## J urnal Legisia
Volume 13 Nomor 2 Tahun 2021 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN
(UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

## Fasal Arif Hakim Putra Hamadah

## Universitas Sunan Giri Surabaya
fasalarif76@gmail.com

## Abstract
The complexity of the problems regarding children being employed is endless. The problem of adult workers is not over even though there is already a legal umbrella especially with regard to child labor which  requires  extra  and  more  specific  attention.  Not  only  intersect  with  the  legal  side  of  child protection, but also intersect with the side of human rights (HAM) where the rights of the child even though he as a child worker must still be protected and protected. Based on an analysis of Indonesian laws and regulations governing protection for child labor, the following forms of protection for child labor  are  found:  prohibiting  the  recruitment  of  child  labor,  but  exceptions  can  be  given  for:  aged between 13-15 years old for do light work as long as it does not interfere with the development and physical, mental and social health of the child, written permission from parents or guardians, work agreements between employers and parents or guardians, maximum working time of 3 (three) hours, is carried out during the day and does not interfere school time, occupational safety and health, clear employment relations, and receiving wages in accordance with applicable regulations
Keywords: Legal protection, Children, Regulations.
Submit Approve Publish 21 Juni2020 10 Juli 2021 27 Juli 2021

## PENDAHULUAN.
Sejak  merdeka  tahun  l945,  Indonesia  telah  mengikrarkan  diri  sebagai  Negara Hukum,  yang  ingin  mewujudkan  rakyatnya  makmur,  sejahtera,  dan  berkeadilan. Keinginan  ini  tertuang  di  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  alinea  IV. 1 Sebagai  konsekuensi  negara  hukum  maka  membawa  konsekuensi  bagi  negara  untuk mengakui,  menghormati  dan  menghargai  serta melakukan  pemenuhan  terhadap  hak- hak warga negara tersebut, khususnya pemenuhan hak-hak asasi warga negara dalam kehidupan  nyata. 2 setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam  keberlangsungan  bangsa  dan  negara,  setiap  anak  perlu  mendapat  kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun  sosial.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. 4
Pada  hakekatnya  anak  tidak  boleh  bekerja  karena  waktu  mereka  selayaknya dimanfaatkan  untuk  belajar,  bermain,  bergembira,  berada  dalam  suasana  damai, mendapatkan  kesempatan  dan  fasilitas  untuk  mencapai  cita-citanya  sesuai  dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual  dan sosialnya.  Namun pada kenyataannya banyak  anak-anak  di  bawah  usia  18  tahun  yang  telah  terlibat  aktif  dalam  kegiatan ekonomi,  menjadi  pekerja  anak  antara  lain  di  sektor  industri  dengan  alasan  tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya. 5
Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labor). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang sudah bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada  situasi  yang  paling  tidak  bisa  ditolelir  (the  intolerable  form  of  child  labor). 6 Walaupun  ada  seperangkat  peraturan  yang  melindungi  pekerja  anak,  tetapi kecenderungan  kualitas  permasalahan  pekerja  anak  dari  tahun  ke  tahun  mengalami perkembangan  kompleksitas  menuju  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  yang
1 Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945 butir 1
2 Netty Endrawati, Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, (Kediri : Universitas Islam Kediri, Edisi April 2011), hlm 20
3 Kanyaka Prajnaparamita Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl.Prof.Soedarto, SH Tembalang Semarang hlm 113 https://www.google.com/search?q=perlindungan+hukum+terhadap+pekerja+anak
4 Undang – Undang Perlindungan Anak tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002  halaman 45
5 Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak, hlm 13.
6 Kanyaka Prajnaparamita Fakultas Hukum,perlindungan tenaga kerja anak, Universitas Diponegoro Jl.Prof.Soedarto, SH Tembalang Semarang hlm 114
eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak 7
Fenomena  pekerja  anak  di  indonesia  pada  awalnya  banyak  berkaitan  dengan tradisi  atau  budaya  membantu  orang  tua,  yang  banyak  di anut  masyarakat  indonesia pada umumnya dengan alasan memberi pekerjaan anak merupakan proses pembelajaran agar  anak  mengerti  arti  tanggung  jawab  dan  untuk  meringankan  beban  kerja keluarganya. 8
Saat  ini  jumlah  pekerja  anak  yang  meningkat  secara  signifikan  merupakan dampak  dari  semakin  meningkatnya  jumlah  keluarga  miskin.  Masalah  kemiskinan merupakan  sebuah  polemik  yang  berkepanjangan  bagi  semua  negara  termasuk Indonesia.  Dalam  Pasal  68  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  pengusaha  dilarang  mempekerjakan  anak.  Filosofi  larangan  anak untuk  dipekerjakan  dimaksudkan  agar  anak  dapat  memperoleh  haknya  untuk mengembangkan  kepribadiannya  serta  untuk  memperoleh  pendidikan,  karena  anak merupakan genarasi penerus bangsa, namun dalam praktik banyak anak di bawah usia yang  ditentukan  undang-undang  melakukan  pekerjaan  dan  mendapatkan  perlakuan yang  kurang  sesuai  dengan  usia  anak-anak  tersebut,  misalnya  memanfaatkan, menyediakan,  menawarkan  anak  dalam  pelacuran,  pornografi,  membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Tidak hanya bersinggungan dengan sisi hukum ketenagakerjaan saja tetapi juga bersinggungan dengan sisi hak asasi manusia (HAM) dimana  hak-hak  anak  meskipun  ia  sebagai  pekerja  anak  tetap  harus  dijaga  dan dilindungi. 9
Keadaan  ekonomi  yang  tidak  baik,  terkadang  memberikan  posisi  bagi  anak untuk  dapat  berupaya  memperoleh  suatu  perkerjaan  yang  dapat  membantu kelangsungan hidup anak tersebut.Namun, didalam mencari suatu pekerjaan bagi anak, bukanlah suatu hal yang mudah. Bukan hanya karena persaingan yang besar, akan tetapi tenaga yang dimiliki oleh seorang anak tidak sebesar orang dewasa. Ini menjadi salah satu pertimbangan yang menyulitkan anak untuk dapat memperoleh suatu pekerjaan. Anak dengan kondisi yang tidak sekuat orang dewasa, tentu saja dapat menjadi suatu kelemahan bagi anak dalam dunia kerja.Karena dengan kelemahan fisik dari anak tersebut  dapat  memposisikan  dirinya  untuk  diperlakukan  tidak  baik  dari  teman kerjanya yang jauh lebih kuat secara fisik dibanding dengan diri anak.Dengan kondisi demikian,  maka  seyogyanya  anak  diberikan  perlindungan  labih  dari  orang  dewasa ditempat  kerja.  Sehingga  rumusan  masalah  yang  dapat  disimpulkan  yaitu  Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja anak di Indonesia? 10
Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu berusaha keras mengawal implementasi produk - produk hukum guna melindungi kepentingan dan  hak  -  hak  konstitusional  pada  anak.  Berdasarkan  uraian  diatas    penelitian  ini menganalisa  bagaimana  akibat  hukum  anak  yang  dipekerjakan  ditinjau  berdasakan
7 Fifik Wiryani, Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita, (Malang: UMM Press, 2003), hlm 3
8 Jurnal Mulyani Dzakaria tentang Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Anak halaman 50 https://www.google.com/search?q=perlindungan+hukum+terhadap+pekerja+anak
9 Jurnal Netty Endrawati ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal’ Halaman 2 https://www.google.com/search?q=perlindungan+hukum+terhadap+pekerja+anak
10 Tri, http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi.

## Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak,  Hukum Ketenagakerjaan dan  Hak Asasi Manusia (HAM)

## METODE PENELITIAN
Adapun  metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian    ini  adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang – undang (statue approach) dan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dengan meniliti bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  yaitu  anak  yang  dipekerjakan  menurut Undang  -  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  dengan  hasil penelitian yang akan dinarasikan secara deskriptif.
Metode  penulisan  hukum  biasanya  yang    digunakan  adalah  yuridis-normatif,
artinya  pendekatan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan berkaitan dengan putusan yang berhubungan dengan materi yang dibahas berdasarkan pada metode deduktif  yaitu suatu proses berfikir dengan cara mengambil kesimpulan yang  bersifat  khusus  dari  suatu  kenyataan  yang  bersifat  umum,  hasil  penelitian berdasarkan  kajian  undang-undang  perkawinan  dan  ketentuan  hukum  islam  atas perkawinan di bawah umur serta dampak hukum yang di timbulkan, akan di narasikan secara deskripsi melalui simpulan penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Anak adalah merupakan sebuah titipan dari Allah SWT. kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya  dan  para  orang  tua  juga  harus  memberikan  pendidikan  jasmani,  rohani, serta  akal  supaya  anak  bisa  berkembang  dan  mampu  menghadapi  dan  mengatasi problema hidup yang akan dia hadapi dan kelak menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri  dan  juga  bagi  lingkungannya.  Merujuk  dari  Kamus  Umum  bahasa  Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. 11
Menurut R.A. Kosnan “Anak -anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. 12 Oleh  karena  itu  anak-anak  perlu  diperhatikan  secara  sungguh-sungguh.  Akan  tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak - haknya. 13
Di  Indonesia  sendiri  terdapat  beberapa  pengertian  tentang  anak  menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.
11 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25
12 R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113
13 Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28
Pengertian anak menurut peraturan perundang - undangan dapat dilihat sebagai berikut: Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45 Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan hanya diizikan jika pihak pria sudah mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16 (enam  belas)  tahun.  Sednagkan  dalam Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan Pasal  1  angka  26  bahwa  Anak  adalah  setiap  orang  yang  berumur di bawah  18  (delapan  belas)  tahun.  Dan  menurut Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 8 Anak didik pemasyarakatan adalah: (a) Anak pidana,  yaitu  anak  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  menjalani  pidana  di  LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b) Anak negara, yaitu anak yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  diserahkan  pada  negara  untuk  dididik  dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (c) Anak  sipil,  yaitu  anak  yang  atas  permintaan  orang  tua  atau  walinya  memperoleh penetapan  pengadilan  untuk  dididik  di  LAPAS  anak  paling  lama  sampai  berumur 18 (delapan belas) tahun. Dan menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1Anak adalah seseorang yang belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.
Batasan  umur  anak  tergolong  sangat  penting  dalam  perkara  pidana  anak,  karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori  anak  atau  bukan.  Mengetahui  batasan  umur  anak-anak,  juga  terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum.
Beberapa  negara  juga  memberikan  definisi  seseorang  dikatakan  anak  atau  dewasa dilihat  dari  umur  dan  aktifitas  atau  kemampuan  berfikirnya.  Pengertian  anak  juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the child , anak diartikan sebagai setiap orang dibawah  usia  18  tahun,  kecuali  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  terhadap  anak, kedewasaan  telah  diperoleh  sebelumnya.  Sedangkan  membicarakan  sampai  batas  usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :
Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun  usia  tertentu  yang  menurut  perhitungan  pada  usia  itulah  si  anak  bukan  lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa. 14
Menurut  Sugiri  sebagai  mana  yang  dikutip  dalam  buku  karya  Maidi  Gultom mengatakan  bahwa:  "selama  di  tubuhnya  masih  berjalan  proses  pertumbuhan  dan perkembangan,  anak  itu  masih  menjadi  anak  dan  baru  menjadi  dewasa  bila  proses perkembangan  dan  pertumbuhan  itu  selesai,  jadi  batas  umur  anak-anak  adalah  sama
14 Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali, 1986) hal. 105
dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki." 15
Menurut  Hilman  Hadikusuma  dalam  buku  yang  sama  merumuskannya  dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena  pada  kenyataannya  walaupun  orang  belum  dewasa  namun  ia  telah  dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dam sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin." 16
Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup  bervariasi  tersebut,  kiranya  menjadi  perlu  untuk  menentukan  dan  menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri.

## Eksploitasi Anak
Menurut  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  Pasal  1  angka  7  Tentang  Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringantubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiil maupun immateriil.
Menururt Surayin dalam Buku Kamus Umum Bahasa Indonesia, Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, dan pemerasan (tenaga orang). 17 Eksploitasi (exploitation) adalah politik pemanfaatan yang secara  sewenang-wenang  atau  terlalu  berlebihan  terhadap  sesuatu  subyek  eksploitasi hanya  untuk  kepentingan  ekonomi  semata-mata  tanpa  mempertimbangkan  rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. 18
Di  Indonesia  banyak  sekali  terjadi  eksploitasi  terhadap  anak,  bahkan  seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak yang tak lain adalah keluarga atau orang tua anak  itu  sendiri.  Di  bawah  ini  beberapa  macam  eksploitasi  yang  dapat  terjadi  kepada anak, yaitu : 19
1. Eksploitasi Fisik
Eksploitasi  fisik  adalah  penyalahgunaan  tenaga  anak  untuk  dipekerjakan  demi keuntungan  orang  tuanya  atau  orang  lain  seperti  menyuruh  anak  bekerja  dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalaninya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak - anak
15 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32
16 Ibid
17 Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: CV.Yrama Widiya, cetakan ke-IV, 2007) hlm129
18 Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi
19 Meivy R. Tumengkol , Jurnal Holistik, 2016, hlm4-6
hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak - anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh  pukulan,  cambukan,  luka  bakar,  lecet  dan  goresan,  atau  memar  dengan  berbagai tingkat penyembuhan, fraktur,luka pada mulut,bibir,rahang,dan mata. 20
2. Eksploitasi Sosial
Eksploitasi  sosial  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  menyebabkan  terhambatnya perkembangan emosional anak. 21 Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak,  tidak  memperdulikan  perasaan  anak,  perilaku  negatif  pada  anak,  mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim  pada  anak  seperti  memasukkan  anak  pada  kamar  gelap,  mengurung  anak  di kamar mandi, dan mengikat anak. 22 Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak- anak  direkrut  berdasarkan  penampilan, dan  berkemampuan  untuk  menjalin  hubungan dengan  orang  lain.  Mereka  harus  melayani  para  pelanggan  yang  kebanyakan  orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan- rayuan seksual. 23
3. Eksploitasi Seksual
Eksploitasi  seksual  adalah  keterlibatan  anak  dalam  kegiatan  seksual  yang  tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan  yang  menjurus  pada  pornografi,  perkataan-perkataan  porno,membuat  anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak,perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak- anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi. 24
4. Eksploitasi Ekonomi
Eksploitasi ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja  secara  berlebihan,  menjerumuskan  anak  kepada  dunia  prostitusi  untuk kepentingan ekonomi. 25

## Faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Anak
1. Kemiskinan
20 Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV No. 1 Mei 2016, diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/69241-ID-eksploitasi-pekerja-anak-pemulung.pdf
21 P Joko subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rhineka Cipta, cetakan ke-I, 1999), hlm 63
22 Ibid, hlm47
23 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada Unversity Press, 1998), hlm 31
24 Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Bapenas, Propinsi Jateng, 2006, hlm 9-11
Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun. Dari sisi ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua,  yaitu  kemiskinan  absolut  dan  kemiskinan  relatif. 26 Seseorang  dikatakan  miskin secara  absolut  apabila  tingkat  pendapatannya  lebih  rendah  daripada  garis  kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi  kebutuhan  minimum  yang  di  cerminkan  oleh  garis  kemiskinan  absolut tersebut. 27 Garis  Kemiskinan  adalah  kemampuan  seseorang  atau  keluarga  memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya.  Standar  hidup  dimaksud  mencerminkan  tingkat  kebutuhan  minimal  untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan. 28
2. Pengaruh Lingkungan Sosial
Dalam konteks lingkungan sosial, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja. 29 Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja. 30 Kelangkaan  fasilitas  pendidikan,  rendahnya  kualitas  pendidikan  dasar,  rendahnya kesadaran  masyarakat  (khususnya  orangtua)  terhadap  pentingnya  pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, dan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah. 31
Undang – Undang  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi. 32 Perlindungan  khusus  adalah  suatu  bentuk perlindungan  yang  diterima  oleh    Anak  dalam  situasi  dan  kondisi  tertentu  untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
Perlindungan  hukum  bagi  anak  dalam  Undang  undang  No.  35  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan  perlindungan  kepada  anak  dari:  (a)  penyalahgunaan  dalam  kegiatan
26 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 16
27 Ibid, hlm 21
28 Ibid, hlm 23
29 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm 49
30 Ibid, halaman 50
31 Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm 141
32 Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
politik;(b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan  dalam  peristiwa  yang  mengandung  unsur  Kekerasan;  (e  )  pelibatan  dalam peperangan; dan (f)  kejahatan seksual.
Dalam  rangka  pelaksanaan  perlindungan  terhadap  anak,  maka  Negara, Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  atas:  (1) Menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa,  status  hukum,  urutan  kelahiran,  dan  kondisi  fisik dan/atau mental, (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak, Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak, (3)Untuk menjamin pemenuhan hak anak,  Pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  dalam  merumuskan  dan melaksanakan  kebijakan  di  bidang  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  (4)  Untuk menjamin  pemenuhan  hak  anak  dan  melaksanakan  kebijakan,  Pemerintah  Daerah berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  dan  mendukung  kebijakan nasional  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak  di  daerah,  (5)  Kebijakan  dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.
Pemerintah,  PEMDA,  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada:  (a) Anak dalam situasi darurat; (b) Anak yang berhadapan dengan hukum;(c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (d) Anak yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual;  (e)  Anak  yang  menjadi  korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud diatas dilakukan melalui upaya: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis,  dan  sosial,  serta  pencegahan  penyakit  dan  gangguan  kesehatan  lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual  dilakukan  melalui:  Penyebarluasan  dan/atau  sosialisasi  ketentuan  peraturan perUndang  undangan  yang  berkaitan  dengan  Perlindungan  Anak  yang  dieksploitasi secara  ekonomi  dan/atau  seksual;  Pemantauan,  pelaporan,  dan  pemberian  sanksi;  dan Pelibatan  berbagai  perusahaan,  serikat  pekerja,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan Masyarakatdalam  penghapusan  eksploitasi  terhadap  Anak  secara  ekonomi  dan/atau seksual.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan analisis terhadap permasalahan yang ditulis, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :  Perlindungan hak yang diberikan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah mengatur anak yang di pekerjakan dan memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam keterlibatan anak yang di eksploitasi secara ekonomi dalam  semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral. Namun fenomena yang terjadi di
Indonesia masih banyak sampai saat ini anak di pekerjakan dengan alasan faktor ekonomi walaupun seperangkat peraturan dan sanksi dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua maupun pengusaha tidak menjalankan dan menerapkan peraturan tersebut. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , sebagai berikut
Pemerintah, PEMDA, dan lembaga negara lainnya lebih memperhatikan dan memberikan perlindungan khusus kepada anak  untuk menekankan kepada pengusaha atau orang tua  yang masih memperkerjakan anak seharusnya memberikan arahan, menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan subtansi pekerja anak ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan menggerakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat  untuk itu dalam mengatasi masalah pekerja anak perlu dilakukan upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
Pengusaha atau orang tua harusnya lebih patuh dan tidak melanggar peraturan di dalam undang-undang perlindungan anak, hukum ketenagakerjaan, dan HAM karena sudah tercantum akibat hukum  mengenai perlindungan hukum  terhadap anak yg dipekerjakan. Keluarga/orang tua untuk para orang tua diharapkan agar lebih mengarahkan anaknya untuk belajar dengan baik bersekolah sampai sekolah tingkat tinggi agar nantinya dapat memperbaiki ekonomi keluarga dan mengangkat kehidupan keluarga dari himpitan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992) Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010) Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional,
(Jakarta : Rajawali, 1986)
Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam 1, (Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1997)
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada  Unversity Press, 1998)
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010)
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: Refika Aditama, 2013)
Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan
Perempuan Korban Kekerasan, Bapenas, Propinsi Jateng, 2006.
P Joko subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rhineka Cipta, cetakan ke-I, 1999)
R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung:   Sumur, 2005)
Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: CV.Yrama Widiya, cetakan ke- IV, 2007)
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka :   Amirko, 1984)
Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo   Persada, 2004)
Fifik Wiryani, Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita , (Malang: UMM Press, 2003)
Meivy R. Tumengkol , Jurnal Holistik, 2016
Muhammad Saifur Rohman, Makalah Pekerja Anak, (Probolinggo: Universitas
Panca Marga, 2013)
Netty Endrawati, Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, (Kediri : Universitas Islam Kediri,   Edisi April 2011) Zona Siswa, Pengertian dan Klasifikasi Ketenagakerjaan.
Peraturan PerUndang - Undangan
1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana 3. Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 4. Undang - Undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak 5. Undang - Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 7. Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 8. Undang - Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
9. Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
10. Undang - Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
11. Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
12. Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
html anggunfatmawati.blogspot.co.id/2014/10/ makalah-eksploitasi-anak http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi. http://www.zonasiswa.com https: //www.google.com/search?q=perlindungan+hukum+terhadap+pekerja+anak https://media.neliti.com/media/publications/69241-ID-eksploitasi-pekerja-anak- pemulung.pdf www.ilo.org/modul-penangananpekerja-anak