## PELAKSANAAN KEBIJAKAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2006-2015

## Ditasman
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract: Advertising Policy Implementation in Pekanbaru Year 2006-2015 . This study aims to describe the analysis of the implementation of the policy of billboards in the city of Pekanbaru. As for the issue of this research is to know how the policy deploy billboards in the city of Pekanbaru and anyone actors involved in the implementation of policies advertisement. The research problem is motivated by the Mayor passed regulations No. 24 of 2013 concerning the organization of billboards in the city of Pekanbaru. This causes a conflict of businessmen and community organizers billboard advertisement rejecting the Mayor policy. The mayor’s policies have not been successful in the process of policy Communication, Process Resource policies billboard, advertisement policy disposition process and Bureaucratic Structure advertisement policy, which did not go well. This study used qualitative methods. namely data obtained by interview, observation, documentation and then analyzed qualitatively The theory used was Edward III. The results showed that the implementation of the policy of billboards in the city of Pekanbaru already implemented policy administration billboards but the results have not been effective due to lack of attention to process Communication policies, processes resource policies, processes disposis policies and structures Bureaucratic Policy billboards, Among the successful analysis of policy implementation billboards by the Government Pekanbaru city not proved instrumental in the process Communication policies, processes resource policies, processes and policies disposition policies bureaucratic structure.
Abstrak: Pelaksanaan Kebijakan Reklame di Kota Pekanbaru Tahun 2006-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan analisis pelaksanaan kebijakan billboard di Kota Pekanbaru.  Adapun masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan menyebarkan billboard di kota Pekanbaru dan aktor siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan iklan. Masalah penelitian ini dilatarbelakangi oleh Walikota melewati peraturan Nomor 24 tahun 2013 tentang organisasi dari billboard di Kota Pekanbaru. Hal ini menyebabkan konflik pengusaha dan penyelenggara komunitas iklan billboard menolak kebijakan Walikota. kebijakan walikota belum berhasil dalam proses komu- nikasi kebijakan, Proses kebijakan Sumber Daya billboard, proses disposisi kebijakan iklan dan Struktur Birokrasi iklan kebijakan, yang tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan kemudian dianalisis secara kualitatif Teori yang digunakan adalah Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan billboard di kota Pekanbaru sudah dilaksanakan billboard administrasi kebijakan tetapi hasilnya belum efektif karena kurangnya perhatian untuk memproses kebijakan Komunikasi, proses kebijakan sumber daya, proses kebijakan disposis dan struktur billboard Ke- bijakan Birokrasi, antara analisis keberhasilan implementasi kebijakan billboard dengan kota Pekanbaru Pemerintah tidak terbukti berperan dalam kebijakan Komunikasi proses, proses kebijakan sumber daya, proses dan kebijakan kebijakan disposisi struktur birokrasi.
Kata kunci: kebijakan, aktor, minat

## PENDAHULUAN
Kota Pekanbaru dan rekalme (khususnya reklame insidental) merupakan pemandangan yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Mau tak mau anggapan ini harus diakui. Lebih lagi ketika bagaimana ruang-ruang publik didominasi oleh billboard-billboard berukuran besar dan atribut- atribut kampanye yang berserakan dimana-mana, tanpa adanya pertimbangan dengan ukuran ruang itu sendiri, sehingga dapat merusak kein- dahan kota dan dapat mengorbankan kepen- tingan umum dan fasilitas umum demi reklame
yang seluruhnya memproduksi citraan-citraan budaya konsumsi. Dan setiap orang dalam ruang yang disesakinya diprovokasi ke dalam citraan- citraan tersebut.
Seiring dengan perkembangan jaman mo- bilitas budaya pun terus berkembang, ini mungkin juga merupakan konsekuensi dari perkembangan mobilitas budaya itu sendiri, ketika ruang out- door lebih banyak menjadi ruang hidup mas- yarakat. Dari mulai aktivitas kerja, sekolah, hi- ngga berjalan-jalan yang menjadi bagian dari ga- ya hidup masyarakat perkotaan. Maka tak ayal
lagi, ketika ruang outdoor menjadi ruang yang dianggap efektif untuk mempromosikan segala produk maupun ajakan yang ditampilkan dengan berbagai desain.
Hal tersebut di tambah pula dengan adanya momen Pilkada serentak (pemilihan kepala daerah) yang akan diselenggarakan pada akhir-akhir tahun ini yakni pada bulan Desember 2015, semuanya berlangsung dalam keramaian atribut- atribut kampanye baik perseorangan maupun golongan yang berserakan dimana-mana yang nyaris tanpa kontrol. Seluruh ruang terutama ruang- ruang publik yang menjadi potensi keramaian telah menjadi komoditas bagi kepentingan- kepentingan kegiatan pemerintahan ini, tanpa pertimbangan kepatutan, etika, lebih lagi estetika, kepentingan hak publik atas ruang hanya menjadi pertimbangan yang kesekian.
Sejak dikeluarkanya Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan papan reklame dan penetapan kenaikan tarif pa- jak reklame, merupakan salah satu permasalahan yang dapat dilihat dari analisis Pelaksanaan ke- bijakan. Kebijakan kenaikan tarif pajak reklame, pada hakekatnya merupakan sebuah problem perkotaan yang dipandang secara berbeda oleh aktor-aktor perkotaan itu sendiri. Dimana disatu sisi terdapat kelompok yang memandang bahwa dengan adanya kebijakan kenaikan tarif pajak reklame akan mengatasi permasalahan reklame di Kota Pekanbaru yang selalu menjaga pada keindahan kota dan kebutuhan untuk meningkat- kan pendapatan asli daerah.
Sedangkan disisi yang lain terdapat bebe- rapa kelompok yang melihat bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang malah merugikan pemerintah kota, karena kota akan berpotensi kehilangan sumber pendapatan daerah dari dunia periklanan. Selain itu, bagi kelompok ini, kepu- tusan kelompok yang mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif reklame, merupakan keputusan akan sebuah kebijakan yang menyalahi prosedur karena tidak melalui proses sharing dengan lembaga lain.
Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplemen- tasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang me-
nimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang- undang, peraturan pemerintah, keputusan pera- dilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga- lembaga pemerintah dalam kehidupan kene- garaan
Proses analisis kebijakan publik adalah se- rangkaian aktivitas intlektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang ersifat politis. Akti- vitas politik tersebut Nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, imple- mentasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Se- dangkan aktivitas perumusan masalah, fore- casting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intlektual.
Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan (Winarno, 2005). Analisis kebijakan adalah bentuk pene- litian terapan yang dijadikan untuk mencapai ti- ngkat pengetahuan yang lebih mendalam tentang isu-isu teknik sosial yang membawakan solusi- solusi yang lebih baik. Analisis kebijakan me- rupakan suatu proses kognitif, sementara pem- buatan kebijakan bersifat politis. Keberadaan analisis kebijakan disebabkan banyaknya kebija- kan yang tidak memuaskan.Kebijakan dianggap tidak memecahkan masalah, bahkan mencipta- kan masalah baru.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambar- kan analisis pelaksanaan kebijakan billboard di Kota Pekanbaru. Adapun masalah dari penelitian- nya adalah untuk mengetahui bagaimana kebija- kan menyebarkan billboard di Kota Pekanbaru dan aktor siapapun yang terlibat dalam pelaksa- naan kebijakan iklan.

## METODE
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang mencoba mencari penje- lasan yang tepat dan cukup dari  semua aktifitas, obyek, proses dan  manusia. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta, identifikasi dan meramalkan hubungan dalam dan antara variabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi Implementasi Kebijakan Reklame Salah satu faktor yang berpengaruh supaya terciptanya peningkatan efisiensi kerja adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara para pelaksana Kebijakan Reklame di Kota Pekanbaru, komunikasi merupakan syarat pertama bagi keberhasilan implementasi kebija- kan reklame, dimana para pelaksana harus me- ngetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga proses komunikasi antar aparatur pe- laksana kebijakan reklame di Kota Pekanbaru khususnya para aparatur dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## Transmisi dalam Implementasi Kebijakan Reklame
Penyaluran komonikasi oleh Dinas Penda- patan Daerah Kota Pekanbaru dalam Imple- mentasi kebijakan reklame akan dapat meng- hasilkan suatu pelaksanaan yang baik apabila penyampaian informasi tersebut dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi akan sampai dengan baik kepada seluruh aparatur. Proses pe- nyampaian informasi mengenai pelaksanaan ke- bijakan reklame di Kota Pekanbaru, belum be- gitu jelas dan belum dapat dimengerti.

## Konsistensi dalam Implementasi Kebijakan Reklame
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya, dalam pelak- sanaannya kebijakan reklame sesuai dengan ketetapan Peraturan Walikota No 24 Tahun 2013 tentang penyelenggarann reklame yang telah di- tentukan.

## Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Reklame
Sumber daya dalam implementasi kebija- kan reklame memiliki beberapa komponen, komponen sumber daya ini meliputi jumlah staff,
keahlian dari para pelaksana, cukup untuk me- ngimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan ke- bijakan reklame di Kota Pekanbaru, adanya ke- wenangan yang menjamin bahwa pelaksanaan kebijakan diarahkan sebagaimana yang diharap- kan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk pelaksanaan kebijakan reklame.

## Staff dalam Implementasi Kebijakan Reklame
Sumber daya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna ka- rena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staff pelaksana ke- bijakan reklame terbatas maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana kebijakan untuk melakukan pe- latihan kemampuan. Untuk itu perlu adanya ma- najemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja aparatur. Ketidak- mampuan dalam pelaksanaan kebijakan reklame disebabkan karena kebijakan merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melak- sanakan kebijakan membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus me- nguasai komputer.

## Informasi dalam Implementasi Kebijakan Reklame
Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi, yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan peme- rintah dan undang-undang.  Kenyataan di lapa- ngan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan, kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggung ja- wab, implementasi kebijakan membutuhkan ke- patuhan organisasi dan individu terhadap pera- turan pemerintah yang ada.

## Wewenang dalam Implementasi Kebijakan Reklame
Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lemabaga itu dalam melak- sanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengaharuskan mereka me- ngambil suatu keputusan. Manakala lembaga itu tidak diberikan kewenangan untuk membuat ke- putusan itu sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi bukan saja wibawa lembaga itu saja dalam implementasi kebijakan reklame yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus bersifat formal agar pe- rintah dapat dilaksanakan. Kewenangan meru- pakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat me- nggagalkan proses pelaksanaan itu sendiri. Te- tapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesa- lahan dalam melihat efektivitas kewenangan, di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

## Fasilitas dalam Implementasi Kebijakan Reklame
Pelaksana kebijakan memerlukan fasilitas- fasilitas yang lengkap. Sumber daya peralatan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ter- diri dari: peralatan umum yang dibutuhkan oleh suatu lembaga dan peralatan khusus untuk ke- pentingan tertentu. Penyiapan peralatan umum diarahkan pada perbaikan kondisi lingkungan kerja, seperti adanya kenyamanan untuk di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Kondisi kerja yang nyaman harus ditunjang oleh peralatan yang lengkap dan terpelihara. Fasilitas yang di- perlukan untuk melaksanakan kebijakan/prog- ram harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

## Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Reklame
Salah satu faktor yang mempengaruhi efek-
tifitas implementasi kebijakan adalah sikap im- plementor atau aparatur. Jika aparatur setuju de- ngan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan di jalankan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat informasi dalam kebi- jakan reklame mengenai bagaimana melak- sanakan kebijakan tersebut mengetahui apa saja yang dilakukan dan bagaimana aparatur melaku- kan sebuah kebijakan reklame. kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

## Komitmen dalam Implementasi Kebijakan Reklame
Pengaruh disposisi atau kecenderungan- kecendurungan pelaksana dalam implementasi kebijakan reklame menimbulkan hambatan- hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan reklame di Kota Pekanbaru hambatan- hambatan yang sering muncul adalah ketika para pelaksana khususnya aparatur tidak sepenuhnya menyadari dan memahami terhadap tujuan umum dari suatu standar dan tujuan sautu kebijakan diterapkan.

## Kejujuran dalam Implementasi Kebijakan Reklame
Kejujuran atau mengubah kecenderungan yang ada pelaksana melalui manipulasi Kejujuran oleh pembuat kebijakan melalui keuntungan- keuntungan atau biaya-biaya akan membuat pelaksana melaksanakan perintah dengan baik dalam implementasi kebijakan reklame di kota Pekanbaru. Merubah aparatur dalam birokrasi pemerintahan merupakan pekerjaan tersulit dan terkadang tidak menjamin proses implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan. Umumnya para aparatur bertindak menurut kepentingannya sendiri dengan menambah keuntungan-keuntungan atau biaya tertentu akan mendorong pelaksanaan menjadi lebih baik meskipun itu diluar peraturan yang telah ditetapkan dimana para aparatur tidak diperbolehkan meminta sesuatu kepada masya- rakat diluar administrasi dengan alasan untuk mempercepat proses pekerjaan. Sifat keterbu- kaan karena para aparatur terkadang me-
nangguhkan suatu keputusan yang mereka setujui dalam rencana peningkatan tujuan yang ingin di- capai, terkadang para aparatur menghindari dampak dari suatu kebijakan dengan meman- dang selektif. Sikap aparatur di Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan implementasi kebijakan reklame, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk akselerasi pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisian, sehingga dapat membantu proses pelaksanaan kebijakan reklame.

## Sifat Demokratik dalam Implementasi Kebijakan Reklame
Sifat demokratik apatur di Dinas Penda- patan Daerah Kota Pekanbaru merupakan bukti bahwa mereka menerima masukan atau aspirasi dari pihak lain dalam hal pelaksanaan tugas. Aparatur di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pe- kanbaru sebagai penikmat dari kebijakan rek- lame, apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan komitmen yang sudah di- tetapkan, maka aparatur dapat memberikan kritik kepada operator pelaksana kebijakan rekalame, apabila kebijakan yang mereka terapkan tidak memberikan perubahan yang berarti dalam hal menciptakan akselerasi pelaksanaan tugas oleh aparatur.

## Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Reklame
Struktur organisasi sebagai pelaksana ke- bijakan memiliki peranan penting dalam kebija- kan reklame, salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi adalah adanya Standard Ope- rating Procedures (SOP). SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan mencapai tujuan. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menye- lesaikan suatu proses kerja tertentu.

## Standar Operating Prosedures (SOP) dalam Implementasi Kebijakan Reklame
Standard operating procedures , merupa- kan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan reklame. Standar operasi merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para
aparatur untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan- nya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Salah satu aspek struktur birokrasi yang penting dari organisasi adalah standar operasional, mak- sud dari aspek tersebut adalah prosedur stan- darisasi yang dilakukan dalam melaksanakan im- plementasi kebijakan reklame untuk menciptakan pelaksanaan aparatur yang efektif dan efisien. Dengan adanya standar operasioal pelaksanaan, maka implementasi kebijakan reklame akan ter- capai sehingga dapat menciptakan pelayanan kepegawaian yang efektf dan efisien dan akurat.

## Fragmentasi dalam Implementasi Kebijakan Reklame
Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab kegiatan sangat mempengaruhi dalam imple- mentasi kebijakan reklame. Hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birok- rasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Pola hubungan pelak- sana kebijakan yang berlangsung kurang baik, hal tersebut dilihat melalui pola kinerja mereka yang kurang bekerja sama dalam mensukseskan pelaksanaan kebijakan reklame. Penyebaran tanggungjawab para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas kurang saling membantu dan kurangya kerjasama dalam mencapai keber- hasilan kebijakan reklame.

## SIMPULAN
Pemerintah Kota Pekanbaru sudah me- ngimplementasikan kebijakan penyelenggaraan reklame namun hasilnya masih belum efektif karena kurang memperhatikan proses komuni- kasi kebijakan, sumber daya, disposisi kebi- jakan, dan struktur birokrasi, antara keberhasilan analisis pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tidak terbukti berperan dalam proses komunikasi kebijakan, proses sumber daya, proses disposisi kebijakan dan struktur birokrasi. Kendala-kendala dalam analisis ke- bijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pe- kanbaru adalah:
Proses Komunikasi dalam Kebijakan a) Transmisi dalam kebijakan reklame b) Kejelasan dalam kebijakan reklame c) Konsestensi dalam kebijakan reklame Sumber Daya dalam Kebijakan Reklame
a) Staff dalam kebijakan reklame
b) Proses proses informasi dalam kebijakan reklame
c) Wewenang dalam Kebijakan Reklame.
d) Fasilitas dalam kebijakan reklame
Disposisi dalam Kebijakan Reklame a) Komitmen dalam Implementasi Kebijakan
reklame
b) Kejujuran dalam Implementasi Kebijakan
reklame
c) Sifat Demokratik dalam Implementasi ke-
bijakan reklame
Struktur Birokrasi dalam Kebijakan Reklame a) Standar Operating Prosedures (SOP), dalam
Implementasi Kebijakan reklame
b) Fragmentasi dalam Implementasi Kebijakan
Reklame

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul Wahab, Solichin, 2002. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara Agustino, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta Arikunto, 2010 . Penelitian Deskriptif . Jakarta: Rineka Cipta Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University
Dwidjowijoto, 2004. Komunikasi Pemerintahan .
Jakarta: Elex Media Komputindo Friedrich, 2004. Analisis Kebijakan Publik.
Jakarta: Karya Pemuda Hadari Nawawi, 2001 . Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya Hogwood, and Gunn, 2005. Policy Analysis. Oxford University Press Luankali, 2007. Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Mangkunegara, 2001. Manajemen Sumber
Daya Manusia . Bandung: Remaja Rosda Karya Mazmanian dan Sebastiar, 2004. Implementasi Kebijakan .Yogjakarta: Pustaka Pelajar Nugroho, 2003. Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan . Jakarta: Gramedia Subarsono, 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Tangkilisan, 2003 . Implementasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
Tangkilisan, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi . Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI Winarno, 2005 . Analisis Kebijakan. Yogyakarta: UMY Winarno, 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Pressindo Winarno, 2002. Implementasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Pressindo Widodo, 2007. Analisis Kebijakan Publik . Jakarta: Grasindo.