e-ISSN : 2621-4105
Tri Mulyani, Sukimin Sukimin

## PELIBATAN ANAK DALAM KEGIATAN KAMPANYE POLITIK

## Tri Mulyani, Sukimin Sukimin
Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang trimulyani@usm.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang  hukumnya melibatkan  anak  dalam  kegiatan  kampanye  politik  menurut  hukum  positif  di  Indonesia, beserta akibat hukumnya. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dasar  hukum  melibatkan  anak  dalam kegiatan  kampanye  politik  menurut  hukum  positif  di  Indonesia,  ternyata  tidak  diatur secara jelas dalam UU Pemilu. Namun secara implisit terjemahannya dapat diketemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Petama dapat dilihat dalam Pasal 280  ayat  (2)  huruf  k,  tentang  larangan  kampanye,  kedua  dapat  dilihat  penjelasannya dalam Pasal 1 Angka 34 UU Pemilu, tentang ketentuan pemilih dan ketiga dapat dilihat dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  tentang  usia  anak.  Dari ketiga  ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  anak  berdasarkan  hukum  positif  di  Indonesia merupakan  anak  yang  belum  berusia  18  tahun  dan  belum  kawin,  dan  merekalah  yang dilarang dilibatkan dalam kegiatan kampanye politik. Akibat hukumnya  bila melibatkan anak-anak  dalam  kegiatan  kampanye  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  (penjara  dan/atau denda  menurut  UU  Pemilu  dan  UU  Perlindungan  Anak)  dan  sanksi  administrasi (pembatalan nama calon dari daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih menurut UU Pemilu).

## Kata kunci : Pelibatan; Anak; Kampanye Politik
e-ISSN : 2621-4105

## INVOLVING CHILDREN IN POLITICAL CAMPAIGN ACTIVITIES

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  law  of  involving  children  in  political campaign  activities  according  to  positive  law  in  Indonesia,  along  with  the  legal consequences.  The  method  used  in  this  research  is  normative  juridical.  The  results showed  that  the  legal  basis  for  involving  children  in  political  campaign  activities according  to  positive  law  in  Indonesia  was  not  clearly  regulated  in  the  Election  Law. However, implicitly the translation can be found in various related laws and regulations. The  first  can  be  seen  in  Article  280  paragraph  (2)  letter  k,  regarding  campaign prohibitions,  the  second  can  be  seen  in  the  explanation  in  Article  1  Number  34  of  the Election Law, regarding voter provisions and the third can be seen in Article 1 point 1 of the Child Protection Law, concerning children's age . From the three provisions, it can be  seen  that  children  under  positive  law  in  Indonesia  are  children  who  are  not  yet  18 years  old  and  have  not  yet  married,  and  they  are  prohibited  from  being  involved  in political campaign activities. The legal consequences of involving children in campaign activities may be subject to criminal sanctions (imprisonment and / or fines according to the  Election  Law  and  the  Child  Protection  Law)  and  administrative  sanctions (cancellation of the candidate's name from the final list of candidates; or cancellation of the determination of a candidate as an elected candidate according to the Election Law).

## Keywords: Involvement; Children; Political Campaign
e-ISSN : 2621-4105
Tri Mulyani, Sukimin Sukimin

## A. PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  di  Indonesia,  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota Dewan  Perwakilan  Daerah,  presiden  dan wakil  presiden,  dan  untuk  memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 1 Menurut  Arbi Sanit  “Pemilu  merupakan  institusi  yang  mengejawentahkan  demokrasi”. 2 Demokrasi berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu  “ demos ”  dan  “ kratos ”.  Demos  artinya  rakyat,  dan kratos  adalah  pemerintahan  ( rule )  atau  dapat  pula  dimaknai  dengan  kekuasaan ( strength ). 3 Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  demokrasi  adalah  pemerintahan yang kedaulatannya terletak pada rakyat banyak, 4 sebagaimana juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.  Sehingga  Demokrasi  secara  sederhana  dapat  dimaknai  sebagai  pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 5
Sebagai  sebuah  konsep,  demokrasi  memiliki  makna  yang  luas  dan  mengandung banyak elemen yang kompleks. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu  diantara  pemimpin  yang  bersaing. 6 Rakyat  dituntut  untuk  berpartisipasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  salah  satunya  berpartisipasi  dalam  bidang  politik ini. Partisipasi  politik  adalah  kegiatan  untuk  ikut  secara  aktif  dalam  kehidupan  politik dengan  mempergunakan  hak  pilihnya  untuk  memilih  pemimpin  negara  secara langsung  /  tidak  langsung,  mempengaruhi  kebijaksanaan  pemerintah,  yang diselenggarakan  melalui  kampanye  politik  dalam  pemilu.  Kampanye  adalah  kegiatan untuk  meyakinkan  para  pemilih  dengan  menwarkan  visi,  misi  dan  program  dari
1 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
2 Arbi  Sanit, Sistem  Pemilihan  Umum  dan  Perwakilan  Politik  ,  dalam  Andy  Ramses  M,  Politik  dan Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009) , hlm. 213
3 Ibid. 4 Ibid.
5 R. Siti Zuhro, Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 . Jurnal Penelitian Politik 16(1), 2019, hlm. 70. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782
6 Heru Nugroho, Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik, Jurnal Pemikiran Sosiologi 1(1), 2012, hlm. 2. https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419
e-ISSN : 2621-4105
Tri Mulyani, Sukimin Sukimin
pasangan  calon. 7 Kampanye  pemilu  merupakan  bagian  dari  pendidikan  politik masyarakat  dan  dilaksanakan  secara  bertanggung  jawab.  Kampanye  Pemilu dilaksanakan  secara  serentak  antara  Kampanye  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden dengan  Kampanye  Pemilu  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD.  Kampanye  Pemilu dilaksanakan  oleh  pelaksana  kampanye.  Kampanye  Pemilu  diikuti  oleh  peserta kampanye.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan kampanye dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, sering terjadi permasalahan. 8
Salah  satu  permasalahan  yang  sering  muncul  adalah  pelanggaran  kode  etik penyelenggaraan  pemilu  pada  saat  melaksanakan  kegiatan  kampanye  politik.  Sering sekali  dalam  melaksanakan  kegiatan  kampanye  melibatkan  anak-anak.  Berdasarkan data  dari  Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia  (KPAI) Tahun  2018  terdapat  15  jenis pelanggaran dan 34 kasus penyalahgunaan. Sedangkan pada tahun 2014 terdapat 248 kasus yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik. 9
Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan sebuah fenomena berulang setiap 5 tahun sekali atau setiap putaran kampanye. Anak tidak hanya diajak untuk  menghadiri  kegiatan  orasi  politik  saja,  namun  juga  ikut  konvoi-konvoi  yang seringkali ugal-ugalan dan tidak mengindahkan aturan lalu lintas. Terkadang terdapat anak  juga  yang  membawa  bendera ataupun  atribut  partai tertentu,  selain  itu juga  ada anak  yang  mukanya  di  cat  sesuai  dengan  warna  pilihan  partai  yang  didukung  oleh keluarganya sehingga mereka tampak seperti supporter kecil yang sangar. Risiko yang dihadapi oleh anak tidak hanya masalah jasmani saja, namun permasalahan psikologis juga  yang  mana  dampak  psikologis  dapat  terbawa  anak  hingga  dewasa  sehingga melibatkan  anak-anak  merupakan  tindakan  berbahaya  dan  dapat  dikatakan  langkah yang kurang perhitungan.
Orang  tua  yang  beranggapan  bahwa  pelibatan  anak  dalam  kegiatan  kampanye politik  merupakan  bagian  dari  proses  pendidikan  politik  dan  pendidikan  politik  itu
7 Syahrizal  Adi  Gunawan, Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Yang  Mengikutsertakan  Warga Negara Yang Tidak Memiliki Hak Memilih Dalam Kegiatan Kampanye, Jurnal Simposium Hukum Indonesia 1(1), 2019, hlm. 56.
8 Pasal 267, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
9 Misbahul  Amin, Tanggung  Jawab  Pelaku  yang  Mengikutsertakan  Anak  Dalam  Kegiatan  Kampaye Politik, Jurnal Jurist-Diction 2(3), 2019, hlm. 967. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i3.14366
e-ISSN : 2621-4105
Tri Mulyani, Sukimin Sukimin
bagian  dari  proses  demokratisasi. 10 Memang  benar,  dalam  Konvensi  Hak-Hak  Anak juga  mengakui  hak-hak  anak  untuk  bersuara.  Namun  tampaknya  orang  tua  belum menyadari  jika  melibatkan  anak  dalam  kegiatan  kampanye  politik  menimbulkan dampak  yang  merugikan  bagi  tumbuh  kembang  anak  hingga  pelanggaran  terhadap hak-hak  anak  dan  tindakan  ini  bukan  merupakan  tindakan  yang  dapat  dibenarkan. Sedangkan  kegiatan  kampanye  politik  sendiri  tidak  ada  yang  dapat  menjamin  akan terlaksana  dengan  tertib  maupun  sesuai  dengan  prosedur  karena  kegiatan  kampanye politik  sendiri  dihadiri  massa  yang  banyak  sehingga  rentan  terhadap  bentrokan. 11 Bentuk mengikutsertakan anak tersebut memiliki bentuk yang bermacam-macam, ada yang  menjadikan  anak  sebagai  juru  kampanye,  memobilisasi  massa  anak, menampilkan  anak  diatas  panggung  kampanye  politik,  membawa  anak  di  bawah  7 tahun  ke  arena  kampanye  dan  lain-lain.  Tidak  tepatnya  anak  diikutsertakan  dalam kegiatan kampanye politik karena dalam kegiatan kampanye politik sangat sarat akan nuansa  persaingan.  Kegiatan  kampanye  seringkali  terdapat  serangan-serangan terhadap  lawan  politiknya,  tidak  jarang  pula  materi  kampanye  tersebut  berisi  materi- materi yang kebenarannya belum terbukti.
Penelitian  ini  terkait  dengan  penelitian  Ida  Farida  (2018),  yang  memfokuskan kajian  pada  pelibatan  anak  di  dalam  kampanye  politik  pada  pemilihan  Bupati  dan wakil bupati periode 2019-2024 di Kabupaten Ciamis. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa  melibatkan  anak  dalam  kegiatan  kampanye  merupakan  pelanggaran  terhadap hak-hak  anak  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Untuk menghindari  pelibatan  anak  dalam  kampanye  dan  politik  praktis,  sudah  seharusnya dilakukan  suatu  kampanye  jauh-jauh  harus  sebelum  waktu  kampanye  tiba,  dengan target dan sasaran keluarga untuk tidak mengijinkan atau mengajak anak-anak dalam kampanye  pemilu.  Diharapkan  proses  demokrasi  ini  bisa  memberikan  contoh-contoh baik  berdemokrasi  termasuk  dalam  kampanye  yang  ramah  bagi  anak,  sehingga  anak bisa terjaga tumbuh dan kembangnya dengan baik. 12
Selanjutnya  penelitian  ini  juga  terkait  dengan  penelitian  Misbahul  Amin  (2019), yang memfokuskan kajian pada Tanggung Jawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ida  Farida, Pelibatan  Anak  Di  Dalam  Kampanye  Politik  Pada  Pemilihan  Bupati  Dan  Wakil  Bupati Periode  2019-2024  Di  Kabupaten  Ciamis ,  Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi  6(2),  2018,  hlm.  154  DOI: http;//dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1710
e-ISSN : 2621-4105
Tri Mulyani, Sukimin Sukimin
Dalam  Kegiatan  Kampaye  Politik. Dalam  penelitiannya  dijelaskan  bahwa perbuatan mengikutsertakan  anak  dalam  kegiatan  kampanye  politik  merupakan  perbuatan melawan  hukum  walaupun  peserta  pemilu  berdalih  kampanye  politik  merupakan pendidikan  politik  bagi  anak.  Pendidikan  politik  bagi  anak  tidak  harus  dilibatkan dalam  kegiatan  kampanye  politik  namun  banyak  cara  untuk  memberikan  pendidikan politik  bagi  anak.  Bagi  pelaku  yang  terbukti  mengikutsertakan  anak  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana  sebagaimana  Pasal  87  Undang-Undang  Perlindungan Anak dan Pasal 493 Undang-Undang Pemilihan Umum. 13
Penelitian  ini  juga  terkait  dengan  penelitian  Rika  Lestari  (2009),  yang memfokuskan  kajian  pada Tinjauan  Yuridis  Pelibatan  Anak-Anak  Dalam Penyelenggaraan Pemilu. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pelibatan anak dalam kegiatan kampanye pemilu merupakan perampasan terhadap hak-hak anak. Karena di beberapa  daerah  dilaporkan  bahwa  anak  di  bawah  umur  menjadi  korban  kecelakaan lalu lintas saat ikut dalam rombongan kampanye. Selain itu dalam kampanye beberapa parpol,  diselingi  penampilan  goyang  erotis  yang  tentunya  tak  pantas  ditonton  anak- anak, anak dalam iklan kampanye pemilu dan anak-anak ikut memakai atribut partai, seperti  kaus,  ikat  kepala,  atau  membawa  bendera  partai.  Pelibatan  anak  dalam kampenye  pemilu  tersebut  merupakan  tindak  pidana  pemilu,  karena  telah  merampas hak-hak  anak  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  84  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2008  dan  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  hal  ini  perlu  segera  dilakukan penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  hak-hak  anak  ini.  Karena  anak  merupakan generasi  penerus  bangsa  yang  perlu  mendapat  perlindungan  hukum  terutama  dalam kegiatan  kampanye  pemilu.  Untuk  itu  perlu  upaya  mensinergikan  aturan  dalam Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2008  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002, sehingga secara konkrit pelarangan pelibatan anak dalam kampanye pemilu oleh Parpol peserta pemilu dalam kampanye dapat dicegah. 14
Berdasarkan  uraian  kajian  terdahulu  tentang  terlibatnya  anak  dalam  kampanye, yang maka kajian ini fokus mengkaji tentang keterlibatan anak dalam kampanye yang disesuaikan  dengan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  terus  berubah
13 Misbahul Amin, Op.Cit., hlm 980.
14 Rika  Lestari, Tinjauan  Yuridis  Pelibatan  Anak-Anak  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilu ,  Jurnal  Konstitusi 2(1), 2009, hlm. 38.
e-ISSN : 2621-4105
mengenai  bagaimana  hukumnya  melibatkan  anak  dalam  kegiatan  kampanye  politik menurut  hukum  positif  di  Indonesia,  dan  apa  saja  sesungguhnya  akibat  hukum  bagi pelaksana  kampanye  yang  melibatkan  anak  dalam  kegiatan  kampanye  politik  di Indonesia. Tujuan ini dimaksudkan agar para pelaku politik lebih memahami peraturan perundang-undangan  yang  dijadikan  pedoman  dalam  melakukan  kampanye  politik, karena  mengandung  berbagai  sanksi  yang  akan  diterima  apabila  peraturan  tersebut diabaikan.

## B. PERUMUSAN MASALAH
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana hukumnya melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik menurut hukum positif di Indonesia?
2. Apa akibat hukum bagi pelaksana kampanye yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik di Indonesia?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis normative, dan  spesifikasi  diskriptif  analitis. Adapun  data  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder  yang  diperoleh  dengan  cara Library  Research .  Analisis  data  yang sudah  terkumpul  dilakukan  secara  kualitatif  yaitu  mempergunakan  pemikiran  logis, analitis, dengan logika induksi, dengan analogi/intepretasi, komparasi dan sejenisnya, sehingga  dapat  menjawab  kegamangan  isu  hukum  yang  semakin  marak  yaitu bagaimana  hukumnya  melibatkan  anak  dalam  kegiatan  kampanye  politik  menurut hukum positif di Indonesia, dan tentang  akibat hukum bagi pelaksana kampanye yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik di Indonesia.

## D. PEMBAHASAN
1. Hukumnya  Melibatkan  Anak  Dalam  Kegiatan  Kampanye  Politik  Menurut Hukum Positif Di Indonesia
Menarik bahwa dalam penyelenggaraan pemilu yang mulai dari tahapan awal, pendaftaran calon peserta pemilu dan calon pemilih, kemudian dilanjutkan dengan penetapan  calon  peserta  dan  pemilih,  dan  pelaksanaan  kampanye  hingga  waktu pencontrengan,  penuh  dengan  intrik-intrik  politik  atas  dasar  sensifitas  politik masing-masing peserta pemilu. Tak heran jika Bawaslu Pusat maupun Panwaslu di
e-ISSN : 2621-4105
Tri Mulyani, Sukimin Sukimin
daerah-daerah  memiliki  segudang  bukti  pelanggaran  baik  yang  dilakukan  oleh penyelenggara, peserta, pelaksana pemilu, dan pemerintah serta lembaga peradilan hingga  masyarakat  umum.  Ironisnya,  dari  sekian  pelanggaran  yang  dilakukan, terlihat  hanya  beberapa  kasus  saja  yang  diproses  melalui  jalur  hukum,  itupun  jika pelanggaran tersebut menjadi opini publik, padahal dari beberapa kasus yang motif dan modus operandinya sama diberbagai daerah, ada yang justru tidak diselesaikan melalui  jalur  hukum,  sehingga  terkesan  bersifat “disparitas” atau  juga diskriminatif. 15
Selanjutnya perlu diketahui bahwa Masa Kampanye Pemilu merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu. 16 Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu  atau  pihak  lain  yang  ditunjuk  oleh  peserta  pemilu  untuk  meyakinkan pemilih  dengan  menawarkan  visi,  misi,  program  dan/atau  citra  diri  peserta Pemilu. 17 Berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu Pasal  268,  menyebutkan  bahwa  Kampanye  Pemilu  dilaksanakan  oleh pelaksana kampanye, dan diikuti oleh peserta kampanye. Dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pelaksana Kampanye  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  pengusul,  orang-seorang,  dan organisasi  penyelenggara  kegiatan  yang  ditunjuk  oleh  peserta  pemilu  Presiden dan  Wakil  Presiden. 18 Pelaksana Kampanye Pemilu  anggota  DPR terdiri  atas pengurus partai politik peserta pemilu DPR, calon anggota. DPR, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR. 19 Pelaksana Kampanye  Pemilu  anggota  DPRD  provinsi terdiri  atas pengurus  partai  politik  peserta  Pemilu  DPRD  provinsi,  calon  anggota  DPRD provinsi,  juru  Kampanye  Pemilu,  orang  seorang,  dan  organisasi  yang  ditunjuk oleh  Peserta  Pemilu  anggota  DPRD  provinsi. 20 Pelaksana Kampanye  Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD  kabupaten/kota,  calon  anggota  DPRD  kabupaten/kota,  juru  Kampanye Pemilu,  orang  seorang,  dan  organisasi  yang  ditunjuk  oleh  Peserta  Pemilu
15 Edison Hatoguan Manurung, Ina Heliany, Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena“Curi Start” Kampanye Dalam Pemilu 2019, Jurnal USM Law Review 3 (1), 2020, hal 184. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2367
16 Ibid., Pasal 167 ayat (4) huruf g
17 Ibid., Pasal 1 angka 35
18 Ibid., Pasal 269 ayat (1)
19 Ibid., Pasal 270 ayat (1)
20 Ibid., Pasal 270 ayat (2)
e-ISSN : 2621-4105
Tri Mulyani, Sukimin Sukimin
anggota DPRD kabupaten/kota. 21 Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri  atas  calon  anggota  DPD,  orang  seorang,  dan  organisasi  yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPD. 22
b) Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. 23
Kampanye  Pemilu  merupakan  bagian  dari  pendidikan  politik  masyarakat dan  dilaksanakan  secara  bertanggung  jawab.  Pelaksanaan  kampanye  Pemilu dilakukan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. 24 Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:
(1) Pertemuan terbatas;
(2) Pertemuan tatap muka;
(3) Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
(4) Pemasangan alat peraga di tempat umum;
(5) Media sosial;
(6) Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
(7) Rapat umum;
(8) Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
(9) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
(10) Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 25
Perlu  diketahui  bahwa  Kampanye  difasilitasi  KPU,  yang  dapat  didanai oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Sehingga  karenanya dalam  melaksanakan  kampanye  diharapkan  hendaknya  taat  dan  patuh  pada peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah,  dan menghindari  segala  larangan-larangannya. 26 Selanjutnya  dalam Pasal  280  ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dijelaskan bahwa pelaksana  dan/atau  tim  kampanye  dalam  kegiatan  Kampanye  Pemilu dilarang mengikutsertakan:
(1) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada MA, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah MA, dan hakim konstitusi pada MK;
(2) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
(3) Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
(4) Direksi,  komisaris,  dewan  pengawas  dan  karyawan  badan  usaha  milik negara/badan usaha milik daerah;
21 Ibid., Pasal 270 ayat (3)
22 Ibid., Pasal 271
23 Ibid., Pasal 273
24 Ibid., Pasal 267
25 Ibid., Pasal 275 ayat (1)
26 Ibid., Pasal 275 ayat (2)
e-ISSN : 2621-4105
(5) Pejabat  negara  bukan  anggota  partai  politik  yang  menjabat  sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
(6) Aparatur sipil negara;
(7) Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(8) Kepala desa;
(9) Perangkat desa;
(10) Anggota badan permusyawaratan desa; dan
(11) Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang tidak memiliki hak memilih. 27
WNI yang ikut serta dalam pemilu disebut dengan pemilih. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. 28 Bagaimana dengan anak?. Anak merupakan  suatu  amanah  dan  anugerah  Than  YME,  yang  di  dalam  dirinya melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya. 29 Usia  dikatakan sebagai usia anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana  yang  telah  diubah  oleh Undang- Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  diubah  kedua  kalinya dengan Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  sebagaimana  yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi  Undang-Undang adalah  seseorang  yang belum  berusia  18  (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Akibat  Hukum  Bagi  Pelaksana  Kampanye  Yang  Melibatkan  Anak  Dalam Kegiatan Kampanye Politik Di Indonesia
Pemilu  merupakan  salah  satu  sarana  kedaulatan  rakyat, yang diselenggarakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Pasca Amandemen  ke  tiga  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  “kedaulatan  berada  ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan ketentuan
27 Ibid., Pasal 280 ayat    (2) 28 Ibid., Pasal 1 angka 34
29 Femmy Silaswaty Faried, Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri, Jurnal Serambi Hukum 11(1), hlm. 62.
e-ISSN : 2621-4105
Tri Mulyani, Sukimin Sukimin
tersebut,  artinya  bahwa  negara  yang  berkedaulatan  rakyat  adalah  negara  yang memberdayakan rakyatnya, sehingga rakyat mempunyai kemampuan untuk hidup dan  masa  depannya.  Pendek  kata  kedaulatan  rakyat  juga  bisa  dikatakan  sebagai demokrasi.
Sebagai  negara  yang  demokratis,  rakyat  dituntut  untuk  ikut  campur berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  negara,  salah  satunya berpartisipasi dalam bidang politik. Partisipasi politik adalah kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan mempergunakan hak pilihnya untuk memilih  pemimpin  negara  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, yang diselenggarakan melalui kampanye politik dalam pemilu.
Kampanye pemilu menurut Pasal 267 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Pemilu, merupakan  bagian  dari  pendidikan  politik  masyarakat  dan dilaksanakan  secara  bertanggung  jawab.  Kampanye  Pemilu  dilaksanakan  secara serentak  antara  Kampanye  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dengan Kampanye  Pemilu  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD.  Kampanye  Pemilu dilaksanakan  oleh  pelaksana  kampanye.  Kampanye  Pemilu  diikuti  oleh  peserta kampanye.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan kampanye  dilaksanakan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  sering  terjadi permasalahan.
Permasalahan yang sering dijumpai dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia menurut Refli Harun dapat dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kategori yaitu:
(1) Pelanggaran administrasi pemilu;
(2) Tindak pidana pemilu;
(3) Sengketa pemilu;
(4) Sengketa tata usaha negara pemilu;
(5) Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu; dan
(6) Perselisihan hasil pemilu. 30
Dari  keenam  permasalahan  tersebut  di  atas,  akan  difokuskan  pada permasalahan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggaraan  pemilu  khususnya  dalam penyelenggaraan  kampanye  politik.  Pelanggaran  yang  sering  terlihat  namun sering  juga  diabaikan  adalah  melibatkan  anak  dalam  kegiatan  kampanye  politik.
30 Op.Cit., Ida Farida., hlm. 150.
e-ISSN : 2621-4105
Yang  mana  sesungguhnya  anak  yang  belum  berumur  17  tahun  tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan kampanye politik.
Instrumen  hukum  yang  mengatur  perlindungan  hak-hak  anak  terdapat  di dalam  konvensi  PBB  tentang  Hak-Hak  Anak  ( Convention  of  the  Rights  of  the Child )  Tahun  1989,  telah  diratifikasi  oleh  lebih  dari  191  negara,  termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990  tentang  Penetapan  Berlakunya  Konvensi  Hak-Hak  Anak  (KHA)  di Indonesia.  Dengan  demikian,  Konvensi  PBB  tersebut  telah  menjadi  hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.
Terdapat  4  (empat)  prinsip  perlindungan  anak  berdasarkan  Konvensi  Hak
Anak (KHA), yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, diantaranya :
(1) Prinsip Non Diskriminasi;
(2) Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak ( Best Interest of The Child );
(3) Prinsip  Hak  Hidup,  Kelangsungan  Hidup,  dan  Perkembangan  ( Right to Life, Survival,and Development );
(4) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak ( Respect for the views of the Child ). 31
Perlindungan  hak  anak  apabila  dikaitkan  antara  konsep  negara  hukum dengan  negara  demokrasi,  dapat  diketahui  bahwa  dalam  prinsip  negara  hukum setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  penyalahgunaan  dalam kegiatan  politik,  namun  dalam  konsepsi  negara  demokrasi  setiap  orang  berhak ikut  serta  di  dalam  pemerintahan.  Hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan  adanya penyalahgunaan anak dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  menyatakan  setidaknya  ada 15 modus pelanggaran kampanye yang dilakukan parpol dengan melibatkan anak pada penyelenggaraan kampanye pemilu tahun 2014 lalu, antara lain :
(1) Memanipulasi  data  anak  yang  belum  berusia  17  tahun  dan  belum menikah agar bisa didaftar menjadi pemilih;
(2) Menggunakan tempat bermain anak, tempat penitipan anak, dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye terbuka;
(3) Memobilisasi massa anak oleh parpol atau caleg;
(4) Menggunakan  anak  sebagai  penganjur  atau  juru  kampanye  untuk memilih partai atau caleg tertentu;
(5) Menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik;
31 Ibid.
e-ISSN : 2621-4105
(6) Menampilkan  anak  di  atas  panggung  kampanye  parpol  dalam  bentuk hiburan;
(7) Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut parpol;
(8) Menggunakan  anak  untuk  melakukan  pembayaran  kepada  pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh parpol atau caleg;
(9) Mempersenjatai  anak  atau  memberikan  benda  tertentu  yang membahayakan dirinya atau orang lain;
(10) Memaksa,  membujuk,  atau  merayu  anak  untuk  melakukan  hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara;
(11) Membawa anak ke arena kampanye yang membahayakan anak;
(12) Melakukan  tindak  kekerasan  atau  yang  dapat  diartikan  sebagai  tindak kekerasan  dalam  kampanye,  pemungutan  suara,  atau  penghitungan suara (misal mengecat lambang parpol di bagian tubuh anak);
(13) Melakukan  pengucilan,  penghinaan,  intimidasi,  atau  tindakantindakan diskriminatif  kepada  anak  yang  orang  tua  atau  keluarganya  berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
(14) Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci caleg atau parpol tertentu; dan
(15) Melibatkan anak dalam sengketa hasil perhitungan suara. 32
Meskipun  telah  terbukti  sudah  melibatkan  anak-anak  dalam  kampanye politik,  namun  masih  ada  anggapan  yang  menyatakan  bahwa  hal  ini merupakan  salah  satu  cara  untuk  memberikan  pendidikan  politik  pada  anak sejak  dini,  akan  tetapi  sebaiknya  harus  disesuaikan  dengan  usia  mereka  yang masuk  ketegori  usia  anak,  yakni  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun  dan mengedepankan prinsip perlindungan anak.
Setiap  anak  memiliki  hak-hak  yang  harus  dilindungi.  Menurut  Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penetapan Berlakunya Konvensi Hak- Hak  Anak  (KHA)  di  Indonesia,  hak  anak  pada  prinsipnya  memuat  4  (empat) kategori hak anak yang harus dipenuhi yaitu:
(1) Hak Terhadap Kelangsungan Hidup ( Survival Right )
(2) Hak Terhadap Perlindungan ( Protection Rights )
(3) Hak Untuk Tumbuh Kembang ( Development Rights )
(4) Hak Untuk Berpartisipasi ( Participation Rights ). 33
Dari  ke  4  (empat)  kategori  hak  yang  diatur  dalam  Keputusan  Presiden  RI Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Penetapan  Berlakunya  Konvensi  Hak-Hak  Anak (KHA)  di  Indonesia,  merupakan  elemen dasar  yang  harus  didapatkan  oleh  anak. Untuk  itu,  jika  terdapat  pelaksana  kampanye  yang  melibatkan  anak  dalam
32 Op.Cit., Ida Farida, hlm. 151.
33 Op.Cit., Ani Triwati, hlm. 55-70
e-ISSN : 2621-4105
kegiatan  kampanye  politik  akan  muncul  berbagai  akibat-akibat  hukum,  karena dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 280 ayat  (2)  huruf  k  telah  menegaskan  bahwa  “Pelaksana  dan/atau  Tim  Kampanye dalam  kegiatan  Kampanye  Pemilu  dilarang  mengikutsertakan  Warga  Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”.
Selanjutnya  pada  Pasal  1  angka  34  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Pemilu  dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  kualifikasi  pemilih,  yaitu “Pemilih  adalah  Warga  Negara  Indonesia  yang  sudah  genap  berumur  17  (tujuh belas)  tahun  atau  lebih,  sudah  kawin,  atau  sudah  pernah  kawin”. Berdasarkan redaksi pasal tersebut maka mempertegas bahwa “anak tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye politik”.
Pelanggaran  terhadap  Pasal  280  ayat  (2)  Undang-Undang  RI  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  Pelaksana  dan/atau  Tim Kampanye  dalam  kegiatan  Kampanye  Pemilu  dilarang  mengikutsertakan  Warga Negara  Indonesia  yang  tidak  memiliki  hak  memilih  dalam  hal  ini  adalah melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan suatu tindak pidana pemilu.  Hal  ini  juga  dipertegas  dengan  adanya  Pasal  280  ayat  (4)  yaitu “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf I, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu”.
Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. 34 Tindak  pidana  pemilu  menurut  Dedi  Mulyadi  dapat  dibagi  menjadi  2  kategori yaitu  pertama,  tindak  pidana  pemilu  khusus  adalah  semua  tindak  pidana  yang berkaitan  dengan  pemilu  dan  pada  saat  diselenggarakannya  pemilu  sebagaimana yang  diatur  dalam  UU  Pemilu;  dan  kedua,  tindak  pidana  pemilu  umum  adalah semua  tindak  pidana  yang  berkaitan  pemilu  dan  juga  pada  saat diselenggarakannya pemilu dan penyelesaiannya melalui Peradilan Umum.
Pembagian  mengenai  tindak  pidana  pemilu  yang  dipaparkan  oleh  Dedi Mulyadi dapat diketahui bahwa melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu khusus. Mengikutsertakan anak dalam
34 Khairul  Fahmi, Sistem  Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu,  Jurnal  Konstitusi 12(2),  2015,  hlm.  266. https://doi.org/10.31078/jk1224
e-ISSN : 2621-4105
kegiatan kampanye politik termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu khusus karena  tindakan  tersebut  berkaitan  dengan  pemilu  dan  penyelesaiannya  kasus tersebut  dilakukan  oleh  majelis  hakim  khusus  sebagaimana  ketentuan  yang  ada pada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu  Nomor  26  Tahun  2018  tentang Pengawasan  Kampanye  juga  mengatur  hal-hal  yang  dilarang  dalam  pelaksanaan kampanye.  Pengatur  hal-hal  yang  dilarang  dalam  pelaksanaan  kampanye bertujuan  untuk  memastikan  kegiatan  kampanye  dilakukan  berdasarkan  prinsip jujur,  terbuka,  dan  dialogis,  serta  mengawasi  pelaksanaan  kegiatan  Kampanye Pemilihan  Umum  sebagai  perwujudan  pendidikan  politik  sehingga  perlu  diatur mengenai  mekanisme  pengawasan  kampanye.  Peraturan  ini  secara  garis  besar mengatur  hal-hal  yang  diatur  juga  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Pemilu.  Perbedaannya,  pada  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu Nomor  26  Tahun  2018  tentang  Pengawasan  Kampanye.  Kegiatan  pengawasan pemilu  yang  dilakukan  Bawaslu  bertujuan  untuk  menilai  proses  dalam  seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. 35
Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu  Nomor  26  Tahun  2018  tentang Pengawasan  Kampanye  tersebut  secara  garis  besar  sama  dengan  Pasal  280  ayat (2)  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  hanya  saja  dalam Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu  Nomor  26  Tahun  2018  tentang  Pengawasan Kampanye  ini  menekankan  tugas  Bawaslu  dari  tingkat  pusat  hingga kabupaten/kota  untuk  memastikan  Pelaksana  dan/atau  Tim  tidak  melibatkan orang-orang  yang  dilarang  hadir  dalam  kegiatan  kampanye.  Perbawaslu  ini melakukan penyebutan sebagai tindak pidana pemilu bilamana terjadi pelanggaran terhadap  Pasal  6  ayat  (2)  Perbawaslu  Pengawasan  Pemilu  hal  ini  dapat  dilihat dalam  Pasal  6  ayat  (4)  Perbawaslu  Pengawasan  Pemilu  yaitu  “Pelanggaran terhadap  larangan  ketentuan  pada  ayat  (1)  huruf  c,  huruf  f,  huruf  g,  huruf  I,  dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu”.
UU  Perlindungan  Anak  mengatur  pula  tentang  perlindungan  anak  dari penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik  yakni  pada  Pasal  15  huruf  a  UU
35 Dede  Sri  Kartini, Demokrasi  dan  Pengawasan  Pemilu ,  Journal  of  Governance  2(2),  2017,  hlm.  160. http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671
e-ISSN : 2621-4105
Perlindungan  Anak,  karena  UU  Perlindungan  Anak  hakikatnya  perlindungan terhadap korban anak. Perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak memiliki pengertian  sebagaimana  Pasal  1  angka  2  UU  Perlindungan  Anak  yaitu “Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Bunyi  Pasal  tersebut  menjelaskan  perlindungan  dari  kekerasan,  hal  yang perlu  dipahami  bahwa  kekerasan  tidak  hanya  berupa  kekerasan  fisik  saja. Kekerasan  tersebut  dapat  berupa  kekerasan  secara  fisik,  psikis,  seksual  maupun secara  sosial.  Dalam  UU  Perlindungan  Anak,  terutama  ketentuan  yang  berkaitan dengan  permasalahan  mengikutsertakan  anak  dalam  kegiatan  kampanye  politik tidak hanya pada Pasal 15 UU Perlindungan Anak saja. Bilamana ditelusuri lebih jauh sebenarnya terdapat ketentuan yang berkaitan dengan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik adalah Pasal 76H UU Perlindungan Anak. Pasal 76H  UU  Perlindungan  Anak  tersebut  masuk  dalam  BAB  XIA  tentang  larangan maka hal-hal yang terdapat pada BAB larangan ini merupakan dilarang oleh UU Perlindungan Anak.
Bunyi  Pasal  76H  UU  Perlindungan  Anak  tersebut  menyebutkan  bahwa “Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa”. Pasal 76H UU Perlindungan  Anak  terdapat  redaksi  “dan/atau  lainnya”,  untuk  memaknai  makna dari  “lainnya”  dapat  dilakukan  sebuah  interpretasi  terhadap  ketentuan  pasal tersebut.  Penjelasan  pasalnya  juga  menerangkan  bahwa  pasal  tersebut  sudah cukup jelas. Bilamana terdapat pasal yang memiliki norma yang kabur maka dapat dilakukan  penemuan  hukum.  Penemuan  hukum  yang  dapat  dilakukan  terhadap pasal tersebut adalah dengan cara interpretasi secara sistematis.
Pasal  76H  UU  Perlindungan  Anak  memiliki  keterkaitan  dengan  Pasal  15 UU  Perlindungan  Anak.  Keterkaitan  antara  Pasal  76H  dengan  Pasal  15  UU Perlindungan  Anak  merupakan  konsekuensi  dari  suatu  undang-undang  yang kesatuan  secara  sistematis  dan  saling  terkait.  Dalam  UU  Perlindungan  Anak  ini mengatur  unsur  subjek  yang  lebih  umum  yakni  “Setiap  Orang”,  hal  ini  berbeda
e-ISSN : 2621-4105
dengan  UU  Pemilu  yang  mengatur  subjek  yang  lebih  khusus  yakni  “Setiap Pelaksana  dan/atau  Tim  Kampanye”.  Perbedaan  pengaturan  unsur  subjek  terjadi karena  perbedaan  cikal  bakal  dari  lahirnya  undang  yang  undang  tersebut.  UU Pemilu  memiliki  tujuan  agar  proses  jalanya  pemilihan  umum  dapat  berjalan dengan lancar yang mana hal ini merupakan tanggungjawab dari setiap pelaksana dan/atau tim kampanye.  Berbeda dengan UU Perlindungan Anak  yang tujuannya melindungi korban anak, yang mana hal ini dilakukan oleh setiap orang agar anak dapat  terlindungi.  Dengan  demikian,  bagi  setiap  orang  yang  menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik dapat dikenakan Pasal 76 H UU Perlindungan Anak Unsur  subjek  yang  mengatur  dalam  UU  Pemilu  dan  UU  Perlindungan Anak  terdapat  perbedaan.  Hal  ini  juga  berpengaruh  pada  subjek  yang dapat  dipertanggungjawabkan.  UU  Pemilu  bilamana  melanggar  dengan mengikutsertakan  anak  dalam  kegiatan  kampanye  politik  maka  dapat  dikenakan Pasal 493 UU Pemilu yaitu:
“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.
Pelaksana  Kampanye  dan  Tim  Kampanye  secara  garis  besar  memiliki kemiripan  pengertian  namun  sebenarnya  terdapat  perbedaan  dari  pengertian tersebut.  Jika  Tim  Kampanye  merupakan  satu  kesatuan  tim  dari  beberapa gabungan  Partai  Politik  dan  tim  tersebut  didaftarkan  ke  KPU,  sedangkan Pelaksana Kampanye merupakan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu.
Pada  UU  Pemilu  terdapat  pula  sanksi  tindakan  yang  dapat  diberikan  oleh KPU bagi pelaksana kampanye yang melanggar Pasal 280 UU Pemilu, dalam hal ini  termasuk  pula  bagi  pelaksana  kampanye  dan/atau  tim  kampanye  yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih. Pengaturantersebut terdapat pada Pasal 285 UU Pemilu yaitu:
Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada  pelaksana  Kampanye  Pemilu  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  dan DPRD  kabupaten/kota  yang  berstatus  sebagai  calon  anggota  DPR,  DPD,  DPRD
e-ISSN : 2621-4105
provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota  digunakan  sebagai  dasar  KPU,  KPU Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  untuk  mengambil  tindakan  berupa pembatalan nama calon dari daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih.
Pemberian  tindakan  oleh  KPU  terhadap  pelanggaran  yang  terdapat  pada Pasal  280  UU  Pemilu  tidak  dapat  serta  merta  dilaksanakan.  Pemberian  tindakan tersebut syaratnya bilamana telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap  terhadap  pelanggaran  Pasal  280  UU  Pemilu  terlebih dahulu. Bilamana belum ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka  tindakan  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  KPU.  Bilamana  pelaku yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan  kampanye politik bukan merupakan sebagai  “Pelaksana  dan/atau  Tim  Kampanye”  maka  undang-undang  yang  dapat digunakan  adalah  UU  Perlindungan  Anak.  Pelaku  yang  dikenakan  adalah sebagaimana Pasal 76H UU Perlindungan Anak setiap orang.
Pertanggungjawaban setiap orang dalam Pasal 76H UU Perlindungan Anak diatur  dalam  Pasal  87  UU  Perlindungan  anak  yaitu:  ”Setiap  Orang  yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  alam  Pasal  76H  dipidana  dengan penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp100.000.00,00  (seratus  juta  rupiah)”.  Dengan  demikian,  bilamana  terdapat setiap orang yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik maka dapat  dikenakan  Pasal  87  UU  Perlindungan  Anak,  termasuk  orang  tua  dari  anak bilamana terbukti mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  hukumnya  melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik menurut hukum positif di Indonesia, ternyata tidak  diatur  secara  jelas  dalam  UU  Pemilu.  Namun  secara  implisit  terjemahannya dapat  diketemukan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Petama dapat  dilihat  dalam  Pasal  280  ayat  (2)  huruf  k,  tentang  larangan  kampanye,  kedua dapat  dilihat  penjelasannya  dalam  Pasal 1  Angka  34  UU  Pemilu,  tentang  ketentuan pemilih  dan  ketiga  dapat  dilihat  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang Perlindungan Anak, tentang usia anak. Dari ketiga ketentuan tersebut dapat diketahui anak berdasarkan hukum positif di Indonesia merupakan anak yang belum berusia 18
e-ISSN : 2621-4105
tahun  dan  belum  kawin,  dan  merekalah  yang  dilarang  dilibatkan  dalam  kegiatan kampanye  politik.  Akibat  hukum  bagi  pelaksana  kampanye  yang  melibatkan  anak dalam  kegiatan  kampanye  politik  di  Indonesia  berupa  munculnya  berbagai  macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.  Berdasarkan Pasal 493 Undang- Undang  RI  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  dapat  dikenai  pidana  pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Selain itu sanksi pidana diatur lebih berat lagi dalam Pasal 87 UU Perlindungan Anak,  yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan sanksi administrasi berdasarkan  Pasal  285  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu, berupa  pembatalan  nama  calon  dari  daftar  calon  tetap;  atau  pembatalan  penetapan calon sebagai calon terpilih.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ani  Triwati, Anak    Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak di Indonesia, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019. Arbi  Sanit, Sistem  Pemilihan  Umum  dan  Perwakilan  Politik ,  dalam Andy  Ramses  M, Politik  dan  Pemerintahan  Indonesia.  Jakarta:  Masyarakat  Ilmu  Pemerintahan Indonesia, 2009.
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak , Jakarta : Sinar Grafika, 1992. Jimmly  Asshiddiqie, Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi ,  Jakarta: Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, 2006.
------------, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak ,  Bandung:  P.T.  Refika  Aditama, Cetakan Kedua, 2010.
Kustadi, Negara Hukum Serta Perwujudannya Di Indonesia , Dalam Sri Harini Dwiyatmi (editor) Pendidikan Kewarganegaraan . Salatiga: Widyasari Perss, 2010. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi  Pembaharuan  Masyarakat  di  Indonesia ,  Jakarta:  Badan  Penerbit  Kristen, 1967.
R.  A.    Koesnan, Susunan  Pidana  Dalam  Negara  Sosialis  Indonesia ,  Bandung:  Sumur, 2005.
Sabine.  George  H. A  History  Of  Political  Theory ,  Third  Eition  (New  York  –  San Francisco – Toronto London). Halt. Rine Hart and Winstone. 1961.
Tatang A Amirin,. Menyusun Rencana Penelitian , Jakarta, C.V. Rajawali, 1986.

## Jurnal
Farida,  Ida. Pelibatan  Anak  Di  Dalam  Kampanye  Politik  Pada  Pemilihan  Bupati  Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis , Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Fakultas Hukum Universitas Galuh 6(2), 2018.
e-ISSN : 2621-4105
DOI: http;//dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1710
Dede  Sri  Kartini, Demokrasi  dan  Pengawasan  Pemilu .  Journal  of  Governance  2(2), 2017. http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671
Edison Hatoguan Manurung, Ina Heliany, Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang- Undang  No.  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu  Terhadap  Perindo  Karena“Curi  Start”
Kampanye  Dalam  Pemilu  2019,  Jurnal  USM  Law  Review  3  (1),  2020. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2367
Femmy Silaswaty Faried, Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri, Jurnal Serambi Hukum 11(1), 2017. Heru  Nugroho, Demokrasi  dan  Demokratisasi  :  Sebuah  Kerangka  Konseptual  Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik , Jurnal Pemikiran Sosiologi 1(1), 2012. https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419
Ida  Farida, Pelibatan  Anak  Di  Dalam  Kampanye  Politik  Pada  Pemilihan  Bupati  Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis , Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 6(2), 2018. DOI: http;//dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1710
Khairul  Fahmi. Sistem  Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu.  Jurnal  Konstitusi 12(2), 2015. https://doi.org/10.31078/jk1224
Misbahul Amin, Tanggung Jawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak Dalam Kegiatan Kampaye Politik , Jurnal Jurist-Diction 2(3), 2019. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i3.14366
Syahrizal  Adi  Gunawan. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Yang Mengikutsertakan  Warga  Negara Yang Tidak  Memiliki  Hak  Memilih  Dalam Kegiatan Kampanye, Jurnal Simposium Hukum Indonesia 1(1), 2019. Rika  Lestari, Tinjauan  Yuridis  Pelibatan  Anak-Anak  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilu , Jurnal Konstitusi 2(1), 2009.
R.  Siti  Zuhro, Demokrasi  dan  Pemilu  Presiden  2019 ,  Jurnal  Penelitian  Politik  16(1), 2019. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782

## Peraturan Perundang-Undangan
Sekretariat  Negara  RI. Mukadimah  Undang-Undang  Dasar  Sementara  Republik Indonesia 1950. Jakarta, 1950
-----------. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, 2002. -----------. Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu.  Jakarta,  2017 . Jakarta, 2017

## Makalah
Atamimi,  A.  Hamid  S.  Teori  Perundang-Undangan  Indonesia,  Makalah  pada  Pidato Upacara  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Tetap  di  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia. Jakarta, 25 April 1992.
Website Bagus Yaugo Wicaksono, Hak-hak Anak, ( https://www. kompasiana .com/zarcon86/hakanak_567d332d993739f09aad2b7/,dia kses 23 januari 2020, 2020.