Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 16-21| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21

## PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Indonesia

## Abstrak
Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  tidak  dapat  memberikan  perlindungan hukum secara utuh dalam setiap fenomena perkawinan, khususnya dalam perkawinan beda agama di Indonesia. Suatu ikatan pernikahan disahkan berdasarkan hukum agama, namun Hak Asasi Manusia sebagai hak istimewa yang  menegaskan  kebebasan  melangsungkan  perkawinan  dan  memeluk  agama  sebagai  hak  dasar  yang  tidak dapat  diintervensi  oleh  siapapun.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pengaturan  perkaiwnan  beda agama  di  Indonesia  dan   menjelaskan  konsekuensi  logis  perkawinan  beda  agama  ditinjau  dari persepektif  hak asasi manusia. Penelitian iini didesain menggunakan penelitian hukum normatif, dengan studi kepustakaan dari bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitan  menunjukkan  bahwa  undang-undang  perkawinan  belum memberikan kepastian bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama, masih terdapat kekaburan norma  mengenai  perkawinan  beda  agama  dan  konflik  norma  mengenai  sahnya  perkawinan  dengan  kebebasan memeluk agama, selanjutnya Perkawinan beda agama dinilai diskriminatif, karena agama merupakan hak dasar yang  telah  dilindungi  Undang-Undang  dan  tidak  ada  yang  diperbolehkan  mencampurinya,  maka  fenomena tersebut  menimbulkan  konsekuensi  bagi  salah  satu  pihak  dengan  menundukan  diri  mengikuti  agama pasangannya.  Dari  hal  tersebut  pemerintah  diharapkan  melakukan  pengamatan  mengenai  efektivitas  aturan perkawinan diIndonesia serta melakukan harmonisasi agar tidak terjadi kosong, kabur atau konflik norma dalam hal perkawinan.
Kata Kunci : Perkawinan; Perkawinan Beda Agama; Hak Asasi Manusia

## Abstract
The presence of Law Number 1 of 1974 concerning marriage cannot provide complete legal protection in every phenomenon of marriage, especially in interfaith marriages in  Indonesia. A marriage bond is legalized based on  religious  law,  but  human  rights  as  a  privilege  that  affirms  the  freedom  to  have  a  marriage  and  embrace religion as basic rights that cannot be intervened by anyone. This study aims to explain the arrangements for interfaith marriage in Indonesia and to explain the logical consequences of interfaith marriage from a human rights perspective. This research is designed to use normative legal research, with literature study of primary and  secondary  legal  materials.  The  results  of  the  research  show  that  the  marriage  law  has  not  provided certainty  for  couples  who  have  interfaith  marriages,  there  are  still  obscure  norms  regarding  interfaith marriages  and  conflict  of  norms  regarding  the  validity  of  marriage  and  freedom  to  embrace  religion,  then interfaith marriage is considered discriminatory, because religion is a basic right which has been protected by law and no one is allowed to mix it, then this phenomenon has consequences for one of the parties by submitting to  the  religion  of  his  partner.  From  this,  the  government  is  expected  to  make  observations  about  the effectiveness  of  marriage  regulations  in  Indonesia  and  carry  out  harmonization  so  that  there  are  no  empty, blurred or conflicting norms in matters of marriage.
Keywords: Marriage; Marriage with different religions; Human rights

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  dengan  sistem  hukum  bersifat  majemuk,  hal  tersebut ditunjukan melalui corak khas yakni gabungan antara sistem hukum adat, sistem hukum  agama, dan sistem hukum barat (Taufik, 2013) . Adanya sifat tersebut otomatis akan berpengaruh terhadap hukum positif yang dianut, salah satunya adalah sistem hukum perkawinan yang berlaku sampai dengan saat ini. Manusia merupakan subyek hukum yang tergolong sebagai makhluk multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Hal tersebut yang membuat manusia  selalu  membutuhkan  orang  lain  dalam  proses  kehidupannya  untuk  bersama-sama berkolaborasi menjalankan fungsi sosial.
Kelompok sosial terkecil dari masyarakat adalah individu dalam sebuah keluarga, semua berawal dari  rumah  dalam  artian  keluarga  kecil,  untuk  itu  manusia  memiliki  hak  untuk  menentukan kebahagiaan  dan  bebas  menentukan  pilihan  termasuk  dalam  hal  pasangan  hidup  yang  kelak  akan
hidup bersama dalam sebuah keluarga. Lahirnya sebuah keluarga kecil diawali dengan adanya sebuah peristiwa hukum yang disebut sebagai perkawinan, maka ikatan perkawinan dinilai sebagai lembaga yang menentukan kedudukan seseorang dihadapan mata hukum, karena peristiwa yang tergolong ke dalam peristiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengakui  bahwa  perkawinan merupakan  perbuatan  hukum  yang  dilindungi  Undang-Undang  sebagai  hak  asasi  yang  dimiliki  oleh setiap  warga  negara,  hal  tersebut  temuat  tegas  dalam  Pasal  28B  ayat(1).  Aturan  dasar  tersebut diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang hadir sebagai  jawaban  dalam  memenuhi  kebutuhan  terhadap  kepastian  hukum  tentang  perkawinan  di Indonesia.  Kehadiran  Undang-Undang  Perkawinan  (UUP)  ternyata  tidak  secara  utuh  menjelaskan berbagai fenomena perkawinan yang terjadi di Indonesia, seperti halnya perkawinan yang dilakukan oleh  pasangan  dengan  agama  yang  berbeda.  Hanya  saja  pada  Pasal  2  ayat  (1)  UUP  menyatakan sahnya  perkawinan,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya itu. Fenomena inilah yang banyak timbul polemik serta pandangan pro dan kontra. Aspek lain yang tidak  dapat  dikesampingkan  adanya  hak  asasi  manusia  yang  telah  diakui  dunia,  Indonesia  sendiri memberikan  payung  hukum  bagi  hak  istimewa  tersebut  melalui  Undang-Undang  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Dalam  aturan  tersebut  Pasal  22  menjelaskan  bahwa  setiap  orang memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agama  dan  kepercayaannya  itu. Realisasi  perkawinan  beda  agama  menjadi  sebuah  kacamata  paradok  dalam  usulan  hak  memeluk agama dalam perkawinan. Pada sisi yang berlainan, pasangan yang menganut agama berlainan akan bermasalah  untuk  menyatukannya  menjadi  perkawinan  secara  sah,  sehingga  salah  satu  pihak  perlu penundukan diri kepada agama pasangannya (Yonesta et al., 2012) . Pada sisi sebaliknya, negara telah menjamin  kebebasan  setiap  warga  negaranya  untuk  bebas  menentukan  pilihan  termasuk  dalam  hal memeluk  agama.  Adanya  penolakan  terhadap  perkawinan  beda  agama  termasuk  perilaku diskriminatif, karena telah keluar dari prinsip HAM itu sendiri.
Peneletian terdahulu mengungkapkan bahwa Hak asasi Manusia yang ada di Indonesia, bukanlah Hak Asasi Manusia yang sekuler, yang memisahkan agama dari Negara, yang melegalkan segala cara atas nama “HAM”, ini jelas bertentangan dengan Pancasila sila pertama, dan ini tidak masuk dalam jati  diri  bangsa  Indonesia (Daeng  &  Ariga,  2017) .  Pernikahan  beda  agam  pada  dasarnya  dilarang, akan  tetapi  terdapat  pengecualian  apabila  pasangan  laki-laki  adalah  seorang  mukmin  dan  pasangan perempuan  adalah  ahli,  pada  pasangan  semacam  inilah  para  ulama’  berbeda  pendapat  dalam menghukumi.  Kaidah  ushul  fiqh  “  idza  ijtama’a  baina  al  halal  wal  haram  ghuliba  al  haram”  bisa dijadikan  solusi  dalam  pengambilan  hukum  sebagai  bentuk  ihtiyaat  atau  kehati-hatian  dalam pelaksanaan syariah Islam (Dardiri & Tweedo, 2013) . Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan perjanjian  secara  tertulis  yang  dibuat  oleh  pasangan  calon  suami  istri  dilakukan  pada  waktu  atau sebelum  pekawinan  dilangsungkan  yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan,  maka  isi perjanjian  perkawinan  tersebut  mengikat  para  kedua  belah  pihak  (calon  suami  istri)  dan  juga  pihak ketiga  sepanjang  pihak  ketiga  tersebut  tersangkut (Kambey,  2017) .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaturan  perkaiwnan  beda  agama  di  Indonesia  dan  menjelaskan  konsekuensi  logis perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  tergolong  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitain terhadap  asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum, sumber data yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  meliputi  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Bahan  Hukum  Sekunder  meliputi  literatur,  artikel,  hasil-hasil  penelitian.  Pengumpulan bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  memeriksa,  mengumpulkan  dan  menelusuri  dokumen kepustakaan  dengan  pencatatan  yang  kemudian  dijadikan  bahan  sebagai  analisis  permasalahan  agar dapat  menarik  simpulan  sebagai  bentuk  interpretasi  atas  objek  secara  konsisten  hingga  memberikan saran  sesuai  permasalahan.  Selanjutnya  setelah  data  penelitian  terkumpul  dianalisis  dengan menggunakan analisis deskriptif (Ahmad, 2008).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Perkaiwnan Beda Agama di Indonesia
Negara  Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki  keanekaragaman  suku,  budaya,  ras,  adat  istiadat, bahasa  dan  agama.  Keragaman  tersebut,  tidak  mampu  membatasi  kodrat  manusia  sebagai  makhluk sosial  yang  membutuhkan  orang  lain.  Keinginan  untuk  hidup  bersama  direalisasikan  dalam  sebuah iktan  perkawinn  yang  sah.  Bagi  setiap  warga  negara  yang  akan  melangsungkan  perkawinan,  maka perlu  mencermati  makna  atas  perkawinan  yang  telah  ditegaskan  dalam  Undang-Unang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinn bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut membangun makna mengenai ikatan lahir merupakan  hubungan  yang  dibina  antara  kedua  belah  pihak  dan  hubungan  dengan  masyarakat  yang berkaitan  dengan  tanggung  jawab  keluarga  dihadapan  masyarakat,  sedangkan  ikatan  batin  lebih menekankan  rasa  batiniah  yang  mengandung  kemantapan  dan  niat  atas  kesungguhan  untuk  hidup bersama.
Undang-Undang  Perkawinan  menentukan  sahnya  perkawinan  dalam  Pasal  2  Ayat(1)  bahwa perkawinan  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu. Sahnya  perkawinan  di  Indonesia  dinilai  memiliki  kekentalan  nuansa  agama,  unsur  agamawi  yang mendominasi  syarat  sahnya  perkawinan,  maka  terjadi  degradasi  capaian  tujuan  unifikasi  Undang- Undang Perkawinan yang mengacu pada keseragaman terselenggaranya perkawinan bagi setiap warga negara  (J,  1995)  Ketentuan  pasal  tersebut  memiliki  sifat  dualistis,  yang  masih  terasa  kabur  karena agama masih dijadikan tolak ukur penentu keabsahan perkawinan.
Sahnya  perkawinan  juga  termuat  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  bahwa  tiap-Tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ketentuan  tersebut  memandang  sahnya perkawinan  secara  hukum  demi  tertibnya  administratif,  karena  hal  ini  akan  berimplikasi  terhadap ketentuan-ketentuan dalam peristiwa hukum yang lain. Pencatatan perkawinan juga didasarkan pada agama  yang  dimiliki,  apabila  beragama  Islam  maka  perkawinan  dicatatkan  oleh  pegawai  pencatat nikah, talak dan rujuk, sedangkan selain agama Islam pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil.
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  di  lembaga  berwenang  akan  berakibat  hukum  bagi  pasangan tersebut  yang  meliputi:  a)  status  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  menurut  agama  dan kepercayaannya  dianggap  sah  oleh  agama  namun  tidak  diakui  oleh  negara,  maka  tidak  memiliki kepastian  hukum  karena  tidak  memiliki  bukti  otentik  berupa  akta  perkawinan;  b)status  anak  yang lahir  tidak  memiliki  kejelasan  status,  bahkan  dapat  dikatakan  sebagai  anak  luar  kawin  sebagaimana definisi anak dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UUP; c) terhadap harta kekayaan juga akan menimbulkan kekaburan terhadap status harta bawaan dan harta bersama, maka akan sulit bagi kedua belah pihak untuk mengajukan pembagian harta bersama ke pengadilan.
Ketentuan  khusus  yang  mengatur  mengenai  syarat  perkawinan  dibagi  dalam  dua  hal  yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil merupakan syarat yang melekat pada setiap peribadi  para  pihak,  dimana  materiil  dibagi  dalam  materiil  absolut  yang  menekankan  pada  syarat umum  termuat  dalam  Pasal  6  dan  Pasal  7  UUP,  kemudian  syarat  materiil  relatif  menekankan ketentuan larangan kawin dengan orang tertentu termuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UUP. Syarat  formil  menekankan  pada  prosedur  perkawinan  menurut  agama  dan  undang-undang  termuat dalam Pasal 12 UUP.
Secara  yuridis  Undang-Undang  Perkawinan  mengkonsepkan  aturan  perkawinan  di  Indonesia sebagai berikut: 1) Pasal 1ayat(1) memberikan definisi perkawinan yang menegaskan sebagai ikatan lahir batin sehingga memiliki hubungan yang intim terkait tujuan dari perkawinan yakni bahagia dan kekal.  2)  Pasal  2  ayat  (1)  (2)  menjelaskan  sahnya  perkawinan  yang  menegaskan  bahwa  agama menjadi  patokan  perkawinan  dianggap  sah,  wlaupun  setiap  agama  yang  dipeluk  memiliki  aturan hukum yang berbeda-beda. Serta pencatatan menjadi syarat sah perkawinan atas hukum negara demi tertib administratif. 3) Pasal 3 ayat(1) (2) menjelaskan mengenai asas monogami dalam perkawinan di Indonesia,  walaupun  dpat  dikesampingkan  dengan  alasan-alasan  tertentu.  4)  Pasal  7  menjelaskan mengenai batas usia para pihak, laki-laki berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Usia tersebut diharapkan  bahwa  para  pihak  telah  siap  jiwa  dan  raga  untuk  melangsungkan  perkawinan  dan berkaitan dengan perihal kependudukan. 5) Pasal 38 dijelaskan mengenai putusnya perkawinan yang diperkuat  dalam  Pasal  39  ayat  (1)  (2)  (3)  yang  pada  intinya  memungkinkan  perceraian  memiliki alasan jelas untuk dijelaskan dalam sidang pengadilan.
Perkawinan yang terjalin antara seorang laki-laki dan wanita berbeda agama bukan lagi menjadi hal  tabu  di  masyarakat  heterogen,  walaupun  selalu  menimbulkan  pandangan-pandangan  berbeda dibidang sosial dan hukum. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia masih tunduk pada produk hukum Belanda yang disebut Regling op de Gemengde Huwelijken (GHR) atau disebut  sebagai  perkawinan  campuran,  namun  definisi  perkawinan  campuran  terebut  adalah perkawinan  antara  orang  Indonesia  yang  tunduk  pada  hukum  berlainan.  Indonesia  tunduk  pada ketentuan  yang  memecahkan  persoalan  dari  perkawinan  campuran  yang  dalam  hal  ini  perkawinan beda agama  yang  seharusnya  diluar  dari  perkawinan campur  namum termasuk dalam ruang lingkup perkawinan  campur  (Gautama,  1980).  Dengan  begitu  perkawinan  yang  dilaksanakan  dalam  beda agama telah memiliki perlindungan atas kepastian hukum, walaupun hukum agama memiliki persepsi berlainan.  Setelah  berlaku  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagai  langkah  era  unifikasi hukum perkawinan yang memastikan tunduk pada satu hukum postif, realisasinya masih menunjukan dualisme yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat(1) yang menitik beratkan pada eksistensi hukum agama. Pasal  tersebut  juga  dianggap  telah  menutup  pintu  keberlangsungan  perkawinan  beda  agama.  Tafsir pada  sisi  lain  menganggap  perkawinan  tersebut  tidak  memenuhi  ketentuan  berdasarkan  undang- undang, karena memeluk agama merupakan hak dasar sesuai Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, namun ada yang  berpendapat  bahwa  pasangan  beda  agama  sah  sepanjang  dilakukan  berdasarkan  agama  salah satu pihak. Untuk itu timbul alternatif dalam mencari sahnya perkawinan bagi pasangan beda agama dengan cara: memohon penetapan pengadilan, dilakukan menurut agama masing-masing, penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan perkawinan dilakukan di luar negeri. Perkawinan yang dilakukan diluar negeri telah memberikan peluang yang dapat digunakan sebagai sarana melegalkan perkawinan tersebut dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan.

## 2. Konsekuensi Logis Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Persepektif Hak Asasi Manus
Pada dasarnya tindakan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif,  karena  tidak  sesuai  dengan  prinsip  dasar  Hak  Asasi  Manusia  yang  membatasi  agama warga  negaranya.  Agama  dinilai  sebagai  poin  penting  bagi  jiwa  pada  setiap  insan,  maka  UUDNRI 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi telah menjamin hal tersebut. Melalui Pasal 28 E  ayat(1)  dan  Pasal  29  ayat(2)  mengenai  kebebasan  memeluk  agama,  kebebasan  dalam  hal  ini diartikan  sebagai  hal  yang  hakiki  maka  tidak  ada  turut  campur  negara  sekalipun.  Secara  filosofis, pengaturan  hak  dasar  bidang  perkawinan  belum  diselaraskan  denan  peraturan  perundang-undangan karena tidak sesuai dengan cita-cita penegakan HAM.
Hakekatnya  Pasal  10  ayat(2)  Undang-Undang  HAM  menyatakan  bahwa  perkawinan  yang  sah hanya  dapat  dilakukan  atas  kehendak  bebas  dari  kedua  pihak,  pasal  ini  mengandung  prinsip  atas kehendak bebas dari pasangan dalam ikatan perkawinan. Makna dari kehendak bebas adalah kemauan yang  lahir  atas  dasar  niat  suci  yang  tulus  tanpa  paksaan,  penipuan  dan  tekanan.  Undang-Undang HAM hanya melihat aspek keperdataan bahwa tidak ada unsur agama yang diutamakan dalam ikatan perkawinan  yang  sah.  Undang-Undang  Perkawinan  sampai  saat  ini  masih  mengkonsepkan  sahnya perkawinan atas dasar agama.
Hak  untuk  berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  ikatan  perkawinan  yang  sah seharusnya  dilakukan  berdasarkan  Pasal  10  ayat(2)  dan  Pasal  3  ayat(3)  yang  tidak  boleh  dikurangi atau  reduksi  dengan  alasan  agama.  Pada  realitanya,  status  keagamaan  pada  setiap  pasangan  beda agama  dapat  dilihat  berdasarkan  cara  pasangan  tersebut  melangsungkan  perkawinan.  Endogami agama  memang  sebagai  perkawinan  ideal  bagi  semua  agama,  namun  perkawinan  beda  agama memiliki dampak bagi salah satu pihak jika ditempuh dengansalah satu pihak bersedia menundukan diri yakni harus mengikuti agama pasangannya.
Secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda, Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung telah memberikan celah bagi perkawinan beda agama dengan memperhatikan penafsiran Pasal 56 Undang- Undang  Perkawinan.  Secara  sosiologis,  bahwa  manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  akan senantiasa berkembang dan berkumpul dengan sesamanya tanpa memandang latar belakang pasangan tersebut  sekalipun  dalam  hal  agama.  Secara  filosofis,  mengenai  hak  yang  berkaitan  dengan  agama. Hak  memeluk  agama  merupakan  hak  dasar  yang  tidak  dapat  dibagi  atau  dikurangi  bahkan didiskriminasikan,  apabila  hal  tersebut  terjadi  maka  telah  terjadi  pelanggaran  terhadap  Undang- Undang  Dasar  dan  asas  dasar  dari  Hak  Asasi  Manusia  itu  sendiri.  Penafsiran  mengenai  perkawinan
beda agama yang dilarang, dari sudut pandang Hak Asasi Manusia telah melakukan pelanggaran atas hak dasar tersebut yakni memeluk agama dan keyakinannya masing-masing (Usman, 1989) . Negara  dituntut  untuk  benar-benar  menjamin  hak  dasar  masyarakatnya.  Perkawinan  yang  sah merupakan  bagian  hak  yang  dimiliki  warganegara,  walaupun  pasangan  tersebut  memiliki  agama secara  berlainan.  Negara  perlu  hadir  untuk  memberikan  kejelasan  aturan  secara  konkrit  demi terealisasinya  bentuk  harmonisasi  ketentuan  yang  berlaku  dan  fakta  di  masyarakat.  Pemberlakuan akibat  hukum  hanya  didasarkan  pada  perbuatan  hukum  saja  yakni  kualifikasi  oleh  hukum  sebagai perbuatan  hukum  dan  tidak  termasuk  perbuatan  sosial.  Terdapat  tiga  macam  akibat  hukum  dari sebuah  ikatan  perkawinan  yakni:  adanya  hubungan  suami  istri,  adanya  hubungan  orangtua  dengan anak, serta masalah harta kekayaan (HS, 2014).
Hubungan  hukum  antara  suami  dan  istiri  sejak ikatan  perkawinan  dinyatakan  sah,  maka  secara otomatis  akan  timbul  hubungan  hukum  sebagai  suami  dan  isteri.  Hubungan  hukum  tersebut  akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban.  Undang-Undang  Perkawinan  telah  mengatur  hak  dan  kewajiban suami  isteri  dalam  Pasal  30  sampai  dengan  Pasal  34.  Pasal  tersebut  telah  menguraikan  secara  pasti sesuatu yang telah menjadi hak serta kewajiban suami isteri. Adanya perbedaan agama dalam ikatan perkawinan  tidak  menyebabkan  salah  satu  pihak  memiliki  keistimewaan  hak  dan  kewajiban  satu dengan yang lain.
Hak dan kewajiban antara suami dan isteri memiliki sistematika yang menunjukan bahwa posisi anatar  keduanya  menurut  hukum  berlaku  seimbang,  tidak  ada  yang  lebih  kuat  ataupun  yang  lebih lemah. Sesuai dengan Pasal 34 ayat(3) apabila terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan atau terjadi  pelanggaran  atas  haknya,  pihak  yang  merasa  rugi  dapat  mengajukan  gugatan  kepada Pengadilan  Negeri  atau  Pengadilan  Agama.  Namun  pengecualian  bagi  suami  beragama  Islam  dan dilakukan secara Islam berakibat pada: a) tidak ada saling mewarisi antara suami isteri apabila salah satu pihak meninggal dunia, b) suami berhak untuk berpoligami, c) suami berhak menthalak, d) suami berhak  merujuk  istrinya  (tanpa  akad  nikah  baru).  Hal-hal  tersebut  tetap  diperbolehkan  walaupun menurut agama pihak wanita tidak memungkinkan terjadi (Aulawi, 1980) .
Hubungan hukum  orang  tua  dan  anak  diharapkan memberi  keharmonisan  dalam  keluarga  demi tercapainya  tujuan  dalam  perkawinan,  karena  anak  hadir  sebagai  fungsi  regenerasi,  fungsi  rekreatif, fungsi protektif dan fungsi ekonomis. Status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama merupakan  anak  yang  sah,  karena  perkawinan  beda  agama  yang  telah  dicatatkan  oleh  negara  dan dilakukan  menurut  hukum  agama  serta  memenuhi  syarat  perkawinan.  Undang-Undang  Perkawinan dalam  Pasal  5  ayat  (1)  menjelaskan  mengenai  status  hukum  anak  memberikan  konsekuensi  yuridis terhadap  kedua  orang  tuanya.  Kewajiban  sebagai  orang  tua  dalam  perannya  sebagi  ibu  dan  ayah berlaku  seimbang  dalam  mendidik  sebaik  mungkin,  karena  kewajiban  tersebut  akan  berlaku  sampai anaknya telah kawin atau cakap untuk bertanggung jawab terhadap nasib hidupnya, bahkan kewajiban akan tetap melekat walaupun perkawinan orang tuanya dinyatakan putus.
Implikasi yuridis berdasarkan UUP menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama namun masih memiliki ikatan perkawinan yang sah, anak tersebut berhak untuk menentukan pilihan  untuk  dirinya  sendiri,  utamanya  adalah  pilihan  terhadap  agama  yang  akan  dianut  tanpa paksaan dari pihak manapun sekalipun orang tua bahkan negara.
Perihal  harta  kekayaan  yang  terbentuk  dalam  sebuah  ikatan  perkawinan  merupakan  hal  yang wajar dan pasti akan ada, hukum perkawinan membagi harta dalam dua macam yakni harta bersama dan  harta  bawaan.  Harta  bersama  merupakan  harta  kekayaan  yang  diperoleh  baik  secara  masing- masing  ataupun  bersama  suami  isteri  selama  perkawinan  sah  berlangsung,  sedangkan  harta  bawaan merupakan harta benda yang telah dimiliki sebelum terjadinya perkawinan sah antara pasangan suami dan isteri tersebut.
Terbentuknya harta bersama berdasarkan waktunya, telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat(1) UUP bahwa sejak terjadi ikatan perkawinan secara sah hingga ikatan perkawinan tersebut telah putus, maka ruang lingkup harta bersama ini terbatas pada hasil dari usaha pasangan suami isteri tersebut, terlepas dari  warisan  atau  hadiah  dari  keluarga  asal.  Harta  bersama  juga  memiliki  konsekuensi  yuridis terhadap  tanggung  jawab  yang  juga  berlaku  secara  seimbang,  maka  suami  atau  isteri  tidak diperkenankan  menjual  atau  memindah  tangankan  harta  bersama  tanpa  adanya  persetujuan pasangannya.  Apabila  dalam  ikatan  perkawinan  sah  terjadi  percekcokan  berakhir  pada  perpisaham, maka harta yang tergolong sebagai harta bersama harus dibagi adil, bersama berdasarkan persetujuan bersama.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  hasil  analisis  data,  dapat  dsimpulkan  bahwa  perkawinan  beda  agama  dalam  Undang-Undang Perkawinan  tidak  diatur  secara  tegas  dan  pasti,  maka  dapat  dikatakan  terjadi  kekaburan  hukum  dan ketidakpastian  terhadap  praktik  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  khususnya  Pasal  2  ayat(1)  lebih  merujuk  pada  sahnya  perkawinan berdasar  hukum  agama  dan  kepercayaannya,  namum  dalam  realisasinya  masih  ada  pasangan  yang tetap  ingin  melangsungkan  perkawinan  dengan  agama  yang  berbeda  melalui  jalur  permohonan penetapan  pengadilan,  penundukan  sementara  pada  salah  satu  hukum  agama  dan  perkawinan  yang dilangsungkan di luar negeri, yang kedua penolakan perkawinan beda agama tergolong diskriminatif karena tidak sesuai prinsip dasar HAM. Terdapat konflik norma antara Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (3) UU HAM dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berakibat pada konsekuensi yang diterima  salah  satu  calon  pasangan  yakni  penundukan  diri  atas  agama  yang  dianutnya  untuk mengikuti agama pasangannya.

## 2. Saran
Adapun yang disarankan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah  Selaku akademisi Ilmu Hukum  didorong  untuk  memberikan  pandangan  konkrit  terhadap  fenomena  yang  terjadi  khususnya mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Adanya kekaburan norma terhadap perkawinan beda agama  di  Indonesia  dan  konflik  norma  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dengan Undangn-Undang  Hak  Asasi  Manusia  diharapkan  mendapatkan  penyempurnaan  dari  Pemerintah untuk segera harmonisasi dari berbagai aturan yang terkait dengan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Pustakasetia. Aulawi, W. (1980). Beberapa Aspek dari Perkawinan Antar Agama . Bulan Bintang.
Daeng, Y., & Ariga, F. (2017). Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Journal Equitable 87 , 2 (2), 70–87.
Dardiri,  A.  H.,  &  Tweedo,  M.  (2013).  Pernikahan  Beda  Agama  Ditinjau  Dari  Perspektif  Islam  dan  Ham. Khazanah , 6 (1), 99–117. Gautama, S. (1980). Hukum Antar Golongan (suatu pengantar) . Ichtiar Baru-Vanhoeve. HS, S. (2014). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia . Raja Grafindo Persada. J, S. (1995). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian . Citra Aditya Bakti.
Kambey,  E.  E.  (2017).  Analisis  tentang  Perjanjian  Perkawinan  Ditinjau  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Lex Privatum , 5 (9), 1–14. Taufik, M. (2013). Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan . Rineka Cipta. Usman, S. (1989). Kawin Lari dan Kawin Antar Agama . Liberty.
Yonesta,  F.,  Isnur,  M.,  Hidayat,  N.,  Febrian,  S.  H.,  Sihite, I.  L.,  &  Biky,  A.  (2012).  Agama,  Negara  dan  Hak Asasi Manusia. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9). LBH Jakarta.