## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), Maret 2020: 62-67
Publisher by Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v4i1.117
Pengaruh Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Fasilitas Umum Terhadap Keterpilihan Petahana dalam Pemilukada 2017
Ummu Auliyah 1* , Suhairi 2 , Nini Syofri Yeni 3
1,2,3 Fakultas Ekonomi Pascasarjana Akuntansi, Universitas Andalas, Indonesia
* Correspondence email: ummuauliyah@gmail.com
Abstract. This study aims to determine the effect of grant expenditure, social assistance expenditure, financial aid expenditure and public facility expenditure on incumbent  election in  the General  Election of  Regional Head conducted in  2017. The type of  this research is quantitative descriptive research. The objects examined are grant expenditure, social assistance expenditure, financial aid expenditure, and public facility expenditure in the 2015-2016 regional budget. The year 2015 represented shopping data prior to the General Election of Regional Head, while 2016 represented spending data at the time of the General Election of Regional Head. This study uses a logistic regression statistical test. The data analysis tool used for hypothesis testing is the Wald test. The results of this study state that there is no relationship between the independent variable and the dependent variable, but almost all regions have an increase in grant expenditure, financial aid expenditure, and public facilities ahead of the implementation of the General Election, while the average social assistance expenditure has decreased.
Keyword: Grant Expenditure, Social Aid Expenditure, Financial Aid Expenditure, Public Facility Expenditures, Incumbent

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki 416 kabupaten dan 98 kota yang tersebar dari  Sabang sampai Merauke. Di setiap daerah pemerintahan  dipimpin  oleh  seorang  kepala  daerah  yang  bertugas  sebagai  pemimpin  dalam  melaksanakan  segala urusan  pemerintahan.  Kepala  daerah  dipilih  oleh  masyarakat  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  kedepan.  Menurut Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  2004  tentang  pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  disebutkan  bahwa  kepala daerah dapat dipilih kembali untuk jabatan  yang  sama hanya untuk  satu  kali masa jabatan. Hal tersebut juga berarti, bahwa seseorang yang menjadi Kepala Daerah, boleh memangku jabatan yang sama pada suatu Daerah hanya untuk 2 (dua) kali periode atau maksimal selama 10 (sepuluh) tahun. Kepala daerah yang mendaftar kembali untuk mengikuti pemilihan  berikutnya  disebut  sebagai incumbent atau  petahana.  Petahana  menurut  KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa Indonesia)  adalah  pemegang  suatu  jabatan  tertentu  (yang  sedang  atau  masih  menjabat).  Petahana  memiliki  peluang besar untuk memenangkan pemilihan umum kepala Daerah berikutnya jika dia dianggap sukses atau memiliki kinerja yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya oleh masyarakat dalam memimpin Daerah pada periode pertama.
Memasuki  masa  pemilukada,  biasanya  petahana  melakukan  berbagai  cara  agar  dapat  menarik  perhatian pemilih sehingga petahana dapat memenangkan kembali pemilihan Kepala Daerah pada periode berikutnya. Menurut Matz  dan  Eva,  1999  (dalam  Habibi,  Kalalinggi,  dan  Alaydrus  2017),  pada  masa  pemilihan  kepala  daerah,  petahana cenderung  melakukan  suap  politik  yaitu  melakukan  pembelian  suara  serta  mengambil  berbagai  macam  belanja  dan hibah untuk menutup pengeluaran kampanye yang sangat besar. Walikota dan Bupati memiliki otonomi yang berbeda dengan  Presiden  sehingga  salah  satu  celah  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  Walikota  dan  Bupati  untuk  menarik perhatian  masyarakat  atau  calon  pemilih  adalah  dengan  memberikan  bantuan  langsung  kepada  masyarakat  serta perbaikan  fasilitas  yang  ada  didaerah.  Salah  satunya  adalah  dengan  membangun  atau  meningkatkan  fasilitas  umum yang ada di daerah tersebut.
Habibi,  dkk  (2018)  melakukan  penelitian  yang  berjudul  politik  anggaran  belanja  hibah  dan  belanja  bantuan sosial  calon  kepala  daerah incumbent dalam  pemilihan  umum  Kepala  daerah  tahun  2015  di  Samarinda.  Dalam penelitian  ini  dijelaskan  bahwa  adanya  pemanfaatan  belanja  hibah  dan  belanja  bantuan  sosial  oleh  petahana  untuk menarik  minat  pemilih  agar  dapat  dipilih  kembali  di  pemilihan  berikutnya.  Salah  satu  komponen  anggaran  belanja yang  juga  dapat  menarik  perhatian  masyarakat  dalam  dalam  menilai  kesuksesan  seorang  petahana  adalah  anggaran belanja fasilitas umum, karena output atau hasil dari kegiatan belanja tersebut dapat dirasakan dan dinikmati langsung oleh masyarakat, misalnya perbaikan jalan disekitar pemukiman warga, irigasi dan pembangunan fasilitas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja fasilitas umum terhadap keterpilihan petahana dalam pemilukada 2017.
Ummu  Auliyah  et  al,  Pengaruh  Belanja  Hibah,  Belanja  Bantuan  Sosial,  Belanja  Bantuan  Keuangan,  dan  Belanja  Fasilitas Umum Terhadap Keterpilihan Petahana dalam Pemilukada 2017

## Landasan Teori Teori Agensi
Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jansen dan Meckling pada tahun 1976. Teori agensi menjelaskan hubungan  prinsipal  dan  agen  ini  salah  satunya  berakar  pada  teori  ekonomi,  teori  keputusan,  sosiologi,  dan  teori organisasi.  Teori  keagenan  menganalisis  susunan  kontraktual  diantara  dua  atau  lebih  individu,  kelompok,  atau organisasi. Hubungan prinsipal-agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain  atau  ketika  seseorang  sangat  tergantung  pada  tindakan  orang  lain  (Stiglitz,  1987  dan  Pratt  &  Zeckhauser,  1985 dalam  Halim  &  Abdullah,  2006).  Dalam  pemerintahan  terdapat  hubungan  keagenan,  khususnya  hubungan  antara eksekutif  dan  legislatif  yang  ada  pada  pemerintahan  yang  pada  kenyataannya  saling  menguntungkan.  Menurut Subaweh  (2008)  agensi  teori  merupakan  hubungan  antara principal dan agent ,  dimana  principal  bertugas  memberi wewenang  sedangkan  agent  bertugas  menerima  wewenang.  Principal  dalam  pemerintahan  daerah  adalah  pihak legislatif  yaitu  DPRD  sedangkan  agent  adalah  pihak  eksekutif  yaitu  kepala  daerah.  Penerapan teori  agency dalam pemerintahan  daerah  seringkali  menyebabkan  asimentri  informasi  antara principal dan agent .  Namun  asimetri informasi  antara  eksekutif  dan  legislatif  akan  terkikis  jika  legislatif  memanfaatkan discretionary  power nya  dalam penganggaran (Abdullah & Asmara, 2006).

## Moral Hazard
Moral Hazard secara etimologis berarti jebakan moral. Menurut Nyman (2004) menyebut persepsi yang buruk terhadap  resiko  ini  disebut  sebagai  “ Morale  Hazard ”  yang  dideskripsikan  sebagai carelessness  or  indifference  to  a loss (kecerobohan  atau  ketidakpedulian  terhadap  kerugian). Moral  Hazard dikemukakan  pertama  kali  oleh  Pauly (1968). Pauly mengemukakan bahwa moral  hazard sangat besar pengaruhnya di bidang pelayanan kesehatan. Moral hazard diduga membuat orang berubah perilakunya ketika mereka telah dijamin oleh asuransi dibandingkan sebelum dijamin. Moral hazard merupakan perilaku tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak lain yang membuat kontrak kerjasama, demi memenuhi keinginannya (Dowd, 2008). Moral hazard dalam konteks teori keagenan terjadi karena ada asimetri informasi antara prinsipal (pemilik, pemegang saham) dengan agen (manager). Asimetri informasi merupakan  ketidakseimbangan  informasi  antara  pihak  yang  dapat  memperoleh  dan  memanfaatkan  informasi  untuk kepentingannya dengan pihak lain yang tidak dapat memperoleh informasi yang sama (Scott, 2000).

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut  Bastian  (2010)  pengertian  APBD  adalah  “Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  merupakan pertanggungjawaban  rencana  kerja  Pemerintah  Daerah  dalam  bentuk  suatu  uang  untuk  kurun  waktu  satu  tahun  dan berorientasi  pada  tujuan  kesejahteraan  publik”.  Menurut  Halim  (2012:  10):  “Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan  pemerintah  daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah Daerah  dan  DPRD”.  Dalam  Permendagri  No  21  Tahun  2011  disebutkan  bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1) Belanja hibah
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  14  Tahun  2016  dijelaskan  bahwa  hibah  adalah pemberian  uang/barang  atau  jasa  dari  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  lain, Badan  Usaha  Milik  Daerah,  badan,  lembaga  dan  organisasi  kemasyarakatan  yang  berbadan  hukum  Indonesia. Pemberian hibah dilakukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan  urgensi  dan  kepentingan  daerah  dalam  mendukung  terselenggaranya  fungsi  pemerintahan,  pembangunan dan kemasyarakatan dan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
2) Belanja bantuan sosial
Bantuan sosial dalam Permendagri No 14 Tahun 2016 disebutkan adalah pemberian bantuan berupa  uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus- menerus  dan  selektif  yang  bertujuan  untuk  melindungi  dari  kemungkinan  terjadinya  resiko  sosial.  Resiko  sosial merupakan  suatu  kondisi  yang  dapat  menimbulkan  potensi  terjadinya  kerentanan  sosial  yang  ditanggung  oleh individu,  keluarga,  kelompok  dan/atau  masyarakat.  Pemberian  bantuan  ini  tidak  wajib  sehingga  tidak  harus diberikan  tiap  tahun  anggaran.  Khusus  untuk  partai  politik,  bantuan  yang  diberikan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam bantuan sosial.
3) Belanja bantuan keuangan
Belanja bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan,  peningkatan  kemampuan  keuangan,  dan/atau  tujuan  tertentu  lainnya  dari  pemerintah  provinsi  atau pemerintah  kabupaten/kota  lainnya.  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  33  Tahun  2017  tentang Pedoman  Penyusunan  APBD,  bahwa  belanja  bantuan  keuangan  harus  didasarkan  untuk  mengatasi  kesenjangan
Ummu  Auliyah  et  al,  Pengaruh  Belanja  Hibah,  Belanja  Bantuan  Sosial,  Belanja  Bantuan  Keuangan,  dan  Belanja  Fasilitas Umum Terhadap Keterpilihan Petahana dalam Pemilukada 2017
fiskal. Kemudian, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima  manfaat  dari  pemberian  bantuan  keuangan  tersebut,  serta  dalam  rangka  kerjasama  antar  daerah  sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah
4) Belanja fasilitas umum
Belanja  fasilitas  umum  merupakan  belanja  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  penyediaan perumahan  dan  fasilitas  umum  yang  menjadi  tanggungjawab  pemerintah.  Belanja  modal  fasilitas  umum dialokasikan  untuk  pembangunan  gedung  sekolah,  puskesmas,  jembatan,  rumah  sakit,  jalan,  dan  irigasi.  Dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  112  Tahun  2015  tentang  klasifikasi  anggaran  dijelaskan  bahwa  fungsi pembelanjaan  digunakan  untuk  pengembangan  perumahan,  pemberdayaan  komunitas  fasilitas  umum,  penyediaan air minum, penerangan jalan, litbang (penelitian dan pengembangan) dan perumahan dan fasilitas umum lainnya.

## Pemilukada
Pengertian  Pemilukada  (pemilihan  umum  kepala  daerah)  menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007 mengenai  penyelenggaraan  pemilihan  umum  dimana  pemilukada  merupakan  proses  pemilihan  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  secara  langsung  oleh  Warga  Negara  Indonesia  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Pemilukada  dilaksanakan  setiap  lima  tahun  sekali  dan  kepala  daerah  dapat menempati jabatan yang sama untuk dua periode. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota  untuk  memilih  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

## Petahana dan Bukan Petahana
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 menyebutkan bahwa setiap kepala daerah diberikan batasan selama  dua  periode  untuk  melaksanakan  tugasnya  di  daerah.  Pembatasan  periode  ini  dilakukan  untuk  menghindari adanya  pemerintahan  yang  bersifat  otoriter.  Kata  petahana  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  edisi  IV terbitan  2008  menyatakan  bahwa  petahana  berasal  dari  kata  “tahana”  yang  bermakna  “kedudukan,  martabat (kebesaran, kemuliaan, dan sebagainya)”. Kata petahana pertama kali diperkenalkan oleh Salomo Simanungkalit pada 6 Februari 2009, alasan kata ini baru dibutuhkan karena presiden sebelumnya tidak memiliki penantang

## Hipotesis
Adanya  pemilukada  tahun  2017  menjadi  salah  satu  celah  bagi  para  petahana  dalam  memanfaatkan  dana APBD, alokasi belanja hibah sebelum dan pada saat pemilukada sangat penting  untuk diukur  kembali  untuk melihat perkembangan jumlah belanja hibah yang ada di pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga & Alam (2010)  mengungkapkan  adanya  petahana  yang  memanfaatkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) untuk pencalonannya kembali sebagai kepala daerah. Adanya temuan bahwa  proporsi belanja hibah daerah pada saat pemilukada  di  daerah  petahana  lebih  besar  daripada  proporsi  belanja  hibah  daerah  pemilukada  bukan  petahana. Indonesian Corruption Watch (ICW) bekerja sama dengan Universitas Murdoch (Kompas 14/4 2009) juga melakukan penelitian,  hasilnya  yaitu  terdapat  peningkatan  alokasi  belanja  hibah  dan  bantuan  sosial  dalam  APBD  pada  saat pelaksanaan  pemilukada  tahun  2008  di  Kabupaten  Tabanan  (Bali),  Kota  Bau-Bau  (Sulawesi  Tenggara),  dan  Kota Bandung (Jawa Barat).
H1:Kenaikan belanja hibah berpengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada tahun 2017
Belanja  bantuan  sosial  merupakan  bantuan  yang  diberikan  pemerintah  daerah  dan  bersifat  sosial kemasyarakatan  dalam  bentuk  uang  dan/atau  barang  kepada  kelompok/anggota  masyarakat,  dan  partai  politik. Bantuan  yang  diberikan  tersebut  tidak  mengikat/tidak  terus-menerus.  Dalam  penelitian  Amalia  &  Pratolo  (2013) menyatakan  bahwa  terdapat  adanya  kemungkinan  pemanfaatan  belanja  bantuan  sosial  oleh  petahana  menjelang Pemilukada  demi  kepentingan  politisnya.  Penelitian  Habibi,  Kalalinggi,  &  Alaydrus  (2018)  juga  menyimpulkan bahwa  adanya  indikasi  dari  para  petahana  dengan  berusaha  tetap  memberikan  bantuan  agar  menarik  minat  pemilih dalam pemilukada 2015
H2:Kenaikan belanja bantuan sosial berpengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada tahun 2017 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  mengatakan  bahwa  bantuan  keuangan  digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah  desa  dan  pemerintah  daerah  lainnya  atau  dari  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  pemerintah  desa  dan pemerintah  daerah  lainnya.  Bantuan  ini  bersifat  umum  dan  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pemerintah daerah/pemerintah  desa  penerima  bantuan.  Penelitian  yang  dilakukan  Martha  (2016)  mengungkapkan  adanya perbedaan proporsi anggaran sebelum dengan pada saat pemilukada. Pada saat pemilukada proporsi belanja bantuan keuangan  lebih  besar  dibandingkan  proporsi  belanja  keuangan  sebelum  pemilukada.  Handayani  (2010)  dalam
Ummu  Auliyah  et  al,  Pengaruh  Belanja  Hibah,  Belanja  Bantuan  Sosial,  Belanja  Bantuan  Keuangan,  dan  Belanja  Fasilitas Umum Terhadap Keterpilihan Petahana dalam Pemilukada 2017
penelitian  juga  membuktikan  adanya  perbedaan  alokasi  belanja  kabupaten/kota  yang  petahananya  tidak  mengikuti pemilukada berikutnya dibandingkan petahana yang mengikuti pemilukada berikutnya H3:Kenaikan belanja bantuan keuangan berpengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada 2017
Salah  satu  cara  petahana  mempertahankan  kekuasaannya  adalah  dengan  memperlihatkan  kepada  masyarakat perubahan  yang  berhasil  atau  telah  dilakukan.  Semakin  banyak  perubahan  yang  ada  di  daerah  tersebut  menjadikan masyarakat  lebih  yakin  untuk  memilih  kembali  petahana.  Salah  satu  perubahan  tersebut  dapat  dilihat  dari  belanja fasilitas  umum  yang  dikeluarkan  oleh  petahana  selama  menjabat.  Pada  laporan  hasil  pemeriksaan  BPK  terhadap pengelolaan anggaran belanja modal untuk fasilitas  umum daerah ditemukan penyimpangan anggaran belanja modal di  daerah  dengan  kerugian  sebesar  Rp  726,4  miliar.  Belanja  modal  fasilitas  umum  itu  dialokasikan  untuk pembangunan  gedung  sekolah,  puskesmas,  jembatan,  rumah  sakit,  jalan  hingga  irigasi.  Menurut  Forum  Indonesia untuk  Transparansi  Anggaran  (FITRA)  terdapat  1.309  temuan  penyimpangan  pengelolaan  anggaran  di  sejumlah daerah.
H4: Kenaikan belanja fasilitas umum berpengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada 2017

## METODE
Desain penelitian  yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan dalam tujuan penelitian ( purpose of  study )  ini  adalah  pengujian  hipotesis  ( hypothesis  testing ).  Model  analisis  yang  dipakai  adalah  analisis  regresi logistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yaitu data yang berupa laporan keuangan tahunan  yang  telah  diaudit  dan  dipublikasi  oleh  kementerian  keuangan  Republik  Indonesia.  Sedangkan  sumber  data dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  sejumlah  data  atau  dokumen  yang berasal dari tangan kedua atau lebih yang berkaitan terhadap objek penelitian. Data pada penelitian ini adalah laporan keuangan  yang  telah  diaudit,  yaitu  daerah  kabupaten/kota.  Data  penelitian  ini  menggunakan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK serta laporan dari BPS. Sedangkan data pemerintah daerah yang  mengikuti  Pemilukada  pada  tahun  2017  diperoleh  dari  website  KPU.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Daerah  Kabupaten/Kota  yang  melaksanakan  pemilukada  pada  tahun  2017.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling  dalam  pengambilan  sampel,  yaitu  kabupaten/kota  yang  mengikuti  pemilukada  pada  tahun  2017. Pengambilan sampel pada penelitian ini mengajukan dua kriteria pemilihan sampel, yaitu: (1) Daerah kabupaten/kota yang  melaksanakan  pemilukada  pada  tahun  2017;  (2)  Data  alokasi  belanja  hibah  dan  belanja  bantuan  sosial,belanja bantuan  keuangan  dan  belanja  fasilitas  umum  dalam  APBD  kabupaten/kota  tahun  2015-2016  yang  bersumber  dari Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan  Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia  dan  pemerintah  daerah kabupaten/kota.  Dalam  penelitian  ini,  metode  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dengan  cara  mengakses  situs-situs terkait  dengan  penelitian  ini  yaitu  www.kpu.go.id,  https://pilkada2017.kpu.id.id  yang  merupakan  situs  resmi  Komisi Pemilihan  Umum, www.bps.go.id yang  merupakan  situs  resmi  Badan  Pusat  Statistik,  serta  www.djpk.depkeu.go.id yang  merupakan  situs  resmi  Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan  Kementrian  Keuangan  sebagai  sumber  data keuangan  daerah.  Metode  pengumpulan  data  juga  dengan  mempelajari  berbagai  literatur  dan  juga  jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan. Proses penetapan sampel dengan menggabungkan data terkait melalui situs-situs resmi yang telah disebutkan sebelumnya.

## HASIL
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang mengikuti Pemilukada pada tahun 2017 dengan periode  penelitian  yang  diambil  pada  tahun  2015  mewakili  data  sebelum  Pemilukada,  dan  2016 mewakili  data  pada saat  Pemilukada.  Pemilihan  pemerintah  daerah  tersebut  sebagai  objek  dalam  penelitian  ini  karena  daerah  tersebut mengikuti  Pemilukada  pada  tahun  yang  sama  sehingga  diharapkan  dapat  memberikan  data  yang  lebih  baik  dan menggambarkan  kondisi  ekonomi  yang  sama.  Data  pemerintah  daerah  sampel  peroleh  dengan  mendownload  data realisasi laporan keuangan pemerintah daerah dan data realisasi belanja perfungsi pada situs www.djpk.kemenkeu.go.iddan www.bps.go.id . Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara parsial belanja bantuan hibah tidak berpengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada tahun 2017. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ritonga  dan  Alam  (2010),  Dian  Martha  (2016).  Dimana  hal  ini menunjukkan bahwa variabel terikat yang digunakan dalam penelitian berhubungan dengan variabel bebasnya. Hal ini dibuktikan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk belanja hibah untuk tahun 2016 dibandingkan tahun 2015.
Menurut  hasil  penelitian  Ritonga  dan  Alam  (2010)  membuktikan  bahwa  hasil  penelitian  tersebut membuktikan  bahwa  terdapat  kemungkinan  pemanfaatan  belanja  hibah  oleh  petahana  agar  dapat  memenangkan Pemilukada berikutnya. Dalam penelitian Martha (2016) juga disebutkan bahwa proporsi anggaran belanja hibah pada saat pelaksanaan Pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja hibah sebelum pelaksanaan Pemilukada H1: Belanja hibah tidak berpengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada 2017
Ummu  Auliyah  et  al,  Pengaruh  Belanja  Hibah,  Belanja  Bantuan  Sosial,  Belanja  Bantuan  Keuangan,  dan  Belanja  Fasilitas

## Umum Terhadap Keterpilihan Petahana dalam Pemilukada 2017
Berdasarkan  tabel  uji  pengaruh  variabel  belanja  bantuan  sosial  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada tahun 2017.Hasil pengujian ini gagal menemukan adanya pengaruh signifikan disebabkan  karena  belanja  bantuan  sosial  yang  tercatat  pada  tahun  2015  lebih  besar  dibandingkan  belanja  bantuan sosial  pada  tahun  2016.  Belanja  bantuan  sosial  diberikan  tidak  secara  terus  menerus  dan  penggunaannya mempertimbangkan  kemampuan  keuangan  keuangan  daerah.Sehingga  pos  belanja  bantuan  sosial  mungkin  tidak menjadi pilihan oleh kepala daerah menjelang Pemilukada.

## H2: Belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada 2017
Pengujian  regresi  logistik  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  belanja  bantuan  keuangan  terhadap keterpilihan  petahana  dalam  Pemilukada  2017.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Amalia  dan Pratolo (2013) serta Yuwani (2011).Tidak adanya pengaruh belanja bantuan keuangan terhadap keterpilihan petahana menyatakan  bahwa  kepala  daerah  tidak  menggunakan  pos  belanja  ini  demi  kepentingan  pribadinya  menjelang Pemilukada.

## H3: Belanja bantuan keuangan tidak berpengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada 2017
Belanja fasilitas umum tidak memiliki pengaruh terhadap keterpilihan petahana dalam Pemilukada 2017. Bila dilihat  dari  dana  belanja  fasillitas  umum  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  hampir  diseluruh  wilayah  yang  mengikuti Pemilukada  mengalami  kenaikan  untuk  belanja  fasilitas  umum  pada  tahun  2016.  Kenaikan  tersebut  merata  bahkan untuk  daerah  yang  untuk  Pemilukada  2017  tidak  diikuti  oleh  petahana  itu  sendiri.  Tidak  berpengaruhnya  belanja fasilitas umum terhadap kenaikan petahana menjadikan bukti bahwa kepala daerah yang menjabat menggunakan pos tersebut untuk meningkatkan sarana dan prasarana agar pelayanan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

## H3: Belanja fasilitas umum tidak berpengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada 2017
Hasil  penelitian  dijelaskan  bahwa  semua  variabel  tidak  berkaitan  dengan  kemenangan  petahana  dalam Pemilukada yang dilaksanakan pada tahun 2017. Beberapa alasan yang mungkin terjadi adalah:
1. Pada sampel yang diuji bila dilihat secara nominal, pada pos belanja hibah, belanja bantuan keuangan, dan belanja fasilitas umum secara rata-rata mengalami kenaikan hampir dikeseluruhan daerah.
2. Kenaikan  belanja  fasilitas  umum  terjadi  di hampir seluruh  wilayah yang menjadi sampel  pada penelitian ini. Hal ini  terjadi  mungkin  karena  adanya  imbauan  dari  pemerintah  pusat  terkait  penggunaan  belanja  modal  yang  terus ditingkatkan sebesar 30%. Penambahan persentase tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah secara bertahap sebelum tahun 2013. Menurut Mendagri yang saat itu dijabat oleh Gamawan Fauzi agar menjadi lebih efisiensi dan APBD menjadi semakin sehat.
3. Apabila  dilihat  secara  lebih  lanjut,  pada  Pulau  Sumatera,  Jawa,  Kalimantan,  dan  Bali  keterpilihan  petahana  tidak memiliki pengaruh terhadap pos-pos belanja  hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja fasilitas  umum.  Namun  pada  Pulau  Sulawesi,  Nusa  Tenggara,  Maluku,  dan  Papua  pos-pos  belanja  tersebut memiliki pengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada 2017.
Tabel 1 Keterpilihan Petahan pada Pemilukada 2017 Wilayah Overall Hibah Bansos Bankeu Fasum Barat 0,204 0,298 0,263 0,759 0,517 Timur 0,033 0,111 0,093 0,314 0,032

## Sumber: data olahan
Melihat dari tabel diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa wilayah barat Indonesia tidak memiliki pengaruh terhadap  keterpilihan  petahana.  Hasil  olahan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  baik  secara  keseluruhan  maupun  secara parsial  variabel  independen  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Hal  ini  diduga  karena  lebih berkembangnya  sumber  informasi  yang  ada  di  masyarakat,  tingginya  ilmu  pengetahuan  masyarakat,  tingkat kesadaran masyarakat yang lebih baik
4. Tidak  berpengaruhnya  variabel  independen  dengan  variabel  dependen  diduga  berhubungan  mematuhi  peraturan dan  adanya  kekhawatiran  pemerintah  daerah  terkait  pengawasan  laporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  instansi pengawas  baik  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat,  BPKP  (Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan),  BPK (Badan Pengawas Keuangan), dan instansi pengawas lainnya.

## SIMPULAN
1. Berdasarkan  uji  regresi  logistik  dapat  disimpukan  bahwa  proporsi  belanja  hibah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada 2017.
2. Proporsi belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada 2017.
3. Proporsi belanja bantuan keuangan tidak berpengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada 2017.
4. Proporsi belanja fasilitas umum tidak berpengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada 2017.
Ummu  Auliyah  et  al,  Pengaruh  Belanja  Hibah,  Belanja  Bantuan  Sosial,  Belanja  Bantuan  Keuangan,  dan  Belanja  Fasilitas

## Umum Terhadap Keterpilihan Petahana dalam Pemilukada 2017

## DAFTAR PUSTAKA
Alvian.  2018. Analisis  Pola  Belanja  Hibah,  Belanja  Bantuan  Sosial,  Belanja  Barang  dan  Jasa,  dan  Belanja  Modal Sebelum dan Pasca Pemilukada pada Kepala Daerah Incumbent . Universitas Islam Indonesia Amalia, Pratolo. 2013. Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan oleh Incumbent dalam Pemilukada serta Efektifitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah . Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 14 ANS,https://tesisdisertasi.blogspot.com/2015/05/analisis- regresi -logistik.html diakses pada September 2019 Dahlberg,  M.,  Johansson,  E.  (2002). On  the  Vote-Purchasing  Behavior  of  Incumbent  Governments .  The  American Political Science Review, 96 (1) 27-40 Habibi,  Muhammad,.  Kalalinggi,  Rita,  dan  Alaydrus,  Anwar.  2017. Politik  Anggaran  Belanja  Hibah  dan  Belanja Bantuan Sosial Calon Kepala Daerah Non-incumbent dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Kota Samarinda . eJournal Ilmu Pemerintahan. Universitas Mulawarman Halim dan Abdullah, S. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan derah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi . Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64. http:www.bppk.depkeu.go.id Jensen,  M  C  and  Meckling,  W  H.  1976. Theory  of  the  Firm:  Managerial  Behavior,  Agency  Costs  and  Ownership Structure . Journal of Financial Economics Kompasiana  beyond  blogging,  https://www.kompasiana.com/wahyu-triono2010/550178a0813311eb18fa845a/moral- hazard-bangsa# diakses pada November 2019 Martha,  Diah.  2016. Analisis  Anggaran  Belanja  Daerah  Sebelum  dan  Pada  Saat  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah (Pemilukada) pada Daerah Non-incumbent di Indonesia . Skripsi. Universitas Lampung Vicente,  Cristina.,  Rios,  A.,  and  Guillamon,  M.  (2013). Voting  Behavior  And  Budget  Stability .  Revista  de Contabilidad - Spanish Accounting Review, 16 (1), 46-52 Widada.  2015. Analisis  Belanja  Hibah,  Belanja  Bantuan  Sosial,  Belanja  Bantuan  Keuangan,  dan  Belanja  Modal Selama  Dua  Periode  Kepemimpinan  Kepala  Daerah  di  Pulau  Jawa  2000-2014 .  Tesis.  Universitas  Gadjah Mada Yuwani,  Handayani.  2011. Analisis  Rasio  Alokasi  Belanja  Antara  Daerah  Incumbent  dan  Daerah  Non-Incumbent Sebelum dan pada saat Pemilukada (Studi Kasus di Indonesia) . Universitas Diponegoro Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/30-persen-alokasi-apbd- 2014-diharapkan-untuk-belanja-modal-daerah/ diakses pada Januari 2020