Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i6.2799

## MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS
Angga Dwi Safiuddin UIN KHAS Jember anggadwisafiuddin@gmail.com
M. Noor Harisudin
UIN KHAS Jember
mnharisudinuinjember@gmail.com
Busriyanti UIN KHAS Jember busriyanti2015@gmail.com

## Abstrak
Implementasi  pengaturan  kehidupan  berkeluarga  adalah  perwujudan  dari keinginan  norma  hukum  agar pengendalian  dalam  kehidupan  berumah  tangga  dapat  terealisasi  dengan  baik.  Ketika  pemberlakuan aturan dilaksanakan dengan baik, sejak itu pula  hukum  berbaur  dalam  kehidupan  masyarakat.  Demikian pula  sebaliknya,  kalau  pemberlakuan  hukum  tidak  dijalankan  dengan  baik  maka  secara  otomatis  norma hukum  pun  tidak  menyatu  dalam  kehidupan  masyarakat.  Mengingat  modernisasi  pada  ranah  hukum keluarga  sudah  banyak  dilakukan,  maka  penelitian  ini  berusaha  untuk  menganalisa  apa  saja  aspek  yang mempengaruhi  modernisasi  hukum  keluarga  yang  ditinjau  dari  yuridis  dan  sosiologis.  Penelitian  ini menggunakan studi  kombinasi  antara  penelitian  normatif  dan  empiris.  Hasil  dari  pnelitian  ini  yakni pertama,  modernisasi  hukum  keluarga  dalam  analisis  sosiologis  ditemukan  beberapa  aspek  yang  dapat mempengaruhinya  antara  lain  yakni:  aspek  kekerabatan,  kemudian  aspek  pendidikan,  aspek  keilmuan, aspek  politik.  Kedua,  aspek  yuridis  dalam  pembaharuan  hukum  yang  dalam  hal  ini  memenuhi  beberapa poin sebagai berikut: Konsistensi asas-asas atau prinsipnya, Sebagaimana dalam regulasi hukum keluarga proses  pembentukannya  memang  telah  memerhatikan  asas  lex  superior  derogate  legi  inferiori  yakni kesamaan hak dalam UUD 1945, sehingga UUP No 16/2019 menyamakan usia perkawian pria dan wanita. Kemudian proses perumusannya, perumusan adanya pembentukan UUP terbaru dikatakan demokrasi, juga dikatakan  otoriter.  Kemudian  tingkat  kemampuan  hukum  dalam  operasionalisasinya,  dalam  modernisasi hukum  keluarga  yang  dibuktikan  terakhir  kali  adanya  UUP  No  16/2019  masih  belum  efektif  di  kalangan masyarakat.
Kata Kunci: Modernisasi, Hukum Keluarga, Yuridis, Sosiologis

## Abstract
The  implementation  of  family  life  arrangements  is  a  manifestation  of  the  desire  of  legal  norms  so  that control in married life can be realized properly. When the enforcement of rules is implemented  well, from then  on  the  law  blends  into  people's  lives.  Likewise,  vice  versa,  if  the  implementation  of  the  law  is  not implemented  well,  then  automatically  legal  norms  will  not  be  integrated  into  people's  lives.  Considering that modernization in the realm of family law has been widely carried out, this research seeks to analyze the aspects that influence the modernization of family law from a juridical  and sociological perspective. This research uses a combination of normative and empirical research. The results of this research are first, the modernization  of  family  law  in  sociological  analysis,  several  aspects  were  found  that  could  influence  it, including:  kinship  aspects,  then  educational  aspects,  scientific  aspects,  and  political  aspects.  Second,  the juridical  aspect  in  legal  reform,  which  in  this  case  fulfills  several  points  as  follows:  Consistency  of  the principles or principles. As in family law regulations, the formation process has indeed taken into account the principle of lex superior derogate legi inferiori, namely equal rights in the UUD 1945, so that UUP No.
16/2019 equalizes the marriage age for men and women. Then the formulation process, the formulation of the formation of the latest UUP is said to be democratic, it is also said to be authoritarian. Then, the level of legal capacity in  its operationalization, in  the  modernization of family law, as evidenced by the recent existence of UUP No. 16/2019, is still not effective among the community.
Keywords: Modernization, Family Law, Juridical, Sociological

## PENDAHULUAN
Dalam  membicarakan  suatu  hukum,  yang  pertama  adalah  suatu  hukum  yang  lentur,  itu salah  satu  sifatnya,  dengan  demikian  jika  hukum  Islam  yang  ada  pada  tatanan  kehidupan  atau masyarakat haruslah mengikuti hukum Islam yang lentur, sebab suatu keuniversalan hukum Islam dipandang  dari  adaptasinya  dan  juga  fleksibelitasnya  hukum  tersebut.  Dalam  artian  pemikiran yang ada tentunya tidak stagnant terhadap satu zaman saja, kondisi dan situasi, akan tetapi selalu mendapat  ruang  untuk  diperbaharui  dengan  dinamik  serta  sesuai  dengan  perkembangan  zaman, kondisi  serta  situasi.  Hal  ini  sesuai  dan  senada  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Ibnu  al- Qoyyim,  yang  berpendapat  bahwa  perubahan  hukum,  harus  sesuai  dengan  perubahan  zaman, situasi dan juga kondisi, juga kebutuhan. 1
Adapun suatu sifat hukum yang lentur terkadang suatu yang ketat juga dilenturkan. Tidak demikian, melainkan ada koridor tertentu yang bisa dilewati dan hanya bisa dirubah seperti halnya dibidang  muamalah  yang  mana  berasal  dari  dzhonni  ad  dalalah,  bisa  di  rubah  akan  tetapi  harus memandang ketentuan hukum yang ada, sehingga tidak melenceng dari jiwa dan roh hukum Islam itu  sendiri.  Disebut  dengan  demikian  sebab  juga  hukum  Islam  di  sisi  muamalah  disebutkan dengan  cara  yang  masih  umum  terkait  penetapan  prnsip  dasarnya.  Sedang  perincian  dari  hal umum itu diberikan kepada manusia itu sendiri untuk bertabayun . 2
Secara umum, Adapun sebab atau faktor hukum Islam mengalami sebuah perubahan dapat dilihat dari dua faktor, yaitu internal dan juga eksternal, adapun faktor internalnya yakni perbedaan yang  dimiliki  oleh  umat  Islam  di  dalam  menafsirkan  sebuah  pembaharuan  hukum  Islam,  secara substansial  ataupun  secara  metodial.  Sedang  faktor  eksternalnya  yakni  sebuah  masyarakat  sosial yang  memiliki  kehidupan  dan  tak  luput  dari  sebuah  masalah  hukum,  dan  juga  bisa  jadi  faktor kekuasaan  negara.  Oleh  karenanya  di  dalam  penelitian  ini  akan  membahas  terkait  aspek  yang mempengaruhi  penyebab  terjadinya  modernisasi  hukum  keluarga  yang  ditinjau  dari  yuridis  dan sosilogis dalam kehidupan sehari-hari.
1 Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah, I'lam  al-Muwaqqiin  an  Rab  al-Alamin , Juz  III ,  (Beirut:  Dar  al-Fikr, tth.), h 14.
2 Rahmat Djatnika, Jalan mencari Hukum Islam Upaya Ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad, Dalam, Amrullah Ahmad SF, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional , (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 106-107

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan studi  kombinasi  antara  penelitian  normatif  dan  empiris. Penelitian  normatif  dan  empiris  merupakan  penelitian  yang  objek  penelitiannya    aturan  hukum normatif  ( In  abstracto )  dan  praktek  pada  peristiwa  atau  kejadian  hukum.  Meskipun  demikian, penelitian  akan  lebih  banyak melihat  kepada  peristiwa  atau  kejadian hukum  terkhusus  keadaan sosial  yang terjadi dalam pembentukan moderniisasi UU Perkawinan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah  pendekatan  politik hukum ( legal politics Approach ) yang akan melihat proses yang terjadi dalam pembentukan modernisasi Hukum Keluarga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Modernisasi Hukum Keluarga Analisis Sosiologis
Sosoilogi  pertamakali  muncul  dalam  dinamika  keilmuan  dari  gagasan  seorang  Auguste Comte  di  tahun  1839,  pada  karyanya  yaitu course  de  philosophie  positive, Auguste  Comte menggunakan sosiologi guna mengetahui terkait ilmu kemasyarakatan. 3 Sosoilogi berasal dari dua kata  yakni socius yang  memiliki  arti  teman,  saudara,  atau  kawan  serta logos yang  memiliki  arti pengetahuan atau ilmu. Adapun para ahli menerangkan bahwa sosiologi menurut  Alvin Bertrand adalah ilmu yang mempelajari terkait manusia antar manusia. Mayor Polak, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari terkait masyarakat sebagai keseluruhan. 4
Modernisasi  hukum  Islam  dalam  berbagai  aspek  sudah  terjadi  dalam  kurun  waktu  yang lama,  berproses  dengan  kondisi  dan  situasi  perkembangan  zaman.  Hal  ini  disebabkan  karena hukum-hukum  yang  terkandung  dalam  kitab-kitab  fikih  klasik  sudah  tidak  mampu  lagi mengakomodir  persoalan-persoalan  baru  yang  berkembang.  Dalam  hukum  keluarga,  misalnya bagaimana  mengatur  distribusi  harta  waris  kepada  anak  angkat  (adopsi)  atau  orang  tua  angkat. Anak angkat dalam fikih klasik (berdasarkan nass ) tidak berhak atas harta warisan. Demikian pula terhadap  orang  tua  angkat.  Letak  keadilannya  adalah  anak  angkat  masih  membutuhkan  biaya pendidikan  dan  sebagainya;  atau  anak  angkat  tersebut  telah  memberikan  kegembiraan,  merawat dan  sebagainya  terhadap  orang  tua  angkatnya.  Tentu  saja  secara  psikologis,  sosiologis,  dan ekonomis,  wajar  jika  anak  angkat  mendapatkan  bagian  dari  harta  warisan.  Fikih  harus memberikan solusi atas persoalan ini. 5
3 Maurice  Duverger The  Study  Of  Politics, Terj  Daniel  Dhakidae,  (Jakarta,  Pt  Raja  Grafindo Persada, 2005), 1
4 Ary  H  Gunawan, Sosiologi:  Suatu  Analisis  Sosiologi  Tentang  Pelbagai  Problem  Pendidikan, (Jakarta: Rinika Cipta, 2000), 3
5 Lihat  Hilal  Malarangan, Pembaharuan  Hukum  Islam  dalam  Hukum  Keluarga    di  Indonesia . dalam Jurnal Hunava, Vol. 05, Nomor 1,  April 2008:37-44
Modernisasi  hukum  keluarga,  sejatinya  merupakan  upaya  menggerakan  masyarakat  agar berperilaku  sesuai dengan cara baru. Tujuannya untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang dicitakan.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  efektivitas  berlakunya  hukum  ditentukan  oleh  tiga  aspek, yaitu  aspek  yuridis  (pembentukannya  sesuai  prosedur),  aspek  sosiologis  (sesuai  dengan  kondisi sosial masyarakat) dan aspek filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum). Termasuk struktur hukum (institusi  penegakan  hukum),  substansi  hukum  (norma  hukum),  dan  budaya  hukum  (sikap masyarakat terhadap hukum). 6
Berbicara  soal  teori  modernisasi  hukum  dalam  ilmu  sosiologi  hukum,  sangat  penting untuk membedakan tipologi hukum modern dan hukum konservatif. Artinya, adanya modernisasi hukum  karena  adanya  tradisi  hukum  konservatif  atau  disebut  tradisional.  Menurut  Muhammad Amin Summa dalam bukunya Hukum keluarga Islam di Dunia Islam bahwa semua Negara-negara Islam dan Negaranegara berpenduduk Muslim (baik minoritas maupum mayoritas berlaku hukum keluaga  Islam  di  lingkungan  keluarga  Muslim.  Dikenal  dengan  dua  ciri  yaitu uncodifide  law (hukum tidak terkodifikasi atau tidak tercatat) dan codified law (hukum yang tercatat). 7
Menurut  Yusuf  al-Qardawi,  setiap  zaman  memiliki  problematika,  konteks  realitas  dan berbagai  kebutuhan  yang  memunculkan  permasalahan  permasalahan  baru.  Ada  juga  peristiwa atau persoalan lama yang terjadi dalam kondisi dan sifat yang dapat mengubah tabiat, bentuk dan pengaruhnya. Terkait dengan hal tersebut, kadang-kadang hukum atau fatwa yang ditetapkan oleh ulama-ulama  terdahulu  tidak  relevan  lagi,  sehingga  Hukum  tersebut  harus  direvisi  karena berubahnya masa, tempat, adat istiadat dan kondisi. Jika ulama-ulama terdahulu saja menetapkan bahwa fatwa dapat berubah karena berubahnya zaman, padahal kalau dicermati kehidupan zaman dahulu  rata-rata  berlangsung  teratur  dan  stabil,  maka  terlebih  lagi  jika  dibandingkan  dengan zaman  sekarang  ini. 8 Pada  zaman  sekarang,  perubahan  terjadi  begitu  cepat  sehingga  kebutuhan untuk melakukan pengembangan-pengembangan dalam pemikiran hukum Islam menjadi semakin penting.
Salah satu kaidah yang cukup populer adalah yang dikemukakan Ibnu al-Qayyim al- Jauziah. Menurut Ibnual-Qayyim:
دءاولااو تابنلاو لاولحْاو ةنكلمْاو ةنمزلْا رٌغت بسبح اهفلاتخاو ىوتفلا رٌغت
9
6 Soerjono  Soekanto  &  Purnadi  Purbacaraka, Perihal  Kaidah  Hukum (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1989), 88.
7 Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  Di  Dunia  Islam (Jakarta:  RajaGrasindo, 2004), 165.
8 Yusuf  al-Qardawi, Al-Ijtihad  al-Mu‟asir  bain  al-Indibatwa  al-  Infirat (t.t.; Dar alTauzi‟ wa al- Nasyr al islamiyyah , 1414 H/ 1994 M), h. 5
9 Ibnu al_Qoyyim al- Jauziah, I‟lam al- muwaqqi‟in „an Rabb al- „Alamin , Juz III, Cet. II; (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah , 1993 M- 1414 H), h. 11.
Artinya: “Fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan.”
Menurut Jaih Mubarok, meski dalam pernyataan Ibnu al_Qoyyim yang disebutkan adalah fatwa,  namun  kemudian  ulama  mencoba  melebarkan  perubahan  tidak  hanya  dibatasi  pada  fatwa melalui ungkapan‚ hukum berubah karena perubahan zaman.
Berdasarkan  penulusuran  terhadap  sejarah  pembentukan  dan  perkembangan  Hukum Keluarga  Islam,  bisa  ditegaskan  bahwa  gagasan  tentang  pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam sebenarnya  telah  diwariskan  dari  generasi  masa  Islam  Klasik.  Bahkan,  semangat  tersebut  telah muncul  pada  zaman  Nabi  Saw.dan  mulai  mengkristal  pada  masa  sahabat,  terutama  pada  era kepemimpinan  Khalifah  Umar  bin  Khattab.  Tradisi  inipun  kemudian  diwarisi  oleh  generasi- genrasi tabi‟in,  tabi‟-tabi‟in dan  seterusnya  sampai  generasi  pemikir  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer.
Dalam  konteks  pembaruan  hukum,  aspek  sosiologis  yang  senantiasa  mengalami perkembangan  dari  waktu  ke  waktu  dipandang  sebagai  salah  satu  aspek  yang  mengiringi  proses pembaruan  hukum.  Aspek-aspek  sosiologis  yang  mengiringi  pembaruan  hukum  Islam  dalam hukum keluarga di Indonesia, antara lain:
1. Pranata  kekerabatan,  pranata  kekerabatan  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  pemeliharaan dan pengembangan keturunan (reproduksi). Juga untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan  yang  dianut  secara  kolektif.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  itu  dilakukan penataan hubungan antar individu di dalam lingkungan keluarga, sebagai organisasi sosial terkecil.  Pranata  itu  mengalokasikan  nilai  dan  kaidah  al-ahwal  al-syakhshiyah,  yang berkenaan  dengan  penerimaan  anggota  keluarga  baru  melalui  tahapan  pelamaran  dan perkawinan;  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam  kehidupan  keluarga;  pengaturan kelahiran;  pengasuhan  dan  pendidikan  anak;  pengaturan  harta  kekayaan  perkawinan; perceraian;  dan  pengoperalihan  hak-hak  pemilikan  harta  apabila  anggota  keluarga meninggal dunia (perihal kewarisan).
2. Pranata  pendidikan,  hal  ini  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  dalam  mensosialisasikan keyakinan, nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang dianut oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.  Selanjutnya,  sosialisasi  itu  meliputi  informasi-informasi  baru  dan  berbagai aspek  yang  dibutuhkan  di  dalam  kehidupan  masyarakat.  Untuk  memenuhi  kebutuhan tersebut,  dilakukan  pengaturan  yang  berkenaan  dengan  jalur,  jenis  dan  jenjang pendidikan. Dengan demikian, tingkat pendidikan menjadi faktor yang menentukan dalam proses pembaruan hukum di Indonesia.
3. Pranata  keilmuan,  berikut  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  dalam  mengembangkan pemahaman  terhadap  ayat-ayat  Allah,  yaitu  ayatayat  qawliyah  dan  ayat-ayat  kawniyah.
Ayat-ayat  al-Qur’an  yang  pertama  kali  diterima  Rasulullah  Saw.  (S.  al-Alaq:  1-5) memberikan petunjuk tentang keharusan "membaca" ciptaan Allah Swt. Untuk memenuhi kebutuhan itu dilakukan penataan tentang sumber, substansi, metode, dan kegunaan hasil pemahaman tersebut. Hasil pemahaman itu disebarluaskan dalam berbagai karya ilmiah di antaranya dalam kitab-kitab fikih dalam berbagai aliran pemikiran (mazhab).
4. Pranata  politik,  yang  mana  sebagai  pemenuhan  medium  dalam  melakukan  pembaruan hukum  keluarga  di  Indonesia  melalui  artikulasipolitik  di  dalam  kehidupan  masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Jauh  sebelum  Indonesia  merdeka,  telah  banyak  hukum  yang  berlaku  di  Negara  ini,  ada yang  bersifat  tertulis  ada  juga  yang  tidak  tertulis  dan  tidak  terlepas  dari  pengaruh  kerajaan- kerajaan yang bercorak Hindu, Budhha dan terakhir masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam yang juga  telah  mengupayakan  menyusun  konsep  hukum  Islam  yang  dapat  dipakai  secara  kolektif. Akan tetapi pada masa dulu masih kuat pengaruh sosial adat terhadap suatu hal apalagi dalam hal perkawinan,  sehingga  banyak  yang  menggunakan  hukum  adat  sebagai  acuan  dalam melangsungkan perkawinan.
Keinginan  pemerintah  untuk  membentuk  hukum  perkawinan  yang  bersifat  "Nasional", sudah mulai dirintis sejak tahun 1950. Pada masa lalu pembaharuan terhadap hukum perkawinan selalu menemui kegagalan berhubung subjek dan objek yang diatur hukum perkawinan berkaitan erat  dengan  kehidupan  sosial  keagamaan,  yang  tidak  mudah  untuk  disatu  padukan.  Ini  berarti pembaharuan  Hukum  Perkawinan  Nasional  harus  dilakukan  penuh  hati-hati,  sehingga  tidak menimbulkan  kekecewaan  golongan  penduduk  lainnya.  Sejak  tahun  1950  pemerintah  telah memberikan  perhatiannya  pada  Hukum  Keluarga  Islam,  terutama  sekali  yang  berkaitan  dengan Undang-Undang  Perkawinan.  Usaha  pembaruan  hukum  keluarga  ini  mengalami  banyak kegagalan berhubung dengan sifatnya yang sangat sensitif dan sangat erat sangkut pautnya dengan faktor- faktor sosial dan kebudayaan bangsa, yang menyebabkan kewenangannya harus dilakukan secara berhati-hati. 10
Selanjutnya  pada  tanggal  1  Desember  1952  panitia  menyampaikan  Rancangan  Undang- Undang Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan  supaya masing-masing  memberikan  pendapat  atau  pandangannya  tentang  soal-soal  tersebut  paling  akhir pada  tanggal  1  Februari  1953.  Rancangan  yang  dimajukan  itu  selain  berusaha  kearah  kodifikasi dan  unifikasi,  jugatelah  mencoba  memperbaiki  keadaan  masyarakat  dengan  menetapkan  antara
10 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan Dan Hukum Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia , (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), h. 18
lain  :  “Perkawinan  harus  didasarkan  kemauan  bulat  dari  kedua  belah  pihak,  untuk  mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan”. 11
Ketentuan  ini  adalah  merupakan  hasil  rancangan  yang  dibuat  oleh  panitia  penyusun undang-undang perkawinan dan jadi batas usia pernikahan pertama yang dibuat untuk menjawab kekosongan  hukum  yang  memang  pada  awalnya  para  pembawa  ajaran  agama  Islam  terdahulu yang datang di Indonesia juga tidak memiliki landasan sebagai pegangan dalam menetapkan batas usia perkawinan.

## Modernisasi Hukum Keluarga Analisis Yuridis
Faktor  hukum  adalah  muatan  peraturan  perundangan  itu  sendiri.  Semakin  baik  suatu peraturan  akan  semakin  memungkinkan  pene-  gakannya.  Sebaliknya  tidak  baik  suatu  peraturan hukum  akan  semakin  sukarlah  menegakkan-  nya.  Secara  umum  dapatlah  dikatakan,  bahwa peraturan  hukum  yang  baik  adalah  peraturan  hukum  yang  berlaku  secara  yuridis,  sosiologis  dan filosofis. 12
Peraturan  hukum  diciptakan  dan  dituangkan  dalam  bentuk  perundangan,  bukan  untuk mengatur  keadaan  yang  statis  atau  tidak  ber-  ubah-ubah,  melainkan  justru  mengatur  kehidupan masyarakat  yang  dinamis.  Karena  itu  materi  yang  diatur  dalam  perundang-undangan  haruslah lengkap,  yang  dirumuskan  dengan  teliti  dan  cermat  walaupun  tanpa  menghilang-  kan  sifatnya yang  harus  dapat  mengikuti  per-  kembangan  keadaan  dan  bahasa  yang  jelas  agar  tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda- beda. 13
Aspek  yuridis  dalam  pembaharuan  hukum  yang  dalam  hal  ini  memenuhi  beberapa  poin sebagai  berikut:  (a)  konsistensi  asas-asas  atau  prinsipnya.  Apakah  antara  satu  asas  dengan  asas yang  lain  tidak  saling  bertentangan,  (b)  proses  perumusannya,  apakah  memperhatikan kecenderungan hukum-hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dan apakah penyusunannya cukup  demokratis  dengan  memperhatikan  aspirasi  masyarakat  yang  berkembang.  (c)  tingkat kemampuan  hukum  itu  sendiri  dalam  operasionalisasinya,  sebab  tidak  jarang  ada  sejumlah undang-undang  yang  tidak  operasional,  baik  karena  konsepnya  tidak  jelas,  juga  karena keharusannya  untuk  ditindaklanjuti  dengan  aturan  pelaksanaan  itu  pada  akhirnya  keluar  sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang ada dan seterusnya. 14
Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu wujud pembaruan hukum Islam, seperti halnya  dengan  yurisprudensi  atau  putusanpengadilan  ia  bersifat  mengikat.  Bahkan  daya  ikatnya lebih  luas  dalam  masyarakat,  karena  tidak  hanya  pada  pihak-pihak  tertentu,  akan  tetapijuga
11 Ibid. H. 180. 12 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 62
13 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminolog (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 8-4.
14 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Cet.  IV;  Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 12
seluruh masyarakat  yang ada di  wilayah hukumnya. Unsur-unsur  yang terlibat dalam perumusan perundang-undangan  tidak  terbataspada  golongan  ulama  (fuqaha)  saja,  akan  tetapi  juga melibatkan  unsurunsur  lain  dalam  masyarakat  seperti  cendekiawan,  politisi  dan  lainlain.  Masa berlakunya  suatu  Undang-Undang,  berlangsung  sampai  ada  peraturan  perundang-undangan  baru yang menggantikannya.
Di  antara  produk  pemikiran  hukum  Islam  yang  telah  diakomodasi  dalam  kategori peraturan  perundang-undangan  antara  lain;  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan,  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  yang mengatur tentang kewarisan, perkawinan, perwakafan, hibah, sadakah dan wasiat, UU Nomor 19 tahun  2019  dan  lain-lain.  Sebagai  produk  pemikiran  hukum  Islam,  undang-undang  memberikan sanksi  hukum  terhadap  orang  yang  melakukan  pelanggaran.  Sebagaimana  produk  kolektif, Undang-Undang  memiliki  daya  ikat  yang  lebih  luas  dari  keputusan  pengadilan.  Dalam  hal  ini yang  terpenting  harus  dimiliki  oleh  undang-Undang  sebagai  produk  pemikiran  hukum  Islam adalah  kualitas  yang  tinggi  dan  dapat  mencerminkan  realitas  hukum  yang  tumbuh  dan berkembang dalam masyarakat.
Perkembangan legalisasi hukum Islam di Indonesia ini memakan waktu yang sangat lama, dan  ternyata  setelah  dirunut  masih  ada  keterkaitan  dengan  isu-isu  modernisasi  hukum  di  dunia Islam  terutama  pengarut  dari  munculnya  reformasi  hukum  di  Turki  dan  Mesir,  juga  melahirkan hukum  keluarga  Islam  modern,  termasuk  Indonesia  sendiri  agak  terlambat  dalam  melakukan kodifikasi dan modernisasi hukum.
Keterkaitan isu-isu modernisasi hukum yang ada di dunia Islam dapat dibuktikan dengan batas minimal usia nikah dalam negara-negara asing misalnya di Mesir untuk laki-laki 18 th wanita 18 th , Irak  laki-laki 18 th dan wanita 18 th , Albania laki-laki 18 th dan wanita 18 th , Bahamas laki-laki 18 th dan wanita 18 th , Tunusia laki-laki 18 th dan wanita 18 th , Nigeria laki-laki 18 th dan wanita 18 th , Malawi,  Kenya,  Korea,  Maroko  yang  menyamakan  batas  minimal  usia  nikah  di  18 th usia  kedua calon. 15
Indonesia semula usia pernikahan sebelum adanya UU No 16/2019 adalah 19 tahun untuk pria  dan  16  tahun  untuk  wanita,  hal  ini  menjadi  suatu  problem  dalam  masyarakat  yang memunculkan adanya praktek perkawinan anak,  yang membuat resah masyarakat  hususnya bagi pemerhati HAM, oleh sebab itu melalui UU No 16/2019 usia kedua calon mempelai yakni sama sama berusia 19 tahun. dewasa ini perkawinan 16 tahun dianggap sebagai masalah serius, karena dianggap  merampas  hak-hak  anak  dan  mengancam  kesehatan  anak  perempuan. Perbedaan  usia perkawinan  antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah  diskriminasi  yang  bertentangan  dengan
15 Muhammad Hasan Sebyar, Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16/2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, IUS, Vol X No. 1 Maret 2022, 51
semangat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) terkait kesamaan hak di depan Hukum. Setidaknya ada dua point putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu pertama ; usia 16 tahun adalah usia inskontitusional dan pelanggaran  terhadap  HAM,  serta  eksploitasi  anak  perempuan. kedua; memerintahkan  para pejabat  pembentuk  undang-undang  agar  melakukan perubahan  batas  minimal  usia  perkawinan dalam waktu paling lama 3 tahun. 16
Jika  melihat  aspek  budaya  masyarakat  Indonesia,  masih  banyak  masyarakat  yang menganggap  perkawinan  pada  usia  anak- anak  adalah  hal  yang  wajar.  Hal  ini  dikarenakan beberapa  anggapan  seperti  malu  apabila  perempuan  tidak  segera  memperoleh  jodoh,  pendidikan tinggi  untuk anak  perempuan  dianggap  tidak  penting,  pembicaraan  seperti  ini  yang  kemudian dibawa  oleh  Legislatif  dalam  konteks  modernisasi  untuk  menyamakan  usia  perkawinan perempuan  dan  laki-laki  yaitu  19  tahun  dan  pada  ayat  2  agar  dibuat  batasan  yang  jelas  terkait penyimpangan  terhadap  usia  perkawinan. 17 Dalam  proses  pembentukan  UU  No  16/2019  dalam konteks modernisasi, Undang-Undang Perkawinan bisa dikatakan konfigurasi demokrasi menurut Muhammad Hasan Sebyar sebab menyerap beberapa aspirasi, akan tetapi juga terlihat konfigurasi otoriter  yang  terlihat  ketika  pemerintah  memaksa  untuk  menyerobot  usulan  pembaharuan  yang sudah  diusulkan  oleh  dewan  legislatif. 18 Meskipun  dalam  hal  ini  UU  No  16  tahun  2019  masih belum bisa dikatakan efektif, hal ini terbukti dari banyaknya kasus nikah usia muda. 19

## KESIMPULAN
Modernisasi  hukum  keluarga  dalam  analisis  sosiologis  ditemukan  beberapa  aspek  yang dapat  mempengaruhinya  antara  lain  yakni:  Pranata  kekerabatan,  guna  memelihara  dan mengembangkan  kebudayaan  yang  dianut  secara  kolektif.  Kemudian  aspek  pendidikan  sebagai pemenuhan  kebutuhan  dalam  mensosialisasikan  keyakinan,  nilai-nilai  dan  kaidah-kaidah  yang dianut  oleh  suatu  generasi  kepada  generasi  berikutnya.  Selanjutnya,  aspek  keilmuan,  berikut sebagai  pemenuhan  kebutuhan  dalam  mengembangkan  pemahaman  terhadap  ayat-ayat  Allah, yaitu  ayat-ayat  qawliyah  dan  ayat-ayat  kawniyah.  Kemudian  dalam  aspek  politik,  yang  mana sebagai  pemenuhan  medium  dalam  melakukan  pembaruan  hukum  keluarga  di  Indonesia  melalui artikulasi politik.
Aspek  yuridis  dalam  pembaharuan  hukum  yang  dalam  hal  ini  memenuhi  beberapa  poin sebagai  berikut:  Konsistensi  asas-asas  atau  prinsipnya,  Sebagaimana  dalam  regulasi  hukum
16 Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017
17 DPR RI, Risalah Rapat ke 1 Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Perkawinan, 20 Agustus 2019, hlm. 8
18 Muhammad Hasan Sebyar, Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16/2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 65
19 Zaen  Udin,  Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Dalam  Meminimalisir Problematika Perkawinan, Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, Vol 4 No 1, 2021, 17
keluarga  proses  pembentukannya  memang  telah  memerhatikan  asas lex  superior  derogate  legi inferiori yakni  kesamaan  hak  dalam  UUD  1945,  sehingga  UUP  No  16/2019  menyamakan  usia perkawian  pria  dan  wanita.  Kemudian  proses  perumusannya,  dalam  proses  perumusan  adanya pembentukan  Undang-Undang  Perkawinan  terbaru  dikatakan  konfigurasi  demokrasi,  juga dikatakan  otoriter.  Kemudian  tingkat  kemampuan  hukum  itu  sendiri  dalam  operasionalisasinya, dalam modernisasi hukum keluarga yang dibuktikan terakhir kali adanya UUP No 16/2019 masih belum efektif di kalangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
al-  Jauziah,  Ibnu  al_Qoyyim.  1993. I‟lam al- muwaqqi‟in „an Rabb al- „Alamin ,  Juz  III,  Cet.  II;
Beirut. Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah.
Malarangan,  Hilal.  Pembaharuan  Hukum  Islam  dalam  Hukum  Keluarga    di  Indonesia.  Jurnal Hunava, Vol. 05, Nomor 1,  April 2008.
Rasjidi,  Lili.  1991. Hukum  Perkawinan  Dan  Hukum  Perceraian  Di  Malaysia  Dan  Indonesia . Bandung. Remaja Rosdakarya.
Amin Summa, Muhammad. 2004. Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam . Jakarta: RajaGrasindo.
Soekanto,  Soerjono  &  Purbacaraka,  Purnadi.  1989. Perihal  Kaidah  Hukum .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Soekanto,  Soerjono.  2002. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers.
Santoso, Topo & Zulfa, Eva Achjani. 2005. Kriminolog. Jakarta: Rajawali Pers. al-Qardawi, Yusuf. 1994. Al-Ijtihad al-Mu‟asir bain al-Indibatwa al- Infirat. T.t: Dar alTauzi‟ wa al-Nasyr al islamiyyah.
Ali, Zainuddin. 2010. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Djatnika,  Rahmat.  1996. Jalan  mencari  Hukum  Islam  Upaya  Ke  Arah  Pemahaman  Metodologi Ijtihad,  Dalam,  Amrullah  Ahmad  SF,  Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum Nasional . Jakarta: Gema Insani Press.
Duverger , Maurice. 2005. The Study Of Politics. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
Gunawan,  Ary  H.  2000. Sosiologi:  Suatu  Analisis  Sosiologi  Tentang  Pelbagai  Problem Pendidikan. Jakarta: Rinika Cipta.
Hasan  Sebyar, Muhammad. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16/2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, IUS, Vol X No. 1 Maret 2022. Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017
DPR RI. 2019. Risalah Rapat ke 1 Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Perkawinan.
Udin,  Zaen.  Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Dalam  Meminimalisir Problematika  Perkawinan, Tahkim  Jurnal  Peradaban  Dan  Hukum  Islam, Vol  4  No  1, 2021, 17