## DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Mahdawi 1* , Rinaldi Rustam 2
12 Program Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia *Coressponding Author Email: mahdawi1601@gmail.com
ABTRACT Purpose : This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  Special  Autonomy  Fund, Regional  Tax,  Personnel  Expenditure,  Goods  and  Services Spending , and  Human  Development  Index on  Gross  Regional Domestic  Product of  regency/municipality  in  Nanggroe  Aceh Darussalam Province from 2015 to 2019. Design/Methodology /Approach : This  study  used  quantitative  descriptive  method.  The  research model  used  was  an  econometric  model  measured  using  panel  data regression. Findings : The results of panel data regression showed that the selected model is  a  fixed  effect  model.  The  results  found  that  partially,  only  the variable of goods and services spending has no significant effect on gross  regional  domestic  product.  Meanwhile,  the  variables  of special  autonomy  fund  and  personnel  expenditure  have  a  negative effect on gross regional domestic product. Meanwhile, regional tax and human development index have a positive significant  effect on gross regional domestic product. The variables of special autonomy fund, local tax, personnel expenditure, goods and services spending, and  human  development  index  simultaneously  have  a  significant effect on gross regional domestic product of regency/municipality in Nanggroe Aceh Darussalam Province. Keywords : Gross  Regional  Domestic  Product,  Special  Autonomy  Fund, Regional  Tax,  Personnel  Expenditure,  Goods  and  Services Spending,  Human  Development  Index,  Panel  Data,  Fixed  Effect Model. JEL Classification : E20, H71, O15

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kapasitas produksi yang kenaikannya dapat  dilihat  dari  meningkatnya  pendapatan  nasional  (Meke  dkk,  2018).  Pertumbuhan ekonomi  bisa  dijelaskan  sebagai  proses  metamorfosis  keadaan  ekonomi  pada  suatu wilayah/negara  dengan  menunjukkan  kenaikan  positif  setiap  periodenya  (Jefri  Alfin Sinaga  et  al.,  2020).  Pertumbuhan  ekonomi  bisa  juga  diinterpretasikan  sebagai  proses
Media Ekonomi Vol. 30 No. 1 April 2022 : 43 - 56
DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v30i1.13397 ISSN : 0853-3970 (print) Submission date: 1 Maret 2021 Accepted date: 21 Maret 2022
Media Ekonomi Vol. 30 No. 1 April 2022_____________________________________________
meningkatnya  produk  domestik  regional  bruto  (PDRB)  pada  harga  yang  konstan. Kenaikan  atas  barang  dan  jasa  serta kemakmuran  masyarakat  menunjukkan  jika perkembangan ekonomi telah berkembang ke arah yang positif (Irfani, 2018).
Produk  domestik  bruto  (PDB)  merupakan  tolak  ukur  yang  kerap  kali  dipakai  untuk mengukur  kerja  ekonomi  atau  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi,  bahwa  PDB meringkas  apakah  ekonomi  efektif  dengan  menggunakan  suatu  nilai  mata  uang  tertentu dalam  periode  yang  sudah  ditentukan.  Dalam  hal  ini,  penilaian  atas  produk  domestik bruto  terbagi  dua  bagian  yaitu  PDB  berdasarkan  harga  berlaku  dan  konstan.  Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, PDB dipergunakan sebagai dasar harga konstan yang tidak  mempertimbangkan  pengaruh  dari  inflasi.  Sementara  mengukur  tingkat pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  digunakan  produk  domestik  regional  bruto  (PDRB). (Mankiw dalam Sulaeman & Silvia, 2019).
Perkembangan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama periode tahun 2015-2019 dijelaskan dalam Gambar 1 berikut:
Sumber: Badan Pusat Statistik Nanggroe Aceh Darussalam 2015-2019
Gambar 1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2015-2019 (milyar rupiah)
Produk  domestik  regional  bruto  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam selama periode 2015-2019 berdasarkan Gambar 1 diatas menjelaskan bahwa Kabupaten  Aceh  Utara  memiliki  produk  domestik  regional  bruto  (PDRB)  paling  besar selama  periode  penelitian  yaitu  sebesar  15184,78  milyar  rupiah  tahun  2015  hingga mencapai  16922,86 milyar  rupiah  tahun  2019 , diikuti  Kota  Banda  Aceh  dengan  produk domestik  regional  bruto  sebesar  12724,95  milyar  rupiah  tahun  2015  hingga  sebesar 15170,99 milyar rupiah tahun 2019, sedangkan produk domestik regional bruto terendah
dimiliki  oleh  Kota  Sabang  yaitu  sebesar  912,00  milyar  rupiah  tahun  2015 , dan  hanya sebesar 1137,43 milyar rupiah tahun 2019. Sementara posisi kedua paling sedikit produk domestik  bruto  dimiliki  oleh  Kota  Subulussalam  dengan  angka  tidak  melebihi  1358,69 milyar  rupiah  selama  periode  penelitian.  Produk  domestik  regional  bruto  (PDRB) tentunya dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya realisasi dan perkembangan jumlah dana otonomi khusus, pajak daerah, pengeluaran atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta indeks pembangunan manusia.
Produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di wilayah atau daerah dalam periode tertentu baik berdasarkan harga  berlaku  maupun  harga  konstan  (Syari  et  al.,  2017). Pada  tahun  2019, Nanngroe  Aceh  Darussalam  mengalami  peningkatan  atas  pertumbuhan  ekonomi  yaitu sebesar  4,20%  atau  naik  0,23%  jika  dibandingkan  tahun  2009  (3,97).  Pertumbuhan ekonomi  tersebut  masih  dibawah  rata-rata  nasional,  tetapi  pertumbuhan  ekonomi  di daerah  mengalami  kenaikan  yang  positif.  Penurunan  jumlah  penduduk  dengan  kelas ekonomi  kelas  menengah  kebawah  belum  tentu  searah  dengan  meningkatnya pertumbuhan  ekonomi  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam  disebabkan  pemerintah  belum berhasil mencapai output yang tepat sasaran dalam merealisasikan anggaran.
Sebagai  daerah  yang  diberikan  dana  otonomi  khusus yang  tidak  didapatkan  oleh  daerah lain  selain  Papua  dan  Papua  Barat,  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  seyogyanya dapat  menciptakan  kemakmuran  bagi  rakyatnya.  Sayangnya,  berdasarkan  BPS,  (2021) bahwa  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  merupakan  daerah  dengan  tingkat kemiskinan  tertinggi  di  Sumatera  dan  tertinggi  ke  6  skala  Nasional  (dibawah  rata-rata nasional) dengan persentase kemiskinan 15.43% di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau 5.24% dibawah rata-rata nasional 10.19%.
Sejak pertama kali pemerintah pusat mengucurkan  dana otonomi khusus (Otsus) kepada Pemerintah,  Pemerintah  Nanggroe  Aceh  Darussalam  telah  menerima  sebanyak  64.5 triliun rupiah hingga tahun 2018. Menariknya transfer pemerintah untuk dana Otsus Aceh jumlahnya lebih  besar  setiap  tahunnya  yang  tentunya  disesuaikan  dengan  dana  alokasi umum  nasional.  Artinya  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  memiliki  sumber  daya keuangan  yang  kuat  untuk  menopang  pertumbuhan  ekonomi  melalui  penggunaan anggaran pada proyek yang tepat sararan. Penggunaan dana otsus dispesifikasikan untuk membiayai enam sektor pembangunan, yaitu perberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan,  pembangunan,  dan  pemeliharaan  infrastruktur,  pendidikan,  kesehatan,  dan sosial. Sementara pajak merupakan sumber penerimaan terbesar daerah kabupaten/kota di Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Pajak  daerah  menurut  Putri,  (2013)  adalah  pajak yang dikutip oleh pemerintah dari individu/badan di tingkat daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang digunakan untuk mendanai pembangunan di daerah dan ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Daerah.
Dari  sisi  pengeluaran,  belanja  pegawai  dan  belanja  barang  dan  jasa  merupakan pengeluaran paling besar yang dilakukan sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam.  Produk  domestik  regional  bruto  akan  bergerak  positif  jika  realisasi kedua  variabel  dari  segi  pengeluaran  tersebut  mencapai  target  yang  ditentukan.
Media Ekonomi Vol. 30 No. 1 April 2022_____________________________________________
Selanjutnya  Indeks  Pembangunan  Manusia  juga  merupakan  sektor  yang  dapat mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  dikarenakan  kemakmuran  masyarakat  di  suatu negara  dapat  diukur  dengan  besarnya  angka  pada  Indeks  pembangunan  manusia  (IPM). Semakin  tinggi  IPM  suatu  daerah,  maka  semakin  tinggi  kualitas  sumber  daya  manusia (SDM) yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Penelitian terdahulu telah dilakukan terkait pengaruh dana otonomi khusus, pajak daerah, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Studi  yang  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  menyatakan  dana otonomi  khusus  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Pentury,  2020;  Subroto, 2011; Iskandar, 2015). Pajak daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Irfani, 2018; Shafira,  2018;  Sugiarti,  2016).  Belanja  pegawai  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi (Nurrahmah,  2016;  Fitri  dan  Putri,  2019;  Pangestu,  2019).  Belanja  barang  dan  jasa mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  (Deswantoro  et  al.,  2017;  Yuniarti,  2020),  dan indeks pembangunan manusia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sari et al., 2020)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengimplementasikan  pengaruh  dana otonomi  khusus,  pajak  daerah,  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa  dan  indeks pembangunan  manusia  terhadap  produk  domestik  regional  bruto  Kabupaten/Kota  di Provinsi nanggroe Aceh Darussalam.

## METODE PENELITIAN
Model  yang  digunakan  untuk  melihat  variabel  dependennya  yakni  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  dipengaruhi  oleh  variable  independenya  yakni  Dana  Otonomi Khusus  (DOK),  Pajak  Daerah  (PD),  Belanja  Pegawai  (BP),  Belanja  Barang  dan  Jasa (BBJ)  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  analisis  deskriptif  kuantitatif dengan panel  data dengan  data  diambil  pada  18  Kabupaten  dan  5  Kota  di  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama periode tahun 2015-2019.
Dalam  estimasi  data  panel, common  effect  model,  fixed  effect  model  dan  random  effect model digunakan sehingga dapat menentukan model yang terbaik untuk analisis melalui uji chow dan uji hausman. Setelah terpilihnya model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini, maka uji t dan uji f serta R 2 dapat diinterpretasikan.
Dalam analisis metode data panel ini, maka model penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut:
PDRB it = α 0 + 𝛽 1 DOK it + 𝛽 2 PD it + 𝛽 3 BP it + 𝛽 4 BBJ it + 𝛽 5 IPM it + 𝑒 it
Dimana:
PDRB it = Produk Domestik Regianal Bruto dalam milyar rupiah
DOK it = Dana Otonomi Khusus dalam milyar rupiah
PD it = Pajak Daerah dalam milyar rupiah
BP it = Belanja Pegawai dalam milyar rupiah
BBJ it = Belanja Barang dan Jasa dalam milyar rupiah
0 4 8 12 16 20 -400 -200 0 200 400 600 Series: Standardized Residuals Sample 2015 2019
Observations 115 Mean -1.53e-14 Median -12.11211 Maximum 706.2417 Minimum -501.1971 Std. Dev. 202.8291 Skewness    0.243973 Kurtosis 3.984482 Jarque-Bera  5.784959 Probability 0.055439 IPM it = Indeks Pembangunan Manusia dalam skala 1-100
α 0 = Konstanta
𝛽 1 , 𝛽 2 , 𝛽 3 , 𝛽 4 dan 𝛽 5 = Koefisien ( coefficient ) regresi
e it = Residual (error terms) 𝑅 2 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh dana otonomi khusus, pajak daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan  indeks  pembangunan  manusia  ( independent  variable )  terhadap  produk  domestik regional  bruto  ( dependent  variable )  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  akan  dibahas  dalam  bagian  ini  dengan  menggunakan  estimasi  panel  data melalui bantuan program Evews 8.

## Uji Normalitas
Hasil uji normalitas data menggunakan nilai Jarque-Bera Probability dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut:
Sumber: Hasil Penelitian, data diolah menggunakan Eviews 8 (2021 )

## Gambar 2 Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  hasil  pengujian  sebagaimana  ditujukkan  pada  Gambar  2  diatas  ditemukan nilai  probabilitas  Jarque-Bera  sebesar  0,055439  >  0,05,  maka  Ho  dapat  diterima,  tolak Ha. Artinya data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

## Hasil Uji Chow
Hasil uji chow adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Hasil Uji Chow Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 186.036167  (22,87)  0.0000 Cross-section Chi-square  445.292595  22 0.0000
Sumber: Hasil Penelitian, data diolah menggunakan Eviews 8 (2021)
Media Ekonomi Vol. 30 No. 1 April 2022_____________________________________________
Berdasarkan Tabel 1 diatas, diketahui nilai probabilitas chi square adalah sebesar 0,0000 <  alpha  0,05.  Maka  Ho  tidak  dapat  diterima,  terima  Ha.  Oleh  karena  itu,  model  yang cocok digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya dilakukan uji hausman.
Hasil Uji Hausman Hasil uji hausman adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Hasil Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic  Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random  108.908892 5 0.0000
Sumber: Hasil Penelitian, data diolah menggunakan Eviews 8 (2021)
Berdasarkan  Uji  Hausman  Tabel  2  diatas,  ditemukan  nilai  probalitas  sebesar  0,0000  < alpha  0,05.  Maka  Ho  tidak  dapat  diterima,  terima  Ha,  sehingga  model  yang  cocok digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).
Karena  dalam  uji  chow  terpilih fixed  effect mode l  dan  uji  hausman  juga  terpilih fixed effect  model ,  maka  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  menggunakan fixed  effect  model sebagai model terbaik untuk dianalisis.
Analisis Hasil Regresi Data Panel Dengan Model Terpilih Fixed Effect Model Produk  domestik  regional  bruto  dipengaruhi  oleh  variabel  dana  otonomi  khusus,  pajak daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan indeks pembangunan manusia. Hal ini dibuktikan  dengan  penggunaan  analisis  data panel  dengan  model terpilih fixed  effect model .  Berdasarkan  hasil  estimasi  terhadap  variabel  yang  diteliti  melalui  bantuan program Eviews  8 menunjukkan  hanya  variabel  belanja  barang  dan  jasa  yang  tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto, sementara empat variabel  lainnya  yang  terdiri  dari  dana  otonomi  khusus,  pajak  daerah,  belanja  pegawai, dan  indeks  pembangunan  manusia  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap  produk domestik  regional  bruto  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  pada tahun  2015-2019.  Lebih  jelasnya  hasil  regresi  data  panel  dalam  penelitian  ini  dengan model terpilih fixed effect model dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3

## Hasil Analisis Regresi Data Panel
Variable Coefficient  t-Statistic Prob. C -10570.90 -5.247148 0.0000 DOK? -2.788137 -2.201466 0.0303 PD? 24.03250 5.500421 0.0000 BP? -2.748406 -3.194832 0.0019 BBJ? -0.329914 -0.428931 0.6690 IPM? 244.2212 8.104890 0.0000 R-squared = 0.997300 F-statistic = 1189.985 Prob(F-statistic) = 0.000000
Sumber: Hasil Penelitian, data diolah menggunakan Eviews 8 (2021)
Variabel  belanja  barang  dan  jasa  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  produk domestik  regional  bruto  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  pada periode  tahun  2015-2019.  Seharusnya  setiap  pengeluaran  pemerintah  untuk  barang  dan
Media Ekonomi Vol. 30 No. 1 April 2022_____________________________________________
jasa  dapat  memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  produk  domestik  regional  bruto (PDRB).  Peningkatan  PDRB  dapat  meningkatkan  persentase  laju  pertumbuhan  PDRB yang positif dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun  hasil  penelitian  ini  tidak  menunjukkan  pengaruh  signifikan  karena  barang  dan jasa  yang  di  gunakan  umumnya  hanya  bersifat jangka  pendek  sehingga  barang  dan jasa yang  sama  akan  dibelanjakan  kembali  setiap  tahunnya  dan  hal  ini  menjadi  beban pembangunan berkelanjutan bagi daerah.
Sedangkan  empat  variabel  lainnya  seperti  dana  otonomi  khusus,  pajak  daerah,  belanja pegawai,  dan  indeks  pembangunan  manusia  berpengaruh  signifikan  terhadap  produk domestik  regional  bruto  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  pada periode  tahun  2015-2019.  Dana  otonomi  khusus  yang  diberikan  secara  khusus  kepada Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  mampu  mempengaruhi  produk  domestik  regional bruto sebagaimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh  signifikan negatif terhadap produk domestik regional bruto. Pengaruh negatif dana otonomi khusus terhadap  produk  domestik  regional  bruto  dapat  disebabkan  karena  penggunaan  dana otonomi  khusus  yang  tidak  efektif  dan  tidak  tepat  sasaran  seperti  diamanahkan  oleh Undang-Undang  No.  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintah  Aceh  untuk  membiayai  enam sektor  pembangunan,  yaitu  perberdayaan  ekonomi  rakyat,  pengentasan  kemiskinan, pembangunan,  dan  pemeliharaan  infrastruktur,  pendidikan,  kesehatan,  dan  sosial.  Selain itu,  peraturan  pengelolaan  dana  otonomi  khusus  sering  kali  berubah-  ubah,  misalnya selama  periode  penelitian  tahun  2015-2019  menggunakan  tiga  qanun  tentang  perubahan atas qanun Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil  minyak  dan  gas  bumi  dan  penggunaan  dana  otonomi  khusus.  Perubahan  pertama yaitu qanun Aceh nomor 2 tahun 2013 yang menjadi rujukan pengalokasian dana otonomi khusus tahun 2015. Dalam qanun perubahan ini menjelaskan dana otonomi khusus 60% dialokasikan  untuk  program  dan  kegiatan  pembangunan  Aceh  sementara  untuk kabupaten/kota sebesar 40%. Selanjutnya perubahan kedua, yaitu qanun Aceh Nomor 10 Tahun  2016  digunakan  sebagai  pedoman  pengalokasian  untuk  tahun  2016  dan  tahun 2017.  Tata  kelola  pengalokasiannya  berbeda  dengan  qanun  perubahan  pertama  yaitu terdapat kegiatan bersama provinsi Aceh dan kabupaten/kota, yang besarnya setiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan setelah dikurangi untuk program bersama tersebut dialokasikan untuk program dan pembangunan Aceh dan paling  banyak  40%  dianggarkan  untuk  program  dan  kegiatan  pembangunan kabupaten/kota  dalam  bentuk  Dana  Otonomi  Khusus  Aceh  (DOKA).  Perubahan  ketiga yaitu  Qanun  Aceh  Nomor  1  tahun  2018  yang  menjadi  pedoman  pengalokasian  dana otonomi  khusus  tahun  2018  dan  2019.  Perubahan  ketiga  tersebut  pengalokasiannya dilakukan  dengan  perimbangan  untuk  program  dan  kegiatan  bersama  pemerintah  Aceh dan  pemerintah  kabupaten/kota  dan  setelah  dikurangi  untuk  program  tersebut,  dana otonomi  khusus  dibagi  paling  sedikit  sebesar  60%  dialokasikan  untuk  program  dan kegiatan pembangunan Aceh dan paling banyak sebesar 40% dialokasikan untuk program dan  kegiatan  pembangunan  kabupaten/kota  dalam  bentuk  DOKA.  Perubahan  Qanun tersebut  digunakan  sebagai  dasar  hukum  bagi  pemerintah  Nanggroe  Aceh  Darussalam dalam  penyempurnaan  tata  kelola  penggunaan  dana  otonomi  khusus  agar  lebih  tepat
Media Ekonomi Vol. 30 No. 1 April 2022_____________________________________________
sasaran  dan  mempercepat  pencapaian  kesejahteraan  rakyat.  Namun,  hal  tersebut  dapat memberikan efek negatif dana otonomi khusus terhadap produk domestik regional bruto dikarenakan  terjadinya  perubahan-perubahan  atas  pengelolaan  yang  tidak  konsisten  dan pada  akhirnya  menyulitkan  pembangunan  berkelanjutan  karena  harus  menyesuaikan dengan perubahan qanun atau peraturan-peraturan baru.
Selanjutnya,  pajak  daerah  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  produk  domestik regional bruto karena hasil penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk pembangunan daerah  yang  dapat  berfungsi  untuk  memudahkan  akses  masyarakat  dalam  aktivitas ekonomi  misalnya  pembangunan  jalan  dan  infrastruktur  lainnya  yang  mendukung akselerasi pembangunan ekonomi.
Kemudian,  variabel  belanja  pegawai  memiliki  pengaruh  signifikan  negatif  terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada  periode  tahun  2015-2019.  Belanja  pegawai  mempengaruhi  produk  domestik regional bruto secara negatif disebabkan pemerintah Kabupaten/Kota mampu membiayai pegawai  dengan  efisien  sehingga  terkesan  pengeluaran  yang  dilakukan  untuk  belanja pegawai  namun  tidak  dapat  meningkatkan  kinerja  para  pegawainya.  Ketika  kinerja pegawai  pemerintah  tidak  dapat  bekerja  maksimal  dengan  kinerja  yang  baik,  maka pengeluaran  pemerintah  untuk  belanja  pegawai  dianggap  tidak  berfungsi  dengan  baik bahkan  terjadi  pemborosan  atas  belanjanya  sehingga  berdampak  signifikan  negatif terhadap produk domestik regional bruto.
Sementara indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan positif terhadap produk domestik  regional  bruto  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  pada periode  tahun  2015-2019.  Hal  ini  disebabkan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang meningkat  pada  level  tertentu  sehingga  adanya  perkembangan  terhadap  indeks pembangunan  manusia.  Indeks  pembangunan  manusia  yang  tinggi  berarti  masyarakat memiliki kecerdasan, pengetahuan, pendidikan dan kesehatan yang baik.
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  tabel  3  diatas,  masing-masing  model  dapat  diketahui bahwa fixed effect model merupakan estimasi terbaik dengan persamaan regresi sebagai berikut:
PDRB it =  -10570,90  –  2,788137  DOK it +  24,03250  PD it –  2,748406  BP it –  0,329914 BBJ it + 244,2212 IPM it
Berdasarkan formulasi model diatas dengan tingkat error 5% pada setiap variable, maka diperoleh nilai konstanta (α 0 ) mempunyai koefisien sebesar  -10570,90, artinya jika dana otonomi  khusus,  pajak  daerah,  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  dan  indeks pembangunan manusia dianggap konstan, maka besarnya produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  pada  periode  tahun  2015-2019 adalah sebesar -10570,90 satuan. Koefisien dana otonomi khusus sebesar -2,788137 yang berarti bahwa apabila dana otonomi khusus naik sebesar 1 satuan, maka produk domestik regional  bruto  akan  mengalami  penurunan  sebesar  2,788137  satuan  dengan  asumsi variabel lain dianggap tetap. Koefisien pajak daerah sebesar 24,03250 yang berarti bahwa apabila  pajak  daerah  naik  sebesar  1  satuan,  maka  produk  domestik  regional  bruto  akan
Media Ekonomi Vol. 30 No. 1 April 2022_____________________________________________
mengalami  peningkatan  sebesar  24,03250  satuan  dengan  asumsi  variabel  lain  dianggap tetap.  Koefisien  belanja  pegawai  sebesar  -2,748406  yang  berarti  bahwa  apabila  belanja pegawai  naik  sebesar  1  satuan,  maka  produk  domestik  regional  bruto  akan  mengalami penurunan  sebesar  2,748406  satuan  dengan  asumsi  variabel  lain  dianggap  tetap. Koefisien belanja barang dan jasa sebesar  -0,329914 yang berarti bahwa apabila belanja barang  dan  jasa  naik  sebesar  1  satuan,  maka  produk  domestik  regional  bruto  akan mengalami  penurunan  sebesar  0,329914  satuan  dengan  asumsi  variabel  lain  dianggap tetap.  Koefisien  indeks  pembangunan  manusia  sebesar  244,2214  yang  berarti  bahwa apabila  indeks  pembangunan  manusia  naik  sebesar  1  satuan,  maka  produk  domestik regional  bruto  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  244,2214  satuan  dengan  asumsi variabel lain dianggap tetap (konstan).
Selanjutnya  pada  nilai  koefisien  Kabupaten/Kota, terlihat  bahwa  Kabupaten  Aceh  Utara merupakan  Kabupaten  yang  paling  besar  nilai  koefisiennya  yaitu  sebesar  11940,69. Artinya  Kabupaten  Aceh  Utara  memberikan  kontribusi  positif  terbesar  terhadap  produk domestik  regional  bruto  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  pada  periode tahun  2015- 2019. Hal ini disebabkan Kabupaten Aceh Utara mampu mengalokasikan pengeluarannya untuk meningkatkan produk domestik regional bruto dan dari segi kebijakan yang diambil tentu  sudah  dapat  mendukung  pembangunan  daerahnya.  Sementara  Kota  Sabang merupakan daerah yang memiliki nilai koefisien terbesar secara negatif terhadap produk domestik  regional  bruto  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  pada periode  tahun  2015-2019  dengan  nilai  koefisiennya  sebesar  -5770,220.  Artinya  Kota Sabang  tidak  mampu  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  produk  domestik  regional bruto  Provinsi,  namun  sebaliknya  Kota  Sabang  memberikan  efek  negative  terhadap produk  domestik  regional  bruto  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  yaitu  sebesar  - 5770,220.  Hal  ini  terjadi  disebabkan  Kota  Sabang  memiliki  nilai  produk  domestik regional  bruto  paling  rendah  selama  periode  penelitian  dari  tahun  2015  sampai  tahun 2019 yaitu tidak lebih dari 1137,43. Jumlah yang sedikit tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah  Kota  Sabang  tidak  mampu  membelanjakan  pengeluarannya  dengan  baik sehingga  produk  domestik  regional  bruto  daerah  tidak  dapat  mencapai  pertumbuhan positif  atau  dengan  kata  lain  produk  domestik  regional  bruto  Kota  Sabang  tumbuh negatif.
Uji Koefisien Determinasi (R- Squared )
Hasil pengujian data panel dengan menggunakan fixed effect model diperoleh nilai R 2 ( R- squared ) sebesar 0,997300. Artinya, pengaruh dana otonomi khusus (DOK), pajak daerah (PD),  belanja  pegawai  (BP),  belanja  barang  dan  jasa  (BBJ),  dan  indeks  pembangunan manusia  (IPM)  terhadap  produk  domestik  regional  bruto  (PDRB)  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  adalah  sebesar  0,997300  atau  99,7%,  sementara sisanya yaitu 0,3% dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## Hasil Uji F (Uji Simultan)
Hasil  pengujian  pada  tabel  3  menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas  F  statistik  sebesar 0,000000  <  0,05,  maka  variable  dana  otonomi  khusus,  pajak  daerah,  belanja  pegawai, belanja  barang  dan jasa  dan  indeks  pembangunan  manusia  secara  simultan  berpengaruh
Media Ekonomi Vol. 30 No. 1 April 2022_____________________________________________
signifikan  terhadap  produk  domestik  regional  bruto  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019.

## Hasil Uji t (Uji Parsial)
Hasil  pengujian  parsial  menunjukkan  hasil  sebagai  berikut:  1)  Nilai  probabilitas  dana otonomi  khusus  adalah  sebesar  0,0303  < alpha 0,05,  maka  dapat  disimpulkan  hipotesa null  ditolak.  Artinya  hipotesa  pertama  diterima,  yaitu  dana  otonomi  khusus  (DOK) berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB)
Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019.
2)  Nilai  probabilitas  pajak  daerah  adalah  sebesar  0,0000  < alpha 0,05,  maka  dapat disimpulkan  hipotesa  null  ditolak.  Artinya  hipotesa  kedua  diterima,  yaitu  pajak  daerah (PD)  berpengaruh  signifikan  terhadap  produk  domestik  regional  bruto  (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019. 3)  Nilai  probabilitas  belanja  pegawai  adalah  sebesar  0,0019  < alpha 0,05,  maka  dapat disimpulkan hipotesa null ditolak. Artinya hipotesa ketiga diterima, yaitu belanja pegawai (BP)  berpengaruh  signifikan  terhadap  produk  domestik  regional  bruto  (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019.
4)  Nilai  probabilitas  belanja  barang  dan  jasa  adalah  sebesar  0,6690  > alpha 0,05,  maka dapat  disimpulkan  hipotesa  null  gagal  ditolak.  Artinya  hipotesa  keempat  ditolak,  yaitu belanja  barang  dan  jasa  (BBJ)  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  produk  domestik regional  bruto  (PDRB)  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  pada periode  tahun  2015-2019.  5)  Nilai  probabilitas  indeks  pembangunan  manusia  adalah sebesar  0,0000  < alpha 0,05,  maka  dapat  disimpulkan  hipotesa  null  ditolak.  Artinya hipotesa  kelima  diterima,  yaitu  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019.

## Pengaruh  Dana  Otonomi  Khusus  Terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto
Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Hasil  analisis  menunjukkan  nilai  koefisien  dana  otonomi  khusus  dengan  arah  negatif yaitu -2,788137 dan nilai signifikan probabilitasnya 0,0303 < 0,05 sehingga menerima H 0 dan  menolak  H 1 .  Artinya,  variable  dana  otonomi  khusus  berpengaruh  signifikan  negatif terhadap  produk  domestik  regional  bruto  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  pada  periode  tahun  2015-2019.  Pengaruh  negatif  dana  otonomi  khusus terhadap  produk  domestik  regional  bruto  dapat  disebabkan  karena  penggunaan  dana otonomi  khusus  yang  tidak  efektif  dan  tidak  tepat  sasaran  seperti  diamanahkan  oleh Undang-Undang  No.  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintah  Aceh  untuk  membiayai  enam sektor  pembangunan,  yaitu  perberdayaan  ekonomi  rakyat,  pengentasan  kemiskinan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh tersebut juga menjelaskan Qanun  Aceh  adalah  peraturan  perundang-undangan  sejenis  peraturan  daerah  provinsi yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  Aceh.  Qanun Aceh  ini  juga  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  pengelolaan  dana  otonomi  khusus  di provinsi  Aceh.  Namun  sering  kali  Qanun  Aceh  berubah-ubah,  misalnya  selama  periode penelitian  tahun  2015-2019  menggunakan  tiga  Qanun  tentang  perubahan  atas  Qanun
Aceh  nomor  2  tahun  2008  tentang  tata  cara  pengalokasian  tambahan  dana  bagi  hasil minyak  dan  gas  bumi  dan  penggunaan  dana  otonomi  khusus.  Perubahan  pertama  yaitu Qanun  Aceh  nomor  2  tahun  2013  yang  menjadi  rujukan  pengalokasian  dana  otonomi khusus tahun 2015. Dalam Qanun perubahan ini menjelaskan dana otonomi khusus 60% dialokasikan  untuk  program  dan  kegiatan  pembangunan  Aceh  sementara  untuk kabupaten/kota sebesar 40%. Selanjutnya perubahan kedua, yaitu Qanun Aceh Nomor 10 Tahun  2016  digunakan  sebagai  pedoman  pengalokasian  untuk  tahun  2016  dan  tahun 2017.  Tata  kelola  pengalokasiannya  berbeda  dengan  Qanun  perubahan  pertama  yaitu terdapat kegiatan bersama provinsi Aceh dan kabupaten/kota, yang besarnya setiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan setelah dikurangi untuk program bersama tersebut dialokasikan untuk program dan pembangunan Aceh dan paling  banyak  40%  dianggarkan  untuk  program  dan  kegiatan  pembangunan kabupaten/kota  dalam  bentuk  Dana  Otonomi  Khusus  Aceh  (DOKA).  Perubahan  ketiga yaitu  Qanun  Aceh  Nomor  1  tahun  2018  yang  menjadi  pedoman  pengalokasian  dana otonomi  khusus  tahun  2018  dan  2019.  Perubahan  ketiga  tersebut  pengalokasiannya dilakukan  dengan  perimbangan  untuk  program  dan  kegiatan  bersama  pemerintah  Aceh dan  pemerintah  kabupaten/kota  dan  setelah  dikurangi  untuk  program  tersebut,  dana otonomi  khusus  dibagi  paling  sedikit  sebesar  60%  dialokasikan  untuk  program  dan kegiatan pembangunan Aceh dan paling banyak sebesar 40% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dalam bentuk DOKA.
Perubahan  Qanun  tersebut  digunakan  sebagai  dasar  hukum  bagi  pemerintah  Nanggroe Aceh  Darussalam  dalam  penyempurnaan  tata  kelola  penggunaan  dana  otonomi  khusus agar  lebih tepat  sasaran  dan  mempercepat  pencapaian  kesejahteraan  rakyat.  Namun,  hal tersebut dapat memberikan efek negatif dana otonomi khusus terhadap produk domestik regional  bruto  dikarenakan  terjadinya  perubahan-perubahan  atas  pengelolaan  yang  tidak konsisten  dan  pada  akhirnya  menyulitkan  pembangunan  berkelanjutan  karena  harus menyesuaikan  dengan  perubahan  Qanun  atau  peraturan-peraturan  baru.  Oleh  karena  itu, hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan,  maka  hipotesis  dalam penelitian  ini  ditolak.  Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan oleh (Rosita et al., 2018) bahwa dana otonomi khusus berpengaruh signifikan positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).
Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Hasil  analisis  menunjukkan  nilai  koefisien  pajak  daerah  dengan  arah  positif  yaitu 24,03250  dan  nilai  signifikan  probabilitasnya  0,0000  <  0,05  sehingga  menolak  H 0 dan menerima  H 2 .  Artinya,  variable  pajak  daerah  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada  periode  tahun  2015-2019.  Oleh  karena  itu,  hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan hipotesis  yang  diajukan,  maka  hipotesis  dalam  penelitian  ini  diterima.  Penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  (Mutiara,  2015)  bahwa  pajak  daerah  berpengaruh  signifikan positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).
Penerimaan pajak daerah di Nanggroe Aceh Darussalam sangat besar diperoleh dari pajak hotel  dan pajak  restoran.  Pajak  hotel  berasal  dari jasa  atas  penyediaan  penginapan  yang
Media Ekonomi Vol. 30 No. 1 April 2022_____________________________________________
dikenakan  pajak  baik  penginapan  bagi  wisatawan  maupun  untuk  penggunaan  pada aktifitas-aktifitas  yang  dilakukan  masyarakat  umum  bahkan  di  daerah  Aceh  terdapat banyak  lokasi  wisata  yang  dapat  dikunjungi  dan juga menjadi  satu-satunya  daerah  yang menerapkan  syariat  Islam  melalui  Qanun.  Oleh  karenanya,  pajak  dari  penggunaan  hotel berdampak  bagi  penerimaan  daerah  yang  pada  akhirnya  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  daerah.  Selain  itu,  pajak  restoran  juga  dapat  mempengaruhi  secara  signifikan terhadap  penerimaan  daerah  yang  dapat  mendongkrak  perekonomian  daerah  di  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Kota  Banda  Aceh  misalnya,  banyak  sekali  restoran  yang menyajikan  makanan  dan  minuman.  Karena  masyarakat  Aceh  sangat  mencintai  kuliner dan  makanan  restoran  sehingga  terjadi  pembelian  atas  makanan  dan  minuman  tersebut, maka penerimaan pajak daerah dari pajak restoran memiliki pengaruh yang besar.
Pengaruh  Belanja  Pegawai  Terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Hasil  analisis  menunjukkan  nilai  koefisien  belanja  pegawai  dengan  arah  negatif  yaitu  - 2,748406  dan  nilai  signifikan  probabilitasnya  0,0019 <  0,05  sehingga  menerima  H 0 dan menolak  H 3 .  Artinya,  variable  belanja  pegawai  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada  periode  tahun  2015-2019.  Belanja  pegawai  memiliki  dampak  negatif  terhadap produk  domestik  regional  bruto  disebabkan  oleh  belanja  yang  dilakukan  pemerintah untuk  membayar  upah  pegawai,  tunjangan  dan  sebagainya  cukup  besar  dan  menjadi belanja rutin yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, namun pegawai atau sumber daya manusia  yang  menerima  gaji  tersebut  dapat  dikatakan  belum  mampu  bekerja  maksimal dan  meningkatkan  kualitasnya  sehingga  hal  ini  menjadi  pengeluaran  pemerintah  yang dapat  dianggap  tidak  produktif  (pemborosan).  Oleh  karena  itu,  hasil  penelitian  ini  tidak sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan,  maka  hipotesis  dalam  penelitian  ditolak. Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Ayu  (2020)  bahwa  belanja  pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

## Pengaruh  Belanja  Barang  dan  Jasa  Terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Hasil  analisis  menunjukkan  nilai  koefisien  belanja  barang  dan  jasa  dengan  arah  negatif yaitu -0,329914 dan nilai signifikan probabilitasnya 0,6690 > 0,05 sehingga menerima H 0 dan menolak H 4 . Artinya, variable belanja barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap  produk  domestik  regional  bruto  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  pada  periode  tahun  2015-2019.  Alasan  belanja  barang  dan  jasa  memiliki pengaruh negatif terhadap produk domestik regional bruto adalah belanja pemerintah atas barang  dan jasa seperti  belanja  keperluan  perkantoran  dan  sewa  gedung  yang  terkadang dilakukan tahunan, namun gedung yang disewa tersebut jarang dimanfaatkan setiap hari sehingga  kesannya  realisasi  anggaran  tersebut  menjadi  tidak  efisien,  bahkan  hanya digunakan  pada  hari-hari tertentu.  Hal ini  menjadi  pengeluaran  yang  tidak  tepat  sasaran dan tentu akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Harusnya penyewaan gedung  dilakukan  pada  saat  diperlukan  saja  pada  waktu  tertentu  sehingga  dapat menghemat  belanja  daerah.  Oleh  karena  itu,  hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan hipotesis  yang  diajukan,  maka  hipotesis  dalam  penelitian  ditolak.  Penelitian  ini  tidak
sejalan  dengan  penelitian  Prayogo  (2019)  bahwa  belanja  barang  dan  jasa  berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).
Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  Terhadap  Produk  Domestik  Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Hasil  analisis  menunjukkan  nilai  koefisien  indeks  pembangunan  manusia  dengan  arah positif  yaitu  244,2212  dan  nilai  signifikan  probabilitasnya  0,0000  <  0,05  sehingga menolak  H 0 dan  menerima  H 5 .  Artinya,  indeks  pembangunan  manusia  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  produk  domestik  regional  bruto  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  pada  periode  tahun  2015-2019.  Oleh  karena  itu,  hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan,  maka  hipotesis  dalam  penelitian diterima.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Mulyasari,  2018)  dengan  hasil penelitiannya  indeks  pembangunan  manusia  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan model terpilih yaitu fixed  effect  model ,  maka  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dana  otonomi khusus  dan  belanja  pegawai  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap  produk  domestik regional  bruto.  Sedangkan  pajak  daerah  dan  indeks  pembangunan  manusia  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  terhadap  produk  domestik  regional  bruto.  Sementara  belanja barang  dan  jasa  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  produk  domestik  regional  bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada periode tahun 2015-2019.

## Saran
Penelitian  ini  tentu  memiliki  keterbatasan  yang  memerlukan  penyempurnaan  untuk digunakan  oleh  peneliti  selanjutnya.  Beberapa  saran  untuk  penelitian  selanjutnya diantaranya adalah: 1) Para peneliti berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel- variabel  lain  yang  mungkin  memiliki  pengaruhnya  terhadap  produk  domestik  regional bruto sehingga hasil penelitiannya lebih akurat. 2) Sebaiknya pemerintah memaksimalkan realisasi  penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari  pajak  sehingga  dapat  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  dan  indeks  pembangunan  manusia  melalui  program  pendidikan gratis,  kesehatan  dan  meningkatkan  standar  hidup  yang  layak  bagi  masyarakat.  3) Diharapkan  untuk  peneliti  selanjutnya  dapat  menambahkan  jumlah  tahun  observasinya dan  menggunakan  data  tahun  penelitian  yang  lebih update, agar  datanya  lebih  dekat dengan tahun penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu,  M.  (2020). Pengaruh  Belanja  Pegawai,  Belanja  Barang,  dan  Belanja  Modal Terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Selatan  Tahun  2016-2018 .  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  Universitas Sriwijaya.
Badan Pusat Statistik. Aceh Dalam Angka 2015-2021.
Media Ekonomi Vol. 30 No. 1 April 2022_____________________________________________
Deswantoro,  D.  B.,  Ismail,  A.,  &  Hendarmin,  H.  (2017).  Pengaruh  Belanja  Daerah Berdasarkan  Klasifikasi  Ekonomi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Kesejahteraan  Masyarakat  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Barat  Tahun 2010  -  2015. Jurnal  Ekonomi  Bisnis  dan  Kewirausahaan , 6 (3),  187. https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256
Fitri,  N.,  &  Putri,  S.  (2019).  Pengaruh  Belanja  Modal  dan  Belanja  Pegawai  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  di  Kawasan  Barat  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan Manajemen Teknologi , 3(1) , 34-41.
Irfani, N. (2018). Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di  Kabupaten  Karawang  Tahun  2012-2016 .  Diploma  thesis.  UIN  Sunan  Gunung Djati Bandung.
Iskandar,  M.  G.  R.  (2015). Pengaruh  Dana  Otonomi  Khusus  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2008-2012 . Skripsi. FEB UNPAD.
Jefri  Alfin  Sinaga,  Elidawaty  Purba,  &  Pawer  Darasa  Panjaitan.  (2020).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. Jurnal Ekuilnomi , 2 (1), 40–48. https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.350
Meke,  C.  S.  E.,  Sofilda,  E.,  &  Entaresmen,  A.  (2018).  Determinasi  Belanja  Modal  di Wilayah Indonesia Timur Tahun 2012-2016. Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 tahun 2018 . Buku 2: Hukum, Politik, Manajemen, Ekonomi, Akuntansi, Konseling,
Desain dan Seni Rupa .
Mulyasari,  A.  (2018).  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  dan  Angkatan  Kerja terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto. Economics  Development  Analysis Journal , 5 (4), 368–376. https://doi.org/10.15294/edaj.v5i4.22174
Mutiara,  D.  J.  (2015).  Pajak  Daerah  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  PDRB  di  Propinsi
Kalimantan Timur. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi , 4 (1). https://doi.org/10.15408/sjie.v4i1.2296
Nurrahmah,  R.  R.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Belanja  Pegawai, Belanja  Barang,  Belanja  Modal,  dan  Jumlah  Penduduk  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Daerah  (Pada  Pemerintah  Kab/kota  Provinsi  Kepulauan  Riau  Tahun 2010-2013). Jurnal Elektronik Tugas Akhir Mahasiswa FE-UMRAH . Diakses pada 27 Juli 2021 melalui website http://jurnal.umrah.ac.id/archives/5479.
Pangestu,  E.  C.  (2019).  Pengaruh  Belanja  Barang  dan  Jasa,  Belanja  Modal,  Belanja Pegawai  dan  Investasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Kalimantan
Selatan. Jiep: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan , 1 (1). https://doi.org/10.20527/Jiep.v1i1.1113
Pentury,  M.  A.  (2020).  Effect  of  Balancing  Funds  and  Special  Autonomy  Funds  on Economic Growth in West Papua Province (Capital Expenditure as An Interveining Variable). Eko-Regional, 15 (2). 32-43.
Prayogo,  P.  A.  (2019). Pengaruh  Belanja  Barang  dan  Jasa,  Belanja  Pegawai  dan Belanja  Modal  Terhadap  PDRB  di  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun  2012-2017 .  Skripsi.  FEB  Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran. Yogyakarta.
Putri,  S.  A.  E.  (2013). Sistem  Pemungutan  Pajak  Daerah  dalam  era  Otonomi  Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten  Kuningan .  Tesis.  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Pasundan. Bandung.
Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2  Tahun  2008  Tentang  Tata  Cara  Pengalokasian  Tambahan  Dana  Bagi  Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008  Tentang  Tata  Cara  Pengalokasian  Tambahan  Dana  Bagi  Hasil  Minyak  dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
Rosita,  A.,  Anwar,  D.,  Faisal  Abdullah,  M.,  &  Hadi,  S.  (2018).  Analisis  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Otonomi  Khusus  Dan  Belanja  Modal  Terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua. Jurnal Ilmu Ekonomi, V(2).
Sari,  Y.,  Nasrun,  A.,  &  Putri,  A.  K.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Indeks  Pembangunan Manusia  dan  Kemiskinan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  Tahun  2010-2017. Equity:  Jurnal  Ekonomi ,
8 (1), 1–13. https://doi.org /10.33019/Equity.v8i1 .9
Shafira,  P.  V.  (2018). Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  dan  Pajak  Daerah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010- 2016 . Skripsi. FEB-Universitas Sumatera Utara. Medan.
Subroto,  H. (2011). Pengaruh  Dana  Perimbangan  dan  Dana  Otonomi  Khusus  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Papua. Doctor  thesis, Universitas Brawijaya.
Sugiarti,  D.  (2016). Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  dan  Penerimaan  Pajak Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Demak  Tahun  2005-2015. MIPA-UNNES. Semarang.
Sulaeman,  A.  S.,  &  Silvia,  V.  (2019).  Pendapatan  Asli  Daerah,  Transfer  Daerah,  dan Belanja  Modal,  Pengaruhnya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Regional  di Indonesia. Jurnal  Aplikasi  Akuntansi , 4 (1),  97–112.  https://doi.org/10. 29303/Jaa.v4i1.61
Syari, D. D., Syamsurijal, S., & Robiani, B. (2017). The Effect of Fiscal Decentralization to Gross Domestic Regional Product of District / City in South Sumatra Province. Sriwijaya  International  Journal  of  Dynamic  Economics  and  Business , 1 (2),  181. https://doi.org/10 .29259/Sijdeb.v1 i2.181-202
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA).
Yuniarti. (2020). Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal terhadap  Pengangguran  yang  diinterveining  oleh  Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat. Jurnal  Pembangunan  dan Pemerataan , 9(2). https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/view/42135 .