## Jurnal Indonesia Sosial Sains
Vol. 2 No. 4 April 2021 E-ISSN:2723 – 6595 http://jiss.publikasiindonesia.id

## ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK DI KABUPATEN SIDOARJO OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA MASA PANDEMI
COVID-19

## Yuniwati Soetrisno
Fakultas Hukum Universitas Hangtuah Arief Rachman Hakim No. 150 Sukolilo, Surabaya Email: condronegoroc@Gmail.com
Artikelinfo Artikel history Diterima : 17-03-2021 Direvisi : 05-04-2021 Disetujui : 17-04-2021

## Keywords:
Village Consultative Body; Village Head election; Covid-19.
Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa; pemilihan Kepala Desa;
Covid-19
Abstract:The  Village  Head  Election  (Pilkades)  is  held simultaneously  throughout  the  Regency  /  City  area.  This  is currently  regulated  in  Article  31  of  Law  Number  6  of  2014 concerning  Villages.  The  implementation  of  the  Village  Head Election  cannot  be  separated  from  the  role  of  the  Village Consultative  Body.  The  Village  Consultative  Body  is  an institution  in  the  Village  that  was  born  in  the  autonomy  era after the enactment of Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government  and  one  of  the  powers  possessed  by  the  Village Consultative  Body  is  to  form  a  Village  Head  Election Committee.  This  paper  uses  a  normative  juridical  method  in addressing  problems  related  to  the  authority  of  the  Village Consultative Body, especially during the Covid-19 pandemic.
Abstrak: Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  dilaksanakan secara  serentak  diseluruh  wilayah  Kabupaten/Kota  hal  tersebut saat ini diatur dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa.  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala    Desa  ini tidak  lepas  dari  peranan  Badan  Permusyawaran  Desa.  Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga  di Desa yang lahir pada era otonomi setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  salah  satu wewenang  yang  dimiliki  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa adalah membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa. Menggunakan  metode  yuridis  normatif  dalam  menyikapi permasalahan  yang  berkaitan  dengan  wewenang  Badan Permusyawaratan Desa khusunya di  masa pandemic Covid-19.
Koresponden author: Yuniwati Soetrisno Email: condronegoroc@Gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  pada  19  April  2020  di  Kabupaten  Sidoarjo,  Jawa Timur, akhirnya ditunda sampai dengan tiga kali yaitu pertama akan dilaksanakan tanggal 19 April  2020  ditunda  jadi  tanggal  20  September  2020  ditunda  kembali  menjadi  tanggal  20 Desember 2020 , menyusul merebaknya virus corona atau COVID-19, keputusan ini diambil untuk  menyikapi  surat  Menteri  Dalam  Negeri  terkait  saran  dan  himbauan  penundaan Pilkades. Mekanisme pemilihan Kepala Desa saat ini diatur dalam  Pasal 31 Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  menyatakan  bahwa  pemilihan  Kepala  Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota, kemudian Ayat (2) berbunyi bahwa  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  menetapkan  kebijakan  pelaksanaan  pemilihan Kepala  Desa  secara  serentak  dengan  peraturan  daerah  Kabupaten/Kota  Sidoarjo  (Pangkey, 2016).
Dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  secara  serentak  ini  Badan Permusyawaratan Rakyat memiliki peranan yang penting. Hal tersebut dapat kita ketahui dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa fungsi dari Badan Permusyaaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi  masyarakat  Desa  dan  melakukan  pengawasan  kinerja  Kepala  Desa  dan  peranannya didalam  Pilkades  serentak  adalah  membentuk  panitia  pemilihan  Pilkades.  Sebagai  lembaga terhormat  dan  strategis  di  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  berwenangan  dan  memiliki kewajiban yang besar dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan Desa berjalan secara baik,  akuntabel  dan  transparan.  Kewenangan  yang  diberikan  kepada  badan  atau  pejabat pemerintahan  dalam  masing  -  masing  tahapan  Pilkades  sebagaimana  seperti  yang  terurai diatas adalah merupakan bentuk atribusi  kewenangan yang diberikan oleh  Undang  -  Undang bagi  badan dan/  atau pejabat pemerintahan tersebut  sehingga konsekuensi  hukumnya apabila terdapat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diterbitkan  oleh  masing  -  masing  badan  dan  / atau pejabat pemerintahan tersebut maka menjadi tanggung jawab dari masing - masing badan dan / atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.Demikian pula  jika  terdapat  gugatan  akibat  penerbitan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang merugikan  kepentingan  warga  masyarakat  maka  tanggung  gugat  berada  pada  badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara karena dalam  hukum  administrasi  terdapat  teori  hukum  yang  menyatakan  bahwa  pejabat  yang berwenang  menerbitkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  pejabat  tersebut  juga  berwenang untuk  membatalkan  atau  mencabut  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Hal  tersebut  juga sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  64  ayat  (3)  huruf  a  dan  Pasal  66  ayat  (3)  huruf  a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:
Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  Kepala  Desa  sejalan  dalam  menyelenggarakan pemerintahan  Desa  merupakan  mitra  kerja.  Kepala  Desa  dalam  memimpin penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  harus  berdasarkan  kebijakan-kebijakan  yang ditetapkan  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  sesuai  dengan  Pasal  18  ayat  1 Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  76  Tahun  2001  tentang Pedoman
Umum  Pengaturan  Mengenai  Desa.  Tetapi  diantara  keduanya  tidak  selalu  berjalan sinergis terdapat konflik diantara keduanya.Menurut teori Demokrasi kontemporer disarikan  dari  pemikiran  Jeremy  Bentham  dan  James  Stuart  Mill.  Teori Demokrasi  kontemporer  disebutkan  olehnya  memiliki  4  (empat)  ciri  utama yakni:
➢ Pemerintahan demokratis merupakan institusi penjaga kebebasan warga masyarakat;
➢ Perkembangan sistem ekonomi untuk dapat tumbuh dan berkembang bergantung kepada pemerintahan yangdemokratis;
➢ Adanya sistem dan mekanisme pelaksanaan hak-hakrakyat;
➢ Mekanisme dan prosedur yang ada ditetapkan melalui undang-undang.
Menurut  Philipus  M.Hadjon  Teori  Kewenangan  adalah  berkaitan  dengan  sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum  publik  maupun  hukum  privat  (Hadjon,  1998).  Kewenangan  yang  diberikan  kepada badan  atau  pejabat  pemerintahan  dalam  masing-masing  tahapan  Pilkades  sebagaimana  yang terurai  di  atas  adalah  merupakan  bentuk  atribusi  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang- undang bagi  badan dan/atau pejabat  pemerintahan tersebut  sehingga konsekuensi  hukumnya apabila  terdapat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diterbitkan  oleh  masing-masing  badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  tersebut  maka  menjadi  tanggung  jawab  dari  masing-masing badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara (Darda  Syahrizal,  2018).  Demikian  pula  jika  terdapat  gugatan  akibat  penerbitan  Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang  merugikan  kepentingan  warga  masyarakat  maka  tanggung  gugat berada pada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara  karena  dalam  hukum  administrasi  terdapat  teori  hukum  yang  menyatakan  bahwa pejabat  yang  berwenang  menerbitkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  pejabat  tersebut  juga berwenang  untuk  membatalkan  atau  mencabut  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (Darda Syahrizal, 2018)  Hal tersebut juga sebagaimana yang diatur dalam Pasal  64 ayat (3) huruf a dan Pasal 66 ayat (3) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa.Pasal 1  ayat  (1)  “pada  pokoknya  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa  bertugas  pada  huruf  d, mengadakan  penjaringan  dan  penyaringan  bakal  calon  kepala  Desa’,  dan  huruf  e “menetapkan  calon  yang  telah  memenuhi  persyaratan”.  Dari  ketentuan  tersebut  dapat ditentukan  Pejabat  yang  memiliki  tugas  dan  kewenangan  untuk  menetapkan  bakal  calon Kepala  Desa  yang  berhak  dipilih  setelah  dinyatakan  memenuhi  persyaratan  melalui  proses penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Kepala  Desa  merupakan  unsur  terpenting  yang  harus  ada  dalam  suatu  sistem Pemerintahan  Desa  selain  dari  pada  Badan  Permusyawaratan  Desa.Kepala  Desa  merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa.kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.  Kepala  Desa  adalah  unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa  yang  dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa.
Pemilihan  kepala  desa  dilaksanakan  pada  tanggal  20  Desember  2020  oleh  panitia pemilihan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APB Desa yang bersumber pada APBD  kabupaten/kota.  Pemilihan  kepala  desa  dilakukan  melalui  tahapan  penjaringan  dan penyaringan  bakal  calon,  penetapan  calon,  kampanye,  pemungutan  suara,  dan  penetapan calon  terpilih.Calon  kepala  desa  terpilih  ditetapkan  berdasarkan  perolehan  suara  terbanyak. Calon  kepala  desa  terpilih  tersebut  diatas  kemudian  diajukan  oleh  ketua  panitia  pemilihan kepada  Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah penetapan calon Kepala Desa  terpilih,  kemudian  Badan  Permusyawaratan  Desa  paling  lama  tujuh  hari  setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.  Selain  telah  menetapkan  tanggal  pelaksanaan  Pilkades  (pemilihan  kepala desa)  serentak  pada  20  September  2020,  Pemkab  Sidoarjo  menyiapkan  skema pelaksanaannya  erutama  teknis  pemungutan  suara  agar  Pilkades  tidak  menjadi  pusat penyebaran  covid-19.  Mekanismenya,  area  tempat  pemungutan  suara  (TPS)  dibagi  menjadi tiga ring
• Ring pertama, area pemungutan suara. Lokasinya dipagari.
• Ring  kedua,  area  tunggu  sebelum  masuk  TPS,  radiusnya  lebih  kurang  100 meter dari pagar luar TPS
• Sedangkan  ring  tiga  merupakan  area  bebas  pedagang  atau  kegiatan  di  luar pemungutan suara, radiusnya sekira 100 meter dari ring kedua.
Selain  itu,Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  mengambil  langkah-langkah  pencegahan penyebaran  Covid-19  sebelum  hari  pemungutan  suara.  Seperti  meminta  surat  suara  yang tercetak  sudah  terdapat  tanda  tangan  panitia  Pilkades  maupun  stempel  panitia  pada  surat suara dilakukan pada saat pelaksanaanpemungutan suara. Ada pengaturan kehadiran pemilih pada surat undangan, serta  Rapid Tes kepada semua panitia Pilkades, dan calon kepala desa, serta  melakukan  desinfektan  di  tempat  pemungutan  suara  pada  H-1  coblosan.  Pilkades serentak  sangat  riskan  dilaksanakan  apabila  daerah  masih  zona  orange,  seperti  Sidoarjo sekarang  ini.  Jika  memang  Pilkades  harus  dilaksanakan,    penyelenggaraannya  harus  benar- benar  aman,  Protokol  kesehatan  harus  dijalankan dengan  benar.  Jangan  sampai  pelaksanaan Pilkades justru menjadi sumber penularan baru Covid-19 di Sidoarjo.
Dalam UUD RI Tahun 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen tidak ada satu ketentuanpun  yang  secara  eksplisit  mengatur  tentang  pemilihan  kepala  desa.  Bahkan  Jadi jelas  dengan  dasar  ini  Pemilihan  Kepala  Desa  termasuk  dalam  lingkup  pemilihan  umum, karena  pemilihan  kepala  desa  selain  sebagai  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang diselenggarakan  dengan  asas  LUBER-JURDIL  dalam  NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik Indonesia), juga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada Pancasila dan UUD Republik Indonesia    Tahun  1945.  Oleh  karena  itu  melalui  revisi  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengaturan tentang Desa akan diatur dengan Undang-Undang tentang Desa tersendiri maka perlu juga diatur penataan sistem pemilihan kepala desa dalam kerangka  pemilihan  umum  mulai  dari  asas-asasnya,  pemilihnya,  persyaratan  calon, penyelenggara,  tata  cara  pemilihan,  pembiayaan,  pengawasan  dan  penyelesaian  sengketa yang  terjadi.  Sehingga  pemilihan  kepala  desa  yang  secara  historis  merupakan  prototype
pemilihan  secara  langsung  di  Indonesia  benar-benar  dihormati  dan  diperhatikan keberadaannya  oleh  negara  dengan  berbagai  fasilitas  terhadap  seluruh  kebutuhan  yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.
Pilkades  adalah  suatu  moment  dimana  masyarakat  mengerti  posisi  mereka  sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Dimana terjadi proses interaksi antara rakyat dan  pemerintah  sebagai  wujud  adanya  demokrasi  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat. Dimaklumi  bersama,  Pilkades  tidak  sesederhana  apa  yang  kita  bayangkan.  Di  dalamnya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari  proses,  hasil  hingga  pasca  kegiatan  Pemilihan  Kepala  Desa  adalah  satu  kesatuan  yang utuh  dan  erat  terkait  di  dalam  menentukan  arah  dan  agenda  enam  tahun  ke  depan  ke  mana desa  tersebut  akan  dibawa.  Dengan  adanya  Undang-Undang  nomor  6  tahun  2014  tentang Desa,  maka  pilkades,  pemilihan  kepala  desa  dilaksanakan  juga  secara  langsung,  artinya kepala desa itu adalah pejabat politik, kalau dulu ditunjuk, tapi  kini adalah amanat Undang - Undang dan amanat rakyat melalui DPRD yang harus kita laksanakan, sesuai dengan aturan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa agar kepala desa menjabat selama 6 tahun (Yustisia, 2015).
Mekanisme  pemilihan  Kepala  Desa  saat  ini  diatur  dalam  Pasal31  Undang- Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  pasal  31  ayat  (1)  "  Pemilihan  Kepala Desa dilaksanakan  secara  serentak  diseluruh  wilayah  Kabupaten/Kota".  Ayat  (2) “Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  menetapkan  kebijakan  pelaksanaan  pemilihan Kepala  Desa  secara  serentak  dengan  peraturan  daerah  Kabupaten/Kota”.  Kemudian  di dalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun  2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP 11 Tahun 2019, Perubahan Kedua atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014tentang Desa. Dasar hokum PP 11 Tahun  2019  adalah  Pasal  5  ayat(2)  UUD  1945;  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa;  dan  PP  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47  Tahun  2015  tentangperubahanPP  nomor  43  tahun  2014.  Dan  semua  itu  tidak  lepas dariperanan  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secarademokratis.
Demokrasi  desa  adalah  bingkai  pembaharuan  terhadap  tata  pemerintahan  desa  atau hubungan  antara  pemerintah  desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  dan  elemen-elemen masyarakat  desa yang lebih luas.Dalam memahami demokrasi di tingkat lokal ini, kita tidak boleh  terjebak  pada  seremonial,  prosedur  dan  lembaga  yang  tampak  di  permukaan.Prosedur dan  lembaga  memang  sangat  penting,  tetapi  tidak  mencukupi.  Yang  lebih  penting  dalam demokrasi  adalah  proses  dan  hubungan  antara  rakyat  secara  substantif  bagi  perkembangan demokrasi. Pemilihan kepala desa juga penting tetapi yang lebih penting dalam proses politik sehari-hari  yang  melibatkan  bagaimana  hubungan  antara  Pemerintah  Desa,  Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat. Sebagai ajang pesta demokrasi,  pemilihan  kepala  desa  pasti  tidak  lepas  dari  taktik  dan  strategi(Rudiadi  & Herawati,  2017).  Pada  jaman  dahulu  tidak  ada money  politic dalam  pemilihan  kepala desa.Penentuan  pilihan  seseorang  banyak  dipengaruhi  oleh  kedekatan  kekerabatan  dan
hubungan  emosional  lainnya.  Kecakapan  seorang  calon  kepala  desa  tidak  ditentukan  oleh kemampuan  managerial  atau  akademisakan  tetapi  lebih  ditentukan  oleh  sikap  atau  tingkah laku, memahami adat istiadat desa dan memiliki kelebihan dalam hal kesaktian.
Desa  Prasung  merupakan  desa  pertama  penyelenggara  Pilkades  Serentak  di Kabupaten  Sidoarjo,  setelah  hadirnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Kepala  Desa  Prasung  sebelumnya,  almarhum  Darno  meninggal  dunia  dalam  sisa  masa jabatan 4 (empat) tahun pada tanggal 4 Oktober 2014. Dalam aturan terbaru Undang-Undang Desa,  hal  tersebut  telah  memenuhi  syarat  ketentuan  penyelenggaraan  Pilkades  Serentak. Kekosongan jabatan Kepala Desa Prasung ditindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa Prasung dengan pengusulan Pejabat Kepala Desa Prasung kepada Bupati. Berdasarkan Surat Keputusan  Bupati  Sidoarjo  Nomor  141/40/2015  tentang  Pengangkatan  Pejabat  Kepala  Desa Prasung, Sudaryitno selaku Sekertaris Desa Prasung oleh Bupati Sidoarjo ditetapkan sebagai Pejabat  Kepala  Desa  Prasung.  Tugas  utama  yang  di  bebankan  kepadanya  adalah menyelenggarakan Pilkades Serentak.
Pemilih  adalah  perwakilan  tiap  kepala  kelurga  yang  berdomisili  di  Desa  Prasung. Jumlah  total  DPT  adalah  sebanyak  686  orang,  dengan  rincian  jumlah  pemilih  laki-laki sebanyak 612 orang (89,2 %) dan pemilih perempuan sebanyak 74 orang (10,8 %). Pemilih yang  datang  memberikan  hak  pilihnya  dalam  Pilkades  sebanyak  651  orang.Sedangkan Pemilih yang golput sebanyak 35 orang. Angka prosentase pemilih yang hadir dalam proses pemungutan suara mencapai 94,9 %.
Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Prasung diselenggarakan berlandaskan pada : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
d. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  112  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Kepala Desa.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
e. Peraturan  Bupati  Sidoarjo  Nomor  14  Tahun  2007  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Secara  yuridis  proses  kampanye  Pilkades  Serentak  di  Desa  Prasung  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Kampanye  berlangsung  sehari  sebelum pemungutan  suara,  sehingga  tidak  ada  masa  tenang  dalam  Pilkades.Akan  tetapi  Panitia pemilihan  mengalami  kendala  dalam  menetukan  mekanisme  pemilihan  kepala  desa. Pedomanan teknis penyelenggaraan Pilkades Serentak di Kabupaten Sidoarjo masih terbatas. Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Sidoarjo  yang  mengatur  secara  khusus mengenai  pemilihan  kepala  desa  serentak  masih  dalam  proses  legislasi.  Panitia  pemilihan menggunakan  hasil  kesepakatan  musyawarah  desa  sebagai  dasar  pertimbangan  penyusunan tata tertib Pilkades. Sebagaimana amanat Pasal 45b ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  yang  menyebutkan  bahwa  Penyelenggaraan musyawarah  Desa  dipimpin  oleh  Ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
Pelaporan  hasil  Pilkades  oleh  panitia  pemilihan  dilaksanakan  melalui    musyawarah Desa. Proses penetapan di  lakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Prasung setelah hasil Pilkades disahkan forum musdes. Sebagaimana di atur dalam Pasal 45b ayat (6) PP Nomor 43 Tahun  2014  yang  menyebutkan  bahwa  pelaporan  hasil  pemilihan  Kepala  Desa  melalui musyawarah  Desa  kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari setelah  musyawarah  Desa  mengesahkan  calon  Kepala  Desa  terpilih.   Proses  penetapan  yang dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  Prasung,  selanjutnya    ditindaklanjuti  dengan pelaporan  hasil  Pilkades  kepada  Bupati  Sidoarjo.  Secara  yuridis  proses  penetapan  hasil Pilkades Serentak di Desa Prasung sudah sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku (Tri Jata Ayu Pramesti, 2020).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian yuridis  normatif. Yuridis  normatif adalah  dimana  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  (law  in  books)  atau  hukum  dikonsepkan sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap pantas (Sunggono, 2010). Alat  pengumpul data dalam penelitian ini melalui study  dokumen dengan metode Analisis Data Kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Penerapan  protokol  kesehatan  dan  peraturan  yang  ketat  didalam  demokrasi  Pilkades serentak  di  Kabupaten  Sidoarjo  serta  masyarakat  yang  tertib  mentaati  peraturan  membuat Pilkades  serentak  di  Kabupaten  Sidoarjo  berhasil  dilaksanakan  (Suparno,  2020).  Menurut Ealau dan Pewitt Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh prilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakankebijakan tersebut  (Tahir,  2014).  Menurut  Titmuss  mendefinisikan  kebijakan  sebagai  prinsip prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Menurut Hoogerwerf dalam  sjahrir  istilah  kebijakan  atau  sebagaian  orang  mengistilahkan  kebijaksanaan seringkali  disamakan  pengertiannya  dengan  policy.  Hal  tersebut  barangkali  dikarenakan sampai  saat  ini  belum  diketahui  terjemahan  yang  tepat  istilah  policy  kedalam  Bahasa Indonesia.  Menurut  Hoogerwerf  dalam  sajhrir  pada  hakikatnya  kebijakan  adalah semacam  jawaban  terhadap  suatu  masalah,  merupakan  upaya  untuk  memecahkan, mengurangi,  mencegah  suatu  masalah  dengan  cara  tertentu,  yaitu  dengan  tindakan  yang terarah.
Peran  pemerintah  desa  sebagai  regulator  ditunjukan  dengan  penetapan  berbagai peraturan  desa  dan  keputusan  kepala  desa, termasuk  yang  mengatur  kelembagaan  sosial didesa,  terutama  organisasi  standart.  Salah  satu  penyebab  timbulnya  konflik  antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desaadalah karena Badan Permusyawaratan  Desa  lebih  mengedepankan  peran  dan  fungsinya  sebagai  “pengawas” pemerintah desa dibandingtugas dan fungsi lainnya (Cahyono, 2005). Masyarakat Politik Desa merupakan masyarakat sipil, partai politik dan lembaga lembaga formal desa.Pada alam  demokrasi  kontemporer  yang  selalu  merujuk  pada  demokrasi  partisipatif, masyarakat  sipil  atau civil  Society menjadi  indikator  utama  untuk  menunjukkan  derajat demokrasi  dapat  berlangsung  pada  suatu  masyarakat.  Eksistensi  masyarakat  sipil
dianggap  demokratis  apabila  memiliki  kemampuan  untuk  menentukan  nasib  dan  masa depan sendiri.
Berbagai  kelemahan  praktek  desentralisasi  yang  tidak  berpihak  pada  desa  dan sekaligus  menguatnya  tuntutan  lokal  atas  otonomi  desa,  membawa  konsekuensibahwa desentralisasiharusditinjaukembalidandidesakanagarbenar benar sampai ke desa. Pemerintah  Indonesia  telah  lama  tidak  membutuhkankultur  terhadap  leadership  yang transformative,  melainkan  hanya  menumbuhkan  birokratis  (Eko  et  al.,  2014).  Undang Undang  No.  32  tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerahmemang  berupaya  memperkuat demokrasi  local  dengan  cara  menggelar  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung. Menurut  logika  demokrasi,  akuntabilitas  kepala  daerah  seharusnya  dialamatkan  kepada rakyat  pemilihnya.  Demokratisasi  yang  membuat Democratic  governance diaras  desa. Desa  sudah  mempunyai  institusi  dan  tradisi  demokrasi  meskimasih  terbatas  dan terkadang terdistorsi. desa membutuhkan pendalaman, atau mendemokrasikan demokrasi desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan  Desa  terdiri  atas  Pemerintah  Desa  (yang  meliputi  Kepala  Desa  dan Perangkat  Desa)  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (Nurcholis,  2014).  Sebagaimana telah  dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah Tahun  2005  ayat  (6)  yang  berbunyi  bahwa pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan  desa  dalam  mengatur  dan  menghurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormatidalam system Pemerintahan NKRI.  Desa  mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan mayarakat  berdasarkan  hak  asal-usul,  adat  istiadat  dan  nilai-nilai  sosial  budaya masyarakatdanmelaksanakanbagian  bagian  dari  suatu  urusan  pemerintahan  yang dilimpahkan  oleh  pemerintah  kabupaten  atau  kota.  Jadi  untukkeperluanpengurusan masyarakat  tersebut  tentunya  dibutuhkan  seorang  pemimpin  yang  mampu  memimpin jalannya pemerintahan desa.
Setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa. Merupakan  kerangka  hukum  dan  kebijakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa dan  Pembanguan  Desa.Penetapan  peraturan  merupakan  penjabaran  atas  berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Yaitu:
a) Terganggunya kerukunan antar wargamasyarakat
b) Terganggunya akses terhadap pelayananpublik
c) Terganggunya ketentraman dan ketertibanumum
d) Terganggunya  kegiatan  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakatdesa
e) Diskriminasi  terhadap  suku,  agama  dan  kepercayaan,  ras,  antargolongan, sertagender.
Sebagai  sebuah  produk  politik,  peraturan  desa  di  peroleh  secara  demokratis  dan partisipatif,  yakni  proses  penyusunanya  mengikutsertakan  partisipasi  masyarakat  Desa. Masyarakat  Desa  mempunyai  hak  untuk  mengusulkan  atau  memberikan  masukan kepadaKepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  proses  penyusunan peraturan desa (Arasy Pradana A.Azis, 2020).
Pilkades adalah suatu moment dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga  dalam  percaturan  politik  di  desa  tersebut.  Dimana  terjadi  proses  interaksi  antara rakyat  dan  pemerintah  sebagai  wujud  adanya  demokrasi  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan untuk  rakyat.  Dimaklumi  bersama,  Pilkades  tidak  sesederhana  apa  yang  kitabayangkan. Di  dalamnya  berimplikasi  tentang  banyak  hal  mengenai  hajat  hidup  dan  kepentingan orang  banyak.  Mulai  dari  proses,  hasil  hingga  pasca  kegiatan  Pemilihan  Kepala  Desa adalah  satu  kesatuan  yang  utuh  dan  erat  terkait  di  dalam  menentukan  arah  dan  agenda enam  tahun  ke  depan  ke  mana  desa  tersebut  akan  dibawa.  Menurut  Widayat  dan Amirullah  dalam  Mashuri  dan  M.  Zainudin  Kerangka  pikir  atau  kerangka  konseptual merupakan  model  konseptual  tentang  bagaimana  teori  berhubungan  dengan  berbagai faktor  yang  telah  diidentifikasi  sebagai  masalah  yang  penting  (Ramadani  et  al.,  2018) kerangka pikir menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi masalah atau objek penelitian.  Adapun  kerangka  pikir  dalam  judul  besar  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak terhadap Demokrasi Lokal dan susunan nya.
Firmanzah  berpendapat  bahwa  Kampanye  politik  merupakan  periode  yang diberikan  oleh  panitia  pemilihan  kepada  semua  kontestan  baik  partai  politik  atau perorangan  untuk  memaparkan  program  kerja,  mempengaruhi  opini  publik,  sekaligus memobilisasi  masyarakat  agar  memberikan  suara  kepada  mereka  sewaktu  pencoblosan. Proses  kampanye  Pilkades  Serentak  di  Desa  Prasung  termasuk  kategori  sederhana. Padahal  kampanye  politik  merupakan  akses  penunjang  dalam  pemenangaan  Pilkades. Strategi  kampanye  yang  baik  akan  mendukung  usaha  untuk  menarik  simpatisan  yang lebih banyak. Kampanyepolitik dalam Pilkades serentak diatur lebih rinci dalam Pasal 27 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa :
1. CalonKadesdapatmelakukankampanyesesuaidengankondisisosialbudaya masyarakatDesa.
2. Pelaksanaan  kampanye  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dalam  jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masatenang.
3. Kampanye  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  denganprinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
Kendala  teknis  yang  dihadapi  Desa  Prasung,  membuat  panitia  menyelenggarakan Pilkades Serentak dengan mekanisme yang sedikit berbeda.Mekanisme pemilihan ditentukan melalui  hasil  kesepakatan  musyawarah  Desa.  Pro  dan  kontra  terhadap  proses  demokrasi selalu muncul dalam dinamika politik. Sebagaimana dikatakan Dahl, bahwa demokrasi pada dasarnya merupakan model ideal pengelolaan konflik antara otonomi atau kebebasan dengan pengendalian atau Kontrol.Konsep demokrasi  yang di tawarkan dalam pelaksanaan Pilkades sebenarnya  telah  memiliki  model  ideal  tersebut.Apabila  forum  musyawarah  Desa diselenggarakan  dengan  baik  dan  optimal.  Secara  yuridis,  teknis  pemilihan  Kepala  Desa serentak  bisa  dilaksanakan  dengan  menggunakan  2  (dua)  cara.  Sebagaimana  diatur  dalam Pasal  45b  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kepala Desa bahwa pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh  panitia  pemilihan  melalui  mekanisme  musyawarah  mufakat  atau  melalui  pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.
Mekanisme pemilihan Kepala Desa di Desa Prasung melalui model pemungutan suara dengan  sistem  perwakilan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  yang  berlaku.Sebab
mekanisme tersebut merupakan hasil kesepakatan musyawarah masyarakat Desa Prasung.
Penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa  tidak  lepas  dari  proses  demokrasi  yang melibatkan  rakyat.  Secara  yuridis  peraturan  yang  ada  telah  memberikan  pilihan  strategis kepada  masyarakat  untuk  menentukan  cara  mereka  menyalurkan  aspirasi.  Sejatinya  proses demokrasi  tidak  hanya  membutuhkan  akuntabilitas  negara  dalam  derajat  yang  tinggi  dan suatu  pemesanan  kembali  kepada  masyarakat  sipil,  melainkan  juga  memerlukan  partisipasi substansial secara langsung pada lembaga komunitas lokal.
Dalam  praktiknya  dilapangan,  penyaluran  kehendak  rakyat  melalui  demokrasi tidak  langsung  ( Indirect  Democracy )  dapat  diselenggarakan  dengan  baik  jika  ada kerjasama yang baik dan dukungan dari semua pihak terkait.
Partisipasi  merupakan  aspek  penting  dalam  proses  demokrasi.  Partisipasi  politik adalah  usaha  terorganisir  para  warga  negara  untuk  memilih  pemimpin  mereka  dan mempengaruhi  bentuk  maupun  jalannya  kebijakan  umum.  Usaha  ini  dilakukan  akan tanggung  jawab  dan  kesadaran  mereka  terhadap  kehidupan  bersama  sebagai  suatu  bangsa dalam suatu Negara.
Masyarakat  Desa  Prasung  secara  representative  telah  menujukan  peran  aktifnya sebagai  unsur  masyarakat  dalam  musyawarah  Desa.Keputusan  strategis  terkait  pelaksanaan Pilkades  sebagian  besar  dihasilkan  dari  aspirasi  masyarakat.Keterwakilan  masyarakat  dalam susunan  panitia  Pilkades  serentak  Desa  Prasung  juga  telah  memenuhi  kuota.Pemilihan Kepala  Desa  Prasung  dilaksanakan  melalui  model  pemungutan  suara  dengan  sistem perwakilan.Meskipun  demikian,  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pemungutan  suara sangat  tinggi.Masyarakat  Desa  Prasung  yang  terdaftar  sebagai  DPT  Pilkades  serentak berjumlah  686  jiwa.  Sedangkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pemungutan suara mencapai angka prosentase 94,9 %.
Pelaksanaan  Pilkades  Serentak  di  Desa  Prasung  telah  berjalan  dengan    demokratis. Akses money politic di awasi secara ketat oleh semua pihak terkait. Kedua calon kepala desa yang  berkompetisi  telah  sepakat  menandatangani  surat  perjanjian  yang  berisi  larangan penggunaan  akses money  politic dalam  pelaksanaan  Pilkades  serentak.  Sebagaimana Febrinanda  dalam  penelitianya  tentang  Strategi  Kandidat  Dalam  Pilkades  (Strategi kemenangan Muhammad Husin  di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam Pilkades Tahun 2009) berpendapat bahwa :
“Keberhasilan seorang kandidat terpilih guna menarik simpati masyarakat yang lebih banyak  serta  lebih  memungkinkan,  apabila  kandidat  terpilih  tersebut  bisa memanfaatkan  ldquo;  Kekuasaan  &  rdquo;  yang  kandidat  miliki  yang  selanjutnya akan diterjemahkan kedalam bahasa strategi politik, contohnya seperti, kampanye dan money  politic.Sedangkan  sumber  kekuasaan  itu  sendiri  dapat  berasal  dari  harta, kekayaan,  status,  keluarga,  ilmu  pengetahuan,  informasi,  jabatan,  popularitas,  status sosial  yang  tinggi  dan  juga  massa  yang  terorganisasi  baik  dari  segi  agama  maupun ekonominya. Dengan adanya strategi politik maka dukungan formal dan informal pun akan mengalir dengan sendirinya untuk kandidat terpilih.”
Angka  prosentase  partisipasi  masyarakat  Desa  Prasung  yang  tinggi  dalam memberikan  hak  suaranya,  bukan  menjadi  ukuran  kesuksesan  penyelenggaraan  proses demokrasi.  Namun  peran  partisipatif  masyarakat  Desa  Prasung  dalam  penyelenggaraan
Pilkades, secara signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi politik dalam proses demokrasi tersebut.  Komitmen  semua  pihak  terkait,  dalam  meminimalisir  adanya  akses  “mooney politic” harus diberikan apresiasi.Sebab berawal dari pesta demokrasi masyarakat Desa itulah pendidikan politik yang baik seharusnya diajarkan.
Partisipasi  merupakan  aspek  penting  dalam  proses  demokrasi.  Partisipasi  politik adalah  usaha  terorganisir  para  warga  negara  untuk  memilih  pemimpin  mereka  dan memengaruhi  bentuk  maupun  jalannya  kebijakan  umum.  Usaha  ini  dilakukan  akan tanggung jawab dan kesadaran mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu Negara
Dimensi  sosial  dalam  perpolitikan  Nasional,  sering  kali  masih  dicampuri  dengan akses  kepentingan.Sehingga  budaya  politik  tersebut  secara  dominan  mempengaruhi tingkat  partisipasi  politik.Penyelenggaraan  Pilkades  di  Desa  Prasung  tidak  lepas  dari partisapasi  masyarakat  desa.Mekanisme  pemilihan  Kepala  Desa  secara  mendasar ditentukan  melalui  kesepakatan  forum  musyawarah  desa.  Sebagaimana  diatur  dalam Pasal  54  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  bahwa musyawarah  Desa  merupakan  forum  permusyawaratan  yang  diikuti  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa,  Pemerintah  Desa,  dan  unsur  masyarakat  Desa  untuk memusyawarahkan  hal  yang  bersifat  strategis  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa.

## Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  dijabarkan  dalam  pembahasan,  dapat  ditarik  simpulan  bahwa Prosedur penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Prasung di Desa Prasung Kecamatan Bluru Kabupaten  Sidoarjo  sudah  sesuai  dengan  amanat  Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa.  Namun  merujuk  pada  Pasal  45  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada beberapa  tahapan  Pilkades  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  teknis  pelaksanaan  di  dalam Pilkades serentak yang mengalami 3 (Tiga) kali perubahan yaitu pada awal akan dilaksanakan Tanggal  19  April  2020  meiliki  kendala  diantaranya  penegakan  Hukum  dalam  Pelaksanaan Pilkades  serentak  Kabupaten  Sidoarjo  yang  melaksanakan  Perda  No.  2  Tahun  2020  tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Adanya  wabah  Pandemic  Covid-19.  Yang  kedua  Tanggal  20  September  2020  di  tunda kembali  dikarenakan  Wabah  Covid-19  masih  meningkat  dan  pemberlakuan  PSBB (Pembatasan  Sosisal  Berskala  Besar).  Yang  ketiga  Tanggal  20  Desember  2020  tanggal  ini ditentukan  oleh  KEMENDAGRI  untuk  melaksanakan  Pilkades  serentak  di  Kabupaten Sidoarjo dan telah terlaksana.

## Bibliografi
Arasy Pradana A.Azis. (2020). Pencantuman Dasar Hukum Dalam Perancangan Peraturan Desa .  Di  Akses  15  Oktober  2020.  http://jdih.banyuwangikab.go.id/anjungan- buletin/artikel/detail/pencantuman-dasar-hukum-dalam-perancangan-peraturan-desa
Cahyono,  H.  (2005).  Konflik  elite  politik  di  pedesaan:  Relasi  antara  badan  perwakilan  desa dan pemerintah desa. Jurnal Penelitian Politik , 2 (1), 73–84.
Darda  Syahrizal,  S.  H.  (2018). Hukum  Administrasi  Negara  &  Peradilan  Tata  Usaha Negara . Media Pressindo.
Eko,  S.,  Khasanah,  T.  I.,  Widuri,  D.,  Handayani,  S.,  &  Handayani,  N.  (2014).  Desa Membangun Indonesia. FPPD. Yogyakarta .
Hadjon, P. M. (1998). Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid). Pro Justitia , 16 (1).
Nurcholis,  H.  (2014).  Pemerintahan  Desa:“Unit  Pemerintahan  Palsu”  dalam  Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jurnal Politica , 5 (1), 1–19.
Pangkey,  D.  K.  A.  (2016).  Peran  Kepala  Desa  Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  Di  Desa Tateli  Satu  Kecamatan  Mandolang  Kabupaten  Minahasa. Politico:  Jurnal  Ilmu  Politik , 3 (1), 161096.
Ramadani, R., Nasution, I., & Tarigan, U. (2018). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak terhadap  Demokrasi  Lokal  di  Desa  Tanjung  Kabupaten  Aceh  Tamiang. PERSPEKTIF , 7 (2), 40–45.
Rudiadi,  R.,  &  Herawati,  R.  (2017).  PEMILIHAN  KEPALA  DESA  SERENTAK  DALAM PERSPEKTIF  OTONOMI  DESA  (Studi  Kasus  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau). LAW REFORM , 13 (1), 132–151.
Sunggono, B. (2010). Metodelogi Penelitian Hukum . Rajawali Pers.
Suparno. (2020). Pilkades Serentak Sidoarjo Ditunda Sampai Waktu Yang Belum Ditentukan . Diakses Pada 29 April 2020. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d- 4954564/pilkades-serentak-sidoarjo-ditunda-sampai-waktu-yang-belum-ditentukan/2
Tahir, A. (2014). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah . Penerbit Alfabeta.
Tri Jata Ayu Pramesti. (2020). Kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa . Di Akses 24 September 2020.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5443d096a940b/kedudukan-kepala- desa-dan-badan-pemusyawaratan-desa/,
Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait . Visimedia.