## ANALISIS PEMBAGIAN NISBAH DALAM AKAD MUDHARABAH ANTARA
SHAHIBULMAL DENGAN MUDHARIB DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN ASPEK EKONOMI SYARIAH

## DI BANK BNI KANTOR CABANG PEMBANTU BOYOLALI

## Faizal Dewantara
Megister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta Emil: faizal.dewantara10@gmail.com
Abstract: Analysis of the distribution of the ratio in the Mudharabah agreement between Shahibul Mal and  Mudharib  in  terms  of  legal  and  economic  aspects  of  sharia  at  Bank  Bni,  Boyolali  Sub-Branch Office,  is  in  accordance  with  the  regulations  according  to  Islam.  PT.  Bank  Negara  Indonesia  (BNI) Syariah is a company engaged in banking whose activities are to provide services to the community, both services and other banking products. BNI Syariah was formed independently through the Internal Project Team. The pattern used by PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk. Sharia to enter into the Islamic  banking  market  is  a  dual  banking  system.  Mudharabah  agreement  is  an  agreement  for financing or investing funds from the owner of funds (shahibul maal) to fund management (mudharib) to carry out certain business activities that are in accordance with sharia, with the sharing of business results between the two parties based on a ratio that has been previously agreed. It was concluded that the distribution of the ratio carried out by shahibul maal with mudharib in the mudharabah agreement at  the  BNI  syariah  bank  Boyolali  sub-branch  office  in  funding  (deposits)  was  in  accordance  with Islamic  law  and  the  distribution  of  the  Nisbah  in  the  mudharabah  contract  at  Bank  BNI  Syariah Boyolali  Sub-Branch  Office was  not  found  elements  that containing  Maisir,  Gharar  and  usury  in  the implementation  of  the  contract  between  Islamic  banking  and  customers.  The  contract  in  the implementation  of  the  agreement  has  been  known  and  agreed  upon  at  the  beginning  of  both  parties. The agreement is in accordance with the regulations by the DSN-MUI and Islamic law.
Keywords: Ratio, Akad, Mudharabah, Shahibul Mal, Law, Sharia Economics, Bank Negara Indonesia, Boyolali.
Abstrak: Analisis  Pembagian  Nisbah  Dalam  Akad  Mudharabah  Antara  Shahibul  Mal  Dengan Mudharib  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Dan  Aspek  Ekonomi  Syariah  Di  Bank  Bni  Kantor  Cabang Pembantu  Boyolali  ini  sudah  sesuai  dengan  peraturan  menurut  agama  islam.  PT.  Bank  Negara Indonesia  (BNI)  Syariah  adalah  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  perbankan  yang  kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik jasa maupun produk perbankan lainnya. BNI Syariah dibentuk  secara  mandiri  melalui  Tim  Proyek  Internal.  Pola  yang  digunakan  PT.  Bank  Negara Indonesia  (Persero)  tbk.  Syariah  untuk  masuk  ke  dalam  pasar  perbankan  syariah  adalah  dual  system banking.  Akad  Mudharabah  adalah  perjanjian  pembiayaan  atau  penanaman  dana  dari  pemilik  dana (shahibul  maal)  kepada  pengelolaan  dana  (mudharib)  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  tertentu  yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati  sebelumnya  .Penelitian  yang  dilaksanakan,  dapat  disimpulkan  bahwa    Pembagian  Nisbah yang  dilakukan  oleh  shahibul  maal  dengan  mudharib  dalam  akad  mudharabah  di  bank  BNI  syariah kantor cabang pembantu Boyolali dalam pendanaan (deposito) sudah sesuai dengan syariat islam serta pembagian Nisbah dalam akad mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali tidak  ditemukannya  unsur  yang  mengandung  Maisir,  Gharar  dan  riba  dalam  pelaksanaan  akad  yang dilakukan  antara  perbankan  syariah  dengan  nasabah.  Akad  dalam  pelaksanaan  perjanjian  sudah diketahui  dan  disepakati  diawal  dari  kedua  belah  pihak.  Perjanjian  tersebut  telah  sesuai  dengan peraturan oleh DSN-MUI dan syariat islam.
Kata  kunci: Nisbah,  Akad,  Mudharabah,  Shahibul  Mal,  Hukum,  Ekonomi  Syariah,Bank  Negara Indonesia, Boyolali

## I. PENDAHULUAN
Kemajuan financial  market  sharia di  Indonesia,  terutama  dalam  perbankan maupun  asuransi  syariah  cukup  signafikan,  diikuti  pasar  modal  dan  pegadaian syariah 1 .  Lembaga  keuangan  konvensional  dan  lembaga  keuangan  syariah mempunyai macam dan bentuk yang sama, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah.
Perbedaan  antara  keduanya  adalah  dalam  hal  yang  sangat  prinsipil  dan substansial,  yakni  prinsip  syariah  yang  menjadi  landasan  keuangan  atau  perbankan syariah.  Perbedaan  prinsip  operasional  dalam  lembaga  keuangan  konvensional  dan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasil, sedangkan pada lembaga keuangan dan  perbankan  non  syariah  (konvensional)  berdasarkan  sistem  bunga.  Dengan  kata lain,  kedudukan  bank  syariah  dalam  hubungannya  dengan  nasabah  adalah  sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada lembaga keuangan dan non bank syariah sebagai kreditor dan debitor 2 .
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak  saja  didorong  oleh  memburuknya  sistem  perekonomian  dunia.  Uang  dimotori oleh  sistem  konvensial,  akan  tetapi  juga  oleh  semangat  religius  dan  kepetingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat. Karena LKS berdiri di atas fondasi  syariah,  maka  ia  harus  senantiasa  sejalan  dengan  syariah (shariah compliance). Baik  dalam  spirit  maupun  aspek  teknisnya.  Dalam  ajaran  islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (tayyib), misalnya  bebas  dari  riba, gharar,  riswah ,  dan masyir. Secara  umum  dapat
1 Faizal Dewantara, Skripsi:" Sinkronisasi Definisi Akad-akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) : Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama " (Surakarta:UMS, 2018), hal. 1
2 Ibid
dikatakan  bahwa  keuangan  Islam  harus  mengikuti  kaidah  dan  aturan  dalam  fiqih muamalah.  Persyaratan-persyaratan  ini  akan  mengakibatkan  adanya  perbedaan  yang relatif  subtansial  antara  keuangan  Islam  dan  keuangan  konvensial.  Faktor  lain  yang membedakan  adalah  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dalam  struktur organisasi LKS yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya.
Seiring  dengan  perkembangan  LKS  saat  ini  tentu  saja  tidak  lepas  dari permasalahan,  salah  satunya  mengenai  aturan  yang  mengatur  tentang  lembaga keuangan  syariah  (LKS).  Terdapat  dua  aturan  yang  mengatur  tentang  lembaga keuangan  syariah  (LKS)  yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  dan Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES).  Oleh  karena  itu,  adanya  perbedaan definisi  pada  masing-masing  aturan  tersebut  akan  menimbulkan  permasalahan  di sektor lembaga keuangan tersebut bila terjadi permasalahan yang akan di timbulkan. Sebelum  masuk  dalam  pembahasan  penulis  akan  menjelaskan  secara  singkat  apa yang  di  maksud  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  keuangan  dan  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan (POJK) menjelaskan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan  tertulis  yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Komisioner,  mengikat  secara  umum, dan  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 3 .  Sedangkan Kompilasi  Hukum  Ekonomi  syariah  (KHES)  adalah  usaha  atau  kegiatan  yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau  tidak  berbadan  hukum  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  yang  bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah 4 .
Selaku  regulator,  Bank  Indonesia  memberikan  perhatian  yang  serius  dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini  dilandasi  oleh  keyakinan  bahwa  perbankan  syariah  akan  membawa  ‘maslahat’ bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pertama, bank
3 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah . 2008
4 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM ), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah , (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 3
syariah  lebih  dekat  dengan  sektor  riil  karena  produk  yang  ditawarkan,  khususnya dalam  pembiayaan,  senantiasa  menggunakan  underlying  transaksi  di  sektor  riil sehingga  dampaknya  lebih  nyata  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Kedua, tidak  terdapat  produk-produk  yang  bersifat  spekulatif  (gharar)  sehingga  mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari direct hit krisis keuangan global. Secara  makro,  perbankan  syariah  dapat  memberikan  daya  dukung  terhadap terciptanya  stabilitas  sistem  keuangan  dan  perekonomian  nasional.  Ketiga,  sistem bagi  hasil  (profit-losssharing)  yang  menjadi  ruh  perbankan  syariah  akan  membawa manfaat  yang  lebih  adil  bagi  semua  pihak,  baik  bagi  pemilik  dana  selaku  deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana 5 .
Akad  Mudharabah  adalah  perjanjian  pembiayaan  atau  penanaman  dana  dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelolaan dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan  usaha  tertentu  yang  sesuai  syariah,  dengan  pembagian  hasil  usaha  antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
Bagi hasil pada bank syariah sering disebut sebagai pengganti bunga pada bank konvensional,  hanya  bedanya  apabila  dalam  bagi  hasil  keuntungan  yang    diperoleh bersifat  fluktuatif,    artinya  tergantung  dari  kondisi  usaha    yang    telah  dijalankan. Oleh  karena  itu  bank  syariah  harus  seoptimal  mungkin  untuk  mengelola  dana  pihak ketiga  yang  tentunya  tidak  melanggar  aspek  syariahnya  agar  bagi  hasil  yang didapatkan  akan  meningkat,  karena  dengan  hal  ini  nasabah  akan  tertarik  untuk mendepositokan  dananya  dan  bank    juga    akan  lebih  mudah  untuk  mendapatkan modal    berupa    dana    pihak  ketiga  dari  para  nasabah  deposito.  Selain  itu  dengan meningkatnya  profitabilitas  bank  maupun  nasabahnya,  hal  itu  menunjukan  bahwa kinerja perbankan khususnya perbankan syariah yang tinggi.
5 5 Halim Alamsyah, Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia:
Tantangan  Dalam  Menyongsong  MEA ,  Diakses  dari: https://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato- dewangubernur/documents/6bf00812e40b4d0cb140ea80239c4966 perkembanganprospekperbankansya riahindonesiamea201.pdf, pada : tanggal 2 Desember 2019 pukul: 20:05 WIB
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  ada  beberapa permasalahan yang akan dikaji. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pembagian nisbah antara shahibul  mal dengan mudharib dalam akad mudharabah di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Boyolali?
2. Apakah  pembagian nisbah dalam  akad mudharabah di  bank  BNI syariahkantor  cabang  pembantu  Boyolali,  tidak  mengandung  unsur maisyir , gharar dan riba ?
Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mendeskripsikan  pembagian nisbah antara Shohibul  mal dengan mudharib ditinjau dari peraturan.
2. Untuk  mengetahui  pembagian  nisbah  dalam  akad  mudharabah  diBank  BNI Syariah  Kantor  Cabang  Pembantu  Boyolali,  mengandung  unsur maisyir , gharar dan riba atau tidak.
Penelitian  ini  mendasarkan  pada  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. 6 Hal ini disebakkan di dalam penelitian ini, hukum  tidak  hanya  dikonsepkan  sebagi  keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah  yang mengatur  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat,  melainkan  meliputi  pula  lembaga- lembaga  dan  proses-proses  yang  mewujudkan  berlakunya  kaidah-kaidah  itu  dalam masyarakat,  sebagai  perwujudan  makna-makna  simbolik  dari  pelaku  sosial, sebagaimana  termanifestasi  dan  tersimak  dalam  dan  dari  aksi  dan  interkasi  antar mereka.  Dengan  demikian  di  dalam  penelitian  ini  akan  dicoba  dilihat  keterkaitan antara  faktor  hukum  dengan  faktor-faktor  ekstra  legal  yang  berkaitan  dengan  objek yang  diteliti.  Tipe  kajian  dalam  penelitian  ini  lebih  bersifat  deskriptif,  karena
6 Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum , (Surabaya:Program Pascasarjana Universitas Airlangga, tt). Hal. 1 dan 3
bermaksud  menggambarkan secara jelas (dengan  tidak menutup kemungkinan pada taraf  tertentu  juga  akan  (mengeksplanasikan  atau  memahami)  tentang  berbagai  hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu
1. Bagaimana  pembagian  nisbah  antara  shohibul  mal  dengan  mudharib  dalam akad mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali.
2. Apakah  pembagian  nisbah  dalam  akad  mudharabah  di  Bank  BNI  Syariah Kantor  Cabang  Pembantu  Boyolali,  tidak  mengandung  unsur  maisyir,  gharar dan riba.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pembagian  Nisbah  antara  Shohibul  Mal  dengan  Mudharib  dalam  akad Mudharabah di bank BNI Syariah Cabang Boyolali.
PT.  Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  Syariah  adalah  perusahaan  yang  bergerak dibidang  perbankan  yang  kegiatannya  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, baik  jasa  maupun  produk  perbankan  lainnya.  BNI  Syariah  dibentuk  secara  mandiri melalui  Tim  Proyek  Internal.  Pola  yang  digunakan  PT.  Bank  Negara  Indonesia (Persero)  tbk.  Syariah  untuk  masuk  ke  dalam  pasar  perbankan  syariah  adalah  dual system banking.
Untuk  mewujudkan  visinya  menjadi  universal  banking.BNI  termasuk  salah satu  pelopor  berdiri  dan  berkembangnya  Bank  Syariah  di  Indonesia  karena  BNI merupakan  bank  besar  pertama  yang  membuka  Unit  Usaha  Syariah.Sesuai  dengan UU.10  Tahun  1998  yang  memungkinkanbank-bank  umum  untuk  membuka  layanan syariah.BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep  dual  system  banking,  yakni  menyediakan  layanan  perbankan  konvensional dan syariah.
Disini  penulis  melakukan  penelitian  produk  IB  Hasanah  Deposito  yang berfokus  pada  pembagian nisbah, sebagai  lembaga  keuangan  Formal  BNI  Syariah Cabang  Pembantu  Boyolali  sebagaimana  tersebut  diatas  dalam  akad mudhrabah dibagi  menjadi  dua  yakni  pembiayaan  produktif  dan  pembiayaan  konsumtif.  Dalam
IB  Deposito  berjangka  digunakan  untuk  menambah  modal  proyek  usaha  sehingga dalam  pendanaan  ini  dalam  akad mudhrabah,  Shohibul  Mal memberikan  sejumlah dana  untuk  dikembangkan  atau  dikelola  oleh Mudharib untuk  mengembangkan usahanya  agar  mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  usaha  tersebut  sesuai  dengan kesepakatan antara Shohibul Mal dengan Mudharib.

## 1. Pendanaan
A. Prosedur  dan  Mekanisme  Pendanaan  IB  Hasanah  Deposito  dengan menggunakan  akad Mudharabah di  Bank  BNI Syari’ah Cabang  Pembantu Boyolali.
BNI  Deposito  iB  Hasanahyaitu  investasi  berjangka  yang  dikelola berdasarkan  prinsip  syariah  yang  ditujukan  bagi mudharib perorangan  dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.
1) Fasilitas :
a) Bilyet Deposito.
b) Terdapat pilihan mata uang Rupiah dan US Dollar.
c) Terdapat pilihan jangka waktu : 1,3,6,12 bulan.
2) Manfaat :
a) Dapat atas nama peroranganmaupun perusahaan.
b) Bagi  hasil  dapat  ditransfer  ke  rekening  Tabungan,  Giro  atau menambah pokok investasi (kapitalisasi).
c) Fasilitas ARO (Automatic Roll Over) yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan.
d) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
e) Nisbah bagi hasil Deposito lebih tinggi dari nisbah tabungan.
B. Kesepakatan Pembagian dan Cara Nisbah IB Hasanah Deposito
Di  Bank  BNI  Syariah  Kantor  Cabang  Pembantu  Boyolali  mempunyai kesepakatan  pembagian  nisbah  dengan  presentase  sesuai  dengan  besar
kecilnya  dana  yang  dihimpun  kepada Mudharib dalam  hal  ini  Bank  BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali.
Dalam hal ini penulis menggunkan mengambil salah satu sampel produk mudharabahkhususnya IB Hasanah Deposito mempunyai produk berdasarkan empat jangka waktu yakni: jangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam  bulan  dan    dua  belas  bulan,  dan  penulis  memilih  mengambil  sampel dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  bulan  dengan  kesepakatan  pembagian  nisbah dengan perbandingan 47% : 53% dari hasil keuntungan yang diperoleh dari modal  yang  dikelola  oleh  Bank  BNI  Syariah  Kantor  Cabang  Pembantu Boyolali atau mudharib kepada pemberi dana atau shahibul mal.
Sebagai  contoh  cara  penghitungan  pembagian  IB  Hasanah  Deposito dengan  menggunakan  akad Mudharabah di  Bank  BNI Syari’ah Cabang Pembantu Boyolali yakni menggunakan rumus sebagai berikut:
➢ Rumus perolehan nisbah yang diterima oleh shahibul maal
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑥 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑝𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑠𝑏𝑎ℎ 𝑠ℎ𝑎ℎ𝑖𝑏𝑢𝑙 𝑚𝑎𝑎𝑙   𝑥 50.000.000
Penulis  yang  sebagai Shahibulmaal mengambil  sampel  besaran  uang deposito  yang  disalurkan  kepada  Bank  BNI Syari’ah Cabang  Pembantu Boyolali    selaku Mudharib yakni  sebesar  Rp  2.000.000,-  (dua  juta  rupiah), jadi dapat kita hitung sebagai berikut:
2.000.000
5.000.000.000 𝑥 47% 𝑥 50.000.000 = 9.400
➢ Rumus perolehan nisbah yang diterima oleh Mudharib 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑥 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑝𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑠𝑏𝑎ℎ 𝑀𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑖𝑏   𝑥 50.000.000 2.000.000 5.000.000.000 𝑥 53% 𝑥 50.000.000 = 10.600
Dari  temuan  ini  penulis  sebagai Mudharib telah  menjanjikan keuntungan dari modal tersebut sejumlah sebagai berikut untuk shahibul mal 47%  sedangkan mudharib 53%,  presentase  tersebut  diperoleh  dari  hasil
keuntungan  dari Mudharib dalam  hal  ini  Bank  BNI  Syariah  Cabang Pembantu Boyolali. Setiap sebulan sekali keuntungan bagi hasil dari seluruh pembiayaan bank dihitung dan dibagikan sebagai  kadar keuntungan kepada penyimpan  dana,  yang  besarannya  ditentukan  diperhitungkan  sesuai  besar kecilnya simpanan masing-masing.
Dan  dapat  penulis  simpulkan  besaran  rupiah  setiap  bulannya  yang diperoleh  dengan  menyalurkan  dana  sebesar  Rp.  2.000.000,-  (dua  juta rupiah)  yakni  sebesar  Rp.  20.000,-  (dua  puluh  ribu  rupiah)  nisbah  yang diperoleh  shahibul maal sebesar  Rp.  9.400,-  (sembilan  ribu  empat  ratus rupiah) dan nisbah yang diperoleh mudharib sebesar Rp. 10.600,-  (sepuluh ribu enam ratus rupiah).
Dari  penjelasan  diatas  jika  di  pandang  berdasarkan    Fatwa  DSN-MUI Nomor:  03/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Deposito  maka  Deposito  yang  telah dilaksanakan  oleh  Bank  BNI  Syariah  Kantor  Cabang  Pembantu  Boyolali telah  sesuai  dalam  Fatwa  DSN-MUI  tersebut  yakni  Deposito  yang berdasarkan  prinsip  Mudharabah  (Bagi  Hasil)  dan  dalam  Fatwa  DSN-MUI ini  juga  telah  di  jelaskan  deposito  yang  tidak  diperbolehkan  yaitu  Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
Dari penjelasan diatas jika di pandangdari Pendapat Ulama yakni dalam kenyataan    banyak    orang    yang    mempunyai    harta    namun    tidak mempunyai    kepandaian    dalam    usaha    memproduktifkannya;    sementara itu,  tidak  sedikit  pula  orang  yang  tidak memiliki harta kekayaan namun ia  mempunyai  kemampuan  dalam  memproduktifkannya.  Oleh  karena  itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut 7 .
7 Mustofa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Deposito Perbankan ,An-Nisbah,Vol. 02, No. 01, Oktober 2015, hal. 262

## 2. Pembiayaan Mudharabah
Bank  menyediakan  Pembiayaan  dalam  bentuk  modal/dana  investasi  atau modal  kerja  sepenuhnya,  sedangkan mudharib menyediakan  usaha  dan managemennya.Selanjutnya  dalam  pembiayaan  ini  bank  dan  nasbah  sepakat untukberbagi  hasil  atas  pendapatan  usaha  tersebut.Resiko  kerugian  di  tanggung penuholeh  pihak  Bank  kecuali  kerugian  yang  di  akibatkan  oleh  kesalahan pengelolaan,kelalaian dan penyimpangan pihak mudharib seperti penyelewengan, kecurangandan penyalahgunaan.Jenis usaha yang dapat di biayai antara  lain  perdagangan,industri/manufacturing,usaha  atas  dasar  kontrak,  dan lain-lain yangberupa modal kerja dan investasi.
Bank  BNI  Syari’ah  Kantor  Cabang  Pembantu  Boyolali  memiliki  produk pembiayaan dengan akad mudharabah yakni (1) Mikro 2 iB Hasanah merupakan Pembiayaan mulai dari Rp. 5 Juta hingga Rp. 50 Juta, jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan dan tujuan : Pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif). (2) Mikro 3 iB Hasanah merupakan pembiayaan mulai dari >Rp. 50 Juta hingga Rp. 500 Juta, jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan*) dan memiliki tujuan: Pembiayaan  Pembelian  barang  modal  kerja,  Investasi  produktif  dan  pembelian barang lainnya (konsumtif).
a. Syarat-syarat  Pembiayaan  Akad  Mudharabah  di  Bank  BNI  Syari’ah  Kantor Cabang Pembantu Boyolali, yakni sebagai berikut:
1) Usaha mudharib telah sesuai dengan pasar sasaran yang telah ditetapkan:
a) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan BNI Syariah.
b) Tidak  termasuk  dalam  debitur  peminjaman  macet  sesuai  dengan informasi dari Bank Indonesia dan Bank BNI Syariah.
c) Tidak termasuk jenis usaha yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai.
2) Usaha mudharib tidak termasuk dalam jenis usaha pemberian pembiayaan yang perlu dihindari yang bersifat spekulatif atau mempunyai risiko tinggi.
3) Tidak melampaui batas maksimal pembiayaan.
b. Syarat-syarat  yang  diperlukan  untuk  pengajuan  permohonan  pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:
1) Fotokopi KTP Pemohon
2) Fotokopi Kartu keluarga dan akta nikah
3) Fotokopi surat izin usaha (SIUP, TDP, SITU)
4) Laporan keuangan usaha (laba/rugi, neraca) 2 tahun terakhir
5) Nama dan alamat pemasok/ supplier utama minimal tiga pemasok
6) Nama dan alamat pelanggan utama minimal tiga pelanggan
7) Bukti kepemilikan jaminan (SHM, IMB, PBB)
8) Nama ibu kandung pemohon
9) Biaya administrasi 1% dari pembiayaan.
10) Mekanisme pembiayaan  Akad mudharabah di  Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali.
Sebagai  sebuah  lembaga  formal,  Bank  BNI  Syariah  Kantor  Cabang Pembantu Boyolali  mempunyai beberapa cara dan tahapan- tahapan yang harus di tempuh oleh peminjam. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan pinjaman.
Sebagaimana  di  sebut  di  atas  pembiayaan  mudharabah  dibedakan  menjadi dua,  pembiayaan  produktif  dan  pembiayaan  konsumtif.  Pembiayaan  produktif yang  digunakan  untuk  menambah  modal  atau  membiayai  sebuah  proyek  usaha. Sedangkan  pembiayaan  konsumtif  di  berikan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang akan  langsung  habis  setelah  kebutuhan  terpenuhi.  Dalam  kaitannya  dengan pembiayaan  mudharabah  ini,  maka  pembiayaan  yang  akan  diberikan  lebih bersifat  produktif  karena  dalam  pembiayaan  ini mudharib(shahibul  maal) akan menggunakannya untuk kepentingan pengembangan usaha, seperti perdagangan, industri,  atau  usaha-usaha  yang  bersifat  kerajinan.  Untuk  itu  prosedur  dan mekanisme  yang  di  tetapkan  bank  dalam  pengucuran  dana  pembiayaan mudharabah  ini  mempunyai  syarat-syarat  yang  tidak  saja  bersifat  administrasi sebagai  mana  telah  kita  sebut  diatas,  tetapi  jugaterdapat  ketentuan-ketentuan
umum  yang  menjadi  pedoman  diberlakukannya  pembiayaan  mudharabah. Pedoman umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan  mudharabah  di Bank  BNI  Syariah  Kantor  Cabang  Pembantu  Boyolali  terdapat  ketentuan- ketentuan umum sebagai berikut :
1) Semua  orang  baik mudharib atau  bukan,  berhak  mendapatpembiayaan  dari BNI Syariah asalkan memenuhipersyaratan di atas.
2) Semua  orang  baik mudharib atau  bukan,  berhak  menentukan  besar  kecilnya dana yang di butuhkan. Ketentuan yang ada dalam bank menyebutkan bahwa pemberiaan  pembiayaan  dapat  dicairkan  oleh shahibul  maal sebesar  100% dari nilai usaha, dengan persyaratan nilai obyek jaminan yang diagunkan oleh mudharib melebihi dari nilai realisasinya.
3) Modal  sepenuhnya  dari  bank  dan  pengelola  usaha  sepenuhnyaditangani  oleh pengelola  tanpa  campur  tangan  dari  bank.  Olehkarena  itu  sebagai  seorang pengelola  yang  telah  mengeluarkantenaga,  pikiran  dan  waktunya,  bank menetapkan bagi hasil yanglebih besar dari dirinya.
4) Jangka  waktu  ditetapkan  dalam  tenggang  waktu  yang  pendek.  Iniditetapkan khusus bagi mudharib yang belum terakreditasikejujurannya. Ketetapan batas pendek  masa  peminjaman  ini  adalahdalam  rangka  mencoba  prospektifitas usaha mudharib di samping untuk mengukur sifat kejujurannya.
5) Mudharib di haruskan membayar angsuran setiap bulan sepanjangwaktu yang di  sepakati. Besarnya  cicilan tidak secara tetapditentukan bank, tetapi cicilan tersebut  harus  selesai  pada  waktuyang  telah  disepakati.  Bank  Muamalat Indonesia akan memberikanpotongan pada pelunasan sebelum waktunya.
6) Setiap  penyaluran  dana  kepada mudharib ,  bank  menindaklanjutidengan pembinaan mudharib yang bersangkutan, sehingga padawaktunya nanti dapat melunasi hutangnya kepada bank.
7) Perjanjian nisbah ditentukan  berdasarkan  besar  kecilnya  suatu  pembiayaan yang diberikan oleh shahibul maal.
8) Peminjam  hendaknya  merencanakan  terlebih  dahulu  secara  matangtentang usaha,  tempat,  lokasi, pasar ,dan  jumlah  biaya  yang  dibutuhkan.  Dari  pihak bank  perlu  mengadakan  observasi  terhadap  semua  rencana  usaha  yang  akan dilakukan mudharib .
9) Peminjam  perlu mempelajari administrasi  praktis  tentangpengelolaan  usaha yang  sedang  ditekuninya  sehingga  unsurketerbukaan  dan  kejujuran  dapat terbaca oleh pihak bank.
Secara umum, landasan dasar syariah Al- Mudharabah lebih mencerminkan anjuran  untuk  melaksanakan  usaha.  Hal  ini  tampak  dalam  ayat-ayat  dan  hadis berikut ini:
a. Al- Qur’an
1) Al- Muzzammil: 20
“Dan  dari  orang-orang  yang  berjalan  dimuka  bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.” (Al-Muzzammil: 20) 8 .
2) Al- Jumu’ah : 10
“Apabila  telah  ditunaikan  shalat  maka  bertebarlah  kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Al-Jumu’ah : 10) 9 .
3) al-Nisa’ [4]: 29:
“Hai  orang  yang  beriman!  Janganlah  kalian  saling memakan(mengambil)  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang batil,  kecualidengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan sukarela diantaramu…”.
4) al-Ma’idah [5]: 1:
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….”
5) al-Baqarah [2]: 283:
“…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya danhendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”.
b. Al- Hadist
1) HR. Thabrani
8 Departemen Agama RI , Al-Qur’an dan terjemahannya , Hal.990.
9 Ibid
“ Abbas  bin  Abdul  Muthalib  jika  menyerahkan  harta sebagai mundharabah ia mensyaratkan kepada mundharib-nya agar  tidak  mengurangi  lautan,  dan  tidak  menuruni  lembah, serta  tidak  membeli  hewan  ternak,  Jika  persyaratan    itu dilanggar,  ia  (mundharib)  harus  menanggung  risikonya. Ketika  persyaratan  yang  ditetapkan  abai  itu  didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas. 10
2) HR. Ibnu Majah
“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli  tidak  secara  tunai,  muqaradah  (mundharabah)  dan mencampur  gandum  dengan jewawut untuk  keperluan  rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 11
3) Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:
“Perdamaian  dapat  dilakukan  di  antara  kaum  muslimin kecualiperdamaian  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkanyang  haram;  dan  kaum  muslimin  terikat  dengan syarat-syaratmereka  kecuali  syarat  yang  mengharamkan  yang halal ataumenghalalkan yang haram.”
4) Hadis Nabi:
“Tidak  boleh  membahayakan  diri  sendiri  maupun  orang lain”(HR,  Ibnu  Majah,  Daraquthni,  dan  yang  lain  dari  Abu Sa’id al-Khudri).
c. Ijma’
Imam  Zailai  telah  menyatakan  bahwa  para  sahabat  telah berkonsensus  terhadap  legitimasi  pengolahan  harta  yatim  secara mudharabah.  Kesepakatan  para  sahabat  ini  sejalan  dengan  spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid. 12
Dalam pembiayaan mudharabah terdapat pembagian Nisbah yang diterima oleh shahibul mal dan mudharib dari hasil kerjasama tersebut akan tetepi terdapat 2 (dua) pendapat ulama yang berbeda dalam menafsirkan Nisbah tersebut yakni :
10 Muhammad bin Ismail Al- Kahlani, Subuh As-Salam, Juz 3, Maktabah Wa Mathba’ah Mushthafa Al- halabi, Mesir, 1960, hal.76.
11 Ibid
12 Naf’an. Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah ( Yogyakarta: Graha Ilmu 2014).  Hal. 161
Bahwa  menurut  pandangan  paraulama  pengasuh  pondok pesantren  Babakan  Ciwaringin  diantaranya  KH.  ZamzamiAmin, mengemukakan  bahwa  praktek  di  bank  syariah  secara  teori  benar sesuai  fiqihnamun  pada  prakteknya  99%  tidak  mengikuti  fiqih yang ada dan hanya sekitar 1%mengikuti fiqih. Akan tetapi antara bank  konvensional  dan  bank  syariah  memilikiperbedaan  dalam pemberian istilah, jika di bank kovensional mengenal bungasedangkan  bank  syariah  tidak  mengenal  bunga  melainkan bagi  hasil  yang  lebih  dikenaldengan  mudhârabah,  akan  tetapi secara praktek hampir sama 13 .
Berbeda  dengan  pendapat  KH.  Burhanudin  bahwa  bank syariah sudah sesuaidengan prinsip syariah, namun saja harus perlu adanya pengawasan yang ketat danintens dari dewan syariah. KH. Burhanudin  juga  memaknai  akad  mudhârabah  yakniucapan  yang keluar dari kedua belah pihak yang berserikat baik pemberi modal ataunasabah  dengan kesepakatan  yang  ingin  mereka capai dengan ketentuan  bagikeuntungan  dalam  bidang  usaha,  baik  pembiayaan produktif ataupun konsumtif 14 .
Sedangkan  berdasarkan  Fatwa  Dewan    Syari’ah    Nasional    No. 07/DSN-MUI/IV/2000      tentang  Pembiayaan  Mudharabah    yang mendefenisikan    keuntungan    sebagai    jumlah    pendapatan  mitra    atau nasabah    yang    melebihi    dari    modal    pembiayaan.    Syarat    yang    harus dipenuhi    dalam    bagi    hasil    yaitu,    keuntungan    harus    dibagi    kepada masing-masing    pihak    yang    terikat    sesuaidengan  isi  kontraknya    (bank syariah    dengan  mitra    atau    nasabah),    keuntungan    dibagi    secara proporsional    dan    dinyatakan  sebelumnya    di    dalam    kontrak    secara    jelas dalam    bentuk    presentase    (nisbah)  sebagai    acuan    bersama    dalam    proses bagi  hasil.  Adapun  kerugian  merupakan tanggung jawab pihak bank sebagai suatu  resiko  dalam  bagi  hasil  PLS,  kecuali  jika    dapat      dibuktikan      adanya
13 Wawancara yang dilakukan oleh Mar’atus Sholeha & Moh Mabruri Faozi dalam judul penelitian Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudhârabah Di Perbankan Syariah, hal. 76
14 Ibid.
kesalahan,  kelalaian  atau wanprestasiyang dilakukan oleh mitra atau nasabah secara disengaja 15 .
Bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diuraiankan  menurut  pandangan  al-Qur’an  dan  al-Hadis  perjanjian  dalam pembiayaan mudharabah diperbolehkan asalkan pembagian Nisbah ditentukan setelah  adanya  keutungan  yang  didapatkan  setelah  usaha  berjalan  dan kerugian ditanggung bersama, akan tetapi fakta dilapangan pembagian nisbah telah  ditentukan  di  awal  perjanjian  dan  kerugian  ditanggung  oleh  mudharib sedangkan  menurut  al-quran  dan  al-hadis  mudharib  bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  ditimbulkan  dari  usahanya  bilamana  terdapat  kelalian  dari mudharib  itu  sendiri.  Oleh  karena  menurut  penulis  perjanjian  mudharabah dalam pembiayaan tidak sesuai dengan al-qur’an dan al-hadis.
Sedangkan berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Lembaga Keuangan Syariah  bertanggungjawab  penuh  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  dari perjanjian  Mudharabah  ini  selain  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  mudharib itu sendiri. Akan tetapi fakta yang ditemukan oleh penulis Bank Syariah hanya menjelaskan  tentang  pembagian  nisbah  bila  mendapatkan  keuntungan  dan tidak menyampaikan bilamana terjadi kerugian siapa yang bertanggungjawab oleh  karena  itu  bank  syariah  dalam  melakukan  Akad  Mudharabah  belum sesuai dengan Fatwa maupun Al-Qur’an dan Al-Hadist.
Sedangkan  dalam  pembiayaan  Mudharabah  mudharib  mempunyai kewajiban  untuk  menyerahkan  jaminan  kepada  shahibul  maal  dalam perjanjian  mudharabahtersebut  menimbulkan  pertanyaan  tentang  boleh  atau tidaknya atau sah atau tidaknya perjanjian mudharabahdalam dunia perbankan syariah.    Dalam    kerjasama    mudharabahtelah    terkandung    adanya    prinsip kepercayaan dan kejujuran bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian.
15 Majelis  Ulama  Indonesia, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), 2000.

## B. Sedangkan  Pembagian  nisbah  dalam  akad  mudharabah  di  bank  BNI Syariah  Cabang  Pembantu  Boyolali,  mengandung  unsur  maisyir,  gharar dan riba atau tidak.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  penulis  akan  mengambil contoh  yakni  dalam  produk  pendanaan  yaitu  IB  Hasanah  Deposito  3  bulanan.Data yang diperoleh sebagai berikut :
➢ Rumus perolehan nisbah yang diterima oleh shahibul maal
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑥 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑝𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑠𝑏𝑎ℎ 𝑠ℎ𝑎ℎ𝑖𝑏𝑢𝑙 𝑚𝑎𝑎𝑙   𝑥 50.000.000
Penulis yang sebagai Shahibulmaal mengambil sampel besaran uang deposito yang  disalurkan  kepada  Bank  BNI Syari’ah Cabang  Pembantu  Boyolali    selaku Mudharib yakni  sebesar  Rp  2.000.000,-  (dua  juta  rupiah),  jadi  dapat  kita  hitung sebagai berikut:
2.000.000 5.000.000.000 𝑥 47% 𝑥 50.000.000 = 9.400 ➢ Rumus perolehan nisbah yang diterima oleh Mudharib 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑥 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑝𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑠𝑏𝑎ℎ 𝑀𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑖𝑏   𝑥 50.000.000 2.000.000 5.000.000.000 𝑥 53% 𝑥 50.000.000 = 10.600
Bahwa  dalam  pelaksaan  pembagian  nisbah  dalam  mudharabah  yang  berlaku di  Bank  BNI  Syariah  Kantor  Cabang  Pembantu  Boyolali  tidak  ditemukan  adanya unsur  maisir,  gharar  maupun  riba  dikarenakan  sebelum  melakukan  perjanjian  bagi hasil  atau  transaksi  dari  kedua  belah  pihak  antara shahibul  maal dengan Mudharib terlebih dahulu telah membuat kesepakatan bersama yang diketahui dan disetujui oleh kedua  belah  pihak.  Sehingga  kedua  belah  pihak  akan  mengetahui  resiko  yang  akan terjadi kedepannya dan tidak ada salah satu pihak yang akan dirugikan.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  penelitian  dan pembahasan yang  dilakukan  mengenai Analisis Pembagian Nisbah Dalam  Akad Mudharabah Antara ShahibulMal Dengan Mudharib Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Dan  Aspek  Ekonomi  SyariahDi  Bank  Bni Kantor Cabang Pembantu Boyolali sebagai berikut:
1. Pembagian  Nisbah  yang  dilakukan  oleh  shahibul  maal  dengan  mudharib dalam  akad  mudharabah  di  bank  BNI  syariah  kantor  cabang  pembantu Boyolali  dalam  pendanaan  (deposito)  sudah  sesuai  dengan  syariat  islam. Dimana  shahibul  maal  telah  menentukan  pembagian  nisbah  yang  diperoleh masing-masing pihak dan pembagian tersebut disampaikan di awal perjanjian agar masing-masing pihak mengetahui bagi hasil yang diterima oleh masing- masing  pihak  dan  dapat  menimbulkan  asas  kepercayaan  yang  mendasari dalam  akad  tersebut.  Hal  ini  sesaui  dengan  syariat  islam  dan  DSN-MUI Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Kemudian mengenai sistem pembagian  Nisbah  yang  dilakukan  oleh  shahibul  maal  dengan  mudharib dalam  akad  mudharabah  yaitu  dalam  pembiayaan  pada  perbankan  syariah masih sangat sulit untuk melaksanakan pembiayaan mudharabah dikarenakan dalam  pembiayaan  tersebut  perbankan  syariah  sangatlah  selektif  dalam menentukan pembiayaan usaha yang mana perbankan syariah bertanggungjawab penuh bila terjadi kerugian akan tetapi mudharib juga dapat menanggung kerugian bila terjadi karena kelalaiannya. Oleh karena itu dalam penentuan  pembagian  Nisbah  yang  dilakukan  oleh  perbankan  syariah  dan mudharib  ditentukan berdasarkan besar kecilnya  pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah terhadap usaha yang akan dilaksanakan oleh mudharib serta besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh perbankan syariah.
2. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  mengenai  pembagian  Nisbah  dalam akad  mudharabah  di  Bank  BNI  Syariah  Kantor  Cabang  Pembantu  Boyolali tidak  ditemukannya  unsur  yang  mengandung  Maisir,  Gharar  dan  riba  dalam
pelaksanaan  akad  yang  dilakukan  antara  perbankan  syariah  dengan  nasabah. Akad  dalam  pelaksanaan  perjanjian  sudah  diketahui  dan  disepakati  diawal dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut telah sesuai dengan peraturan oleh DSN-MUI dan syariat islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ansori, Abdul Ghofur. (2009). Payung Hukum Perbankan Syariah . Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI).
Departemen  Agama  RI.  (1979).  Al-Qur’an  dan  Terjemahannya.  Jakarta:  yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran Al Quran.
Lexy  J.  Moleong.  (2007). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya Offset.
Naf’an.  (2014).  Pembiayaan  Musyarakah  dan  Mudharabah.  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Soetandyo  Wignjosoebroto.  (tt).  Silabus  Metode  Penelitian  Hukum.  Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

## Jurnal:
Al-  Kahlani,  Muhammad  bin  Ismail.  (1960).  Maktabah  Wa  Mathba’ah  Mushthafa Al- halabi. Subuh As-Salam, Juz 3, halaman 76.
Arifin,  Meuthiya  Athifa  dan  Mahmudatus  Sa’diyah.  (2013).  “Mudharabah  dalam Fiqih dan Perbankan Syariah”. Volume 1, No.2, hal 321.
Mustofa.  (2015),"Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Deposito  Perbankan”. AN- NISBAH ,Vol. 02, No. 01, halaman 262.
Internet:
Alamsyah, Halim. “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia:Tantangan Dalam Menyongsong MEA”. Diakses dari: https://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato
dewangubernur/documents/6bf00812e40b4d0cb140ea80239c4966 perkem bangan prospek perbankan syariah indonesiamea201.pdf, pada : tanggal 2 Desember 2019 pukul: 20:05 WIB
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). Kompilasi Hukum EkonomiSyari’ah. Diakses dari,
http://ptajambi.go.id/attachments/article/759/perma%20no.%202%20th% 202008%20ttg%20ekonomi%20syariah.pdf .  Diakses  pada  tanggal  27 Agustus 2020 pukul 23.00.
Nanda, Rizky. (2018). Persepsi Stakeholder Terhadap prinsip Kepatuhan Syariah di Bank  Syariah  Mandiri  (BSM)  Cabang  Yogyakarta.  Diakses  dari https://dspace.uii. ac .id/bitstream/handle/123456789/12819/Skripsi_14423 142.pdf?sequence=2&isAllowed=y pada14 agustus 2020, pukul 14.20.

## Skripsi
Dewantara,  Faizal.  (2018).  "Sinkronisasi  Definisi  Akad-akad  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah  (KHES)  Dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (POJK)Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan  Agama”.  Skripsi  tidak dipublikasikan. Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia.
Sholeha,  Mar’atus  dan  Moh  Mabruri  Faozi.  (tt)  .  Persepsi  Ulama  Tentang  Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah. Skripsi tidak Dipublikasikan.  Universitas  Syeh  Nur  Jati,  Cirebon,  Indonesia.