## I S L A M I K A

## Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Jurnal           Islamika is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
p-ISSN : 2656-5382 e-ISSN : 2656-0224
Terindeks : SINTA 5, Crossref, Garuda, Moraref, Google Scholar, dan lain-lain.
https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2787

## PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH PADA AHLI WARIS NON-MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
Herlina Nur Afida UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta afidaherlina@gmail.com

## Abstract
Arresting  heirs  is  crucial  because  the  relationship  between  humans  who  have  died  requires management from their families through inheritance or wills. In Indonesia there has been a dynamic of progress related to the issue of non-Muslim inheritance. Through progressive law it can be seen that statutory  regulations  have  limitations,  so  that  the  need  for  human  participation  in  progressive  law. The legal vacuum in Indonesia regarding the inheritance of different religions requires judges as state officials to innovate in order to adapt to the times with the complexities of Indonesian society. This paper aims to analyze the correlation of progressive law in presenting obligatory wills to non-Muslim heirs. This research is a library  research with a normative approach.  From the results of the  study found  the  implementation  of  several  progressive  legal  concepts that  are  aligned  with  the  granting  of obligatory wills for non-Muslim heirs. The expansion of obligatory will arrangements in Indonesia can be seen from the MUI Fatwa regarding heirs of different religions or non-Muslims and variations in the results of the Supreme Court's decision regarding the arrangement of obligatory wills. The renewal of the rules regarding the obligatory will is a form of implementation of progressive legal values. The Supreme Court in carrying out its decision regarding the application of the obligatory will is guided by justice  and  humanity  which  is in  line  with  the  nature  of  progressive  law  which  has  the  mission  of guiding people towards prosperity and happiness.
Keywords : Progressive Law, Mandatory Will, Non-Muslim Heirs
Abstrak: Penentuan ahli  waris merupakan hal  krusial dikarenakan hubungan antara manusia  yang telah meninggal dunia memerlukan kepengurusan dari keluarganya melalui waris maupun wasiat. Di Indonesia  telah  terjadi  dinamika  kemajuan  terkait  isu  kewarisan  non-muslim.  Melalui  hukum progresif  dapat  disadari  bahwa  perundang-undangan  memiliki  keterbatasan,  sehingga  perlunya peran  serta  manusia  dalam  progresivitas  hukum.  Kekosongan  hukum  di  Indonesia  mengenai kewarisan  beda  agama  menuntut  hakim  sebagai  aparat  negara  melakukan  inovasi  agar  dapat menyesuaikan  perkembangan  zaman  dengan  kompleksitas  masyarakat  Indonesia.  Tulisan  ini bertujuan untuk menganalisis korelasi hukum progresif dalam  pemberian wasiat wajibah pada ahli waris  non-muslim.  Penelitian  ini  merupakan  library  research  dengan  pendekatan  normatif.  Dari hasil  penelitian  ditemukan  implementasi  beberapa  konsep  hukum  progresif  yang  selaras  pada pemberian  wasiat  wajibah  ahli  waris  non-muslim.  Pertumbuhan  pengaturan  wasiat  wajibah  di Indonesia bisa dilihat dari Fatwa MUI tentang ahli waris beda agama atau non-muslim dan variasi hasil putusan Mahkamah Agung mengenai pengaturan wasiat wajibah. Adanya pembaharuan aturan
mengenai  wasiat  wajibah  merupakan  bentuk  implementasi  dari  nilai-nilai  hukum  progresif. Mahkamah  Agung  dalam  menjalankan  putusannya  mengenai  pengaplikasian  wasiat  wajibah berpedoman  pada  keadilan  dan  kemanusiaan  yang  selaras  dengan  sifat  hukum  progresif  yang memiliki misi membimbing manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.
Kata Kunci : Hukum Progresif, Wasiat Wajibah, Ahli Waris Non-Muslim

## PENDAHULUAN
Era  globalisasi  memberikan  dampak  besar  yang  tidak  bisa  dihindari  merupakan  efek perkembangan iptek. Dunia terasa menyusut karena jarak yang menjadi sempit serta segala sesuatu  menjadi  lebih  dekat.  Hal  ini  bermaksud  dengan  meningkatnya  kemudahan  untuk berinteraksi  dengan  orang  lain.  Perkara  hubungan  antara  manusia  merupakan  suatu  hal yang penting karena menyangkut kehidupan sehari-hari manusia bahkan apabila telah tiada. Ada dua hal yang ditinggalkan orang yang mati, yaitu pewaris dan harta warisan (Setiawan, 2017).  Metode  waris  Islam  mensyaratkan  tiga  ha  untuk  dipenuhi  menjadi  ahli  waris, terdapat  dalam  Pasal  171  huruf  C  KHI  bahwa  ahli  waris  yaitu  ketika  adanya  yang  mati memiliki  ikatan  darah  atau  pernikahn  dengan  pewaris,  agamanya  Islam  dan  tidak terbengkalai  ketentuan  menjadi  ahli  waris.  Ketika  pewaris  tidak  muslim,  maka  hak memberikan  warisan  tidak  ada.Penentuan  ahli  waris  merupakan  hal  krusial  dikarenakan hubungan  antara  manusia  yang  telah  meninggal  dunia  memerlukan  kepengurusan  dari keluarganya melalui waris maupun wasiat (Raharjo & Putri, 2019).
Dewasa ini di Indonesia terjadi dinamika kemajuan terkait isu kewarisan non-muslim. Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  sudah  membentuk  inovasi  terhadap  kewarisan berlainan agama yang memberikan prospek terhadap pihak non-muslim untuk memperoleh jatah dari  warisan dari muslim. Adanya celah seperti itu bukan berbentuk pada kewarisan murni, melainkan metode wasiat wajibah (Arif, 2017). Dalam KHI wasiat wajibah mulanya diperkenankan  kepada  pihak  yang  ikut  serta  pada  pengangkatan  anak    mengenai  harta peninggalan. Aktualisasi  wasiat wajibah tersebut sudah juga dipakai oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait  pemberian warisan pada ahli waris non muslim.
Pembaharuan  tersebut  bermula  pada  kekosongan  hukum  mengenai  kewarisan  beda agama.  Melalui  hukum  progresif  kita  dapat  menyadari  bahwa  peraturan  perundang- undangan  memiliki  keterbatasan,  sehingga  perlunya  peran  serta  manusia  dalam progresivitas  hukum  (Siroj,  2021).  Hukum  progresif  tidak  sekedar  lahir  dari  peraturan
perundang-undangan yang sudah dianggap selesai, namun memerlukan inovasi hukum agar dapat  menyesuaikan  perkembangan  zaman.  Hukum  harus  memiliki  keseimbangan  antara teks peraturan dan sosial agar selalu melahirkan keadilan dalam masyarakat. Gagasan hukum progresif memberikan peluang untuk keluar dari dogmatis hukum (Siroj, 2021).
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  mengkaji  tentang  wasiat  wajibah.  Literatur penelitian  itu  bisa  dikelompokkan  dalam  dua  bagian.  Pertama  yaitu  tulisan  dengan  kajian wasiat  wajibah  terhadap  anak  angkat.  Tulisan  yang  termasuk  dalam  kelompok  pertama adalah:  Pengaturan  Wasiat  Wajibah  Terhadap  Anak  Angkat  Menurut  Hukum  Islam (Kurniawan Akbar, 2019). Disparitas Putusan Peradilan Agama Terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat (Qosim et al., 2022), Penerapan Wasiat Wajibah (Jarchosi, 2020), Aktualisasi Wasiat Wajibah Menurut KHI Dalam Praktek PA Sambas (Ramadhani et al., 2019).
Kelompok  kedua  adalah  tulisan  yang  mengkaji  wasiat  wajibah  bagi  ahli  waris  beda agama.  Tulisan  yang  termasuk  pada  kelompok  kedua  diantaranya  sebagai  berikut:  Wasiat Wajibah  Bagi  Ahli  Waris  Beda  Agama  (Analisis  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor:  368K/AG1995)  (Mutmainah  &  Sabir,  2019),  Pemberian  Harta  Waris  Kepada Anak  Kandung  Non  Muslim  Melalui  Wasiat  Wajibah  (Apriyudi,  2018),  Wasiat  Wajibah Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam:  Analisis  Maqasid  Asy-Syari’ah  Jasser  Auda (Ahmad,  2018),  Analisis  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  368  K/Ag/1995 Tentang  Hak  Menerima  Wasiat  Wajibah  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Mutmainah  & Sabir, 2019), Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum  Wasiat  Wajibah  Dalam  Pasal  209  KHI  Di  Indonesia  Dan  Perkembangannya) (Nofitasari,  2021).  Tulisan  ini  termasuk  dalam  kategori  kelompok  kedua  yang  mengkaji mengenai  wasiat  wajibah  non  muslim  dengan  pisau  analisis  yang  berbeda  yaitu  dari perspektif hukum progresif, sehingga tulisan ini mengisi kekosongsn penelitian sebelmunya.

## METODE
Metode penelitian ini menggunakan library research dengan pendekatan normatif. Penelitian kepustakaan  merupakan  metode  yang  berhubungan  dengan  teknik  mengumpulkan  data yang  bersumber  dari  pustaka,  membaca,  menulis,  dan  mengumpulkann  hasil  penelitian (Mestika,  2008).  Penelitian  hukum  normatif  yang  mengkaji  hukum  tertulis  dari  berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, kekuatan mengikat suatu Undang- Undang. Tinjauan hukum dalam penelitian ini untuk mengungkapkan peraturan mengenai
pemberian wasiat wajibah ahli waris non-muslim (Purwati, 2020). Fokus penelitian ini akan membahas  mengenai  analisis  pertimbangan  hukum  dan  analisis  hukum  progresif  dalam pemberian wasiat wajibah pada ahli waris non-muslim. Sistematika tulisan ini dimulai dari abstrak,  latar  belakang,  hasil  dan  pembahasan,  kesimpulan  dan  daftar  pustaka.  Hasil penelitian  akan  memaparkan  konsep  hukum  progresif  dan  konsep  wasiat  wajibah. Kemudian terdapat dua pembahasan yang akan menjawab fokus masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## 1. Konsep Hukum Progresif
Hukum  adalah  pernyataan  jiwa  bangsa  yang  merupakan  cerminan  dari  kebudayaan suatu bangsa. Hukum tidak dibentuk oleh manusia, namun tumbuh dan berproses dengan sendirinya dalam jiwa suatu bangsa yang kemudian diposisikan sebagai kontrol perilaku dan peraturan (Endrawati, 2018). Oleh karenanya kuat lemahnya suatu hukum tergantung pada kekuatan  masyarakatnya.  Terbentuknya  regulasi  dari  suatu  metode  hukum  positif  dan karakter  manusia  akan  memobilisasi  tata  aturan  yang  sudah  ada  maupun  masih direncanakan (Endrawati, 2018).
Hukum  progresif  bermula  pada  presumsi  dasar  yang  merupakan  konstruksi  yang bertujuan  terhadap  entitas  yang  general,  yaitu  untuk  martabat  manusia,  kesenangan, kemakmuran  dan  kesucian  manusia  dan  mengantarkan  kehidupan  yang  adil  (Endrawati, 2018).  Satjipto  Rahardjo  mempopulerkan  konsep  hukum  progresif  supaya  menguatkan filosofi hukum  adalah  bukan  manusia  untuk  hukum,  tapi  hukum  untuk  manusia.  Hukum sebagai  pengayom  masyarakat,  bukan  sebaliknya.  Kapasitas  hukum  dilihat  dari kesanggupanya  dalam  mewujudkan  nilai  manfaat  hukum  yaitu  untuk  mengabdi  kepada masyarakat  (Natalis  &  Hakim,  2021).  Hukum  progresif  mempunyai harga  yang  tidak  bisa terbeli  dalam  antusiasme  formal  peraturan-peraturan  semata,  akan  tetapi  mampu mengobarkan  semanagat  kemanusiaan (spirit  of  humanity). Sehingga  hukum  progresif mempunyai  hakikat  untuk  melahirkan  kemaslahatan  substantif  setiap  manusia  (Winata  & Pujiati, 2019).
Pendekatan  hukum  progresif  adalah  pendekatan  hukum  didomiasi  untuk  kebutuhan manusia.  Dalam  hali  ini  hukum  dibagi    pada  dua  makna,  hukum  bersifat  obyektif  dan
subyektif.  Hukum  obyektif  adalah  regulasi  yang  mengatur  intraksi  antar  manusia  dalam bermasayarakat.  Adapun  hukum  subyektif  adalah  hak  atau  wewenang  seseorang berdasarkan  hukum  obyektif  (Endrawati,  2018).  Progresif  dimaknakan  sebagai revolusioner, yang mengarah kepada pembaharuan situasi saat ini (KBBI Daring, n.d.). Dari dua istilah tersebut bisa dimaknakan, hukum progresif adalah regulasi yang mengatur ikatan antar  masyarakat  yang  diproyeksi  oleh  regulator  yang  berwenang  baik  itu  seseorang  atau sekelompok dengan dasar menuju kemajuan.
Hukum  progresif  adalah  tanggapan  hukum  atas  berkembangnya  masyarakat  secara dinamis.  Konsep  hukum  progresif  tersebut  lebih  memandang  unsur  perilaku  manusia daripada  konteks  aturan  hukum.  Hukum  progresif  melihat  perubahan  peraturan  dari  dua segi  sudut  pandang,  yaitu  segi  substansi  dan  segi  perilaku  aparat  penegak  hukum  (APH). Meninjau  dari  segi  substansi,  perubahan  suatu  perundang-undangan  untuk  menyesuaikan aspirasi  masyarakat.  Hal  tersebut  merupakan  progresivitas  untuk  mewujudkan  tata  cara berhukum  yang  ideal.  Dari  segi  perilaku  APH  perancang  produk  perundang-undangan menjadikan  peringatan  dan  pengingat  terhadap  cara  penyusunan  perundang-undangan supaya  lebih  aspiratif  pada  subyek  dan  obyek  pembuat  peraturan  perundang-undangan (Natalis & Hakim, 2021).
Dua dimensi hukum progresif, yaitu faktor manusia dan akademisi. Pertama, komponen manusia atau penegak hukum ketika menegakkan hukum progresif setidaknya mempunyai tujuan dan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar tegaknya hukum progresif. Kedua, urgensi dikalangan akademisi agar berani membebaskan diri dari doktrin legalitas positivistis yang dianggap tidak dapat menyelesaikan problem hukum yang kronis.
Perkembangan hukum progresif didasarkan pada beberapa alasan diantaranya, pertama, merupakan efek dari majunya ilmu hukum; kedua, terkontaminasinya ilmu hukum dengan ilmu yang lain, ketiga, perlunya pembaharuan strategi agar pengungkapan realitas dan makna hukum dapat dipahami lebih sederhana (Winata & Pujiati, 2019).
Dengan  menggunakan  pendekatan  hukum  progresif  upaya  mengoptimalkan  kualitas hukum dalam peneylasaian perkara yang  ada. Hukum progresif tidak memandang hukum secara tektua namun secara kontekstual. Oleh sebab itu hukum progresif mampu memberi kekuatan untuk menelaah evektifitas hukum pada masayarakat, upaya pengontrolan sosial, upaya memperbaiki masyarakat, dan upaya menata hubungan sosial agar terciptanya situasi sosoal yang diinginkan (Sukananda, 2018).
Sepuluh butir kata kunci karakteristik hukum progresif dirintis oleh Satjipto Rahardjo, yaitu (Sukananda, 2018):
a. Hukum progresif bagi manusia, bukan manusia untuk hukum. Manusia diutus ke bumi menjadi  pemimpin  sehingga  berhak  membangun  kehidupan  hukumnya  agar  berjalan tertib, harmonis, aman, damai dan tentram. Hukum tidak bersifat individual, melainkan bersifat general bagi kebutuahan bersama untuk kesejahteraan manusia. Bisa diakatakan hukum itu ada karena diperuntukkan bagi manusai, bukan kebalikannya.
b. Hukum  progresif  memihak  untuk  keadilan  masayarakat.  Sejatinya  hukum  mesti  pro rakyat dan keadilan harus ditundukkan oleh regulasi. Dalam kontektual hukum, oknum penagak  hukum  bisa  melawan  hukum  jika  dalam  teks  hukum  ada  yang  melukai kesejahteraan rakyat. Asas ini menjadi upaya menghindarkan progresivisme hukum dari penyalahgunaan dalam hal negatif.
c. Hukum  progresif  memiliki  visi  mendampingi  masayarkat  sampai  tingkat  kesejahteraan. Hukum patut memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia.
d. Hukum  progresif  selalu  pada  tahap  manjadi (law  as  process,  law  in  the  making). Hukum tidak  bisa  bersifat  final.  Akan  tetapi  hukum  adalah  sesuatu  yang  terus  beroperasi, tumbuh,  membangun  dan  merubah  dirinya  ketahap  kesempurnaan  yang  lebih berkualitas. Dalam perjalanan hukum, keputusan hukum yang disahkan agar tercapainya kualitas hukum.
e. Hukum progresif menitik beratkan kehidupan bermanfaat sebagai pondasi hukum yang sehat. Pondasi hukum digambarkan dari tingkah laku bangsanya dan menjadi tolak ukur kualitas hukum bangsa itu. Praktik hukum  akan rusak ditangan orang yang buruk, tetapi hukum akan selalu baik bila berada ditangan orang-orang yang tidak waras.
f. Hukum progresif memiliki sifat responsif. Hukum kerap dihubungkan antar tektual dan kontektual.  Ciri  ini  memprotes  otoritas  hukum  yang  bersifat  akhir  dan  tidak  dapat diprotes.
g. Hukum  progresif  mendorong  peran  negara.  Hukum  memiliki  kekuatan  terbatas, menyerahkan  semua  urusan  pada  kemampuan  hukum  merupakan  tindakan  yang  salah dan tidak masuk akal. Masyarakat mempunyai kekuasaan untuk mengatur  kehidupannya sendiri.  Oleh  karenanya  hukum  progresif  sepakat  mengarahkan  kemampuan  otonom masyarakat dengan peran publik.
h. Hukum progresif membentuk negara hukum yang  berhati nurani. Hal  terpenting pada negara hukum yaitu budaya kebahgiaan yang berkembang ditengah masyarakat. Keadaan ini  bisa  dicapai  jika  bangsa  tidak  hanya  berdasar  pada  hukum  semata,  namun  harus berdasarkan pada kesadaran dan hati nurani. Sehingga tujuan negara hukum untuk bisa membahagiakan dan mensejahterakan rakyatnya dapat tercapai.
i. Hukum  progresif  dilaksanakan  dengan  kecerdasan  spiritual.  Kecerdasan  spiritual  tidak terbatas  pada  teks  peraturan  dan  perintah  hukum  akan  membawa  keluar  dari  zona hukum  yang  kontekstual,  sehingga  mendapatkan  manfaat  dan  nila  yang  tertanam  pada tujuan hukum.
j. Hukum progresif bersifat merobohkan, mengganti dan membebaskan. Hukum progresif mengecap sikap status quo dan submisif . Tindakan tersebut memberikan dampak kepada tingkat  keberanian  masyarakat  dalam  melaksanakan  transformasi  dan  beranggapan doktrin menjadi suatu kebenaran mutlak dan tidak dapat berubah. Sikap demikian akan membawa pada sebuah doktrin bahwa rakyat untuk hukum (Siroj, 2021).

## 2. Konsep Wasiat Wajibah
Wasiat  adalah  motif    kepemilikan  atas  harta  yang  disahkan  dalam  Islam.  Dari  segi bahasa  wasiat  asal  katanya ىصو memliki  makna  menitipkan,  memberikan  pesan.  Secara terminiogi,  wasiat  merupakan  bentuk  penyerahan  hak  milik  dengan  cara  ihlas  yang dilakukan  apabila  pemberinya  sudah  wafat.  KHI  Pasal  171  huruf  F  menjelaskan  wasiat sebagai peruntukan suatu barang dari pewaris untuk ahli waris atau instansi yang  berhak mengurus atau menerima setelah wafatnya pewaris.
Dari pengertian di atas telah jelas bedanya wasiat dan hibah. Hibah adalah memberikan suatu benda dengan ihlas kepada seseorang secara umum dan orang yang memberi hibah masih hidup. Sedangkan wasiat adalah penyerahan akan dilaksakan apabila pemberi wasiat mati (Mutmainah & Sabir, 2019).
Definisi wasiat wajibah secara bahsa memilik makna yaitu membentuk, memberi kasih sayang,  memerintah  dan  mengikat  sesuatu  dengan  yang  lain.  Suparman  Usman menerangkan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat dalam pelaksanaanya tidak bisa terbawa atau tidak bergantung  pada kehendak pemberi wasiat. Wasiat  harus dilakukan baik secara tertulis  atau  diucapkan,  baik  disetujui  atau  tidak,  namun  pelaksanaanya  berdasrkan  pada alasan hukum yang menyetujui bahwa wasiat harus ditunaikan.
Menurut Fatchur Rahman wasiat wajibah terjadi disebabkan dua hal: pertama, putusnya jalan usaha bagi pemberi wasiat sehingga timbul kewajiban lewat undang-undang dan surat keputusan  yang  tidak  bergantung  pada  kerelaan  orang  yang  berwasiat  dan  persetujuan  si penerima  wasiat; kedua, sesuai  ketentuan  laki-laki  menerima  dua  kali  lipat  dari  bagian perempuan, hal ini serupa dengan pembagain harta peneinggalan (Izzati, 2020).

## Pembahasan
Analisis Pertimbangan Hukum Mengenai Pemberian Wasiat Terhadap Ahli Waris Non-Muslim
Menurut syariat Islam, ada beberapa hal yang merupakan penghalang pewarisan (mawani' al-irtsi), khususnya penghalang diselesaikannya warise warisi. Pendapat ulama faraidh , ketika seseorang  cukup  bersyarat  dan  ada  hubungan  pewarisan,  ada  keadaan  atau  sifat  tertentu yang menghalangi orang tersebut untuk menerima warisan. (Nasution, 2102). Pada dasarnya, seseorang memiliki potensi untuk memperoleh warisan, tetapi karena kondisi tertentu yang menbuat dia tidak memperoleh harta warisan. Adapun kondisi yang mengakibakan  pewaris tidak bisa mewarisi harta yaitu:
a. Pembunuhan
Membunuh  pewaris  dengan  tu juan  supaya  bisa  mewarisi  harta  pihak  yang  terbunuh merupakan , perbuatan tidak bisa mengalihkan hak waris. Determinasi ini membatasi orang jahat yang berniat mengakuisisi harta warisan dengan jalan kriminal (Nasution, 2102).
b. Berlainan agama
Beda agama dalam Islam adalah seseorang yang beragama Islam tidak bisa mewarisi hartanya untuk orang yang beda agamnaya, begitupun sebaliknya. Menurut pernyataan lain, seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk mewarisi hartanya  kepada yang beda agamanya meskipun orang tersebut termasuk dalam kategori pewaris harta.
Al-Qur ‟ an  surat  al-Baqarah  ayat  221  yang  secara  langsung  melarang  laki-laki muslim  menikahi  wanita  yang  musyrik,  demikian  sebaliknya,  wanita  muslim  dilarang menikahi laki-laki musyrik. Menurut Idris Ramulyo, maksud dari ayat surat al-Baqarah adalah umat Islam tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang non muslim, begitu pula orang kafir tidak bisa meiwarisi harta untuk orang muslim (M Ramulyo, 1994).
c. Perbudakan
Kepemilikan  budak  merupakan  hak  mutlak  dari  tuannya,  hal  itu  membuat  dia tidak  berpotensi  mendapatkan  warisan  dari  siapapun.  Disamping  itu,  ketidakahlian budak  mengelola  harta  berdampak  pada  putusnya  status  kekeluarganya  sehingga menjadi keluarga jauh.
Menurut Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pewaris yang  tidak  berhak  mendapatkan  warisan  yaitu:  a)  Apabila  hakim  telah  mengeluarkan putusan kepada ahli waris dengan ketentuan sudah bertindak kriminal atau sekurangnya berupaya membunuh pewaris; b) Apabila hakim telah mengeluarkan putusan kepada ahli waris  dengan  ketentuan  memfitnah  dan  melaporkan  pewaris,  tindakan  ini  termasuk kejahatan  dengan  sangsi  penjara  emapt  tahun  lebih;  c)  Tindakan  ahli  waris  berbentuk kekejaman  yang  nyata  yang  menghalangi  pewaris  untuk  menyusun  atau  memaksa mencabut surat wasiat; d) Tindakan menyembunyikan, melenyapkan dan  memanipulasi surat wasiat oleh ahli waris (Perangin, 2010).
Ahli  waris  adalah  orang  yang  memiliki  kepentingan  atas  peristiwa  kematiannya orang lain yang menyangkut dengan harta kekayaan yang ditinggalkan untuk digunakan untuk  kepentingan  pewaris.  Ahli  waris  yang  subtansial  merupakan  keturunan  dari pewaris,  dikarenakan  dia  adalah  satu-satunya  ahli  waris  dan  kerabatnya  tidak  bisa menjadi ahli waris . Hal ini juga dijelaskan dalam Hukum Adat, Hukum Islam dan BW (Oemarsalim, 2000).
Dalam syariat Islam, tidak bolehnya ahli waris memperolah warisan dari wasiat. Hal ini sudah ditentukan pada pembagian warisanya, pendapat ahli fiqih mengatakan apabila bila  pewaris  memberikan  wasiat  kepada  salah  satu  ahli  waris  maka  perbuatan  tersebut mengambarkan pilih kasi antar ahli waris lainnya sehingga berpotensi perpecahan antar ahli waris. Namun ada sebagian ulama membolehkan pemberian wasiat kepad ahli waris, jika  keadaan  tersebut  sangat  mendesak,  misalnya  ada  hali  waris  yang  kay  dan  miskin, sehingga patutlah si miskin menerima warisan dan bisa memperoleh tambahan dari jalan wasiat
Sebagian ulama mengatakan boleh memberikan wasiat kepada ahli waris, terutama yang dipandang sangat membutuhkan, seperti jika sebagian mereka itu kaya dan sebagian lagi miskin, maka layaklah apabila kepada si miskin selain dia mendapatkan warisan dia juga mendapatkan tambahan dengan jalan wasiat. M. Zein (M. Zein, 1998), menyuarakan argumentasainya  bahwa  yang  diikuti  mazahb  maliki  dan  zahriyah  adalah  dilarangnya berwasiat untuk ahli waris tidak batal karena sendirinya sebab memperoleh izin dari ahli
waris  lainya.  Hal  ini  merupakan  aturan  Allah  yang  tidak  bisa  batal  dengan  adannya keihlasan sesama dalam hal ini Larangan seperti ini merupakan hak Allah yang tidak bisa gugur dengan kerelaan para ahli waris lainnya.

## Analisis Pandangan Hukum Progresif dalam Pemberian Wasiat Wajibah pada Ahli Waris Non-muslim
Dengan memanfaatkan fungsi rechtsvinding (penemuan hukum) yang dimakbulkan oleh hukum  progresif,  kepelikan  penduduk  Indonesia  mengharuskan  hakim  untuk  keluar  dari bentuk  yuridis  (Izzati,  2020).  Karakteristik  hukum  progresif  dapat  dijadikan  pisau  dalam menyikapi  persoalan  wasiat  wajibah  pada  ahli  waris  non-muslim  saat  ini.  Berikut  adalah penjelasan  mengenai  beberapa  karakteristik  hukum  progresif  jika  dihubungkan  dengan pemberian wasiat wajibah pada ahli waris non-muslim:
a. Hukum progresif bersifat merobohkan, mengganti dan membebaskan
Mesir  merupakan  negara  yang  pertama  kali  membuat  aturan  mengenai  wasiat wajibah, termaktub dalam Pasal 76 Undang-Undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Di Indonesia Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun  1991  mengkodifikasi  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  wasiat.  Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  mulai  dari  Pasal  194  sampai  Pasal  209  ayat  (1)  dan  (2) menjelaskan aturan mengenai wasiat wajibah (Khouw et al., 2022). Secara implisit dalam Kompilasi  Hukum  Islam,  wasiat  wajibah  hanya  diperuntukkan  bagi  yang  memeluk agama  Islam  saja.  Perbedaan  agama  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menjadi  sebab terhalangnya waris dalam hukum Islam. Menurut yuridis wasiat wajibah yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian warisan atas dasar wasiat wajibah orang  tua  angkat  kepada  anak  angkatnya  dan  tidak  berhak  menerima  warisan  karena perbedaan atau sebab lain seperti ter-hijab. Wasiat wajibah adalah praktik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau otoritas agama yang memberikan putusan wajib atau daya paksa  wasiat  orang  yang  telah  meninggal  dunia.  Kekosongan  hukum  aturan  wasiat wajibah memberikan celah bagi hakim untuk membuat inovasi dengan kewenangannya (Tsabita, 2021). Implementasi wasiat wajibah dilakukan melalui perantara hakim sebagai aparatur  yang  berwenang  memberikan  ketentuan  wasiat  wajibah.  Pengadilan  Agama memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara wasiat.(B.S. & Hariyati, 2020).
Salah satu ciri hukum yang progresif adalah secara konsisten mengkritisi status quo dan  perilaku  submisif.  Sebagai  penyelenggara  hukum,  Hakim  harus  gigih  memberikan informasi  segar  untuk  memastikan  manfaat  dan  legitimasi  yang  maksimal.  Dalam Putusan  Mahkamah  Agung  No.  368.K/AG/1995,  wasiat  wajibah  yang  diberikan Mahkamah  Agung  adalah  untuk  Kandung  Saudara  non-Muslim.  Sebaliknya,  kesamaan agama  tetap  menjadi  satu-satunya  sumber  pertengkaran  di  Kompilasi  Hukum  Islam, yang mengharuskan wasiat dianalogikan dengan angkat anak dan angkat dewasa. Fakta bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung tidak melemahkan pemahaman hukum perang selama ini adalah sebuah tanda positif.
Salah satu karakteristik hukum progresif adalah hukum yang bersifat menolak sikap status  quo  dan  submisif .  Sebagai  aparatur  hukum  Hakim  harus  berani  memberikan terobosan-terobosan baru agar tercipta manfaat dan keadilan lebih luas. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995 wasiat wajibah yang saudara kandung non- muslim.  Putusan  Mahkamah  Agung  tidak  sesuai  dengan  analogi  hukum  selama  ini, namun  langkah  tersebut  merupakan  tindakan  positif  untuk  mengembangkan pemahaman hukum waris selama ini. Mahkamah Agung menciptakan kebutuhan hukum yang signifikan bagi anggota masyarakat non-muslim dengan menyatakan bahwa Islam bukanlah  agama  yang  diskriminatif.  Atas  dasar  adanya  hubungan  yang  sangat  dekat antara  mereka  dan  pewaris,  Pengadilan  Agama  atau  Pengadilan  Tinggi  Agama menetapkan  non-muslim  sebagai  penerima  wasiat  wajibah.  Merupakan  hal  wajar  jika mereka  memperoleh  bagian  warisan  dari  orang  tuanya  atau  istri/suami  yang  muslim melalui wasiat wajibah (Arif, 2017).
b. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi (law as process, law on the making)
Hukum bukan merupakan sesuatu yang final, tuntas dan selesai, melainkan hukum selalu  berproses,  berkembang  ke  arah  menuju  kesempurnaan  yang  lebih  baik.  Majelis Ulama  Indonesia  merupakan  lembaga  yang  memiliki  tanggung  jawab  mengeluarkan fatwa  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  umat  Islam.  MUI  mengeluarkan  fatwa  pada tanggal 28 Juli 2005 tentang wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. “Hukum waris  Islam  tidak  memberikan  hak  saling  mewarisi  antara  orang-orang  berbeda  agama (antara muslim dengan non-muslim); Pemberian harta orang berbeda agama hanya dapat dilakukan  dalam  bentuk  hibah,  wasiat  dan  hadiah”  demikian  adalah  fatwa  uang dikeluarkan MUI mengenai ahli waris non-muslim (B.S. & Hariyati, 2020).
Keputusan  hakim  dalam  pemberian  wasiat  wajibah  dengan  mempertimbangkan Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  209  ayat  (1)  dan  (2)  yang  menyatakan  bahwa  harta peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  Pasal  176  sampai  dengan  Pasal  193  KHI, sedangkan  terhadap  orang  yang  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak- banyaknya  1/3  dari  harta  wasiat  anak  angkatnya  dan  terhadap  anak  angkat  yang  tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (Raharjo & Putri, 2019).
Kebebasan  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  dapat  dilihat  dengan  adanya pembaharuan  hukum  oleh  hakim  perihal  pembagian  harta  waris  non-muslim  (B.S.  & Hariyati, 2020). Sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018, hakim dalam memberikan putusan terkait wasiat wajibah bersandar pada yurisprudensi Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  368/K/AG/1995  dan  yurisprudensi Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  51  K/AG/1999  yang  dalam  salah satunya menyatakan bahwa anak kandung non-muslim bukanlah ahli waris, namun tetap berhak  untuk  mendapatkan  bagian  harta  warisan  yang  berdasar  pada  wasiat  wajibah. Pemberian  wasiat  wajibah  ini  telah  diterapkan  dalam  beberapa  putusan,  diantaranya Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 218 K/AG/2016 yang memberikan  wasiat  wajibah  kepada  seorang  yang  beragama  non-muslim.  Hadirnya yurisprudensi tersebut memerikan harapan baru bagi seorang non-muslim dan tonggak moralitas  juga  keadilan  untuk  dapat  memperoleh pembagian harta  warisan  (Raharjo & Putri, 2019).
Salah  satu  contoh  perubahan  hukum  perihal  wasiat  wajibah  yaitu  pada  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  331  K/AG/2018  yang  menolak  permohonan  kasasi  dan memperbaiki  amar  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Banten  Nomor 78/Pdt.G/2017/PTA.Btn.  Pemberian  bagian  wasiat  wajibah  kepada  ahli  waris  non- muslim  sebesar  ¼  dari  harta  peninggalan  pewaris  dengan  pertimbangan  ikatan  kuat mereka karena ahli waris selalu mendampingi dan menemani pewaris semasa hidupnya. Putusan  tersebut  merupakan lendmark  decisions Mahkamah  Agung  di  tahun  2018  yang penting dan menjadi sorotan masyarakat Indonesia.
c. Hukum  progresif  memiliki  misi  membimbing  masyarakat  menuju  tahap  kemakmuran dan  kesenangan,  hukum  progresif  bersifat  responsif,  hukum  progresif  membentuk negara hukum yang berhati nurani dan diaktualisasikan melalui kecerdasan spiritual
Pertumbuhan  wasiat  wajibah  saat  ini  tidak  hanya  diberikan  kepada  anak  angkat  dan orang  tua  angkat  saja,  akan  tetapi  bisa  diberikan  kepada  ahli  waris  non-muslim.  Posisi wasiat  wajibah  ini  singkron  pada  keragaman  suku  dan  agama  di  Indonesia.  Harapan  dari pembaharuan  ini  adalah  terbentuknya  kesejahteraan  sosial  dan  demi  lacaranya  kehidupan ahli  waris  waris  non-muslim.  Oleh  sebab  itu  adanya  Putusan  Mahkamah  Agung  yang menjalanakan  putusanya  dengan  penetapan  wasiat  wajibah  berdalih  keadilan  dan kemanusiaan. Hal ini selaras dengan ciri-ciri hukum progresif yaitu membawa manusia pada tahap  kesejahteraan  dan  kesenangan.  Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 368.K.AG/1995  diperlihatkan  beberapa  pertimbangan  hakim  memberikan  bagian  wasiat wajibah  terhadap  ahli  waris  beda  agama  (B.S.  &  Hariyati,  2020).  Pertimbangan  tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1) Adanya  aspek  sejarah  pelarangan  penyerahan  warisan  kepada  ahli  waris  yang  non- muslim. Alasan ini diterapkan pada masa lalu karena peperangan antara Islam dan non Islam. Hal ini bermanfaat untuk membantu  perlindungan akidah dan kekayaan orang muslim dari penguasaan ahli waris non-muslim yang berpotensi sebagai sarana untuk melawan umat Islam sendiri. Melihat kondisi saat ini yang sudah berbeda dengan masa itu, maka ketentuan menghalangi tidak dinilai dan dipergunakan lagi.
2) Metode  interpretasi  aspek  sosiologis  upaya  menemukan  sebuah  hukum.  Hakim memiliki kewajiban untuk menentukan hukum atas setiap perkara yang dihadapkannya. Kewajiban ini berasal asas pada hukum formil, bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara  dengan  alasan  tidak  terdapat  sumber  hukumnya.  Penetapan  wasiat  wajibah untuk  ahli  waris  yang  terbengkali  dengan  perbedaan  agama  untuk  menerima  warisan merupakan  tindakan  dilakukan  oleh  pribadi  hakim  dengan  metode  interpretasi sosiologis  dan  keyakinan  hati  nuraninya.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa  hukum progresif  dijalankan  dengan  kecerdasan  spiritual  agar  dapat  membangun  negara  yang berhati nurani.
3) Metode argumentum per analogium dalam menemukan hukum, dengan cara menemukan hukum  lain  yang  sejenis,  mempunyai  kesamaan  dantekanan  msayarakat  untuk menemukan  penilaian  uang  sepadan.  Ketentuan  sejenis  untuk  mengatasi  kekosongan ini dengan menggunakan ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam untuk anak angkat dan orang tua angkat. Secara yuridis formal terdapat orang- orang  yang  tidak  mendapat  jatah  warisan  padahal  mereka  satu  rumpun  kekeluargaan
dengan  pewaris.  Kesamaan  tersebut  menimbulkan  aturan  yang  berlaku  pada  satu kejadian  diterapkan  pada  peristiwa  lain,  sehingga  ketetapan  wasiat  wajibah  bagi  anak angkat  diberlakukan  pada  ahli  waris  non-muslim.  Proses  ini  sebagai  implementasi bahwa hukum progresif bersifat responsif yang menolak hukum bersifat berakhir dan tidak dapat protes.
4) Keberadaan    hukum  waris  Islam  diantara  metode  hukum  kewarisan  lainnya. Penyerahan wasiat wajibah pada ahli waris non-muslim merupakan wujud hukum waris Islam dalam sistem hukum negara. Penemuan ini upaya aktualisasi hukum Islam dalam masyarakat  Indonesia  yang  pluralistik  dan  mencerminkan  hukum  Islam  tidaklah eksklusif dan diskriminatif.
5) Memilih  agama  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Indonesia  merupakan  negara yang heterogen dengan berbagai suku dan agama dan bukan halangan bagi masyarakat untuk  hidup  dengan  kerukunan.  Berbedanya  agama  bukanlah  merupakan  suatu  hal yang asing di Indonesia (Arif, 2017).
Kelima  alasan  tersebut  memberikan  penguatan  pandangan  analisis  dari  permasalahan pemberian  wasiat  wajibah  bagi  ahli  waris  non-muslim.  Kedudukan  yurisprudensi  sangat membantu  adanya  perkembangan  hukum  di  masyarakat  (B.S.  &  Hariyati,  2020). Berbagai uraian putusan Mahkamah Agung tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non- Muslim  memiliki  konteks  untuk  membina  realitas  sosial  dalam  masyarakat  Indonesia  dan menyikapi keutuhan keluarga. (Arif, 2017).

## KESIMPULAN
Hukum progresif dimulai dari suatu persepsi dasar, bahwa hukum adalah lembaga yang memiliki  misi  untuk  sesuatu  general,  yaitu  untuk  martabat  manusia,  kebahagiaan, kesejahteraan,  kemuliaan  manusia  dan  mengantarkan  kehidupan  yang  adil. Perkembangan pengaturan wasiat wajibah di Indonesia dapat dilihat dari Fatwa MUI terkait ahli waris beda agama  atau  non-muslim  ditetapkan  dalam  fatwa  Nomor:  5/MUNASVII/MUI/9/200. Variasi  hasil  putusan  mengenai  pengaturan  wasiat  wajibah  dari  pada  yurisprudensi Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  368/K/AG/1995  dan  yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/AG/1999 hingga Putusan Mahkamah Agung  Nomor  331  K/AG/2018.  Alasan-alasan  hakim  dalam  memutuskan  putusannya merupakan  bentuk  implementasi  dari  nilai-nilai  hukum  progresif.  Adanya  Putusan
Mahkamah  Agung  dalam  merealisasikan  putusannya  dengan  penerapan  wasiat  wajibah berlandaskan  pada  keadilan  dan  kemanusiaan  yang  selaras  dengan  karakteristik  hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, A. Z. (2018). Wasiat Wajibah dalam . Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis  Maqā ṣ id  asy-Syarī’ah  Jasser  Auda. Asy-Syir’ah:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan Hukum , 52 (1), Article 1. https://doi.org/10.14421/ajish.2018.52.1.55-73 Apriyudi, E. (2018). Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah. Kertha Patrika , 40 (01), 45–60.
https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i01.p05
Arif,  M.  R.  (2017). PEMBERIAN  WASIAT  WAJIBAH . TERHADAP  AHLI  WARIS BEDA  AGAMA  (Kajian  Perbandingan  Hukum  Antara  Hukum  Islam  dan  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  368.K/AG/1995) [Preprint].  Open  Science  Framework. https://doi.org/10.31219/osf.io/9f5cj
B.S., D. A., & Hariyati, T. (2020). PROBLEMATIKA WASIAT WAJIBAH . TERHADAP AHLI  WARIS  BEDA  AGAMA  DI  INDONESIA. Cepalo , 4 (2),  157–170. https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893
Endrawati,  L.  (2018).  Konsep  Transplantasi  Sanksi  Pidana  Adat  Melalui  Pendekatan Hukum Progresif ke Dalam Hukum Pidana . Nasional sebagai Upaya Pembaharuan Kebijakan  Hukum  Pidana. Journal  of  Indonesian  Adat  Law  (JIAL) , 2 (3),  147–160. https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.11
Izzati, S. N. (2020). Diajukan Kepada Fakultas Syariah . dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) .
Jarchosi,  A.  (2020).  PELAKSANAAN  WASIAT . WAJIBAH. ADHKI:  JOURNAL  OF ISLAMIC FAMILY LAW , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34 KBBI  Daring.  (n.d.). “Arti  Kata  Progresif,”  2021,  diakses  15  Maret  2022, https://kbbi.web.id/progresif.
Khouw, S. R., Angga, L. O., & Fataruba, S. (2022). Kajian Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah  Kepada  Ahli  Waris  Beda  Agama. TATOHI:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 1 (11),
1120–1129. https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i11.869
Kurniawan  Akbar,  A.  (2019).  PENGATURAN  WASIAT . WAJIBAH  TERHADAP
ANAK  ANGKAT  MENURUT  HUKUM  ISLAM. AL  IMARAH :  JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM , 4 (1), 1.
https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2193
M  Ramulyo,  I.  (1994). Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengan  Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum . Sinar Grafika.
M.  Zein,  S.  E.  (1998).  “Analisis  Fiqih  Analisis  Yuripsrudensi”.  Mimbar  Hukum.  No.  37. Thn. IX. Mimbar Hukum , 9 (37).
Mestika, Z. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan (Cet 1). Yayasan Obor Indonesia.
Mutmainah, I., & Sabir, M. (2019). Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  368K/AG/1995). DIKTUM:  Jurnal Syariah dan Hukum , 17 (2), 188–210. https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818 Nasution, A. H. (2102). Hukum Kewarisan . Rajawali Pers.
Natalis,  A.,  &  Hakim,  A.  R.  (2021).  POLITIK  HUKUM  PERMENDAG  NOMOR  48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF. Masalah-Masalah Hukum , 50 (4), 373–386. https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.373-386
Nofitasari,  K.  D.  (2021).  WASIAT  WAJIBAH  KEPADA  ANAK  ANGKAT,  NON MUSLIM  DAN  ANAK  TIRI  (FORMULASI  HUKUM  WASIAT  WAJIBAH DALAM  PASAL  209  KOMPILASI  HUKUM  ISLAM  DI  INDONESIA  DAN PERKEMBANGANNYA). Al-Syakhsiyyah:  Journal  of  Law  &  Family  Studies , 3 (2), Article 2. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3370
Oemarsalim. (2000). Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia . Rineka Cipta.
Perangin, E. (2010). Hukum Waris . PT Raja Grafindo Persada.
Qosim,  S.,  Aprita,  S.,  &  Wulandari,  M.  (2022).  Disparitas  Putusan  Peradilan  Agama terhadap  Wasiat  Wajibah  Anak  Angkat. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-i ,
9 (5), Article 5. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27491
Raharjo, A. P., & Putri, E. F. D. (2019). Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris  Beda  Agama  Pasca  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  331  K/Ag/2018. Jurnal Suara Hukum , 1 (2), Article 2. https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185 Ramadhani,  A.  G.,  Ngadino,  N.,  &  Irawati,  I.  (2019).  PELAKSANAAN  WASIAT WAJIBAH  MENURUT  KOMPILASI  HUKUM  ISLAM  DALAM  PRAKTEK PENGADILAN AGAMA SAMBAS. Notarius , 13 (1), 37–46. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29160 Setiawan, E.  (2017). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis. Muslim Heritage , 2 , 43. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045
Siroj,  A.  M.  (2021).  Hukum  Islam  sebagai  Hukum  Progresif. AT-TURAS:  Jurnal  Studi Keislaman , 8 (2), Article 2. https://doi.org/10.33650/at-turas.v8i2.1934
Sukananda, S. (2018). Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan  Hukum  (Legal  Gaps)  di  Indonesia. JURNAL  HUKUM  EKONOMI SYARIAH , 1 (2), Article 2. https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924
Tsabita,  K.  (2021).  GAGASAN  PENGATURAN  WASIAT  WAJIBAH  BAGI  AHLI
WARIS BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM. Journal of Law, Society, and Islamic Civilization , 5 (2), Article 2.
https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i2.50562
Winata,  M.,  &  Pujiati,  T.  (2019).  Pemulihan  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Yudisial , 12 , 81. https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.337