## &

## Journal of Government Civil Society
Journal of Government and Civil Society Volume 3 Nomor 2 Halaman 93 - 152 September 2019 ISSN 2579-4396
93 - 104

## Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak
Anak di Kota Makassar

## Junaedi
(Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia) 105 - 116 Sikap Politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Wacana Suksesi Kepemimpinan di Kraton Yogyakarta Muhammad Quranul Kariem 1 , Dwian Hartomi Akta Padma Eldo 2
( 1 Prodi Studi Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia) ( 2 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia) 117 – 128 Evaluasi Kebijakan Tata Ruang dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar Aswar Annas 1 , Zaldi Rusnaedy 2
( 1 Institut Teknologi Digital dan Pariwisata Amanna Gappa Makassar, Indonesia) ( 2 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Makasar, Indonesia) 129 – 138

## Analisis dalam Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di Kota
Tangerang Arif Ginanjar (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia)) 139 - 152
Disiplin Pegawai sebagai Upaya Menekan Patologi Birokrasi di Dinas Binamarga Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat

## Rendy Adiwilaga
(Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Bale Bandung, Indonesia)

## Journal of Government Civil Society

## Daftar Isi (Table of Content)
Journal of Government and Civil Society Vol. 3, No. 2, September  2019, pp. 93-104 DOI: 10.31000/jgcs.v3i2.1881 Received 31 Agustus 2019  Revised 21 Oktober 2019  Accepted 22 Oktober 2019

## Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar

## Implementation of Special Protection Policies for Child Friendly Cities
Program in Makassar

## Junaedi
Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia Email: junaediunismuh@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ini membahas tentang implemetasi kebijakan perlindungan khusus pada program kota layak anak di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe studi kasus dengan jumlah informan sebanyak 6 orang.Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.Analisis hasil mengunakan analisis dari indikator yang diambil dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak berdasarkan klaster 5 tentang perlindungan khusus yaitu: Korban Kekerasan & Eksploitasi, Korban Pornografi & Situasi Darurat, Penyandang Disabilitasi dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), Terorisme, Stigma. Analisis tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kota layak anak di kota Makassar (studi Kasus perlindungan khusus) sudah terlaksana dengan merata walaupun masih ada hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal tersebut terjadi karena aparat hukum yang memiliki persepsi yang berbeda, serta kurangnya pemahaman masyarakat.
Kata kunci : Implementasi kebijakan, kota layak anak, perlindungan khusus

## ABSTRACT
This article discusses the implementation of special protection policies in child-friendly city programs in Makassar. This study is a qualitative research which used 6 people as the informants. Data collection for this article included three steps: observation, interview and documentation. To analyze the data, the researcher used some indicators taken from the Ministry of Empowerment and Child Frotection based on cluster 5 on special protection, namely: victims of violence & exploitation, victims of pornography & emergency situations, disabled’ people & ABH (children facing with law), terrorism and stigma. The result showed that the implementation of child worthy city policies in Makassar (a case study of special protection) has been carried out although there are still many obstacles faced by the Women’s Empowerment and Child Frotection Agency. This happens because Law Enforcement Officials have different perceptions, as well as a lack of public understanding.
Keywords: Policy implementation; child worthy city; special protection

## PENDAHULUAN
Di Indonesia permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang ini menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan.Berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai korban banyak terjadi beberapa tahun belakangan ini.Permasalahan tersebut diantaranya adalah perlakuan diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran
terhadap anak. Berdasarkan survei kekerasan terhadap perempuan dan anak 2006 oleh BPS yang dimuat dalam profil anak tahun 2013 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA), menunjukkan bahwa sebesar 3% anak- anak Indonesia mendapat kekerasan dalam lingkungan keluarga dalam berbagai bentuk.
Hal ini berarti bahwa setiap 100 anak Indonesia terdapat 3 anak yang mengalami tindak kekerasan.Masalah-masalah tersebut menyedot banyak perhatian baik pemerintah ataumasyarakat, sehingga hadir kebijakan yang lebih dikenal sebagai Kota Layak Anak(KLA) untuk menangani masalah anak tersebut. KLA merupakan hasil deklarasi GlobalA World For Children pada UN Special on Children yang dilaksanakan pada Mei 2002 (Ratri, 2014). Deklarasi tersebut tak terlepas dari The Earth Summit di Rio de Janeiro (1992) dan Konferensi Habitat II di Istanbul (1996) yang memberikan kerangka kerja konseptual untuk pembangunan kawasan perkotaan berkelanjutan (Corsi, 2002). Program kota ramah anak di Indonesia dimulai pada 2006 dengan Kota Surakarta sebagai permulaan, selanjutnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkenalkan inisiatif ini ke 10 kota lain di tahun 2007 dan 20 kota lainnya di tahun 2010 (Sutama, 2016).Indonesia kemudian menjamin hak setiap anak untukmemperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasiekonomi dan setiap pekerjaan yangmembahayakan dirinya, sehingga dapatmengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral,kehidupan sosial dan mental spiritualnya.Namunkenyataanya di lapangan, hak-hak anak tersebutbelum terpenuhi secara sistematik danberkelanjutan (Rumtianing, 2016).
Di Kota Makassar, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, setidaknya ada 1.160 kasus kekerasan anak di Kota Makassar selama Tahun 2017.Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan yang baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai (Hamudy, 2015).
Oleh karena itu, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka diperlukan pengadilan secara khusus.Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.dibutuhkan pendampingan secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan (Rumtianing,  2016).
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memang belum memberikan pasal-pasal tentang pengaruh hedonisme dan dampak teknologi dari pengaruh globalisasi yang semakin meluas, bahkan dalam konsideran  sekalipun. Undang- Undang Perlindungan Anak baru mencantumkan pasal-pasal Perlindungan Khusus,
Pasal 59 menyebutkan: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi/seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak Korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran” (Rumtianing, 2016).
Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak (Nugroho, 2019).
Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak mengenai Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan, Kelurahan Layak Anak.Payung hukum tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Makassar mempunyai tekad yang kuat untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
Kebijakan Kota Layak Anak merupakan tanggung jawab bersama bukan hasilkerja satu instansi saja, sehingga perlu sinergitas antara satuan kerja pemerintah daerah(SKPD) dengan SKPD lainnya diantaranya yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, DinasCatatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan, Kepolisianserta elemen- lemen lain. Terdapat 31 indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintahuntuk memperoleh predikat Kota Layak Anak. 31 indikator tersebutdiklasifikasikan dalam lima kluster di antaranya yaitu kluster hak sipil dan kebebasan,kluster lingkungan keluarga dan perawatan alternatif, kluster kesehatan dasar dankesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dankluster upaya-upaya perlindungan khusus (Ratri, 2014).

## KERANGKA TEORI Implementasi Kebijakan
Grindle (1980) mengungkapkan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn dalam (Wibawa, 1994) berpendapat bahwa implementasi kebijakan
merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siapkan dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.
Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua segmen. Pertama,implementation = F (Intention, Output, Outcome ). Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi adalah persamaan fungsi dari i mplementation = F ( Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time ). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan, kemudian hasil yang dicapai dan diimplementasikan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu (Sabatier, 1986).
Urgensi implementasi kebijakanmengacu padapandangan beberapa tokoh bahwa setiapkebijakan yang telah dibuat harusdiimplementasikan.Oleh sebab itu,implementasi kebijakan diperlukan diperlukan berbagai pandangan.Berdasarkan perspektif masalah kebijakan,sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III, implementasikebijakan diperlukan karena adanyamasalah kebijakan yang perlu diatasi. Edwards III memperkenalkanpendekatan masalah implementasi denganmempertanyakan faktor- faktor apa yangmendukung dan menghambat keberhasilanimplementasi kebijakan (Akib, 2012).
Smith berpendapat tidak jauh berbeda dengan Edward III bahwa ketikakebijakan telah dibuat, kebijakan tersebutharus diimplementasikan dan semaksimal mungkin hasilnya sesuai dengan apa yang cita-citakan oleh pembuat kebijakan. Jikadivisualisasikan akan terlihat bahwa suatukebijakan memiliki tujuan yang jelassebagai wujud orientasi nilai kebijakan.Tujuan implementasi kebijakandiformulasi ke dalam program aksi danproyek tertentu yang didesain dandibiayai.Program dilaksanakan sesuaidengan perencanaan.Implementasi kebijakan umumnya dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteksimplementasi. Keseluruhan implementasikebijakan dievaluasi dengan caramengukur output program berdasarkantujuan kebijakan. Output program dilihatmelalui dampaknya terhadap sasaran yangdituju baik individu dan kelompok maupunmasyarakat.Output implementasikebijakan adalah adanya perubahan oleh kelompok sasaran (Akib, 2012).
Demi memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yaitui: (1) adanya perhatian anggota masyarakat terhadap kewenangan pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud ketika kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara
sah; (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar (Akib & Tarigan, 2008).
Keberhasilan kebijakan juga dapat dilihat berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dianggap berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup diantaranya cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil ketika program memberikan dampak seperti yang harapkan. Suatu program bisa saja berhasil dilihat dari perspektit proses, tetapi bisa jadi gagal jika ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau berlaku sebaliknya (Akib & Tarigan, 2008).Kegagalan implementasi kebijakan biasanya dilatarbelakngi oleh pola perumusan kebijakan yan sangat struktural,dimana satu kelompok aktor menjadi superornidat dan kelompok yang lain tentu sajamenjadi subornidat (Salaputa, dkk, 2013).

## METODE PENELITIAN
Artikel ini berangkat dari hasil penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2007, 6).Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara, observasi dokumentasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan mengenai perlindungan khusus pada program Kota Layak Anak. Adapun jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kasi Perlindungan Khusus Anak, Kasi Kesra Kecamatan Biringkanaya, Staf Kasi Ekbang Kelurahan Pai, serta masyarakat yang berjumlah dua orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota Layak anak terbagi menjadi 5 klaster yang akan dibahas tentang perlindungan khusus.Program kota layak anak di kota Makassar di laksanakan langsung oleh Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk di kota Makassar sendiri program kota layak anak baru dilaksanakan selama 3 tahun oleh pemerintah kota makassar beserta badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang belum memberikan pasal-pasal tentang pengaruh hedonisme dan dampak teknologi dari pengaruh globalisasi yang semakin meluas, bahkan dalam konsideran sekalipun.
Undang-Undang Perlindungan Anak baru mencantumkan pasal-pasal Perlindungan Khusus, Pasal 59 menyebutkan: “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewa jiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”(Rumtianing, 2016)
Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (studi kasus perlindungan Khusus) dapat di ukur atau analisis mengunakan indikator menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 yaitu :
1. Korban Kekerasan & Eksploitasi
2. Korban Pornografi & Situasi darurat.
3. Penyandang Disabilitasi
4. ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), Terorisme, Stigma.

## Korban Kekerasan & Eksploitasi
Kekerasan merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan secara fisik bisa berupa penyerangan, menyakiti yang mengakibatkan penderitaan dan berimbas kepada mental seseorang(Giovannoni & Becerra, 1979; Briere, 1992; Cynthia, 1999; Bernstein, et.al., 1994).Sedangkan eksploitasi merupakan suatu tindakan memanfaatkan seseorang sehingga perlakuannya sewenang-wenang terhadap seseorang karena keinginan sendiri.Begitu pula di Makassar, kasus eksploitasi anak masih banyak, bahkan masih banyak anak-anak dijadikan pekerja untuk menghasilkan uang bagi beberapa oknum, termasuk orang tua mereka sendiri.Tindakan kekerasan masih banyak dilakukan terhadap anak bahkan dari 3 tahun terakhir,kasus tersebut meningkat tetapi di tahun 2018 belum jelas berapa banyak anak korban kekerasan dan eksploitasi.
Terkait korban kekerasan dan eksploitasi dalam perlindung khusus sepenuhnya sudah dilakukan oleh badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak begitu pula dengan pemerintah daerah mulai dari pembinaan terhadap korban kekerasan dan juga korban eksploitasi.Karena sudah berdasarkan ketentuan tapi tidak bisa dipungkiri masih banyak anak-anak yang menjadi korban meskipun pemerintah dan Badan Perlindungan Anak sudah mengadakan pembinaan.

## Korban Pornografi & Situasi Darurat
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau dipertunjukan di muka umum, yang berisi tentang kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Roland, 1983; La Fontaine, 1990; Russel, 1984; Gomes-Schwartz, et.al, 1990; Finkelhor & Browne, 1985). Dalam hal ini di Makassar sendiri remaja dan anak-anak di bawah umur pun mudah terpengaruh dengan hal-halyang menjurus ke arah negatif akibat kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua mereka.
Imanugerah (2017) berpendapat  bahwa penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa (seperti majalah, internet, VCD, dan lain-lain) dengan teknologi canggih sudah tidak dapat dibendung lagi Remaja yang sedang berada dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba akan meniru apa yang dilihat atau didengar dari media tersebut. Misalnya remaja semakin mengakses situs porno atau melihat gambar- gambar porno maka remaja akanmerasa tertantang untuk menirukannya setelah remaja tersebut mulai terangsang.
Urgensi tentang situasi darurat atau state of emergency adalah dimana suatu situasi dalam keadaan berbahaya sehingga masyarakat harus berantisipasi dan harus diamankan sesegera mungkin.Biasanya, keadaan ini muncul pada masa bencana alam, kerusuhan sipil, atau setelah ada pernyataan perang.Makassar sendiri belum pernah mengalami situasi darurat yang berlebihan kalaupun ada seperti Kebakaran, banjir, begal dan perang dan memberikan dampak besar bagi warga terlebih lagi untuk anak.
Korban pornografi dan situasi darurat dalam perlindungan khusus  sudah sepenuhnya ditindaki oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pemerintah dengan cara penyuluhan dan pengawasan serta sosialisasi terhadap anak korban pornografi serta orang tuanya pun di berikan penyuluhan, dan untuk masalah situasi darurat dari pihak pemerintah juga sangat cepat memberikan bantuan kepada orang tua dan anak-anak dari pihan badan perlindungan anak juga cepat tanggap dalam hal tersebut untuk turun langsung melihat keadaan anak-anak bahkan mereka membawa anak-anak yang terkena situasi darurat ke tempat aman dan di berikan pembinaan agar tidak trauma.

## Penyandang Disabilitas
Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan.Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan
sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan Kesamaan hak. Banyak anak-anak penyandang disabilitas di Makassar, dimana semuanya masih butuh perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak lain yang bersangkutan, mereka butuh orang-orang dalam mensupport,perlindungan, mereka tidak seperti anak-anak kebanyakan yang lebih bisa membuka diri terhadap lingkungan sekitar.
Penyandang disabilitas dalam hal perlindungan khusus sepenuhnya sudah diterapkan oleh badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan khusus dan pemerintah dengan tersedianya fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas di rumah sakit, jalur Khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas serta untuk pelayanan didahulukan, baik badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan juga pemerintah dalam hal ini tidak membedakan antara penyandang disabilitas dan juga anak normal lainnya.

## ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), Terorisme, dan Stigma
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah suatu masalah dimana anakyang bersangkutan berhadapan dengan proses peradilan. Biasanya anak yang berhadapan dengan hukum mendapat suatu masalah yang serius seperti membunuh, mencuri, pengguna narkoba sampai menjadi anggota kelompok terorisme sehingga harus dibawa ke jalur hukum.Sehingga dampaknya mengarah ke stigma dimana anak yang telah berhadapan dengan hukum dianggap ternoda dan mempunyai perilaku tercela yang tidak dapat diterima oleh masyarakat luas.
Layyin dalam (Rumtianing, 2016) berpendapat bahwa dalam proses penyidikan guna melindungi hak asasi manusia, anak mempunyai beberapa hak diantaranya hak untuk segera diperiksa, penyidik wa jib wa jib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, penyidik tidak memakai pakaian dinas, tahanan dipisahkan dari orang dewasa, kebutuhan jasmani dan rohani serta sosial harus dipenuhi. ABH, terorisme, stigma dalam kota layak anak studi kasus perlindungan khusus sepenuhnya diserahkan Kepada pihak berwajib kecuali anak tersebut memang masih dibawah umur akan mendapatkan pendampingan dan pembinaan sebelum dikembalikan kepada orang tuanya tapi masih dalam pengawasan.
Adapun yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan kota layak anak (studi kasus perlindungan khusus)
1. Faktor pendukung
a. Kerja sama antara SKPD
Pada dasarnya dalam melaksanakan suatu program kota layak anak sangat dibutuhkan kerjasama antara SKPD dimana agar program tersebut berjalan dengan baik.

## b. Masyarakat sebagai perantara
Dukungan dan bantuan dari masyarakat sangat diperlukan oleh pemerintah dan Badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait dengan kota layak anak, Karena dapat membantu dalam menangani hal-hal yang tidak tersorot oleh pemerintah. Apresiasi dari masyarakat memberikan hal positif bagi kelangsungan program yang dijalankan oleh pemerintah.Kerja sama antara SKPD yang saling bekerja sama sehingga berjalan dengan lancar serta masyarakat yang mendukung agar program ini berjalan dan sukses sehingga program kota layak anak sukses. Kerja sama antara SKPD dan masyarakat menjadi hal penting dalam pengimplementasian perlindungan khusus kepada anak sehingga selaras agar program pemerintah di kota Makassar ini dapat tercapai.
2. Faktor penghambat
a. Aparat Hukum
Di dalam penanganan masalah kota layak anakdi perlindungan khusus dibutuhkan bantuan aparat hukum tetapi tidak sedikit aparat hukum memiliki permahaman yang berbeda-beda ada yang mengerti dengan aturan-aturan yang ada dan sikap yang seharusnya ditunjukkan dan ada pula aparat yang tidak mengerti aturan yang ada sehingga tidak dapat menempatkan diri di dalam situasi masalah.
b. Kurangnya pemahaman masyarakat
Permasalahan yang dihadapi olen pemerintah atau instansi yang terkait yaitu Karena kurang pahamnya masyarakat tentang program yang diterapkan oleh pemerintah setempat.Aparat hukum yang memiliki persepsi yang berbeda-beda serta pemahaman yang masin kurang dan juga masyarakat yang Kurang paham dengan kota layak anak dikarenakan sosialisasi yang tidak merata dan lansia yang tidak paham dengan program yang pemerintah laksanakan serta kinerja pemerintah dalam program ini.Persepsi serta pemahaman Aparat hukum menjadi hal pokok dalam pengimplementasi perlindungan Khusus kepada anak agar pembinaan yang diterapkan dapat ber jalan dengan sesuai selain itu pemahaman masyarakat harus di tingkatkan agar program kota layak anak dalam hal perlindungan khusus bisa tercapai karena dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan program ini.

## KESIMPULAN
Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (studi kasus perlindungan khusus) yang terbagi dalam empat poin.Korban Kekerasan &Eksploitasi sepenuhnya sudah dilakukan oleh badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan begitu pula
Journal of Government and Civil Society, Vol. 3, No. 2, September 2019
dengan pemerintan daerah mulai dari pembinaan terhadap korban kekerasan dan juga korban eksploitasi tapi tidak bisa dipungkiri masih banyak anak-anak yang menjadi korban meskipun pemerintah dan badan perlindungan anak sudah mengadakan pembinaan. Korban Pornografi & Situasi Darurat sudah sepenuhnya ditindaki oleh badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemerintah dengan cara penyuluhan dan pengawasan serta sosialisasi terhadap anak korban pornografi serta orang tuanya pun di berikan penyuluhan, dan untuk masalah situasi darurat dari pihak pemerintah juga sangat cepat memberikan bantuan kepada orang tua dan anak-anak dari pihak badan perlindungan anak juga cepat tanggap dalam hal tersebut untuk turun langsung melihat keadaan anak-anak bahkan mereka membawa anak-anak yang terkena situasi darurat ke tempat aman dan diberikan pembinaan agar tidak trauma.
Penyandang Disabilitas sepenuhnya sudah diterapkan oleh badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan khusus dan pemerintah dengan tersedianya fasilitas- fasilitas untuk penyandang disabilitas di rumah sakit, jalur khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas serta untuk pelayanan didahulukan, baik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga pemerintah dalam hal ini tidak membedakan antara penyandang disabilitas dan juga anak normal lainnyaABH, Terorisme, Stigma sepenuhnya diserahkan kepada pihak berwajib kecuali anak tersebut memang masih dibawah umur akan mendapatkan pendampingan dan pembinaan sebelum dikembalikan kepada orang tuanya tapi masih dalam pengawasan.
Faktor Penghambat dari implementasi kebijakan perlindungan khusus terdiri dari dua hal. Pertama, aparat hukum yang memiliki persepsi yang berbeda-beda serta pemahaman yang masih kurang dan juga masyarakat yang Kurang paham dengan kota layak anak dikarenakan sosialisasi yang tidak merata dan lansia yang tidak paham dengan program yang pemerintah laksanakan serta kinerja pemerintah dalam program ini. Persepsi serta pemahaman aparat penegak hukum menjadi hal pokok dalam pengimplementasi perlindungan khusus kepada anak agar pembinaan yang diterapkan dapat berjalan lancar.Selain itu, pemahaman masyarakat harus ditingkatkan agar program kota layak anak dalam hal perlindungan khusus bisa tercapai karena dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan program ini.

## REFERENSI
Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi konsep implementasi kebijakan: Perspektif, model dan kriteria pengukurannya. Jurnal Kebijakan Publik.
Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. Jurnal Ilmiah I.
Rumtianing, I. (2016). Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 27(1).
Bernstein, D. P., Fink, L., Handelsman, L., Foote, J., Lovejoy, M., Wenzel, K., . . . Ruggiero,
J. (1994). Initial reliability and validity of a new retrospective measure of child abuse and neglect. The American Journal of Psychiatry, 151 (8), 1132-1136.
Briere, J. N. (1992). Interpersonal violence: The practice series, No. 2. Child abuse trauma: Theory and treatment of the lasting effects. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
Corsi, Marco. (2002). The Child Friendly Cities Initiative in Italy. Environment & Urbanization, Vol. 14(2).169-179.
Cynthia Crosson-Tower. 1999. Understanding Child Abuse and Neglect, Fourth Edition. United States of America: Allyn and Bacon, Inc.
Finkelhor, David & Browne, Angela., 1985. The Traumatic Impact Of Child Sexual Abuse: A Conceptualization. Vol. 55 (4).530-541.
Giovannoni, Jeanne M.; Becerra, Rosina M., 1979.Defining Child Abuse. New York:The Free Press.
Gomes-Schwartz, B., Horowitz, J. M., & Cardarelli, A. P. (1990). Sage library of social research, Vol. 179. Child sexual abuse: The initial effects. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey.
Hamudy, Moh. Ilham A. 2015. Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar. Jurnal Bina Praja. 7(2).149-160.
Imanugerah, Y. Z., Lestari, R., & Psi, S. (2017). Hubungan Antara Intensitas Mengakses Media Pornografi Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
La Fontaine, J. (1990). Family life series.Child sexual abuse. Oxford, England: Polity Press. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nugroho, Agung Murti. 2019. Child-Friendly Kampong: Quality of Play Value Criteria for Children’s Identity and Play Place in Malang, Indonesia. The 1st International Conference on Environmental Sciences (ICES2018).
Ratri, D. K. (2014).Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Journal of Gover.
Roland, C. Summit. 1983. The Child Sexual Abuse Accomodation Syndrome. Child Abuse and Neglect.Vol. 7.177-193.
Rumtianing, I. (2016). Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 27(1).
Russell, DEH., 1984. Sexual Exploitation - Rape, Child Sexual Abuse, and Workplace Harassment. Washington: Sage Publications, Inc.
Sabatier, P. A. (1986). Top-down and bottom-up approaches to implementation research: a critical analysis and suggested synthesis. Journal of public policy, 6(1), 21-48.
Salaputa, I., Madani, M., & Prianto, A. L. (2013).Peran aktor dalam penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1).
Sutama, I Made. 2016. Realizing Child’s Right Through Child Friendly City Initiative in Indonesia. Proceeding ICCE (International Conference on Child-Friendly Education), 26-33.
Wibawa, S. (1994). Kebijakan Publik. Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta.
Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 tentang Indikator Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 mengenar Kebijakan Kota Layak Anak Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fanduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak Mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Nota Layak Anak mengenar Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kota Layak Anak