│Published: December 30, 2020
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia: Compilation and Its Relation to Islamic Jurispridence (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Penyusunan dan Kaitannya dengan Ushul Fikih)
Sulfanwandi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sulfanwandi@ar-raniry.ac.id
Abstract: Based on the constitutional law, the legal basis for KHI is still weak because it places KHI in an unwritten legal position, plus the material for KHI is separate from the Presidential Instruction. Besides that, the position of KHI as a guide in litigation places  judges  and  the  community  seeking  justice  not  to  be  bound  by  it.  Therefore, theoretically, KHI still cannot provide legal certainty which is the demand of modern Indonesian  society.  Thus,  the  contribution  of  Islamic  law  in  the  development  of national law is becoming increasingly far from expectations. Furthermore, in terms of its  effectiveness  in the community, it  needs  to  be  reviewed  further.  This is  due to a misunderstanding in society which states that Islamic law is only found in Islamic law books. Whereas Islamic law books are only one part of Islamic law. Alongside it is the fatwas of the ulama, the laws and regulations of Muslim countries, and the decisions of the Religious Courts. Therefore, it is necessary to socialize KHI in the community as well as to make efforts to correct the misunderstanding of Islamic law.
Keywords: The Compilation of Islamic Law, Talfiq Method, Divorce
Abstrak: Dilihat dari hukum tata negara, landasan hukum KHI itu masih lemah karena menempatkan  KHI  dalam  posisi  hukum  yang  tidak  tertulis  ditambah  lagi  materi  KHI terpisah  dari  lnpres  tersebut.  Di  samping  itu  posisi  KHI  sebagai  pedoman  dalam berperkara  menempatkan  hakim  dan  masyarakat  pencari  keadilan  untuk  tidak  terikat padanya. Oleh karena itu, secara teoritis KHI tetap saja tidak bisa memberi kepastian hukum  yang  merupakan  tuntutan  masyarakat  Indonesia  modern.  Dengan  demikian sumbangsih hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional menjadi semakin jauh dari harapan. Selanjutnya dari segi efektivitasnya di masyarakat perlu ditinjau lebih lanjut. Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  pemahaman  yang  keliru  dalam  masyarakat  yang menyatakan  bahwa  hukum  Islam  itu  hanya  terdapat  dalam  kitab-kitab  fikih  .  Padahal kitab-kitab fikih merupakan satu bagian saja dari hukum Islam. Di sampingnya terdapat fatwa-fatwa  ulama,  peraturan  perundang-undangan  negeri-negeri  muslim,  dan keputusan Pengadilan Agama. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi KHI di masyarakat sekaligus  diperlukan  usaha-usaha  untuk  meluruskan  kekeliruan  pemahaman  terhadap hukum Islam tersebut.
Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam , Metode Talfiq, Talak

## A. Pendahuluan
Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dimulai  pada  tahun  1985  atas prakarsa Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan  tertinggi  bertugas  antara  lain  melakukan  pembinaan  teknis  yustisia  terhadap semua  pengadilan  yang  ada  di  Indonesia  termasuk  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan  agama.  Selama  dalam  pembinaannya  Mahkamah  Agung  melihat  adanya  dua kekurangan yang melekat pada peradilan agama yaitu dasar hukum yang keberadaannya tidak  seragam  dan  tidak  kuat  serta  belum  mempunyai  kitab  hukum  yang  jelas  sebagai pedoman  dalam  menyelesaikan  perkara.  Kekurangan  pertama  dapat  diatasi  dengan lahirnya UU No.7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 dan KHI dapat menutup kekurangan yang kedua.
KHI terdiri atas tiga buku yaitu : a). Buku 1 tentang Hukum Perkawinan, b). Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan c). Buku III tentang Hukum Perwakafan. Bab 1 terdiri atas 170 pasal (pasal 1 - 170), buku II terdiri atas 44 pasal (pasal 171 - 214), dan buku III terdiri  atas  15  pasal  (pasal  215  -229).  KHI  sebagai  hukum  material  Islam  ditetapkan
berdasarkan lnstruksi Presiden (lnpres No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991). Dengan demikian dilihat dari hukum tata negara, landasan hukum KHI itu masih lemah karena menempatkan  KHI  dalam  posisi  hukum  yang  tidak  tertulis  ditambah  lagi  materi  KHI terpisah dari lnpres tersebut. 1
Di  samping  itu  posisi  KHI  sebagai  pedoman  dalam  berperkara  menempatkan hakim  dan  masyarakat  pencari  keadilan  untuk  tidak  terikat  padanya.  Maka,  terbuka peluang untuk digunakannya kembali kitab-kitab fikih di samping KHI. Oleh karena itu, secara  teoritis  KHI  tetap  saja  tidak  bisa  memberi  kepastian  hukum  yang  merupakan tuntutan  masyarakat  Indonesia  modern.  Dengan  demikian  sumbangsih  hukum  Islam dalam pembinaan hukum nasional menjadi semakin jauh dari harapan. Selanjutnya dari sesuai efektivitasnya di masyarakat perlu ditinjau lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman yang keliru dalam masyarakat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu  hanya  terdapat  dalam  kitab-kitab  fikih  .  Padahal  kitab-kitab  fikih  merupakan  satu bagian  saja  dari  hukum  Islam.  Di  sampingnya  terdapat  fatwa-fatwa  ulama,  peraturan perundang-undangan  negeri-  negeri  muslim,  dan  keputusan  Pengadilan  Agama.  Oleh karena  itu  diperlukan  sosialisasi  KHI  di  masyarakat  sekaligus  diperlukan  usaha-usaha untuk meluruskan kekeliruan pemahaman terhadap hukum Islam tersebut.
Maka  permasalahannya  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut:  dengan  metode  apa KHI  disusun  sehingga  secara  metodologis  hasilnya  dapat  dipertanggung  jawabkan menurut  Ilmu  Ushul  fikih  dan  dapat  diterima  baik  oleh  umat  Islam  Indonesia  yang mayoritas bermazhab Syafii?

## B. Pertimbangan Menggunakan Metode Talfiq
Secara  eksplisit,  memang  kita  tidak  akan  menemukan  alasan-alasan  yang mendorong penulis penyusun KHI menggunakan metode ini dalam mekanisme kerjanya. Akan  tetapi,  bila  diamati  secara  cermat  dan  teliti,  kita  akan  menemukan  jawabannya.
1 Moh.  Mahfud, Pemasyarakatan  Inpres  No.  1/1991  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam (Yogyakarta: UII Press, 1993).
Setidaknya  ada  tiga  alasan  yang  menyebabkan  panitia  menggunakan  metode  ini sebagaimana akan dijelaskan dalam uraian berikutnya.

## 1. Menampung Aspirasi Umat Islam
Umat  Islam  di  Indonesia  merupakan  umat  yang  majemuk  sama  seperti majemuknya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, aspirasinya majemuk. Secara sederhana, maka dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok.  Pertama, mereka yang cenderung terikat pada mazhab. Mereka itu antara lain diwakili oleh NU, Al-Washliyah, Perti, dan PUI. Kedua, mereka yang cenderung untuk tidak terikat pada mazhab-mazhab yang sudah ada. Mereka itu antara lain diwakili oleh Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. 2
Kelompok pertama yang jelas menghendaki agar pengikutnya mengikuti mazhab- mazhab  yang  ada  dalam  mengamalkan  ajaran  Islam.  Dalam  bidang  akidah  mereka mengikuti Abu Hasan al-Asy’ari dan Abū Mansur al-Maturidi yang lebih kenal dengan sebutan Ahlul Sunnah Wal-jamaah. Dalam bidang hukum, mereka lebih cenderung pada mazhab Syafii. Dalam bidang tasawuf, mereka mengikuti tasawuf yang telah dirumuskan oleh Abu Qasim al-Junaid. 3
Sementara itu, kelompok kedua menghendaki agar pengikutnya agar tidak terikat oleh mazhab yang telah ada dalam mengamalkan ajaran Islam, baik dalam bidang akidah, hukum,  maupun  tasawuf.  Menurut  mereka,  yang  mengikat  umat  Islam  itu  hanyalah Alquran dan al-Sunnah. Maka, Mazhab-mazhab yang ada tidak mengikat mereka karena itu  semua  merupakan  hasil  ijtihad  yang  mungkin  benar  juga  mungkin  salah.  Dengan demikian,  terdapat  dua  kecenderungan  yang  saling  bertolak  belakang,  yaitu  kelompok Muqallidīn dan kelompok Non Muqallidīn 4 .
2 Yahya M Harahap, Materi Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 1993).
3 Zamakhsyari  Dhofier, Tradisi  Pesantren  Study  tentang  Pandangan  Hidup  Kyai, cet.  ke-4. (Jakarta:LP3ES,  1985),  h.  149;  Juga  Fachri  Ali  dan  Bahtiar  Effendy, Merambah  Jalan  Baru  Islam  : Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia pada Orde Baru, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 19986), h. 53-54.
4 Untuk  melihat  kedua  profil  kelompok  tersebut  secara  terperinci,  lihat  Delier  Noer. Gerakan Modern  Islam  di  Indonesia  1990-1942, cet.  ke-7  (Jakarta:  LP3ES,  1995).  Juga  Fachri  Ali  dan  Bahtiar Effendy, h. 39-77.
Maka ketika Mahkamah Agung dan Departemen Agama hendak menyusun KHI sebagai  pedoman  umat  Islam  dalam  berperkara  di  Pengadilan  Agama,  kedua kecenderungan  dalam  beragama  tersebut  harus  diperhatikan  dan  dapat  diakomodir. Apabila tidak, sia-sia saja hasil kerja panitia yang dibentuk oleh kedua lembaga tersebut karena hasilnya akan ditolak oleh umat Islam. Akibatnya, tujuan penyusunan KHI untuk mengisi  kekosongan  hukum  material  Islam  di  lingkungan  Peradilan  Agama  tidak tercapai.
Dengan menggunakan metode talfiq, kedua kecenderungan ini dapat ditampung dan  diakomodir.  Penyusunan  dan  perumusan  kaidah-kaidah  hukum  Islam  dilakukan secara  selektif  dari  mazhab-mazhab  yang  sudah  ada  tanpa  membatasi  diri  pada  satu mazhab saja. Pemilihan pendapat mazhab tersebut dilakukan berdasarkan kekuatan dan keunggulan  dalil  yang  mendukungnya  berikut  metode  istinbatnya.  Pendapat-pendapat mazhab  yang  ada  –  terutama  mazhab  Syafii  –  dapat  diikuti  selama  didukung  oleh argumentasi  yang  kuat  dan  bukan  semata-mata  karena  taklid  kepada  imam  mazhab tersebut.  Sebaliknya,  bila  pendapat  tersebut  lemah,  karena  tidak  didukung  oleh argumentasi yang kuat, maka pendapat itu akan ditinggalkan meskipun dari dari mazhab Syafi’i. oleh karena itu, pada hakikatnya yang diikuti itu adalah Alquran dan Hadis yang menjadi dalil pendapat tersebut dan bukan mazhabnya itu sendiri.

## 2. Dapat Merumuskan Hukum Islam yang Modern
KHI  seperti  yang  kita  saksikan  sekarang  ini  berisi  kaidah-kaidah  hukum  Islam yang disusun dengan bahasa perundang-undangan. Ia terbagi atas tiga buku, kemudian dibagi lagi menjadi bab-bab, pasal-pasal dan akhirnya ayat-ayat rumusan yang demikian ini  mencerminkan  aspirasi  masyarakat  Indonesia  yang  modern.  Menurut  Muh.  Radhi, mereka  menghendaki  hukum  yang  rasional  (hukum  Islam)  yang  mampu  menjamin kepastian hukum, memberi keadilan yang merata, melindungi hak dan kewajiban asasi warga negara, mengatur ketertiban hidup masyarakat dan memberi arah perkembangan
kehidupan bangsa. 5 Dalam bidang hukum keluarga, mereka menghendaki adanya hukum keluarga Islam yang modern yang disusun secara sistematis, tertulis, rasional dan berlaku untuk  semua  orang. 6 Dengan  demikian,  mereka  menghendaki  adanya  kesatuan  hukum yang pada akhirnya dapat memberikan kepastian hukum dan mengakhiri variasi hukum seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih .
Maka,  penyusunan  KHI  yang  merupakan  sasaran  antara  dalam  merumuskan hukum keluarga yang tertulis harus dapat menampung tuntutan masyarakat Islam yang majemuk. Di samping itu, ia juga harus dapat menjawab persoalan-persoalan hukum yang selama  ini  dihadapi  oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  ia  harus  mampu  menampung praktik-praktik  hukum  yang  selama  ini  berlaku  secara  efektif  di  kalangan  umat  Islam meskipun  praktik  tersebut  tidak  ada  rujukannya  dalam  kitab-kitab  fikih  atau  berbeda dengan kitab tersebut. Maka penyusunan KHI dilakukan dengan mengambil referensi dari berbagai  mazhab  yang  ada  dan  tidak  membatasi  diri  pada  satu  mazhab  saja.  Proses penyusunannya  dilakukan  secara  efektif  dengan  cara  memilih  pendapat  mazhab  yang paling  kuat  argumentasinya  dan  yang  paling  relevan  dengan  situasi  dan  kondisi masyarakat Indonesia serta yang paling mendekati maqāsid al –syarī’ah .
Dengan demikian, isi KHI tidak mesti harus sama dengan isi hukum keluarga yang berlaku di Negara-negara Islam yang lain apalagi dengan kitab-kitab fikih . Ia merupakan hukum keluarga yang khas Indonesia yang menurut Hasbi Ash Shiddieqy, disebut fikih Indonesia  atau  mazhab  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  metode  yang  paling  tepat  untuk menampung semua persoalan tersebut si atas adalah metode talfiq.

## C. Unsur-Unsur Talfiq dalam KHI
1. Pembatasan Usia Perkawinan
5 Artidjo Alkostar, Identitas Hukum Nasional, Cet. 2 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1976), 2002.
6 Soejarno  Soekarno, Beberapa  Permasalahan  Hukum  Dalam  Kerangka  Pembangunan  Di Indonesia: (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis) , Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit UI, 1976), 19.
Malikiyyah  hanya  menetapkan  persyaratan  tidak  adanya  sebab  yang mengakibatkan haramnya dilangsungkannya perkawinan antara keduanya. Sebab-sebab itu meliputi: a. Dalam keadaan Ihram, b. Wanita tersebut masih bersuami atau masa iddah, c. Antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena hubungan darah ( nasab) , sesusuan ( radā), maupun hubungan semenda ( musārah). Adapun Syafi’iyah menetapkan persyaratan lain di samping persyaratan yang telah ditetapkan Malikiyyah. Persyaratan tersebut  meliputi:  mempelai  laki-laki  tidak  dalam  keadaan  terpaksa,  tertentu  (jelas identitasnya), dan mengetahui calon istrinya. Sementara itu, mempelai wanita harus jelas identitasnya.
Apabila kita bandingkan dua pendapat tersebut, jelaslah bahwa pendapat pertama tersebut lemah ( marjūh) meskipun didukung oleh mayoritas ulama , sedangkan pendapat yang kedua itu lebih kuat ( rājih) walaupun didukung oleh minoritas ulama. Pendapat yang kedua lebih logis dan rasional serta sesuai dengan tujuan  disyarikatkannya nikah antara lain  untuk  menjaga  penglihatan  dan  kemaluan. 7 Di  samping  itu,  karena  nikah  akan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami istri, maka hanya orang yang sudah dewasalah yang layak melakukannya. Meskipun demikian, Ibn Syibrimah dan kawan-kawan tidak menetapkan  batas  usia  bagi  kedua  mempelai  tersebut. 8 Umumnya,  para  ulama menetapkan usia 15 tahun sudah mimpi bagi laki-laki dan sudah menstruasi bagi wanita.
Lalu,  bagaimana  dengan  Negara  kita?  Undang-undang  perkawinan  kita  sejalan dengan  pendapat  kedua  tersebut  pasal  7  ayat  (1)  UU  N0.1/1974  menetapkan  bahwa minimal  usia  perkawinan  19  tahun  untuk  laki-laki  dan  16  tahun  untuk  perempuan. Pembatasan  usia  ini  sengaja  dilakukan  agar  tujuan  perkawinan  membentuk  keluarga bahagia  dan  kekal  dapat  tercapai.  Kompilasi  hukum  Islam  pun  menegaskan  kembali ketentuan tersebut seperti yang terdapat dalam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi, “untuk
7 Al-San’āni, Subul Al-Salam , ed. Juz. III, n.d., 109–10.
8 Peunoh  Daly, Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Studi  Perbandingan  Dalam  Kalangan  Ahlus Sunnah Dan Negara-Negara Islam (Jakarta: bulan bintang, 1998).
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1/1974.
Dengan  demikian,  KHI  telah  mengikuti  pendapat  Ibn  Syibrimah  dkk.,  dan meninggalkan pendapat jumhur ulama. Hal ini dilakukan karena memang pendapat Ibn Syibrimah lebih kuat argumentasinya dari pada pendapat jumhur ulama dan lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat Islam Indonesia.
Akibat mengikuti pendapat Ibn Syibrimah tersebut, KHI menetapkan persyaratan adanya  persetujuan  calon mempelai  dalam  setiap  perkawinan  (pasal  16 ayat  1). Untuk keperluan  tersebut  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  melakukan  pemeriksaan  terhadap kedua  calon  mempelai  sebelum  pernikahan  berlangsung  (pasal  17  ayat  1).  Apabila ditemukan  adanya  unsur  penolakan  dari  salah  satu  atau  keduanya,  maka  perkawinan tersebut  tidak  dapat  dilangsungkan  (pasal  17  ayat  2).  Dengan  demikian,  KHI  telah meninggalkan konsep wali mujbir dari jumhur ulama karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan bertentangan dengan hadis Nabi saw. yang berbunyi: 9
Artinya: “Dari Ibn ‘ Abbas ra. Bahwasanya seorang gadis datang kepada Nabi saw seraya mengadukan  bahwa  ayahnya  telah  mengawinkannya  secara  paksa.  Maka, Rasululah  memberikan  khiyar  kepadanya  (untuk  melangsungkan  atau memutuskan perkawinannya), (HR. Ahmad, Abū Dawūd, dan Ibn Mājah).
2. Talak
Jumhur ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf menetapkan bahwa untuk menjatuhkan  talak  tidak  diperlukan  kehadiran  saksi.  Sebaliknya,  menurut  fukaha Imāmiyyah, ismā’iliyyah, Ibn Sīrīn, Atā, Ibn Jurajy, saksi merupakan syarat sah talak. 10
9 Daly, 149–51.
10 Sayyid Sābiq, Fiqh Al-Sunnah , Juz II (Bairūt: Dar al-Fikr, 1983), 52.
Argumentasi  yang  dikemukakan  oleh  jumhur  fukaha  antara  lain  bahwa  talak  itu merupakan  hak  prerogatif  laki-laki  (suami)  karena  dialah  yang  paling  berkepentingan terhadap  kelestarian  perkawinan  yang  telah  dibiayainya.  Apabila  hendak  menceraikan istrinya, ia harus mengeluarkan biaya lagi untuk mut’ah dan nafkah ‘iddah. 11 Oleh karena itu tidak diperlukan bayyinah (saksi) apabila ia hendak menggunakan haknya. Di samping itu,  tidak  terdapat  riwayat  baik  dari  Nabi  maupun  dari  sahabatnya  yang  menetapkan adanya  keharusan  adanya  saksi  dalam  perceraian.  Sementara  itu,  kelompok  kedua mengemukakan argumentasi berupa ayat  Alquran yang berbunyi :
Artinya: “Dan persaksikanlah (perceraian) di hadapan dua orang saksi yang adil di antara kamu” (al-Talāq: 2).
Menurut mereka, amar dalam ayat tersebut menunjukkan wajib, berbeda dengan jumhur  yang  (menetapkan  bahwa  amar  dalam  ayat  tersebut  tidak  menunjukkan  wajib, tetapi sunah.
Lalu,  bagaimana  konsepsi  talak  menurut  KHI?  Ternyata  KHI  lebih  cenderung pada  pendapat  yang  kedua  seperti  yang  tersurat  dalam  pasal  115  yang  berbunyi, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama  tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak”.  Oleh karena itu, perceraian tidak akan terjadi apabila tidak disaksikan oleh hakim dalam satu persidangan. Dengan demikian, KHI mengikuti pendapat yang kedua dengan membatasi dua saksi yang adilnya itu minimal para hakim agama.
Para  penyusun  KHI  lebih  cenderung  pada  pendapat  yang  kedua  itu  disebabkan beberapa pertimbangan berikut. Pertama, pihak yang paling menderita akibat perceraian itu  adalah  wanita  (istri)  dan  anak-anak.  Oleh  karena  itu,  mereka  harus  mendapatkan perlindungan  dari  kesewenang-wenangan  laki-laki  (suami)  dalam  menggunakan  hak talaknya. Kedua, Undang-undang  perkawinan  kita  yang  merupakan  salah  satu  sumber
11 Sābiq, 210–11.
KHI  menganut  asas  mempersulit  terjadinya  perceraian.  Oleh  karena  itu,  di  samping berdasarkan  alasan-alasan  yang  kuat,  perceraian  harus  dilakukan  di  depan  sidang Pengadilan Agama guna memeriksa kebenaran alasan-alasan tersebut. Dengan demikian, seorang suami, tidak akan dengan mudah menjatuhkan talaknya tanpa alasan yang kuat. Ketika, adanya  saksi  dalam  perceraian  tersebut  sesuai  dengan  tuntutan  zaman  dan tuntutan masyarakat Indonesia modern yang menghendaki pelaksanaan perceraian secara tertib. Keempat, pelaksanaan  perceraian  seperti  tersebut  di  atas  lebih  sesuai  dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia karena sudah biasa dipraktikkan beberapa abad yang lalu.
3. Alasan Perceraian
Dalam pasal 116 KHI dijelaskan bahwa ada delapan faktor yang dapat dijadikan alasan bagi suami/ istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Pelaksanaan talak mua’llaq di negara kita dilaksanakan setelah selesai akad nikah dan namanya pun berubah  menjadi  ta’līq  talāq.  Ta’liq  talak  diadakan  sebagai  langkah  preventif  untuk melindungi  istri  dari  tindakan  sewenang-wenang  suami. 12 Ada  tiga  hal  yang  menjadi syarat dalam ta’liq talak yaitu: a). suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya, b). suami  menelantarkan, menganiaya  atau merusak milik  istri,  dan  c).  meninggalkan  istri paling sedikit 6 bulan untuk perjalanan darat dengan maksud jahat atau 1 tahun berlayar tanpa alasan. 13
Dalam pasal 116 KHI antara lain ditetapkan bahwa suami yang melanggar ta’liq talak dapat dijadikan oleh istri untuk menuntut cerai kepada hakim. Jadi perceraian itu tidak dapat terjadi dengan sendirinya setelah terpenuhinya syarat-syarat ta’liq talak, tetapi baru terjadi manakala ada gugatan dari pihak istri (pasal 46 ayat 2) dengan demikian, KHI lebih cenderung pada pendapat Zahiriyyah dan Imamiyah.
12 Daly, Hukum Perkawinan  Islam:  Suatu  Studi  Perbandingan  Dalam  Kalangan  Ahlus  Sunnah Dan Negara-Negara Islam , 287.
13 Daly, 301.

## 4. Harta Bersama
Harta  bersama  adalah  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  berlangsung (pasal 35 ayat 1 UU No. 1/1974). Dengan terbentuknya harta bersama tidak berarti secara otomatis meniadakan harta bawaan masing-masing karena sudah terbentur di dalamnya. Harta  bawaan  masing-masing  tetap  ada  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain dalam perjalanan  perkawinan (pasal 8 ayat 1 KHI). Oleh karena itu, harta bawaan  istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta bawaan suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai olehnya (Pasal 86 ayat (2) KHI). Dengan demikian, perkawinan tidak secara otomatis mengakibatkan percampuran harta antara harta bawaan suami dengan harta bawaan istri (Pasal 86 ayat (1) KHI).
Harta  bersama  menjadi  milik  berdua,  suami  istri.  Oleh  karena  itu,  dalam penggunaannya harus berdasarkan kesepakatan bersama (Pasal 92 KHI). Apabila terjadi perceraian , baik cerai hidup maupun cerai mati, harta tersebut harus dibagi dua, separuh buat suami dan separuh buat istri (Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 KHI).
Dengan demikian, masalah harta bersama termasuk masalah ijtihadiyah. Ismuha dalam disertainya yang berjudul Pencaharian Bersama Suami Istri Di tinjau dari Sudut Undang-undang  Tahun  1974  dan  Hukum  Islam. Menyimpulkan  bahwa  konsep  harta bersama masuk dalam kategori syirkah abdan dan mufawadah. Persyarikatan seperti ini diakui  kebenarannya  oleh  mazhab  Hanafi,  Maliki  dan  Hambali,  sedangkan  menurut mazhab Syafii dilarang. 14
Apabila ditinjau dari asal-usulnya, konsep harta bersama berasal dari hukum adat. Beberapa daerah di Indonesia telah mengenal dan mempraktikkan konsep herta bersama meskipun  dengan  nama  yang  berbeda-berbeda,  seperti  “ harta  gono-gini” dalam masyarakat  Jawa,  “ harta  sihareakat” dalam  masyarakat  Aceh, “harta  surang” dalam
14 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Kawin Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Jakarta: bulan bintang, 1986), 295.
masyarakat  Minang  Kabau; “guna  kaya” dalam  masyarakat  Kalimantan. 15 Meskipun berasal dari hukum adat, harta bersama dapat diterima menjadi hukum Islam karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam bahkan bersesuaian sebagaimana telah dijelaskan di muka. Oleh karena itu, eksistensinya telah diakui dan diterima sebagai  hukum Islam oleh para ulama seperti Al-Hasan, Hasbi Ash-Shiddieqy, Ismuha, Andi Sarjan, dan para ulama NU. 16

## 5. Rujuk
Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  suami  memiliki  hak  rujuk  terhadap  istrinya (mantan)  yang  telah  ditalak  raqī  tanpa  memperhatikan  adanya  persetujuan  istri berdasarkan firman Allah:
Mereka  juga  sepakat  bahwa  rujuk itu  harus  dilakukan  dengan  perkataan  dan  di depan  saksi,  akan  tetapi  mereka  berbeda  pendapat  dalam  hal  saksi,  apakah  saksi  itu menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak? Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi itu hukumnya sunah, sedangkan menurut Syafii wajib. 17
Dalam KHI, ditetapkan bahwa suami dapat merujuk  istrinya yang masih dalam masa idah (Pasal 163 ayat (1)). Istri berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk suami  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  dan  Dua  orang  saksi  (Pasal  164).  Apabila keberatan tersebut tidak diperhatikan, maka rujuknya dapat dibatalkan oleh pengadilan Agama atas pengaduan istri (Pasal 165). Dengan demikian, KHI menghendaki agar rujuk itu  dilakukan  atas  dasar  persetujuan  istri  dan  dihadiri  oleh  kedua  orang  saksi  serta Pegawai Pencatat Nikah.
Ketentuan  ini  sejalan  dengan  salah  satu  asas  yang  dianut  undang-undang perkawinan kita yakni: “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dan hak dan kedudukan
15 Ismuha, 306.
16 Aziz Masyuri, Masalah  Keagamaan: Hasil Muktamar Dan Munas Agama Nahdhatul Ulama Kesatu 9126 s/d Kedua Puluh Sembilan 1929 1997) (Surabaya: Dinamika Press, 1929), 64.
17 Ibn Kathīr, Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Azim , juz II (Bairūt: Dar al-Fikr, n.d.).
suami  baik  dalam  kehidupan  rumah  tangga  maupun  dalam  pergaulan  masyarakat, sehingga  dengan  demikian  segala  sesuatu  dalam  keluarga  dapat  dirundingkan  dan diputuskan  bersama  oleh  suami  istri.”  Juga  sejalan  dengan  tujuan  perkawinan  yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Tujuan tersebut jelas tidak akan tercapai apabila ada unsur paksaan dari salah satu pihak. 18
Dengan  demikian,  adanya  ketentuan  dalam  KHI  bahwa  rujukan  harus mendapatkan  persetujuan  istri  sebenarnya  sesuai  dengan  jiwa  dan  semangat  Undang- undang perkawinan kita yang sudah diterima oleh umat Islam karena tidak bertentangan dengan  hukum  Islam. 19 Di  samping  itu,  ketentuan tersebut mengandung  masalah  yang menjadi tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, para penyusun KHI memilih untuk tidak sependapat  dengan  ketentuan  kitab-kitab  fikih  yang  memberikan  hak  mutlak  kepada suami  dalam  hal  rujuk  dan mengabaikan  sama  sekali  aspirasi  istri.  Ketentuan  ini  jelas sudah ketinggalan zaman karena sudah tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia.

## D. Penutup
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  berisi  hukum  material  yang  menjadi  pegangan Peradilan  Agama  yaitu  meliputi  hukum  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  dan  hibah. Kehadirannya  sudah  lama  ditunggu-tunggu  oleh  umat  Islam  dan  para  pihak  yang berperkara di Pengadilan dalam lingkungan peradilan. Sebab, sejak berdiri pada zaman kesultanan sampai tahun 1970, Peradilan Agama belum mempunyai hukum material yang tertulis sebagai bahan dalam menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, selam kurun waktu tersebut, Peradilan Agama berpedoman pada hukum material Islam yang tidak logis yaitu yang tersebar dalam kitab-kitab fikih Syafii yang ditulis oleh para ulama beberapa abad yang lalu.
18 Imām  Abd  Sami  Ahmad  and  Muhammad  Abd  al-Latif  Al-Syafii’I, Al-Mujiz  Fi  Al-Fiqh  Al- Islami Al-Muqāran , Juzz I (Kairo: Dār al-Tabā’ah al Muhammaddiyah, n.d.).
19 Amir  Syarifuddin, Pembaharuan  Pemikiran  Dalam  Hukum  Islam ,  Cet.  1  (Padang:  Angkasa Raya, 1990), 135.
Bila  ditinjau  dari  tarikh  tasyri’,  KHI  merupakan  produk  hukum  Islam  dalam periode taqnin yang  umumnya  dimulai  di  Negara-negara  Islam  awal  abad  ke-20.
Meskipun  demikian,  tidaklah  tepat  apabila  kita  masukkan  KHI  sebagai  produk taqnin (legislasi) karena dasar hukumnya Inpres (Inpres 1/1991) yang mengakrabkan kita pada hukum  yang  tertulis. 20 Demikian  juga,  tidak  sepenuhnya  tepat  apabila  kita  masukkan sebagai hukum yang tidak tertulis karena dari segi bahasa dan sistematika penyusunannya yang  meliputi  undang-undang  serta  bahan  bakunya  yang  diambil  dari  peraturan perundang-undangan yang berlaku UU No. 1/1974, PP No. 9/1975, dan PP. Maka lebih tepat  apabila  kita  kategorikan  sebagai  langkah  awal  menuju taqnin (legilasi)  karena dipilihnya Ipres sebagai dasar hukum merupakan terobosan mengingat kebutuhan yang mendesak  dan  efektivitas  Inpres.  Mengantarkan  pengalaman,  proses  legislasi  yang berkaitan  dengan  hukum  Islam  (UU  No. 1/1974)  atau  lembaga  hukum  Islam  (UU No. 7/1989)  melalui  DPR  diperlukan  waktu  yang  relatif  lama  karena  akan  menimbulkan kontroversi dan jembatan yang panjang dan melelahkan. 21
Bila ditinjau dari proses penyusunannya, KHI dapat dikategorikan sebagai Ulama Indonesia karena dalam penyusunannya telah melibatkan para ulama berbagai kalangan (Perguruan Tinggi Islam, Pesantren, Ormas Islam, dan Praktisi Hukum) yang mewakili ulama Indonesia dan hasilnya telah mendapatkan persetujuan dari mereka. Di samping itu, bila ditinjau dari segi materinya yang banyak hal berbeda dengan kitab-kitab fikih , KHI dapat dikategorikan sebagai fikih Indonesia. 22
Sementara  itu,  apabila  ditinjau  dari  segi  metode  penyusunannya,  KHI  disusun dengan  menggunakan  metode  talfiq  yaitu  metode  penyusunan  dan  perumusan  hukum Islam yang materinya diambil dari berbagai mazhab seperti tercermin dari 28 kitab fikih
20 Rachmat Djatmika, Perkembangan Ilmu Fiqh Di Dunia Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
21 Wael  B  Hallaq,  “Kontroversi  Sekitar  Terbuka  Tertutupnya  Pintu  Ijtihad,” Al-Hikmah,  No.  7 Edisi November-Desember 7, no. 7 (n.d.).
22 Rachmat  Djatmika, Sosialisasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  dalam  Abdu  (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1990).
yang menjadi rujukan dalam penyusunan KHI di samping fatwa-fatwa yang berkembang di  Indonesia.  Hal  ini  merupakan  fenomena  yang  menarik  untuk  dicermati  karena penggunaan  metode  tersebut  masih  diperselisihkan  oleh  para  ulama  dan  NU  sendiri sebagai ormas Islam terbesar yang memilih pendapat ulama yang melarang penggunaan talfiq. Padahal berdasarkan hasil penelitian penulis, pendapat tersebut lemah karena tidak didukung  oleh  argumentasi  yang  kuat. 23 Oleh  karena itu,  secara  keilmuan  penggunaan metode  ini  dalam  penyusunan  KHI  dapat  dipertanggung  jawabkan  dan  karenanya hasilnya dapat diterima dengan baik oleh para ulama dan umat Islam.
Paling  tidak,  penggunaan  metode  talfiq  itu  memiliki  beberapa  keunggulan.
Pertama, dapat merumuskan hukum Islam dengan tuntutan masyarakat Islam Indonesia yang modern yaitu hukum Islam yang bersifat unikatif yang tidak memberi peluang bagi variasi  pendapat. Kedua, materi  hukum  Islam  yang  dipilih  semata-mata  berdasarkan keunggulan  argumentasi  dan  bukan  karena  fanatisme  mazhab  serta  sudah dipertimbangkan juga dengan faktor  kecocokan dengan situasi dan kondisi masyarakat kita. Dengan demikian, ia dapat menampung aspirasi masyarakat Islam Indonesia. Ketiga, penggunaan  metode  ini  dapat  menyempurnakan  kekurangan  yang  terdapat  dalam mazhab-mazhab fikih yang ada karena proses saling isi-mengisi. Selanjutnya, apabila kita kaji  meteriilnya,  pasal  demi  pasal,  ayat  demi  ayat,  nyata  pendapat  dari  mazhab  Syafii cukup  dominan.  Hal  ini  memang  wajar  karena  mazhab  tersebut  sudah  berakar  di Indonesia beberapa abad lamanya bahkan sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Meskipun  demikian,  pendapat  dari  mazhab  lain  pun  dipilih  karena  keunggulan argumentasi  dan  kesesuaiannya  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat  Indonesia meskipun  ia  berasal  dari  mazhab  Syiah  ataupun  mazhab  yang  sudah  tidak  ada  lagi pengikutnya  atau  dari  hukum  adat  Indonesia  yang  sudah  diakui  eksistensinya  melalui
23 Azyumzrdi Azra, “Akar Dan Kecenderungan Intelektualisme Islam Indonesia Dari Haramaain Ke Kairo” Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional  Strategi Kebudayaan Islam:  Proyeksi  Budaya Islam Di Masa Mendatang” (Jakarta: FORUM IAIN Jakarta bekerjasama dengan Bidang Forum Ilmiah Festifal Istiqlal II, 1995).
fatwa ulama kita. Seperti adanya batasan usia perkawinan minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (Pasal 5 ayat (1)) diambil dari Ibn Syibrimah; perceraian harus dilakukan di depan siding pengadilan (Pasal 115) diambil dari mazhab Syiah dan Zahiri. Alasan-alasan perceraian yang terdapat pada Pasal 116 banyak diambil dari selain mazhab Syafii yaitu meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut diambil dari mazhab Maliki dan Hanbali; juga tidak kekejaman dan penganiayaan, hukuman minimal penjara selama 5  tahun  dari  mazhab  Maliki;  dan  melanggar ta’liq  talak diambil  dari  yurisprudensi Peradilan  Agama. 24 Sementara  itu,  dalam  hal  rujuk,  KHI  memilih  melakukan  ijtihad sendiri yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih . Menurut KHI, rujuk harus dilakukan atas dasar persetujuan istri bukan semata-mata hak mutlak  suami.  Dalam  hal  harta  bersama,  mengambil  hukum  adat  yang  telah  diakui eksistensinya oleh para ulama-ulama NU, A. Hassan. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Ismuha.

## Daftar Kepustakaan
Ahmad, Imām Abd Sami, and Muhammad Abd al-Latif Al-Syafii’I. Al-Mujiz Fi Al- fikih Al-Islami Al-Muqāran . Juzz I. Kairo: Dār al-Tabā’ah al Muhammaddiyah, n.d.
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Presindo, 1992 Al-San’āni. Subul Al-Salam . Edited by Juz. III, n.d.
Alkostar, Artidjo. Identitas Hukum Nasional, . Cet. 2. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII,
1976.
Azra,  Azyumzrdi.  “Akar  Dan  Kecenderungan  Intelektualisme  Islam  Indonesia  Dari Haramaain  Ke  Kairo”  Makalah  Disampaikan  Pada  Seminar  Nasional  Strategi Kebudayaan Islam: Proyeksi Budaya Islam Di Masa Mendatang.” Jakarta: FORUM IAIN Jakarta bekerjasama dengan Bidang Forum Ilmiah Festifal Istiqlal II, 1995.
Bisri,  Cik  Hasan,  Peradilan  Islam  Dalam  Tatanan  Masyarakat  Indonesia.  Bandung: Rosdakarya, 2000
Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus Sunnah Dan Negara-Negara Islam . Jakarta: bulan bintang, 1998.
24 Ahmad Ibn Hambal, Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal , Juz VI (Bairūt: Dar al-Fikr, n.d.).
Djatmika,  Rachmat. Perkembangan  Ilmu  fikih  Di  Dunia  Islam .  Jakarta:  Bumi  Aksara, 1990.
———. Sosialisasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia .  Dalam  Abdu.  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1990.
Djalil, A. Basiq, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Gema Insani, 2006
Hallaq, Wael B. “Kontroversi Sekitar Terbuka Tertutupnya Pintu Ijtihad.” Al-Hikmah, No. 7 Edisi November-Desember 7, no. 7 (n.d.).
Hambal, Ahmad Ibn. Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal . Juz VI. Bairūt: Dar al-Fikr, n.d.
Harahap, Yahya M. Materi Kompilasi Hukum Islam . Yogyakarta: UII Press, 1993.
__________. T ujuan Kompilasi Hukum Islam, dalam IAIN Syarif Hidayatullah, Kajian Islam  Tentang  Berbagai  Masalah  Kontemporer .  Jakarta:  Hikmah  Syahid  Indah, 1988.
Ismuha. Pencaharian Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Kawin Tahun 1974 Dan Hukum Islam . Jakarta: bulan bintang, 1986.
Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum Islam.
Kathīr, Ibn. Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Azim . Juz II. Bairūt: Dar al-Fikr, n.d.
Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  154  Tahun  1991  Tentang  Pelaksana  Instruksi Presiden.
Mahfud,  Moh. Pemasyarakatan  Inpres  No.  1/1991  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam . Yogyakarta: UII Press, 1993.
Mahfud MD, Moh., Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006 Masyuri,  Aziz. Masalah  Keagamaan:  Hasil  Muktamar  Dan  Munas  Agama  Nahdhatul Ulama  Kesatu  9126  s/d  Kedua  Puluh  Sembilan  1929  1997) .  Surabaya:  Dinamika Press, 1929.
Radhie,  Teuku  Mohammad, Pembaharuan  dan  Politik  Hukum  dalam  Rangka Pembangunan Nasional, Jakarta: LP3ES, 1973.
Rofiq,  Ahmad, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia, Yogyakarta:  Gema  Media, 2001.
Sābiq, Sayyid. fikih Al-Sunnah . Juz II. Bairūt: Dar al-Fikr, 1983.
Soekarno, Soejarno. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia:  (Suatu  Tinjauan  Secara  Sosiologis) .  Cet.  Ke-2.  Yogyakarta:  Yayasan Penerbit UI, 1976.
Syarifuddin,  Amir. Pembaharuan  Pemikiran  Dalam  Hukum  Islam .  Cet.  1.  Padang:

## Angkasa Raya, 1990.
Sumitro , Warkum, Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia di karang, Malang: Bayumedia Publish, 2005.
Usman , Suparman, Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.