Dwi  Putri,  Triono  Eddy,  Ida  Nadirah  (2023),  Pertanggungjawaban  Hukum  Pidana  Pimpinan  Proyek Terhadap  Kecelakaan  Kerja  Yang  Menyebabkan  Kematian,  Vol.  8,  No.  3,  Maret  2023, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11462
E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 3, Maret 2023

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA PIMPINAN PROYEK TERHADAP KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
Dwi Putri, Triono Eddy, Ida Nadirah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Indonesia Email: dputri412@yahoo.com, astutireny99@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (science and technology) berjalan seiring  dengan  peradaban  manusia,  demikian  juga  bahaya  (hazards)  yang  ditimbulkan. Industrialisasi,  telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, tetapi dengan modus  operandi  yang  begitu  kompleks  dapat  menjadi  ancaman  penyebab  terjadinya bencana (disaster), kecelakaan (accident), dan berbagai penyakit (gemeenschap) akibat kurang/tidak dikelola (manage) dengan baik. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder  Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan- bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan  dengan  pokok  bahasan.  Bersadarkan  penelitian  dapat  diketahui  bahwa pengaturan Hukum terhadap kecelakaan kerja Memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dimana pertimbangan yuridis tersebut berdasarkan pada surat dakwaan, alat bukti yang sah, dan juga berdasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang  berdasarkan  pada  fakta  yang  terungkap.  Pertanggungjawaban  hukum  pidanaa pimpinan  proyek    terhadap  kecelakan  kerja  adalah  sebagai  suatu  kewajiban  untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari sescorang yang telah dirugikan, menurutnya  juga  bahwa  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  tersebut  tidak  hanya menyangkut  masalah  hukum  semata  akan  tetapi  menyangkut  pula  masalah  nilai-  nilai moral  ataupun  kesusilaan  yang  ada  dalam  suatu  masyarakat.  Hambatan  Dalam Penyelesaian  Masalah  Kecelakaan  Kerja,  kurang  nya  komunikasi  yang  baik  antara pimpinan  proyek  dengan  bahawan  nya  terkait  kcelakaan  kerja  yang  terjadi  akibat kelalaian (culpa).
Kata kunci : Hukum Pidana, Kecelakaan Kerja, Kelalaian Kerja

## Abstract
The  development  of  science  and  technology  goes  hand  in  hand  with  human civilization,  as  well  as  the  hazards  posed.  Industrialization  has  provided  great benefits for human life, but with such a complex modus operandi it can be a threat to the cause of disasters, accidents, and various diseases (gemeenschap) due to lack /  not  managed  properly.  Normative  legal  research  methods  are  literature  law research  carried  out  by  examining  literature  materials  or  secondary  data  This research is carried out in order to obtain materials in the form of: theories, concepts, legal  principles  and  legal  regulations  related  to  the  subject  matter.  Based  on  the research, it can be seen that the Legal arrangements for work accidents Pay attention to juridical and non-juridical considerations where the juridical considerations are based on the indictment, valid evidence, and also based on the testimony of witnesses and  the  testimony  of  the  defendant  based  on  the  facts  revealed.  The  criminal  law liability  of  the  project  leader  for  work  accidents  is  as  an  obligation  to  pay  the retribution  that  the  perpetrator  will  receive  from  a  person  who  has  been  harmed, according to him also that the liability carried out is not only a matter of law but also concerns the issue of moral values or decency that exists in a society. Obstacles in Solving  Work  Accident  Problems,  lack  of  good  communication  between  project leaders and their bahawan related to work accidents that occur due to negligence (culpa).

## Keywords: Criminal Law, Work Accidents, Work Negligence

## Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (science and technology) berjalan seiring  dengan  peradaban  manusia,  demikian  juga  bahaya  (hazards)  yang  ditimbulkan. Industrialisasi,  telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, tetapi dengan modus  operandi  yang  begitu  kompleks  dapat  menjadi  ancaman  penyebab  terjadinya bencana (disaster), kecelakaan (accident), dan berbagai penyakit (gemeenschap) akibat kurang/tidak dikelola (manage) dengan baik .
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja  dalam landasan filosofisnya menekankan pentingnya perlindungan K3 sebagai hak dasar (basic rights, human rightas) pekerja/buruh yang dijamin oleh konstitusi UUD NRI Tahun 1945 belum  mampu  merubah  pola  pikir  (mindset)  korporasi  menciptakan  pentingnya  suatu kondisi tempat kerja yang sehat dan aman untuk melindungi K3 pekerja/buruh dari risiko kecelakaan  industri.  Korporasi  telah  mengebiri  49  tahun  UUKK,  yang  dalam konsiderannya.
Delapan  kasus  kecelakaan  industri  mengakibatkan  banyak  pekerja/buruh meninggal, tetapi yang dituntut dan dihukum pidana atau yang diminta penegakan pidana hanyalah  perseorangan,  manusia  alamiah  (natuurlijk  persoon).  Organisasi  Perburuhan Internasional (International Labour Organization - ILO) menyatakan, setiap tahun terjadi lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja sakit karena
bahaya di tempat kerja. Pekerja yang meninggal akibat kecelakaan dan sakit diperkirakan 1,2 juta  Perkiraan ILO, setiap tahunnya lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi di  kawasan  Asia  dan  Pasifik,  dalam  penelitian  ILO,  di  Indonesia  dari  setiap  100.000 pekerja terdapat 20 korban fatal akibat kecelakaan.
Kasus  kecelakaan  yang  terjadi  di  Indonesia  meningkat  setiap  tahun,  rata-rata 99.000  kasus11  Angka  yang  sangat  mengkhawatirkan,  dimana  Indonesia  menempati urutan ke 52 dari 53 negara dengan manajemen K3 yang buruk Labor Institute Indonesia memperkirakan  permasalahan  K3  yang  masih  cukup  tinggi  terjadi  di  tahun  2017  juga akan  terjadi  di  tahun  2018    pemerintah  tidak  serius  menangani  permasalahan  K3 Sependapat  dengan  peringatan  ILO,  Aliansi  Rakyat  Peduli  K3  menyebutkan  K3  di Indonesia sangat memperihatinkan  Karena itu, wajar jika kecelakaan kerja di Indonesia cukup tinggi.
Pekerja/buruh  adalah  merupakan  pola  dimensi  kejahatan  korporasi  (corporate crime) berkembang seiring perkembangan ekonomi nasional dan internasional, Setiyono, juga  mengutip  Joseph  F.Sheley  berpendapat,  bahwa  “kejahatan  korporasi  selalu behubungan dengan kegiatan ekonomi melalui; defrauding stockholders, defrauding the public,  defrauding  the  government,  illegal  intervention  in  the  political  process, endangering  the  public  welfare  (membahayakan  kesejahteraan  umum,  termasuk pekerja/buruh di tempat kerja) and “endangering employees”.
Hanafi mengartikan endangering employees sebagai dimensi kejahatan yang tidak memperdulikan K3. Tindakan ini dilakukan tanpa perhatian terhadap keselamatan, sarana dan  prasarana  produksi  perusahaan  tidak  memenuhi  standar  K3,  Menurut  Suparman Marzuki, pertumbuhan ekonomi cenderung berkembang kearah persaingan yang tak sehat (unfair competition) yang sulit dihindarkan sehingga mengabaikan ketentuan hukum dan tidak memperdulikan K3 . bahwa pekerja/buruh (employee) adalah korban tindak pidana korporasi akibat lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak aman yang menjadi faktor penyebab kecelakaan.
Niall F. Coburn berpendapat, salah satu dimensi kejahatan korporasi (corporate criminal)  adalah  terkait  dengan  perlindungan  keamanan  dan  kesehatan  kerja pekerja/buruh,  Hanafi  lebih  lanjut  menjelaskan,  tindakan  tidak  memperdulikan keselamatan kerja sering dilakukan dengan cara penggunaan/pemanfaatan pekerja/buruh tanpa  diiringi  dengan  perhatian  dan  keperdulian  yang  cukup    terhadap  keselamatan pekerja/buruh.  Karena  itu,  banyak  dari  pekerja/buruh  mengalami  kecelakaan  kerja, karena  sarana  dan  prasarana  produksi  di  tempat    kerja  (work  place)  tidak  memenuhi standar keselamatan kerja.
Mengancam  hidup/kehidupan  pekerja/buruh.  Kerugian  yang  ditimbulkan kecelakaan  industri  akibat  tidak  dilaksanakannya  perlindungan  K3  akan  merintangi pekerja/buruh  untuk  hidup  sejahtera  sebagaiamana  yang  menjadi  tujuan  pembangunan nasional yang termaktub dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUDNRI Tahun 1945. Undang- Undang 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (selanjutnya disebut,”UUKK”) yang dalam landasan filosofisnya menekankan pentingnya perlindungan K3 sebagai hak dasar (basic rights, human rightas) pekerja/buruh yang dijamin oleh konstitusi UUD NRI Tahun
1945  belum  mampu  merubah  pola  pikir  (mindset)  korporasi  menciptakan  pentingnya suatu kondisi tempat kerja yang sehat dan aman untuk melindungi K3 pekerja/buruh dari risiko kecelakaan. menjamin perlindungan K3 pekerja/buruh di tempat kerja.
Ancaman pidana hanya kepada perseorangan (natuurlijk persoon) sejalan dengan asas “sociates/universitas delinguere non potest” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Konsekuensi dari Pasal 59 KUHP ,apabila pengurus melakukan perbuatan melawan hukum (wederrechtstelijk) terhadap perlindungan K3 pekerja/buruh untuk dan atas nama korporasi, atau untuk kepentingan korporasi, dengan tujuan untuk manfaat bagi korporasi dan bukan untuk kepentingan pribadi pengurus, maka yang dibebani penegakan pidana  adalah  pengurusnya,  perlindungan  K3  pekerja/buruh  di  tempat  kerja.  UUKK merupakan  undang-undang  administratif  bersanksi  pidana    Bangsa  Indonesia  sebagai negara  hukum  dimana  negara  yang  penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintahannya didasarkan atas hukum. dalam negara hukum, kekuasaan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa  Indonesia  yaitu  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini selain sumber daya alam, faktor sumber daya manusia Juga mempunyai andil yang penting dalam proses perkembangan dan kemajuan negara,salah satunya adalah tenaga kerja.
Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung    juga  dengan  jaminan  hak  setiap  pekerja,  pemenuhan  perlindungan  terhadap tenaga  kerja  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  yang  kemudian  dituangkan  dalam peraturan kemudian harus dijalankan oleh setiap perusahaan, pemerintah serta perusahaan harus  saling  bersinergi  agar  terwujudnya  jaminan  keselamatan  dan  kesehatan  bagi pekerja.  Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, perlu mendapat perhatian khusus baik  kemampuan,  keselamatan,  maupun  kesehatan  kerjanya.  Resiko  bahaya  yang dihadapi  oleh tenaga kerja adalah bahaya kecelakaan dan penyakit akibat  kerja, akibat kombinasi  dari  berbagai  faktor  yaitu  tenaga  kerja  dan  lingkungan  kerja.    Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kecelakaan kerja adalah Kecelakaan yang terjadi  dalam  hubungan  kerja,  termasuk  kecelakaan  yang  terjadi  dalam  perjalanan  dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.
Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan  proses  suatu  aktivitas  yang  telah  diatur.Pengendalian  kecelakaan  kerja adalah  eliminasi,  substitusi,  rekayasa  teknik,  administrasi  dan  yang  terakhir  adalah dengan  penggunaan  alat  pelindung  diri.    Untuk  itu  perusahaan  harus  menekan  resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, karena kecelakaan akan menyebabkan kelambatan produksi,  padahal  ketepatan  waktu  dapat  menghemat  biaya  yang  besar,  sebaliknya ketidaktepatan  dalam  memenuhi  jadwal  dapat  berakibat  kerugian  yang  besar  pada perusahaan dan pelanggan
Ketimpangan  tersebut  menjadi  penyebab  dasar  terjadinya  kecelakaan  kerja. Dengan semakin meningkatnya kasus kecelakaan kerja dan kerugian akibat kecelakaan kerja, serta meningkatnya potensi bahaya dalam proses produksi, dibutuhkan pengelolaan K3  secara  efektif,  menyeluruh,  dan  terintegrasi  dalam  manajemen  perusahaan.
Kecelakaan kerja bisa juga terjadi akibat tindakan berbahaya yang dalam beberapa hal dapat  dilatar  belakangi  oleh  kurangnya  pengetahuan  dan  keterampilan,  cacat  tubuh, keletihan dan kelelahan/kelesuan, sikap dan tingkah laku yang tidak aman.
Sudah  banyak  peraturan  yang  diterbitkan,  namun  pada  pelaksaannya  masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatas nya personil pengawasan, sumber daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar  terjalan  dengan  baik.  Titik  berat  tenaga  kerja  adalah  mengenai  soal  kemampuan manusia  atau  seseorang  untuk  menghasilkan  sesuatu  baik  barang  atau  jasa  sehingga apabila  ditinjau  kegiatan  yang  dilakukan,  maka  tenaga  kerja  dapat  digolongkan  dalam dua sektor, yaitu tenaga kerja yang bergerak dalam sektor formal dan informal.
Tenaga  kerja  yang  bergarak  dalam  sektor  informal  adalah  tenaga  kerja  yang melakukan aktivitas kegiatannya atas kemauan dan kehendak dari diri sendiri. Dalam hal ini tenaga kerja tidak terikat dengan aturan-atauran resmi dengan pihak lain, mengenai kemauan maupun proses bekerjanya ditentukan sendiri. Lain halnya dengan tenaga kerja disektor formal, dalam melakukan seluruh aktivitasnya terikat dalam peraturan-peraturan resmi dari pihak lain seperti misal-nya buruh disebuah perusahaan mengenai jam kerja upah, jam istirahat dan lain sebagainya ditentukan pihak perusahaan dengan serikat buruh secara  bersama-sama,  Tenaga  kerja  mempunyai  kewajiban  melakukan  pekerjaan  yang dijanjikan menurut kemampuannya sebaik-baiknya.
kenyataan  kekurangan  atau  tidak  adanya  pekerjaan  tidak  menimbulkan  keluh kesah  dari  pihak  pekerja,  asalkan  upahnya  tetap  diberikan.  Buruh  tidak  kehilangan haknya  atas  upah  yang  ditentukan  menurut  lamanya  waktu  jika  bersedia  melakukan Pekerjaan yang dijanjikan tidak menggunakannya, baik karena salahnya sendiri Halangan yang tidak disengaja. angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Indonesia dirasa masih  cukup  tinggi.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  masih  rendahnya  kesadaran pengusaha  dan  karyawan  akan  pentingnya  penerapan  K3.  Tidak  dilakukan  uji  statistik dikarenakan tidak adanya responden yang mempunyai lama kerja yang tidak memenuhi syarat,  dalam  hal  ini  lama  kerja  melebihi  8  jam  per  hari,  seperti  yang  diatur  dalam Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003. Lingkungan kerja yang tidak aman merupakan salah satu faktor penting untuk ikut berperan dalam kejadian kecelakaan kerja. Kecelakaan disebut juga kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga, oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan. Kecelakaan dapat terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan.  Dari sikap responden  saat  kecelakaan  di  tempat  kerja  terjadi,  sebagian  besar  responden  termasuk kurang konsentrasi dengan apa yang sedang mereka kerjakan.
Konsentrasi  mereka  terpecah  dengan  urusan  lain  selain  urusan  pekerjaan Akibatnya potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatannya tidak dapat dihindari. Sikap  yang  mengarah  pada  kecelakaan  seperti  bekerja  tanpa  menghiraukan  peraturan yang ada, bertindak atau melakukan pekerjaan di luar aturan yang ada, kurang konsentrasi saat  bekerja.    Kecelakaan  kerja  yang  terjadi  dalam  lingkungan  kerja  tidak  dapat  kita
hindari yang mana sampai dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, hal tersebut merupakan  tindak  pidana  karena  lalai  atau  kurang  hati-hatinya  sehingga  menyebabkan orang  lain  meninggal  dunia.  menghilangkan  nyawa  sesorang  sebagaimana pertanggungjawaban. Program kesehatan kerja tidak terlepas dari program keselamatan kerja,  karena  dua  program  tersebut  tercakup  dalam  pemeliharaan  terhadap  karyawan. Keselamatan  kerja  ini  merupakan  sarana  untuk  pencegahan  kecelakaan,  cacat,  dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja.
Kesehatan  dan  keselamatan  kerja  dibutuhkan  peran  dari  perusahaan  dan Pemerintah  Daerah,  selain  itu  untuk  meminimalisir  kecelakaan  kerja  tersebut,  harus adanya  peran  dari  mandor  yang  tugasnya  untuk  mengetahui  dan  mengawasi  karyawan mulai pagi sampai karyawan selesai melakukan aktifitas kerjanya, selain itu mandor harus mengarahkan pekerja karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP (Standart Operating Procedur) yang telah ditentukan oleh perusahaan sehingga itu dapat membantu untuk meminimalis kecelakaan kerja yang terjadi. berikut 5 contoh kasus kecelkaan kerja dalam 5tahun terakhir di  tebing  tinggi,  Kecelakaan kerja di  gudang PT NPK dengan 1 korban meninggal dan  Kecelakan kerja di PDAM Tirta Bulian dengan 2 orang korban, 1meninggal  dan  1  luka  luka  ,  Kecelakaan  kerja  Karyawan  di  kebun  PT  Nusa  Pusaka Kencana denga korban meninggal 1 orang, dan Kecelakaan kerja di PT Tebo indah degan korban meninggal 1 orang , Kecelakaan kerja, PKS kebun rambutan (PTPN-III) dengan korban  meninggal  1  orang.Terjadinya  pertanggungjawaban  pidana  karena  telah  ada tindak  pidana/perbuatan  yang  terjadi  terhadap  seseorang.  Pertanggungjawaban  pidana menjurus  kepada pemidanaan orang yang bertanggung jawab atas suatu  peristiwa, jika telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan  memenuhi  unsur-unsurnya  yang  telah ditentukan dalam Undang-Undang dapat dilakukannya pemidanaan. Maka pertanggungjawaban  pidana  terhadap  kecelakaan  kerja,  dari  gambaran  latar  belakang masalah diatas penulis akan membahas dan mengangkat judul tentang :
“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

## PIDANA PIMPINAN PROYEK TERHADAP KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN”

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder  Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup  penelitian  hukum  normative  menurut  Soerjono  Soekanto  dalam  penelitian  ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis Jenis penelitian yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  yuridis  empiris, dalam  penelitian  ini  maksudnya  adalah  dalam  menganalisis  permasalahan  dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  deskriptif  ,  penelitian  deskriptif  adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nya tanpa suatu  maksud  mengambil  kesimpulan-kesimpulan  yang  berlaku  secara  umum. berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas- asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian ini.  Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  jenis  data  primer    dan  data sekunder.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan    atau  studi  dokumen  (  documentary  study)  untuk  mengumpulkan  data sekunder  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  diajukan,  dengan  cara  mempelajari buku-buku,  jurnal  hukum,  hasil-hasil  penelitian  dandokumen-dokumen  peraturan perundang-undangan  seperti:  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Bahwa  analisis  data  pada  penelitian  mengenai  “Pertanggungjawaban    hukum pidana pimpinan proyek terhadap kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian” dengan menggunakan  metode  analisi  kualitatif,  Metode  analisis  kualitatif  adalah  metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, dan wawancara, dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara analisis kualitatif, yakni  dengan  memberikan  pengertian  terhadap  data  yang  dimaksud  menurut  kegiatan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per-kalimat

## Hasil dan Pembahasan
A. Pengaturan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Kematian

## Pengaturan Hukum terhadap kecelakaan kerja
Kebijakan  ikut  sertanya  Indonesia  sebagai  anggota  World  Trade  Organization (WTO)  sebagai  salah  satu  bukti  keseriusan  pemerintah  dalam  mendukung  sistem perekonomian bebas/terbuka yang secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan untuk lebih meningkatkan daya saing  Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi  dan  keterkaitan.  Keterkaitan  itu  tidak  hanya  dengan  kepentingan  tenaga  kerja selama,  sebelum  dan  sesudah  masa  kerja  tetap  juga  keterkaitan  dengan  kepentingan pengusaha,    pemerintah,  dan  masyarakat.  Untuk  itu,  diperlukan  pengaturan  yang menyeluruh  dan  komperehensif,  antara  lain  mencakup  pengembangan  sumber  daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, dan pembinaan Sejalan dengan  itu  maka  didalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1970 tentang keselamatan kerja, yakni :
• Setiap  tenaga  kerja  berhak  mendapat  perlindungan  atas  keselamatannya  dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;
• Setiap  orang  lainnya  yang  berada  di  tempat  kerja  perlu  terjamin  pula keselamatannya;
• Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan effisien;
• Berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma- norma perlindungan kerja;
Bahwa  pembinaan  norma-norma  itu  perlu  diwujudkan  dalam  Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan  masyarakat,  industrialisasi,  teknik  dan  teknologi.  Peran  tenaga  kerja sebagai  modal  usaha  dalam  melaksanakan  pembangunan  harus  didukung  juga  dengan jaminan  hak  setiap  pekerja    pemenuhan  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  menjadi tanggung jawab pemerintah yang kemudian dituangkan dalam peraturan kemudian harus dijalankan oleh setiap perusahaan, pemerintah serta perusahaan harus saling bersinergi agar terwujudnya jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja.
Menurut  Pasal  99  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  setiap  pekerja/buruh  dan  keluarganya  berhak  untuk  memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam ketentuan tersebut Jamsostek merupakan suatu hak yang tidak hanya dimiliki oleh pekerja/buruh tetapi juga keluarga. Pemberian hak kepada pekerja/buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan bila ada anggota keluarga  pekerja/buruh  mengalami  sakit  atau  memerlukan  bantuan  medis  lain  seperti hamil dan melahirkan serta mereka yang mendapatkan kecelakaan kerja. Ketentuan pasal tersebut  bertujuan  untuk  menjamin  keselamatan  para  pekerja  dalam  menjalankan pekerjaannya.  surat  peringatan  dari  pengawas  agar  menjalankan  kegiatan  perusahaan sesuai dengan peraturan K3.
Pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja menerbitkan peraturan perundang-undangan, diantaranya: Undang-Undang No. 1 Tahun 1970  tentang  Keselamatan  Kerja,  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2013  tentang Ketenagakerjaan,  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  50  Tahun  2012  tentang  Penerapan Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  (SMK3),  serta  peraturan  lainnya. Peraturan  terkait  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dimaksud  tidak lain  berupa  patokan atau  pedoman  untuk  berprilaku  secara  pantas,  yang  sebenarnya  merupakan  suatu pandangan  dan  sekaligus  harapan.  Patokan-patokan  tersebut  sering  dikenal  dengan sebutan norma atau kaedah yang mengatur diri pribadi manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat.

## Faktor- faktor dalam penyebab Kecelakaan kerja
Faktor penyebab kecelakaan kerja yang pertama dipengaruhi oleh manusia atau pekerjanya.  Faktor  penyebab  kecelakaan  kerja  satu  ini  contohnya  adalah  perilaku manusia, pelatihan keselamatan dan kesehatan yang diberikan, hingga penggunaan alat pelindung diri. kecelakaan dan praktik kerja yang aman bisa menjadi hal yang penting karena  ternyata  lebih  banyak  persoalan  yang  disebabkan  oleh  pekerja  yang  ceroboh, dibandingkan  dengan  mesin-mesin  atau  karena  ketidakpedulian  karyawan,  enurut Widodo (2015:234), “Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan  kesehatan,  keselamatan,  dankesejahteraan  manusia  yang  bekerja  di  sebuah institusi maupun lokasi proyek Dengan demikian dapat diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan proses perlindungan pekerja dalam kegiatan yang dilakukan pekerja pada suatu perusahaan atau tempat kerja yang menyangkut risiko baik jasmani
dan  rohani  para  pekerja.  Perlindungan  bagi  pekerja  merupakan  kewajiban  perusahaan demi menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. keselamatan kerja belum  mengumpulkan  data  untuk  menyesuaikan  situasi  kerja  aman  dan  selamat  serta kurang  memberi  masukan-masukan  kepada  pihak  perusahaan  sehingga  masing-masing bagian  belum  menjalankan  prosedur  kerja  yang  aman  sesuai  dengan  tujuan  dalam meningkatkan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,hasil  evaluasi  yang  dilakukan  oleh komite keselamatan dan  kesehatan kerja belum dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan kurangnya perusahaan memberikan dukungan kepada komite keselamatan dan kesehatan kerja sehingga belum optimal.
Dalam melaksanakan evaluasi  program  yang dilaksanakan selain  itu selama ini perusahaan kurang menindaklanjuti masukan yang disampaikan oleh komite keselamatan kerja  terkait  dengan  program  K3  yang  telah  dilaksanakan  sehingga  hasil  temuan  yang dilakukan belum dapat diperbaiki olehperusahaan hal ini disebabkan adanya hambatan- hambatan komite karena komite kurang mendapatkan dukungan dari perusahaan dalam memperoleh  data  yang  dibutuhkan  Pada  satu  waktu,  pekerja  yang  tidak  puas  dengan pekerjaannya  dianggap  memiliki  tingkat  kecelakaan  kerja  yang  lebih  tinggi.  Namun demikian,  asumsi  ini  telah  dipertanyakan  selama  beberapa  tahun  terakhir.  Meskipun kepribadian,  sikap  karyawan,  dan  karakteristik  individual  karyawan  tampaknya berpengaruh pada kecelakaan kerja, namun hubungan sebab akibat masih sulit dipastikan. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan  kerja  yang  harus  diperhatikan.  Hal  ini  biasanya  dikarenakan  atas  kelalaian pekerja  atau  perusahaan.Pelatihan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  merupakan  bagian pendidikan  yang  menyangkut  proses  belajar  untuk  memperoleh  dan  meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku. Hal ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori.
Faktor  penyebab  kecelakaan  kerja  dari  faktor  manusia  berikutnya  adalah penggunaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri (APD) merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi tubuhnya dari potensi bahaya kecelakaan kerja.Tidak menggunakan APD dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja,  walaupun  APD  tidak  secara  sempurna  melindungi  pekerja,  tetapi  akan  dapat mengurangi  tingkat  keparahan  yang  mungkin  terjadi  dan  Prosedur  kerja  yang  disusun dengan tidak memperhatikan faktor keselamatan kerja di dalamnya, dapat menyebabkan kecelakaan kerja terjadi. Oleh karena itu, penting sekali untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap semua prosedur kerja yang telah dibuat.
Penyelenggaraan pelatihan dimaksudkan agar pemeliharaan terhadap alat-alat kerja dapat ditingkatkan  karena  salah  satu  tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah  untuk  mengurangi timbulnya kecelakaan kerja, kerusakan, dan peningkatan pemeliharaan terhadap alat-alat kerja.
"Kecelakaan  adalah  suatu  kejadian  yang  tak  terduga  dan  tidak  diharapkan  yang menyebabkan cidera atau kerusakan." Tak terduga dimaksudkan, penstiwa itu tidak ada  unsur  kesengajaan,  lebih-lebih  dalam  bentuk  perancanaan.  Oleh  karena  itu penstiwa kecelakaan tidak diharapkan, karena penstiwa kecelakaan disertai kerugian
matrial  ataupun  penderitaan  dari  yang  paling  ringan  sampai  yang  paling  berat. Kecelakaan menyebabkan 5 kerugian yaitu;
1. Kerusakan
2. Kekaucauan organisasi
3. Keluhan dan kesedihan
4. Kelainan dan cacat
5. Kematian
Menurut  Sum'mur  "Kecelakaan  kerja  atau  kecelakaan  akibat  keija  adalah kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat  berarti,  bahwa  kecelakaan  terjadi  dikarenakan  oleh  pekerjaan  atau  pada  waktu melaksanakan  pekerjaan." 1 Pengertian  kecelakaan  keija  berdasarkan  ketentuan  Pasal  I ayat (6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 yaitu kecelakaan yang terjadi berhubung dengan  hubungan  kerja,  demikian  juga  kecelakaan  yang  terjadi  dalam  perjalanan  dari rumah menuju tempat keija dan pulang ke rumah melalui Jalan yang biasa atau yang wajar dilalui.
Beberapa  pengertian  di  atas  dapat  disimplkan  bahwa  kecelakaan  kerja  adalah suatu  kajadian  yang  tidak  diinginkan  dan  mengakibatkan  kerugian-  kerugian  yang disebabkan  oleh  hubungan  kerja  selama  dalam  waktu  kerja  atau  perjalanan  ke  tempat kerja, Semua kecelakaan kerja yang terjadi di tempat penugasan/pendidikan merupakan kecelakaan kerja, diluar itu yang termasuk kecelakaan kerja hanya terbatas selama yang bersangkutan  dari  tempat  penginapan/pemondokan  menuju  ke  tempat  kerja  sampai pulang kembali, kecuali dapat dibuktikan bahwa kecelakaan ysng teijadi diluar pengertian tersebut  ada  hubungannya  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  bersangkutan, Kecelakaan  yang  terjadi  pada  waktu  melakukan  kerja  lembur  yang  harus  dibuktikan dengan  surat  perintah  lembur,  Perkelahian  di  tempat  kerja  juga  dapat  dianggap kecelakaan kerja.Klasifikasi tersebut yang bersifat jamak adalah pencerminan kenyataan, bahwa kecelakaan akibat keija jarang sekali disebabkan oleh satu faktor melainkan oleh beberapa  faktor.  cara  mengklasifikasi  kecelakaan  kerja  menurut  golongan-golongan tersebut adalah cara untuk menemukan penyebab teijadinya kecelakaan.
B. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Kematian

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kerja
Pertanggungjawaban  pidana  mengandung  asas  kesalahan (asas  culpabilitas) , yang  didasarkan  pada  keseimbangan  monodualistik  bahwa  asas  kesalahan  yang didasarkan  pada  nilai  keadilan  harus  disejajarkan  berpasangkan  dengan  asas  legalitas yang  didasarkan  pada  nilai  kepastian.  Walaupun  konsep  berprinsip  bahwa pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  kesalahan,  namun  dalam  beberapa  hal  tidak menuntup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan
1 Suma'mur, Op,cit,, him 6
mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahakan kepadanya 2
Pertanggungjawaban  pidana  harus  memperhatikan  bahwa  hukum  pidana  harus digunakan untuk mewujdkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak  dikehendaki.  Selain  itu  penggunaan  sarana  hukum  pidana  dengan  sanksi  yang negatif  harus  memperhatikan  biaya  dan  kemampuan  daya  kerja  dari  insitusi  terkait, sehingga  jangan  sampai  ada  kelampauan  beban  tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya.
Ruslan
Saleh menyatakan bahwa; tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak  bersifat  melawan  hukum,  maka  lebih  lanjut  dapat  pula  dikatakan  bahwa  terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur- unsur  kesalahan  harus  dihubungkan  pula  dengan  perbuatan  pidana  yang  dilakukan, sehingga  untuk  adanya  kesalahan  yang  mengakibatkan  dipidanannya  terdakwa  maka terdakwa haruslah :
a.Melakukan perbuatan pidana; b.Mampu bertanggung jawab;
c.Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan d.Tidak adanya alasan pemaaf
Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakanmempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.
Doktrin Vicarious  liability dalam  sistem  hukum  Indonesia  lebih  dikenal  sebagai pertanggungjawaban pengganti atau dikenal juga dengan pertanggungjawaban korporasi.
Dalam  perjalanan  Konsep  KUHP,  vicarious  liability    merupakan  pengecualian dari asas  tiada pidana tanda kesalahan.  Doktrin ini telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP 2008, yang berbunyi “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang,  setiap  orang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindak  pidana  yang dilakukan oleh orang lain” Berdasarkan penyebab-penyebab kecelakaan kerja yang telah dijelaskan  di  atas,  pimpinan  proyek    sebagai  atasan  dari  para  pekerja/buruh    memiliki tanggung  jawab  dalam  hal  terjadinya  kecelakaan  kerja  yang  menimpa  pekerjanya. Pimpinan  proyek  merupakan  pelaksana  yang  mampu  menyelenggarakan  kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk permainan anak-anak hingga dewasa juga berkewajiban untuk mengarahkan tugas–tugas yang harus  dikerjakan oleh para pekerja, dan mengawasi seluruh proses pemasangan permainan.

## Faktor – faktor kelalaian kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian
2 Barda NawawiArief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.hlm. 23
Indonesia  telah  memiliki  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya disebut KUHP) yang menegaskan melalui Pasal 359 KUHP, bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  mati,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana  kurungan  paling  lama  satu  tahun”.Akibat hukum karena kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau mati diatur dalam  pasal  359  KUHP  yang  menyatakan  bahwa:“Barang  siapa  dengan  kesalahannya menyebabkan matinya orang, diancam
dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  Tahun  atau  pidana  kurungan  satu Tahun”Unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  Pasal  tersebut  dapat  dirincikan  sebagai berikut :
• Unsur barang siapa, Barang siapa merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat  kesalahan  dan  pertanggungjawaban  pidana.  Di  dalam  unsur  ini  yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atau suatu korporasi yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian unsur ini  perlu  dipertimbangkan  adalah  untuk  memastikan  subyek  atau  pelaku  suatu tindak pidana Unsur karena kealpaannya atau kurang kehati-hati.
• Unsur  menyebabkan  matinya  atau  meninggalnya  orang  lain,  Akibat  kelalaian yang  dilakukan  terdakwa  Agus  Chaniago  menyebabkan  terjadinya  kecelakaan kerja , dan dari fakta yang ada telah jelas bahwa penyebab kematian korban adalah akibat  dari  kecelakaan  kerja  yang  dialami  dan  tidak  ada  fakta  lain  yang menerangkan kematian korban.
• Unsur  mereka  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  turut  serta melakukan perbuatan.
Alf  Ross,  yang  kemudian  dikutip  Roeslan  Saleh  mengemukakan  pendapatnya tentang,  “apakah  yang  dimaksud  bahwa  seseorang  itu  bertanggungjawab  atas perbuatannya”. Kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang  terdengar  dan  digunakan  dalam  percakapan  sehari-hari  dalam  moral,  agama,  dan hukum,  Tiga  unsur  tersebut  berkaitan  satu  dengan  yang  lain,  dan  berakar  dalam  satu keadaan yang sama, yaitu
Adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas,seperti hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya. Kesamaan dari ketiganya adalah suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh  setiap  kelompok  tertentu.  Jadi,  sistem  yang  melahirkan  konsepsi  kesalahan, pertanggungjawaban, dan pemidanaan itu adalah sistem normatif.
Berpangkal  tolak  kepada  sistem  normatif  yang  melahirkan  kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan itu, maka dianalisis tentang  pertanggungjawaban pidana. Bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah  berarti  bahwa  untuk  tindakan  itu  telah  ada  aturannya  dalam  suatu  sistem  hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa  tindakan  (hukuman)  itu  dibenarkan  oleh  sistem  hukum  tersebut,  inilah  dasar konsepsi pertanggungjawaban pidana, Alf Rose berpendapat, keadilan adalah kesamaan.
Syarat  kesamaan,  tidak  seorangpun  akan  diperlakukan  sewenang-wenang  atau  tanpa dasar  berbeda  dari  orang  lain.  Sedangkan  arti  kesamaan  itu  ditentukan  berdasarkan ukuran-ukuran  norma  kesusilaan  dan  norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat. Oleh karena itu, bahwa keputusan yang patut dan adil adalah keputusan yang terjadi sesuai dengan norma yang berlaku atau sistem norma yang berlaku. Kini, pendapat Ross tentang keadilan diterapkannya dalam rumusan pertanggungjawaban pidana, yaitu adalah  patut  dan  adil  seseorang  dijatuhkan  pidana  karena  perbuatannya,  jika  memang telah  ada  aturannya  dalam  sistem  ,  hukum  tertentu  dan  sistem  hukum  itu  berlaku  atas perbuatan  tersebut.  Persoalan  pertanggungjawaban  pidana  termasuk  dalam  persoalan keadilan.

## C. HAMBATAN HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

## Hambatan dalam penyelesaian masalah kecelakaan kerja
Meningkatnya  daya  saing  dan  produktivitas  tenaga  kerja,  yang  juga  menjadi sasaran strategis Kemenakertrans dalam Review Rencana Strategis Kemenakertrans RI (2012)  adalah  meningkatnya  penerapan  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja.1 Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di  tempat  kerja  berpedoman  pada  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1970  Tentang Keselamatan  Kerja  dan  Undang-Undang  RI  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.  Setiap  hubungan  hukum  mempunyai  dua  segi  :  segi  bevoegdheid (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya plicht atau kewajiban, Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi,  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya,  dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.
paya  keselamatan  kerja  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan  keselamatan  para pekerja  atau buruh dengan  cara pencegahan kecelakaan dan  penyakit akibat  kerja juga pengendalian  bahaya  di  tempat  kerja.  Tujuan  keselamatan  kerja  adalah  melindungi keselamatan  tenaga  kerja  didalam  melaksanakan  tugasnya,  melindungi  keselamatan setiap  orang  yang  berada  di  tempat  kerja  dan  melindungi  keamanan  peralatan  serta sumber  produksi  agar  dapat  digunakan  secara  efisien.  Peraturan  Perundang-undangan yang  terkait  mengenai  hal  perlindungan  bagi  pekerja  adalah  Undang-Undang  No.13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  serta  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menunjukan  bahwa  para  pekerja  atau  buruh  memiliki  hak  untuk  mendapatkan perlindungan kerja sebagai wujud hak dalam kehidupan yang layak.
Pekerja atau buruh tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dalam bekerja, namun juga membutuhkan perlindungan agar dapat lebih optimal dalam melakukan  pekerjaannya.  Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  sangat  mendapatkan perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Untuk itu pemerintah membuat peraturan yang dapat memberikan jaminan keselamatan kepada para pekerja saat melakukan pekerjaan.
Perlindungan  hukum  keselamatan  kerja  tersebut  diatur  didalam  UU  No.1  Tahun  1970 Tentang keselamatan kerja Peraturan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.
Oleh karena itu setiap organisasi wajib mementingkan kepentingan pekerja/buruh dan  mengorbankan  kepentingan  pribadinya  tanpa  harus  meminta  apapun. 3 Maka sehubungan dengan permasalahan diatas, penelitian ini membahas bagaimana kecelakaan yang menimpa pekerjanya.
• Faktor Sumber Daya Manusia
Kecelakaan  kerja  yang  terjadi  relatif  rendah  meskipun  terjadi  itu dikarenakan  masih  kurangnya  kesadaran  para  pekerja  untuk  menggunakan peralatan  keselamatan  kerja  yang  seharusnya  digunakan  oleh  para  pekerja. Dengan adanya beberapa pekerja yang tidak mematuhi kewajiban untuk memakai alat  perlindungan  diri,  menunjukan  kurangnya  kesadaran  pekerja  akan keselamatan dirinya. Selain itu juga dapat terjadi disebabkan karena faktor psikis seperti kelelahan, kurang hati-hati dalam bekerja.
• Faktor Perusahaan
Pengurus memberlakukan tata tertib dan ketentuan umum yang dipatuhi oleh  semua  pihak  tanpa  kecuali.  Pihak  perusahaan  ikut  menerapkan  tata  tertib dengan  tegas  disertakan  sanksi  bilamana  tenaga  kerja  melanggar  tata  tertib. Pengurus  hanya  dapat  mempekerjakan  tenaga  kerja  yang  bersangkutan  apabila tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat keselamatan kerja.
Hambatan  yang  terjadi  dalam  penyelesaian  ini  adalah,  kurang  nya  komunikasi yang  baik  antara  pimpinan  proyek  dengan  bahawan  nya  terkait  kcelakaan  kerja  yang terjadi  akibat  kelalaian  (culpa),  dengan  pihak  keluarga  sudah  damai  dan  keluarga menerima santunan dari pengusaha, dan untuk penyelesaian dipolres tebing tinggi sampai saat ini masih berjalan dan belum ada putusan. 4 Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu  berkaitan  dengan  kekuasaan,ada  dua  kekuasaan  yang  selalu  menjadi  perhatian yakni  kekuasaan  pemerintah  dan  kekuasaan  ekonomi.  Dalam  hubungan  dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap sikuat  (ekonomi),  misalnya  perlindungan  bagi  pekerja  terhadap  pengusaha 5 Salah  satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak atas jaminan sosial. Oleh karena itu, sering kali dikemukakan bahwa jaminan sosial merupakan program yang bersifat  universal/umum  yang  harus  diselenggarakan  oleh  semua  Negara.  Tujuan perlindungan hukum terhadap pekerja adalah pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.13 Tahun 2003 adalah :
3 Suhartoyo, “ Penguatan Organisasi Buruh/Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh”, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 1 Edisi 4, November 2018
4 Wawancara langsung dengan kepolisian polres tebing tinggi
5 Philipus M Hadjon ,“Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila”, Armico, Bandung, 2003, hlm 42.
• Memberdayakan  dan  mendayagunakan  tenaga  kerja  secara  optimal  dan manusiawi;
• Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
• yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
• Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan;
• Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dalam Ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dalam bab 1 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala hal yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada  aat  waktu  sebelum,  selama  dan sesudah masa kerja. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  dimaksud  dari  Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk masyarakat 6
Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan  atau  badan  hukum  yang  menjalankan  suatu  perusahaan  milik  atau  bukan miliknya,  baik  di  wilayah  Indonesia  sendiri  maupun  di  wilayah  luar  Indonesia.  Secara yuridis  dalam  hukum  perburuhan  kedudukan  Pengusaha  dan  Pekerja  adalah  sama  dan sederajat.

## Upaya dalam menyelesaikan hambatan-hambatan dalam penyelesaian kecelakaam kerja
Tanggung  jawab  perusahaan  dalam  hal  pekerjanya  meninggal  dunia  itu sebenarnya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang  telah  diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja bersama. mengenai apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas pada jam kerja ini. Apakah  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  dialami  pekerja  pada  saat  dalam  perjalanan berangkat dari  rumah  menuju  tempat  kerja dan  pulang ke  rumah;  atau kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saat pekerja ditugaskan oleh perusahaan untuk ke suatu tempat pada saat jam kerja. Pada dasarnya, kedua hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  No.  40  Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. “Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi  dalam  hubungan  kerja,  termasuk  kecelakaan  yang  terjadi  dalam  perjalanan  dari rumah  menuju  tempat  kerja  atau  sebaliknya,  dan  penyakit  yang  disebabkan  oleh lingkungan kerja.”
Pengertian serupa juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“UU Jamsostek”): “Kecelakaan kerja adalah
6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
kecelakaan  yang  terjadi  berhubung  dengan  hubungan  kerja,  termasuk  penyakit  yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau  wajar  dilalui.”  Mengacu  pada  pengertian  tersebut,  hal  ini  berarti  kecelakaan  lalu lintas yang terjadi saat pekerja ditugaskan oleh perusahaan untuk ke suatu tempat pada saat jam kerja dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja sepanjang berkaitan dengan hubungan  kerja,  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian  (PP 44/2015), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Pada prinsipnya jaminan ini melindungi agar pekerja yang tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja, menjadi disabilitas, atau mengalami sakit akibat kerja tetap  dijamin kehidupannya dan memperoleh hak-haknya sebagai  pekerja  seperti  sebelum  terjadi  kecelakaan  kerja  atau  mengalami  sakit  akibat kerja, Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan)  mengatur  dalam  hubungan  kerja  berakhir  karena  pekerja/buruh meninggal  dunia,  kepada  ahli  warisnya  diberikan  sejumlah  uang  yang  besar perhitungannya  sama  dengan  perhitungan  dua  kali  uang  pesangon  yang  ditetapkan berdasarkan masa kerja.
Dalam hal ini, karena pekerja tersebut telah bekerja lebih dari tujuh tahun tetapi kurang dari delapan tahun, maka pekerja pabrik tersebut  berhak mendapatkan dua kali delapan bulan upah,Selain dua kali uang pesangon, ahli waris juga berhak memperoleh satu  kali  uang  penghargaan  masa  kerja,  yakni  sebesar  tiga  bulan  upah  dan  uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Uang penggantian hak tersebut meliputi:
• Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
• Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
Penggantian  perumahan  serta  pengobatan  dan  perawatan  ditetapkan  15%  dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; Hal- hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.  Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar  hukum  dan  konformitas  hukum.  Komponen  pengaruh  dimaksudkan,  bahwa penggunaan  wewenang  bertujuan  untuk  mengendalikan  prilaku  subyek  hukum; komponen  dasar  hukum  dimaksudkan,  bahwa  wewenang  itu  harus  didasarkan  pada hukum  yang jelas;  dan komponen konformitas hukum  menghendaki  bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis  wewenang  tertentu).  Secara  yuridis,  wewenang  merupakan  kemampuan  yang diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  untuk  melakukan  perbuatan  yang menimbulkan akibat hukum Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di  dalam  hukum  positif  untuk  mencegah  terjadinya  perbuatan  sewenang-wenang, Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-
kurangnya  oleh  hukum  positif.  Dalam  kaitannya  dengan  konsep  negara  hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

## Kesimpulan
Pengaturan  Hukum  terhadap  kecelakaan  kerja  Memperhatikan  pertimbangan yuridis  dan  non  yuridis  yang  dimana  pertimbangan  yuridis  tersebut  berdasarkan  pada surat  dakwaan,  alat  bukti  yang  sah,  dan  juga  berdasarkan  pada  keterangan  saksi  dan keterangan terdakwa yang berdasarkan pada fakta yang terungkap.Mengingat besarnya kerugian  pekerja/buruh  yang  timbul  akibat  kecelakaan  di  tempat  kerja,  baik  kerugian akibat pekerja/buruh cacat fisik/mental dan kematian. dan kurang nya komunikasi yang baik  antara pimpinan proyek dengan bahawan nya terkait kcelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian (culpa).
Pertanggungjawaban hukum pidanaa pimpinan proyek  terhadap kecelakan kerja adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari sescorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan  tersebut  tidak  hanya  menyangkut  masalah  hukum  semata  akan  tetapi menyangkut  pula  masalah  nilai-  nilai  moral  ataupun  kesusilaan  yang  ada  dalam  suatu masyarakat.  Hambatan  Dalam  Penyelesaian  Masalah  Kecelakaan  Kerja,  kurang  nya komunikasi  yang  baik  antara  pimpinan  proyek  dengan  bahawan  nya  terkait  kcelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian (culpa).

## BIBLIOGRAFI
Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar                     Grafika, Jakarta,
Barda NawawiArief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Barda Nawawi Arief (1), Perbandingan Hukum Pidana , (Grafindo
Persada, Clarkson dan Keating CMV.ClarK
Darwin  Prinst, Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia (Buku  Pegangan  untuk mempertahankan hak-haknya), Penerbit Citra Aditya Bakti, Erdianto Effendi, Hukum
Pidana Indonesia (suatupengantar), Bandung, RefikaAditama F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah
Konstiusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung,
Hanafi (2), Loc.cit., Lihat juga, Suparman Marzuki, Mahrus Ali (1), Hamzah Hatrik (1), Asas  Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum                              Pidana Indonesia (Strict  Liability  dan  Vicarious  Liability),  International  Labour Organization (ILO), Keselamatan dan Kesehatan kerja :                          Sarana  untuk Produktivitas, Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta,
Jh«i Ridley, 2006, Kesehatan dan keselamatan kerja (Terjemahan), Jakarta,
Kathleen Daly, Restorative Justice in  Diverse and Unequal  Societies, Law in  Context, Essential Criminology
Lilian  Enggal  Ekasari, “  Analis  Faktor  yang  Mempengaruhi  Kecelakaan  Kerja”, The Indonesian Jurnal of Occupational Safe and Safety Health,Lalu Husni, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Lalu  Husni, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia, PT.  Rajagrafindo Persada,Jakarta,
Mengemuka  dalam  Lokakarya  Evaluasi Pelaksanaan  dan  Pengawasan  UUKK di Indonesia  Mansyur  Kartayasa, “Restorative  Justice  dan  Prospeknya  dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
Moeljatno, P erbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta Moeljatno, Perbuatan  Pidana  Pertanggungjawaban Dalam  Hukum  Pidana,  Jakarta, Binaksara,
Moeljrtno, Asas asas Hukum Pidana ,(Jakarta,Rineka Cipta,2002)
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Humum (pendekatan kontenporer), Bandung,
Maimun, 2004, Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar ,  Pradnya Paramita, Jakarta M.H. Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana , (Jakarta:Fasco, 1955),
Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia, Jakarta,
Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum

## Philipus M Hadjon ,“Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila”, Armico,
Bandung
R. Joni Bambang S., Hukum Ketenagakerjaan , Bandung: Pustaka Setia, hal 289
Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung,
Soehatman  Ramli, Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja: OHSAS 18001, Seri Manajemen K3-01, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), Bahaya (hazards )
Samodra  Kharisma  Aji  Sugiyanto  dkk,  “ Aspek  Hukum  Pidana  Dalam  Kecelakaan Kerja “, jurnal Daulat Hukum,
Suma’mur. P.K.Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja . Jakarta : PT. Sagung Seto; 2009
Swaputri E,” Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja ”, Jurnal Kesehatan Masyarakat
Sthepanie  Coward-Yaskiw, Restorative  Justice: What  Is  It?  Can  It  Work?  What  Do Women Think
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Suatu  Tinjauan Singkat,
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1996),
Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. ke-12, Jakarta
Suhartoyo,  “ Penguatan  Organisasi  Buruh/Pekerja  Sebagai  Sarana  Perlindungan Buruh”,
Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia , Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
Triwibowo,C, dk.. Kesehatan Lingku-ngan dan K3 . Yogyakarta; Nuha Medika.2013.
Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII,
Philipus M. Hadjon, Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat,
Prajudi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta,
Zainal. A., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Zainal  Asikin  dan  Agusfian  Wahab, Dasar-Dasar  Hukum  Perburuhan ,  Rajawali  Pers, Jakarta
Depnaker RI, 1996, Indonesian Journal of Industrial Hygien Occupational Health and Safety No. 4, Jakarta: Depnaker
Ida nadirah “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3444
Tri  Arfiah  dan  Yulianto  Bambang  Setiadi “Pelaksanaan  Jaminan  Kecelakaankerja
Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Lilian  Enggal  Ekasari,  “ Analis  Faktor  yang  Mempengaruhi  Kecelakaan  Kerja ”,  The Indonesian Jurnal of Occupational Safe and Safety Health
Swaputri E” Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja”Jurnal Kesehatan Masyarakat
Sri  Arfiah  dan  Yulianto  Bambang  Setiadi  “  Pelaksanaan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek)”,

## Copyright holder:
Dwi Putri, Triono Eddy, Ida Nadirah (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: