## PENDAHULUAN
Negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa terlepas dari era globalisasi yang sedang  terjadi  saat  ini,  sehingga perekonomian  suatu  negara  tidak  dapat terlepas  dari  kebijakan  ekonomi  yang dilakukan oleh negara Indonesia. Salah satu kebijakan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh pemerintah yaitu mengenai pajak dimana pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat  digunakan  sebagai  sumber

## ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  PERSEPSI  PEGAWAI  MENGENAI PENGGELAPAN  PAJAK  (STUDI  KASUS  PADA  BALAI PEMERINTAHAN  DESA  DI  DIY)

## Maulidya Ikhbar Nurfaizah
Alumnus Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta email:maulidyaikhbarnurfaizah@gmail.com

## Zulkifli
Prodi Akuntansi STIE Widya  Wiwaha Yogyakarta email:zulstieww@gmail.com

## A bstract
This study aims to analyze and get empirical evidence on employee perceptions about the government of the special region of Yogyakarta Village regarding the effect of the taxation system, protection against tax incorporation. This research is a quantitative study and the population is all employees who are within the scope of the Yogyakarta Special Region Government Village. For sample selection is to use a saturated sample that obtained as many as 86 respondents to be studied. In collecting data using a questionnaire method and for data analysis using the SPSS program. The results of this study indicate that the variables of justice and discrimination affect tax evasion. The taxation system variable has no effect on tax evasion.
Keywords: Justice, Taxation System, Discrimination, Tax Evasion
pendanaan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan,  pajak  yaitu  kontribusi  wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## JURNAL KAJIAN BISNIS
VOL. 28, NO. 2,  2020, 217 - 232
Ada perbedaan pandangan mengenai pajak antara pemerintah dengan wajib pajak atau badan. Fungsi pajak untuk pemerintah yaitu sebagai pembiayaan penyelenggaraan negara  dan  pembangunan  sehingga pemerintah mengharapkan wajib pajak atau badan untuk membayar pajak dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan pajak. Sedangkan untuk wajib pajak atau badan memandang bahwa pajak adalah sebuah beban  yang  nantinya  dapat  mengurangi pendapatannya sehingga wajib pajak atau badan akan berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajak.
Masalah dalam perpajakan, tidak hanya menyerahkan kekayaan hasil pendapatan seseorang  kepada  negara.  Pada  sudut pandang ekonomi, pajak dipahami sebagai sumber daya, dari sektor privat ke publik. Pajak merupakan penerimaan negara, yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai  penggerak  kehidupan  ekonomi masyarakat.  Dari  aspek  hukum,  pajak sebagai  kontribusi  wajib  kepada  negara yang  terutang,  oleh  orang  pribadi  atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk  keperluan negara  untuk kemakmuran rakyat. Dari aspek keuangan, jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi,  melainkan  lebih  berupaya  untuk menjadikan pajak sebagai hal yang sangat penting bagi negara. Dari aspek sosiologi yaitu  menyangkut  akibat  atau  dampak terhadap  masyarakat  atas  pungutan  dan hasil  apakah  yang  dapat  disampaikan kepada masyarakat. Sehingga jelas sekali, bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara, untuk membiayai pengeluaran ru- tin, dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan.
Mardiasmo (2013) memaparkan bahwa terdapat  dua  cara  meminimalkan  pajak, yang  pertama  dengan  melakukan penghindaran pajak ( tax avoidance ) yaitu meminimalkan  pajak  dengan  tidak melakukan  pelanggaran  undang-undang dan yang kedua  dengan cara melakukan penggelapan  pajak  ( tax evasion )  yaitu meminimalkan  pajak  dengan  melakukan pelanggaran  undang-undang.  Pada umumnya wajib pajak menggunakan cara yang kedua yaitu penggelapan pajak ( tax evasion ).
Menurut Suminarsasi (2011), penggelapan pajak ( tax evasion ) yaitu usaha yang digunakan oleh  wajib  pajak,  untuk  mengelak  dari kewajiban  yang  sesungguhnya,  dan merupakan  perbuatan  yang  melanggar undang-undang  pajak.  Begitu  banyaknya kejadian penggelapan pajak yang dilakukan tentunya  mengurangi  rasa  percaya masyarakat  kepada  oknum  perpajakan maupun negara. Dikhawatirkan pajak yang sudah  disetor  akan  disalahgunakan  oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Penggelapan pajak yang masih terjadi di  perusahaan  adalah  (1)  Melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya; (2) Menggelembungkan biaya perusahaan dengan  membebankan  biaya  fiktif;  (3) Transaksi export fiktif; dan (4) Pemalsuan dokumen  keuangan  perusahaan.  Dalam ketentuan  perpajakan,  masih  terdapat beberapa celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan mini- mum  secara  keseluruhan.  Optimal  disini diartikan  sebagai,  perusahaan  tidak membayar  pajak  yang  semestinya  tidak harus  dibayar  tetapi  membayar  pajak dengan jumlah yang “paling sedikit” namun tetap dilakukan dengan cara elegan yang tidak  menyalahi  ketentuan  yang  berlaku. Wahyuni (2012) dalam Reskino (2014).

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK
(STUDI KASUS PADA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI DIY)
Zaman yang semakin maju, diberbagai bidang  ilmu  tanpa  disadari  secara  tidak langsung membentuk sifat manusia yang semakin  idealis,  intoleran,  kapitalis  dan semakin rendahnya nilai etika yang dimiliki. Etika tentunya diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat,  bahkan  di  zaman  yang semakin  maju  guna  tercapainya  kehar- monisan  hidup.  Etika  dalam  masyarakat dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama  etika  deskriptif  lebih  untuk menekankan suatu fakta tentang nilai dan perilaku  individu  pada  keadaan  yang menjadi  kebiasan  di  masyarakat.  Yang kedua  etika  normatif  untuk  menghimbau dan memberikan penilaian kepada individu akan cara berperilaku sesuai dengan norma yang ada.
Etika dalam bekerja atau etika profesi perlu  ditumbuhkan  demi  mencegah tindakan-tindakan  yang  merugikan  orang lain. Etika profesi yang semakin luntur saat ini  dapat  dilihat  dengan  maraknya  kasus kejahatan yang melibatkan profesi akuntansi yang menyusun serta melaporkan kondisi keuangan perusahaan.
Pajak merupakan penghasilan negara yang  sangat  penting,  sehingga  sangat bermanfaat  untuk  kemakmuran  dan kesejahteraan umum suatu negara, melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh  pemerintah  berbagai  sektor.  Oleh karena itu pemberantasan mengenai kasus penggelapan pajak harus segera dituntas- kan, agar tidak terjadi kesenjangan persepsi antara  wajib  pajak  badan  maupun perorangan  mengenai  penggunaan- penggunaan pajak.
Keadilan merupakan sesuatu yang sulit untuk  dianalisis  dikarenakan  perbedaan persepsi setiap orang mengenai keadilan. Jika  keadilan  dalam  perpajakan  semakin tinggi  maka  pegawai  akan  semakin beretika, sehingga penggelapan pajak akan semakin  berkurang.  Penelitian  mengenai
keadilan  yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011)  dan  Fatimah  (2017)  mengatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh  terhadap penggelapan pajak. Tetapi penelitian yang dilakukan  oleh  Mukharoroh  (2014)  dan Hidayatullah (2017) mengatakan sebaliknya dimana  keadilan    berpengaruh  terhadap penggelapan pajak.
Sistem  perpajakan  yang  berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi pegawai sehingga penggelapan pajak akan berkurang.  Sebaliknya,  jika  sistem perpajakan  tidak  beretika  dan  akan meningkatkan  penggelapan  pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) dan Dewi (2017) mengatakan bahwa sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap  penggelapan  pajak.  Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) dan Hidayatullah (2017) mengatakan sebaliknya  dimana  sistem  perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Diskriminasi  adalah  perbedaan perlakuan  antar  sesama  umat  manusia baik dalam segi ras, agama, sosial, warna kulit, dan lainnya. Jika tingkat diskriminasi tinggi  maka  akan  semakin  tidak  beretika sehingga penggelapan pajak akan semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi  (2011),  Mukharoroh  (2014), dan  Dewi  (2017)  mengatakan  bahwa diskriminasi  berpengaruh  terhadap penggelapan pajak. Tetapi penelitian yang dilakukan  oleh  Wahyudi  (2016),  dan Fatimah  (2017)  mengatakan  sebaliknya dimana  diskriminasi  tidak  berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Fenomena  dan  hasil  penelitian sebelumnya,  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  objek penelitian dari sudut pandang Pegawai Balai Pemerintahaan  Desa  di  Yogyakarta  baik Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) maupun Pegawai Kontrak. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengurangi

## ANNAS SYAMS RIZAL FAHMI & TEGAR CAHYO WIBOWO
perilaku  penggelapan  pajak  terhadap generasi mendatang mengingat beragamnya praktik-praktik penggelapan pajak. Adapun judul  dalam  penelitian  adalah  “Analisis Faktor-Faktor Persepsi Pegawai Mengenai Penggelapan  Pajak  (Studi  Kasus  Pada Balai Pemerintahan Desa Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  dan  mendapatkan  bukti empiris  mengenai  pengaruh  persepsi pegawai mengenai penggelapan pajak dari faktor  keadilan,  sistem  perpajakan,  dan diskriminasi.

## TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS Persepsi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indone- sia (KBBI), persepsi memiliki dua definisi yaitu tanggapan langsung dari sesuatu dan proses  seseorang  mengetahui  beberapa hal  melalui  pancaindranya.  Persepsi seseorang  belum  tentu  sama  satu  sama lain. Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu  proses  individu-individu  meng- organisasikan  dan  menafsirkan  kesan inderanya  agar  memberi  makna  kepada lingkungannya.
Menurut Lubis (2010) persepsi adalah bagaimana  orang-orang  melihat  atau menginterprestasikan peristiwa, objek, serta manusia.  Definisi  persepsi  yang  formal adalah proses dimana seseorang memilih, berusaha,  dan  menginterprestasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu  dan  penuh  arti.  Persepsi  juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan  yang  diperoleh dengan  menyimpulkan  informasi  dan menafsirkan pesan. Persepsi bergantung pada suatu rerangka ruang dan waktu.

## Pajak dan Penggelapan Pajak
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,  pajak  merupakan  kontribusi wajib kepada kas milik negara yang terutang oleh  Wajib  Pajak  pribadi  maupun  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang, dengan tidak mengharap- kan  imbalan  secara  langsung  dan  untuk keperluan kemakmuran rakyat.
Penggelapan  pajak  ( Tax Evasion ) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak  untuk  meringankan  beban  pajak dengan  cara  melanggar  undang-undang. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar Madiasmo (2011).

## Keadilan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indone- sia (KBBI), keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat tidak berat sebelah, tidak  memihak,  berpihak  kepada  yang benar,  berpegang  pada  kebenaran,  dan tidak sewenang-wenang.
Ada  tiga  aspek  keadilan  yang  perlu diperhatikan  dalam  penerapan  pajak Siahaan  (2010)  dalam  Rahman  (2013), yaitu sebagai berikut.
1) Keadilan dalam Penyusunan Undang- Undang Pajak.
2) Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan.
3) Keadilan  dalam  Penggunaan  Uang Pajak.

## Sistem Perpajakan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indone- sia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang  secara  teratur  saling  berkaitan sehingga  membentuk  suatu  totalitas. Sistem  perpajakan  merupakan  suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan  dari  pengabdian  dan  peran

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS PADA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI DIY)
serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan  yang  diperlukan  untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Silaen 2015).
Pada tahun 1983 pemerintah melakukan reformasi  perpajakan  dari official assess- ment system menjadi self assessment system dalam  rangka  meningkatkan kesadaran  wajib  pajak.  Sistem  ini memberikan  kepercayaan  kepada  Wajib Pajak  untuk  menghitung,  menyetor,  dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang secara  teratur  sesuai  ketentuan  dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara  itu  pemerintah  (fiskus)  juga berperan  aktif  dalam  mengawasi  dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik.

## Diskriminasi
Diskriminasi  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  merupakan pembedaan  perlakuan  terhadap  sesama warga  negara  berdasarkan  warna  kulit, golongan,  suku,  ekonomi,  agama,  dan sebagainya.
Diskriminasi menyebabkan Wajib Pajak merasa  diperlakukan  secara  tidak  adil akibat dari penerapan sistem yang memihak atau peraturan perpajakan yang diterapkan secara tidak baik. Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong sikapp  masyarakat  untuk  tidak  setuju dengan  kebijakan  yang  berlaku,  seperti peneraan tax amnesty dinilai telah melukai rasa keadilan lantaran diskriminatif terhadap Wajib Pajak dan tax amnesty yang banyak memunculkan pro dan kontra dilingkungan masyarakat  atau  pemerintah.  Hal  ini dikarenakan tax amnes ty dianggap memberi  hak  khusus  kepada  pihak  yang tidak taat pajak yaitu berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan,
dan  sanksi  pidana  dimana  hal  tersebut dinilai  bertentangan  dengan  Undang- Undang 1945 pasal 27 ayat 1 (Irmansyah, 2019)

## Hipotesis  Penelitian
1. Keadilan  berpengaruh  terhadap persepsi  penggelapan  pajak .
Pemerintah dapat dikatakan adil apabila pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat  diperlakukan  dengan  sama, kondisi ini akan terlihat dari undang-undang pajak yang telah disusun dan dilaksanakan (Suminarsasi  2011).  Semakin  tinggi keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, maka masyarakat akan semakin terpercaya terhadap kinerja pemerintah. Hal ini akan mendorong  kemauan  masyarakat  untuk membayar  pajak  dan  mempercayai pemerintah  dalam  mengelola  dana  yang bersumber dari pajak (Rahman, 2013).
Manfaat  yang  banyak  dirasakan  oleh masyarakat  atas  fasilitas  negara  yang tersedia akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak. Hal ini terbukti dengan kemauan  masyarakat yang  terus membayar  pajak  dan  terlihat  dari penerimaan pajak negara yang meningkat setiap tahunnya. Dengan tingkat keadilan yang  tinggi  akan  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah,  sehingga  akan  timbul  rasa percaya  dan  aman  ketika  masyarakat membayar  pajak.  Sehingga,  masyarakat khususnya  pegawai  akan  beranggapan bahwa penggelapan pajak yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat secara luas  merupakan  tindakan  yang  tidak  etis dilakukan.
Beberapa  penelitian  sebelumnya menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap  persepsi  mengenai  etika  atas penggelapan  pajak.  Penelitian  tersebut dilakukan  oleh  Suminarsasi  (2011),  Devi

## ANNAS SYAMS RIZAL FAHMI & TEGAR CAHYO WIBOWO
(2015), Wahyudi (2016), dan Dewi (2017). Oleh  karena  itu  hipotesis  yang  pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:
H1: Keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi Penggelapan Pajak.

## 2. Sistem  perpajakan  berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.
Pada  dasarnya  sistem  pajak  adalah tentang  tinggi  rendahnya  tarif  pajak  dan pertanggungjawaban iuran pajak. Relevansi sistem  perpajakan  dengan  teori  atribusi setiap wajib pajak mempunyai pandangan sendiri  mengenai  sistem  pajaknya.  Jika sistem  perpajakan  di  Indonesia  berjalan dengan  baik,  sehingga  kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak pajak  akan  beretika  untuk  dilakukan (Mukharoroh 2014).
Semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka masyarakat akan semakin merasa mudah  dan dilayani  dengan baik oleh  pemerintah  sehingga  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun akan semakin  meningkat.  Kemudian  sistem perpajakan  yang  ada  akan  mendorong kemauan  masyarakat  untuk  membayar pajak (Suminarsasi 2011).
Beberapa  penelitian  sebelumnya menunjukkan  bahwa  sistem  perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan  yang  berlaku,  maka  persepsi masyarakat  menganggap  penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis. Penelitian  tersebut  diantaraya  dilakukan oleh  Suminarsasi  (2012),  Devi  (2015), Wahyudi  (2016)  dan  Dewi  (2017).  Oleh karena  itu  hipotesis  yang  kedua  dapat dirumuskan sebagai berikut:

## H2 : Sistem Perpajakan berpengaruh secara
signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

## 3. Diskriminasi  berpengaruh  terhadap penggelapan  pajak.
Adanya  perilaku  diskriminasi  dalam perpajakan ini merupakan suatu tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat/ wajib pajak (baik domestik maupun asing) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di dalam bidang perpajakan, diskriminasi merupakan  suatu  kondisi  dimana  pihak Ditjen Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Diskriminasi ini akan  meningkatkan  penggelapan  pajak yang  akan  dilakukan  oleh  wajib  pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Ditjen  Pajak  sendiri  yang  tidak  mampu berlaku  adil.  Semakin  banyak  peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi  yang  merugikan,  maka masyarakat  akan  cederung  untuk  tidak patuh terhadap peraturan. Ketidakpatuhan ini dapat berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak, sehingga wajib pajak  akan  mempunyai  persepsi  bahwa penggelapan  pajak  merupakan  tindakan yang etis untuk dilakukan (Fatimah 2017).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Sumunarsasi (2011), Mukharoroh (2014), dan  Dewi  (2017)  menyatakan  bahwa diskriminasi  berpengaruh  terhadap penggelapan  pajak.  Sehingga  semakin tinggi diskriminasi mengenai perpajakan di Indonesia maka semakin tinggi pula wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu hipotesis yang ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:
H 3 : Diskriminasi berpengaruh secara signifikan terhadap Penggelapan Pajak.
4. Keadilan,  sistem  perpajakan  dan diskriminasi secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Maraknya keadilan yang masih belum terlaksananya dalam perpajakan di Indone- sia,  kemudian  ada  beberapa  sistem

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK
(STUDI KASUS PADA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI DIY)
perpajakan yang masih bisa dicurangi, dan diskriminasi  yang  masih  diterima  oleh masyarakat/Wajib  Pajak  maka  penelitian ingin menganalisis apakah keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi berpengaruh secara  simultan  terhadap  penggelapan pajak  sehingga  untuk  hipotesis  keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:
H 4 : Keadilan, Sistem Perpajakan dan
Diskriminasi s ecara simult an berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

## Rerangka  Pikir  Penelitian
Pada  penelitian  ini  diuji  keseluruhan variabel  yang  terdapat  dalam  penelitian terdahulu, yaitu pengaruh keadilan, sistem perpajakan,  dan  diskriminasi  terhadap persepsi  mengenai  penggelapan  pajak. Rerangka yang dipakai dalam penelitian ini dijelaskan pada gambar 1.

## Gambar 1. Rerangka Pikir Penelitian

## METODE  PENELITIAN 1. Metode  Pengumpulan  Data
Metode  pengumpulan  data  pada penelitian  ini  untuk  data  primer  meng- gunakan  observasi  dan  memberikan kuesioner  secara  langsung  kepada responden.  Untuk  data  sekunder  meng- gunakan beberapa literatur dan jurnal-jurnal yang relevan untuk menunjang penelitian ini.

## 2.  Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan dari obyek yang  akan  diteliti  (Boedijuwono,  2001).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai  di  lingkungan  Kantor  Balai Pemerintahan  Desa  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Menurut data yang ada, jumlah pegawai  di  Kantor  Balai  Pemerintahan Desa  Daerah  Istimewa  Yogyakarta sebanyak 86 orang.
Sampel  didefinisikan  sebagai  bagian dari populasi yang dijadikan responden dan mewakili  populasi.  Sampel  adalah  obyek atau  subyek  penelitian  yang  dipilih  guna mewakili  keseluruhan  dari  populasi (Bawono, 2006). Menurut Arikunto (2012) jika jumlah populasinya kurang dari 100 or- ang,  maka  jumlah  sampelnya  diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih  besar  dari  100  orang,  maka  bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.  Berdasarkan  penelitian  ini karena jumlah populasinya tidak besar dari 100  orang  respoden  maka  penelitian  ini mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada  Balai  Pemerintahan  Desa  Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebanyak 86 or- ang  responden.  Dengan  demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik  sampel  penelitian  sebagai  unit observasi disebut sebagai teknik sensus.

## 3. Variabel  Operasional
Variabel  yang  digunakan  dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Variabel  independen  (bebas)  yaitu keadilan,  sistem  perpajakan  dan diskriminasi
b. Variabel  dependen  (terikat)  dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak.

## 4. Metode Analisis
Metode  analisis  data  yang  digunakan untuk  menguji  hipotesis  adalah  analisis kuantitatif  yakni  dengan  menggunakan rumus-rumus  statistik.  Sugiyono  (2014) menjelaskan  bahwa  analisis  kuantitatif adalah  analisis  yang  bersifat  hitungan
berupa angka dengan menetapkan rumus- rumus  statistik  untuk  menguji  kebenaran data, teori dan hipotesis. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Uji Validitas
Menurut Hadi (dalam Bawono, 2006), uji validitas  dipakai  untuk  mengukur seberapa cermat suatu test melakukan fungsi ukurnya atau telah benar-benar dapat  mencerminkan  variabel  yang diukur.
b. Uji Reliabilitas
Digunakan untuk mengukur konsistensi data yang diperoleh.
c. Analisis Regresi Linier Berganda Besarnya  pengaruh  masing-masing variabel  bebas  terhadap  variabel terikatnya dapat dilihat dari besarnya nilai koefisin regresi yang dihasilkan.
d.   Uji t
Uji  t  digunakan  untuk  melihat  apakah variabel  independen  yang  ada merupakan  penduga  yang  baik  atau tidak bagi variabel dependennya secara parsial.
e. Uji F
Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel  independen  yang  ada merupakan  penduga  yang  baik  atau tidak bagi variabel dependennya secara bersama-sama.
f. Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Uji koefisien determinasi (R 2 ) digunakan untuk  mengukur  besarnya  atau sejauhmana  kemampuan  seluruh variabel  bebas  yang  ada  dalam menerangkan  atau  memberikan kontribusi/sumbangan terhadap variabel terikatnya.  Guna  menghasilkan  hasil perhitungan  yang  lebih  akurat,  lebih cepat  dan  meminimalisir  terjadinya kesalahan,  maka  program SPSS for
Windows versi  22  dimanfaatkan  dan digunakan untuk melakukan pengolahan data-data tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi  Objek  Penelitian
Karakteristik responden digunakan untuk memperoleh  gambaran  tentang  data responden  yang  telah  diteliti  (dijadikan sampel/responden penelitian). Berdasarkan jenis kelamin, responden penelitian terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan  perempuan.  Karakteristik  responden berdasarkan  jenis  kelamin  selengkapnya ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah Persentase Laki-laki 60 69.77% Perempuan 26 30.23% Total 86 100.0% Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 Berdasarkan kelompok usia, responden terbagi  atas  4  kelompok,  yaitu  kelompok berusia 25 – 34 tahun, 35 – 45 tahun, 45 – 54  tahun  dan  e”  55  tahun.  Karakteristik responden berdasarkan usia selengkapnya ditunjukkan pada  tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Pendidikan Jumlah Persentase 25 – 34 tahun 27 31,40% 35 – 44 tahun 34 39,53% 45 – 54 tahun 18 20,93% ≥ 55 tahun 7 8,14% Total 86 100.0%
Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

## 1. Hasil Uji Validitas
Rekap hasil uji validitas disajikan pada tabel  3 sebagai berikut:

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK
(STUDI KASUS PADA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI DIY)
Berdasarkan tabel 3 tersebut di atas, diperoleh  informasi  yang  menunjukkan besarnya nilai koefisien korelasi dari seluruh butir  pertanyaan  yang  terdiri  dari  4  butir pertanyaan untuk variabel Keadilan (X 1 ), 5 butir pertanyaan untuk Sistem Perpajakan (X 2 ), 4 butir pertanyaan untuk Diskriminasi (X 3 ) dan 4 butir pertanyaan untuk variabel Penggelapan  Pajak.  Hasil  perhitungan koefisien  korelasi  (r xy )  seluruhnya mempunyai r hitung yang lebih  besar dari  r tabel (r tabel = 0,1379). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyan/ pernyataan  yang  diajukan  kepada responden  dinyatakan  valid,  sehingga dinyatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

## 2. Hasil Uji Reliabilitas
Rekap hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 4.
Berdasarkan tabel 4, diperoleh informasi bahwa  hasil  uji  reliabilitas  diperoleh  nilai cronbach alpha semuanya lebih besar dari nilai kritisnya (0,6). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan mengenai  variabel  Keadilan,  Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Penggelapan Pajak merupakan pertanyaan yang reliabel. Dari  keempat  hasil  analisis  reliabilitas  di atas  dapat  diartikan  bahwa  secara menyeluruh  kuesioner  yang  digunakan dalam penelitian ini telah dinyatakan reliabel atau andal.
Tabel 3 Rekap Hasil Uji Validitas No. Item r hitung r tabel Keterangan Kesimpulan Keadilan (X 1 ) X 1 .1 0,728 0,1379    r hitung > r tabel Valid X 1 .2 0,548 0,1379    r hitung > r tabel Valid X 1 .3 0,532 0,1379    r hitung > r tabel Valid X 1 .4 0,522 0,1379    r hitung > r tabel Valid Sistem Perpajakan (X 2 ) X 2 .1 0,512 0,1379    r hitung > r tabel Valid X 2 .2 - 0,289 0,1379    r hitung > r tabel Valid X 2 .3 0,794 0,1379    r hitung > r tabel Valid X 2 .4 0,756 0,1379    r hitung > r tabel Valid X 2 .5 0,657 0,1379    r hitung > r tabel Valid Diskriminasi (X 3 ) X 3 .1 0,556 0,1379    r hitung > r tabel Valid X 3 .2 0,571 0,1379    r hitung > r tabel Valid X 3 .3 0,739 0,1379    r hitung > r tabel Valid X 3 .4 0,554 0,1379    r hitung > r tabel Valid Penggelapan Pajak (Y) Y .1 0,837 0,1379    r hitung > r tabel Valid Y.2 0,772 0,1379    r hitung > r tabel Valid Y.3 0,811 0,1379    r hitung > r tabel Valid Y.4 0,525 0,1379    r hitung > r tabel Valid ANNAS SYAMS RIZAL FAHMI & TEGAR CAHYO WIBOWO

## 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Hasil uji analisis regresi linear berganda yang  telah  dilakukan  diperoleh  tabel  5 sebagai berikut:
Berdasarkan tabel 5 tersebut diperoleh informasi mengenai nilai koefisien regresi masing-masing variabel. Dengan demikian, maka  didapat  persamaan  regresi  linear bergandanya sebagai berikut:
Y = 19,078 - 0,337 X 1 - 0,165 X 2 + 0,346 X 3
4. Uji t
a. Pengaruh  keadilan  terhadap  peng- gelapan pajak.
Berdasarkan tabel 5 tersebut  diketahui bahwa nilai t hitung variabel Keadilan sebesar -2,541 dengan nilai signifikansi 0,013. Nilai
t tabel pada derivatif of freedom (df) = n – k = 86 – 1 = 85, pada taraf signifikansi (a) = 0,05 uji 2 sisi diperoleh nilai sebesar 1,6630. Berdasarkan  hasil  tersebut,  diperoleh
informasi bahwa nilai t hitung > t tabel (2,541 > 1,6630) dan nilai signifikansi t hitung tersebut lebih kecil dari  = 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,013, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Keadilan memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  Penggelapan  Pajak, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti  semakin  tinggi  keadilan  suatu negara  mempengaruhi  persepsi  pegawai dalam  memandang  penggelapan  pajak sebagai  perilaku  yang  tidak  etis.  Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suminarsasi  dan  Supriyadi  (2011)  yang menyatakan  bahwa  faktor  keadilan
Tabel 4. Rekap Hasil Uji Reliabilitas Variabel Koef. Reliabilitas (cronbach alpha) Nilai Kritis (r tabel) Keterangan Keadilan (X 1 ) 0,710 0,6 Reliabel Sistem Perpajakan (X 2 ) 0,647 0,6 Reliabel Diskriminasi (X 3 ) 0,723 0,6 Reliabel Penggelapan Pajak (Y) 0,795 0,6 Reliabel Sumber: Data Primer Diolah, 2020
Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 19.078 2.169 8.796 .000 Keadilan -.337 .133 -.265  -2.541 .013 Sistem Perpajakan -.165 .111 -.154  -1.496 .138 Diskriminasi .346 .106 .337  3.249 .002
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK
(STUDI KASUS PADA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI DIY)
berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan  pajak.  Faktor  keadilan berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan  pajak  karena  persepsi pegawai Balai Pemerintahan Desa Daerah Istimewa Yogyakarta  selalu  menganggap penggelapan  pajak  merupakan  tindakan yang  tidak  etis.  Dalam  pandangan  lain, pegawai pemerintahan merupakan individu yang memiliki intelektual tinggi dan selalu dituntut untuk bertindak etis. Kasus-kasus penggelapan  pajak  yang  dilakukan  oleh saudara Gayus Tambunan PNS golongan III A di Dirjen Pajak dapat memberi pengaruh negatif kepada sebagian wajib pajak untuk membayar  pajak.  Hal  ini  juga  dapat berpengaruh  terhadap  persepsi  pegawai pemerintahan  mengenai  penggelapan pajak. Pegawai Balai Pemerintahan Desa Daerah  Istimewa  Yogyakarta  merupakan pelaku  perpajakan,  diharapkan  tidak melakukan tindakan yang tidak etis seperti penggelapan  pajak  sehingga  pegawai pemerintahan  harus  bisa  memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
b. Pengaruh  Sistem  Perpajakan terhadap penggelapan  pajak.
Berdasarkan tabel 5 tersebut diketahui bahwa nilai t hitung variabel Sistem Perpajakan sebesar  -1,496  dengan  nilai  signifikansi 0,138. Nilai t tabel pada derivatif of freedom (df)  =  n  –  k  =  86  –  1  =  85,  pada  taraf signifikansi (a) = 0,05 uji 2 sisi diperoleh nilai sebesar  1,6630.  Berdasarkan  hasil tersebut,  diperoleh  informasi  bahwa  nilai t hitung >  t tabel (1,496  <  1,6630)  dan  nilai signifikansi t hitung tersebut lebih besar dari a  =  0,05  atau  5%  yaitu  sebesar  0,138, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penggelapan pajak, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti  bahwa  semakin  baik  sistem perpajakan  yang  berlaku,  maka  semakin
rendah  persepsi  pegawai  mengenai penggelapan pajak. Dengan adanya sistem perpajakan  yang  baik,  pengelolaan  uang pajak yang bijaksana, petugas pajak yang berkompeten  dan  tidak  korupsi,  serta prosedur  pembayaran  pajak  yang  tidak berbelit-belit, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat  terhadap  fiskus  yang mendorong  kemauan  membayar  pajak, sehingga  akan  mempengarusi  persepsi pegawai  bahwa  penggelapan  pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Namun sebaliknya, apabila sistem perpajakan yang belaku dinilai buruk, pengelapan uang pajak tidak jelas, petugas pajak yang melakukan korupsi,  dan  prosedur  pembayaran  yang rumit,  maka  persepsi  pegawai  yang terbentuk  adalah  penggelapan  pajak merupakan  tindakan  etis  dan  boleh dilakukan.
Penelitian  Suminarsasi  dan  Supriyadi (2011) menemukan bahwa semakin bagus sistem  perpajakannya  maka  perilaku penggeleapan  pajak  dianggap  sebagai perilaku yang tidak etis. Hal ini sama dengn penelitian yang telah dilakukan oleh Rahman (2013) pada wajib pajak di Jakarta. Semakin baik,  mudah,  dan  terkendali  prosedur sistem perpajakan yang diterapkan maka tindakan  penggelapan  pajak  dianggap sesuatu  yang  tidak  etis  bahkan  mampu meminimalisir perilaku tersebut.

## c. Pengaruh  diskriminasi  terhadap penggelapan  pajak.
Berdasarkan tabel 5 tersebut diketahui bahwa  nilai  t hitung variabel  Diskriminasi sebesar  3,249  dengan  nilai  signifikansi 0,002. Nilai t tabel pada derivatif of freedom (df)  =  n  –  k  =  86  –  1  =  85,  pada  taraf signifikansi (a) = 0,05 uji 2 sisi diperoleh nilai sebesar  1,6630  (Bawono,  2006). Berdasarkan  hasil  tersebut,  diperoleh informasi bahwa nilai t hitung > t tabel (3,2490 > 1,6630) dan nilai signifikansi t hitung tersebut

## ANNAS SYAMS RIZAL FAHMI & TEGAR CAHYO WIBOWO
lebih kecil dari  = 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,002, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel  Diskriminasi  memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti  bahwa  semakin  tinggi  tingkat diskriminasi  maka  wajib  pajak  semakin tidak  beretika,  sehingga  penggelapan penggelapan pajak akan meningkat. Begitu pula  sebaliknya,  semakin  rendah  tingkat diskriminasi  makan  wajib  pajak  akan beretika  dan  penggelapan  pajak  akan menurun.
Penelitian  Suminarsasi  dan  Supriyadi (2011)  menjelaskan  bahwa  adanya diskriminasi  dalam  peraturan  perpajakan akan membuat wajib pajak akan membuat wajib  pajak  memiliki  persepsi  bahwa kebijakan  penggelapan  pajak  etis  untuk dilakukan. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Reskino et al . (2011)
Rahman  (2013)  dan  Devi  (2015).  Selain konsisten  konsisten  dengan  penelitian terdahulu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan rasional berikut. Dalam pernyataan
yang  dimuat  dalam  kuesioner  penelitian terlihat bahwa diskriminasi yang dimaksud merupakan  adanya  pengecualian- pengecualian  dalam  perpajakan.  Dalam aturan perpajakan, pemerintah memberikan perlakuan  yang  berbeda  untuk  berbagai
kalangan  masyarakat.  Hal  ini  dapat dikatakan  sebagai  bentuk  diskriminasi karena  hanya  menguntungkan  pihak tertentu. Apabila  aturan  perpajakan  yang ada  semakin  merugikan  beberapa kalangan, maka kepercayaan pegawai Balai Pemerintah  Desa  Daerah  Istimewa Yogyakarta akan berkurang, sehingga akan terbentuk  persepsi  bahwa  penggelapan pajak merupakan tindakan etis atau boleh dilakukan untuk menutup kerugian tersebut. Salah satu kebijakan yang akan dianggap sebagai diskriminasi adalah memperboleh- kan  zakat  sebagai  faktor  pengurang kewajiban perpajakan akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat, sehingga akan  menimbulkan  kecemburuan  pada masyarakat  yang  tidak  menerima keuntungan dari kebijakan tersebut, yang nantinya akan mengakibatkan munculnya tindakan penggelapan pajak.

## 5. Hasil Uji F
Hasil  uji  F  disajikan  pada  tabel    6 sebagai berikut:
Berdasarkan tabel 6 tersebut diketahui bahwa  nilai  F hitung >  F tabel (5,587  >  2,716) dan  nilai  signifikansinya  lebih  kecil dibandingkan dengan a = 5% atau 0,05 yaitu sebesar  0,002.  Hal  ini  berarti  variabel Keadilan (X 1 ), Sistem Perpajakan (X 2 ) dan Diskriminasi (X 3 ) secara menyeluruh atau
Tabel 6 Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 105.849 3 35.283 5.587 .002 b Residual 517.884 82 6.316 Total 623.733 85 a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak
b. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Sistem Perpajakan, Keadilan

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK
(STUDI KASUS PADA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI DIY)
bersama-sama  memberikan  pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, maka H 4 diterima. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ketiga variabel tersebut merupakan sebuah faktor- faktor  yang  dapat  terindikasi  untuk menyebabkan pegawai melakukan sebuah penggelapan pajak.

## 6. Hasil Uji Koefisien  Determinasi (R
2 ) Hasil  uji  R 2 disajikan  pada  tabel    7 sebagai berikut:
Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .412 a .170 .139 2.51310 a.  Predictors: (Constant), Diskriminasi, Sistem Perpajakan, Keadilan
b.  Dependent Variable: Penggelapan Pajak Sumber: Data Primer Diolah, 2020
Tabel 7
Berdasarkan tabel 7 tersebut diperoleh informasi  bahwa  nilai  adjusted  koefisien determinasi  (R 2 )  sebesar  0,139.  Nilai koefisien determinasi sebesar 0,139 dapat diartikan bahwa 13,9 %  Penggelapan Pajak dapat dijelaskan atau diberikan kontribusi oleh ketiga variabel bebasnya yang terdiri dari  variabel  Keadilan  (X 1 ),  Sistem Perpajakan  (X 2 )  dan  Diskriminasi  (X 3 ), sedangkan  sisanya  sebesar  86,1% dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Simpulan
Berikut adalah simpulan hasil penelitian ini, yaitu:
1. Berdasarkan  hasil  uji  pada  tabel  5 diperoleh informasi bahwa nilai t hitung > t tabel (2,541  >  1,6630)  dan  nilai signifikansi t hitung tersebut lebih kecil dari =  0,05  atau  5%,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  Keadilan memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap Penggelapan Pajak, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa semakin  tinggi dan  rendahnya tingkat  keadilan  pajak  maka berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak.
2. Berdasarkan  hasil  uji  pada  tabel  5 diperoleh informasi bahwa nilai t hitung > t tabel (1,496  <  1,6630)  dan  nilai signifikansi t hitung tersebut  lebih  besar dari  = 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan  bahwa  variabel  Sistem Perpajakan  memiliki  pengaruh  yang tidak signifikan terhadap penggelapan pajak,  sehingga  Ho  diterima  dan  Ha ditolak. Hal ini berarti bahwa semakin baik  sistem  perpajakan  yang  berlaku, maka  semakin  rendah  persepsi pegawai melakukan penggelapan pajak.
3. Berdasarkan  hasil  uji  pada  tabel  5 diperoleh informasi bahwa nilai t hitung > t tabel (3,2490  >  1,6630)  dan  nilai signifikansi t hitung tersebut lebih kecil dari
=  0,05  atau  5%,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa
variabel Diskriminasi  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap penggelapan pajak, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi  pada  perpajakan  maka persepsi  pegawai  semakin  tinggi mengenai  penggelapan  pajak.  Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat diskriminasi  maka  persepsi  pegawai akan  turun  melakukan    penggelapan pajak.
4. Berdasarkan  hasil  uji  pada  tabel  6 diperoleh informasi bahwa nilai F hitung >

## ANNAS SYAMS RIZAL FAHMI & TEGAR CAHYO WIBOWO
F tabel (5,587  >  2,716)  dan  nilai signifikansinya lebih kecil dibandingkan dengan  = 5% atau 0,05. Hal ini berarti bahwa  variabel  Keadilan  (X 1 ),  Sistem Perpajakan  (X 2 )  dan  Diskriminasi  (X 3 ) secara  menyeluruh  atau  bersama- sama  memberikan  pengaruh  yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti ketiga variabel merupakan  sebuah  faktor-faktor  yang berpengaruh sehingga dapat terindikasi untuk menyebabkan pegawai melakukan sebuah penggelapan pajak.
Keterbatasan Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan,  penelitian  ini  memiliki keterbatasan yaitu:
1. Objek penelitian yang hanya terdapat di satu  kantor  saja  yaitu  Balai Pemerintahan  Desa Daerah  Istimewa Yogyakarta yang mewakili Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah
2. Sampel yang diambil pada penelitian ini relatif  kecil  hanya  sebesar  86  orang saja.
3. Variabel pada penelitian ini hanya 3 saja yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi.
4. Kurang  yakinnya  responden  terhadap kerahasiaan  jawaban  kuesioner  yang diberikan.
5. Adanya  kemungkinan  jawaban  yang diberikan  responden  tidak  jujur, sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.

## Saran
Berikut  ini  merupakan  saran  hasil penelitian  bagi  semua  pihak  yang  terkait untuk penelitian yang lebih baik kedepannya maupun  sebagai  bahan  referensi  dalam mengurangi  persepsi  pegawai  mengenai penggelapan pajak:
1. Memperluas  objek  penelitian  seperti kantor Balai Pemerintahan Desa yang ada di Provinsi lain, misal Malang.
2. Memperbanyak sampel penelitian pada jumlah pegawai pada Balai
Pemerintahan  Desa  lainnya  misal kantor Balai pemerintah Desa di Malang yang mewakili Jawa Timur, Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur lainnya.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat  meyakinkan  responden  akan kerahasiaan  data  yang  diperoleh sehingga  hasil  penelitian  dapat  lebih akurat  dan  sesuai  dengan  yang diinginkan.
4. Menambahkan  jumlah  variabel independen yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak seperti tarif pajak, kemungkinan  terdeteksi  kecurangan, pemeriksaan  pajak,  ketepatan pengalokasian  pemerintah  dan  lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (2012). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik .  Jakarta: Rineka Cipta.
Bawono, Anton. (2006), Multivariate Analy- sis dengan SPSS ,  STAIN  Salatiga Press, Salatiga.
Boedijuwono, Noegroho, (2001), Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis , Jilid 1, Edisi  Keempat,  UPP  AMP  YKPN, Yogyakarta.

## Devi,  Nur  Cahaya  Ningsih.  (2015).
Determinasi Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Eva- sion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya) . Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univer- sitas Brawijaya

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK
(STUDI KASUS PADA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI DIY)
Dewi, Ni Komang dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati.  (2017).  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Persepsi  Wajib Pajak  Mengenai  Etika  Atas Penggelapan  Pajak  ( Tax Evasion ). Bali:  E-Jurnal Akuntansi  Universitas Udayana Vol.18.3
Fatimah, Siti dan Dewi Kusuma Wardani. (2017).  Faktor-Faktor  yang  Mem- pengaruhi  Penggelapan  Pajak  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Temanggung.  Yogyakarta:  E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Hasibuan,  M.  S.  P.  (2011)  “Manajemen Sumber Daya Manusia,” Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara.
Hidayatullah,  M.  R.  dan Anton  Arisman. (2017). Persepsi Mahasis wa Mengenai Etika Penggelapan Pajak.
Palembang:  Jurnal Akuntansi  STIE Multi Data Palembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak di akses pada tanggal 27 Oktober 2019 https://nasional.tempo.co/read/1054384/ kejaksaan-agung-tangkap-buron- p e n g g e l a p a n - p a j a k - r p - 1 0 6 8 - miliar(diambil  pada  tanggal  25  Sep- tember 2019 jam 09.53)
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Online. 2019.
http://kbbi.id/adil ,  diaskses  13  November 2019.
http://kbbi.id/diskriminasi , diaskses 13 No- vember 2019.
http://kbbi.id/persepsi , diaskses 13 Novem- ber 2019.
http://kbbi.id/sistem , diaskses 13 Novem- ber 2019.
Lasmia Dharma, (2016), Pengaruh Gender,
Pemahaman Perpajak an dan Religiusitas terhadap Persepsi Penggelapan Pajak , JOM Fekon, Vol
3 No 1.
Lubis, A. I. (2010). Akuntansi Keperilakuan (3 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Madiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi.
Yogyakarta: Penerbit Andi
Mekar Satria Utama 2019 https://www.pajak.go.id/id/ditjen-pajak- s e r a h k a n - t e r s a n g k a - k a s u s - penggelapan-pajak-rp196-miliar-ke- kejaksaan(diambil  pada  tanggal  25 september 2019 jam 10.19)
Mentari, Ade,  (2017),  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai  Etika  Atas  Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ), Bengkulu: Skripsi FEB  Jurusan  Akuntansi  Universitas Bengkulu
Mujiyati,  Rohmawati  dan  Ririn.  (2017).
Determinan Persepsi Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Surakarta: Jurnal Akuntansi FEB Uni- versitas Muhammadiyah Surakarta
Mukharoroh, Annisa’ul Handayani dan Nur Cahyonowati. (2014). “ Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak . Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Pemayun, A.A Gde Ari Widhiasmana dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. (2018). “ Pengaruh Religiusit as, Stat us Ekonomi, dan Love of Money pada Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi” . Bali: E-Jurnal Akuntansi Unviversitas Udayana
Rahman, Irma Suryani. (2013). Pengaruh Keadilan, Sist em Perpajakan, Dis krim inas i, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Eva- sion) . Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

## ANNAS SYAMS RIZAL FAHMI & TEGAR CAHYO WIBOWO

## Reskino, Rini dan Dinda Novitasari. (2014).
Persepsi Mahas isw a Ak untasi Mengenai Penggelapan Pajak. Jakarta: Jurnal Infestasi FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol.10 No.1
Silaen, Charles. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan,  Diskriminasi,  Teknologi dan  Informasi  Perpajakan  terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion).
Jom FEKON , 2 (2). Universitas Riau, Pekan Baru.
Sugiyono, (2014), Metode Penelitian Bisnis , Bandung: CV Alfabeta.
Suminarsih, Wahyu dan Supriadi. (2011).
Pengaruh Keadilan,  Sist em Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Yogyakarta: PPJK 15 Universitas Gadjah Mada.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakan
Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan  umum  dan  Tata  Cara Perpajakan
Wahyudi,  Marta Ayu  L.  (2016).  Persepsi Mahasiswa  Akuntansi  Mengenai Penggelapan  Pajak.  Kediri:  Artikel Skripsi  Universitas  Nusantara  PGRI Kediri
Wicaksono, K. A. (2014). Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) : Perbedaan Persepsi Mahasiswa Ekonomi, Hukum, dan Psikologi . Jurnal diakses 1 oktober 2019 dari eprints.undip.ac.id

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK
(STUDI KASUS PADA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI DIY)