Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2024 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9570

## IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
Riska Gustiani 1 , Hertanto 2
Universitas Lampung 1,2,3 gustianiriska29@gmail.com 1

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaiaman penerapan prinsip good governance dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa  Sukajaya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian meskipun beberapa aspek telah diimplementasikan  dengan  baik,  terdapat  kekurangan  terutama  dalam  transparansi,  di mana informasi tentang Dana Desa hanya dibagikan melalui musyawarah desa dan belum dapat  diakses  oleh  semua  pihak.  Penulis  merekomendasikan  pembuatan  poster transparansi  yang  dipajang  di  kantor  desa  untuk  memastikan  akses  informasi  bagi masyarakat.  Sementara  itu,  aspek  lain  seperti  partisipasi,  penegakan  hukum,  daya tangkap,  kesetaraan,  efektivitas,  efisiensi,  orientasi  konsensus,  dan  visi  strategis pemerintah  desa  dinilai  sudah  baik.  Upaya  perbaikan  diusulkan  melalui  peningkatan kapasitas  perangkat  desa  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  berkelanjutan,  serta melibatkan anak muda dalam tugas-tugas desa. Peningkatan partisipasi masyarakat juga diupayakan melalui kegiatan yang melibatkan mereka secara aktif. Simpulan penelitian bahwa transparansi masih belum bisa diakses semua pihak. Aspek partisipasi, penegakan hukum,  daya  tangkap,  kesetaran,  efektifitas  dan  efisiensi,  orientasi  konsensus  dan  visi strategis Pemerintah Desa Sukajaya sudah cukup bagus
Kata Kunci : Good Governance , Implemetasi , Tata Kelola Pemerintahan.

## ABSTRACT
The purpose of  this  research is  to  find out  how the principles of  good  governance are applied  in  the  governance  of  Sukajaya.  This  research  uses  descriptive  methods  with  a qualitative approach. Although some aspects of the survey have been well implemented, there are  shortcomings,  in  transparency, where information  about  the Village Fund is shared only through the village publication and is not yet accessible to all parties. The author recommends the creation of transparency posters displayed in the village offices to ensure public access to information. Meanwhile, other aspects such as participation, law  enforcement,  capability,  equality,  effectiveness,  efficiency,  consensus  orientation, and the strategic vision of the village government were well assessed. Improvement efforts are  proposed  by  increasing  the  capacity  of  the  village  facilities  through  continued education and training, as well as involving young people in the village tasks. Increased community  participation  is  also  sought  through  activities  that  actively  involve  them Research  concludes  that  transparency  is  still  not  accessible  to  all  parties.  Aspects  of participation,  law  enforcement,  capability,  fairness,  effectiveness  and  efficiency, consensus orientation and strategic vision of the Sukajaya Village Government have been quite good.
Keywords: Good Governance, Government Administration, Implementation.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  memberikan  wewenang  besar terhadap  pemerintah  tingkat  desa  untuk melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri.  Melalui  undang-udang  ini Pemerintah Desa berwenang menetapkan  Peraturan  Desa  sebagai peraturan  perundang-undangan  yang resmi dengan namun tentunya bersamaan  dengan  persetujuan  bersama dari  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD). Peraturan  ini  biasanya  bersifat  sangat teknis  dikarenakan  peraturan  desa memang masih diharuskan untuk mengikuti ketentuan
peraturan perundang-udangan yang ada diatasnya. Pada  Pasal  1  ayat  3  dirumuskan bahwa  Pemerintahan  Desa  terdiri  dari:
Kepala  Desa  sebagai  unsur  pimpinan; Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana  Teknis  sebagai unsur  pembantu  Kepala  Desa.  Lebih lanjut Pasal 23 UU desa juga menyatakan  bahwa  Pemerintahan  Desa diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa, yaitu  Kepala  Desa  yang  dibantu  oleh perangkat  desa.  Adapun  kewenangan Desa  meliputi  kewenganan  di  bidang penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan  Kemasyarakatan  Desa,  dan Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal  usul  dan  adat  istiadat  desa (Mulyono, 2014).
Kabupaten Pesawaran sendiri
merupakan  kabupaten  yang  dapat  di kategorikan  baru  karena  merupakah daerah otonom pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan. Sementara Desa Sukajaya Lempasing masuk dalam Kecamatan  Teluk  Pandan  yang  jumlah total seluruh desa yang ada di kecamatan tersebut  ada  10  desa  antara  lain:  Desa Batu  Menyan,  Desa  Cilimus,  Desa Gebang,  Desa  Hanura,  Desa  Hurun, Desa Munca, Desa Sidodi, Desa Talang
Mulya,  Desa  Tanjung  Agung  dan  Desa Sukajaya Lempasing itu sendiri.
Menurut  Taufiq  (2019),  sebagai garda  terdepan  dalam  pelayanan  publik, pemerintah desa dituntut untuk mempersiapkan  kemampuan  perangkat desa  dalam  pelayanan  dan  perencanaan pembangunan  berbasis  masyarakat  agar tercipta desa yang mandiri dan juga siapa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Good  governance itu sendiri merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan
bertanggung  jawab  yang  sejalan  dengan prisnip  demokarasi  dan  pasar  yang efisien,  sehingga good  governance berfungsi  sebagai  penghindaran  salah alokasi  dana  investasi  dan  pencegahan korupsi  baik  secara  politik  maupun administratif (Sedarmayati, 2007).
Tujuan  pokok good  governance adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjain kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan  melibatkan  kerjasama  antar semua  pihak  atau stakeholder (negara,
masyarakat  madani  dan  sektor  swasta) (Hardiyansyah,
2011). Sedangkan
menurut  Suhady  dkk  untuk  mencapai tujuan  dari  konsep good  governance dalam  tata  kelola  pemerintahan  maka prinsip-prinsip good governance hendaknya  diterapkan  dalam  berbagai institusi yang mana dalam hal ini adalah pemerintah desa, prinsip-prinsip tersebut meliputi: Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supermasi Hukum (pengadilan),  Transparasi,  Peduli  dan stakeholder, Berorientasi kepada konsesnsus,  Kesetaraan  bagi  semua warga,  Efektifitas,  Akuntabilitas,  dan Visi Strategi.
Selain itu good governance menurut Aminah (2014) diharapkan juga dapat meminimalkan korupsi, pandangan minoritas  diperhitungkan  dan  bahwa
suara-suara  yang  paling  rentan  dalam masyarakat dapat didengar dalam proses pengambilan
keputusan.
Good governance juga  responsif  terhadap kebutuhan sekarang dan masa depan.
Pendapatan  rata-rata  masyarakat Desa  Sukajaya  Lempasing  perbulan adalah      Rp.  815.000/orang,  jumlah  ini masih  jauh  dibawah  UMK  Kabupaten Pesawaran  yang  sebesar  Rp.  2.074.673. Penulis  berharap  dengan  diterapkannya prinsip good  governance pemerintah Desa Sukajaya Lempasing dapat meningkatkan penghasilan rata-rata masyarakat atau setidaknya
meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  juga  dapat  memicu perkembangan desa yang memiliki daya saing.
Salah  satu  masalah  yang  umum lainnya adalah permasalahan di kalangan aparat  birokrasi  desa  yang  belum  bisa menunjukan transparasi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pekerjaannya sehari- hari. Sehingga proses birokrasi di tingkat desa  cenderung  tertutup  dan  berbelit- belit.  Hal  ini  juga  ditemukan  di  Desa Sukajaya  Lempasing  yang  penulis ketahui melalui proses wawancara.
Selain  dari  segi  aparat  birokrasi desa  sesungguhnya  masalah  transparasi dan akuntabilitas telah di atur juga dalam Undang-Undang Nomor 6 pasal 19 yang menjabarkan  perihal  tata  kelola  desa yang  akuntabel  dan  transparan  melalui Sistem Informasi Desa yang seharusnya di buat untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa sehingga  dapat  dipantau  langsung  oleh masyarakat desa.
Namun pada kenyataannya di Desa Sukajaya Lempasing  belum  di  temukan  sistem seperti  ini.  Belum  adanya  pemanfaatan teknologi  informasi  yang  signifikan  di Desa Sukajaya Lempasing juga
membuat  desa  ini  tidak  memiliki  daya saing yang tinggi.
Sistem teknologi informasi yang di gunakan  dalam  proses  pemerintahan Desa  Sukajaya  Lempasing  cenderung masih sangat terbatas, begitu juga dengan pelayanan  publik  yang  diberikan  masih manual  dikarenakan  sistem  teknologi informasinya belum dimanfaatkan dengan  baik.  Fasilitas  yang  ada  di  balai desa  juga  cenderug  tidak up-to-date dengan  perkembangan  jaman  yang  ada dikarenakan  adanya  batasan  anggaran biaya desa.
Seperti yang dikatakan oleh Praditya  (2014)  bahwa  kesenjangan digital  antara  masyarakat  perkotaan  dan perdesaan merupakan salah satu masalah yang  di  hadapi  negara  berkembang. Kesenjangan  tersebut  dapat  diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa, maupun tingkat kebutuhan masyarakat  akan  fasilitas  dan  perangkat Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi (TIK)  seperti  telepon  selular,  computer, maupun internet, serta ketersediaan SDM TIK yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunanakan metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam  atas  permasalahan  diteliti dengan  menggunakan  teori  yang  telah dipaparkan  dalam  bab  sebelumnya. Kemudian  akan  di  analisis  terhadap implementasinya  dilapangan,  dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi  prinsip good  governance dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa Sukajaya Lempasing Kabupaten Pesawaran.
Teknik pengumpulan data melalui literatur, studi dokumen dan wawancara. Untuk  studi  literatur  dengan  hasil beberapa penelitian sejenis untuk menunjang  hasil  penelitian.  Kemudian studi  dokumen  dilakukan  dari  hasil dokumen  berupa  surat  keputusan  dan regulasi  yang  relevan  mengenai  tata kelola  pemerintahan  desa  Sukajaya
Lempasing Kabupaten Pesawaran. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola,
menggambarkan  dan  menafsirkan  hasil penelitian dengan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN
Secara menyeluruh Desa Sukajaya Lempasing  Kabupaten  Pesawaran  dari tahun ketahun selalu mengalami pertambahan  penduduk.  Desa  Sukajaya Lempasing  merupakan  salah  satu  desa yang mengandalkan sektor perdagangan walaupun beberapa warga juga ada yang menjadi  nelayan,  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS), buruh harian, buruh tani, petani, karyawan  swasta,  buruh  bangunan  dan pegawai swasta.
Penghasilan  rata-rata  perbulan masyrakat  Desa  Sukajaya  Lempasing yaitu  sekitar  Rp.  815.000/orang/bulan. Sementara
tingkat pendidikan
masyarakat  disana  juga  masih  terbilang cukup rendah dengan rata-rata mengenyam  pendidikan  terakkhir  di Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  di beberapa  dusun  dan  Sekolah  Menengah Atas (SMA) di mayoritas dusun yang ada di Desa Sukajaya Lempasing.
Struktur  pemerintahan  di  Desa Sukajaya  Lempasing,  jabatan  sebagai Kepala desa diduduki oleh Bpk. Zaenuri, S.pd., M.pd, sementara jabatan Sekertaris  Desa  di  pangku  oleh  Bpk. Mahyudi,  SE.  Posisi  BPD  menurut
penuturan  bapak  Kepala  Desa  saat  ini tidak memiliki keanggotaan tetap.

## PEMBAHASAN
Dari hasil penemuan di atas peneliti meneliti  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  tata  kelola  pemerintahan Desa Sukajaya Lempasing sesuai dengan prinsip-prinsip good  governance yang meliputi Akuntabilitas, Transparasi, Cepat  tanggap,  Keadilan,  Kesetaraan, Partisipasi,  Efektif  dan  Efisien,  Berdaya Saing.
Akuntabilitas adalah adanya kewajiban  bagi  aparatur  pemerintah untuk  bertindak  selaku  penanggung jawab dan penggugat atas segala tindakan dan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi- organisasi masyarakat bertangggung jawab  dengan  baik  kepada  masyarakat desa. Akuntabilitas juga dapat dilihat dari perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan melaksanakan  visi  dan  misinya.  Dalam hal ini Kepala Desa Sukajaya Lempasing telah melaksanakan prinsip good governance ini  dikarenakan  adanya laporan tahunan yang diserahkan melalui Kepala  Desa  atas  penyelenggaraan Pemerintah Desa pada periodenya secara tertulis kepada Bupati. Kepala Desa juga menyampaikan laporan keuangan
APBDesa  kepada  masyarakat  secara Musrengbangdes.
Tranparasi dapat dikatakan ada jika prinsip  yang  menjamin  akses  atau kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh
informasi
tentang penyelenggaraan pemerintahan baik
proses  hingga  hasil  dapat  diperoleh. Dalam hal ini pemerintah Desa Sukajaya Lempasing  telah  melaksanakan  faktor good governance yang satu ini yang dapat dilihat  dari  pihak  pemerintah  Desa Sukajaya  Lempasing  yang  memberikan informasi terkait penggunaan Dana Desa
kepada  masyarakatnya  walaupun  masih dengan  cara  tradisional  yaitu  rapat tahunan  yang  diselenggarakan  per-awal tahun.  Tidak  semua  masyrakat  namun perwakilan  dari  setiap  Dusun  dan beberapa  bapak  RT.  Penulis  belum menemukan  penerapan  teknologi  yang baru untuk hal transparasi seperti adanya website  Desa  tersendiri,  pemerintah Desa  Sukajaya  Lempasing  cenderung hanya mengguanakan whatsapp sebagai media sharing informasi.
Partisipasi masyarakat juga merupakan  salah  satu  prinsip good governance yang  telah  sudah  dicoba  di Desa  Sukajaya  Lempasing,  pemerintah desa selalu berusaha melibatkan masyarakat atau
keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk partisipasinya  termasuk  dalam  suara bagaimana menggunakan Dana Desa per tahunnya melalui Musrengbangdes. Adanya  kerjabakti  atau  pembangunan infrastruktur desa juga merupakan salah satu  bentuk  partisipasi  masyarakat. Namun  berdasarkan  wawancara  oleh salah  satu  kepala  RT  dikemukakan bahwa  partisipasi  masyarakat  belum menyeluruh
dikarenakan SDM
masyarakat  yang  masih  terbatas  di beberapa  dusun  sehingga  terkadang menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dibuat bersifat pribadi dan tidak umum.
Keadilan  dalam  prinsip good governance harus  diterapkan  tanpa
pandang bulu. Pemerintah Desa
Sukajaya  Lempasing  melalui  Kepala Desa  menyatakan  bahwa  pemerintah desa  telah  berusaha  memberikan  sangsi tegas  terhadap  perangkat  desa  ataupun masyarakat  desa  yang  terjerat  kasus hukum.  Beberapa  golongan  masyarakat yang  masih  buta  masalah  hukum  juga diberikan informasi melalui penyuluhan- penyuluhan  yang  di  adakan  setiap tahunnya.
Cepat  tanggap  yang  dimaksudkan disini  adalah  pemerintah  yang  cekatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah Desa Sukajaya  Lempasing  sendiri  sudah mencoba  untuk  memenuhi  kepentingan umum  yang  pro  masyarakat  namun karena  adanya  keterbatasan  anggaran mengakibatkan  beberapa  kepentingan umum  (contoh:  akses  jalan  yang  baik) terkadang  masih  sulit  di  wujudkan. Namun  pemerintah  desa  juga  berusaha untuk  mengadakan  nomor  bantuan daruruat via whatsapp untuk hal-hal yang darurat.
Kesetaraan  merupakan  hal  yang melibatkan semua pihak tanpa terkecuali. Pemerintah  desa  Sukajaya  Lempasing diharapkan tidak ada pilih bulu terhadap masyarakatnya  baik  laki-laki  maupun perempuan.  Penulis  belum  menemukan perempuan  yang  menduduki  jabatan  di struktur  Desa  Sukajaya  Lempasing. Namun  dalam  hal  pelayanan  publik pemerintah  Desa  Sukajaya  Lempasing masih  memberikan  pelayanan  yang maksimal  sehingga  tidak  ada  pandang bulu.
Efektif  dan  Efisien  dalam  hal  ini yang dapat dilihat dari bentuk pelayanan publik, pemerintah desa Sukajaya Lempasing  telah  menerapkan Standard
Operational  Procedure (SOP) kepada masyarakat. Pelayanan publik berupa jasa layanan administrasi yang bersifat umum seperti  kependudukan  dan  pernikahan sudah  gratis.  Posyandu  juga  diadakan dalam bidang kesehatan setiap bulannya.
Poin  terakhir  dalam  prinsip good governance adalah visi strategis. Di desa
Sukajaya Lempasing Kepala Desa mempunyai visi strategi untuk
mengembangkan  berbagai  sektor  yang ada  di  desa  dan  juga  berharap  dapat menerapkan  kemajuan  sistem  teknologi yang  ada  untuk  kebaikan  masyarakat bersama.  Karena  lokasi  yang  dekat dengan Pantai Mutun, Kepala Desa juga
berharap  masyarakat  dapat  mengelola sektor  wisata  tersebut  sehingga  dapat mengurangi
pengganguran dan meningkatkan  kualitas  SDM  di  desa Sukajaya Lempasing.

## SIMPULAN
Berdasarkan pada penjelasan
mengenai penerapan prinsip-prinsip good  governance di  dalam  tata  kelola pemerintahan desa Sukajaya Lempasing Kabupaten  Pesawaran.  Sejauh  penulis cermati desa Sukajaya Lempasing masih belum  mencukupi  dalam  beberapa aspek.  Salah  satunya  adalah  poin transparansi.  Pemerintah  desa  hanya membagikan  transparansi  Dana  Desa melalui  musyawarah  desa  dan  masih tidak  bisa  di  akses  oleh  semua  pihak. Seharusnya  sebuah  poster  dapat  dibuat dan  ditempel  di  kantor  desa  sehingga setiap  masyarakat  yang  ingin  melihat atau ingin tahu mendapatkan akses.
Untuk aspek
partisipasi, penegakan hukum, daya tangkap, kesetaran,  efektifitas  dan  efisiensi, orientasi  konsensus  dan  visi  strategis Pemerintah  Desa  Sukajaya  Lempasing sudah  cukup  bagus.  Pemerintah  Desa Sukajaya  Lempasing  harus  memiliki prinsip-prinsip  transparansi,  partisipasi, akuntabilitas,  penegakan  hukum,  daya tanggap,  visi  strategis,  efektivitas  dan efisiensi, orientasi konsensus dalam tata kelola pemerintahan nya. Upaya Pemerintah  Desa  Sukajaya  Lempasing untuk  mengatasi  hambatan  penerapan prinsip-prinsip  good  governance  dalam tata  kelola  Pemerintahan  Desa  Kalibelo yaitu peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat  Desa  melalui  pendidikan  dan pelatihan yang berkesinambungan,
mengrekut  dua  orang  anak  muda  yang berguna membantu desa dalam
melakukan  atau  menjalankan  tugas dengan kiteria tertentu. Pemerintah Desa Sukajaya  Lempasing  juga  berusaha meningkatkan  partisipasi  masyarakat
desa  dengan  cara  mengadakan  kegiatan- kegitan  yang  melibatkan  masyarakat Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah,  S.  (2014). Kuasa  Negara  pada Ranah  Politik  Lokal. PT.  Fajar Interpratama. Jakarta Citranu, C. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah  Penyalahgunaan  Dana Desa. Belom  Bahadat:  Jurnal Hukum Agama Hindu. 12 (1). 27-45. https://ejournal.iahntp.ac.id/index.p hp/belom- bahadat/article/download/716/478/
Elfionita,  M.,  Darmi,  T.,  Anwar,  F.
(2022).  Prinsip  Good  Governance dalam  Tata  Kelola  Dana  Desa. JOPPAS:  Journal  of  Public  Policy and  Administration.  3 (2).  40-46.
https://doi.org/10.31539/joppas.v3i 2.3948 Hardiyansyah, H. (2011). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Gaya Media. Yogyakarta Lusiana,  N.,  &  Najamudin,  N.  (2023). Penerapan  Prinsip-prinsip  Good Governance  dalam  Tata  Kelola Pemerintahan di Desa Bumi
Sari. Musamus  Journal  of  Public
Administration , 5 (2), 304-316. https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2. 5040 Meldyawati,  F.  (2023).  Implementasi Prinsip Good Corporate Governance  dalam  Tata  Kelola Perusahaan  PT.  BPRS Mojo  Artho
Kota  Mojokerto. Syntax  Literate: Jurnal  Ilmiah  Indonesia.  8 (7).
5100-5109.
http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6
Mulyono,  S.  P.  (2014).  Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6  Tahun  2014  tentang  Desa. Masalah-Masalah  Hukum.  43 (3).
438-444. http://ejournal.undip.ac.id/index.p hp/mmh
Nurliana,  N.  (2023).  Implementasi Prinsip-Prinsip  Good  Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa. JRKTL: Jurnal Riset Kajian Teknologi & Lingkungan. 6 (1).164-173. http://e- journallppmunsa.ac.id/index.php/jr ktl Praditya, D (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK)  di  Tingkat Pemerintahan Desa. Jurnal Penelitian Komunikasi. 17 (2): 129- 140.
http://dx.doi.org/10.20422/jpk.v17 i2.12
Sedarmayati,
S. (2007). Good Governance  dan  Good  Corporate
Governance .  CV.  Mandar  Maju.
Bandung Sumiyat,  S.,  Darsono,  D.  (2023). Pelaksanaan  Good  Governance dalam  Pemerintahandesa  Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JUISPOL). 3 (2). 46-63.
http://dx.doi.org/10.30742/juispol.
v3i2.3485
Sutrisna,  I.  W.,  Setiawati,  N.  P.  A.
(2023). Implementasi Prinsip- Prinsip  Good  Governance  pada Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Cakrawati. Universitas Mahendradatta. 6 (2). 1-12. https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.9 02 Taufiq, O. H., Yuliani, D., & Hermawandi,  D.  (2019).  Tata Kelola  Pemerintah  Desa  Berbasis E-Government Menuju Good Governance. Dinamika: Jurnal Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara, 6 (1), 145–152. http://dx.doi.org/10.25157/dinamik
a.v6i1.1987
Yuliyanti,  F.  .,  Radjikan,  R.,  &  Santoso, T.  .  (2022).  Implementasi  Prinsip- Prinsip  Good  Governance  Dalam Meningkatkan  Pelayanan  Publik: Studi  Kasus  di  Kantor  Kecamatan Karangan  Kabupaten  Trenggalek Jawa  Timur. Bureaucracy  Journal: Indonesia  Journal  of  Law  and Social-Political  Governance , 2 (3), 1288–1293. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i 3.123