## DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI D. I. YOGYAKARTA 2001-2017 *

## Simulasi dengan Analisis Sistem Persamaan Simultan
Anissa Dika Larasati 1 ‡ and Vera Lisna 2
1 BPS Kabupaten Bangka Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia, anissa.dika@bps.go.id
2 Pusdiklat BPS, Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia, veralisna@bps.go.id
‡ corresponding author
Indonesian Journal of Statistics and Its Applications (eISSN:2599-0802) Vol 4 No 4 (2020), 604 - 614
Copyright  ©  2020  Anissa  Dika  Larasati  and  Vera  Lisna.    This  is  an  open-access  article  distributed under  the  Creative  Commons  Attribution  License,  which  permits  unrestricted  use,  distribution,  and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Abstract
Economic  development  includes  increasing  economic  growth  and  alleviating poverty. D.I Yogyakarta is a province with the lowest economic growth and per capita income compared to other provinces in Java. Besides, it has the highest poverty rate. With this condition, it is feared that economic development and economic contribution in D.I  Yogyakarta  which  are  relatively  low  are  difficult  to  increase.  This  study  aims  to analyze the simultaneous relationship between indicators of economic development in the  province  of  D.I  Yogyakarta,  explores  the  variables  that  influence  it,  and  perform policy simulations to improve economic development. The indicators used to describe economic  growth  in  this  study  are  Regional  Gross  Domestic  Product  (regional  GDP), household consumption, and community savings in banks. While the indicators that are used  to  reflect  the  poverty  level  are  the  percentage  of  poor  people.  The  estimation method used is simultaneous Two-Stage Least Squares (2SLS) equation system which consisted of three structural equation and one identity equation using the historical data from  the  year  2001-2017.  The  results  of  the  simulation  show  a  6%  increase  in government  expenditure  can  improve  economic  growth  to  5.41%  and  reduce  the percentage of poor people by 0.41% points.
Keywords : economic development, policy simulation, simultaneous equations .

## 1.  Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi  mencakup  beberapa  aspek  diantaranya  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  dan  pemberantasan  kemiskinan.  Pembangunan  ekonomi  di
* Received Apr 2020; Accepted Nov 2020; Published online on Nov 2020
negara berkembang masih dipengaruhi oleh variabel makroekonomi. Menurut Keynes dalam Sukirno (2004), konsumsi atau pengeluaran agregat masyarakat akan barang dan  jasa  merupakan  penentu  utama  prestasi  ekonomi  suatu  negara.  Selain  itu, perilaku  ekonomi  dalam  jangka  Panjang  ataupun  jangka  pendek  dipengaruhi  oleh keputusan konsumsi rumah tangga  (Mankiw,  2003). Konsumsi rumah tangga dalam perekonomian,  akan  berpengaruh  pada  kestabilan  variabel-variabel  makroekonomi lain. Struktur PDRB D.I. Yogyakarta menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun  2017  menunjukkan  bahwa  perekonomian  D.I.  Yogyakarta  digerakkan  oleh konsumsi rumah tangga dengan porsi sebesar 68,55 persen tumbuh lambat dibawah konsumsi  LNPRT,  PMTB,  perubahan  inventori,  ekspor  luar  negeri,  dan  impor  luar negeri dalam kurun lima tahun terakhir ([PEMDA DIY], 2013). Isu melemahnya daya beli  sepanjang  tahun  2017  dianggap  krusial  dilihat  dari  kontribusinya  terhadap perekonomian. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi rumah tangga (Sukirno dalam Sangaji, 2009). Dengan share kontribusi yang  lebih  dari  dua  pertiga  PDRB,  pengeluaran  konsumsi  rumah  tangga  menjadi penentu pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta .
Di  sisi  lain,  Pulau  Jawa  sebagai  penyokong  PDB  Indonesia  terus  berkembang dalam perekonomiannya. Di mana kontribusi PDRB Pulau Jawa terhadap total  PDB nasional sebesar 58,49 persen pada tahun 2017 merupakan yang terbesar dibanding wilayah lain. Namun, jika dilihat dari kontribusi PDRB D.I. Yogyakarta baik terhadap pulau  Jawa  maupun  nasional,  proporsinya  relatif  kecil.  Laju  pertumbuhan  ekonomi Provinsi  D.I  Yogyakarta  yang  relatif  stabil,  ternyata  belum  mampu  meningkatkan kontribusi  Provinsi  D.I  Yogyakarta  terhadap  perekonomian  Pulau  Jawa  maupun nasional. Laju pertumbuhan Provinsi D.I Yogyakarta masih berada di bawah laju Pulau Jawa maupun nasional juga belum mampu menekan angka kemiskinan secara masif, sehingga  kesejahteraan  masyarakat  masih  tergolong  kurang.  Tercatat,  persentase penduduk miskin D.I. Yogyakarta tahun 2010 sebesar 16,83 persen dan hingga tahun 2017  berhasil  turun  mencapai  angka  12,36  persen.  Namun,  angka  tersebut  masih berada di atas angka kemiskinan nasional 10,12 persen pada tahun 2017. Ditambah lagi  penurunan  tersebut  masih  jauh  di  atas  target  yang  direncanakan  pada  RPJMD 2013-2017  Provinsi  D.I  Yogyakarta.  Salah  satu  faktor  yang  membatasi  kapabilitas dalam menghasilkan output yang bernilai ekonomi adalah kemiskinan.
Berdasarkan uraian mengenai beberapa permasalahan yang ada pada Provinsi D.I Yogyakarta  beberapa  tahun  terakhir,  penelitian  ini  akan  berfokus  untuk  mengkaji kondisi  perekonomian  Provinsi  D.I  Yogyakarta  tahun  2001  sampai  dengan  2017, menentukan  faktor-faktor  makroekonomi  yang  berpengaruh  terhadap  indikator pembangunan  ekonomi  serta  melakukan  analisis  simulasi  kebijakan  pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

## 2.  Metodologi

## 2.1 Bahan dan Data
Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya fungsi konsumsi John Maynard  Keynes  yang  menyatakan  bahwa  konsumsi  dipengaruhi  oleh  pendapatan saat ini  (Mankiw,  2003). Berdasarkan pernyataan tersebut, fungsi  konsumsi Keynes dapat dituliskan sebagai berikut:
𝐶 = 𝑓(𝑌 𝑑 ) (1)
dalam  hal  ini, C merupakan  konsumsi  sedangkan 𝑌 𝑑 merupakan  pendapatan disposabel.  Dalam teori konsumsi Keynes,  dikatakan ketika pendapatan naik, maka konsumsi juga meningkat namun dengan jumlah yang lebih sedikit (Muana, 2005). Hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan tetapi juga  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  makroekonomi  lain.  Keynes  juga  mengatakan bahwa  kebijakan  fiskal  yang  diterapkan  oleh  pembuat  kebijakan  bersumber  dari hubungan antara pendapatan dan konsumsi.
Teori  Keynes  mengenai  kecenderungan  mengkonsumsi, secara  eksplisit  juga menggambarkan hubungan antara tabungan dan pendapatan, yaitu pendapatan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tabungan. Dalam hal ini, jika terjadi peningkatan terhadap pendapatan rill, maka kecenderungan seseorang untuk menambah  pengeluarannya  tentu  tidak  sebesar  penambahan  pendapatan  yang  ia terima, namun masih terdapat sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi dan digunakan untuk menabung. Sehingga hal ini dapat dijelaskan melalui persamaan berikut:
𝑆 = 𝑌 − 𝐶 (2)
dalam  hal  ini, S merupakan  tabungan  dan Y merupakan  pendapatan.  Keynes  juga berpendapat bahwa tabungan merupakan simbol dari kemewahan yang berarti orang kaya akan memiliki proporsi tabungan terhadap pendapatan yang lebih tinggi daripada orang  kurang  mampu.  Pada  model  pertumbuhan  Solow  ( Solow  growth  model ), tabungan merupakan faktor penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tabungan  yang  tinggi  mengindikasikan  tingginya  persediaan  modal  sehingga  akan memengaruhi  tingkat  output  yang  selanjutnya  memperbaiki  keadaan  perekonomian (Mankiw, 2003).
Penelitian  ini  berisi  tentang  kajian  mengenai  analisis  dampak  variabel makroekonomi terhadap indikator pembangunan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta. Data  deret  waktu  tahun  2001  sampai  dengan  2017  digunakan  untuk  mengkaji pengaruh  timbal  balik  antara  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  konsumsi rumah  tangga,  tabungan  masyarakat  di  bank,  serta  persentase  penduduk  miskin  di Provinsi  D.I  Yogyakarta.  Selain  itu,  penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  barbagai variabel  terhadap  konsumsi  rumah  tangga,  tabungan  masyarakat  dan  persentase penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta serta akan dilakukan simulasi perubahan (shock) variabel  eksogen  yang  nantinya  mempengaruhi  masing-masing  variabel endogen.
Data  yang  digunakan  yaitu  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  konsumsi rumah tangga, tabungan masyarakat di bank, pengeluaran pemerintah, variabel lain penyusun  PDRB,  inflasi,  rata-rata  harga  beras,  penerimaan  pajak,  persentase penduduk  miskin  serta  tingkat  pengangguran  terbuka.  Keseluruhan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  yang  bersumber  dari publikasi  BPS  D.I  Yogyakarta  serta  Bank  Indonesia  dari  tahun  2001  sampai  2017. Data yang digunakan merupakan data yang sudah diriilkan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 dengan menggunakan deflator IHK.

## 2.2 Metode Penelitian
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  dan  analisis inferensia.  Analisis  deskriptif  digunakan dalam  pembuatan  grafik  untuk  mengetahui gambaran  perekonomian  dan  kemiskinan  di  Provinsi  D.I  Yogyakarta  tahun  2001 sampai dengan 2017. Sementara  analisis inferensia digunakan untuk mengestimasi parameter,  pengujian  asumsi  klasik,  pengujian  keberartian  model,  validasi  serta simulasi.

##  Spesifikasi Model
Sistem  persamaan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  tiga persamaan struktural dan satu persamaan identitas yang disusun berdasarkan teori-teori  ekonomi  yang  relevan  dengan  tujuan  penelitian  serta  penelitian terkait  (lihat  Irhamni,  2018;  Maulidah  &  Soejoto,  2017;  Ningsih  et  al.,  2013; Sitanggang, 2013; Tusianti, 2018).
Berikut spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini:
Y t = K t + TAB t + L t (3)
K t =∝ 0 +∝ 1 Y t +∝ 2 INF t +∝ 3 K t−1 +∝ 4 T t + ε 1t (4) TAB t = β 0 + β 1 K t +  β 2 BRS t +  β 3 MSK t + ε 2t (5) MSK t = γ 0 + γ 1 K t + γ 2 G t + γ 3 TPT t + ε 3t (6)
Keterangan:
Y t ∶ PDRB (Miliar Rp. )
K t ∶ Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp. ) TAB t ∶ Jumlah Tabungan Masyarakat di Bank (Miliar Rp. ) L t ∶ Komponen lain penyusun PDRB (Miliar Rp. ) G t ∶ Pengeluaran  Pemerintahan (Miliar Rp. ) T t ∶ Hasil Pajak Daerah (Miliar Rp. ) INF t ∶ Inflasi (%)
BRS t ∶ Rata − rata Harga Beras (Rp. )
MSK t ∶ Persentase Penduduk Miskin (%)
TPT t ∶ Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ε it ∶ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚 model ke − i
𝑡            ∶ tahun (2001 − 2017)

##  Identifikasi Model
Identifikasi  model  persamaan  simultan  dilakukan  untuk  mengetahui  metode yang paling tepat untuk menyelesaikan sistem persamaan simultan yang ada. Identifikasi model dapat melalui 2 cara, yaitu order condition dan rank condition (Gujarati & Porter, 2012). Kesimpulan yang dapat diambil dari identifikasi model berdasarkan order condition dan rank condition disajikan pada Tabel 1. Dari  hasil  identifikasi order dan rank  condition pada  Tabel  1,  dapat disimpulkan  bahwa  ketiga  persamaan  struktural  yaitu  persamaan  konsumsi rumah  tangga,  tabungan  masyarakat  dan  persentase  penduduk  miskin overidentified, maka  metode  yang  digunakan  dalam  estimasi  model  adalah Metode Two-Stage Least Square (2SLS).
Tabel 1: Kesimpulan identifikasi model persamaan simultan.
Persamaan Order Condition (K-k > m-1) Rank Condition Identifikasi Konsumsi Rumah Tangga 4 > 1 Full Rank Overidentified Tabungan Masyarakat 6 > 2 Full Rank Overidentified Persentase Penduduk Miskin 5 > 1 Full Rank Overidentified

## 3.  Hasil dan Pembahasan
3.1 Gambaran  Umum  PDRB,  Konsumsi  Rumah  Tangga  dan  Tabungan Masyarakat Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2001-2017
Secara  umum  nilai  dari  Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Provinsi  D.I Yogyakarta pada Gambar 1 mengalami trend meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa perekonomian Provinsi D.I Yogyakarta mengalami peningkatan tiap  tahunnya  walaupun  peningkatan  tersebut  masih  tergolong  rendah  jika dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.
Gambar 1: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), konsumsi rumah tangga, tabungan masyarakat di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2001-2017.
Konsumsi rumah tangga mendominasi kontribusi pertumbuhan ekonomi. Ditengah isu perlambatan daya beli masyarakat pada skala nasional, Provinsi D.I Yogyakarta mampu melakukan pencapaian yang baik dalam menjaga daya beli. Berdasarkan data BPS pada Gambar 1, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki trend meningkat, hal  ini  menunjukkan  bahwa  daya  beli  masyarakat  mengalami  peningkatan. Peningkatan  tersebut  berasal  dari  kelompok  masyarakat  dengan  pengeluaran
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 (m ili ar ru p iah ) Y K TAB
konsumsi  perkapita  perbulan  lebih  dari  500.000  rupiah.  Sedangkan  rumah  tangga dengan golongan pengeluaran dibawah 300.000 rupiah mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta merupakan pertumbuhan  ekonomi  semu  dan  sebagian  besar  dinikmati  oleh  masyarakat berpendapatan tinggi atau yang berada di atas garis kemiskinan.
Dari  Gambar  1  dapat  dilihat  bahwa  peningkatan  tabungan  masih  terjadi  seiring dengan pertambahan konsumsi rumah tangga. Tabungan yang disisihkan masyarakat berfungsi  sebagai  sumber  investasi  daerah.  Semakin  tinggi  tingkat  tabungan masyarakat maka semakin besar pula kemampuan suatu daerah untuk berinvestasi. Selanjutnya,  peningkatan  investasi  ini  akan  menambah  modal  dan  menghasilkan multiplier  effect terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan  pendapatan masyarakat. Menurut laporan Bank Indonesia, secara umum masyarakat Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2017 menyisihkan sekitar 21,75 persen pendapatannya untuk ditabung.  Angka  tersebut  mengalami  peningkatan  dari  periode  sebelumnya. Kecenderungan  meningkatnya  tabungan  masyarakat  dari  waktu  ke  waktu mengindikasikan  bahwa  motif  menabung  sebagian  besar  masyarakat  adalah  untuk berjaga-jaga.

## 3.2 Gambaran  Umum Persentase  Penduduk Miskin Provinsi  D.I  Yogyakarta tahun 2001-2017
Selain  mendorong  aktivitas  ekonomi,  pengalokasian  APBD  Provinsi  D.I  Yogyakarta juga  difokuskan  pada  penurunan  angka  kemiskinan.  Dari  Gambar  2,  dapat  dilihat bahwa secara bertahap, persentase penduduk miskin semakin menurun, hingga pada tahun  2017  mencapai  angka  12,36  persen.  Namun  pencapaian  ini  masih  di  atas tingkat  kemiskinan  nasional,  pertumbuhan  pendapatan  yang  tidak  diiringi  oleh perbaikan distribusinya mengakibatkan penurunan kemiskinan yang lambat.
Tingkat  kemiskinan  di  daerah  pedesaan  lebih  tinggi  dibandingkan  daerah perkotaan,  meski  secara  nominal  jumlah  penduduk  miskin  di  perkotaan  lebih  tinggi dibandingkan di pedesaan. Tercatat, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada  September  2017  sebesar  11,00%  dengan  nominal  jumlah  penduduk  miskin sebesar 298,39 ribu. Sementara di daerah pedesaan mencapai angka 15,86% dengan nominal jumlah penduduk miskin sebanyak 167,94 ribu.

##  Hasil Evaluasi Model
Uji keberartian model dapat dilihat melalui nilai R 2 , Adj-R 2 , Uji F ( Overall Test ) serta  Uji  T  Parsial  pada  Tabel  2.  Dari  ketiga  hasil  probabilitas  Uji F-Statistic dapat  dilihat  memiliki  nilai  yang  sangat  kecil  dan  kurang  dari  lima  persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat satu variabel independen atau variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen konsumsi rumah tangga, tabungan masyarakat maupun persentase penduduk miskin dengan taraf uji lima persen. Dari hasil R 2 persamaan konsumsi rumah tangga sebesar 0,9972, berarti bahwa konsumsi rumah tangga tahun berjalan dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya sebesar 99,72% sedangkan sisanya 0,28% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Sedangkan variabel endogen tabungan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya sebesar 94,20%
sedangkan  sisanya  5,80%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar  model. Selanjutnya,  variabel  persentase  penduduk  miskin  dapat  dijelaskan  oleh variabel bebasnya sebesar 97,77% sedangkan sisanya 2,23% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
Gambar 2: Persentase Penduduk Miskin di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2001-2017.
 Estimasi Model Persamaan Simultan Estimasi model persamaan simultan yang didapatkan adalah sebagai berikut:
K ̂ t = −7508,118 ∗ + 0,281899 Y t ∗ + 162,0547 INF t ∗ + 0,780294 K t−1 ∗ − 2,925455 T t ∗ (7)
TAB ̂ t = 176253,6 ∗ − 0,596786 K t − 1,956620BRS t ∗ − 7615,772 MSK t ∗ (8)
MSK ̂ t = 26,12725 ∗ − 0,000143 K t ∗ −  0,000435 G t ∗ +  0,139719 TPT t (9)
Keterangan: *signifikan pada taraf uji 5 persen
Tabel 2: Ringkasan hasil uji keberartian model persamaan simultan.
Variabel Endogen R 2 Adj-R 2 Prob (F- Statistic) K 0,9972 0,9962 0,0000 TAB 0,9420 0,9275 0,0000 MSK 0,9777 0,9722 0,0000
Pada  pengujian  t  parsial  persamaan  (7),  variabel  pendapatan,  inflasi, konsumsi  periode  sebelumnya  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap
9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00 Pend u d u k Mis kin (p ers en ) D.I YOGYAKARTA INDONESIA
konsumsi  rumah  tangga.  Setiap  kenaikan  1  miliar  rupiah  pendapatan,  akan menaikkan konsumsi rumah tangga sebesar 281,899 juta rupiah. Sedangkan penambahan  inflasi  sebesar  0,1  persen,  akan  menaikkan  konsumsi  rumah tangga  sebesar  16,20547  miliar  rupiah.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  Nur (2012) yang menyinggung mengenai teori ekspansi permintaan agregat, yaitu kenaikan harga atau inflasi akan mengakibatkan kenaikan permintaan agregat. Kenaikan konsumsi rumah tangga pada periode sebelumnya sebesar 1 miliar rupiah,  maka  konsumsi  pada  tahun  berjalan  akan  naik  sebesar  780,294  juta rupiah.  Sedangkan,  penerimaan  pajak  berpengaruh  negatif  dan  signifikan, penambahan  penerimaan  pajak  sebesar  1  miliar  rupiah  akan  menurunkan konsumsi sebesar 2,925 miliar rupiah.
Selanjutnya  pada  persamaan  (8),  rata-rata  harga  beras  dan  persentase penduduk  miskin  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tabungan masyarakat di bank. Setiap kenaikan 100 rupiah harga beras, akan mengurangi tabungan  masyarakat  sebanyak  195,6620  miliar  rupiah.  Sedangkan,  setiap kenaikan persentase penduduk miskin sebesar 0,1  persen akan menurunkan jumlah tabungan masyarakat sebesar 761,5772 miliar rupiah. Pada persamaan (9), konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan  signifikan  terhadap  persentase  penduduk  miskin.  Setiap  kenaikan  100 miliar konsumsi rumah tangga akan menurunkan persentase penduduk miskin sebesar  0,0143  persen.  Dan  setiap  penambahan  pengeluaran  pemerintah sebesar  100  miliar  akan  menurunkan  persentase  penduduk  miskin  sebesar 0,0435 persen.

##  Uji Asumsi Klasik
Dari  hasil pengujian  asumsi  klasik  pada Tabel  3, model  yang  terbentuk  telah memenuhi  asumsi  ekonometrik  yaitu  normalitas,  non-autokorelasi,  dan homoskedastisitas.  Pada  Uji  Normalitas Jarque-Bera ,  ketiga  persamaan memiliki p-value lebih besar dari lima persen sehingga dapat disimpulkan ketiga persamaan  memiliki  residual  data  yang  berdistribusi  normal  atau  memenuhi asumsi  normalitas.  Pengujian  autokorelasi  menggunakan Lagrange  Multiplier Test  (LM  Test) pada  ketiga  persamaan  menghasilkan  nilai p-value lebih  dari lima  persen.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ketiga  persamaan  yaitu persamaan  konsumsi  rumah  tangga,  tabungan  masyarakat  dan  persentase penduduk  miskin  tidak  memiliki  masalah  autokorelasi  (non-autokorelasi). Terakhir, dilakukan pengujian homoskedastisitas dengan Glejser Test . Ketiga persamaan  memiliki p-value lebih  dari  lima  persen  sehingga  tidak  terjadi heteroskedastisitas atau dapat dikatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas.
Tabel 3: Ringkasan hasil pengujian asumsi klasik persamaan simultan.
Persamaan Uji Normalitas Uji Autokorelasi Uji Heteroskedastisitas p-value (Jarque- Bera) p-value (LM Test) p-value (Glejser-test) Konsumsi Rumah Tangga 0,818 0,2251 0,1648 Tabungan Masyarakat 0,8576 0,4872 0,2391 Persentase Penduduk Miskin 0,4672 0,1563 0,4811

##  Uji Validasi
Suatu simulasi dikatakan valid apabila komponen U-Theil yaitu bias (UM) dan variance (US) mendekati nilai nol, sedangkan covariance (UC) mendekati nilai satu. Dari Tabel 4, dapat dilihat komponen U-Theil yaitu komponen bias (UM), komponen variance (US)  dan  komponen covariance (UC)  sesuai  dengan ketentuan syarat simulasi. Coef-U dari ketiga persamaan mendekati nol, hal ini mengindikasikan bahwa simulasi yang dihasilkan dari model tersebut mengikuti nilai aktualnya dengan baik. Selain itu, nilai RMSPE cenderung kecil sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  prediksi  yang  didapat  akan  mengikuti kecenderungan data historisnya dengan tingkat kesalahan yang kecil.
Tabel 4: Ringkasan hasil uji validasi persamaan simultan.
Variabel Endogen U-Theil RMSPE UM US UC Coef-U Y 0,00 0,02 0,98 0,0307 0,9183 K 0,00 0,00 0,99 0,0178 0,9741 TAB 0,00 0,00 0,99 0,0973 0,8813 MSK 0,00 0,00 1,00 0,0143 0,9572

##  Simulasi
Pengeluaran  pemerintah  merupakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pengeluaran pemerintah  mempertimbangkan  prinsip value  for  money ,  yaitu  tidak  hanya diukur dengan aspek efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomis dan  keefektifan.  Dengan  kata  lain  aspek  pengeluaran  pemerintah  D.I Yogyakarta  menekankan  pada  optimalisasi  manfaat  yang  akan  diterima,  di mana hal tersebut dilihat dari peningkatan pelayanan publik dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.
Tabel 5: Ringkasan hasil simulasi. No Skenario Variabel Endogen Nilai Dasar Nilai Simulasi Nilai Perubahan Satuan 1 Pengeluaran pemerintah naik 6% Y 65492,1  69036,8 5,41 persen K 38994,5  39993,7 2,56 persen TAB 11860,9  14406,3 21,46 persen MSK 16,92  16,5062 -0,4138  persen poin 2 Harga beras turun 5% Y 65492,1  66778,9 1,96 persen K 38994,5  39357,3 0,93 persen TAB 11860,9  12785,0 7,79 persen MSK 16,92  16,8496 -0,0704  persen poin
Pertumbuhan pengeluaran pemerintah memiliki tren menurun sejak tahun 2002  hingga  2017,  tercatat  pada  tahun  2002  pertumbuhan  pengeluaran pemerintah mencapai angka 12 persen dan terus turun hingga pada lima tahun terakhir  mencapai  rata-rata  tumbuh  4,18  persen.  Simulasi  dilakukan  dengan menaikkan jumlah belanja pemerintah sebesar 6 persen. Hasil simulasi pada Tabel  5  menunjukkan  bahwa  kenaikan  belanja  pemerintah  atau  pengeluaran pemerintah  sebesar  6  persen  mengakibatkan  peningkatan  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  sebesar  5,41  persen.  Sedangkan  konsumsi  rumah tangga meningkat  sebesar 2,56 persen dan tabungan masyarakat meningkat sebesar 21,46 persen. Dan persentase penduduk miskin turun sebesar 0,4138 persen poin akibat peningkatan pengeluaran pemerintah.
Berdasarkan RPJMN 2015-2019, telah diidentifikasi beberapa kondisi yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan nasional, termasuk pada Provinsi D.I  Yogyakarta,  yaitu  penurunan  harga  komoditas  secara  umum.  Selain  itu, terjadinya peningkatan garis kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2017 disebabkan karena peningkatan harga-harga. Oleh karena itu pemerintah  melakukan  upaya  pengendalian  harga  bahan  pangan  dan meningkatkan ketersediaan pangan terutama komoditas bahan pangan pokok seperti  beras.  Setelah  dilakukan  simulasi  penurunan  harga  beras  sebesar  5 persen,  dapat  dilihat  bahwa  dampak  penurunan  harga  beras  mengakibatkan peningkatan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  sebesar  1,96  persen. Konsumsi  rumah  tangga  meningkat  0,93  persen  dan  tabungan  masyarakat meningkat  sebesar  7,79  persen.  Selain  itu,  penurunan  harga  beras  juga mengakibatkan penurunan persentase penduduk miskin hingga 0,0704 persen poin.

## 4.  Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dari  analisis  yang  telah  dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB),  konsumsi  rumah  tangga,  tabungan  masyarakat,  pengeluaran  pemerintah, penerimaan  pajak  daerah  dan  rata-rata  harga  beras  Provinsi  D.  I  Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai dengan 2017. Sedangkan persentase
penduduk miskin memiliki trend menurun. Selain itu, inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka  (TPT)  fluktuatif.  Secara  parsial,  Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto (PDRB), inflasi dan konsumsi periode sebelumnya berpengaruh signifikan dan positif terhadap konsumsi rumah tangga, sedangkan penerimaan pajak berpengaruh negatif signifikan. Pada persamaan kedua, rata-rata harga beras dan persentase penduduk miskin memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tabungan masyarakat di  bank.  Persamaan  struktural  terkahir,  variabel  yang  memengaruhi  persentase penduduk  miskin  secara  negatif  dan  signifikan  adalah  konsumsi  rumah  tangga  dan pengeluaran pemerintah. Dari keseluruhan simulasi yang dilakukan, simulasi dengan meningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 6 persen memberikan hasil yang paling baik  dalam  meningkatkan  perekonomian  dan  mengentaskan  kemiskinan  di  Provinsi D.I Yogyakarta.

## Daftar Pustaka
Gujarati,  D.  N.,  &  Porter,  D.  C.  (2012). Basic  econometrics .  Tata  McGraw-Hill Education.
Irhamni.  (2018).  Pengaruh  jumlah  penduduk,  pengangguran,  dan  pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1986-2015. Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi , 7 (1): 88 –97.
Mankiw,  N.  G.  (2003). Macroeconomics  (8th  edition) .  New  York  (US):  Worth Publishers.
Maulidah,  F.,  &  Soejoto,  A.  (2017).  Pengaruh  tingkat  pendidikan,  pendapatan  dan konsumsi  terhadap  jumlah  penduduk  miskin  di  provinsi  Jawa  Timur. Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan , 3 (2): 227 –240.
Muana,  N.  (2005). Makro  Ekonomi,  Teori,  masalah dan  kebijakan .  Jakarta  (ID):  PT. Raja Grafindo Persada.
Ningsih, E., Amar, S., & Idris. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi dan Tabungan di Sumatera Barat. Jurnal Kajian Ekonomi , 1 (2): 261 –282.
[PEMDA  DIY]  Pemerintah  Daerah  D.I  Yogyakarta.  (2013). Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) D.I Yogyakarta tahun 2013-2017 . Yogyakarta (ID): Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta.
Sangaji, M. (2009). Fungsi Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia (Pendekatan Model Koreksi Kesalahan). Journal of Indonesian Applied Economics , 3 (2): 150 –165.
Sitanggang,  H.  (2013). Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Konsumsi  Di Provinsi Sumatera Utara (PhD Thesis). UNIMED, Medan (ID).
Sukirno,  S.  (2004). Makroekonomi  teori  pengantar .  Jakarta  (ID):  PT  Raja  Grafindo Perkasa.
Tusianti, E.  (2018). Determinan daya beli Indonesia 2010-2017 .  Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.