Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo)

## DAMPAK REPOSISI KELURAHAN DARI PERANGKAT DAERAH MENJADI PERANGKAT KECAMATAN
Erna Haryanti Koestedjo haryanti_erna@uwks.ac.id Dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dengan  judul  Dampak  Reposisi  Kelurahan  dari  Perangkat Daerah  Menjadi  Perangkat  Kecamatan.  Penelitian  ini  bertujuan  Mengetahui kondisi  eksisting  positioning  kelurahan  sebagai  perangkat  kecamatan  di Kabupaten  Sidoarjo  dan  mengetahui  dampak  yang  ditimbulkan  dari  reposisi Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat  Kecamatan dilihat dari segi wewenang, anggaran dan SDM.
Metode analisis yang digunakan ini adalah Data - data yang telah diperoleh dari  Dinas  /  Instansi  (OPD-OPD)  ter-kait  di  Kabupaten  Sidoarjo,  agar  dapat diinterpretasikan  maka  terlebih  dahulu  dilakukan  analisa  data  menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan análisis data sekunder .
Hasil  Penelitian  ini  yaitu  implementasi  kebijakan  desentralisasi  melalui UU  No  23 Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  memberikan  dampak besar  terhadap  status  kelembagaan  kelurahan.  Sebelumnya,  kelurahan  memiliki kewenangan  untuk  menyusun  perencanaan.  Sejak  tahun  2015,  pemerintah kelurahan tidak lagi menjadi organisasi perangkat daerah yang mandiri tetapi telah menjadi  bagian  dari  pemerintah  kecamatan.  Konsekuensinya,  kegiatan-kegiatan yang  dilaksanakan  pemerintah  kelurahan  ditentukan  oleh  kebijakan  yang diputuskan  oleh  pemerintah  kecamatan.Situasi  ini  tentu  tidak  menguntungkan masyarakat di wilayah kelurahan. Harapannya, perubahan kebijakan desentralisasi dapat  semakin  menguatkan  kelembagaan  kelurahan.  Namun  dalam  realisasinya, kelurahan  justru  menjadi  lembaga  yang  harus  menerima  biaya  politik  dalam bentuk pengurangan kewenangan dan anggaran pembangunan pasca implementasi UU No 23 Tahun 2014.
Kata kunci : Reposisi, Desentralisasi, Implementasi.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  di  Indonesia  secara efektif  dilaksanakan  sejak  tahun  2000  dimaksudkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat dan daya saing daerah. Sejalan dengan prinsip  otonomi  yang  nyata  dan  bertanggung  jawab,  pemerintah  daerah melaksanakan  urusan  pemerintahan  berdasarkan  tugas,wewenang  dan kewajiban  sesuai  dengan  potensi  dan  kekhasan  daerah.  Berbagai  perubahan mendasar  pengelolaan  pemerintahan  telah  dilakukan  termasuk  penyediaan pelayanan  dasar  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo)
Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah  diarahkan untuk  dapat  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui upaya  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Disamping  itu melalui  otonomi  luas,  dalam  lingkungan  strategis  globalisasi,  Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya  saing  dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan  keanekaragaman  Daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Seiring  dengan  terjadinya  perkembangan  dan  dinamika  di  bidang pemerintahan  khususnya  pemerintahan  daerah,  pemerintah  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah sebagai  pengganti  Undang  -  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah.  Pada  pasal  9  UU  Nomor  23  Tahun  2014,  dinyatakan bahwa;
(1) Urusan  pemerintahan  terdiri  atas  urusan  pemerintahan  absolut,urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
(2) Urusan  pemerintahan  absolut  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) adalah  urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan PemerintahPusat.
(3) Urusan  pemerintahan  konkuren  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) adalah  urusan  pemerintahan  yang  dibagi  antara  Pemerintah  Pusatdan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten / kota.
(4) Urusan  pemerintahan  konkuren  yang  diserahkan  ke  Daerah  menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
(5) Urusan  pemerintahan  umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Presiden sebagai kepalapemerintahan.
Urusan  Pemerintahan  konkuren  yang  menjadi  kewenangan  daerah berdasarkan pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 yakni;
(1) Urusan  pemerintahan  konkuren  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal9 ayat  (3)  yang  menjadi  kewenangan  daerah  terdiri  atas  Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(2) Urusan pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas  Urusan  Pemerintahan  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  dan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
(3) Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagiam substansinya merupakan pelayanan dasar.
Dalam  membantu  menjalankan  urusan  konkuren  dan  urusan pemerintahan  umum  tersebut,  maka  Kepala  Daerah  Kabupaten/Kota  dibantu oleh  perangkat  daerah.  Secara  yuridis  keberadaan  perangkat  daerah  terjadi perubahan  antaraUU  Nomor  23  Tahun  2014  dengan  UU  Nomor  32  Tahun 2004. Perangkat Daerah berdasarkan pasal 120 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari;
1. Sekretariat Daerah
2. DinasDaerah
Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo)
3. Lembaga Teknis Daerah
4. Sekretariat Daerah
5. Kecamatan
6. Kelurahan.
Dapat  terlihat  bahwa  institusi  kecamatan  dan  kelurahan  menjadi bagian  dari  perangkat  daerah  kabupaten  /  kota,  sehingga  secara  langsung Camat dan Lurah bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota. Namun pada UU Nomor  23 Tahun 2014, terjadi perubahan  posisi Kelurahan yang  selama ini  berdasarkan  UU  Nomor  32  Tahun  2004  menempatkan  kelurahan  sebagai perangkat daerah namun pada saat ini menjadi perangkat kecamatan, sehingga konsekuensinya  Lurah  tidak  lagi  bertanggung  jawab  secara  langsung  kepada Bupati / Walikota akan tetapi bertanggung jawab langsung kepada Camat.
Artinya  kelurahan  bukan  lagi  bagian  dari  perangkat  daerah.  Hal  ini berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan di dua UU Pemda sebelumnya yang secara  tegas  menyebut  kelurahan  sebagai  perangkat  daerah.  Akibatnya pendelegasian wewenang secara administratif maupun politik dari kabupaten/kota kepada  kelurahan  pun  berubah.  Dan  reposisi  ini  akan  berdampak  pada  3  hal  , yakni : (1) kewenangan yang legitimate (2) pendanaan (budget) yang cukup untuk menopang  kewenangan  dan  (3)  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berkapasitas memadai untuk menjalankan kewenangan yang di punyai nya.
Guna  mengetahui  gambaran  yang  lebih  jauh  mengenai  dampak  reposisi kelurahan dari perangkat desa menjadi perangkat kecamatan, Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  perlu  melakukan  sebuah  kegiatan kajian “Dampak  Reposisi  Kelurahan  dari  Perangkat  Daerah  Menjadi Perangkat Kecamatan” .

## Perumusan Masalah
Permasalahan yang dirumuskan dalam kegiatan ini sebagai berikut :
1. Bagaimana  kondisi  eksisting  positioning  kelurahan  sebagai  perangkat kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
2. Bagaimana  dampak  yang  ditimbulkan  dari  reposisi  Kelurahan  dari Perangkat  Daerah  Menjadi  Perangkat  Kecamatan  dilihat  dari  segi wewenang, anggaran dan SDM.

## Tujuan
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah, guna :
1. Mengetahui  kondisi  eksisting  positioning  kelurahan  sebagai  perangkat kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
2. Mengetahui  dampak  yang  ditimbulkan  dari  reposisi  Kelurahan  dari Perangkat  Daerah  Menjadi  Perangkat  Kecamatan  dilihat  dari  segi wewenang, anggaran dan SDM

## Hasil Yang Diharapkan
Berdasarkan permasalahan dan tujuan diatas, maka hasil yang diharapkan dari  kajian  “Reposisi  Kelurahan  dari  Perangkat  Daerahmenjadi  Perangkat Kecamatan”  adalah  mengetahui  dampak  reposisi  perangkat  desa  ke  perangkat
Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo)
kecamatan  serta  bahan  masukan  untuk  perumusan  kebijakan  dalam  pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo agar kedepan terus lebih baik.

## Ruang Lingkup
Ruang  lingkup  kegiatan  kajian  “Reposisi  Kelurahan  dari  Perangkat Daerahmenjadi Perangkat Kecamatan”, adalah:
a. Kegiatan pengumpulan data lapangan berupa survey lapang dan kajian data sekunder yang terkait dengan permasalahan studi kelembagaan .
b. Membuat  Laporan  dan  rekomendasi  kepada  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  mengenai  dampak  Reposisi Kelurahan Sebagai Perangkat Desa Menjadi Perangkat Kelurahan.

## Lokasi
Lokasi  kegiatan  kajian  “Reposisi  Kelurahan  dari  Perangkat  Daerah menjadi Perangkat Kecamatan” ini adalah Kabupaten Sidoarjo

## METODE PENELITIAN
Lokasi Kegiatan.
Lokasi penyusunan dokumen dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Jenis dan Sumber Data. Dalam  penyusunan  dokumen Kajian  Dampak  Reposisi  Kelurahan  dari Perangkat  Daerah  Menjadi  Perangkat  Kecamatan Kabupaten  Sidoarjo, membutuhkan  data-data  yang  akan  digunakan  dalam  proses  penyusunannya.Data tersebut  berupa  data  kuantitatif  dan  data  kualitatif  dengan  pengumpulan  data dilakukan dengan cara partisipatif.
Data kuantitatif diperoleh dari data - data sekunder yang akan di ambil dari instansi  /  lembaga  terkait  (pemerintah)  yang  berhubungan  dengan  kajian  ini, sedangkan data kualitatif di himpun dari data - data primer yang akan diperoleh dari para  responden  (pemerintah  dan  masyarakat),  melalui  serangkaian  pertemuan  - pertemuan diskusi partisipatif
. Teknik Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik:
1) Studi Pustaka.
2) Penyebaran Formulir Isian Data ( Check List ).
3) DiskusiKelompokTerfokus.
4) Dokumentasi..

## Metode Analisa Data.
Data - data yang telah diperoleh dari Dinas / Instansi (OPD-OPD) ter-kait di Kabupaten Sidoarjo, agar dapat  diinterpretasikan maka terlebih dahulu dilakukan analisa  data  menggunakan metode  deskriptif dengan  pendekatan análisis  data sekunder .
Tahapan Proses Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi Pengisian Perangkat Desa di Kab sidoarjo
Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo)
Penyusunan  dokumen Kajian  Evaluasi  Pengisian  Perangkat  Desa Kabupaten Sidoarjo,dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut:
1. Tahap Persiapan
a. Persiapan  yaitu  berupa  penyiapan  data  atau  informasi  yang  akan dimanfaatkan.
b. Studi  literatur  yang  berupa  pengkajian  data  ( review kebijakan)  atau informasi  dari  data  literatur  terutama  terkait  dengan  pelaksanaan kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  sebelumnya  serta  perundangan dapat digunakan sebagai acuan awal dalam penyusunan dokumen.
c. Identifikasi awal yang yang meliputi:
Interview /Wawancara yang  dilakukan  terhadap  pihak-pihak yang  berkompeten  atau  pihak-pihak  lain  yang  dianggap  dapat memberikan  data  penting  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung penyusunan pengkajian ini;
Survei  dan  observasi  lapangan  yang  meliputi  pengumpulan  data langsung  dari  lapangan,  pengamatan  langsung  terhadap  kondisi  fisik disekitar  lokasi  obyek  penelitian.  Hasil  survei  dan  observasi  akan diuraikan  secara  jelas  dan  akurat  sehingga  hal-hal  yang  diperlukan dalam  pelaksanaan  evaluasi  dapat  diidentifikasi  dengan  baik, Pengamatan  didasarkan  atas  pengalaman  secara  langsung  pada  saat terjun ke lokasi penelitian; Observasi dilakukan dengan pencatatan, pengukuran, perekaman  foto  dan  penggambaran  sesuai  dengan  konteks  penelitian. Pengamatan  didasarkan  atas  pengalaman  secara  langsung  pada  saat terjun ke lokasi penelitian.
Survei  instansional,  survei  instansional  ini  dilakukan  pada Dinas/Instansi, data baik kualitatif maupun kuantitatif dalam berbagai aspek (sosial, ekonomi, dan lain-lain) yang terkait dengan penelitian.

## 2. Tahap Pelaksanaan
Hasil  identifikasi  secara  lengkap  selanjutnya  akan  diolah  dalam kompilasi  dan  pengolahan  data,  yaitu  dengan  pengorganisasian  data, mengurutkan  data  ke  dalam  pola,  kategori  dan  uraian-uraian  sehingga dipilah-pilah  antara  data  yang  terkait  (relevan)  kurang  terkait  atau  tidak terkait dengan kegiatan ini. Kemudian setelah tahap kompilasi dan pengolahan data dilakukan kegiatan selanjutnya yaitu analisa terhadap hasil identifikasi yang diperoleh yang didasarkan pada teori dan  standar perencanaan maupun peraturan yang mendukung analisa tersebut.
3. Tahap Penyusunan Laporan Akhir  (Pelaporan)
Keseluruhan  hasil  identifikasi  dan  analisa  pada  tahap  tersebut  harus dapat  ditampilkan  secara  jelas  dan  sistematis  dalam  Laporan  akhir,  baik dalam  bentuk  uraian  narasi  (deskripsi),  gambar  skema,  tabel-tabel  dan  lain sebagainya  sehingga  dapat  memberikan  gambaran  terhadap  proses  serta hasil-hasil identifikasi dan analisa yang telah dilakukan.

## GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
1. Demografi
Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112° 5’-112°  9’ Bujur Timur dan
Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo)
7° 3’-7° 5’ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah delta  yang  subur  karena  berada  di  antara  dua  sungai  besar  pecahan  Kali Brantas yaitu Kali Mas dan Kali Porong. Lokasi Kabupaten Sidoarjo sangat strategis  karena  dilalui  jalan  arteri  primer  Surabaya  –  Malang,  Surabaya  – Banyuwangi, dan Surabaya –Madiun. Berdasarkan hasil registrasi penduduk yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Sidoarjo,  Jumlah  penduduk  berdasarkan  laporan  perkembangan  penduduk bulan  Desember  tahun  2014  mengalami  peningkatan  dibandingkan  dengan tahun  sebelumnya  yaitu  2.127.043  jiwa,  sedangkan  tahun  2013  sejumlah 2.090.619  jiwa.  Kecamatan  yang  memiliki  jumlah  penduduk  terbanyak adalah  Kecamatan  Waru  yaitu  230.913  jiwa,  sekaligus  mempunyai  tingkat kepadatan  penduduk  yang  paling  tinggi  dibandingkan  dengan  kecamatan lain. Sedangkan Kecamatan Jabon memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu  59.040  jiwa  dan  sekaligus  menjadi  kecamatan  dengan  kepadatan terendah.

## 2. Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo
Struktur  Organisasi  Kelurahan  di  Kabupaten  Sidoarjo  adalah  sebagai berikut:
Sebagai  pengemban  kekuasaan  birokrasi  dan  abdi  masyarakat,  hasil kinerja  aparatur  pemrus  pemerintah  harus  berupa  pemberian  pelayanan  yang optimal  kepada  masyarakat.  Di  samping  itu  unit-unit  organisasi  pemerintahan harus  tersusun  secara  efektif  dan  efisien  dengan  di  dukung  oleh  aparat  yang amanah dan professional guna dapat mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung  jawab.  Untuk  itu  aparatur  pemerintah  harus  mampu  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  secar  bertanggung  jawab,  mudah,  cepat  dan transparan.
Berikut data jumlah pegawai negeri sipil yang ada di masing – Masing Kelurahan:
Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo)

## Perbedaan UU No 32 Tahun 2004 Dan UU No 23 Tahun 2014
Perbandingan Unsur Perangkat Daerah Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014
No Unsur Perangkat Daerah Provinsi Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Unsur Perangkat Daerah Provinsi Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 1 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 2 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 3 Inspektorat Dinas Daerah 4 Dinas Lembaga Teknis Daerah 5 Badan -
Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo)
No Unsur Perangkat Daerah Kabupaten/KotaBerdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Unsur Perangkat Daerah Kabupaten/KotaBerdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 1 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 2 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 3 Inspektorat Dinas Daerah 4 Dinas Lembaga Teknis Daerah 5 Badan Kecamatan 6 Kecamatan Kelurahan

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Perubahan Posisi Kelurahan
Laju  pembangunan  akhir  -  akhir  ini  sangat  kencang  dan  terdesentralisasi, baik  rencana  maupun  hasilnya.  Tercatat  sepanjang  13  tahun  penerapan desentralisasi,  sejumlah  daerah  dinilai  berhasil  mengelola  pemerintahan  dengan baik.  Keberhasilan  terutama  dilihat  dari  penerapan  tiga  prinsip  yang  menjadi semangat  otonomi  daerah.yakni  transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipasi  public (Dwi  Erianto  Litbang  Kompas:  2015).  Kesimpulan  tersebut  ditarik  dari  laporan tiga  lembaga  yang  menilai  dan  mengevaluasi  kinerja  Pemda,  yaitu  Kemendagri, Komite  Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (KPPOD)  dan  Indeks  Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Indeks/IGI).
Perangkat  UU  untuk  menunjang  kelancaran  juga  telah  disiapkan  oleh pemerintah.  Namun,  tahukah  teman  jika  dicermati  otoritas  kelurahan  seolah ditinggalkan  dari  wacana  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Sejak berlakunya  UU  No.  23  tahun  2014  tentang  Pemda,  isu  yang  menguat  justru tentang pemilihan kepala daerah dan revisi otonomi. Gaungnya juga kalah dengan UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  mengklaim  diri  sebagai  metamorfosa program  pemberdayaan.  Desa  lebih  memiliki  kesatuan  masyarakat  hukum  yang otonom, sehingga ketentuanya pun dilepaskan dari UU Desa.
Sejak dirilis, UU Pemda telah menuai kontroversi.Salah satunya karena di dalamnya  memuat  kewenangan  DPRD  untuk  memilih  kepala  daerah.  Hal  ini memaksa  Presiden  SBY,  presiden  waktu  itu,  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah (PP)  No.  1  Tahun  2014  yang  menghapus  ketentuan  Pemilukada  tidak  langsung, sekaligus  membatalkan  UU  No.  22  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  Walikota  oleh  DPRD.  Menurut  Presiden,  ketentuan  Pemilukada  oleh DPRD  menyalahi  demokrasi  langsung  yang  diamanahkan  oleh  Pasal  18  UUD 1945 ayat (4), yang menyebut gubernur, bupati dan wali kota harus dipilih secara demokratis.

## Devolusi
Berbincang  mengenai  UU  No.  23 Tahun  2014,  mari  kita  sorot  perspektif pemberdayaannya.  Adalah  desentralisasi  sebagai  penyerahan  wewenang  atau urusan  pemerintahan  dari  Pemerintah  kepada  daerah  otonom  dan  menjadi kewenangan  atau  urusan  rumah  tangga  sendiri  atau  sering  juga  disebut  sebagai devolusi  atau  desentralisasi  politik.Dengan  demikian  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan,  monitoring  dan  evaluasi  menjadi  tanggungjawab  daerah  otonom.
Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo)
Menurut  UU  No.  22  Tahun  1999  jo  UU  No.  32  Tahun  2004,  dan  UU  No.  23 Tahun  2014,  desentralisasi  politik  telah  sampai  ke  level  kecamatan.  Kecamatan tidak  lagi  merupakan  Wilayah  Administrasi  tetapi  merupakan  perangkat  daerah. Sebagai perangkat daerah, camat mewakili kepala daerahnya. camat adalah kepala kecamatan yang bukan kepala wilayah atau penguasa tunggal. Jabatan camat juga bukan  organ  pusat  tetapi  merupakan  organ  kabupaten/kota  yang  bertanggung jawab kepada bupati. Demikian juga dengan kelurahan, sebagai organ kecamatan yang  bertanggung  jawab  kepada  bupati/wali  kota,  sebelum  kemudian  status Perangkat Daerah yang dilekatkan padanya justru dicabut oleh UU No. 23 Tahun 2014 yang baru.
Dalam  konteks  ini,  bupati  /  wali  kota  dapat  melimpahkan  sebagian kewenangannya  kepada  camat.  Oleh  karena  itu,  luas  dan  sempitnya  kewenangan camat  sangat  tergantung  dari  delegasi  kewenangan  yang  diberikan  oleh  bupati  / wali  kota  (Sri  Sumarni  :2012).  Dengan  kata  lain,  kewenangan  camat  untuk  tiap daerah  cenderung  berbeda  bahkan  kewenangan  antar  camat  dalam  satu  daerah bisa jadi juga berbeda.
Dengan  demikian,  meskipun  dekonsentrasi  (desentralisasi  administrasi) dan  devolusi  (desentralisasi  politik)  sama-sama  merupakan  varian  dari desentralisasi,  tetapi  ketika  diterapkan  sebagai  asas  dalam  mendudukkan  tugas dan  fungsi  camat  mempunyai  implikasi  yang  berbeda  terhadap  kebijakan, kewenangan  dan  diskresi  camat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  / kelurahan.
Merujuk  pada  konsepsinya,  desentralisasi  politik  atau  devolusi  berarti pendelegasian sebagian wewenang dan tanggung jawab untuk membuat keputusan dan  pengendalian  atas  sumber-sumber  daya  kepada  instansi  pemerintah  regional yang  memiliki  lembaga  perwakilan  dan  memiliki  kekuasaan  pemerintahan. Devolusi  mempunyai  karakteristik  dasar  (1)  pemerintah  setempat  (lokal)  bersifat otonom  sebagai  tingkatan  yang  terpisah  dimana  penggunaan  kewenangan  pusat kurang  atau  tidak  langsung,  (2)  pemerintah  setempat  memiliki  batas  yang  jelas dan  diakui  secara  sah  dimana  mereka  memiliki  kekuasaan  dan  menyelenggaran fungsi-fungsi  publik,  (3)  pemerintah  setempat  berkedudukan  sebagai  badan hukum  dan  memiliki  kekuasaan  untuk  menjamin  sumber  daya  untuk menyelenggarakan  fungsinya,  (4)  pemerintah  setempat  adalah  institusi  yang menyediakan  pelayanan  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat setempat dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah  setempat,  (5)  hubungan  timbal  balik  kental,  saling menguntungkan dan koordinatif antara pemerintah pusat dan pemerintah setempat (Siedentopf, 1987).
Dekonsentrasi merupakan pemindahan kekuasaan paling klasik dan lemah, karena hanya menggeser persoalan administratif kepada kantor-kantor daerah.Hal ini  berimplikasi  pada  kedudukan  camat  sebagai  perangkat  pusat  sehingga kebijakan,  kewenangan  dan  diskresi  camat  cenderung  seragam.Sedangkan desentralisasi  politik (devolusi) berimplikasi  pada  kedudukan  camat  sebagai perangkat daerah sehingga kebijakan, kewenangan dan diskresi sangat tergantung dari delegasi wewenang yang diberikan bupati dan cenderung bersifat variatif.
Prinsip  di  atas  berlaku  juga  untuk  level  kelurahan  yang  memiliki kewenangan desentralisasi politik, yang membuat kelurahan leluasa merumuskan
Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo)
kebijakan  atau  diskresi  demi  kesejahteraan  rakyat  di  wilayahnya.  Kebijakan, kewenangan  dan  diskresi  lurah  tergantung  pada  pendelegasian  wewenang  yang diberikan  langsung oleh  bupati/wali kota. Namun yang  lebih penting  lagi  adalah lurah  memiliki  otoritas  untuk  mengelola  sumberdaya  dan  partisipasi masyarakatnya demi menjamin laju pembanguna n di wilayahnya.

## Dampak Perubahan Posisi Kelurahan
Pada  masa  berlakunya  UU  Nomor  22  Tahun  1999  dan  UU  Nomor  32 Tahun  2004  dulu,  camat  sudah  tidak  lagi  menjadi  kepala  wilayah,  melainkan sebagai  perangkat  daerah/SKPD.   Pasal  120  ayat  (2)  UU  Nomor  32  Tahun  2004 menyatakan  bahwa  perangkat  daerah  kabupaten/kota  terdiri  atas  sekretariat daerah,  sekretariat  DPRD,  dinas  daerah,  lembaga  teknis  daerah,  kecamatan,  dan kelurahan.
Jadi,  secara  hukum  posisi  camat  sejajar  dengan  posisi  para  kepala  dinas daerah  dan  lurah. Positioning semacam  itu  membuat  camat  dan  lurah  memiliki wewenang  penuh  dan  otonom  dalam  penyelenggaraan  pengambilan  keputusan politik di wilayahnya.
Selanjutnya  Pasal  208  ayat  (1)  UU  no  23  Tahun  2014  mengatur  bahwa kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibantu oleh  Perangkat  Daerah.  Selanjutnya  menurut  Pasal  209  ayat  (2)  menyebutkan bahwa  Perangkat  Daerah  Kab/Kota  terdiri  atas:  a)  Sekretariat  Daerah,  b) Sekretariat  DPRD,  c)  Inspektorat,  d)  Dinas,  e)  Badan,  dan  f)  Kecamatan. kelurahan tidak termasuk di dalamnya.
Artinya kelurahan bukan lagi bagian dari perangkat daerah.Hal ini berbeda jika  dibandingkan  dengan  ketentuan  di  dua  UU  Pemda  sebelumnya  yang  secara tegas  menyebut  kelurahan  sebagai  perangkat  daerah.Akibatnya  pendelegasian wewenang  secara  administratif  maupun  politik  dari  kabupaten/kota  kepada kelurahan pun berubah.
Perbedaan Kelurahan Sebagai Skpd (Perangkat Daerah)  Dan Non-Skpd No  Aspek Kelurahan Sebagai Perangkat Daerah UU No 32 tahun 2004 Kelurahan Sebagai Perangkat Kecamatan UU no 23 tahun 2014 1 Ketentuan Yuridis Pasal 120  ayat (2) UU no 32 Tahun 2004, kelurahan sebagai perangkat daerah bersama sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan. Pasal 209 ayat (2) UU no 23 Tahun 2014, kelurahan bukan sebagai Perangkat Daerah 2 Definisi Kelurahan Permendagri no 36 Tahun 2007 wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kab/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Tidak disebutkan definisinya selain ketentuan pembentukannya melalui Perda (Pasal 229 ayat (1)) 3 Kewenangan a    Pelaksana desentralisasi politik (devolusi - Hanya sampai tingkat Kecamatan yang harus
Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo)
No  Aspek Kelurahan Sebagai Perangkat Daerah UU No 32 tahun 2004 Kelurahan Sebagai Perangkat Kecamatan UU no 23 tahun 2014 Pendelegasian kewenangan) b   Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota (Pasal 2 Permendagri no 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan urusan Pemerintahan Kab/kota kepada lurah) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan (Pasal 209 (3)) 4 Tugas lurah  UU no 32 Tahun 2004 a pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b pemberdayaan masyarakat; c pelayanan masyarakat; d penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan e     pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Permendagr i no 36 Tahun 2007 a    kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan (Pasal 1). b   lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan Kemasyarakatan (Pasal 2 ayat (1)) c lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh bupati/wali kota.
Pasal 229 UU no 23 Tahun 2014 disebutkan membantu camat dalam: a     melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; b melakukan pemberdayaan masyarakat; c melaksanakan pelayanan masyarakat; d     memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; e memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; g melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan h     peraturan perundang-undangan.
Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo)
No  Aspek Kelurahan Sebagai Perangkat Daerah UU No 32 tahun 2004 Kelurahan Sebagai Perangkat Kecamatan UU no 23 tahun 2014 (Pasal 2 ayat (2)) d bupati/wali kota melimpahkan urusan pemerintahan kepada lurah sesuai dengan kebutuhan kelurahan, memperhatikan efisiensi dan akuntabilitas (Pasal 3) e    Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota kepada lurah merupakan urusan wajib dan urusan pilihan (Pasal 5 ayat (1)) f     Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan upati/Walikota (Pasal 5 ayat (2)). 5 Perencanaan  Memiliki otonomi untuk menyusun Rencana dan Strategi (Renstra) sendiri sesuai kebutuhan masyarakat Tidak memiliki otonomi menyusun Renstra sendiri. Renstra yang dibuat merupakan bagian dari Renstra Kecamatan 6 Penganggaran  Memiliki otonomi untuk menganggarkan sendiri sesuai kebutuhan dan Renstra Tergantung pada ketersediaan dana dan Renstrayang dimiliki Kecamatan 7 Kewenangan  Kewenangan diberikan oleh bupati/wali kota sesuai kebutuhan lurah, baik urusan wajib maupun pilihan Terbatas pada melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat
Di  kabupaten  Sidoarjo  sendiri,  berdasarkan  informasi  yang  di  peroleh, bahwa :
Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo)

## 1. Kewenangan
Kelurahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati  Nomor  67  Tahun  2014  tentang  Tugas  Pokok,  Fungsi,  Rincian  dan  Tata Kerja  Kelurahan  Kabupaten  Sidoarjo.  Dalam  kebijakan  tersebut  telah  dijelaskan tentang  tugas  dan  tanggungjawab  yang  harus  dilaksanakan  oleh  kelurahan. Kelurahan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan berdasarkan kewenangan yang  dilimpahkan  oleh  Bupati  untuk  menangani    sebagian    urusan    otonomi daerah,    dalam    rangka    terwujudnya    pelayanan      prima    dan  tata  kelola pemerintahan di kelurahan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Namun demikian berdasarkan hasil FGD diperoleh informasi bahwa kelurahan masih membutuhkan kewenangan  yang  lebih  besar  guna  menjalankan  tugas  pokok  fungsinya  lebih baik. Secara teori, kewenangan adalah hak yang diperoleh sebuah unit organisasi dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  yang  diberikan.  Oleh  sebab  itu,  tanpa kewenangan  yang optimal, tugas dan fungsi kelurahan tidak akan berjalan secara efektif.
Beberapa  kelurahan  di  Kabupaten  Sidoarjo  masih  belum  mampu menghasilkan  kinerja  kelurahan  yang  optimal.  Hal  tersebut  disebabkan kewenangan  yang  diberikan  oleh  bupati  belum  mampu  mendukung  peningkatan kapasitas  kelurahan  sebagai  fungsi  pelaksana  sebagian  tugas  otonomi  daerah. Beberapa  hasil  kinerja  seperti  pelayanan  publik,  pemberdayaan  masyarakat, administrasi  pemerintahan  belum  berjalan  efektif.  Kewenangan  yang  dimaksud dalam  konteks  penyelenggaraan  kegiatan  di  kelurahan  adalah  bahwa  kelurahan diberikan  hak  untuk  membuat  berbagai  kebijakan  sesuai  kebutuhan  masyarakat, mengelola pendapatan dan sumber daya manusia.
2. Anggaran
Persoalan  anggaran  menjadi  faktor  yang  juga  sangat  menentukan  kinerja organisasi. Anggaran diibaratkan seperti aliran darah dalam tubuh manusia. Tanpa anggaran  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  organisasi  tidak  akan  dapat  berjalan dengan  optimal.  Berdasarkan  hasil  FGD,  anggaran  menjadi  persoalan  penting yang menyebabkan masih belum optimalnya kinerja kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara  diketahui  bahwa  kelurahan  masih  merasakan anggaran  yang diterima jauh dari memadai baik dari sisi jumlah dan kesesuaian. Meskipun kelurahan telah mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat di setiap tahun, namun dari aspek kesesuaian  dengan  kebutuhan  ternyata  beberapa  kegiatan  yang  dilaksanakan  di Kelurahan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Apabila  dilihat  dari anggaran  program  dan  kegiatan  yang  dialokasikan  kepada  kelurahan  cenderung seragam  antara  satu  kelurahan  dengan  kelurahan  lainnya.  Fenomena  ini memberikan  gambaran  bahwa  kelurahan  memang  tidak  memiliki  keleluasaan dalam  menentukan program dan kegiatan  yang sesuai dengan kebutuhan masing- masing kelurahan. Hal tersebut menyebabkan banyak kelurahan yang tidak optimal dalam menyelesaikan persoalan riil yang terjadi di masyarakat.
3. Sumber daya manusia
Keberhasilan  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  organisasi  juga  berkaitan dengan  ketersediaan  sumberdaya  manusia.  Ketersediaan  sumber  daya  manusia baik secara kualitas maupun kuantitas akan  menentukan kinerja organisasi, dalam
Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo)
hal  ini adalah kelurahan. Sumber daya  manusia  yang di  maksud dalam kajian  ini adalah aparatur kelurahan.
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  kelurahan  dalam  menghasilkan  kinerja yang  optimal  adalah  masih  kurang  nya  kemampuan  personel    kelurahan  dalam melaksanakan tugas yang di bebankan. Berdasarkan informasi yang di peroleh di lapangan,  bahwa  di  beberapa  kelurahan  telah  terjadi  ketidak  sesuaian  antara kompetensi pegawai dengan tupoksi yang dilaksanakan. Terungkap juga problem perangkat kelurahan mencakup dua hal, yakni:
1. Terdapat ketidak sesuaian antara kemampuan yang di miliki perangkat dengan kebutuhan pekerjaan
2. Dari  segi  kuantitas,  ketersediaan  sumber  daya  manusia  juga  masih  dirasakan kurang  oleh  pihak  kelurahan.Secara  kuantitas,  perangkat  kelurahan  yang dimiliki  oleh  kelurahan  relative  bervariasi.  Kelurahan  Kemasan  misalnya hanya  4  perangkat,  sedangkan  Kelurahan  Porong  3  perangkat.  Tetapi Kelurahan Magersari 10 perangkat.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Implementasi  kebijakan  desentralisasi  melalui  UU  No  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  memberikan  dampak  besar  terhadap  status kelembagaan  kelurahan.Sebelumnya,  kelurahan  memiliki  kewenangan  untuk menyusun  perencanaan  .Sejak  tahun  2015,  pemerintah  kelurahan  tidak  lagi menjadi organisasi perangkat daerah yang mandiri tetapi telah menjadi bagian dari pemerintah  kecamatan.  Konsekuensinya,  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan pemerintah kelurahan ditentukan oleh kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah kecamatan.Situasi  ini  tentu  tidak  menguntungkan  masyarakat  di  wilayah kelurahan.Harapannya,  perubahan  kebijakan  desentralisasi  dapat  semakin menguatkan kelembagaan kelurahan. Namun dalam realisasinya, kelurahan justru menjadi  lembaga  yang  harus  menerima  biaya  politik  dalam  bentuk  pengurangan kewenangan  dan  anggaran  pembangunan  pasca  implementasi  UU  No  23  Tahun 2014.

## Rekomendas i
Di  masa  yang  akan  datang  upaya-upaya  untuk  menguatkan  lembaga kelurahan  perlu  dipertimbangkan  oleh  pemerintah.  Penguatan  terhadap  lembaga kelurahan dapat dilakukan dengan kebijakan-kebijakan antara lain: Pemberdayaan masyarakat  dan  lembaga-lembaga  masyarakat,  Pemberdayaan  aparatur  lembaga kelurahan,  pemberian  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  lembaga  kelurahan untuk penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam, bagi hasil dari retribusi dari PBB,  Galian  Golongan  C  dan  Ijin  Gangguan  (HO)  sesuai  dengan  potensi kelurahan  masing-masing,  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Kelurahan (BUMKel),  pengisian  jabatan  fungsional  kelurahan  antara  lain  jabatan  bidang kesehatan lingkungan, pertanahan dan bidang kesejahteraan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan (Erna Haryanti Koestedjo)
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Probolinggo  bekerjasama  dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. 2014. Profil Kecamatan Kraksaan Tahun 2014. Probolinggo: BPS Kabupaten Probolinggo.
Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
Departemen Pendidikan  dan Kebudayaan.2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Raharjo.  1999.  Pengantar  Sosiologi  Pedesaan  dan  Pertanian.Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Rajasa, Sutan. 2002. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Karya Utama.
Riani, Asri Laksmi. 2011. Budaya Organisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sunarjo, Unang. 1984. Tinjauan Sepintas tentang Pemerintah  Dan Kelurahan. Bandung: Tarsito.