak.  Fenomena  ini  kadang  menyebabkan perceraian  karena  kurangnya  keserasian  dan  tekanan  dari  pihak  luar.  Selain  itu, dalam  proses  perjodohan,  faktor  seperti  karakter  dan  pekerjaan  juga  menjadi pertimbangan.
Perbedaan pemahaman antara orang tua dan anak seringkali menjadi pemicu konflik  yang  berujung  pada  perceraian,  seperti  yang  terjadi  di  Ladongi  yang mencatat sejumlah perceraian karena ketidakcocokan pasangan yang dijodohkan, permasalahan impoten, atau kondisi fisik tertentu. Walaupun demikian, tradisi ini tetap berlanjut karena alasan ekonomi dan dorongan untuk segera memiliki cucu. Penekanan  pada  aspek  ekonomi  dan  keinginan  untuk  menikahkan  anak  dengan cepat  menjadi  dasar  yang  kritis  untuk  meninjau  kembali  praktik  perjodohan  di masyarakat Bugis Ladongi. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak sosial negatif  serta  menciptakan  keselarasan  yang  lebih  baik  antara  keinginan  keluarga dan kesejahteraan individu yang menikah. Langkah ini penting dalam mengurangi konflik yang berakar pada ketidaksesuaian harapan dan tujuan antara generasi tua dan  generasi  muda,  serta  untuk  memastikan  bahwa  pernikahan  tidak  hanya didasarkan  pada  pertimbangan  ekonomi  semata,  melainkan  juga  memperhatikan kebahagiaan dan kesejahteraan kedua belah pihak yang terlibat (Steil & Hoffman, 2016).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terkait tradisi  perjodohan  yang  masih  berlangsung  di  masyarakat  Bugis  di  Kecamatan Ladongi,  Kabupaten  Kolaka  Timur.  Penelitian  ini  sangat  penting  karena memungkinkan  pemahaman  mendalam  terhadap  tradisi  budaya  dan  sosial, perlindungan  hak  individu,  perspektif  hukum  dan  agama  terkait,  serta  dampak sosial  praktik  ini,  memberikan  pandangan  yang  holistik  dan  dapat  digunakan sebagai  landasan  untuk  pemeliharaan  budaya,  peningkatan  kesadaran  hak  asasi manusia, serta penyusunan kebijakan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal sambil menjaga relevansi dengan konteks sosial kontemporer.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum empiris atau socio- legal  research  yang  menggabungkan  metode  deskriptif-kualitatif  (Irwansyah, 2020).  Pertama-tama,  penelitian  dilakukan  melalui  observasi  langsung  terhadap praktik perjodohan yang masih berlangsung dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Ladongi. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap proses, tahapan, dan faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  perjodohan.  Selanjutnya,  studi  kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, diskusi kelompok, atau observasi partisipatif guna memperoleh pemahaman mendalam tentang pandangan, sikap,  dan  persepsi  masyarakat  terkait  praktik  perjodohan.  Metode  ini memungkinkan  penyelidikan  terhadap  nilai-nilai  budaya  dan  norma  sosial  yang mempengaruhi praktik perjodohan.
Selain itu, penelitian ini mencakup analisis terhadap perspektif hukum Islam mengenai  praktik  perjodohan  dalam  masyarakat  Bugis.  Analisis  hukum  Islam dilakukan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  aspek-aspek  hukum  yang terkait  dengan  perjodohan,  dengan  mengacu  pada  prinsip-prinsip  Al-Qur'an  dan Hadist  yang  relevan.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif  untuk menghasilkan  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  fenomena  perjodohan  ini. Melalui  metode  ini,  peneliti  berupaya  memahami  dampak  sosial,  budaya,  dan hukum  dari  praktik  perjodohan  dalam  masyarakat  Bugis,  sehingga  dapat memberikan  rekomendasi  yang  lebih  baik  dan  relevan  untuk  merespons  atau merubah praktik tersebut jika diperlukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tradisi Perjodohan Suku Bugis di Kecamatan Ladongi
Perjodohan  didefinisikan  sebagai  proses  memilih  pengantin  pria  atau wanita, biasanya oleh orang tua, keluarga atau kerabat. Padahal diketahui bahwa pasangan  hidup  ada  di  tangan  Tuhan  karena  itu  adalah  takdir  yang  hanya  bisa dikendalikan  oleh  Allah  Swt.  (Simanjuntak,  2013).  Mengetahui  siapa  pasangan yang  ditakdirkan,  manusia  hanya  bisa  mencoba atau  berencana  tetapi  Allah  Swt. yang  memutuskan  segalanya.  Terburu-buru  sampai  menikah  untuk  menghindari fitnah orang secara fisik dan mental (Fadhli, 2020). Salah satu prinsip moral Islam yang paling penting adalah pernikahan dan pembentukan keluarga yang harmonis dalam kerangka Sakinah Mawaddah dan Warahmah (Aiza, 2021).
Praktik  perjodohan  yang  terjadi  di  masyarakat  Kecamatan  Ladongi  telah menjadi  suatu  kebiasaan  atau  adat  istiadat  yang  umum.  Orang  tua  seringkali memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk menjalani perjodohan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka. Sebagian besar orang tua cenderung menjodohkan anak-anak mereka dengan individu yang memiliki  status  sosial  yang  tinggi  atau  dengan  pertimbangan  ekonomi  yang dianggap lebih stabil, yang dianggap cocok sebagai pasangan hidup bagi anak-anak
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
mereka.  Keputusan  ini  seringkali  dianggap  sebagai  keputusan  yang  mutlak  dan terbaik bagi anak-anak oleh orang tua.
Dalam perspektif masyarakat Bugis di daerah tersebut, praktik perjodohan telah  menjadi  tradisi  yang  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi  karena  dianggap sebagai  bagian  dari  upaya  kebaikan  untuk  masa  depan  anak-anak  mereka.  Oleh karena  itu,  pendekatan  masyarakat  Bugis  dalam  memilih  pasangan  hidup  untuk anak-anaknya  sangat  hati-hati.  Hal  ini  tercermin  dari  pernyataan  Saeho,  Camat Ladongi,  yang  menegaskan  kehati-hatian  masyarakat  dalam  memilih  calon pasangan hidup untuk generasi mendatang (Saeho, Camat Ladongi, 15 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis).
Adapun  latar  belakang  atau  asal  muasal  terjadinya  perjodohan  pada masyarakat  Kecamatan  Ladongi  Kabupaten  Kolaka  Timur  disebabkan  oleh beberapa  faktor, Pertama ,  faktor budaya.  Perjodohan  yang  terjadi  di  masyarakat Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, memiliki akar dan latar belakang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama pertama adalah faktor budaya, dimana praktik perjodohan telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Ladongi. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Kadir, seorang tokoh masyarakat Bugis setempat, yang menjelaskan bahwa praktik perjodohan sudah menjadi bagian dari kebiasaan orang Bugis di Ladongi. Menurutnya,  para  orang  tua  di  sana  memiliki  peran  yang  sangat  kuat  dalam menentukan pasangan hidup bagi anak-anak mereka. Mereka sangat menekankan pentingnya  kesesuaian  pasangan  dengan  keinginan  orang  tua  untuk  memastikan penerimaan yang baik dalam lingkup keluarga.
Abdul Kadir menggambarkan bahwa dalam praktik perjodohan, keputusan orang  tua  memainkan  peran  yang  signifikan  dalam  menentukan  jodoh  bagi  anak mereka,  dan  hal  ini  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  pola  kehidupan masyarakat  Bugis  di  Ladongi.  Faktor  budaya  ini  menjadi  dasar  utama  yang memperkuat  praktik  perjodohan  di  masyarakat  setempat,  di  mana  orang  tua memiliki  peran  dominan  dalam  menentukan  pasangan  hidup  untuk  anak-anak mereka demi menjaga keselarasan hubungan keluarga.
Kedua, faktor  status  sosial.  Mayoritas  orang  tua  di  masyarakat  Bugis Kecamatan Ladongi cenderung menginginkan anak-anak mereka menikah dengan orang  lain  dari  lingkungan  yang  sama,  bertujuan  untuk  mempertahankan  dan meningkatkan status sosial dalam keluarga. Prinsip ini tercermin dalam pengamatan Fauzi Ma'ruf, seorang yang telah lama tinggal di Ladongi, yang menyatakan bahwa masyarakat Bugis di sana sangat teliti dalam memilih pasangan hidup untuk anak- anak  mereka.  Contohnya,  Fauzi  mengamati  kasus  di  keluarganya  dimana sepupunya dijodohkan dengan seseorang yang memiliki perbedaan usia yang cukup signifikan, namun memiliki kedudukan sebagai anak pejabat daerah. Begitu juga dengan  pengalaman  sebelumnya  dimana  sepupunya  dijodohkan  dengan  anggota DPRD  dari  Kolaka.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  perjodohan  di  kalangan masyarakat  Bugis  di  Ladongi  selalu  mempertimbangkan  status  sosial  pasangan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
yang  dijodohkan,  yang  menjadi  salah  satu  pertimbangan  utama  yang  tidak  dapat diabaikan dalam proses perjodohan anak-anak mereka.
Ketiga, faktor  ekonomi.  Faktor  ekonomi menjadi  salah  satu alasan  utama bagi orang tua dalam menjodohkan anak-anak mereka, terutama jika anak tersebut memiliki  kecantikan  atau  kecerdasan  yang  menonjol,  namun  keluarga  mereka memiliki  keterbatasan  ekonomi.  Hal  ini  tercermin  dari  pengamatan  yang diungkapkan  oleh  Faridah,  seorang  warga  masyarakat  Bugis  di  Kecamatan Ladongi.  Faridah  menyatakan  bahwa  dalam  masyarakat  Bugis  di  sana,  anak perempuan yang cantik atau pintar sering dijodohkan dengan laki-laki dari keluarga yang  memiliki  posisi  ekonomi  yang  lebih  mapan.  Terutama  jika  keluarga perempuan tersebut memiliki kondisi ekonomi yang pas-pasan. Contohnya adalah pengalaman tetangga Faridah yang menjodohkan anak perempuannya yang cantik dengan  seorang  pengusaha  sarang  burung  walet  dari  Kecamatan  Dangia.  Begitu juga  dengan  pengalaman  teman  sekolahnya  yang  dijodohkan  dengan  anak pengusaha  pemilik  SPBU  di  Kolaka  Timur.  Kriteria  kecantikan  dan  kecerdasan anak menjadi pertimbangan utama dalam menjodohkan mereka dengan orang yang mampu  memberikan  kehidupan  yang  lebih  baik  dan  mapan  secara  ekonomi. (Faridah,  Masyarakat  Bugis  Kec.  Ladongi,  17  Maret  2023,  Wawancara  dengan Penulis).
Pada  masyarakat  di  Ladongi,  perbedaan  pandangan  antara  orang  tua  dan anak  seringkali  menimbulkan  konflik  yang  berujung  pada  perceraian.  Beberapa kasus  perceraian  disebabkan  oleh  ketidakcocokan  pasangan  yang  dijodohkan, masalah  impotensi,  atau  kondisi  fisik  tertentu.  Meskipun  demikian,  tradisi perjodohan  masih  terus  berlanjut  di  Ladongi,  didorong  oleh  alasan ekonomi  dan keinginan untuk segera memiliki cucu.
Faktor  perjanjian  antara  keluarga  menjadi  salah  satu  dasar  utama perjodohan  di  Ladongi.  Ada  kesepakatan  lama  antara  dua  keluarga  untuk menjodohkan anak-anak mereka, di mana anggapan bahwa harta warisan sebaiknya tetap di dalam keluarga atau dekat dengan keluarga mereka menjadi faktor penting dalam perjodohan ini. Namun, penentuan hidup berumah tangga pada masyarakat Bugis  di  Ladongi  tidak  lagi  sepenuhnya  mengikuti  tradisi  zaman  dahulu  yang mendasarkan  pernikahan  pada  perjodohan  antara  anak  laki-laki  dan  perempuan. Orang  tua  mulai  memahami  bahwa  kebahagiaan  pernikahan  anak-anak  mereka adalah hal yang paling penting, dan kini anak-anak memiliki hak untuk menentukan kebahagiaan mereka sendiri dengan memilih pasangan hidup tanpa terlalu banyak campur tangan orang tua.
Sebagian pernikahan yang didasarkan pada perjodohan disetujui oleh anak- anak,  seperti  yang  terjadi  pada  pasangan  Rafli  dan  Novi.  Mereka  menerima perjodohan yang diatur oleh orang tua karena meyakini bahwa keputusan orang tua adalah yang terbaik untuk mereka. Namun, ada juga kasus ketika anak tidak setuju dengan pilihan yang dijodohkan oleh orang tua, seperti yang dialami oleh Risma. Meskipun  menikah  karena  dijodohkan,  Risma  pada  awalnya  menolak,  tetapi akhirnya menerima karena takut durhaka kepada orang tua.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Sementara  perjodohan  endogami,  yang  menekankan  pada  perkawinan  di dalam  kekerabatan,  sering  kali  dinilai  mampu  memelihara  keharmonisan  rumah tangga.  Pasangan  yang  dijodohkan  dengan  saudara  sepupu  atau  yang  masih  satu kampung menganggap bahwa pernikahan tersebut  mampu mencegah ketidakcocokan karena sudah saling mengenal dan mudah beradaptasi. Meskipun perjodohan masih menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi Bugis di Ladongi, ada  upaya  untuk  meninjau  kembali  praktik  ini  guna  mengurangi  dampak  sosial negatif.  Hal  ini  penting  agar  keputusan  pernikahan  lebih  mempertimbangkan kebahagiaan individu yang menikah serta untuk menciptakan kesesuaian yang lebih baik antara keinginan keluarga dan kesejahteraan individu yang menikah.

## Dampak Tradisi Perjodohan Masyarakat Bugis Kecamatan Ladongi
Umumnya  semua  pasangan  dalam  sebuah  rumah  tangga  menginginkan keluarga  yang  harmonis,  baik  menikah  dini  maupun  menikah  dewasa.  Mencapai keluarga  yang  harmonis  membutuhkan  usaha  yang  tidak  mudah  namun  harus berusaha sebaik mungkin dan jangan putus asa, karena pembentukan keluarga yang harmonis membutuhkan proses yang panjang dan melalui proses penyesuaian yang kompleks  membutuhkan  waktu.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  anggota keluarga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.
Upaya  membangun  keharmonisan  didalam  keluarga,  hubungan  antara pasangan  suami  dan  istri  harus  didasari  dari  hubungan  fisik  satu  sama  lain, membangun perasaan satu sama lain, menanamkan rasa peduli satu sama lain dan juga di antara kedua pasangan harus saling membantu dan mengusahakan mencapai tujuan  pernikahan  yaitu  mencapai  keharmonisan.  Maka  dari  itu,  pasangan  suami istri agar dapat saling menyayangi satu sama lain, sebagai suami harus mengayomi dan  juga  sebagai  istri  harus  mampu  menutupi  kekurangan  suami  begitupun sebaliknya suami juga harus menjaga marwah istrinya, serta mendidik anak-anak dan mencapai tujuan untuk kebahagiaan bersama di dalam rumah tangga. Sebuah keluarga  dapat  dikatakan  harmonis  saat  semua  keluarga  yang  didalamya  merasa bahagia dengan kehidupan rumah tangga yang ada serta tidak adanya kesenjangan dalam keluarga, perselisihan yang berkepanjangan, adanya toleransi satu sama lain, sehingga mencapai kepuasan terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya dan seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama didalamnya merasa damai.
Mengingat satu di antara tujuan pernikahan ialah untuk mencapai keadaan keluarga yang harmonis ( Sakinah, Mawaddah, Warahmah ), dan hal tersebut akan mampu diwujudkan ketika kedua belah pihak saling menyayangi dan mencintai dan juga  bisa  menerima  apa  saja  kekurangan  dan  kelebihan  yang  ada  pada  diri pasangan. Didalam kehidupan yang sebenarnya, tentu tidak semua keluarga mampu merealisasikan keluarga yang harmonis seperti yang diinginkan semua orang yang mengarungi  bahtera  rumah  tangga.  Masih  terdapat  beberapa  keluarga  yang  tidak memiliki  keluarga  harmonis  yang  sering  terjadi  adanya  perselisihan,  sering terjadinya  pertengkaran  dan  kadang  juga  hingga  terjadi  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Banyak  suami-istri  yang  tidak  mampu  mempertahankan  hubungan pernikahan yang dijalani hingga berakhir pada perceraian.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Manusia diciptakan dan ditakdirkan untuk berpasang-pasangan antara laki- laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri. Akan tetapi masih terdapat banyak  orang  tua  di  Kecamatan  Ladongi  yang  memaksakan  kehendak menjodohkan  anak-anaknya  dengan  dalih  mensejahterakan  kehidupan  anak- anaknya  kedepannya.  Perjodohan  yang  pada  masyarakat  bugis  di  Kecamatan Ladongi  sendiri  memiliki  beberapa  dampak  negatif  dan  dampak  positif  terhadap keharmonisan rumah tangga.

## Dampak Negatif
Perjodohan dapat membawa dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga.  Hal  ini  tercermin  dari  pengalaman  Rafli  dan  Novi,  pasangan  yang dijodohkan  dan  mengalami  banyak  konflik  dalam  pernikahan  mereka.  Meskipun mereka  mencoba  mempertahankan  hubungan  mereka,  berbagai  masalah  seperti konflik  ekonomi,  perbedaan  usia  yang  signifikan,  perbedaan  prinsip  hidup,  dan kurangnya kesamaan tujuan, menyebabkan pertengkaran yang berulang.
Rafli mengakui bahwa awal pernikahannya tidak didasari oleh kesalingan yang kuat antara dia dan Novi. Mereka tidak saling mengenal dengan baik sebelum menikah  karena  perjodohan  yang  dilakukan  oleh  keluarga  mereka.  Karena kurangnya  pemahaman  terhadap  satu  sama  lain,  terjadi  kesalahpahaman  dan konflik  yang  terus  menerus  dalam  pernikahan  mereka  (Rafli,  Masyarakat  Bugis setempat, 18 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis).
“Saya rasa apa yang pernah saya alami tidak terlepas dari perjodohan yang saya alami dulu. Karena jujur saja awalnya saya dan istri tidak begitu saling kenal  jauh  tapi  karena  kemauan  keluarga  saja  makanya  saya  menikah. Rumah tangga kami sudah 4 tahun tapi masih sering terjadi kesalahpahaman antara  kami”.  (Rafli,  Masyarakat  Bugis  setempat,  18  Maret  2023, Wawancara dengan Penulis).
Perjodohan memiliki potensi untuk menghasilkan rumah tangga yang tidak harmonis, yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak pasangan suami istri serta  keluarga  mereka.  Kegagalan  pernikahan  akibat  perjodohan  menciptakan ketidakbahagiaan,  kesedihan,  bahkan  konflik  yang  sulit  diperbaiki.  Kisah  Asgar dan Martan adalah contoh di mana pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Meskipun  mereka  tinggal  bersama  orang  tua  dan  mertua,  perbedaan  perilaku Martan sebagai seorang pekerja pabrik dan peranannya dalam rumah tangga, serta konflik  antara  orang  tua  dan  mertuanya  menyebabkan  perpisahan.  Asgar menganggap  Martan  tidak  bisa  diingatkan  dan  selalu  menimbulkan  pertengkaran antara keluarga mereka.
Ada  pula  kesaksian  dari  Astuti  yang  mengalami  pernikahan  yang dipaksakan  oleh  orang  tuanya  tanpa  persetujuannya  terlebih  dahulu.  Meskipun perjodohan menjadi faktor awal, perceraian mereka bukan hanya disebabkan oleh perjodohan  itu  sendiri,  tetapi  juga  karena  ketidakcocokan  sifat  di  antara  mereka “Saya tidak bahagia,karena dilakukan dengan tidak melalui persetujuan dari saya
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
terlebih dahulu”. (Astuti, Masyarakat Bugis setempat, 24 Maret 2023, Wawancara dengan  Penulis).  Dalam  kasus  ini,  kesimpulan  yang  ditarik  adalah  bahwa  tidak hanya  perjodohan  yang  salah,  tetapi  juga  ketidaksesuaian  karakter  menjadi penyebab utama perpisahan.
Pengalaman  Nursamsi  dan  Nurissaidah  menunjukkan  bahwa  kurangnya pemahaman  dan  keselarasan  di  antara  pasangan  menjadi  pemicu  kegagalan pernikahan.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  pernikahan  yang  sukses  memerlukan pemahaman dan komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak.
Kasus-kasus  lainnya  menunjukkan  bahwa  perceraian  terjadi  bukan  hanya karena  perjodohan,  tetapi juga  karena  masalah  lain  seperti  ketidakcocokan,  tidak adanya  komunikasi,  atau  kegagalan  untuk  memenuhi  harapan  dalam  pernikahan. Ada kasus di mana pasangan bercerai karena ketidaksesuaian dalam keintiman dan ketidakpedulian dari salah satu pihak.
“Saya tidak bahagia, karena saya tidak menyukai sifatnya. Akhirnya kami pun berpisah. Terjadi perceraian dan anak yang menjadi korban.” (Astuti, Masyarakat Bugis setempat, 24 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis).
Berdasarkan tanggapan di atas, dapat dianalisis bahwa penyebab perceraian oleh  saudari  Astuti  disebabkan  karena  sifat  dari  keduanya  yang  tidak  bisa  saling menerima.  Perceraian  keduanya  bukan  karena  persoalan  perjodohan  dari  kedua orang tua, sebab pada kenyataannya ia pun sempat menjalani kehidupan bersama dengan mantan  suaminya  di  saat itu,  hal ini  terbukti  dari  adanya  anak  keturunan yang mereka hasilkan dari buah pernikahan.
Selanjutnya,  pernikahan  Selfieni,  seorang  wanita  dari  masyarakat  Bugis setempat, mengalami pengalaman pernikahan yang menuntut. Awalnya, dia tidak mengenal keluarga yang dijodohkan dengannya. Setelah menyelesaikan pendidikan dan  bekerja  selama  3  tahun,  orang  tuanya  mengatur  pernikahannya  dengan seseorang yang telah mereka pilih. Meskipun awalnya enggan, orang tua Selfieni meminta  bantuan  seorang  ustadz  atau  guru  untuk  mendoakan  agar  dia  bisa menerima pilihan yang sudah ditentukan.
“Awalnya saya dijodohkan, jadi pas selesai sekolah dan tidak kerjami lagi langsung dinikahkan sama orang tua saya. Tapi akhirnya saya cerai karena suami selingkuh. Walaupun nafkah masih jalan, tapi saya tidak kuat dikasih begitu saya tertekan batin juga”. (Selfieni, Masyarakat Bugis setempat, 24 Maret 2023, wawancara dengan penulis).
Kehidupan  pernikahan  Selfieni  tidak  berjalan  mulus.  Perselisihan  mulai muncul  dalam  keluarga  mereka  beberapa  bulan  setelah  pernikahan.  Komunikasi buruk dan konflik timbul antara pasangan serta keluarga keduanya. Perselingkuhan menjadi salah satu masalah besar yang mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan keduanya untuk menerima kekurangan satu sama lain, terutama karena kurangnya rasa cinta dan kasih sayang yang kuat.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Sementara Selfieni tidak mengetahui tentang perselingkuhan suaminya, ada tanda-tanda seperti pulang larut malam dan sulit dihubungi ketika di luar rumah. Hal  ini  menyebabkan  pertengkaran  dan  bahkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Meskipun demikian, suami tetap bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya meskipun permasalahan terjadi dengan cepat.
Menurut  Selfieni,  keadaan  keluarganya  yang  tidak  baik  sejak  awal, ditambah  dengan  kurangnya  perhatian  dari  orang  tua  dan  adanya  orang  yang dicintainya sebelum menikah, menjadi faktor dalam keputusannya untuk bercerai. Meskipun  upaya  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  untuk  mempertahankan hubungan, namun hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan. Akhirnya, Selfieni memutuskan  untuk  bercerai  karena  dia  tidak  bisa  hidup  di  bawah  tekanan  yang terus-menerus.
Perkawinan adalah ikatan sakral yang seharusnya dibangun atas dasar cinta, pengertian,  dan  kesepakatan  yang  kuat  antara  pasangan  yang  akan  menikah. Namun,  terkadang  praktik  perjodohan  atau  perkawinan  yang  dilakukan  atas paksaan dapat membawa dampak yang tidak hanya merugikan, namun juga tragis, seperti yang ditemukan dalam data yang peneliti temukan dalam wawancara dengan Tokoh Agama Kecamatan Ladongi.
Pada  tahun  2022,  terjadi  perkawinan  yang  dilaksanakan  dengan  dasar perjodohan antara Ari dan Nia. Ari dijodohkan dengan Nia yang usianya 5 tahun lebih tua dari Ari. Pada saat pernikahan, Nia berusia 25 tahun sedangkan Ari berusia 20 tahun. Alasan di balik perjodohan ini adalah karena Nia memiliki pekerjaan yang mapan  dan  usaha  yang  berkembang,  hal  ini  menarik  minat  orang  tua  Ari  untuk menjodohkannya dengan Nia. Namun, pada saat itu, Ari sebenarnya telah berjanji untuk menikahi pacarnya pada tahun 2023.
Setelah  pernikahan,  Ari  tidak  pernah  berkomunikasi  dengan  baik  dengan Nia.  Ia  seringkali  kabur  meninggalkan  rumah  Nia  karena  tidak  ingin  tinggal bersama. Sikap ini membuat orang tua Ari marah dan menegur anaknya, meminta agar  tidak  mempermalukan  keluarga.  Tekanan  dan  kesulitan  yang  dialami  Ari membawa  dia  pada  tindakan  tragis,  yakni  meminum  racun  hingga  mengakhiri hidupnya.
Kejadian  seperti  ini  menggambarkan  betapa  berbahayanya  perkawinan yang  dilakukan  dengan  dasar  paksaan  atau  perjodohan  yang  tidak mempertimbangkan persetujuan dan kehendak dari kedua belah pihak. Praktik ini sering  kali  berujung  pada  ketidakbahagiaan,  konflik,  dan  bahkan  tragedi  seperti yang terjadi dalam kasus Ari dan Nia. Perkawinan dengan dasar perjodohan perlu memperoleh persetujuan dan komitmen dari kedua calon pasangan. Memaksa anak untuk menikah tanpa persetujuannya atau tanpa mempertimbangkan kebahagiaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak, dapat mengakibatkan konsekuensi yang berbahaya dan menyakitkan. Idealnya, perkawinan hendaknya dibangun atas dasar
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
kesepakatan,  cinta,  dan  komitmen  yang  sungguh-sungguh  dari  kedua  pasangan yang akan membentuk rumah tangga.

## Dampak Positif
Berdasarkan  data  wawancara  dengan  narasumber-narasumber  yang menikah melalui perjodohan menunjukkan bahwa perkawinan yang dimulai dengan dasar ini tidak selalu berujung pada nasib buruk. Sebaliknya, banyak pasangan yang mengalami kebahagiaan dalam pernikahan mereka meskipun awalnya dijodohkan oleh orang tua.
Andi  Barlian  dan  Vivin  adalah  contoh  pasangan  yang  mencapai kebahagiaan  dalam  pernikahan  mereka  yang  dimulai  dari  perjodohan.  Mereka berbagi  cerita  tentang  keluarga  yang  bahagia  dan  diberkahi  dengan  anak-anak. Vivin bahkan menuturkan bahwa sebelum menikah, ia memiliki pacar yang tidak direstui  oleh  orang  tuanya.  Namun,  ketika  dijodohkan  dengan  suaminya  yang sekarang,  pernikahannya  mendapatkan  restu  orang  tua  dan  menghasilkan kebahagiaan dalam rumah tangga.
“Sebelum  saya  menikah,  saya  punya  pacar  tapi  menurut  orang  tuaku katanya  tidak  baik  orangnya.  Jadi  tidak  direstui  untuk  sampai  menikah dengan  pacarku  itu  hari.  Nah,  jadi  dijodohkanmi  sama  suamiku  yang sekarang  dan  pasti  langsung  direstui  karena  memang  pilihannya  orang tuaku.  Alhamdulillah  selama  saya  jalani  rumah  tangga  bahagiaji  sama suamiku”. (Vivin, Masyarakat Bugis setempat, 20 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis).
Restu  orang  tua  dianggap  sebagai  faktor  penting  dalam  membuka  jalan menuju kebahagiaan dalam pernikahan. Seperti yang dialami oleh Vivin, meskipun ia memiliki pacar sebelumnya, restu orang tua sangat berperan dalam membangun rumah tangganya yang bahagia saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan dan  dukungan  orang  tua  dalam  pemilihan  pasangan  hidup  memiliki  dampak signifikan dalam keberhasilan suatu pernikahan.
Selain itu, pasangan Afdal dan Herawati juga merupakan contoh pernikahan yang dijodohkan demi mempererat hubungan keluarga yang telah jauh. Meskipun awalnya  mereka  adalah  sepupu  tiga  kali,  kebijaksanaan  orang  tua  untuk menjodohkan  mereka  membawa  kebahagiaan  dalam  pernikahan.  Dukungan  dan nasihat dari orang tua membantu mereka dalam membangun hubungan yang saling menerima  satu  sama  lain,  yang  pada akhirnya  menjadikan  rumah tangga  mereka tetap baik dan bahagia.
“Kami  dinikahkan  karena  untuk  memperdekat  hubungan  keluarga  yang telah jauh, Afdal dan Herawati masih berhubungan keluarga (Sepupu tiga kali),  alasan  inilah  yang  meyakinkan  orang  tua  untuk  menikahkan  kami pada tahun 2022 kemarin. Setelah menikah, orang tua selalu mendampingi dan memberi nasihat serta sebagai pasangan suami-istri belajar untuk saling
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
menerima yang pada akhirnya rumah tangga kami sampai saat ini baik-baik saja dan berlangsung bahagia, (Afdal, Masyarakat Kecamatan Ladongi 22 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis).
Data  ini  mengilustrasikan  bahwa  meskipun  dimulai  dari  perjodohan, keberhasilan suatu pernikahan bergantung pada bagaimana pasangan itu menjalani ikatan tersebut. Restu orang tua dan dukungan mereka memainkan peran penting dalam  membuka  pintu  kebahagiaan  dalam  rumah  tangga.  Kepercayaan,  saling menerima,  dan  dukungan  keluarga  menjadi  pondasi  yang  kuat  untuk  mencapai keluarga yang bahagia meskipun dimulai dari perjodohan.
Dalam konteks perjodohan, terkadang status sosial menjadi pertimbangan bagi  orang  tua  dalam  memilih  pasangan  hidup  bagi  anak-anaknya.  Dalam  kasus yang  diungkapkan  oleh  Megawati,  pengalaman  tersebut  menggambarkan bagaimana  pernikahan  yang  diatur  berdasarkan  perjodohan  mampu  memberikan peningkatan status sosial dan stabilitas finansial dalam rumah tangga.
Megawati,  yang  dulunya  berasal  dari  keluarga  yang  kurang  mampu, dijodohkan  dengan  seorang  pria  yang  memiliki  latar  belakang  keluarga  yang berkecukupan.  Pemilihan  calon  pasangan  tersebut  didasarkan  pada  kriteria keberadaan status sosial yang tinggi dan kedudukan yang berpengaruh. Orang tua Megawati  memilih  calon  pasangan  yang  merupakan  seorang  pengusaha  dengan alasan bahwa dia berasal dari keluarga yang mapan secara finansial.
Hasilnya,  pernikahan  Megawati  dengan  pasangannya  membawa peningkatan  status  sosial  bagi  keluarga  Megawati.  Mereka  dapat  hidup  dengan lebih tercukupi secara finansial, menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka.  Dalam  pandangan  Megawati,  perjodohan  tersebut  menjadi  jalan  yang membawa mereka pada kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia.
Tradisi  perjodohan  dalam  masyarakat  Bugis  di  Kecamatan  Ladongi menunjukkan  dampak  yang  beragam,  baik  positif  maupun  negatif,  yang  sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pasangan yang menjalani perjodohan. Terlihat  dari  cerita  Faridah  dan  suaminya.  Mereka  berasal  dari  keluarga  yang memiliki  latar  belakang  agama  dan  budaya  yang  serupa,  hal  ini  memudahkan mereka  dalam  berkomunikasi  dan  memahami  ajaran  agama  yang  mereka  anut. Pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua Faridah membawa kebahagiaan karena kesamaan keyakinan dan budaya yang mereka miliki.
“Alhamdulillah  saya  dipertemukan  dengan  suami  saya  dari  keluarga terpandang agamanya. Sehingga saya bahagia dijodohkan waktu itu sama orang tuaku”. (Faridah, Masyarakat Bugis Kec. Ladongi, 17 Maret 2023, Wawancara dengan Penulis).
Selain itu, pasangan Marro dan Jumriah juga menunjukkan dampak positif dari perjodohan terkait dengan aspek ekonomi. Mereka dijodohkan karena orang tua  keduanya  memiliki  usaha  yang  sama  di  pasar.  Pernikahan  ini  tidak  hanya
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
melanjutkan usaha keluarga secara turun temurun tetapi juga diberikan modal oleh orang  tua  untuk  mengembangkan  usaha  tersebut.  Kedekatan  dalam  berbisnis bersama keluarga membantu mereka saling mengenal dan akhirnya merasa bahagia dalam pernikahan tersebut.
“Orang tua menjodohkan kami (Marro dan Jumriah) karena kedua orang tua memiliki usaha yang sama yakni usaha sayuran di Pasar Ladongi,  karena kerap  kali  bertemu  di  pasar  dan  orang  tua  melihat  ada  kecocokan  maka Marro  dan  Jumriah  dijodohkan  lalu  dinikahkan.  Setelah  menjalani perkawinan  Marro  dan  Jumriah  dimodali  oleh  kedua  orang  tua  untuk menambah usaha keluarga. Setelah dijalani selama enam bulan, pasangan suami-istri Marro dan Jumriah dibiasakan untuk bersama serta sibuk dengan aktifitas  positif  sehingga  mereka  merasa  bahagia  dengan  perkawinan tersebut.  Perjodohan  Marro  dan  Jumriah  dilaksanakan  demi  untuk melanjutkan  usaha  keluarga,  sebab  orang  tua  Marro  distributor  sayuran sementara  orang  tua  Jumriah  yang  menjualkan  sayurannya  di  Pasar Ladongi,  (Marro,  Masyarakat  Bugis  Kec.  Ladongi,  7  Maret  2023, Wawancara dengan Penulis).
Kedua pasangan ini menunjukkan bahwa perjodohan tidak selalu membawa dampak  negatif.  Kesamaan  nilai  agama,  budaya,  dan  bahkan  kesempatan  untuk memperkuat  perekonomian  keluarga  menjadi  faktor  yang  mampu  menguatkan hubungan pernikahan.

## Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap  Tradisi  Perjodohan  Masyarakat  Bugis Kecamatan Ladongi
Secara  mendasar,  manusia  lahir  dalam  keadaan  fitrahnya,  yaitu  dengan keyakinan kepada Tuhan yang Esa (bertauhid). Namun, pengaruh lingkungan dan orang tua memainkan peran penting dalam perkembangan selanjutnya (Pransiska, 2016).  Meskipun  seseorang  memiliki  iman,  namun  pengetahuannya  mungkin belum  memadai.  Mereka  mungkin  beribadah,  tetapi  beberapa  di  antara  mereka masih bisa tersesat dari prinsip tauhid. Terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil di mana pemahaman agama kurang, mereka cenderung mempertahankan kebiasaan  turun-temurun  tanpa  menyadari  konsekuensi  atau  dampak  dari pelaksanaan  adat  tersebut.  Hal  ini  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  firman Allah Swt.
ِ ي َغُيَلَف ْم ُهَّنَرُمٰاَلَو ِما َعْنَاْلا  َناَذ ٰ ا  َّن ُ كِ تَبُي َ ل َ ف  ْم ُه َّ ن َر ُم ٰ ا َ ل َو ْم ُهَّنَيِ ن َم ُ ا َ ل َو ْم ُهَّن َّ ل ِض ُ ا َ ل َّو َق ْ ل َخ َّ ن ُر

## اًن ْيِب ُّم ا ًنا َر ْس ُخ  َر ِس َخ  ْدَقَف ِ هللّٰا  ِنْوُد  ْنِ م اًّيِلَو  َن ٰطْي َّشلا  ِذ ِخَّتَّي  ْنَمَوۗ ِ هللّٰا
“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan  kosong  pada  mereka  dan  menyuruh  mereka  (memotong telinga-telinga  binatang  ternak),  lalu  mereka  benar-benar  memotongnya,
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
dan  akan  aku  suruh  mereka  (mengubah  ciptaan  Allah),  lalu  benar-benar mereka  merubahnya.  Barangsiapa  yang  menjadikan  syaitan  menjadi pelindung  selain  Allah,  maka  sesungguhnya  ia  menderita  kerugian  yang nyata”. (Q.S An-Nisa : 119)
Ayat tersebut dengan tegas menunjukkan bahwa melakukan perubahan dari ajaran  Allah  adalah  sangat  dilarang  karena  hal  tersebut  setara  dengan  mengikuti petunjuk  setan.  Dalam  konteks  memilih  pasangan  hidup  (jodoh)  atau  proses perjodohan,  Islam  telah  memberikan  panduan  yang  jelas  melalui  praktik  taaruf (Triyani  &  Indra,  2022).  Memilih  pasangan  hidup  sesuai  dengan  ajaran  Nabi Muhammad saw. seperti yang disampaikan dalam hadis, yang menyatakan bahwa;
“Dari  Abu  Hurairah  –  radhiyallahu  ‘anhu  –  dari  Nabi  Muhammad  saw., beliau berkata: “Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya,  karena  kedudukannya,  karena  kecantikannya,  (atau)  karena agamanya.  Pilihlah  karena  agamanya,  maka  kau  akan  beruntung”.  (HR. Bukhori-Muslim).
Ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa melakukan perubahan dari ajaran  Allah  adalah  sangat  dilarang  karena  hal  tersebut  setara  dengan  mengikuti petunjuk  setan.  Dalam  hal  perjodohan,  meskipun  permintaan  pernikahan  datang dari pihak lain, yaitu Rasul saw., namun persetujuan dari calon mempelai wanita tetap  diperlukan.  Perjodohan  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  untuk  anak  mereka hanyalah salah satu dari beberapa cara untuk menikahkan anak dengan pasangan yang dianggap cocok oleh orang tua (Sastrawati, 2022). Apa yang dianggap sebagai pilihan terbaik menurut orang tua belum tentu sesuai dengan keinginan anak. Oleh karena  itu,  meskipun  orang  tua  memiliki  kebebasan  untuk  menjodohkan  anak mereka dengan seseorang, mereka seharusnya tetap meminta izin dan persetujuan dari anak agar pernikahan yang dilakukan nantinya berlangsung dengan kerelaan kedua belah pihak, bukan atas dasar keterpaksaan (Subhan, 2020).
Dalam istilah fiqh, perjodohan dijelaskan sebagai suatu kejadian sosial yang terjadi  karena  kurangnya  kesepakatan  atau  adanya  paksaan  dalam  menentukan pilihan hidup, yang sering terjadi dalam masyarakat dan menjadi fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat (Wahyuni, 2020). Keberadaan perjodohan memiliki akibat  yang  pasti,  yang  mungkin  dipicu  oleh  beberapa  faktor  seperti  adanya perjanjian antara orang tua untuk menikahkan anak mereka di masa dewasa, faktor- faktor keluarga, atau status sosial calon pasangan yang dijodohkan yang dianggap tinggi di masyarakat sekitarnya.
Beberapa ulama memiliki pandangan berbeda tentang apakah seorang anak gadis boleh atau tidak dipaksa untuk menikah atau mengikuti kehendak orang tua mereka.  Pendapat  Imam  Malik  dan  Imam  Syafi’i  al-Kharaqi  dan  Al-Qadhi menganggap  bahwa  orang  tua  memiliki kewenangan  untuk  memaksa  anak  gadis mereka  menikah  (Hanani,  2009).  Namun,  ada  juga  pandangan  dari  ulama  lain seperti Imam Abu Hanifah dan Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja’far yang menyatakan bahwa  seorang  ayah  tidak  berhak  memaksa  anak  gadisnya  untuk  menikah  atau
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
dalam hal ini, melakukan perjodohan. Imam Syafi’i, misalnya, membatasi konsep pemaksaan terkait dengan kegadisan dan bukan usia. Pendapatnya berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan ayah atau kakek memaksa anak gadis mereka untuk menikah.
Perjodohan sangat mempengaruhi keyakinan individu, terutama keyakinan agamanya,  menurut  pandangan  al-Ghazali  dan  al-Syatibi.  Perlindungan  terhadap keyakinan  agama  adalah  bagian  dari  kebebasan  individu  dalam  memeluk keyakinannya.  Dalam  hal  ini,  kebebasan  berkeyakinan  merujuk  pada  kebebasan individu untuk memilih agama atau keyakinannya. Pandangan ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah 256) yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Jalan yang benar dan jalan sesat telah dibuat jelas, dan setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih kepercayaan atau agamanya.
Dalam pemilihan jodoh, perempuan mempunyai tempat dengan kedudukan yang sangat terhormat. Tanpa adanya persetujuan oleh anak gadis tersebut, orang tua  dilarang  mengawinkannya  dengan  paksaan.  Seorang anak  gadis  dan laki-laki yang akan menikah harus saling melihat dan mengenal satu sama lain (Asmawi & Bakry,  2020).  Anak  gadis  yang  akan  dijodohkan  harus  dimintai  pendapat  atau persetujuan  atas  lamaran  yang  ditujukan  kepadanya.  Jika  sudah  mendapat persetujuan  beserta  wali  atau  keluarganya  dan  laki-laki  yang  melamarnya,  maka dapat dilaksanakan akad nikah..
Memilih  suami  sebagai  pendamping  hidup  bagi  seorang  perempuan merupakan hak yang diberikan kepadanya secara mutlak. Sehingga, ketika seorang bapak  ataupun  wali  yang  lain  merampas  hak  tersebut  secara  paksa  dengan menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak dicintainya maka hal itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan (Sofyani, 2014).
Islam  sangat  memperhatikan  hal  terkait  perkawinan.  Karena  pernikahan sebagai  bagian  yang  sangat  menentukan  bagi  seseorang  untuk  meraih  anugerah Allah Swt. dalam melaksanakan sunnah Rasulullah saw. Dalam Islam, pernikahan merupakan  ikatan  suci  yang  sangat  agung  sebagai  sarana  untuk  membangun peradaban. Perkawinan adalah upaya untuk memelihara keluarga secara mulia dan meraih  kebahagian  bersama  keluarga.  sehingga,  Islam  sangat  menghargai  dan menjunjung  tinggi  ikatan  suci  perkawinan.  Ikatan  suci  antara  dua  insan  ini mencakup  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  di  dunia.  Juga  untuk  mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan masa depan yang lebih bahagia. (Idris et al., 2022).
Dalam Islam ada istilah yang disebut ijbar. Dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak disebutkan secara eksplisit mengenai ijbar. Namun hal ini dapat kita lihat pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai  (Idris  et al.,  2022).  Artinya  bahwa  orang  tua tidak  boleh memaksakan kehendak atas perkawinan anaknya. Harus ada persetujuan dari anak tersebut jika dia akan dikawinkan (Subeitan, 2022).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Dapat dilihat bahwa peraturan ini memberikan hak yang seimbang antara anak dan orang tua dalam hal perkawinan. Dimana orang tua tidak boleh memaksa anaknya menikah, sementara anak jika ingin menikah wajib dengan seizin kedua orang tuanya.
Secara  umum  dalam  al-Qur’an  tidak  disebutkan  secara  jelas  tentang persoalan ijbar (kawin paksa) atau dapat juga dikatakan perjodohan yang bersifat memaksa, akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang problem pemecahan dalam keluarga pada masa Nabi dan itupun merupakan respon pada masa itu (Bakar, 2010).
Di  dalam  Al-Qur’an,  secara  eksplisit  digambarkan  bahwa  seorang  wali (ayah,  kakek  dan  seterusnya),  tidak  boleh  melakukan  paksaan  nikah  terhadap perempuannya, yang perempuan tersebut tidak menyetujui atau perempuan tersebut mau  menikah  dengan  laki-laki  yang  dicintainya  sementara  seorang  wali  enggan atau tidak mau menikahinya.
Dari  surat  an-Nur  ayat  32,  terdapat  petunjuk  adanya  penyerahan  perkara perkawinan  kepada  wali  dari  wanita,  mereka  berkewajiban  untuk  menikahkan anak-anak mereka. Dengan demikian kedudukan wali mujbir sangat tinggi dalam menentukan akad perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya. Rasulullah saw.  dalam  riwayat  Abu  Dawud,  dinyatakan:  “Dari  Abu  Hurairah  berkata: Rasulullah saw. bersabda:Diminta persetujuan kepada gadis yatim kepada dirinya. Jika dia diam,maka itulah izinnya, jika ia menolak, maka tidak boleh dipaksa” (HR.
Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i dan at-Tirmidzi).
Hadits Abu Hurairah ini dapat dipahami, bahwa wali tidak mempunyai hak apapun  pada  seorang janda  dalam  menentukan calon  suaminya  dan  seorang  wali harus meminta izin bila ingin mengawinkan seorang anak perempuan. Para fuqaha memang berbeda pendapat tentang  masalah wali mujbir, baik tentang siapa yang berhak  menjadi  wali  mujbir  maupun  tentang  wewenang  mereka  terhadap perkawinan orang yang ada di bawah perwaliannya (Sari, 2018).
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa,  dalam  Kompilasi  Hukum Islam, orang tua tidak memiliki hak ijbar dalam hal perkawinan anak. Meskipun dia adalah wali mujbir. Yang dimaksud hak ijbar disini adalah hak memaksa anak untuk menikah,  tetapi  hak  ijbarnya  terbatas  hanya  pada  memberikan  izin  anak  untuk menikah.
Konsep Islam juga mengenalkan tentang kafa’ah yaitu dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki dalam hal  perkawinan.  Sifat  kafa’ah  dalam  perkawinan  berarti  sifat  yang  dimiliki  oleh seorang perempuan menjadi pertimbangan bahwa sifat tersebut juga harus ada pada laki-laki  yang  menikahinya  (Sari,  2018).  Sedangkan  menurut  syari‘at,  kafa‘ah dalam pernikahan adalah kondisi calon suami sepadan dengan calon istri dari segi kemuliaan, agama, keturunan, rumah dan sebagainya..
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Pada dasarnya kafa’ah adalah kesetaraan antara calon suami dan calon isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga diharapkan dapat memberikan kebahagiaan  dan  keharmonisan  dalam  keluarga  sebagaimana  tujuan  dari  sebuah perkawinan.  Aturan  yang  bersifat  sosiologis  ini  bertujuan  untuk  menghindari terdapatnya cela atau cacat terhadap isteri dan keluarga isteri akibat masuknya laki- laki tadi ke dalam ikatan perkawinan dan kekeluargaan isterinya (Syafi’i, 2020).
Sebanarnya objek kafa’ah tidak lain adalah perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga segala sesuatu yang kaitannya dengan kafa’ah  menjadi  perhatian  perempuan  dan  walinya.  Kafa’ah  dalam  perkawinan dijadikan sebagai syarat lazim oleh ulama fiqih saat itu. Meski pun tidak sebagai syarat sahnya perkawinan (Ameliana & Fakhria, 2022).
Di  dalam  landasan  hukum  perkawinan  di  Indonesia  dijelaskan  secara eksplisit  terkait  konsep  kafa’ah  bagi  calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan perkawinan. Namun pada Pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jika dilihat secara seksama,  dalam  Undang-Undang  ini  secara  implisit  sebenarnya  mengatur  soal kafa’ah terkait dengan kesamaan atau kesetaraan agama. Dimana salah satu konsep kafa’ah  adalah  kesetaraan  dalam  hal  agama.  Meskipun  memang  konsep keseimbangan  lainnya  seperti  nasab,  status  sosial,  kekayaan,  dan  kemerdekaan tidak disebutkan (Barus, 2014).
Kafa’ah bertujuan untuk mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun perempuan  untuk  lebih  matang  dan  bertanggung  jawab  dalam  memasuki  dan menjalankan  bahtera  kehidupan  berkeluarga  atau  dalam  rangka  melangsungkan perkawinan. Hal ini tergantung dari kedua belah pihak untuk dapat memposisikan kafa’ah  sebagai  ajaran  luhur  yang  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  mereka.
Faktor kesepadanan menjadi penunjang utama dalam mencapai tujuan pernikahan, meski pun hal ini bukanlah hal yang mutlak (Ameliana & Fakhria, 2022).
Selama  ini,  pemahaman  yang  berkembang  dikalangan  masyarakat  bahwa hanya  laki-laki  yang  berhak  memilih  pasangannya,  sementara  perempuan diposisikan sebagai objek yang tidak berhak untuk memilih. Namun, dalam Islam perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dalam memilih calon pendamping hidupnya. Secara umum, baik perempuan maupun laki-laki dalam memilih calon pasangannya sudah diatur dalam Islam Q.S. An-Nisa: 26.
Ayat di atas menegaskan bahwa salah satu hakikat ilmiah terkait hubungan antara dua insan, dalam hal ini seorang laki-laki dan perempuan, atau seorang suami dan  seorang  istri.  Jalinan  hubungan  antara  keduanya  harus  dimulai  dari  adanya kesamaan  antar  keduanya.  Tanpa  adanya  kesamaan  tersebut,  maka  hubungan diantara mereka tidak akan langgeng (Fadhli, 2020).
Dalam  menjalankan  ketentuan  ayat  tersebut,  maka  penyeleksian  calon pendamping dapat dilakukan berdasarkan kualitas pribadi dan kepatuhannya dalam
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
menjaga kehormatan dirinya. Tujuannya adalah agar laki-laki dan perempuan yang baik mendapatkan pasangan yang baik. Penyeleksian ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki  saja,  namun  perempuan  pun  berhak  untuk  melakukan  penyeleksian  itu. (Wahyuni, 2020).
Selain  sebagai  syarat,  kafa’ah  juga  berkedudukan  sebagai  objek  dalam pertimbangan  perkawinan.  Dalam  hal  ini  kafa’ah  lebih  dipahami  sebagai  bentuk untuk  menentukan  kriteria  tertentu  yang  dijadikan  pedoman  seseorang  untuk melihat  pasangannya.  Kafa’ah  dijadikan  sebagai  standar  pilihan  dan  alasan  bagi seseorang untuk memilih dan menerima atau menolak calon pasangannya. Kafa’ah dalam konteks kesepadanan atau kesamaan antara laki-laki dan perempuan, maka kafa’ah berperan sebagai cermin yang artinya bahwa dalam menolak atau menerima calon  pasangannya,  maka  orang  tersebut  dapat  melihat  dirinya  terlebih  dahulu apakah  sudah  sepadan  dengan  calon  pasangannya  tersebut  atau  tidak  (Wahyuni, 2020).
Berdasarkan pengkajian di atas, maka hukum praktik tradisi perjodohan di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dapat berakibat empat status hukum yakni;
Sunnah ,  perkawinan  yang  dilaksanakan  dengan  tradisi  perjodohan  jika calon pasangan masing-masing meminta orang tua untuk dijodohkan dengan orang pilihannya.  Setelah  orang  tua  mempertimbangkan  dan meyakinkan  dengan calon pilihan  anaknya  lalu  orang  tua  menjodohkan  mereka  melalui  tunangan  maka perkawinan  tersebut  sunnah  untuk  dilaksanakan  sebab  telah  memenuhi  syarat agama  (saling  menyukai  satu  sama  lain  serta  disetujui  orang  tua  dan  walinya masing-masing).
Mubah , perjodohan berstatus hukum mubah jika dalam perjodohan tersebut tetap  meminta  persetujuan  kepada  kedua  calon  pasangan  yang  akan  dinikahkan, sebagaimana  dalam  potongan  sabda  Nabi  Muhammad  saw.  bahwa;    “......tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan  ia  diam.”  (HR.  Al-Bukhari  No.  5136  dan  Muslim  No.  1419).  Hadis tersebut menganjurkan kepada setiap orang tua atau wali yang hendak menikahkan anaknya dengan pilihannya untuk memintai persetujuan anaknya. Jika anak tersebut mengiyakan dengan ucapannya atau anak hanya diam (diam bukan karena tekanan) maka perkawinan dengan perjodohan tersebut boleh untuk dilaksanakan.
Makruh ,  perjodohan  yang  dihukumi  makruh  adalah  perjodohan  yang dilaksanakan  dengan  alasan  menebus  hutang  atau  faktor  lain  yang  dapat mengancam keretakan rumah tangga anaknya setelah menikah. Seperti anak yang dijodohkan menerima perjodohan tersebut tetapi tidak sepenuh hati atau mendapat tekanan emosional dan moral dari kedua orang tua jika tidak menerima perjodohan tersebut.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Haram , perjodohan yang dilaksanakan karena sepenuhnya obsesi orang tua untuk  segera  menikahkan  anaknya  dengan  berbagai  alasannya,  padahal  tidak terdapat sesuatu yang mengharuskan anaknya untuk menikah, seperti tidak terjadi hamil  di  luar  nikah,  anak  tetap  memiliki  sikap  baik,  anak  tidak  berzina  dan  lain sebagainya.  Saat  dimintai  persetujuan  anaknya  untuk  dinikahkan  dengan  pilihan orang tuanya akan tetapi anaknya menolak maka perjodohan tersebut haram untuk dilanjutkan ke jenjang perkawinan.

## KESIMPULAN
Tradisi  perjodohan  yang  masih  terjaga  di  masyarakat  Bugis,  Kecamatan Ladongi,  tetap  eksis  hingga  saat  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  dan  motif tertentu,  dijalankan  melalui  tahapan  prosedur  tertentu.  Mayoritas  anak  yang dijodohkan  melihat  perjodohan  sebagai  upaya  yang  baik  karena  percaya  bahwa pilihan orang tua merupakan yang terbaik bagi mereka. Sementara itu, orang tua yang  menjodohkan  memiliki  pandangan  bahwa  perjodohan  dilakukan  demi melindungi  anak-anak  mereka  dari  kemungkinan  memilih  pasangan  yang  salah. Secara umum, perjodohan memberikan dampak positif jika pasangan yang dipilih memenuhi  kriteria  yang  baik  menurut  orang  tua  dan  diterima  oleh  anak  tanpa paksaan. Namun, dampak negatif muncul ketika anak yang dijodohkan tidak berani menyatakan ketidaksetujuannya terhadap calon yang dipilih, takut durhaka kepada orang tua jika menolak perjodohan. Terdapat empat jenis hukum terkait perjodohan, yaitu  Sunnah  (perjodohan  sesuai  tuntunan  agama),  Mubah  (perjodohan  atas persetujuan kedua calon mempelai), Makruh (perjodohan berdasarkan obsesi orang tua tanpa keikhlasan anak), dan Haram (perjodohan dengan memaksa kedua calon mempelai).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  ingin  mengucapkan  rasa  terima  kasih  kepada  semua  informan  dan rekan  peneliti  yang  telah  memberikan  kontribusi  besar  dalam  penelitian  ini. Keterlibatan serta kolaborasi dari semua pihak telah menjadi pondasi penting dalam keberhasilan  studi  ini.  Kami  menghargai  waktu,  kerjasama,  dan  komitmen  yang telah diberikan. Semua kontribusi yang Anda berikan memiliki nilai yang sangat penting bagi kesuksesan proyek ini.

## REFERENSI

## Aiza,  T.  (2021).  PROSEDUR  PERKAWINAN  ANGGOTA  KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU DALAM MEMBENTUK KELUARGA

## SAKINAH MAWADAH WAROHMA PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM. Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan , 6 (1).
Ameliana,  D.,  &  Fakhria,  S.  (2022).  Kafa’ah  Sebagai  Barometer  Pernikahan Menurut Madzhab Syafii. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 4 (2), 136–153.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Asmawi, N. I., & Bakry, M. (2020). Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami;  Studi  Perbandingan  Antara  Mazhab  Syafi’i  Dan  Hanafi. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab , 212–229.
Bakar, A. (2010). Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial , 5 (1), 81–98.
Barus,  Z.  (2014).  Analisis  Antropologi  Hukum  Tentang  Pengaruh  Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yustisia Jurnal Hukum , 3 (2).
Fadhli, Y. R. (2020). Remaja perempuan yang menikah melalui perjodohan: Studi fenomenologis tentang penyesuaian diri. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan , 8 (2), 153–159.
Hanani,  H.  H.  (2009). Peranan  Pegawai  Pencatat  Nikah  (Ppn)  Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan  Wali  Adhal  Di  KUA  Kecamatan  Muntilan) .  Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Idris,  M.,  Pancasilawati,  A.,  &  Andaryuni,  L.  (2022).  PRAKTEK  PEMILIHAN JODOH  OLEH  ORANG  TUA  PADA  ANAK  GADISNYA  DALAM PERSPEKTIF  HUKUM  POSITIF  DAN  HUKUM  ISLAM. At-Tawazun, Journal of Islamic Economics , 10 (01), 18–27.
Irwansyah,  I.  (2020). Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan Artikel . Mirra Buana Media.
Pransiska,  T.  (2016).  Konsepsi  Fitrah  Manusia  Dalam  Perspektif  Islam  Dan Implikasinya  Dalam  Pendidikan  Islam  Kontemporer. Jurnal  Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran , 17 (1), 1–17.
Sari,  Y.  (2018). Fungsi  Wali  dalam  Pernikahan  Anak  di  Bawah  Umur  (Analisa Pendapat Abi Is aq Al-Syirazi di dalam Kitab Al-Muhazab) . UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Sastrawati,  N.  (2022).  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  TERHADAP PERJODOHAN  PADA  MASYARAKAT  DESA  BOTTOBENTENG KECAMATAN  MAJAULENG  KABUPATEN  WAJO. Qadauna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , 4 (1), 67–80.
Simanjuntak,  B.  A.  (2013). Harmonious  family:  upaya  membangun  keluarga harmonis . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 72-91 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Sofyani,  W.  O.  W.  (2014).  Pernikahan  di  Kalangan  Ikhwan  dan  Akhwat  Pada Lembaga Wahdah Islamiyah Kendari. ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya , 3 (2), 126–140.
Steil, J. M., & Hoffman, L. (2016). KONFLIK GENDER DAN KELUARGA. In Handbook Resolusi Konflik: Teori dan Praktek . Nusamedia.
Subeitan,  S.  M.  (2022).  Forced  Marriage:  Implementation  of  the  Mandatory Provisions  of  the  Bride  ’  s  Consent  in  Indonesia. JURIS:  Jurnal  Ilmiah Syari’ah , 21 (1), 77–87.
Subhan,  M.  (2020).  MENAKAR  ULANG  TRADISI  ABHAKALAN  ANAK  DI BAWAH  UMUR  PADA  MASYARAKAT  SUKU  MADURA. ASASI: Journal of Islamic Family Law , 1 (1).
Syafi’i, I. (2020). Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi  Hak  Kafa’ah  Terhadap  Pembentukan  Keluarga  Sakinah). Asy- Syari’ah: Jurnal Hukum Islam , 6 (1), 31–48.
Triyani, A., & Indra, I. (2022). Penentuan Peringkat Calon Pasangan Hidup dengan Metode  Weighted  Product  (WP)  Studi  Kasus  Ktmu  (Komunitas  Ta’aruf Membangun Umat) Jakarta. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (1), 2615–2627.
Wahyuni, A. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’I. Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman , 4 (1), 62–85.