## MAGISTRA Law Review
Volume 03 Nomor 01, Januari 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
Hanung Primaharsa Polres Temanggung hanung14@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Anak Yang menjadi korban tindak Pidana bertujuan untuk mengetahui  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  dan bagaimana    upaya  dan  langkah  dan  solusi  antisipatif    penegak  hukum  dalam  mengurangi  anak  yang mengalami  korban  tindak  pidana  kekerasan.  Kekerasan  anak  merupakan  tindakan  menyakitkan  baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan dapat menyebabkan kerugian terhadap anak baik secara fisik maupun emosional.  Kekerasan anak merupakan tindakan melukai yang dilakukan secara berulang, secara fisik maupun emosi terhadap anak melalui desakan hasrat, hukuman badan, degradasi dan cemoohan ataupun  kekerasan  seksual.  Penyediakan  fasilitas,  penyelenggarakan  dan  upaya  kesehatan  yang komprehensif  pemerintah  adalah  wajib  bagi  anak.  Anak  harus  memperoleh  kesehatan  yang  optimal semenjak dalam kandungan. Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perlindungan bagi anak adalah upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  anak  perlu  mendapatkan  Perlindungan  Hukum.  Anak  sebagai  generasi  penerus bangsa merupakan modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Penegakan hukum terhadap anak akibat tindak kekerasan angat diperlukan guna kelangsungan hidup mendatang yang didukung oleh lapisan masyarakat. Penegakan hukum perlu diupayakan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, karena masyarakat merupakan faktor yang sangat berperan   mendukung penegakan hukum.  Sebagimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak anak perlu dijamin  dan  dilindungi  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

## Kata kunci : Perlindungan Hukum bagi anak; Korban tindak pidana;

## ABSTRACT
The research with the title Legal Protection of Children who are Victims of Criminal Actions aims to find out how legal protection is for children who are victims of criminal acts and how the efforts and steps and anticipatory  solutions  of  law  enforcement  in  reducing  children  who  experience  victims  violent  crime. Violence against children is a painful act, both physically and emotionally. Violence against children can cause harm to children both physically and emotionally. Child abuse is an act of injuring that is carried out repeatedly physically and emotionally against children through the urge of desire, corporal punishment, degradation  and  ridicule  or  sexual  violence.  Provision  of  facilities,  implementation  and  comprehensive health efforts from the government is mandatory for children. Children must obtain optimal health degrees since they are still in the womb. Article 44 of Law Number 23 of 2002 states that Article 1 point 1 of the Law explains that protection for children to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally by their dignity and status. human dignity, and receive protection from violence and discrimination. The results showed that children need to get legal protection. Children  as  the  nation's  next-generation  are  human  resource  capital  for  national  development.  Law enforcement against children as a result of acts of violence is a which is very necessary for future survival that is supported by all levels of society. Law enforcement needs to be pursued to restore public confidence in the laws that apply in Indonesia because the community is a factor that plays an active role in supporting the law enforcement process. As stated in Law Number 23 of 2002 concerning the protection of children, their rights need to be guaranteed and protected so that they can live, grow, develop, and participate optimally by human dignity.

## Keywords: Legal Protection for Children; Victims of Crime

## A.  PENDAHULUAN
Anak  yang  mengalami  korban  kekerasan  memerlukan  tanggung  jawab  orang  tua, keluarga,  maupun  masyarakat.  Perlindungan  terhadap  yang  mengalami  kekerasan  bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat tumbuh, berkembang dan dapat bersosialisasi di  lingkungannya.  Anak  merupakan  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  harus  dijaga  dan dilindungi.  WHO  menjelaskan  bahwa  kekerasan  merupakan  penggunaan  kekuatan  fisik  dan kekuasaan, ancaman atau  tindakan  terhadap diri sendiri, perorangan  atau sekelompok orang (masyarakat) yang  dapat  mengakibatkan  memar  atau  trauma,  kematian,  kerugian  psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.
Kekerasan adalah perilaku yang tidak benar. Kekerasan juga dapat diartikan perbuatan yang  dapat  menyebabkan  luka  atau  matinya  seseorang  atau  dapat  menyebabkan  kerusakan fisik. Kekerasan yang mengakibatkan kerusakan bertentangan hukum. Oleh sebab itu, kekerasan adalah sebuah kejahatan. Sifat kekerasan dapat diidentifikasikan kekerasan terbuka ( overt ) yaitu kekerasan  yang  dapat  dilihat  contohnya  perkelahian  dan  kekerasan  tertutup  ( covert )  yaitu kekerasan  tidak  dilakukan  secara  langsung  sebagai  contoh  perilaku  mengancam,  kekerasan agresif yaitu  kekerasan  untuk  mendapatkan  sesuatu  dan,  kekerasan  defensif  yaitu  kekerasan yang dilakukan sebagai upaya tindakan perlindungan diri.
Terjadinya  kekerasan  umumnya  terjadi  pada  kelompok  yang  lemah.  Anak  dianggap kelompok  yang  rentan  terhadap  perilaku  kekerasan.  Manusia  disebut  sebagai  anak  dengan pengukuran batasan usia. Suatu negara memiliki kategori lain dalam menentukan berapa usia manusia yang dikategorikan sebagai anak. Amerika Serikat menentukan batas umur anak antara 8-18  tahun.  Di  Australia  umur  8-16  tahun  dikategorikan  anak,  Inggris  antara  12-16  tahun, Srilangka anak 8-16 tahun, Jepang dan Korea 14-20 tahun, Taiwan batasan anak 14-18 tahun. Kategori anak di Indonesia sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan  bahwa anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun  termasuk  anak  yang masih dalam kandungan.
Anak yang mengalami kekerasan dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun emosional terhadap diri anak.  Anak dapat dengan mudah menjadi korban tindak pidana. Bentuk kekerasan terhadap anak  dapat berupa  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis  atau  emosional  dan kekerasan  seksual.  Sebagaimana  Baker  menjelaskan  bahwa  kekerasan  terhadap  anak  dapat berupa  desakan,  hukuman  badan,  degradasi  dan  cemoohan  atau  kekerasan  seksual,  yang biasanya  dilakukan  oleh  orang  tua  atau  pihak  lain  yang  seharusnya  merawat  anak.  Contoh tindakan kekerasan terhadap anak seperti dicubit, didorong, digigit, dicekik, ditendang, disiram, ditampar, mengancam, diludahi, dan sebagainya.
Tindak pidana dapat terjadi  pada  semua  orang,  baik  pria,  wanita  maupun  oleh  anak. Anak sangat rentan terhadap korban tindak pidana kekerasan, karena anak merupakan manusia yang  sangat  lemah  dan  masih  membutuhkan  perlindungan  dari  orang  dewasa  yang  ada  di sekitarnya. 1 Seorang  anak  memiliki  kemampuan  fisik  dan  mental  sangat  terbatas  guna melindungi terhadap dirinya sendidi dari resiko dan bahaya yang dihadapi. Seorang anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada di sekitarnya untuk melindungi mereka. Namun kondisi di  dalam  masyarakat,  masih  adanya  anak  yang  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  fisik sehingga memerlukan perlindungan.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa peran  yang  dimiliki  anak  yaitu,  anak  sebagai  korban,  anak  sebagai  pelaku  dan  anak  sebagai saksi. 2 Pada Pasal 1 angka 4, menyebutkan anak yang menjadi korban tindak pidana yakni anak yang  menjadi  korban  tindak  pidana  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental  atau  kerugian
1 Abu Huraerah, M.Si, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia. Hal 43.
2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
ekonomi akibat tindak pidana.  Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dan materi hukum tertinggi di Indonesia, melalui pembukaan alinea keempatnya mengamanatkan kepada pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  ikut  melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 3
Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  kepentingan manusia,  dimana  kepentingan  manusia  harus  dilindungi  oleh  hukum  atau  biasa  dikatakan sebagai  hak.  Hak  yang  diberikan  kepada  seseorang  harus  dihormati.  Perlindungan  hukum memiliki  tujuan  guna  memberikan  kepastian  hak,  menjaga  dan  mempertahankan  hak.  Jadi perlindungan  hukum  bertujuan  melindungi  pihak  yang  lemah  terhadap  perilaku  tidak  sesuai norma  hukum  yang  berlaku  dari  pihak-pihak  yang  memiliki  kekuatan,  kemampuan  dan kekuasaan. Berkaitan dengan soal perlindungan hukum anak merupakan salah satu pendekatan guna  melindungi anak,  agar  mendapatkan  hak  secara  teratur,  tertib  dan  bertanggung  jawab. Oleh  karena itu  diperlukan  peraturan  hukum  yang  selaras  sesuai  perkembangan  masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara  oleh  Negara.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  anak  perlu  mendapat  perlindungan  dari pemerintah sebagaimana sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan  hukum  dimaksudkan  melindungi  anak  seutuhnya.  Tidak  adanya perlindungan  bagi  anak  dapat  menimbulkan  berbagai  permasalahan  sosial,  sehingga  akan menganggu ketertiban, keamanan  dan  pembangunan  nasional.    Perlindungan  terhadap  anak merupakan  usaha  agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibanya.  Bentuk perlindungan terhadap anak adalah wujud dari adanya keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Hukum  perlindungan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  menjamin  agar  anak  benar- benar  dapat  melaksanakan  sesuai  dengan  hak  dan  kewajibannya.  Perlindungan  anak menyangkut    aspek kehidupan  agar  anak  bisa  tumbuh  dan  berkembang  wajar  sesuai  dengan haknya.  Bisma  Siregar  dalam  bukunya  dengan  judul  Hukum  dan  Hak-hak  Anak  menjelaskan bahwa  perlindungan  hukum  bagi  anak  adalah  salah  satu  upaya  untuk  melindungi  anak-anak Indonesia. Perlindungan terhadap anak bukan semata-mata hanya melalui pendekatan yuridis, tetapi perlu melalui pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. 4
Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan  dan diskriminasi  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Undang-Undang  nomor  35  Tahun  2014  atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1. . 5 Hal ini menunjukkan  bahwa  anak  memperoleh  hak  untuk  memperoleh  dan  mempertahankan  hak hidup , tumbuh dan berkembang.
Setiap anak berhak menikmati hak-haknya sesuai ketentuan tanpa membedakan suku bangsa,  bahasa,  agama  ataupun  status  lain.  Setiap  anak  berhak  memperoleh  perlindungan hukum, sehingga anak yang mengalami kekerasan hendaknya memperoleh  kesempatan  yang dijamin  oleh  hukum  agar  si  anak  mampu  untuk  mengembangkan  diri  secara  fisik,  moral, kejiawaan sesuai harkat dan kebebasannya.  Oleh karena itu anak yang mengalami kekerasan fisik memerlukan perlindungan hukum.
3 Undang-Undang Dasar 1945
4 Bisma Siregar, 1986 Kekerasan Terhadap Anak, Jakarta, Rajawali. Hal 49
5 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1.
Kasus kekerasan  terhadap  anak,  selama  tahun  2018    terdapat  1.274  kasus  kekerasan terhadap anak di jajaran Polda Jawa Tengah.  Meskipun turun dibanding 2016 dan 2017  yang mencapai 1.450 dan 1.390 kasus, namun kejadian ini masih sangat memprihatinkan. Sementara kasus kekerasan terhadap perempuan  meningkat dibanding 2017 dari 920 menjadi 1.017 kasus Tahun 2018. Data kasus kekerasan  terhadap anak di  wilayah  Polres Temanggung pada tahun 2018 terdapat 16 kasus kekerasan terhadap  anak sedangkan  tahun 2021 kekerasan  terhadap anak terdapat 1 kasus.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  perlindungan  hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana di wilayah hukum Polres Temanggung dan bagaimana  upaya dan langkah dan solusi antisipatif  penegak hukum dalam mengurangi anak yang mengalami korban tindak pidana kekerasan.

## B.  METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan yang terkait dengan hukum perlindungan anak sebagai korban suatu tindak pidana. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  perlindungan  anak  dan  hukum  sekunder  terdiri dari buku-buku dan jurnal yang terkait dengan perlindungan hukum anak. Penulis menggunakan teknik  analisis  dengan  menggunakan  metode  silogisme  melalui  pola  berpikir  yang  bersifar deduktif.

## C.  PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang mengalami tindak pidana
Perlindungan  Hukum  Anak  adalah  suatu  usaha  mengadakan  kondisi  dan  situasi dengan  melakukan  pemberian  hak  dan  kewajiban  anak  secara  manusiawi  positif,  yang merupakan  perwujudan  keadilan  dalam  masyarakat.  Perlindungan  terhadap  anak  yang mengalami  kekerasan  harus  diupayakan  dalam  berbagai  bidang  penghidupan  bernegara, bermasyarakat,  dan  berkeluarga  berdasarkan  hukum,  ketertiban,  keamanan,  dan pembangunan nasional.
Pasal 28 D dan Pasal 28  G  UUD  1945  memberikan  jaminan    perlindungan  hukum bahwa  setiap  warga  negara  berhak    mendapatkan  perlindungan  dari  berbagai  ancaman ketakutan untuk berbuat  atau tidak berbuat sesuatu dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap  orang  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Hal  ini  tercermin  dalam  Undang- Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (2) yaitu berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,  tumbuh  berkembang  dan  berhak  atas  perlindungan  akibat  kekerasan  dan diskriminasi.  Dengan  demikian  Indonesia  menjamin  perlindungan  terhadap  anak.  Adanya korban  tindak  pidana  anak  yang  mengganggu  pertumbuhan  anak  perlu  mendapatkan perlindungan baik secara kongkrit ataupun abstrak.
Perlindungan  hukum  untuk  mencegah  dan  memberikan  jaminan  keamanan  agar tidak timbul korban yaitu secara abstrak dan perlindungan hukum setelah ada  korban atau setelah  timbul  peristiwa  pidana  secara    kongkrit.  Perlindungan  secara  abstrak  berwujud peraturan undang-undangan untuk memberikan informasi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh  dilakukan  dan  memberikan  rasa  takut  pada  pelaku,  sedangkan  konkrit  adalah perlindungan  semasa  menjadi  korban  untuk  mempertahankan  hak-hak  sebagai  korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan sebagimana peraturan perundang- undangan  perlu  dijamin  kesejahteraan,  ketenteraman,  kemaanan,  dan  kedamaian  dari bahaya yang mengancam anak, orang dewasa, maupun orang tua.
Wyasa  Putra  dan  Lili  Rasjidi  dalam  bukunya  Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem menjelaskan bahwa hukum itu berfungsi bukan hanya diwujudkan kepastiannya, akan tetapi perlu dijamin perlindungan dan keseimbanganny,  tidak hanya sekedar fleksibel dan adaptif, namun  juga  prediktif  dan  antisipatif. 6 Perlindungan  hukum  kepada  setiap  warganegara harus berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Semua warga negara Indonesia, baik  orang dewasa maupun yang masih anak-anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  oleh  pemerintah.  Perlindungan  hukum terhadap anak perlu diupayakan agar supaya setiap anak yang mengalami tindak kekerasan memperoleh hak dan kewajiban yang sama di mata hukum demi pertumbuhan fisik, mental maupun sosial. Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan sisi suatu pendekatan untuk anak-anak Indonesia dilindungi. 7 Kekerasan terhadap anak yang mengalami kekerasan menjadi suatu sorotan keras dari  berbagai  kalangan.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Pasal  20  tentang perlindungan anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua  berkewajiban dan  bertanggung-jawab  terhadap  perlindungan  anak. 8 Pasal  21  dan 25 dalam  UU  juga  mengatur  lebih  jauh  terkait  perlindungan  dan  tanggung  jawab  terhadap anak.  Dalam  UU  Nomor    23  Tahun  2004  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga  pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup  keberadaan anak untuk  dilindungi  dari  kekerasan  dalam  rumah    tangga.    Ketentuan  hukum  tersebut menjelaskan bahwa hukum yang ada di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak.    Upaya  yang  dilakukan  untuk  menghindari  kekerasan  terhadap  anak  ialah  dengan perlindungan  terhadap  anak,  prinsip  yang  terbaik  bagi  anak,  prinsip  hak  hidup, kelangsungan  hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan   anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari  kekerasan dan deskriminatif.
Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Anak, selanjutnya disingkat UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum.  Melalui Undang-Undang ini dimaksudkan agar anak dapat  menyongsong  masa  depannya  serta  memberi  kesempatan  kepada  anak  untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa, dan  Negara.  Hal  mendasar  dalam  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari  dan  menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan  dengan  harapan  anak  dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. 9 Keadilan restoratif  yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana bersama-sama mengatasi masalah untuk menciptakan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Mengingat ciri dan  sifat  khas  pada  anak  dan  demi  perlindungan  terhadap  Anak,  perkara    Anak  yang berhadapan dengan Hukum, wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup Peradilan umum.
Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam  Praturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6 Wyasa Putra dan Lili Rasjidi, 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Mandar Maju, Hal 56.
7 Abdul Hakim Garuda, 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Bandung, Refika Aditama. Hal 72.
8 Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak
9 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, 1997, Bandung, hal. 166.
Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban bersama baik itu orang tua, keluarga, masyarakat dan swasta secara holistik dan tidak terpisahkan satu sama lain. Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan pada saat terjadi potensi kekerasan terhadap anak. Mekanisme upaya pencegahan kekerasan dan pelindungan anak korban kekerasan melibatkan multi sektor yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Upaya dimaksud dilakukan  dengan  arah  memberikan  rehabilitasi  sosial  bagi  anak  korban kekerasan,  menyatukan  kembali  anak  korban  kekerasan  dengan  keluarga  dan  atau lingkungan, dan meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan
Sebagai  bentuk  nyata  dari  adanya  komitmen  Pemerintah  Indonesia  dalam perlindungan anak sebagi bentuk  perlindungan oleh segenap elemen Warga Negara sebagai kesatuan  dari  masyarakatmelalui  berbagai  program  guna  melakukan  pencegahan  tindak kekerasan terhadap anak. Salah satunya adalah melalui pemberdayaan optimalisasi potensi yang  telah  dimiliki  sebelumnya,  sehingga  diharapkan  mampu  meningkatkan  dan mengembangkan diri untuk berperan dan terlindungi dari potensi tindak kekerasan. Kondisi tersebut akan memperkuat bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap anak dengan tetap menjaga peran dan kodratnya sebagai seorang anak untuk berperan dalam mendidik dan  mendukung  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  keluarganya.  Terdapat  berbagai  ragam pengertian tentang anak pada  ketentuan  perundang-undangan  Indonesia,  dimana  dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula.
Undang-undang  yang  mengatur  perlndungan  hukum  bagi  anak  korban  kejahaan, telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  35  tahun  2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar si anak bisa tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## 2. Langkah Antisipatif  Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana
Terkait kekerasan terhadap anak korban tindak pidana, hendaknya perlu dipahami karena banyak faktor yang mendorong terjadinya kekerasan anak. Kurangnya kontrol sosial kepada anak dapat menimbulkan kekerasan pada anak. Faktor kemiskinan juga merupakan faktor dominan yang dianggap sebagai pusat masalah, sehingga anak menjadi pelampiasan amarah, ketidakpuasaan, luapan kesedihan karena kemiskinan tersebut  sehingga kekerasan tertuju pada anak karena tidak dapat melakukan perlawanan.
Perlindungan hukum terhadap  anak yang mengalami kekerasan sangat diperlukan sebagai upaya kelangsungan hidupnya pada masa yang akan datang dengan didukung oleh seluruh  lapisan  masyarakat.  Penegakan  hukum  secara  konsisten  perlu  diupayakan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, karena  masyarakat  merupakan  faktor  yang  sangat  berperan  aktif  mendukung  proses penegakan hukum.
Diharapkan  kepada  pembuat  undang-undang  agar  memperhatikan  kepentingan korban  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum,  sehingga  perannya  untuk  membantu
mengungkap kejahatan kekerasan dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, perlu suatu upaya untuk mengembalikan citra anak korban kekerasan sebagai manusia yang berguna, sehingga  diperlukan  lembaga  psikologis  yang  memberikan  bantuan  kepada  anak  korban kekerasan untuk menghilangkan trauma di kemudian hari.
Perlunya langkah-langkah  pemerintah  guna  perlindungan  hukum  bagi  anak  agar anak  mendapatkan  perlindungan  hukum,  karena  setiap  anak  berhak  memperoleh perlindungan  hukum  dan  anak  juga  berhak  mendapatkan  keadilan  di  mata  hukum. Pemerintah perlu berusaha menyingkap kejahatan ini sampai tuntas agar supaya efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Dari segi legislasi, dalam hendaknya hukuman untuk pelaku tindak kekerasab diperberat dan terkait hal ganti rugi bagi korban harus mendapat perhatian  agar  lebih  efektif  dan  diperoleh  secara  konkrit  oleh  korban  tanpa  melewati proses yang rumit.
Bentuk langkah antisipatif yang dapat dilakukan dengan cara mewajibkan lembaga- lembaga  perlindungan  dan  penegakan  hukum  untuk  memprioritaskan  kasus-kasus kekerasan  terhadap  anak,  menjamin  perlindungan  dalam  penanganannya,  dan memastikan
penanganan dampak yang dialami korban dilakukan secara tepat dan maksimal hingga hasil yang terbaik.  Selai itu dapat dilakukan melalui penegakan yang memenuhi rasa keadilan korban,  keluarga  korban,  dan  masyarakat,  serta  menjatuhkan  hukuman  yang  maksimal terhadap pelaku tindak kejahatan terhadap anak.

## D.  PENUTUP
Seorang  anak  yang  mengalami  tindak  pidana  kekerasan  perlunya  mendapatkan Perlindungan  Hukum,  karena  anak  adalah  generasi  bangsa  dan  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa  sekaligus  sebagai  modal  sumberdaya  manusia  bagi  pembangunan.  Pemerintah  telah menerbitkan  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus  mengatur  tentang perlindungan  anak yaitu Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014    tentang  perlindungan  anak menjelaskan  bahwa  perlunya  adanya  jaminan  bagi  anak  dan  memberikan  rasa  keadilan terhadap anak yang mengalami masalah, dalam hal ini ada korban kekerasan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Peran Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pendamping dalam  memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan yaitu perlindungan yang  diberikan, antara lain melalui pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan  bukti permulaan;  pemberian  bantuan  lain  berupa  pelayanan  kesehatan;  upaya  rehabilitasi.  Serta pentingnya  untuk  diadakan  sosialisasi  UU  PKDRT,  UU  Perlindungan  Anak,  UU  Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan  sekolah-sekolah  dengan  bekerjasama  melalui  aparat  kepolisian dan lembaga P3A, LSM, agar masyarakat lebih memahami mengenai   kekerasan dan hak-hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif gosita, 1985, Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo
Abu Huraerah, M.Si, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia.
Dhania Alifia, 2018.  Analisis Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Sebagai  Korban  Kekerasan  Ayah Kandung  (Studi  Putusan  Nomor  242/Pid.  Sus/2015/PN.PDG).  Jurnal  Hukum  Volume  7  No.  1,
Januari-April 2018. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Romli Atmasasmita, 1997. Peradilan Anak di Indonesia, Bandung : Mandar Maju.
Suherman  Toha,  2010.  Aspek  Hukum  Terhadap  Perlindungan  Terhadap  Anak  Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Rianawati,  2019.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kekerasan  Pada  Anak.  Jurnal  Hukum.  Pusat Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Undang-Undang  nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Vivin  Retia,  2020.  Perlindungan  Hukum  Nahi  Amal  Sebagai  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. Jurmal Hukum. Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, hlm. (23-32) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801.
Yoyok  U.  Suyono.  2018.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban    Kekerasan  Psikologis Didalam Rumah Tangga Dari Orang Tua. Jurnal Kajian Hukum dan Peradilan. P-ISSN : 2581-2033.