INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 14683-14691 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU Cipta Kerja
Ayu Citra Santyaningtyas 1 ✉ , Warah Atikah 2
Fakultas Hukum, Universitas Jember Email: santyaningtyas@unej.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat  pasal-pasal  yang  sangat  pro-investasi  dan  sebaliknya,  kontraproduktif  dalam  mendorong demokratisasi tata kelola SDA. Pasal-pasal kontroversial bermunculan, termasuk isu lingkungan hidup. UU  Cipta  Kerja  mengubah  UU  No.  32  Tahun  2009  yang  dinilainya  sangat  membatasi  atau mempersempit partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam rangka perlindungan lingkungan hidup secara  optimal.  UU  Cipta  Kerja  menghapus  keberadaan  Komisi  Penilai  Amdal.  Penelitian  ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini  bertujuan  untuk  melihat  perubahan  konsep  peran  serta  masyarakat  didalam  penyusunan  Amdal pasca  UU  Cipta  Kerja  dengan  menyandingkannya  dengan  UU  No.  32  Tahun  2009.  Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  UU  Cipta  Kerja  mendegradasi  peran  serta  masyarakat  khususnya  dalam penyusunan  dokumen  AMDAL.  Degradasi  tersebut  terlihat  dalam  peraturan  turunan  dari  UU  Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kata Kunci : Partisipasi Publik, Amdal, UU Cipta Kerja

## Abstract
The law Number 11 of 2020 concerning Job Creation contains articles that are very pro-investment and vice  versa,  counterproductive  in  pushing  for  the  democratization  of  natural  resource  management. Controversial  articles  emerged,  including  environmental  issues.  The  Job  Creation  Law  amended  Law No. 32 of 2009 which he considered very limited or narrowed the participation or involvement of the community in the context of optimal environmental protection. The Job Creation Law abolished the existence of the Amdal Assessment Commission. This study uses normative juridical, with statutory and conceptual approaches. This study aims to see changes in the concept of community participation in the preparation of the EIA after the Job Creation Law by juxtaposing it with Law no. 32 of 2009. The results of the study concluded that the Job Creation Law degrades community participation, especially in the preparation of AMDAL documents. This degradation can be seen in a derivative regulation from the Job Creation Law, namely Government Regulation Number 22 of 2021 concerning Implementation of Environmental Protection and Management.
Keywords: Public Participation, Amdal, Job Creation Law2021

## PENDAHULUAN
Peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  sangat  terkait  erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi  dalam  Pasal  28H  ayat  (1)  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  yang  menegaskan  bahwa  ”setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperol eh  pelayanan  kesehatan”.  Setiap  orang  berhak  untuk  menikmati  kesehatan, kebahagiaan, dan ketersediaan lingkungan yang baik dan sehat.
Keterbukaan informasi dan peran serta masyarakat merupakan prinsip yang telah terinternalisasikan secara tegas dalam substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH)  (Danang,  2021). Prinsip  peran  serta  masyarakat  ini  secara  tegas  dinyatakan  dalam  Pasal  65  ayat  (2)  UU PPLH yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak m endapatkan pendidikan lingkungan hidup,  akses  informasi,  akses  partisipasi,  dan  akses  keadilan  dalam  memenuhi  hak  atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dianta ra ketentuan lain juga terdapat pada Pasal 65 ayat (4) UU PPLH bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menegaskan, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan bertujuan untuk: (a)
meningkatkan  kepedulian  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup;  (b) meningkatkan  kemandirian,  keberdayaan  masyarakat,  dan  kemitraan;  (c)  Menumbuh- kembangkan  kemampuan  dan  kepeloporan  masyarakat;  (d)  Menumbuh-kembangkan ketanggap-segeraan  masyarakat  untuk  melakukan  pengawasan  sosial;  dan  (e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup (Akib, 2014).
Berdasarkan  hal  tersebut,  sesungguhnya  UUPPLH  telah  menggariskan  adanya pengakuan  dan  manfaat  dari  peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan hidup.  Namun,  setelah  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja  (UU  Cipta  Kerja)  timbul  polemik  terkait  pandangan  adanya  reduksi  peran  serta masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). UU Cipta Kerja memuat  berbagai  perubahan  atas  UU  No  32  Tahun  2009  salah  satu  implikasi  dari perubahan UU No. 32 Tahun 2009 dalam UU Cipta Kerja adalah berkurangnya partisipasi publik  secara  signifikan.  Degradasi  partisipasi  publik  setidaknya  terlihat  dari  beberapa indikasi, yaitu: penyempitan masyarakat yang wajib dilibatkan dalam penyusunan Amdal dan  penghapusan  Komisi  Penilai  Amdal  yang  sebelumnya  merupakan  ruang  bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penilaian Amdal (Soebagyo, 2017).
Siti  Sundari  Rangkuti  menyatakan,  bahwa  pemaknaan  yuridis  terhadap  hak  atas lingkungan yang baik dan sehat harus diwujudkan melalui pembentukan berbagai saluran hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang lingkungan hidup (Rangkuti, 2015). Selain  itu Koesnadi Hardjasoemantri juga  menyatakan,  bahwa hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Adapun realisasi hak atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sesungguhanya  merupakan  upaya mewujudkan  pemenuhan  hak-hak  asasi  lainnya,  khususnya  hak  untuk  hidup,  hak  untuk mendapatkan  standar  kehidupan  yang  layak,  hak  kesehatan,  dan  hak-hak  lainnya  yang dalam  pemenuhannya  sangat  terkait  dengan  kondisi  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat (Hardjasoemantri, 1990).
Secara  internasional  pengakuan  peran  serta  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan  terkait  lingkungan  juga  sudah  diakui  sebagai  salah  satu  prinsip  utama  tata kelola lingkungan dalam Deklarasi Rio 1992. Dimana prinsip 10 Deklarasi Rio menyatakan, bahwa masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang  peduli  di  tingkat  yang  relevan.    Deklarasi  Rio  juga  menetapkan,  bahwa  negara diminta untuk memastikan masing-masing individu memiliki akses yang tepat ke informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang bahan berbahaya dan kegiatan di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam
proses  pengambilan  keputusan.  Selain  itu,  negara  harus  memfasilitasi  dan  mendorong kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  dengan  menyediakan  informasi  dengan  sebaik baiknya (Susila, 2019).
Peran  serta  masyarakat  atau  yang  juga  dikenal  dengan  istilah  partisipasi  publik adalah elemen penting dari pengambilan keputusan lingkungan yang baik dan sah secara demokratis. Peran serta masyarakat merupakan salah satu bentuk saluran yang diberikan kepada  masyarakat  sehingga  mendorong  masyarakat  untuk  secara  aktif  menuntut pemenuhan  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik.  Saat  ini,  pengakuan  terhadap  proses peran serta masyarakat dapat dilihat pada setiap level kebijakan, baik secara internasional, regional, nasional dan lokal.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  perubahan  konsep  peran  serta masyarakat  dalam penyusunan Amdal pasca UU Cipta Kerja dengan menyandingkannya dengan  UU  No.  32  Tahun  2009.    Adapun  manfaat  penelitian  ini  adalah  untuk meningkatkan  pemahaman  masyarakat  akan  peran  serta  mereka  dalam  penyusunan Amdal pasca UU Cipta Kerja.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif.  Permasalahan  yang diangkat, dibahas dan diuraikan dengan menerapkan kaidah/norma dalam hukum positif. Yang  mana  dari  hal  tersebut  dihubungkan  dengan  permasalahan-permasalahan  yang menjadi  pokok  pembahasan  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang- perundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini (Marzuki, 2016).
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  dan pendekatan konseptual. Pendekatan  perundang- undangan dilakukan dengan menelaah semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang diketengahkan. Sedangkan  pendekatan konseptual, diambil dari pandangan-pandangan dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Bahan  hukum  yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan dan putusan hakim. Bahan hukum  sekunder  merupakan  sebuah  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan dokukumen-dokumen  resmi.  Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  sekunder  yang digunakan adalah : buku kepustakaan, pendapat ahli, karya tulis ilmiah, artikel dan bahan non  hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini. bahan-bahan hukum yang telah terkumpul disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip yang umum menuju
prinsip-prinsip khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Amdal dibuat dengan tujuan untuk memastikan potensi dampak lingkungan dapat dievaluasi  dan  dipertimbangkan  dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah,  serta mencegah  dampak  pencemaran  dan  /atau  kerusakan  lingkungan.  Sedangkan  partisipasi publik juga untuk mengurangi dan mencegah risiko dan konflik sosial dari sebuah proyek dengan memastikan bahwa  seluruh pihak yang terdampak, terpengaruh dan pemangku kepentingan  dilibatkan  serta  diperhatikan  dengan  matang  dalam  proses  pengambilan keputusan.
Pelibatan masyarakat yang efektif dapat diperoleh dengan melakukan beberapa hal seperti  :  (1)  perlu  adanya  pengumuman  yang  memadai  terkait  pelaksanaan  partisipasi publik kepada pihak yang terlibat.; (2) Menyediakan informasi yang komprehensif terkait rencana proyek dan dampaknya dengan cara yang mudah dimengerti dan mudah diakses; (3) Adanya kesempatan untuk memberikan saran maupun tanggapan kepada pihak yang terlepas  dari  proyek  tersebut  disetujui  atau  tidak;  (4)  Adanya  pertimbangan  yang menyeluruh  dan  akuntabel  terhadap  saran  dan  tanggapan  yang  disampaikan;  (5) Dokumentasi dan feedback terhadap saran dan tanggapan serta hasil dari partisipasi dan diberikan  oleh  seluruh  pihak  yang  terlibat;  (6)  Serta  hak  untuk  berpartisipasi  sangat dijunjung tinggi dan terlepas dari paksaan maupun intimidasi (Sukandana, 2020).
Terkait partisipasi publik dalam penyusunan Amdal ada perbedaan pengaturan dari UU  No.  32  Tahun  2009  dengan  UU  Cipta  Kerja.  Keterlibatan  masyarakat  dalam penyusunan  Amdal  dan  Izin  Lingkungan  menurut  UU  No.  32  Tahun  2009  dapat  dilihat pada  penyusunan  Amdal  dengan  mengikutsertakan  masyarakat  sebelum  penyusunan dokumen  kerangka  acuan  Andal  melalui  pengumuman  rencana  kegiatan/usaha  dan konsultasi publik. Selain itu  masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.
Pada tahap penilaian Amdal, keterlibatan masyarakat dalam Komisi  Penilai Amdal dalam  proses  penilaian  Andal,    RKL-RPL  hingga  keluarnya  Surat  Keputusan  Kelayakan  / Ketidaklayakan  Lingkungan  Hidup.  Tahap  pengumuman,  memungkinkan  peran  serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatn dalam prosedur keberatan, dengar pendapat dan lainnya dalam proses pengambilan keputusan izin. Pelibatan publik dilakukan  sedini  mungkin  melalui  pengumuman  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  serta konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan hingga izin  lingkungan  keluar  (proses  pengumuman).  Masyarakat  yang  dapat  berpartisipasi
adalah  masyarakat  yang  terkena  dampak,  pemerhati  lingkungan  dan  masyarakat  yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
Partisipasi  publik  dalam  penyusunan  Amdal  menurut  UU  Cipta  Kerja  berbeda dengan UU No 32 Tahun 2009. Dalam UU Cipta Kerja masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan  Amdal  hanyalah  masyarakat  yang  terdampak  langsung  saja.  Pemerhati lingkungan  dan  masyarakat  yang  terpengaruh  tidak  dilibatkan.  Adanya  penghapusan Komisi Penilai Amdal. Penilaian dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang anggotanya hanya terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah serta ahli bersertifikat. Permohonan  izin  (Persetujuan)  Lingkungan  tidak  lagi  diwajibkan  serta  dilakukan  melalui media  elektronik  ataupun  cara  yang  ditetapkan  pemerintah  pusat.  Selain  itu  dokumen Amdal hanya memuat saran dan masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan dengan rencana usaha dan / atau kegiatan yang dibangun.
Salah  satu  pasal  yang  mengalami  penyesuaian  adalah  pasal  yang  mengatur  soal lingkungan hidup, yang tadinya diatur dalam UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  kemudian  diubah  oleh  UU  Cipta  Kerja  dan  melahirkan peraturan  turunan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  22/  2021  tentang  Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasca disahkannya PP 22/2021, aturan ini  berdampak  pada  perubahan  ketentuan  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan (Amdal).  Utamanya  terkait  partisipasi  publik  dalam  penyusunan  Amdal.  Dalam  aturan tersebut, Amdal menjadi prasyarat terbitnya persetujuan lingkungan. Adapun persetujuan lingkungan  inilah  yang  menjadi  prasyarat  terbitnya  perizinan  berusaha.  Hal  ini  diatur dalam beberapa pasal yang secara rinci menjelaskan prasyarat persetujuan lingkungan.
Persoalan  muncul  ketika  klausul  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  dan penilaian  Amdal  direvisi.  Komisi  Penilai  Amdal  (KPA),  dimana  sebelumnya  merupakan wadah  masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif,  dibubarkan  lalu  diganti  dengan  Tim  Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH)  yang hanya terdiri  dari  pemerintah pusat, daerah dan  ahli  bersertifikat  yang  dipilih  oleh  pihak  pemerintah.  Indonesian  Center  for Environmental Law (ICEL), berpendapat telah terjadi pembatasan lingkup masyarakat yang wajib  dilibatkan  dalam  penyusunan  Amdal.  Terdapat  perubahan  ketentuan  pihak  yang dapat berperan dalam penyusunan dokumen Amdal.
Dalam UU No. 32/2009, masyarakat yang dilibatkan terdiri dari masyarakat terkena dampak,  pemerhati  lingkungan  hidup,  dan  masyarakat  yang  terpengaruh  atas  segala bentuk  keputusan  dalam  proses  penyusunan  dan  penilaian  Amdal.  Namun  dalam  UU No.11/2020  menjadi  hanya  sebatas  masyarakat  yang  terkena  dampak  langsung  saja. Definisi  inilah  yang  kemudian  cenderung  akan  membatasi  peran  masyarakat  dalam
penyusunan Amdal.
Menurut ICEL, idealnya, proses partisipasi publik dalam Amdal dimulai sejak tahap perencanaan kegiatan, pengkajian ( scoping and review), hingga pemantauan (follow-up) dengan melibatkan representasi dari seluruh pihak yang berkepentingan terhadap proyek yang akan dan telah dibangun (ICEL, 2021).
Tabel Perbandingan UU Lingkungan Hidup dengan UU Cipta Kerja Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 1. Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  22  disusun oleh  pemrakarsa  dengan  melibatkan masyarakat. 1. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi  yang  transparan  dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. 2. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi  yang  transparan  dan lengkap  serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. 2. Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat  yang  terkena  dampak langsung  terhadap  rencana  usaha dan/ atau kegiatan
3. Masyarakat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  meliputi:  a.  yang terkena  dampak;  b.  pemerhati lingkungan  hidup;  dan/atau  c.  yang terpengaruh  atas  segala  bentuk keputusan dalam proses amdal.
3. Ketentuan  lebih  tanjut  mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah. (Pasal 22 Angka 5 tentang Perubahan
Atas Pasal 26)
4. Masyarakat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.
Pasal 26
Lebih lanjut, hal yang lebih detail diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021. Namun, PP tersebut  hanya  mengijinkan  masyarakat  yang  terkena  dampak  langsung  yang  berhak dilibatkan  dalam  konsultasi  publik.  Akan  tetapi  akhirnya  pemerhati  lingkungan  hidup, peneliti  atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  yang  mendampingi  telah  masyarakat
terdampak  langsung  tersebut  juga  bisa  terlibat  sebagai  bagian  masyarakat  terdampak langsung.
Proses konsultasi publik dalam PP No. 22 Tahun 2021, yang mereduksi peran pemerhati lingkungan  adalah  bentuk  sebuah  kemunduran.  Degradasi  ini  berpotensi  besar memperburuk kualitas Amdal. Hal ini tidak sejalan dengan semangat UU No. 32 Tahun 2009 yang sudah diakui sebagai langkah maju dalam pengelolaan lingkungan. “Dalam PP  ini,    ada  beberapa  hal  yang  menjelaskan  lebih  detil  dan  membuka  peluang partisipasi  publik  dibanding  dalam  UU  Cipta  Kerja.  Namun  jika  dibandingkan  dengan UU No. 32 Tahun 2009, jelas masih merupakan pelemahan karena peran publik masih tidak seluas dalam UU Lingkungan Hidup.

## SIMPULAN
UU Cipta  Kerja  mendegradasi  peran  serta  masyarakat  khususnya  dalam penyusunan  dokumen  AMDAL.  Degradasi  tersebut  terlihat  dalam  peraturan  turunan dari  UU  Cipta  Kerja,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih jauh kualitas peran  serta  masyarakat  jika  dibandingkan  dengan  dengan  pengaturan  partisipasi masyarakat  dalam  UU  PPLH.  Sebaiknya  Pemerintah  bersama  dengan  DPR  merevisi secara substansial UU Cipta Kerja dengan tetap memperhatikan partisipasi masyarakat dan  organisasi  lingkungan  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup, khususnya dalam penyusunan dokumen Amdal.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib,  Muhammad,  Hukum  Lingkungan:  Prespektif  Global  dan  Nasional,  Rajawali  Press, Jakarta, 2014.
Danang  ,  Hario  dan  Ega  Ramadayanti,  “Menilai Kembali  Politik  Hukum  Perlindungan Lingkungan  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  untuk  Mendukung  Keberlanjutan Ekologis”, Jurnal Hukum Lingkunga n Indonesia, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 302
Hardjasoemantri,  Koesnadi.Aspek  hukum  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.
ICEL, Setelah UU/Perppu Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik dalam AMDAL, link https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL_Seri-Analisis-5.pdF  diakses  pada  12  Juni 2023
Kadek  Cahy a  Susila,  “Mengembangkan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Perlindungan  dan
Law and Governance Journal, Vol.2 No. 1 Tahun 2019. 45-57
Marzuki, Peter Mahmud. Peneliitian Hukum ( Edisi Revisi), Jakarta, Prenada Media Group,.
2016
Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia,  Kajian  Reformasi  Regulasi  di  Indonesia:
Pokok-pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, PSHK, Jakarta, 2019.
Rangkuti,  Siti  Sundari,  Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional,
Airlangga University Press, Edisi Keempat, Surabaya, 2015
Soebagyo, Joko, Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangan, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
Sukandana,  Satria,  “Urgensi  Penerapan  AMDAL  sebagai  Kontrol  Dampa k  terhadap Lingk ungan  di  Indonesia”,  Jurnal  Penegakan  Hukum  dan  Keadilan,  Vol.  1  No.  2 Tahun 2020. Hlm 131-
Supardi, Imam, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Alumni, Bandung, 2003.141