## Jurnal Karya Abdi Masyarakat
e-ISSN: 2580-2178 p-ISSN: 2580-1120
Penyuluhan Hukum Dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi  Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa
Meri Yarni 1 , Irwandi 2 , Kosariza 3 , Netty 4 , 5 Faizah Bafadhal
1,2,3,4,5) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi
ABSTRAK DOI: 10.22437/jkam.v7i1.22822 Histori Artikel: Program  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dilaksanakan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo  Kabupaten Ma.  Jambi  dengan  judul  Penyuluhan  Hukum  dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisisasi  Dalam Pelaksanaan Pemerintahan  Desa..  Pelaksanaan  pemerintahan  desa tidak terlepas dari  dari wilayah desa, ,masyarakat desa dan pemerintah desa. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam proses pencapaian tujuan
pemerintahan  desa  dan    masyarakat  desa  terutama dalam  masalah  pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan tugasnya sehari-hari. .Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah  untuk  meningkatkan  pengetahuan    pemerintah desa tentang pentingnya digitalisasi  dalam pelaksanaan pemerintahan  desa.  Dan  mencari  solusi  dalam permasalahan  yang  muncul..  Sedangkan  manfaat  yang diharapkan  dalam  penyuluhan  ini  adalah  untuk memberikan  masukan  kepada  pemerintah  desa  dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki  oleh  pemerintah  desa  supaya  efeisien,  efektif dan transparan.Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  dilaksanakan  di  Desa  Danau  Kedap Kecamatan  Maro  Sebo    Kabupaten  Ma  Jambi    dengan metode  yang  dilakukan  adalah  ceramah,  diskusi    dan tanya jawab.  Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat  memahami  tentang  arti  penting  dan  manfaat digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa  serta meningkatkan  kompetensi  pemerintah  desa  dalam penyelenggaraan pemerintahan atau tertib administrasi dan tranparansi administrasi.
Kata Kunci :Urgensi, Digitalisasi,  Pemerintahan Desa.
Diajukan: 25/12/2022
Diterima: 18/04/2023
Diterbitkan: 29/06/2023

## Jurnal Karya Abdi Masyarakat
e-ISSN: 2580-2178
p-ISSN: 2580-1120
The  Community  Service  Program  was  carried  out  in  Danau  Kedap  Village,  Maro  Sebo District,  Ma  District.  Jambi  with  the  title  Legal  Counseling  and  Dissemination  of  the Importance  of  Digitalization  in  the  Implementation  of  Village  Government.  The implementation  of  village  government  is  inseparable  from  village  territory,  village communities  and  village  government.  These  three  components  are  interrelated  in  the process of achieving village government and village community goals, especially in village government issues in carrying out their daily duties. .The purpose of this legal counseling is to increase the knowledge of the village government about the importance of digitization in the implementation of village governance. And looking for solutions to problems that arise.. While the expected benefits of this counseling are to provide input to the village government in carrying out tasks, obligations, rights and authorities owned by the village government so that it is efficient, effective and transparent. Community service activities are carried out in Danau Kedap Village, Maro Sebo District, Ma Jambi Regency with the methods used are lectures, discussions and questions and answers. With the hope that the village government can  understand  the  importance  and  benefits  of  digitalization  in  the  implementation  of village government and improve the competence of village governments in administering government or orderly administration and administrative transparency.
Keywords : Urgency, Digitalization, Village Governance. PENDAHULUAN
1. Analisis Situasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014” “ tentang  Desa,  Undang-undang  ini memberikan    memberikan  kesempatan yang  besar  bagi  desa  untuk  mengurus tata  pemerintahannya  sendiri  serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (otonomi desa).   Salah satu perundang- undangan  sebagai  pelaksana  dari Undang- Undang   Nomor 6 Tahun 2014 adalah  dengan  keluarnya  Permendagri nomor  47  tahun  2016  tentang administrasi pemerintahan desa menyatakan  bahwa  ada  4  jenis administrasi  pemerintahan  desa  yang memuat  24  jenis  buku  administrasi pemerintahan desa yaitu : a. Administrasi  Umum  (  9  buku),  b. Administrasi  penduduk  (5  buku,  c. Administrasi Keuangan  Desa (6 buku), d. Administrasi Pembangunan ( (4 buku) Kabupaten  Muaro  Jambi  terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2000  dengan  luas  5326  Km2
dengan jumlah penduduk 378464 orang. Secara  resmi  Pemerintah  Kabupaten Muaro  Jambi  mulai  dilaksanakan  pada tanggal  12  Oktober  1999.  Pusat Pemerintahan  di  Kota  Sengeti  sebagai ibu  Kota  Kabupaten  Muaro  Jambi dengan   Pusat  Perkantoran  di  Bukit Baling Kecamatan Sekernan.
Sejak  terbentuknya  Desa  Danau  Kedap sampai sekarang berdasarkan profil desa Danau  Kedap      sangat  berpotensi  dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia.  Tetapi  sebaliknya  tetap  ada permasalahan  yang dihadapi oleh Desa Danau Kedap   antara lain:
1. Kurangnya partisifasi dan inisiatif warga desa untuk menyampaikan buah pikiran terhadap permasalahan yang ada di desa.
2. Kurangnya kemampuan SDM dan kemampuan  aparat  desa  dalam hal  melaksanakan  tugas  dan fungsi  sebagai  aparat  desa terutama
sekali dalam
pembuatan peraturan desa. 3. Kurang  SDM    atau  tidak  adanya kemampu SDM dalam penguasaan teknologi
4. Kurangnya  Sarana  infrastruktur dasar terutama jalan yang masih
berupa jalan tanah, menyebabkan transportasi tidak lancar ke lahan perkebunan.
5. Kurangnya  fasilitas  perkebunan, pendidikan,  kesehatan  serta fasilitas  penunjang  kegiatan  olah raga dan kepemudaan yang ada di wilayah desa.
6. Kurangnya perhatian pemerintah dalam  Usaha  makanan  olahan belum  mendapatkan  perhatian yang  cukup  terutama  soal permodalan, disain/kemasan dan pemasaran.
7. Belum  maksimalnya  peran  dan fungsi  kelembagaan  yang  ada, baik  di  tingkat  Desa  maupun Dusun.

## 2. Permasalahan Mitra
Berdasarkan analisis situasi di atas Tim Pengabdian  Pada  Masyarakat  dari Program  Sarjana  Ilmu  Hukum  Fakultas
Hukum Universitas Jambi mengindentifikasi bahwa perlu dilakukannya sosialisasi mengenai pengertian digitalisasi, manfaat
digitalisasi , siapa yang melaksanakanan, yang  mengawasi,  persiapan  sarana prasarana dan bagaimana prosedur dan prosesnya serta solusi dalam pengelolaan  di  Desa  Danau  Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

## TARGET DAN LUARAN
Pelaksanaan  kegiatan  ini  diharapkan akan  lebih  meningkatkan  pengetahuan dan    kesadaran  serta  kompetensi pemerintah desa  di  Desa    Danau  Kedap Kec. Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi ,  dan  memahami    akan  pentingnya digitalisasi
dalam pelaksanaan
pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian  ini  secara  umum  akan meningkatkan pengetahuan pemerintah
desa  dan  mutu  kinerja  dari  aparatur pemerintah  desa  sehingga  dapat memaksimalkan
tugas dan kewenangannya. Secara  rinci  target  luaran  yang  ingin dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan  pemahamannya  akan pengertian  dan  manfaat  digitalisasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa,    meningkatkan  pemahamannya arti  pentingnya  digitalisasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa, memahami  arti  pentingnya  peraturan desa,
memahami prosedur penyelenggaraan  pemerintahan  desa, mampu melaksanakan tertib administrasi    keuangan    desa  melalui system digitalisasi,  dapat melaksanakan pemerintahan  desa  yang  baik  melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang  lainnya  (kebijakan) dengan cara digitalisasi, dapat meningkatkan  pendapatan  asli  desa, Aparatur  pemerintah  desa  mampu melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya sesuai  dengan  perkembangan  teknologi yang dapat mempercepat roda pemerintahan desa.

## METODE PELAKSANAAN

## 3.1. Lokasi
Pengabdian  Pada  Masyarakat  (PPM) akan dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Danau  Kedap  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten Muaro Jambi pa da hari Jum’at Tanggal 19 Agustus 2022 dengan alasan bahwa mitra tersebut perlu mendapatkan  Penyuluhan  Hukum  dan Sosialisasi  Pentingnya  Digitalisisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa..Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
3.2. Sasaran
Sesuai  dengan  tema  pada  kegiatan pengabdian  pada  masyarakat  ini,  maka sasaran  yang  dianggap  strategis  untuk dilibatkan  dalam  kegiatan  ini  adalah:
perangkat desa dan masyarakat desa di Desa Danau Kedap Maro Sebo Kabupaten Muaro  Jambi.  Penetapan  sasaran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa
Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi  Pentingnya  Digitalisisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa..Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  sangat  perlu  untuk meningkatkan keringanan dan ketranparansi  nya  kinerja  apparat  desa dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa Mengingat  cukup  banyaknya  sasaran, maka  peserta  dibatasi  berjumlah  30 orang . 3.3. Metode Pengabdian Masyarakat Kegiatan sosialisasi ini berkaitan dengan pihak lain untuk
peningkatan
pemahaman tentang Penyuluhan Hukum dan  Sosialisasi  Pentingnya  Digitalisisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa..Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa  Pihak  lain  tersebut adalah; perangkat desa dan masyarakat di  desa    Danau  Kedap  Kecamatan  Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat  ini  dilakukan  melalui beberapa tahapan kegiatan :
1. Metode Penyuluhan Hukum berupa Memberikan Materi: Metode  penyuluhan  hukum  yang dilakukan  Tim  PPM  dengan  harapan masyarakat  desa  di  desa  Danau  Kedap memahami materi-materi yang diberikan  Tim  PPM  tersebut  mulai  dari peraturan-peraturan  yang  berkaitan digitalisasi.  Dalam  metode  penyuluhan hukum  tersebut    secara  rinci,  jelas  dan mudah  dimengerti    oleh  Kepala  Desa, perangkat desa serta masyarakat di desa Danau Kedap. Metode pemberian materi dalam  penyuluhan  hukum  memberikan tema-tema  materinya  yang  diberikan waktu  penyajian  materi  sekitar  35 sampai  dengan  50  menit,  dan  setelah materi  yang  diberikan  oleh  Tim  PPM akan dilanjutkan dengan sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab.

## 2. Diskusi,  tanya  jawab  dan
dialog
Metode  selanjutnya  dalam  penyuluhan hukum oleh tim PPM setelah memberikan  materi  adalah  metode diskusi dan tanya jawab serta berdialog yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini, untuk  memberi  kesempatan  khalayak untuk  berpartisipasi.  Dengan  demikian akan  ada  komunikasi  dua  arah.  yang bersifat dialogis.

## 3.4  Narasumber

## 3.5 Strategi Evaluasi
Adapun  bentuk  evaluasi  terhadap pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  mulai dari proses, hasil yang mengacu kepada indikator-indikator  sebagai  berikut:a. Jumlah  peserta  yang  hadir;b.  Keaktifan peserta;c.  Kesesuaian  (relevansi);d. Akseptabilitas;e.  Dayaguna;  dan  f. Dampak yang akan datang.

## 3.6.   Indikator Capaian
a. Seluruh  Perangkat  Desa  dan masyarakat  Danau  Kedap  untuk    dapat
N o  Narasumber Asal Instansi 1 Meri Yarni, S.H.,M.H. Fakultas Hukum 2  H. Irwandi, SH.MH Fakultas Hukum 3 Dr. Kosariza, SH.MH
Fakultas Hukum 4  HJ. Netty, SH.MH  Fakultas Hukum 5 Faizah  Bafadhal, SH.MH
Fakultas Hukum
memahami  dan  memaknai  pengertian dan  keuntungan    tentang  Program digitalisasi,  .
b. Seluruh    Perangkat    Desa  dan masyarakat  desa  Danau  Kedap  untuk dapat  mengetahui  dan  memahami  cara proses  operasional  sarana  prasarana yang berhunbungan dengan digitaliasasi dan cara pengelolaannya

## KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI
Universitas  Jambi  sebagai  Universitas Negeri terbesar di Provinsi Jambi dengan 7    Fakultas,  maka  Universitas  Jambi sangat  layak  mengadakan  berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kemajuan universitas sendiri yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi  warga  masyarakat  di  Wilayah Provinsi  Jambi  terutama  di  Kabupaten Muaro  Jambi.  Kegiatan-kegiatan  itu dapat  dilaksanakan  dengan  berbagai bentuk, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian  pada  masyarakat  yang merupakan  pelaksanaan  Tri  Dharma Perguruan tinggi.
Berdasarkan    Visi  Universitas  Jambi” Menuju A  World  Class  Enterpreneurship University  Bebrasis  Agroindustri  dan Lingkungan ,” dan  Visi  Fakultas  Hukum yaitu “Menjadi Fakultas Hukum Berkela s Dunia  Berbasis  Sumber  Daya  Alam  dan Enterpreneurship ,” maka secara akademis  hal  ini  sangat  mendukung dengan  peningkatan  IKU  5  Universitas Jambi  yaitu  Hasil  Penelitian  Dosen digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Semua kegiatan yang dilaksanakan Universitas Jambi tersebut bertujuan
untuk meningkatkan eksistensi  kelembagaan  Universitas Jambi  di  tengah  masyarakat  Provinsi Jambi. Salah satu kegiatan yang memang berkaitan  langsung  dengan  masyarakat adalah  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat  dalam  berbagai  aspek
termasuk  permasalahan  hukum  yang memang  banyak  terjadi  di  masyarakat. Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat ini  dilaksanakan  dalam  bentuk  thema Penyuluhan  Hukum  dan  Sosialisasi Pentingnya Digitalisisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. Banyak  manfaat  yang  didapat melalui  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat,  baik  bagi  masyarakat sendiri  maupun  kelembagaan  pada Universitas  Jambi.  Bagi  masyarakat karena mereka sebelumnya tidak paham tentang  berbagai  aspek  hukum,  maka dengan  diadakannya  pengabdian  pada masyarakat  oleh  Tim  Pengabdian Masyarakat
Fakultas Hukum
Universiatas  Jambi,  maka  mereka  akan lebih  paham  tentang  hokum    dan permasalahan tentang administrasi desa yang digitalisasi. Oleh karenanya apabila nantinya  terjadi  permasalahan  hokum mengenai
administrasi yang berdigitalisasi    di  tengah  masyarakat mereka  sudah  dapat  mengetahui  dan memahami solusi penyelesaiannya. Bagi Universitas Jambi kegiatan ini juga memperkenalkan  Universitas  Jambi pada  masyarakat  dan  menunjukkan kepedulian yang besar Universitas Jambi pada masyarakat. Tim pengabdian pada masyarakat yang terdiri atas para dosen Universitas Jambi yang memang berkompeten  sesuai  bidang  ilmunya akan  sangat  mendukung  kegiatan pengabdian  pada  masyarakat.  Manfaat kegiatan  ini  adalah;  bagi  dosen  hukum, bahwa  pengabdian  menjadi  sarana komunikasi  dan  interaksi  langsung dengan masyarakat di tengah banyaknya problem  hukum    dalam  pembentukan Bumdes  dan  pengelolaan  Bumdes  yang dihadapi  pemerintah  desa..  Pada gilirannya dosen hukum dapat memberikan  solusi-solusi  yang  baik terhadap hukum yang berkaitan dengan digitalisasi
administrasi dan transparansi administrasi desa

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini dilaporkan hasil yang sudah dicapai  dalam  rangkaian  kegiatan Pengabdian  pada  Masyarakat  dengan judul: Memberikan Pemahaman Tentang Pentingnya
Digitalisisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. di Desa Danau  Kedap  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten Muaro Jambi
yang dilaksanakan  pada  hari  Jum’at  Tanggal
19 Agustus 2022, sebagai berikut:

## Tabel 5.1 Jadwal Kegiatan
5.2. Tahapan
Perencanaan
Pengabdian Berdasarkan  hasil social  maping yang dilakukan  oleh  Tim  Pengabdian,  pada mulanya  tim  mengamatai    mengenai program digitalisasi   di Kecamatan Maro Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Pada bulan  Juni      2022  Tim  Pengabdian melalukan rapat internal untuk membicarakan persiapan kegiatan Pengabdian Masyarakat pada tanggal 19
Agustus  2022.  Tim  Pengabdian  Kepada Masyarakat  berangkat  menuju  lokasi pengabdian  dan  memilih  satu  desa diantara 11 desa dalam Kecamatan Maro Sebo,  yaitu  desa  Danau  Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. 5.3. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Pengabdian Kepada Masyarakat
dilakukan pada hari  Jum’at, Tanggal 19 Agustus  2022  jam  14.00  sampai  jam 18.00, adapun materi yang di sampaikan oleh narasumber adalah sebagai berikut:
5.3.1. Narasumber  :  Meri  Yarni,  S.H., M.H.
Undang-undang No. 6 Tahun 2014, desa merupakan  suatu  pengakuan (subsiedaritas) negara terahadap keberadaan  desa.  Desa  sebagai  subjek utama dalam menentukan masa depannya  sendiri  bukan  merupakan objek bagi pemerintah, maupun pemerintah daerah. Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini,  desa  mempunyai  peran  yang strategis  dan  penting  dalam  membantu pemerintah  daerah  dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk  pembangunan.  Pelaksanaan APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan  pembangunan  daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)  dapat  menjadi  cerminan kinerja  dan  kemampuan  pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan  pelaksaan  pembangunan  di  desa. Pada  kenyataannya  banyak  ditemukan keluhan  masyarakat  yang  berkaitan dengan  pengalokasian  anggaran  yang tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  skala prioritas,  serta  kurang  mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya
pemahaman aparat desa dalam

## SUSUNAN
KEGIATAN WAKTU PENANGGUNG JAWAB 1. Pembukaan 14.00 - 14.10 Pembawa Acara 2. Pembacaan Doa  14.10 - 14.15 Tim PPM/Pemdes 4.  Sambutan  oleh Ketua Tim Pengabdian 14.15 - 14.20 Tim PPM/Pemdes 5.  Sambutan  oleh Kepala Desa Danau Kedap 14.20 – 14.30 Tim PPM/Pemdes 7. Pemaparan Materi 14.30 - 15.30 Tim PPM 8. Tanya Jawab 15.30 - 16.30 Tim PPM 9. Penutup 16.30 - 16.40 Tim PPM 10. Foto Bersama  16.40 - 17.00 Tim PPM/Pemdes
mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang  selama  ini  diharapkan  dapat digunakan untuk memajukan desa

## 5.3.2. Narasumber  :  H.  Irwandi, SH.MH
Pelaksanaan  APBDesa  memiliki  peran penting
dalam
mensukseskan pembangunan
daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat  menjadi  cerminan  kinerja  dan kemampuan  pemerintah  desa  dalam membiayai  dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksaan  pembangunan  di  desa.  Pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan  masyarakat  yang  berkaitan dengan  pengalokasian  anggaran  yang tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  skala prioritas,  serta  kurang  mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009).
Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang  selama  ini  diharapkan  dapat digunakan  untuk  memajukan  desa disalahgunakan  oleh  oknum-oknum tertentu.  Hal  demikian  tentunya  sudah lazim  di  negeri  ini,  sehingga  tindakan- tindakan  yang  menyimpang  tersebut perlu diwaspadai dan diantisipasi. Sebab perbuatan  ini  akan  merugikan  dan  juga menghambat kemajuan dan juga berefek pada desa itu sendiri. Bentuk penyelewengan  ini  sangat  bertolak belakang  dari  tujuan  alokasi  dana  desa itu  sendiri  sehingga  dengan  adanya penyimpangan  ini  tentunya  akan diberikan  sanksi  dan  hukuman  sesuai dengan  Undang-undang  yang  berlaku kepada  para  oknum  penyalahgunaan anggaran  tersebut,  sebab  hal  ini merupakan praktik korupsi dalam sekup kecil  yang  akan  berimbas  pada  masa depan  bangsa.  Salah  satu  sekup  kecil
yang  mendapat  imbas  dengan  adanya praktik-praktik korupsi yaitu desa.
5.3.3. Narasumber  :  Dr.  Kosariza, SH.MH Pengembangan aplikasi system keuangan desa (Siskeudes) mengharapkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan  aplikasi  sistem  keuangan desa  (Siskeudes)  guna  mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak  diinginkan.  Desa  Kaba-kaba  yang terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ini merupakan salah satu desa yang  telah  mampu  menerapkan  sistem keuangan  desa  (Siskeudes)  dengan lancar  selama  9  bulan  terakhir. Perbedaaan  yang  mendasar  antara sistem  lama/manual  dengan  sistem keuangan  desa  (Siskeudes)  yaitu  jika pada  sistem  manual  masih  terpisah- pisah  dalam  pelaporannya.  Sedangkan untuk  sistem  yang  baru  (Siskeudes) dapat  dilakukan  dengan  sekali  kerja sudah  banyak  laporan  yang  muncul, tetapi tetap dalam penginputannya juga dilakukan beberapa kali. Walaupun Desa Danau  Kedap  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten  Muaro  Jambi  ,  sudah menerapkan  sistem  yang  baru,  sistem lama/manual  masih  tetap  digunakan. Karena  dasar-dasar  dalam  memasukan data  ke  sistem  perlu  menggunakan secara  manual,  untuk  menanggulangi kesalahan  yang  akan  terjadi.  Data-data yang diinput dalam Siskeudes yaitu: (1) Profil  Desa,  (2)  Penganggaran  ,  (3) Penatausahaan,  (4)  Laporan  Keuangan Desa.  Penerapan  sistem  keuangan  desa (Siskeudes) ini tentu memiliki kelebihan dan  kelemahan.  Adapun  kelebihan  dari sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  ini yaitu  (1)  sesuai  peraturan,  (2) memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan  penggunaan  aplikasi,  (4) dilengkapi  dengan  sistem  pengendalian intern  ( Built-in  Internal  Control ),  (5) didukung dengan petunjuk pelaksanaan
implementasi  dan  manual  aplikasi. Disamping
kelebihan
tersebut, kelemahan  dari  sistem  keuangan  desa (Siskeudes) ini yaitu sulitnya memahami penggunaan  aplikasi  ini  karena  aplikasi yang  masih  baru  diterapkan  sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu
kuranganya pelatihan penggunaan sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  yang diberikan bagi para pegawai.
5.3.4. Narasumber : Hj. Netty, SH.MH Proses  penginputan  dalam  sistem keuangan  desa  (Siskeudes)  dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada dan  dapat  menghasilkan output berupa dokumen  penatausahaan  dan  laporan- laporan  yang  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan . Dalam  proses pelaksanaannya,  sebelum  menginput data  ke  dalam  aplikasi  siskeudes,  desa harus  menetapkan  RAB  (Rancangan Anggaran Biaya) yang telah diseseuaikan sebelumnya  dengan  yang  tertera  dalam sistem.  RAB  (Rancangan  Anggaran Biaya)  yang  akan  diinput  tersebut merupakan  rancangan  yang  akan digunakan untuk tahun berikutnya.
5.3.5. Narasumber  . Faizah Bafadhal, SH.MH
Untuk  mewujudkan  Desa  yang  mandiri, sejahtera  dan  partisipatoris  maka diperlukan keterlibatan semua pihak  dalam  menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik. Sebagai  langkah  awalnya  yaitu  dengan meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM  di  Desa,  membenahi  sistem administrasi  dan  regulasi  di  Desa  serta penataan  kelembagaan  Desa.  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  yang  telah  diterjemahkan  kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun  2015  sebagai  perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang  Dana  Desa  Yang Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan
Dan  Belanja  Negara  sebagai  petunjuk pelaksanaannya  telah  menjadi  payung hukum  buat  perangkat  desa  dalam melakukan pengelolaan dana desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN 6.1.    Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  dalam  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini diperoleh  bahwa  Kegiatan  Penyuluhan hukum  ini  bertujuan  agar  masyarakat mengerti  dan  memahami  tentang digitalisasi      mulai  dari    pengertiannya, manfaat, kedudukan, fungsi dan pengelolaan
serta pelaksanaan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan desa 6.2.    Saran Disarankan dalam pelaksanaan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan desa khususnya  di  Desa  Danau  Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi  lebih  ditingkatkan  lagi  usaha- usaha  yang  dapat  menarik  masyarakat untuk  perpartisipasi  dalam  kegiatan Bumdes  ini.  Hal  ini  dapat  diawali  dari pengelolaan  yang  benar  dan  jujur  serta pemerataan  layanan  agar  mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka benar-benar merasakan  kehadiran  dan  manfaat digitalisasi  dalam  penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdullah,  Rozali,  Pelaksanaan  Otomatis luas dan  Issu  FederalismeSebagai  suatu Alternatif, Cet. 2 Raja Grafindo  Persada, Jakarta, 2000.
Huda,  Ni’matul,  Hukum  Tata  Negara Indonesia,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2005.
Kansil, C.S.T. Desa Kita Dalam Peraturan
Tata Pemerintahan
Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
Marbun, BN. Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta, 1980.
Perundang-undangan Republik  Indonesia,  Undang-undang Tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU Nomor 32 Tahun 2004. -----------------------,
Undang-undang Tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU Nomor  12 Tahun 2008. -----------------------, Undang-undang
Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor
6 Tahun 2014 -----------------------,
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia  Tentang Desa, PP Nomor 72 Tahun 2005.