## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)

## Analisa Hukum Islam Pada Akad Transaksi Pembulatan Berat Kiriman di PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Studi Kasus Cabang Utama
Sumatera Utara

## Fikri Al-Haq Fachryana
Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email: fikri@gmail.com
Abstrak− Seiring pertumbuhan bisnis PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, ada persoalan hukum Islam dalam praktek bisnisnya yang harus diluruskan persoalan tersebut adalah akad dalam jual belinya, yaitu pada saat menetapkan harga jasa dalam hal ini penetapan tarif pengiriman berdasarkan berat kiriman. Saat ini penetapan berat kiriman adalah adanya sistem pembulatan berat. Maka dari itu perlunya ada kajian dalam Islam terkait penatapan berat kiriman dalam akad/transaksi ijarah ini. Akad transaksi pengiriman adalah akad  ijarah (imbal jasa), dimana JNE sebagai penyedia jasa yang diberi imbalan (upah) oleh pemberi jasa (pelanggan). Dari transaksi yang ada pada  JNE  tidak  terdapat  penyimpangan  yang  terkait  dengan  akad  ijarah,  karena  JNE  memberi  tahu  berat  asli  timbangan  sebelum pembulatan.  Jika  di  analisis  dari  rukun,  syarat  dan  beberapa  dasar  hukum  ijarah  maka  tidak  ada  penyimpangan  yang  mana  sudah terpenuhi dengan adanya: 1. Musta jir 2. Ajir (orang yang diberi upah) 3. Shighat 4. Ujrah (upah) 5. Ma qud bih (barang yang menjadi objek). Syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dalam rukun ini bahwa yang menjadi objek harus barang yang halal, dan hal ini tergantung pada tiap-tiap konsumen yang akan mengirim barang apa yang akan dikirimkan. Berdasarkan perhitungan cost component JNE Cabang Utama Medan, penambahan keuntungan tersebut dalam kondisi wajar (karena kurang dari 20 %), artinya unsur riba tidak terdapat dalam penetapan tarif JNE.
Kata Kunci : Pembulatan Kiriman, Ijarah
Abstract− As PT Tiki Strip Nugraha Ekakurir's business grows, there are Islamic legal issues in its business practices that must be straightened out. The issue is the purchase agreement, which is when setting the price of services in this case setting shipping rates based on shipment weight. At present the determination of shipment weight is the existence of a weight rounding system. Therefore there is a need for a study in Islam related to the determination of the weight of consignments in this ijarah contract / transaction. The delivery transaction agreement is an ijarah agreement (service fee), where JNE as a service provider is rewarded (wages) by the service provider  (the  customer).  From  the  transactions  in  JNE there  are no deviations  related  to  the  ijarah  contract, because JNE  tells  the original weight of the scales before rounding. If analyzed from the pillars, terms and some basic legal ijarah then there is no deviation which has been fulfilled in the presence of: 1. Musta jir 2. Ajir (people who are given wages) 3. Shighat 4. Ujrah (wages) 5. Ma qud bih (goods that become objects). The most important requirement in this transaction is that the services provided are halal services. In this pillar that the object must be halal goods, and this depends on each consumer who will send what goods will be sent. Based on the calculation of JNE Main Branch Medan Main Cost component, the additional profit is in a fair condition (because it is less than 20%), meaning that the usury element is not included in the JNE tariff determination.
Keywords: Rounding of Submissions, Ijarah

## 1. PENDAHULUAN
Perdagangan e commerce di Indonesia diprediksikan akan terus meningkat dengan pertumbuhan rata rata 50 % per tahun sampai  tahun  2010.  Aspek  utama  dalam  jual  beli  onlie  (e  commerce)  adalah  logistik  atau  pengiriman.  Dimana  jasa pengiriman memiliki peranan dalam warehousing dan delivery . Selain itu jasa pengiriman juga berperan dalam kebutuhan cara pembayaran jual beli seperti COD (Cash on Delivery), dimana pembeli membayar produk ketika barang diterima di tujuan. Faktor faktor pendukung e commerce dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 1. Aspek Aspek Pendukung E Commerce sumber : ASPERINDO, 2018
PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir sebagai perusahaan jasa pengiriman terbesar di Indonesia termasuk di Sumatera Utara  memiliki  peran  penting  dalam  pengembangan  jual  beli online atau  e  commerce,  dan  secara  otomatis  berperan

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat Sumatera Utara. Sebagai gambaran, data kiriman masuk dari seluruh Indonesia ke Sumatera Utara terus mengalami peningkatan setiap tahun.
Gambar 3. Perkembangan Jumlah Kiriman Masuk dari Seluruh Indonesia ke Sumatera Utara pada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Tahun 2015-2017
Gambar 4. Perkembangan Jumlah Kiriman Keluar dari Sumatera Utara ke Seluruh Indonesia PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Tahun 2015-2017
Seiring  pertumbuhan  dan  peran  strategis  Jasa  pengiriman,  khususnya  PT  Tiki  Jalur  Nugraha  Ekakurir,  ada persoalan hukum Islam dalam praktek bisnisnya yang harus diluruskan persoalan tersebut adalah akad dalam jual belinya, yaitu  pada  saat  menetapkan  harga  jasa  dalam  hal  ini  penetapan  tariff  pengiriman  berdasarkan  berat  kiriman.  Saat  ini penetapan berat kiriman adalah adanya sistem pembulatan berat. Maka dari itu perlunya ada kajian dalam Islam terkait penatapan berat kiriman dalam akad/transaksi ijarah ini.

## 2. KERANGKA TEORI

## 2.1 Ijarah
Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti Al ‘Iwa ḍ u (ganti). Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara’, Al Ijarah ialah: Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal  ini  bendanya  tidak  kurang  sama  sekali,  dengan  perkataan  lain  dengan  terjadinya  peristiwa  sewa-menyewa,  yang berpindah  hanyalah  manfaat  dari  benda  yang  disewakan  tersebut,  dalam  hal  ini  dapat  berupa  manfaat  barang  seperti kendaraan,  rumah dan manfaat  karya seperti pemusik, bahkan dapat  juga berupa karya pribadi seperti pekerja. Dalam syariat Islam, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.
Ada beberapa definisi yang dikemukakan  para ulama:
a. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.
b. Ulama  Mazhab  Syafi’i  mendefinisikannya  sebagai  transaksi  terhadap  manfaat  yang  dituju,  tertentu  bersifat  bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.
c. Ulama  Malikiyah  dan  Hanbaliyah  mendefinisikannya  sebagai  pemilikan  manfaat  sesuatu  yang  dibolehkan  dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.
Menurut Amir Syarifuddin Ijarah secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”.  Bila  yang  menjadi  objek  transaksi  adalah  manfaat  atau  jasa  dari  suatu  benda  disebut  ijarat  al-‘ain  (sewa menyewa);  seperti  menyewa rumah  untuk  ditempati.  Bila  yang  menjadi  objek  transaksi  adalah  manfaat  atau  jasa  dari tenaga seseorang disebut  ijarat  al-  ẓ immah (upah mengupah) seperti upah menjahit pakaian. Menurut  Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq menjelaskan bahwa Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk  upah-mengupah  merupakan  muamalah  yang  telah  disyariatkan  dalam  Islam.  Menurut  H.  Moh.  Anwar

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
menerangkan bahwa: Ijarah ialah perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai ‘iwa ḍ (penggantian/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan. Jadi ijarah itu membutuhkan adanya orang yang member jasa dan yang memberi upah. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut muajjir, sedangkan orang yang menyewa disebut musta’jir, benda  yang  diistilahkan  ma’jur  dan  uang  sewa  atau  imbalan  atas  pemakaian  manfaat  barang  disebut  ajran  atau  ujrah. Sewa-menyewa  sebagaimana  perjanjian  lainnya,  merupakan  perjanjian  yang  bersifat  konsensual  (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa atau upah-mengupah berlangsung. Apabila akad  sudah  berlangsung,  pihak  yang  menyewakan  (mu’ajjir)  wajib  menyerahkan  barang  (ma’jur)  kepada  penyewa (musta’jir). Dengan diserahkan manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (ujrah).
Senada dengan pengertian di atas, Rahmat Syafe’i mendefinisikan ijarah secara etimologi sebagai menjual manfaat sedangkan  jumhur  ulama  fiqih  berpendapat  bahwa  ijarah  adalah  menjual  manfaat  dan  yang  boleh  disewakan  adalah manfaatnya  bukan  bendanya.  Selain  itu  juga  ada  yang  menerjemahkan  bahwa  ijarah  sebagai  jual-beli  jasa  (upah- mengupah),  yakni  mengambil  manfaat  tenaga  manusia,  dan  ada  pula  yang  menerjemahkan  sewa-menyewa,  yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi dalam hal ini, ijarah dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda. Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau didefinisikan pula sebagai menjual manfaat dan upa-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.
Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah dalam al-Quran terdapat dalam beberapa  ayat diantaranya firman Allah antara lain:
a. Surat at-Thalaq ayat 6:
“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”
b. Surat al-Qashash ayat 26:
“Salah  seorang  dari  wanita  itu  berkata:  wahai  bapakku,  upahlah  dia,  sesungguhnya  orang  yang  engkau  upah  itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.
Adapun dasar hukum dari hadits Nabi diantaranya adalah:
a. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda:
“Rasulullah saw berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu”.
b. Riwayat Ibnu Maajah, Rasulullah bersabda:
”Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya”.
Adapun  dasar  hukum  ijarah  berdasarkan  ijma’  ialah  semua  umat  sepakat,  tidak  ada  seorang  ulama  pun membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’  bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

## 2.2 Rukun Ijarah
Rukun  dari  ijarah  sebagai  suatu  transaksi  adalah  akad  atau  perjanjian  kedua  belah  pihak,  yang  menunjukkan  bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi ijarah itu adalah:
a. Orang yang menggunakan jasa, baik  dalam bentuk  tenaga atau benda  yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (mūjir)
b. Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (musta’jir )
c. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (ma’jur)
d. Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (ujrah) Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah itu ada empat, sebagai berikut:
a. ‘Aqid (orang yang akad)
‘Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (mu’jir) dan  orang yang menyewa (musta’jir).

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
b. Sigat akad
Sigat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.
c. Ujrah  (upah)  Ujrah    adalah  member  imbalan  sebagai  bayaran  kepada  seseorang  yang  telah  diperintah  untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.
Syarat-syarat tersebut meliputi:
a. ‘Aqid
Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki  kemampuan, yaitu berakal  dan dapat  membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah. Para penganut Mazhab Syafi’i dan Hambali menambah syarat lain, yaitu baligh. Jadi, menurut mereka, akad anak kecil meski sudah tamyiz, dinyatakan tidak sah jika belum balig.  Berbeda dengan kedua Mazhab di  atas, Mazhab Hanafi  dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
b. Sigat akad antara mu’jir  dan musta’jir
Syarat sah sigat akad dapat dilakukan dengan lafad atau ucapan dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau transaksi dapat dimengerti. Berkaitan dengan hal tersebut umum dilakukan dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman dalam ijab qabul adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.
c. Ujrah (upah)
Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: pertama, berupa harta tetap yang dapat diketahui. Kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan  menempati rumah tersebut. Upah (ujrah) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu: 1). Upah yang telah disebutkan (ajr al-musamma), yaitu upah yang telah  disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan  harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak). 2). Upah yang sepadan (ajr al-mi ṭ li) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.
Terkait  penentuan  upah  kerja,  syari’at  Islam  tidak  memberikan  ketentuan  yang  rinci  secara  tekstual,  baik  dalam ketentuan al-Qur’an maupun sunah rasul. Secara umum ketentuan al-Qur’an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah surat al-Nahl, ayat 90:59
Jumlah  upah  boleh  ditetapkan  engan  perundingan,  boleh  tergantung  pada  persetujuan  kolektif,  boleh  diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau praktek perusahaan, atau ditetapkan menurut kombinasi dengan cara-cara tersebut. Secara luar  biasa  dalam  keadaan  tidak  ada  persetujuan,  maka  ada  kewajiban  untuk  membayar  upah  dengan  jumlah  yang pantas.

## 3. HASIL

## 3.1 Analisa Humum Islam pada Akad Transaki Pengiriman Barang dengan Sistem Pembulatan Berat di PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir
Pihak JNE memberikan fasilitas dalam mengecek ongkos kirim secara online agar memudahkan para customernya dengan cara:
1. Membuka website resmi JNE, 2. Aplikasi MY JNE,
3. Menghubungi call center

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 1, No 2, Februari 2020 ISSN 2685-869X (media online) Hal 86-92
Tarif pengiriman didasarkan pada 3 hal: 1. Kota tujuan,
2. Berat kiriman,
3. Jenis layanan (premium atau ekonomis).
Dalam menentukan berat kiriman, maka pihak PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir terdapat dua sistem yaitu: sistem timbangan dan sistem volumetrik.  Sistem timbangan adalah didapatkan dari  hasil timbangan berat. Sistem volumetric digunakan jika ukuran paket besar namun berat ringan, maka perhitungannya adalah : Panjang x Lebar x Tinggi dibagi 6000 (p = cm, l = cm, t = cm.)

## Gambar 5. Perhitungan Volumetrik
Dari gambar tersebut telah tampak bahwa panjang barang = 30cm, lebar = 26cm dan tinggi = 22cm. Jika dihitung dengan sistem volumetrik, maka menggunakan rumus x 1kg = x 1kg = 2,86 kg. Karena hasil dari penghitungan tersebut 2,86 kg maka dibulatkan ke atas menjadi 3 kg. Dari kedua cara penghitungan tersebut kemudian diberlakukan ketentuan pembulatan jika angka dibelakang koma 0,20 ke bawah maka pembulatan ke bawah. Sebaliknya jika angka di belakang koma lebih dari 0,20 maka pembilatan ke atas.
Dengan  adanya  dua  sistem  tersebut  maka  banyak  customer  yang  keberatan  dengan  adanya  sistem  volumetrik tersebut  bahkan  banyak  customer  yang  protes  apabila  diberlakukan  sistem  volumetrik  ini,  karena  ia  merasa  harus membayar  lebih  mahal.  Oleh  karena  itu  karyawan  JNE  yang  bertugas  sebagai  penimbang  barang  sering  sekali menyarankan  kepada  pihak  pengirim  barang  agar:  1.  Menggunakan  kemasan  atau  kardus  yang  sesuai  dengan  berat barangnya. Jangan memakai kemasan atau kardus yang terlalu besar dan longgar, kecuali apabila kemasan, kardus atau paking  kayu itu bertujuan untuk  melindungi paket  agar tidak mudah rusak karena adanya benturan. 2. Usahakan agar barang yang akan dikirim tersebut bisa diringkas agar tidak memakan tempat. Seperti contoh saat melakukan observasi cara menentukan berat timbangan barang yang akan dikirim menggunakan sistem volumetric.
Di  dalam  jasa  pengiriman  barang  di  PT.  TIKI  Jalur  Nugraha  Ekakurir  (JNE)  sangat  erat  kaitannya  dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam bertransaksi terutama dalam pengiriman barang. Maka, transaksi tersebut dapat di analisis menggunakan akad ijarah yang objek transaksinya menggunakan tenaga seseorang yang sering dikenal dengan sebutan akad ujrah (upah mengupah). Dalam transaksinya konsumen menjumpai pihak JNE untuk mengirim barang. Saat akan melakukan transaksi konsumen terlebih dahulu diberikan pilihan servis apa yang akan diinginkan oleh konsumen dalam mengirimkan barangnya, yaitu terdapat 5 servis diantaranya JTR, OKE, Reguler, SS dan YES. Setelah memilih salah satu dari servis tersebut maka barang akan segera ditimbang. Setelah barang ditimbang pihak JNE  memberitahukan berat  asli  dari  penimbangan  barang  tersebut  dan  pembulatannya,  baik  sistem  timbangan  maupun  sistem  volumetric, kemudian menetukan tariff pengiriman barang.
Dari  transaksi  yang  ada  pada  JNE  tidak  terdapat  penyimpangan  yang  terkait  dengan  akad  ijarah,  karena  JNE memberi tahu berat asli timbangan sebelum pembulatan. Pada transaksi tersebut bahwasannya konsumen ada yang merasa dirugikan dan ada konsumen yang tidak merasa dirugikan. Bagi konsumen yang tidak merasa dirugikan maka tidak ada permasalahan, akan tetapi bagi konsumen yang merasa dirugikan akan menjadi permasalahan tersendiri. Konsumen yang merasa dirugikan pada transaksi akad ijarah terdapat pada penimbangan yang dilakukan oleh pihak JNE.
Dalam penimbangannya pihak JNE memberitahukan berat asli dari barang tersebut, seperti contoh jika berat asli barang 1,42 kg maka pihak JNE memberitahukan berat asli tersebut. Dari transaksi tersebut pihak konsumen mengetahui berapa berat asli barangnya yang akan dikirimkan. Maka untuk menghindari penyimpangan akad, maka, pihak JNE tetap wajib  konsisten memberitahukan berat asli dari barang yang akan dikirim sebelum di bulatkan, misalnya berat asli dari barang  yang  akan  dikirim  1,42  kg  maka  berat  tersebut  harus  diberitahukan  kepada  konsumen  sebelum  pihak  JNE menentukan tarif dari barang tersebut. Jika tidak, maka terjadi penyimpangan karena tidak sesuai dengan dalil dari akad Ujrah yang diriwayatkan oleh Abdul Razaq dari Abu Hurairah yang berbunyi:
“Barangsiapa yang meminta menjadi buruh (pekerja), maka beritahukanlah upahnya” Dalil  tersebut  menjelaskan  bahwa  ketika  memperkerjakan  seseorang  haruslah  memberitahukan  besar  upah  yang  akan diterima oleh pekerja tersebut, tetapi pekerja juga harus mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh pekerja.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Dalam al-qur an pembulatan timbangan ini juga mengandung unsur penipuan jika tidak disampaikan secara jelas perhitungnannya kepada pelanggan, karena salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Qur an menganggap penting masalah ini sebagai salah satu bagian dari muamalah, dan hal ini telah dijelaskan dalam al-qur an surat al-anam ayat 152
“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.  Dan  apabila  kamu  berkata, maka  hendaklah  kau  berlaku  adil  kendatipun  dia  adalah  kerabatmu,  dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
Jika  di  analisis  dari  rukun,  syarat  dan  beberapa  dasar  hukum  ijarah  maka  tidak  ada  penyimpangan  yang  mana sudah terpenuhi dengan adanya: 1. Musta jir Dalam pihak tertentu baik perorangan, perusahaan/kelompok maupun negara sebagai  pihak  yang  mengupah.  Artinya  yaitu  pihak  konsumen  berkedudukan  karena  konsumen  sebagai  pihak  yang memberi upah. 2. Ajir (orang yang diberi upah) Baik ajir maupun musta jir tidak diharuskan muslim, Islam membolehkan seseorang  bekerja  untuk  orang  non  muslim  atau  sebaliknya  mempekerjakan  orang  non  muslim.  Yang  berkedudukan sebagai ajir adalah pihak JNE karena JNE sebagai pekerja (orang yang diberi upah oleh konsumen). 3. Shighat Syarat ijab qabul antara ajir dan musta jir sama dengan ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli. Dalam transaksi pada JNE sudah ada akad antara ajir dan musta jir karena kedua belah pihak sudah saling sepakat atas tarif yang diberikan oleh JNE. 4. Ujrah (upah) Upah yang diberikan oleh konsumen kepada pihak JNE di awal akad sebelum barang dikirim. 5. Ma qud bih  (barang  yang  menjadi  objek)  Sesuatu  yang  dikerjakan  dalam  upah  mengupah,  disyaratkan  pada  pekerjaan  yang dikerjakan dengan beberapa syarat.
Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dalam rukun ini bahwa yang menjadi objek harus barang yang halal, dan hal ini tergantung pada tiap-tiap konsumen yang akan  mengirim  barang  apa  yang  akan  dikirimkan.  Tetapi  jika  konsumen  mengirimkan  barang  yang  halal  sudah  pasti transaksi ini diperbolehkan oleh syariat Islam.
Selain rukun yang harus terpenuhi maka syarat-syarat dari ujrah juga harus terpenuhi. Adapun syarat-syarat ujrah yaitu sebagai berikut: Upah harus berupa mal mutaqawwin yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat mal mutaqawwin diperlukan dalam ijarah, karena upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Misalnya,  sewa  (ongkos)  kendaraan  angkutan  kota,  bus,  atau  becak  yang  sudah  lazim  berlaku,  meskipun  tanpa menyebutkannya, hukumnya sah. Dalam transaksi pada jasa PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir sudah diketahui upahnya sebelum  adanya  akad  atau  transaksi  dengan  melihat  pada  website  d.  Upah  atau  sewa  tidak  boleh  sama  dengan  jenis manfaat ma qud alaih (barang menjadi objek). Pada jasa JNE tidak menggunakan upah atau sewa sama jenis manfaatnya karena  konsumen  memberikan  upah  berupa  uang  kepada  pihak  JNE.  Menurut  dasar-dasar  hukum  Ijarah  yang  telah dijelasskan pada al-Quran dan hadits bahwa apabila seseorang memperkerjakan orang lain maka haruslah dia memberikan upah sebagaimana dalil al-quran surat at-talaq ayat 6:
Jika  mereka  telah  menyusukan  anakmu,  maka  berilah  upah  mereka.  Dalam  prakteknya  bahwa  konsumen  sudah memberikan upah kepada JNE sesuai tarif yang telah diberikan oleh pihak JNE. Selain itu Ibnu Majah telah meriwayatkan hadits tentang ijarah dari Abu Hurairah yang berbunyi:
“Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.”.
Dari beberapa analisis akad ijarah yang berhubungan dengan mekanisme yang terdapat dalam JNE, bahwasannya mekanisme  pembulatan  tidak  adanya  penyimpangan  akan  tetapi  terdapat  beberapa  konsumen  yang  merasa  dirugikan. Kerugian tesebut jika dianalisis, adalah karena penetapan tariff yang besar oleh JNE. Penetapan tariff yangn besar dan

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 1, No 2, Februari 2020 ISSN 2685-869X (media online) Hal 86-92
jika adanya keuntungan yang berlipat ganda, maka itu akan menjadi unsur riba (tambahan) karena salah satu pihak merasa dirugikan. Sesuai dalam firman Allah dalam surat ali-imran 130 yang berbunyi:
Hai  orang-orang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  riba  dengan  berlipat  ganda  dan  bertakwalah kamu  kepada  Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
Disini  lain  riba  al-fadl  juga  bisa  saja  terdapat  pada  upah  jasa  pengiriman  barang  yang  berupa  perbedaan  berat barang  tetapi  tarif  pengiriman  barang  yang  sama.  Seperti  contoh  berat  barang  1,4  kg  dengan  berat  barang  2  kg  tarif pengiriman barang kedua barang tersebut sama. Padahal apabila kedua barang tersebut di angkat atau di rasakan berat keduanya sangat berbeda tetapi dalam sistem JNE tarif pengiriman barangnya sama.
Namun demikian, berdasarkan perhitungan cost component JNE Cabang Utama Medan, penambahan keuntungan tersebut dalam kondisi wajar (karena kurang dari 20 %), artinya unsur riba tidak terdapat dalam penetapan tariff JNE.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari kajian ini adalah Dari beberapa analisis akad ijarah yang berhubungan dengan mekanisme yang terdapat dalam JNE, bahwasannya mekanisme pembulatan tidak adanya penyimpangan dengan landasan :
a. Dari transaksi yang ada pada JNE tidak terdapat penyimpangan yang terkait dengan akad ijarah, karena JNE memberi tahu berat asli timbangan sebelum pembulatan.
b. Jika di analisis dari rukun, syarat dan beberapa dasar hukum ijarah maka tidak ada penyimpangan yang mana sudah terpenuhi  dengan  adanya:  1.  Musta  jir  2.  Ajir  (orang  yang  diberi  upah)  3.  Shighat  4.  Ujrah  (upah)  5.  Ma  qud  bih (barang yang menjadi objek).
c. Syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dalam rukun ini bahwa yang  menjadi  ojek  harus  barang  yang  halal,  dan  hal  ini  tergantung  pada  tiap-tiap  konsumen  yang  akan  mengirim barang apa yang akan dikirimkan.
d. berdasarkan  perhitungnan cost  component JNE  Cabang  Utama  Medan,  penambahan  keuntungan  tersebut  dalam kondisi wajar (karena kurang dari 20 %), artinya unsur riba tidak terdapat dalam penetapan tariff JNE.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian . (Bandung: Alumni, 1980), 331. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalat ,  277. Abdurrahman Al-Jaziri, Al Fiqih ‘ala al Madzhahibil Arba’ah jilid 4 terj. Moh Zuhri Dkk, (Semarang: Asy-Syifa’, 1994), 174.\ Aliy As’ad, Tarjamah Fathul Mu’in 2 (Kudus: Menara Kudus),  286. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih ,  217-218 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , 558 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 117. Labib Mz, Etika Bisnis Dalam Islam , (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 43 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, 227. 7  Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih,  215-216. Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 230. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 , terj . Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma’arif , 1987), Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj . Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jilid 4, 203. Syihabuddin Ahmad, Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2004),  181