## Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dalam Pemungutan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
1 Su’fatul Ulum Mutatun Afia, 2 Cecep Wahyu Hoerudin
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; sufatulafia@gmail.com
2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; cecepwahyu@uinsgd.ac.id

## Abstract
The  Tax  Object  Information  Management  System  (SISMIOP)  is  a  management  information system  application  that  is  used  to  help  collect  PBB-P2.  In  its  implementation,  it  needs  to  be evaluated  to  assess  how  its  performance.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the Evaluation of the Tax Object Information Management System (SISMIOP) in Land and Building Tax  Collection  in  Rural  and  Urban  Cities  (PBB-P2)  in  Bekasi  City  Bapenda  and  SISMIOP advantages  and  disadvantages  in  the  PBB-P2  Collection  in  Bekasi  City  Bapenda.  The  research method  used  is  a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach,  using  interviews,  observation, documentation studies, and triangulation as data collection techniques. The result of this research is  the  evaluation  of  SISMIOP  in  PBB-P2  Collection  in  Bekasi  City  Bapenda  has  a  good assessment. The SISMIOP application has fulfilled all three aspects of eligibility. However, in the implementation of tax collection, the imposition of PBB-P2 tax has not been evenly distributed to the  whole  community  because  there  are  still  unregistered  tax  objects  and  the  lack  of  field verification team employees so that it cannot record the full potential of the Bekasi City PBB-P2.
Keywords : Management Information System, Tax Administration Management , Local Government

## Pendahuluan
Kegiatan pemerintahan di Indonesia mulai dari pelaksanaan tugas pegawai negeri sampai dengan  pembangunan  negara  sebagian  besar  dibiayai  dari  hasil  pemungutan  pajak  yang dikenakan  pada  masyarakat.  Pembiayaan  kebutuhan  negara  oleh  pajak  diharapkan  dapat meningkatkan  pembangunan  negara  dan  kesejahteraan  masyarakat,  dan  pemungutan  yang dikenakan  diatur  dalam  Undang-Undang  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  tata  laksana pemungutan pajaknya.
Menurut Soemitro dalam (Sari, 2016) Pajak ialah pungutan yang dapat dipaksakan dari rakyat kepada Kas Negara berdasarkan atas Undang-Undang dan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra  pretasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan ujung tombak pembangunan suatu negara, maka dari  itu pajak berkontribusi besar dalam membiayai pengeluaran negara. Banyaknya sumber pajak yang bisa dipungut akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sarana fasilitas publik. Begitu juga  dengan  pajak  daerah,  meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah  tidak  hanya  untuk menjalankan  program  pembangunan  daerah  saja  tetapi  juga  untuk  meningkatkan  tingkat kemandirian yang menjadi titik ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia.
Pajak  daerah  adalah  pajak  yang  kewenangannya  diserahkan  pada  pemerintah  daerah untuk  memungut  dan  mengelolanya,  pajak  ini  digunakan  untuk  menjalankan  segala  kegiatan kepemerintahan  dan  pembangunan  daerah.  Menurut  (Mardiasmo,  2013)  pajak  daerah  adalah
kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  sesuai  dengan  Undang-Undang,  tidak  memperoleh  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  daerah.  Pajak  daerah  merupakan  sumber  penerimaan  terbesar  dari Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  semakin  besar  penerimaan  PAD  semakin  tinggi  pula  tingkat kemandirian daerah, begitu pula sebaliknya. Berikut gambar diagram rasio realisasi PAD:

## Gambar 1
Gambar Diagram Rasio Realisasi PAD Kota Bekasi Tahun 2018

## Sumber: LAKIP Bapenda Kota Bekasi, 2018
Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah Kota Bekasi mencapai  78,92%,  pencapaian  ini  mendominasi  pendapatan  asli  daerah  Kota  Bekasi.  Ini menunjukkan besarnya kontribusi pajak daerah Kota Bekasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah satu dari jenis  pajak  daerah  yang  sangat  potensial  untuk  dilakukan  pemungutan  pajaknya.  Pemungutan PBB-P2 dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah mengacu pada Undang-Undang No. 28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  pasal  1  ayat  37,  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  adalah  pajak  atas  bumi  dan  atau  bangunan  yang  dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
PBB-P2 objeknya berupa bumi dan sebuah bangunan dan Wajib pajaknya adalah orang pribadi  atau  badan  yang    memiliki,  menguasai  atau  memanfaatkan,  karena  hal  inilah  PBB-P2 menjadi pajak dengan potensi pemungutan terbesar dalam pajak daerah, pajak ini memiliki objek pajak dan subjek pajak yang berjumlah besar dan menyebar diseluruh wilayah. Berikut besarnya ketetapan dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1 Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kota Bekasi Tahun Ketetapan Realisasi Persentase 2015 267.091.230.137 188.730.565.061 70,67% 2016 255.084.840.304 219.513.649.453 86,06% 2017 288.893.088.370 238.151.302.234 82,43% 2018 362.984.866.397 409.240.086.616 112,74%
Sumber: Bapenda Kota Bekasi (diolah Peneliti), 2020
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  realisasi  penerimaan  PBB-P2  pada  tahun 2015 sampai 2017 tidak dapat mencapai ketetapan, yaitu memperoleh realisasi sebesar 70,67%; 86,06%;  dan  82,43%.  Sedangkan  pada  tahun  2018  realisasi  penerimaan  mampu  melampaui ketetapan  yaitu  mencapai  112,74%.  Berdasarkan  dari  Lakip  Bapenda  tahun  2018  kenaikan  ini disebabkan beberapa faktor yaitu adanya penerapan regulasi penghapusan denda PBB terhadap Wajib pajak yang menunggak, melakukan verifikasi data SPPT PBB bermasalah dan sebagainya. Dalam  proses  pemungutannya  berdasarkan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP- 115/PJ/2002,  PBB-P2  dibantu  menggunakan  suatu  sistem  informasi  manajemen  yang terintegritas yaitu penggunaan aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak).
Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) menurut (Novianti, 2014) adalah aplikasi  yang  terintegrasi  yang  ditunjang  dengan  penggunaan  komputer  untuk  dapat  mengolah institusi  data  objek  dan  subjek  PBB  mulai  dari  pengumpulan  data,  pemberian  nomor  identitas objek  pajak  (NOP),  perekaman  data,  pemeliharaan  basis  data,  pencetakan  hasil  keluaran, pemantauan  penerimaan,  pelaksanaan  penagihan  dan  pelayanan.  Sebagaimana  yang  terdapat dalam  Lampiran  Keputusan  DJP  Nomor  KEP-533/PJ/2000,  SISMIOP  merupakan  aplikasi pedoman administrasi PBB yang telah dioperasikan sejak tahun 1992 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sistem komputerisasi PBB pada awalnya dibangun dalam suatu platform sebagai berikut,  menggunakan  perangkat  keras  berbasis Personal  Computer  (Server ),  sistem  operasi Unix,  perangkat  lunak  basis  data  recital,  dan  program  aplikasi  SISMIOP  yang  dibangun menggunakan perangkat lunak Recital.
Pada tahun 1996, program aplikasi ini dikembangkan pada aplikasi lainnya seperti Sistem Informasi  Geografis  (SIG)  PBB  dan  aplikasi  Pelayanan  Informasi  Telepon  (PIT),  dan  aplikasi tersebut  terintegrasi  dengan  SISMIOP  dan  tetap  menggunakan  basis  data  SISMIOP  sebagai sumber  data  numerisnya.  sejak  tahun  1997  aplikasi  SISMIOP  telah  dikembangkan  dalam perangkat  lunak  basis  data  yang  dipilih  oleh  Departemen  Keuangan  RI  sebagai  standar pengolahan  basis  data.  SISMIOP  yang  dibangun  dengan  basis  data Oracle sejak  tahun  2000 tersebut selanjutnya disebut I-SISMIOP.
Penerapan  SISMIOP  di  Indonesia  pada  awalnya  digunakan  di  pusat  untuk  pemungutan PBB,  yaitu  berdasarkan  pada  Keputusan  DJP  Nomor  KEP-533/PJ/2000  pada  tanggal  20 Desember 2000 Tentang Petunjuk Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP yang  sekarang  telah  diubah  dengan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP- 115/PJ/2002.  Sejalan  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  No.  28  tahun  2009,  dimana pemungutan  PBB-P2  dialihkan  ke  daerah  maka  aplikasi  SISMIOP  juga  digunakan  di  daerah karena  aplikasi  ini  mengintegrasikan  seluruh  pelaksanaan  kegiatan  PBB.  Di  Kota  Bekasi penerapan SISMIOP dan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 telah dilakukan pada tahun 2013 dan pengoperasian  aplikasi  SISMIOP  di  dikelola  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bekasi, sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara dengan Prakom Ahli Pertama Bidang Sistem dan Informasi Bapenda (Rabu, 26 Februari 2020, di Bapenda Kota Bekasi).
Pengoperasian  SISMIOP  di  Bapenda  Kota  Bekasi  membantu  segala  kegiatan  terkait PBB-P2  salah  satu  manfaat  yang  sangat  membantu  dari  aplikasi  tersebut  adalah  pencetakan massal  SPPT  (Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang).  Pencetakan  tersebut  dilakukan menggunakan  sistem  sehingga  dapat  mencetak  dalam  jumlah  yang  besar.  Berikut  merupakan data jumlah cetak massal SPPT pertahun dari aplikasi SISMIOP adalah:

## Tabel 1 Data Jumlah Cetak Massal SPPT Kota Bekasi
Tahun Jumlah Kecamatan Jumlah Cetak SPPT Pokok (Rp) 2015 12 621.985 267.091.230.137 2016 12 513.737 255.084.840.304 2017 12 526.120 288.893.088.370 2018 12 667.717 362.984.866.397 Sumber: Bapenda Kota Bekasi (diolah Peneliti), 2020
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pada jumlah cetak massal SPPT  di  Bapenda  Kota  Bekasi  terutama  pada  tahun  2016  mengalami  penurunan  yang  sangat besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu berjumlah 513.737 SPPT dengan pokok Rp 255.084.840.304,-.  Pada  tahun  2017  dan  2018  terjadi  peningkatan  jumlah  cetak  massal  SPPT yaitu  berjumlah  526.120  SPPT  dengan  pokok  Rp  288.893.088.370,-  pada  tahun  2017,  dan 667.717  SPPT  dengan  pokok  Rp  362.984.866.397,-  pada  tahun  2018.  Berdasarkan  hasil observasi  awal  pada  tanggal  26  Januari  2020  dengan  Analisis  Pemeriksaan  Pajak  Daerah Bapenda  Kota  Bekasi  mengatakan  bahwa  jumlah  data  cetak  massal  SPPT  yang  naik  turun dikarenakan  kurangnya  verifikasi  data  lapangan  sehingga  tidak  dapat  mendata  seluruh  potensi PBB di Kota Bekasi.
Kurangnya  verifikasi  data  lapangan  pada  aplikasi  SISMIOP  mengakibatkan  fluktuasi pada jumlah cetak massal SPPT, hal ini juga menyebabkan tidak terdatanya seluruh potensi pajak di  Kota  Bekasi.  Bapenda  Kota  Bekasi  perlu  menjaga  akurasi  data  SISMIOP  dengan pemeliharaan  dan  penyesuaian  berdasarkan  kondisi  yang  sebenarnya  dilapangan.  Aplikasi SISMIOP  diharapkan  mampu  mengintegrasikan  seluruh  kegiatan  dalam  pemungutan  PBB-P2 mulai  dari input data,  sampai  dengan  menghasilkan output dan monitoring terhadap output tersebut.  Berdasarkan  hal  ini,  perlu  dilakukan  pengevaluasian  terhadap  aplikasi  SISMIOP  di Bapenda  Kota  Bekasi  karena  kurang  validnya  data  jumlah  cetak  massal  SPPT  Kota  Bekasi sehingga  menyebabkan  tidak  terdatanya  potensi  pajak  dan  pemenuhan  terhadap  penerimaan daerah.
Permasalahan yang terjadi disebabkan karena kurang maksimalnya kegiatan pemungutan pajak pada tahun 2015-2017, hal ini dibuktikan dengan data realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2015,  2016  dan  2017  yang  tidak  mencapai  ketetapan,  dan  kurangnya  verifikasi  data  lapangan pada  aplikasi  SISMIOP  sehingga  menyebabkan  fluktuasi  pada  data  jumlah  cetak  massal  SPPT dan tidak terdatanya seluruh potensi pajak di Kota Bekasi. Hal ini dibuktikan dari data jumlah cetak  massal  SPPT  yang  mengalami  fluktuasi  dan  hasil  wawancara  awal  dengan  Ibu  Annysa Subagyo pada 26-01-2020 di Kantor Bapenda Kota Bekasi.
Permasalahan di atas dapat dikaji dengan menggunakan teori mengenai evaluasi aplikasi Sistem  Informasi  Manajemen  (Hartono,  2013)  Setiap  aplikasi  dalam  SIM  perlu  dilakukan pengevaluasian  terhadap  tiga  aspek  kelayakan,  yaitu  Kelayakan  teknis,  Penilaian  terhadap kelayakan  teknis  adalah  untuk  mengetahui  apakah  aplikasi  tersebut  layak  secara  teknis  untuk mengelola atau menangani data-data dan informasi yang diusulkan. Penilaian dari teknologi yang digunakan dan kemampuan pengolahan data ada aplikasi.
Kelayakan operasional, Aplikasi dinilai dari segi kelayakan operasional untuk memeriksa apakah  data-data  yang  digunakan  sebagai input atau  masukan  dapat  disediakan  dan  apakah output atau  hasil  keluarannya  memberikan  manfaat  dan  dapat  digunakan.  Selain  itu,  penilaian juga  dilakukan  pada  saat  aplikasi  dijalankan  untuk  memeriksa  baik-buruknya  kinerja  aplikasi tersebut,  terutama  yang  berkaitan  dengan  proses inputting atau  masukan,  banyaknya  kesalahan ( error rate ), ketepatan waktu dari dihasilkannya keluaran ( output ), dan penggunaan dari output tersebut.
Kelayakan  ekonomis,  dilakukan  untuk  menilai  apakah  biaya  yang  dikeluarkan  untuk menjalankan aplikasi tersebut sebanding dengan manfaat yang diperoleh. SISMIOP merupakan aplikasi  utama  dalam  pengelolaan  segala  data-data  PBB-P2,  sehingga  dalam  pemungutannya aplikasi  ini  sangat  berperan  penting  dalam  PBB-P2.  Pada  proses  pemungutannya  Pemerintah Daerah  perlu  memperhatikan  beberapa  syarat  pemungutan  yang  harus  dipenuhi.  Mardiasmo (2013)  mengemukakan  bahwa  pemungutan  pajak  terdapat  beberapa  syarat,  diantaranya  yaitu: Syarat  keadilan,  adil  dalam  melakukan  pemungutan  pajak,  syarat  yuridis,  Undang-Undang adalah dasar hukum adanya pemungutan pajak, syarat ekonomis, perekonomian tidak terganggu, syarat finansial, pemungutan pajak dilakukan secara efisien, kesederhanaan sistem pemungutan pajak.
Administrasi  publik  merupakan  disiplin  ilmu  yang  mempelajari  semua  kegiatan  yang dilakukan  oleh  aparatur  negara  untuk  melaksanakan  dan  memaksakan  kebijakan  umum  dan kebijakan  negara.  Salah  satu  ruang  lingkup  dari  ilmu  administrasi  publik  yaitu  administrasi keuangan negara. Administrasi keuangan negara menurut (Anggara, 2016) yaitu semua kekayaan yang  dimiliki  oleh  negara  dan  pengelolaannya  dilakukan  oleh  pemerintah,  kekayaan  negara tersebut adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, seperti: Pajak yang dikenakan pada warga negara, pencetakan uang kertas dan logam, dan mengadakan pinjaman paksa pada warga negara
Ruang  lingkup  keuangan  negara  dikelompokkan  dalam  tiga  bidang  pengelolaan  yang bertujuan  untuk  mengklasifikasikan  pengelolaan  keuangan  negara,  yaitu:  Bidang  pengelolaan pajak, bidang pengelolaan moneter, dan bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pengelolaan  pajak  merupakan  salah  satu  dari  ruang  lingkup  administrasi  keuangan  negara, dimana pengelolaan pajak adalah segala kegiatan administrasi yang bertujuan untuk menjalankan kebijakan  perpajakan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  mulai  dari  pelayanan,  pengawasan, pemungutan  dan  pembinaan.  Dalam  upayanya  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas kerja,  pemerintah  menerapkan  Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM)  dalam  pengelolaan perpajakan.
SIM  adalah  suatu  sistem  informasi  yang  bekerja  untuk  menyajikan  informasi  yang nantinya  dapat  digunakan  untuk  mendukung  operasi,  manajemen,  dan  pengambilan  keputusan dalam  suatu  organisasi.  SIM  juga  disebut  sebagai  sistem  peringatan  manajemen  ( management alerting  system ),  karena  sistem  ini  dapat  memberikan  informasi  berupa  peringatan  ataupun peluang. Salah satu aplikasi SIM yang digunakan dalam pengelolaan perpajakan yaitu SISMIOP (Sistem  Manajemen  Informasi  Objek  Pajak).  SISMIOP  merupakan  aplikasi  yang  mengelola data-data  seputar  PBB-P2,  yang  salah  satu  manfaatnya  adalah  dapat  memberikan  informasi penting seperti ketetapan SPPT dan lainnya. Dalam pemungutan PBB-P2 SISMIOP merupakan instrumen paling penting.
Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Menurut (Lambey, 2016) adalah sistem  aplikasi  yang  melakukan  pengolahan  PBB-P2  pada  keseluruhan  aspek  administrasinya, melakukan pengelolaan data komputerisasi pada objek dan subjek pajak, mulai dari pendataan, penilaian, penagihan, penerimaan atau pembayaran dan pelayanan pada wajib pajak. SISMIOP dimaksudkan  untuk  membuat  basis  data  yang  selalu  diperbaharui  dan  akurat  dengan menghubungkan semua kegiatan PBB-P2 ke dalam satu wadah agar lebih efisien.
Pada  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  (Sari,  2016)  dari  UIN  Sunan  Gunung Djati  Bandung,  dengan  Judul  “Signifikansi  Sistem  Manajemen  Informasi  Objek  Pajak (SISMIOP) terhadap efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di  DPPKAD  Kabupaten  Karawang”.  Masalah  pada  penelitian  ini  karena  kurang  efektifnya penerimaan PBB-P2, ketidak akuratan basis data, human error, dan kurangnya kesadaran Wajib pajak  membayar  pajak.    Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Hasil penelitiannya yaitu: dengan menggunakan uji validitas dan  reliabilitas,  semua  pengujian  dinyatakan  valid  dan  reliabel.  Artinya  terdapat  hubungan signifikan yang kuat antara SISMIOP dengan efektifitas.
Pada  penelitian  (Lambey,  2016)  Universitas  Sam  Ratulangi  Manado,  dengan  judul “Evaluasi  Sistem  Manajemen  Informasi  Objek  Pajak  (SISMIOP)  Terhadap  Penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  di  Kota  Bitung”.  Permasalahan  pada  penelitian  ini  karena  masih  banyak Wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Metode yang  digunakan  yaitu  metode  analisis  deskriptif  komparatif.  Dan  hasil  dari  penelitiannya menunjukkan kalau pelaksanaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) di Kota Bitung telah memadai dan telah dilaksanakan dengan baik, seperti proses pelayanan yang mudah dan  cepat  sehingga  dapat  meningkatakan  penerimaan  PBB  di  setiap  tahunnya.  Perbedaan penelitian  yaitu  pada  variabel  keduanya  dan  metode  penelitiannya,  pada  penelitian  ini  variabel kedua  adalah  pemungutan  pajak  dan  metode  penelitiannya  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif.
Pada  penelitian  (Novianti,  2014)  dari  Universitas  Hasanuddin  Makassar,  yang  berjudul “Penerapan  Sistem  Manajemen  Informasi  Objek  Pajak  (SISMIOP)  sebagai  sarana  peningkatan pelayanan  dan  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kota  Makassar”.  Masalahnya  yaitu sebelum  diterapkan  SISMIOP  sering  terjadi  penyimpangan,  seperti  pengendapa  pajak  dan keterlambatan  pelayanan  yang  dilakukan  aparat  setempat.  Metode  yang  digunakan  adalah deskriptif  kualitatif.  Hasil  dari  penelitiannya  adalah  pemaksimalan  penerapan  sistem  ini diperlukan  peralatan  yang  baik  dan  tenaga  kerja  yang  terdidik  sehingga  dapat  menyelesaikan masalah dengan lebih cepat seperti keberatan, pengurangan, dan balik nama. SISMIOP membuat tingkat  penerimaan  PBB  setiap  tahunnya  terus  meningkat  karena  pelayanan  yang  baik  dan adanya penagihan yang terus menerus.
Pada penelitian (Standiford et al. , 1999) dari Universitas California, dengan judul “ Using GIS in Agricultur Land Assessment for Property Taxes ”. Metode yang digunakan menggunakan metode  kuantitatif  dengan  pendekatan  berbasis  sains.  Hasil  penelitiannya  yaitu:  teknologi  GIS dapat  digunakan  untuk  menilai  produktivitas  lahan  pertanian  yang  akan  dikenakan  pajak properti.  Perbedaan  penelitiannya  yaitu  pada  penelitian  ini  menggunakan  Sistem  aplikasi  GIS ( Geographic  Information  Systems )  atau  sistem  informasi  geografi,  sistem  ini  berfungsi  untuk menilai lahan yang akan dikenakan pajak, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SISMIOP,  dan  metodenya  kuantitatif  dengan  pendekatan  berbasis  sains,  walaupun  tidak disebutkan secara jelas menggunakan kuantitatif tapi bisa dilihat dari penggunaan sampel yang
diambil untuk penelitian, sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  keterkaitan  penelitian yang  sekarang  dengan  yang  terdahulu  adalah  pada  aplikasi  sistem  informasi  manajemen perpajakan dan pada Pajak Bumi dan Bangunan. Tiga dari empat penelitian terdahulu meneliti aplikasi yang sama yaitu aplikasi SISMIOP, diantaranya yaitu penelitian dari Kartika Purna Sari (2016), Rika Dwi Aprianty dan Robert Lambey (2016), dan Pratiwi Novianti (2014). Sedangkan pada penelitian terdahulu yang keempat yaitu pada penelitian Richard B. Standiford, James W. Bartolome,  William  Frost  &  Neil  McDougald  (2009),  penelitian  ini  juga  mengenai  aplikasi sistem  informasi  manajemen  perpajakan  namun  berbeda  aplikasi.  Pada  penelitian  ini,  peneliti akan melakukan evaluasi pada aplikasi SISMIOP menggunakan teori Hartono (2013) yang tidak digunakan pada keempat penelitian terdahulu, dengan melakukan evaluasi aplikasi terhadap tiga aspek  kelayakan,  yaitu  kelayakan  teknis,  operasional  dan  ekonomis.  Maka  dari  itu,  tujuan  dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak  (SISMIOP)  dalam  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB-P2)  di  Bapenda  Kota  Bekasi  dan  faktor  kelebihan  dan  kekurangan  SISMIOP  dalam Pemungutan PBB-P2 di Bapenda Kota Bekasi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  jenis  penelitian  deskriptif. Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  pemahaman  secara  deskripsi  yang  dapat menjelaskan  secara  mendalam  dan  menyeluruh  terhadap  evaluasi  aplikasi  SISMIOP  yang digunakan  dalam  kegiatan  pemungutan  PBB-P2  di  Bapenda  Kota  Bekasi,  dalam  pendekatan kualitatif,  peneliti  menghimpun  data-data  yang  terkumpul  lalu  melakukan  pengamatan  secara seksama yang akan menghasilkan penggambaran yang utuh dan komprehensif.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan  studi dokumentasi. Pada observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung ke kantor Bapenda Kota Bekasi  pada  bulan  Januari  sampai  bulan  Maret  2020.  Pada  wawancara  peneliti  melakukan wawancara  dengan  tiga  informan  dari  Bapenda  Kota  Bekasi,  yaitu  (1)  Prakom  Ahli  Pertama Bidang  Sistem  dan  Informasi  Bapenda  Kota  Bekasi,  (2)  Prakom  Terampil  Pelaksana  Bidang Sistem dan Informasi Bapenda Kota Bekasi, dan (3) Analisis Pemeriksaan Pajak Daerah Bidang Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Bapenda  Kota  Bekasi.  Pada  studi  dokumentasi,  peneliti menggunakan  buku,  jurnal,  skripsi,  laporan,  dokumen,  angka-angka  dan  gambar-gambar  yang berhubungan dengan penelitian.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (Silalahi, 2012) yaitu analisis data yang mencakup tiga alur kegiatan dan dilakukan secara bersamaan, alur dari ketiga kegiatan ini merupakan proses atau siklus dan interaksi yang saling berhubungan dan dilakukan sebelum, selama dan sesudah mengumpulkan data. Kegiatan ini  dijalankan  secara  sejajar  untuk  membentuk  pengetahuan  umum  yang  disebut  analisis,  yaitu reduksi  data,  penyajian  data,  dan  menarik  kesimpulan.  Selain  itu,  peneliti  juga  menggunakan teknik  analisis  triangulasi  yang  memadukan  berbagai  sumber  data  yang  diperoleh  peneliti sehingga tingkat keabsahan hasil penelitian lebih tinggi.

## Hasil dan Pembahasan
Berikut  adalah  hasil  dan  pembahasan  dari  penelitian  Evaluasi  Sistem  Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2)  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bekasi:  Pada  aspek  kelayakan  teknis, teknologi  ataupun  sistem  yang  tersusun  sudah  mendukung  aplikasi  sehingga  aplikasi  dapat berjalan  dengan  baik  sejak  dialihkan  ke  daerah  yaitu  pada  tahun  2013  dan  cukup  membantu proses  pekerjaan  pemungutan  PBB-P2,  teknologi  yang  dibutuhkan  dalam  mendukung  aplikasi mudah digunakan. Dalam hal kecepatan pengelolaan data-data aplikasi ini sudah cukup memadai meskipun  besarnya database yang  dimiliki  sedikit  memperlambat  prosesnya.  Dan  hambatan teknis  dalam  menjalankan  aplikasi  SISMIOP  yaitu  gangguan  jaringan  internet  yang  dapat memperlambat  kecepatan  aplikasi  SISMIOP,  penuhnya  pemakaian harddisk dan  RAM  karena besarnya database dan log yang masuk setiap hari, kurang fleksibelnya sistem desktop terutama jika  terdapat  pembaharuan  menu  dan human  error yang  menyebabkan error  system .  Namun kendala  teknis  tersebut  dapat  diperbaiki  sehingga  aplikasi  SISMIOP  dapat  digunakan  dengan baik.
Kelayakan  operasional  aplikasi  SISMIOP  dari  mulai  input,  operasionalisasi  aplikasi, output dan manfaat dari penggunaan hasil keluaran telah berjalan dengan baik, namun memiliki beberapa  kendala  yang  masih  dapat  diperbaiki  dan  tidak  menghambat  tercapainya  tujuan penggunaan SISMIOP, yaitu human error dalam penginputan data atau dalam mencetak jumlah dari output ,  kendala  dalam  proses  cetak  hasil  keluaran  seperti  rusaknya hardware untuk mencetak  seperti  printer  dan  kertas.  Penggunaan  hasil  keluaran  dari  SISMIOP  sudah dimanfaatkan  secara  efektif  dan  akan  terus  dikembangkan  menjadi  lebih  baik  seperti mengembangkan SPPT untuk pajak tunggakan beberapa tahun ke bawah.
Gambar 2 Proses Input, Proses, dan Output Data

## Sumber: diedit oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara, 2020
Dari aspek kelayakan ekonomis, aplikasi SISMIOP layak secara ekonomis karena biaya yang dikeluarkan untuk membangun dan pemeliharaan aplikasinya sebanding dengan hasil yang diberikan,  hasil  dari  pemungutan  PBB-P2  setiap  tahunnya  bisa  mencapai  sekitar  400  Milyar Rupiah  sedangkan  biaya  yang  digunakan  untuk  pemeliharaan  aplikasi  sekitar  30  Juta  Rupiah, pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan tersebut merupakan biaya yang murah. Selain itu,  juga  karena  SISMIOP  merupakan  instrumen  utama  dalam  pengelolaan  PBB-P2  sehingga
Bidang Pelayanan Bidang Pendapatan Pendaftaran
Pendataan: Sesuai SPOP & LSPOP
Sub. Bid. Pendaftaran & Penetapan Penetapan Output: SPPT & SKNJOP
aplikasi  tersebut  sangat  membantu  kinerja  pengolahan  PBB-P2.  Aplikasi  SISMIOP  juga memberikan  manfaat  lebih  seperti  memudahkan  pekerjaan  dengan system  by  system dan  dapat meningkatkan produktivitas kerja yang juga harus diimbangi dengan operator yang handal.
Aplikasi  SISMIOP  adalah  alat  utama  dalam  pengadministrasian  pemungutan  PBB-P2, dan  dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajaknya  di  Bapenda  Kota  Bekasi  perlu  memenuhi  syarat pemungutan  pajak  menurut  teori  pemungutan  pajak  Mardiasmo  (2013)  sebagai  berikut.  Pada syarat  keadilan,  pelaksanaan  pemungutan  PBB-P2  di  Kota  Bekasi  telah  memenuhi  kedua indikator,  yaitu  indikator  adil  dalam  perundang-undangan  dan  adil  dalam  pelaksanaan pemungutan.  Pemungutan  PBB-P2  mengacu  pada  undang-undang  untuk  mengatur  dan menentukan tarif pajak yang dikenakan pada Wajib pajak, meskipun pengenaan pajaknya belum merata karena masih terdapat objek pajak yang belum terdaftar. Dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Wajib pajak dapat mengajukan permohonan ke petugas sesuai dengan yang diinginkan mereka  dengan  ketentuan-ketentuan  tertentu.  Pada  syarat  yuridis,  petugas  yang  melakukan pemungutan  sudah  memahami  SOP  pemungutan  pajak  dan  memahami  Peraturan  Daerah  dan Peraturan  Walikota  yang  mengatur  tentang  pemungutan  pajak,  dan  dalam  pelaksanaan pemungutannya di Kota Bekasi sudah sesuai dengan payung hukum yang berlaku.
Syarat  ekonomis  pada  pumungutan  pajak  dimaksudkan  agar  pemungutan  pajak  tidak mengganggu perekonomian masyarakat, tarif yang diambil untuk dipungut sesuai dengan objek pajak yang dimiliki oleh Wajib pajak dan besarnya telah diatur dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 10 tahun 2019,  agar  tidak  mengganggu  perekonomian  Wajib  pajak  harus  mengatur  kondisi perekonomiannya karena besarnya pajak telah ditentukan dalam Undang-Undang dan Peraturan daerah.  Pada  syarat  finansial  dimaksudkan  untuk  menekan  biaya  pemungutan  pajak  menjadi lebih  rendah  dari  hasil  pemungutannya.  Bapenda  telah  bekerja  sama  dengan  beberapa  Bank  di Indonesia  agar  dapat  melakukan  pembayaran  pajak  via  transfer  sehingga  Wajib  pajak  tidak dikenakan  biaya  pemungutan.  Selain  itu  juga  bekerja  sama  dengan  minimarket  dan  jika melakukan pembayaran pajak melalui minimarket Wajib pajak akan dikenakan biaya admin.
Sistem pemungutan pajak harus sederhana, Undang-Undang perpajakan yang baru telah memenuhi  syarat  ini  dan  di  Bapenda  Kota  Bekasi  juga  pemungutannya  sudah  lebih  sederhana dan  tidak  rumit.  Teknologi  yang  digunakan  untuk  membantu  petugas  pemungutan  juga  lebih canggih sehingga lebih memudahkan. Dan saat SPPT telah terbit masyarakat sudah sadar untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang.
Kelebihan  aplikasi  SISMIOP  yaitu  merupakan  satu-satunya  aplikasi  yang  digunakan untuk  mempermudah  pemungutan  PBB-P2  di  Indonesia  dan  masih  handal  digunakan  sampai sekarang, membantu pekerjaan dengan system by system dan dapat menyimpan semua data base PBB yang sangat besar. Adapun kekurangannya yaitu karena aplikasi SISMIOP berbasis desktop belum berbasis web sehingga jika ada pembaharuan menu harus melakukan copy dari komputer satu ke komputer yang lain, dan karena berbasis desktop aplikasi hanya bisa dibuka di komputer. Selain  itu,  karena  aplikasi  ini  basisnya oracle jadi  harus  orang  dengan  keahlian  menggunakan oracle yang dapat merubah ( customise ) menu SISMIOP.

## Gambar 3. Tampilan awal aplikasi SISMIOP
Sumber: Bidang Sistem dan Informasi Bapenda Kota Bekasi

## Simpulan
Peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa  evaluasi  sistem  manajemen  informasi  objek  pajak (sismiop)  dalam  pemungutan  PBB-P2  di  Bapenda  Kota  Bekasi  memiliki  penilaian  yang  sudah baik. Pertama , dari aspek kelayakan teknis cukup baik karena teknologi yang tersedia dan sistem yang  tersusun  sudah  mendukung  aplikasi  sehingga  aplikasi  SISMIOP  dapat  digunakan  dengan baik. Kedua ,  dari  aspek  kelayakan  operasional  memiliki  penilaian  kinerja  yang  baik,  hal  ini dikarenakan  mulai  dari  proses input ,  operasionalisasi  aplikasi, output dan  penggunaan output telah berjalan dengan baik dan sudah dimanfaatkan secara efektif dan akan terus dikembangkan menjadi  lebih  baik. Ketiga ,  dari  aspek  kelayakan  ekonomis  aplikasi  SISMIOP  dinilai  layak secara  ekonomis  karena  hasil  yang  diberikan  sebanding  dengan  biaya  awal  pembangunan aplikasi  dan  pemeliharaan,  dan  juga  karena  memberikan  manfaat  lebih  dengan  mempermudah pekerjaan pemungutan pajak dengan system by system. Dan dalam pemungutan PBB-P2 aplikasi ini  sudah  membantu  memenuhi  kelima  syarat  pemungutan  pajak. Pertama syarat  keadilan, pemungutan  mengacu  pada  undang-undang  untuk  mengatur  dan  menentukan  tarif  pajak  yang dikenakan, namun pengenaan pajak PBB-P2 belum merata ke seluruh masyarakat karena masih terdapat  objek  pajak  yang  belum  terdaftar  dan  kurangnya  pegawai  tim  verifikasi  lapangan sehingga  tidak  dapat  mendata  seluruh  potensi  PBB-P2  Kota  Bekasi. Kedua syarat  yuridis, pelaksanaan sesuai SOP, Perda dan Perwal. Ketiga syarat ekonomis, masyarakat dapat mengatur perekonomiannya  sendiri  karena  tarif  yang  diambil  untuk  dipungut  sesuai  dengan  objek  pajak yang dimiliki oleh Wajib pajak dan besarnya telah diatur dalam UU dan Perda. Keempat syarat finansial,  sudah  berjalan  dengan  efisien  karena  Bapenda  bekerja  sama  dengan  Bank  sehingga Wajib pajak tidak dikenakan biaya pemungutan pajak. Kelima Sistem pemungutan pajak harus sederhana,  telah  dipenuhi  oleh  UU  perpajakan  yang  baru  dan  pelaksanaan  pemungutan  tidak rumit dan didukung teknologi yang modern.

## Referensi
Anggara, S. (2016). Administrasi Keuangan Negara . Pustaka Setia.
Hartono, B. (2013). Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer . Rineka Cipta.
Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pajak  KEP-533/PJ/2002  dan  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal Pajak  SE-60/PJ/2001  Tentang  Petunjuk  Pendaftaran,  Pendataan  dan  Penilaian  Objek  dan Subjek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dalam  Rangka  Pembentukan  dan  atau  Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
Lambey, R. D. A. dan R. (2016). Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Terhadap  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kota  Bitung. EMBA , 4  No.  1 ,  781– 790.
Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi . ANDI.
Novianti, P. (2014). Penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Sebagai Sarana  Peningkatan  Pelayanan  dan  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kota Makassar .
Pedoman  Umum  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan .  (2014). Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Peraturan  Walikota  Bekasi  nomor  14  tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Walikota Bekasi  Nomor  66  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan,  Organisasi,  Tugas  Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Bapan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-12/PJ/2010  Tentang  Nomor  Objek  Pajak  Bumi dan Bangunan.
Sari, D. (2016). Konsep Dasar Perpajakan . Refika Aditama.
Sari, K. P. (2016). Signifikansi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) terhadap efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DPPKAD Kabupaten Karawang . UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Sayekti,  S.  (2010). Pengaruh  Aplikasi  Sistem  Manajemen  Informasi  Objek  Pajak  (SISMIOP) Terhadap  Kinerja  Aparatur  Pajak  (Studi  Kasus  pada  KPP  Pratama  di  Wilayah  Jakarta Selatan) .
Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial . Refika Aditama.
Standiford,  R.  B.,  Bartolome,  J.  W.,  Frost,  W.,  &  McDougald,  N.  (1999). Using  gas  in agricultural  land  assessment  for  property  taxes . Geographic  Information  Sciences , 5 (1), 47–51. https://doi.org/10.1080/10824009909480513.
Surat  Edaraan  Direktorat  Jenderal  Pajak  SE-07/PJ/2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.