## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2016 – 2018 (Studi Kasus Pada BPKAD Kab. Lamongan)

## Zakaria Anshori
Program Studi Akuntansi Universitas Islam Lamongan Email: anshori.zakaria@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Studi ini dilakukan di BPKAD Kab. Lamongan yang terletak di Jl. Basuki Rahmat no. 02 Lamongan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan  tahun anggaran 2016  – 2018  melalui  BPKAD.  Jenis  penelitian ini  adalah  Deskriptif  kuantitatif.  Data  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan  antara lain Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan CaLK. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, tinjauan kepustakaan, serta mengakses web  dan  situs-situs  terkait.  Analisis  data  yang  digunakan  yaitu  metode  deskriptif  kuantitatif dengan  menggunakan  rasio  keuangan  Pemerintah daerah. Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  merealisasikan  PAD  dan  pajak  daerah  tergolong  efisien,  karena dengan  biaya  yang  relatif  sedikit  Pemerintah  Kabupaten  Lamongan  dapat  merealisasikan penerimaan  PAD  dan  pajak  daerah.  Namun  demikian  tingkat  derajat  desentralisasi, ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan Kabupaten Lamongan sangat rendah sehingga dalam kegiatan pemerintahannya masih bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Kata kunci: Pemerintah daerah, kinerja keuangan, analisis rasio.

## ABSTRACT
This study was conducted in BPKAD Kab. Lamongan is located at Jl. Basuki Rahmat no. 02 Lamongan. The purpose of this study was to determine the financial performance Lamongan District  Government  fiscal  year  2016  -  2018  through  BPKAD.  This  type  of  research  is quantitative  descriptive.  The  data  in  this  research  is  financial  statements  include  the  Balance Sheet, Budget Realization Report, Cash Flow, and CaLK. Data collection techniques used were interviews, documentation, review of literature, as well as accessing the web and related sites. The  data  analysis  used  is  quantitative  descriptive  method  using  the  ratio  of  local  government finances.  Based  on  the  results  of  the  study  it  can  be  concluded  that  in  realizing  PAD  and regional  taxes  classified  as  efficient,  because  with  relatively  little  cost  the  Lamongan Regency Government  can  realize  PAD  and  regional  tax  revenues.  However,  the  degree  of decentralization, dependency, independence of financial performance in Lamongan Regency is very  low  so  that  in  its  government  activities  it  still  depends  on  the  Central  and  Provincial Governments.
Keywords: Local governments, financial performance, ratio analysis.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Daerah Tingkat Kabupaten diberi
kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan
pemerintahan  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan keamanan,  peradilan,  moneter,  fiskal, agama  dan  kewenangan  lain  yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.
Sebagai  konsekwensi  dari  kewenangan otonomi  yang  luas,  pemerintah  daerah harus mampu mengelola potensi daerahnya  yaitu  potensi  sumber  daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lamongan  dalam  mengelola  keuangan daerah  membentuk  organisasi  dan  tata kerja  perangkat  daerah  yaitu  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas  melaksanakan  penyusunan  dan pelaksanaan  kebijakan  daerah  dibidang pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor  5 Tahun 2014 Pasal 4.
Pemerintah  daerah  sebagai  pihak yang  diserahi  tugas  menjalankan  roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah
pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya  dengan  baik  atau  tidak.  Salah satu alat untuk menganalisis pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah  dalam  mengelola  keuangan daerahnya  adalah  dengan  melakukan analisis rasio terhadap laporan keuangan yang digunakan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik melalui  Badan  Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Pengukuran kinerja sangat penting untuk  menilai  akuntabilitas  pemerintah daerah  dalam  melakukan  pengelolaan keuangan  daerah.  Dengan  menganalisis laporan  keuangan  dari  pemerintah daerah  akan  dapat  diketahui  apakah kinerja  keuangan  pemerintah  daerah terdapat  peningkatan  atau  penurunan dalam  setiap  tahunnya.  Selain  itu, dengan  telah  dianalisisnya  laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan kinerja keuangan pada tahun selanjutnya  dapat  lebih  baik  sehingga berdampak  positif  bagi  kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan uraian latar belakang di  atas  dan  sebagai  batasan  penelitian, maka  yang  menjadi  rumusan  masalah adalah  Bagaimana  kinerja  keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten
Lamongan  Tahun  Anggaran  2016  –
2018 melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ? Menurut Soelistijono Boedi (2012)  mengartikan  tentang  kinerja
keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah sebagai berikut :
Kinerja keuangan pemerintah daerah  adalah  tingkat  pencapaian  dari suatu  hasil  kerja  dibidang  keuangan daerah  yang  meliputi  penerimaan  dan belanja  daerah  dengan  mengunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui  suatu  kebijakan  atau  ketentuan perundang-undangan selama satu
periode anggaran. Menurut Mahmudi
dalam Nordiawan  dan  Hertianti  (2010:  158- 160)  tujuan  penilaian  kinerja  di  sektor publik  antara  lain  untuk  mengetahui tingkat  ketercapaian  tujuan  organisasi, menyediakan sarana pembelajaran pegawai,  memperbaiki  kinerja  periode- periode berikutnya, memberikan pertimbangan  yang  sistematik  dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (reward) dan  hukuman (punishment) , memotivasi pegawai, menciptakan akuntabilitas publik.
Berdasarkan
Peraturan Pemerintah    Nomor  24  tahun  2005, Laporan  keuangan  merupakan  laporan terstruktur  mengenai posisi  keuangan
dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah  dalam  Mahmudi  (2007:  4) Tujuan  laporan  keuangan  pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi  yang  bermanfaat  bagi  para pengguna  dalam  menilai  akuntabilitas dan  membuat  keputusan  ekonomi, sosial, maupun politik.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  2005, Komponen laporan
keuangan pemerintah  daerah  terdiri  dari:  (a) Laporan  Realisisasi  Anggaran  (LRA), Struktur  Laporan  Realisasi  Anggaran menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA,  Belanja,  Transfer, Surplus/Defisit  –LRA,  Pembiayaan  dan SiLPA/SiKPA  (b)  Neraca  merupakan komponen  laporan  keuangan  yang menggambarkan posisi keuangan entintas pelaporan  mengenai aset, kewajiban,  dan  ekuitas  pada  tanggal tertentu (c) Laporan arus kas menyajikan  informasi  penerimaan  dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas  operasi,  investasi,  pendanaan, dan transitoris (d) Catatan atas Laporan Keuangan  (CaLK)  merupakan  bentuk
dari  pengungkapan  (disclousure)  oleh pemerintah daerah.
Menurut  Warsidi  dan  Bambang dalam  Fahmi  (2012:  45)  mengartikan analisis  rasio  keuangan  merupakan instrumen  analisis  prestasi  perusahaan yang  menjelaskan  berbagai  hubungan dan  indikator  keuangan,  yang  ditujukan untuk  menunjukkan  perubahan  dalam kondisi  keuangan  atau  prestasi  operasi di masa laludan membantu mengambarkan  trend  pola  perubahan tersebut,  untuk  kemudian  menunjukkan risiko  dan  peluang  yang  melekat  pada perusahaan yang bersangkutan.
Rasio-rasio  keuangan  yang  dapat digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah antara lain (Mahmudi, 2007: 128-132):
1. Derajat Desentralisasi Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total peneriman daerah. Derajat desentralisasi  dihitung  berdasarkan perbandingan antara jumlah
Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.
2. Rasio Ketergantungan Keuangan
Daerah
Rasio ketergantungan keuangan daerah  ini  mengambarkan  tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap  bantuan  dari  pihak  ekternal baik yang bersumber dari pemerintah pusat dan / atau pemerintah provinsi. Rasio  ini  dihitung  dengan  cara membandingkan  jumlah  pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap pemerintah pusat dan / atau pemerintah provinsi.
3. Rasio Kemandirian
Keuangan
Daerah Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan kepada masyarakat (Widodo  dalam  Halim  dan  Kusufi, 2013:  L-5).  Rasio  kemandirian keuangan  daerah  dihitung  dengan cara membandingkan jumlah penerimaan  pendapatan  asli  daerah dibagi  dengan  jumlah  bantuan  dari pemerintah  pusat  atau  provinsi  dan pinjaman  daerah.  Semakin  tinggi angka rasio ini menunjukkan
semakin tinggi kemandirian
keuangan pemerintah daerah.
4. Rasio Efektivitas dan  Efisiensi
Pendapatan Asli Daerah a. Rasio efektivitas PAD Rasio ini menunjukkan kemampuan  pemerintah  daerah dalam  memobolisasi  penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektifiitas PAD dihitung dengan cara
membandingkan realisasi penerimaan  PAD  dengan  target penerimaan  PAD  (dianggarkan). Kemampuan  memperoleh  PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini  mencapai  minimal  1  atau 100%.
b. Rasio efisiensi PAD
Rasio  efisiensi  adalah  rasio  yang mengambarkan perbandingan
antara besarnya biaya yang dikeluarkan  untuk  memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Widodo dalam Halim dan Kusufi, 2013: L-6). Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah dikategorikan  efisiensi  apabila
rasio  yang  dicapai  kurang  dari
100%  (semakin  kecil  nilai  rasio ini semakin baik).
5. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah
a. Rasio efektivitas pajak daerah
Rasio  efektivitas  pajak  daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai  dengan  jumlah  penerimaan pajak  daerah  yang  ditargetkan. Rasio  efektivitas  pajak  daerah dianggap  baik  apabila  rasio  ini mencapai minimal 1 atau 100%. b. Rasio efisiensi pajak daerah
Rasio ini menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya  yang  dikeluarkan  untuk memungut  pajak  daerah  dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Kinerja  pemerintah  daerah  dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisiensi apabila  rasio  yang  dicapai  kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik).
6. Rasio Efisiensi Belanja
Mahmudi (2007: 152) Rasio efisiensi belanja  merupakan  perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.Rasio ini
digunakan  untuk  mengukur  tingkat
penghematan anggaran yang dilakukan  pemerintah.  Pemerintah daerah dinilai telah  melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya  kurang  dari  100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.
7. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Rasio  DSCR  sangat  diperlukan apabila pemerintah daerah berencana untuk  mengadakan  utang  jangka panjang.  DSCR  merupakan  rasio untuk mengukur
kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membayar kembali pinjaman daerah.
8. Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Analisis  pertumbuhan  pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah  daerah  dalam  tahun anggaran  bersangkutan  atau  selama beberapa  periode  anggaran,  kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya
diharapkan  pertumbuhan  pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat.  Sebaliknya  jika  terjadi
pertumbuhan  negatif  maka  hal  itu
menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan.
9. Analisis Pertumbuhan Belanja
Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui
perkembangan  belanja  dari  tahun  ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik.  Alasannya  kenaikan  belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan  kurs  rupiah,  perubahan jumlah cakupan
layanan, penyesuaian  faktor  makro  ekonomi dan lain-lain.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten  Lamongan  tahun  anggaran 2016 – 2018 melalui BPKAD.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  dilakukan  di  BPKAD Kab.  Lamongan  yang  terletak  di  Jl. Basuki  Rahmat  no.  02  Lamongan. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016 – 2018
melalui BPKAD.
Jenis penelitian ini adalah
Deskriptif kuantitatif. Data dalam
penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan antara  lain  Neraca,  Laporan  Realisasi Anggaran,  Laporan  Arus  Kas,  dan CaLK.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, tinjauan kepustakaan, serta  mengakses  web  dan  situs-situs terkait.  Analisis  data  yang  digunakan yaitu  metode  deskriptif  kuantitatif dengan  menggunakan  rasio  keuangan Pemerintah daerah.
Rasio-rasio  keuangan  yang  dapat digunakan  untuk  menganalisis  laporan
keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten  Lamongan  adalah  sebagai berikut:
1. Derajat Desentralisasi
𝐷𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎𝑡 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
= 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

## 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
Sumber: Mahmudi (2007: 128)
Semakin  tinggi  nilai  rasio  maka semakin  tinggi  kemampuan  pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Adapun kriteria untuk menetapkan Derajat Desentralisasi
dapat  dikategorikan  pada  tabel  1 sebagai berikut :

## Tabel 1. Kriteria penilaian tingkat Derajat Desentralisasi
Prosentase PAD terhadap TPD Tingkat Derajat Desentralisasi 0,00 - 10.00 10,01 - 20,00 20,01 - 30,00 30,01 - 40,00 40,01 - 50,00 > 50,00 Sangat Kurang Kurang Sedang Cukup
Baik Sangat Baik
Sumber  :  Tim  Litbang  Degdagri  –
Fisipol  UGM  dalam  Bisma  dan Susanto (2010).
2. Rasio Ketergantungan Keuangan

## Daerah
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛
= 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
Sumber: Mahmudi (2007: 128)
Semakin  tinggi  rasio  ini  maka semakin  besar  tingkat  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah pusat dan/atau provinsi.
Adapun kriteria untuk menetapkan tingkat ketergantungan keuangan  daerah  dapat  dikategorikan pada tabel 2 sebagai berikut :

## Tabel 2. Kriteria penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah
Sumber  :  Tim  Litbang  Degdagri  – Fisipol UGM dalam Bisma dan Susanto (2010).
3. Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡/𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 + 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 Sumber: Mahmudi (2007: 128) Semakin  tinggi  angka  rasio  ini menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Berikut kriteria untuk menetapkan tingkat kemandirian keuangan daerah.
Tabel 3. Kriteria penilaian

## Kemandirian Keuangan Daerah
Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah sekali Rendah Sedang Tinggi 0 – 25 >25 – 50 >50 – 75 >75 – 100 Instruktif Konsultatif Partisipatif Delegatif Sumber:  Paul  Hersey  dan  Kenneth dalam Puspitasari (2012).
4. Rasio Efektivitas dan  Efisiensi
Pendapatan Asli Daerah
1) Rasio efektivitas PAD
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝐴𝐷

## = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
Sumber: Mahmudi (2007: 129) Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai  minimal  1  atau  100%. Semakin  tinggi  nilai  rasio  maka semakin baik.
2) Rasio efisiensi PAD
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷
= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎  𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑀𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑃𝐴𝐷 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
Sumber: Mahmudi (2007: 129) Dikategorikan  efisiensi  apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil nilai rasio ini semakin baik).
5.  Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak
Daerah
1) Rasio efektivitas pajak daerah
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
Sumber: Mahmudi (2007: 129)
Rasio efektivitas pajak daerah  dianggap  baik  apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.  Semakin  tinggi  nilai  rasio maka semakin baik.
Prosentase PAD
terhadap Total Penerimaan Non
Subsidi
Ketergantungan Keuangan Daerah 0,00 - 10.00 10,01 - 20,00 20,01 - 30,00 30,01 - 40,00 40,01 - 50,00 > 50,00 Sangat Rendah Rendah Sedang Cukup Tinggi Sangat Tinggi

## 2) Rasio efisiensi pajak daerah
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

## = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
Sumber: Mahmudi (2007: 130) Dikategorikan efisiensi
apabila  rasio  yang  dicapai  kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik).

## 6. Rasio Efisiensi Belanja
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑥 100%
Sumber: Mahmudi (2007: 152)
Pemerintah daerah dinilai telah melakukan  efisiensi  anggaran  jika rasio  efisiensinya  kurang  dari  100%. Semakin  rendah  nilai  rasio  maka semakin baik.
7. Analisis Pertumbuhan Pendapatan
= 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1 Sumber: Mahmudi (2007: 128)
Keterangan :
𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡
=  Tahun yang dihitung
𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1 =  Tahun sebelumnya 8. Analisis Pertumbuhan Belanja
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎  𝑇ℎ𝑛 𝑡 − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎  𝑇ℎ𝑛 𝑡−1 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎  𝑇ℎ𝑛 𝑡−1 Sumber: Mahmudi (2007: 146)
Keterangan :
𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 =  Tahun yang dihitung
𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1 =  Tahun sebelumnya

## PEMBAHASAN
Tabel 4. Derajat Desentralisasi
Sumber:    BPKAD  Kab.  Lamongan, 2019.
Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi  Pemerintah  Kabupaten Lamongan  Tahun  Anggaran  2016  – 2018.
Derajat desentralisasi sebesar
15,39% mengandung arti bahwa kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah hanya  15,39%  dari  Total  Pendapatan Daerah,  sehingga  PAD  kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2016 – 2018 kurang berkontribusi  terhadap Total  Pendapatan  Daerahnya  (Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM dalam Bisma  dan  Susanto,  2010).    Hal  itu disebabkan masih tingginya ketergantungan  terhadap  pendapatan transfer  dari  Pemerintah  Pusat/Provinsi terutama Dana Alokasi Umum (DAK).
Berikut ini grafik yang menunjukkan trend rasio Derajat
desentralisasi  Pemerintah  Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016 sampai
Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) Total Pendapatan Daerah(Rp) Rasio (%) 1 2 3 4=2/3*100 2016 403.474.462.147,33 2.719.031.205.756,84 14,84 2017 429.200.063.876,82 2.716.042.671.044,82 15,80 2018 436.595.179.671,02 2.811.062.543.333,02 15,53 Rata- rata 1.269.269.705.695,17 8.246.136.420.134,68 15,39
14,84% 15,80% 15,53% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 dengan tahun 2018. Gambar 1. Grafik Trend Rasio
Derajat Desentralisasi Rasio derajat desentralisasi
Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran  2016-2018  mengalami  trend fluktuatif.  Dimulai  dari  tahun anggaran 2016  dimana  persentasenya  adalah 14,84%  yang  kemudian  mengalami kenaikan  pada  tahun  anggaran  2017 menjadi  15,80%  namun  turun  pada tahun  anggaran  2018  menjadi  15,53%. Penurunan tersebut dikarenakan kenaikan total Pendapatan Daerah tidak diimbangi  dengan  kenaikan  jumlah PAD  yang  terealisasi.  Pada  tahun  2016
Pemerintah daerah kabupaten
Lamongan mampu merealisasikan Pendapatan  Asli  Daerahnya  sebesar Rp403.474.462.147,33. Sedangkan pada tahun  2017  PAD  Pemerintah  daerah kabupaten Lamongan mengalami kenaikan sebesar Rp429.200.063.876,82 atau  6,38%  dari  tahun  sebelumnya  dan tahun 2018
naik sebesar
Rp436.595.179.671,02  atau  1,72%  dari tahun  sebelumnya.  Kenaikan  PAD tahun  2018  tidak  diimbangi  dengan
kenaikan  Pendapatan  Daerah  yang mengalami kenaikan sebesar 3,50%.
Tabel 5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.
Sumber:    BPKAD  Kab.  Lamongan,
2019 .
Perhitungan  rasio  ketergantungan keuangan Pemerintah
Kabupaten Lamongan  Tahun  Anggaran  2016  – 2018.
Pada  tahun  anggaran  2016-2018 Kabupaten  Lamongan  memiliki  rata- rata Pendapatan Transfer sebesar Rp5.467.127.922.280,00 diantaranya pada tahun 2016 sebesar Rp1.845.437.048.941,00  tahun  2017 sebesar  Rp1.759.224.311.168,00  dan tahun 2018 sebesar Rp1.862.466.562.171,00. Sedangkan untuk Total Pendapatan Daerah rata-rata menerima sebesar Rp8.246.136.420.134,68 diantaranya pada tahun 2016 sebesar 2.719.031.205.756,84 tahun 2017 sebesar  Rp2.716.042.671.044,82  dan Tahun Pendapatan Transfer
(Rp) Total Pendapatan Daerah (Rp) Rasio (%) 1 2 3 4=2/3*100 2016 1.845.437.048.941,00 2.719.031.205.756,84 67,87 2017 1.759.224.311.168,00 2.716.042.671.044,82 64,77 2018 1.862.466.562.171,00 2.811.062.543.333,02 66,25 Rata- rata 5.467.127.922.280,00 8.246.136.420.134,68 66,30
67,87% 64,77% 66,25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
tahun 2018 sebesar Rp2.811.062.543.333,02. Sehingga
dapat  dijelaskan  bahwa  dari  total Pendapatan  Daerah  yang  diterima Kabupaten  Lamongan  sebagian  besar bersumber  dari  Pendapatan  Transfer baik dari Pemerintah Pusat seperti Dana Perimbangan  dan  lainnya  serta  transfer Provinsi  seperti  Bagi  Hasil  Pajak  dan Bagi  Hasil  Lainnya.  Oleh  karena  itu
Kabupaten Lamongan dalam
memperoleh pendapatan daerahnya sangat  bergantung  kepada  Pemerintah Pusat  dan  Provinsi  sehingga  tingkat ketergantungan  Kabupaten  Lamongan terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi sangat  tinggi (Tim  Litbang  Degdagri  –
Fisipol UGM dalam Bisma dan Susanto, 2010).
Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan  Tahun  Anggaran  2016  –
2018 sebagai berikut :
Gambar 2. Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan
Rasio  ketergantungan    keuangan
Pemerintah daerah
kabupaten Lamongan  tahun  anggaran  2016-2018. Pendapatan  transfer  dari  Pemerintah Pusat  atau  Provinsi  mengalami  trend fluktuatif.  Pada  tahun  2016  sebesar 67,87%, kemudian naik sebesar 64,77% di  tahun  2017,  dan  turun  pada  tahun 2018 sebesar 66,25%.
Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
Sumber:    BPKAD  Kab.  Lamongan, 2019.
Perhitungan  rasio  kemandirian
keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018. Kabupaten Lamongan tahun
anggaran  2016-2018  memiliki  rata-rata rasio kemandirian sebesar 23,22%.
Menurut Paul dan Kenneth dalam
Puspitasari (2012) rasio sebesar 23,22%
dapat artikan bahwa tingkat kemandirian keuangan Pemerintah
Kabupaten Lamongan tergolong rendah sekali dan  berpola Instruktif .  Pola hubungan  instruktif  yaitu  peranan
Tahun PAD (Rp) Total Pendapatan Transfer  + Pinjaman (Rp) Rasio (%) 1 2 3 4=2/3*100 2016 403.474.462.147,33  1.845.437.048.941,00 21,86 2017 429.200.063.876,82  1.759.224.311.168,00 24,40 2018 436.595.179.671,02  1.862.466.562.171,00 23,44 Rata-rata  1.269.269.705.695,17  5.467.127.922.280,00 23,22
21,86% 24,40% 23,44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
pemerintah  pusat  atau  provinsi  lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
Tingkat  kemandirian  keuangan Pemerintah  kabupaten  Lamongan  yang rendah sekali tersebut disebabkan ketergantungan  terhadap  bantuan  dari Pemerintah  Pusat  dan  Provinsi  yang berupa  pendapatan  transfer.  Jumlah pendapatan  transfer  pada  tahun  2016 sebesar  Rp1.845.437.048.941,00  tahun
2017 turun sebesar Rp1.759.224.311.168,00  dan  kembali naik pada tahun 2018 sebesar
Rp1.862.466.562.171,00. Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten
Lamongan  Tahun  Anggaran  2016  – 2018 sebagai berikut:
Gambar 3. Grafik Rasio

## Kemandirian Keuangan
Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan persentase rasio
kemandirian keuangan tiap tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun anggaran  2016  dimana  persentasenya
adalah 21,86% yang kemudian mengalami  peningkatan  pada  tahun 2017 menjadi 24,40% namun mengalami  penurunan  pada  tahun  2018 menjadi 23,44%. Trend rasio kemandirian  keuangan  yang  fluktuatif tersebut  disebabkan  oleh  pendapatan transfer  yang  juga  fluktuatif  setiap tahunnya. Pemerintah daerah kabupaten Lamongan tahun 2016 menerima pendapatan transfer sebesar Rp1.845.437.048.941,00 kemudian
turun pada tahun 2017 sebesar Rp1.759.224.311.168,00  dan  kembali naik pada tahun 2018 sebesar Rp1.862.466.562.171,00.
Tabel 7. Rasio Efektivitas PAD
Sumber:    BPKAD  Kab.  Lamongan, 2019
Perhitungan rasio efektivitas PAD
Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018.
Berdasarkan  Tabel  diatas,  maka dapat  dilihat  rata-rata  rasio  efektivitas PAD  Pemerintah  Kabupaten  Lamongan
Tahun
Realisasi
Penerimaan PAD
(Rp)
Target Penerimaan PAD (Rp) Rasio (%) 1 2 3 4=2/3*100 2016 403.474.462.147,33 397.520.914.287,68 101,50 2017 429.200.063.876,82 436.519.037.265,60 98,32 2018 436.595.179.671,02 495.857.330.740,00 88,05 Rata- rata 1.269.269.705.695,17 1.329.897.282.293,28 95,44
101,50 % 98,32% 88,05% 0% 25% 50% 75% 100% 125% Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
tahun  anggaran  2016-2018  adalah sebesar  95,44%  yaitu  <1  atau  100, sehingga dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat dikategorikan belum efektif dalam merealisasikan  target  penerimaan  PAD (Mahmudi, 2007: 129).
Pemerintah  kabupaten  Lamongan pada tahun 2016 berhasil merealisasikan PAD  sebesar  Rp403.474.462.147,33
dari target anggaran sebesar Rp397.520.914.287,68  atau  101,50%. Sementara  pada  tahun  2017  PAD  yang terealisasi sebesar Rp429.200.063.876,82 dari target anggaran  Rp436.519.037.265,60  atau 98,32%.  Dan  pada  tahun  2018  PAD terealisasi sebesar Rp436.595.179.671,02 dari target
anggaran  Rp495.857.330.740,00  atau 88,05%.
Grafik rasio efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun  Anggaran  2016  –  2018  sebagai berikut:
Gambar 4. Grafik Rasio Efektivitas PAD
Rasio  efektifitas  PAD  Kabupaten Lamongan  tahun  anggaran  2016-2018 mengalami trend menurun tiap tahunnya.  Pada  tahun  anggaran  2016 dimana  persentasenya  adalah  101,50% turun pada tahun 2017 menjadi 98,32% dan  kembali  turun  pada  tahun  2018 menjadi 88,05%.
Trend  penurunan  rasio  efektivitas PAD  pada  tahun  anggaran  2016-2018 disebabkan karena menurunnya kemampuan Kabupaten Lamongan
merealisasikan PAD dari target anggaran yang telah ditetapkan.
Tabel 8. Rasio Efisiensi PAD
Sumber:    BPKAD  Kab.  Lamongan, 2019.
Rata-rata  rasio  efisiensi  PAD Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016-2013 sebesar 1,52%. Ini menggambarkan  kinerja  Pemerintah daerah    Kabupaten  Lamongan  didalam memunggut  PAD  (dalam  hal  ini  Pajak dan retribusi daerah) sudah efisien yang ditandai dengan trend rasio yang kurang dari  100%  (Mahmudi,  2007:  129).
Tahun Biaya untuk
memunggut PAD (Rp) Realisasi Penerimaan PAD (Rp) Rasio (%) 1 2 3 4=2/3*100 2016 4.989.050.722,00 403.474.462.147,33 1,24 2017 6.882.455.343,00 429.200.063.876,82 1,60 2018 7.415.562.909,00 436.595.179.671,02 1,70 Rata- rata 19.287.068.974,00 1.269.269.705.695,17 1,52
1,24% 1,60% 1,70% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Artinya,  dengan  mengeluarkan  biaya yang relatif sedikit, Pemerintah Kabupaten  Lamongan  dapat  memungut PAD  dengan  hasil  yang  optimal  atau efektif.
Grafik rasio efisiensi PAD Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun  Anggaran  2016  –  2018  sebagai berikut:
Gambar 5. Grafik Rasio Efisiensi

## PAD
Trend rasio efisiensi PAD
Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016-2018 menunjukkan persentase  rasio  efisiensi  PAD  tiap tahun  mengalami  penurunan.  Dimulai dari  tahun  anggaran  2016  dimana persentasenya  mencapai  1,24%  yang kemudian  mengalami  penurunan  pada tahun 2017 menjadi 1,60% dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi 1,70%.

## Tabel 9. Rasio Efektivitas Pajak Daerah
Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Rasio (%) 1 2 3 4=2/3*100 2016 114.982.290.275,30 110.226.338.000,00 104,31 2017 142.025.801.530,00 137.746.655.660,00 103,11 2018 129.214.808.181,09 152.452.312.000,00 84,76 Rata- rata 386.222.899.986,39 400.425.305.660,00 96,45
Sumber:    BPKAD  Kab.  Lamongan,
2019.
Pemerintah  Kabupaten  Lamongan memiliki  nilai  rasio  rata-rata  sebesar 96,45%  sehingga  dapat  dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten
Lamongan  dikategorikan belum  efektif dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah (Mahmudi, 2007: 129).
Pada  tahun  2016  Pemerintah
Kabupaten
Lamongan berhasil
merealisasikan penerimaan pajak daerah sebesar Rp114.982.290.275,30 dari target anggaran sebesar Rp110.226.338.000,00, pada tahun 2017  sebesar  Rp142.025.801.530,00 dari target anggaran Rp137.746.655.660,00,  dan  pada  tahun 2018  sebesar  Rp129.214.808.181,09 dari target anggaran sebesar Rp152.452.312.000,00. Grafik  rasio  efektivitas  pajak daerah Pemerintah Kabupaten
104,31% 103,11% 84,76% 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
3,74% 4,21% 5,23% 0% 5% 10% 15% 20% Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Lamongan  Tahun  Anggaran  2016  – 2018 sebagai berikut:

## Gambar 6. Grafik Rasio Efektivitas Pajak Daerah
Trend rasio efektivitas pajak daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran  2016  –  2018  mengalami penurunan. Dimulai dari tahun anggaran 2016  dimana  persentasenya  adalah 104,31%  yang  kemudian  turun  pada tahun  2017  menjadi  103,11%  dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi 84,76%.
Tabel 10. Rasio Efisiensi Pajak

## Daerah
Sumber:  BPKAD  Kab.  Lamongan, 2019.
Pada  tahun  2016  Pemerintah Kabupaten  Lamongan  meralisasikan biaya  untuk  memungut  pajak  daerah
sebesar Rp4.295.713.309,00, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp5.974.646.875,00,  dan  pada  tahun 2018 sebesar Rp6.753.887.498,00.
Rata-rata  biaya  yang  dikeluarkan  untuk memungut  pajak  daerah  selama  tahun
2016-2018 adalah Rp17.024.247.682,00 atau  sebesar  4,41%.  Sehingga  dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan didalam memunggut pajak daerah dapat dikategorikan efisien yang  ditandai dengan  trend  rasio  yang  kurang  dari 100%  (Mahmudi,  2007:  130).  Artinya dengan mengeluarkan biaya yang sedikit,
Pemerintah
Kabupaten Lamongan  dapat  merealisasikan  target penerimaan pajak daerah. Grafik rasio efisiensi pajak daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun  Anggaran  2016  –  2018  sebagai berikut:
Gambar 7. Grafik Rasio Efisiensi PAD Tahun Biaya untuk memunggut Pajak Daerah(Rp)
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Rasio (%) 1 2 3 4=2/3*100 2016 4.295.713.309,00 114.982.290.275,30 3,74 2017 5.974.646.875,00 142.025.801.530,00 4,21 2018 6.753.887.498,00 129.214.808.181,09 5,23 Rata-rata 17.024.247.682,00 386.222.899.986,39 4,41
90,92% 96,12% 95,36% 0% 25% 50% 75% 100% Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Rasio  efisiensi  pajak  daerah  dari tahun  ke  tahun  mengalami  penurunan. Dari  tahun  anggaran  2016  dimana persentasenya  rasio  efisiensi  Pajak daerah mencapai 3,74% yang kemudian mengalami  penurunan  pada  tahun  2017 menjadi  4,21%  dan  kembali  turun  pada tahun 2018 menjadi 5,23%.
Tabel 11. Rasio Efisiensi Belanja
Tahun Realisasi Belanja (Rp) Anggaran Belanja (Rp) Rasio (%) 1 2 3 4=2/3*100 2016 2.794.454.037.721,66 3.073.644.592.618,30 90,92 2017 2.727.998.787.835,60 2.838.224.484.716,89 96,12 2018 2.812.188.903.958,02 2.948.874.041.024,51 95,36 Rata- rata 8.334.641.729.515,28 8.860.743.118.359,70 94,06
Sumber:  BPKAD  Kab.  Lamongan, 2019.
Pada  tahun  2016  Pemerintah Kabupaten  Lamongan  meralisasikan belanja  sebesar  90,92%  dari  anggaran Rp3.073.644.592.618,30. Sedangkan pada  tahun  2017  sebesar  96,12%  dari anggaran  Rp2.838.224.484.716,89.  Dan pada  tahun  2018  sebesar  95,36%  dari anggaran Rp2.948.874.041.024,51.
Rata-rata  belanja  yang  direalisasikan selama tahun 2016-2018 adalah 94,06% dari  anggaran  Rp8.860.743.118.359,70. Rata-rata rasio efisiensi belanja Pemerintah kabupaten Lamongan  tahun anggaran  2016  -  2018  sebesar  94,06%, dengan demikian dapat dikatakan
efisien  dalam  merealisasikan    anggaran belanja (Mahmudi, 2007: 152).
Grafik  rasio  efisiensi  belanja
Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun  Anggaran  2016  –  2018  sebagai berikut:

## Gambar 8. Grafik Rasio Efektivitas Belanja Pemerintah
Trend  rasio  efisiensi  belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016-2018 menunjukkan trend  fluktuatif.  Dimulai  dari  tahun anggaran  2016  dimana  persentasenya mencapai  90,92%  yang  kemudian mengalami  penurunan  pada  tahun  2017 menjadi 96,12% dan kembali  naik pada tahun 2018 menjadi 95,36%.
Tabel 12.  Pertumbuhan Pendapatan
Sumber: BPKAD Kab. Lamongan,2019.
Tahun Pendapatan Tahun Berjalan – Pendapatan Tahun Sebelumnya (Rp) Pendapatan Tahun
Sebelumnya (Rp) Rasio (%) 1 2 3 4=2/3*100 2016 282.940.242.489,88 2.436.090.963.266,96 11,61 2017 - 2.988.534.712,02 2.719.031.205.756,84 -0,11 2018 95.019.872.288,20 2.716.042.671.044,82 3,50 Rata- rata 374.971.580.066,06 7.871.164.840.068,62 4,76
11,61% -0,11% 3,50% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Perhitungan pertumbuhan pendapatan Pemerintah daerah
kabupaten  Lamongan  tahun  anggaran 2016-2018 :
Pada  tahun  2016  pertumbuhan
pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan meningkat sebesar Rp282.940.242.489,88 atau 11,61% dari tahun  sebelumnya,  namun  pada  tahun 2017  mengalami  penurunan  sebesar  Rp - 2.988.534.712,02  atau  -0,11%,  dan kembali  naik  pada  tahun  2018    sebesar
Rp95.019.872.288,20 atau 3,50%.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan rata-rata pertumbuhan pendapatan
Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2018 adalah sebesar 4,76%
Grafik  pertumbuhan  pendapatan
Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun  Anggaran  2016  –  2018  sebagai berikut:

## Gambar 9. Grafik Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah
Trend  pertumbuhan  pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2016 – 2018 tergolong
fluktuatif.  dimana  tahun  2016  tumbuh sebesar 11,61% namun pada tahun 2017 turun menjadi -0,11% kemudian kembali  naik  pada  tahun  2018  sebesar 3,50%. Penurunan
pertumbuhan pendapatan  tahun  2017  disebabkan diantaranya  karena  adanya  penurunan dari  pendapatan  transfer  pemerintah pusat-dana perimbang (DBH, DAU dan DAK),  dimana  realisasi  penerimaan pendapatan  transfer  pemerintah  pusat- dana  perimbangan  hanya  mencapai Rp1.594.775.221.094 lebih kecil
dibandingkan dengan pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan  pada  tahun  sebelumnya yang mencapai Rp1.708.680.363.941.
Tabel 13.  Analisis Pertumbuhan Belanja
Tahun Realisasi Belanja Tahun Berjalan – Realisasi Belanja Tahun Sebelumnya (Rp) Realisasi Belanja Tahun Sebelumnya (Rp) Rasio (%) 1 2 3 4=2/3*100 2016 388.933.992.225,52 2.405.520.045.496,14 16,17 2017 - 66.455.249.886,06 2.794.454.037.721,66 -2,38 2018 84.190.116.122,42 2.727.998.787.835,60 3,09 Rata- rata 406.668.858.461,88 7.927.972.871.053,40 5,13
Sumber:  BPKAD  Kab.  Lamongan,
2019.
16,17% -2,38% 3,09% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Pertumbuhan belanja
dapat dihitung  dengan  rumus  sebagai  berikut (Mahmudi, 2007: 146):
Pada  tahun  2016  pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan meningkat sebesar Rp 388.933.992.225,52  atau  16,17%  dari tahun  sebelumnya,  namun  pada  tahun 2017  mengalami  penurunan  sebesar Rp-66.455.249.886,06 atau -2,38%, dan kembali  naik  pada  tahun  2018    sebesar Rp  84.190.116.122,42  atau  3,09%. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan rata-rata pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun
2016-2018 adalah sebesar 5,13%
Grafik pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun  Anggaran  2016  –  2018  sebagai berikut:
Gambar 10. Grafik Pertumbuhan

## Belanja Pemerintah
Trend pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 tergolong fluktuatif.  dimana  tahun  2016  tumbuh sebesar 16,17% namun pada tahun 2017
turun menjadi -2,38% kemudian kembali  naik  pada  tahun  2018  sebesar 3,09%.
Penurunan  pertumbuhan  belanja tahun  2017  disebabkan  karena  adanya penurunan  belanja  modal/pengadaan aset  seperti  pengadaan  tanah,  peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi  dan  jaringan  serta  aset  tetap lainnya. Pada tahun 2017 belanja modal pengadaan aset hanya terealisasi sebesar Rp505.221.589.585 lebih kecil dibandingkan  dengan  belanja  modal pengadaan  aset  pada  tahun  sebelumnya yang mencapai Rp616.499.721.973.

## 4. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai  kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Lamongan  melalui BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) tahun anggran 2016 – 2018  maka  dapat  disimpulkan  bahwa
Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016 – 2018 memiliki  kinerja  keuangan  yang  cukup baik,  itu  terbukti  dalam  merealisasikan PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  serta pajak  daerah  tergolong  efisien  karena dengan  biaya  yang  relatif  sedikit, Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat
merealisasikan  penerimaan  PAD dan  pajak  daerah.    Namun    tingkat derajat  desentralisasi,  ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan Kabupaten  Lamongan  sangat  rendah sehingga dalam kegiatan
pemerintahannya masih bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  2010. Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta Bisma  dan  Susanto,  2010.  Evaluasi
Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  Tahun  Anggaran  2003  – 2007. Jurnal  Fakutas  Ekonomi Universitas Mataram .
Fahmi  Irham,  2012. Analisis  Kinerja Keuangan ,  Bandung:  Penerbit Alfabeta.
Halim  dan  Kusufi,  2013. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi keempat , Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi,  2007. Analisis  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah .
Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Nordiawan dan
Hertianti, 2010.
Akuntansi  Sektor  Publik,  Edisi dua , Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun 2005  Tentang  Standar  Akuntansi
Pemerintah.
Peraturan  Bupati  Lamongan  Nomor  5
Tahun  2014  Tentang  Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan  Keuangan  Dan  Asset Daerah Kab Lamongan.
Sugiono,  2011. Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D , Bandung: Alfabeta.
Sularso,  Sri,  2003. Metode  Penelitian Akuntansi:  Sebuah  Pendekatan Replikasi. Yogyakarta: BPFE Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan Daerah.
Http://www.lamongankab.go.id Http://www.bpkad.lamongankab.go.id