## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  367-376  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7269.367-376

## PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS IKLAN PRODUK ROKOK SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN PREVALENSI PEROKOK ANAK
Tiara Nabila 1 , Muthia Sakti 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
1 2010611009@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstrak
Prevalensi perokok anak yang tinggi salah satunya disebabkan oleh iklan produk rokok yang beredar secara masif di  berbagai  media, baik  itu secara  cetak,  penyiaran, teknologi  informasi, dan/atau luar ruang  memberi paparan terhadap  anak  yang  melihatnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pandangan  Peraturan  Perundang- Undangan di Indonesia terhadap iklan rokok dan mengenai upaya perlindungan konsumen atas iklan produk rokok dalam upaya menekan prevalensi perokok anak. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan data sekunder  yang  didapat  melalui  studi  pustaka  dengan  bahan  hukum  primer  berupa  UUPK,  UU  Penyiaran,  UU Kesehatan,  dan  PP  No.  109/2012,  bahan  hukum  sekunder  berupa  rancangan  undang-undang,  hasil  penelitian, buku, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier.berupa kamus, data yang terkumpul dianalisis menggunakan  teknik  analisis  deskriptif.  Perlindungan  hukum  terhadap  perokok  anak  selaku  konsumen  dalam rangka  menekan prevalensi perokok anak telah  diatur dalam regulasi  yang  memuat pengendalian  iklan produk rokok, namun hasil penelitian menyatakan bahwa anak-anak masih dapat mengakses iklan rokok yang tersebar di media  sosial,  khususnya  iklan  rokok  elektrik,  sedangkan  pengendalian  mengenai  rokok  elektrik  belum  diatur dalam PP No.109/2012. Agar perlindungan anak dari iklan rokok dapat berjalan secara maksimal maka diperlukan pengawasan  yang ketat oleh pemerintah, pihak  yang  berwajib, dan  masyarakat untuk melarang anak di bawah umur mengakses iklan rokok, melakukan sosialisasi di setiap sekolah, serta mempercepat revisi PP No. 109/2012.
Kata Kunci: Iklan Produk Rokok, Perlindungan Konsumen, Prevalensi Perokok Anak

## Abstract
The high prevalence of child smokers is partly due to the massive circulation of cigarette product advertisements in  various  media,  be  it  in  print,  broadcasting,  information  technology,  and/or  outdoors,  giving  exposure  to children who see it. This study aims to determine the view of the Indonesian Legislation on cigarette advertising and consumer protection efforts on cigarette product advertising in an effort to reduce the prevalence of child smokers. This research applies normative juridical method with secondary data obtained through literature study with  primary  legal  materials  in  the  form  of  UUPK,  Broadcasting  Law,  Health  Law,  and  PP  No.  109/2012, secondary  legal  materials  in  the  form  of  draft  laws,  research  results,  books,  scientific  articles,  and  scientific journals,  as  well  as  tertiary  legal  materials  in  the  form  of  dictionaries,  the  collected  data  is  analyzed  using descriptive analysis techniques. Legal protection of child smokers as consumers in order to reduce the prevalence of child smoking has been regulated in regulations that contain control of cigarette product advertising, but the results of the study state that children can still access cigarette advertisements spread on social media, especially e-cigarette advertisements, while control of e-cigarettes has not been regulated in PP No.109/2012. In order for the protection of children from cigarette advertisements to run optimally, strict supervision by the government, authorities, and the community is needed to  prohibit  minors from accessing  cigarette advertisements, conduct socialization in every school, and accelerate the revision of PP No. 109/2012.

## Keywords: Cigarette Product Advertising, Child Smoking Prevalence, Consumer Protection

## I. PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan berbagai hal untuk menunjang kehidupanya, salah satunya  adalah  barang  dan/atau  jasa.  Selaku  pengguna  hasil  produksi  manusia  dikatakan  sebagai konsumen. Kehadiran konsumen selalu berdampingan dengan pelaku usaha. Keterkaitan konsumen dan
pelaku  usaha  menempatkan  posisi  konsumen  selaku  pihak  yang  lebih  lemah  dikarenakan  selama berjalannya  proses  produksi  dilakukan  sesuai  kehendak  pelaku  usaha  tanpa  melibatkan  konsumen. Sebagai suatu upaya untuk mencegah terciptanya kecurangan dari pelaku usaha maka diciptakan produk hukum  yang  berisi  regulasi  guna  melindungi  kepentingan  serta  meningkatkan  kesadaran  konsumen. Saat mempromosikan hasil produksi yang diperdagangkan, pelaku usaha diperbolehkan menggunakan siaran iklan sebagai media informasi agar produk buatannya dapat diketahui oleh konsumen (Dewi & Purwanto, 2019). Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 UU Penyiaran memaparkan bahwa siaran iklan merupakan  siaran  yang  berisi  informasi  terkait  ketersediaan  barang  dan  jasa  ataupun  gagasan  yang dapat diakses oleh masyarakat.
Zaman terus mengalami perkembangan sampai saat ini memasuki era digital yang memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Kemajuan zaman membawa kemudahan bagi konsumen dalam mencari siaran iklan. Siaran iklan yang beredar harus sesuai fakta yang ada atau dalam kata lain informasi  mengenai  produk  tidak  boleh  menyesatkan  agar  tidak  merugikan  konsumen  (Perwira  & Winanti,  2020).  Dalam  sebuah  siaran  iklan  diperlukan  pula  batasan,  khususnya  bagi  iklan  yang mempromosikan  produk  berbahaya  supaya  tidak  mampu  diakses  oleh  anak  di  bawah  umur.  Sebagai contoh, kini berbagai iklan rokok sebagai salah satu produk tembakau beredar di media massa secara agresif (Lestari Nurhajati, Kiki Soewarso, 2020). Dalam melihat iklan perlu adanya penyaringan atas informasi yang beredar di media agar tidak terjerumus dalam iklan yang menyesatkan (Pranda, 2022). Iklan  rokok  yang  beredar  saat  ini  dapat  dengan  mudah  diakses  oleh  anak-anak  yang  belum  dewasa dalam menilai perihal baik dan buruk suatu produk bagi dirinya.
Data  Kementerian  Kesehatan  berdasarkan  Global  Youth  Tobacco  Survey,  Riset  Kesehatan Dasar, Sentra Informasi Keracunan Nasional, serta BPOM menyatakan terdapat 3 dari 4 manusia yang mulai mengkonsumsi rokok saat usianya masih kurang dari 20 tahun. Prevalensi anak yang merokok terus mengalami peningkatan, dimana saat tahun 2013 mencapai angka 7.20%, kemudian bertambah banyak di tahun 2016 menjadi 8.80%, dua tahun berikutnya yaitu tahun 2018 mencapai angka 9.10%, dan tahun 2019 berada di angka 10.70% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Melihat prevalensi  perokok  anak  yang  cukup  tinggi  dan  terus  bertambah  maka  perlu  adanya  pengendalian, apabila tidak segera dikendalikan diperkirakan di tahun 2030 prevalensi anak yang merokok di bawah umur dapat mencapai angka 16% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).
Prevalensi perokok anak yang kian meningkat salah satunya disebabkan oleh iklan rokok yang beredar  secara  masif  di  media  sosial.  Diketahui  bahwa  sebagian  besar  anak  mengakses  iklan  rokok melalui media sosial YouTube dan Instagram. Iklan-iklan tersebut secara tidak langsung memengaruhi anak  yang  menontonnya  karena  menampilkan  adegan-adegan  yang  dinilai  keren  (Lestari  Nurhajati, Kiki Soewarso, 2020). Berdasarkan penelitian Nurhajati, dkk. menyatakan bahwa sebanyak 62% (enam puluh dua persen) dari 173 anak dapat mengingat iklan rokok yang dilihatnya dan 60% (enam puluh persen) anak dapat mengingat merk  rokok yang dipromosikan melalui iklan yang dilihatnya  (Lestari Nurhajati,  Kiki  Soewarso,  2020).  Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Yayasan  Lentera  Anak  menyatakan bahwa 99,4% (Sembilan puluh sembilan koma empat persen) dari 180 anak mengatakan mereka pernah melihat iklan rokok dan akibat dari iklan tersebut mereka mengingat merk-merk rokok sehingga iklan yang dilihat memengaruhi anak dalam memilih rokok yang dikonsumsi (Yayasan Lentera Anak, 2021). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mengkonsumsi rokok dapat merusak tubuh, dampak rokok bagi anak yang mengkonsumsinya dapat berujung pada berhentinya perkembangan anak, stunting, penyakit jantung, kanker, masalah pernapasan, dan diabetes (World Health Organization, 2020).
Disamping tingginya paparan iklan rokok yang memengaruhi anak terdapat permasalahan lain yakni  perlindungan  hukum  bagi  anak  dari  dampak  negatif  tembakau  di  Indonesia  belum  maksimal dikarenakan Indonesia belum meratifikasi konvensi pengontrolan tembakau yang bertujuan melindungi generasi  bangsa  saat  ini  dan  mendatang  dari  bahaya  yang  dapat  ditimbulkan  akibat  mengkonsumsi tembakau. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi terkait perlindungan anak tetapi nyatanya sampai saat  ini  masih  terdapat  hak-hak  anak  yang  belum  mampu  dilindungi  dari  bahaya  tembakau  (Gettari, 2022). Pemerintah  seharusnya  mengambil  langkah  tegas  untuk  melarang  peredaran  iklan  rokok. Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  rokok  mengandung  tar  yang  memiliki  sifat  karsinogenik  dan nikotin  yang  sifatnya  adiktif  sehingga  dapat  berujung  pada  timbulnya  penyakit,  kematian,  dan menurunkan kualitas hidup.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan penelitian ini, yakni penelitian Audina di tahun 2020 yang membahas mengenai perlindungan hukum
bagi  para  anak  yang  menjadi  korban  iklan  rokok  melalui platform YouTube  (Audina,  2020). Perbedaannya  dalam  penelitian  ini  membahas  perlindungan  hukum  atas  iklan  rokok  yang  beredar  di media cetak, penyiaran, teknologi informasi, dan/atau luar ruang, bukan hanya iklan rokok yang beredar di media sosial YouTube.  Kedua, penelitian Febryansyah Yuhananda Ramadhan di tahun 2018 yang membahas  perlindungan  konsumen  terhadap  iklan  rokok  ditinjau  dari  UUPK  (Ramadhan,  2018). Perbedaannya dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan UUPK dan UU Penyiaran sebagai acuan, melainkan menganalisis pula UU Kesehatan dan PP No. 109/2012. Ketiga, penelitian Dicky Halim di tahun  2018  yang  membahas  perlindungan  konsumen  atas  tayangan  iklan  rokok  berdasarkan  UUPK juncto UU Penyiaran (studi kasus stasiun televisi sctv dan indosiar) (Halim, 2018). Perbedaannya dalam penelitian  ini  tidak  menggunakan  data  primer  untuk  menunjang  hasil  penelitian  dan  menganalisis mengenai  upaya  dalam  menekan  prevalensi  perokok  anak  di  Indonesia  yang  tidak  dibahas  dalam penelitian  tersebut  serta  menggunakan  gabungan  regulasi  yang  telah  digunakan  dalam  penelitian sebelumnya, yakni UUPK, UU Penyiaran, UU Kesehatan, dan PP No. 109/2012 serta menambahkan data-data yang dihimpun oleh Kementerian dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang relevan dengan topik penelitian.
Penelitian ini dilakukan dengan analisis yang bertujuan memahami dampak iklan rokok terhadap persepsi  dan  pengambilan  keputusan  konsumen,  dalam  hal  ini  anak  untuk  merokok.  Selain  itu, penelitian ini akan mencakup analisis hukum dan etika terkait iklan rokok. Sebagai contoh, penelitian ini  akan  fokus  pada  bagaimana  regulasi  saat  ini  melindungi  konsumen  dari  praktik  iklan  rokok  dan mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu mengenai pandangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terhadap iklan produk rokok dan upaya perlindungan konsumen atas iklan produk rokok dalam penekanan prevalensi perokok anak.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  ke  dalam  jenis  penelitian  yuridis  normatif  yang  dilakukan  dengan pengkajian menggunakan perspektif internal terhadap norma hukum sebagai objek penelitian (Diantha, 2017).  Penelitian  ini  memanfaatkan  pendekatan statute  approach dengan  mencari  dan  memahami berbagai regulasi terkait iklan produk rokok karena fokus utama terletak pada analisis dan interpretasi regulasi yang mengatur mengenai iklan rokok, sehingga pemahaman mengenai regulasi yang relevan dengan  topik  penelitian  bermanfaat  bagi  peneliti  untuk  menjawab  permasalahan  yang  penlitian  ini. Penelitian  yuridis  normatif  menghimpun  data  sekunder,  diantaranya  bahan  hukum  primer  yang memiliki  kekuatan  mengikat  dalam  hal  ini  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau, bahan  hukum sekunder  yang  berfungsi  sebagai  pelengkap  bagi  bahan  hukum  primer  seperti  rancangan  undang- undang,  hasil  penelitian,  buku,  artikel  ilmiah,  dan  jurnal  ilmiah,  serta  bahan  hukum  tersier.yang memberikan dukungan bagi bahan hukum sebelumnya seperti kamus.
Data  dikumpulkan  menggunakan  teknik library  research yakni  dengan  cara  memahami  dan membuat  analisis  atas  bahan  hukum  yang  mencakup  berbagai  literatur  yang  memiliki  keterkaitan dengan topik penelitian. Setelah memperoleh data kemudian dilakukan  analisis menggunakan  teknik deskriptif,  dimana  bahan  hukum  yang  telah  terkumpul  dan  relevan  dianalisis,  lalu  diuraikan  secara deskriptif untuk mempresentasikan hasil penelitian yang didalamnya termuat tanggapan dan pendapat peneliti atas permasalahan yang diteliti (Diantha, 2017).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pandangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terkait Iklan Produk Rokok
Pengesahan  Undang-Undang  No.  10  pada  tahun  1961  yang  mengatur  mengenai  Barang merupakan  tonggak  awal  kelahiran  perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  kemudian  di  tahun  1973 terbentuk sebuah organisasi masyarakat untuk melindungi kepentingan konsumen yang dikenal dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (Fahamsyah, 2018). Frasa perlindungan konsumen memiliki arti  berbagai  usaha  untuk  memastikan  kepastian  hukum  bagi  para  konsumen  (Maharani  &  Darya Dzikra,  2021).  Pasal  1  ayat  (1)  UUPK  mendefinisikan  perlindungan  konsumen  sebagai  setiap  usaha untuk  menjamin  kepastian  hukum  dalam  rangka  melindungi  hak-hak  konsumen.  Hadirnya  UUPK
bertujuan untuk meningkatkan rasa aware kepada konsumen mengenai hak maupun kewajibannya serta tanggung  jawab  pelaku  usaha  agar  senantiasa  berperilaku  jujur  dalam  menjalankan  usahanya (Kristiyanti, 2008).
Perlindungan  konsumen  memiliki  tujuan  yang  termaktub  dalam  Pasal  3  UUPK  yakni  agar kesadaran, keterampilan, dan kemandirian yang semakin meningkat pada konsumen dalam melindungi diri mereka ditujukan untuk mencegah dampak buruk akibat penggunaan berlebihan barang dan/atau jasa. UUPK memiliki tujuan memberdayakan konsumen dalam pengambilan keputusan, menegakkan hak-hak  mereka,  menuntut  perlakuan  yang  adil  sebagai  konsumen,  serta  membentuk  kerangka perlindungan  konsumen yang didasarkan pada kepastian hukum dan memberikan akses terbuka bagi konsumen  untuk  memperoleh  pengetahuan  yang  penting.  Selanjutnya,  UUPK  berupaya  agar pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya perlindungan konsumen dapat meningkat yang mendorong mereka menjalankan usaha dengan integritas dan tanggung jawab.
Selain  melindungi  hak-hak  konsumen,  UUPK  juga  bertujuan  untuk  mengembangkan  mutu barang  dan/atau  jasa,  sehingga  proses  produksi  dapat  berkelanjutan.  Aspek  kesehatan,  kenyamanan, keamanan,  dan  keselamatan  konsumen  juga  menjadi  perhatian  dalam  UUPK.  Penyelenggaraan perlindungan  konsumen  di  Indonesia  berlandaskan  pada  5  (lima)  asas  yang  memiliki  makna  bagi pembangunan nasional, yakni asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian  hukum  sesuai  yang  tertuang  di  bagian  Penjelasan  Pasal  2  UUPK.  Kelima  prinsip  tersebut dirancang untuk mewajibkan bahwa setiap usaha dalam perlindungan konsumen diharuskan membawa manfaat  paling  besar  bagi  konsumen  dan  entitas  bisnis  secara  keseluruhan,  selain  itu  dalam  hal memastikan  partisipasi  seluruh  pihak  dilakukan  dengan  memberikan  kesempatan  yang  adil  untuk mengakses  hak  dan  memenuhi  kewajiban  mereka.  Prinsip-prinsip  ini  bertujuan  menciptakan keseimbangan  di  antara  kepentingan  konsumen,  bisnis,  dan  pemerintah,  meliputi  aspek  materiil  dan spiritual  dengan  harapan  mampu  memberi  jaminan  keamanan  dan  keselamatan  bagi  konsumen  saat menggunakan,  mengonsumsi,  atau  memanfaatkan  barang  dan/atau  jasa,  serta  bertujuan  untuk memastikan bahwa baik bisnis maupun  konsumen patuh pada hukum dan menerima perlakuan  yang adil dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, dengan negara menjamin kepastian hukum.
Regulasi  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  konsumen  hadir  untuk  memberikan perlindungan terhadap konsumen serta pelaku usaha. Pasal 1 angka 2 UUPK mendefinisikan konsumen merujuk pada individu selaku pengguna barang dan/atau jasa dalam kehidupan, baik untuk kebutuhan pribadi, keluarga mereka, orang lain, atau bahkan untuk kesejahteraan makhluk hidup lain dan bukan untuk tujuan perdagangan. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 UUPK mendifiniskan pelaku usaha mencakup baik individu maupun badan usaha, tanpa memandang apakah mereka sudah terinkorporasi secara legal atau  belum,  yang  telah  didirikan  dan  sedang  menjalankan  operasi  di  dalam  batas  hukum  Republik Indonesia. Mereka dapat beroperasi secara mandiri atau berkolaborasi melalui perjanjian untuk terlibat dalam kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi.
Pelaku usaha terdiri dari berbagai sektor guna memenuhi kebutuhan penduduk di Indonesia, salah satunya  pelaku  usaha  dengan  hasil  produksi  berupa  rokok.  Dalam  memasarkan  produknya,  pelaku usaha  memerlukan  iklan  sebagai  media  pemasaran  agar  dapat  menjangkau  para  konsumen,  namun sebagaimana yang kita ketahui bahwa iklan atas produk rokok memiliki batasan-batasan tertentu karena rokok termasuk ke dalam produk berbahaya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Pelaku usaha dalam melakukan pemasaran harus memperhatikan  ketentuan Pasal 9, 10, 12, 13, 17, dan 20 UUPK yang  terkait  tentang  iklan,  dimana  pasal-pasal  tersebut  pada  intinya  bertujuan  melindungi  konsumen dari berbagai iklan secara umum yang dapat menyesatkan ataupun membawa dampak buruk bagi yang mempergunakan, tidak hanya bagi iklan produk rokok. Dalam hal iklan rokok yang beredar tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPK, sebagai contoh iklan rokok tidak  menyertakan himbauan bagi kesehatan dan efek samping yang dapat timbul dari merokok maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK yakni ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Terkait iklan rokok diatur pula dalam UU Penyiaran yang memiliki prinsip, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran dengan menekankan peran penyiaran sebagai alat komunikasi massa untuk informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, pengendalian, tujuan ekonomi, dan kohesi sosial. Dalam Pasal 46 ayat (3)  huruf  c  UU  Penyiaran  dikatakan  bahwa  iklan  rokok  dilarang  menampilkan  wujud  rokok,  pasal tersebut  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  iklan  rokok,  khususnya  bagi  anak  dan  remaja. Komisi Penyiaran Indonesia menunjukkan komitmennya untuk membatasi iklan rokok bagi anak, yakni
dengan mengatur penayangan iklan rokok sebelum pukul 21.30 WIB, sesuai dengan Pasal 43 ayat (3) huruf  c  dari  UU  Penyiaran  melalui  penerbitan  Peraturan  KPI  No.  07/K/KPI/1/09.  Langkah  tersebut dengan jelas mencerminkan pemahaman mengenai pentingnya melindungi hak anak terhadap produk rokok yang berbahaya (Christianto, 2016).
Selanjutnya,  dalam  UU  Kesehatan  mengatur  sedikit  mengenai  pengamanan  zat  adiktif  pada bagian  ketujuh  belas  yakni  pada  Pasal  113-116  yang  pada  intinya  mengatur  terkait  proses  produksi, distribusi, dan konsumsi bahan yang mengandung zat adiktif dalam hal ini termasuk rokok di Indonesia harus  mengikuti  standar  yang  sudah  ditetapkan.  UU  Kesehatan  hadir  dengan  tujuan  untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kemampuan individu untuk hidup sehat, sehingga masyarakat dapat  mencapai  tingkat  kesehatan  yang  optimal  dimana  kesehatan  sebagai  investasi  penting  untuk membangun  sumber  daya  manusia  yang  berguna.  UU  Kesehatan  tidak  mengatur  secara  lebih  rinci terkait  zat  adiktif  sebagaimana  bunyi  Pasal  116  yakni  ketentuan  lebih  lanjut  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah, sehingga dibuatlah Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
PP  No.  109/2012  dibuat  sesuai  amanat  UU  Kesehatan  untuk  mengatur  lebih  lanjut  mengenai pengamanan  zat  adiktif  memiliki  tujuan  yang  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  yakni  untuk  melindungi kesehatan seluruh rakyat dan lingkungan agar terhindar dari efek negative seperti penyakit, kematian, ataupun mengurangi kualitas hidup akibat bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau, melindungi masyarakat usia produktif yakni 15-64 tahun, anak-anak, remaja, serta ibu hamil dari paparan lingkungan, iklan, serta promosi yang mendorong penggunaan rokok, memupuk kesadaran  masyarakat  mengenai  bahaya  merokok  bagi  diri  sendiri  ataupun  orang  lain,  memupuk kesadaran mengenai pentingnya hidup tanpa ketergantungan terhadap rokok, dan melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok milik orang lain. Pada bagian penjelasan umum PP No.109/2012 dikatakan  bahwa  PP  tersebut  dibuat  dalam  rangka  menurunkan  prevalensi  perokok  anak  yang  kian meningkat, dimana pemerintah pun sadar bahwa iklan, promosi, dan sponsor rokok yang beredar secara masif  telah  menyebabkan  peningkatan  prevalensi  perokok  anak.  Beberapa  penelitian  menunjukkan bahwa upaya pemasaran ini menimbulkan keinginan di kalangan anak-anak untuk mencoba merokok, mendorong  perokok  muda  untuk  terus  merokok,  dan  memengaruhi  mantan  perokok  untuk  kembali merokok.
Pasal 1 angka 6 PP No. 109/2012 mendefinisikan iklan produk tembakau adalah iklan komersial yang ditujukan kepada audiens dengan maksud memublikasikan dan/atau mempromosikan barang agar konsumen menggunakan produk tembakau. Pasal 46 ayat (3) huruf C UU Penyiaran menyatakan iklan yang  beredar  tidak  diizinkan  memperlihatkan  wujud  rokok.  Pasal  113  UU  Kesehatan  mengatur pembatasan  iklan  rokok  dilakukan  karena  keberadaan  zat  adiktif  dalam  rokok  yang  berpotensi menyebabkan  bahaya  bagi  pengguna  maupun  masyarakat.  Iklan  produk  tembakau,  termasuk  iklan produk  rokok  dapat ditayangkan  melalui  berbagai  media,  baik  itu  secara  cetak,  penyiaran,  teknologi informasi, dan/atau di luar ruang. Dalam PP No. 109 Tahun 2012 khususnya dalam Pasal 26, 27, 28, 29, 30,  31,  dan  39  secara  khusus  mengatur  mengenai  pengendalian  terhadap  iklan  produk  dari  hasil tembakau.
Mengenai regulasi penayangan iklan rokok di berbagai media harus mengikuti ketentuan yang tertuang  dalam  Pasal  27,  yakni  menyertakan  himbauan  kesehatan  melalui  gambar  dan  tulisan, setidaknya sebesar 10% dari keseluruhan durasi iklan dan/atau 15% dari luas iklan. Iklan rokok harus mencantumkan  label  "18+",  tidak  boleh  menampilkan,  menggunakan,  atau  menayangkan  tampilan rokok atau kata-kata lain yang memiliki kaitan dengan merek produk tembakau. Selain itu, iklan-iklan tersebut harus menghindari menyebutkan nama produk secara spesifik sebagai "rokok,"  menghindari penyampaian  pesan  bahwa  merokok  bermanfaat  bagi  kesehatan,  menghindari  penggunaan  kata-kata atau kalimat yang menyesatkan, serta menghindari ajakan yang menyiratkan agar orang merokok. Lebih lanjut, iklan tidak boleh menampilkan gambar dan/atau tulisan mengenai anak di bawah umur dan/atau wanita hamil, serta kontennya tidak boleh ditujukan kepada kelompok-kelompok tersebut. Penggunaan karakter kartun tidak diperbolehkan sebagai model dalam iklan rokok, pada intinya muatan iklan rokok harus mematuhi nilai dan norma yang berlaku.
Pelaku usaha yang mengiklankan produk rokok dalam media cetak wajib mengikuti ketentuan dalam Pasal 28 dengan mematuhi beberapa batasan khusus, yakni dilarang meletakkan iklan rokok pada bagian  depan  dan/atau  belakang  media  cetak,  menghindari  penempatan  dekat  iklan  makanan  dan minuman, memastikan lebar iklan yang ada tidak mengambil semua halaman, serta tidak dicantumkan
dalam media cetak yang ditujukan bagi anak-anak, remaja, dan wanita. Terkait pemasaran produk rokok pada media penyiaran seperti televisi dan radio wajib mengikuti ketentuan Pasal 29 yakni iklan rokok hanya diperbolehkan tayang sesudah pukul 21.30 malam sampai dengan  05.00 pagi waktu setempat. Penayangan pada jam malam untuk meminimalisir dilihatnya iklan rokok oleh anak-anak. Bagi pelaku usaha yang mengiklankan produk rokok melalui teknologi informasi wajib mematuhi ketentuan Pasal 30  yakni  iklan  rokok  tersebut  harus  menggunakan  verifikasi  usia  agar  akses  dibatasi  dengan  tujuan hanya individu yang telah berumur 18 tahun ke atas yang dapat melihat iklan rokok tersebut meskipun dalam praktiknya pembatasan berupa verifikasi tidak berjalan efektif, sebagai contoh terdapat penelitian yang menyatakan iklan rokok pada platform YouTube paling sering dilihat oleh anak di bawah umur dengan presentase sebesar 24% (Lestari Nurhajati, Kiki Soewarso, 2020).
Pemasaran  produk  rokok  di  media  luar  ruang  harus  mematuhi  ketentuan  Pasal  31  yakni  iklan rokok tidak dipasarkan pada kawasan yang harus terbebas dari rokok, tidak dipasang pada jalan utama, diharuskan setinggi bahu jalan, serta penempatannya dilarang menghalangi atau menyeberangi jalan, dan ukurannya tidak lebih dari tujuh puluh dua meter persegi. Pasal 39 menyatakan bahwa pada intinya iklan rokok baik itu dalam media cetak, penyiaran, teknologi informasi, dan luar ruang dilarang memuat tampilan  yang  menggambarkan  individu  merokok,  menampilkan  batang  rokok,  asap,  kemasan,  atau konten  apa  pun  yang  terkait  dengan  rokok.  Selain  itu,  segala  bentuk  informasi  yang  terkait  dengan kegiatan  komersial  atau  iklan  yang  dapat  mendorong  seseorang  merokok  juga  dilarang.  Pihak-pihak yang  tidak  mematuhi  aturan  pengendalian  iklan  produk  rokok  dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut maka  dapat  dikenakan  sanksi  sebagaimana  Pasal  40,  dalam  kasus  pelanggaran  berulang  atau pelanggaran  serius,  iklan  yang  bersangkutan  dapat  dikenai  tindakan  seperti  penarikan  dan/atau perubahan iklan, penerbitan himbauan tertulis, dan/atau larangan beberapa waktu.

## 2. Upaya  Perlindungan  Konsumen  atas  Iklan  Produk  Rokok  dalam  Menekan  Prevalensi Perokok Anak
Dilihat dari sudut pandang Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum berfungsi sebagai perisai bagi  individu  dalam  sistem  hukum,  menjamin  martabat  mereka  dan  pengakuan  atas  hak-hak  dasar berdasarkan  ketentuan  hukum,  tanpa  ada  tindakan  sewenang-wenang.  (Hadjon,  1987).  Mengenai perlindungan  hukum  digolongkan  menjadi  perlindungan  hukum  preventif  yakni  perlindungan  yang diberikan sebelum terciptanya suatu sengketa atau kekacauan dan perlindungan hukum represif yakni perlindungan setelah terjadinya suatu sengketa dan digunakan untuk menyelesaikannya. Perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa bagi konsumen tertuang pada Pasal 4 UUPK perihal hak- hak  konsumen  yang  harus  dipenuhi,  mengenai  perlindungan  atas  iklan  rokok  dalam  upaya  untuk menekan  prevalensi  perokok  anak  dapat  dilihat  dalam  beberapa  hukum  positif  di  Indonesia  yang mengatur mengenai pengendalian serta pembatasan iklan produk rokok dalam dalam berbagai platform , seperti dalam UUPK, UU Penyiaran, UU Kesehatan, dan PP No. 109/2012.
Perlindungan hukum atas iklan rokok dilakukan pula oleh BPOM sebagai lembaga yang diberi amanat  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan.  BPOM  melakukan  pengawasan  terkait  iklan  produk rokok  yang  ada  dan  menilai  apakah  iklan  tersebut  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  diamanatkan pemerintah. Perlindungan hukum preventif lainnya dilakukan dengan cara pembatasan akses anak yang usianya kurang dari 18 tahun untuk membeli rokok yang diatur dalam Pasal 21 huruf a PP No. 109/2012. Perlindungan  hukum  represif atas iklan rokok dalam  upaya untuk menekan prevalensi perokok anak dalam  hal  telah  terbukti  terdapat  iklan  yang  tidak  memenuhi  Peraturan  Perundang-Undangan  adalah dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha atau pihak lain yang terlibat dalam mempromosikan iklan tersebut. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi pidana ataupun sanksi administratif berupa ditariknya iklan atau diminta melakukan perbaikan iklan tersebut, dapat juga sanksi berupa peringatan bagi pelaku usaha secara tertulis maupun pelarangan promosi produk rokok yang bersangkutan apabila pelanggaran tersebut telah dilakukan berkali-kali atau pelanggaran berat.
Sebelum  lahirnya  PP  No.  109/2012,  iklan  rokok  termuat  dalam  PP  No.  19/2003  tentang Pengamanan  Rokok  Bagi  Kesehatan,  namun  PP  tersebut  dinilai  belum  optimal  dalam  rangka meminimalisir bertambahnya perokok di Indonesia. Dapat dikatakan meskipun telah terdapat regulasi yang baru tetapi tetap belum mampu menekan prevalensi perokok di Indonesia, khususnya prevalensi perokok  anak.  Data  Global  Adult  Tobacco  Survey  tahun  2021  menyatakan  terdapat  3  dari  4  orang merokok saat usianya belum menginjak 20 tahun. Pelaku usaha rokok sangat cerdas dalam membuat iklan produk rokok agar menarik perhatian masyarakat meskipun tidak menampilkan wujud rokok dan
mengikuti batasan-batasan lain sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pelaku usaha dapat membuat iklan produk rokok dengan  merepresentasikan adegan-adegan yang dinilai maskulin, berjiwa petualang, kuat, pemberani, dan adegan lainnya yang dinilai membanggakan, selain itu iklan rokok  dibuat  dengan tagline yang  ikonik  agar  dapat  diingat  oleh  masyarakat  (Wibowo,  2019).  Iklan rokok dikemas dengan sinematografi yang menarik perhatian sehingga konsumen dapat dengan mudah menangkap maksud persuasive dari tayangan iklan tersebut.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2017 menginginkan pemerintah untuk melarang  iklan  produk  rokok  dalam  berbagai platform penyiaran  karena  iklan  produk  rokok  dinilai sebagai suatu strategi pemasaran untuk menguntungkan para pelaku usaha produk rokok dengan target anak-anak.  Meskipun  telah  terdapat  regulasi  yang  mengatur  mengenai  pengendalian  iklan  produk rokok, KPAI memandang regulasi tersebut tidak efektif karena para pelaku usaha produk rokok dapat dengan mudah membuat iklan rokok dengan citra yang disukai oleh anak-anak seperti elegan, trendi, percaya diri, dan lainnya. Dengan menampilkan citra tersebut, anak-anak yang terkena paparan iklan rokok memandang merokok merupakan perbuatan yang wajar (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017). Perlunya  pengawasan  ketat  pihak  yang  berwenang  terhadap  iklan  rokok  karena  tanpa  adanya bentuk  rokok  secara  eksplisit  dalam  iklan  tersebut  pun  dapat  memengaruhi  konsumen  yang  melihat, sehingga dinilai diperlukan regulasi yang melarang iklan rokok di berbagai media untuk menurunkan prevalensi perokok anak di Indonesia.
Tingginya prevalensi perokok anak salah satunya disebabkan dari tingginya paparan iklan produk rokok  terhadap  anak-anak,  sehingga  regulasi  yang  mengatur  mengenai  pengendalian  iklan  rokok menunjukan  perlu  diadakannya  revisi  atau  pembaharuan.  Dalam  PP  No.  109/2012  dinilai  terdapat kekosongan  ketentuan  hukum,  yakni  dalam  peraturan  tersebut  belum  diatur  mengenai  sanksi  pidana bagi pihak yang melanggar peraturan terkait iklan rokok serta belum diatur pula terkait rokok elektrik yang muncul sejak tahun 2012 di Indonesia (Kresnayana & Bagiastra, 2021). Berdasarkan data Yayasan Lentera  Anak  terdapat  60,6% dari  180  anak  yang  terkena  paparan  iklan  rokok  elektronik.  Sebanyak 88,1% dari seluruh responden mengaku menyaksikan iklan tersebut di media sosial, 2,8% melihatnya di televisi, dan 3,7% melihatnya pada media online. Rokok elektrik yang memiliki tampilan berbeda dari  rokok  konvensional  menarik  minat  banyak  orang,  tidak  terkecuali  anak-anak.  Diketahui  bahwa 78,3% dari 180 anak mengaku ingin tahu setelah melihat iklan rokok elektronik. Maka langkah yang benar apabila dilakukan pembaharuan PP No.109/2012 agar anak-anak tidak terpapar iklan rokok baik yang elektrik ataupun konvensional (Yayasan Lentera Anak, 2021).
Dalam  PP  No.  109/2012  belum  diatur  mengenai  larangan  pembelian  rokok  secara  ketengan sehingga anak di bawah umur yang terkena paparan iklan rokok dapat dengan mudah membeli rokok di  warung  meskipun  dalam  Pasal  46  PP  No.  109/2012  telah  dikatakan  bahwa  setiap  orang  dilarang untuk meminta anak di bawah 18 tahun untuk mengonsumsi, menjual, ataupun membeli rokok, tetapi tetap  saja  rokok  dapat  dibeli  oleh  anak  yang  berusia  kurang  dari  18  tahun  sehingga  menyebabkan prevalensi perokok anak bertambah. Sebagaimana yang dikatakan oleh dr. Rita Anggraini, MKM selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Matraman bahwasannya perokok tidak berpikir bahwa uang yang ada dapat digunakan untuk hal lain, bagi mereka sekadar mengeluarkan uang Rp 5.000 atau Rp 10.000 tidak masalah untuk merokok (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2022b) ditambah akses mudah dalam membeli rokok ketengan.
Baik  pemerintah  ataupun  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  menyadari  regulasi  yang  ada  tidak maksimal  dalam  melindungi  anak  dari  terpaan  iklan  rokok,  sehingga  sebagai  langkah  nyata  agar meningkatknya perlindungan konsumen atas iklan produk rokok dikeluarkanlah Keppres No. 25/2022 tentang Program Penyusunan Pemerintah dimana sedang dilakukan rancangan perbaikan atas PP No. 109/2012 dengan tujuh poin muatan perubahan, yakni peningkatan luas persentase baik gambar serta tulisan  yang  tertera  pada  kemasan  rokok  dengan  tujuan  himbauan  kesehatan,  penambahan  ketentuan terkait rokok elektrik yang belum diatur, melarang berbagai jenis iklan, promosi, ataupun sponsorship terkait  produk  rokok  melalui  media  teknologi  informasi,  melarang  dijualnya  rokok  secara  ketengan, pengembangan pengawasan sponsorship di berbagai media, penegakan dan penindakan bagi pelanggar, serta  menerapkan    Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR).  Pemerintah  juga  menghimbau  bagi  keluarga  agar senantiasa  mengawasi  anak-anak  mereka  agar  tidak  melihat  atau  mengakses  iklan  rokok  dan pengawasan ketat di sekolah harus dilakukan oleh para guru (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2022a).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Iklan secara umum dan/atau iklan rokok telah diatur di dalam beberapa regulasi, seperti UUPK, UU  Penyiaran,  UU  Kesehatan,  dan  PP  No.  109/2012. Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia memandang  iklan  produk  rokok  sebagai  sebuah  iklan  yang  dalam  penayangannya  diperlukan pengendalian  dikarenakan  rokok  merupakan  produk  berbahaya  yang  dapat  berdampak  buruk  bagi kesehatan.  Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  terkait  iklan  rokok  mengandung  beberapa ketentuan yang ditujukan untuk mengatur dan mengawasi penayangan iklan rokok agar sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan dan melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dari paparan iklan produk berbahaya. Iklan produk rokok dapat ditayangkan melalui berbagai media, baik itu secara cetak, penyiaran, teknologi informasi, dan/atau luar ruang dengan tetap memperhatikan ketentuan yang telah diatur seperti jam tayang pukul 21.30-05.00 waktu setempat, tidak menampilkan wujud rokok, iklan tidak diletakkan di bagian atau belakang halaman, larangan tayangan bagi anak berusia kurang dari 18 tahun, tidak menggunakan karakter kartun, anak-anak, dan/atau ibu hamil dalam iklan rokok, tidak diletakan di Kawasan Tanpa Rokok, ukuran dan format iklan rokok dibatasi agar tidak mencolok atau  dominan  dalam  tampilan,  sehingga  pesan  kesehatan  lebih  mudah  dipahami  dan  iklan  tidak menjadi  menarik  bagi  anak-anak,  dan  sebagainya.  Pembatasan-pembatasan  tersebut  dilakukan  agar senantiasa anak-anak tidak terkena paparan iklan yang dapat memicu keinginan menggunakan rokok.
Perlindungan  hukum bagi perokok anak  selaku konsumen sebagai upaya menekan prevalensi perokok  anak  telah  tertera  dalam  berbagai  regulasi  yang  mengatur  mengenai  pengendalian  iklan produk rokok yang dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum preventif, namun hal tersebut dinilai belum mampu menekan prevalensi perokok anak di Indonesia, selain itu perlindungan hukum represif berupa  sanksi  administratif  bagi  pelaku  usaha  yang  tidak  mengikuti  ketentuan  pengendalian  iklan produk  rokok  tidak  memberikan  efek  jera.  Dikarenakan  regulasi  yang  ada  dinilai  belum  maksimal untuk  melindungi  konsumen  dalam  hal  ini  anak-anak  dari  paparan  iklan  rokok  maka  pemerintah mengambil  langkah  tegas  dengan  menambah  aturan-aturan  yang  belum  ada  ataupun  kurang  tegas sebelumnya. Pemerintah menyadari diperlukannya sanksi pidana yang mampu ditegakkan secara tegas agar pelaku usaha yang membuat iklan produk rokok tidak sesuai menjadi jera dan poin tersebut sudah dimasukan ke dalam rancangan pembaharuan PP No. 109/2012 dengan beberapa poin lain diantaranya penambahan  ketentuan  terkait  rokok  elektrik  yang  belum  diatur,  melarang  berbagai  jenis  iklan, promosi,  ataupun  sponsorship  terkait  produk  rokok  melalui  media  teknologi  informasi,  melarang dijualnya  rokok  secara  ketengan,  pengembangan  pengawasan  sponsorship  di  berbagai  media,  serta menerapkan  Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Untuk melindungi anak dari paparan iklan rokok tidak hanya  menjadi  tugas  yang  melibatkan  pemerintah,  melainkan  pula  diperlukan  kerjasama  antara industri rokok, masyarakat sipil, dan organisasi kesehatan dalam upaya perlindungan konsumen dan pengurangan prevalensi perokok anak.

## 2. Saran
Penekanan  prevalensi  perokok  anak  agar  tidak  terus  bertambah  selain  mengikuti  langkah preventif  dan  represif  yang  diatur  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  dapat  dilakukan  dengan pengawasan  yang  ketat  oleh  pemerintah,  pihak  yang  berwajib,  orang  tua,  dan  masyarakat  untuk mengawasi serta melarang anak di bawah umur mengakses iklan rokok dan/atau mengonsumsi rokok. Pengawasan yang ketat dan penjatuhan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha pun  perlu dilaksanakan, seperti  penjualan  rokok  pada  anak  di  bawah  18  tahun  sampai  saat  ini  masih  dapat  dilakukan  tanpa adanya  sanksi,  padahal  sanksi  diperlukan  agar  anak-anak  tidak  memiliki  akses  yang  mudah  untuk membeli  rokok.  Disamping  itu  diperlukan  desakan  bagi  pemerintah  agar  segera  menyelesaikan perbaikan  peraturan-peraturan  yang  ada  agar  perlindungan  bagi  anak  dari  iklan  rokok  semakin maksimal.  Pemerintah  dalam  hal  ini  dinas  pendidikan  dapat  melakukan campaign atau  sosialisasi  di sekolah yang bertujuan mengedukasi anak-anak terkait dampak buruk rokok bagi tubuh. Dengan adanya langkah-langkah  perlindungan  konsumen  yang  komprehensif,  diharapkan  prevalensi  perokok  anak dapat ditekan, dan generasi muda dapat terlindungi dari dampak negatif merokok serta paparan iklan produk rokok yang berbahaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Audina.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Iklan  Rokok  Melalui  Media  Sosial YouTube . Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Christianto, H. (2016). Perlindungan Hak Anak terhadap Iklan Rokok yang Tidak Memperagakan Wujud Rokok. Jurnal Konstitusi , 7 (4), 091. https://doi.org/10.31078/jk745.
Dewi, I. A. D. P., & Purwanto, I. W. N. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Iklan di Televisi yang Menyesatkan. Kertha Semaya , 7 (4), 1–15. https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i06.p04. Diantha, I. M. P. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Prenada Media Group.
Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta.  (2022a). HTTS  2022:  Fenomena  Rokok  di  Kalangan  Anak-Anak, Pentingnya  Parenting  di  Keluarga .  https://dinkes.jakarta.go.id/berita/read/htts-2022-fenomena-rokok-di- kalangan-anak-anak-pentingnya-parenting-di-keluarga, diakses pada 02 Agustus 2023 Pukul 12:20 WIB. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (2022b). HTTS 2022: Seberapa Besar Populasi Perokok di Indonesia? https://dinkes.jakarta.go.id/berita/read/htts-2022-seberapa-besar-populasi-perokok-di-indonesia, diakses pada 02 Agustus 2023 Pukul 13:45 WIB.
Fahamsyah,  E.  (2018).  Tanggung  Jawab  Produsen  Rokok  terhadap  Bahaya  Rokok  Menurut  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jurnal Hukum Adigama , 1 (2), 349–374.
https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2754.
Gettari,  T.  R.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dari  Bahaya  Tembakau  di  Tinjau  dari  Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Datin Law Jurnal , 3 (1), 46–70. https://doi.org/10.36355/dlj.v3i1.844. Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya  oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan  Peradilan Administrasi Negara . Surabaya: PT. Bina Ilmu. Halim,  D.  (2018). Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Tayangan  Iklan  Rokok  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Juncto  Undang-Undang  Nomor  32  Tentang Penyiaran . Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2022). Perokok  Anak  Masih  Banyak,  Revisi  PP  Tembakau Diperlukan . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
https://www.kemkes.go.id/article/view/22073000001/perokok-anak-masih-banyak-revisi-pp-tembakau- diperlukan.html, diakses pada 18 Maret 2023 Pukul 15:42 WIB.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia.  (2017). KPAI  Minta  Pemerintah  Tegas  Larang  Iklan  Rokok  di  Media . https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-minta-pemerintah-tegas-larang-iklan-rokok-di-media,  diakses  pada 17 April 2023 Pukul 13:06 WIB.
Kresnayana, I. M., & Bagiastra, I. N. (2021). Studi Perbandingan Legalitas Pengaturan E-Cigarettes di Indonesia dengan Beberapa Negara Asia Tenggara. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 10 (1), 125–137. https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p10.
Kristiyanti, C. T. S. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika.
Lestari Nurhajati, Kiki Soewarso, X. A. W. (2020). Remaja Perkotaan sebagai Sasaran Masif Terpaan Iklan Rokok di Media Online. Jurnal InterAct , 8 (2), 1–7. https://doi.org/10.25170/interact.v8i2.4079. Maharani,  A., & Darya Dzikra, A. (2021). Fungsi  Perlindungan  Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 2 (6), 659–666. https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607. Perwira, T. H., & Winanti, A. (2020). Mislead  Advertising Consumer Protection. 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era , 02 (01), 312–320. https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1461/936.
Pranda,  C.  M.  (2022).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Iklan  Yang  Menyesatkan  Berdasarkan  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia  Hukum  Internasional  Terkait. Jurnal  Paradigma  Hukum Pembangunan , 7 (2), 1–17. https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3544. Ramadhan, F. Y. (2018). Perlindungan Hukum Bagi  Konsumen Terhadap Iklan Rokok Ditinjau Dari  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . Univeritas Semarang. Wibowo,  A.  I.  (2019). Dampak  Terpaan  Iklan  Rokok  Pada  Acara  Sepak  Bola  Liga  Utama  Inggris  Ditelevisi Terhadap Perilaku Merokok Siswa (Survei  pada  Siswa SMA Negeri  6 Depok) . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
World Health Organization. (2020). Pernyataan: Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2020 . https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-pernyataan-hari-tanpa-tembakau-sedunia-2020, diakses pada 02 Agustus 2023 Pukul 13:22 WIB.
Yayasan Lentera Anak. (2021). Hasul Survei Lentera Anak: Keterpaparan Iklan Rokok Elektronik Pada Perokok Anak dan Hubungan Preferensi Merek Rokok dan Iklan Rokok Konvensional . https://www.lenteraanak.org/content/berita_terkini/hasil_survei_lentera_anak_keterpaparan_iklan_rokok_
elektronik_pada_perokok_anak_dan_hubungan_preferensi_merek_rokok_dan_iklan_rokok_konvensional, diakses pada 03 Agustus 2023 Pukul 12:16 WIB.