## PENGARUSUTAMAAN DIVERSI ANAK DI ACEH: ANTARA CITA DAN REALITAS
1 Raihan Putry dan 2 Amrullah Bustamam
1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Contibutor Email: Amrullah@ar-raniry.ac.id

## Abstract
Studi  ini  meninjau  terhadap  persoalan  penegak  hukum  dalam  siklus  Sistem  peradilan  Pidana khusus,  dan  tepatnyan  dalam  menangani  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di  Aceh setelah pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak yang  aktif  di  tahun  2014  yang  lalu.  Banyak  persoalan  penerapan  diversi  yang  belum  jelas  masa penerapan UUSPPA mulai tahu 2014 sampai tahun 2019. Oleh karena hal tersebut penulis akan mengurai menganai perseolan bagaimana upaya pemeritan dalam mengupayakan pengarusutamaan diversi  di  aceh  melalu  pendekatan  konsep  restorasi  justice.  Penelitian  ini  sendiri  merupakan penggabungan  antara  penelitian  Normatif  dan  Empiris.  Penelitian  ini  di  fokuskan  di  Kabupaten Aceh  Besar  dan  Kota  Banda  Aceh.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa,  Penerapan  Diversi terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Aceh  Besar  dan  Kota  Banda  Aceh  mengalami kendalan-kendala  yang  spesifik.  Yakni  Kurangnya  SDM  pelaksana  mulai  dari  tingkat  Kepolisian sampai  pada  pengadilan.  Kurangnya  Fasilitas  seperti  tidak  adanya  rumah  aman  bagi  anak  di  LPKS, kurangnya kantor BAPAS di setiap Kabupaten Kota, Tidak adanya fasilitas yang memadai di LPKA serta adanya Egosektoral antar elemen Sistem Peradilan Pidana, semua hal ini menghambat upaya Diversi bagi penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak ddi Aceh.
Keywords: Pengarustamaan, Peradilan Anak, Diversi, SPPA .

## A. Pendahuluan
Sejak  ditetapkanya  Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (UU  SPPA)  diharapkan  model  sistem  peradilan  pidana  yang  lebih  ramah terhadap anak di Indonesia semakin baik. Pada akhirnya semakin banyak pihak memberi harapan besar terhadap lahirnya UU SPPA ini. Setelahtujuh tahun berlalu sejak disahkan pada 30 Juli 2012, ternyata tantangan implementasi SPPA mulai terbukti.
Persoalan  di  ranah  penerapan  UU  SPPA  terkait  penanganan  terhadap  anak  yang yang  berhadapan  dengan  hokum  hingga  tahun  2017  masih  banyak  kasus  yang  belum terselesaikan  sesuai  dengan  petunjuk  undang  undang  tersebut.  Hal  yang  masih  di perdebatkan  terkait  implementasinya,  baik  di  kalangan  akademisi,  praktisi  maupun dikalang  lembaga  swada  masyarakat  nasional  maupun  internasional.  Proses  dan  usaha pemerintah bersinergi dalam menjauhkan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem
Pengarusutamaan Diversi Anak di Aceh: Antara Cita dan Realitas
peradilan formal (Diversi) adalah salah satu bentuknya.  Diversi sendiri secara definisinya adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari  proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (UU SPPA NO.11/2012)
Batas usia  minimum pertanggungjawaban pidana anak oleh UU dinaikkan dari 8 tahun  menjadi  12  tahun  serta  mewajibkan  upaya  penyelesaian  perkara  di  luar  peradilan pidana, atau diversi. Program diversi sendiri berlandaskan pada proses keadilan restoratif, yaitu  proses  rekonsiliasi  korban  dan  pelaku  serta  upaya  mencari  jalan  keluar  selain hukuman penjara. Selain itu, UU juga mengedepankan gagasan bahwa alternatif terhadap penahanan harus disediakan untuk anak yang berkonflik dengan hukum.
Secara aturan UU SPPA menerangkan bahwa  pengupayaan di versi(Pengalihan Perkara) wajib  dilakukan  aparatur  hukum. Namun  faktanya,    sekitar  separuh  perkara  anak  masih diajukan  ke  pengadilan  di  Indonesia.  Hal  ini  memang  mungkin  terjadi  apabila  diversi ditolak  keluarga  korban,  atau  karena  dugaan  tindak  pidana  diancam  dengan  pidana penjara  lebih  dari  tujuh  tahun.  Dalam  sejumlah  perkara,  sebabnya  adalah  kurangnya pengetahuan dari aparatur penegak hukum terhadap kewajiban ini.
Contoh  kasus  yang  cukup  memprihatinkan  adalah  seorang  anak  (MP)  yang  di tahan  di  Mapolres  Palopo,  Sulawesi  Selatan  atas  kasus  narkotika.  Anak  tersebut  karena terlibat  kasus  narkotika  ditahan  di  institusi  yang  seharusnya  bukan  tempat  penahanan bagi  anak.  Padahal  berdasarkan  UU  Sistem  peradilan  pidana  anak  (SPPA)  seorang  anak tidak  diperbolehkan  berada  dalam  institusi  penahanan,  apalagi  penahanan  bagi  orang dewasa.  Kasus  ini  juga  merupakan  contoh  yang  dihadapi  oleh  sebagian  anak-anak Indonesia   yang  masih  dipaksa   masuk  institusi   penahanan  (dewasa)   atas  tuduhan melakukan tindak pidana.
Kasus yang terjadi di Provinsi Aceh, dalam laporan Unicef dalam laporannya pada tahun  2017,  salah  satu  contoh  kasus  tidak  diterapkannya  Diversi  dalam  hal  anak berhadapan  dengan  hukum  yaitu  pada  kasus    Yudha,  (17  tahun),  tertangkap  bersama pamannya  selesai  menghirup metamfetamina (atau  lebih  dikenal  dengan  “sabu-sabu”).
Yudha  terancam dijebloskan ke dalam penjara, meskipun usianya masih di bawah umur (UNICEF :2017)
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  penyelesaian  perkara  melalui  sistem  peradilan  yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal  ini  dikarenakan  penegakan  hukum  melalui  berbagai  tingkatan  yaitu,  kepolisian,
Raihan Putry & Amrullah
kejaksaan, pengadilan yang dapat pula dibagi dalam 2 tingkat yaitu judex factie dan judex jurist . Penyelesaian perkara pidana hendaknya harus lebih mengutamakan keseimbangan sosial  dalam  masyarakat.  Keseimbangan  yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini  yaitu  antara korban dengan pelaku. Konsep keseimbangan ini sejalan dengan apa yang disebut dengan asas  yang  sangat  dikenal  sekarang  dan  coba  diberlakukan  di  berbagai  negara  yaitu  asas Restorative justice.
Walaupun  alternatif  seperti  rehabilitasi  sosial  mulai  sering  digunakan  dalam beberapa  dasawarsa  terakhir.  Dan  sebagian  hakim  di  tingkat  pengadilan  negeri  dan pengadilan  tinggi  negeri  telah  menyepakati  bahwa  hukuman  penjara  bagi  anak  harus menjadi “upaya terakhir” namun kenyataannya masih ada ribuan anak di balik jeruji.
Persoalan  dari  penanganan  kasus  seperti  ini  adalah  akan    munculnya  dampak pemenjaraan  terhadap  anak  berjangka  panjang.  Hal  ini  tidak  hanya  mengganggu perkembangan  emosional  dan  kognitif  di  kemudian  hari,  berada  di  lingkungan  penjara yang terlalu penuh dengan jumlah petugas yang minim, membuat anak rentan mengalami kekerasan.
Artikel  ini  mengambil  fokus  tentang  penanganan  kasus  Anak  di  Aceh  Besar  dan Kota  banda Aceh  serta pelaksanaan  pengarusutamaan  Diversi  kasus  anak  sesuai  dengan tuntutan UU SPPA.

## B. Pengarusutamaan Diversi Dengan Pendekatan Restorasi Justice
Seperti  yang  kutib  Mustari  Istilah  “restorative  justice”  diciptakan  oleh  seorang psikolog  Albert  Eglash  pada  tahun  1977,  dalam  tulisannya  tentang  ganti  rugi  atau pampasan  (reparation).  Keadilan  restoratif  ini  sangat  peduli  dan  focus  dengan  usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekadar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif dikatakan oleh Sarre (2003) sebagai pertanda (hallmark) dari sistem peradilan pidana modern.
Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang  dan  siapa  yang  kalah  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  bersifat permusuhan/perlawanan  (adversarial  system).  Dalam  konsepnya  proses  keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk  korban,  pelaku,  para  pendukungnya,  dan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Hal ini melibatkan suatu proses di mana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu
Pengarusutamaan Diversi Anak di Aceh: Antara Cita dan Realitas
secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah  terjadinya  kejahatan  dan  implikasinya  di  masa  depan  (Mustarin,  Hukum,  & Alanuddin, 2017)
Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  telah    memasuki  era  baru  dalam perkembangannya.  Salah  satu  bentuk  pembaharuan  yang  ada  dalam  Hukum  Pidana Indonesia  adalah  pengaturan  tentang  hukum  pidana  dalam  perspektif  dan  pencapaian keadilan  kepada  perbaikan  maupun  pemulihan  keadaan  setelah  peristiwa  dan  proses peradilan  pidana  yang  dikenal  dengan  teori  keadilan  restoratif  ( restoratif  justice )  yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).
Perkembangan  pemidanaan  modern  dalam  tinjauannya  telah  memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “Doer- Victims”  Relationship .  Model  pendekatan  baru  ini  telah  menggantikan  pendekatan perbuatan  atau  pelaku  atau “daad-dader  straftecht”. Dalam  formula  keadilan  khususnya dalam penegakkan HAM, ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam  rangka  modernisasi  dan  pembaharuan  hukum,  yaitu  segi  struktur  ( structure ), substansi  ( substance )  dan  budaya  ( legal  culture )  yang  kesemuanya  layak  berjalan  secara integral,  simultan  dan  paralel.( https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613) . Intinya  keadilan  restoratif  diharapkan  menjadi  tujuan  utama  pelaksanaan  diversi  pada sistem peradilan pidana anak.
Diversi  sendiri  dalam  pelaksanaannya  dilatarbelakangi  keinginan  menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak terkait keterlibatannya dengan sistem peradilan  pidana.  Pelaksanaan  diversi  oleh  aparat  penegak  hukum  didasari  oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau „diskresi‟. Diskresi  merupakan  wilayah  kewenangan  dari  aparat  penegak  hukum  yang  menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan penanganan suatu perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya.
Pada  prinsipnya  pelaksanaan  diskresi  dapat  dilakukan  di  setiap  tingkat pemeriksaan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  persidangan  dan  bahkan  pada tahap pelaksanaan putusan hakim. Namun, dalam ketentuan hukum di Indonesia, Diversi hanya dimungkinkan di tingkat penyidikan oleh aparatur kepolisian, sedangkan lembaga- lembaga  lain  belum  ada  aturan  yang  jelas  sebagai  rujukannya.  Diversi  harus  dilakukan sesuai dengan prinnsip-prinsipnya, yakni :

## Raihan Putry & Amrullah
1) Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui tindakan pidananya
2) Hanya dapat dilakukan bila anak mengakui kesalahan
3) Pemenjaraan/penahanan  bukan  bagian  dari  diversi  (tidak  bolehada  pencabutan kemerdekaan anak)
4) Adanya  kemungkinan  penyerahan  kembali  anak  ke  pengadilan  bila  secara  sosial tidak berhasil
5) Hak anak tetap diperhatikan dalam hal kasus anak diajukan ke pengadilan
6) Tidak ada perlakuan diskriminasi (Wayandinar: 2012)

## C. Pengupayaan Wajib Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana
Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  yang  khusus  mengatur  tentang  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  telah  dengan  jelas  menyatakan  dalam  Pasal  5  UU.  11/2012 SPPA bahwa (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.  (2)  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi:    a.  penyidikan  dan  penuntutan  pidana  Anak  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  Undang- Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  dan huruf b maka wajib diupayakan Diversi.
Hal  ini  kemudian  dalam  Pasal  3  PP  No.  65  Tahun  2015 , diatur  bahwa  (1)  Setiap Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim  dalam  memeriksa  Anak  wajib  mengupayakan Diversi. Tentunya, hal ini mempertegas bahwa Diversi itu adalah suatu keharusan.
Namun,  terdapat  suatu  penegasan  bahwa  aturan  Diversi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  hanya  dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan:  a.  diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Kedua  Syarat  yang  terdapat  pada  ayat  1  huruf  a  dan  b  tersebut  dapat  dilakukan upaya diversi adalah bersifat mutlak bagi setiap pelaku anak. Artinya tidak semua pelaku tindak  pidana  anak  akan  mendapat  kesempatan  yang  sama  untuk  menempuh  upaya diversi. Dalam hal ini terdapat 2 kondisi yang menjadi sine quano bagi tindak pidana yang
Pengarusutamaan Diversi Anak di Aceh: Antara Cita dan Realitas
telah dilakukan oleh anak.  Dengan demikian, pelaku anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 tahun penjara atau diancam pidana di bawah 7 tahun, namun perbuatan mereka tersebut merupakan pengulangan tindak pidana, maka baginya tertutup kesempatan  untuk  menempuh  upaya  diversi  pada  tiap-tiap  tahapan  proses  hukum (Priamsari, 2018: 229).
Sementara itu pada pasal 4, dalam hal Diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dapat meminta  proses  Diversi  kepada  penegak  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 ayat (1).
Dalam  pelaksanaannya  sebagaimana  bunyi  Pasal  6,  Proses  Diversi  wajib memperhatikan:  a.  kepentingan  korban;  b.  kesejahteraan  dan  tanggung  jawab  Anak;  c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

## 1. Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Khusus Anak
Penyidikan kasus yang dilakukan oleh anak menurut ketentuan pasal 12 UU SPPA menegaskan tentang bagaimana pelaksanaan diversi oleh penyidik khusus anak yaitu (1) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan  diterbitkan,  Penyidik  menyampaikan  surat  pemberitahuan  dimulainya penyidikan  kepada  Penuntut  Umum.  (2)  Dalam  melaksanakan  penyidikan,  Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua  puluh  empat)  jam  terhitung  sejak  dimulainya  penyidikan.  (3)  Dalam  hal  dilakukan upaya Diversi, Penyidik memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh  empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi.
Sementara  itu,  dalam  Pasal  13  (1)  Sejak  dimulainya  penyidikan,  Penyidik  dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta: a. Pembimbing Kemasyarakatan  untuk  hadir  mendampingi  Anak  dan  melakukan  penelitian kemasyarakatan; dan b. Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi. (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan
Raihan Putry & Amrullah
hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.
Lebih lanjut, dalam pasal 14 (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau  orang  tua/Wali  untuk  menyelesaikan  perkara  melalui  Diversi.  (2)  Dalam  hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat  melakukan  Diversi,  Penyidik  menentukan  tanggal  dimulainya  musyawarah Diversi.  (3)  Dalam  hal  Anak  dan/atau  orang  tua/Wali,  serta  korban  atau  Anak  Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penyidik melanjutkan proses  penyidikan,  kemudian  menyampaikan  berkas  perkara  dan  berita  acara  upaya Diversi kepada Penuntut Umum.

## 2. Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Khusus Anak
Proses  penuntutan  juga  memiliki  ketentuan  untuk  melaksanakan  diversi  pada kasus  yang  dilakukan  oleh  anak.  Dalam  ketentuan Pasal  31  (1)  Setelah menerima  berkas perkara  dari  Penyidik  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  14  ayat  (3),  Pasal  17  ayat  (2), Pasal  25  ayat  (3),  dan  Pasal  28  ayat  (3),  Penuntut  Umum  segera  meneliti  kelengkapan berkas  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  (2)  Dalam  hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
Pasal 32 (1) Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak  penyerahan  tanggung  jawab  atas  Anak  dan  barang  bukti,  Penuntut  Umum menawarkan  kepada  Anak  dan/atau  orang  tua/Wali,  serta  korban  atau  Anak  Korban dan/atau  orang  tua/Wali  untuk  menyelesaikan  perkara  melalui  Diversi.  (2)  Dalam  hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat  melakukan  Diversi,  Penuntut  Umum  menentukan  tanggal  dimulainya musyawarah  Diversi.  (3)  Dalam  hal  Anak  dan/atau  orang  tua/Wali,  serta  korban  atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum  wajib  menyampaikan  berita  acara  upaya  Diversi  dan  melimpahkan  perkara  ke pengadilan.
Pengarusutamaan Diversi Anak di Aceh: Antara Cita dan Realitas

## 3. Pelaksanaan Diversi Oleh Hakim Khusus Anak
Bagian  Ketiga  Tahap  Pemeriksaan  di  Pengadilan  Pasal  49  Ketua  Pengadilan menetapkan  Hakim  untuk  menangani  perkara  Anak  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum.
Pasal 50 (1) Dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  Ketua  Pengadilan  Negeri  menetapkan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara  melalui  Diversi.  (2)  Dalam  hal  para  pihak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) sepakat melakukan Diversi, Hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. (3)  Dalam  hal  para  pihak  tidak  sepakat  untuk  melakukan  Diversi,  Hakim  melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

## D. Penerapan Diversi di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh
Dalam penerapannya, secara legalitas absolut, diversi yang menjadi wajib tersebut juga  ada  pengecualian.  Diversi  sebagaimana  dimaksud  dilaksanakan  dalam  hal  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  tapi  tindak  pidananya  masih  diancam  dengan  pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Pasal  4  selanjutnya  menyatakan,  bahwa  dalam  hal  Diversi  tidak  diupayakan walaupun  syarat  telah  terpenuhi,  demi  kepentingan  terbaik  bagi  Anak,  Pembimbing Kemasyarakatan  dapat  meminta  proses  Diversi  kepada  penegak  hukum  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1).  Persoalan  penerapan  diversi  dalam  penerapannya  di lapangan tidak hanya berkutat pada pelaksanan secara legal formal yang harus terpenuhi sesuai PP Diversi sebagai parameternya, namun ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi dari keberhasilan di versi itu sendiri.
Adapun  beberapa  persoalan  yang  dianggap  penting  untuk  segera  diupayakan solusi  oleh  pemerintah dalam  peningkatan  pengarusutamaan  di  versi  di  Aceh  Besar  dan Kota Banda Aceh yaitu:

## 1. Kurangnya SDM Penyidik Anak
Otto menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan di versi diwilayah hukum Aceh Besar itu mempunyai berbagai hambatan baik dari elemen sistem peradilan pidana, masyarakat korban,  maupun  segi  geografis  wilayah  kerja  Aceh  Besar  yang  cukup  luas.  Otto  merinci bahwa dari aspek elemen sistem peradilan pidana misalnya kekurangan personil penyidik

## Raihan Putry & Amrullah
PPA,  hal  ini  juga  sangat  menjadil  kendala  Polres  Aceh  Besar,  yang  menangani  13 kecamatan  terdekat  ibu  kota  kabupaten,  mereka  hanya  memilik  5  orang  penyidik  PPA, Otto sendiri sudah menjadi Kanit PPA Polres Aceh Besar selama 10 tahun. 1
Selanjutnya  di  Polsek-polsek  sendiri  di  ke  13  kecamatan  tersebut  tidak  memiliki penyidik PPA, hal ini menyebabkan tim Penyidik PPA Polres harus kerja maksimal untuk melakukan  penanganan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Menurut  Rullyanto 2 yang menjabat  sebagai  Kasubsi  BKA  Bapas  Kelas  II  Aceh,  hal  ini  sendiri  bisa  mempengaruhi kinerja Bapas. Artinya efisiensinya tidak akan maksimal.

## 2. Terbatasnya Limit Waktu Penanganan anak berkonflik dengan Hukum
Selanjutnya  persoalan  masa  tahan  seorang  anak  yang  berkonflik  dengan  Hukum yakni Cuma 7 hari dan bisa di perpanjang 8 hari atau kalau di total hanya 15 saja, dari satu sisi ini sangat melelahkan, tim penyidik harus bekerja Non stop walau yang harus mereka hadapi banyak hal dalam 15 hari itu, seperti menghubungi pihak BAPAS, wilayah kejadian yang  sangat  jauh,  kekurang  personil  penyidik  PPA,  Korban  yang  tidak  mau  berdamai (Diversi),  kemudian  pelaku  adalah  Residiv,  dan  lainnya.  Hal  ini  di  alami  oleh  Pihak Penyidik PPA Porestabes Kota Banda Aceh. 3
3. Tidak  Tersedianya  Pengamanan  Extra  dari  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA)
Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  berfungsi  sebagai  tempat  pembinaan khusus anak, namun LPKA di Aceh hanya baru ada satu satunya yaitu di Aceh Besar dan baru  Aktig  pada  tahun  2018.  Dari  pengamatan  peneliti  Gedung  LPKA  ini  belum mempunyai  pagar  pengaman  layaknya  Lembaga  pemasyarakatan  pada  umunya. Akibatnya seperti yang di sampaikan oleh Otto dan Rullyanto bahwa mereka dari pihak Polres Aceh Besar dan BAPAS tidak merekomendasikan para anak yang berkonflik dengan hukum untuk di tahan/dititipkan sebentar di LPKA selama menjalani proses penyidikan dan  penyelidikan  karena  di  takuti  mereka  (anak)  akan  melarikan  diri,  solusi  sementara
1 Wawancara dengan Bapak  Brigadir Polisi Otto B. Roza.SH, Kanit IV PPA Polres Aceh Besar tanggal, 20 agustus 2019.
2 Wawancara dengan Bapak Rurryanto, Kasubsi BKA Bappas Kelas II A, Aceh Tanggal. 28 agustus 2019 di Kantor Bapas.
3 Wawancara dengan Bapak Jamil Kasubnit PPA Polrestabes Kota Banda Aceh, tanggal. 22 agustus 2019.
Pengarusutamaan Diversi Anak di Aceh: Antara Cita dan Realitas
bagi  PPA  dan  BAPAS  yaitu  menitipkan  anak  berkonflik  dengan  hukum  di  Rutan Perempuan di Lhoknga.
Namun Rutan Perempuan Lhokngan juga bukan solusi, karena di Rutan ini banyak perempuan  yang  ditahan  dengan  kasus  Narkotika,  hal  ini  di  khawatirkan    si  anak  akan mendapat  persolan  baru  dari  tahanan  perempuan  ini  bahkan  bisa  sampai  pada  kasus pelecehan.  Beberapa  Solusi  alternatif  dalam  peningkatan  sinergisitas  dari  upaya pengarusutamaan Diversi pada anak adalah :
a. Pemerintah harus  rutin melakukan  koordinasi  antar  sektoral  dalam  pengupayaan Diversi.
b. Kehadiran Universitas dalam memfasilitasi peningkatan Sosialisasi Pengarusutamaan Diversi anak.
c. Peningkatan kapasitas SDM (penambahan Personil) pelaksanaan Diversi di Tingkat Kepolisisan, Kejaksaan, Pengadilan.
d. Pembangunan Kantor Cabang BAPAS di seluruh kabupaten di Aceh harus menjadi Prioritas Pemerintah.

## E. Penutup
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa,  Penerapan  Diversi  terhadap  anak  yang berkonflik dengan hukum di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh mengalami kendalan-kendala yang  spesifik.  Yakni  Kurangnya  SDM  pelaksana  mulai  dari  tingkat  Kepolisian  sampai  pada pengadilan. Singkatnya limit proses penangana kasus nakak berhadapan dengan hukum yani 7+ 8  x  24  Jam  sangat  merupakan  kondisi  yang  sulit  bangi  penyidik.  Kurangnya  Fasilitas  seperti tidak adanya rumah aman bagi anak di LPKS, kurangnya kantor BAPAS di setiap Kabupaten Kota,  Tidak  adanya  fasilitas  yang  memadai  di  LPKA  serta  adanya  Egosektoral  antar  elemen Sistem Peradilan Pidana, semua hal ini menghambat upaya Diversi di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi,  M.,  &  Seniwati,  N.  (2018).  Educational  Revitalization  of  the  Children  with  Special Needs  at  an  Inclusive  School. Jurnal  Ilmiah  Peuradeun,  6 (3),  385-396. doi:10.26811/peuradeun.v6i3.214
Barda Nawawi, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta.
Faruqi,  Y.  M.  (2015).  Role  of  Muslim  Intellectuals  in  the  Development  of  Scientific Thought. Jurnal Ilmiah Peuradeun , 3 (3), 451-466.

## Raihan Putry & Amrullah
Harahap,  I.  (2020).  Women's  Position  in  Patriarchal  Kinship  System. Jurnal  Ilmiah Peuradeun, 8 (1), 129-142. doi:10.26811/peuradeun.v8i1.340
Idris,  S.  &  Syahril,  S.,  (2019).  The  Concept  of  Child  Education  Through  Dodaidi  in Aceh. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 7 (2), 369-382. doi:10.26811/peuradeun.v7i2.337
Justin Sihombing,2005. Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal, Yogyakarta: Penerbit Narasi Koesparmono Irsan, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Pustaka Utama, tt.
M. Sholehuddin, 2004. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya , Cet. II,  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mustarin,  B.,  Hukum,  F.,  &  Alanuddin,  U.  (2017). Jurnal  restorative  justice . 1 (November), 132–145.
Muttaqin,  F.  (2015).  Early  Feminist  Consciousness  and  Idea  Among  Muslim  Women  in 1920s Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun , 3 (1), 19-38.
Vohra,  S.  (2015).  The  Practice  of  Dowry  in  the  Perspective  of  Hinduism  In  India. Jurnal Ilmiah Peuradeun , 3 (3), 363-370.
Verlo, M. (2015). Religion, Church, Intimate Citizenship and Gender Equality. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 3 (1), 55-76.
Rouhana, H. (2015). Feminism National Identity. Jurnal Ilmiah Peuradeun , 3 (3), 353-362.
Sutrisno Hadi, 2000, Metodologi Penelitian, Andi Offset, Yogyakarta
Tan,  C.  (2015).  Educative  Tradition  and  Islamic  School  in  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Peuradeun , 3 (3), 417-430.
Tabrani  ZA.  (2011).  Dynamics  of  Political  System  of  Education  Indonesia. International Journal of Democracy , 17 (2), 99–113.
Thomas Santoso, 2002. Teori-Teori Kekerasan , Ghalia Indonesia, Jakarta
Usman, M. (2015). Teaching Model of Learning English Writing at University. Jurnal Ilmiah Peuradeun , 3 (3), 441-450.
Wagiati Soetodjo,  2008. Hukum Pidana Anak , Bandung, Refika Aditama
Walidin,  W.,  Idris,  S.,  &  Tabrani  ZA.  (2015). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  &  Grounded Theory . Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.

## Undang-undang :
UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak
PP_NO_65_2015  PP  tentang  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  Dua Belas (12) Tahun
Perpres Nomor 175 Tahun 2014  tentang Pelatihan Aparatur Penegak Hukum Qanun Aceh Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak
Pengarusutamaan Diversi Anak di Aceh: Antara Cita dan Realitas

## Internet
ICJR, Problem  Implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Masih  Ditemukan , http://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia- masih-ditemukan/, diakses tanggal 05 agustus 2018.
ICJR,  Kasus  “MP”  di  Palopo  dan  Tantangan  Implementasi  UU  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  Indonesia,http://icjr.or.id/kasus-mp-di-palopo-dan-tantangan-implementasi-uu- sistem-peradilan-pidana-anak-indonesia/ 07Dec, 2017, diakses tanggal 07 agustus 2018.
http://indonesiaunicef.blogspot.com/2017/08/keadilan-untuk-anak-anak-di-banda- aceh.html
http://pt-ambon.go.id/en/berita/artikel-hukum/60-diversi-peradilan-anak.html http://wayandinar.blogspot.com/2012/06/diversi-sebagai-upaya-penyelesaian.html http://wayandinar.blogspot.com/2012/06/diversi-sebagai-upaya-penyelesaian.htm https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan- pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak