## TINJAUAN PENGGUNAAN GPS SAAT MENGEMUDI OLEH PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE DI KABUPATEN SLEMAN

## Emilia Metta Karunia Wijaya
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jl. Sosio Yustisia Nomor 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 E-mail: emiliametta96@mail.ugm.ac.id

## Abstract
This legal paper writing discusses the use of GPS review by online transportation drivers in Sleman Regency. The formulation problem is how to the use of GPS review by online transportation drivers in Sleman Regency. This study uses a normative legal research method supported by interviews with resource persons. Regulations using GPS on online transportation drivers while driving is fulfilling philosophically and juridically. Unfortunately, this arrangement is not sociologically recognized by the community, so it has not to be accepted and implemented. The prohibition of using GPS for online transportation drivers while driving is not optimally implementing. This is because investigators have difficulty in cracking down on online transportation drivers who see GPS while driving.
Keywords : Use of GPS; Driver; Online Transportation.

## Intisari
Tulisan ini merupakan penulisan hukum yang membahas mengenai tinjauan penggunaan GPS oleh pengemudi transportasi online di Kabupaten Sleman. Rumusan masalahnya adalah bagaimana tinjauan penggunaan GPS oleh pengemudi transportasi online di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung wawancara kepada narasumber. Pengaturan penggunaan GPS terhadap pengemudi transportasi online saat mengemudi telah terpenuhi secara filosofis dan yuridis. Sayangnya, pengaturan tersebut belum diakui secara secara sosiologis oleh masyarakat sehingga belum dapat diterima dan dilaksanakan. Larangan pengunaan GPS terhadap pengemudi transportasi online saat mengemudi belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan penyidik mengalami kesulitan dalam menindak pengemudi transportasi online yang melihat GPS saat mengemudi.
Kata kunci: Penggunaan GPS; Pengemudi; Transportasi Online.

## A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan kemudahan di berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek kemudahan teknologi tampak dalam inovasi di bidang jasa pelayanan,
termasuk di dalamnya jasa transportasi. Sarana transportasi yang memadahi membuat dunia yang luas seakan tidak berjarak. Dewasa ini, perjalanan dapat ditempuh dari satu tempat ke tempat lain
dengan berbagai pilihan transportasi. Transportasi online seperti gojek dan grab memberikan dampak positif bagi perkembangan sarana transportasi di Indonesia. Dampak positif ini dirasakan oleh penyedia maupun pengguna jasa transportasi. Dampak positif tersebut yakni terbukanya lapangan pekerjaan, mempermudah  masyarakat dalam menjalankan aktifitas, menghemat waktu, dan biaya transportasi.
C ar a   m e m e s an   t r ans p or t a s i online relatif mudah yakni dengan membuka aplikasi, memilih layanan jasa penjemputan yang akan digunakan, memilih lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, memilih jenis pembayaran, kemudian tinggal tekan tombol pesan dan pengemudi siap menjemput. Pengemudi transportasi online dalam mencari lokasi penjemputan maupun mengantarkan penumpang ke lokasi tujuan menggunakan bantuan GPS pada telepon genggam. GPS ( Global Positioning System )   merupakan sistem navigasi berbasis satelit  yang dikembangkan   oleh   Dep-artemen Pertahanan  Amerika, melalui GPS kita dapat mengetahui keberadaan suatu obyek di manapun obyek itu berada, baik di darat, laut, dan udara. 1
Perkembangan teknologi yang relatif cepat ini juga melahirkan masalah sosial. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan. Penggunaan GPS melalui telepon genggam di satu sisi memberikan
1 Habibie, “Apa itu GPS dan Cara Kerjanya?”, http://www.superspring.co/apa-Itu-gps-dan- cara-kerjanya, diakses 25 Februari 2019.
keuntungan dalam mencari lokasi suatu obyek, akan tetapi apabila tidak digunakan dengan bijak akan membahayakan keselamatan manusia. Brigjen. Pol. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si selaku perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang berpengalaman dalam bidang lalu-lintas mengatakan 2 yang paling penting bukanlah masalah melihat GPS ditilang atau tidak, tetapi lebih menekankan agar pengguna sepeda motor atau mobil sadar bahwa kegiatan bermain ponsel hingga melihat GPS itu dapat mengganggu konsentrasi dan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sehingga perlu dibangun peradaban disiplin di jalan raya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.
Berdasarkan data dari American Automobil Association (AAA) penyebab kecelakaan akibat gangguan penggunaan ponsel, bersolek, dan berjoget di dalam mobil, lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Petter Kissinger Presiden dan CEO AAA Foundation for Traffic Safety menyatakan 58% penyebab kecelakaan lalu lintas pada pengemudi remaja disebabkan gangguan seperti menggunakan ponsel, bernyanyi, berjoget atau melihat hal- hal lain selain lalu lintas. 3 Di Indonesia sendiri data mengenai kecelakaan lalu
2 A d i t y a   M a u l a n a ,   “ K a t a   K o r l a n t a s s o a l   L a ra n ga n   Pe n g g u n a a n   G P S   S a at Berkendara”, https://otomotif.kompas.com/ read/2019/01/31/084200915/kata-korlantas- s o a l - l a r a n g a n - p e n g g u n a a n - g ps - s a a t- berkendara , diakses 25 Februari 2019.
3 Try Reza Essra, “60 persen kecelakaan disebabkan oleh penggunaan ponsel”, https://otomotif. antaranews.com/berita/487447/60-persen- kecelakaan-disebabkan-oleh-penggunaan- ponsel , diakses 25 Februari 2019.

## lintas yang disebabkan oleh penggunaan
smartphone ini belum banyak ditemukan sebab dalam pembuktian bahwa suatu kecelakaan tersebut disebabkan oleh penggunaan smartphone saat mengemudi agaklah sulit karena sebagian besar dari para korban atau pelakunya tidak mau mengaku. 4 Tidak hanya data dari Kepolisian Republik Indonesia, bahkan World Health Organization ( WHO ) juga menyatakan bahwa pada Tahun 2016-2019 Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kecelakaan tertinggi yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, hingga kematian di dunia dengan persentase 12 -20%. 5 Wajar jika di Indonesia pengemudi dilarang menggunakan GPS selama kendaraan berjalan atau saat tengah mengemudi. Penggunaan GPS hanya diperbolehkan saat kendaraan berhenti atau tidak dalam keadaan aktif mengemudi sehingga tidak memecah konsentrasi pengemudi.
Pada semester pertama tahun 2017 terdapat 1.775 kecelakaan yang mengakibatkan 220 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 2301 luka ringan. Tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi di Yogyakarta terjadi di wilayah Kabupaten Sleman dengan 627 kasus kecelakaan. Peringkat kedua diduduki oleh Kabupaten Bantul dengan jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai
4 Camilla Jasmine, Noor, “Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi”, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology , Vol. 1, No. 1, 2020, hlm.5.
5 World Health Organization, “Road traffic deaths: Data by country”, http://apps.who.int/gho/ data/node.main.A997?lang=en , diakses pada 17 Agustus 2020.

## 548 kasus. 6
Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) berisi setiap orang yang mengemudikan k e n d a r a a n   b e r m o t o r   w a j i b mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Pasal 283 UULLAJ berisi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Pengemudi transportasi online seperti Gojek dan Grab di Kabupaten Sleman seringkali berkendara dengan melihat GPS tanpa berhenti terlebih dahulu disisi jalan. Artikel ini ditulis berdasarkan pengamatan konsumen transportasi online sejak tahun 2016. Pengemudi transportasi online mengemudi dengan tangan kiri memegang smartphone . Hal ini, tentunya membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain, akan tetapi pengemudi transportasi online belum mendapat sosialisasi, teguran maupun sanksi dari pihak yang berwajib. Berdasarkan data tersebut maka permasalahan yang kemudian timbul
6 Nto , “Angka Kecelakaan Lalu Lintas di DIY Tahun 2017 Menurun”, https://jogja.tribunnews. com/2017/09/21/angka-kecelakaan-lalu-lintas- di-diy-tahun-2017-menuru n, diakses 26 Februari 2018.
adalah bagaimana tinjauan penggunaan GPS saat mengemudi oleh pengemudi transportasi online di Kabupaten Sleman. Berdasarkan permasalahan tersebut maka  penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan penggunaan GPS saat mengemudi oleh pengemudi transportasi online di Kabupaten Sleman .

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang didukung wawancara kepada narasumber.  Metode penelitian hukum  normatif tersebut dilakukan dengan pendekatan perundang- undangan. Data yang digunakan adalah data  sekunder yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, media massa dan internet. Wawancara yang dilakukan dalam  penelitian ini adalah sebagai sarana pelengkap yang digunakan untuk melengkapi pengumpulan data lain, yakni studi dokumenter. Metode penelitian ini akan menguraikan atau menggambarkan secara rinci, sistematis, menyeluruh dan mendalam tentang penelitian yang berfokus pada tinjauan penggunaan GPS saat mengemudi oleh pengemudi transportasi online di Kabupaten Sleman . Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan gejala-gejala sosial terhadap suatu permasalahan yang diteliti. Cara memperoleh data penelitian dengan studi pustaka. Penelitian kepustakaan yang merupakan
metode yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam terhadap tema yang diteliti  untuk menemukan jawaban sementara dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti. 7 Alat yang digunakan yaitu studi dokumen dengan teknik dokumentasi demi memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Selain itu untuk mendukung data sekunder dilakukan wawancara kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara. 8 Wawancara dilakukan kepada dua narasumber yaitu Bapak Adhi Satrija Nugroho selaku hakim di Pendilan Negeri Sleman dan Ibu Ratnasih Dewanti selaku  penyidik di Kepolisian resor Sleman
Data yang telah diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif menurut Salim H.S dan Septiana Nurbani merupakan analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran- gambaran (deskripsi) dengan kata- kata atas temuan-temuan penelitian. 9 Teknik  analisis data yang digunakan adalah  analisis isi. Analisis isi adalah teknik analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan,
7 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, hlm. 93.
8 Maria SW Sumardjono, 2014, Metodologi Penelitian Hukum , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 27.
9 Salim H.S. dan Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum Pasca Penelitian Disertasi dan Tesis , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.
mengidentifikasi, mengklasifikasi data, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami maknanya. 10

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Tinjauan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Transportasi Online
Definisi undang-undang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (a) ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif), ditandatangani oleh kepala negara (presiden), kepala p emer int a han (raja), dan yang mempunyai kekuatan yang mengikat; (b) aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa; (c) hukum (dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam). 11
Undang-undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan sehingga asas dapat dilaksanakan memegang peranan yang penting dalam pembuatan undang- undang. Asas dapat dilaksanakan yang memiliki arti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 12
10 Ibid.
11 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Undang- Undang”, http://kbbi.web.id/undang-undang , diakses 1 Maret 2019.
12 Sofia Hasanah, “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis”, https://www.hukumonline.com/ klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-
a.  Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa p e r atu r an   y ang   d i b e ntu k mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b.  Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan s o s i o l o g i s   s e s u n g g u h ny a menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
c.  Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk
landasan- filosofis--sosiologis--dan-yuridis/ , diakses tanggal 31 Januari 2021.
Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan y a n g   s u d a h   k e t i n g g a l a n , peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.
Pasal  106 ayat (1) dan Pasal 283 UULLAJ agar dapat diterapkan harus memenuhi persyaratan kekuatan berlaku yuridis, sosiologi, dan filosofis. Pasal  106 ayat (1) dan Pasal 283 UULLAJ telah memenuhi persyaratan yuridis karena telah diundangkan dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pasal  106 ayat (1) dan Pasal 283 UULLAJ juga tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, telah harmonis dengan undang- undang yang lain, serta belum tertinggal oleh zaman.
Pasal  106 ayat (1) dan Pasal 283 UULLAJ telah memenuhi persyaratan kekuatan berlaku filosofis karena kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita- cita hukum ( rechtsidee ) dalam hal ini tujuan pembentukan UULLAJ. Tujuan pembentukan UULLAJ tertuang dalam Pasal 3 UULLAJ yang berisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:
a.  Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar,
dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong p e r e k o n o m i a n   n a s i o n a l , memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
b.  Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c.  Terwujudnyapenegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Sayangnya, Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UULLAJ belum memenuhi persyaratan kekuatan berlaku sosiologis. Berdasarkan pengamatan konsumen, sebagian besar pengemudi transportasi online masih berkendara dengan menggunakan GPS tanpa berhenti terlebih dahulu di sisi jalan. Hal ini terpaksa dilakukan oleh pengemudi transportasi online agar konsumen bisa cepat sampai tujuan dan pengemudi tranportasi online bisa mendapatkan reward berupa bintang lima di aplikasi. Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UULLAJ ini belum dapat terima karena tuntutan pekerjaan pengemudi transportasi online yang berdampak bagi jumlah penghasilan pengemudi.

## 2.  Larangan Penggunaan GPS Oleh
Pengemudi Transportasi Online a.  Penggunaan GPS Saat Mengemudi
GPS adalah singkatan dari Global Positioning System yang merupakan sistem untuk menentukan posisi dan navigasi secara global dengan menggunakan satelit dan metode Triangulasi. 13 Data
13 Suryo Susilo, Yosephat, Hartono Pranjoto, dan Albert Gunadhi, “Sistem Pelacakan dan
GPS yang diperoleh ini merupakan hasil penerimaan reciever atau GPS dari pencitraan satelit udara. Sistem GPS mempertimbangkan parameter bentuk bumi secara geodetik untuk menentukan titik koordinat bumi . 14
Pengguna smartphone dengan adanya GPS dapat mengetahui koordinat dari pengguna, yaitu berupa data latitude dan longitude . Sinyal yang dikirimkan oleh satelit ke GPS akan digunakan untuk menghitung waktu perjalanan ( travel time ). 15
GPS dapat menghitung informasi seperti kecepatan, arah yang dituju, jalur, tujuan perjalanan, jarak tujuan, matahari terbit dan matahari terbenam. GPS juga bermanfaat untuk memperoleh informasi posisi diri dan melakukan tracking rute yang telah dilalui serta mencari alamat tujuan sehingga menghemat bahan bakar dan mempercepat waktu tempuh. 16
b. Transportasi Online Transportasi diartikan oleh Black Law Dictionary sebagai the removal of goods or persons from one place to
Pengamanan Kendaraan Berbasis Gps dengan Menggunakan Komunikasi GPRS”, Jurnal Ilmiah Widya Teknik, Vol. 13, No. 1, 2014, hlm. 2.
14 Budiwati,  Anisah, “Tongkat Istiwa, Global Positioning System (GPS) dan Google Earth untuk Menentukan Titik Koordinat Bumi dan Aplikasinya dalam Penentuan Arah Kiblat”, Jurnal Ah-Hakam ,  Vol. 26, No. 1, 2019, hlm. 67.
15 Sandro Alfeno, Ririn Eka Cipta Devi, “Implementasi Global Positioning System (GPS) dan Location
Based Service (LSB) pada Sistem Informasi Kereta Api untuk Wilayah Jabodetabek”, Jurnal Sifotek Global , Vol. 7, No. 2, 2017, hlm. 1.
16 Oka Widyantara, I Made, I Gede Agus Krisna Warmayana, dan Linawati, “Penerapan Teknologi GPS Tracker untuk Identifikasi Kondisi Traffik Jalan Raya”, Jurnal Teknologi Elektro, Vol. 14, No.
1,  2015, hlm. 31.
another, by a carrier 17 , yakni perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Pengertian transportasi dalam Black Law Dictionary hakikatnya memiliki kesamaan dengan pengertian kata “pengangkutan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni pengangkutan barang dan orang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. 18 Online adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet, jika komputer kita online maka kita dapat mengakses internet atau browsing (mencari informasi-informasi di internet). 19
Pasal 1 angka 3 UULLAJ berisi bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pasal 1 angka 4 UULLAJ  berisi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.  Pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri unutuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/orang dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri
17 The Law Dictionary, “What is TRANSPORTATION?”, http://thelawdictionary.org/transportation /, diakses 1 Maret 2019.
18 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Transportasi”, http://kbbi.web.id/transportasi , diakses 1 Maret 2019.
19 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ Online ”, http:// kbbi.web.id/online diakses 1 Maret 2019.
untuk membayar uang angkutan. 20
Konsep pengangkutan menur ut Abdulkadir Muhammad meliputi tiga (3) aspek, yaitu pengangkutan sebagai usaha ( business ), pengangkutan sebagai  perjanjian ( agreement ), dan pengangkutan sebagai proses penerapan ( applying process ). 21
Pengangkutan dalam UULLAJ ditinjau dari segi penggunaannya terbagi menjadi dua, yakni pengangkutan yang tidak dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial dan pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial. Pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial disebut pengangkutan umum. Kendaraan yang dipakai dalam pengangkutan umum adalah kendaraan bermotor umum, dimana menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan didefinisikan sebagai setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
Pengangkutan orang dan/atau barang ditinjau dari segi jenis kendaraan yang digunakan terbagi menjadi dua, yakni pengangkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor dan pengangkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor sebagaimana tertuang pada Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah
20 Andika Wijaya, 2016, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 169.
21 Abdulkadir Muhammad, 2013, Hukum Pengangkutan Niaga , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.
Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Posisi perusahaan pengangkutan umum online Gojek, Grab, dan Blue- Jek, yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat pengangkut termasuk pada jenis pengangkutan orang dan/atau barang yang pertama. Inovasi pengangkutan sebagaimana telah ditunjukan oleh fenomena transportasi online, sepeti Gojek dan Grab sebenarnya merupakan suatu keadaan yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Pemerintah khususnya pembentuk UULLAJ.  Meskipun demikian, jika ditinjau dari segi hukum pengangkutan Gojek dan Grab tetap tunduk pada UULLAJ.
Kharakteristik transportasi online , seperti Gojek dan Grab merupakan sintesis antara metode pengangkutan konvensional dengan metode transaksi yang bersifat elektronik. Transportasi o n l i n e m e n g g a b u n g k a n   u n s u r pengangkutan yang diatur dalam UULLAJ dan peraturan pelaksanaannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya. Sifat khas media elektronik sebagai senjata utama transportasi online berdampak pada lex specialis Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Kegiatan usaha yang dilakukan oleh berbagai perusahaan transportasi online termasuk dalam kegiatan perdagangan atau perniagaan. Hal ini diatur dalam
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan memberikan definisi atas perdagangan sebagai tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan kompensasi.
3. Penerapan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 Oleh Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Sleman Dalam Menindak Penggunaan GPS Oleh Pengemudi Transportasi Online Perkembangan transportasi online dengan menggunakan GPS sedang marak diperbincangkan. Pengguna transportasi online bisa memesan transportasi kapanpun dan di manapun secara cepat. GPS memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi pengemudi transportasi online ketika berkendara. Kemudahan dan manfaat GPS sering disalahgunakan oleh pengemudi transportasi online . Pengemudi transportasi online sering kali mengemudi dengan menggenggam telepon atau menggunakan alat bantu untuk mengaktifkan GPS yang ada dalam telepon genggam. Tindakan tersebut secara tidak langsung membuat konsentrasi pengemudi berkurang sehingga berpotesi membahayakan pengemudi dan penumpang transportasi online khususnya, serta pengguna jalan lain umumnya. Tindakan tersebut juga tidak selaras dengan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UULLAJ.
Pasal 106 ayat (1) UULLAJ berisi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan Pasal 283 UULLAJ berisi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Frasa mengemudi dengan penuh konsentrasi lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) mengemudi dengan keadaan fokus dan tidak terganggu oleh apapun baik itu karena sakit, mengantuk, menggunakan telepon, menonton televisi ataupun video yang terpasang pada kendaraan serta dalam kondisi pengemudi yang terpengaruh minuman beralkohol. Penggunaan GPS saat mengemudi oleh pengemudi transportasi online jelas merupakan pelanggaran, karena GPS berada dalam cakupan dari isi smartphone , sehingga dapat mengganggu konsentrasi pengemudi transportasi online.
Di  Indonesia terdapat antinomi antara norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dengan fakta sosial. Pasal 106 dan 283 UULLAJ jelas melarang pengemudi melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu konsentrasi. Hal ini dipertegas dengan
putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Toyota Soluna
Community (TSC) mengenai uji materi Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ, terkait penggunaan Global Positioning System (GPS) pada ponsel saat berkendara. 22
Pasal 43 angka (1) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berisi bahwa setiap pengemudi kendaraan beroda dua diharuskan untuk tetap mematuhi ketentuan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Peraturan Menteri Perhubungan ini juga memperkuat ketentuan dari inti Penjelasan Pasal 106 ayat (1).
Kadiv humas  Polr i  Ir j en   Pol Setyo Wasisto mengatakan larangan penggunaan aplikasi GPS adalah ketika membuka aplikasi GPS sewaktu menjalankan kendaraan, karena akan membuat pengendara kehilangan konsentrasi sehingga membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. 23 Penggunaan aplikasi GPS di smartphone saat pengemudi berhenti diperbolehkan selama tidak mengganggu konsentrasi pengemudi. Fakta sosialnya yang ada di masyarakat, pengemudi transportasi online seperti Gojek dan Grab berkendara dengan menggunakan GPS tanpa berhenti terlebih dahulu
22 Briantika Adi , “Respons Polri Pasca MK Menolak Uji Materi Soal GPS”, https://tirto.id/respons- polri-pasca-mk-menolak-uji-materi-soal-gps- dgpd, diakses 28 Februari 2019.
23 Dipna Videlia Putsanra , “Klarifikasi Polri Soal Larangan Menggunakan GPS Saat Berkendara”, https://tirto.id/klarifikasi-polri-soal- larangan- menggunakan-gps-saat-berkendara-cFLa , diakses 1 Maret 2019.
disisi jalan. Pengemudi transportasi online berpotensi membahayakan diri sendiri, konsumen, dan pengguna jalan lain tersebut sering kali tidak ditilang dan lolos dari jerat sanksi pihak yang berwajib.
Pasal 3 UULLAJ berisi bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:
a.  Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong p e r e k o n o m i a n   n a s i o n a l , memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
b.  Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c.  Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Faktanya, tujuan-tujuan ini belum tercapai. Pelanggaran demi pelanggaran banyak terjadi. Etika berlalu lintas dan budaya bangsa banyak dikesampingkan demi mengejar kecepatan, yang mana bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
Pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi transportasi online di Indonesia sangat dipengaruhi faktor m a s y ar a k at .   Ke s a d ar an   hu ku m masyarakat  Indonesia masih sangat lemah sehingga diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat. Penegakan hukum secara tegas juga diperlukan untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi. Faktor kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti CCTV juga menyebabkan lemahnya penegakan hukum yang ada.
Penyidikan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Satlantas dapat berfungsi sebagai penyelidik maupun penyidik. Satlantas berfungsi sebagai penyelidik ketika satlantas menyuruh berhenti seseorang yang tertangkap tangan melanggar lalu lintas dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri untuk kemudian dibuatkan berita acara penangkapan. Satlantas berfungsi sebagai penyidik yakni saat Satlantas menerbitkan surat tilang sebagai bukti pelanggaran.
Satlantas dalam menjalankan tugasnya terbagi kedalam beberapa unit yakni: 24
a.  Unit Lakalantas dengan tugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
b.  Unit Turjawali dengan tugas p e n g a t u r a n ,   p e n j a g a a n , pengawalan dan patroli.
24 Emilia Metta Karunia Wijaya, 2019, “Wawancara dengan Satlantas Polres Sleman”, hasil wawancara pribadi : 9 Agustus 2020, Polres Sleman.
c.  Unit Dikiyasa dengan tugas m e l a k u k a n   p e m b i n a a n partisipasi  masyarakat yang berupa pendidikan, rekayasa, penyuluhan, dan pembinaan terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
d.  Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident) yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi ini berupa penerbitan STNK, SIM, BPKB, dan nomor plat kendaraan.
e.  Min Ops Lantas dengan tugas menyelanggarakan administrasi keseluruhan fungsi lalu lintas dan satlantas ditingkat Polres yang akan dipinpin langsung oleh Kasatlantas.
Mab e s   Pol r ipu n   tu r ut   s e r t a membantu kinerja Satlantas. Satlantas dibekali dengan kemampuan bela diri dan ditunjang dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut adalah: 25
a. Handy Talkie berfungsi sebagai alat komunikasi antar personil m aupu n   a l at   k omu n i k a s i One-to-Many atau broadcast voice informative yang berarti informasi ini bisa langsung didengar oleh seluruh pihak yang memantaunya.
b.  Rompi hijau berfungsi untuk melindungi seragam Satlantas dari terpaan debu di jalan raya, melindungi tubuh Satlantas dari kencangnya angin, serta menunjukkan kehadiran Satlantas saat mengatur lalu lintas. c.  Senter Kedip untuk memberikan cahaya dan kode pengaturan lalu lintas oleh Satlantas di malam hari
d.  Tongkat lalu lintas berfungsi untuk membantu Satlantas dalam mengarahkan pengendara lalu lintas, memberhentikan maupun menghimbau pengendara lalu lintas untuk jalan.
e. Button Stick berfungsi sebagai alat pelindung diri bagi Satlantas, apabila terjadi chaos yang diakibatkan oleh pengendara yang marah, berkelahi, maupun mabuk yang mengakibatkan kekacauan.
f.  Senjata api berfungsi untuk m e m p e r i n g a t k a n   a t a u menghentikan kekacauan yang terjadi.
g.  CCTV sebagai alat bukti untuk menangkap pelanggar lalu lintas.
Saat ini jumlah sarana dan prasarana masih sangat terbatas sehingga menghambat  aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran lalu lintas.
S at l a nt a s   m e ny a d a r i   b a hw a penggunaan GPS saat mengemudi jelas merupakan pelanggaran lalu lintas karena dapat mengganggu konsentrasi
dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Kendati demikian, Satlantas mengalami kesulitan dalam menerapkan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UULLAJ terhadap  larangan penggunaan GPS oleh pengemudi transportasi online . Sering kali pelanggar jelas-jelas melihat GPS saat mengemudi, tetapi ketika diberhentikan pelanggar menyangkalnya, sehingga Satlantas tidak bisa menilang pelanggar tersebut karena tidak ada bukti. Tidak adanya CCTV di sudut- sudut jalan, daerah-daerah yang padat, dan titik-titik vital kota menyebabkan Satlantas kesulitan untuk membuktikan pelanggaran yang terjadi sehingga pelanggar terbebas dari tilang polisi maupun jerat denda.
Berdasarkan pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa Satlantas Kabupaten Sleman belum optimal dalam menerapkan Pasal 106 ayat (1) UULLAJ. Banyaknya pengemudi transportasi online yang belum ditilang membuktikan rendahnya jumlah penegakkan hukum yang dilakukan Satlantas.
P e n e g a k a n   h u k u m   d a l a m menerapkan Pasal  106 ayat (1) dan Pasal 283 UULLAJ terhadap penggunaan GPS oleh pengemudi transportasi online akan selalu diupayakan oleh penyidik. Upaya penegakan hukum tersebut dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran (Upaya Preventif) maupun setelah terjadinya pelanggaran (Upaya Represif). Penegakan hukum sebelum terjadinya pelanggaran sangat besar artinya bagi pemerintah. Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah
atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. 26 Tindakan preventif (pencegahan) ini dilakukan manusia, baik itu secara pribadi atau juga berkelompok untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi.
Penyidik di Kabupaten Sleman menegakan hukum sebelum terjadinya pelanggaran dengan meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi. Beberapa hal yang perlu ditekankan berkaitan dengan kesadaran hukum adalah: 27
a.  Kesadaran tentang apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu.  Pandangan- pandangan hukum yang hidup di dalam masyarakat, bukanlah semata-mata hanya merupakan p r o d u k   p e r t i m b a n g a n - pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang dibawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi politik, dan sebagainya.
b.  Kesadaran tentang kewajiban hukum seseorang terhadap orang lain berarti dalam melaksanakan
26 Parta Ibeng, “Pengertian Preventif dan Represif, Contoh, Beserta Tujuannya” https://pendidikan. co.id/preventif-dan-represif/ , diakses 1 November 2020.
27 Laurensius Arliman, 2015, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 221.
hak akan hukum kita dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum itu. Kesadaran hukum menganut sikap tenggang rasa/ toleransi sehingga seseorang h a r u s   m e n g h o r m a t i   d a n memperhatikan kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain.
c.  Kesadaran tentang terjadinya tindak hukum berarti bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau dibicarakan dalam media elektronik kalau terjadi pelanggaran hukum.
D i   I n d o n e s i a   h u k u m   b a r u dipersoalkan apabila terjadi pelanggaran hukum, semestinya kesadaran hukum harus terus dipupuk untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum. Penyidik berusaha meningkatkan kesadaran akan pelanggaran lalu lintas terutama penggunaan GPS saat mengemudi dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada remaja-remaja, pemegang SIM baru, pengemudi transportasi online, dan siapa saja yang bersedia mengadakan kerja sama dengan kepolisian untuk bersama-sama memberikan penyuluhan UULLAJ. Penyidik juga berusaha mengadakan kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk pengadaan CCTV. CCTV tersebut digunakan untuk alat pembuktian guna menerapkan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UULLAJ terhadap penggunaan GPS oleh pengemudi transportasi online. Saat ini, fasilitas CCTV yang diberikan oleh Dinas Perhubungan masih sangat terbatas, yakni hanya ada 1 (satu) buah
di Terminal Jombor, meskipun demikian kedepannya pengadaan CCTV akan diupayakan secara bertahap.
Jumlah pengemudi transportasi online yang melihat GPS saat mengemudi sangat banyak, sehingga diperlukan sanksi yang tegas sebagai efek jera. Kapolri memberikan reward kepada Satlantas yang berhasil menangkap pelanggar lalu lintas. Reward tersebut berupa uang Rp 20.000,00 per surat tilang yang dikeluarkan sebagai hadiah tanda kinerja yang baik di lapangan. Meski demikian, masih banyak pengemudi transportasi online yang lolos dari jerat tilang manual polisi sehingga diperlukan suatu sistem yang mampu memfasilitasi hal tersebut. Sistem tersebut merupakan suatu penerapan yang baru dalam penegakan lalu lintas yakni E-tilang.
Pengertian E-tilang ini adalah sebuah digitalitas proses penilangan, dengan memanfaatkan suatu teknologi yang diharapkan untuk semua proses penilangan tersebut lebih efektif dan efisien. 28 Proses E-tilang  dibantu dengan dipasangkannya CCTV di jalan sehingga Satlantas dapat memantau plat nomor pengemudi transportasi online yang melihat GPS saat mengemudi. Penerapan E-tilang ini merupakan salah satu alternatif untuk memberikan efek jera kepada pelanggar.
Ap ar at  p e ne g a k  hu ku m   d an Ke m e nt r i an   Pe rhu bu ng an   ju g a sudah memperbarui MOU mengenai penangkapan dan pengenaan denda 28 Susilo Natasha, Arvian Fahmi, dan Ahmad Januar Z, “Penegakan Hukum terhadap Pengguna GPS Saat mengendarai Kendaraan” Jurnal Mimbar Keadilan , Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 197.
tilang. Sebelumnya, denda tilang di Kabupaten Sleman relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten- kabupaten lainnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan rendahnya UMK di Kabupaten Sleman. Nominal denda tilang yang diterapkan meskipun relatif rendah diharapkan sudah mampu memberikan efek jera terhadap pelanggaran lalu lintas. Mirisnya, fakta di lapangan berbeda. Jumlah pelanggar lalu lintas di Kabupaten Sleman selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga aparat penegak hukum dan Dinas Perhubungan meningkatkan nominal denda tilang yang harus dibayarkan oleh pelanggar lalu lintas. Diharapkan dengan tingginya denda tilang dapat memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas.
Jumlah  pelanggar lalu lintas di Kabupaten Sleman cukup banyak sedangkan aparat penegak hukum terbatas. Aparat penegak hukum di pengadilan Negeri Sleman sering kali merasa kewalahan dalam menangani sidang pelanggaran lalu lintas.  Kuota sidang bagi pelanggar lalu lintas di Pengadilan Negeri Sleman maksimal 3000 orang setiap bulannya, akan tetapi jumlah pelanggar lalu lintas bisa mencapai 2 kali lipat dari kuota pelanggaran lalu lintas yang dapat disidangkan perbulannya. 29 Hal ini sering menyebabkan sidang pelanggaran lalu lintas tertunda.
Mahkamah Agung berusaha untuk mensiasati ketidak-seimbangan aparat penegak hukum yang ada dengan jumlah 29 Emilia Metta Karunia Wijaya, 2019, “Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman”, hasil wawancara pribadi : 8 Agustus 2020, Pengadilan Negeri Sleman.

## pelanggar lalu lintas sehingga Mahkamah
Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Sejak peraturan ini berlaku pembayaran denda tilang bisa dilakukan dengan E-tilang tanpa harus datang di persidangan lalu lintas. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Agung Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang berisi penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.  E-Tilang dinilai cukup membantu mengatasi ketidak-seimbangan aparat penegak hukum dengan jumlah pelanggar lalu lintas yang ada.
Jumlah pelanggaran lalu lintas di Indonesia terutama di Kabupaten Sleman Yogyakarta sangatlah banyak meski sudah ada peraturan yang mengatur. Aparat penegak hukum berperan penting dalam penegakan hukum, akan tetapi penegakan hukum bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum. Peran serta masyarakat sangat penting untuk menciptakan negara yang tertib hukum. Perlindungan hukum merupakan hak setiap individu yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan, sehingga harkat dan martabat manusia harus dijunjung tinggi. Perlindungan hukum akan tercipta bila penegakan hukum berjalan baik.

## D. Kesimpulan
Pengaturan penggunaan GPS terhadap pengemudi transportasi online saat mengemudi telah terpenuhi secara filosofis dan yuridis. Sayangnya, pengaturan tersebut belum diakui secara secara sosiologis karena sebagian besar pengemudi transportasi online masih berkendara dengan menggunakan GPS tanpa berhenti terlebih dahulu di sisi jalan. Aparat penegak hukum telah berupaya untuk melakukan pengendalian s osia l b ai k s eb elum ter jadinya pelanggaran maupun setelah terjadinya pelanggaran. Upaya pengendalian sosial tersebut belum berjalan optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana, seperti CCTV sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menindak pelanggar.

## Daftar Pustaka

## Buku
Arliman, Laurensius, 2015, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, CV Budi Utama, Yogyakarta.
H.S, Salim, dan Septiana Nurbani,
2014, Penerapan Teori Hukum Pasca Penelitian Disertasi dan Tesis , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kusumaatmadja, Mochtar dan B.Arief Sidharta, 2013, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, PT Alumni, Bandung. Mahmud Marzuki, Peter, 2016, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta Muhammad, Abdulkadir 2013, Hukum Pengangkutan Niaga , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Pasek Diantha, Made I, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum , Prenada Media Group, Jakarta. Rahardjo, Satjipto, 2014, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sumardjono, Maria SW, 2014, Metodologi Penelitian Hukum , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Wijaya, Andika, 2016, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal
Alfeno, Sandro dan Ririn Eka Cipta Devi, “Implementasi Global Positioning System (GPS) d an Location Based Service (LSB) pada Sistem Informasi Kereta Api untuk Wilayah Jabodetabek”, Jurnal Sifotek Global , Vol. 7, No. 2, 2017.
Budiwati, Anisah, “Tongkat Istiwa, Global
Positioning System (Gps) dan Google Earth untuk Menentukan Titik Koordinat Bumi dan Aplikasinya dalam Penentuan Arah Kiblat”, Jurnal Ah-Hakam , Vol. 26, No. 1,
2019.
C a m i l l a   J a s m i n e ,   N o o r , “Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi”, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology . Vol. 1, No. 1, 2020.
Suryo Susilo, Yosephat, Hartono Pranjoto, dan Albert Gunadhi “Sistem Pelacakan dan Pengamanan Kendaraan Berbasis Gps dengan
Menggunakan Komunikasi GPRS”, Jurnal Ilmiah Widya Teknik, Vol. 13, No. 1, 2014.
Susilo Natasha, Arvian Fahmi, dan Ahmad Januar Z, “Penegakan Hukum terhadap Pengguna GPS Saat mengendarai Kendaraan” Jurnal Mimbar Keadilan , Vol. 13 No. 2, 2020. Widyantara, Oka, dkk, “Penerapan Teknologi GPS Tracker untuk Identifikasi Kondisi Traffik Jalan Raya” , Jurnal Teknologi Elektro, Vol. 14, No. 1, 2015.

## Hasil wawancara
Emilia Metta Karunia Wijaya, 2019, “Wawanc ara dengan Ha k im Pengadilan Negeri Sleman”, hasil wawancara pribadi : 8 Agustus 2020, Pengadilan Negeri Sleman.
Emilia Metta Karunia Wijaya, 2019, “Wawancara dengan Satlantas Polres Sleman”, hasil wawancara pribadi : 9 Agustus 2020, Polres Sleman.

## Internet
Briantika, Adi , “Respons Polri Pasca MK Menolak Uji Materi Soal GPS”, https://tirto.id/respons-polri-pasca- mk-menolak-uji-materi-soal-gps- dgpd , diakses pada 26 Februari 2019. Videlia Putsanra, Dipna, “Klarifikasi Polri Soal Larangan Menggunakan GPS Saat Berkendara”, https://tirto. id/klarifikasi-polri-soal-larangan- menggunakan-gps-saat berkendara- cFLa , diakses 1 Maret 2019.

## Habibie, “Apa itu GPS dan Cara
Kerjanya?”, http://www.superspring. co/apa-Itu-gps-dan-cara-kerjanya, diakses 25 Februari 2019.
Hasanah, Sofia “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis”, https://www. hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/lt59394de7562ff/arti- landasan-filosofis--sosiologis--dan- yuridis/ , diakses tanggal 31 Januari
2021.
Ibeng, Parta “Pengertian Preventif dan Represif, Contoh, Beserta Tujuannya”, https://pendidikan. co.id/preventif-dan-represif/ , diakses 1 November 2020.
Maulana, Aditya ,” Kata Korlantas s o a l   L ar a n g an   Pe n g g u n a an GPS Saat Berkendara”, https:// o t o m o t i f . k o m p a s . c o m / read/2019/01/31/084200915/ kata-korlantas-soal-larangan- penggunaan-gps-saat-berkendara , diakses 25 Februari 2019.
Nto , 2017, “Angka Kecelakaan Lalu Lintas di DIY Tahun 2017 Menurun”, h ttps:// jogja.tribunnews.com/2017/09/21/ angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-diy- tahun-2017-menurun , diakses 26 Februari 2018.
Reza Essra, Try, “60 persen kecelakaan disebabkan oleh penggunaan ponsel”, https://otomotif.antaranews. com/berita/487447/60-persen- kecelakaan-disebabkan-oleh- penggunaan-ponsel , diakses 25 Februari 2019. World Health Organization , http:// apps.who.int/gho/data/node.main.
A997?lang=en , diakses 17 Agustus 2020.
T he   L aw   D i c t i onar y,   “What   is T R A N S P O R T A T I O N ? ” , http://thelawdic tionar y.org/ transportation /, diakses 1 Maret 2019.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ Online ”, http://kbbi.web.id/online diakses 1 Maret 2019.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Transportasi”, http://kbbi.web.id/ transportasi , diakses 1 Maret 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Undang-Undang”, http://kbbi.web. id/undang-undang , diakses 1 Maret 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan
GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) Bab IV Arah Kebijakan Huruf A tahun 1999-2004 berdasarkan Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Tambahan L emb aran Negara R epubli k Indonesia Nomor 3258).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

## Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan (Tambahan L emb aran Negara R epubli k Indonesia Nomor 5512). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1921).
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.