## PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG MENGGUNAKAN SKIMMER
(Studi di Subdit Cyber Polda Sumut)
Andi Dico Gagarangga 1) , Andi Maysarah 2) , Sunarto 3)
1) Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia
2) Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia
3) Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia
Email: Andimaysarah@dharmawangsa.ac.id
RINGKASAN - Dalam tindak pidana penyalinan kartu ATM untuk mencuri dana nasabah bank, saran dan sistem komputer, serta sistem atau jaringan PC, digunakan untuk  memperoleh  data  elektronik  dalam  kartu  ATM  korban,  dan  mengirimkan informasi elektronik tersebut ke kartu ATM korban kepada melakukan kejahatan. Pita kartu ATM baru. Dengan begitu, pelaku bisa leluasa menggunakan kartu ATM dan mengambil uang korban melalui mesin ATM tersebut. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Yuridis-Empiris,  dengan  sifat  penelitian  Deskriptif Analisis  yaitu  menggambarkan  dan  memaparkan  secara  sistematis  tentang  objek penelitian  yaitu  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencurian  uang  menggunakan skimmer berbagai  konsep  dan  teori  yang  sesuai  dengan  sumber  data  dan  objek penelitian.  Faktor - faktor yang  menyebabkan  terjadinya  pencurian  uang menggunakan skimmer tidak lepas dikarenakan kelalaian dari pemilik kartu ATM itu  sendiri.  Pada  kejahatan  pembobolan  ATM  dengan  cara skimming ,  korban biasanya tanpa sadar telah direkam video pada saat memasukkan pin ATM dan pita magnetik sudah pula direkam melalui alat khusus. Upaya hukum  yang dilakukan subdit cyber Polda  Sumut  terhadap  tindak  pidana  pencurian  uang  dengan menggunakan skimmer adalah  upaya  kepolisian  merupakan  bagian  integral  dari kebijakan  sosial  ( social  policy ).  Kebijakan  sosial  dapat  di  artikan  sebagai  usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare policy ) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat ( social defence policy ). Sedangkan hambatan yang di hadapi Subdit Cyber Polda Sumut Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Skimmer adalah Aspek  Internal  yaitu  Subtansi  Hukum,  Aspek  penegak  hukum  ( law  enforcement factor ), Aspek Fasilitas, Aspek Hambatan Informasi, Aspek Kerahasian Perbankan. Sedangkan Aspek Eksternal yaitu Aspek Masyarakat dan Aspek Kebudayaan.
Kata Kunci: Hukum, Pencurian, Penegakkan, Uang, Skimmer

## PENDAHULUAN
ATM  merupakan  salah  satu  produk  perbankan  elektronik.  ATM  dapat mempermudah  nasabah  untuk  melakukan  transaksi,  namun  dalam  kehidupan sehari-hari tingkat perputaran dana melalui ATM masih sangat tinggi, namun dalam
kehidupan sehari-hari mereka tidak menyadari terus munculnya berbagai kegiatan kriminal. Penggunaan Anjungan Tunai Mandiri tidak hanya memberikan berbagai kemudahan  bagi  nasabah,  tetapi  bahkan  dapat  menimbulkan  kesulitan  bagi pengguna, seperti saat melakukan transaksi Penarikan dan penarikan yang diterima oleh  pelanggan  tidak  sesuai  dengan  dana  yang  dipotong  dari  akun  mereka. Kelemahan mesin ATM yang menjadi sasaran kriminal adalah pola pencurian PIN atau manipulasi kartu ATM nasabah (Ronny Prasetyo, 2014).
Pengambilan  data  yang  telah  diolah  oleh  penjahat  dan  dana  nasabah  yang dicuri melalui ATM. Penjahat juga menggunakan spy camera atau kamera perekam kecil yang dipasang di sekitar ruangan internal ATM. Fungsi dari spy camera ini adalah  untuk  merekam  password  yang  ditekan  oleh  pengguna  dan  nasabah  yang menggunakannya. Pada mesin ATM, pelaku mentransfer data yang terekam pada pencuri ke komputer dan mentransfer datanya pada kartu magnetic stripe yang baru, sehingga  pelaku  memiliki  salinan  kartu  ATM  yang  digunakannya.  Korban, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan nasabah yang menarik uang di ATM.
Dalam  tindak  pidana  penyalinan  kartu  ATM  untuk  mencuri  dana  nasabah bank, saran dan sistem komputer, serta sistem atau jaringan PC, digunakan untuk memperoleh data elektronik dalam kartu ATM korban, dan mengirimkan informasi elektronik tersebut ke kartu ATM korban kepada melakukan kejahatan. Pita kartu ATM  baru.  Dengan  begitu,  pelaku  bisa  leluasa  menggunakan  kartu  ATM  dan mengambil uang korban melalui mesin ATM tersebut. Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) pencurian uang dari nasabah bank menggunakan  modus menduplikatkan card ATM ( skimmer ), dapat dikenakan Pasal 363 ayat (5) KUHP. digunakan untuk kartu ATM curian, Merujuk pada KUHP Pasal 363 ayat (5) dapat menjadi sumber tindak  pidana  pencurian  uang  dari  nasabah  bank  dengan  kartu  ATM  ganda ( skimmer ).
Tindak pidana pencurian dana melalui alat skimmer merupakan tindak pidana khusus,  dilihat  dari  banyaknya  tindak  pidana  yang  dilaporkan  kepada  kelompok korban  utama-para  korban  tindak  pidana skimmer .  Perilaku  kriminal  khususnya pencurian dana nasabah bank melalui perangkat skimmer berdampak negatif bagi bank dan warga, karena keamanan dan kenyamanan nasabah dan warga merupakan
masalah  atau  penghambat  tindak  kejahatan  dengan  mencuri  dana  nasabah  bank. Peralatan skimmer. Dengan  melakukan  banyak  penilaian  setiap  tahun,  seperti memperbaiki atau meningkatkan sistem keamanan bank untuk menghasilkan sistem keamanan  yang  baik,  polisi  dapat  lebih  menemukan  masalah  pencurian  dana melalui peralatan skimming. Polisi juga bisa lebih mudah menyelidiki dan mencari barang bukti yang ada.
Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai sumber informasi Serta  Transaksi  Elektronik  Pelaku  kejahatan  yang  menggunakan  teknologi perbankan dengan melakukan pencurian uang dari nasabah bank dengan memakai modus skimmer dapat  dijerat  dengan  Pasal  30  ayat  (  3)  yang  mengatakan  jika masing- masing orang dengan terencana dan tanpa hak maupun melawan hukum mengakses  komputer  dan  maupun  sistem  elektronik  dengan  tata  cara  apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, maupun menjebol sistem pengamanan. Pasal  32  ayat  (  1)  UU  Nomor  19  Tahun  2016  pula  yakni  ketentuan  yang  dapat diakomodasikan dalam pencurian uang dari nasabah bank melalui skimmer, pasal tersebut berkata jika masing- masing orang dengan terencana dan tanpa hak maupun melawan  hukum  dengan  tata  cara  apapun  mengubah,  menaikkan,  mengurangi, melakukan  transmisi,  mengusik,  melenyapkan,  memindahkan,  menyembunyikan suatu  informasi  elektronik  dan  maupun  dokumen  elektronik  milik  orang  lain maupun milik public.
Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka permasalahan yang akan dibahas  adalah  faktor  –  faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  terjadinya  pencurian uang menggunakan skimmer , bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Subdit Cyber Polda Sumut terhadap tindak pidana pencurian uang dengan menggunakan skimmer dan bagaimanakah hambatan yang di hadapi Subdit Cyber Polda Sumut dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian menggunakan skimmer?.

## KAJIAN TEORI
1. Pengertian Penegakkan Hukum
Penegakkan  hukum  merupakan  proses  untuk  menciptakan  keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain  adalah  pikiran-pikiran  badan  pembuat  Undang-Undang  yang  dirumuskan dalam  peraturan  hukum.  Didalam  peraturan  hukum  itu  dirumuskanlah  pemikiran pembuat  hukum  yang  nantinya  akan  menentukan  bagaimana  penegakkan  hukum itu dijalankan (Raharjo, 2009).
Agar  terlindunginya  kepentingan  manusia,  hukum  harus  ditegakkan. Pelaksanaan penegakkan hukum bisa berjalan secara normal, damai akan tetapi juga bisa terjadi juga pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum, inilah yang membuat hukum itu menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum, yaitu:
a. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) :
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Ketika terjadi suatu peristiwa hukum yang  konkrit,  setiap  orang  mengharapkan  dapat  ditetapkannya  hukum. Bagaimana  hukumnya  itulah  yang  seharusnya  berlaku  dan  tidak  boleh menyimpang. Sebagaimana adagium “ fiat justicia et pereat mundus” (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).
b. Manfaat (zweckmassigkeit) :
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum  adalah  untuk  manusia,  maka  pelaksanaan  hukum  atau  penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
c. Keadilan (gerechtigkeit) :
Dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum haruslah memperhatikan keadilan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum itu memiliki sifat umum,  mengikat  setiap  orang,  bersifat  menyamaratakan  tidak  selalu  identic dengan  keadilan.  Apabila  ada  yang  mencuri  harus  dihukum  tanpa membedabedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Mertokusumo, 1999).
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum
Ada  beberapa  factor  untuk  menunjang  berjalannya  tujuan  dari penegakkan hukum di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.
a. Faktor Hukum.
Hukum  adalah  segala  sesuatu  yang  menimbulkan  aturan-aturan  yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata (Masriani, 2004).
Sedangkan  ada  sumber  lain  yang  menyatakan  bahwa  hukum  adalah seperangkat  norma  atau  kaidah  yang  bertujuan  mengatur  tingkah  laku manusia  agar  terciptanya  ketentraman  masyarakat.  Jangkauan  Hukum sendiri  mempunyai  jangkauan  yang  universal  karena  dengan  hukum  bisa menemukan  beberapa  teori  yang  berbeda  dari  setiap  individu  (Satijipto, 2000). Contohnya ketika ada kasus pembunuhan apabila dalam persidangan setiap hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda sebelum melihat berkas  tentang  kasus  pembunuhan  tersebut.  Artinya  hukum  memiliki jangkauan yang sangat luas untuk setiap orang, tergantung bagaimana cara orang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.
Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang  sangat  primitive  atau  seseorang  yang  sangat  modern  pasti  memiliki hukum.  Hukum  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  masyarakat  tetapi  hokum memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat (Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, 2007).
b. Faktor Masyarakat
Apabila  ditinjau  dari  bentuk  masyarakat  dibedakan  menjadi  dua  tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan  yang  kedua  adalah  masyarakat  yang  terorganisir  dan direfleksikan.  Masyarakat  dengan  pola  yang  spontan  dinilai  lebih  kreatif baik  secara  pemikiran  maupun  pola  tingkah  laku  sedangkan  masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir  yang baku  dan banyak perencanaan yang disengaja (Johnson, 2004). Penegakan hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena
itu,  dipandang  dari  sudut  tertentu  maka  masyarakat  dapat  mempengaruhi kepatuhan  hukumnya.  Masyarakat  Indonesia  pada  khususnya  mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.
Masyarakat  sebagai  warga  Negara  yang  memerlukan  kesadaran  dan kepatuhan  terhadap  hukum  dan  perundang-undangan.  Undang-Undang yang  bagus  tidak  memberikan  garansi  terlaksananya  hukum  apabila kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  warga  Negara  tidak  mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut (Hutabarat, 1985).
Masalah  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  masyarakat  bukanlah  semata- mata  objek  sosiologi.  Kesadaran  hukum  masyarakat  itu  tidak  hanya ditemukan  melalui  penelitian  sosiologi  hokum  semata-mata  yang  hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hokum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan  yang  merupakan  ide  tentang  keadilan  dan  kebenaran  didalam masyarakat hukum yang bersangkutan (Hartono, 1976).
c.   Faktor Kebudayaan
Bagi masyarakat dan manusia kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar. Kebutuhan masyarakat dalam bidang materiil dan spiritual sebagaian besar  dipenuhi  oleh  kebudaayaan  yang  bersumber  dari  masyarakat  itu sendiri.
Dengan keterbatasan kemampuan manusia, maka kemampuan kebudayaan yang  merupakan  hasil  ciptaannya  juga  terbatas  dalam  memenuhi  segala kebutuhan. (Soekanto, 1990).
d. Faktor Sarana dan Fasilitas
Penegakkan  hukum  tidak  mungkin  akan  berjalan  dengan  lancar  tanpa adanya  sarana  dan  fasilitas.  Sarana  atau  fasilitas  yang  dimaksud  yaitu meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
e. Faktor Penegak Hukum
Ada  beberapa  jabatan  penegak  hukum  di  Indonesia  yang  tugasnya  untuk membantu  dan  mengurus  factor-faktor  penegakkan  hukum  agar  maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, diantaranya, yaitu:
1) Pejabat Kepolisian
2) Jaksa dan
3) Hakim

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Yuridis-Empiris, dengan sifat penelitian Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara  sistematis  tentang  objek  penelitian  yaitu  hukum  terhadap  tindak  pidana pencurian  uang  menggunakan skimmer berbagai  konsep  dan  teori  yang  sesuai dengan sumber data dan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor  –  Faktor  Yang  Menyebabkan  Terjadinya  Pencurian  Uang Menggunakan Skimmer
Pencurian  data  dari  kartu  kredit  dan  debit,  atau  pencurian  ATM,
merupakan  bahaya  yang  dapat  menipu  nasabah  bank.  Menurut  IPDA  Agus Nandi,  faktor  penyebab  terjadinya  pencurian  dana  dengan  menggunakan oil skimmer bisa bersumber dari internal dan eksternal.
Modus operandi pelaku direncanakan dan diatur dengan matang, karena semua  pelaku  memiliki  rencana  untuk  mencuri  dari  ATM,  sehingga memudahkan  pelaku  untuk  menemukan  target  yang  cocok  untuk  melakukan tindakannya.  Sebagai  contoh,  Indonesia  memiliki  berbagai  pola  perilaku kriminal dimana pembobolan dilakukan, seperti:
a. Dengan  berpura-pura  memberikan  bantuan  kepada  korban  dengan memasukkan kartu ke ATM yang sebelumnya sudah disanggah dengan tusuk gigi, sehingga korban tidak bisa memasukkan kartu ATM. Maka kartu ATM tidak dapat diakses, si pelaku yang berpura-pura berbaris di belakang calon korban  ikut  berusaha  membantu.  Saat  korban  mengulangi  proses memasukkan  kartu  ATM,  pelaku  akan  mengingat  password  korban.  Tak hanya  itu,  ada  aktor  yang  berperan  sebagai  staf  bank  yang  mengenakan
seragam dan KTP palsu. Pelaku ingin korban menghubungi temannya yang menyamar sebagai call center dan menanyakan informasi pribadi korban
b. Dengan  skimming,  pelaku  dapat  menggunakan  cara  sederhana  seperti menyalin, atau menggunakan fungsi (skimmer) untuk menggesek kartu, dan kemudian  memasukkan  ratusan  kartu  ke  cara  yang  lebih  canggih  untuk mendapatkan informasi nomor yang terdapat di terdapat pada kartu kredit atau debit korban (Wawancara dengan Bapak IPDA Agus Nandi pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 pukul 09.00 wib ).
Aspek  luar  yang  menimbulkan  terbentuknya  pencurian  memakai skimmer merupakan:
a. Terdapatnya kebocoran database perbankan serta terbentuknya massif
b. Pelakon  tindak  kriminal  pembobolan  ATM  terus  menjadi  pintar.  Hingga dari itu pihak bank wajib melaksanakan analisa resiko terhadap kemampuan kasus  pada  pembaharuan  system  dan  kontrol  kemanan  serta  data  supaya perihal  itu  tidak  terjalin.  ATM  skimmer  ataupun  perlengkapan  buat mengkopi informasi secara magnetik dijual leluasa, sehingga tiap orang bisa memasang  perlengkapan  tersebut  serta  bisa  melaksanakan  pembobolan ATM dengan gampang.
Aspek dalam yang menimbulkan terbentuknya pencurian memakai skimmer adalah:
a. Terbentuknya  pembobolan  ATM  tidak  lepas  disebabkan  kelalaian  dari owner  kartu  ATM  itu  sendiri.  Pada  kejahatan  pembobolan  ATM  dengan metode skimming , korban umumnya tanpa sadar sudah direkam video pada dikala memasukkan pin ATM serta pita magnetik telah pula direkam lewat perlengkapan  spesial.  Tiap  pengguna  ATM  sepatutnya  senantiasa melindungi kerahasiaan no pin tiap-tiap biar tidak jadi korban pembobolan ATM
b. Terbentuknya skimming di  mesin  ATM  ataupun skimming mesin  EDC diiringi kamera pengintip pin. Skimming ATM dicoba dengan mengkloning kartu, perlengkapan skimming dapat dikendalikan dari jauh. Intinya terdapat perlengkapan skimming yang melekat buat menggesekkan kartu. Bagi ayah Agus perlengkapan skimming umumnya kecil serta tipis. Wujud yang kecil
ini  membuat  susah  mengindetifikasi  kemampuan  skimming  dalam  ATM ataupun EDC. Menurut Agus mengatakan perlengkapan pencuri PIN juga telah mutahir. Jika kamera kecilkan nampak. Ini wujudnya semacam keypad yang ditumpuk diatas keypad asli.
Menurut  Agus  berkata  itu  menjauhi  terbentuknya  pencurian  memakai skimmer adalah:
a. Dengan  metode  mengunakan  kartu chip .  Disebabkan  kartu  ATM  yang memakai chip informasi  telah  terenskripsi.  Enskripsi  maksudnya  proses pengamanan data dengan membuat data tidak bisa dibaca tanpa dorongan kode ataupun ilmu spesial. Jadi di harapkan kepada warga buat hendaknya kilat memberi tahu ke bank serta mengubah kartu ATM dengan teknologi chip.
b. Senantiasa  cek  mesin  ATM/  EDC  saat  sebelum  melaksanakan  transaksi, yakinkan  tidak  terdapat  kejanggalan  pada  mesin  ATM  secara  raga, semacam kabel terlepas ataupun perihal lain yang berbeda. Tidak hanya itu yakinkan tidak terdapat barang asing di bagian mulut ATM
c. Pastikan  melaksanakan  transaksi  di  mesin  ATM  yang  cerah  serta mempunyai pengawasan semacam mesin CCTV.
d. Jangan membagikan informasi ataupun data kartu kalian kepada orang lain ataupun pihak yang tidak jelas.
e. Mengecek lembar slip transaksi, mencermati kegiatan rekening lewat ATM ataupun  i– banking serta  mencocolan  dengan  slip  transaksi  buat membenarkan  kalau  transaksi  yang  tercetak  di  lembar  laporan  rekening terpadu  atau consolidated statement cocok  dengan  transaksi  yang  kalian jalani. Lekas memberi tahu kepada bank apabila ada perbandingan ataupun kesalahan.
f. Jangan sempat menandatangani slip transaksi yang kosong
g. Menandatangani bagian balik kartu kalian, bila tidak ada no kartu. Tepatnya merupakan  di  panel  ciri  tangan  pemegang  kartu  yang  di  otorisasi  ( authorized signature ) yang terletak dibawah pita .
h. Dikala  memilah  nomor  PIN,  jauhi  nomor  ataupun  huruf  yang  gampang ditebak. Jangan pakai inisal, bertepatan pada lahir, nomor telepon ataupun kombinasinya.
i. Hapal nomor PIN yang kalian miliki serta dikala hendak memencet nomor PIN,  baik  di  ATM  ataupun  di  mesin  EDC,  yakinkan  kalian  menutupi tombolnya sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain.
j. Ubahlah PIN kartu secara berkala magnetic ( Wawancara dengan Bapak IPDA Agus Nandi pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 pukul 09.00 wib) .
2. Upaya  Hukum  Yang  Dilakukan  Subdit Cyber Polda  Sumut  Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Menggunakan Skimmer
Kedudukan kepolisian sangat berarti buat mengatasi serta melaksanakan penyelidikan  dan  penyidikan  permasalahan  kejahatan  pencurian  dengan memakai skimmer. Bermacam tugas yang telah dicoba oleh Subdit Cyber Polda Sumut dalam menanggulangi kejahatan pencurian duit memakai skimmer telah cocok dengan peraturan yang berlaku yang tertuang dalam Undang- Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia.
Upaya  kepolisian  ialah  bagian  integral  dari  kebijakan  sosial  ( social policy ).  Kebijakan  sosial  bisa  di  artikan  selaku  usaha  yang  rasional  buat menggapai kesejahteraan warga ( social welfare policy ) serta sekalian mencakup proteksi warga ( social defence policy ). Jadi secara pendek bisa dikatakan kalau tujuan akhir ataupun tujuan utama dari kebijakan kriminal yakni proteksi warga buat menggapai kesejahteraan
Kota  Medan  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  rawan  kejahatan pencurian  duit  memakai skimmer .  Kota  Medan  merupakan  bunda  kota  dari provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Bersumber pada hasil riset di Subdit Cyber Polda  Sumut  membuktikan  kenaikan  serta  minimnya  penindakan  dalam menuntaskan permasalahan, atas kejahatan pencurian duit memakai skimmer .
Semacam permasalahan yang terjalin pada bertepatan pada 26 Juli 2019, dimana  pencurian  duit  nasabah  Bank  Sumut  memakai  modus  skimming menyerang  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Wilayah  Sumatera  Utara. Persitiwa  terjalin  pada  bulan  Juli  2019  di  Palangkaraya  Kalteng  serta  Kota
Medan  taktkala  ke-2  legislator  melaksanakan  transaksi  lewat  ATM  Bersama. Dampaknya korban mengalami kerugian Rp. 42, 5 juta.
Korban  menggambarkan  kronologis  peristiwa,  bagi  korban  pencurian uangnya  via  skimming  ATM  terjalin  pada  Jumat  26  Juli  2019  dikala melaksanakan transaksi di ATM BNI Palangkarya Kalteng. Setelah itu pelakon diduganya mulai menghabiskan uanganya sedari Sabtu 27 Juli 2019. “Sehabis aku transaksi  di  ATM  BNI  (Bersama) mengenakan kartu ATM Bank Sumut, besoknya  Sabtu  27  Juli  2019  masuk  SMS  banking  ke  Hp  aku.  Disitulah  aku heran, curiga serta mengenali duit sudah diambil dari rekening aku”.
Politisi itu membeberkan, transaksi pernah dicoba pelakon sebanyak 5 kali dengan jumlah duit dicuri sebesar Rp 12, 5 juta sekali penarikan. Meyakini aplikasi kejahatan skimming sudah mengenai, korban menghubungi pengaduan online PT Bank Sumut buat memblokir serta menceritakan permasalahan. Aku percaya skimming dicoba pelakon kala aku mengenakan ATM BNI (Bersama) di Palangkarya.
Menurut  Agus  maraknya  kejahatan  pencurian  duit  dengan  memakai skimmer  di  Kota  Medan,  Subdit Cyber Polda  Sumut  dalam  menanggulangi permasalahan  pembobolan  senantiasa  cocok  dengan  SOP  yang  sudah didetetapkan.
Upaya  pre-emtif  merupakan  upaya  dini  yang  dicoba  pihak  kepolisian buat menghindari terbentuknya tindak pidana, dalam penindakan permasalahan dengan  metode  penangkalan  yang  dicoba  secara  dini  dengan  melaksanakan aktivitas  bimbingan  dengan  sasaran  pengaruhi  faktor-faktor  pemicu  serta pendorong  supaya  seorang  tidak  melaksanakan  tindak  kriminal.  Jadi  dalam upaya pre-emtif aspek hasrat jadi lenyap walaupun terdapat peluang. Ada pula upaya pre-emtif yang dicoba oleh Subdit Cyber Polda Sumut, ialah:
a) Sosialisasi kepada masyarakat
Buat  membagikan  uraian  kepada  warga  menimpa  tindak  pidana, spesialnya tindak pidana pencurian duit dengan memakai skimmer . Upaya yang dicoba oleh Kepolisian buat melakukan kedudukan dan tanggung  jawab  didalam  mensosialisasikan  ataupun  membagikan
penyuluhan  maupun  seminar  menimpa  tindak  pidana  pencurian pencurian duit dengan memakai skimmer
b) Mengaktifkan sistem keamanan area (Siskamling) Pihak kepolisian memberitahukan  kepada  masyarakat  ataupun  warga  supaya mengaktifkan  siskamling  di  wilayah  tempat  tinggal  mereka,  buat upaya  tingkatkan  sistem  keamanan  serta  kedisiplinan  warga. Mengaktifkan siskamling bertujuan buat mengestimasi terbentuknya ancaman,  kendala  keamanan,  serta  tindak  pidana  yang  terdapat  di tengah warga.
Penanggulangan  kejahatan  secara  preventif  juga  dicoba  buat menghindari terbentuknya ataupun munculnya kejahatan yang awal kali. Menghindari  kejahatan  lebih  baik  daripada  berupaya  buat  mendidik penjahat  jadi  lebih  baik  kembali,  sebagaimana  semboyan  serta kriminologi  ialah  usaha-usaha  membetulkan  penjahat  butuh  dicermati serta  ditunjukan  supaya  tidak  terjalin  lagi  kejahatan  ulang.  Sangat beralasan  apabila  upaya  preventif  diutamakan  sebab  upaya  preventif bisa  dicoba  oleh  siapa  saja  tanpa  sesuatu  kemampuan  spesial  serta murah. Upaya preventif (penangkalan), ialah buat warga yang memiliki ketahanan  serta  imunitas  terhadap  pencurian.  Penangkalan  lebih  baik daripada pemberantasan, penangkalan dalam pencurian pencurian duit dengan  memakai skimmer bisa  dengan  metode  semacam  pembinaan serta  pengawasan  dalam  keluarga,  penyuluhan  oleh  pihak  yang berkompetensi. Perihal ini bertujuan buat kurangi ataupun meniadakan permasalahan  pencurian  pencurian  duit  dengan  memakai skimmer . Kedudukan  preventif  yang  dicoba  oleh  kepolisian  kota  Medan  demi terciptanya  keamanan  serta  kenyaman  di  warga  di  kota  Medan  antara lain, ialah:
(a) Kepolisian  menempatkan  personil  ataupun  anggota  polri  di wilayah rawan aksi pencurian. Dengan demikian hingga, pelakon kejahatan hendak khawatir buat melaksanakan aksi kriminal sebab terdapatnya  pihak  aparat  penegak  hukum  di  tempat  yang  biasa pelakon melaksanakan kejahatan.
(b) Memelihara  kedisiplinan  serta  menjamin  keamanan  universal warga  Kepolisian  selaku  aparat  negeri  yang  bertugas  buat membagikan  proteksi,  pengayoman,  pelayanan  kepada  warga dalam rangka terpeliharanya kedisiplinan serta keamanan didalam warga.
3. Hambatan  Yang  Di  Hadapi  Subdit Cyber Polda  Sumut  Dalam Melakukan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pencurian Menggunakan Skimmer
Dalam  melakukan  tugas  serta  gunanya  Polisi  sering  hadapi hambatan- hambatan yang bisa menyebabkan tidak efektifnya penindakan masalah  pidana.  Menurut  Agus  terdapat  sebagian  hambatan-hambatan tersebut  yang  dirasakan  oleh  Subdit Cyber Polda  Sumut  ialah  selaku berikut:
a. Aspek Internal
1) Subtansi Hukum
Aspek  perundang-  undangan  ataupun  substansi  hukum  bisa membatasi upaya penanggulangan tindak pidana pencurian duit di mesin ATM  merupakan  terdapatnya  syarat  ialah  Pasal  183  KUHAP,  dalam perihal  menjatuhkan  pidana  kepada  tersangka,  seseorang  hakim  tidak boleh  menjatuhkan  pidana  tersebut  kecuali  apabila  dengan  sekurang- kurangnya  2  perlengkapan  fakta  yang  legal,  sehingga  Hakim mendapatkan kepercayaan kalau tindak pidana betul- betul terjalin serta terdakwalah yang bersalah melaksanakannya.
2) Aspek penegak hukum ( law enforcement factor )
a) Kuantitas personil.
Dengan  banyaknya  permasalahan  yang  sering  kali  terjalin, keterbatasan  sumber  energi  manusi  personil  kepolisian  jadi  salah  satu aspek hambatan penerapan upaya penanggulangan jadi kurang optimal yang  bila  dibanding  dengan  jumlah  warga  pula  luas  daerah kewenangannya. Perihal ini menyebabkan penegak hukum melaksanakan skala prioritas penindakan, ialah penindakan
diprioritaskan  terhadap  perkara-  perkara  yang  lebih  besar,  urgent, ataupun yang bisa dituntaskan dengan kilat.
b) Mutu personil.
Buat  sebagian  masalah,  penanggulangan  tidak  dapat  cuma memakai  prosedur  yang  diamanatkan  dalam  hukum  positif  Indonesia. Polisi  dituntut  buat  berperan  handal  ialah  cakap,  bijaksana,  terampil dalam bisa menafsirkan hukum ataupun menimbang keadilan untuk para pihak yang berperkara baik yang merugikan (pelakon) serta yang merasa dirugikan (korban) supaya tujuan dari aksi tersebut senantiasa berintikan pada  penyelesaian  masalah  pidana  yang  optimal  serta  mewujudkan kemanfaatan hukum. Tidak hanya itu, tidak seluruh penegak hukum Polri berjalan  pada  koridor  yang  benar  apalagi  mempunyai  komitmen  yang rendah dalam penegakan hukum.
3) Aspek Fasilitas
a) Pengadaan
Dalam  proses  penegakan  hukum,  pengadaan  fasilitas  serta  sarana  ialah sesuatu  perihal  yang  absolut  dibutuhkan  buat  memperlancar  terwujudnya guna  hukum.  Tiap  unit  Kepolisian  Republik  Indonesia  harus  dicoba pengadaan  fasilitas-  fasilitas  yang  khasiatnya  diperuntukkan  buat melaksanakan  tugas  Polri  selaku  penegak  hukum,  selaku  contoh  ialah pengadaan perlengkapan transportasi semacam mobil patroli. Dikenal kalau tujuan  serta  khasiat  dilaksanakannya  aktivitas  patroli  merupakan  tidak hanya  buat  memantau  kondisi  setempat  pula  bisa  menghindari  pelakon mewujudkan  niatnya.  Kerap  kali  fasilitas  transportasi  tersebut  hadapi kehancuran  sehingga  tidak  dapat  dipergunakan  serta  wajib  diperbaiki terlebih dulu sehingga penerapan aktivitas tidak bisa dicoba dengan optimal. Perihal ini pula berkaitan erat dengan terbatasnya anggaran sehingga tidak sering polisi wajib menghasilkan dana revisi dari saku pribadinya.
b) Anggaran
Saat  sebelum  berkas  masalah  dilimpahkan  ke  Penuntut  Universal,  hingga pihak kepolisian butuh mencari bukti-bukti pendukung yang apalagi wajib menempuh jarak yang lumayan jauh buat membuat cerah sesuatu masalah.
Dalam  proses  pencarian  benda  fakta  hingga  diperlukan  anggaran,  yang mana  anggaran  yang  dialokasikan  relatif  kecil  bila  dibanding  dengan kebutuhan rill .  Dalam  kasus-kasus  tertentu  apalagi  bukti-bukti  tersebut tidak sering dipe
c) Aplikasi Polisi
Dalam  hal  ini  aplikasi  polisi  kita  bisa  dipergunakan  dengan  memakai gadget,  serta  kepada  warga  yang  belum  menguasai  pengoperasian  gadget sehingga otomatis tidak bisa pula mengoperasikan aplikasi polisi kita.
d) Aspek Hambatan Informasi
Buat  hambatan  penegakan  hukum  ini  diawali  dari  minimnya  data  yang diperoleh oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian uang memakai skimmer yang tersebar di golongan warga.
e) Aspek Kerahasian Perbankan
Buat  memperoleh  informasi  dari  Bank  tersebut,  kepolisian memperoleh  sedikit  kesusahan  sebab  cocok  dengan  Undang-  Undang Perbankan  yang  tidak  hendak  membagikan  informasi  kepada  orang  yang diluar Bank tersebut.
b. Aspek Eksternal
1) Aspek Masyarakat
Aspek  warga  yang  membatasi  upaya  penanggulangan  tindak  pidana pencurian  duit  memakai  skimmer  merupakan  masih  terdapatnya ketakutan  ataupun  keengganan  warga  buat  jadi  saksi  dalam  proses penegakan  hukum  terhadap  pelakon  tindak  pencurian  skimming. Ketakutan tersebut bisa diakibatkan oleh terdapatnya ancaman dari para pelakon  yang  tidak  segan-  segan  melaksanakan  kekerasan  terhadap warga yang melihat perbuatan mereka. Warga yang khawatir serta tidak memberi tahu tindak pidana pencurian duit memakai skimmer kepada aparat  penegak  hukum,  bisa  membatasi  proses  penyidikan  pelakon tindak  pidana  pencurian  duit  memakai skimmer .  Warga  diharapkan mempunyai  kepedulian  serta  keberanian  dalam  memberi  tahu  apabila terjalin tindak pidana hingga diharapkan pelakon hendak terus menjadi susah buat melaksanakan kejahatannya.
2) Aspek Kebudayaan
Evaluasi  warga  pengaruhi  tindakan-  tindakan  Polisi,  tercantum  dalam perihal penyidikan. Dengan tidak kurangi hukum nasional yang berlaku bila memanglah sesuatu masalah bisa dituntaskan cocok dengan budaya yang  terdapat  dalam  warga  semacam  secara  kompromi  dengan  jalur kekeluargaan,  mediasi  serta  lainnnya  lebih  efektif  serta  efisien  pasti Polisi  tidak  hendak  memaksakan  buat  dituntaskan  lewat  sistem peradilan  pidana  yang  terdapat  serta  memaksakan  berlakunya  hukum, namun  dengan  kebijaksanaan  Polisi  selaku  penyidik  tersebut.  Dengan metode inilah nilai- nilai budaya pengaruhi serta mendesak Polisi dalam memastikan kebijaksaan dalam proses penyidikan.

## SIMPULAN
1. Faktor – faktor yang  menyebabkan  terjadinya  pencurian  uang  menggunakan skimmer ada dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal.
Faktor eksternal yaitu
a. Adanya kebocoran database perbankan dan terjadinya massif
b. Pelaku tindak kriminal pembobolan ATM semakin pintar.
Faktor Internal yaitu:
a. Terjadinya pembobolan ATM tidak lepas dikarenakan kelalaian dari pemilik kartu  ATM  itu  sendiri.  Pada  kejahatan  pembobolan  ATM  dengan  cara skimming ,  korban  biasanya  tanpa  sadar  telah  direkam  video  pada  saat memasukkan  pin  ATM  dan  pita  magnetik  sudah  pula  direkam  melalui  alat khusus.
b. Terjadinya skimming di mesin  ATM  atau skimming mesin  EDC  disertai kamera pengintip pin.
2. Upaya hukum yang dilakukan subdit cyber Polda Sumut terhadap tindak pidana pencurian  uang  dengan  menggunakan skimmer adalah  upaya  kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial ( social policy ). Kebijakan sosial dapat  di  artikan  sebagai  usaha  yang  rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat  ( social  welfare  policy )  dan  sekaligus  mencakup  perlindungan masyarakat ( social defence policy ). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa
tujuan  akhir  atau  tujuan  utama  dari  kebijakan  kriminal  ialah  “perlindungan masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan.  Upaya  penanggulangan  kejahatan pencurian uang menggunakan skimmer dapat  dilakukan dengan upaya bersifat penindakan atau pemberantasan dan upaya bersifat pencegahan.
3. Hambatan  Yang  Di  Hadapi  Subdit Cyber Polda  Sumut  Dalam  Melakukan Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian  Menggunakan Skimmer adalah
a. Aspek Internal
1) Subtansi Hukum
2) Aspek penegak hukum ( law enforcement factor )
a. Kuantitas personil.
b. Mutu personil.
3) Aspek Fasilitas
a. Pengadaan
b. Anggaran
c. Aplikasi Polisi
4) Aspek Hambatan Informasi
5) Aspek Kerahasian Perbankan
b. Aspek Eksternal
1) Aspek Masyarakat
2) Aspek Kebudayaan

## DAFTAR PUSTAKA
Hartono,  C.  F.  G.  S.  (1976). Peranan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam Pembangunan Hukum. Bina Cipta.
Hutabarat, R. (1985). Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia . Ghalia Indonesia.
Johnson, A. S. . (2004). Sosiologi Hukum . Rineka Cipta.
Masriani, Y. T. (2004). Pengantar Hukum Indonesia . Sinar Grafika.
Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum . Liberty Yogyakarta.
Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, A. H. (2007). No Titl . Pustaka Pelajar.
Raharjo,  S.  (2009). Penegakan  Hukum  Sebagai  Tinjauan  Sosiologis . Genta
Publishing.
Ronny  Prasetyo.  (2014). Pencurian  ATM  Tinjauan  Hukum  Perlindungan Nasabah Kejahatan Perbankan . Prestasi Pustaka.
Satijipto, R. (2000). Ilmu Hukum. In Ilmu Hukum .
Soekanto, S. (1990). Sosiologi Sebagai Suatu Penganta r . Rajawali Persada.
Wawancara dengan Bapak IPDA Agus Nandi