## PEMBIAYAAN SYARIAH KREDIT SEPEDA MOTOR DALAM PERSFEKTIF PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING

## SHARIA FINANCING OF MOTORCYCLE CREDITS IN THE PERSPECTIVE OF IMPLEMENTING LEASING AGREEMENTS
Hani Hanifah 1 , Desya Natalia 2 , Yayang Abdul Basit 3
1,2,3. Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

## Abstrak
Permasalahan ekonomi di Indonesia yang sekarang ini semakin sulit menjadikan pemerintah  mencari  solusi  dengan  memperkenalkan  lembaga  keuangan  baru  selain lembaga  keuangan  bank  untuk  memenuhi  kebutuhan  modal  dari  para  pengusaha  yaitu lembaga  pembiayaan. Leasing sebagai  salah  satu  bentuk  pembiayaan  telah  menjangkau berbagai  objek  seperti  apartemen,  perkantoran,  telepon,  mobil,  motor,  komputer  dan bahkan  bangunan  dan  peralatan  pabrik.  Salah  satu  pendukung  kecepatan  mobilitas masyarakat  adalah  kendaraan  bermotor,  masyarakat  memilih  membeli  sepeda  motor karena harganya yang lebih murah daripada mobil. Apabila membeli secara kontan dirasa lebih berat bagi masyarakat. Di sisi lain, pihak dealer ingin produk sepeda motor terjual dan mendapatkan keuntungan. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan kendaraan bermotor adalah leasing .  Permasalahan  yang  timbul  khususnya  dari  pihak  pembeli,  yang  tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak melunasi biaya angsuran yang sudah disepakati oleh pihak  pembeli  dan  perusahaan leasing ,  sehingga  terjadi  wanprestasi  yang  menyebabkan kerugian bagi perushaan pembiayaan kerena modal tidak kembali.
Kata kunci : Pembiayaan, Leasing, Wanprestasi

## Abstract
The economic problems in Indonesia which are currently increasingly difficult have made the government look for solutions by introducing new financial institutions other than bank financial  institutions  to  meet  the  capital  needs  of  entrepreneurs,  namely  financial institutions.  Leasing  as  a  form  of  financing  has  reached  various  objects  such  as apartments,  offices,  telephones,  cars,  motorbikes,  computers  and  even  factory  buildings and equipment. One of the supports for people's speed of mobility is motorized vehicles.
People choose to buy motorbikes because they are cheaper than cars. If you buy in cash, it is felt to be more difficult for the community. On the other hand, dealers want motorbike products to be sold and make a profit. One form of motor vehicle financing institution is leasing. Problems arise especially from the buyer, who does not show good faith by not paying off the installment fees agreed upon by the buyer and the leasing company, resulting in  a  default  which  causes  losses  for  the  financing  company  because  the  capital  is  not returned.
Keywords: Financing, Leasing, Default

## A. PENDAHULUAN
Setiap    manusia    yang    melakukan    aktivitas    usaha  dimuka    bumi    ini    harus memiliki  integritas  dan akuntabiltas   yang   berdasarkan   pada   akidah, akhlak  dan syariah    sebagai      barometer    dalam  mengukur  kualitas  aktivitas  tersebut. 1 Dalam  era globalisasi ini banyak masalah yang timbul diberbagai kalangan, semua masalah muncul karena perbedaan pendapat antara manusia satu dengan yang lainnya. 2 Dari sekian banyak masalah, yang paling sering dihadapi oleh setiap masyarkat adalah sulitnya mencari lahan pekerjaan. 3 Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terjadi  sangat  cepat.  Mempengaruhi  perkembangan  dibidang  ekonomi  yang  menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat.
Kebutuhan menunjukan kekurangan dialami oleh manusia pada waktu tertentu, jika kebutuhan karena kekurangan muncul maka individu lebih peka terhadap suatu motivasi untuk  memperoleh  barang  atau  jasa. 4 Salah  satu  pendukung  kecepatan  mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Kebutuhan akan transportasi untuk memudahkan mobilitas mengharuskan masyarakat untuk memiliki sepada motor atau mobil. Lembaga Dengan pertimbangan tersebut maka masyarakat memilih membeli sepeda motor karena
1 Refreandi,  R.  (2020).  Pencatatan  Akuntansi  Syariah  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan Syariah di Indonesia. TIRAI EDUKASI: Jurnal Pendidikan , 3 (1).
2 Syarifah,  K.  (2020). Implementasi  Akad  Murabahah  Pada  Produk  Pembiayaan  Pemilikan Kendaraan  Bermotor  (PPKB)  iB  Maslahah  (Studi  kasus  di  Bank  BJB  Syariah  KC  Serang) (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
3 Muhammad  Syarif.  Hidayatulloh, “Mekanisme  Pembiayaan  Kepemilikan  Kendaraan  Sepeda Motor Di KJKS BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Bandungan” (Uin Walisongo, 2016)
4 Utami,  P.  (2020).  Sustanaibility  Strategy  Management  in  Affecting  Decisions  for  Purchase  of Vehicles Through Leasing Shariah in Indonesia. AL-FALAH: Journal of Islamic Economics , 5 (1), 22-37.
harganya  yang  lebih  murah  daripada  mobil,  apabila  membeli  secara  kontan  dirasa  lebih berat bagi masyarakat. Disisi lain, pihak dealer ingin produk sepeda motornya terjual dan mendapatkan  keuntungan.  Dengan  adanya  permasalahan  tersebut  maka  muncullah lembaga  pembiayaan.  Lembaga  pembiayaan  konsumen  telah  menjawab  tingginya kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditandingi oleh daya beli masyarakat secara tunai, sebaliknya  sinyal  posif  bagi  pelaku  usaha  untuk  mengembangkan  usaha  dibidang pembiayaan. 5
Salah  satu  bentuk  lembaga  pembiayaan  kendaraan  bermotor  adalah  leasing Perusahaan  leasing  di  Indonesia  disebut  perusahaan  sewa  guna  usaha.  Di  Belanda penggunaan  istilah  bahasa  Inggris  ' lease '  atau  ' leasing '  tidak  terbatas  pada  arti  hukum tertentu.  Sebaliknya,  ini  adalah  istilah  ekonomi  yang  digunakan  untuk  menggambarkan pengaturan pembiayaan yang memiliki karakteristik tertentu. 6 Sewa guna usaha menurut Peraturan  Menteri  (PERMEN)  Keuangan  No.  84/PMK/012/2006  tentang  Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa perusahaan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar  bank  dan  lembaga  keuangan  bukan  bank  yang  khusus  didirikan  untuk  melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana sekaligus kepada masyarakat (Pasal 1 angka  2,  Keputusan  Presiden  No.  61  Tahun  1988  tentang  Lembaga  Pembiayaan).  Sewa guna  usaha  adalah  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan  barang  modal,  baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ( finance lease) maupun sewa guna usaha ( lease ) selama  jangka  waktu  berdasarkan  pembayaran  secara  berkala.  Yang  dimaksud  hak  opsi pada  definisi  di  atas  yaitu  mengenai  hak lease untuk  barang  yang  disewanya  atau memperpanjang masa sewanya. Secara umum Leasing dipandang sebagai kontrak antara pemilik atau penyewa barang ( lessee ), di mana pemilik barang memberikan penempatan sementara dalam penggunaan barang kepada pihak pemakai untuk jangka waktu tertentu. 7
5 Machfudz,  M.,  &  Kamila,  N.  (2019).  Empowerment  of  small  businesses  through  the implementation of qardhul hasan financing. Journal of Socioeconomics and Development , 2 (2), 99-106.
6 Dirkareshza,  R.,  Taupiqqurrahman,  T.,  &  Azaria,  D.  P.  (2021).  Optimalisasi  Hukum  Terhadap Lessee  Yang  Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Leasing. Jurnal  Ilmiah  Penegakan  Hukum , 8 (2), 160-173.
7 Anwari Achmad, Leasing di Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 13
Munculnya  pembiayaan  dengan  akad  ijarah  disebabkan  oleh  kebutuhan  akan barang atau manfaat barang oleh pelanggan yang secara teknis perubahan dalam metode pembayaran sewa dari uang tunai dimuka (bank dengan pemilik barang) menjadi cicilan (bank  dengan  nasabah)  dan/atau  penundaan  jangka  waktu  pembayaran  (diseusaikan dengan kemampuan pelanggan). 8 Dengan kata lain, jika pelanggan memiliki Banyak yang menyamakan leasing dengan ijarah, hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu  pada  hal-ikhwal  sewa-menyewa.  Menyamakan  ijarah  dengan  leasing  tidak sepenuhnya  salah,  tapi  tidak  sepenuhnya  benar  pula.  Karena  pada  dasarnya,  walaupun terdapat  kesamaan  antara  ijarah  dan  leasing,  tetapi  ada  beberapa  karakteristik  yang membedakanya.  Persamaan  antara  ijarah  dan  leasing  terletak  pada  perannya,  yaitu keduanya berperan dalam hal sewa-menyewa. Persamaan keduanya bukanlah sesuatu yang salah dan juga tidak dibenarkan pula karena pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan antara leasing dan ijarah, tetapi dapat beberapa karakteristik yang membedakan keduanya. Lembaga pembiayaan leasing sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia karena lembaga pembiayaan sangat membantu dalam menunjang pemasaran kendaraan bermotor. 9 Sebagai badan  usaha,  lembaga  keuangan  menjalankan  usahanya  di  bidang  jasa  keuangan,  baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif. 10
Terhadap  kegiatan  usaha  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  perusahaan  pembiayaan tersebut  dimungkinkan  untuk  penerapan  prinsip  syariah  dalam  operasionalnya.  Prinsip yang  diterapkan  diantaranya  peraturan  tentang  kegiatan  Perusahaan  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  dan  peraturan  tentang  akad-akad  yang  digunakan  dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan  landasan  hukum  yang  memadai  berkaitan  dengan  kegiatan  perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada industri pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada syariat Islam. 11
8 Busni, D., Witro, D., Setiawan, I., Abdurrahman, N. H., & Alghani, R. (2022). Implementation of the Hybrid Contract Concept in Multiservice Ijarah Financing as a Financing Alternative Health Service in the Covid-19 Pandemic. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 21 (1), 11-26.
9 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia , (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 243.
10 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan , (Jakarta: Sinar grafika,2013),h.2.
11 Mukaromah, L. A. (2021). Komparasi Ijarah Dan Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Al Maqashidi, 4 (2), 51-64.
Salah satu contoh lembaga pembiayaan yang sangat berkembang saat ini ialah PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.. pada bulan  Maret 2004, Adira Finance melakukan penawaran  saham  perdana  yang  diikuti  dengan  pengalihan  75%  kepemilikan  pemegang saham  lama  melalui  penempatan  terbatas  ke  PT  Bank  Danamon  Indonesia  Tbk,  yang kemudian  diikuti  oleh  Mega  Valu  Profits  Ltd  sebesar  20%  yang  hamper  seluruh pendanaannya dialihkan kedalam bisnis yang lebih kepada pembiayaan asuransi kendaraan serta dealer yang dianggap lebih kompetetif serta memiliki nilai pemasukan yang tinggi. 12 Pada  2012,  Adira  Finance  menambah  ruang  lingkup  kegiatannya  dengan  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah.  Demi  memberikan  pengalaman  layanan  pembiayaan  yang maksimal.  Adira  Finance  Syariah  menawarkan  pembiayaan  motor  syariah  dengan menggunakan akad murabahah (jual beli).
Dalam  Adira  Finance  Syariah  memberikan  pembiayaan  untuk  pembelian kendaraan  bermotor  dengan  sistem  bagi  hasil.  Adira  Finance  Syariah  memberikan Pembiayaan dengan jenis kendaraan motor dan mobil dengan kondisi bekas maupun baru dengan sistem bagi hasil menggunakan Revenue Sharing. Bagi hasil dengan menggunakan Revenue Sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. 13
Berdasarkan ruang lingkup usahanya, Adira Finance dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan  pembiayaan  non-bank  dalam  bidang  pembiayaan  konsumen.  Obyek pembiayaan Adira Finance yaitu kendaraan bermotor dua dan empat. Terdapat dua macam target  pasar  Adira  Finance  adalah  masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah  yang membutuhkan  pembiayaan  kendaraan  bermotor  roda  dua  (sepeda  motor).  Dalam menjalankan operasional bisnis, Adira Finance (selaku Kreditur) berkaitan dengan pihak lain, yaitu Dealer/Showroom (Supplier) dan Konsumen/Nasabah (Debitur). 14
Dalam  perjalanan    masa  jangka  waktu  kreditnya,  kepatutan  dan  kewajaran
12
Adira
Multidinamika Finance, “Sejarah”, artikel diakses dari https://www.adirafinance.co.od/korporat/id/sejarah-adirafinance 08 Desember 2022 pukul 08.32
13 Suci, R. (2016). Analisis perhitungan cicilan sepeda motor (studi kasus sistem konvensional dan sistem syariah) (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
14 Murdiyanto,  T.,  &  Prihadianti,  R.  L.  A.  (2022). PENYELESAIAN  WANPRESTASI  OLEH DEBITUR  DALAM  PERJANJIAN  PEMBIAYAAN  KREDIT  KENDARAAN  BERMOTOR  DI  PT.  ADIRA FINACE. Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan , 4 (2), 99-113.
kerapkali menjadi ukuran dalam setiap perbuatan hukum 15 terkadang Debitur melakukan wanprestasi dengan menunggak angsuran pembahyaran atau disebut “Bad Debt” dan hal ini  merugikan  pihak  Kreditur.  Permasalahan  yang  akan  diangkat  dan  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah  “Bagaimana  hubungan  hukum  para  pihak  dalam  perjanjian  leasing terkait  dengan  penyaluran  pembiayaan  kendaraan  bermotor  di  PT.  Adira  Finance Syariah?”, dan “Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap debitur yang wanprestasi dalam  membayar  angsuran  sepeda  motor  pada  pihak  Lembaga  Pembiayaan  PT. Adira Finance Syariah sebagai kreditur?”

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis empiris  yaitu  mempelajari  dan  meneliti  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dengan lembaga-lembaga  sosial  yang  lain 16 .  Penelitian  yuridis  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan-bahan  pustaka  yang  merupakan  data  sekunder,  yang  disebut  dengan  penelitian kepustakaan. Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer (peraturan  perundang-undangan)  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  seperti  Undang- undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa  DSN  No.  27/DSN/MUI/III/2002  tentang  al-Ijarah  al  Muntahiyah  bi  al-  Tamlik (sewa-beli),  Peraturan  Ketua  Bapepam-LK  No.  Per03/BL/2007  tentang  kegiatan perusahaan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah,  Peraturan  Ketua  Bapepam-LK  No. Per/04/BL/2007  tentang  akad-akad  yang  digunakan  dalam  kegiatan  perusahaan pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara nasional dan obyektif yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan mengkategorikan.
15 Sumiyati, Y., Hendar, J., Ramli, T. A., & Mufidi, M. F. (2018). Kriteria kepatutan dan kewajaran dalam tanggung jawab sosial perusahaan menurut hukum Islam . Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah , 2 (1), hlm. 54
16 Sutrisno Hadi. 1993, Metodologi Research, Jilid 1 Cet 24, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 4.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hubungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Leasing  Terkait  Dengan Penyaluran Pembiayaan Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance Syariah
Perusahaan  pembiayaan  adalah  badan  usaha  diluar  bank  dan  lembaga  keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. 17 Kegiatan usaha lembaga pembiayaan adalah :
a. Sewa guna usaha ( leasing )
b. Anjak piutang (factoring )
c. Usaha kartu kredit ( credit card )
d. Pembiayaan konsumen ( consumer finance )
Selain  beroperasi  menggunakan  system  konvensional  juga  dapat  menggunakan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Quran  dan  Sunnah.  Dalam  konteks  Indonesia,  prinsip  syariah  adalah  prinsip  hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syariah.  Dalam literature  ekonomi  islam,  jual  beli  kredit  dikenal  dengan  istilah  bai’  al-Taqsith  untuk membantu konsumen agar dapat memiliki sesuatu dan untuk menghindari agar jual belu melalui cicilan (kredit) jual beli tidak mengandung unsur riba (yang tidak diperbolehkan oleh syariah). Jual beli kredit atau bai’ al- Taqsit dapat dilaksanakan menggunakan akad jual beli melalui prinsip pembiayaan Al-Ijarah Muntahiyah Bi al Tamlik (Sewa Finansial Dengan Opsi Pembelian). 18 Ketentuan tentang Al-Ijarah Muntahiyah Bi al Tamlik adalah pihak  yang  melakukan  akad  ini  harus  melaksanakan  akad  ijarah  terlebih  dahulu.  Akad pemindahan  kepemilikan,  baik  dengan  jual  beli  atau  pemberian,  hanya  dapat  dilakukan setelah masa ijarah selesai. Status hukum janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa’d, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah  selesai.  Hal  ini  sesuai  dengan  fatwa  yang  telah  ditetapkan  dalam  Fatwa  Dewan
17 Keputusan Menteri keuangan Nomor:448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan yang diubah  dengan  keputusan  Menteri  Keuangan  No.  172/KMK.06/2002,  dan  PMK  No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
18 Bustami, B. (2017). The Application of Al-Ijarah Muntahiya Bi al tamlik (Financial Lease With Purchase Option) As a Financing Solution in the Sharia Non-Bank Finance Industry . AFEBI Islamic Finance and Economic Review , 2 (01), 13-24.
Syariah Nasional (DSN) No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al- Tamlik. 19
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak  meminjam  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian  bunga. 20 Kata  kredit  dapat  diartikan  meminjam  sejumlah  uang  kepada seseorang  dimana  uang  tersebut  akan  dikembalikan  dengan  cara  mencicil  dalam  jangka waktu  tertentu  atau  membeli  barang  dengan  cara  mencicil 21 .  System  keuangan  syariah didasari  oleh  dua  prinsip  utama,  yaitu  prinsip  syar’i  dan  prinsip  tabi’i. 22 Prinsip  syar’i diantaranya kebebasan bertransaksi, bebas dari maghrib (maysir, gharar, riba), bebas dari memanipulasi harga, semua orang berhak mendapat informasi yang akurat agar bebas dari ketidaktahuan  dalam  bertransaksi,  pihak  yang  bertransaki  harus  mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, transaksi didasarkan pada kerja sama  yang  saling  menguntungkan  dan  solidaritas,  setiap  transaksi  dalam  rangka kemaslahatan manusia, dan mengimplementasikan zakat. Sedangkan prinsip tabi’i adalah prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis  seperti  manajemen  permodalan,  manajemen  cash  flow,  manajemen  resiko  dan lainnya.
Pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  adalah  pembiayaan  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  perusahaan  pembiayaan  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. 23
19 Husen,  F.  (2020).  Leasing  dalam  Perspektif  Fatwa  Dewan  Pengawas  Syariah  Majelis  Ulama Indonesia. Lisyabab , 1 (1), 1-10. 20 Pasal 1 (11) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
21 Evi  Ariyani,  Hukum  Perjanjian  Implementasinya  Dalam  Kontrak  Karya,  (Salatiga:  STAIN Salatiga Press, 2012), hlm. 59
22 Mohammad Obaidullah, Islamic Financial Services, (Saudi Arabia: Islamic Economic Research Centre,  2005),  hal  10-15.  Saiful  Azhar  Rosly,  Critical  Issues  on  Islamic  Banking  and  Financial  Markets (Kuala Lumpur, Malaysia: Dinamas Publishing, 2005 hal 26-28
23 Peraturan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Nomor:  PER- 03/BL/2007  tentang  kegiatan  perusahaanpembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Peraturan  Ketua BAPEPAM  LK  Nomor;  PER-04/BL/2007  tentang  akad-akad  yang  digunakan  dalam  kegiatan  perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kedua peraturan ini telah disetujui oleh DSN-MUI melalui surat Nomor B-23/DSN MUI/XI/2007 tanggal 29 November 2007.
Beberapa pengertian sewa guna usaha atau leasing adalah sebagai berikut : 24

## Financial accounting standard board (FASB-13):
Sewa  guna  usaha  adalah  suatu  perjanjian  penyediaan  barang-barang  modal  yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu.
The international accounting standard (IAS-17)
A lease as an agreement where by the lessor conveys to the lessee in return for rent the right to use an assets for an agreed period of time.
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  84/PMK.012/2006  tentang Perusahaan  Pembiayaan,  yang  dimaksud  dengan  sewa  guna  usaha  adalah  kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ( finance lease ) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi ( operating lease ) selama jangka  waktu  tertentu  berdasarkan  pembayaran  secara  berkala.  Dengan  demikian,  sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa.
Sedangkan  yang  dimaksud  Sewa  guna  usaha  ( leasing) syariah  adalah  kegiatan pembiayaan  dalam  bentuk  barang  modal  baik  secara  sewa  guna  usaha  dengan  hak  opsi ( finance lease ) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi ( operating lease ) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lesse ) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syariah. 25
Jenis transaksi leasing dibagi dalam dua kategori yaitu Finance lease dan Operating lease .  Dalam finance  lease ,  perusahaan  leasing  sebagai lessor adalah  pihak  yang membiayai penyediaan barang modal. Lessee memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas  nama  perusahaan  leasing  sebagai  pemilik  modal  tersebut  melakukan  pemesanan, pemeriksaan  serta  pemeliharaan  barang  modal  yang  menjadi  objek  transaksi  leasing. Selama masa leasing , lessee melakukan pembayaran sewa secara berkala sebesar jumlah seluruhnya  ditambah  dengan  pembayaran  nilai  sisa  ( residual  value ).  Kalau  ada pengembalian  harga  perolehan  barang  modal  yang  dibiayai  serta  bunganya,  yang
24 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), Edisi kelima, hlm 523.
25 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta;Kencana,2010), Cetakan kedua, hlm 394.
merupakan  pendapatan  perusahaan  leasing.  Sedangkan  dalam Operating  lease , lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di lease kan. Berbeda dengan finance lease , dalam operating lease jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya.
Perbedaan ini disebabkan perusahaan leasing mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang di lease kan atau melalui beberapa kontrak leasing lainnya. Operating  lease dalam  pelaksanaannya  membutuhkan  suatu  keahlian  khusus  terutama untuk pemeliharaannya dan pemasaran kembali barang modal yang di lease kan tersebut. Berbeda  dengan finance  lease ,  pada  operating  lease  objek  leasing  diakhir  masa  kontrak merupakan hak milik lessor untuk kemudian dilakukan pemasaran kembali barang modal tersebut. Lessor dalam operating lease bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan lease antara  lain  biaya  asuransi,  pembayaran  pajak  dan  pemeliharaan  barang  modal. Perbedaan  lain  dengan finance  lease adalah  angsuran operating  lease tidak menggambarkan  keseluruhan  biaya  perolehan  barang.  Hal  ini  disebabkan lessor mengharapkan  keuntungan  dari  kontrak  leasing  berikutnya.  Kegiatan operating  lease di Indonesia  tidak  begitu  umum  dilakukan  karena  alasan-alasan  tertentu  antara  lain  tidak tersedianya dukungan pasar sekunder atas barang bekas leasing dan alasan teknis lainnya, misalnya tempat gudang penyimpanan. 26
Dalam setiap transaksi leasing terdapat paling tidak 5 pihak yang berkepentingan, yaitu :
1) Lessor,  yaitu  pihak  yang  menyewakan  barang  dan  dapat  terdiri  dari  beberapa perusahaan. Lessor merupakan  perusahaan  yang  menyediakan  jasa  pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal.
2) Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor .
3) Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor .
4) Bank  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  kontrak  tersebut,  namun  pihak  bank memegang  peranan  dalam  hal  penyediaan  dana  kepada lesso r  terutama  dalam
26 Dahlan Siamat, Ibid, hlm 530-539.
mekanisme leverage  lease dimana  sumber  dana  pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank.
5) Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee .
Sedangkan  hubungan  hukum  antar  para  pihak,  yaitu  Kreditur,  Debitur,  dan  juga Supplier, terdapat berbagai alternatif sebagai berikut:
a. Hubungan pihak Kreditur (PT. Adira Finance Syariah) dengan Debitur/konsumen Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen, adalah hubungan yang bersifat kontraktual,  yang  artinya  didasarkan  pada  kontrak  yang  dalam  hal  ini  adalah kontrak  pembiayaan  konsumen.  Pihak  perusahaan  pemberi  biaya  berkewajiban untuk memberi sejumlah uang atas pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan atau angsuran kepada pihak pemberi biaya.
b. Hubungan  pihak  konsumen/Debitur/nasabah  dengan  Supplier  (Dealer)  Antara pihak konsumen/Debitur dengan Supplier terdapat hubungan jual beli (bersyarat), pihak  Supplier  menjual  barang  kepada  konsumen  selaku  pembeli  dengan  syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya.
c. Hubungan  Kreditur/penyedia  dana  (PT.  Adira  Finance  Syariah)  dengan  Supplier (dealer). Antara pihak penyedia dana  (pemberi biaya) dengan Supplier tidak ada hubungan  hukum  yang  khusus,  kecuali  pihak  penyedia  dana  hanya  pihak  ketiga yang dipersyaratkan untuk menyediakan dana dan digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak Supplier dengan konsumen.
Pembiayaan  murabahah  sebagai  salah  satu  transaksi  pembiayaan  yang  dilakukan oleh  PT.  Adira  Finance  Syariah.  PT.  Adira  Finance  Syariah  mengartikan  pembiayaan murabahah Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan  margin  keuntungan. 27 Prosedur  pelaksanaan  perjanjian  pembiyaan  harus memenuhi  beberapa  tahapan  yang  telah  ditentukan  oleh  perusahaan,  antara  lain  (1) Permohonan pembiayaan, (2) Survey, (3) Analisis kredit, (4) Wawancara, (5) Keputusan
27 Ismail, Perbankan Syariah, ed.1 (Jakarta: Kencana, 2013), 138
atas pengajuan kredit, (6) Document print, (7) Proses Validasi (Pencairan Kredit), dan (8) Filling document. Jaminan fidusia pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan di atas adalah kendaraan  bermotor  yang  diserahkan  kepada  debitur  secara  kepercayaan  oleh  kreditur. Adanya  jaminan  fidusia  dalam  perjanjian  pembiayaan  berarti  debitur  tetap  menguasai barang  jaminan  secara  fisik,  yaitu  kendaraan  bermotor  tersebut.  Hanya  saja  seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan dipegang oleh kreditur  hingga  pinjaman  lunas.  Dokumen-dokumen  kepemilikan  tersebut  antara  lain BPKP, Surat  Pemblokiran  STNK,  surat-surat  keperluan  balik  nama  serta  kunci  duplikat dari kendaraan yang bersangkutanm yang bersangkutan. Untuk kepentingan pengamanan, STNK diberikan kepada debitur. Tujuan pendaftaran  fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor penerima fidusia dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum. 28
2. Akibat  Hukum  yang  Timbul  Terhadap  Debitur  yang  Wanprestasi  Dalam Membayar  Angsuran  Sepeda  Motor  pada  Pihak  Lembaga  Pembiayaan  PT.

## Adira Finance Syariah Sebagai Kreditur
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “wanprestatie” yang artinya prestasi buruk.  Wanprestasi  adalah  suatu  sikap  dimana  seseorang  tidak  memenuhi  atau  lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur. 29 Perlindungan yang diarahkan pada penyelesaian sengketa Wanprestasi  mempunyai  akibat  yang  sangat  penting,  maka  harus  ditetapkan terlebih  dahulu  apakah  debitor  telah  melakukan  wanprestasi  dan  apabila  hal  tersebut disangkalnya  harus  dibuktikan.  Penentuan  saat  terjadinya  wanprestasi  seringkali  tidak diperjanjikan  dengan  tepat,  kapan  debitor  diwajibkan  melakukan  prestasi  yang  telah diperjanjikan. Mengenai saat terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini
28 Salim HS, 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 41.
29 Abdul R. Saliman, 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 15
menetapkan,  bahwa  si  berhutang  akan  di  anggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang dihentikan.
Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa 30 :
a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
b. Pembatalan perjanjian
c. Peralihan  resiko.  Benda  yang  dijanjikan  obyek  perjanjian  sejak  saat  tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur
d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.
Dari  Pasal  1267  KUHPerdata  dapat  disimpulkan  apabila  seorang  kreditor  yang menderita  kerugian  karena  debitor  melakukan  wanprestasi,  kreditor  memiliki  alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut 31 :
a. Meminta pelaksanaan perjanjian
b. Meminta ganti rugi
c. Meminta pelaksaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi
d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjia sekaligus meminta ganti rugi
Pada bank syariah pengembalian modal berlaku  dengan keuntungan system bagi hasil,  dihitung  berdasarkan  keuntungan  dan  kerugian  melalui  perjanjian  kontrak dibebankan  kepada  kreditur  dan  debitur.  Sistem  perbankan  syariah  memiliki  kesamaan dengan  system  perbankan  konvensional  dalam  hal  mencari  keuntungan  dan  pelayanan public  di  bisnis  keuangan.  Namun,  keduanya  memiliki  perbedaan  dalam  hal  system pengembalian yang diberikan kepada pelanggan. 32 Dalam Pasal 1246 KUHPerdata yang berisi “Biaya, ganti rugi, dan bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah  dideritanya  dan  keuntungan  yang  sedianya  dapat  diperolehnya,  tanpa  mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini”. Berdasarkan Pasal 1246 tersebut penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci
30 I Ketut Oka Setiawan, 2017, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 19
31 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 282
32 Machfudz,  M.,  &  Kamila,  N.  (2019).  Empowerment  of  small  businesses  through  the implementation of qardhul hasan financing. Journal of Socioeconomics and Development , 2 (2), 99-106 .
seperti  kerugian  kreditur,  keuntungan  yang  akan  diperoleh  sekiranya  perjanjian  tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga ( interst ), maka ganti kerugian yang diterima oleh kreditur terdiri atas 33 :
a. Biaya,  yaitu  biaya-biaya  pengeluaran  atau  ongkos-ongkos  yang  nyata  atau  tegas telah dikeluarkan oleh pihak kreditur.
b. Rugi,  yaitu  kerugian  karena  kerusakan  atau  kehilangan  barang  dan  atau  harta kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai dalam melaksanaknnya.
PT. Adira Finance Syariah memperingatkan debitur dengan Surat Peringatan I (SP I), apabila pihak debitur tidak menanggapi surat peringatan II (SP II) tersebut, maka akan dilanjutkan  dengan  surat  peringatan  III  (SP  III),  jika  tidak  ditanggapi  juga  oleh  pihak debitur. Pihak kreditur memberikan Surat Peringatan Terakhir (SPT) sebagai peringatan terakhir kepada debitur yang menunggak membayar angsuran hutang pembiayaan. Apabila Surat Peringatan Terakhir tidak juga ditanggapi pihak debitur, maka pihak kreditur yaitu pihak  PT.  Adira  Finance  Syariah  akan  melakukan  eksekusi  atau  mengeluarkan  surat penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan yang ada ditangan debitur. Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian tersebut menyebabkan perjanjian pembiayaan tersebut berakhir, disebabkan dengan adanya wanprestasi oleh pihak debitur tersebut maka menyebabkan  kerugian  pada  pihak  kreditur.  Perlindungan  yang  diarahkan  pada penyelesaian sengketa 34 mempunyai mekanisme penyelesaian masalah yang timbul dalam perjanjian  pembiayaan  kendaraan  bermotor  pada  PT.  Adira  Finance  Syariah  dikenal dengan istilah Collection management atau Account Receivable (A/R) Management yaitu suatu  proses  pengelolaan  untuk  mencegah  atau  mengurangi  kerugian  perusahaan  yang mungkin timbul dari keterlambatan pembayaran oleh debitur.
Upaya  penyelesaian  wanprestasi  didasarkan  pada  beberapa  keadaan,  diantaranya sebagai berikut :
33 Medika Andarika Adati, Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum , Fakultas Hukum Unsrat. VI/4, 2018 hlm. 8
34 Rosmiati, M., Sumiati, Y., Yusdiansyah, E., & Ramadhani, A. (2021, June). Employee’s Position as  Privileged  Creditors  When  Debt  of  Bankruptcy  is  Larger  Than  Bankruptcy  Assets .  In Social  and Humanities Research Symposium (SORES 2020) (pp. 122-128). Atlantis Press.
1. Debitur  Overdue  (1-10  hari)  Vertel  mengingatkan  debitur  lewat  telepon  serta mengkonfirmasikan bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta debitur untuk segera melakukan pembayaran dengan tetap selalu menjaga hubungan baik antara PT.  Adira  Finance  Syariah  dengan  debitur  agar  angsuran-angsuran  berikutnya debitur selalu membayar tepat waktu.
2. Debitur  Overdue  (11-20  hari)  Pihak  PT.  Adira  Finance  Syariah  berkunjung langsung  kerumah  debitur  melalui  Costumer  Marketting  Officer  untuk mengingatkan agar segera membayar angsuran bserta dengan denda keterlambatan pembayaran.
3. Debitur Overdue (21-30 hari) Pihak PT. Adira Finance Syariah menurunkan team collection kerumah debitur untuk follow up dan menganalisa kasus yang penyebab overdue yang dialami debitur, diikuti dengan pengecekan objek perjanjian berupa kendaraan  bermotor,  dan  mengingatkan  pihak  debitur  untuk  tetap  bertanggung jawab dengan memberikan surat peringatan.
4. Debitur Overdue (31-40 hari) Debitur dalam posisi ini sudah masuk dalam katagori debitur  yang  memiliki  kemampuan  pembayaran  angsuran  yang  buruk,  surat peringatan pertama sampai surat peringatan terakhir sudah seharusnya sampai pada debitur. Debitur tidak juga membayar angsuran hutangnya maka pihak PT. Adira Finance  Syariah  dapat  melakukan  penarikan  kendaraan.  Sebelum  melakukan penarikan,  perlu  dipersiapkan  data-data  pendukung  proses  penarikan,  dan diusahakan pendekatan dengan debitur agar proses penarikan berjalan lancar.
5. Debitur  Overdue  (41-60  hari)  Pada  kondisi  ini  pihak  PT.  Adira  Finance  Syariah menyewa jasa debt collector untuk menyelesaikan permasalahan secepatnya. Pada kunjungan kali ini pihak debt collector harus lebih intensif untuk menyelesaikan masalah  antara  pihak  debitur  dengan  pihak  ketiga,  yang  mana  pada  saati  ini keberadaan  objek  yang  diperjanjikan  sudah  digadai  ditangan  pihak  ketiga, sekaligus mengeluarkan surat peringatan terakhir (SPT).
6. Debitur Overdue (61-90  hari) Debitur dalam posisi ini adalah debitur yang telah dilakukan  penarikan  kendaraan  karena  debitur  telah  melakukan  kelalaian  dalam melakukan pembayaran lebih dari 60 hari.

## D. KESIMPULAN
Perusahaan  leasing  atau  sewa  guna  usaha,  kegiatan  usahanya  bergerak  dibidang pembiayaan  untuk  keperluan  nasabah.  Pembiayaan  disini  artinya  jika  nasabah membutuhkan  barang  modal  dengan  cara  disewa  atau  dibeli  secara  kredit,  maka  pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian. Adanya jasa leasing, pengusaha  dapat  melakukan  perluasan  produksi  dan  penambahan  barang  modal  dengan cepat.
Dalam  literature  ekonomi  islam,  jual  beli  kredit  dikenal  dengan  istilah  bai’  al- Taqsith untuk membantu konsumen agar dapat memiliki sesuatu dan untuk menghindari agar jual belu melalui cicilan (kredit) jual beli tidak mengandung unsur riba (yang tidak diperbolehkan  oleh  syariah).  Jual  beli  kredit  atau  bai’  al-  Taqsit  dapat  dilaksanakan menggunakan  akad  jual  beli  melalui  prinsip  pembiayaan  Al-Ijarah  Muntahiyah  Bi  al Tamlik  (Sewa  Finansial  Dengan  Opsi  Pembelian).  Peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia di perusahaan leasing dengan cara mengedukasi ilmu ekonomi Islam agar dapat diterapkan  dalam  transaksi  perkreditan  sepeda  motor,  harapan  kedepannya  agar  para praktisi  dapat  mensosialisasikan  kembali  kepada  para  konsumen  sehingga  pengetahuan masyarakat terkait leasing syariah meningkat dengan tidak adanya wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdul R. Saliman, 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia , Kencana, Jakarta Andri Soemitra, 2010, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta;Kencana), Cetakan kedua
Anwari Achmad, 2007, Leasing di Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta
Dahlan  Siamat,  2004,  Manajemen  Lembaga  Keuangan  (Jakarta:  Lembaga  Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), Edisi kelima
Evi Ariyani, 2012, Hukum Perjanjian Implementasinya Dalam Kontrak Karya , (Salatiga: STAIN Salatiga Press)
I Ketut Oka Setiawan, 2013, Hukum Perikatan , (Jakarta: Sinar Grafika)
Mardani, 2013, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia , (Jakarta:Sinar Grafika)
Medika  Andarika  Adati,  2018, Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Yang  Dapat  di  Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum , Fakultas Hukum Unsrat.
VI/4
Muhammad  Syarif.  Hidayatulloh,  2016, “Mekanisme  Pembiayaan  Kepemilikan ,
Kendaraan  Sepeda  Motor  Di  KJKS  BMT  Al  Hikmah  Ungaran  Cabang Bandungan” (Uin Walisongo)
Ridwan  Khairandy, Hukum  Kontrak  Indonesia  Dalam  Persepektif  Perbandingan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013
Salim HS, 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Sunaryo, 2013, Hukum Lembaga Pembiayaan , (Jakarta: Sinar grafika)
Sutrisno Hadi. 1993, Metodologi Research , Jilid 1 Cet 24, Yogyakarta: Andi Offset,

## B. Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Menteri keuangan Nomor:448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan yang diubah dengan keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002, dan PMK No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
Pasal 1 (11) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
Peraturan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Nomor:  PER- 03/BL/2007  tentang  kegiatan  perusahaanpembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah.  Peraturan  Ketua  BAPEPAM  LK  Nomor;  PER-04/BL/2007  tentang akad-akad  yang  digunakan  dalam  kegiatan  perusahaan  pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kedua peraturan ini telah disetujui oleh DSN-MUI melalui surat Nomor B-23/DSN MUI/XI/2007 tanggal 29 November 2007.

## C. Jurnal Nasional dan Internasional
Adira
Multidinamika
Finance, “Sejarah”, artikel diakses dari https://www.adirafinance.co.od/korporat/id/sejarah-adirafinance 08 Desember 2022 pukul 08.32
Busni,  D.,  Witro,  D.,  Setiawan,  I.,  Abdurrahman,  N.  H.,  &  Alghani,  R.  (2022).
Implementation  of  the  Hybrid  Contract  Concept  in  Multiservice  Ijarah
Financing  as  a  Financing  Alternative  Health  Service  in  the  Covid-19 Pandemic. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 21 (1), 11-26.
Bustami, B. (2017). The Application of Al-Ijarah Muntahiya Bi al tamlik (Financial Lease With  Purchase  Option)  As  a  Financing  Solution  in  the  Sharia  Non-Bank Finance  Industry . AFEBI  Islamic  Finance  and  Economic  Review , 2 (01),  13- 24.
Dirkareshza,  R.,  Taupiqqurrahman,  T.,  &  Azaria,  D.  P.  (2021).  Optimalisasi  Hukum Terhadap  Lessee  Yang  Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian Leasing. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 8 (2), 160-173.
Husen,  F.  (2020).  Leasing  dalam  Perspektif  Fatwa  Dewan  Pengawas  Syariah  Majelis Ulama Indonesia. Lisyabab , 1 (1), 1-10.
Machfudz,  M.,  &  Kamila,  N.  (2019).  Empowerment  of  small  businesses  through  the implementation  of  qardhul  hasan  financing. Journal  of  Socioeconomics  and Development , 2 (2), 99-106
Mohammad  Obaidullah,  Islamic  Financial  Services,  (Saudi  Arabia:  Islamic  Economic
Research  Centre,  2005),  hal  10-15.  Saiful  Azhar  Rosly,  Critical  Issues  on Islamic  Banking  and  Financial  Markets  (Kuala  Lumpur,  Malaysia:  Dinamas Publishing, 2005 hal 26-28
Mukaromah,  L.  A.  (2021). Komparasi  Ijarah  Dan  Sewa  Guna  Usaha  (Leasing)  Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah , Al Maqashidi, 4 (2), 51-64.
Murdiyanto, T., & Prihadianti, R. L. A. (2022). PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR  DALAM  PERJANJIAN  PEMBIAYAAN  KREDIT  KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ADIRA FINACE. Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan , 4 (2), 99-113.
Refreandi,  R.  (2020).  Pencatatan  Akuntansi  Syariah  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan Syariah di Indonesia. TIRAI EDUKASI: Jurnal Pendidikan , 3 (1). Rosmiati, M., Sumiati, Y., Yusdiansyah, E., & Ramadhani, A. (2021, June). Employee’s Position  as  Privileged  Creditors  When  Debt  of  Bankruptcy  is  Larger  Than Bankruptcy  Assets .  In Social  and  Humanities  Research  Symposium  (SORES 2020) (pp. 122-128). Atlantis Press.
Suci,  R.  (2016). Analisis  perhitungan  cicilan  sepeda  motor  (studi  kasus  sistem konvensional dan sistem syariah) (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
Sumiyati , Y., Hendar, J., Ramli, T. A., & Mufidi, M. F. (2018). Kriteria kepatutan dan kewajaran  dalam  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  menurut  hukum Islam . Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah , 2 (1)
Syarifah, K. (2020). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB) iB Maslahah (Studi kasus di Bank BJB Syariah KC Serang) (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
Utami, P. (2020). Sustanaibility Strategy Management in Affecting Decisions for Purchase of  Vehicles  Through  Leasing  Shariah  in  Indonesia. AL-FALAH:  Journal  of Islamic Economics , 5 (1), 22-37.