Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018              Telaah Poligami.................Mia Fitriah
TELAAH POLIGAMI PERSPEKTIF SYAHRUR;

## KHI & UNDANG –UNDANG PERKAWINAN INDONESIA

## Mia Fitriah Elkarimah
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Email : el.karimah@gmail.com

## Abstract
The fact  that  many polygamy practices  are still deviated from  the will of the Quranic  text  become  a  thing  to  be  considered.  Muhammad  Syahrur,  one  of  the scholars  in  the  late  20th  century,  tried  to  draw  a  web  of  relations  between  the understanding  of  the  Qur'anic  text  and  the  reality  of  polygamy.  He  introduces  the theory  of  limits  (nazariyyah  hududiyah)  which  is  considered  to  have  a  new perspective  to  reconstruct  the  concept  of  polygamy  so  that  the  appearance  of polygamy  is  a  solution  to  social  problems  rather  than  a  means  to  fulfill  biological needs.  Polygamy is considered as a means to afford protection for widows who have orphans  as  Syahrur  requires  polygamists  to  take  a  second,  third  and  fourth  wife  a widow who has an orphan. In contrast to the conditions of polygamy in the Republic of Indonesia Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and in the Compilation of Islamic Law (KHI).  In  the  Government  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia,  a  man  who  is  a polygamy must submit an application to the court and the application obtained from the court must fulfill the basic requirements including a statement of the failure of a wife  fulfilling  her  obligations.  In  general  Shahrur's  thought  is  in  line  with  what  the Indonesian  government  is  trying  to  do,  placing  polygamy  in  a  position  between permissible  but  a  complex  case.  However,  Syahrur's  thought  is  different,  especially putting the condition to protect orphans (from second wife and so on) to polygamous marriages. This can be used as a concern in the preparation of the Marriage Law, the addition of child conditions is a strong consideration factor in the polygamy process. So that the polygamist that causes children to become neglected can be dealt with by the government.

## Abstrak
Realitas  praktik  poligami  banyak  yang  masih  melenceng  dari  kehendak  teks al-Qur’an.  Muhammad  Syahrur  salah  satu  ulama  penghujung  abad  20  mencoba menarik  jaring  relasi  antara  pengertian  teks  qur’an  dan  realitas  poligami.    Disini  dia memperkenalkan teori  limit  (nazariyyah  hudūdiyah) yang  dianggap  memiliki  cara pandang  baru    untuk  merekonstruksi  konsep  poligami,  sehingga  tampilan  poligami adalah    solusi  permasalahan  sosial  bukan  ajang  pemenuhan  kebutuhan  biologis. Poligami dianggap sebagai sarana untuk memberi perlindungan bagi janda-janda yang mempunyai  anak  yatim.  Karena  Syahrur  mensyaratkan  bagi  pelaku  poligami  untuk mengambil istri kedua, ketiga dan keempat seorang janda yang memiliki anak yatim. Berbeda dengan syarat poligami dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  dan  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).    Dalam    Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  seorang  pria  yang  berpoligami  wajib  mengajukan permohonan terlebih dulu ke pengadilan,  sedangkan  permohonan itu didapatkan dari
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018              Telaah Poligami.................Mia Fitriah
pengadilan harus memenuhi  persyaratan pokok diantaranya ketidakfungsinya seorang istri.  Secara  umum  pemikiran  Syahrur  sejalan  dengan  apa  yang  diupayakan pemerintah  Indonesia,  yakni  mendudukkan  poligami  dalam  posisi  antara diperbolehkan  tetapi  dipersulit.    tetapi  secara  khusus  pandangan  syahrur  berbeda terutama adanya syarat melindungi  anak yatim (dari istri kedua dan seterusnya) pada perkawinan poligami. Ini bisa dijadikan perhatian dalam penyusunan UU Perkawinan, penambahan  syarat  anak  menjadi  faktor  pertimbangan  yang  kuat  dalam  proses poligami. Sehingga pelaku poligami yang mengakibatkan anak menjadi terlantar bisa ditindak pemerintah.

## PENDAHULUAN
Pesan  tekstual  tentang  pembolehan  poligami  dalam  Islam  selalu    dikecam sebagai  sebuah  agama  yang  mensyariatkan  poligami,  padahal  Islam  bukan  agama yang pertama kali memperkenalkan dan mensyariatkanya, banyak dari ummat agama sebelum  Islam  memperbolehkan  menikah  dengan  lebih  dari  satu  wanita,  bahkan mencapai  berpuluh-puluh  orang  atau  lebih,  tak  ada  persyaratan  dan  tanpa  ikatan apapun.  Karena  dalam  banyaknya  jumlah  istri  merupakan  suatu  kebanggaan tersendiri, sebagai lambang kesuksesan dan tingginya status sosial dalam masyarakat. 1 Ketika  Islam datang, reformasi  wacana persamaan hak dan  berbagai  bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada masa Arab pra-Islam diberikan; praktek poligami  tanpa  batas  dan  aturan  diganti  oleh  Islam  dengan  poligami  yang  punya beberapa  aturan  dan  batasannya,  transaksi  perkawinan  yang  mirip  jual  beli  diganti dengan  konsep  yang  menghormati  perempuan  salah  satunya  kewajiban  memberikan mahar.  Walaupun begitu.  Walaupun demikian Poligami dalam Islam tetap  menjadi sorotan dan kritik yang sangat keras, karena dianggap bertentangan dengan misi Islam sebagai  agama  yang  menjunjung  tinggi  martabat  kaum  perempuan.  Kritik  tajam  itu datang  dari  berbagai  kalangan,  baik  dari  luar  Islam  ataupun  dari  kalangan  Islam sendiri. Pro-kontra pun terjadi di antara mereka.
Golongan  yang  pro  poligami  menanggapi  bahwa  poligami  justru mengangkat martabat wanita, terlebih kebolehan itu secara eksplisit tertuang di dalam kitab  suci  Al-Qur’an  (QS.An-nisa  [4]:3),  yang  tujuannya  untuk    melindungi  moral agar  tidak  terkontaminasi  oleh  perbuatan  keji  dan  maksiat  yang  dilarang  oleh  Allah SWT,  seperti  maraknya  tempat-tempat  pelacuran,  prostitusi,  wanita-wanita  malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru
1.  Haeratun.1974, Legalitas  Poligami  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif (Uup Nomor 1 Pelaksanaan Pp Nomor 9 Tahun 1975 Dan Khi), Ganeç Swara Vol. 8 No.2 September 2014, hal. 95
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018              Telaah Poligami.................Mia Fitriah
merendahkan  martabat  perempuan  dan  mengiring  mereka  menjadi  budak  pemuas nafsu  laki-laki  yang  tdak  bertanggung  jawab.  Poligami  mengandung  unsur penyelamatan,  ikhtiar  perlindungan  serta  penghargaan  terhadap  eksistensi  dan martabat kaum perempuan .2
Golongan yang kontra melontarkan sejumlah tudingan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif. Persepsi mereka poligami itu melanggar HAM,  poligami merupakan bentuk eksploitasi  dan hegemoni  laki-laki terhadap  perempuan,  sebagai  bentuk  penindasan,  tindakan  zhalim,  penghianatan  dan memandang  remeh  wanita  serta  merupakan  perlakuan  diskriminatif  terhadap  wanita. Tudingan lain, poligami merupakan medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh. .3
Walaupun  poligami  adalah  sebuah  realitas  yang  banyak  mengarungi perdebatan  panjang,  tetap  wacana  poligami    tak  pernah  “basi”  hingga  sekarang,  jika dikaji pemicunya bukan karena ketidakjelasan dalil melainkan manusianya yang tidak mengikuti  ‘aturan’  yang  dibolehkan,  Poligami  ibarat  obat  jika  aturan  mainnya  tidak dipatuhi,  besar  kemungkinan  obat  itu  justeru  akan  menjadi  racun  yang  dapat mencelakakan  peminumnya.    Spirit  dasar  kebolehan  poligami  yang  disalahgunakan oleh  sebagian  pihak,  karena  melihat  bahwa  kebolehan  itu  hanya  pada  tataran  agama saja;  yang    hanya  mengikat  bagi  yang  sadar  akan  agama.  Maka  itu,  Negara  harus mengatur dan mengendalikan poligami agar tidak menjadi makhluk ‘liar’ yang mudah disalahgunakan.
Saat  ini  saja,  praktik  poligami  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan tidak  lagi  mengarah  pada  misi  kemanusiaan  dan  keadilan.  Hal  ini  diindikasikan dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang muncul 4 serta masih  banyaknya  praktik  poligami sirri dengan  jumlah  istri  yang  lebih  dari  empat. Oleh  karena  itu,  para  ulama’  dan  pemerintah  di  negara-negara  muslim  bekerjasama dalam  upaya  mengembalikan  konsep  poligami  agar  sesuai  dengan  tujuan  idealnya. Usaha  dan  kerjasama  inilah  yang  kemudian  mewujud  dalam  berbagai  peraturan
2.  Ariij  Binti  Abdur  Rahman  As-Sanan.  2006, Adil  Terhadap  Para  Isteri –Etika  Berpoligami, Darus Sunnah Press, (Jakarta: Darus Sunnah Press), hal. 36.
3. Siti Musdah Mulia. 2004, Islam Menggugat Poligami , (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama) Hal. 43
4. Agus Sunaryo, Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis , Jurnal Studi Gender & Anak,  Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010 Pp.143-167
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018              Telaah Poligami.................Mia Fitriah
perundang-undangan, yang mengelaborasikan antara pemikiran ulama‘ dengan situasi konkret  praktik  poligami  di  lapangan.  Dengan  dimasukkannya  poligami  ke  dalam peraturan  perundang-undangan,  hal  ini  membuktikan  bahwa  kesadaran  masyarakat akan  pentingnya legalisasi dalam  ranah  kehidupan  berumah  tangga  semakin meningkat, khususnya terkait dengan kontrol dan pengendalian praktik poligami oleh pemerintah.  Sampai  di  sini,  persoalan  mengenai  poligami  tampak  seperti  telah terselesaikan.  Padahal,  beberapa  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  persoalan tersebut  masih  menyisakan  banyak  sekali  persoalan,  mulai  dari  budaya  masyarakat yang tidak taat hukum, peraturan perundang-undangan yang dinilai penuh ambiguitas, serta sosialisasi kepada masyarakat yang kurang memadai.
Upaya kreatif dalam rangka mengembalikan posisi poligami sebagai problem solver atas  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  di  dalam  kehidupan  masyarakat adalah  dengan  memperberat  persyaratan  poligami  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh para  ulama’  abad  modern  dan  beberapa  negara  muslim.  Kebanyakan  negara-negara muslim bersikap cukup ketat dan selektif dalam mengatur poligami. Seperti Sikap ini bisa didapati misalnya di Turki dan Tunisia. Di Turki, praktek poligami dilarang dan apabila  perkawinan  itu  telah  terjadi  maka  hukumnya  tidak  sah  berdasarkan  undang- undang Tahun 1926. Tunisia lebih keras dari Turki, di negara Afrika Utara ini praktek poligami bukan hanya dilarang, tetapi laki-laki yang berpoligami di samping dikenai hukuman penjara satu tahun juga didenda uang sebesar 240.000 Frank bagi Tunisia. 5
Apabila  negara  tidak  menetapkan  peraturan  yang  demikian,  maka  bisa dipastikan  akan  muncul chaos dalam  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  bertentangan dengan  tujuan  maupun  fungsi  dari  penetapan  hukum  itu  sendiri,  baik  sebagai social control, maupun social engineering . 6
Adapun  tulisan  ini  akan  membahas  poligami  syahrur  salah  satu  pemikir muslim yang hasil ijtihadnya  yang  dijadikan pembaharuan dalam hukum  Islam,  dan relevansinya dengan Undang-undang perawinan dan  kompilas hukum Islam.

## Metodologi penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  perspekti Syahrur mengenai poligami dan dihubungkan dengan peraturan pemerintah  UU No. 1
5. Lilik Andaryuni. Mei 2013, Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam , Sipakalebbi’ | Volume 1 Nomor 1, hal. 110
6. Roscoe Pound. 1986, Interpretation Of Legal History (Usa: Holmer Beach, Florida), hal. 164.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018              Telaah Poligami.................Mia Fitriah
tahun  1974  dan  kompilasi  hukum  Islam.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif kualitatif.yang disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  .

## Pembahasan

## Pengertian poligami
Kata  poligami  juga  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yakni  dari  kata  apolus (banyak)  dan  gamos  (perkahwinan).  Maka,  poligami  adalah  suatu  perkawinan  yang banyak.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  poligami  diartikan  sebagai  sistem perkawinan  yang  salah  satu  pihak  mengawini  beberapa  lawan  jenisnya  dalam  waktu yang bersamaan.7 Poligami dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan taaddud az zaujȃt. Sedangkan  poligami  menurut  istilah  adalah  suatu  ikatan  perkawinan  dimana salah  satu  pihak  yakni  suami  mengawini  beberapa  orang  istri  dalam  waktu  yang bersamaan. 8

## Konsep Teori Limit Poligami Syahrur
Muhammad  Syahrur  dikenal  sebagai  tokoh  pemikir  muslim  kontemporer yang  banyak  melakukan  penafsiran  terhadap  al-Qur’ān.  Muhammad  Syahrur  (yang selanjutnya  penulis  menyebutnya  dengan  Syahrur),  ia  seorang  profesor  pakar  non disiplin keislaman namun mampu menawarkan  pembolehan poligami dengan ukuran yang  rasional  yang  kriterianya  mengandung  unsur  kemaslahatan  dan  nilai kemanusiaan  yang  tinggi.    Seluruh  analisa  Syahrur  diawali  dengan  pendekatan linguistik. 9
Term  limit/batas  /  hudud  atau  dalam  bahasa  arabnya nazariyyah  hudūdiyah dalam  interpretasinya    berbeda  dengan  pengertian  hudūd  dalam  pemahaman mayoritas  ulama  Islam  selama ini,  walaupun konsep  teori  ini diambil dari Alquran surat an-Nisa’ ayat 13-14. ”hudud Allaah”
Syahrur  berasumsi,  teori  ini  mengandung  dua  aspek  gerak,  yaitu  gerak konstan (istiqamah ) serta gerak dinamis dan lentur ( hanifiyyah ). Nah, sifat kelenturan Islam  ini  berada  dalam  bingkai  teori  limit  yang  oleh  Syahrur  dipahami  sebagai “batasan yang telah ditempatkan Tuhan pada wilayah kebebasan manusia”. Kerangka analisis  teori  limit  yang  berbasis  dua  karakter  utama  ajaran  Islam  ini  (aspek  yang konstan  dan  yang  lentur)  akan  membuat  Islam  tetap  survive  sepanjang  zaman.
7. W.J.S Poerwadamita, 2006, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Iii, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,), hal 904.
8. Abdul Aziz Dahlan [Et Al], Ensiklopedi Hukum Islam , hal. 1186 9. Syahrur, 1992, al-Kitab Wa Al-Qur’an; Qira’ah Mu’ashirah, Damaskus ; al-Ahali li at-Tiba’ah Wa al-Nashr Wa al-Tauzi’), hal. 19-27.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018              Telaah Poligami.................Mia Fitriah
sehingga  memungkinkan  terciptanya  dialektika  dan  perkembangan  sistem  hukum Islam secara terus-menerus.
Sedangkan ayat yang dijadikan dasar hukum poligami ialah Surat an-Nisa: 3 termasuk ayat-ayat dalam teori nazariyyah hudūdiyah.
َعاَبُرَو  َث َلَُثَو ىَنْ ثَم ِءاَسِ نلا َنِم ْمُكَل  َباَط اَم اوُحِكْناَف ىَماَتَ يْلا يِف اوُطِسْقُ ت  الََّأ ْمُتْفِخ ْنِإَو الََّأ  ْمُتْفِخ ْنِإَف
اوُلوُعَ ت  الََّأ ىَنْدَأ َكِلَذ ْمُكُناَمْيَأ ْتَكَلَم اَم ْوَأ ًةَدِحاَوَ ف اوُلِدْعَ ت
Ayat  poligami  ini  termasuk  dalam  teori nazariyyah  hudūdiyah. ayat-ayat hududiyah  yang  dalam  istilah  Syahrur  penafsiran  bisa  berubah  sesuai  dengan perubahan  kondisi  zaman  yang  penting  masih  berada  dalam  wilayah  batas-batas hukum Allah ta’ala. 10 Asumsi dasarnya adalah bahwa Allah di dalam Al-Qur’an  telah menetapkan hudud dalam berbagai ketentuan hukum, baik yang maksimum maupun yang  minimum  dalam  istilah    syahrur. 11 Inilah  wilayah  ijitihad  manusia,  elastisitas dan fleksibilitas hukum Allah tadi dapat digambarkan seperti posisi pemain bola yang bebas  bermain  bola,  asalkan  tetap  berada  pada  garis-garis  lapangan  yang  telah  ada. Pendek  kata,  selagi  seorang  muslim  masih  berada  dalam  wilayah Hudud (ketentuan Allah  antara  batas  minimum  dan  maksimum  tadi),  maka  dia  tidak  dapat  dianggap keluar dari hukum.
Ada  dua  metode  inti  yang  digunakan  Syahrur  dalam  melakukan  istinbat hukum.  Pertama,  analisis  inguistik  dan  semantik.  Kedua,  penerapan  ilmu  eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk teori limit (nazhariyyah hudūd). Pada  analisis  linguistik  syahrur  menampakan bahwa  ia  sangat  mempertimbangkan aspek  struktur  kalimat  dan  relasi sintagmatik-paradigmatik dalam  ayat-ayat  yang berbicara  tentang  poligami,  nampak  pula  ia    menggunakan  pendekatan intertekstual, yaitu  mengumpulkan  ayat-ayat  setema  untuk  mendapatkan  pandangan  yang komprehensip,  dan  menghubungkan  konsep  poligami  dengan  konsep  yang  lain, seperti penyantunan janda dan anak  yatim, sehingga tidak terjebak pada pemahaman parsial.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018              Telaah Poligami.................Mia Fitriah
Dengan pendekatan tersebut, Syahrur sampai pada kesimpulan bahwa konsep poligami  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  konsep  tentang  penyantunan  para  janda  dan anak yatim, dengan kata lain keterkaitan poligami dengan persoalan anak yatim terlihat  jelas  pada  surah  an-Nisâ’:  3.  Ayat  diatas  tidak  berdiri  sendiri  tetapi  masih berkaitan  dengan  ayat  sebelumnya  dalam  satu  rangkaian  tema  yang  masih  memiliki hubungan sebab akibat, 12 yaitu:
ْمُهَلاَوْمَأ ٰىَماَتَ يْلا اوُتآَو َلََّو اوُلادَبَ تَ ت َثيِبَخْلا ِبِ ياطلاِب َلََّو اوُلُكْأَت ْمُهَلاَوْمَأ ٰىَلِإ ْمُكِلاَوْمَأ ُهانِإ َناَك اًبوُح اًريِبَك
Ayat ini berkenaan dengan perintah kepada manusia agar memberikan harta benda  anak-anak  yatim 13 dan  tidak  memakannya.  Jadi,  antara  masalah  poligami dengan  anak-anak  yatim  memiliki  hubungan  sebab  akibat  (kausalitas).  Hubungan kausalitas ini ditandai dengan lafadz  إو ن  ‛ (huruf syarthiyyah) yang terdapat pada surat an-Nisâ’  ayat  3,  dimana  lafadz  tersebut di‘atafkan kepada  ayat  sebelumnya,  yaitu surat an-Nisâ’ ayat 2. 14 .
Maksud   dari kata  ةدحاوف  menurut  Muhammad Syahrur, 15 adalah  apabila tidak bisa  berlaku  adil  antara  anak-anak  (anak-anak  suami  dengan  anak-anak  yatim  dari janda  yang  dinikahi),  maka  nikahilah  janda  satu  saja  yang  mempunyai  anak  yatim sebagai istri kedua, maksudnya tetap poligami dan di sini tetap ada hubungan antara anak-anak sendiri dan anak-anak yatim dari janda yang dinikahinya. Menurut Syahrur cukup  menambah  satu  janda  saja  yang  mempunyai  anak  yatim,  itu  sudah  termasuk lebih  dekat  kepada  Allah  SWT  untuk  tidak  berlaku  aniaya.  Sesuai  dengan  firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’: 3 bagian akhir: كلذ ىندأ لاا اولوعت . Sedangkan menurut jumhur,  kata  ةدحاوف  berarti  istri  satu  saja,  yang  mendekatkan  diri  untuk  tidak  berlaku aniaya.  Maksudnya  adalah  bertahanlah  dengan  satu  istri  saja  (  اومزتلاف  ةدحاو),  tidak perlu menambah istri lagi, bila tidak sanggup berbuat adil di antara istri-istrinya.
Dengan  pendekatan  ini  juga,  Syahrur  berkesimpulan poligami  hanya dibolehkan  kepada  para  janda  yang  mempunyai  anak  yatim,  baik  untuk  istri  kedua, ketiga atau keempat.
12. Syahrur, Nahw Ushûl Jadîdah li Al-Fiqh Al-Islâmiy , 302.
13.  Kata  al-yatîm  dalam  bahasa  Arab  dan  al-Tanzîl  al-H}akîm  berarti  seorang  anak  yang belum  mencapai  usia  baligh  yang  ditinggal  mati  ayahnya  sedangkan  ibunya  masih  hidup.  Pengertian ‚belum mencapai usia baligh‛ telah dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. an-Nisâ’: 6. sedangkan pengertian ‚ditinggal mati ayahnya‛ dijelaskan dalam Q.S. al-Kahfi: 82. Lihat Muhammad Syahrur, Nahw Ushûl Jadîdah li Al-Fiqh Al-Islâmiy , 302.
14. Muhammad Syahrur, Al-Kitâb wa Al-Qur’ân ..., 598 15. Muhammad Syahrur, al Kitab wa al Qur’an... , hal. 599
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018              Telaah Poligami.................Mia Fitriah
Dengan pendekatan ini juga, konsep keadilan dalam ayat poligami, dipahami oleh  Muhammad  Syahrur  tidak  harus  adil  antara  istri-istri  yang  dinikahinya,  tetapi adil antara anak-anak  yatim dari janda yang dinikahi dengan anak-anaknya sendiri. 16
Hal ini  ditegaskan kembali dalam surat al-Nisa’: 129.
ْمُتْصَرَح  ْوَلَو ِءاَسِ نلا َنْيَ ب اوُلِدْعَ ت ْنَأ اوُعيِطَتْسَت ْنَلَو َلََف اوُليِمَت الُك ِلْيَمْلا اَهوُرَذَتَ ف ِةَقالَعُمْلاَك ْنِإَو اوُحِلْصُت ا تَ تَو اًروُفَغ َناَك َهاللا انِإَف اوُق اًميِحَر
Ayat    ini  menurut  Syahrur  menunjukkan  bahwa  keadilan  ditegakkan  bukan kepada istri-istri yang dinikahi, sebab manusia tidak akan dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, tetapi kepada anak-anaknya. .17

## Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam
Poligami  menurut  syariat  Islam  adalah  suatu  rukhsah  (kelonggaran)  ketika darurat.  Sama  halnya  dengan  rukhsah  bagi  musafir  dan  orang  sakit  yang  dibolehkan buka  puasa  Ramadhan  ketika  dalam  perjalanan.  Darurat  yang  dimaksud  adalah berkaitan  dengan  tabiat  laki-laki  dari  segi  kecenderungannya  untuk  bergaul  dari seorang  diri.  Kecenderungan  yang  ada  dalam  diri  laki-laki  itulah  seandainya  syariat Islam  tidak  memberikan  kelonggaran  berpoligami    niscaya  akan  membawa  kepada perzinaan, oleh sebab itu poligami diperbolehkan dalam hukum Islam
Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku  I tentang Hukum  Perkawinan  Bab  IX  Pasal  55  sampai  dengan  pasal  59.  KHI  seperti  yang terlihat  tidak  berbeda  dengan  Undang-undang  Perkawinan  dalam  masalah  poligami ini.
Pasal  55:  KHI:  (1)  Beristeri  lebih  dari  satu  orang  padawaktu  bersamaan, terbatas  hanya  sampai  empat  orang  isteri.  (2)  Syarat  utama  beristeri  lebih  dari  satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama  yang  disebut  pada  ayat  (2)  tidak  mungkin  dipenuhi,  suami  dilarang  beristeri lebih dari satu orang.
Pasal  56 KHI : (1) Suami  yang hendak beristeri lebih dari satu  orang harus mendapatkan  izin  dari  Pengadilan  Agama.(2)  Pengajuan  permohonan  izin dimaksudkan pada ayat  1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur  dalam Bab
16. Muhammad Syahrur, al Kitab wa al Qur’an ..., hal. 599-560 17. Ibid. , hal. 600
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018              Telaah Poligami.................Mia Fitriah
VIIIPP  No.9  tahun  1975  (3)  Perkawinan  yang  dilakukan  dengan  isteri  kedua,  ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pada pasal 57 Kompilasi hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin  kepada  suami  yang  akan  beristeri  lebih  dari  seorang  apabila  terdapat  alasan  – alasan  sebagaimana  disebut  dalam  pasal  4  UU  perkawinan.  Jadi  pada  dasarnya pengadilan  dapat  memberikan  izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristeri  lebih  dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Selanjutnya  pada  pasal  59  juga  digambarkan  betapa  besarnya  wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan  persetujuan  kepada  suaminya  untuk  berpoligami,  ersetujuan  itu  dapat diambil  alih  oleh  Pengadilan  Agama.  Pengadilan  dapat  menetapkan  pemberian  izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau  suami dapat  mengajukan banding  atau kasasi. Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik  poligami  menjadi  sangat  menentukan  bahkan  dapat  dikatakan  satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami
Ketentuan  yang  termuat  dalam  Kompilasi  hukum  Islam  tersebut  pada hakekatnya  adalah  hukum  Islam,  yang  dalam  arti  sempit  sebagai  fikih  lokal  yang berciri  ke-Indonesia-an.  Dikatakan  demikian  karena  Kompilasi  Hukum  Islam  digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum  Islam  melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum  kotemporer.Tujuan  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  unifikasi  hukum  Islam yang  diberlakukan  bagi  umat  Islam  menurut  kondisi  dan  kebutuhan  hukum masyarakat Islam  Indonesia. Unifikasi hukum  Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas  pemikiran  hukum  para  ahli  hukum  Islam  tentang  perlunya  transformasi  hukum Islam  kedalam  hukum  positif,  sehingga  tercipta  keseragaman  pelaksanaan  hukum Islam  dalam  mengatasi  masalah-masalah  kehidupan  ummat  Islam  dalam  bidang mua’amalah .18

## Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan
Pada  dasarnya  dalam  Undang-  Undang  Perkawinan  No.  1  tahun  1974 menganut  adanya  asas  monogami  dalam  perkawinan.  Hal  ini  disebut  dengan  tegas dalam  pasal  3  ayat  1  yang  menyebutkan  "Pada  asasnya  seorang  pria  hanya  boleh mempunyai  seorang  isteri  dan  seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang
18  Mukti  Ali  Jalil, Tinjauan  Sosio-Filosofis  Urgensi  Pemberian  Izin  Poligami  Di  Pengadilan Agama , hal 21
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018              Telaah Poligami.................Mia Fitriah
suami".  Akan  tetapi  asas  monogami  dalam  UU  perkawinan  tidak  bersifat  mutlak, artinya hanya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami. Karena muncul  Pasal  40  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  yang  menyebutkan Apabila  seorang  suami  bermaksud  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang,  maka  ia  wajib mengajukan secara tertulis kepada pengadilan, seperti apa yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan. Selain pasal tersebut, seorang suami  yang akan melakukan poligami  harus  juga  memenuhi  pasal  4  dan  5  UU  Perkawinan,  pasal  41  PP  No.  9 Tahun 1975 serta pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI.
Pasal 4 UU Perkawinan :(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang,sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  3  ayat  (2)  Undang  Undang  ini,maka  ia waib  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya.  (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1)pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:(3) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (4) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (5) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal  5  UU  Perkawinan  :(1)  Untuk  dapat  mengajukan  permohonan  kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :a. Adanya persetujuan dari isteri/isteriisteri;b. Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan-keperluan  hidup  isteri- isteri  dan  anak-anak  mereka;c.  Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

## Sedangkan Pasal  5  ayat 2
Persetujuan  yang  dimaksud  pada  ayat  1  huruf  (a)  pasal  ini  tidak diperlakukan  bagi  seorang  suami  apabila  isteri-isterinya  tidak  mungkin  dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar  dari  isterinya  sekurang-kurangnya  2  tahun,  atau  karena  sebab-sebab  lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
Pasal-pasal  tentang  poligami  yang  ada  pada  Undang-Undang  No.  1  tahun 1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  3  ayat  2  :  Pengadilan,  dapat  memberi  izin  kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang  bersangkutan.  Kemudian  untuk  menjawab  secara  singkat  bagaimana  proses peradilannya di Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam memutus pembolehan  izin  poligami  terhadap  perkara  yang  diajukan,  pada  asasnya  Pengadilan
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018              Telaah Poligami.................Mia Fitriah
Agama bersifat pasif, maka ketika ada pengajuan izin poligami dari seorang laki-laki, maka pengadilan akan memproses dengan menerima pendaftaran lalu memanggil para pihak,  yaitu  sang  pemohon,  kemudian  isteri  pertama  (isteri-isterinya)  pemohon  dan bakal  calon  isteri  yang  akan  dikawini,  serta  dua  saksi  yang  akan  semuanya  akan dihadirkan  dalam  persidangan  yang  dibuka  dan  terbuka  untuk  umum.  Hakim pengadilan akan melihat kenyataan yang ada apakah memang sesuai dengan apa yang ia  mohonkan,  dan  apakah  permohonan  itu  beralasan  kuat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan,  jika  memang  telah  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  yang ada  dalam  UUP  maka  hakim  akan  mengabulkan  permohonannya,  akan  tetapi  jika tidak,  maka  hakim  dapat  pula  menolak  dengan  tegas.  Ketentuan  hukum  yang mengatur tentang pelaksanan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan.
Apabila  mereka  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  pasal-pasal  di atas dikenai sanksin pidana. Masalah ini diatur dalam bab IX pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975:
1.  Kecuali  apabila  ditentukan  lain  dalam  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, maka:
Barang siapa yang melanggar ketentuan yang di atur dalam pasal 3, pasal 10 ayat (3), pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi- tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9,  10  ayat  (1),  11,  12,  44  peraturan  Pemerintah  ini  dihukum  dengan  hukuman kurungan  selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda  dengan  setinggi-tingginya  Rp 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah).
2.  Tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  di  atas  merupakan pelanggaran. 19

## Tawaran  Syahrūr pada  UU Perkawinan dan  KHI
Selama  ini  bahwa  poligami  mempunyai  fungsi  sosial  tidak  pernah diwacanakan.  Padahal  kalau  dirunut  dalam  sejarahnya,  perilaku  berpoligami  seperti inilah  yang  dicontohkan  dalam  sejarah  Islam. konteks  poligami  dalam  ajaran  Islam, poligami  hanyalah  sebuah  pintu  darurat kecil  yang  dipersiapkan  untuk  situasi dan kondisi  darurat.  Praktek  poligami dalam  masyarakat  telah  menimbulkan problem
19  .Surjanti.  2014, Tinjauan  Kompilasi  Hukum  Islam  Terhadap  Poligami  Di  Indonesia ,  jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1.No.2.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018              Telaah Poligami.................Mia Fitriah
sosial yang meluas dan sudah memprihatinkan. tingginya angka kekerasaan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, dan terlantarnya para isteri dan anak-anak terutama secara psikologis dan ekonomi.
Kebolehan  untuk  berpoligami  hanya  terbatas  pada  hukumnya    saja sedangkan syarat dan ketentuan  nya berbeda satu sama lain. Kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan mengedepankan izin istri dan keadilan dalam materi dan batin, namun Syahur tidak mensayaratkan harus ada izin istri pertama. Poligami menurut  Syahrur  mengharuskan  bahwa  istri  selanjutnya  (istri  ke-2,  3  dan  4)  adalah janda  dan  memiliki  anak.  Syahrur    menggunakan  syarat  ketentuan  pada  istri  ke  2  3 dan  4  dengan  menggunakan  teori  hudûd  minimal  pada  ayat  adalah  satu  istri  tanpa memperdulikan  perawan  atau  janda,  sedangkan  hudûd  maksimalnya  adalah  empat istri  dengan  catatan  istri  kedua  hingga  keempat  adalah  janda  cerai  mati/hilang suaminya yang memiliki anak.
Syahrur  berbeda  dengan  KHI  dan  undang-undang  perkawinan  pada  konsep keadilan,  jika dikatakan bahwa konsep adil dalam hal hubungan suami istri (lahiriah). Syahrur  berpendapat  bahwa  konteks  ayat  ini  berbicara  tentang  poligami  dalam kaitannya  dengan  pemahaman  sosial  kemasyarakatan,  bukan  konsep  biologis,  dan berkisar pada masalah anak-anak yatim dan berbuat baik kepadanya serta berlaku adil.
Syahrur  terkesan  bahwa  problematika  poligami  sebenarnya  bukan  terkait hubungan antara suami dan istri saja, tetapi juga bagaimana  anak dapat mendapatkan dan  dilindungi  haknya.  Ini  terlihat  dari  syarat  istri  yang  dipologami  haruslah  yang jada dan memiliki anak.
Akar  dari  munculnya  persoalan  anak  kebanyakan  adalah  karena ketidakmampuan  keluarga  dalam  membangun  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  dalam kehidupannya. Sebagian persoalan anak memang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab  keluarga,  maka  harus  ada  aturan  dari  pemerintah  Indonesia  tentang perlindungan  anak.  Namun  pada  umumnya,  persoalan  perlindungan  anak  kurang dianggap  penting  dalam  pembicaraan  tentang  poligami.  Tetapi  menurut  Syahrur, poligami  harus  dikaitkan  dengan  persoalan  perlindungan  anak  sebagaimana  yang diamanatkan al-Qur’an.
Realita  di  masyarakat  sekarang  ini  maraknya  praktek  poligami  tidak  sehat, banyak nya pelaku poligami tanpa memberikan nafkah untuk istrnya dan bertanggung jawab  atas  kehidupan  anak-anaknya.    Keadaan  ini  dapat  dimaklumi,  karena  pelaku
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018              Telaah Poligami.................Mia Fitriah
poligami  lebih  memilih  melakukannya  secara  sembunyi-sembunyi  yang  pada gilirannya  membawa  implikasi  yang  tidak  diinginkan  dan  mencemarkan  citra  luhur perkawinan poligami itu sendiri. 20
Maksud  dari  penulis  adalah  sulitnya  nya  persyaratan  yang  harus  ditempuh, mengisyaratkan  bahwa  pelaksanaan  prosedur  poligami  di  Pengadilan  Agama, menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka kalau memang  tidak  diperlukan,  dan  hanya  dalam  hal  keadaan  tertentu  saja  pintu  dibuka. Seperti  contoh  Dalam  hukum  perkawinan  di  Indonesia  persolan  poligami  semakin diperketat  hukumnya.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberi  perlindungan  terhadap perempuan  (istri).bentuk  penindasan  yang  terjadi  bukanlah  kesalahan  Islam  sebagai syariat  yang  telah  membolehkan  poligami,  tetapi  karena  beberapa  sebab,  yaitu: Pertama, banyak pelaku poligami yang tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan yang  harus  dipenuhi.  Kedua,  kurangnya  campur  tangan  negara  terhadap  keluarga poligami  yang  melanggar  syarat-syarat.  Seharusnya  negara  menetapkan  syarat  yang ketat  bagi  pemohon  izin  untuk  poligami,  dan  jika  mereka  tidak  menjalankan  syarat- syarat  tersebut,  mereka  harus  dikenakan  sanksi  seberat-beratnya.  Hal  ini  dilakukan, agar masing-masing suami yang berniat untuk poligini berintrospeksi diri.
Syahrur  KHI  dan  UUP  senada dengan  Menurut  Tahir Mahmood  setidaknya ada enam bentuk kontrol terhadap poligami, pertama; menekankan ketentuan berlaku adil  sebagaimana  ditetapkan  di  dalam  al-Qur‟an,  kedua;  memberi  hak  kepada  istri untuk  menyertakan  pernyataan  anti  poligami  dalam  surat  perjanjian  perkawinan, ketiga;  harus  memperoleh  izin  lembaga  peradilan,  keempat;  hak  menjelaskan  dan mengontrol  dari  lembaga  perkawinan  kepada  pihak  yang  akan  berpoligami,  kelima; benar-benar  melarang  poligami,  dan  keenam;  memberikan  sanksi  pidana  bagi pelanggar aturan poligami. 21
kewajiban  untuk  memelihara  dan  melindungi  hak-hak  anak  perlu ditambahkan poin-poin tentang perlindungan anak sebagai syarat seorang suami akan mengajukan permohonan poligami

## Daftar Pustaka
Chaudhari, Muhammad Syarif. (1997), Women’s Right in Islam, (New Delhi : Adam
20. Abu Fikri. (2007), Poligami Yang Tak Melukai Hati?, (Bandung: Mizania), hal. 69 21.  Tahir  Mahmood.  (1972), Family  Law  In  The  Muslim  World (New  Dehli:  The  Indian  Law Institute), hal. 272-275
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018              Telaah Poligami.................Mia Fitriah
Publiser).
Esposito, John L. (1982), Women in Muslim Family Law, (New York : Syracuse University Press).
Iqbal, Safia, Women and Islamic Law, New Delhi : Adam Publiser, 1994
Abdurrahman.  (1992), Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:
Akademika Pressindo), Cet. I.
Syahrūr,Muhammad. 1990, al-Kitab Wa al Qur’an, Qira’ah Mu’asirah. Cet. II;
(Damaskus: Dar Al-Ahali Li at-Taba’ah Wa An-Nasr Wa at-Tauzi).
--------------  (1999), Masyru’  Misaq  Al-Amal  Al-Islami. Cet.  II;  (Damaskus: Dar Al-Ahali Li at-Taba’ah Wa An-Nasr Wa at-Tauzi).
--------------,  (1992),  ( Al-Kitāb  wa  al-Qur’an  :  Qira’ah  Muashirah (Cet.  I; Kairo: Sina Publisher), hal. 597.
----------------,(2002), Iman  dan  Islam;  Aturan-Aturan  Pokok ,  terjemahan dari al-Islam wa al-Iman; Manzumah al-Qiyam, (Yogyakarta: Jendela)
--------------  (2012), PrinsipDasar  Hermenetika  Hukum  Islam  Kontemporer
. Cet. V; (Yogyakarta; elSAQ Press).
Sarjan, A. Seminar Regional Pascasarjana Program Magister (S2), Metodologi Fikih Surjanti, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia , jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1.No.2 Tahun 2014 Muhammad Syahrur Tentang Poligami Porsi Hakwaris Laki-laki dan Perempuan, (Disajikan dalam acara seminar regional hukum keluarga Islam oleh Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 12 Agustus 2015) Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Inpres  omor 1 tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam