## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif
Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand
Adinda Farah Anisya, Hafrida, Erwin Fakultas Hukum Universitas Jambi Author’s Email Correspond ence: adindaafarah@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, persamaan dan perbedaan kewenangan penuntutan yang diatur  dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia  dan The  Criminal  Procedure Code  1934 .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  perbedaan pada  pengaturan  wewenang  untuk  melakukan  penuntutan  antara negara  Indonesia  dan  Thailand.  Di  Thailand,  yang  dapat  melakukan penuntutan  perkara  pidana  bukan  hanya  penuntut  umum  karena the criminal procedure code juga mengatur hak korban untuk mengajukan penuntutan  perkara  pidana  yang  terjadi  kepadanya  melalui  proses penuntutan  pribadi  ( private  prosecution )  atau  melalui  penuntutan bersama  ( joint  prosecutor ).  Diharapkan  dengan  adanya  peraturan mengenai  wewenang  bagi  korban  untuk  terlibat  aktif  didalam  proses peradilan  pidana  dapat  menjamin  perlindungan  bagi  hak-hak  korban yang selama ini terabaikan oleh negara sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan pidana Indonesia.

## Kata Kunci:
Perbandingan hukum pidana; kewenangan; penuntutan perkara pidana ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-10-09 Accepted: 2021-12-31
Publish: 2021-12-31
KEYWORDS: Authority; comperative criminal law; criminal law prosecution.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  arrangements,  similarities  and differences  in  the  prosecution  authority  regulated  in  the  Indonesian Criminal  Procedure  Code  and  The  Criminal  Procedure  Code  1934 Thailand. The results show that there are differences in the authority to prosecute between Indonesia and Thailand. In Thailand, it is not only the public prosecutor who can prosecute criminal cases because the criminal procedure  code  also  regulates  the  victim's  right  to  prosecute  criminal cases that happened to him/her through a private prosecution process or through a joint prosecutor. It is hoped that the existence of regulations regarding the authority for victims to be actively involved in the criminal justice process can guarantee protection for the rights of victims which have been neglected by the state so as to restore public confidence in the Indonesian criminal justice process.

## A. PENDAHULUAN
Artikel  ini  membahas  tentang  perbandingan  kewenangan  penuntutan  antara  dua negara  yang  berbeda antara  negara  Indonesia  dan  Thailand.  Dua  negara  ini  memiliki sistem hukum acara yang berbeda, terutama dalam hal proses penuntutan. Berdasarkan penjelasan  dalam  KUHAP,  proses  penuntutan  merupakan  perwujudan  dari penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintah  yang  didasari  oleh  hukum.  Hal  ini  sejalan dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Maksud dari negara  h ukum  disini  adalah  “Negara  yang  penyelenggaraan  kekuasaan
pemerintahannya didasarkan atas hukum” 1 . Dalam hal ini keberadaan hukum sebagai seperangkat  aturan  yang  dibentuk  oleh  sebuah  lembaga  legislatif  atau  lembaga pembentuk  undang-undang  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  keadilan  dan perlindungan terhadap masyarakat. Di dalam aturan tersebut terkandung sanksi yang diancam terhadap orang-orang yang melanggarnya.
Penuntutan merupakan salah satu proses dalam hukum acara pidana, yaitu proses dimana  para  penegak  hukum  dalam  hal  ini  jaksa  penuntut  umum  akan  melakukan penuntutan  kepada  para  terdakwa  dalam proses persidangan.  Baik  negara  Indonesia dan Thailand mempunyai proses penuntutan yang berbeda. Hal ini dikarenakan kedua negara  menganut  sistem  hukum  yang  berbeda.  Negara  Thailand  menerapkan  sistem hukum negara Monarki Konstitusional dengan perpaduan antara Common Law dan Civil Law , sedangkan negara Indonesia menganut sistem Civil Law. Dengan adanya perbedaan sistem hukum inilah, maka akan membuat perbedaan pula dalam hal proses penuntutan yang dipakai oleh kedua negara.
In 1987, Thai law and judicial system was reformed to modernization with the same Western Nations. The court were reduced into Single Court and under Commanded by Ministry of Justice who estabilished on 25th March 1981. Altough European civil law influenced Thai Legal system and a public prosecutor precedes criminal prosecution, nonetheles an injured person also possibly file a criminal complaint because traditional Thai law permits citizen to bring a prosecution to the King. Pada tahun 1987, hukum dan  sistem  peradilan  Thailand  di  reformasi  menjadi  modernisasi  dengan  negara- negara Barat yang sama. Pengadilan di reduksi menjadi Pengadilan Tunggal dan di bawah  komando  Kementerian  Kehakiman  yang  di  dirikan  pada  tanggal  25  Maret 1981. Meskipun hukum perdata Eropa mempengaruhi sistem hukum Thailand dan penuntut  umum  mendahului  tuntutan  pidana,  namun  orang  yang  terluka  juga mungkin  mengajukan  pengaduan  pidana.  Ini  karena  hukum  tradisional  Thailand mengizinkan warga untuk mengajukan tuntutan kepada Raja 2
Yang  menjadi  objek  penelitian  ini  adalah  perbedaan  pengaturan  tentang kewenangan  penuntutan  yang  diatur  didalam  hukum  acara  pidana  Indonesia  dan Thailand.  Di  negara  Thailand,  yang  dapat  mengajukan  penuntutan  perkara  pidana adalah Jaksa, orang yang dirugikan (korban), dan juga korban dan jaksa yang bersama- sama  bertindak  sebagai  penuntut  umum.  Sedangkan  di  Indonesia,  wewenang  untuk melakukan  penuntutan  hanya  dimiliki  oleh  jaksa  penuntut  umum.  Perbedaan  atas pendefinisian  jaksa  penuntut  umum  Indonesia  dan  Thailand  adalah  objek  utama penelitian.
Berdasarkan Section  2  (14)  Title  I  General  Provisions  Division  I  Preliminary  The Criminal  Procedure  Code  Thailand, definisi  Jaksa  sebagai  pejabat  yang  memiliki wewenang  untuk  mengajukan  perkara  pidana  di  pengadilan  memiliki  3  (tiga)  arti seperti yang dijelaskan dibawah ini yaitu:
1 Rokilah,  “ Dinamika Negara  Hukum  Indonesia:  Antara  Rechtsstaat  dan  Rule  of Law” ,  Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 16 diakses dari https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/ nhk/article/view/8167, pada tanggal 30 Januari 2021, pukul 22:43 WIB.
2 Uswantun Hasanah dan Yulia Monita, Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana, PAMPAS: Journal of Criminal , Vol. 1 No. 3, 2020, hlm. 140 diakses dari  https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086/10266,  pada  tanggal  30 Januari 2021, pukul 23:29 WIB
Section 2 (14):
Prosecutor means either the public prosecutor or the injured person who has instituted a criminal case in Court, or both. In case of the Public Prosecutor and the injured person are joint prosecutors.
Bagian 2 (14): Penuntut adalah penuntut umum atau orang yang dirugikan yang telah mengajukan perkara pidana di pengadilan, atau keduanya, dalam hal penuntut umum dan orang yang dirugikan adalah penuntut bersama.
Dari penjelasan section 2 (14) diatas menunjukkan bahwa di Thailand, pihak yang dapat  berperan  sebagai  jaksa  adalah  penuntut  umum  sebagai  seorang  pejabat  yang memiliki wewenang dari undang-undang tersebut, pihak yang dirugikan (korban), atau penuntut  umum  dan  korban  yang  bergabung  bersama  yang  disebut  sebagai  joint prosecutor.  Sedangkan  berdasarkan  Pasal  1  angka  (6)  huruf  b  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh  undang-undang  ini  untuk  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan hakim”. Artinya penuntut umum adalah pejabat yang bertin dak atas nama negara yang akan  mewakili  korban  untuk  melakukan  penuntutan  dan  membuktikan  pada  sidang pengadilan.  Meskipun  kejahatan  yang  terjadi  bukanlah  suatu  perkara  yang menyebabkan  kerugian  terhadap  banyak  orang,  negara  memiliki  kewajiban  untuk mewakili korban dalam memperjuangkan haknya sekaligus menjalankan hukum pidana formil.
Oleh  karena  perbedaan  definisi  Jaksa  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana milik Indonesia dan Thailand, Penelitian ini akan berfokus pada perbedaan wewenang  penuntutan  perkara  pidana  masing-masing  negara.  Terhadap  negara Thailand yang memberikan wewenang menuntut kepada korban, cara penuntutan ini disebut sebagai penuntutan pribadi
Private prosecutions are those prosecutions initiated against state agents where relatives of  victims  and/or  non-governmental  organizations  (NGOs)  participated  in  the  criminal proceedings.
Penuntutan  pribadi  adalah  penuntutan  yang  dilakukan  terhadap  agen  negara  di mana kerabat korban dan/atau organisasi non pemerintah (LSM) berpartisipasi dalam proses pidana 3 .
When the injured person institutes his/her own prosecution, the case will not proceed through  the  ordinary  criminal  process,  as  does  the  public  prosecutor.  Under  the Criminal  Code  (CC),  there  are  two  types  of  spesific  offences  (crime),  namely Compoundable  and  non-Compoundable  Offences. (Ketika  korban  melakukan penuntutannya sendiri, kasusnya tidak akan diproses melalui proses pidana biasa, seperti halnya jaksa penuntut umum. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (CC) terdapat dua jenis tindak pidana yaitu compoundable dan non-compoundable offences 4 .
3 Veronica Michel- Luviano, “Access to Justice, Victims’ Right s, and Private Prosecution in Latin America:  The  Cases  of  Chile,  Guatemala,  and  Mexico”, Disertation  in  Partial  Fulfilment  of Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy , Minnesota, 2012, hlm. 127.
4 Prathan Watanavanich, “The emergence of Victims’ Right in Thailand: Twenty Years After the U.N. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power”, 131 st International  Training  Course  Visitting  Experts’  Papers ,  hlm.  3  diakses  dari http://restorativejustice.org/rj-library/emergence-of-victims-rights-in-thailand-twenty-
Selain korban sebagai pihak yang punya wewenang untuk mengajukan perkara pidana  di  pengadilan,  pada section  2  (14) juga  menjelaskan  bahwa  korban  dan penuntut umum dapat bergabung sebagai jaksa yang akan melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana atau yang disebut sebagai joint prosecutor . Metode penuntutan dengan joint prosecutor memberikan kesempatan kepada korban dan penuntut umum untuk bergabung bersama dan melakukan penuntutan perkara di pengadilan. Hukum acara pidana Thailand memberikan ruang dan kebebasan bagi korban  untuk  berperan  aktif  didalam  sistem  peradilan  pidana.  Dengan  adanya pilihan joint  prosecutor ,  selain  memberikan  kursi  terhadap  korban,  negara  tetap memberikan wewenang terhadap Penuntut umum untuk mengajukan mosi untuk menggabungkan diri dengan korban yang telah mengajukan perkara pidana secara pribadi  sehingga  penuntut  umum  akan  mendampingi  korban  selama  proses peradilan dengan memperhatikan kerugian dan penderitaan yang dialami korban namun tidak mengabaikan hak terdakwa. Pengaturan joint prosecutor secara lebih spesifik lagi diatur pada section 30 hingga section 33.
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, negara punya otoritas untuk mengatur warga negaranya melalui tiga jenis kekuasaan yang diatur oleh undang-undang. Oleh karenanya  implikasi  dari  sifat  monopoli  negara  pada  sistem  peradilan  pidana Indonesia  tadi  adalah  kejahatan  diartikan  sebagai  konflik  diantara  pelaku  dan negara (karena dalam hal ini korban telah diwakilkan). Korban sebagai pihak yang paling dirugikan dari terjadinya suatu kejahatan kehilangan peran.
Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan  oleh  undang-undang  kepada  pelaku  kejahatan.  Akibatnya,  pada  saat pelaku  kejahatan  telah  diajtuhi  sanksi  pidana  oleh  pengadilan,  kondisi  korban kejahatan seperi tidak dipedulikan sama sekali 5 .
Artikel ini akan membahas perbandingan hukum antara Indonesia dan Thailand mengenai sistem penuntutan dalam beracara di Pengadilan Pidana masing-masing negara. Artikel ini berpendapat bahwa terdapat kekosongan norma yang mengatur tentang wewenang korban untuk bertindak aktif selama proses peradilan pidana di Indonesia.  Maka  dari  itu  penulis  tertarik  untuk  membandingkan  peraturan kewenangan penuntutan perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Thailand, sehingga dengan demikian dapat memberikan bahan hukum apa yang  mungkin  perlu  dikembangkan  atau  diubah  demi  kepentingan  integritas masyarakat  dan  pencapaian  suatu  hukum  yang  adil.  Penelitian  ini  juga  dilatar belakangi  dari  posisi  korban  didalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  yang cenderung  bersifat  pasif.  Penuntutan  menurut  sistem  peradilan  pidana  Indonesia menganut  prinsip  dominus  litis  yaitu  hak  monopoli  negara  dimana  negara  akan mengambil  alih  peran  penuntutan  dari  korban  untuk  meminimalisir  potensi pembalasan yang bersifat pribadi secara emosional.
years-after-the-un-declaration-of-basic-principles-of-justice-for-victims-of-crime-and- abuse-of power/8008/#sthash.R2Vnly6o.dpbs pada tanggal 7 Maret 2021 Pukul 22:50 WIB
5 Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  “Kedudukan Korban  Kejahatan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia  Berdasarkan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)”, Jurnal Komunikasi  Hukum ,  Vol.  1,  No.  1,  Februari  2015,  hlm.  83  diakses  dari https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view /5006, pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 23:14 WIB.
Artikel ini akan membahas mengenai sistem penuntutan yang dianut oleh negara Thailand,  dimana  para  korban  dapat  melakukan  penuntutan  secara  langsung  ke Pengadilan  ataupun  melakukan  afiliasi  bersama  jaksa  penuntut  umum  yang  disebut sebagai joint prosecutor. Namun pada sistem hukum acara pidana di Indonesia, hal ini tidak  berlaku  karena  kewenangan  penuntutan  hanya  berlaku  pada  jaksa  penuntut umum.  Karena  implikasi  dari  sifat  monopoli  negara  pada  sistem  peradilan  pidana Indonesia inilah membuat Korban sebagai pihak yang paling dirugikan dari terjadinya suatu kejahatan kehilangan peran. “ Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak  yang  paling  menderita  dalam  suatu  tindak  pidana,  justru  tidak  memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan ”. 6 Padahal peran korban di dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan khususnya di tahap pembuktian, dimana kualitas kesaksian dari korban berkedudukan sebagai alat bukti yang sah bersama keterangan saksi lainnya seperti yang diatur pada Pasal 184 KUHAP. Sehubungan dengan hal ini, Rena Yulia mengemukakan bahwa:
Pemberdayaan  korban  dalam  pembahasan  ini  adalah  kemampuan  hukum  ( legal capacity ) yaitu kemampuan untuk berbuat sesuatu, kemampuan untuk bergerak dan bertindak. Dalam hal ini kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian pembahasannya mengenai pemberdayaan korban dalam sistem peradilan pidana sehingga korban mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu, bergerak, bertindak serta kemampuan sebagai pendukung hak dan kewajiban 7 .
Artikel  ini  berpendapat  bahwa  diperlukannya  peran  dari  korban  tindak  pidana untuk ikut aktif dalam hal melakukan penuntutan terhadap pelaku. Hal ini dikarenakan memiliki posisi yang kuat dalam hal pembuktian yang akan dilakukan dalam pengadilan. Disamping itu, seringkali korban memiliki peranan yang penting bagi terjadinya suatu kejahatan yang diharapkan diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban  kejahatan  dapat  memudahkan  dalam  menemukan  upaya  penanggulangan kejahatan  yang  pada  akhirnya  bermuara  pada  keadilan  dan  menurunnya  kuantitas ataupun kualitas dari kejahatan 8 . Maka dari itu diperlukan aturan hukum yang dapat membuat  peran  dari  sang  korban  menjadi  lebih  aktif  dalam  melakukan  penegakan hukum pidana nasioal.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menghadapi masalah yang dihadapi dan diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peratuaran perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Mengkaji perbandingan  hukum  acara  pidana  antara  negara  Indonesia  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Thailand  yang  diatur  dalam General Provisions  Division  I  Preliminary  the  Criminal  Procedure  Code, yaitu  dalam  hal  proses penuntutan.
6 Ibid.
7 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 158.
8 Ni Putu Rai Yuliartini, Op. Cit ., hlm. 84.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Kewenangan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian  Menurut  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia  dan  Thailand  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
Menurut ketentuan didalam KUHAP, penuntutan perkara pidana diatur pada Pasal 1 butir 7 yang menyebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang  pengadilan.  Berdasarkan  definisi penuntutan diatas, maka yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum yang dalam hal ini bertindak atas nama negara dan mewakili korban, artinya penuntut umum ibarat seorang pengacara bagi korban suatu kejahatan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa pada sidang pengadilan.
Untuk memperjelas maksud dari penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, Pasal 1 butir (6) huruf a menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Pasal 1 butir (6) huruf b menjelaskan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan  penetapan  hakim.  Dalam  hal  ini,  Andi  Hamzah  menjelaskan  kalau “Melihat dari rumusan undang -undang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi” . 9
Dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum adalah satu-satunya pejabat yang berwenang  untuk  melakukan  penuntutan  perkara  pidana  di  pengadilan. “Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli artinya tiada badan lain yang  boleh  melakukan  itu.  Ini  disebut  dominus  litis  di  tangan  penuntut  umum  atau jaksa” 10 .
Disamping  kedudukan  korban  yang  cenderung  pasif  didalam  proses  peradilan pidana,  hukum  acara  pidana  Indonesia  memiliki  pengaturan  tentang  penggabungan perkara untuk ganti kerugian yang diatur pada Pasal 141 yang berisi:
Penuntut umum dapat melakukan pernggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
a. Beberapa  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  sama  dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain;
c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi  yang  satu  dengan  yang  lain  itu  ada  hubungannya,  yang  dalam  hal  ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
Pasal ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan namun untuk pelaksanaannya, penuntut umum baru akan melakukan penggabungan perkara setelah mendapat permintaan dari pihak korban bukan karena inisiatifnya sendiri. Akan tetapi hingga saat ini, jumlah pelaksanaan penggabungan perkara untuk ganti kerugian
9 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana , Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. Ke-4, Jakarta, 2018, hlm. 75.
terhitung  cukup  rendah.  Hal  ini  disebabkan  karena  pihak  korban  tidak  memiliki pengetahuan soal adanya pengaturan tentang hal ini bahkan karena posisi korban dalam peradilan  pidana  yang  pasif,  mereka  yang  senyatanya  adalah  pihak  yang  dirugikan terkadang sampai tidak mendapat pemberitahuan soal kabar perkembangan kasus yang menimpanya  dan  korban  telah  beranggapan  bahwa  pelaku  tidak  akan  mengganti kerugian akibat perbuatannya karena akan dijatuhi pidana.

## The Criminal Procedure Code Thailand
Berdasarkan S ection 28 Chapter I Prosecution of Criminal Cases, Title III Prosecution of Criminal Cases and Filing of Civil Cases in Connection with an Offence the Criminal Procedure Code Thailand, bahwa setiap pihak berhak untuk mengajukan penuntutan perkara pidana seperti yang dijelaskan pada bagian ini yaitu:
Section 28 – The Following persons are entitled to institute the criminal prosecution in the Court.
1) The Public Prosecutor;
2) The Injured Person.
Bagian 28 – Berikut adalah orang-orang yang berhak mengajukan perkara pidana ke pengadilan:
1) Penuntut Umum
2) Korban.
Berdasarkan  penjelasan Section  28 diatas,  negara  menjamin  wewenang  kepada korban  untuk  bersikap  aktif  pada  proses  peradilan  pidana  dengan  memberikan  hak untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan melalui penuntutan pribadi maupun penuntutan bersama jaksa penuntut umum. Hal ini dengan jelas diatur pada Section 2 (14)  Title  I  General  Provisions  by  Division  I  Preliminary,  definisi  dari  Jaksa  dibagi menjadi tiga pengertian yaitu pejabat publik (penuntut umum sebagai seorang pejabat), korban yang mengajukan perkara pidana ke Pengadilan, atau keduanya jika penuntut umum dan korban sama-sama mengajukan perkara pidana ke Pengadilan.
2 (14) “Prosecutor” means either the Public Prosecutor or the injured person who has instituted a criminal case in Court, or both, in case of the Public Prosecutor and the injured person are joint prosecutors;
2 (14) “Jaksa” memiliki arti, Jaksa Penuntut Umum atau orang yang dirugikan yang telah mengajukan perkara pidana ke Pengadilan, atau keduanya, jika Jaksa Penuntut Umum dan orang yang dirugikan merupakan penuntut bersama.
Penuntutan perkara pidana yang diajukan oleh korban, disebut sebagai penuntutan pribadi  atau  private  prosecution.  Dalam  proses  penuntutan  pribadi,  korban  dapat didampingi  oleh  seorang  pengacara  yang  dipilih  sendiri  oleh  korban  untuk mendampinginya  selama  proses  peradilan.  Peran  pengacara  dalam  hal  ini  adalah mempergunakan pengetahuan dan ilmu hukum yang ia punya untuk membantu korban mulai dari pengajuan berkas hingga prosedur yang harus diikuti korban selamaa proses penuntutan, sedangkan korban akan membantu pada proses kesaksian sehingga dengan adanya jenis penuntutan pribadi ini, keberadaan korban sangat diberdayakan.
2. Persamaan  dan  Perbedaan  Kewenangan  Penuntutan  menurut  Hukum  Acara Pidana Indonesia dan Thailand
I. Persamaan Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand
Berikut  adalah  kebijakan  penuntutan  yang  berkaitan  dengan  model  kejaksaan dalam konteks penyidikan dan penuntutan di berbagai negara yang diformulasikan dalam tabel:
Tabel I
Kebijakan Sistem Penuntutan Perkara Pidana Didalam Hukum Acara Pidana
Indonesia dan Thailand No Sistem Penuntutan 1. Sistem Mandatory Prosecutorial System Berdasarkan  sistem  ini,  Jaksa  dalam  menangani  suatu perkara  hanya  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  sudah ada  dan  tidak  terhadap  hal-hal  yang  diluar  yang  sudah ditentukan  (keculai  dalam  keadaan-keadaan  tertentu). Negara-negara  yang  menjalankan  sistem  ini  adalah Thailand,  termasuk  juga  China,  India,  Sri  Lanka,  dan Papua New Guinea. 2.  Sistem Discretionary Prosecutorial System Pada  sistem  ini,  Jaksa  dapat  melakukan  berbagai kebijakan  tertentu  dan  bisa  mengambil  berbagai tindakan  dalam  penyelesaian/penanganan  suatu  kasus. Dalam  sistem  ini  Jaksa  dalam  mengambil  keputusan, selain mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada juga, mempertimbangkan faktor-faktor yang melatar belakangi  terjadinya  suatu  tindak  pidana,  keadaan- keadaan  di  mana  tindak  pidana  itu  dilakukan,  atribut- atribut  pribadi  dari  terdakwa  dan  korban,  tingkat penyesalan terdakwa, tingkat pemaafan dari korban, dan pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik
Sumber data : Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, hlm. 86.
Sistem  penuntutan  yang  dianut  oleh  kejaksaan  Indonesia  dan  Thailand  adalah sistem  Mandatory  Prosecutorial  System  dimana  dalam  menangani  suatu  perkara pidana,  Jaksa  hanya  berpedoman  pada  alat-alat  bukti  yang  telah  ada  dan  tidak terhadap hal diluar yang telah ditentukan (kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu).
Jaksa  di  Indonesia,  setelah  meneliti  berkas  penyidikan  yang  diajukan  oleh penyidik maka selanjutnya akan mengambil sikap diantara dua kemungkinan yang ada.  Pertama  menerima  dengan  keterangan  berkas  telah  lengkap  dan  bukti  yang diajukan telah meyakinkan penuntut umum sehingga ia dapat langsung merumuskan surat dakwaan. Atau yang kedua, mengembalikan berkas penyidikan kembali pada penyidik  untuk  dilakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut  dengan  disertai  petunjuk tambahan  yang  harus  diperiksa kembali  oleh  penyidik.  Dengan  adanya wewenang seperti  ini,  hubungan  antara  penyidik  dan  penuntut  umum  akan  selaras  sehingga presentasi  kemungkinan  kerja  sama  antar  penegak  hukum  menjadi  tinggi.  Akan tetapi lebih lanjut, Marwan Effendy menambahkan bahwa:
Kejaksaan  RI  menganut  kedua  sistem  tersebut,  masuk  dalam  kelompok Mandatory  Prosecutorial  System  di  dalam  penangana  perkara  tindak  pidana umum, dan masuk juga kelompok Discretionary Prosecutorial System di dalam penanganan  tindak  pidana  khusus  (tindak  pidana  korupsi).  Hal  ini  mengacu kepada Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan tindak pidana berkaitan dengan hak asasi menausia mengacu kepada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian sistem yang dianut oleh  Kejaksaan  RI  merupakan  perpaduan  dari  kedua  sistem  tersebut  yang tampaknya tidak dianut oleh Kejaksaan di negara-negara lain 11 .
Sedangkan untuk Jaksa Penuntut umum Thailand, mereka punya kebebasan untuk  menentukan  apakah  akan dilakukan penuntutan  atau  tidak.  Dasar  dari pertimbangan  ini  berasal  dari  berkas  penyidikan  dan  bukti  yang  diajukan  oleh polisi. Jika berkas penyidikan dan bukti telah lengkap, maka penuntut umum akan melakukan  penuntutan.  Namun,  jika  berkas  penyidikan  lengkap  tapi  bukti  yang diajukan belum cukup untuk meyakinkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau  bukti  yang  diajukan  belum  cukup  untuk  membuktikan  prasangka  bahwa tersangka  adalah  pelaku  tindak  pidana  tersebut,  maka  penuntut  umum  dapat mengambil  keputusan  untuk  tidak  melakukan  penuntutan.  Atau  penuntut  umum akan memberi perintah kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut walau tetap tidak bisa mengawasi maupun memberi petunjuk kepada penyidik. Hal ini  juga  yang  menjadi  perbedaan  paling  mencolok  antara  kewenangan  penuntut umum di Indonesia dengan Thailand.

## II. Perbedaan Pengaturan Kewenangan Penuntutan Perkara Pidana menurut KUHAP Indonesia dan The Criminal Procedure Code Thailand
Di  Thailand,  Jaksa  penuntut  umum  membuat  keputusan  untuk  melakukan penuntutan hanya berdasarkan pada bukti dalam berkas penyidikan yang diajukan oleh polisi karena tak punya kewenangan dalam proses penyidikan. Bahkan Jaksa Thailand tak punya kewenangan untuk mengawasi jalannya penyidikan.
Dalam  Hal  diketahuinya  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana,  petugas  akan melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut untuk menemukan bukti-bukti dan siapa tersangka sehingga membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Akan tetapi, pencarian fakta atau bukti di Thailand diatur pada section yang berbeda tergantung jenis pelanggaran atau kejahatan yang diajukan/dilaporkan.
The public officer can make an investigation or inquiry into the case by his own initiative. However, the police have no power to initiate or conduct an investigation into the compoundable offences without allegation made by the  injured person . (Petugas polisi  dapat  melakukan  penyelidikan  atau  penyelidikan  atas  kasus tersebut atas inisiatifnya  sendiri.  Namun,  polisi  tidak  memiliki  kekuasaan  untuk  memulai  atau melakukan  penyelidikan  atas  pelanggaran  yang  dapat  diracik  tanpa  tuduhan  yang dibuat oleh orang yang terluka) 12 .
11 Kejaksaan  RI  Posisi  dan  Fungsinya  Dari  Perspektif  Hukum,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 2005, hlm. 86-87
12 Prathan Watanavanich, Op. Cit ., hlm. 3.

## Tabel II
Perbedaan Kewenangan Penuntutan Perkara Pidana Antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dan The Criminal Procedure Code Thailand
Sumber Data: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dan The Criminal Procedure Code Thailand
Berdasarkan  CPC,  pencarian  bukti  atau  fakta-fakta  perkara  pidana  dibagi menjadi dua , yaitu:
Section 2 (10) – Investigation means a search for facts and evidence, which an administrative  or  police  official  has  made  in  accordance  with  his  power  and duty, in order to preserve public order and to ascertain the particulars of an offence;
Bagian  2  (10) – Investigasi  adalah  pencarian  fakta  dan  bukti  yang  telah dilakukan  oleh pejabat  administrasi  atau polisi  sesuai dengan  kewenangan dan tugasnya, untuk menjaga ketertiban umum dan untuk memastikan seluk beluk suatu pelanggaran.
Section 2 (11) – Inquiry means the collection of evidence and other proceedings conducted  by  an  inquiry  official  according  to  the  provisions  of  this  Code  in connection with an alleged offence, for the purpose of ascertaining the facts or estabilishing the guilt and securing the punishment of the offender ;
No Aspek Perbedaan The Criminal Procedure Code Thailand Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia 1. Metode Penuntutan   a. Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum; b. Penuntutan yang diajukan oleh korban; c. Penuntutan yang dilakukan bersama oleh Jaksa Penuntut Umum dan Korban. Penuntutan  oleh  Jaksa Penuntut Umum karena  Jaksa  adalah satu-satunya pejabat yang berwenang melakukan penuntutan. 2. Pembuktian Tidak ada aturan mengenai standar minimum bukti. Penangkapan dilakukan  berdasarkan bukti  permulaan  yang cukup. 3. Proses Pra- Penuntutan Jaksa tidak dapat memberi petunjuk kepada penyidik walau dilakukan pemeriksaan tambahan. Ada proses pra- penuntutan;
Bagian  2  (1) – Penyelidikan  adalah  pengumpulan  bukti  dan proses  hukum lainnya yang dilakukan oleh petugas penyidik sesuai dengan ketentuan BPK sehubungan  dengan  pelanggaran,  dengan  tujuan  untuk  memastikan  fakta atau menetapkan kesalahan dan menjamin hukuman bagi pelanggar.
Berdasarkan pendapat Prathan Watanavanich, pelaksanaan asas praduga tak bersalah di Thailand dilaksanakan pada:
The rule of presumption of innocence is upheld. The prosecutor has a duty to prove his case to the satisfaction of the court that the accused is guilty, if not he will be acquitted . (Aturan tentang praduga tidak bersalah ditegakkan. Jaksa memiliki  tugas  untuk  membuktikan  kasusnya  sampai  pengadilan  dan pengadilan yang akan menentukan apakah terdakwa bersalah, jika tidak, dia akan dibebaskan) 13 .
Di  Thailand,  polisi  akan  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap suatu perkara setela mendapat pengaduan, laporan dari korban, maupun tertangkap tangan sendiri oleh aparat penegak hukum sama halnya dengan di Indonesia. Setelah menerima  berkas  penyidikan  oleh  penyidik,  maka  Jaksa  akan  meneliti  berkas tersebut untuk mempertimbangkan apakah akan dilakukan penuntutan atau tidak. Berdasarkan  hal  ini,  Puttisombat  dalam  Andi  Hamzah  menyatakan  bahwa “Wewenang untuk menuntut atau tidak, jaksa Thailand mempunyai pilihan yang luas. Walaupun tidak cukup bukti, jaksa dapat mengajukan berkas perkara ke pengadilan. Sebaliknya walaupun cukup bukti ia dapat tidak menuntut 14 .
The Public Prosecutors may send a request to the police for further investigation or send them any witnesses for their own inquiry but have no chance to examine the  alleged  offenders  themselves.  However  by  reviewing  the  evidence  as  only chosen to be presented by the police, they have certainly no chance to verify the truth of the case. Even when the police fabricate or bring in misleading evidence as a result of bribery or prejudice against the offenders or victims, the public prosecutors have no way to preceive such facts . (Jaksa penuntut umum dapat mengirim  permintaan  ke  polisi  untuk  penyelidikan  lebih  lanjut  atau mengirimi mereka saksi untuk penyidikan lebih lanjut, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa sendiri. Namun dengan meninjau barang bukti yang hanya disajikan oleh polisi, tentunya mereka tidak memiliki kesempatan untuk  memverifikasi  kebenaran  kasus  tersebut.  Bahkan  ketika  polisi memalsukan  atau  membawa  bukti  yang  menyesatkan  sebagai  akibat  dari suap atau prasangka terhadap pelanggar atau korban, penuntut umum tidak memiliki cara untuk melihat fakta tersebut 15 .
Akan tetapi, berdasarkan Section 29 , apabila setelah mengajuan perkara ke pengadilan ternyata korban meninggal dunia, maka pihak keluarga yang telah dipilih dapat melanjutkan proses hukum dengan alasan kematian korban.
13 Ibid ., hlm. 7.
14 Andi Hamzah, Op. Cit ., hlm. 46.
15 Somjai  Kesornsiricharoen,  “Role  and  Function  of  Public  Prosecutors  in  Thailand”,  107 th
International Training Course Participants Papers, hlm. 283 diakses dari https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS  _No53/No53_28PA_Kesornsiricharoen.pdf,  pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 22:48 WIB
Section  29 – When  an  Injured  Person  dies  after  having  instituted  a prosecution, his ascendant, husband or wife may proceed with the case in his stead.
Where the injured person, who is a minor, a person of unsound mind or an incompetent person dies after criminal prosecution has been instituted on his behalf by his legal representative, custodian or representative ad litem, the latter may proceed with the case . Bagian 29 – Dalam  kasus  korban  meninggal  dunia  setelah  mengajukan perkaranya,  orang  tua/wali,  keturunannya,  suami  atau  isterinya  boleh melanjutkan proses hukum atas alasan kematian, dika mereka dipilih. Dalam kasus  korban  yang  meninggal  tadi  adalah  orang  yang  belum  dewasa,  tak waras, orang yang kurang atau tidak mampu (secara intelektual) atau idiot, maka  kuasa  hukum  dan  perwakilan  yang  ditunjuk  yang  telah  mengajukan perkara atas nama korban tersebut boleh melanjutkan perkara.
Selain  penuntutan  pribadi  yang  dapat  diajukan  oleh  korban, berdasarkan  penjelasan Section 2  (14),  penuntutan  dapat  juga  diajukan bersama  oleh  korban  dan  juga  penuntut  umum  yang  disebut  sebagai Joint Prosecutor .  Penjelasan  mengenai Joint  Prosecutor ini  dimuat  mulai  dari Section 30 hingga Section 33 The Criminal Procedure Code.
Section 30 The Criminal Procedure Code menjelaskan bahwa: In the criminal prosecution to be instituted by the Public Prosecutor, the injured person may apply by the motion to associate oneself as the prosecutor at any of stages of the proceedings before the pronouncement of judgement of the Court of First Instance.
Dalam keadaan dimana suatu perkara pidana telah diajukan oleh Penuntut umum, Korban dapat mengajukan permohonan berupa mosi untuk masuk ke dalam kasus  untuk  melakukan  penuntutan  bersama.  Mosi  itu  dapat  diajukan  kapanpun sebelum Pengadilan tingkat Pertama memutus kasus tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  Hukum  Acara  Pidana  Thailand  memberi kesempatan  pada  korban  untuk  ikut  melakukan  penuntutan  terhadap  kasus  yang menimpa dirinya dalam upaya  memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri dan penuntut umum melaksanakan tugasnya dalam mencapai keadilan bagi kepentingan umum.  Pengajuan  mosi  untuk  melakukan  penuntutan  bersama  dapat  diajukan selama  belum  dikeluarkan  putusan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dari pengadilan tingkat pertama.
Apabila  korban  telah  mengajukan  perkara  pidana  yang  merupakan  tindak pidana non-compoundable offences atau tindak pidana serius, maka penuntut umum dapat mengajukan mosi untuk bergabung dan melakukan penuntutan bersama yang dapat diajukan kapan saja sebelum dikeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap oleh  pengadilan  tingkat  pertama.  Hal  ini  sebagaimana  yang  telah  dimuat  dalam Section 31 The Criminal Procedure Code , yaitu:
The criminal case of the non-compoundable offence is instituted by the injured person.  The  Public  Prosecutor  may  file  a  motion  to  associate  himself  as  the prosecutor at any time before the case is finally settled .
Dalam keadaan jika korban telah mengajukan perkara pidana ke pengadilan dan ternyata perkara tersebut merupakan tindak pidana berat, maka penuntut umum
dapat  mengajukan  mosi  untuk  bergabung  untuk  melakukan  penuntutan  bersama. Mosi tersebut dapat diajukan kapanpun sebelum kasus dinyatakan selesai.
Pada pelaksanaan penuntutan bersama oleh korban dan penuntutan umum, kemungkinan akan adanya perbedaan pendapat, korban melakukan tindakan yang akan  merugikan  dan  menghambat  proses  berjalannya  penuntutan  maka  penuntut umum  boleh  mengajukan  mosi  kepada  pengadilan  untuk  memerintahkan  korban untuk menghentikan tindakan tersebut dan dalam hal ini korban harus tunduk pada perintah pengadilan melalui penuntut umum agar proses penuntutan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Hal ini diatur pada Section 32 yaitu:
When the Public Prosecutor and the injured person are the joined prosecutors, if the Public Prosecutor deems that the injured person will cause the damage to the  case  of  the  Public  Prosecutor  by  doing  or  omitting  to  do  may  act  in  the proceedings, the Public Prosecutor is empowered to apply to the Court to order the injured person to do or not to do that act.
Dalam  hal  ketika  penuntut  umum  dan  korban  melakukan  penuntutan bersama  suatu  perkara  pidana,  jika  penuntut  umum  mengeluarkan  suatu pertimbangan  dimana  korban  dikhawatirkan  akan  menyebabkan  kerugian dalam  kasus,  dengan  melakukan  sesuatu  atau  menghilangkan  beberapa tindakan  selama  proses  menuju  peradilan  berlangsung,  penuntut  umum boleh  mengajukan  permohonan  mosi  kepada  Pengadilan  untuk memerintahkan  korban  untuk  melakukan  atau  menghentikan  tindakan tersebut.
Di Thailand, korban tetap dapat mengajukan kasus atas nama dirinya bahkan terhadap  perkara  yang  tidak  dapat  dilakukan  penuntutan  oleh  Jaksa  karena  suatu perintah.  Kebebasan  korban  untuk  tetap  mengajukan  penuntutan  terhadap  suatu perkara ini diatur pada ketentuan Section 34 bahwa : “The non -prosecution order does not prejudice the right the injured person to enter an action by oneself. (Perintah untuk tidak  melakukan  penuntutan  tidak  akan  menghalangi  korban  untuk  mengajukan kasus dengan mengatasnamakan dirinya)”.
Dalam  proses  penuntutan,  apabila  pihak  penuntut  baik  korban  maupun penuntut umum ataupun keduanya sama-sama mengajukan usulan untuk mencabut perkara,  maka  harus  disertai dengan  persetujuan  pihak terdakwa.  Dimana  apabila terdakwa tidak setuju untuk menerima pencabutan perkara, maka pengadilan akan menolak usulan tersebut. Pengaturan mengenai ketentuan ini, diatur pada Section 35, yakni:
A Motion for leave to withdrawn a criminal prosecution may be filed at any time before judgement by the Court of First Instance. The Court may issue an order granting or refusing such leave as it thinks fit. If the motion is filed after the accused has submitted his defense, he shall be asked if he has any objections, and the Court shall write down his statement. In case of the accused objects to the withdrawal, the Court shall dismiss the motion.
Cases concerning a compoundable offence may be withdrawn or settles at any time before they become final. But if the accused objects, the Court shall dismiss the motion for leave to withdraw the prosecution .
Mosi  untuk  mencabut  perkara  boleh  diajukan  kapanpun  sebelum  kasus diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan boleh atu tidak boleh mengabulkan  mosi  tersebut  dengan  pertimbangan  yang  sesuai.  Jika  mosi
tersebut  diajukan  setelah  terdakwa  menyerahkan  pernyataan  tertulis, pengadilan  harus  bertanya  kepada  terdakwa  apakah  dia  akan  menolak pencabutan  perkara.  Dalam  kasus  terdakwa  menolak  pencabutan  perkara, Pengadilan harus menolak mosi tersebut.
Terhadap  kasus  yang  sifatnya  berat/serius,  pencabutan  atau  penyelesaian kasus  boleh  dibuat  kapanpun  sebelum  kasus  dinyatakan  berakhir,  kecuali dalam  kondisi  dimana  terdakwa  kasus  tersebut  menolak,  pengadilan  akan menolak mosi pencabutan tersebut
Dalam  pengaturan  mengenai  pengecualian  pengajuan  penuntutan  kembali terhadap kasus yang telah dicabut pengadilan. Hal ini didasari oleh Section 36 yang menyatakan bahwa:
A criminal prosecution, which has been withdrawn from a Court, cannot be re- instituted unless it falls under the following exception:
(1) If the Public Prosecutor institutes a criminal prosecution relating to a non-compoundable offence, and then withdraws the prosecution, such withdrawal  shall  not  debar  the  injured  person  from  re-instituting prosecution;
(2)  If the Public Prosecutor withdraws criminal prosecution relating to a compoundable  offence  without  the  consent  in  writing  of  the  injured person, such withdrawal shall not debar the latter from re-instituting prosecution;
(3)  If  the  injured  person  institutes  a  criminal  prosecution  and  the withdraws the prosecution, such withdrawal shall not debar the Public Prosecutor  from  re-instituting  prosecution,  except  in  case  of  a compoundable offence .
Suatu  perkara  pidana  yang  telah  dicabut  dari  pengadilan  tidak  akan dilarang untuk diajukan kembali kecuali dengan alasan berikut:
(1)  Dimana  seorang  penuntut  umum  mengajukan  kasus  yang  sifatnya non-compoundable offence dan kemudian kasus dicabut, pencabutan seperti  itu  tidak  akan  menghalangi  korban  untuk  mengajukan kasusnya lagi.
(2)  Dimana  seorang  penuntut  umum  mencabut  kasus  yang  sifatnya compundable  offence tanpa  surat  izin  dari  korban,  pencabutan tersebut tidak akan menghalangi korban untuk mengajukan kasusnya lagi.
(3)  Dimana seorang korban mengajukan perkara pidana dan kemudian mencabut  kasusnya,  pencabutan  tersebut  tidak  akan  menghalangi penuntut  umum  untuk  mengajukan  lagi  kasusnya,  kecuali  kasus tersebut adalah kasus yang sifatnya compoundable offence .
Pembagian  jenis  tindak  pidana  dalam  The  Penal  Code  1956  Thailand, akan diformulasikan kedalam Tabel III yaitu:
No Jenis Tindak Pidana 1. Private  Offences (Compoundable offences) Merupakan tindak pidana yang tidak berat/serius. Tindak pidana tersebut tidak berdampak terhadap masyarakat,  seperti  tindak  pidana  penghinaan tertulis/lisan atau masuk tanpa izin, dan lain-lain.
Dalam  jenis  tindak  pidana  ini,  hak  menuntut sepenuhnya  berada  di  tangan  pihak  yang
dirugikan. Pada umumnya, negara tidak langsung melakukan  proses  penuntutan,  bila  yang dirugikan  tidak  mengajukan  tuntutan  atas terjadinya tindak pidana tersebut. Sengketa yang timbul  dari  jenis  tindak  pidana  ini  dapat diselesaikan oleh kedua pihak di luar pengadilan. 2. Offences  Against State (Non- Compoundable Offences) Merupakan  tindak  pidana  yang  berat/serius, karena  tindak  pidana  tersebut  berdampak terhadap kepentingan umum/negara. Negara juga sangat berkepentingan dalam proses hukum acara pidananya. Sebagai contoh, Offences against state seperti tindak pidana pembunuhan, perampokan, perkosaan,  dan  lain-lain.  Sengketa  yang  timbul dari jenis tindak pidana ini tidak dapat dijelaskan sendiri oleh kedua belah pihak di luar pengadilan Sumber Data : Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari
Perspektif Hukum, hlm. 76-77
Berdasarkan  pengaturan  terhadap  penuntutan  yang  diajukan  oleh  orang yang  dirugikan  atau  yang  disebut  sebagai  penuntutan  pribadi  dalam The Criminal Procedure Code Thailand, kasusnya tidak akan diproses melalui proses pidana biasa.
When the injured person institutes his/her own prosecution, the case will not proceed through the ordinary criminal process, as does the public prosecutor. Under the Criminal Code (CC), there are two types of spesific offences (crime), namely Compoundable and non-Compoundable offences. (Ketika orang yang dirugikan melakukan penuntutannya sendiri, kasusnya tidak akan diproses melalui proses pidana biasa, seperti halnya jaksa penuntut umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (CC) terdapat dua jenis delik khusus (crime) yaitu delik majemuk dan delik non majemuk) 16 .
Berdasarkan  persamaan  dan  perbedaan  ketentuan  kewenangan Indonesia  dan  Thailand,  dapat  diketahui  bahwa  kelebihan  dari  ketentuan penuntutan  di  Thailand  adalah  pihak  korban  memiliki  hak  untuk mengajukan  perkara  dan  memperjuangkan  haknya  melalui  dua  cara  yaitu private prosecution untuk jenis kejahatan compoundable offences atau tindak pidana  yang  tidak  berat/serius  biasanya  kejahatan  yang  menimbulkan akibat  terhadap  perseorangan  atau  individu,  tidak  menimbulkan  kerugian besar  terhadap  negara.  Dalam  pengajuan  penuntutan private  prosecution , korban  akan  didampingi  oleh  seorang  pengacara  yang  dipilih  sendiri  oleh korban  untuk  membantunya  melewati  tiap  proses  peradilan.  Cara  yang kedua yaitu joint prosecutors dimana baik korban dan penuntut umum akan bersama-sama melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam hal ini, korban tetap  dapat  memperjuangkan  haknya  dan  penuntut  umum  akan melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan penuntutan demi mencapai keadilan bagi masyarakat.
Dengan  melibatkan  korban  dalam  sistem  peradilan  pidana  selama proses  penyidikan  hingga  proses  penuntutan  diharapkan  dapat  menjamin hak  korban  untuk  berperan  aktif  selama  proses  peradilan  pidana  dapat membantu  jaksa  penuntut  umum  memperjuangkan  keadilan  tanpa
16 Prathan Watanavanich, Op. Cit. , hlm. 3.
mengabaikan  posisi  korban  sebagai  orang  yang  paling  dirugikan  karena terjadinya suatu kejahatan.

## D. SIMPULAN
Pengaturan  kewenangan  Penuntutan  Perkara  Pidana  didalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana Indonesia mulai diatur pada Ketentuan Umum Pasal 1 butir (6) huruf a dan b untuk definisi jaksa dan penuntut umum. Pada Pasal 1 butir 7  menjelaskan  tentang  pengertian  Penuntutan  yang  merupakan  wewenang  dari penuntut umum. Aturan lebih lanjut tentang Penuntut Umum sebagai satu-satunya pejabat  yang  punya  wewenang  untuk  melakukan  penuntutan  perkara  pidana dimulai pada Pasal 13, Pasal 14 huruf (g) dan pada Pasal 137. Sedangkan pengaturan didalam The Criminal Procedure Code Thailand, dimuat pada Bab I Ketentuan Umum di section 2 (5) dan 2 (14) untuk definisi jaksa dan penuntut umum. Pada section 28 yang dilanjutkan hingga section 34 mengatur tentang penuntutan aturan tambahan bagi proses penuntutan secara Private Prosecution dan Joint Prosecutor . Artikel ini menunjukan  bahwa,  dalam  hukum  acara  pidana  Indonesia  tidak  mengatur mengenai  peran  aktif  dari  korban  tindak  pidana,  karena  peran  tersebut  telah dimonopoli oleh negara. Padahal peran seorang korban sangat menentukan dalam proses  pembuktian,  dimana  dalam  hal  ini  ia  adalah  orang  yang  telah  dilanggar haknya. Peran aktif seorang korban juga dapat membantu proses penegakan hukum nasional,  karena  mereka  akan  terlibat  secara  langsung  dalam  melakukan  proses penuntutan di pengadilan yang notabennya ialah tempat pencari keadilan dengan cara menegakkan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana . UU Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 nomor 76. TLNRI Nomor 3209.

## The Criminal Procedure Code Thailand (1934)

## Buku
Effendy, Marwan. Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana , Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. Ke-4, Jakarta, 2018.
Yulia,  Rena. Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan ,  Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

## Jurnal
Hasanah, Uswantun dan Yulia Monita. “S idik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana” , PAMPAS: Journal of Criminal , Vol. 1 No. 3,
2020. Retrieved from https://online-
journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086/10266.
Kesornsiricharoen, Somjai, “Role and Function of Public Prosecutors in Thailand”, 107 th International  Training  Course  Participants  Papers.  Retrieved  from https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No53/No53_28PA_Kesornsiric haroen.pdf.
Michel, Veronica- Luviano. “Access to Justice, Victims’ Rights, and Private Prosecution in Latin America: The Cases of Chile, Guatemala, and Mexico” . Disertation in Partial Fulfilment  of  Requirements  for  the  Degree  of  Doctor  of  Philosophy ,  Minnesota, 2012.
Rokilah.  “Dinamika  Negara  Hukum  Indonesia:  Antara  Rechtsstaat  dan  Rule  of  Law” , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, 2019. Retrieved from https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/8167.
Watanavanich,  Prathan .  “The  emergence  of  Victims’  Right  in  Thailand:  Twenty  Years After the U.N. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse  of  Power ” .  131 st International  Training  Course  Visitting  Experts’ Papers . Retrieved  from http://restorativejustice.org/rj-library/emergence-of-victims-rights- in-thailand-twenty-years-after-the-un-declaration-of-basic-principles-of-justice-for- victims-of-crime-and-abuse-of power/8008/#sthash.R2Vnly6o.dpbs.

## Yuliartini, Ni Putu Rai. “Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, Jurnal Komunikasi Hukum , Vol. 1, No. 1, Februari 2015. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5006.