JURNAL DUNIA PENDIDIKAN https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP E-ISSN: 2746-8674
Tinjauan  Hukum  Tentang  Penggelapan  Dana  Nasabah  Bank  Bri  Analisis  Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI
Fotodo Zega 1 , Agripa David Kristianto Ndur u 2 1,2 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214 Email: fotodozega231@gmail.com

## Abstrak
Penggelapan merupakan suatu Tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang harta orang lain oleh satu orang maupun lebihtanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan mengalih, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan mengacu pada bentuk kejahatan  dimana  seseorang  atau  entitas  menyalahgunakan  kepercayaan  yang  di  berikan kepadanya    .  penggelapan  diatur  dalam  Pasal  372  KUHP  yang  menjelaskan,  bahwa  yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan tu terjadi  secara  sah.  Penggelapan  banyak  terjadi  karena  adanya  rasa  saling  percaya  antara pihak.  Seseorang  yang  terlalu  percaya  kepada  orang  lain  karena  sudah  mengenal  lama, ataupun karena terpengaruh bujukan teman yang memberikan referensi biasanya rentan menjadi korban penggelapan. Guna mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dana di perusahaan  sebaiknya  anda  melakukan  beberapa  upaya  pencegahan  yang  bersifat administratif atau perdata. dengan salah satu bentuk pencegahan yang dapat anda upayakan yaitu dengan membuat sebuah peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau sop yang jelas dan terarah dengan mengatur tugas-tugas administratif game bertanggung jawabkan saat tenaga  kerja  memperoleh  tanggung  jawab  untuk  memegang  inventaris  atau  aset  kantor. Selain itu, sangat lebih baik bila anda juga menetapkan dan mengatur sebuah sanksi yang akan  diberikan  bila  ada  karyawan  yang  melakukan  tindakan  penggelapan  dalam perusahaan.  Anda  juga  perlu  untuk  memastikan  terdapat  bukti  pendukungnya  saat melakukan tindakan penggelapan dalam perusahaan.
Kata Kunci: Penggelapan, Penguasaan,Penyalahgunaan.

## PENDAHULUAN
Hubungan antar bank dengan nasabah adalah hubungan yang dilandasi kepercayaan, sehingga  setiap  bank  perlu  terus  menjaga  Kesehatan  nya  dengan  memelihara  dan mempertahankan  kepercayaan  masyarakat  kepadanya.  Keamanan  dana  nasabah penyimpan pada bank adalah bagian penting dalam hubungan hukum tersebut, mengingat dalam kenyataannya dana yang disimpan pada bank dapat hilang, baik oleh karna perbuatan pegawai bank untuk menggelapkan dana tersebut maupun oleh pihak lainnya dengan jalan
Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
membobol  dana  simpanan  tersebut.  Apabila  kepercayaaan  nasabah  penyimpan  dana terhadap suatu bank telah berkurang maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya.
Mengingat  ada  suatu  hubungan  hukum,  dan  apabila  hal  tersebut  terjadi  maka perbuatan tersebut masuk dalam lingkup kejahatan perbankan yang menurut Muhammad Djumhana  “Perbuatan  atau  Tindakan  penggelapan  ini  pun  dapat  terjadi  dengan  bantuan komputer atau paling tidak penyalahgunaan komputer  hal demikian dapat terjadi dengan mengakali  sistem  komputer  yang  di  pakai  pada  bank  tersebut  sehingga  suatu simpanan/deposito  tidak  dimasukan  dalam  pusat  data  computer”    Penggunaan  sistem komputerisasi pada perbankan berkaitan dengan fungsinya yakni antara lain lebih cepat dan jelas dalam penentuan dan pengaturan data perbankan seperti data nasabah bank, tetapi juga  dapat  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  berkepentingan.  Pencurian informasi  atau  data  nasabah  bank  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  cara  seperti: “Pembobolan nomor-nomor kartu kredit”
Ketentuan  pidana  terkait  dengan  penggelapan  dalam  jabatan  secara  umum  telah diatur  dalam  Pasal  374  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  kemudian,  secara khusus juga telah diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan,  yang mengatur  secara  rinci  terkait  kejahatan perbankan  termasuk  di dalamnya tentang penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank. Disadari bahwa  aktifitas  perbankan  menyangkut  harta  kekayaan,  hajat  hidup  orang  banyak  dan terlebih lagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Namun, sampai dengan saat ini masih terjadi kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian untuk melakukan kajian hukum terhadap fenomena penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Manakala  pihak  pegawai  bank  yang  bertugas  dalam  penghimpunan  dana  nasabah dan  pengadministrasian  atau  pembukuannya  membobol  kartu  kredit  nasabah  untuk
Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
kepentingan  dirinya  sendiri,  jelas  merupakan  kejahatan  perbankan  dan  diancam  pidana berdasarkan ketentuan hukum perbankan yang  berlaku.
Adapun kasus tindak pidana  penggelapan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan kutipan  keterangan  berikut;  berawal  pada  bulan  Februari  2018  sampai  bulan  November 2018 yang bertempat di PT. BRI Syariah Cabang Kendari jl. Abdullah Silondae kota Kendari, terdakwa MUHAMAD IQBAL AZIS, SE BIN ABDUL AZIS telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Terdakwa MUHAMAD IQBAL AZIS selaku Manajer Operasional Bank BRI Syariah cabang Kendari A. menggelapkan sebanyak 92 orang nasabah dengan total dana 1.373.000.000,- ( satu milyar tiga ratus tujuh tiga juta rupiah). awal adanya diketahui Fraud atau Penggelapan itu karena ada salah satu nasabah  yang  complain,  nasabah  yang  melakukan  complain  tersebut  atas  nama  ibu Wasimuda.  Ibu  Wasimuda  ingin  melakukan  penarikan  dana  umroh  namun  tidak  sesuai dengan  saldo  rekening  nasabah  tersebut.  Karena  jumlah  direkening  nasabah  tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan saldo yang ingin ditarik oleh nasabah maka nasabah di arahkan ke customer service oleh teler.
Penggelapan  dan  penipuan  sudah  diatur  dalam  kitab  Undang-Undang  hukum  dan KUHP  dengan  pasal  hukum  yang  berbeda.  Berikut  adalah  penjelasan  terkait  keduanya, antara lain:
1. Penggelapan Dana diatur pada pasal 372 KUHP. Dimana, penggelapan dana adalah suatu  perbuatan  mengambil  dana  dari  orang  lain.  Baik  itu  sebagian  maupun  secara keseluruhan.  Penggelapan  dana  atas  dana  tersebut  berada  diatas  tangan  pelaku  dan penguasaannya sudah secara sah.
2.  Seperti  pelaku  yang  menguasai  sebuah  dana  yang  dititipkan  kepadanya  atau penugasan  dana  oleh pelaku sebab tugas  atau  jabatan  yang  diberikan  kepadanya.  Tujuan dari  penggelapan  dana  ini,  yakni  guna  mempunyai  uang  atau  dana  yang  dipegangnya tersebut  bukanlah  milik  individu  melainkan  milik  masyarakat  umum  atau  orang  lain. Sedangkan, penipuan sendiri diatur pada pasal 378 KUHP. Dimana, tindakan penipuan ini
Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
sendiri  bertujuan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  maupun  pihak  lain  dengan  cara melawan hukum, atau membuat sebuah rangkaian kebohongan.
Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang  mempunyai  kelebihan  (surplus  of  funds)  dengan  pihak  yang  membutuhkan  atau kekurangan  dana  (lacks  of  funds),  tentu  membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit  dalam menjalankan  kegiatan  usaha  atau  operasionalnya.  Pada  hakikatnya  lembaga  keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Fungsi untuk mencari dan menghimpun dana dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  memegang  peranan  penting  terhadap  pertumbuhan suatu  bank.  Yang  dibutuhkan  dalam  pengelolaan  bank  tidak  semata-mata  hanya mengandalkan  modal  yang  dimiliki  oleh  bank  saja,  tetapi  harus  sedemikian  rupa  dapat memobilisasi dan memotivasi masyarakat untuk menyimpan dana yang dimilikinya di bank, baik berupa simpanan maupun dalam bentuk lain, dan melalui kerja sama dengan lembaga- lembaga  keuangan.  dalam  dunia  perbankan  dana  yang  berasal  dari  masyarakat  luas  ini terdiri dari :
1. Simpanan Giro Secara umum giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya  dapat  dilakukan  setiap  saat  dengan  mempergunakan  cek,  surat  perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.
2.  Deposito  Secara  umum  deposito  diartikan  sebagai  simpanan  pihak  ketiga  pada bank  yang  penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  daalam  jangka  waktu  tertentu  menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.
3. Sertifikat Deposito Menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998  tentang  Perbankan  dikemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  sertifikat deposito  adalah  simpanan  dalam  bentuk  deposito  yang  sertifikat  bukti  penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Dalam pengertian lain disebutkan juga bahwa sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan  oleh  bank  sebagai  alat  bukti  simpanan  yang  dapat  diperjualbelikan  atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
4.  Tabungan  Ketetuan  Pasal  1  butir  9  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998 mengemukakan  bahwa  tabungan  adalah  simpanan  yang  penarikannya  hanya  dapat dilakukan menurut syarat tertentu tang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek , bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan  pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut  untuk  kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.
Objek penelitian memuat tentang variabel-variabel penelitian beserta karakteristik- karakteristik/unsur-unsur  yang  akan  diteliti,  populasi  penelitian,  sampel  penelitian,  unit sampel  penelitian  dan  tempat  penelitian.  Dalam  bagian  ini  termasuk  cara  melakukan penarikan sampel.
Menurut  Sugiyono  (2012)  objek  penelitian  adalah  suatu  atribut  dari  orang.  Objek atau  kegiatan  yang  mempunyai  variasi  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Analisis terhadap sebab terjadinya kejahatan berkembang suatu aliran atau mazhab kriminologi,  yaitu  aliran  sosiologi  yang  berusaha  untuk  menerangkan  sebab-sebab kejahatan  secara  teoritis  ilmiah.  Tokoh  utama  aliran  ini  adalah  Beccaria  yang mengemukakan bahwa:
Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit  yang  diperoleh  dari  perbuatan  tersebut.  Masalah  sebab-sebab  kejahatan  selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagi teori yang menyangkut sebab kejahatan
Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.
Penelitian terhadap penyebab terjadinya kejahatan, terlebih dahulu  harus dipahami mengenai  tingkah  laku  manusia  baik  dengan  pendekatan  deskriptif,  maupun  dengan pendekatan kausal. Penelitian mengenai sebab terjadinya kejahatan hingga saat ini belum ada suatu teori yang pasti mengetahui mengenai apa faktor penyebab terjadinya kejahatan. Sesuai pendapat yang dikemukuakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa: “Kriminologi saat ini  belum  sampai  memungkinkan  untuk  dengan  tegas  menentukan  sebab-sebab  orang melakukan  pelanggaran  norma  hukum  (berbuat  kejahatan).  Tingkat  pengetahuan kriminologi  dewasa  ini  masih  dalam  taraf  mencari,  melalui  penelitian  dan  penyusunan teori”.
Usaha meneliti sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat dalam kajian kriminologi terdapat beragam teori. Salah satu teori yang saat ini mengalami perkembangan adalah teori sosiologi.  Penyebab  kejahatan  dari  aspek  sosiologi  dikelompokkan  menjadi  3  (tiga)  teori umum, yaitu:
1) Anomie (ketiadaan norma) atau strain (keterangan)
2) Cultural deviance (penyimpangan budaya)
3) Social control (kontrol sosial).
Teori anomie memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial  dan  tingkah  laku  kriminal  saling  berhubungan.  Penganut  teori  anomie  berasumsi bahwa  seluruh  anggota  masyarakat  mengikuti  seperangkat  nilai-nilai  budaya,  yaitu  nilai- nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana- sarana  yang  sah  (legitimate  means)  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  seperti  gaji  tinggi, bidang  usaha  yang  maju,  dan  lain-lain,  maka  mereka  akan  menjadi  frustasi  dan  beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means).
Berbeda  dengan  teori  penyimpangan  budaya  yang  mengklaim  bahwa  orang-orang dari  kelas  bawah  memiliki  seperangkat  nilai-nilai  yang  berbeda,  dan  cederung  konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuti  sistem  nilai  mereka  sendiri,  mereka  mungkin  telah  melanggar  norma-norma
Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
konvensional.  Menurut  Walter  Lunden,  faktor-faktor  yang  berperan  dan  gejala  yang dihadapi  negara-negara  berkembang  saat  ini  dalam  timbulnya  kejahatan,  adalah  sebagai berikut:
a)  Gelombang  urbanisai  remaja  dari  desa  kekota-kota  jumlahnya  cukup  besar  dan sukar dicegah.
b) Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisonal dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
c) Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial  tradisionalnya,  sehingga  anggota  masyarakat  terutama  remanya  menghadapi “samarpola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.
Pada  kasus  yang  terjadi  di  Bank  BRI  cabang  Kendari  ini  merupakan  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  karyawan  bank  yang  menjabat  sebagai manajer  operasional  pada  bank  BRI  cabang  Kendari  tersebut.    Dimana  terdakwa  telah membuat  atau  menyebabkan  adanya  pencatatan  palsu  dalam  pembukuan  atau  dalam laporan transaksi atau rekening bank beberapa nasabah penggelapan dalam jabatan sering juga  dikenal  dengan  istilah  kejahatan  penyalahgunaan  kewenangan  jabatan.  Dalam kaitannya dengan sektor perbankan, praktik yang sering terjadi adalah seorang pejabat bank dan/atau pegawai bank umum bekerjasama dengan pegawai bank dengan kewenangannya meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang atau barang dalam rangka perbuatan persekongkolan untuk melakukan upaya penggelapan dana nasabah yang disimpan dalam rekening nasabah di bank tempat nasabah menyimpan uangnya.
Karena kedudukan jabatannya di Bank BRI cabang Kendari A silondae membuatnya mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  otorisasi  pada  setiap  transaksi  di  Bank    dan dengan  begitu  dia  bisa  melakukan  penggelapan  dana  nasabah  dengan  cara  melakukan transaksi palsu, pemindah bukuan, penarikan tunai dan mengatas namakan  para korban bermodalkan username dan password serta pelaku juga telah menyiapkan 4  rekening di Bank yang berbeda sebagai tujuan dari transaksi yang dilakukannya.
Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
Dasar  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  atau  Dasar  penjatuhan  pidana  yang digunakan  oleh  hakim  di  indonesia  adalah  berdasarkan  Undang-  undang  dan  keyakinan hakim.Berdasarkan  ketentuan  Pasal  183  KUHAP  yaitu:  “  Hakim  tidak  boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa  yang  bersalah  melakukan”.  Putusan  pengadilan  didalamnya  harus  dinyatakan terlebih  dahulu  kesalahan  terdakwa  dengan  kenyataannya  berdasarkan  pembuktian  atas setiap  unsur  tindak  pidana  dari  pasal  yang  didakwakan  kepadanya.  Untuk  membuktikan kesalahan  terdakwa  diperlukan  dua  alat  bukti  yang  sah.  Hal  tersebut  dapat  memberikan keyakinan bagi hakim, bahwa terdakwa adalah orang yang bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan penuntut umum. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat 1 KUHP adalah:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.
Keyakinan  hakim  dalam  selain  alat  bukti  yang  sah,  menunjukkan  bahwa  sistem pembuktian  yang  dianut  KUHAP  adalah  sistem  pembuktian  atau  negatif  wettelijk  stelsel. Negatif wettelijk stelsel atau stelsel yang menganut paham bahwa selain harus tercukupinya alat bkuti yang sah menurut Undang-undang, harus juga didasarkan pada adanya keyakinan hakim. Namun untuk menumbuhkan keyakinan hakim, hakim terikat pada alat bukti yang sah yang ditentukan Undang-undang (dalam hal ini hakim hanya terbatas menggunakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan KUHAP ).
Menurut  Oemar  Seno  Adji  (1984:12),  menyatakan  bahwa  “  sebagai  hakim  dalam memberikan  putusan  kemungkinan  di  pengaruhi  oleh  beberapa  hal  seperti  faktor agama,budaya,pendidikan,nilai  dan  norma.Sehingga  dapat  di  mungkinkan  adanya perbedaan dalam kasus yang sama dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya  perbedaan  cara  pandang  sehingga  mempengaruhi  pertimbangan  hakim  dalam memberikan putusan”.
Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
Hakim  yang  menjatuhkan  pidana  harus  teliti  dan  berhati-hati  dengan menghubungkan  minimum  pidana  umum  dan  maksimum  pidana  khusus  pada  rumusan delik,  akan  tetapi  minimum  pidana  tidak  hanya  menentukan  pidana  minimum  untuk berbagai  macam  pidana,  walaupun  sudah  pasti  terpidana  melakukannya  mengingat kenyataan, bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama dapat sangat berbeda dalam  beratnya.  Sistem  ini  membuka  jalan  untuk  sedikit  banyaknya  mengkhususkan beratnya pidana yang akan dijatuhkan. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pola pemikiran silogisme, yaitu ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumnya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga  dengan  jalan  penafsiran  dapat  ditetapkan  apakah  perbuatan  terdakwa  dapat dipidana dan selanjutnya menyusul diktum putusan itu sendiri sebagai konklusi.
Dalam  proses  mencari  kebenaran  formil,  perlu  diperhatikan  beberapa  prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara.
a.  Tugas  dan  Peran  Hakim  Bersifat  Pasif  Fungsi  dan  tugas  hakim  dalam  perkara perdata  adalah  terbatas  pada  mencari  dan  menemukan  kebenaran  formil,  kebenaran  itu diwujudkan  sesuai  dengan  dasar  alasan  dan  fakta-fakta  yang  diajukan  oleh  para  pihak selama  prosese  persidangan  berlangsung.  Bersifat  pasif  yang  dimaksud  adalah hakimberwenang  menilai  kebenaran  fakta  yang  diajukan  ke  persidangan,  bukan  sekedar menerima apa saja yang diajukan para pihak semata.
b.  Putusan  Berdasarkan  Pembuktian  Hakim  tidak  dibenarkan  mengambil  putusan tanpa  pembuktian,  kunci  ditolak  atau  dikabulkannya  gugatan  harus  berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta dan tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.
c. Aliran Baru Menentang Pasif Total, ke Arah Aktif Argumentasi Uraian terdahulu memperlihatkan kedudukan hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran formil dalam perkara  perdata  bersifat  pasif.  Namun  pada  masa  belakang  ini  muncul  aliran  baru  yang menentang ajaran pasif tersebut, aliran ini tidak setuju bahwa hakim bersikap pasif secara total, tetapi harus diberi peran aktif secara argumentatif. Alasannya bahwa tujuan dan fungsi pengadilan  adalah  menegakkan  kebenaran  dan  keadilan,  dan  tujuan  itu  bukan  hanya
Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
diperankan oleh hakim dalam perkara pidana saja, akan tetapi juga hakim dalam perkara perdata.

## Kronologi kasus
Terdakwa bekerja pada PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari sejak bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2018, Jabatan terakhir terdakwa pada PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari tersebut adalah sebagai Manager Operasional. sebelumnya terdakwa pernah bekerja di Bank BRI selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Manager Operasional yaitu menjaga kegiatan operasional Bank di kantor  cabang  dan  kantor  cabang  pembantu,  melakukan  pengontrolan  dan  pengawasan terhadap kegiatan back office dan administrasi pembiayaan, serta bertanggung jawab dan melakukan  pengawasan  terhadap  surat  berharga  dan  dokumen  berharga  lainnya  yang tersimpan pada kantor cabang. Terdakwa telah melakukan pemindahbukuan beberapa dana nasabah  tabungan  haji  Bank  BRI  Syariah  Cabang  Kendari,  terdakwa  melakukan pemindahbukuan dana nasabah tabungan haji tersebut sejak bulan Februari 2018 hingga bulan  November  2018.  nasabah  yang  dananya  dipindahbukukan  oleh  Terdakwa  tersebut berjumlah  92  (sembilan  puluh  dua)  orang  nasabah  dengan  jumlah  total  Rp. 1.373.000.000,00  (satu  milyar tiga  ratus tujuh  puluh tiga  juta  rupiah);  -  Bahwa  transaksi pemindahbukuan tersebut terdakwa dapat melakukan karena menggunakan username dan password  masing-masing  Teller  dengan  diam-diam  atau  sembunyi-sembunyi  tanpa sepengetahuan dari pada Teller tersebut, yang mana terdakwa mengambil username dan password  Teller  tersebut  dengan  cara  terdakwa  melihat  Teller  ketika  Teller  mengetik Password saat melakukan transaksi, password Teller yang terdakwa gunakan adalah atas nama  TRIVITA  WULANDARI,  NURMUKMIN  HASANAH  dan  DEVI  HARNIL  VIRA;  -  Bahwa terdakwa  melakukan  transaksi  pemindahbukuan  dengan  menggunakan  komputer  yang berada  di  ruangan  terdakwa.  terdakwa  melakukan  pemindahbukuan  tersebut  diluar  jam operasional  bank  yang  dilakukan  hanya  seorang  diri  dan  tidak  diketahui  oleh  Teller, Customer Service dan pihak lain. Terdakwa melakukan pemindahbukuan dana nasabah ke empat rekening yakni rekening atas nama ISMA WAHAB, rekening atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO,  rekening  atas  nama  AMINUDIN  A.,  dan  rekening  atas  nama  NIA  PRATIWI TONGASA.  terdakwa  menggunakan  ke  4  (empat)  rekening  tersebut,  karena  terdakwa melihat rekening-rekening tersebut tidak aktif lagi dan juga rekening tersebut sudah tidak
Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
digunakan lagi oleh para pemilik rekening. Bahwa selain ke 4 (empat) rekening tersebut, terdakwa juga telah melakukan pemindahbukuan dari rekening nasabah tabungan haji ke rekening  tabungan  nasabah  haji  lainnya  untuk  menutupi  tabungan  haji  yang dipindahbukukan oleh terdakwa tersebut. ke 4 (empat) rekening tersebut yaitu : 1. Rekening atas nama MARHADIA dipindahbukukan ke rekening atas nama NANI SAING sejumlah Rp. 14.000.000,00  (empat  belas  juta  rupiah);  2.  Rekening  atas  nama  AGUSTINA dipindahbukukan  ke  rekening  atas  nama  SUAD  INDAR  sejumlah  Rp.  20.000.000,00  (dua puluh  juta  rupiah);  3.  Rekening  atas  nama  RUNIATIN  dipindahbukukan  ke  rekening  atas nama SUYAHMI sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); 4. Rekening atas nama  ELIS  AISAH  dipindahbukukan  ke  rekening  atas  nama  NIRWAN  sejumlah  Rp. 25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah),  Bahwa  selain  melakukan  pemindahbukuan tersebut, terdakwa juga melakukan penarikan tunai dari rekening nasabah tabungan haji dengan menggunakan slip penarikan sebanyak 4 (empat) kali transaksi penarikan tunai.

## Tuntutan Jaksa
tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh Penuntut  Umum  yang  pada  pokoknya  sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE Bin ABDUL AZIS secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  “Perbankan  Syariah”  sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada dakwaan Pertama;
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE Bin ABDUL AZIS secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  “Pencucian  uang”  sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang pada dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE Bin ABDUL AZIS  dengan  Pidana  Penjara  selama  12  (dua  belas)  tahun  dan  Denda  sebesar  Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda  tersebut  maka  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  6  (enam)  bulan  dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
-  Daftar  Nasabah  tabungan  Haji  sebanyak  92  (sembilan  puluh  dua)  Nasabah  yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa di Bank  BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Kendari A. Silondae;
- 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama ISMA WAHAB dengan nomor rekening  1020850317  pada  Bank  BRI  Syariah  periode  6  Januari  2018  sampai  dengan  8 September 2018;
- 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama AMINUDIN A. dengan nomor rekening  1038833517  pada  Bank  BRI  Syariah  periode  2  Agustus  2018  sampai  dengan  8 Desember 2018;
-  1  (satu)  rangkap  Print  Out  rekening  Koran  atas  nama  I  GUSTI  NG  NY  SUBOWO dengan nomor rekening 1010223829 pada Bank BRI Syariah periode 17 Mei 2018 sampai dengan 28 November 2018;
Dalam jawab menjawab di muka persidangan Pengadilan Negeri, pihak-pihak yang berperkara  dapat  mengemukakan  peristiwa-peristiwa  yang  bisa  dijadikan  dasar  untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa- peristiwa tersebut sudah menjadi hal tentu dan tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, bukti-bukti itu harus  disertai  pembuktian  secara  yuridis.  Dengan  demikian,  yang  dimaksud  pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepatian tentng kebenaran peristiwa yang dikemukakan.
Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,  Terdakwa  dapat  dinyatakan  telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  kumulatif,  maka  Majelis  Hakim  terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah; Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun  2008  adalah  “Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  atau  Pegawai  Bank  Syariah  atau Bank  Umum  Konvensional  yang  memiliki  UUS  yang  dengan  sengaja  membuat  atau menyebabkan  adanya  pencatatan  palsu  dalam pembukuan  atau  dalam  laporan,  dokumen
Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima  belas) tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah)  dan  paling  banyak  Rp200.000.000.000,00  (dua  ratus  miliar  rupiah);  Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut, maka diperoleh unsur-unsur sebagai berikut : 1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS; 2. Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Dalam Laporan, Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha dan/atau Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank Syariah Atau UUS;

## Putusan Hakim
Berdasarkan fakta yang di ungkapkan di atas terdakwa dinyatakan bersalah, dengan itu hakim menjatuhkan putusan dengan mengadili:
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, S.E., Bin ABDUL AZIS tersebut di atas,  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Komulatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Komulatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, S.E., Bin ABDUL AZIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan” sebagaimana dalam dakwaan Komulatif Pertama;
4.  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan selama 2 (dua) bulan;
5.  Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti.

## Analisis penulis
Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
Pada  putusan  yang  telah  di  berikan  oleh  hakim,  penulis  mengemukakan  adanya ketidak setujuan terhadap poin pertama dan kedua dimana pada poin tersebut menyatakan terdakwa  di  bebaskan  atas  dakwaan  komulatif  yang  kedua.  Menurut  analisis  penulis terdakwa  seharusnya  tidak  dibebaskan    dari    dakwaan  yang  kedua  mengingat  Pasal  3 Undang-Undang  PP  TPPU  adalah:  “Setiap  Orang  yang  menempatkan,  mentransfer, mengalihkan,  membelanjakan,  membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke luar  negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atau perbuatan  lain  atas  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan hasil  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan  dipidana  karena  tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah).”  Jelas  pada  Undang-Undang Tersebut terdapat unsur yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Penulis  pada  awalnya  tidak  setuju  akan  pembebasan  terdakwa  dari  dakwaan komulatif  yang  kedua  namun  setelah  penulis  melakukan  analisis  lebih  lanjut  tentang dakwaan komulatif maka terungkap beberapa fakta mengenai dakwaan komulatif  adalah Dakwaan  yang  dibuat  oleh  jaksa/penuntut  umum  apabila  seorang  atau  lebih  terdakwa melakukan  lebih  dari  satu  perbuatan  pidana,  yakni  perbuatan  tersebut  harus  dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya.
Bentuk dakwaan ini bisa juga disebut dakwaan yang berbentuk ‘multiple’, yakni surat dakwaan  yang  disusun  berupa  rangkaian  dari  ‘beberapa  dakwaan’  atas  kejahatan  atau pelanggaran.  Atau  ada  juga  yang  mengartikannya  ‘gabungan’  dari  beberapa  dakwaan sekaligus. Ini berarti, pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama,  kepada  terdakwa  diajukan  gabungan  beberapa  dakwaan  sekaligus.  Tata  cara pengajuan  surat  dakwaan  yang  seperti  ini  dimungkinkan  berdasar  ketentuan  Pasal  141 KUHAP,  yang  disebut  ‘penggabungan  perkara’  dalam  ‘satu  surat  dakwaan’.  Selengkapnya Pasal 141 KUHAP berbunyi: Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya  dalam  satu  surat  dakwaan,  apabila  pada  waktu  yang  sama  atau  hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Apabila memperhatikan huruf ‘a’ Pasal 141 KUHAP di atas, maka terdakwa telah melakukan samenloop atau gabungan dari beberapa tindak pidana dimana tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya belum ada putusan hakim. Ketentuan huruf ‘b’ tentang ‘tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut  dengan  yang  lain’  dalam  Pasal  141  KUHAP  di  atas  terlihat  bahwa  KUHAP  memberi penegasan lebih lanjut dalam Penjelasan sebagai berikut:
1. lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
2. lebih  dari  seorang  pada  saat  dan  tempat  yang  berbeda  akan  tetapi  merupakan pelaksanaan dari mufakat jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
3. satu  orang  atau  lebih  dengan  maksud  mendapatkan  alat  yang  akan  dipergunakan untuk  melakukan  tindak  pidana  lain  atau  menghindarkan  diri  dari  pemidanaan karena tindak pidana.
Melihat  penjelasan  diatas  tentang  dakwaan  kumulatif,  maka  bisa  diambil  satu kesimpulan bahwa dakwaan kumulatif yaitu:
a. beberapa tindak pidana dilakukan satu orang yang sama;
b. beberapa tindak pidana saling bersangkut paut c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan.
d. Berhubungan dengan concursus idealis/endaadse samenloop, perbuatan dengan diancam lebih dari satu ancaman pidana, (Pasal 63 ayat (1) KUHP) dengan ketentuan pasal 63 ayat 1 KUHP  yang  berbunyi Jika suatu perbuatan masuk  dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda- beda,  yang  dikenakan  yang  memuat  ancaman  pidana  pokok  yang  paling  berat.  Setelah penulis  mengetahui  ketentuan  tentang  dakwaan  komulatif  ini  maka  penulis  mengetahui dasar hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan komulatif yang kedua.

## KESIMPULAN
Faktor pendorong terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum antara lain: faktor Intern ,faktor Ekstern dan faktor Kekuasaan atau jabatan, terdakwa terbukti secara
Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
sah  bersalah  atas  dakwaan  pertama,  terdakwa  dijerat  dengan  Undang-undang  Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  bersangkutan.,  dan menetapkan terdakwa dan tetap di tahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Gusni Halim 1) , T.Riza Zarzani 2) , Henry Aspan 3)
Asikin, Zainal dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers,
2014.
“Bank”, dimuat pada: https://wikipedia.org/wiki/bank. Diakses tanggal 10 Februari 2023. Bahkri. S. 2009, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta,2018. Djumhana. M., Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
Effendy.  M.,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  Perkembangan  dan  Isu-isu  Aktual  Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi, Referensi, Jakarta, 2012.
Hartanti. E., Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, 2018 https://tirto.id/isi-pasal-tentang-pencucian-uang-tppu-dalam-uu-no-8-tahun-2010-gAXr https://tirto.id/bunyi-pasal-374-kuhp-tentang-penggelapan-dan-hukumannya-gwdm https://www.neliti.com/publications/151886/penggelapan-dana-simpanan-nasabah- sebagai-kejahatan-perbankan
I  Gusti  Putu  Dena  Dharma  Putra,  Ida  Bagus  Putu  Sutama  (2017)  “Tanggung  Jawab  Bank Terhadap Penggelapan Dana Deposito Nasabah Penyimpan Dana Dalam Persepektif Perlindungan Konsumen”
Marzuki, Mahmud Peter, Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010. Maskun, Kejahatan Sibery (Cyber Crime). Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2013.
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta, 2001. Musthopa.  M.  2012,  Metodelogi  Penelitian  Kriminologi,  Prenada  Kencana  Media,  Jakarta, 2018.
Nevitia Purba, Kriminologi Suatu Pengantar, LPPM UMNAW, Medan 2018
Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari  NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI Fotodo Zega, Agripa David Kristianto Nduru
Rivaldo  Datau    (2017)    “Penggelapan  Dana  Simpanan  Nasabah  Sebagai  Kejahatan Perbankan”  Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017
Soesilo R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1985.
Subekti  R.  dan  R.  Tjitrosudibio,  Kitab  UndangUndang  Hukum  Perdata,  Pradnya  Paramita, Jakarta, 2002.
Soekanto, S., Pengantar Penelitian Hukum., Jakarta: UI Press, 1981.
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UU No. 31 Tahun 1999 jo.
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
UU  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang