## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KARYAWAN TETAP DALAM HAL TERJADI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
Oleh :
I Nyoman Suandika, SH, MH
Program Studi Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
( pakden278@gmail.com )

## Abstrak.
Dalam suatu hubungan kerja seperti halnya hubungan hukum lainnya tidak selalu berjalan dengan lancar, karena keinginan salah satu pihak (umumnya pekerja) tidak selalu dapat dipenuhi oleh pihak lainnya (pengusaha), sehingga ini akan menimbulkan masalah dalam  hubungan  kerja  seperti  misalnya  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK).  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1.  Faktor-faktor  apakah  yang  menyebabkan terjadinya peutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan tetap. 2. Bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan tetap menurut  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe penelitian normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Faktor yang menyebabkan pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja/buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 adalah : a) pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. b) Pelanggaran atau kesalahan berat. c) Pekerja ditahan  pihak  berwajib.  d)  Karena  perubahan  status  perusahaan.  e)  karena  perusahaan tutup. e) Karena pekerja terjerat kasus pidana. f) Karena perusahaan tutup. g) perusahaan pailit.  h)  Pekerja  mangkir  dari  pekerjaannya.  Akibat  hukum    terjadinya  pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh menurut UU No.13/2003 dalam Pasal 156 ayat (1)  adalah  menimbulkan  kewajiban  kepada  pengusaha  untuk  memberikan  ;  a)  Uang pesangon, b. Uang penghargaan masa kerja (uang jasa). C. Uang pergantian hak. D. Uang pisah.
Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, akibat hukum.

## Abstract,
In a work relationship such as other legal relationships it does not always run smoothly, because the wishes of one party (generally workers) cannot always be fulfilled by other parties  (employers),  so  that  this  will  cause  problems  in  work  relationships  such  as termination of employment (layoffs) ) the formulation of the problem in this study are: 1. What  factors  cause  the  termination  of  employment  (FLE)  to  permanent  employees.  2. What is the legal effect if there is a termination of employment (FLE) against permanent employees  according  to  Law  Number  13  of  2003.  This  study  uses  a  type  of  normative research, namely research by examining library material or secondary data. Factors that caused employers to lay off workers / laborers according to Law No. 13 of 2003 are: a) violations of work agreements, company regulations, and collective labor agreements. b)
Violations or serious mistakes. c) Employees are detained by the authorities. d) Due to changes in company status. e) because the company is closed. e) Because workers are caught in a criminal case. f) Because the company is closed. g) bankrupt company. h) Workers are absent from their jobs. The legal consequences of termination of employment with workers / laborers according to Law No.13 / 2003 in Article 156 paragraph (1) are to give obligations to employers to provide; a) Severance pay, b. Working period award money (service fees). C. Reimbursement of rights. D. Separate money.
Keywords: Termination of employment, legal consequences.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  suatu  hubungan  kerja seperti halnya hubungan hukum lainnya tidak  selalu  berjalan  dengan  lancar, karena  keinginan  salah  satu  pihak (umumnya  pekerja)  tidak  selalu  dapat dipenuhi oleh pihak lainnya (pengusaha), sehingga ini akan menimbulkan  masalah  dalam  hubungan kerja seperti misalnya pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK merupakan permasalahan  yang  sangat  kompleks karena mempunyai kaitan dengan pengangguran, kriminalitas, dan kesempatan kerja karena laju perkembangan  industri  usaha  serta meningkatnya  jumblah  angkatan  kerja. PHK merupakan awal kesengsaraan bagi pekerja/buruh  karena  sejak  saat  itu penderitaan  akan  menimpa  dirinya dengan  hilangnya  penghasilan  yang diterima selama bekerja.Pemerintah dalam  hal  ini  telah  mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan PHK karena pemerintah
memiliki  kewajiban  untuk  menjaga pertumbuhan ekonomi sembari menjamin warganegaranya untuk
menciptakan  masyarakat  yang  adil, makmur, dan sejahtera yang peraturannya  secara  terus  menerus disempurnakan, namum PHK masih juga terjadi dimana-mana.

## 2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latarbelakang diatas maka  rumusan  masalah  yang  diangkat dalam penulisan ini adalah :
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan  terjadinya  peutusan hubungan  kerja  (PHK)  terhadap karyawan tetap.
2.  Bagaimanakah  akibat  hukum  apabila terjadi  pemutusan  hubungan  kerja (PHK)  terhadap  karyawan  tetap menurut  Undang-undang  Nomor  13
Tahun 2003.

## 3.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe penelitian  normatif  yaitu  penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data skunder. Sumber bahan hukum yang digunakan  adalah  a)  sumber  bahan hukum  primer yaitu bahan hukum  yang bersifat  autoritatif  artinya  mempunyai otoritas  yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi  atau  risalah-risalah.b)  sumber bahan hukum skunder yaitu semua bahan hukum  yang  diperolh  dari  semua publikasi  tentang  bahan  hukum  yang bukan  merupajan  dokumen-dokumen resmi,  publikasi  ini  meliputi  bahan- bahan  pustaka  dan  literatur-literatur yang ada hubungannya  dengan masalah yang dibahas 4. PEMBAHASAN 4.1  Pemutusan  Hubungan  Kerja Terhadap Karyawan Tetap
Berdasarkan ketentuan Kep.100/Men/VI/2004  Pasal  1  angka  2 perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu (PKWTT)  atau  pekerjanya  disebut karyawan  tetap  adalah  perjanjian  kerja antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Dan berdasarkan ketentuan  Pasal  1  angka  25  UU  No. 13/2003  bahwa  pemutusan  hubungan kerja  adalah  pengakhiran  hubungan kerja  karena  suatu  hal  tertentu  yang mengakibatkan  berakhirnya  hak  dan kewajiban  antara  pekerja/buruh  dan
pengusaha.  Menurut  Hani  Subagyo pemutusan hubungan kerja ada 4 macam yaitu : a) Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh.  b)  pemutusan  hubungan kerja  demi  hukum.  c)  Pemutusan hubungan  kerja  oleh  pengadilan.  d) Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha.
Faktor yang menyebabkan pengusaha  melakukan  PHK  terhadap pekerja/buruh  menurut  Undang-Undang Nomor  13  tahun  2003  adalah  :  a) pelanggaran  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. b) Pelanggaran atau kesalahan berat. c) Pekerja ditahan pihak berwajib. d) Karena perubahan status perusahaan. e)  karena  perusahaan  tutup.  e)  Karena pekerja  terjerat  kasus  pidana.  f)  Karena perusahaan tutup. g) perusahaan pailit. h) Pekerja  mangkir  dari  pekerjaannya. Adapun larangan bagi pengusaha melakukan  pemutusan  hubungan  kerja terhadap pekerja/buruh menurut UU No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 153 adalah : a)  Pekerja  berhalangan  masuk  kerja karena  sakit  menurut  keterangan  dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. b) Pekerja berhalangan  menjalankan  pekerjaannya karena  memenuhi  kewajiban  terhadap negara sesuai dengan peraturan
perundag-undangan  yang  berlaku.  c) Pekerja  menjalankan  ibadah  yang  di perintahkan  agamanya.  d)  Pekerja menikah. e) Pekerja perempuan hamil. f) Pekerja mempunyai  pertalian darah dan atau  ikatan  perkawinan  dengan  pekerja lainnya didalam suatu perusahaan kecuali  telah  di  atur  dalam  peraaturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. g) Pekerja mendirikan, menjadi anggota  dan  atau  pengurus  serikat pekerja,pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam  jam  kerja  atas  kesepakatan pengusaha  atau  berdasarkan  ketentuan yang  di  atur  dalam  perjanjian  kerja, peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian kerja bersama. h) Pekerja yang mengadukan  pengusaha  kepada  yang berwajib mengenmai perbuatan pengusaha  yang  melakukan  tindak pidana  kejahatan.  i)  Karena  perbedaan paham,  agama,  aliran  politik,  suku, warna  kulit,  golongan,  jenis  kelamin, kondisi  fisik,  atau  status  perkawinan.  j) Pekerja  dalam  keadaan  cacat  tetap,sakit akibat kecelakaan kerja,atau sakit karena hubungan kerja yang menurut keterangan  dokter  yang  jangka  waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.  Prosedur  PHK  menurut Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi RI Nomor Kep
78/Men/2001  dalam  pasal  (6)  adalah  1) sebelum  mendapatkan  izin  dari  Panitia Daerah  atau  Panitia  Pusat  pengusaha dapat melakukan skorsing sesuai dengan perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 2) Dalam hal melakukan skorsing pengusaha wajib membayar  upah  selama  skorsing  paling sedikit  sebesar  75%  dari  upah  yang diterima  pekerja.  3)  Harus  dilakukan secara  tertulis  dan  disampaikan  kepada ekerja  dengan  alasan  yang  jelas  dan kepada pekerja yang bersangkutan harus diberikan  kesempatan  untuk  membela diri. 4) Upah selama skorsing diberikan paling  lama  6  bulan.  5)  Setelah  masa skorsing selesai pengusaha berkewajiban tidak membayar upah kecuali ditentukan lain  oleh  Panitia  daerah  atau  Panitia Pusat. Selama izin PHK belum diberika oleh  Panitia  Pusat  atau  Panitia  daerah dan pengusaha tidak melakukan skorsing maka pengusaha membayar upah 100% selama  proses,  dan  dalam  hal  terjadi PHK yang disebabkan karena pengusaha tidak  mengajukan  permohonan  izin maka PHK tersebut menjadi perselisihan serta  sebelum  ada  putusan  dari  Panitia Daerah  atau  Panitia  Pusat  upah  pekerja selama proses dibayar 100%.
4.2  Akibat  Hukum  Apabila  Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
Terhadap  Karyawan  Tetap  Menurut UU No. 13 Tahun 2003
Mengingat  kedudukan  pekerja yang lebih rendah dibandingkan dengan majikan  maka  perlu  adanya  campur tangan dari pemerintah untuk memberikan  perlindungan  hukumnya. Perlindungan secara etimologis diartikan sebagai  tempat  berlindung,  perbuatan melindungi. Unsur-unsur terhadap makna  perlindungan  itu  sendiri  adalah ada  jaminan  terhadap  pelaksanaan serangkaian  hak  dan  terhindar  dari diskriminasi serta ada jaminan akan rasa aman dari gangguan pihak lain. Menurut Imam  Soepomo  perlindungan  hukum bagi pekerja meliputi lima bidang yaitu :
1) Bidang pengerahan/Penempatan tenaga kerja. 2) Bidang hubungan kerja. 3)  Bidang  kesehatan  kerja.  4)  Bidang keamanan  kerja.  5)  Bidang  jaminan sosial.
Akibat  hukum    terjadinya  pemutusan hubungan  kerja  terhadap  pekerja/buruh menurut  UU  No.13/2003  dalam  Pasal 156  ayat  (1)  adalah  menimbulkan kewajiban  kepada  pengusaha  untuk memberikan :
a. Uang pesangon merupakan pembayaran  dalam  bentuk  uang  dari
pengusaha  kepada  pekerja  sebagai akibat  adanya  pemutusan  hubungan kerja yang bersangkutan. Penghitungan uang
pesangon menurut UU No. 13/2003 dalam pasal 156  ayat  (2)  adalah  :  1)  Masa  kerja kurang  dari  setahun  sebesar  satu bulan upah.Masa kerja satu tahun atau lebih,  tetapi  kurang  dari  dua  tahun, sebesar dua  bulan upah. 2)Masa kerja dua tahun atau lebih tetapi kurang dari tiga  tahun,  sebesar  tiga  bulan  upah. 3)Masa  kerja  tiga  tahun  atau  lebih tetapi  kurang  dari  empat  tahun, sebesar  empat  bulan  upah.  4)Masa kerja  empat  tahun  atau  lebih  tetapi kurang  dari  lima  tahun,  sebesar  lima bulan upah. 5) Masa kerja lima tahun atau  lebh  tetapi  kurang  dari  enam tahun,  sebesar  enam  bulan  upah.  6) Masa  kerja  enam  tahun  atau  lebih tetapi  kurang  dari    tujuh  tahun, sebesar  tujuh  bulan  upah.  7)  Masa kerja  tujuh  tahun  atau    lebih  tetapi kurang  dari  delapan  tahun,  sebesar delapan  bulan  upah.  8)  Masa  kerja delapan  tahun  atau  lebih,  sebesar sembilan bulan upah.
b. Uang  penghargaan  masa  kerja  (uang jasa) adalah uang jasa yang dibayarkan  oleh  pengusaha  kepada pekerja  yang  jumlahnya  dikaitkan
dengan  lamanya  masa  kerja.  dasar penghitungannya  menurut  UU  No. 13/2003  dalam  Pasal  156  ayat  (3) adalah :1) Masa kerja tiga tahun atau lebih  tetapi  kurang  dari  enam  tahun, sebesar dua bulan upah. 2) Masa kerja enam  tahun  atau  lebih  tetapi  kurang dari  sembilan  tahun,  sebesar  tiga bulan  upah.  3)  Masa  kerja  sembilan tahun  atau  lebih  tetapi  kuramng  dari 12 tahun,  sebesar empat bulan upah. 4)  Masa  kerja  12  tahun  atau  lebih tetapi  kurang  dari  15  tahun,  sebesar lima  bulan  upah.  5)  Masa  kerja  15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun,  sebesar  enam  bulan  upah.  6) Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang  dari  21  tahun,  sebesar  tujuh bulan  upah.  7)  Masa  kerja  21  tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, sebesar delapan bulan upah. 8) Masa kerja  24  tahun  atau  lebih,  sebesar sepuluh bulan upah.
c. Uang pergantian hak menurut UU No. 13/2003  dalam  pasal  156  ayat  (4) meliputi : 1) Cuti tahunan yang belum diambil  maupun  yang  belum  gugur. 2)  Ongkos  pulang  pekerja  serta keluarganya untuk kembali ke daerah asalnya,  biaya  ganti  perumahan, perawatan,  dan  obat-obatan  yang besarnya 15% dari uang pesangon dan
atau uang penghargaan sesuai dengan masa  kerjanya.  3)  Hak  lainnya  yang diatur dalam perjanjian kerja,
perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan.
d. Uang pisah adalah pemberian berupa uang  dari  pengusaha  kepada  pekerja atas  pengunduran  diri  secara  baik- baik dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diajukan secara terulis 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian dan penjelasan  dalam  pembahasan  di  atas maka  dapat  ditarik  beberapa  simpulan yaitu :
1. Pemutusan  hubungan  kerja  menurut UU No.13/2003 dalam pasal 1 angka 25  adalah  pengakhiran  hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan  berakhirnya  hak  dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.  Faktor-faktor  penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh  pengusaha  kepada  pekerja menurut UU No. 13/2003  adalah : a) pelanggaran perjanjian kerja, peraturan  perusahaan  atau  perjanjian kerja  bersama.  b)  Pelanggaran  atau kesalahan  berat.  c)  Pekerja  ditahan
pihak  berwajib.  d)  Pekerja  terjerat kasus  pidana.  e)  Karena  perubahan status perusahaan. f) Karena perusahaan  tutup.  g)  Perusahaan pailit. h) Pekerja atau buruh mangkir dari pekerjaannya.
2. Akibat  hukum  terjadinya  pemutusan hubungan  kerja  oleh  pengusaha kepada  pekerja  menurut  UU  No. 13/2003  dalam  pasal  156  ayat  (1) adalah menimbulkan kewajiban kepada  pengusaha  untuk  membayar uang  pesangon,  uang  penghargaan masa kerja (uang jasa), uang pergantian  hak,  dan  uang  pisah kepada  pekerja  yang  mengalami pemutusan  hubungan  kerja.  a)  Uang pesangon  merupakan  pembayaran dalam  bentuk  uang  dari  pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya pemutusan  hubungan  kerja  yang bersangkutan.  b)  Uang  penghargaan masa  kerja  (uang  jasa)  adalah  uang jasa yang dibayarkan oleh pengusaha kepada  pekerja  yang  jumlahnya dikaitkan dengan lamanya masa kerja. c) Uang pergantian hak menurut UU No. 13/2003 dalam pasal 156 ayat (4) meliputi : 1) Cuti tahunan yang belum diambil  maupun  yang  belum  gugur. 2)  Ongkos  pulang  pekerja  serta keluarganya untuk kembali ke daerah
asalnya,  biaya  ganti  perumahan, perawatan,  dan  obat-obatan  yang besarnya 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan sesuai dengan masa  kerjanya.  3)  Hak  lainnya  yang diatur dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan  perusahaan.  d)  Uang  pisah adalah  pemberian  berupa  uang  dari pengusaha kepada pekerja atas pengunduran  diri  secara  baik-baik dan  sesuai  dengan  prosedur  dan ketentuan yang diajukan secara terulis 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri.  Perhitungan  pesangon  masih dapat berubah, seperti yang disebutkan  pada  Pasal  156  ayat  (5) UU  No.  13  tahun  2003,  bahwa besarnya uang pesangon dapat mengalami perubahan sebagai
penyesuaian ini terjadi karena adanya berbagai  alasan  seperti  bila  pekerja melakukan pelanggaran berat, misalnya  melakukan  tindak  pidana, melanggar peraturan kerja, merugikan  perusahaan,  mengancam keberlangsungan perusahaan,
perubahan internal perusahaan misalnya perusahaan mengalami kebangkrutan, perusahaan mengalami merger,  atau  perusahaan  mengalami perubahan  kepemilikan.  Berdasarkan
pembahasan  yang  diuraikan  di  atas mengenai PHK. Maka penulis melalui tulisan  ini  menyampaikan  saran kepada  pihak  pengusaha  dan  pekerja karena  pemutusan  hubungan  kerja merupakan hal yang sangat merugikan  bagi  kedua  belah  pihak maka  kedua  belah  pihak  (pengusaha dan  pekerja)  harus  saling  menjaga hubungan  kerja  dalam  menjalankan perusahaan, sehingga dengan
berjalannya perusahaan dan terjaganya  hubungan  baik  dalam perjanjian kerja maka hubungan kerja akan  tetap  berjalan,  itu  merupakan salah  satu  upaya  dalam  pencegahan pemutusan hubungan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisu,  Editus.  Jehani,  Libertus.  2006. Hak – Hak Pekerja Perempuan . Jakarta :
Visi Media. Djunialdji, FX. 1987. Pemutusan Hubungan Kerja ( Perselisihan
Perburuhan Perorangan ) . Jakarta : Bina Aksara.
.  2005. Perjanjian  kerja Edisi revisi . Jakarta : Sinar Grafika.
Husni, Lalu. 2003. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi .
Jakarta :
Raja Grafindo Perada.
Jodian,  Doni.  2014. Tahukah  Anda?
Tentang Pekerja Tetap, Kontrak, Freelance,
Outsourcing. Jakarta  :  Dunia Cerdas.
Kurniawan,  Emmanuel.  2013. Tahukah anda?Hak-hak karyawan tetap & kontrak .
Jakarta Timur : Dunia Cerdas. Legal,  Indonesia  Center  Publishing. 2006. Peraturan perundang – Undangan Upah  &  Pesangon .  Jakarta  :
Indonesia Legal Center Publishing. Law    firm,  L&J.  2012. Pedoman menghitung  pesangon  dan  pensiun.
Jakarta :
Rana Pustka.
L,  Rukiyah.  Syahrizal,  Darda.  2013. Undang – Undang Ketenagakerjaan & Aplikasinya . Jakarta : Dunia
Cerdas. Marzuki, Peter Mahmud. 2005.
Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta :
Kencana.
2008. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi . Jakarta : Kencana.
Soimin, Soedharyo. 1995. Kitab Undang
– Undang Hukum Perdata . Jakarta :
Sinar Grafika.
Soerjono,  Soekanto.  1998. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : Universitan
Indonesia Press.
Suwitra,  I  Made.  2010. Eksistensi  Hak Penguasaan  dan  Pemilikan  Atas  Tanah di
Bali  dalam  Perspektif  Hukum Agraria  Nasional .  Bandung  :  Logoz Publishing.
Sumaryati, Eka & K.,Tini. 2013. Tahukah
anda?tentang
PHK&pesangon . Jakarta :Dunia Cerdas. Setia  Tunggal,  Hadi.  2013. Memahami hukum ketenagakerjaan Indonesia .
Jakarta : Harvarindo. Sunyoto,  Danang.  2014. Juklak  PHK . Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Redaksi,  Dewan.  2013. Majalah  Ilmu Hukum Kertha Wicaksana Volume 19 Nomor 3 September 2013 Halaman 248-368 . Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar. Trijono,  Rachmat.  2014. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta : Papas Sinar Sinanti.
Wijayanti, Asri. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi .
Jakarta : Sinar
Grafika.

## Peraturan perundang - undangan
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003 tentang ketenagakerjaan.
Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
Peraturan  pemerintah  nomor  8  tahun
1981 tentang pengupahan. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Nomor KEP 78/MEN/2001 tentang  Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan
Penetapan Uang Pesangon, Uang
Penghargaan  Masa  Kerja,  dan  Ganti Kerugian di Perusahaan.
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Nomor KEP 16/MEN/XI/2011  tantang  Tata  Cara Pembuatan  dan  Pengesahan  Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.