## PENERAPAN KEWENANGAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP PELAKSANAAN CUTI NOTARIS DI KOTA PALEMBANG
Ponira *
Abstrak: Artikel  yang  berjudul  “Penerapan Kewenangan  Pengawasan  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD)  Terhadap  Pelaksanaan  Cuti  Jabatan  Notaris  di  Kota  Palembang”,  bertujuan  untuk menganalisis tentang bagaimana prosedur dan apa yang  menjadi pertimbangan dari MPD) dalam pemberian  izin  cuti  jabatan  Notaris,  apa  yang  menjadi  batas  pengawasan  MPD  terhadap pelaksanaan  cuti  jabatan  Notaris  di  kota  Palembang,  serta  bagaimana  bentuk  pengawasan  dan pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  MPD  terhadap  pelaksanaan  cuti  jabatan  Notaris  di  Kota Palembang. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1)Prosedur pelaksanaan cuti jabatan Notaris terkhusus dikota  Palembang  sebagaimana  ketentuan  yang  ada  dalam  peraturan  perUndang-Undangan  yang berlaku, namun dalam proses pelaksanaan cuti ada hak dan  kewajiban dari seorang Notaris yang tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 32 UU Jabatan Notaris yaitu tentang serah terima protokol  jabatan  dan  dalam  hal  pemberian  izin  cuti  jabatan  kepada  Notaris  sejauh  ini  tidak  ada tolak ukur khusus atas batasan-batasan alasan pengajuan permohonan cuti tersebut. ;(2) dalam hal batasan  pengawasan  MPD  dalam  pelaksanaan  cuti  jabatan  sejauh  ini  penerapan  wewenang pengawasan  terhadap  pelaksanaan  cuti  jabatan  tidak  ada,  pengawasan  hanya  dilakukan  pada pelaksanaan jabatan Notaris, yang mana saat tengah melaksanakan cuti seorang Notaris di anggap bertindak  atas  nama  dirinya  pribadi  bukan  dalam  jabatannya  sebagai  pejabat  umum  (Notaris). ;(3)adapun bentuk pengawasan serta pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD terhadap pelaksanaan cuti jabatan Notaris di Kota Palembang sejauh ini tidak ada tindakan khusus sebagai implementasi dari kewenangan MPD.
Kata  kunci :  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD);  Cuti  Notaris;  Penerapan  Kewenangan..
* Magister Kenotaristan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## 1. LATAR BELAKANG
Dalam  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang nomor  02  tahun  2014  yang  merupakan perubahan  atas  Undang-undang  nomor 30  tahun  2004    tentang  Jabatan  Notaris menyebutkan bahwasannya “Notaris adalah  pejabat  umum  yang  berwenang membuat  akta  autentik  dan  memeiliki kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-undang  ini atau berdasarkan undang-undang lainnya” . 1 Sebagai Pejabat Umum Notaris  memiliki  peranan  sentral  dalam menegakkan hukum di Indonesia, Notaris sebagai suatu jabatan  yang karna jabatan tersebut telah membentuk suatu organisai berarti Notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis,  politis  serta  psikologis  berada dalam  stratifikasi  yang  relative  lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya,Notaris  sebagai  pejabat  umum artinya Negara telah memberikan kepercayan  kepada  seorang  Notaris tersebut untuk menjalankan tugas Negara dalam  bidang  hukum  peredata,  yaitu pembuatan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan seorang Notaris juga telah menjadi  salah satu  pejabat  Negara  yang  diberikan kepercayaan  penuh  oleh  semua  pihak
1 Undang-undang  nomor  2  tahun  2014 pembaruan  atas  undang-undang  nomor  30 tahun 2004 Tenytang Jabatan Notaris
yang  telah  atau  menggunakan  jasannya. Dengan  kewenangan  yang  sedemikian besar  maka  seorang  Notaris      dalam pelaksanaan  jabatannya  diatur  oleh Undang-Undang  dan  peraturan  yang terkait  serta  di  awasi  sebagaimana ketentuan  perUndang-Undangan  yang mengatur. Dalam hal pelaksanaan jabatannya Notaris diawasin oleh Menteri yang dalam pelaksanaan pengawasannya Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia membentuk majelis pengawas, yang dalam fungsi danperanannya  dibagi  menjadi  3  (tiga) yakni; Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis  Pengawas  Wilayah  (MPW), Majelis pengawas Pusat (MPP) yangmana masing-masing memiliki tugas dan  batasan  kewenangannya  tersendiri sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam  Pasal  69,  Pasal  73,  dan  Pasal  77. Majelis pengaws ini dalam wewenangnya  “mengawasi”  tidak  hanya dalam  pelaksanaan  jabatan  Notaris  akan tetapi  pada  semua  tindak  tanduk  dari seorang  Notaris  baik  dalam  pelaksanaan tugas jabatan begitupun dalam kesehariannya.  Dalam  Undang-Undang Jabatan  Notaris  (UUJN)  tidak  hanya menjelaskan tentang kewajiban, kewenangan,  dan  larangan  bagi  seorang Notaris  akan  tetapi  UUJN  juga  turut mengatur  tentang  apa  yang  menjadi  hak dari  seorang  Notaris  tersebut  yakni  hak untuk melaksanakan Cuti jabatan yangmana  UUJN  juga  telah  turut
mengatur  tentang  prosedur  pelaksanaan cuti  jabatan  itu  sendiri.  Sebagaimana dalam Pasal 25 UUJN menyebutkan; Pasal 25:
(1) Notaris mempunyai Hak cuti.
(2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan  jabatan  selama  2(dua) tahun.
(3) Selama  menjalankan  Cuti  Notaris wajib  menunjuk  seorang  Notaris
Pengganti. Selanjutnya dalam pasal 27
UUJN  menjelaskan  tentang  prosedur pengajuan  permohonan  cuti  yangmana bunyi dari pasal tersebut yaitu;
Pasal 27 UUJN;
(1) Notaris  mengajuka  permohonan cuti secara tertulisdisertai penunjukan Notaris Pengganti.
(2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  diajukan kepada  pejabat  yang  berwemamh, yaitu:
a. Majelis  Pengawas  Daerah, dalam  hal  jangka  waktu  cuti tidak  lebih  dari  6(enam) bulan;
b. Majelis  Pengawas  Wilayah, dalam  hal  jangka  waktu  cuti lebih  dari  6(enam)  bulan sampai  dengan  1(satu)  tahun;
atau c. Majelis Pengawas Pusat,
dalam jangka waktu cuti lebih
dari 1(satu) tahun.
Berdasarkan pada penjelasan pasal 27 diatas dapat disimpulkan bahwasannya  dalam  hal  mengawasi proses  perolehan  Hak  jabatan  Notaris yakni  cuti  setiap  majelis  pengawas  baik tingkat Daerah, Wilayah, Pusat mempunyai  tanggungjawab  batasannya masing-masing.  dalam  hal  penerapan pengawasan dari majelis pengawas yakni pada  syarat  dan  prosedur  permohonan cuti itu sendiri.
Namun  dalam  praktek  lapangan nyatanya ada saja Notaris yang eninggalkan  wilayah  jabatannya  tanpa mengajukan permohonan cuti sebelumnya,  dan  Notaris  bersangkutan meninggalkan  wilayah  jabatannya  lenih dari 7 (tujuh) hari kerja yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 hurup b dengan jelas menyebutkan bahwasannya seorang Notaris  dilarang  meninggakan  wilayah jabatannya selama 7 (tujuh) hari berturut- turut tanpa mengajukan permohonan cuti jabatan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka rumusan masalah adalah sebagai berikut;
1. Apa  saja  yang  diawasi  oleh
Majelis Pengawas Daerah (MPD)  dalam  pelaksanaan cuti Notaris di kota Palembang?
2. Bagaimana prosedur dan pertimbangan Majelis Pengawas Daerah (MPD)
dalam  pemberian  cuti  kepada
Notaris? 3. Bagaimana bentuk pengawasan  dan  pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  Majelis Pengawas Daerah (MPD)?

## 2. METODE
Teori Kepastian Hukum Utrecht  membedakan  antara  penetapan yang  sah  dengan  penetapan yang mempunyai kekuatan hukum
( rechtsgeldig  dan  rechtskracht )  dengan mentafsir pengertian yang diberikan oleh Dr  Stellinga: “ Bahwa  sahnya  suatu penetapan  adalah  suatu  penilaian  hukum sedang  kekuatan  hukun  dari  suatu penetapan  menunjuk  kepada  akibat- akibat  sebagai  pengaruh  dari  bekerjanya hukum, penetapan itu sah, kalau ia sudah dapat  diterima  sebagai  bagian  dari  tertib hukum, sedang penetapan itu mempunyai kekuatan  hukum,  kalau  ia  telah  dapat memberikan pengaruhnya dalam pergaulan hukum. 2 Dalam teori kepastian hukum  yang  dikemukakan  oleh Ultrecht ini  menegaskan,  bahwasannya  suatu penetapan  hukum  dapat  menciptakan suatu  ketertiban  pelaksanaan  tugas  dan wewenang  jabatan  dari  semua  instansi yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  dari suatu  profesi  tertentu,  diantaranya  jasa
2 Amrah  Muslimin,  1998, Beberapa  Azas-azas dan Pengertian  Pokok  Tentang  Administrasi  dan Hukum Administrasi , Bandung, Alumni, hlm.132.
Notaris  selaku  pejabat  yang  berwenang memberikan  pelayanan  hukum  dan menciptakan  suatu  alat  bukti  autentik bagi para pihak selaku pengguna jasa.
Teori Kewenangan Tindakan pemerintah merupakan instrument yang menghubungkannya dengan  kehidupan  bersama  anggota masyarakat,  yang  menurut ulrecht dapat berupa  tindakan  atau  perbuatan  hukum (rechtshandelingen) dan  tindakan  yang bukan  hukum,  yang  disebutnya  dengan tindakan  nyata (feitelike  handelingen). Van  poelje ,  seperti  dikutip Kuntjuro Purbropranoto mengemukakan  bahwa rechtshandeling  door  de  overhead  in haar  bestuurfunctie  verricht (tindakan hukum merupakan tindakan yang dilakukan  penguasa  dalam  menjalankan fungsi  pemerintah),  dan  dimaksud  untuk menimbukan  akibat  hukum  dibidang Hukumn Administrasi.
Berdasarkan  pendapat  para  ahli  tentang arti  dari  terori  kewenangan  ini,  maka dengan demikian dapat dipahami jikasannya  kewenangan  mengatur  serta mengawasi  yang  dimiliki  oleh  suatu instansi  dalam  pemerintahan  itu  ada karna  tujuan  mengatur  dan  memperbaiki suatu  system  kerja  dari  instansi  tertentu demi  terciptanya  keselarasan  dalam setiap  tindakan  yang  dilakukan  dengan peraturan-peraturan hukum yang ada.

## Teori Pengawasan
Pengertian  pengawasan  adalah adalah suatu  proses  menetapkan  ukuran  kinerja dan  pengambilan  tindakan  yang  dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan  sesuai  dengan  kinerja  yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut George R terry pengawasan yaitu suatu fungsi manajemen  yang  mana  sangat  berkaitan dengan  suatu  pencapaian  atas  tujuan tertentu  dari  sebuah  Organisasi.Dan karena  hal  demikianlah  dalam  suatu organisasi  ataupun  instansi  tententu sangatlah  penting  adanya  pengawasan. 3
Berdasarkan  teori  ini,  sebagaimana  jika di  hubungkan  dengan  tindakan  Majelis Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan  secara  administratif  kepada pelaksanaan  cuti  jabatan  Notaris  guna meminimalisir  setiap  kesalahan  yang mungkin  pernah  ada  sebelumnya  dan bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang
berakibat menciptakan suatu pelanggaran hukum.
Teori Tanggungjawab Notaris sebagai Pejabat Umum
(openbaar  ambtenaar) yang  berwenang membuat  akta  otentik  dapat  dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan  dengan  pekerjaannya  dalam membuat  akta  tersebut.  Ruang  lingkup pertanggung  jawaban  Notaris  meliputi
3 George  R  Terry, “Dasar-dasar  Manajemen” , 2016., Jakarta., Bumi Aksara., hlm.253
kebenaran materil, Nico membedakannya menjadi: 4
1.1. Tanggung  jawab  Notaris  secara perdata atas  akta Yang  di buatnya. 1.2. Tanggung  Jawab  Notaris  dalam menjalankan jabatannya berdasarkan kode etik notaris.
Jenis  Penelitian  yang  digunakan penulis  dalam  penulisan  tesis  ini  yaitu Penelitian  Hukum  Normatif  yang  di dukung  dengan  Data  Empiris.  Yang menggunakan    Teknik  Pendekatan  yakni Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan  penelitian  murni  ( pure research. Yangmana  sumber  Bahan Hukumnya  yaitu,  Data  Sekunder  (bahan hukum  yang  erat  hubungannya  dengan bahan Hukum Primer)  yang menjelaskan tentang bahanHukum Primer  dan Tersier .
3 ANALISIS DAN DISKUSI Prosedur  dan  pertimbangan  Majelis
Pengawas Daerah (MPD) dalam pemberian cuti kepada Notaris
Menurut  Pasal  15  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor 25  tahun  2014  yang  mana  telah diperbarui  dengan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor 62  tahun  2016  Tentang  Syarat  dan  Tata
Cara
Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian  dan  Perpanjangan  Masa
4 Nico,  2003, Tanggung  Jawab  Notaris  Selaku Pejabat  Umum ,    Center  for  Documentation  and of Business Law Yogyakarta, hlm 34.
Jabatan Notaris, selaras dengan ketentuan pada  pasal  27  Undang-Undang  Jabatan Notaris. Notaris dapat mengajukan
permohonan  cuti  dengan  memenuhi semua  prosedur  yang  ada  dengan ketentuan  bahwa  Notaris  tersebut  telah melaksanakan jabatan sebagaimana seharusnya yakni Notaris telah
melaksanakan  jabatannya  dengan  jangka waktu  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan belum memenuhi jumlah waktu cuti yaitu 12  (dua  belas)  tahun.  Sebagaimana ketentuan  dalam  pasal  27  ayat  (2)
Undang-Undang Jabatan Notaris
menyebutkan  bahwa  permohonan  cuti diajukan kepada pejabat yang berwenang yakni  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD) dalam  hal  pemberikan  izin  cuti  yang diajukan  oleh  Notaris  untuk  jangka waktu  tidak  lebih  dari  6  (enam)  bulan, Majelis  Pengawas  Wilayah  (MPW) dalam  hal  pemberian  izin  cuti  untuk jangka  waktu  lebih  dari  6  (enam)  bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan Majelis Pengawas  Pusat  (MPP)  dalam  hal pemberian  izin  cuti  untuk  jangka  waktu lebih  dari  1  (satu)  tahun. Adapun prosedur  pengajuan  cuti  sebagaimana diatur  dalam  pasal  27  ayat  (1),  (2)  dan ayat  (3) Undang-Undang jabatan Notaris yang bunyinya: 5
Pasal 27 UUJN:
5 Undang-Undang  Jabatan  Notaris  No.30 Tahun 2004 yang mana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.
(1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti. (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan kepada  pejabat  yang  berwenang, yaitu:
1. Majelis  pengawas  Daerah, dalam jangka waktu cuti tidak lebih dari 6(enam) bulan;
2. Majelis  Pengawas  Wilayah, dalam jangka waktu cuti lebih dari  6(enam)  bulan  sampai dengan 1(satu) tahun; atau 3. Majelis pengawas pusat
dalam jangka waktu lebih dari
1(satu) tahun.
(3) Permohonan  cuti  dapat  diterima  atau ditolak  oleh  pejabat  yang  berwenang memberikan izin cuti.
Berdasarkan pasal 27 diatas, jelas
disebutkan  prosedur  pengajuan  cuti  bagi Notaris,  dan  dalam  prosedurnya  pejabat yang  berwenang  terlebih  dahulu  akan memeriksa  setiap  permohonan  yang diterima,  majelis  tidak  hanya  memeriksa pada  kelengkapan  berkas  permohonan
cuti  saja  akan  tetapi  juga  pada  alasan pengajuan permohonan tersebut.
Selanjutnya pejabat
yang berwenang  memberikan  izin  cuti  akan mengeluarkan  surat  penetapan  cuti  dan penunjukan  Notaris  Pengganti  dalam jangka  waktu  paling  lama  14  (empat belas)  hari  terhitung  sejak  tanggal pengajuan permohonan, sebelum menjalankan jabatannya Notaris
pengganti  wajib  mengucapkan  sumpah atau  janji  menurut  agamanya  di  hadapan Menteri atau pejabat  yang ditunjuk,  lafal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada  pasal  8  ayat  (4)  sesuai  dengan peratutan  perundang-undangan.  Adapun hak  dan  kewajiban  dari  seorang  Notaris sebagaimana  diatur  dalam  pasal  32 Undang-Undang  jabatan  Notaris  yakni Notaris  yang  akan  melaksanakan  cuti Jabatan,  pada  saat  pengangkatan  cuti seorang  Notaris,  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang disaat yang sama dilakukan  serah  terima  Protokol  oleh Notaris  kepada  Notaris  Pengganti  yang selanjutnya  akan  dilakukan  kembali serah  terima  protokol  jabatan  pada  saat masa cuti berakhir, serah terima protokol jabatan  tersebut  dibuatkan  berita  acara sebagai tembusan kepada Majelis
Pengawas Wilayah (MPW) yang sebelumya  di  sampaikan  terlebih  dahulu kepada Majelis Pengawas Daerah
(MPD). Dasar  pertimbangan  pemberian  izin  cuti kepada Notaris
Jika  dilihat  pada  pasal  27  ayat  (3)  yang bunyinya “permohonan  cuti  dapat diterima  atau  ditolak  oleh  pejabat  yang berwenang  memberikan  izin  cuti” , Dalam  hal  ini  Majelis  Pengawas  Daerah sebagai  pejabat  yang  berwenang  untuk menerima, memeriksa dan mempertimbangkan suatu pengajuan cuti dari  Notaris  dalam  jangka  waktu  tidak lebih  dari  6  (enam)  bulan  maka  Majelis Pengawas Darah
(MPD) harus memeriksa terlebih  dahulu  semua berkas kelengkapan permohonan cuti dari seorang Notaris tersebut, untuk selanjutnya  memutuskan  apakah  cuti tersebut  dapat  di  kabulkan  atau  ditolak, penolakan permohonan cuti sebagaimana dimaksudkan  secara  teori  dikarenakan dalam permohonan tersebut tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 15 dan  16  Undang-Undang  Jabatan  Notaris, diantaranya: 1) Masa jabatan Notaris yang mengajukan  permohonan  cuti  belum mencapai  2  (dua)  tahun  terhitung sejak  melaksanakan  sumpah  jabatan Notaris;
2) Notaris  yang  bersangkutan  telah menjalani  cuti  selama  12  (dua  belas) tahun; atau;
3) Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  36 ayat  (2)  yaitu  tidak  melengkapi
dokumen-dokumen  yang wajib untuk dilampirkan. 6
4) Surat permohonan wajib dilampirkan dengan dokumen berupa:
1. fotokopi surat keputusan pengangkatan  atau  pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
2. Fotokopi  yang  disahkan  dari berita acara sumpah/janji sebagai Notaris;
3. Fotokopi  surat  yang  menjadi dasar untuk cuti yang disahkan oleh Notaris;
4. Asli sertifikat cuti Notaris. 7
Dalam  penolakan  permohonan
cuti, ketentuan pada pasal 31
menyebutkan  bahwa  Majelis  Pengawas
Daerah (MPD), Majelis Pengawas
Wilayah  (MPW),  Majelis  Pengawas Pusat  (MPP)  selaku  pejabat  yang berwenang memberikan cuti akan mengeluarkan surat penolakan cuti disertai dengan alasan penolakan  cuti itu sendiri. 8 Namun dalam praktek lapangan, khususnya  di  kota  Palembang  sejauh  ini belum  pernah  ada  penolakan  atas pengajuan  permohonan  cuti  Notaris. dikarenakan  semua  prosedur  terpenuhi dan  semua  alasan  dapat  diterima  oleh
6 Imelda  Mouly  Irianty,  FH  UI,  2011,  Tinjauan Yuridis  Mengenai  Notaris  Yang  Cuti  Diangkat Sebagai Pejabat Negara.
7 Ibid.,
8 Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Nomor  30 tahun  2004  sebagaimana  telah  diperbarui  dengan Undang-Undang  jabatan  Notaris  Nomoe  2  tahun 2014
Majelis.  Secara  tidak  langsung  dapatlah disimpukan bahwasannya tidak ada tolak ukur  pasti  tentang  apa  yang  menjadi pertimbangan pemberian serta penolakan permohonan cuti Notaris terkhususnya di kota Palembang. 9
Batas  pengawasan  Majelis  Pengawas Daerah  (MPD)  dalam  pelaksanaan  cuti Notaris di kota Palembang.
Dilihat  dari  segi  administrasi  prosedur pengajuan cuti Notaris di kota Palembang  dengan  masa  cuti  yang  tidak lebih dari 6 (enam) bulan secara prosedur permohonan  diajukan  kepada  Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  dalam  praktek lapangan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  yang  mana  prosedur  pengajuan cuti  telah  diatur  dalam  pasal  27  ayat  (1) sampai  dengan  ayat  (3)  Undang-undang Jabatan Notaris yang bunyinya:
Pasal 27 UUJN:
(1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
(2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan kepada  pejabat  yang  berwenang, yaitu:
9 Hasil  Wawancara  langsung  dengan  Notaris Zulkifli  Rassy  SH.,  M.Kn  selaku    ketua Pengawas  Daerah  Notaris  kota  Plembang,  yang juga anggota dari Majelis Pengawas Daerah kota Palembang pada tanggal 09 mei 2018.
1. MPD,  dalam  hal  jangka  waktu cuti  tidak  lebih  dari  6  (enam) bulan;
2. MPW,  dalam  hal  jangka  waktu cuti  lebih  dari  6  (enam)  bulan sampai  dengan  1  (satu)  tahun; atau
3. MPP, dalam hal jangka cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
(3) Permohonan  cuti  dapat  diterima  atau ditolak  oleh  pejabat  yang  berwenang memberikan izin cuti.
Dalam  pelaksanaan  cuti  Notaris
terkhusus di kota Palembang, jika dilihat dari prosedur pengajuan
semua
persyaratan terpenuhi dan peraturan yang ada  tentang    permohonan  cuti  juga  telah dijalankan  dengan  baik,  namun  ada beberapa  ketentuan  perundang-undangan yang sejatinya menjadi hak dan kewajiban  Notaris  pada  saat  mengambil cuti  dan  setelah  menjalankan  cuti  sering tidak  terpenuhi, 10 yakni  ketentuan  dalam pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewajiban Notaris  saat  mengambil  cuti  dan  setelah pelaksanaan  cuti  yang  mana  bunyi  dari pasal tersebut yaitu:
Pasal 32  UUJN:
(1) Notaris  yang  menjalankan  cuti  wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
10 Hasil  Wawancara  langsung  dengan  Notaris Zulkifli  Rassy  SH.,  M.Kn  selaku    ketua Pengawas  Daerah  Notaris  kota  Plembang,  yang juga anggota dari Majelis Pengawas Daerah  kota Palembang pada tanggal 09 mei 2018
(2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali  Protokol  Notaris  kepada Notaris setelah cuti berakhir.
(3) Serah  terima  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dibuatkan berita  acara  dan  disampaikan  kepada Majelis Pengawas Wilayah.
(4) Notaris  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat  (2),  dan  ayat  (3)  dapat  dikenai sanksi berupa:
1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian  dengan  hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat.
Dalam  pasal  tersebut  dengan tegas  menjelaskan  tentang  hak  dan kewajiban dari seorang Notaris pada saat mengambil  cuti  dan  setelah  pelaksanaan cuti itu sendiri, namun dalam prakteknya apa  yang  menjadi  ketentuan  pada  pasal ini  tidak  dapat  di  implementasikan sebagaimana  seharusnya.  Berdasarkan prosedur  pada  saat  majelis  mengangkat cuti pada saat yang sama dilakukan serah terima  protokol,  dan    setelah  masa  cuti berakhir  dilakukan  kembali  serah  terima protokol. Namun dalam praktek ketentuan  pasal  ini  seakan  sulit  untuk  di implementasikan dilapangan. Bukan karena  tidak  pernah  mencoba  untuk memperbaiki apa  yang telah salah dalam pelaksanaan  cuti  tersebut,  namun  faktor kebiasaan dan faktor kepercayaan seakan menjadi  suatu  hal  yang  menghalangi
penerapan  dari  ketentuan  pasal  ini. Zulkifli  Rassy.  S.H.,  M.H    selaku  ketua Pengawas  Daerah  Notaris  yang  juga merupakan anggota dari Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  mengatakan, bahwa  selaku  anggota  dari  majelis pengawas yang mana sudah kurang lebih selama  3  (tiga)  periode  mengemban tanggungjawab  tersebut  apalagi  saat  ini dipercayakan sebagai ketua dari organisasi pengawas daerah yang mengontrol  tahapan  pengawas  yang ditugaskan melakukan pengawasan terhadap  pelaksanaan  jabatan  Notaris terkhusus  di  kota  Palembang  telah mencoba  mengingatkan    kepada  semua jajaran  majelis  pengawas,  baik  kepada Majelis  Pengawas  Wilayah  (MPW), Majelis  Pengawas  Pusat  (MPP)  namun sejauh  ini  terkesan  tidak  ada  upaya memperbaiki untuk menciptakan perubahan  atas  pelanggaran  yang  telah menjadi kebiasaaan dalam praktek pelaksanaan  cuti  Notaris  di  lapangan. Sebagaimana  hampir  semua  majelis pengawas mengemukakan pendapat selalu  dengan  penjelasan  yang  sama, karena  hubungan  baik  antara  Notaris yang sering kali mempengaruhi atas tidak dapat  dilaksanakannya  ketentuan  dalam pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. 11
11 Hasil  Wawancara  langsung  dengan  Notaris Zulkifli  Rassy  SH.,  M.Kn  selaku    ketua Pengawas  Daerah  Notaris  kota  Plembang,  yang juga anggota dari Majelis Pengawas Daerah kota Palembang pada tanggal 09 mei 2018.
Batasan  pengawasan  Majelis  Pengawas Daerah (MPD)
Kewenangan  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD) yang bersifat administratif dilaksanakan  oleh  ketua,  wakil  ketua, atau  salah  satu  anggota,  yang  diberi wewenang  berdasarkan  keputusan  rapat
Majelis Pengawas Daerah. Selain melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dan juga pengawasan dalam pelaksanaan  tugas  dan  jabatan  Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  berwenang untuk  memberikan  izin  cuti  yang diajukan  oleh  Notaris  untuk  jangka waktu  tidak  lebih  dari  6  (enam)  bulan sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  27 ayat (2) huruf a,
Dalam hal pengajuan cuti tersebut diterima, fungsi Pengawasan dari Majelis Pengawas dalam hal ini Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  yaitu  tetap melakukan pengawasan kepada pelaksanaan  jabatan  Notaris  namun bukan  kepada  Individual  Notaris  yang tengah  melaksanakan  cuti.  Akan  tetapi pengawasan  di  titik  beratkan  pada aktivitas  kantor  yang  tengah  dijalankan oleh  Notaris  Pengganti  selama  Notaris bersangkutan  tengah  menjalankan  cuti. Ruang  lingkup  pengawasan  Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  sama  halnya pengawasan  pada  pelaksanaan  jabatan Notaris,  sebagaimana  ketentuan  dalam pasal  33  ayat  (2)  yang  menyebutkan bahwasannya “ketentuan  yang  berlaku bagi  Notaris    sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  4,  15,  16,  dan  17  berlaku
bagi  Notaris  Pengganti  dan  pejabat sementara  Notaris  kecuali  undang- undang ini menentukan lain” . Berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut dengan tegas
menyebutkan bahwasannya apa yang menjadi kewenangan,  kewajiban  serta  larangan bagi  Notaris  dalam  pelaksanaan  tugas dan jabatannya turut
menjadi kewenangan,  kewajiban  dan  larangan dalam pelaksanaan tugas jabatan seorang Notaris  Pengganti,  dimana  kewenangan tersebut  akan  berakhir  ketika  batas  yang tercantum  dalam  surat  jabatannya  telah berakhir.
Bentuk  pengawasan  dan  pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas Daerah  (MPD)  dalam  pelaksanaan  cuti Notaris di kota Palembang.
Pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  M.02.PR.08  Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan  Pengawasan  adalah  merupakan suatu  kegiatan  yang  bersifat  preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas Terhadap  Notaris.  Majelis  Pengawas Notaris  yaitu  satu-satunya  instansi  yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan  dan  menjatuhkan  sanksi terhadap  Notaris,  yang  mana  obyek pengawasan  dari  majelis  pengawas  ialah Notaris,  dan  yang  diawasi  ialah  tingkah laku dan prilaku Notaris dalam menjalankan  Jabatannya,  yang  mana
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya  Majelis  Pengawas  ini secara hirarki terbagi  menjadi  3  tiga) yaitu  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD), Majelis  Pengawas  Wilayah  (MPW), Majelis  Pengawas  Pusat  (MPP)  yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing.
Tugas  dan  wewenang  Majelis  Pengawas Daerah (MPD)
Pasal  1  ayat  (7)  peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor 25  tahun  2014  yang  mana  telah  dirubah dengan  Peratauran  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  62  tahun 2016  tentang    Syarat  dan  Tata  Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian  dan  Perpanjangan  Masa Jabatan Notaris menyebutkan bahwasannya  yang  dimaksud  dengan Majelis Pengawas Daerah atau selanjutnya disingkat MPD yaitu, “ Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD) adalah  suatu  badan  yang  mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan  terhadap  Notaris  di  tingkat kabupaten/kota”. Tugas Majelis Pengawas  Daerah  yaitu  melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam  pasal  70  dan  71  undang-undang nomor  30  tahun  2004  tentang  jabatan Notaris  dan  dan  pasal  13  ayat  (3),  pasal 14,  pasal  15,  pasal  16b  dan  pasal  17 peraturan  Menteri  hukum  dan  hak  asasi manusia  Republik  Indonesia  Nomor
M.02.PR.08.10  tahun  2004  tentang  tata cara pengangkatan anggota,
pemberhentian
anggota,
susunan organisasi,  tata  kerja  dan  tata  cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. 12
Dalam  pelaksanaan  kewajiban Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  yang bersifat  administratif  dilaksanakan  oleh ketua,  wakil  ketua,  atau  salah  satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan  keputusan  rapat  Majelis Pengawas
Daerah (MPD), yang dimaksud    dengan  pengawasan  oleh Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  ialah suatu  kegiatan  yang  bersifat  preventif (kegiatan  pencegahan)  dan  kuratif  ( rangkaian  kegiatan)  termasuklah  pula kegiatan pembinaan  yang dilakukan oleh majelis  pengawas  terhadap  suatu  jabatan Notaris. 13 Adapun  tujuan  dari  Majelis
Pengawas
Daerah (MPD) dalam melakukan  pengawasan  yaitu  untuk memberikan  arah  dan  tuntunan  bagi Notaris  dalam  menjalankan  jabatan profesinya  sebagai  pejabat  umum  yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan  kualitas    kerjanya,  sehingga  dapat memberikan  jaminan  kepastian  dan
12 Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.39- PW.07.10  Tahun  2004,  bagian  ke  III  tentang Tugas Majelis Pengawas Notaris.
13 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  nomor  25  tahun 2014  yang  mana  telah  diperbarui  dengan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  nomor  62  tahun 2016 .
perlindungan  hukum  bagi  penerima  jasa Notaris dan masyarakat luas. 14
Bentuk  pengawasan  Majelis  Pengawas Daerah (MPD) terhadap pelaksanaan cuti jabatan Notaris di kota Palembang Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Majelis  Pengawas  yaitu  tidak  semata- mata  hanya  terbatas  kepada  pengawasan terhadap  pelaksanaan  tugas  jabatan Notaris  yang  harus  sesuai  dengan Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  akan tetapi  juga  berlaku  pada  Kode  Etik Notaris  dalam  hal  ini  kode  etik  jabatan Notaris bukan kode etik profesi dan juga terhadap  tindak-tanduk  ataupun  prilaku kehidupan Notaris yang dapat menciderai keluhuran  martabat  jabatan  Notaris. Dalam hal pengawasan Majelis Pengawas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  67  ayat  (5)  Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu menunjukkan pada suatu  hal  yang  sangat  luas  tentang  apa yang menjadi ruang lingkup  pengawasan yang  harus  dilakukan  oleh  Majelis Pengawas itu sendiri. Diantaranya, pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas jabatan  Notaris  dengan  ukuran  batasan sebagaimana  telah  diatur  pada  pasal  70 Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan maksud  semua  ketentuan  didalamnya yang mengatur tentang pelaksanaan tugas jabatan  Notaris  dapat  dipatuhi  oleh
14 Sukamta. S.H., M.H, dalam seminar “sosialisasi layanan kenotariatan bagi notaris dan calon Notaris oleh kantor wilayah kota Palembang” pada tanggal 03 Mei 2018.
Notaris  itu  sendiri.  Dan  apabila  terjadi pelanggaran,  maka  Majelis  Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan. 15
Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD)  terhadap  jabatan  Notaris  di  kota Palembang.
Sejalan  dengan  arti  pengawasan,  batasan pengawasan  serta  objek-objek  yang diawasi  sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya,  bahwasannya  pengawasan menyeluruh  yaitu  suatu  pengawasan yang  ada  untuk  memperbandingkan sebenarnya,  dan  untuk    mengevaluasi pelaksanaan  kerja  yang  mana  biasanya terjadi  perbedaan  antara  ekspektansi  dan performansi  dalam  prakteknya. 16 Semua yang  menjadi  wewenang  dari  Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  sejauh  tentang pengawasan  dan  pemeriksaan  semua berjalan  sebagaimana  ketentuan  dalam Undang-undang  yang  mengatur  tentang hal tersebut.
Berikutnya tentang proses pemeriksaan  yang  merupakan  rangkaian dari  proses  pengawasan  yang  mana pemeriksaan  merupakan  tahap  lanjutan dari suatu proses pengawasan, maka dari itulah  Undang-undang  telah  mengatur tentang jangka waktu pemeriksaan secara rutin  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD) atas pelaksanaan jabatan Notaris.
15 Habib Adjie., Sanksi Perdata dan Administratif  terhadap  Notaris  sebagai  Pejabat Publik ., Bandung., Refika Aditama., hal.145
16 George  R  Terry., Dasar-Dasar  Manajemen .,
PT. bumi Aksara, Jakarta., hlm.236
Yang  mana  proses  pemeriksaan  rutin tersebut  ada  dan  telah  ditentukan  waktu pemeriksaan  oleh  undang-undang  yaitu pemeriksaan  tersebut  dilakukan  setiap  1 (satu) tahun 1 (satu) kali, dan merupakan pemeriksaan  secara  preventif  artinya suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi ataupun memperbaiki  sesuatu  yang  kurang  baik atau  suatu  kesalahan  dalam  pelaksanaan jabatan Notaris. 17 Dalam hal pemeriksaan  administratif  atau  suatu pemeriksaan rutin Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD)  terhadap  223  (dua  ratus  dua puluh  tiga)    jumlah  Notaris  dikota Palembang  yang  proses  pemeriksaan biasanya  di  lakukan  terjadwal  disetiap bulan  Mei  sampai  dengan  Agustus disetiap  tahunnya.    Majelis  Pengawas Daerah  (MPD)  megirim  tim  pemeriksa yang  terdiri  dari  3  (tiga)  orang  anggota dan 1 (satu) orang sekretaris untuk segera melakukan  pemeriksaan  pada  kantor Notaris  yang  dijadwalkan  pada  hari tertentu. 18
17 Hasil  wawancara  dengan  Dr.Ridwan.S.H., M.H selaku mantan anggota Majelis Pengawas  Notaris  tingkat  kabupaten/kota, pada tanggal 20 April 2018.
18 Hasil  Wawancara  langsung  dengan  Notaris Zulkifli  Rassy  SH.,  M.Kn  selaku    ketua Pengawas  Daerah  Notaris  kota  Plembang,  yang juga anggota dari Majelis  Pengawas Daerah kota Palembang  pada tanggal 09 mei 2018.
4 KESIMPULAN DAN SARAN
Prosedur dan pertimbangan Majelis Pengawas Daerah dalam pemberian  izin  cuti  terhadap  Notaris, dilihat  dari  prosedur  pengajuan  cuti Notaris  di  kota  Palembang  dilaksanakan sebagaimana seharusnya ditetapkan dalam  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan cuti  ada  hal  yang  tidak  terlaksana sebagaimana  seharusnya  diamanatkan dalam Undang-Undang, yakni
pemenuhan  hak  dan  kewajiban  Notaris yang akan melaksanakan cuti
sebagaimnana  diatur  dalam  pasal  32
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yaitu serah  terima  protokol  Notaris.  dalam  hal pemberian izin cuti oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) sejauh ini tidak ada  tolak  ukur  khusus  atas  batasan- batasan  alasan  pengajuan  permohonan cuti  tersebut,  karena  dalam  prakteknya sampai  degan  saat  ini  belum  ada permohonan  cuti  yang  di  tolak  karena alasan  pengajuan  yang  tidak  diterima oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD) terkhusus di kota Palembang.
Batasan pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam
pelaksanaan cuti Notaris di kota Palembang,  dalam  praktek  penerapan wewenang  pengawasan  oleh  Majelis Pengawas    Daerah  (MPD)  terhadap pelaksanaan cuti Notaris itu sendiri tidak ada, sejauh ini pengawasan yang dilakukan hanya pada pelaksanaan jabatan  Notaris  semata  dan  hal  itupun
dilakukan hanya dalam bentuk pemeriksaan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang,
pengawasan  dalam  pelaksanaan  cuti Notaris  tidak  dilakukan  karena  Notaris yang  tengah  menjalankan  cuti  bertindak atas  nama  individual  atau  atas  nama  diri pribadi  bukan  dalam  jabatan  sebagai pejabat  Negara.  Akan  tetapi  Majelis Pengawas Daerah tetap melakukan pengawasan yang mana obyek pengawasannya dialihkan kepada pelaksanaan  jabatan  yang  diemban  oleh Notaris  Pengganti  sebagai  penerima protokol jabatan dari Notaris yang tengah menjalankan cuti tersebut.
Bentuk pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap pelaksanaan  cuti  jabatan  Notaris  di  kota Palembang, sejauh ini tidak ada tindakan khusus sebagai implementasi
kewenangan  pengawasan  dari  Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap pelaksanaan  cuti  jabatan  Notaris  di  kota Palembang. Namun dalam hal pemeriksaan  yang  mana  merupakan rangkaian dari proses pengawasan, sejauh  ini  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD) yaitu  merupakan  rangkaian  kegiatan (kuratif) pemeriksaan  dalam  rangka pencegahan (preventif) yang  artinya suatu  pemeriksaan  yang  dilakukan  atas dasar  tujuan  memperbaiki  kesalahan yang  mungkin  ada  dan  menjamin kepastian atas terimplementasinya semua
peraturan  jabatan  yang  berlaku,  yang mana pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD)  setiap 1  (satu)  tahun  1  (satu)  kali  sebagaimana ditentukan  dalam  pasal  70  huruf  b Undang-Undang jabatan Notaris.
Dalam hal tidak terpenuhinya hak dan kewajiban Notaris pada saat pengambilan  dan  pelaksanaan  cuti, sebagaimana  diamanatkan  oleh  pasal  32 Undang-Undang  jabatan  Notaris  tersebut dalam  hal  ini  ketegasan  dari  Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  sangatlah  di utamakan,
seharusnya Majelis Pengawasan  Daerah  dalam  pelaksanaan tugas jabatan tidak boleh mengikutsertakan hubungan pribadi, baik itu  kekerabatan  ataupun  pertemanan antara  tim  pemeriksa  dengan  obyek pemeriksaan itu sendiri .
Dalam praktek seharusnya Majelis Pengawas membentuk tim pemeriksa  yang  dalam  hal  ini  bukan melakukan  pemeriksaan  atas  Protokol Notaris  akan  tetapi  pemeriksaan  atas perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris,  misalnya  tentang  keberadaan Notaris,  kegiatan  kantornya  dan  lain sebagainya  yang  mana  tim  tersebut melakukan  pemeriksaan  rutin  minimal setiap 2 (dua) bulan sekali di setiap akhir bulan,  karena  dengan  tindakan  demikian diharapkan  dapat  mengontrol  kegiatan Notaris  dan  membuat  Notaris  merasa benar-benar  diawasi  dalam  pelaksanaan jabatan Notaris tersebut, dengan demikian  dipastikan    Notaris  akan  lebih
hati-hati,  dalam  melakukan  tindakan  dan diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam bentuk apapun.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Suratman,  H.  Philips  Dillah. Metode Penelitian  Hukum .  Bandung:  Alfabeta,
2012. Sjaifulrachman. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan  Akta .  Bandung:  Mandar Maju , 2011.
Abdul Ghofur Ansori. Lembaga Kenotariatan Indonesia , Yogyakarta: UU Press, 2009.
Adjie Habib. Penafsiran Tematik Hukum Notaris  Indonesia .  Bandung:  PT.  Refika Aditama, 2015.
Adjie  Habib. Hukum  Notaris  Indonesia. Bandung: Refika aditama, 2008.
Supriadi. Etika  dan  Tanggung  Jawab Profesi  Hukum  Indonesia. Jakarta:  Sinar Grafika, 2006.
Abdulkadir  Muhammad.  Hukum  dan Penelitian  Hukum.  Bandung:  PT.Citra Aditya, 2004 .
Philipus M. Hadjon. Pengantar
Hukum Perizinan.Jakarta:Rajawali Pers, 2003. Amrah  Muslimin.  Beberapa  Azas-azas dan Pengertian PokokTentang Administrasi dan Hukum Administrasi.Bandung: Alumni, 1998.
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  dan Penelitian Hukum, Citra Aditya,Bandung, 2004
Andi  Hamzah, Kamus  Hukum, Ghalia Indonesia, Bandung, 2005
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum (Suatu  Kajian  Filosofis  da  Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996
Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi  Negara, Glora  Madani Press, Jakarta, 2004 George R Terry, Dasar-Dasar Menejemen, Bumi Aksara, Jakarta 2016
Tobing  G.H.S.  Lumban, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, 1983
Ira  Koesumawati  dan  Yunirman  Rijan, Ke  Notaris  ,  Raih  Asa  Sukses, Jakarta, 2009
Sautro,  Anke  Dwi, 100  Tahun  Ikatan Notaris  Indonesia,  Jati  Diri  Notaris
Indonesia, Dulu , Sekarang, dan  Dimasa
Datang , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
Philipus  M.  Hadjon  dkk, Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia  (  Intro Duction To The Indonesian Administrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005 Dominikus Rato, Filsafat Hukum
Mencari : Memahami HUkum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
Peter  Mahmmud  Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008
Riduan  Syahran, Rangkuman  Intisari
Ilmu  Hukum, Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1999
Cst  Kansil,  Christine  S.T,  dkk, Kamus Istilah  Hukum, Pustaka  Sinar  Harapan, Jakarta, 2009
Bohari, Pengawasan Keuangan Negara  , Rajawali Pers, Jakarta, 1992
Sujanto, Beberapa  Pengertian  Dibidang Pengawasan, Ghalla  Indonesia,  Jakarta, 1986

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  62 Tahun  2016  yang  merupakan  Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2014

## Internet
http://inayahqueen.blogspot.co.id/2014/0 2/hi.html, diakses pada tanggal 31 januari 2018, pukul: 23.40 WIB
http://www.negarahukum.com/hukum/te oripengawasan.html,diakses pada tanggal 01 April 2018, Pukul : 22.00 WIB
31 31

## Jurnal
Nico.  2003.    Tanggung  Jawab  Notaris Selaku Pejabat Umum.
Yogyakarta:  Center  for  Documentation and of Business Law.
Andasasmita,  Komar,  1990  Notaris  II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung
Yogi  priambodo,Gunarto,  2017  Tinjauan Terhadapan  Kode  Etik  Jabatan  Notaris Dikabupaten  Purbalingga,  Jurnal  Akta, Volume 4,3 September 2017
Nurmayani,  2009,  Hukum  Administrasi Daerah Bandar Lampung

## Wawancara
Hasil  wawanacara  langsung  dengan Notaris Zulkifli Rassy, S.H., M.Kn  yang juga  anggota  dari  Majelis  Pengawas Daerah pada tanggal 9 Mei 2018.
Hasil wawancara langsung dengan
Dr.Ridwan.S.H.,  M.H  selaku  mantan anggota Majelis Pengawas Notaris
Tingkat  kabupaten/kota, Pada tanggal  20
April 2018 .
Hasil  wawancara  langsung  dengan  Ibu Neliwati.S.H.,M.H  selau  ketua  Majelis
Pengawas Daerah (MPD) kota Palembang, tanggal 23 Mei 2018. 31