## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENGATURAN  LARANGAN  RANGKAP  JABATAN  MENTRI  DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INONESIA

## I Komang Trisna Adi Putra
Fakultas Hukum, Universitas Udayana E-mail : putaph13@yahoo.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Prohibition, Concurrent Position, Minister Article  23  of  the  Law  on  State  Ministries,  ministers are  prohibited  from  holding  concurrent  positions. However, at the Ministry of Defense, which is held by Prabowo Subianto, there was a dual position carried out by Prabowo Subianto where he served as Minister of Defense and general chairman of a political party.
Judging from Article 23 of the Law on the Ministry of State, there is ambiguity in letter C, because Prabowo Subianto, apart from being the Minister of Defense, is also the general chairman of a political party. Article 35  paragraph  (1)  letter  c  of  Law  No.  2  of  2011 concerning  Political  Parties  also  regulates  the existence  of  financial  sources  for  political  parties, namely  in  the  form  of  financial  assistance  from  the State Revenue and Expenditure Budget (APBN)/Regional  Revenue  and  Expenditure  Budget (APBD).  Assistance  sourced  in  this  case (APBN/APBD)  is  assistance  from  the  central government and local governments which of course already  have  arrangements  that  are  in  accordance with the needs of the party. Of course, each party does not get the same assistance because the provision of assistance  from  the  central  and  regional governments sourced from the APBN/APBD is based on or based on the votes obtained by each party in the current Minister of Defense election where he is still the  general  chairman  of  a  political  party  when viewed  One  of  the  sources  of  income  for  political parties in Indonesia is the APBN or APBD. Therefore,
concurrent positions carried out by a minister who is also  the  general  chairman  of  a  political  party  have violated  Article  23  letter  C  of  the  State  Ministerial Law  which can  interfere  with  the  performance  of a minister  in  carrying  out  his  duties  so  that  the resulting performance cannot be optimal because it is divided by his activities as a general chairman of a political party. Abstrak
Kata kunci: Larangan, Rangkap Jabatan, Mentri
Corresponding Author: I Komang Trisna Adi Putra, e-mail : putaph13@yahoo.com
Pasal  23  UU  Kementrian  Negara  para  mentri dilarang untuk melakukan rangkap jabatan. Namun pada  kementrian  Pertahanan  yang  dijabat  oleh Prabowo  Subianto,  terjadi  rangkap  jabatan  yang dilakukan  oleh  Prabowo  Subianto  dimana  beliau menjabat  sebagai  Mentri  Pertahanan  dan  ketua umum salah satu Partai politik. Dilihat dari Pasal 23 UU  Kementrian  Negara  terdapat  kekaburan  pada huruf  C,  dikarenakan  Prabowo  Subianto  selain sebagai  mentri  Pertahanan  beliau  juga  menjabat ketua  umum  partai  politik  apakah  termasuk  ke dalam  larangan  rangkap  jabatan  sesuai  dengan Pasal  23  huruf  C  UU  Kementrian  Negara.  Pasal  35 ayat (1) huruf c UU  No  2  Tahun 2011 tentang Partai Politik  juga  mengatur  adanya  sumber  keuangan partai politik yaitu berupa bantuan keuangan dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Bantuan  yang  bersumber  dalam  hal  ini (APBN/APBD) merupakan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tentunya  telah  memiliki  pengaturan  yang  telah sesuai  dengan  kebutuhan  partai.  Tentunya  tiap partai  tidak  mendapatkan  bantuan  yang  sama dikarenakan  pemberian  bantuan  dari  pemerintah pusat  maupun  daerah  yang  bersumber  dari APBN/APBD berpatokan atau berdasarkan kepada perolehan  suara  masing-masing  partai  dalam pemilu  Mentri  pertahanan  saat  ini  dimana  juga beliau  masih  menjadi  ketua  umum  partai  politik, apabila  dilihat  dari  sumber  pendapatan  partai politik yang ada di Indonesia adalah salah satunya bersumber  dari  APBN  atau  APBD.    Maka  dari  itu rangkap  jabatan  yang  dilakukan  oleh  seorang mentri  yang  juga  menjadi  ketua  umum  dari  suatu partai  politik  telah  melanggar  UU  Kementrian negara  Pasal  23  huruf  C  yang  dapat  menggangu
kinerja  seorang  mentri  dalam  menjalankan tugasnya  sehingga  kinerja  yang  dihasilkan  tidak dapat  secara  optimal  dikarenakan  terbagi  dengan kegiatannya  sebagai  seorang  ketua  umum  partai politik.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  terdiri  atas  banyak pulau tersebar dari sabang sampai meraoke. Negara yang merdeka pada tahun 1945 ini  sampai  saat  ini  telah  mengalami  7  kali  pergantain  Presiden  yang  4  kali  telah dilaksanakan memalui pemilihan langsung. Presiden yang terpilih mempunyai hak untuk mengangkan pembantu dalam melaksanakan tugasnya atau disebut dengan mentri sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia  pengangkatan  Menteri  Negara  itu bersifat  politik  dimana  Menteri  berposisi  sebagai  perpanjangan  tangan  dari presiden  dalam  menjalankan  pemerintahan  negara 1 .  Setiap  metri  tentunya mempunyai  tugas  yang  berbeda  sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing  dalam pemerintahan. Mentri di jaman kepemimpinan yang kedua Presiden Joko Widodo yang  berjumlah  34  mentri  dikenal  dengan  nama  kabinet  Indonesia  Maju periode 2019-2024.  Pengangkatan  34  mentri  ini  ditetapkan  Presiden  dalam  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  113/P  tahun  2019  tentang  pembentukan Kementrian  Negara  dan  Pengangkatan  Mentri  Negara  Kabinet  Indonesia  Maju periode  tahun  2019-2024.  Adapun  kementrian  yang  dibentuk  Presiden  dalam dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P tahun 2019 tentang pembentukan  Kementrian  Negara  dan  Pengangkatan  Mentri  Negara  Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 sebagai berikut :
1. Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementrian Koordinator Bidan Perekonomian
3. Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementrian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Kementrian Sekretariat Negara
6. Kementrian Dalam Negeri
7. Kementrian Luar Negeri
8. Kementrian Pertahanan
9. Kementrian Agama
10. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Kementrian Keuangan
12. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Kementrian Kesehatan
14. Kementrian Sosial
15. Kementrian Ketenagakerjaan
16. Kementrian Perindustrian
1 Agustina, E. (2018). Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. Jurnal Hukum Media Bhakti , 2 (1), 32-39.
17. Kementrian Perdagangan
18. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20. Kementrian Perhubungan
21. Kementrian Komunikasi dan Informatika
22. Kementrian Pertanian
23. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Kementrian Kelautan dan Perikanan
25. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
26. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
27. Kementrian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencaraan Pembangunan Nasional
28. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 29. Kementrian Badan Usaha Milik Negara
30. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
31. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33. Kementrian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional 34. Kementrian Pemuda dan Olahraga.
Dimana  kini  juga  mengalami  perubahan  yaitu penggabungan  kementrian pendidikan  dan  kebudayaan  dengan  kementrian  riset  dan  teknologi/  badan  riset dan inovasi nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara  Kabinet  Indonesia  Maju  Periode  Tahun  2019-2O24.  Mentri-mentri  yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diatur  dalam  Undang-Undang  No  39  tahun  2008  tentang  Kementrian  Negara (selanjutnya disingkat UU Kementrian Negara) dan tentunya pula memiliki larangan yang  tidak  boleh  dilanggar  oleh  para  mentri.  Salah  satunya  dalam  Pasal  23  UU Kementrian Negara para mentri dilarang untuk melakukan rangkap jabatan. Namun pada kementrian Pertahanan yang dijabat oleh Prabowo Subianto, terjadi rangkap jabatan  yang  dilakukan  oleh  Prabowo  Subianto  dimana  beliau  menjabat  sebagai Mentri Pertahanan dan ketua umum salah satu Partai politik. Dilihat pada Pasal 23 UU Kementrian Negara, para mentri dilarang rangkap jabatan pada :
a. Menduduki jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
b. Menduduki  jabatan  komisaris  atau  direksi  pada  perusahaan  milik  negara maupun swasta; dan
c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD.
Dilihat dari Pasal 23 UU Kementrian Negara terdapat kekaburan pada huruf c,  dikarenakan  Prabowo  Subianto  selain  sebagai  mentri  Pertahanan  beliau  juga menjabat ketua umum partai politik apakah termasuk ke dalam larangan rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 23 huruf c UU Kementrian Negara sehingga menarik untuk  dibahas  lebih  lanjut.  Sehingga  dapat  ditarik  suatu  rumusan  masalah  dari permasalahan  ini  yaitu  bagaimanakah  pengaturan  menganai  partai  politik  dalam peraturan perundangn undangan khususnya mengenai pembiayaannya dan apakah
diperbolehkan  seorang  mentri  merangkap  jabatan  sebagai  ketua  umum  partai politik.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendalami pengaturan  partai  politik  khususnya  mengenai  pembiayaannya  dan  rangkap jabatan mentri sebagai ketua umum partai politik.
Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian hampir sama dengan peneliti  lakukan  diantaranya  ;  May  Lim  Charity,  pada  tahun  2016  melakukan penelitian  tentang  ironi  praktik  rangkap  jabatan  dalam  sistem  ketatanegaraan indonesia ( irony practices of the double duty in the indonesian state system) dan Moza Dela  Fudika,  pada  tahun  2016  melakukan  penelitian  tentang  rangkap  jabatan presiden  sebagai  ketua  partai  politik  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia. Dilihat bahwa kedua penelitian tersebut membahas obyek yang sama yaitu tentang rangkap  jabatan,  namun  mempunyai  fokus  yang  sangat  berbeda.  Dari  kedua penelitian  tersebut  perbedaan  yang  sangat  mendasar  pada  penelitian  yang dilakukan  oleh  peneliti  yaitu  pada  pengaturan  pembiayaan  partai  politik  dalam peraturan perundang undangan dan legalitas rangkap jabatan mentri sebagai ketua umum partai politik

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini analisa dan pengkajian atas kekaburan norma dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara mengenai larangan rangkap jabatan oleh mentri  di  Indonesia.  Namun  disisi  lain  salah satu mentri  Kabinet  Indonesia  Maju periode tahun 2019-2024 yaitu mentri Pertahanan melaksanakan rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik, maka metode penelitianyang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif.  Jenis  penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mengkaji  kualitas  dari  norma hukum itu sendiri 2 .
Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini adalah pendekatan  perundang-undangan  (The  Statue  Approach)  dan  pendekatan konseptual  (conceptual  approach). Pendekatan  perundang-undangan  (The  Statue Approach) merupakan pendekatan
Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu bahan  hukum  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  serta mengunakan  bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  meneliti  jurnal- jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Terakhir merupakan bahan hukum  tertier,  merupakan  bahan  hukum  yang  memebrikan  kejelasan  atau penjelasan  antara  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Kemudian  bahan-bahan hukum  yang  telah  terkumpul  di  dengan  teknik  bola  salju  dan  dianalisis menggunakan teknik argumentatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENGATURAN  PEMBIAYAAN  PARTAI  POLITIK  DALAM  PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN
Indonesia yang merupakan negara hukum dengan menempatkan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  sumber  hukum
2 Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, hal. 86.
tertinggi  dari  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia tentunya telah menjamin hak-hak setiap warga masyarakat unruk berserikat dan berkumpul untuk menyampaikan pendapatnya dimana ini sebagai salah satu bagian dari demokrasi. Demokrasi kembali   dianggap   sebagai   suatu   sistem politik dan pemerintahan yang paling baik, dan     hampir     semua     negara     modern menerima mutlak    perlunya    demokrasi ditegakkan 3 .
Penjaminan  hak  ini  telah  dijamin  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 yang kemudian ditetapkan dengan undang-undang.  Sebagai  salah  satu  implementasi  dari  hak  berserikat  dan berkumpul  dibentuklah  partai  politik  sebagai  wadah  bagi  masyarakat  untuk berserikat dan berkumpul yang gunanya membela kepentingan bangsa yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor    2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  atas  Undang- ndang  Nomor  2  tahun  2008  tentang  Partai Politik  (Selanjutnya  disebut  UU  No 2  Tahun 2011 tentang Partai   Politik). Dalam Pasal 1 UU  No  2  Tahun 2011 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional  dan  dibentuk  oleh  sekelompok  warga  negara  Indonesia  secara  sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan  politik  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta  memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Partai  politik  merupakan wadah atau  kendaraan  bagi  setiap  masyarakat  yang  mempunyai  pendapat  untuk memperjuangkan  bangsa  Indonesia  serta  untuk  dapat  masuk  ke  dalam pemerintahan melalui pemilihan umum.
Ada 2 peran dan fungsi partai politik menurut Firmansyah adalah sebagai berikut 4 :
1. Sebagai fungsi internal partai politik berperan dalam pembinaan,pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik demilanggengnya ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partaipolitik tersebut;
2. fungsi  eksternal  peranan  partai  politik  terkait  dengan  ruang  lingkup  yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa,dan negara.
Banyaknya  partai  politik  yang  kini  ada  di  Indonesia  tentunya  juga  dapat memudahkan masyarakat yang memiliki ideologi untuk mencari kendaraan politik untuk dapat menyalurkan ideologinya terhadap bangsa Indonesia. Namun disisi lain keberadaan  partai  politik  tentunya  dalam  menjalannya  setiap  urusannya  dan program-program dari partai politik memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, megingat dengan luasnya wilayah Indonesia tentunya urusan dan program partai politik tentunya tidak sedikit untuk dapat memperoleh kekercayaan di masyarakat sebagai kendaraan politik yang tepat dipilih oleh masyarakat.
Diatur dalam UU  No  2  Tahun 2011 tentang Partai Politik pada Pasal 34 disebutkan bahwa sumber keuangan partai politik bersumber dari 1. Iuran anggota; 2. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan yang terakhir 3. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja
3 Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi , 2 (2), 225-237.
4 Labolo, M., & Ilham, T. (2015). Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia . Rajawali Pers, hal 16.
Daerah.  Melihat  dari  sumber-sumber  keuangan  atau  pendanaan  partai  politik pastinya jika dijumlahkan tentunya merupakan jumlah yang sangat besar.
Sumber keuangan berdasarkan iuran anggota  disini dimaksudkan adalah iuran  dari  anggota  atau  juga  dapat  disebut  kader  dari  partai  politik  itu  sendiri. Selanjutnya sumber keuangan yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum berdasarkan UU  No  2  Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 35 ayat (1) huruf  a  dapat  dilakukan  oleh  perseorangan  anggota  partai  politik  yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART. Kemudian dalam huruf b sumbangan yang sah  dapat  juga  bersumber  dari  perseorangan  yang  bukan  anggota  partai  politik bersangkutan,  besaran  jumlah  sumbangannya  pun  maksimal  hanya  Rp. 1.000.000.000,-  perorang  dalam  jangka  1  tahun  anggaran  partai  politik  tersebut. Sumbangan  yang  sah  dapat  pula  bersumber  dari  perusahaan  dana  atau  badan hukum  yang  besarannya  pula  telah  diataur  dalam  huruf  c  yaitu  maksimal  Rp. 7.500.000.000,- yang juga dalam tahun 1 tahun anggaran partai politik.
Selain adanya iuran dari anggota partai politik dan sumbangan yang sah, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU  No  2  Tahun 2011 tentang Partai Politik juga mengatur adanya  sumber  keuangan  partai  politik  yaitu  berupa  bantuan  keuangan  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)/Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD).  Bantuan  yang  bersumber  dalam  hal  ini  (APBN/APBD) merupakan  bantuan  dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  yang tentunya  telah  memiliki  pengaturan  yang  telah  sesuai  dengan  kebutuhan  partai. Tentunya  tiap  partai  tidak  mendapatkan  bantuan  yang  sama  dikarenakan pemberian  bantuan  dari  pemerintah  pusat  maupun  daerah  yang  bersumber  dari APBN/APBD berpatokan atau berdasarkan kepada perolehan suara masing-masing partai  dalam  pemilu,  pemberian  bantuan  dari  pemerintah  pusat  maupun  daerah yang  bersumber  dari  APBN/APBD  ini  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5  Tahun  2009  Tentang  Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai  Politik  (selanjutnya disebut PP No 1 Tahun 2018 ). Bantuan keuangan dari pemerintah kepada partai politik sebagaimana diatur dalam PP No 1 Tahun 2018, mengatur tentang jumlah besaran  bantuan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  partai  politik.  Dilihat  dalam Pasal 5 Ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara pada DPR pusat mendapat bantuan sebesar Rp. 1.000,- persuara sah. Demikian pula pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat suara di tingkat DPRD  Provinsi  mendapatkan  bantuan  sebesar  Rp.  1.200,-  persuara  sah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  Ayat  (3).  Perolehan  suara  di  tingkat  DPRD Kabupaten/Kota  oleh  partai  politik  juga  mendapat  bantuan  dari  pemerintah sebersar Rp. 1.500,- persuara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (5). Untuk sumber bantuan keuangan dari pemerintah kepada partai politik, dimana bantuan keuangan sesuai perolehan suara di tingkat pusat berasal dari APBN, untuk bantuan yang perolehan suaranya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, bersumber dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota.

## LEGALITAS  RANGKAP  JABATAN  MENTRI  SEBAGAI  KETUA  UMUM  PARTAI POLITIK
Mentri tentunya mempunyai tugas yang sangat banyak sebagai pembantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, khususnya disini negara
Indonesia.  Konsentrasi  dan  loyalitas  terhadap  negara  sebagai  mentri  harus dijunjung  tinggi  oleh  mentri  sehingga  termaksimalkanlah  tugas  yang  dijalankan oleh seorang mentri. Seorang mentri seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dilihat pada UU Kementrian Negara bahwa mentri memiliki tugas yang telah diatur dalam Pasal 7. Presiden tentunya pasti meninginginkan kinerja yang optimal dari para  mentri-mentrinya  untuk  dapat  mempercepat  kemajuan  negara.  Sejumlah fungsi tentunya didapatkan oleh mentri untuk dapat menjalankan tugasnya, dalam UU kementrian Negara telah diatur dalam Pasal 8 sesuai dengan bidangnya masing- masing.  Bidang-bidang  yang  dimaksud  adalah  bidang  urusan  luar  negeri,  dalam negeri, dan pertahanan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU kementrian Negara. Bidang urusan urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan,  kesehatan,  sosial,  ketenagakerjaan,  industri,  perdagangan, pertambangan,  energi,  pekerjaan  umum,  transmigrasi,  transportasi,  informasi, komunikasi,  pertanian,  perkebunan,  kehutanan,  peternakan,  kelautan,  dan perikanan  diatur  dalam  Pasal  5  Ayat  (2)  UU  kementrian  Negara.  Bidang  urusan perencanaan  pembangunan  nasional,  aparatur  negara,  kesekretariatan  negara, badan  usaha  milik  negara,  pertanahan,  kependudukan,  lingkungan  hidup,  ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan  perempuan,  pemuda,  olahraga,  perumahan,  dan  pembangunan kawasan  atau  daerah  tertinggal  diatur  dalam  Pasal  5  Ayat  (3)  UU  kementrian Negara. Kembali lagi mengenai tugas dari mentri yang telah diatur dalam Pasal 8 yang dimana dibagi sesuai dengan bidang urusan masing-masing dari para mentri. Pasal 8 Ayat (1) dimana mentri menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan mentri yang membidangi urusan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) yaitu a. perumusan, penetapan,  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidangnya;  b.  pengelolaan  barang milik/kekayaan  negara  yang  menjadi  tanggung  jawabnya;  c.  pengawasan  atas pelaksanaan  tugas  di  bidangnya;  dan  d.  pelaksanaan  kegiatan  teknis  dari  pusat sampai ke daerah. Selanjurnya mentri yang membidangi urusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) menyelenggarakan fungsi yaitu a. perumusan, penetapan, dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidangnya;  b.  pengelolaan  barang  milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Terakhir mentri  yang  membidangi  urusan  sebagai  mana  yang  telah diatur  dalam Pasal  5  Ayat  (3)  dalam  menyelenggakan  fungsinya  yaitu  a.  perumusan  dan penetapan  kebijakan  di  bidangnya;  b.  koordinasi  dan  sinkronisasi  pelaksanaan kebijakan di bidangnya; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung  jawabnya;  dan  d.  pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  di  bidangnya. Dilihat dari semua fungsi penyeengaraannya, kesemuanya memiliki perbedaan dan tentunya  juga  memiliki  persamaan  salah  satunya  adalah  perumusan,  penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di tiap bidang masing-masing mentri.
Untuk membentuk atau mewujudkan para mentrinya agar terfokus dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  seorang  mentri,  UU  Kementrian  Negara  juga mengatur  atau  menetapkan  larangan  khussusnya  larangan  rangkap  jabatan  bagi para mentri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya salah satu larangan rangkap jabatan oleh mentri adalah menjadi pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN atau  APBD.  Mentri  pertahanan  saat  ini  dimana  juga  beliau  masih  menjadi  ketua
umum partai politik, apabila dilihat dari sumber pendapatan partai politik yang ada di Indonesia adalah salah satunya bersumber dari APBN atau APBD.  Maka dari itu rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang mentri yang juga menjadi ketua umum dari suatu partai politik telah melanggar UU Kementrian negara Pasal 23 huruf C yang  dapat  menggangu  kinerja  seorang  mentri  dalam  menjalankan  tugasnya sehingga  kinerja  yang  dihasilkan  tidak  dapat  secara  optimal  dikarenakan  terbagi dengan kegiatannya sebagai seorang ketua umum partai politik. Sehingga dalam hal ini  Presiden  secara  atribusi  dapat  memberikan  sanksi  kepada  mentrinya  yang melakukan rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) huruf D yang dimana sanksinya  adalah  diberhentikan  sebagai  seorang  mentri.  Manuel  Luis  Quezón mantan Presiden Persemakmuran Filipina (1878) pernah menyatakan “My loyality to party end when my loyality to country begins” yang artinya, kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika kesetiaan kepada negara dimulai 5 . Maka dalam melakukan pengangkatan seorang ketua umum partai politik untuk menjadi salah satu mentri hendaknya ketika memang mau diambil dari ketua umum partai politik, maka salah satu syarat yang harus dilakukan oleh ketua umum tersbeut ialah mengundurkan diri  dari  jabatannya  yang  sebagai  ketua  umum  partainya 6 .  Sehingga  para  mentri yang  merangkap  jabatan  sebagai  ketua  umum  parta  politik  tidak  mengakibatkan lahirnya konflik kepentikan. Konflik kepentingan yang dimaksud ialah salah satunya ialah  ketika  menjalankan    sebagai ketua  umum  partai  politik  berdampak  pada jabatan    menterinya,    seperti:   1)   mengambil  keputusan  dilembaga  kementerian dipimpinnya untuk lebih menguntungkan partai politiknya, 2) menjalankan tugas sebagai  menteri  tapi  pada    saat  bersamaan  menjalankan  tujuan  di  partai  sebagai ketua umum partai; 3) mengutamakan merekrut anggota kementrian dari kader di partai  politiknya;    4)        memakai    fasilitas    sebagai    menteri  untuk    kepentingan kepartaian 7 .
KESIMPULAN
Berkaca  dari  pembahasan  sebelumnya,  secara  singkat  dapat  diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam sumber pendapatan partai politik dimana telah diatur dalam UU  No 2  Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa pendapatan partai politik salah satunya bersumber dari bantuan keuangan bersumber dari APBN ataupun dari APBD yang dimana pemberiannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
2. Dilihat dari sumber keuangannya yang salah satunya berasal dari APBN atau APBD,  rangkap  jabatan  yang  dilakukan  seorang  mentri  yang  juga  menjadi seorang  ketua  umum  partai  politik  telah  melanggar  Pasal  23  huruf  C  UU Kemenrian Negara maka mentri yang melangar dapat dikenakan sanksi oleh Presiden  yang  dimana  mempunyai  kewenangan  secara  atribusi  dalam  UU Kementrian Negara.
5 Charity, M. L. (2018). Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 13 (1), 1-9.
6 Siregar, M. B., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI YANG BERASAL DARI UNSUR PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Indonesia Law Reform Journal , 1 (1), 88-110.
7 Ibid .

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  adapun saran yang lahir dari penulisan artikel ini adalah sebagai berikut :
1. Hendaknya mentri yang diangat oleh presiden dapat menjalankan tugasnya dengan  maksimal  dan  tidak  mendahulukan  kepentingan  individu  dalam menjalankan  tugasnya  sehingga  kemajuan  bangsa  dan  negara  dapat berlangsung dengan cepat.
2. Mentri  yang  diangkat  oleh  Presiden  hendaknya  mengundurkan  diri  dari jabatannya sebagai ketua umum partai politik sehingga tidak terjadi rangkap jabatan yang dapat mengganggu kinerja dari mentri itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.
Labolo,  M.,  &  Ilham,  T.  (2015). Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  di Indonesia . Rajawali Pers.

## JURNAL ILMIAH
Agustina, E. (2018). Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. Jurnal Hukum Media Bhakti , 2 (1), 32-39.
Charity, M. L. (2018). Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 13 (1), 1-9.
Siregar, M. B., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI YANG BERASAL DARI UNSUR PARTAI POLITIK DALAM  SISTEM  KETATANEGARAAN  INDONESIA. Indonesia  Law Reform Journal , 1 (1), 88-110.
Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak  Kebebasan  Berpendapat  di  Indonesia. Volksgeist:  Jurnal  Ilmu Hukum dan Konstitusi , 2 (2), 225-237.