## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK AGAMA MINORITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
Nella Sumika Putri Fakultas Hukum, Universitas Padjadajaran email : sumika.putri@gmail.com
disampaikan 28/5/18 – di -review 2/6/18 – diterima 25/6/18 DOI: 10.25123/vej.2912

## Abstract
Criminal law should provide protection to all citizens (individually or communities) without regard to their  ethnicity,  race  or  religion.  In  addition,  it  is  also  important  that  its  implementation  should  be done  non-discriminatively.    This  research  is  done  using  a  normative  juridical  approach.  The  most important finding is that a number of penal regulations (inter alia, prohibiting blasphemy, genocide or  in  the  criminal  code  draft  relating  to  extra-marital  sex)  in  its  implementation  and  enforcement results in discrimination or even worse persecution of minority groups. The author here argues that, in  order to  guarantee  the principle of equal treatment before the law and protection of (religious) minority groups, those penal regulations should be harmonized and read within the context of other existing penal rules.
Keywords: legal protection, minority groups, religion, criminal law

## Abstrak
Hukum pidana seharusnya mewujudkan perlindungan negara  terhadap warga negara (individual atau  kelompok)  tanpa  memandang  suku,  ras  dan  agama,  Penegakan  hukum  pidana  selanjutnya harus dilakukan secara non-diskriminatif.   Telaahan ini dilakukan dengan  menggunakan metoda pendekatan  yuridis  normatif.  Berdasarkan  penelitian  hukum  yang  dilakukan,  masih  dapat ditemukan  sejumlah  ketentuan  pidana  (antara  lain,  penodaan  agama,  genosida  dan  khususnya dalam  RKHUP  tentang  tindak  pidana  zina),  yang  dalam  implementasi  dan  penegakannya  justru berpotensi menimbulkan diskriminasi, bahkan persekusi terhadap kelompok minoritas. Argumen utama  penulis  berkenaan  dengan  itu  adalah,  dalam  rangka  menjamin  asas  persamaan  dimuka hukum  dan  perlindungan  kelompok  minoritas  (atas  dasar  agama),  maka  harus  dilakukan penyelarasan ketentuan-ketentuan tersebut dengan ketentuan lainnya dalam ranah hukum pidana.
Kata kunci: perlindungan hukum,  kelompok minoritas, agama, hukum pidana

## Pendahuluan
Kekerasan  terhadap  kelompok  minoritas  agama  sepanjang  tahun  2017 masih  terhitung  tinggi  meskipun  mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan dari  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2017  terdapat  155  peristiwa,  dibandingkan dengan    208  kasus  pada  tahun  2016. 1 Jawa  Barat  masih  merupakan  provinsi
1 Kebebasan  Individu  Paling  Banyak  Dilanggar,  http://setara-institute.org/kebebasan-individu- paling-banyak-dilanggar/, (terakhir diakses 21 Februari 2018)
dengan jumlah pelanggaran kebebasan beragama  tinggi dengan 29 kasus, diikuti oleh  DKI  Jakarta,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur  dan  Banten. 2 Selain  kelompok minoritas atas dasar keagamaan, pelanggaran hak asasi manusia juga berpotensi dilakukan  terhadap  kelompok  minoritas  lainnya  seperti  kelompok  adat, perempuan dan anak maupun minoritas seksual.
Terkait  dengan  kelompok  minoritas  atas  dasar  agama,  beberapa  tahun terakhir,  telah  terjadi  pelanggaran  terhadap  kebebasan  beragama  di  Indonesia. Beberapa peristiwa tersebut antara lain, penyerangan terhadap kelompok Jamaah Ahmadiyah  Islamiyah  (JAI),  kelompok  Syiah,  termasuk  kasus  mantan  Gubernur DKI  Jakarta  yang  dijatuhkan  pidana  atas  perbuatan  penodaan  agama.  Terkait dengan  penistaan  agama,  berdasarkan  penelitian  Setara  Institute 3 sejak  tahun 1965  sampai  dengan  tahun  2017  telah  terjadi  97  kasus,  di  antaranya  88  kasus terjadi  pasca  reformasi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  peningkatan  yang cukup  signifikan  terhadap  penuntutan  seseorang  atau  sekelompok  orang  atas perbuatan penodaan agama.
Salah satu penyebab kekerasan terhadap kelompok minoritas adalah masih adanya  ketentuan  perundang-undangan  yang  bersifat  diskriminatif  khususnya terhadap  kaum  minoritas.  Aturan-aturan  tersebut  antara  lain  Undang-Undang tentang  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama  tahun  1965,  Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1979 tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Penyiaran  Agama  dan  Bantuan  Luar  Negeri  kepada Lembaga  Keagamaan  di  Indonesia,  Peraturan  bersama  Menteri  Agama  dan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  dan  Nomor  9  tahun  2006,  tentang  “Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam  Pemeliharaan Kerukunan  Umat  beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah”; Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2008 yang mengatur Ahmadiyah untuk “menghentikan  penyebaran  penafsiran  dan  kegiatan  keagamaan”.  Selain  itu  juga
2 Id.
3 https://nasional.kompas.com/read/2017/05/24/16354351/setara.institute.kasus.penodaan. agama.menguat.pasca.reformasi,  (terakhir diakses pada 13 Mei 2018)
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23  tahun  2002  menjadikan  upaya untuk mengubah keyakinan anak pindah agama melalui ”tipu muslihat” dan/atau ”kebohongan”  sebagai  kejahatan  yang  dapat  dikenai  hukuman  hingga  5  tahun penjara.
Selain  beberapa  ketentuan  di  atas,  beberapa  ketentuan  dalam  undang- undang  hukum  pidana  Indonesia  juga  dianggap  diskriminatif,  karena  dianggap dapat  membatasi  kebebasan  beragama,  berkeyakinan  serta  menyampaikan pendapat, antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 156 KUHP tentang Penodaan Agama  dan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2000  tentang  Genosida. Potensi diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas juga masih ditemukan dalam Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUUHP) yang saat ini sedang dibahas  di  DPR.  RUUHP  sampai  saat  ini,  masih  mengatur  tentang  tindak  pidana terhadap  agama 4 ,  tindak  pidana  terhadap  kehidupan  beragama  dan  sarana ibadah 5 yang  tentunya  masih  akan  tetap  berpotensi  mendiskriminasikan kelompok agama minoritas.
Kasus-kasus  dan  permasalahan  regulasi  di  atas  menunjukkan  bahwa perlindungan  terhadap  kelompok  tertentu  khususnya  kelompok  minoritas  atas dasar agama masih belum terpenuhi. Keberadaan aturan hukum yang setara dan dan  non-diskriminatif  menjadi  hal  yang  penting,  karena  sebagai  negara  yang menjadikan  undang-undang  sebagai  sumber  hukum  utama,  undang-undang menjadi dasar bagi warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.  Dalam  hukum  pidana  Indonesia  yang  mendasarkan  pada  asas legalitas, 6 undang-undang memiliki peranan penting sebagai sarana perlindungan masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa.
Asas  legalitas  merupakan  perwujudan  perjanjian  antara  penguasa  dan individu. Dalam artian, kebebasan individu sebagai subyek hukum mendapatkan
4 Lihat Pasal 348 sd Pasal 350 RUUHP 2015, pasal-pasal ini mengkriminalisasi terhadap perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana terhadap agama antara lain penghinaan dan penghasutan untuk meniadakan keyakinan.
5 Lihat  Pasal  351  RUUHP  2015,  pasal  ini  mengkriminalisasi  perbuatan-perbuatan  yang  dapat mengganggu kehidupan beragama termasuk pelaksanaan ibadah.
6 Lihat  Pasal  1  ayat  1  KUHP  yaitu  “Suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”
jaminan  perlindungan  kontraktual  melalui  asas  legalitas. 7 Hubungan  antara  asas legalitas  dalam  konteks  perundang-undangan  yang  tertulis  sebagai  sumber hukum  utama  dalam  proses  perlindungan  dan  penegakan  hukum  tidak  dapat dilepaskan  dari  keberadaan  asas  “ equality before  the  law ”  dan  perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak- hak  dasar  tanpa  ada  perbedaan  merupakan  aturan  dasar  dalam  hukum  HAM internasional. 8
Pembentukan  undang-undang  pada  dasarnya  dilakukan  oleh  penguasa yang  dalam  hal  ini  pada  umumnya  dikuasai  oleh  golongan  mayoritas  sehingga sangat  rentan  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak  minoritas.  Keberadaan minoritas  perlu  menjadi  perhatian  karena  banyak  pemimpin  masyarakat  yang mencoba  untuk  mengabaikan  bahwa  ada  perspektif  lain  yang  ada/eksis  dalam masyarakat mereka. 9 Oleh karena itu, hukum dan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  tidak  boleh  ditetapkan  secara  sepihak  oleh  dan  atau  hanya  untuk kepentingan penguasa.
Hal  lain  yang  menyebabkan  perlindungan  terhadap  kelompok  minoritas atas  dasar  agama  menjadi  suatu  hal  yang  tidak  terelakkan  adalah  kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Selain 6 (enam) agama resmi dan 1 (satu) aliran  kepercayaan,  masih  banyak  penganut  agama  dan  kepercayaan  lain 10 yang belum  mendapatkan  pengakuan  dan  perlindungan  secara  penuh  oleh  negara melalui hukum khususnya hukum pidana.
Artikel ini akan melihat sejauh mana hubungan antara asas equality before the  law ,  perlindungan  hak-hak  minoritas  dalam  pelaksanaan  asas  legalitas
7 Jan  Remmelink,  Hukum  Pidana:  Komentar  Atas  Pasal-pasal  Terpenting  dari  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana Indonesia, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 599.
8 Javaid  Rehman, International  Human  Rights  Law:  A  Practical  Approach ,  Pearson  Education Limited, London, 2003, hlm. 269.
9 Steven Wheatly, Democracies, Minorities and International Law , Cambridge University Press, New York, 2005, hlm.4.
10 Upaya negara dalam memenuhi hak-hak kelompok minoritas atas dasar agama telah diupayakan melalui  putusan  MK  No  97/PUU/2017  tanggal  7  November  2017,  yang  mengabulkan keseluruhan permohonan uji materl terhadap Pasal 61 ayat (1), (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Keputusan ini menunjukkan itikad baik  dari  pemerintah  dalam  pemenuhan  hak  –  hak  minoritas  meskipun  baru  sebatas  hak-hak administrasi kependudukan,
termasuk  menganalisis  aturan-aturan  pidana  apa  saja  yang  berpotensi  dan memfasilitasi  perbuatan  diskriminasi  atas  kelompok  minoritas  khususnya  atas dasar agama.

## Rule of Law dan Asas Legalitas
Menurut Philipus M Hadjon 11 , ide sentral dari negara hukum adalah adanya perlindungan  dan  pengakuan  hak  asasi  manusia  yang  bertumpu  pada  prinsip kebebasan dan persamaan. UUD 1945 mengatur ini secara jelas dalam ketentuan Pasal  28  I  ayat  (4)  yang  berbunyi  “Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab  negara,  terutama pemerintah.” Hak asasi manusia itu sendiri adalah: 12
1. Those  fundamental  rights,  which  empower  human  beings  to  shape their lives  in    accordance  with liberty,  equality  and  respect  human dignity
2. The  sum  of  civil,  political,  economic,  social,  cultural  and  collective rights  laid  down  in  international  and  regional  human  rights instruments, and in the constitutions of states.
3. The  only  universally  recognized  value  system  under  present international  law  comprising  elements  of  liberalism,  democracy, popular  participation,  social  justice,  the  rule  of  law  and  good governance.
Salah satu bentuk perlindungan Negara terhadap warga negaranya adalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk membatasi perilaku warga Negara dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Indonesia adalah negara hukum,  untuk  dapat  terbentuknya  negara  hukum  terdapat  syarat-syarat  yang harus dipenuhi yaitu: 13

## 1. Asas legalitas
11 Phillipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 76-77.
12 Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime , Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2003, p, 1.
13 Soetandijo Wignjosoebroto, Sejarah Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 188.
Setiap  tindakan  pemerintah  harus  didasarkan  atas  peraturan  perundang- undangan, sehingga pembentukan undang-undang merupakan bagian penting dalam Negara Hukum.
2. Pembagian kekuasaan
Kekuasaan negara tidak boleh bertumpu pada satu tangan
3. Hak-hak dasar
Hak-hak  dasar  merupakan  dasar  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  dan merupakan pembatasan kekuasaan pembentuk undang-undang.
4. Pengawasan pengadilan
Rakyat  memiliki  saluran  melalui  pengadilan  yang  memiliki  kebebasan  untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan.
Negara hukum mempersyaratkan diberlakukan asas legalitas dalam segala bentuknya  ( due  process  of  law ),  yaitu  bahwa  segala  tindakan  pemerintah  harus didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  sah  dan  tertulis. 14 Asas legalitas  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  standar  hak  asasi  manusia yang  harus  dijamin  oleh  suatu  negara  selain the  rule  of  law ,  hak  untuk mendapatkan  penyelesaian  sengketa  yang  efektif  serta  prinsip non-retroactive dalam penjatuhan pidana. 15
Oleh karena itu asas legalitas dan hak asasi manusia adalah hal yang tidak terpisahkan  dalam  hal  perlindungan  terhadap  warga  negara.  Hukum  pidana melalui  asas  legalitas  berusaha  untuk  mengakomodir  pemenuhan  hak  asasi manusia  dengan  memperhatikan  kepentingan  setiap  orang  secara  setara  dan tanpa diskriminatif terhadap suatu kelompok tertentu.
Asas  legalitas  menurut  Montesquieu’s  dalam  bukunya De  l’esprit  des  lois adalah  suatu  asas  yang  timbul  atas  reaksi  yang  ditimbulkan  oleh  aturan  dan pengadilan yang absolut dari suatu kekuasaan yang berdaulat, 16 asas ini ditujukan untuk  melindungi  kebebasan  individu warga  negara  sehingga  pemerintah  dalam
14 http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
15 Jonathan Cooper, A Manual: Countering Terrorism, Protecting Human Rights , OSCE Office for Democratic Institution and Human Rights (ODIHR ), Warsawa, Poland, 2007, hlm. 60.
16 Montesquieu’s dalam Machteld Boot, Nullum Crimen Sine Lege and The Subject Matter Jurisdiction on the International Criminal Court: Genocide, Crimes Againts Humanity, War Crimes , Intersentia, Antwerpen, 2002, hlm 83.
menjalankan  kedaulatannya  harus  memisahkan  kekuasaannya.  Teori Montesquieu’s  ini  dikenal  dengan  teori  pembagian  kekuasaan  yang  terdiri  dari eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Kekuasaan  legislatif  berperan  dalam  membuat undang-undang,  kekuasaan  eksekutif  berperan  menjalankan  pemerintahan, kekuasaan  yudikatif  berjalan  menjalankan  undang-undang  yang  dibuat  oleh legislatif.
Menurut Von Feurbach 17 asas legalitas mensyaratkan adanya suatu aturan tertulis  yang  dibuat  dan  disahkan  oleh  pemerintah  (legislatif),  undang-undang tersebut  harus  jelas  bagi  setiap  individu  yang  menyetujui  untuk  menjadi  subjek dari  undang-undang  tersebut,  undang-undang  harus  bersifat non-retroactive . Tujuan asas legalitas adalah untuk kepentingan umum dan untuk menjamin hak- hak  semua  warga  masyarakat  secara  lebih  baik  dan  bukan  sebagai  pengakuan terhadap individualisme. 18
Negara-negara  yang  menganut  sistem civil  law memiliki  kecenderungan menggunakan  asas  legalitas  dalam  hukum  pidana  mereka  sebagai  asas  yang menyeluruh  ( overarching  principle ) 19 dalam  hukum  pidana  mereka,  sehingga warga negara terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan oleh Pemerintah dan  dari  kemungkinan  kebijakan  yudisial  berlebihan.  Antonio  Cassese 20 mengartikan doktrin ini dalam empat gagasan, yaitu:
a. nullum  crimen  sine  lege  scripta ,  tindak  pidana  hanya  diatur  dalam  hukum tertulis,  yaitu  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  Parlemen,  dan  bukan dalam  hukum  kebiasaan,  atau  di  dalam  legislasi  sekunder  (yang diamanatkan dari Pemerintah); prinsip ini mengacu pada adagium
b. nullum crimen sine lege stricta, perundang-undangan pidana harus mematuhi prinsip  kekhususan,  dimana  aturan  yang  mengkriminalisasikan  suatu perilaku  manusia  harus  spesifik  dan  sejelas  mungkin  ( lex  certa ),  sehingga sebagai petunjuk bertindak bagi warga negara;
17 Anselm von Feurbach dalam Machteld Boot, Id, hlm. 84-85.
18 Anselm von Feurbach dalam P A F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 127.
19 Antonio Cassese, International Criminal Law, Second Edition, Oxford University Press, New York, 2008, hlm 37.
20 Id , hlm 37-38.
c. nullum  crimen  sine  proevia  lege,  p eraturan-peraturan  pidana  tidak  boleh berlaku  surut (non-retroactive ),  yang  berarti,  bahwa  seseorang  hanya mungkin  dihukum  untuk  perbuatan  yang  telah  dianggap  sebagai  tindak pidana  pada  saat  perbuatan  dilakukan,  oleh  karena  itu  dia  tidak  boleh dihukum oleh hukum yang sudah berlalu;
d. pelarangan penggunaan analogi dalam menafsirkan hukum pidana Secara  internasional  asas  legalitas  terdapat  dalam  Pasal  11  Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia, 21 yaitu:
“(1) Setiap  orang  yang  dituntut  karena  disangka  melakukan  suatu tindak  pidana  dianggap  tidak  bersalah,  sampai  dibuktikan kesalahannya  menurut  hukum  dalam  suatu  pengadilan  yang  terbuka, di  mana  dia  memperoleh  semua  jaminan  yang  perlukan  untuk pembelaannya; (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu  tindak  pidana  menurut  undang-undang  nasional  atau internasional,  ketika  perbuatan  tersebut  dilakukan.  Juga  tidak diperkenankan  menjatuhkan  hukuman  yang  lebih  berat  daripada hukum  yang  seharusnya  dikenakan  ketika  pelanggaran  pidana  itu dilakukan. ”
Ketentuan  asas  legalitas  dalam sistem  hukum  Indonesia  dapat  ditemukan pada  Pasal  1  ayat  1  KUHP.  Pasal  1  ayat  1  KUHP  menjelaskan  bahwa  seseorang yang  melakukan  suatu  perbuatan  baru  dapat  dijatuhi  pidana  jika  perbuatan tersebut  diatur  dalam  undang-undang  sehingga  undang-undang  menjadi  tolak ukur  suatu  perbuatan  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  yang  berdampak bahwa  pemidanaan  berdasarkan  hukum  tidak  tertulis  tidak  dimungkinkan. 22 Dapat  disimpulkan  bahwa  Pasal  1  ayat  1  KUHP  memiliki  dua  aturan 23 yaitu pertama  yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  haruslah  dirumuskan  dalam ketentuan undang-undang dan ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut  harus  diatur  terlebih  dahulu  dibanding  perbuatan  tersebut.  Yang dimaksud  dengan  undang-undang  disini  adalah  undang-undang  dalam  artian
21 Lihat juga Pasal 15 ICCPR, Pasal 7 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom .
22 Schaffmeister, N Keijzer dan E.PH. Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 3.
23 P A F Lamintang, Supra no 18, hlm. 137.
formal. 24 Pasal  1  ayat  1  KUHP  mengandung  tiga  buah  asas  yang  sangat  penting, yaitu: 25
1. Bahwa  hukum  pidana  yang  berlaku  di  negara  kita  merupakan  suatu  hukum yang tertulis
2. Bahwa  undang-undang  pidana  yang  berlaku  di  negara  kita  itu  tidak diberlakukan surut
3. Bahwa  penafsiran  secara  analogis  itu  tidak  boleh  dipergunakan  dalam menafsirkan undang-undang pidana.
Asas  Persamaan  Di  Muka  Hukum  ( Equality  Before  The  Law) Dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Minoritas
Persamaan di muka hukum adalah element penting dalam the rule of law , Copenhagen Document 1990 menyatakan bahwa:
“all person are equal before the law entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law will prohibit any  discrimination  and  guarantee  to  all  person  equal  and  effective protection againts discrimination on any ground.”
Konsep “ right to equality ” juga dapat ditemukan dalam pasal 26 ICCPR. 26
“ All  persons  are  equal  before  the  law  and  are  entitled  without  any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall  prohibit  any  discrimination  and  guarantee  to  all  persons  equal and  effective protection  againts discrimination on  any  ground  such  as race, colour, sex, language, religious, political or other opinion, national or social origin, property, birth and other status. ”
Selain ICCPR, asas persamaan di muka hukum juga dapat ditemukan dalam instrumen  internasional  lainnya  yaitu Universal  Declaration  of  Human  Rights (DUHAM) 1948. 27 Pengaturan asas persamaan di muka hukum dalam konstitusi di
24 Lihat pendapat van Hamel, van Bemmelen dan Hogeraad dalam P A F Lamintang,  Id, hlm. 133- 135.
25 Id.
26 Ketentuan tentang asas persamaan di muka hukum juga dapat ditemukan dalam Pasal 16 dan 17 ICCPR.
27 Pasal Pasal 6 DUHAM 1948 menyatakan bahwa “ Everyone has the right to recognition everywhere as  a  person  before  the  law ”  serta  Pasal  7  yaitu:  “ All  are  equal  before  the  law  and  are  entitled without any discrimination to equal protection of the law ”.
Indonesia  di  atur  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Asas persamaan di muka hukum ini juga dipertegas lagi dalam Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  10  tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  menyatakan  bahwa  “asas  kesamaan  kedudukan  di  dalam  hukum  dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain  agama,  suku,  ras,  golongan,  gender,  atau  status  sosial.” KUHAP  dalam penjelasan  Umum  KUHAP  angka  3  juga  mengatur  ketentuan  bagi  aparat  dan lembaga penegak hukum untuk memberikan perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
Asas  persamaan  di  muka  hukum  erat  kaitannya  dengan  prinsip  non- diskriminasi,  ketentuan  ini  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1  Piagam  PBB  yang menyatakan  bahwa  tujuan  dari  PBB  adalah  mendukung  dan  mendorong penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  manusia  tanpa ada perbedaan atas dasar ras, sex, bahasa atau agama. Bentuk perlindungan lain terhadap prinsip non-diskriminasi dapat ditemukan pada Pasal 14 Konvensi HAM Eropa (ECHR) yang menyatakan bahwa prinsip non-diskriminasi akan terlanggar jika negara memperlakukan seseorang berbeda tanpa ada alasan yang objektif dan dibenarkan.
Pengertian  diskriminasi  berdasarkan  penjelasan  ketentuan  umum  Undang- undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999, adalah pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia  atas  dasar  agama,  suku,  ras,  etnik,  kelompok,  golongan,  status  sosial, status  ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa  yang  berakibat  pengurangan, penyimpangan  atau  penghapusan  pengakuan,  pelaksanaan  HAM  dan  kebebasan dasar  dalam  kehidupan  baik  individual  maupun  kolektif  dalam  bidang  ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
Perlindungan  terhadap  kelompok  minoritas  sendiri  sebagai  bentuk perlindungan HAM yang pertama dalam kerangka melindungi
masyarakat/individu  dari  penguasa. 28 Dengan  adanya  perlindungan  ini  negara memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  hak-hak  minoritas  untuk  dapat  tetap menikmati  dan  menjalankan  kehidupannya  dalam  konteks  kebudayaan,  etnis, bahasa dan/atau agama.
Jika mengacu pada pengertian minoritas, sampai saat ini belum ada definisi “minoritas”  yang  dapat  digunakan  secara  universal  oleh  semua  negara  di  dunia. Definisi  minoritas  yang  ada  saat  ini  baik  yang  diatur  dalam  instrumen internasional  maupun  definisi  menurut  hukum  nasional  belum  disepakati  oleh negara-negara di dunia karena dianggap kurang jelas. 29
Menurut  Francesco  Capotorti, 30 yang  dimaksud  dengan  kelompok “minoritas”  berdasarkan  pemahamannya  terhadap  ketentuan  pasal  27  ICCPR adalah  sebuah  kelompok  yang  memiliki  jumlah  lebih  sedikit  (inferior) dibandingkan  dengan  populasi  dalam  sebuah  negara  dan  memiliki  posisi  tidak dominan,  dimana  anggotanya  adalah  warga  negara  suatu  negara  yang  memiliki karakter  suku,  agama  atau  bahasa  yang  berbeda  dibandingkan  dengan  warga negara lainnya. Konsep ini kemudian berkembang dimana untuk dianggap sebagai minoritas  tidak  harus  merupakan  warga  negara  dari  suatu  negara  berdasarkan General  Comment  23  U.N.  Human  Rights  Committe terhadap  Pasal  27  ICCPR. Minoritas sebagai sebuah kelompok ada di setiap tempat dalam berbagai bentuk dan ukuran. 31
Kelompok  minoritas  dapat  diartikan  sebagai  kelompok  yang  karena  sifat- sifat fisik dan budayanya dipisahkan atau dibedakan dari kelompok lainnya dalam suatu masyarakat, dimana mereka mengalami perlakuan yang berbeda dan tidak
28 Manfred Nowak, supra no 12 , hlm. 18.
29 Borhan Udin Khan dan Muhammad Mahbubur Rahman, Protection of Minorities: A South Asian Discourse , Eurasia Net, Dhaka, Juli, 2009, p. 11.
30 Lihat  Francesco  Capotorti, Study  on  the  Rights  of  Person  Belonging  to  Ethnic,  Religious  and Linguistic  Minorities ,  U.N.Doc.  E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1  (1979),  at  7;  Lihat  juga  Yousef  T. Jabareen, Toward  Participatory  Equality:  Protecting  Minority  Rights  Under  International  Law , Isr.L.Rev.Vol 41 No.3, 2008, hlm. 639-640.
31 Javaid Rehman, The Weaknesses in the International Protection of Minority Rights , Hague, Kluwer Law International, 2000, p. 297.
setara dan menjadi sasaran diskriminasi kolektif. 32 Minoritas tidak selalu terkait dengan  kuantitas  akan  tetapi  dari  sudut  pandang  yang  berbeda  misalkan  politis yang  disebut  dengan  minoritas  adalah  cenderung  kepada  realitas  politik  dan sosiologi. Javaid Rehman 33 menyatakan bahwa situasi minoritas lebih didasarkan pada  partisipasi  politik  dan  wilayah  sosial  dibandingkan  dengan  jumlah  anggota dalam  suatu  kelompok  tertentu,  karena  terkadang  suatu  kelompok  dianggap minoritas  bukan  karena  jumlahnya  akan  tetapi  karena  berada  di  luar  wilayah penguasa.
Secara  internasional  pengaturan  tentang  perlindungan  hak-hak  minoritas telah  dimulai  sejak  dibentuknya U.N.  Sub  Commission  on  Prevention  of Discrimination and Protection of Minorities pada tahun 1940, kemudian diatur pada Pasal 14 European Convention on The Protection of Human Rights and Fundamental Freedom pada tahun 1950. Pada tahun 1966, ICCPR mengatur secara jelas tentang hak-hak  minoritas  dalam  Pasal  27.  Pasal  27  dari  Kovenan  Internasional  tentang Hak Sipil dan Politik, yang berbunyi:
“Di Negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis,  agama  atau  bahasa,  orang-orang  yang  tergabung  dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati  budaya  mereka  sendiri,  untuk  menjalankan  dan mengamalkan  agama  mereka  sendiri,  atau  untuk  menggunakan bahasa mereka sendiri.”
Keberadaan ICCPR ini kemudian diperkuat dengan adanya Declaration on the  Rights  of  Persons  Belonging  to  National  or  Ethnic,  Religious  and  Linguistic Minorities ,  dimana  deklarasi  ini  secara  jelas  mengatur  tentang  hak-hak  kolektif dan  individu dari  kaum minoritas. 34 DUHAM  1948  sendiri  tidak  secara  langsung memiliki  pengaturan  tentang  minoritas.  Pada  tahun  2001,  Deklarasi  Durban 35
32 Louis Wirth dalam Minoritas di tengah Demokrasi dan Pluralitas (I): http://www.demosindonesia.org/laporan-utama/3751-minoritas-di-tengah-demokrasi-dan- pluralitas-i.html, (diakses 3 Juli 2013)
33 Javaid Rehman, dalam Borhan Udin Khan dan Muhammad Mahbubur Rahman, supra catatan no 29, hlm. 5
34 Yousef T. Jabareen, Supra no. 30, hlm 648.
35 The 2001 Durban Declaration and Programme of Action of the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance
mendukung  bahwa  kelompok  minoritas  yang  eksis,  atas  dasar  etnis,  budaya, bahasa  dan  agama  harus  dilindungi  dan  individu  yang  merupakan  bagian  dari kelompok  tersebut  harus  diperlakukan  sama  dan  menikmati  hak  asasi  serta kebebasan  dasar  mereka  tanpa  ada  diskriminasi. 36 Hal  ini  juga  sejalan  dengan Pasal  30 Convention on the  Rights  of  the  Child yang    mengkhususkan  pada  anak yang  termasuk  dalam  kelompok  minoritas  harus  mendapat  perlindungan  dalam menikmati budaya mereka, menjalankan ibadah berdasarkan agama yang mereka anut dan menggunakan bahasa ibu mereka.
Beberapa  instrumen  internasional  hak  asasi  manusia  mengacu  pada kelompok  kebangsaan, sukubangsa,  ras,  atau agama,  dan  beberapa  memasukkan hak  khusus  bagi  orang-orang  yang  termasuk  kelompok  minoritas.  Instrumen- instrumen ini meliputi: Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida (pasal II); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (pasal 2 dan 4); Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  (pasal  27);  Konvensi  Hak Anak  (pasal  30);  Konvensi  UNESCO tentang Anti  Diskriminasi  dalam Pendidikan (pasal  5);  Deklarasi  PBB  tentang  Hak  Orang-Orang  yang  termasuk  dalam Kebangsaan  atau  Sukubangsa,  Agama  dan  Bahasa  Minoritas;  dan  Deklarasi UNESCO tentang Ras dan Prasangka Ras (pasal 5), Convention  on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women 1979.
Instrumen  regional  yang  memuat  hak  khusus  bagi  kaum  minoritas meliputi:  Rancangan  Konvensi  bagi  Perlindungan  Minoritas  Nasional,  Piagam Eropa  tentang  Bahasa-Bahasa  Regional  atau  Minoritas  (Dewan  Eropa);  dan Dokumen  Pertemuan  Kopenhagen  tentang  Konperensi  mengenai  Dimensi Manusia dari Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa.
Satu-satunya  instrumen  PBB  yang  menyebutkan  hak  khusus  bagi  kaum minoritas  dalam  sebuah  dokumen  tersendiri  PBB  adalah  Deklarasi  tentang  Hak dari  Orang-orang  yang  termasuk  dalam  Bangsa  atau  Sukubangsa,  Agama,  dan Bahasa  Minoritas.  Majelis  Umum  18  Desember  1992  (Resolusi  Majelis  Umum 47/135)  Walaupun naskah Deklarasi ini menjamin keseimbangan antara hak dari
36 Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf, p. 13.
orang-orang  yang  termasuk  kaum  minoritas  untuk  memelihara  dan  memajukan identitas  dan  ciri-ciri  mereka  dengan  kewajiban-kewajiban  Negara,  namun Deklarasi  ini  juga  menjamin  secara  penuh  integritas  wilayah  dan  kemandirian politik  dari  suatu  bangsa  sepenuhnya.  Asas-asas  yang  terdapat  dalam  Deklarasi tersebut  berlaku  untuk  kelompok  minoritas  di  samping  hak  asasi  manusia  yang diakui secara universal yang dijamin dalam instrumen internasional lainnya.

## Aturan-Aturan  Hukum  Pidana  Yang  Memfasilitasi  Dan  Berpotensi Mendiskriminasi Kelompok Minoritas Atas Dasar Agama
Hak-hak  minoritas  di  Indonesia  mendapatkan  jaminan  penuh  melalui konstitusi  dalam  hal  ini  UUD  1945.  UUD  1945  membagi  perlindungan  terhadap kelompok  minoritas  dalam  dua  kategori  yaitu  hak  individu  dan  hak  kolektif. Perlindungan  hak-hak  kelompok  minoritas  dalam  kategori  perlindungan  hak individu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 E (1), Pasal 28 I (1); (2); (3) dan Pasal 28 D (1) ketiga pasal ini merupakan hak-hak negatif dimana negara dilarang untuk mencampuri kehidupan individu serta Pasal 28 H (2) yang merupakan hak- hak  positif,  yang  mewajibkan  negara  untuk  turut  serta  secara  aktif  dalam kehidupan individu dalam memenuhi hak mereka. 37
Akan tetapi, terkait tindak pidana, masih terdapat beberapa aturan pidana baik  dalam  KUHP,  di  luar  KUHP  maupun  dalam  RUU  HP  yang  memiliki  potensi mendiskriminasikan  kelompok  minoritas  atas  dasar  agama.  Aturan-aturan tersebut antara lain:

## 1. Tindak Pidana Penodaan Agama
Tindak pidana penodaan agama di atur dalam Pasal 156a KUHP. Ketentuan ini  mengatur  tentang  larangan  terhadap  seseorang  untuk  tidak  melakukan  di muka  umum  mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan  perbuatan  yang  pada pokoknya  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap  suatu agama  yang  dianut  di  Indonesia.  Asal  mula  ketentuan  Pasal  156a  adalah  UU  No 1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama,
37 Jeroen ten Voorde, Hukum Pidana dalam Masyarakat Pluralistik, artikel dalam Agustinus Pohan dkk (Ed), Hukum Pidana dalam Perspektif, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012, hlm. 11-12.
yang  kemudian  disisipkan  ke  dalam  KUHP. 38 Pasal  156a  ini  memiliki  potensi untuk  terjadinya  diskriminasi  terhadap  kelompok  agama  minoritas.  Potensi  ini dapat terlihat pada saat menafsiran pengertian “agama yang dianut di Indonesia.” Pemerintah  Indonesia  sampai  saat  ini,  yang  hanya  mengakui  6  (enam)  agama yaitu  Islam,  Protestan,  Katolik,  Hindu,  Budha,  Konghuchu  dan  1  (satu)  aliran kepercayaan.  Pemerintah  Indonesia  secara  resmi  awalnya  hanya  mengakui  5 agama  di  Indonesia  yakni  Islam,  Protestan,  Katolik,  Hindu  dan  Budha. 39 Namun kemudian  melalui  Keppres  RI  Nomor  6  tahun  2000  tentang  Pencabutan  Inpres Nomor 14 tahun 967 ditambah dengan Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.
Dampak  dari  agama  resmi  dan  tidak  resmi  ini  adalah  banyak  penganut agama  atau  aliran  kepercayaan  lain  yang  tidak  termasuk  ke  dalam  salah  satu agama resmi menurut Pemerintah tidak diakui sebagai agama/kepercayaan resmi. Penegasan  terhadap  agama  resmi/kepercayaan  resmu  dapat  dilihat  dari  adanya syarat pencantuman agama pada identitas administrasi warga Negara antara lain dalam KTP dan Paspor yang masih mengakui 6 (enam) agama dan 1 (satu) aliran kepercayaan tersebut. 40 Dampak dari ketentuan ini apabila dihubungkan dengan pasal  156a  KUHP  maka  dapat  digunakan  oleh  kelompok  mayoritas  untuk menuntut  pemeluk  agama/kepercayaan  di  luar  agama  resmi  yang  dianggap memiliki  konsep  berbeda  dari  konsep  agama  menurut  agama  resmi.  Sebagai contoh  kasus  JAI,  yang  dikategorikan  sebagai  penodaan  agama  dikarenakan dianggap  bertentangan  dengan  agama  Islam  yang  merupakan  agama  resmi  dan dianut oleh mayoritas warga Indonesia.
Upaya untuk mendekriminalisasi tindak pidana penodaan agama ini telah pernah  dilakukan  melalui  upaya judicial  review oleh  berbagai  Lembaga  Swadaya Masyarakat  yang  bergerak  di  bidang  kebebasan  beragama  dan  HAM 41 ,  terkait ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  1/PNPS/1965  tentang
38 Lihat Pasal 4 UU No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama
39 Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
40 Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017 atas permohonan gugatan judicial review Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan  perihal Penganut Kepercayaan.
41 Imparsial, Elsam, PBHI, Setara Institute dll.
Penodaan  Agama  dan  Pasal  156a  KUHP.  Akan  tetapi,  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  140/PUU-VII/2009  tanggal  19  April  2010,  menolak permohonan tersebut. Alasan penolakan Mahkamah Konstitusi antara lain, karena tujuan  dari  keberadaan  Undang-Undang  Penodaan  Agama  dibutuhkan  dalam rangka  upaya  pencegahan,  keberadaan  Undang-Undang  Penodaan  Agama  tidak mematikan  kemajemukan  agama  yang  ada  dan  tumbuh  di  Indonesia,  Karena setiap  agama  mendapatkan  jaminan  dan  perlindungan  yang  sama.  Alasan penolakan  lain  yang  diberikan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  adalah  disparitas putusan  pengadilan  bukan  merupakan  suatu  bentuk  diskriminasi  maupun inkonsistensi  dalam  penafsiran  suatu  teks,  melainkan  bagian  dari  kewenangan hakim  dalam  menilai  berat  ringannya  pelanggaran  menurut  kasusnya  masing- masing.  Alas  an  lain  yang  dikemukakan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  adalah  jika Undang-Undang  Penodaan  Agama  dicabut  akan  berpotensi  terjadi  kekacauan, keresahan,  perpecahan  dan  permusuhan  masyarakat  karena  adanya  kekosongan hukum. 42
Pada  RUUHP  ketentuan  tentang  Pasal  156  a  KUHP  masih  diatur  dan terdapat  dalam  Pasal  348  dan  Pasal  349  RUUHP  tentang  larangan  bagi  setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap agama di Indonesia, termasuk  dengan  cara-cara  menyiarkan,  mempertunjukkan  atau  menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum.

## 2. Tindak Pidana Genosida
Undang-Undang  Pengadilan  HAM  Indonesia  mengatur  tentang  Kejahatan Genosida  yang  pada  dasarnya  merupakan  adopsi  dari  Konvensi  Genosida  tahun 1948 43 dan  Statuta  Roma  1998. 44 Ketentuan  tentang  genosida  dalam  UU
42 Rumadi, Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek “Jalan Tengah” Mahkamah Konstitusi RI , 247, Indo-Islamika, Vol , Nomor 2, 2012/1433, hlm. 247.
43 Konvensi Genosida tahun 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman bagi kejahatan genosida, menjelaskan  bahwa  genosida  adalah  “tindakan  yang  dilakukan  untuk  menghancurkan  seluruh atau  sebagian  kelompok  bangsa,  etnis,  ras  dan  agama”.  Tindakan  itu  mencakup  antara  lain pembunuhan;  mengakibatkan  penderitaan  serius  terhadap  jiwa  dan  mental;  sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk melakukan kemusnahan secara fisik baik
Pengadilan  HAM  didefinisikan  sebagai  “setiap  perbuatan  yang  dilakukan  dengan maksud  untuk  menghancurkan  atau  memusnahkan  seluruh  atau  sebagian kelompok,  bangsa,  ras,  kelompok  etnis,  kelompok  agama.” Pada  dasarnya ketentuan  tentang  genosida  ini  tidak  terlihat  seperti  mendiskriminasikan kelompok  minoritas  atas  dasar  agama,  melainkan  untuk  melindungi  kelompok agama  dari  tindakan  penghacuran  dan  pemusnahan.  Akan  tetapi  apabila ketentuan  Pasal  7a  tersebut  akan  diterapkan  dalam  hukum  pidana  Indonesia berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak kelompok minoritas atas dasar agama. “kelompok agama” merupakan peristilahan yang diterjemahkan dari pengertian “religious group” yang terdapat dalam Konvensi Genosida dan Statuta Roma  1998.  Pengertian religious  group dapat  dilihat  antara  lain  dalam  putusan Kayishema  dan  Ruzindana, 45 yang  didefinisikan  sebagai  semua  kelompok  yang menjalankan  tata  cara  beribadah  yang  sama,  bahkan  kelompok  yang  memiliki kesamaan kepercayaan. Putusan Akayeshu menafsirkan “religious group” sebagai suatu  kelompok  yang  anggotanya  memiliki  agama,  kaum serta  bentuk  pemujaan yang sama.
Adanya pengakuan agama resmi dan tidak resmi dalam hukum Indonesia akan menimbulkan suatu polemik terhadap penerapan tindak pidana genosida di Indonesia.  “Kelompok  agama”  sebagai  kelompok  yang  dilindungi  berdasarkan ketentuan Pasal 6 Statuta Roma 1998 akan ditafsirkan berbeda jika ditinjau dalam system hukum  pidana  Indonesia.  Penafsiran  “kelompok  agama”  akan  ditafsirkan terbatas  pada  kelompok  agama  resmi,  sehingga  penganut  agama  lain  dil  luar keenam  agama  resmi  tersebut  tidak  akan  mendapatkan  perlindungan  dari tindakan-tindakan yang tergolong sebagai genosida. Berbagai tindakan/kejahatan yang  dapat  digolongkan  sebagai  tindak-tindakan  genosida  terhadap  kelompok
sebagian  maupun  seluruhnya.  Konvensi  ini  tidak  hanya  melarang  segala  bentuk  perbuatan kejahatan  genosida,  namun  juga  melarang  segala  bentuk  tindakan  yang  “mengarahkan  dan menghasut publik untuk melakukan genosida”.
44 Pasal  6  Statuta  Roma  1998  mendefinisikan  genosida  sebagai  “ any  of  the  following  acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such..”
45 Human Rights Watch, Genosida, Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Saripati Kasus-Kasus Pelanggaran Ham Berat dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda , Jilid I, Elsam, Jakarta, 2007, hlm 23
agama  tertentu  seperti  Ahmadiyah,  Syiah  atau  Sunda  Wiwitan  tidak  akan mendapatkan  jaminan  perlindungan  berdasarkan  Undang-Undang  Pengadilan HAM  Nomor  26  tahun  2000  karena  tidak  diakui  sebagai  agama  berdasarkan hukum  Indonesia.  Sehingga  pelaku  kejahatan  hanya  mungkin  dituntut  atau dijatuhi pidana berdasarkan aturan tindak pidana biasa, seperti pembunuhan atau penganiayaan berdasarkan KUHPidana.
Pengaturan  tentang  tindak  pidana  genosida  ini  dalam  RUUHP  terdapat dalam  Bab  IX  tentang  Tindak  Pidana  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia  yang  Berat, Pasal 400. 46 Definisi tindak pidana genosida yang terdapat dalam RUUHP masih sama  dengan  definisi  yang  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  8  Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut.
Pembaharuan  KUHP  ternyata  masih  berpotensi  melanggar  hak-hak minoritas  atas  dasar  agama,  sepanjang  ketentuan  yang  membedakan  antara agama resmi dan non-resmi belum diperbaiki sehingga setiap agama di Indonesia mendapatkan kedudukan yang setara.  Sebagai contoh penerapan ketentuan zinah yang  sangat  luas  akan  sangat  riskan  dan  berpotensi  menimbulkan  kesewenang- wenangan dikarenakan sistem administrasi kependudukan Indonesia yang belum baik  khususnya  terhadap  pencatatan  pernikahan.    Perluasan  definisi  zina  dalam RUUHP diatur dalam Pasal 484 ayat (e) RUUHP dimana zina dapat terjadi apabila laki-laki  dan  perempuan  yang  masing-masing  tidak  terikat  dalam  perkawinan yang  sah  melakukan  persetubuhan.  Pasal  484  ayat  (e)  RUUHP  memperluas ketentuan  Pasal  284  KUHP  yang  mendefinisikan  zina  sebagai  perbuatan persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.
Yang  menjadi  permasalahan  dari  ketentuan  ini  adalah tentang  penafsiran perkawinan yang sah, yang dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas  atas  dasar  agama.  Pengertian  perkawinan  dalam  hukum  Indonesia dapat  ditemukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  yaitu  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita
46 Pasal 400 RUUHP draft 2015.
sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Akan  tetapi  tidak semua  perkawinan  adalah  sah  dimata  hukum  positif.  Keabsahan  perkawinan harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  ketentuan  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974. 47 Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang Perkawinan, perkawinan baru dianggap sah apabila pelaksanaannya telah sesuai dengan  ajaran  agama  yang  dianut  para  pihak  yang  melangsungkan  perkawinan. Permasalahan  yang  timbul  dari  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan dan  nantinya  berdampak  dengan  penerapan  pasal  zina  adalah,  pengertian perkawinan  yang  sah.  Perkawinan  sah  tidak  cukup  hanya  sah  menurut  agama masing-masing mempelai. Untuk dikategorikan sebagai perkawinan yang sah dan dapat  dibuktikan  perkawinan  tersebut  harus  dicatatkan.  Untuk  dapat  dicatatkan dalam  administrasi  kependudukan  maka  berlaku  persyaratan-persyaratan  yang harus dipenuhi. Keberadaan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan sejauh ini hanya mengakomodir pencatatan perkawinan jika perkawinan tersebut dilakukan dalam satu  agama,  karena  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  mengatur  tentang perkawinan  beda  agama.  Meskipun  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang Administrasi Kependudukan telah mengakui keberadaan penghayat kepercayaan sehingga  memungkinkan  perkawinan  mereka  dicatatkan  akan  tetapi  belum menjangkau kelompok-kelompok agama yang tidak termasuk ke dalam kelompok agama  resmi  yang  diakui  dalam  hukum  Indonesia.  Sehingga  dampak  yang ditimbulkan  dari  ketentuan  ini  adalah  meskipun  telah  menikah  secara  resmi menurut agama masing-masing, akan tetapi belum dicatatkan dan disahkan oleh Negara maka secara formil belum dinyatakan sebagai perkawinan yang sah.
Keberadaan pasal zina yang memperluas ketentuan tentang zina termasuk tanpa  ikatan  perkawinan  dapat  digunakan  untuk  menjerat  pasangan  suami  istri yang  telah  menikah  akan  tetapi  belum  mendapatkan  pengakuan  secara  formal oleh  Negara.  Sehingga  pasal  484  RUUHP  dapat  juga  diterapkan  terhadap pernikahan  siri  maupun  terhadap  kelompok-kelompok  minoritas  atas  dasar
47 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu
agama  yang  tidak  dapat  mencatatkan  pernikahannya  dikarenakan  tidak  diakui sebagai salah satu agama resmi dalam hukum pidana Indonesia.
Penafsiran  ketentuan  tindak  pidana  penodaan  agama,  genosida  maupun zina sangat dipengaruhi oleh ketentuan lain diluar Undang-Undang pidana seperti, Undang-Undang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang Perkawinan.  Meskipun  kriminalisasi  perbuatan  tersebut  di  atas  bertujuan  untuk melindungi  kepentingan  warga  Negara,  akan  tetapi  tanpa  disertai  aturan pendukung  yang  sejalan,  berpotensi  memfasilitasi  dan  mengakibatkan diskriminasi  terhadap  kelompok  tertentu  khususnya  kelompok  minoritas  atas dasar agama.
Hubungan Antara “ Equality Before The Law ” Dan Hak-Hak Minoritas Dalam Pelaksanaan Asas Legalitas
Pada  kehidupan  negara  yang  demokrasi  dan  mengedepankan  hukum ketiga aspek di atas yaitu asas legalitas, equality before the law dan perlindungan hak-hak minoritas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan rule  of  law. Dalam  kehidupan  demokrasi  yang  ideal  dapat  dilihat  dengan diterapkannya  persamaan  dimuka  hukum  dan  perlindungan  yang  sama    melalui hukum  dengan  adanya  pelarangan  praktik  diskriminasi  dan  perlindungan kelompok  minoritas. 48 Keberadaan  ketiga  asas  ini  harus  terimplementasi  secara baik  dalam  praktik  kenegaraan  baik  dalam  lingkup  legislatif,  administratif, yudikatif dalam kerangka pemenuhan dan perlindungan HAM. 49 Hubungan antara asas  legalitas  dalam  konteks  perundang-undangan  yang  tertulis  sebagai  sumber hukum  utama  dalam  proses  perlindungan  dan  penegakan  hukum  tidak  dapat dilepaskan  dari  keberadaan  asas  “ equality before  the  law ”  dan  perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak- hak  dasar  tanpa  ada  perbedaan  merupakan  aturan  dasar  dalam  hukum  HAM internasional. 50
48 Id, hlm. 46.
49 Id, hlm. 49.
50 Javaid Rehman, supra no 31 , hlm. 269.
Peranan  asas  legalitas  sangat  penting  dalam  memberian  perlindungan terhadap  hak-hak  minoritas  dikarenakan  melalui  undang-undang  dapat  dilihat apakah  pemerintah  memberikan  jaminan  persamaan  dimuka  hukum  dan perlindungan  hak-hak  minoritas.  Peranan  pembuat  undang-undang  dan pengadilan  sangat  penting  karena  berdasaran  teori  konstitusi 51 suatu  perbuatan dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  harus  dibuat  dan  disahkan  oleh pembuat  undang-undang/legislatif  dan  dijalankan  oleh  eksekutif  dan  yudikatif. Hal  ini  sejalan  dengan  konsep  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  yang dapat  berlaku  efektif  apabila  hak  asasi  manusia  terlindungi,  untuk  terwujudnya good  governance 52 suatu  pemerintahan  diantaranya  harus  menerapkan  asas legalitas dan rule of law¸ tidak melakukan praktik diskriminasi serta menerapkan hukum administrasi yang baik. Dalam konteks hukum adminstrasi yang baik tentu persamaan  di  muka  hukum  menjadi  hal  yang  tidak  terelakkan  dimana  setiap warga  negara  harus  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  suatu  proses hukum. 53
Perlindungan  hak  minoritas  dalam  konteks  asas  legalitas  adalah  dalam suatu  aturan  hukum  (pidana)  yang  harus  diterapkan  secara  sama  ( equal )  tanpa bersifat  diskriminasi  terhadap  suatu  kelompok  khususnya  kelompok  minoritas. Sehingga  dengan  adanya  perlindungan  ini  merupakan  salah  satu  upaya  bagi terwujudnya  penegakan  hak  asasi  manusia. 54 Dalam  hubungannya  dengan  asas persamaan  di  muka  hukum  dan  perlindungan  hak-hak  minoritas,  maka pemerintah  dalam  merumuskan  suatu  kebijakan/aturan/tindak  pidana  harus melihat  apakah  subjek  yang  diatur  akan  menimbulkan  diskriminasi  kepada seseorang  atau  sekelompok  orang  atau  ada  pihak-pihak  yang  menjadi  tidak terlindungi hak-haknya dalam hal ini kelompok minoritas.
Yang  dimaksud  dengan  hukum  dalam  KUHP  dihubungkan  dengan  asas legalitas  adalah  undang-undang.  Undang-undang  yang  dimaksud  dalam  hal  ini adalah undang-undang yang dihasilkan dan dibuat oleh pemerintah pusat bukan
51 Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law, Fourth Edition, Oxford, 2003, p. 59.
52 Jonathan Cooper, supra catatan no.15, hlm. 30-31
53 Id, hlm. 31.
54 Helen O Nions, Minority Rights Protection in International Law, A s hgate, USA, 2007 , hlm. 67.
yang  dibentuk  oleh  pemerintah  daerah. 55 Pada  proses  pembentukan  hukum negara memiliki keterikatan dengan norma-norma yang berlaku dalam hak asasi manusia  yaitu  untuk  menghormati,  melindungi  dan  memenuhi  hak  asasi  warga negaranya,  sehingga  dalam  perundang-undangan  yang  dibuat  harus mencerminkan  ketiga  hal  tersebut  meskipun  dimungkinkan  adanya  pembatasan tetapi pembatasan tersebut harus bersifat proporsional dan sesuai dengan tujuan yang sah tanpa mengurangi inti dari hak yang dilindungi. 56
Pengaturan suatu ketentuan undang-undang tidak hanya sebatas membuat definisi atas perbuatan yang dilarang, akan tetapi harus juga mencakup kejelasan atas  hal-hal  lain  yang  akan  mengalami  dampak  apabila  ketentuan  tersebut diterapkan.  Keadaan  masyarakat  Indonesia  yang  plural,  antara  lain  dalam perspektif  agama,  dimana  terdapat  agama  yang  resmi  dan  tidak  resmi  akan menyebabkan ketimpangan perlakuan oleh negara khususnya terhadap kelompok agama minoritas.

## Penutup
Perlindungan  hukum  kelompok  minoritas  atas  dasar  agama  merupakan perwujudan dari asas persamaana di muka hukum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan rule of law. Berdasarkan asas legalitas suatu perbuatan yang dianggap tercela atau merugikan masyarakat harus diatur melalui undang-undang yang disertai dengan sanksi pidana. Pengaturan suatu perbuatan tersebut tidak dapat hanya melindungi suatu kelompok tertentu saja, akan tetapi harus  berlaku  setara  bagi  semua  orang  atau  tanpa  berpotensi  menimbulkan diskriminasi  terhadap  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  dalam  hal  ini kelompok minoritas atas dasar agama. Sampai saat ini masih terdapat ketentuan pidana  yang  dalam  penerapannya  dapat  menimbulkan  diskriminasi  terhadap kelompok  agama  minoritas  yaitu  tindak  pidana  penodaan  agama,  tindak  pidana genosida, termasuk tindak pidana zina yang mengalami perluasan definisi dalam RUUHP.
55 Id, hlm. 13.
56 Zainal Abidin, Perlindungan HAM di Indonesia,   disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Panitia Ranham Prov Sumatera Barat, Padang, 13 Juni 2013, hlm. 7
Pada  dasarnya  tindak  pidana  tersebut  di  atas  tidak  terlihat mendiskriminasikan  kelompok  agama  minoritas  secara  langsung.  Akan  tetapi, diskriminasi tersebut diakibatkan oleh aturan hukum lain di luar undang-undang pidana dalam hal menafsirkan unsur “agama yang dianut di Indonesia”, “kelompok agama” serta penafsiran unsur “perkawinan yang sah”.
Sehingga,  meskipun  ketentuan  hukum  pidana  yang  ada  telah  berupaya untuk  bersifat  non-diskriminatif  apabila  tidak  disertai  aturan-aturan  pendukung lainnya yang juga bersifat non-diskriminatif. Inkonsistensi dan inkoherensi antara tujuan pemidanaan dan aturan-aturan lain di luar hukum pidana dapat berpotensi mendiskriminasikan kelompok minoritas atas dasar agama.

## Daftar Pustaka
Buku: Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law, Fourth Edition, Oxford, 2003 Antonio  Cassese, International  Criminal  Law, Second  Edition,  Oxford  University Press, New York, 2008.
Borhan Udin Khan dan Muhammad Mahbubur Rahman, Protection of Minorities: A South Asian Discourse , Eurasia Net, Dhaka, Juli, 2009
Helen O Nions, Minority Rights Protection in International Law, A s hgate, USA, 2007 Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undangundang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Indonesia,  Penerbit  PT  Gramedia  Jakarta, 2003
Javaid Rehman, The Weaknesses in the International Protection of Minority Rights , Hague, Kluwer Law International, 2000 Javaid  Rehman, International  Human  Rights  Law:  A  Practical  Approach ,  Pearson Education Limited, London, 2003
Jeroen  ten  Voorde,  Hukum  Pidana  dalam  Masyarakat  Pluralistik,  artikel  dalam Agustinus  Pohan  dkk  (Ed), Hukum  Pidana  dalam  Perspektif ,  Pustaka Larasan, Jakarta, 2012
Jonathan Cooper , A Manual: Countering Terrorism, Protecting Human Rights ,OSCE Office  for  Democratic  Institution  and  Human  Rights  (ODIHR),  Warsawa, Poland, 2007
Machteld Boot, Nullum Crimen Sine Lege and The Subject Matter Jurisdiction on the International  Criminal  Court:  Genocide,  Crimes  Againts  Humanity,  War Crimes , Intersentia, Antwerpen, 2002
Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime , Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2003
P  A  F  Lamintang,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia,  Sinar  Baru,  Bandung, 1984.
Phillipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di indonesia, Sebuah Studi tentang  Prinsip-prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  Dalam Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
Schaffmeister,  N  Keijzer  dan  E.PH.Sutorius,  Hukum  Pidana,  Liberty,  Yogyakarta, 2003.
Soetandijo  Wignjosoebroto,  Sejarah  Hukum,  Gajah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 1994 Steven  Wheatly, Democracies,  Minorities  and  International  Law ,  Cambridge University Press, New York
Sunarmi,  Membangun  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia, e-USU  Repository  ,
Universitas Sumatera Utara
Artikel dalam Jurnal, Pelatihan, Penelitian: Francesco Capotorti, Study on the Rights of Person Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, U.N.Doc. E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 (1979) Human  Rights  Watch,  Genosida ,  Kejahatan  Perang  dan  Kejahatan  terhadap Kemanusiaan,  Saripati  Kasus-Kasus  Pelanggaran  Ham  Berat  dalam Pengadilan  Pidana  Internasional  untuk  Rwanda,  Jilid  I,  Elsam,  Jakarta, 2007.
Rumadi,  Kebebasan  dan  Penodaan  Agama:  Menimbang  Proyek  “Jalan  Tengah” Mahkamah Konstitusi RI , 247, Indo-Islamika, Vol , Nomor 2, 2012/1433.
Yousef  T.  Jabareen, Toward  Participatory  Equality:  Protecting  Minority  Rights Under International Law , Isr.L.Rev.Vol 41 No.3, 2008 Zainal Abidin, Perlindungan HAM di Indonesia, disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Panitia Ranham Prov Sumatera Barat, Padang, 13 Juni 2013
Internet: http://sp2010.bps.go.id/ http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_kuhp.pdf https://nasional.kompas.com/read/2017/05/24/16354351/setara.institute.kasu s.penodaan.agama.menguat.pasca.reformasi http://setara-institute.org/kebebasan-individu-paling-banyak-dilanggar/ Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf Jan Remmelink dalam Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP 2005, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1, http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/200509_RKUHP_PP1_Asas- Legalitas.pdf
Louis Wirth dalam Minoritas di tengah Demokrasi dan Pluralitas (I): http://www.demosindonesia.org/laporan-utama/3751-minoritas-di- tengah-demokrasi-dan-pluralitas-i.html
Perundang-Undangan: UN Charter Universal Declaration of Human Rights 1948 The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948 International Covenant on Civil and Political Rights 1966 Rome Statute 1998
European  Convention  for  the  Protection  of  Human  Rights  and  Fundamental Freedom.
The 2001 Durban Declaration and Programme of Action of the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana UU No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017 RKUHP draft 2015