Yuliana Resca, Agus Munandar (2023), Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Pare-Pare Sebelum Dan Selama Wabah Covid 19, 8 (5), Http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate.V6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 6, Juni 2023

## EVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PARE-PARE SEBELUM DAN SELAMA WABAH COVID 19

## Yuliana Resca, Agus Munandar
Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul Email: agus.munandar@esaunggul.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  kemampuan  fiskal  Pemkot  Pare-Pare  lewat Laporan  Realisasi  Anggaran  Tahun  2018-2020.  Analisis  rasio  derajat  desentralisasi, rasio  kemandirian  fiskal,  rasio  ketergantungan  fiskal  daerah,  rasio  efektivitas penerimaan fiskal daerah, serta rasio efisiensi belanja merupakan alat evaluasi kinerja fiskal.  Analisis  statistik  penelitian  ini  memakai  metode  deskriptif  kuantitatif.  Hasil penelitian  didapatkan  derajat  desentralisasi  sebesar  16,63%,  rata-rata  tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Pare-Pare tahun 2018-2020 sejumlah 20,03%, dan rasio efektivitas PAD terhadap Pemerintah Kota Parepare-Pare pada tahun anggaran 2018-2020 sebesar 96,57% yaitu < 1 atau 100, rata-rata rasio efisiensi PAD Pemkot Pare-Pare pada tahun anggaran 2018-2020 sebesar 20,60%, dan rata-rata pengeluaran yang  dicapai  pada  tahun  2018-2020  adalah  94,06%.  Rata-rata  efisiensi  belanja Pemerintah Kota Pare-Pare pada tahun anggaran 2018-2020 sebesar 93,10%.
Kata kunci: Kinerja Keuangan; Rasio Keuangan; PAD

## Abstract
The 2018-2020 Budget Realization Report will be used in this  study's analysis of  the regional  government  of  Pare-Pare  Municipality's  financial  standing.  A  tool  for evaluating  financial  performance  is  ratio  analysis,  which  includes  measures  of decentralization,  financial  independence,  regional  financial  dependence,  effectiveness and efficiency of local revenue, and spending efficiency. This study's statistical analysis followed  a  descriptive  quantitative  methodology.  According  to  the  study's  findings, Pare-Pare City's regional financial independence ratio in 2018–2020 averaged 20.03%, and the degree of decentralization was 16.63%, the ratio of PAD effectiveness for the City Government of Pare-Pare for the 2018-2020 fiscal year was of 96.57%, i.e. <1 or 100, the average PAD efficiency ratio for the Municipal Government  of Pare-Pare for the 2018-2020 fiscal year is 20.60%, the average expenditure realized during 2018-2020
is 94.06%. the average spending efficiency ratio of the City Government of Pare-Pare for the 2018 - 2020 fiscal year is 93.10%.

## Keywords : Financial Performance; Financial Ratio; Local Income

## Pendahuluan
UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat serta Pemda tujuannya guna menyokong pembiayaan dalam rangka pembagian tugas kepada pemerintah daerah seperti diatur di UU Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah berdampak besar pada sistem  pemerintahan.  Pemerintahan  sendiri  berarti  penyerahan  kekuasaan  dari  pemerintah pusat ke Pemda. Kekuasaan tersebut tidak cuma menentukan bagaimana pemerintah daerah memberikan  layanan  kepada  rakyatnya,  namun  bagaimana  pemerintah  daerah  mencukupi kebutuhan  keuangan  daerahnya.  Karenanya,  pemerintah  daerah  harus  mengoptimalkan penggunaan  pendapatan  utama  daerah  (PAD)  guna  meminimalisir  ketergantungan  Pemda pada pemerintah pusat.
UU  No  17  Tahun  2003  terkait  Keuangan  Negara  mengarahkan  pemerintah  guna membuat laporan keuangan Pemda meliputi “laporan pelaksanaan anggaran, laporan aliran dana, neraca, catatan atas laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan operasi, serta laporan perubahan modal”. Laporan keuangan ialah dokumen terstruktur yang mencerminkan posisi keuangan  dan  transaksi  keuangan  serta  non  keuangan  tiap  tahun.  Laporan  keuangan  ini disusun  menyampaikan  informasi  tentang  kondisi  keuangan  entitas  pelapor,  kinerja anggaran, overbudget, aliran dana, hasil usaha dan perubahan modal, yang diharapkan dapat membantu pengguna membuat  serta melakukan evaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya .
Hal  sangat  penting  pada  penyelenggaraan  otonomi  daerah  serta  desentralisasi  yakni mengatur seksama pengelolaan keuangan daerah  serta perencanaan anggaran daerah, yang bertanggung  jawab  mewujudkan  otonomi  daerah  serta  desentralisasi  komprehensif, transparan  dan  akuntabel.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  pengelolaan  keuangan  daerah bisa memantau serta mengelola kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan serta akuntabel (Putera, 2016).
Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah bergantung pada apakah pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya secara teratur, patuh, efisien, hemat, efektif, transparan, dan akuntabel.  Kinerja  pengelolaan  keuangan  dinilai  melalui  evaluasi  APBD  disampaikan pemerintah daerah wajib melaporkan tanggung jawab keuangan daerahnya guna menentukan apakah tanggung jawab mereka telah dipenuhi dengan baik.
Wabah  Covid-19  memberi  efek  sangat  besar  bagi  perekonomian  global,  termasuk Indonesia. Dampak negatif pandemi sudah dirasakan hampir di semua sektor, baik swasta maupun pemerintah. Beragam usaha pemerintah mengatasi penyebaran Covid-19, termasuk membatasi  aktivitas  masyarakat.  Efek  langsung  pembatasan  ini  yakni  berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berdampak pada keuangan pemerintah daerah, khususnya pada aparat pajak daerah.
Pajak  daerah  ialah  sumber  pendapatan  penting  yang  bisa  dipakai  meningkatkan perekonomian  daerah.  Pengelolaan  ekonomi  yang  baik  bakal  memberi  efek  positif  bagi
pembangunan daerah. Pandemi Covid-19 mempengaruhi Kota Pare-Pare karena pembatasan pergerakan  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  setempat.  Pendapatan  di  beragam  sektor industri  mengalami  penurunan,  hingga  berbagai  UMKM  wajib  menutup  kegiatan  usaha sebab mengalami kebangkrutan.
Merebaknya  pandemi  COVID-19  berefek  tidak  hanya  pada  perekonomian  individu tetapi  perekonomian  regional  dan  nasional.  Pemerintah  sudah  mengambil  tindakan  untuk berusaha  mencukupi  kebutuhan  masyarakat,  termasuk  memberi  bantuan  keuangan kepada mereka yang kena dampak agar perekonomian bisa berjalan lancar. Namun, perubahan yang terjadi tentunya mempengaruhi rentang prioritas dalam APBD.
Pengelolaan  keuangan  daerah  tertuang  di  APBD  disandarkan  asas  desentralisasi  dan jadi acuan pemerintah pusat guna memberikan instruksi ke Pemda. Laporan keuangan Pemda untuk  satu  tahun  anggaran  tersedia  dari  APBD,  termasuk  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan.  Dokumen  APBD  bisa  memberi  gambaran  tentang  kemampuan  pemda membiayai  kegiatan,  pelayanan  dan  pembangunan  pemerintah,  hingga  mencerminkan praktik otonomi daerah (Halim & Kusufi, 2007a).
UU  No  17  Tahun  2003  mengenai  Keuangan  Negara  mengintruksikan  APBD  harus dirancang  menurut  anggaran performance  budgeting ,  Ini  menggabungkan  sistem penganggaran  dengan  akuntabilitas  kinerja.  Penganggaran  kinerja  yakni  sistem penganggaran  serta  pengelolaan  dana  pemerintah  yang  berfokus  pencapaian  kinerja. Performance budgeting ini mengutamakan pencapaian hasil kerja (output) yang bisa diukur memakai  indikator  kinerja  untuk  alokasi  biaya  (input)  yang  diputuskan.  Kinerja  itu  wajib menunjukkan  efisiensi  serta  efektifitas  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang  artinya wajib memperhatikan kepentingan masyarakat.
Dalam mengukur transparansi serta akuntabilitas pengelolaan APBD, pemerintah pusat telah membuat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang jadi bentuk akuntabilitas keuangan  (Nordiawan,  2018).  LKPD  menjabarkan  kemampuan  daerah  mengelola keuangannya yang tercermin dari kinerja keuangan daerah. Kinerja individu berarti prestasi, hasil kerja, efisiensi, usaha, prestasi kerja, keterampilan, nilai, keberanian, loyalitas, moral, dan kepemimpinan (Fauzi, 2020). Penyelesaian tujuan pribadi ataupun organisasi merupakan bentuk ekspresi (Sularso & Restianto, 2012).
Merujuk  kasus  Pemda  selaku  organisasi  sektor  publik,  bisa  dikatakan  pencapaian kinerja  keuangan  ialah  hasil  rencana  proyek  serta  kegiatan  yang  dilaksanakan  di  level penyerapan  anggaran  dalam  satu  tahun  anggaran.  Analisis  rasio  keuangan  ialah  metode menghitung  kinerja  keuangan  lewat  APBD  diterbitkan  serta  dijalankan  (Halim  &  Kusufi, 2007b). Dimensi kinerja keuangan meliputi “derajat desentralisasi, rasio kemandirian daerah, ketergantungan  keuangan,  rasio  koherensi,  rasio  efektivitas  dan  efisiensi,  tingkat pertumbuhan  keuangan,  dan  rasio  pemenuhan  utang”  (Sari,  Tjahjono,  &  Turino,  2018). Kinerja keuangan bisa diukur dengan memahami LRA menggambarkan kegiatan keuangan kabupaten sebagai bukti kepatuhan kabupaten pada APBD.
Kota Parepare berhasil mempertahankan “predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 oleh BPK. Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe bersama Wakil Wali Kota Parepare H Pangerang Rahim serta Ketua DPRD Kota Parepare, Hj Andi Nurhatina menerima LHP di Kantor BPK
Sulawesi  Selatan,  Kota  Makassar”.  Kota  Parepare  berhasil  meraih  WTP  untuk  keenam kalinya sejak 2015 hingga 2021 di era pemerintahan Taufan Pawe.
Prestasi  Kota  Parepare  menjadi  fokus research karena  selama  periode  2015-2021, Pemerintah Kota Pare-Pare berhasil mempertahankan opini WTP selama 6 kali berturut-turut dari BPK RI. Hasil ini jadi pendorong kajian, karena banyak terjadi selama periode ini dan tentunya  berefek  ke  realisasi  kegiatan  serta  akuntabilitas  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah,  tapi  Pemkot  Pare-Pare  bisa  mempertahankan  WTP,  meskipun  pengelolaan keuangannya tergantung transfer dana. Diharapkan penelitian ini bisa memberi kontribusi ke perkembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya di bidang terkait akuntansi keuangan daerah, dan menjadi referensi literatur untuk penelitian selanjutnya.
Perencanaan  keuangan  organisasi  melibatkan  pengembangan  rencana  kerja  untuk periode tertentu, yang dinyatakan di satuan moneter yang disebut anggaran (Mahsun, 2019). Sebelumnya  telah  dikemukakan  bahwa  anggaran  mencakup  prakiraan  kegiatan  yang direncanakan oleh organisasi yang akan dilakukan di masa mendatang  (Permanasari & Al- azhar, 2015). APBD mengacu pada “Undang-undang Pemerintahan Daerah”, meliputi semua penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam bidang utama tempat pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan.
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  digunakan  sebagai  wadah mempertanggungjawabkan  kinerja  keuangan  Pemda  kepada  masyarakat  (Kartoprawiro  & Susanto, 2018). Setiap tahun, BPK RI memeriksa LKPD serta memberikan opini. Dikatakan laporan keuangan berkualitas dan wajar apabila opini yang diberikan adalah WTP.
Kinerja secara singkat bisa berarti sebagai prestasi dan visi organisasi, level pencapaian visi serta misi organisasi, serta level pencapaian pelaksanaan tugas yang sesuai dengan situasi sebenarna (Maisyuri, 2017). Kinerja fiskal daerah hakekatnya terdiri dari kemampuan daerah mencari sumber pendapatan yang diperlukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan  masyarakat,  serta  kelangsungan  pembangunan,  hingga  tak  tergantung  transfer pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk mengelola keuangannya sesuai dengan aturan (Tarmizi, Khairudin, & Jayadi, 2014). Jika ada kesenjangan tujuan serta pencapaian  anggaran,  evaluasi  pencapaian  indikator  kinerja  yang  tidak  dapat  digunakan, efektivitas program, efisiensi biaya, dan kewajaran dan keadilan (Puspitasari, 2013).
Optimisasi penggunaan PAD dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan daerah dalam membangun diri secara mandiri, yang dikenal rasio derajat desentralisasi (Marlianita & Saleh, 2020). Untuk menghitung derajat desentralisasi, perbandingan antara PAD dan total penghasilan  di  APBD  dihitung.  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  adalah capability Pemda membiayai pengeluaran daerah dengan mengukur seberapa besar  andil Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terhadap financial  source dari  eksternal  pemerintah  daerah.  Rasio  ini dihitung  memakai  perbandingan  proporsi  PAD  dengan  pendapatan  daerah  dari  transfer (Rante, Mire, & Paminto, 2017).
Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  Indikator  Ketergantungan  Fiskal  Daerah mencerminkan besaran ketergantungan Pemda pada bantuan keuangan eksternal, termasuk dari  pemerintah  pusat  serta  provinsi.  Perhitungan  rasio  ini  didasarkan  perbandingan pendapatan transfer dari pemerintah daerah. Makin tinggi rasio, makin besar ketergantungan Pemda ke pemerintah pusat serta provinsi. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD perbandingan
antara  kemampuan  Pemda  menjalankan  PAD  direncanakan  memakai  target  yang  ada dinamakan  tingkat  efektivitas  dan  diukur  terhadap  potensi  riil  daerah.  Sedangkan  tingkat efisiensi  merupakan  level  kemampuan  suatu  daerah  dalam  melaksanakan  rencana pendapatan  daerah  sesuai  prinsip  disiplin  sehingga  setiap  pengeluaran  bisa  menyisakan anggaran (Suranta, Perdana, & Syafiqurrahman, 2017).
Rasio Efisiensi Belanja perbandingan efisiensi belanja mencerminkan kinerja belanja dibandingkan dengan anggaran yang dimaksudkan. Rasio ini dapat digunakan untuk menilai penghematan anggaran pemerintah. Pemda dianggap sudah mengefisiensi anggaran apabila tingkat  efisiensinya  di  bawah  100%.  Sebaliknya,  jika  levelnya  tinggi,  itu  menandakan pemborosan dana anggaran.

## Metode Penelitian
Penelitian  deskriptif  memakai  pendekatan  kuantitatif  dilakukan  dengan  tujuan memberikan  gambaran  yang  terstruktur,  tepat,  berdasarkan  fakta,  dan  karakteristik kelompok populasi tertentu (Yusuf, 2016). Desain penelitian umumnya bersifat deskriptif kuantitatif dan didasarkan pada kesadaran sistematis untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan  langkah-langkah  penelitian  yang  sesuai  dengan  data  kuantitatif  yang  ada. Penelitian  berfokus  BPKAD  Kota  Pare-Pare  selaku  penyedia  data.  Alasan research ini memakai fokus Kota Pare-Pare karena mendapatkan WTP 6 kali dari BPK RI.
Informasi yang dipakai di studi ini didapat dari Laporan Realisasi Anggaran yang ada dalam Laporan Keuangan dan Pelaporan Daerah Pemerintah Kota Parepare. Sementara itu, metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  telaah  pustaka  pada  situs  web resmi  Pemda  kota  Parepare  serta  menghimpun  informasi  dari  banyak  sumber  relevan dengan  referensi  di  penelitian.  Temuan  literatur  yang  berhasil  dikumpulkan  disusun, diproses,  dianalisa  serta  disajikan  berbentuk  ringkasan  tertulis  dari  hasil  penelitian. Tahapan analisis rasio keuangan, yakni:
1. Mengukur derajat desentralisasi memakai rumus sebagai berikut:

## Sumber: Mahmudi (2007: 128)
Nilai rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan Pemda yang lebih tinggi melaksanakan desentralisasi.
T abel 1 Kriteria Penilaian Tingkat Kemandirian Desentralisasi Fiskal
2. Mengukur rasio kemandirian keuangan daerah rumus yakni:
Nilai rasio tinggi memperlihatkan makin tinggi kemandirian keuangan Pemda. Berikut kriteria yang digunakan menentukan level kemandirian keuangan suatu daerah :
Tabel 2 Standar kemandirian dan Pola Hubungan
Sumber : Halim, 2004.
3. Menghitung rasio efektivitas dan efisiensi PAD memakai rumus:

## Rasio Efektifitas PAD= Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD
Kemampuan  mendapat  PAD   dikelompokkan  efektif  ketika  rasio  ini   menggapai minimal 1 ataupun 100%, nilai rasio makin tinggi makin baik.
Tabel 3 Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah
Sumber: Mahmudi (2007: 129)
Rasio Efisiensi PAD= Biaya Pemerolehan PAD Realisasi PAD
Sumber: Mahmudi (2007: 129)
Efisiensi  diklasifikasikan  ketika  tingkat  pencapaiannya  <  100%,  nilai  rasio  rendah makin        baik.
Tabel 4 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

## Sumber : (Mahmudi, 2016)
4. Menghitung  rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  memakai rumus:

## Rasio Ketergantungan Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah
Sumber: Mahmudi (2007: 128)
Nilai rasio makin tinggi, makin tinggi pula, semakin tergantung Pemda pada pemerintah pusat ataupun provinsi.
Tabel 5 Kriteria penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah
Sumber : Tim Litbang Degdagri – Fisipol UGM (2010).
5. Menghitung rasio efisiensi belanja dengan formulasi:

## Rasio Efisiensi Belanja = Realisasi Belanja Anggaran Belanja
Sumber: Mahmudi (2007: 152)
Pemda  dianggap  menerapkan  efisiensi  anggaran  jika  tingkat  efisiensinya  <  100%. Nilai rasio yang lebih rendah lebih baik.

## Hasil dan Pembahasan
A. Gambaran Umum APBD dan PDRB Kota Pare-Pare
APBD  adalah  rencana  keuangan  Pemda  yang  meliputi  komponen  pendapatan, belanja,  serta  pendanaan.  Berbagai  pemangku  kepentingan  terlibat  dalam  proses penyusunan APBD dan  memberi pertimbangan beragam aspek misalnya “visi serta misi kepala daerah, aspirasi masyarakat,  serta kondisi ekonomi”. PAD Kota Pare-Pare paling tinggi tahun 2020 yakni Rp. 161.232.039.033,81,- dan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp. 134.343.383.709,76,-. Belanja daerah paling tinggi dikeluarkan Pemerintah Kota Pare- Pare tahun 2019 sejumlah Rp.922.493.643.546,33,- dan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp. 789.414.439.797,22,-.

## B. Hasil Analisa Data Rasio Keuangan
1. Derajat Desentralisasi
Tabel 6 Derajat Desentralisasi
Perhitungan nilai desentralisasi dapat disandarkan perbandingan PAD dengan total pendapatan daerah. Derajat desentralisasi 16,63% berarti kontribusi pendapatan utama  daerah  16,63%  dari  total  pendapatan  daerah,  hingga  PAD  Pemerintah  Kota Pare-Pare  tahun  anggaran  2018-2020  kurang  memberikan  kontribusi  terhadap  total pendapatan  daerahnya.  Hal  ini  disebabkan  tingginya  transfer  penerimaan  dari pemerintah pusat/negara bagian, khususnya DAK.

## 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

## Tabel 7 Kemandirian Keuangan Daerah
Perhitungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah disandarkan perbandingan PAD memakai total dana ditransfer, termasuk dukungan dan jaminan dari pemerintah pusat  dan  negara  bagian.  Hasilnya,  terungkap  bahwa  tingkat  kemandirian  ekonomi daerah Kota Parepare rata-rata 20,03% dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Paul dan Kenneth dalam Puspitasari (2013), rasio tersebut adalah 20,03% yang berarti tingkat kemandirian keuangan Kota Pare-Pare masuk kelompok rendah serta instruktif. Pola hubungan pendampingan sedemikian rupa sehingga peran pemerintah pusat ataupun provinsi  lebih  dominan  dibanding  kemandirian  Pemda.  Kota  Pare-Pare  memiliki kemandirian  finansial  yang  sangat  rendah  sebab  mengandalkan  dukungan  dari pemerintah pusat dan negara bagian dalam bentuk pendapatan transfer.

## 3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

## Tabel 8 Efektivitas PAD

## Tabel 9 Efisiensi PAD
Kemampuan Pemda menggapai PAD sesuai tujuan yang sudah diputuskan ialah bentuk rasio efisiensi. Rasio efektivitas tinggi memperlihatkan peningkatan kapasitas daerah serta rasio rendah memperlihatkan penurunan kemampuan daerah menjalankan PAD.
Dari tabel di atas terlihat rata-rata angka efektif PAD kota Parepare tahun 2018- 2020 sebesar 96,57% yaitu kurang dari 1 atau 100. Pemerintah daerah dapat dikatakan sangat efektif mencapai target penerimaan PAD (Mahmudi, 2007: 129).
Tahun 2018-2020, rata-rata tingkat efisiensi PAD Kota Parepare sebesar 20,60%. Hal ini menunjukkan  bahwa  Pemda  Kota  Parepare  mengumpulkan  PAD  dengan  sangat  efisien, ditandai kecenderungan dibawah 100% (Mahmudi, 2007: 129). Artinya, Kota Parepare dapat menghimpun PAD dengan cost relatif kecil dan dengan hasil optimal.

## 4. Rasio Ketergantungan Daerah

## Tabel 10 Ketergantungan Daerah
Bisa  diuraikan  sebagian  besar  dari  total  pendapatan  kabupaten  yang  didapat  Kota Parepare dari transfer pemerintah pusat misalnya dana perimbangan serta pendapatan lain, serta transfer provinsi misalnya bagi hasil pajak dll. Oleh karena itu, Kota Parepare sangat bergantung  pada  pemerintah  pusat  dan  negara  bagian  untuk  menghasilkan  pendapatan daerah,  dan  ketergantungan  Kota  Parepare  pada  pemerintah  pusat  serta  provinsi  sangat tinggi.

## 5. Rasio Efisiensi Belanja

## Tabel 11 Efisiensi Belanja
Pengeluaran  rata-rata  untuk  periode  2018-2020  adalah  94,06%.  Tingkat  efisiensi belanja rata-rata Kota Pare-Pare tahun 2018-2020 adalah 93,10%, sehingga bisa dinyatakan efisien pada pelaksanaan anggaran belanja (Mahmudi, 2007: 152).

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  derajat  desentralisasi  sebesar  16,63%  berarti PAD  Kota  Pare-Pare  tidak  memberi  kontribusi  besar  pada  total  pendapatan  daerah  pada tahun  anggaran  2018-2020,  dan  rasio  kemandirian  keuangan  Kota  Pare-Pare  pada  tahun anggaran 2018-2020. daerah pada tahun 2018-2020 rata-rata rasio mandiri sebesar 20,03%. Artinya  tingkat  kemandirian  keuangan  Pemkot  Parepare  sangat  rendah,  dengan  pola pembinaan  maka  rasio  efektivitas  PAD  Pemkot  Pare-Pare  tahun  anggaran  2018-2020 sebesar  96,57%  yaitu  <1  atau  100,  sehingga  dapat  menjelaskan  Pemkot  Pare-Pare  dapat tergolong sangat efektif dalam memenuhi target penerimaan PAD.
Rasio  efisiensi  PAD  rata-rata  Kota  Pare-Pare  tahun  anggaran  2018-2020  adalah sebesar 20,60%, hal ini mencerminkan kinerja Pemkot Pare-Pare dalam menghimpun PAD sangat Valid. Ditandai trend rasio di bawah 100%. Kotamadya Pare-Pare sangat tinggi baik pemerintah pusat maupun provinsi. Mencapai rata-rata pengeluaran sebesar 94,06% pada tahun 2018-2020. Dengan tingkat efisiensi belanja rata-rata 93,10% untuk tahun anggaran 2018-2020,  DPRD  Kota  Pare-Pare  dapat  dikatakan  efisien  dalam  mencapai  anggaran belanja.

## BLIBLIOGRAFI
Fauzi, Akhmad. (2020). Manajemen Kinerja . Airlangga university press.
Halim, Abdul, & Kusufi, M. S. (2007a). _" Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah". _Jakarta: Salemba Empat. Manajemen Dan Akuntansi , 169 .
Halim, Abdul, & Kusufi, Muhammad Syam. (2007b). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat .
Kartoprawiro,  Sardio,  &  Susanto,  Yohanes.  (2018).  Analisis  Terhadap  Kinerja  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya , 16 (1), 1–14.
Mahsun, M. (2019). _" Konsep Dasar Penganggaran: Penganggaran Sektor Publik .
Maisyuri,  Maisyuri.  (2017).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kota Lhokseumawe. Jurnal Visioner & Strategis , 6 (1).
Marlianita,  Yulistiani,  &  Saleh,  Suji  Abdullah.  (2020).  Pengaruh  Rasio  Derajat Desentralisasi,  Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah,  dan  Rasio  Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. Indonesian Accounting Research Journal , 1 (1), 25–35.
Nordiawan, Deddi. (2018). _" Akuntansi Pemerintahan". _Jakarta: Salemba Empat .
Permanasari,  Intan,  &  Al-azhar,  A.  (2015).  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran,  Komitmen Organisasi,  Penekanan  Anggaran,  Locus  Of  Control,  Dan  Kohesivitas  Kelompok Terhadap  Timbulnya  Kesenjangan  Anggaran  Pada  SKPD  Pemerintah  Provinsi  Riau. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi , 1 (2), 1–15.
Puspitasari,  AyuFebriyanti.  (2013). Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011 . Universitas Brawijaya.
Putera,  Roni  Ekha.  (2016).  Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  transparan  di  Kabupaten Tanah  Datar  dalam  melaksanakan  desentralisasi  fiskal. Sosiohumaniora , 18 (3),  253– 262.
Rante,  Aris,  Mire,  Muhammad  Saleh,  &  Paminto,  Ardi.  (2017).  Analisis  kemandirian keuangan daerah. Inovasi , 13 (2), 78–89.
Sari,  Rida  Perwita,  Tjahjono,  Hurip,  &  Turino,  Turino.  (2018).  Analysis  of  Financial Performance in Public Sector. Journal of Accounting and Strategic Finance , 1 (1), 82– 90.
Sularso, Havid, & Restianto, Yanuar E. (2012). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi , 1 (2).
Suranta,  Sri,  Perdana,  Halim  Dedy,  &  Syafiqurrahman,  M.  (2017).  Analisis  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Jurnal Akuntansi , 5 (2), 111–124.
Tarmizi, Rosmiaty, Khairudin, Khairudin, & Jayadi, Ayu. (2014). Analisis kinerja keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  sebelum  dan  setelah  memperoleh  opini WTP. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 5 (2).
Yusuf,  A.  Muri.  (2016). Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  &  penelitian  gabungan . Prenada Media.

## Copyright holder:
Yuliana Resca, Agus Munandar (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: