JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 10 No. 1 (2023), 17-36; DOI: 10.31942/iq.v10i1.8508/, ISSN: 2303-3223/2621-640X
Page | 17
Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak dan Hadlanah
Kholid Masyhari,  Akhmad Nurasikin
Universitas Wahid Hasyim Semarang masyhari_kholid@unwahas.ac.id,  asikinnur12@gmail.com

## Abstract
The  most  common  case  in  Religious  Courts  (PA)  is  talak,  often  known  as  divorce.  In 2007, the Semarang Religious Courts registered 1,080 divorce cases, both divorced and litigated.  The  authors  divide  the  above  cases  into  two  categories:  divorce  (talak),  in which the decision requires the husband to pay the child's living expenses until the child is  an  adult,  as  mandated  by  the  law,  and  the  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI),  and litigation,  in  which  the  verdict  only  mentions  hadlanah  rights  without  supporting children,  despite  the  couple's  blessing  with  children.  The  investigation  of  the  PA's judgment on talak divorce seeks to determine if the condemnation decision requires the husband to pay a certain amount of maintenance to the kid up to the adult child who is now supported by his ex-wife. So, what can the ex-wife do to obtain the child's rights? According to research on talak divorce rulings, many husbands defied the PA decision that was inkracht (permanent legal force). The decision is carried out by 46.67% of men, while  the  remaining  53.33%  of  spouses  never  provide  for  their  children  at  all.  The author observes that (the litigants'-wife) has a permanent job and can support children whose rights (hadlanah) are on them on average.
Keywords : Implementation; Religious Court Decisions; Child Support; Hadlanah

## Abstrak
Talak atau yang lebih dikenal dengan cerai adalah kasus yang paling banyak terjadi di Pengadilan  Agama  (PA).  Tahun  2007  Pengadilan  Agama  (PA)  Semarang  mencatat sebanyak 1.080  kasus  perceraian baik cerai talak maupun cerai  gugat.  Dari sejumlah kasus di atas penulis mengelompokkan menjadi dua bagian, pertama cerai talak yang amar  putusannya  mewajibkan  suami  membayar  biaya  nafkah  anak  sampai  anak tersebut  dewasa  sebagaimana  amanah  undang-undang  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI),  ke-dua  putusan  cerai  gugat  yang  amar  putusannya  hanya  menyebutkan  hak hadlanah  saja  tanpa  disertai  nafkah  anak  meski  pasangan  tersebut  telah  dikaruniai anak. Tujuan dari penelitian putusan PA tentang cerai talak adalah untuk mengetahui apakah putusan yang amar condemnaturnya mewajibkan suami membayar sejumlah nafkah kepada anak sampai dengan anak dewasa yang sekarang ini hadlanahnya ada pada mantan istri dibayarkan atau tidak. Lalu upaya apa yang dapat dilakukan mantan istri tersebut untuk mendapatkan hak anak tersebut. Penelitian dari putusan cerai talak menunjukkan  ternyata  banyak  suami  yang  inkar  kepada  putusan  PA  yang  sudah inkracht  (berkekuatan  hukum  tetap).  Suami  yang  melaksanakan  putusan  sebanyak 46,67 % sedang sisanya 53,33 % suami tidak pernah memberi nafkah anak sama sekali. Penulis  melihat  bahwa  rata-rata  (Para  Penggugat-istri)  telah  mempunyai  pekerjaan tetap dan dapat menghidupi anak-anak yang hak (hadlanah) pemeliharaannya ada pada mereka.
Kata kunci : Implementasi; Putusan Pengadilan Agama; Nafkah Anak; Hadlanah
Received: 2023-05-23 Accepted: 2023-06-15
Published: 2023-06-20

## Kholid Masyhari, Akhmad Nurasikin

## Page | 18

## Pendahuluan
Pada awalnya Islam menghendaki perkawinan itu kekal adanya, kecuali dengan sebab maut diantara mereka. Itulah sebabnya dalam perkawinan tidak disahkan  perkawinan  untuk  sekedar  bersenang-senang  yang  terbatas waktunya (sementara) yang disebut nikah mut’ah. Namun Islam tidak mengikat mati  sebuah  perkawinan  tetapi  tidak  pula  mempermudah  talak  atau perceraian.  Perjalanan  sebuah  rumah  tangga  pasangan  suami  istri  kadang- kadang tidak mampu menjaga keutuhan dan kelangsungan rumah tangganya.
Akibat dari rapuhnya pertahanan rumah tangga, hilangnya kepercayaan antara suami istri, percekcokan yang tidak kunjung selesai, 1 pada puncaknya mereka terpaksa harus merelakan rumah tangganya berantakan dan berakhir dengan sebuah perceraian.
Cerai  yang  dalam  istilah  fikih  disebut  dengan  talak. 2 Ketika  pasangan suami istri telah bercerai maka di antara mereka sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, namun akibat dari perceraian itu suami harus memberi mut’ah , maskan dan kiswah selama  masa iddah ,  melunasi  mahar yang  masih  terhutang  dan  bila  mempunyai  anak  maka  dia  harus  memberi biaya hadlanah untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun. Agama  menegaskan,  bahwa  perceraian  bukanlah  satu-satunya  jalan  terbaik yang  bisa  ditempuh  dan  dipertegas  dengan  hadits  Rasulullah  yang menyatakan bahwa: ”Sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)”. 3
Ketika terjadi persengketaan dan pertentangan antara suami istri maka tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga tidak ada jalan keluar  yang pasti. Berkenaan  dengan  ini  ada  tiga  cara  atau  proses  dalam  menyelesaikan persengketaan  dan  pertentangan  diantara  mereka.  Pertama,  dilakukan  oleh
_______________
1 Alex  Kusmardani  et  al.,  “Faktor-Faktor  Penyebab  Perceraian  dalam  Perspektif  Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam dan Realita Sosial,” Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 3, No. 3 (2022): 176, https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168.
2 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab , 1st ed. (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 163.
3 Abi Sulaiman bin Asy’ab al-Syajstani Dawud, Sunan Abi Dawuud (Semarang: Toha Putra, n.d.) hlm. 500.
Page | 19
kedua belah pihak secara sukarela. 4 Kedua, dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara. Ketiga, dilakukan secara  paksa  kepada  kedua  belah  pihak  oleh  kekuasaan  masyarakat  atau kekuasaan negara. 5
Pada  dasarnya  Undang-Undang  No.1/1974  tentang  perkawinan maupun Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama mempersulit perceraian.  Hal  itu  bisa  dilihat  dalam  pasal  65  Undang-Undang  Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: ”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 6 Berbeda dengan konsep fikih yang menegaskan bila kalimat talak sudah diucapkan oleh suami kepada istri disertai dengan  niat  menceraikan  maka  jatuhlah  talaknya, 7 tanpa  harus  menunggu putusan  sidang  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap (inkracht) . Logikanya meskipun suami sudah mengucapkan talak berapa kalipun di luar sidang Pengadilan, secara undang-undang belum pernah terjadi perceraian. 8
Secara  tegas  Undang-Undang  Perkawinan  menjelaskan:  ”Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat  hidup  rukun  sebagai  suami  istri”  (Pasal  39  ayat  2).  Namun  ketika Pengadilan  sudah  menetapkan  putusnya  hubungan  suami  istri  berdasarkan alasan-alasan  mendasar  yang  dijadikan  pertimbangan  maka  ada  beberapa konsekuensi yang menjadi akibat dari perceraian tersebut. Apabila perceraian tersebut karena cerai talak maka mantan suami wajib: (a)  Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul ; (b)  Memberi  nafkah, maskan dan kiswah _______________
4 Linda Fitria, Neviyarni Neviyarni, and Yarmis Syukur, “Peran Konseling Keluarga  dalam Mencegah  Perceraian,” Ristekdik :  Jurnal  Bimbingan  dan  Konseling 6,  No.  1  (2021):  58, https://doi.org/10.31604/ristekdik.2021.v6i1.58-63.
5 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996) hlm. 11.
6 Siti Dewi Kartika, “Mediasi Di BP4 dalam Mencegah Perceraian,” Jurnal Ulumul Syar’i 10, No. 1 (2021): 1–23.
7 Imam  Abi  Bakar  Muhammad  Taqiyyuddin  al-Husaini  Al-Hisni, Kifayatul  Akhyar (Semarang: Toha Putra, n.d.) hlm. 85.
8 Nibras  Syafriani  Manna,  Shinta  Doriza,  and  Maya  Oktaviani,  “Cerai  Gugat:  Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia,” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora 6, No. 1 (2021): 11, https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443.
Kholid Masyhari, Akhmad Nurasikin
Page | 20 (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah , kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
(c)  Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya  dan  separuh  apabila qabla al-dukhul ; (d)   Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan termasuk di dalamnya  biaya  pendidikan)  untuk  anak  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun. 9
Bagi  pasangan  suami  istri  yang  sudah  dikaruniai  keturunan  maka korban dan yang mendapatkan imbas langsung dari perbuatan kedua orang tuanya  adalah  anak.  Anak-anak  itu  harus  kehilangan  kasih  sayang  kedua orangtuanya, 10 kehilangan  figur  bapak  ibunya  karena  mereka  harus  segera berpisah  dan  yang  lebih  mengenaskan  dan  memprihatinkan  adalah  mereka harus  khawatir  kehilangan  masa  depannya  karena  mereka  harus  kehilangan salah satu yang menanggung biaya kehidupan mereka. 11 Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas maka agama maupun undang-undang hukum positif Indonesia,  baik  melalui  Undang-Undang  No.  1/1974  tentang  Perkawinan maupun  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  mengatur  apa  dan  siapa  saja  yang berhak  mengasuh,  merawat  dan  membiayai  seluruh  nafkah  anak  setelah perceraian diputus-tetapkan oleh Pengadilan Agama.
Pemeliharaan anak dalam bahasa fiqih disebut dengan hadlanah . 12 As- Shan’ani memberikan pengertian bahwa hadlanah ialah memelihara seorang anak  yang  tidak  bisa  mandiri,  mendidik  dan  memeliharanya  untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madlarat  kepadanya. 13 Dapat  diambil  pemahaman  bahwa  anak  yang ditinggalkan salah satu orang tuanya karena perceraian bila ia masih dibawah
_______________
9 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , hlm. 149.
10 Fitriyani Lie et al., “Tumbuh Kembang Anak Broken Home,” Jurnal Pelita PAUD 4, No. 1
(2019): 114–23, https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i1.841.
11 Almaida  Kusuma  Wardani,  Fendi  Suhariadi,  and  Rini  Sugiarti,  “Dampak  Perceraian Terhadap Perilaku Sosial Anak,” Kewarganegaraan 6, No. 2 (2022): 2684–90.
12 Nurfitriani, “Konsep Al-Qur’an dan Hadis Tentang Radha’ah dan Hadhanah Perspektif Gender,” Jurnal  Pemikiran  Syariah  dan  Hukum 6,  No.  1.772  (2022):  51–70, https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/105.
13 Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, and Gilang Rizki Aji Putra, “Hak Asuh Anak  dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I 8, No. 1 (2021): 279– 96, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19388.
Page | 21
21  tahun  maka  ia  berhak  mendapatkan  nafkah  kehidupan  kesehariannya termasuk  dalam  nafkah  pemeliharaan  anak  meliputi  berbagai  hal  mulai masalah  ekonomi,  pendidikan  dan  segala  sesuatu  yang  menjadi  kebutuhan anak. 14
Konsep hadlanah diterjemahkan  dalam  Undang-Undang  No.  1/1974 maupun Kompilasi Hukum Islam dengan istilah pemeliharaan anak. Ketentuan itu  misalnya  dapat  dilihat  pada  pasal  41  Undang-Undang  No.  1/1974 menyatakan  bahwa  akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian:  a)  Baik bapak  maupun  ibu  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak  bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak  pengadilan  memberi keputusannya;  b)  Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu,  bilamana  dalam kenyataan bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c)  Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk dapat memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istri. 15
Sebagai  perbandingan  Kompilasi  Hukum  Islam  mengaturnya  secara lebih  rinci  pemeliharaan  anak  setelah  perceraian  dalam  pasal  105  dalam  hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya;  b)  Pemeliharaan  anak  yang  sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai  pemegang  hak  pemeliharaannya;  c)  Biaya  pemeliharaan  ditanggung oleh ayahnya. 16
_______________
14 Nurfitriani, “Konsep Al-Qur’an Dan Hadis Tentang Radha’ah dan Hadhanah Perspektif Gender,” Jurnal  Pemikiran  Syariah  dan  Hukum 6,  No.  1.772  (2022):  51–70, https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/105.
15 Dhiauddin Tanjung, Mhd Yadi Harahap, and Fadlan Fuadi, “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan ( Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam  ),” Al  Mashlahah:  Jurnal  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial  Islam 9,  No.  2  (2019):  581–600, https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060.
16 Syamsul Aswandi  Darlis, “Hak Asuh Anak dibawah Umur diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian  Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,” Qaimuddin:
Kholid Masyhari, Akhmad Nurasikin
Page | 22
Pengadilan Agama dengan kewenangannya akan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara para  pihak. Pengadilan hanya akan memutuskan apa  yang  menjadi  gugatan  penggugat  atau  pemohon.  Jika  gugatan  hanya masalah perceraian maka Pengadilan Agama  hanya akan  mengabulkan atau menolak  gugatan  atau  permohonan  tersebut,  tanpa  harus  memutus  dan menentukan  nafkah  anak,  siapa  yang  akan  merawatnya,  pembagian  harta gono  gini  ataupun  yang  lain,  hal  ini  disebabkan  Pengadilan  Agama  hanya diberikan kewenangan untuk menjawab dan memutuskan apa yang dimohon oleh para pihak. Meskipun Pengadilan Agama juga mempunyai kewenangan dan kekuasaan lain dalam hal menentukan putusan (ex officio) . 17
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  lebih  jauh  apakah  putusan Pengadilan  Agama  Semarang  yang  berkekuatan  hukum  tetap  dan menetapkan  sang  ayah  untuk  membayar  nafkah  anak  sebelum  dewasa tersebut  benar-benar  dibayarkan  di  tingkat  realitas  kehidupan,  jenis-jenis gugatan yang menetapkan ayah harus membayar nafkah anak dan upaya yang dapat dilakukan oleh mantan istri apabila putusan yang berkekuatan hukum tetap  yang  mencantumkan  diktum  biaya  nafkah  anak  tersebut  tidak dibayarkan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya adalah termasuk dalam kategori penelitian Field  Research (penelitian  lapangan),  yakni  penelitian  yang mengungkap  sumber  data  lewat  subjek  penelitian  langsung  di  lapangan. 18
Sedang bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni penelitian  yang  berusaha  memaparkan  data-data  tentang  suatu  hal  atau masalah  dengan  analisa  dan  interpretasi. 19 Lebih  jauh  penelitian  ini  juga
_______________ Contitutional Law Review 2, No. 1 (2022): 24–34, https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/qaimuddin/article/view/4469/1962.
17 Nasrullah, “Legalitas Permohonan Hak Asuh Anak Oleh Selain Pihak Keluarga Melalui Pengadilan  Agama,” Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  Keluarga 12,  no.  2  (2020):  135–52, https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.
18 Muslim Muslim, “Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian Dalam  Ilmu  Komunikasi,” Media  Bahasa,  Sastra  dan  Budaya  Wahana 1,  No.  10  (2018):  77–85, https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654.
19 Sutrisno Hadi, Metodologi Research , 4th ed. (Yogyakarta: Andi Offset, 1990) hlm. 9.
Page | 23
termasuk dalam penelitian case studies (studi kasus) yakni sebuah penelitian yang ingin menggambarkan sebuah kasus yang terjadi dalam masyarakat. 20
Menurut  M  Atho  Mudzhar  penelitian case  studies sebagaimana dilakukan  di  beberapa  Fakultas  Hukum  di  Amerika  Serikat  seperti  Fakultas Hukum  Stanford  University  dan  Sanfransisco  mempunyai  kelebihan  karena sifatnya  yang  utuh  sebagai  suatu  persoalan  hukum  dengan  segala  jenis keterkaitannya dengan masalah-masalah di luar hukum. Selain itu metode ini juga  memberi  kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  melakukan  kajian sinkronisasi  hukum  dari  berbagai  peraturan  perundang-undangan  mengenai masalah hukum yang bersangkutan. Lebih dari itu metode case studies juga memberi  kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  melatih  rasa  keadilan  yang harus ditegakkan dalam masyarakat. 21
Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu sumber data primer dan sumber  data  sekunder. 22 Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggali  data dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan masyarakat yang mengalami kasus perceraian dan didaftarkan melalui Pengadilan Agama Kota  Semarang.  Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  analisis  deskriptif  kualitatif.  Tahap  analisis  data  dengan  menelaah seluruh  data  yang  telah  terkumpul  dari  berbagai  sumber,  baik  sumber  data primer maupun data sekunder, 23 mengklarifikasikan seluruh data yang masuk sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti,  menghubungkan  seluruh  data  yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti, menarik kesimpulan dari data yang dianalisis  dengan  memperhatikan  tujuan  penelitian,  kaidah-kaidah  hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
_______________
20 Ahmadi  Riyadi  Ali, Konstruksi  Tradisi  –  Kaum  Muda  NU  Merobek  Tradisi ,  1st  ed. (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2002), hlm. 39.
21 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 25-26.
22 Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,”
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 1, no. 2 (2017): 212, http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179. 23 Rahmadi, Pengantar  Metodologi  Penelitian , Antasari  Press ,  1st  ed.  (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
Kholid Masyhari, Akhmad Nurasikin

## Page | 24

## Hasil dan Pembahasan Penelitian
Secara  lebih  rinci  masalah  perkawinan  di  Pengadilan  Agama Semarang terdiri atas: a) Izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawainan  oleh  PPN,  pembatalan  perkawinan,  kelalaian  atas  kewajiban suami atau istri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak, nafkah  anak  oleh ibu, hak-hak  bekas istri, pengesahan anak, pencabutan kekusaan  orang  tua,  perwalian,  pencabutan  kekusaan  wali,  penunjukkan orang lan sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal usul anak, penetapan kawin campuran, istbat nikah, izin kawin, dispensasi  kawin, wali adhol; b) Kewarisan;  c)  Wasiat;  d)  Hibah;  e)  Wakaf;  f)  Zakat,  Infaq,  Shadaqoh;  g) P3HP/Penetapan Ahli Waris; h) Lain-lain. 24
Putusan  pengadilan  yang  dapat  masuk  dan  dijadikan  subjek penelitian  ialah  putusan  pengadilan  baik  dari  cerai  talak  maupun  cerai gugat  yang  di  dalamnya  terdapat:  a)  Diktum  nafkah  anak,  yakni  putusan yang di dalamnya menghukum suami sebagai pemohon ikrar talak untuk membayar  biaya  nafkah  anak  setiap  bulannya  dengan  kisaran  tertentu sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dalam putusan ini tidak  terdapat  hak hadlanah yakni  siapakah  yang  menurut  pengadilan memegang  hak  asuh  anak  setelah  perceraian  terjadi.  Dari  pemilahan, penulis  menemukan  sebanyak  85  perkara.  b)  Diktum hadlanah ,  yakni putusan  yang  di  dalamnya  terdapat  amar  putusnya  perkawinan  antara Penggugat  (istri)  dan  Tergugat  (suami),  juga  terdapat  diktum  Penggugat adalah  sebagai  pemegang  hak  asuh (hadlanah) terhadap  anak  yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.
Terhadap  salinan  putusan  yang  penulis  kaji,  secara  umum  para pihak berperkara telah memenuhi hukum acara yang berlaku sebagaimana mengajukan permohonan ataupun gugatan ke Pengadilan Agama, sampai kepada  pembuatan  putusan  oleh  majlis  hakim  yang  memimpin  jalannya persidangan. Diantara yang telah dilakukan dan dipenuhi oleh para pihak
_______________
24 Nur  Taufiq  Aswar,  Muslimin  H.  Kara,  “Kedudukan  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia,” Al Azhar: Islamic Law Review 3, No. 1 (2021): 38–48.
Page | 25
adalah mengajukan permohonan ataupun gugatan dengan menyebutkan identitas  para  pihak  mulai  dari  nama,  alamat,  umur,  dan  pekerjaan. Sedangkan  majlis  hakim  juga  telah  memuat  putusan  dengan  memenuhi unsur  yang  terdiri  atas:  kepala  putusan,  identitas  para  pihak, pertimbangan,  amar  dan  penandatanganan.  Hal  tersebut  sebagaimana berdasarkan pasal 183, 184, 187 HIR, pasal 194, 195, 198 Rbg, pasal 4 ayat 1, pasal 23 UU No. 4/1970, pasal 27 Ro dan 61 Rv.
Dari  15  salinan  putusan  cerai  talak,  masing-masing  putusan tersebut  telah  memuat  identitas  para  pihak.  Dalam  kasus  cerai  talak identitas  suami  dalam  salinan  putusan  disebutkan  lebih  dahulu  sebagai “Pemohon”  mengakhirkan  istri  yang  berkedudukan  sebagai  “Termohon”. Bagian  berikutnya  dari  bunyi  putusan  adalah  menyebutkan  “Tentang Duduk  Perkaranya”.  Pada  bagian  ini  salinan  putusan  menceritakan  asal usul  perkara  yang  terjadi  antara  Pemohon  dan  Termohon.  Pada  bagian berikutnya  bunyi  putusan  mencantumkan  “Tentang  Hukumnya”.  Pada bagian  ini  pengadilan  (majlis  hakim)  pada  putusannya  menguraikan peristiwa-peristiwa  serta  bukti-bukti  baik  surat  maupun  saksi  atas kenyataan  yang  terjadi  antara  pasangan  suami  istri  tersebut  dan menghubungkan peristiwa dan kejadian itu dengan bunyi undang-undang yang berlaku sebagai dasar memutus perkara tersebut.
Dari kelima belas (15) putusan cerai talak, disimpulkan bahwa kasus cerai  talak,  majlis  hakim  selalu  memberikan  putusan  kepada  pemohon mengabulkan  keinginan  suami  untuk  menceraikan  istrinya,  menghukum suami  untuk  membayar  sejumlah  nafkah  anak  sebagaimana  diputuskan oleh  majlis  hakim  sampai  anak  tersebut  dewasa  atau  berdiri  sendiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, serta menghukum pemohon untuk membayar  semua  biaya  perkara.  Pada  kasus  putusan  cerai  talak  tidak disebutkan amar hadlanah (hak asuh anak). Hal ini nanti berbeda dengan putusan  cerai  gugat  yang  menyebutkan  amar hadlanah .  Sehingga  dari putusan cerai talak dimungkinkan terjadi perebutan anak tentang siapakah yang  memegang  hak  asuhnya    atau  setidaknya  untuk  mendapatkan  hak asuh anak para pihak yang menginginkan hak hadlanah harus mengajukan permohonan kembali.
Page | 26
Berbeda  dengan  putusan  cerai  talak,  putusan  cerai  gugat  selalu menyebutkan  identitas  istri  terlebih  dahulu  yang  berkedudukan  sebagai “Penggugat”  dan  selanjutnya  baru  menyebutkan  identitas  suami  yang berkedudukan sebagai “Tergugat”. Selebihnya format putusan cerai gugat tidak berbeda  dengan format putusan cerai talak.  Mengabulkan gugatan Penggugat,  menetapkan  jatuh  talak  satu khul’i Tergugat  kepada Penggugat  dengan iwadl Rp.  10.000.  Menetapkan  anak  hasil  perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada pada Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah /pemeliharaannya,  serta  membebankan  kepada  Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.
Dalam putusan cerai gugat umumnya tidak disebutkan amar suami harus  membayar  sejumlah  nafkah  anak  setelah  perceraian.  Terlepas apakah  istri  mengajukan  tuntutan  untuk  pembiayaan  nafkah  anak  atau tidak,  jika  istri  mengajukan  tuntutan  maka  pengadilan  akan mempertimbangkannya  dalam  menjawab  keinginan  istri  tersebut. Demikian  ini  berbeda  dengan  putusan  cerai  talak  yang  amarnya  selalu terdapat  diktum  menghukum  suami  untuk  membayar  nafkah  anak. Padahal  apapun  yang  terjadi  anak  yang  hak  asuhnya  jatuh  pada  ibu tersebut tetap harus mendapatkan pembiayaan hidup dari mantan suami. Hal ini sesuai dengan amanat ketentuan pasal 41 UU. No. 1/1974 bahwa akibat  putusnya  perkawinan  maka  bapak  dan  ibu  mempunyai  kewajiban: a)  Memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak- anak  Pengadilan  memberi  keputusannya;  b)  Bapak  bertanggung  jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban tersebut,  Pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya tersebut; c) Diktum (Amar) Putusan Cerai Talak dan Cerai Gugat.
Page | 27
Hal  terpenting  dalam  sebuah  putusan  adalah  diktum  atau  yang lazim disebut amar putusan. 25 Sebab dari diktum atau amar putusan itulah Pemohon  maupun  Penggugat  dapat  mengetahui  apakah  permohonan dan tuntutan yang dituangkan dalam permohonan atau gugatan tersebut dikabulkan  oleh  majlis  hakim  ataukah  tidak.  Amar  putusan  merupakan jawaban yang diberikan oleh majlis hakim terhadap pihak berperkara dan amar  tersebut  bersifat  mengikat  serta  mempunyai  kekuatan  hukum  bagi para pihak. Amar putusan inilah yang nantinya dijadikan landasan hukum untuk  eksekusi  manakala  ada  pihak  yang  ingkar  dan  tidak  mau menjalankan putusan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Secara  umum  putusan  cerai  talak  mempunyai  bentuk  yang seragam  dan  kumulatif.  Bentuk  seragam  amar  putusan  cerai  talak  selalu mencantumkan  diktum  “menghukum  suami  untuk  membayar  kepada Termohon (istri) tiga hal, yakni membayar nafkah mut’ah , iddah dan anak dalam  jumlah  tertentu  sesuai  dengan  keputusan  hakim. 26 Ketiga  nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon tersebut sama sekali tidak  pernah  diminta  oleh  Pemohon  maupun  Termohon  sesuai  dengan ketentuan  pasal  149  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam).  Putusan  juga menyebutkan  mengabulkan  permohonan  Pemohon  (suami)  untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (istri) di hadapan sidang Pengadilan Agama  Semarang.  Ini  berarti  putusan  Pengadilan  Agama  Semarang tentang  cerai  talak  bersifat  kumulatif.  Yakni  putusan  yang  di  dalamnya mengumpulkan  dua  diktum  atau  lebih.  Mengabulkan  permohonan  cerai Pemohond  dan  menghukum  suami  untuk  membayar  sejumlah  nafkah tertentu dan amar ketiga menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.
_______________
25 Asit Defi Indriyani, “Analisis Yuridis Tentang Hadanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama  Kabupaten  Madiun  0646/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Mn),” Al  Syakhsiyyah:  Journal  of  Law  and Family Studies 1, No. 1 (2019): 149–64.
26 Rizki Ananda Soleha and Lalu Hadi Adha, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tingkat  Pertama  terhadap  Perkara  Cerai  Talak  dan  Akibat  Hukumnya  (Studi  Putusan  Nomor 0668/Pdt.G/2020/PA.Bima),” Private Law 2, No. 2 (2022),
https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1121.
Kholid Masyhari, Akhmad Nurasikin
Page | 28
Putusan cerai gugat Pengadilan Agama juga mempunyai kesamaan dengan putusan cerai talak dalam hal kumulatif dan seragamnya putusan. Putusan cerai gugat mempunyai bentuk seragam dalam hal amar putusan yang ditampilkan. Putusan cerai gugat selalu mencantumkan diktum yang sama  antara  satu  putusan  cerai  gugat  dengan  putusan  cerai  gugat  yang lain.  Bunyi  putusan  itu  ialah  mengabulkan  gugatan  Penggugat, menjatuhkan  talak  satu bain  sughro dari  Tergugat  terhadap  Penggugat, menetapkan  anak  hasil  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  berada pada Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah /pemeliharaannya, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Ada juga putusan cerai gugat yang amarnya jarang ditemukan, yakni menghukum Tergugat (suami)  untuk  membayar  biaya  nafkah  anak  yang  hak  pemeliharaannya jatuh kepada Penggugat sebesar jumlah tertentu setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
Putusan yang di dalamnya terdapat amar pembayaran nafkah anak paska perceraian ialah apabila jenis gugatannya cerai talak, namun ketika gugatannya berupa cerai gugat meskipun istri mempunyai anak di bawah umur  maka  amar  putusannya  biasanya  tidak  dicantumkan  nafkah  anak kecuali  dalam  gugatan  tersebut  disebutkan  tuntutan  nafkah  anak. Meskipun  ketika  gugat  cerai  amar  putusannya  tidak  mencantumkan nafkah  anak,  istri  dalam  kesempatan  lain  dapat  menggugat  kembali mantan  suaminya  untuk  membayar  biaya  pemeliharaan  anak  dengan gugatan  tersendiri  di  luar  gugat  cerai.  Putusan  pengadilan  sangat diharapkan  oleh  para  pihak  berperkara,  baik  Penggugat  maupun Tergugat/Pemohon  atau  Termohon.  Karena  dengan  putusan  ini  mereka berharap terjadi penyelesaian permasalahan. Setelah putusan dikeluarkan suami  dan  istri  yang  sedang  berperkara  cerai  gugat  dan  cerai  talak mempunyai  status  yang  jelas.  Demikian  juga  dengan  anak  yang  mereka bawa mulai dari siapa yang merawat dan siapa yang memberikan nafkah paska perceraian.
Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa mantan suami harus membayar  seluruh  biaya hadlanah anak  sebagaimana  ditentukan  oleh majlis hakim lewat putusannya, yang sekarang hak asuhnya ada pada ibu
Page | 29
adalah  jenis  putusan  pengadilan  yang  bersifat  menghukum (Condemnatoir). 27 Artinya  apabila  putusan  ini  tidak  ditaati  oleh  mantan suami  maka  mantan  istri  dapat  mengajukan  permohonan  eksekusi  ke Pengadilan Agama setempat untuk dapat terlaksananya putusan tersebut. bahkan  kalau  perlu  pengadilan  bisa  meminta  bantuan  alat  negara  untuk terlaksananya  putusan  ini.  Dalam  putusan  ini  hakim  selalu  bergantung dengan  pasal  149  KHI  yang  mengatakan  bahwa  bila  suami  berkehendak menceraikan  istri  maka  ia  wajib  membayar mut’ah , nafkah  iddah dan nafkah  anak.  Nafkah  anak  dalam  pembahasan  ini  merupakan  hal  yang amat  penting  digarisbawahi  karena  kelangsungan  kehidupan  anak tergantung  kepada  mantan  sesuai  dengan  ketentuan  Reglemen  Hukum Atjara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan atau H.I.R. pasal 178 ayat (3):  ”Ia  dilarang  akan  menjatuhkan  keputusan  atas  perkara  yang  tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut”.
Berdasarkan  penelitian,  disimpulkan  bahwa  suami  yang  dalam putusan  pengadilan  dihukum  dengan  kewajiban  membayar  biaya  nafkah sampai  anak  dewasa  dengan  kenaikan  10%  tiap  tahunnya  banyak  yang tidak  dilaksanakan  (ditaati).  Data  menunjukkan  prosentase  pelaksanaan putusan nafkah anak sebesar 46,67%, sedang 53,33% sisanya tidak pernah memberi nafkah anak setelah putusan tersebut inkracht .
Tabel 1. Putusan Cerai Talak Yang Ada Diktum Nafkah Anak
No Jumlah Putusan dengan Pengacara Tanpa pengacara 1 15 Putusan cerai talak yang ada diktum nafkah anak 46,67 % ( 7 ) 53,33% ( 8 )
Pada  posisi  ini  mantan  istri  tidak  bisa  berbuat  apa-apa. Ketidakmampuan mantan istri untuk memperjuangkan hak anak-anaknya tersebut karena keengganan mereka berurusan dengan pengadilan. Biaya menjadi  pertimbangan  yang  sangat  dominan,  disamping  mereka  tidak
_______________
27 Aas Tri Ariska and Udin Latif, “Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan  yang Berhadapan  dengan Hukum pada Perkara Cerai Talak  di Pengadilan Agama Sorong,” Muadalah: Jurnal Hukum 2, No. 1 (2022),
https://doi.org/doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654.
Page | 30 optimis  apakah  setelah  diajukan  eksekusi,  putusan  itu  kembali  dapat dilaksanakan. Dengan pertimbangan pekerjaan mantan suami, sifat suami yang suka berbohong.
Demi  terlaksananya  (eksekusi)  putusan  tersebut  ada  wacana  yang berkembang  diantara  pengacara  bahwa  mantan  suami  seharusnya membuat  surat  pernyataan  di  depan  persidangan  yang  isinya  sanggup membayar  sejumlah  nafkah  yang  telah  ditetapkan  oleh  majlis  hakim. Pernyataan ini ditulis dan ditandatangani di atas materai. Pernyataan inilah yang nantinya dapat dijadikan dasar hitam di atas putih oleh mantan istri (Termohon) untuk menagih kewajiban suami membayar biaya nafkah anak maupun nafkah iddah dan mut’ah . Meski dengan surat pernyataan apapun mantan  suami  tetap  tidak  bisa  terkena  hukuman  pidana  ketika  tidak membayar  sejumlah  nafkah  anak  tiap  bulan.  Meskipun  dalam  diktum putusan  ada  pernyataan  kewajiban  membayar  sejumlah  nafkah,  namun jika  mantan  suami  tidak  mempunyai  itikad  baik,  maka  pastilah  ia  tidak akan mematuhi putusan tersebut demikian pula sebaliknya.
Melihat  kepuasan  para  mantan  istri  (Termohon)  terhadap  putusan pengadilan yang mereka terima pada kasus cerai talak mantan istri yang puas  dengan  putusan  pengadilan  sebanyak  60%  sedangkan  40% menganggap  tidak  puas  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah dikeluarkan. Tingkat kepuasaan itu dapat dilihat pada table di bawah ini.

## Tabel 3. Tingkat Kepuasan Mantan Istri (Termohon) terhadap Putusan PA
No Jumlah Putusan
Puas Tidak Puasa 1 15  Putusan  cerai  talak yang ada diktum nafkah anak 60 % ( 9 )
40 %
( 6 )
Jenis putusan Pengadilan Agama yang kedua adalah putusan yang di dalamnya hanya terdapat diktum hadlanah (hak asuh anak) namun tidak ada  diktum  nafkah  anak.  Dalam  putusan  ini  hanya  terdapat  ketentuan siapa  yang  berhak  mengasuh  anak-anak  paska  perceraian.  Namun  tidak ditentukan  suami  harus  membayar  sejumlah  uang  tertentu  untuk kebutuhan  anak.  Padahal  apapun  yang  terjadi  anak-anak  tetap membutuhkan biaya kehidupan karena perceraian orang tuanya. Undang-
Page | 31
Undang  No.  1/1974  tentang  perkawinan  tidak  menentukan  apakah perceraian  itu  atas  inisatif  suami  (cerai  talak)  ataukah  istri  (cerai  gugat). Mereka  tetap  mempunyai  kewajiban  untuk  membesarkan  anak-anaknya dan tanggung jawab ada pada bapaknya. 28
Putusan tersebut sebagaimana penulis teliti adalah semua putusan yang kasus perkaranya berupa  Cerai Gugat (CG). 29 Yakni perceraian yang inisiatifnya  berasal  dari  pihak  istri.  Orang  pedesaan  lebih  mengenal perkara ini dengan istilah rafa’. Dari 15 responden yang diteliti, kasus Cerai Gugat  (CG)  umumnya  diktum  putusannya  hanya  menyebutkan  hak hadlanah (asuh) saja. Jumlah putusan yang hanya menyebut hadlanah saja bila  diprosentase  menjadi  93,33  %  sedang  sisanya  6,67  %  diktum putusannya  disamping  menyebutkan  hak hadlanah juga  menghukum suami untuk membayar sejumlah uang untuk keperluan nafkah anak.
Tabel 4. Sampel Putusan Cerai Gugat PA 2007
No Jumlah Putusan Hadlanah saja Hadlanah dan Nafkah 1 15 93,33 % ( 14 ) 6,67% ( 1 )
Hal ini berbeda dengan diktum putusan Cerai Talak (CT) yang selalu di  dalamnya  menyebutkan  diktum  nafkah  anak  di  setiap  putusannya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke hakim pengadilan mereka mengatakan bahwa  cantolan  hukum  hakim  adalah  pasal  149  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).  Sedangkan  untuk  kasus  Cerai  Gugat  (CG)  tidak  ada  cantolan pasalnya  dalam  undang-undang  dan  istri  tidak  mengajukan  lewat gugatannya.  Di  sisi  yang  lain  majlis  hakim  tentunya  mempertimbangkan permintaan  (petitum)  istri  tersebut.  Putusan  majlis  hakim  berdasar permintaan  penggugat  (istri)  bukan  berdasarkan  salah  satu  pasal/ayat dalam  undang-undang.  Hakim  berpendapat  karena  istri  meminta  lewat gugatannya untuk memberikan nafkah anak, maka majlis memutusaknnya.
_______________
28 Muhammad  Azani  and  Cysillia  Anggraini  Novalis,  “Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan Agama  Mengenai  Pemenuhan  Hak  Nafkah  Anak  Pasca  Perceraian  di  Pengadilan  Agama Pekanbaru,” Jotika Research in Business Law 1, No. 2 (2022): 46–59.
29 Manna, Doriza, and Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia.”
Kholid Masyhari, Akhmad Nurasikin
Page | 32 Dalam  penelitian  penulis  putusan  Cerai  Gugat  (CG)  yang  menyebutkan diktum nafkah anak hanya 6,67 %.
Sedang  apabila  dalam  gugatan  penggugat  (istri)  tidak menyebutkan petitum meminta suami harus membayar nafkah anak maka dapat  dipastikan  dalam  putusannya  hanya  terdapat  diktum hadlanah saja. 30 Hal  demikian  menjadi  alasan  hakim  mengapa  tidak  menyebut diktum  nafkah  anak.  Sesuai  dengan  HIR  (hukum  acara  perdata)  hal tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Reglemen  Hukum  Atjara  di  dalam pemeriksaan  di  muka  Pengadilan  atau  H.I.R.  pasal  178  ayat  (3).  Meski demikian  para  Penggugat  (istri)  menyatakan  kepuasannya  terhadap putusan  pengadilan  80%  dari  responden,  sedang  20%  menyatakan  tidak puas.
Tabel 5. Tingkat Kepuasan Mantan Istri (Penggugat) terhadap Putusan PA
No Jumlah Putusan Puas Tidak Puas 1 15 Putusan cerai Gugat 80 % ( 12 ) 20% ( 3 )
Dalam  kasus  cerai  gugat  umumnya  Penggugat  menggunakan pengacara.  Pengacara  inilah  yang  mewakili  para  penggugat  untuk meyelesaikan  permasalahnnya  di  muka  pengadilan.  Namun  demikian semua pokok-pokok dan materi gugatan yang menentukan adalah pihak penggugat.  Pengacara  hanya  sekedar  menyimpulkan  dan  membuat gugatan  sesuai  dengan  yang  diinginkan  penggugat.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Penggugat yang menggunakan pengacara sebanyak 80% sedang sisanya 20% mereka beracara sendiri di PA.
Tabel 6. Mantan Istri (Penggugat) yang Memakai Bantuan Pengacara
No Jumlah Putusan
Dengan pengacara
Tanpa Pengacara 1 15 Putusan cerai Gugat 80 % ( 12 )
20% ( 3 )
_______________
30 Manna, Doriza, and Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia.”
Page | 33
Alasan  istri  yang  menggunakan  pengacara  karena  mereka  tidak mau  susah  datang  sendiri  ke  pengadilan  untuk  mengikuti  jalannya persidangan,  sebab  sidang  perceraian  bukanlah  sekali  selesai.  Umumnya para  istri  yang  menggugat  cerai  suaminya  adalah  mereka  yang  sudah mempunyai  pekerjaan  yang  lumayan  mapan.  Profesi  mereka  diantaranya Pegawai Negeri Sipil, dokter, karyawan swasta dan lain-lain.
Putusan pengadilan terhadap kasus cerai gugat  yang di dalamnya hanya  terdapat  diktum hadlanah adalah  termasuk  putusan  yang  bersifat konstitutif  yakni  putusan  yang  sifatnya  meniadakan  atau  menciptakan suatu  keadaan  hukum. 31 Dalam  kasus  yang  penulis  teliti  anak  bukanlah sesuatu yang mereka  pertentangkan. Dalam kasus cerai gugat  umumnya hadlanah anak  jatuh  mengikuti  ibunya.  Sebab  usia  perkawinan  mereka yang  masih  muda,  anak  yang  mereka  punyai  belum  bisa  menentukan pilihan  untuk  mengikuti  salah  satu  dari  bapak  maupun  ibunya.  Hakim dalam  hal  memberikan  hak hadlanah pada  ibu  adalah  sebuah  putusan yang  tepat  karena  anak-anak  itu  memang  masih  memerlukan  sentuhan kasih  sayang  dari  ibu  yang  mengandung  dan  melahirkannya.  Namun disinilah  kemudian  mereka  (ibu  dan  anak-anaknya)  harus  menanggung kehidupan  mereka  sendiri.  Kesimpulan  tersebut  penulis  katakan  karena dari  penelitian,  para  mantan  istri  sama  sekali  tidak  mendapat  sokongan dana  dari  mantan  suami  hanya  karena  tidak  ada  diktum  dalam  putusan tersebut yang menghukum untuk membayar nafkah anak.

## Simpulan
Putusan  yang  dikeluarkan  Pengadilan  Agama  sesuai  dengan permohonan dan gugatan yang diajukan oleh para pihak berperkara. Dari 15 putusan  cerai  talak  yang  diteliti,  majlis  selalu  mengabulkan  permohonan Pemohonan  secara  kumulatif.  Amar  itu  berupa  memberikan  ijin  Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Semarang, menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah nafkah baik nafkah mut’ah ,
_______________
31 Ahmad S.Fuadi, Dadin Eka Saputra, and Munajah, “Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim dalam  Perkara  Cerai  Gugat  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama  Martapura  Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp),” Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia  (JPHI) 1,  No.  1  (2020):  71–87, https://doi.org/doi.org/10.51749/jphi.v1i1.21.
Kholid Masyhari, Akhmad Nurasikin
Page | 34 iddah dan anak sampai anak dewasa. Sedang dari 15 putusan cerai gugat yang penulis  teliti,  majlis  juga  tetap  mengabulkan  gugatan  Penggugat  secara kumulatif.  Jawaban  terhadap  gugatan  itu  ialah  majlis  menetapkan  putusan berupa putusnya perkawinan Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) berdasar putusan  Pengadilan,  menyerahkan  anak  hasil  perkawinan  antara  Penggugat dan  Tergugat  kepada  Penggugat  sebagai  pemegang  hak hadlanah nya  dan hanya  satu  putusan  yang  di  dalamnya  terdapat  ada  amar  Tergugat  harus membayar  nafkah  anak  sampai  dewasa  sekaligus  ada  amar  ibu  sebagai pemegang  hak hadlanah .  Di  sinilah  bedanya  putusan  cerai  talak  dan  cerai gugat. Jika dalam cerai talak meskipun istri tidak meminta nafkah anak, pasti majlis hakim akan mencantumkan nafkah tersebut dalam putusan karena ada sandaran hukumnya berupa pasal 149 KHI, sedang dalam cerai gugat jika istri tidak  meminta nafkah  anak  dalam  gugatannya maka hakim  pasti  tidak akan mengabulkan posita tersebut dicantumkan dalam putusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Akademika Pressindo, 1992.
Ahmadi Riyadi Ali. Konstruksi Tradisi – Kaum Muda NU Merobek Tradisi . 1st ed. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2002.
Al-Hisni, Imam Abi Bakar Muhammad Taqiyyuddin al-Husaini. Kifayatul Akhyar .
Semarang: Toha Putra, n.d.
Ariska, Aas Tri, and Udin Latif. “Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan  yang  Berhadapan  dengan Hukum pada Perkara  Cerai  Talak  di  Pengadilan Agama Sorong.” Muadalah:  Jurnal Hukum 2, No. 1 (2022). https://doi.org/doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654.
Asit  Defi  Indriyani.  “Analisis  Yuridis  tentang  Hadanah  (Studi  Kasus  Putusan Pengadilan  Agama  Kabupaten  Madiun  0646/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Mn).” Al Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies 1, No. 1 (2019): 149–64.
Aswar, Muslimin H. Kara, Nur Taufiq. “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian  Perkara  di  Pengadilan  Agama:  Perspektif  Sistem  Hukum Indonesia.” Al Azhar: Islamic Law Review 3, No. 1 (2021): 38–48.
Page | 35
Aulia,  Mohamad Faisal, Nur Afifah,  and Gilang Rizki Aji Putra. “Hak Asuh Anak dalam  Keluarga  Perspektif  Keadilan  Gender.” SALAM:  Jurnal  Sosial  dan Budaya Syar-i 8, No. 1 (2021): 279–96. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19388.
Azani,  Muhammad,  and  Cysillia  Anggraini  Novalis.  “Pelaksanaan  Putusan Pengadilan  Agama  Mengenai  Pemenuhan  Hak  Nafkah  Anak  Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.” Jotika Research in Business Law 1, No. 2 (2022): 46–59.
Cik Hasan Basri. Peradilan Agama di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
Darlis, SyamsulAswandi. “Hak Asuh Anak dibawah Umur diberikan Kepada Ayah Pasca  Perceraian  Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam.” Qaimuddin: Contitutional Law Review 2, No. 1 (2022): 24–34. https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/qaimuddin/article/view/4469/19
62.
Dawud,  Abi  Sulaiman  bin  Asy’ab  al-Syajstani. Sunan  Abi  Dawuud .  Semarang: Toha Putra, n.d.
Fitria, Linda, Neviyarni Neviyarni, and Yarmis Syukur. “Peran Konseling Keluarga dalam Mencegah Perceraian.” Ristekdik : Jurnal Bimbingan Dan Konseling 6,
No. 1 (2021): 58. https://doi.org/10.31604/ristekdik.2021.v6i1.58-63. Kartika, Siti  Dewi. “Mediasi  di BP4  dalam  Mencegah Perceraian.” Jurnal Ulumul Syar’i 10, No. 1 (2021): 1–23. https://doi.org/https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i1.119.
Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe’i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. “Faktor- Faktor  Penyebab  Perceraian  dalam  Perspektif  Hukum  Keluarga  Antar Madzhab Islam dan Realita Sosial.” Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan  Pendidikan 3,  No.  3  (2022):  176.  https://doi.org/10.36418/syntax- imperatif.v3i3.168.
Lie,  Fitriyani,  Pupung  Puspa  Ardini,  Setiyo  Utoyo,  and  Yenti  Juniarti.  “Tumbuh Kembang Anak Broken Home.” Jurnal Pelita PAUD 4, No. 1 (2019): 114–23. https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i1.841.
Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia.” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora 6, No. 1 (2021): 11. https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443.
Mestika  Zed. Metode  Penelitian  Kepustakaan .  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2004.
Kholid Masyhari, Akhmad Nurasikin
Page | 36 Muhammad Jawad Mughniyah. Fiqih Lima Madzhab . 1st ed. Jakarta: Basrie Press, 1994.
Muslim,  Muslim.  “Varian-Varian  Paradigma,  Pendekatan,  Metode,  dan  Jenis Penelitian  dalam  Ilmu  Komunikasi.” Media  Bahasa,  Sastra,  Dan  Budaya Wahana 1, No. 10 (2018): 77–85. https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654.
Nasrullah.  “Legalitas  Permohonan  Hak  Asuh  Anak  oleh  Selain  Pihak  Keluarga melalui  Pengadilan  Agama.” Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  Keluarga 12,  No.  2 (2020): 135–52. https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.
Nurfitriani.  “Konsep  Al-Qur’an  dan  Hadis  Tentang  Radha’ah  dan  Hadhanah Perspektif Gender.” Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 6, No. 1.772 (2022):
51–70. https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/105.
S.Fuadi, Ahmad, Dadin Eka Saputra, and Munajah. “Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Martapura  Nomor  318/Pdt.G/2020/PA.Mtp).” Jurnal  Penegakan  Hukum Indonesia (JPHI) 1, No. 1 (2020): 71–87. https://doi.org/doi.org/10.51749/jphi.v1i1.21.
Soleha, Rizki Ananda, and Lalu Hadi Adha. “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama terhadap Perkara Cerai Talak dan Akibat Hukumnya (Studi  Putusan  Nomor  0668/Pdt.G/2020/PA.Bima).” Private  Law 2,  No.  2 (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1121.
Sutrisno Hadi. Metodologi Research . 4th ed. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
Tanjung,  Dhiauddin,  Mhd  Yadi  Harahap,  and  Fadlan  Fuadi.  “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan ( Studi Analisis  terhadap  Kompilasi  Hukum  Islam  ).” Al  Mashlahah:  Jurnal  Hukum Islam  Dan  Pranata  Sosial  Islam 9,  No.  2  (2019):  581–600. https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060.
Wardani,  Almaida  Kusuma,  Fendi  Suhariadi,  and  Rini  Sugiarti.  “Dampak Perceraian terhadap Perilaku Sosial Anak.” Kewarganegaraan 6, No. 2 (2022):
84–90.