ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru

## Tomy Prambana
Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia Email : tomyprambana@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to obtain data and analyze how the provisions of the Investigation of new types of Narcotics Criminals whether it is in accordance with the laws and regulations of the Criminal Procedure Code 35 of 2009 concerning Narcotics and to obtain data and analyze the obstacles faced by DIY Police in investigating new types of perpetrators narcotics. The research method used is normative legal research. The results of this study are the provision of investigations of new narcotics offenders who are in accordance with the Criminal Procedure Code and Law 35 of 2009 concerning Narcotics. Constraints faced in the investigation of new types of narcotics are the results of old laboratory tests which result in a slow investigation process, lack of investigative personnel who have special education about drugs, operational costs not regulated in the law, and lack of information about new drug abuse due they don’t know the characteristics of narcotics. The recommendations given are that the community is expected to assist the police in providing information if there is a distribution of illegal drugs around them or their environment, and to realize that using or consuming narcotics can damage physical and spiritual health and have strict sanctions.
Keywords: investigators, criminal acts, new types of narcotics, DIY Regional Police

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan menganalisis bagaimana ketentuan Investigasi Pelaku Kejahatan Narkotika jenis baru apakah itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan KUHAP 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk mendapatkan data serta menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam investigasi jenis baru pelaku narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pemberian investigasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika baru yang telah sesuai dengan KUHAP dan UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kendala yang dihadapi dalam investigasi narkotika jenis baru adalah hasil dari tes laboratorium yang lama yang mengakibatkan proses
investigasi yang lambat, kurangnya personil penyelidik yang memiliki pendidikan khusus tentang narkoba, biaya operasional yang tidak diatur dalam undang-undang, dan kurang informasi tentang baru penyalahgunaan narkoba karena mereka tidak tahu karakteristik narkotika. Rekomendasi yang diberikan adalah bahwa masyarakat diharapkan untuk membantu polisi dalam memberikan informasi jika ada peredaran obat terlarang di sekitar mereka atau lingkungan mereka, dan untuk menyadari bahwa memakai atau mengonsumsi narkotika dapat merusak kesehatan fisik dan spiritual dan memiliki sanksi hukuman yang ketat.

## Kata kunci: penyidik, tindak pidana, narkotika jenis baru, Polda DIY

## Pendahuluan
Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka untuk mewujudkannya perlu peningkatan secara terus menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 1 Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penyebaran narkotika sampai saat ini sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dimana peredaran serta penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia saja tetapi juga menjadi permasalahan dunia Internasional, karena memiliki dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan narkotika-narkotika jenis baru. Narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah narkotika yang jenis atau kandungannya sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Contoh nyata dari kasus yang terkait dengan narkotika jenis baru adalah jajaran penyidik direktorat reserse narkoba Polda DIY, menemukan kasus narkotika jenis baru. Kasus tersebut terungkap saat pihaknya melakukan penangkapan atas empat orang pengguna yang salah satunya di bawah umur. Dari hasil laboratorium, tanaman herbal mengandung zat Baicaline, yang apabila dikonsumsi akan mendapatkan efek seperti menggunakan ganja. (http://jogja.tribunnews.com/2015/09/07/pold a-diy-ungkap-narkotika-jenis- baru)
Upaya penanggulangan peredaran narkotika jenis baru ini harus mendapat perhatian serius dan benar-benar dilaksanakan agar masalah narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran para aparat penegak hukum, diantara aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dan berwenang terhadap penyelidikan dan penyidikan adanya kasus tindak pidana narkotika adalah pihak Kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba pada tingkat Kepolisian daerah yang diatur dalam Pasal 148 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Keberadaan Direktorat Reserse Narkoba sangat penting di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan
pengayom kehidupan dalam masyarakat, yang diharapkan mampu menegakkan hukum serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana narkotika jenis baru.
Salah satu upaya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru yang dapat dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba adalah menggunakan cara penyamaran dalam melakukan pemberantasan narkoba jenis baru, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 huruf F Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli ( undercover buy ), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu ( controlled delivery ), penyamaran disertai penindakan dan pemberantasan ( raid planning execution ).
Aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang melalui Direktorat Reserse Narkoba diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan narkoba jenis baru tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY)” Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan menganalisis ketentuan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di wilayah Polda DIY serta untuk memperoleh data dan menganalisis kendala yang dihadapi Polda DIY dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru. Kepolisian Polda DIY melalui direktorat reserse narkoba memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelidik dan penyidik kasus tindak pidana narkotika disamping Badan Narkotika Nasional juga ditentukan di dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memiliki kewenangan yang sama dalam mengungkap kasus tindak pidana Narkotika. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 butir 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyelidikan. Penyelidik berdasarkan Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang.
United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) mendefinisikan New Psychoactive substance (NPS)sebagai zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni maupun bentuk yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, yang tidak diatur dalam konvensi tunggal narkotika tahun 1961 atau konvensi tentang zat psikotropika Tahun 1971, dan berpotensi menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat luas. (https://www.selasar.com/gaya-hidup/npsancaman-baru-kesehatan-masyarakat).
Peraturan yang mengatur tentang prekursor di Indonesia telah diatur di dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut European Monitoring Centre for Drugs and Drug addiction (EMCDDA), sedikitnya terdapat tiga jenis kelompok New Psychoactive substance (NPS) yang paling sering disalahgunakan yaitu katinon sintetik, cannabinoid sintetik, dan kelompok opioid . Masing-masing kelompok memiliki ragam jenis yang banyak dimana cannabioid sintetik menempati urutan pertama dengan 134 jenis, katinon sintetik dengan 77 jenis termasuk methylone. Selain itu masih terdapat jenis New Psychoactive substance (NPS) lain yang juga sering disalahgunakan seperti ketamine, GHB (Gamma Hydroxybutrate), BZP ( 1- benzylpiperazine ), krokodil, serta NPS yang berasal dari tanaman seperti kratom, salvia, dan khat . (http://www.bnnkbanjarmasin.info/berita/newpsychoactive-substance-sebuahancaman-yang-)
Efek New Psychoactive substance (NPS) beragam, tergantung komposisi kimiawi di dalam produk NPS yang bersangkutan. Rangkuman efek negatifnya antara lain, kehilangan daya ingat, bingung, cemas, depresi, halusinasi, paranoid, psikosis, insomnia, hiperaktif, keracunan pada jantung ( cardio toxic ), mual, muntah, gangguan irama detak jantung, tekanan darah tinggi, dehidrasi, kerusakan ginjal, koma hingga kematian.
Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dan ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain yaitu penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. (Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S, 2005, Tindak Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 45)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah dirumuskan pada Pasal 6 angka 1 UndangUndang Narkotika yaitu sebagai berikut:
1)  Narkotika Golongan 1 (satu) Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya: heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.
2)  Narkotika Golongan 2 (dua) Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terappi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya: morfin dan petidin.
3)  Narkotika Golongan 3 (tiga) Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya: kodein.
Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak hanya melibatkan seorang pelaku saja, tetapi lebih dari satu orang, sebab apabila pelaku yang tertangkap adalah pemakai maka pihak kepolisian selanjutnya akan mengembangkan dan mencari tahu dari mana diperoleh barang tersebut. Biasanya dari sini menyangkut pemasok atau pengedar, demikian seterusnya.

## Metode
Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari hukum primer (norma hukum). Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder (pendapat hukum) sebagai bahan data utama. Penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY).
Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:
1)  Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
2)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5)  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
6)  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7)  Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Polri.
Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/ makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY). Bahan Hukum Tersier dapat berupa Kamus hukum, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan ini, media massa dan sebagainya. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu ibu AKP. Endang Sulistiandini, S.Psi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY.
Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder, apakah ada perbedaan atau persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan. Proses berpikir dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## Hasil dan Pembahasan

## 1.   Deskripsi Wilayah Penelitian
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah istimewa setingkat provinsi Di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan pulau jawa, dan berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 3.185,50 km2 dan terdiri atas suatu kotamadya, empat kabupaten yang terbagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan.
Kepolisian Derah Istimewa Yogyakarta atau Polda DIY adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Polda daerah istimewa Yogyakarta karena tergolong tipe B, dipimpin oleh seorang KaPolda (Kepala Kepolisian Daerah) yang berpangkat bintang satu (Brigadir Jendral Polisi). Wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi satu kota yaitu Polresta Yogyakarta dan empat kabupaten. Kepolisian resort kota yaitu Polresta Yogyakarta dan empat Polisi Resort yang terdiri dari Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung Kidul, dan Polres Kulon Progo.

## 2.  Kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru
Kasus narkotika jenis baru yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY pada tahun 2017 berasarkan hasil penelitian penulis dengan AKP. Endang Sulistiandini, S.Psi dari 7 Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY adalah tembakau gorila. Kasus ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di daerah Nitikan, kota yogyakarta ada seseorang yang tinggal mengontrak diduga sering mengedarkan atau menjual narkoba dengan ciri-ciri potongan rambut cepak dan disemir, badannya penuh dengan tato, dan di telinga kiri terdapat lubang bekas tindikan. Setelah dilakukan penyelidikan maka terduga pelaku berinisial S berhasil diamankan bersama beberapa barang bukti hasil penggeledahan berupa toples warna hijau, kaleng bekas, beberapa plastik klip, beberapa kantong plastik. Berdasarkan keterangan pelaku inisial S bahwa barang bukti tersebut adalah bekas tempat tembakau gorila hasil pembelian dan ada juga digunakan untuk kemasan dalam penjualan tembakau gorila. Dari hasil penggeledahan juga ditemukan timbangan digital, bukti transfer pembelian, telepon genggam, dan beberapa kemasan plastik yang rencana akan digunakan untuk mengemas tembakau gorila yang akan dijual.
Tembakau Gorila kini sudah masuk dalam narkotika golongan 1 No 95 yang tercantum dalam Permenkes Nomor 2 tahun 2017 karena mengandung ganja sintetis yaitu 5-fluoro ADB. Maka pelaku dijerat dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta pidana denda paling sedikit 8 ratus juta dan paling banyak 8 miliar.
Dalam menangani kasus tindak pidana sebelum melakukan penyidikan, suatu perkara tindak pidana terlebih dahulu melewati proses penyelidikan yang merupakan tahap menerima laporan dari masyarakat tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Dalam perkara tindak pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkahlangkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. 7 Menurut Standar Operasional Prosedur
(SOP) penanganan tindak pidana narkoba, proses penyelidikan oleh Ditres Narkoba dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, menerima informasi atau laporan dari masyarakat, kemudian membuat laporan informasi yang berasal dari masyarakat serta menyajikan kepada pimpinan. Membuat surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, kemudian mempertajam laporan informasi dengan teknik penyelidikan yaitu dengan melakukan monitoring, surveillance , pembuntutan, under cover buy, delliverry controled . Kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka (dalam hal tertangkap tangan) dan melakukan penelitian terhadap tersangka mengenai identitas, kondisi fisik, kesehatan, foto dan sidik jari. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu barang bukti narkotika, barang milik tersangka, dan barang lain yang diamankan dari tersangka dari tempat kejadian perkara (TKP). Membuat laporan singkat tentang kronologis langkah-langkah anggota Lidik (Lembaga Investigasi dan Penyelidikan Kasus) sebagai acuan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penyidik dan melakukan gelar awal dengan Penyidik. Kepolisian Polda DIY langsung meluncur ketempat kejadian perkara, untuk mencari kebenaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan pencocokan antara laporan dengan fakta yang terjadi. Setelah adanya barang bukti yang didapatkan dirumah si S langsung disita guna untuk diselidiki dan dibawa ke kantor Polisi.
Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika jenis baru dilakukan dengan upaya preventif, pre-emtif, represif, dan rehabilitasi. Upaya preemtif adalah memasang spanduk- spanduk gerakan anti narkoba, penyuluhan kepada masyarakat, dan memasang iklan di televisi. Upaya preventif adalah pihak Kepolisian melaksanakan razia di tempattempat umum, tempat hiburan, dan perbatasan, kemudian melaksanakan patroli di tempattempat rawan narkoba yang dilaksanakan oleh Polisi yang berpakaian dinas, malaksanakan tes urin bagi supir atau Pilot. Upaya represif (penindakan) adalah mengungkap dan memberantas langsung narkotika jenis baru di penyidikan. Upaya rehabilitasi yang merupakan keputusan bersama 7 (tujuh) lembaga negara (BNN, POLRI, Menkumham, Kementrian Sosial, Kementrian Kesehatan, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung) memungkinkan seorang tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan dan diindikasi bahwa dia bukan pengedar tetapi hanya pemakai atau penyalahguna direhabilitasi.
Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam menusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekalligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakantindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan. Setelah berita acara lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu berkas perkaranya saja. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu. Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika selain Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika. Kendala yang dihadapi Kepolisian Polda DIY adalah:
1)  Personil Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika jenis baru kendala dari segi personil merupakan kendala dari kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh. Diungkapkan oleh AKP. Endang Sulistiandini, S.Psi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mengenai
kurangnya pendidikan khusus narkoba di Polda DIY dalam penyidikan kasus narkoba haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkoba. Pendidikan khusus ini diadakan oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan maupun dari pihak luar negeri. Kedua lembaga inilah yang sering bekerjasama dengan Polri dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus ini sangat terbatas dengan jenjang waktu yang cukup lama. Dengan demikian kesempatankesempatan untuk mengikuti pendidikan khusus ini sangat terbatas. Dengan adanya pendidikan khusus diharapkan penyidik tindak pidana narkotika jenis baru dapat meningkatkan kemampuan mengenai kasus-kasus narkoba.
2)  Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika jenis baru Narkotika jenis baru sebagai bahan yang harus selalu mendapat pengawasan karena sifat berbahayanya, narkotika jenis baru harus dapat diketahui ciri-cirinya oleh masyarakat. Masyarakat dengan demikian perlu diberikan penyuluhan informasi mengenai ciri-ciri dari narkotika jenis baru.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian atau pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Wilayah Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY) sebagai berikut:
1)  Hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa ketentuan penyidikan oleh Polda DIY terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis baru tidak berbeda dengan jenis Narkotika yang sudah ada. Sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dimulai dari rangkaian tindakan polisi yakni adanya informasi masyarakat atau anggota polisi tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian membuat laporan yang kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan. Setelah itu diadakan penyelidikan dan apabila ternyata benar bahwa informasi tersebut mengarah ke penyalahgunaan narkotika, maka dapat dilakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap barang bukti dan dilakukan tes urin terhadap si pelaku di Laboratorium Forensik. Disamping itu, Kepolisian dalam rangka mengetahui jenis kandungan dalam tembakau gorila adalah dengan melaksanakan penyidikan narkotika jenis baru secara ilmiah melalui uji laboratorium. Barang bukti tersebut apabila ternyata mengandung zat narkotika yang
2)  Kendala-kendala yang dihadapi Polda DIY dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru yaitu Penangkapan terhadap tersangka kasus narkotika jenis baru itu 3x24 jam sedangkan hasil tes urin dan barang bukti narkotika terbitnya kurang lebih 1 (satu) minggu yang mengakibatkan lambatnya proses penyidikan. Kemudian Kurangnya personil penyidik yang memiliki pendidikan khusus narkoba di Polda DIY, dimana penyidikan kasus narkoba haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai kasus narkoba. Biaya operasional dari pelaksanaan penyidikan tidak ditentukan dalam Undang -Undang. Minimnya atau kurangnya informasi yang didapat tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika jenis baru dikarenakan banyak masyarakat juga yang kurang mengetahui ciri -ciri narkotika jenis baru. Masyarakat juga kurang berani melaporkan adanya tindak pidana
penyalahgunaan narkotika karena faktor - faktor seperti orang yang telibat berasal dari anggota keluarganya sendiri.

## Saran
Saran yang direkomendasikan oleh penulis yaitu:
1.  Penangkapan terhadap tersangka kasus narkotika jenis baru perlu diberikan waktu yang lebih lama.
2.  Perlu diberikan pendidikan khusus terhadap para penyidik yang terlibat dalam penanganan tindak pidana narkotika jenis baru agar diharapkan para penyidik mengetahui jenis - jenis narkotika yang beredar di masyarakat.
3.  Diharapkan dalam revisi Undang - Undang Narkotika yang akan datang agar dicantumkan standar biaya operasional.
4.  Masyarakat diharapkan dapat membantu tugas Polisi dalam memberikan informasi apabila adanya peredaran obat -obatan terlarang di sekitar mereka atau lingkungan mereka serta kesadaran akan penggunaan narkotika dapat merusak kesehatan jasmani  dan rohani serta memiliki sanksi yang tegas.

## Daftar Pustaka
AR. Sujono dan Boni Daniel. 2011. Komentar dan Pembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta : Sinar Grafika.
Budi Rizki dan Rini Fathonah. 2014. Studi Lembaga Penegak Hukum . Bandar Lampung :  Justice Publisher.
Barda Nawawi Arief. 2010. Perbandingan Hukum Pidana. PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Darwan Prinst. 1989. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta : Djambatan.
Gatot Supramono. 2009. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta : Djambatan.
Hartono. 2010. Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana . Jakarta : Sinar Grafika.
Kadri Husin dan Budi Rizki. 2015. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia . Lampung : Lembaga Penelitian Universitas.
Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Bina Aksara.
Momo Kelana. 1994. Hukum kepolisian . Jakarta : PT. Grasindo.
Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S.2005. Tindak Pidana Narkotika . Bogor : Ghalia Indonesia.
Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani. 2005. Mengenal Hukum Acara Pidana . Yogyakarta : Bagian Umum Dan Penyidikan, Liberty.
O.C. Kaligis & Associates. 2002. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia . Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung : Alumni.
Soedjono, 1983, Narkotika dan Remaja . Bandung : Alumni.
Soedjono Dirdjosisworo. 1990. Hukum Narkotika Indonesia . Bandung : Citra Aditya Bhakti.
Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana (Edisi Revisi) . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Polri.

## Internet :
http://jogja.tribunnews.com/2015/09/07/Polda-diy-ungkapnarkotika-jenis-barubernama-good-shit https://m.tempo.co/read/news/2014/01/06/063542450/metilon-lebih-bahayadibandingekstasi, http://news.liputan6.com/read/2456967/bnn-identifikasi41-narkotikajenisbaruhttps://www.selasar. com/gayahidup/nps-ancaman-barukesehatan-masyarakat
http://kepri.bnn.go.id/2014/11/new-psychoactivesubstances/#
http://www.bnnkbanjarmasin.info/berita/new-psychoactivesubstancesebuah-ancaman-yangkompleks. html
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13441/daftar-newpsychoactive-substancesnps-yang- beredardiindonesia
https://www.selasar.com/gayahidup/nps-ancaman-barukesehatanmasyarakat