## KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIKELUARKAN OLEH GEUCHIK ATAS HAK GUNA USAHA

## (Studi Penelitian Di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara)

## LEGAL POSITION OF LAND DECISIONS ISSUED BY GEUCHIK FOR BUSINESS USE RIGHTS
(Research Study in Tanah Luas District, North Aceh Regency)
Husnul Khalisha 1, Sulaiman 2, Marlia Sastro 3
1. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
2,3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum surat keterangan tanah yang  dikeluarkan  oleh  Geuchik  Plu  Pakam  diatas  alas  hak  HGU  milik  PT.  Satya  Agung, mengetahui  faktor-faktor  yang  mendasari  dikeluarkannya  surat  keterangan  tanah  oleh Geuchik, dan menganalisis akibat hukum bagi masyarakat yang menggarap tanah atas dasar surat  keterangan  tanah  di  atas  alas  hak  HGU  PT.  Satya  Agung.  Metode  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris,  dengan  Pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach )  dan  Pendekatan  Kasus  ( case  approach ).  Pengumpulan  data  dilakukan melalui  teknik  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  wawancara  ( interview )  dan Literatur ( library research ). Analisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum SKT yang dikeluarkan oleh Geuchik Plu Pakam atas HGU PT Satya Agung berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  merupakan  bukti  fisik  atas  sebidang  tanah.  Namun  ketika adanya  Surat  Edaran  Mentri  ATR/BPN  No.  1756/15.I/IV/2016  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Masyarakat,  SKT  tidak  lagi  memiliki  kedudukan  sebagai alas  hak.  Faktor-faktor  yang  mendasari  dikeluarkannya  SKT  didasari  dari  dua  perspektif utama,  yaitu  perspektif  Geuchik  sebagai  pemberi  SKT  dan  perspektif  masyarakat  sebagai penerima SKT. Akibat hukum bagi masyarakat yang menggarap tanah atas dasar SKTdiatas
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 2, November 2023, pp. 439-456
hak guna usaha PT. Satya Agung adalah penggarap menghadapi ketidakpastian hukum dan kemanfaatan hukum.
Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Surat Keterangan Tanah, Geuchik, HGU

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  legal  status  of  land  certificates  issued  by Geuchik Plu Pakam on the pedestal of HGU rights owned by PT. Satya Agung, knowing the factors  that  underlie  the  issuance  of  land  certificates  by  Geuchik,  and  analyze  the  legal consequences  for  people  who  cultivate  the  land  on  the  basis  of  land  certificates  on  the pedestal  of  HGU  PT.  The  Great  Satya.  This  research  method  uses  empirical  juridical research  with  a  statute  approach  and  a  case  approach.  Data  collection  is  done  through field  research  techniques  (field  research),  interviews  (interviews),  and  literature  (library research). The data analysis in this study is qualitative. The results showed that the legal position of SKT issued by Geuchik Plu Pakam on HGU PT Satya Agung based on Article 24  paragraph  (2)  of  Government  Regulation  No.  24  of  1997  on  Land  Registration  is physical evidence of a land plot. However, when there is a circular letter from the Minister of ATR and BPN No. 1756/15.I/IV/2016 on Community Land Registration Implementation Guidelines, SKT no longer has a position as a pedestal of rights. The factors underlying the issuance of SKT are based on two main perspectives, namely the perspective of Geuchik as the  giver  of  SKT  and  the  perspective  of  the  community  as  the  recipient  of  SKT.  Legal consequences  for  people  who  cultivate  the  land on  the  basis  of  SKT  over  the  right to  use PT. Satya Agung are legal uncertainty and legal expediency.
Keywords : Legal Status, Land Certificate, Geuchik, HGU

## A. Latar Belakang
Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia, memiliki  berbagai  fungsi  dan  kepentingan  bagi  masyarakat.  Untuk  memberikan  jaminan perlindungan  dan  kepastian  dalam  penggunaannya,  tanah  diatur  oleh  hukum.  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  mengatur  bahwa Negara  memiliki  kewenangan  dalam  penguasaan  atas  sumber  daya  alam  Indonesia, termasuk sumber daya alam yang terdapat di dalam tanah.
Hak  atas  permukaan  bumi  termasuk  di  dalamnya  bangunan  atau  benda-benda  yang terletak  di  atasnya  merupakan  suatu  persoalan  hukum.  Persoalan  hukum  yang  dimaksud adalah  persoalan  yang  berkaitan  dengan  dianutnya  prinsip-prinsip  yang  berkaitan  dengan hubungan antara tanah dengan tumbuhan dan benda-benda yang terletak di atasnya. 1
Dalam hukum agraria Indonesia, tanah diartikan sebagai permukaan bumi yang dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA,  adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Hak  atas  tanah  adalah  hak  yang  memberi  wewenang  kepada  yang  mempunyai  hak  untuk menggunakan  atau  mengambil  manfaat  dari  tanah  yang  dihakinya.  Setiap  orang  yang memiliki  hak  atas  tanah  memiliki  hak  untuk  mengambil,  memperoleh  manfaat,  atau mempergunakan  tanah  yang  dimilikinya.  Walaupun  sumber  hak  tanah  dari  hak  mengusai negara atas tanah. Namun hak negara tersebut dapat diberikan kepada perseorangan (WNI) dan badan hukum (privat/publik). 2
Hak  atas  tanah  dapat  diberikan  oleh  Negara  dan  harus  didaftarkan  serta  dicatatkan dalam buku tanah. Salah satu bentuk hak atas tanah yang diberikan oleh Negara adalah Hak Guna  Usaha  (HGU),  yang  merupakan  hak  untuk  mengusahakan  tanah  untuk  kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan sejenisnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana Geuchik atau Kepala Desa mengeluarkan surat keterangan tanah (SKT) atas tanah yang sebenarnya telah diberikan HGU oleh pemerintah. Penerbitan SKT oleh Geuchik atau Kepala  Desa  dimaksudkan  untuk  memberikan  bukti  kepemilikan  atas  tanah  kepada
1 Supriadi, Hukum Agraria , (Jakarta, Sinar Rafika, 2007), hlm 3.
2 Fadhil Yazid, Pengantar Hukum Agraria , (Medan, Undhar Press, 2020), hlm. 45.
masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Namun, pemberian SKT oleh Geuchik di atas tanah yang memiliki HGU melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Salah  satu  kasus  yang  terjadi  adalah  di  Desa  Plu  Pakam,    Kecamatan  Tanah  Luas Kabupaten Aceh Utara, terhadap PT. Satya Agung. Geuchik Plu Pakam mengeluarkan SKT kepada  masyarakat  yang  menimbulkan  potensi  sengketa  terkait  kepemilikan  tanah.  SKT tersebut  dikeluarkan  atas  tanah  yang  sebenarnya  merupakan  HGU  PT.  Satya  Agung berdasarkan sertifikat HGU yang berlaku sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2015. Hal ini menyebabkan ketidakpastian kepemilikan hak atas tanah dan terjadinya sengketa yang berujung pada gugatan ke pengadilan.
Surat Keterangan Tanah (SKT) memiliki kedudukan dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia sebagai akta dibawah tangan yang menjadi petunjuk dalam proses pendaftaran tanah.  Meskipun  sertifikat  diakui  sebagai  bukti  hak  atas  tanah  yang  sah  oleh  Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA), SKT dapat menjadi bukti yang sah jika dapat dibuktikan secara fisik dan yuridis, namun kemungkinan pembatalan oleh Pengadilan masih ada. SKT dikeluarkan  oleh  Kantor  Kelurahan/Desa  dan  ditandatangani  oleh  Lurah/Geuchik  sebagai PPATS  yang  diberikan  kewenangan  oleh  Pemerintah.  Oleh  karena  itu,  SKT  memberikan kepastian hukum yang kuat asalkan memenuhi kriteria hukum dalam negara hukum. 3
Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  hanya  merupakan  surat  keterangan  mengenai  tanah yang dikuasai secara fisik oleh masyarakat dan bukan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai  bukti  hak  kepemilikan  tanah.  Meskipun  demikian,  SKT  dapat  digunakan  sebagai alat bukti di hadapan Pengadilan. SKT juga termasuk dalam surat-surat yang dikategorikan sebagai  alas  hak  atau  data  yuridis  yang  diperlukan  sebagai  persyaratan  pendaftaran  tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 4 Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  1756/15.I/IV/2016,  Surat  Keterangan  Tanah  tidak  lagi diperlukan sebagai alas hak dalam rangka pendaftaran tanah ketika dokumen tidak lengkap
3 Noor  Atikah, Kedudukan  SKT  sebagai  Bukti  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  dalam  Sistem  Hukum Pertanahan Indonesia , (Notary Law Journal, Vol. 1, No. 3, April 202), hlm. 263. 4 Muhammad  Nadzir  dan  Suwandi, Kekuatan  Pembuktian  SKT  Sebagai  Bukti  Hak  Kepemilikan  Atas Tanah , (Jurnal De Facto, Vol. 4, No. 1, Juli 2017), hlm. 105
atau  tidak  ada.  Surat  Edaran  tersebut  meminta  hanya  surat  pernyataan  penguasaan  bidang fisik  tanah  yang  dibuat  oleh  pemohon  sendiri,  yang  ditandai  dengan  materai  dan  nama saksi-saksi.  Dengan  demikian,  Surat  Edaran  tersebut  memberikan  fleksibilitas  dalam persyaratan  pendaftaran  tanah  dengan  mengurangi  ketergantungan  pada  Surat  Keterangan Tanah. 5
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  pentingnya  kejelasan  kedudukan  Surat Keterangan  Tanah  (SKT).  Penelitian  ini  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih mendalam tentang kedudukan SKT dalam sistem hukum pertanahan di  Indonesia.  Faktor- faktor  yang  mendasari  penerbitan  SKT  tersebut  oleh  geuchik  Plu  Pakam  dan  mengetahui kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pemilik hak atas tanah.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris,  dengan Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  Pendekatan  Kasus  ( case approach ). 6 Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  penelitian  lapangan  ( field research )  dengan  wawancara  ( interview )  dan  Literatur  ( library  research ).    Analisis  data dalam  penelitian  ini  ialah  analisis  kualitatif  dan  dihubungkan  dengan  teori  kemanfaatan, kewenangan, dan kepastian hukum.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Hukum Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Plu Pakam Atas Hak Guna Usaha Pt Satya Agung
a. Kewenangan  Geuchik  Mengeluarkan  Surat  Keterangan  Tanah  di  atas  Hak  Guna Usaha PT Satya Agung.
Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa,  Kepala  Desa  bertugas  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,  melaksanakan
5 Muh.  Zein  Thalib, SKT  (SKT)  Yang  Dibuat  Geuchik  Sebagai  Alas  Hak  Dalam  Rangka Pendaftaran Tanah , (Jurnal Yustisiabel, Vol. 3, No. 1, April 2019).hlm. 83
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,  Jakarta, Prenada Media, 2005), hlm. 87-89
Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa.  Selain  itu,  pada  ayat  (2)  angka  4  huruf  h  juga  dijelaskan  mengenai  tugas  seorang Kepala Desa atau Geuchik yaitu, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  Kepala  Desa  berkewajiban  menyelenggarakan  administrasi  Pemerintahan  Desa yang baik.
Berdasarkan penjelasan tersebut, Kepala Desa atau Geuchik (Khusus untuk Provinsi Aceh)  sebagai  kepala  desa  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  administrasi  dan pemerintahan  desa,  termasuk  pengurusan  dan  penerbitan  dokumen  terkait  tanah.  Hal  ini sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  menyatakan,  Terhadap  bidang  tanah  yang  berasal dari hak-hak lama untuk dapat didaftarkan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan, kepala desa  memiliki  kewenangan  untuk  menerbitkan  surat  keterangan  tanah  sebagai  alat  bukti dalam tanah pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan tempat tanah tersebut didaftarkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dapat  disimpulkan  bahwa  Geuchik  Plu  Pakam meyakini  memiliki  kewenangan  dalam  mengeluarkan  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT) sesuai  dengan  peraturan  dan  regulasi  yang  berlaku,  termasuk  dalam  Undang-Undang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah.
Dalam konteks pengeluaran Surat Keterangan Tanah (SKT), Geuchik sebagai kepala desa memiliki peran penting dalam mengurus dan menerbitkan dokumen-dokumen terkait tanah  di  desa  tersebut.  Tugas  administratif  yang  diemban  oleh  Geuchik  mencakup penerbitan  surat-surat  kependudukan  dan  pemerintahan  desa,  termasuk  SKT.  Namun, penting  untuk  memperhatikan  bahwa  kewenangan  Geuchik  dalam  mengeluarkan  SKT harus  tetap  tunduk  pada  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Meskipun  Geuchik  memiliki kewenangan  administrasi,  hal  tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  dan regulasi yang mengatur kepemilikan tanah, seperti dalam kasus sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang telah dikeluarkan oleh PT Satya Agung.
Dalam upaya menjaga kepastian hukum dan menghindari konflik kepemilikan tanah, koordinasi  antara  Geuchik,  pemilik  tanah  dengan  sertifikat  HGU,  dan  instansi  terkait
sangatlah penting. Melalui kerja sama yang baik dan pemahaman bersama, dapat dihindari potensi  pertentangan  atau  kesalahpahaman  terkait  kepemilikan  tanah  yang  sama.  Begitu juga halnya terhadap Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah,  dapat  disimpulkan  bahwa  Geuchik  atau  Kepala  Desa  memiliki kewenangan  dalam  menerbitkan  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  sebagai  alat  bukti  dalam pelaksanaan  pendaftaran  tanah  untuk  memperoleh  sertifikat  hak  atas  tanah  di  Kantor Pertanahan.
Kewenangan  ini  berlaku  khususnya  untuk  bidang  tanah  yang  berasal  dari  hak-hak lama,  di  mana  pemilik  tanah  tersebut  ingin  mendaftarkan  hak  atas  tanahnya  di  Kantor Pertanahan.  Dalam  hal  ini,  Geuchik  berperan  dalam  mengeluarkan  SKT  yang  akan digunakan sebagai alat bukti untuk pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan.
Berdasarkan kasus di atas mengenai kewenangan Geuchik dalam mengeluarkan SKT di  atas  tanah  yang  memiliki  sertifikat  Hak  Guna  Usaha  PT  Satya  Agung,  jika  dikaitkan dengan  teori  Kewenangan  yang  disebutkan  Oleh  Mirriam  Budiardjo  bahwa,  kaitan  antara Kewenangan Geuchik Mengeluarkan Surat Keterangan Tanah di atas tanah yang memiliki sertifikat  Hak  Guna  Usaha  PT  Satya  Agung  dengan  konsep  yang  diuraikan  oleh  Mirriam Budiardjo  terletak  pada  konsep  kekuasaan  yang  berbadan  hukum  dan  kecakapan  dalam melaksanakan tindakan hukum. 7
b. Kedudukan  Hukum  Surat  Keterangan  Tanah  Yang  Dikeluarkan  Geuchik  Plu Pakam Atas Hak Guna Usaha PT Satya Agung
Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  yang  dikeluarkan  oleh  Geuchik  Plu  Pakam  di  atas alas  hak  Guna  Usaha  (HGU)  PT.  Satya  Agung  berdasarkan  hasil  wawancara,  diketahui bahwa, pada dasarnya kedudukan hukum SKT tersebut tidaklah boleh, baik itu di atas HGU maupun  di  atas  tanah  milik  orang  lain.  Namun  mengenai  SKT  ini  yang  dikeluarkannya dengan  dasar  bahwa  tanah  tersebut  sudah  dihibahkan  oleh  PT.  Satya  Agung  kepada masyarakat.
7 Mirriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta, PT Gramedia2013), hlm. 63
Dasar  hukum dari SKT adalah Pasal 24 ayat (2) PP Nemer 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa, “dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap  alat-alat  pembuktian  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1),  pembuktian  hak  dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20  (dua  puluh)  tahun  atau  lebih  secara  berturut-turut  oleh  pemohon  pendaftaran  dan pendahulu pendahulunya.
Berdasarkan  dari  penjelasan  Pasal  24  ayat  (2)  PP  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah, bahwa SKT merupakan bukti fisik atas sebidang tanah yang digunakan untuk  proses  pendaftaran  tanah.  SKT  sendiri  merupakan  bukti  penting  dalam  proses pembuktian  sebidang  tanah  untuk  penerbitn  sertifikat  tanah.  Dimana  dalam  hal  alat-alat bukti tidak lengkap atau tidak ada, maka SKT sebagai surat keterangan yang menerangkan tentang kondisi fisik sebidang tanah dapat digunakan.
Namun  demikian  setelah  di  keluatkannya  Surat  Edaran  Mentri  ATR/BPN  No. 1756/15.I/IV/2016  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Masyarakat  yang selanjutnya disebut SE Mentri ATR/BPN yang menyatakan bahwa:
a. melakukan percepatan kegiatan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia baik melalui dana pemerintah maupun dana swadaya masyarakat;
b. dalam hal dasar penguasaan dan/alat bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau sama sekali tidak mempunyai dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan agar dibuktikan dengan surut  tentang penguasaan fisik bidang tanah dangan itikat baik dari yang bersangkutan
c. itikat baik sebagaimana tersebut dibuktikan sebagai berikut:
- tidak ada keberatan pihak lain atas tanah yang dikuasai/tidak dalam sengketa;
-tidak termasuk sebagai asset Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
-tidak termasuk kawasan hutan;
d. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud diatas dibaut dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai dengan
derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan menguasai bidang tanah tersebut;
e. Surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan keterangan yang sebenarbenarnya dan pihak yang membuat penyataan bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana apabila dikemudian hari terdapat unsur- unsur ketidak benaran dalam pernyataan dan bersedia sertifikatnya dibabtalkan dan diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku serta tidak melibatkan pihak lain;
f. Surat pernyataan sebagaimana tersebut di atas dibuat sesuai dengan lampiran surat ini.
Penjelasan  di  atas  sama  halnya  menurut    M.  Rudiansyah  dkk.  dalam  penelitiannya yang    berjudul  “Kekuatan  Hukum  Surat  Keterangan  Tanah  sebagai  Alat  Kepemilikan Tanah  Berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  ATR/BPN  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah”.  Hasil  penelitiannya  menjelaskan  bahwa,  dengan  terbitnya  Surat Edaran  No.1756/15.I/1V/2016  tentang  petunjuk  pelaksanaan  pendaftaran  tanah masyarakat,  mengakibatkan  konsekuensi  hukum  yang  berdampak  pada  tidak  ada  lagi kewenangan  Kepala  Desa/  Lurah  dalam    menerbitkan  Surat  Keterangan  Tanah  yang menjadi  salah  satu  syarat  dalam  proses  awal  pendaftaran  tanah.  Walaupun  Surat Keterangan  Tanah  merupakan  alat  bukti  hak  tertulis  dibawah  tangan  yang  kekuatan pembuktiannya  tidak  sekuat  sertifikat,  akan  tetapi  surat  keterangan  tanah  menjadi  bukti fisik  sebagai    bukti  riwayat  kepemilikan  tanah.  Surat  Keterangan  Tanah  merupakan  alas hak  yang  menjadi  proses  awal  pendaftaran  tanah  di  Badan  Pertanahan  Nasional  guna terbitnya sertipikat. 8
8 M.  Rudiansyah  dkk. Kekuatan  Hukum  Surat  Keterangan  Tanah  sebagai  Alat  Kepemilikan  Tanah Berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  ATR/BPN  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah, Jurnal, ePrints Uniska. 2022.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis secara yuridis mengenai kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Geuchik Desa Plu Pakam di atas  alas  hak  Guna  Usaha  (HGU)  milik  PT.  Satya  Agung.  Sebelum  adanya  Undang- Undang  Pokok  Agraria  (UUPA),  surat  keterangan  tanah  merupakan  tanda  bukti  hak  atas tanah.  Namun,  setelah  adanya  UUPA,  PP  No.24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah dan  juga  Surat  Edaran  Mentri  ATR/BPN  No.  1756/15.I/IV/2016  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Masyarakat,  bahwa  SKT    tidak  lagi  sebagai  alas  hak terhadap suatu bidang tanah, akan tetapi hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan tanah.
Dalam  UUPA  dan  PP  No.24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  sertifikat adalah  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  sah.  Diterbitkannya  sertifikat  untuk menjamin  kepastian  hukum  atas  hak-hak  atas  tanah,  penerbitan  sertifikat  berlaku  sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah.
Bentuk  legalitas  formal  terhadap  hak  atas  tanah  adalah  dengan  cara  melakukan pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  tanah  bertujuan  untuk  mewujudkan  adanya  kepastian hukum  terhadap  pemegang  hak  atas  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia.  akibat hukum dari pendaftaran terhadap hak atas tanah yaitu diberikannya surat tanda bukti yang lazim disebut sertifikat hak atas tanah. Sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di  dalamnya  harus  diterima  sebagai  data  yang  benar  baik  dalam  melakukan  perbuatan hukum sehari hari maupun dalam berperkara di pengadilan. 9
2. Faktor-Faktor  Yang  Mendasari  Dikeluarkannya  Surat  Keterangan  Tanah Oleh Geuchik Plu Pakam
9 Jumadiah  dkk, Sosialisasi  Pentingnya  Legalitas  Formal  Dalam  Kepemilikan  Tanah  di  Gampong Panton  Rayeuk  A  Kecamatan  Banda  Alam  Kabupaten  Aceh  Timur ,  (Nanggroe:  Jurnal  Pengabdian  Cendikia Volume 2, Nomor 2, April 2023). hlm.65
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 2, November 2023, pp. 439-456
Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Geuchik memiliki alasan yang mendasari  dari  dua  perspektif  utama,  yaitu  perspektif  Geuchik  sebagai  pemberi  SKT  dan perspektif masyarakat sebagai penerima SKT. Pertama , Geuchik Plu Pakam mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada masyarakat pada tahun 2009 karena adanya alasan bahwa tanah yang sebelumnya digunakan oleh PT. Satya Agung menjadi terlantar setelah perusahaannya  berhenti  beroperasi.  Masyarakat  kemudian  menggarap  tanah  tersebut  dan menanam  berbagai  jenis  tanaman.  Geuchik  menganggap  penting  untuk  memberikan kepastian  hukum  kepada  masyarakat  yang  telah  menggarap  tanah  tersebut  selama  periode waktu  yang  cukup  lama,  sehingga  ia  mengeluarkan  SKT  pada  tahun  2009  sebagai  bentuk pengakuan  dan  perlindungan  atas  hak-hak  kepemilikan  tanah  oleh  masyarakat.  Selain  itu, Geuchik  dalam  mengeluarkan  SKT  adalah  adanya  penghibahan  tanah  oleh  PT.  Satya Agung  kepada  masyarakat.  Penghibahan  tanah  tersebut  merupakan  tindakan  sukarela  dari perusahaan  yang  memberikan  kepemilikan  tanah  kepada  masyarakat  tanpa  meminta imbalan.  Geuchik  melihat  penghibahan  ini  sebagai  dasar  legal  yang  kuat  untuk mengeluarkan SKT, karena tanah tersebut telah secara sah dialihkan kepemilikannya.
Kedua ,  Masyarakat  Desa  Plu  Pakam  mengajukan  permohonan  Surat  Keterangan Tanah (SKT) kepada Geuchik dengan harapan mendapatkan bukti fisik kepemilikan tanah yang  dibutuhkan  dalam  pembebasan  lahan  untuk  pembangunan  waduk  Krueng  Keuroto. SKT  menjadi  dokumen  penting  yang  diperlukan  untuk  membuktikan  kepemilikan  lahan oleh masyarakat  agar mereka dapat memperoleh ganti rugi yang layak atas tanaman yang telah  mereka  tanam  di  lahan  tersebut.  Masyarakat  mulai  menggarap  tanah  tersebut  sejak tahun 2002 karena tanah tersebut terlantar dan mereka tidak mengetahui adanya Hak Guna Usaha  (HGU)  yang  berlaku  atas  tanah  tersebut.  Namun,  PT.  Satya  Agung  memiliki pandangan  kritis  terhadap  penerbitan  SKT  oleh  Geuchik.  PT.  Satya  Agung  menganggap bahwa Geuchik tidak seharusnya mengeluarkan SKT di atas tanah yang memiliki sertifikat HGU milik mereka. PT. Satya Agung menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa-apa tentang SKT tersebut sebelum adanya gugatan dan bahwa mereka tidak memiliki informasi mengenai  dasar  atau  alasan  yang  mendasari  Geuchik  dalam  menerbitkan  SKT  bagi masyarakat.
PT.  Satya  Agung  juga  menyampaikan  bahwa  mereka  tidak  pernah  berinteraksi dengan Geuchik atau pihak Desa Plu Pakam terkait pengeluaran SKT tersebut. Mereka baru mengetahui  adanya  garapan  masyarakat  di  atas  tanah  tersebut  setelah  muncul  tuntutan hukum  yang  mengharuskan  masyarakat  meminta  ganti  rugi  terhadap  tanah  yang  mereka garap. PT. Satya Agung menegaskan bahwa konsekuensi hukum dan ganti rugi atas tanah yang digarap oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat tersebut.
Masyarakat yang membuat SKT kepada Geuchik tidak mengetahui adanya sertifikat HGU  milik  PT.  Satya  Agung.  Keterbatasan  informasi,  terutama  akibat  komunikasi  yang terbatas,  kurangnya  sosialisasi,  dan  rendahnya  tingkat  literasi  masyarakat  tentang  hak kepemilikan  tanah,  menjadi  faktor  penyebab  kurangnya  pengetahuan  mengenai  sertifikat HGU  tersebut.  Masyarakat  hanya  mengetahui  informasi  bahwa  tanah  tersebut  sudah dihibahkan kepada mereka.
Dalam  konteks  ini,  terdapat  perbedaan  pandangan  antara  masyarakat  dan  PT.  Satya Agung mengenai pengeluaran SKT oleh Geuchik. Masyarakat mengharapkan SKT sebagai bukti kepemilikan tanah mereka untuk mendapatkan ganti rugi, sementara PT. Satya Agung menganggap  SKT  tersebut  tidak  seharusnya  dikeluarkan  karena  kepemilikan  tanah  sudah diatur oleh sertifikat HGU milik mereka.
3. Akibat  Hukum  Bagi  Masyarakat  Yang  Menggarap  Tanah  Atas  Dasar  Surat Keterangan Tanah Diatas Hak Guna Usaha Pt Satya Agung
1) Kepastian Hukum
Tujuan pendaftaran diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 24 tahun 1997 yang  menyatakan pendaftaran bertujuan ;
a. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang hak dalam suatu bidang tanah.sistem rumah susun dari hak-hak lain yang    terdaftar  agar  dengan  mudah  dan  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai pemegang hak  yang bersangkutan.
b. Untuk  menyesuaikan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan termasuk  pmerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang
diperlukan  dalam  mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah di daftar.
c. Untuk terselengaranya tertib administrasi pendaftaran
Berdasarkan hal tersebut di atas, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan  peraturan  yang  mengatur  tentang  prosedur  dan  ketentuan  terkait  pendaftaran tanah  di  Indonesia.  Salah  satu  tujuan  utama  dari  peraturan  ini  adalah  untuk  memberikan kepastian hukum kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah.
Menurut  masyarakat  Plu  Pakam  yang  memili  SKT  yang  dikeluarkan  oleh  Geuchik menjelaskan  bahwa  akibat  hukum  yang  terjadi  akibat  dikeluarkannya  Surat  Keterangan Tanah  oleh  Geuchik  adalah  memberikan  bukti  yang  meyakinkan  bahwa  masyarakat tersebut telah menggarap tanah tersebut dan memiliki hak atasnya. Surat Keterangan Tanah tersebut  dapat  menjadi  dasar  yang  kuat  untuk  melindungi  hak-hak  masyarakat  dalam menggarap  tanah  tersebut.  Dengan  memiliki  dokumen  yang  sah,  masyarakat  dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan penggarapan tanah dan memiliki klaim yang sah atas tanah tersebut.
Selain itu, Surat Keterangan Tanah juga dapat menjadi dasar untuk memperoleh ganti rugi  atau  kompensasi  atas  penggarapan  tanah  yang  telah  dilakukan  oleh  masyarakat.  Jika terjadi  perubahan  status  atau  klaim  atas  tanah  tersebut,  Surat  Keterangan  Tanah  dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh penggantian kerugian atas investasi, waktu, dan usaha  yang  telah  ditanamkan  oleh  masyarakat  dalam  menggarap  tanah  tersebut.  Dengan demikian,  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  dikeluarkannya  Surat  Keterangan  Tanah oleh Geuchik adalah memberikan kepastian dan  perlindungan bagi masyarakat yang telah menggarap tanah tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka,  surat  keterangan  tanah  yang  dikeluarkan  oleh Geuchik  Plu  Pakam  di  atas  Hak  Guna  Usaha  PT.  Satya  Agung  tidak  memiliki  kepastian hukum  bagi  masyarakat  yang  memiliki  SKT  tersebut.  Penggarap  tanah  menghadapi ketidakpastian terkait status kepemilikan dan penguasaan tanah yang mereka garap.
2) Kemanfaatan Hukum
Teori  Kemanfaatan  Hukum  menjelaskan  bahwa  tujuan  dari  hukum  adalah  untuk memberikan  manfaat  yang  maksimal  bagi  masyarakat,  termasuk  menjamin  kepastian hukum, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini,  SKT  merupakan  salah  satu  bukti  yang  diperlukan  untuk  menunjukkan  hak  atas  tanah tersebut, yang diterbitkan oleh Geuchik selaku pemerintah desa.
Kemanfaatan  hukum  merujuk  pada  kontribusi  positif  yang  diberikan  oleh  hukum dalam  menciptakan  keadilan,  perlindungan,  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Namun, ketika  melihat  akibat  hukum  yang  diterima  oleh  masyarakat  yang  menggarap  tanah  atas dasar Surat Keterangan Tanah di atas tanah yang memiliki sertifikat Hak Guna Usaha PT Satya  Agung,  terdapat  beberapa  pertimbangan  mengenai  kemanfaatan  hukum  yang  perlu dipertimbangkan.
Salah  satu  pertimbangan  penting  adalah  perlindungan  hak-hak  masyarakat  yang menggarap tanah. Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mungkin memberikan  keyakinan  akan  hak-hak  mereka  atas  tanah  tersebut.  Namun,  dengan  adanya sertifikat  Hak  Guna  Usaha  yang  dimiliki  oleh  PT  Satya  Agung,  hak-hak  masyarakat tersebut  dapat  dipertanyakan  dan  terancam.  Dalam  hal  ini,  kemanfaatan  hukum  akan bergantung  pada  kemampuan  hukum  untuk  melindungi  hak-hak  masyarakat  yang menggarap tanah dengan memberikan mereka perlindungan hukum yang sesuai.
Dalam  UUD  1945  khususnya  pada  Pasal  28H  dalam  ayat  2  menyebutkan bahwa“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan  keadilan.”  Pasal  28H ayat (2) tersebut di atas menekankan hak setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Inti dari pasal ini adalah bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan.Pasal  28H  ayat  (2)  ini  menunjukkan  komitmen  negara  Indonesia  untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam sistem  hukum  serta  memperoleh  kesempatan  yang  sama  untuk  mencapai  persamaan  dan keadilan.
Ketika  dikaitkan  dengan  situasi  di  mana  seorang  Geuchik  (Kepala  Desa) mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Desa (SKT) atas tanah yang memiliki sertifikat Hak  Guna  Usaha  (HGU),  ada  beberapa  kaitan  yang  bisa  dilihat.  Pasal  28H  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  menekankan perlakuan  khusus  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  mencapai  persamaan  dan  keadilan, memiliki  kaitan  dengan  Teori  Kemanfaatan  hukum  dalam  konteks  akibat  hukum  yang diterima  oleh  masyarakat  atas  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  yang  dikeluarkan  oleh Geuchik (Kepala Desa) di atas tanah yang memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  dalam  aspek kemanfaatan  hukum,  masyarakat  yang  menggarap  tanah  berdasarkan  SKT  di  atas  Hak Guna  Usaha  PT.  Satya  Agung  mengalami  keterbatasan  hak  dan  kegiatan  yang  diizinkan, serta    dapat  kehilangan  manfaat  ekonomi  yang  sebelumnya  mereka  peroleh  dari  hasil pertanian, perkebunan, atau usaha lainnya yang berkaitan dengan tanah tersebut

## D. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diketahui  berdasarkan  penjelasan  di  atas  yaitu,  kedudukan hukum  surat  keterangan  tanah  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Plu  Pakam  atas  Hak Guna  Usaha  PT  Satya  Agung  berdasarkan  Pasal  24  ayat  (2)  PP  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  merupakan  bukti  fisik  atas  sebidang  tanah  yang  digunakan untuk  proses  pendaftaran  tanah.  Namun  ketika  adanya  Surat  Edaran  Mentri  ATR/BPN Nomor  1756/15.I/IV/2016  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Masyarakat, SKT  yang  pada  dasarnya  adalah  alas  hak  dalam  proses  pendaftaran  tanah,  sekarang  tidak lagi  memiliki  kedudukan  sebagai  alas  hak  dalam  pendaftaran  tanah.  Sedangkan  HGU sebagai bentuk hak atas tanah yang diatur oleh UUPA dan juga PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang  Pendaftaran  Tanah  memiliki  kedudukan  yang  lebih  kuat  dan  diakui  secara nasional.  Faktor-faktor  yang  mendasari  dikeluarkannya  SKT  oleh  Geuchik  Plu  Pakam didasari  dari  dua  perspektif  utama,  yaitu  perspektif  Geuchik  sebagai  pemberi  SKT  dan perspektif  masyarakat  sebagai  penerima  SKT.  Akibat  hukum  bagi  masyarakat  yang menggarap tanah atas dasar SKTdiatas hak guna usaha PT. Satya Agung adalah, penggarap
menghadapi  ketidakpastian  terkait  status  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  yang  mereka kerjakan,  serta  terbatas  dalam  hak  dan  kegiatan  yang  diizinkan.  Selain  itu,  berisiko kehilangan manfaat ekonomi yang sebelumnya diperoleh dari hasil pertanian, perkebunan, atau usaha lain yang terkait dengan tanah tersebut.
Disarankan Kepala Desa harus bertindak sesuai kewenangannya dan tidak merugikan pihak lain dalam mengeluarkan SKT, dan disarankan kepada masyarakat harus berhati-hati dan  memastikan  kepemilikan  tanah  sebelum  meminta  bantuan  Geuchik  dalam  pembuatan SKT.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, M. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia.
Atikah,  N.  (2022).  Kedudukan  SKT  sebagai  Bukti  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia. Notary Law Journal, Vol. 1, No. 3 .
dkk, J. (2023, April). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Formal Dalam Kepemilikan Tanah di Gampong  Panton  Rayeuk  A  Kecamatan  Banda  Alam  Kabupaten  Aceh  Timur  . Jurnal Pengabdian Cendikia, Volume 2, Nomor 2 .
Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Nadzir,  M.  d.  (2017,  Juli).  Kekuatan  Pembuktian  SKT  Sebagai  Bukti  Hak  Kepemilikan Atas Tanah. Jurnal De Facto, Vol. 4, No. 1 .
Rudiansyah  dkk,  M.  (2022).  Kekuatan  Hukum  Surat  Keterangan  Tanah  sebagai  Alat Kepemilikan Tanah Berdasarkan Surat Edaran Menteri ATR/BPN tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. Jurnal, ePrints Uniska .
Supriad. (2007). Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Rafika.
Yazid, F. (2020). Pengantar Hukum Agraria. Medan: Undhar Press.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 2, November 2023, pp. 439-456
Zein Thalib, M. (2019, April). SKT (SKT) Yang Dibuat Geuchik Sebagai Alas Hak Dalam Rangka Pendaftaran Tanah. Jurnal Yustisiabel, Vol. 3, No. 1 .
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 . Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 .
Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria .Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.LN.1960/No. 104, TLN No. 2043.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Indonesia ,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh. LN.2006/No.62, TLN No. 4633.
Indoensia. Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah .Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.LN.1997 No. 59.
Indonesia. Peraturan Jabatan Pejabat Pembauat Akta Tanah , Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. LN.2016/NO.120.TLN NO.5893.
Indonesia, Peraturan  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun  dan Pendaftaran  Tanah. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun  dan  Pendaftaran Tanah.LN.2021/No.28. TLN No.6630
Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong di Provinsi Aceh.