## MEKANISME PEMILIHAN CALON KEPALA DESA TUNGGAL MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
Oleh : Hendi Budiaman, S.H., M.H 1 *)

## ABSTRAK
Setiap  daerah  Kabupaten  atau  Kota  terdapat  satuan  pemerintah  desa terendah di bawah pimpinan pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan desa itu di pimpin oleh kepala desa yang di pilih melalui proses pemilihan. Kepala desa  dipilih  melalui  proses  pemilihan  kepala  desa atau  sering  disebut dengan pilkades.
Mekanisme  Pemilihan  Calon  Tunggal  Kepala  Desa  Berdasarkan Peraturan  Daerah  (PERDA)  di  Kabupaten  Ciamis  diatur  dalam  Nomor  7  Tahun 2015  tentang  Pemilihan,  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa. Dijelaskan Bahwa jika terdapat Bakal Calon Kepala Desa Tunggal harus dilakukan mekanisme pada beberapa tahap yaitu dalam Pasal 25 ayat (3).
Faktor-faktor  mempengaruhi  terhadap  Pemilihan  Calon  Tunggal  Kepala Desa di Kabupaten Ciamis. Secara umum faktor-faktor yang sering muncul adalah dalam  hal  pendanaan  dan  adanya  rasa  psimis  yang  dimiliki  calon  lain  karena melihat saingannya yang lebih dominan daripada dirinya sehingga akhirnya ada yang disebut Bombong. Namun dalam pemilihan kepala desa Tahun 2016 ini di Kabupaten  Ciamis  tidak  ada  Calon  Tunggal  dalam  Pilkades  hal ini  salah  satunya karena dalam Pilkades Serentak Tahun 2016 bahwa biaya pemilihan kepala desa di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Kata Kunci : Pemilihan Kepala Desa Tunggal.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Penyelenggaraan  pememerintahan  daerah  Indonesia  terdiri  atas beberapa  daerah  atau  wilayah  provinsi  dan  setiap  daerah  atau  wilayah terdiri dari beberapa kabupaten atau kota. Dalam setiap daerah kabupaten atau  kota  terdapat  satuan  pemerintah  desa  terendah  di  bawah  pimpinan pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan desa itu di pimpin oleh
1 * Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
kepala  desa  yang  di  pilih  melalui  proses  pemilihan.  Kepala    desa    dipilih melalui proses pemilihan kepala desa atau sering disebut dengan Pilkades.
Kepala  desa  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  karena  kepala desa  ini  merupakan  pemimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  dan penanggung  jawab  utama  di  bidang  pemerintahan,  pembangunan, kemasyarakatan  dan  urusan  pemerintahan  umum  termasuk  pembinaan ketenteraman  dan  ketertiban,  kepala  desa  juga  mengemban  tugas membangun  mental  masyarakat  desa  baik  dalam  bentuk  menumbuhkan dan mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.
Proses  pemilihan  kepala  desa  dilaksanakan  melalui  beberapa tahapan.  Dimulai  dari  masa  persiapan  dan  tahap  pelaksanaan  meliputi, persiapan  pemilihan,  penyelenggaraan  pemilihan,  penetapan  pemilih, pendaftaran  dan  penetapan  pasangan  calon  terpilih,  pengesahan  dan pengangkatan.
Dalam  penyelenggaraan  proses  pemilihan  Kepala  Desa  di  berbagai daerah di tanah air sering ditemukan berbagai masalah dan kejadian yang tidak  diharapkan,  walaupun  semua  daerah  telah  memiliki  Peraturan Daerah  yang  mengatur  tentang  mekanisme  pemilihan  Kepala  Desa  di wilayahnya. Salah satu masalah yang menjadikan ini sangat penting adalah dalam  hal  Pemilihan  Kepala  Desa  yang  dilakukan  dengan  calon  tunggal. Sedangkan  dalam  peraturan  hukum  positif  yang  berlaku  khususnya  di
Ciamis  adalah  Peraturan  Daerah  yaitu  Nomor  7  Tahun  2015  Tentang Pemilihan,  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa  yang mewajibkan adanya Bakal Calon Kepala Desa minimal 2 (dua) dan maksimal 5 calon.
Pemerintah  Kabupaten  Ciamis    telah  menetapkan  Peraturan  Daerah Nomor  7  Tahun  2015  tentang  Pemilihan,  Pengangkatan,  dan Pemberhentian Kepala Desa. Berlandaskan pentingnya keberadaan Kepala Desa maka ada beberapa hal yang terjadi mengenai pemilihan calon kepala desa tunggal, dimana ketika melihat tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang  menyebutkan  bahwa  Pilkada  secara  tunggal  itu  dapat  di selenggarakan,  maka  bagaimana  penyelesaian  terhadap  penyelenggaraan Pemilihan  Calon  Kepala  Desa  Tunggal  di  Kabupaten  Ciamis  dengan berlandaskan  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  7  Tahun 2015  tentang  Pemilihan,  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa. Kepala  desa  merupakan  pimpinan  tertinggi  di  wilayahnya  yang  dapat menentukan kebijakan/kegiatan apa yang akan dilakukan.
Keberadaan  Kepala  Desa  yang  strategis  mengupayakan  untuk  tidak adanya  kekosongan  dalam  Posisi  Kepala  Desa,  mengingat  Pejabat pengganti  sementara  tidak  dapat  melakukan  kewajibannya  terlalu  lama. Kondisi masyarakat Kabupaten Ciamis yang dianais mendorong pemerintah desa  harus  selalu  sigap  dan  siap  dalam  melakukan  pembangunanan  desa demi  terwujudnya  pembangunan  Desa  yang  lebih  baik.  Dengan
mempertimbangkan  berbagai  aspek  yang  dirasa  sangat  penting  akan keberadaan kepala desa, maka pemerintah pusat perlu memberikan solusi perihal  tentang  problematikan  keberadaan  calon  tunggal  Pilkades  yang tidak terlepas dari strategisnya keberadaan kepala desa.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  mekanisme  Pemilihan  Calon  Tunggal  Kepala  Desa Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Ciamis?
2. Faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi  terhadap  Pemilihan  Calon
Tunggal Kepala Desa di Kabuaten Ciamis?

## C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai, antara lain:
1. Sebagai  pelaksaan  Tridarma  Perguruan  Tinggi  yang  merupakan  kewajiban Dosen  untuk  menyumbangkan  pemikiran  di  bidang  Ilmu  Hukum  guna memecahkan  persoalan  khususnya  dalam  mekanisme  Pemilihan  Calon Tunggal Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Ciamis.
2. Memberi  pemahaman  kepada  Mayarakat  tentang  Pemilihan  Calon  Tunggal Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Ciamis.
3. Menganalisis  dan  mengoptimalkan  terhadap  faktor-faktor  dan  solusi Pemilihan  Calon  Tunggal  Kepala  Desa  Berdasarkan  Peraturan  Daerah (PERDA) di Kabupaten Ciamis.

## II. PEMBAHASAN
1. Mekanisme Pemilihan Calon Tunggal Kepala Desa Berdasarkan Peraturan
Daerah (PERDA) di Kabupaten Ciamis.
Suatu  cita-cita  yang  diharapkan  suatu  desa  agar  tercapainya pembangunan  desa  terus  meningkat  dan  menghasilkan  kesejahteraan masyarakatnya yaitu salah satunya dilakukan dengan mendapatkan kepala desa  sesuai  dengan  apa  yang  mereka  inginkan  guna  mencapainya  tujuan bersama. Untuk mendapatkan seorang Kepala Desa yang diharapkan dapat membawa  kepada  Pemerintahan  Desa  yang  baik  tentunya  harus  melalui proses  yang  demokratis  yang  diwujudkan  dengan  cara  pemilihan  Kepala Desa,  sebelum  melakukan  proses  pemilihan  tersebut  tentunya  harus melalui tahap penyeleksian bakal calon Kepala Desa yang baik, bersih, dan terbuka  agar  calon  kandidat  kepala  desa  yang  akan  dipilih  melalui  proses pilkades  merupakan  calon  calon  yang  nantinya  jika  terpilih  dapat membawa pemerintahan desa kearah yang lebih baik.
Menjadi bakal calon Kepala Desa bagi penduduk desa setempat harus memenuhi  syarat  yang  harus  dipenuhi  melalui  proses  pencalonan  yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam hal ini  aturan  yang  mengatur  tentang  pencalonan  kepala  desa  dan  berbagi aturan tentang desa terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa,  penurunana  dari  Undang-Undang  itu  sendiri  diikuti  oleh
peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya hingga sampai pada Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  7  Tahun  2015  Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
Proses  pencalonan  kepala  desa  di  Kabupaten  Ciamis  telah  diatur didalam  peraturan  daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  7  Tahun  2015 Pemilihan,  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa,  sebelum dilakukan proses pencalonan kepala desa dibentuklah panitia yang disebut panitia  pemilihan.  Setelah  panitia  terbentuk  barulah  pihak  panitia melakukan  penjaringan  dan  penyaringan  bakal  calon  Kepala  Desa  dan melakukan tugas-tugas berkenaan dengan pencalonan Kepala Desa sesuai dengan  mekanisme  pencalonan  yang  terdapat  pada  peraturan  daerah Kabupaten  Ciamis  Pasal  5  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2015 Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
1. Tahap Persiapan;
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  memberitahukan  secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.  Pembentukan  panitia  pemilihan  oleh  BPD  ditetapkan paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  setelah  pemberitahuan  akhir  masa jabatan.  Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  akhir  kepada  Bupati selambat-lambatnya  30  hari  setelah  pemberitahuan  akhir  masa jabatan. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan
kepada  Bupati  melalui  Camat  selambat-lambatnya  30  hari  setelah pemberitahuan  akhir  masa  jabatan.Persetujuan  biaya  pemilihan  dari Bupati paling lambat 10 hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
Tahapan-tahapan  persiapan  yang  diuraikan  diatas  merupakan penjabaran  dari  Pasal  6  Peraturan  Dawrah  Nomor  7  Tahun  2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
BPD  membentuk  panitia  pemilihan,  dalam  rapat  lengkap  BPD yang  dihadiri  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  BPD. Dimana Panitia pemilihan ini terdiri atas unsur Perangkat Desa, unsur pengurus  lembaga  kemasyarakatan  dan  unsur  tokoh  masyarakat, dengan  jumlah  anggota  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  panitia pemilihan  ini  ditetapkan  dengan  keputusan  BPD  setelah  mendapat persetujuan Camat setempat dan dilantik oleh pimpinan BPD.
Dalam  tahap  ini  pun  dilakukan  Penetapan  Pemilih,  penetapan pemilih  harus  memenuhi  syarat  dalam  Pasal  13  Peraturan  Daerah Nomor  7  Tahun  2015  Pemilihan,  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian Kepala
Dalam  Tahap  Persiapan  pun  terdapat  tahap  pembentukan  TPS guna keperluan pemungutan suar. Rekapitulasi jumalah pemilih tetap, merupakan bahan yang digunakan untuk penyusunan kebutuhan surat suara daan alat kelengkapan pemilihan.
2. Tahap Pencalonan.
Tahap  Pencalonan  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun 2015 Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur mulai  Pasal  24  sampai  Pasal  31.  Tahap  pencalonan  dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ini meliputi:
a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
b. Penelitian  kelengkapan  persyaratan  administrasi,  klarifikasi,  serta penetapan  nama  dan  nomor  urut  calon  serta  mengumumkan paling lambat 20 (dua puluh) hari;
c. Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit 2 (dua dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
3. Tahapan Selanjutnya adalah Kampanye.
Dalam hal pencalonan kepala desa, undang-undang memperbolehkan  bakal  calon  untuk  melakukan  kampanye  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku,  baik  ketentuan  waktu,  media  yang digunakan,  sarana  ataupun  sasaran  dan  sebagainya  telah  ditentukan oleh Peraturan Daerah ini.
Pasal  32  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2015  Pemilihan,
Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa  mengatakan  bahwa kampanye  boleh  dilakukan  oleh  calon  kepala  desa  sesuai  dengan kondisi  budaya  sosial  masyarakat  desa.  Pelaksanaan  kampanye dilakukan paling lama 3 (tiga) hari dan dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

## 4. Tahap Pemungutan Suara
Sesuai Dengan Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Pemilihan,  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa mengatakan  bahwa  dalam  Tahap  pemungutan  suara  terdiri  atas kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
Tentang  Tahap  Pemungutan  suara  dalam  Peraturan  Daerah Nomor  7  Tahun  2015  Pemilihan,  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian Kepala Desa diatur dari Pasal 37 hingga Pasal 51.
5. Tahap Penetapan
Tahap  Penetapan  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun 2015 Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur mulai dari Pasal 52 sampai Pasal 55.
Tahap Penetapan dimualai dari Panitia pemilihan melaksankan perhitungan  rekapitulasi  berita  acara  hasil  penghitungan  suara  dari masing-masing  TPS.  Di  balai  desa  setempat  dengan  disaksikan  oleh calon kepala desa atau saksi atau yang di beri mandat, KPPS, BPD dan warga  masyarakat  serta  panitia  pemilihan  kabupaten.  Panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada BPD paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  penetapan.  Dan  selanjutnya  BPD melaprkan  kepada  Bupati  melalui  Camat.  Calon  kepala  desa  yang terpilih  dilantik  oleh  Bupati  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  paling lambat 30 Hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
Jika dilihat secara sepintas mekanisme pencalonan kepala desa yang  terdapat  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  7 Tahun  2015  Pemilihan,  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala Desa merupakan peraturan yang baik.
Calon  Kepala  Desa  adalah  Penduduk  Desa  Setempat  Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia  kepada  Pancasila  sebagai  Dasar  Negara,  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintahan;
c. Berpendidikan  paling  rendah  tamat  Sekolah  Lanjutan  Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
d. Berusia paling rendah 25 Tahun;
e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
f. Penduduk desa setempat;
g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;
h. Tidak  dicabut  hak  pilihnya  sesuai  dengan  keputusan  pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. Belum  pernah  menjabat  sebagai  Kepala  Desa  paling  lama  10
Tahun atau dua kali masa jabatan.
Disamping  memenuhi  persyaratan  di  atas,  calon  Kepala  Desa harus memenuhi pula persyaratan:
a. Berkelakuan  baik,  yang  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dari Kepolisian setempat;
b. Sehat  Jasmani  dan  Rohani  berdasarkan  hasil  pemeriksaan kesehatan dari dokter Puskesmas setempat.
c. Telah  menjadi  penduduk  desa  sekurang-kurangnya  1  Tahun berturut-turut, yang dibuktikan dengan KTP;
d. Menyerahkan daftar riwayat hidup;
e. Berusia  setinggi-tingginya  60  Tahun  pada  saat  pendaftaran  bakal calon  dimulai,  yang  dibuktikan  dengan  tanggal  kelahiran  yang tercantum dalam akta kelahiran atau ijazah;
f. Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  TNI/POLRI  yang  akan  mencalonkan sebagai  Kepala  Desa  harus  mendapat  ijin  dari  pejabat  yang berwenang,  yang  dibuktikan  dengan  surat  ijin  dari  pejabat  yang bersangkutan;
g. Bagi Pegawi Negeri Sipil, TNI/POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa,
dan  Anggota  BPD  yang  telah  memenuhi  syarat  pencalonan  dan kemudian akan melanjutkan proses pencalon sebagai Kepala Desa wajib  mendapatkan  ijin  cuti  dari  pejabat  yang  berwenang,  mulai saat  yang  bersangkutan  dinyatakan  memenuhi  syarat  sebagai bakal calon sampai dengan selesainya penghitungan suara.
Mekanisme  yang  di  uraikan  diatas  adalah  mekanisme  dalam  bentuk pemilihan  kepala  desa  yang  telah  memenuhi  batas  minumum  dan maksimum  tentang  jumlah  bakal  calon  kepala  desa.  Jika  dalam kenyataannya  terdapat  pencalonan  kepala  desa  tunggal  maka  ada mekanisme  lain  yang  dilakukan.  Mekanisme  yang  dilakukan  dalam  hal terdapat  bakal  calon  kepala  desa  yang  belum  memenuhi  itu  dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Di Kabupaten Ciamis peraturan yang berlaku untuk itu adalah Undang- Undang Desa maupun Peraturan yang berada dibawahnya yaitu Peraturan Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  7  Tahun  2015  tentang  Pemilihan, Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa.  Dijelaskan  Bahwa  jika terdapat  Bakal  Calon  Kepala  Desa  Tunggal  harus  dilakukan  mekanisme pada beberapa tahap yaitu dalam Pasal 25 ayat (3) Bahwa dalam hal waktu pendaftaran  bakal  calon  Kepala  Desa  belum  memperoleh  bakal  calon Keapala Desa atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon kepala desa, maka waktu pendaftaran di perpanjang selama 3 (tiga) hari. Kemudian di ayat (4) apabila  dalam  waktu perpanjangan  belum  juga  mendapat  paling  sedikit  2 (dua)  bakal  calon  kepala  desa,panitia  pemilihan  melakukan  perpanjangan kedua  dengan  jangka  waktu  selama  3  (tiga)  hari.  Ayat  (5)  apabila  setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak di peroleh bakal  calon  kepala desa  sedikitnya  2  (dua)  orang,  maka  panitia pemilihan
tidak  melanjutkan  tahapan  berikutnya  dan  disertakan  dalam  pemilihan kepala desa gelombang berikutnya.
Berdasarkan  penellitian  ternyata  di  dapat  hasi  bahwa  di  kabupaten Ciamis  yang  tersebar  menjadi  beberapa  Desa  memperoleh  kesimpulan bahwa  di  setiap  Desa  tidak  terdapat  calon  tunggal  sehingga  tidak  perlu dilakukan  tahapan-tahapan  dalam  hal  terdapatnya  calon  tungggal.  Jika dalam  hal  terdapat  Desa  yang  belum  memenuhi  batas  minumun  calon kepala  desa  maka  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  dapat  di  lakukan perpanjangan  pendaftaran  dengan  melakukan  beberapa  tahapan  sesuai dengan Undang-Undang, terhadap Pengajuan Gugatan kepada Mahkamah Konstitusi  terkait  Kepala  Desa  Tunggalpun  dapat  dilakukan,  namun pelaksanaan  pemilihan  calon  kepala  desa  tunggal  hanya  dapat dilaksanakan  ketika  telah  ada  putusan  dari  Mahkamah  Konstitusi  yang menyatakan  bahwa  pemilihan  kepala  desa  tunggal  dapat  di  sahkan,  jika belum ada putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak dapat dilaksanakan.
Peraturan tentang Pilkades yang akan dilaksanakan serentak termasuk di  Kabupaten  Ciamis  adalah  sesuatu  yang  baru  .  Berbeda  halnya  dengan pencalonan  tunggal  yang  kerap  terjadi,  beberapa  desa  dalam  pemilihan kepala desa yang lalu pernah terjadi adanya calon kepala desa tunggal, hal itu  disiasati  dengan  beberapa  cara  diantaranya  dengan  metode  metode bumbung  kosong.  Namun  kini  fenomena  itu  sudah  tidak  bisa  di  hindari sebab dalam pemilihan serentak ini tidak dapat dilakukan dengan metode
bumbung kosong hal itu dapat di buktikan dengan data yang diperoleh bahwa  dari  79  (tujuh  puluh  sembilan)  desa  yang  tersebar  di  seluruh kabupaten  ciamis  dapat  di  dapat  bahwa  setiap  desa  telah  memenuhi batas  minimum  jumlah  calon  kepala  desa  sesuai  dengan  Pasal  25 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015. Bumbung kosong memang salah satu  metode  yang  sering  di  gunakan  ketika  dihadapkan  dengan  masalah belum  terpenuhinya  batas  inimum  calon  kepala  desa.  Namun  metode bumbung  kosong  bukan  merupakan  solusi,  justri  ini  harus  segera  di hilangkan. Dan ternyata Kabupaten Ciamis berhasil menghilangkan metode tersebut pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 ini.

## 2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terhadap  Pemilihan  Calon  Tunggal Kepala Desa di Kabupaten Ciamis
Pilkades  adalah  pesta  demokrasi  dan  politik  masyarakat  desa  yang kebanyakkan lekat akan kesadaran tinggi masyarakat desa itu sendiri dalam memajukan pertumbuhan desa dari berbagai sektor kehidupan yang positif dan  pesta  demokrasi  politik  desa  ini  lebih  cenderung  berkualitas  hasilnya daripada  pesta  demokrasi  dan  politik  yang  terjadi  di  tingkat  kabupaten, walikota, gubernuran kota provinsi maupun nasional.
Pemilihan  kepala  desa  tersebut  dilakukan  secara  langsung  oleh  warga desa  setempat.  Keberadaan  kepala  desa  sangatlah  penting  di  dalam  suatu desa untuk membangun desanya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan
di  sebuah  desa,  kepala  desa  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  karena kepala desa ini merupakan pemimpin penyelenggaraann pemerintahan dan pembangunan di desa.
Pelaksanaan  tugasnya  kepala  desa  dibantu  oleh  beberapa  perangkat desa. Perangkat desa tersebut adalah Sekertaris Desa (Sekdes) atau disebut juga dengan carik, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Dn (Kadus). Kepala Desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena kepala  desa  merupakan  penyelenggara  dan  penanggungjawab  utama  di bidang  pemerintahan,  pembangunan,  kemasyarakatan  dan  urusan pemerintahan  umum  termasuk  pembinaan  ketenteraman  dan  ketertiban (Janwandri, 2013:1).
Sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  7  Tahun 2015  tentang  Pemilihan,  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa yang  merupakan  kesatuan  dan  proses  pemilihan  kepala  desa  dilaksanakan melalui  beberapa  tahapan.  Dimulai  dari  masa  persiapan  dan  tahap pelaksanaan, meliputi persiapan pemilihan, penetapan  pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pengangkatan.
Dalam proses pemilihan kepala desa ini terdapat panitia pemilihan yang keberadaan  panitia  pemilihan  tersebut  memilik  peran  yang  sangat  penting dan  berpengaruh  terhadap  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa Dalam  penyelenggaraan  proses  pemilihan  kepala  desa  di  berbagai  daerah, tentu  tidak  selalu  berjalan  sesuai  harapan.  Banyak  masalah  dan  kejadian
yang  tidak  diharapkan  timbul  dalam  penyelenggaraan  proses  pemilihan kepala desa.
Adanya  beberapa  kendala  yang  muncul  dalam  pemilihan  kepala  desa diantaranya adalah munculnya calon kepala desa tunggal, adanya beberapa faktor  yang  dapat  dikatakan  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  terhadap adanya  calon  kepala  desa  tunggal,  peneliti  dapat  merumuskan  dalam beberapa poin.
Latar  belakang  pekerjaan  mayarakat  ini,  menyebabkan  kurang  adanya minat  warga  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  kepala  desa  dalam  proses pemilihan kepala desa. Hanya terdapat 2 (dua) bakal calon kepala desa yang mendaftarkan  diri  ke  panitia  pemilihan  kepala  desa  bentukan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Selanjutnya,  kedua  calon  kepala  desa tersebut  menjalani  proses  penyaringan  bakal  calon  hingga  menjadi  calon kepala desa.
Dari proses tersebut, hanya satu bakal calon yang dinyatakan lolos oleh panitia pemilihan, dengan kata lain calon kepala desa tersebut adalah calon kepala  desa  tunggal.  Keberadaan  calon  tunggal  ini  memunculkan  berbagai opini  dari  masyarakat.  Masyarakat  menilai,  hasil  dari  proses  penyaringan bakal calon kepala desa ini tak lepas dari unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu.
Persaingan  merebutkan  jabatan  kepala  desa  tidak  hanya  melibatkan para  calon,  akan  tetapi  juga  melibatkan  para  pendukung  masing  masing
calon.  Sehingga  kondisi  ini  dapat  menimbulkan  suatu  keributan  bahkan kerhan.
Selain itu, juga tidak terlepas dari beberapa masalah, antara lain sumber daya  manusia,  waktu,  dan  dana.  Masalah  sumber  daya  manusia  yang dimaksud  adalah  kurangnya    calon  kepala  desa  dengan  latar  belakang pendidikan tinggi, serta panitia pemilihan kepala desa juga berlatar belakang pendidikan rendah.
Masalah  waktu dan  dana panitia pemilihan  kepala desa  membutuhkan waktu  dan  dana  yang  lebih  untuk  mempersiapkan  segala  sesuatu  yang dibutuhkan  dalam  proses  pemilihan  kepala  desa.  Mengingat  proses pemilihan kepala desa di Desa.
Adanya  beberapa  faktor  yang  mendorong  terhadap  munculnya  calon kepala desa tunggal tersebut ternyata di ciamis faktor-faktor tersebut tidak terlalu  mempengaruhi  sehingga  penelitian  di  peroleh  bahwa  di  kabupaten Ciamis  tidak  ada  Calon  Kepala  Desa  Tunggal.  Hal  ini  berarti  dapat  di  lihat bahwa  latar  belakang  pekerjaan,  bukan  merupakan  faktor  penghalang seseorang  melakukan  mencalonkan  diri  sebagai  kepala  desa,  begitu  pun dalam hal pendanaan bukan lagi merupakan kendala.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang  Pemilihan,  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa  diatur dalam Bab XIV Biaya Pemilihan Kepala Desa Pasal 79 di sebutkan bahwa:
(1) Biaya  pemilihan  kepala  desa  di  bebankan  pada  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan  surat  suara,  kotak  suara,  bilik  suara  kelengkapan  peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.
(3) Dana bantuan dari desa dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  untuk  Kebutuhan  pada  pelaksanaan  pemungutan suara.
Dari Pasal tersebut dapat di perhatikan bahwa sebagai calon kepala desa tidak  perlu  mengeluarkan  dana,  karena  telah  di  bebankan  pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Hal  ini  menimbulkan  minat  setiap  warga  yang  dirasa  memiliki  pottensi dan  dukungan  dari  warganya  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  bakal  calon kepala desa. Dengan berdasarkan Data dari dinas yang bersangkutan bahwa di kabupaten ciamis yang diikuti oleh 76 (tujuh puluh enam) desa seluruhnya akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak, tanpa adanya calon kepala desa tunggal.

## V. PENUTUP

## A. SIMPULAN
1. Mekanisme  Pemilihan  Calon  Tunggal  Kepala  Desa  Berdasarkan Peraturan  Daerah  (PERDA)  di  Kabupaten  Ciamis  setelah  dilakukan perpanjangan  waktu  selama  3  (tiga)  hari  pertama  kemudian  masih
belum  di  dapatkan  bakal  calon  kepala  desa  minimal  2  (dua)  maka  di tambah perpanjangan 3 (hari) sehingga total menjadi 6 hari. Jika belum mendapatkan  penambahan  bakal  calon  kepala  desa  maka  pemilihan tidak  dapat  dilanjutkan  dan  disertakan  dalam  pemilihan  gelombang berikutnya.  Namun  dalam  pemilihan  kepala  desa  Tahun  2016  ini  di Kabupaten Ciamis tidak ada Calon Tunggal dalam Pilkades Serentak.
2. Faktor-faktor mempengaruhi terhadap Pemilihan Calon Tunggal Kepala
Desa  di  Kabupaten  Ciamis.  Secara  umum  faktor-faktor  yang  sering muncul  adalah  dalam  hal  pendanaan  dan  adanya  rasa  psimis  yang dimiliki  calon  lain  karena  melihat  saingannya  yang  lebih  dominan daripada dirinya sehingga akhirnya ada yang disebut Bombong. Namun dalam pemilihan kepala desa Tahun 2016 ini di Kabupaten Ciamis tidak ada  Calon  Tunggal  dalam  Pilkades  kali  ini.  Hal  ini  didasari    salah satunya  bahwa  biaya  pemilihan  kepala  desa  di  bebankan  pada Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  sehingga  kenyataan  yang ada justru banyaknya peminat calon Kepala Desa.

## B. SARAN
1.  Hendaknya  pemerintah  lebih  tegas  dalam  mengatasi  masalah pencalonan tunggal kepala desa dengan bertitik tolak pada kebutuhan pemerintahan  desa  yang  harus  terus  berjalan  baik  demi  tercapainya pembangunan desa.
2.  Hendaknya  bagi  masyarakat  tetap  melakukan  partisipasi  dengan  cara menghilangkan  pandangan  negatif  (psimis)  dalam  hal  pencalonan kepala  desa  yang  disaingkan  dengan  anggota  masyarakat  yang dianggap bahwa dialah yang akan menjadi pemenangnya. Karena pada hakekatnya  pencalonan  kepala  desa  merupakan  hak  setiap  warga masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Kaloh, J. 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah . Rineka Cipta. Jakarta
Kartohadikoesoemo, Sutardjo,1984. Desa. PN Balai Pustaka. Jakarta
Mariana,  Dede.  2008. Demokrasi  dan  Politik  Desentralisasi .  Graha  Ilmu. Yogyakarta
Ndraha,  Taliziduhu.  2001. Dimensi-Dimensi  Pemerintahan  Desa .  Bina  Aksara. Jakarta
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga. Jakarta
Praktikno  dan  Kawan,  2007. Pilkada  Sukses  Gerbang  Manuju  Pemerintahan Desa  Beres.  Cetakan  Pertama, CV.  Jogja  Media  untuk  ADEMOS. Jogja
Prasadja,  Buddy  dan  G,  Melly  Tan.  1982. Pembangunan  Desa  dan  Masalah Kepemimpinannya . Cetakan Kedua. Rajawali Pers. Jakarta
Subakti, Ramlan. 2005. Memahami Ilmu Politik . Kencana Prenada. Jakarta Saparin,  Sumber.  1986. Tata  Pemerintahan  dan  Administrasi  Pemerintahan Desa. Ghalia Indonesia. Jakarta
Soemantri,  Bambang  Trisantono.  2011.  P edoman  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Fokusmedia. Jatinangor
Sugiharto.  2006. Pembangunan  dan  Pengembangan  Wilayah .  USU  Press. Medan
Sunardjo,  R.H.  Unang.  2004. Pemerintahan  Desa  dan  Kelurahan. Tarsito. Bandung
Sunggono,  Bambang.  2005. Metodologi  Penelitian  Hukum. Raja  Grafindo Persada, Jakarta,
Wijaya, H.A.M. 2008. Otonomi Desa . PT. Grafindo Persada. Jakarta
Wojowasito.  2003. Kamus  Umum  Belanda  Indonesia .  PT  Ichtiar  baru  van hoeve. Jakarta
Zakaria, Yando. 2005. Merebut Negara . Karsa dan Lopera. Yogyakarta
Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  30  Tahuan  2006  Tentang  Tata  Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  112  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa