TADAYUN : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN: 2774-4914

## IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR. 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO (STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PALU)
Soimun Rohman 1 , Ermawati 2 , Murniati Ruslan 3
1 Mahasiswa 2,3 Dosen Institut Agama Islam Negeri Palu

## soimunr@gmail.com

## Abstract
Sharia banks in conducting business activities must be based on sharia principles. Based on the mandate of Law Number. 21 of 2008 concerning Islamic Banking and BI Regulation Number. 6/24 / PBI / 2004 that the DSN has the duty and authority to stipulate fatwas regarding products and services in the business activities of Banks which carry out business activities based on Sharia principles. To ensure that the deposit products at Bank Muamalat comply with the standards set by the DSN, a research was conducted at Bank Muamalat Indonesia, the Palu branch. Deposit products at the Palu branch of Bank Muamalat Indonesia use the Mudharabah Mutlaqah contract, where BMIs are given freedom in managing customer funds. Then it is reviewed on the rules of the DSN-MUI Fatwa Number. 03 / DSN-MUI / IV / 2000 based on the 6-point provision that must be implemented to achieve sharia principles. In its implementation, the mudharabah time  deposit  product  run  by  Bank  Muamalat  Indonesia,  Palu  branch  has  met  these  provisions.  so  the product of mudharabah time deposits or deposits in the Palu branch of Bank Muamalat Indonesia is in accordance with the fatwa.
Keywords : DSN-MUI; Deposit; Muamalat Indonesia.

## Abstrak
Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usaha harus berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan  BI Nomor.  6/24/PBI/2004  bahwa  DSN  bertugas  dan  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan berdasarkan prinsip Syariah. untuk memastikan produk deposito yang ada di Bank Muamalat  sesuai  standar  yang  ditetapkan  oleh  DSN,  maka  dilakukan  penelitian  di  Bank Muamalat  Indonesia  cabang  Palu.  Produk  deposito  di  Bank  Muamalat  Indonesia  cabang  Palu menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, dimana BMI diberi kebebasan dalam pengelolaan dana nasabah. Kemudian ditinjau pada aturan Fatwa DSN-MUI Nomor. 03/DSN-MUI/IV/2000 berdasarkan  ketentuan  6  poin  yang  harus  dilaksanakan  untuk  tercapainya  prinsip  syariah, Dalam implementasinya produk simpanan berjangka mudharabah yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Palu telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. jadi produk simpanan berjangka mudharabah atau deposito yang ada di Bank Muamalat Indonesia cabang Palu telah sesuai dengan fatwa tersebut.
Kata kunci : Deposito; Fatwa DSN-MUI; Muamalat Indonesia.

## A. PENDAHULUAN
Bank merupakan lembaga keuangan penghimpun dana masyarakat berbentuk simpanan  serta  menyalurkannya  pada  masyarakat  dengan  bentuk  kredit  ataupun bentuk lainnya. 1 Di Indonesia Bank terbagi menjadi dua jenis yang dikenal dikalangan masyarakat  yaitu  Bank  Konvensional  dan  Bank  Umum  Syariah.  Bank  Konvensional yaitu  Bank  yang  menjalakan  sistemnya  dengan  cara  perhitungan  bunga,  sementara Bank  Syariah  melaksanakan  operasionalnya  berdasar akan  prinsip  syariah. Diantara banyaknya Bank Syariah yang ada di Indonesia Bank Muamalat Indonesia atau yang biasa disebut dengan BMI merupakan Bank yang di klaim menerapkan sistem syariah murni, selain itu juga Bank Muamalat menjadi contoh bagi Bank-Bank Syariah yang ada di Indonesia dengan menggunakan sistem syariah.
Bank  Muamalat  Indonesia  tidak  terlepas  dari  fungsinya  sebagai  Bank  pada umumnya yaitu menyalurkan dan menghimpun dana, adapun produk penghimpunan ditawarkan antara lain tabungan, giro, dan deposito. Seiring dengan berkembangnya waktu produk deposito paling di minati oleh masyarakat Indonesia sehingga deposito mengalami peningkatan tiap tahunnya. Deposito memiliki daya tarik tersendiri dari masyarakat untuk lebih memilih melakukan simpanan deposito ataupun melakukan investasi  dengan  jangka yang  pendek  yakni  1,  3,  6  dan  12 bulan,  apalagi  persentase pengembalian pertahunnya yang dapat diperoleh nasabah dari melakukan simpanan deposito  cukup  tinggi  dibandingkan  persentase  yang  diperoleh  dari  tabungan  biasa ataupun dari persentase giro. Tingkat risikonya pun terbilang sangat minim. Selain itu juga  produk  deposito  pada  Bank  Muamalat  menggunakan  sistem  syariah  yeng menggunakan akad mudharabah.
Di dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 dan 24 dijelaskan bahwa
Bank  Syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  menghimpun  dana  dalam bentuk  investasi  berupa  deposito.  Deposito  harus  berdasarkan  akad mudharabah. Dan  apabila  Bank  Syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usaha bertentangan  dengan  prinsip  syariah  maka  akan  dikenakan  sanksi
1 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 45.
administratif  sebagai  mana  pasal  16  dalam  Undang-Undang  perbankan syariah.
Prinsip syariah yang dimaksud sebagaimana pasal 26 di fatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional pada fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan  Syariah  pasal  1  poin  12  dan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor.
6/24/PBI/2004 pasal 1 poin 12, bahwa
Dewan  Syariah  Nasional  bertugas  dan  memiliki  kewenangan  untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 2
Dengan  adanya  peraturan  tentang  deposito  dengan  menggunakan  prinsip syariah, artinya fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito menjadi aturan rujukan  bagi  seluruh  Bank  Umum  Syariah  sehingga  menjadi  sebuah  kewajiban bagi setiap  Bank  Syariah  untuk  mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ada  dalam aturan tersebut, demi terjaga ke syariahan dari produk-produk yang ada pada Bank Umum Syariah terutama pada Bank Muamalat Indonesia. Dalam tulisan ini penulis akan membahas terkait hasil penelitian pada Bank Muamalat Indonesia cabang Palu yang dilakukan  untuk  memastikan  produk  deposito  yang  ada  di  Bank  Muamalat  sesuai standar yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Deposito Syariah
Bank  Syariah  dari  sisi  penghimpunan  dana  sumbernya  terdiri  dari  modal, investasi serta titipan. Deposito yang dimiliki Bank Syariah merupakan sumber ivestasi masyarakat yang terhimpun melalui akad mudharabah. 3 Deposito merupakan tabungan investasi melalui simpanan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Bank. penarikannya hanya  dapat  dilakukan  sesuai  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  di  awal  akad. Kemudian Bank akan memberikan keuntungan dengan sistem bagi hasil, semisal 70% :
2 Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia), (Yogyakarta : UII Press, 2009), 229
3 Muhammad Syafi’I Antonio , Bank Syari’ah d ari Teori ke Praktik , (Cet. I ; Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 146.
30%,  yang  berarti  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  Bank  akan  dibagi  berdasarkan presentasi tersebut.
Selanjutnya,  sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional melalui  fatwa  DSN-MUI  menetapkan  deposito  yang  dibolehkan  untuk  dipraktikkan pada lembaga keuangan adalah deposito yang berdasar akan prinsip mudharabah. 4
Mudharabah ialah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk di investasikan ke perusahaan komersial. Pihak Bank ( shahibul  maal )  berkewajiban  memberikan  dana  100%  kepada  nasabah ( mudharib ) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul  maal. Pembagian  keuntungan  akan  dibagi  berdasarkan kesepakatan  pada  awal  kontrak,  sedangkan  jika  terjadi  kerugian  akan ditanggung  oleh  pemilik  modal.  Pengelola  juga  bertanggung  jawab  apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola. 5
Terlepas  dari  pengertian  di  atas mudharabah adalah  akad  kerja  sama  usaha antara  dua  pihak,  pihak  pertama  sebagai  pemilik  saham  menyediakan  seluruh sahamnya,  sedangkan  pihal  kedua  sebagai  pengelola.  Keuntungan  usaha  bersama dibagi  sesuai  dengan  kepakatan yang  dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola. 6
Terlaksananya akad mudharabah harus berdasarkan rukun berikut:
a) Dua Pihak, pihak yang berperan sebagai pemberi dana ( shahib al-mal ), dan pihak kedua yang berperan sebagai pengelola ( mudharib atau amil );
b) Objek mudharabah (modal dan kerja), Shahib al-mal menyerahkan dana yang kemudian akan dikelola oleh mudharib dengan kerjanya;
c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul), yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama
4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
5 Russely Inti Dwi Permata “Jurnal Administrasi”, Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012), vol. 12 no. 1 (2014), 3. http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/486 (Diakses 31
Desember 2018).
6 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017), 2.
rela). Disini kedua pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.
d) Nisbah  keuntungan,  Nisbah  ini  mencerminkan  imbalan  yang  berhak diterima oleh kedua pihak yang ber mudharabah. 7
Mudharabah pada umumnya terdapat dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah  muqayyadah. Perbedaan  utamanya  adalah  terletak  pada  ada  atau tidaknya  persyaratan  yang  diberikan  pemilik  dana  kepada  Bank  untuk  mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. 8
Pada unrestricted  mudharabah/  mudharabah  muthlaqah Bank  wajib memberitahukan  kepada  pemilik  dana  mengenai  nisbah  dan  rata  cara  pemberian keuntungan  dan  atau  perhitungan  pembagian  keuntungan  serta  resiko  yang  dapat timbul, tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian  yang  disepakati  namun  tidak  boleh  mengalami  saldo  negative,  dan ketentuan-ketentuan lain berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 9
Pada  jenis mudharabah  muqayyadah atau  disebut  juga  dengan  istilah restricted mudharabah/specified  mudharabah adalah  kebalikan  dari mudharabah  muthlaqah. Si mudharib dibatasi  dengan  batasan  jenis  usaha,  waktu,  atau  tempat  usaha.  Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahib al-mal dalam memasuki jenis dunia usaha. 10
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito  yang  ditetapkan  di  Jakarta  tanggal  1  April  2000  M  bertepatan  dengan  26 Dzulhijjah 1420 H. Oleh ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. KH. Ali Yafie menetapkan  bahwa deposito yang dibolehkan berdasarkan keputusan DSN MUI memiliki 6 poin yaitu :
7 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), 205.
8 Syaakir  Sofyan,  “Jurnal  Bilancia  :  Jurnal  Studi  Ilmu  Syariah  dan  Hukum”, Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, vol. 10 no. 2 (2016), 99. https://doi.org/10.24239/blc.v10i2.291 (Diakses 2 Januari 2019).
9 Muhammad Fatibut T, “Jurnal Pendidikan Ekonomi”, Pengaruh dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah  Simpanan  Deposito  Mudharabah  Bank  Syariah  Mandiri  di  Indonesia, vol.  1  no.  3  (2013), http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index/php/jupe/article/view/3585 (Diakses 2 Januari 2019).
10 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2012), 200.
a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan Bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
b) Dalam  kapasitasnya  sebagai mudharib, bank  dapat  melakukan  berbagai macam  usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
c) Modal  harus  dinyatakan  dengan  jumlahnya,  dalam  bentuk  tunai  bukan piutang.
d) Pembagian  keuntungan  harus  dinyatakan  dalam  bentuk  nisbah  dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
e) Bank  sebagai mudharib menutup  biaya  operasional  deposito  dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
f) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 11

## 2. Produk Deposito Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu
Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu yang biasa disebut BMI Cabang Palu ialah lembaga intermediary, yaitu penghubung antara pengelola dana dan pemilik dana. Salah satu  kegiatan  BMI  Cabang  Palu  sebagai intermediary ialah  penghimpun  dana  yang terkumpul  dari  nasabah  kedalam  bentuk  simpanan  Deposito  iB  Hijrah.  Deposito  iB Hijrah  mrupakan  investasi  yang  optimal  bagi  Nasabah.  Deposito Mudharabah diperuntukan  bagi  Nasabah  perorangan  dan  institusi  yang  memiliki  legalitas  badan hukum.
BMI Cabang Palu mempunyai usaha pokok berupa penghimpun dana. Dana yang dihimpun oleh Bank sebagian besar disalurkan dalam bentuk pembiayaan, baik untuk usaha  produktif  maupun  untuk  keperluan  konsumtif.  Deposito  menurut  Yoyo Sukaryatmo  selaku Branch  Sales  Suport Bank  Muamlat  Indonesia  Cabang  Palu menjelaskan bahwa :
Deposito adalah dana nasabah yang disimpan di Bank dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula, juga mendapat bagi hasil yang lebih tinggi. Jumlah dan jangka waktu deposito telah disepakati bersama oleh Bank
11 Abdul Ghofur Nashori, Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia, 121
dan  nasabah.  Deposito menggunakan  akad Mudharabah  Muthlaqah yang memberikan  kebebasan  pada  Bank  selaku  pengelola  dana  untuk memproduktifkan dana nasabah, yang meliputi jenis usaha dan jangka waktu. 12
Pendapat diatas sejalan dengan pendapat Ascarya dalam buku “Akad & Produk Bank Syariah” yang menjelaskan bahwa:
Dalam  deposito mudharabah  mutlaqah, bank  sebagai mudharib mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi  hasil  disepakati  bersama.  Apabila  bank  menghasilkan  keuntungan  akan dibagi  sesuai  kesepakatan  awal.  Apabila  bank  mengalami  kerugian,  bukan karena  kelalaian  bank,  kerugian  ditanggung  oleh  nasabah  deposan  sebagai shahibul mal. 13
Jadi, deposito yang ada pada BMI Cabang Palu merupakan simpanan berjangka yang  menggunakan  akad mudharabah  muthlaqah, dimana  nasabah  memberikan kebebasan  kepada  Bank  untuk  mengelola  dananya  dengan  jangka  waktu  dan pembagian porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Terlepas dari itu, sebelum membuka  tabungan  deposito  iB  Hijrah  nasabah  diharuskan  untuk  melengkapi administrasi-administrasi  yang  ada  pada  BMI  Cabang  Palu,  agar  perjanjian  antara nasabah  dan  pihak  BMI  Cabang  Palu  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan menghindari unsur cacat administrasi.
Adapun persyaratan administrasi yang harus dilengkapi menurut Muhlis selaku Costumer Service (CS) Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu adalah :
Khusus  perorangan  ketika  ingin  membuka  tabungan  deposito  persyaratan administrasi  yang  harus  dilengkapi  berupa,  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP),  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  jika  ada.  Sedangkan  untuk  Non- Perorangan yang  berupa, akta pendirian usaha, izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi  badan  usaha,  surat  kuasa  penunjukan  pengelolaan  rekening,  dan  bukti identitas penerima dan pemberi kuasa. Untuk setoran awal baik perorangan dan Non-Perorangan minimal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). 14
12 Yoyo Sukaryatmo, Branch Sales Suport Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu. Wawancara, Palu, 8 April 2019
13 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008)
14 Muhlis, Costumer Service (CS) Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, Wawancara , 17 Juni 2019
Dalam hal pelaksanaan prosedur Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu dalam membuka tabungan iB Hijrah deposito, menurut Jumadi selaku RM Funding Reguler yaitu terdapat pada gambar berikut: 15
Gambar 1: Prosedur Pelaksanaan Operasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu
Gambar tersebut menjelaskan tentang prosedur pembukaan tabungan deposito hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, dimana nasabah akan diarahkan langsung oleh petugas untuk membuka  tabungan  deposito  di  bagian costumer  service, kemudian  nasabah  akan diberikan  sebuah  formulir  pembukaan  rekening  untuk  diisi.  Setelah  semua  data administrasi  telah  lengkap  maka costumer  service akan  meminta  setoran  dengan minimal Rp5.000.000 dan setelah diproses nasabah akan menerima Advis deposito atau aplikasi  deposito mudharabah. Setelah  itu  nasabah  tinggal  menunggu  pengembalian modal serta keuntungan yang telah disepakati sejak awal akad.
15 Jumadi, RM Funding Reguler Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu , Wawancara, 17 April 2019
Mekanisme tabungan berjangka atau deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu Menurut Bambang Nugroho selaku pimpinan Bank Muamalat atau Branch Manajer BMI Cabang Palu menjelaskan bahwa:
Mekanisme  tabungan  berjangka  atau  deposito  pada  BMI  Cabang  Palu,  telah melakukan sesuai dengan prinsip mudharabah. Dimana Bank sebagai mudharib akan  mengelola  dana  yang  akan  diberikan  oleh  nasabah  yang  dalam  hal  ini adalah shahibul maal. Terlepas dari itu BMI Cabang Palu mempunyai kewajiban terkait transparansi informasi mengenai produk yang ada pada Bank, hak dan kewajiban nasabah serta penggunaan data pribadi nasabah. 16
Terkait  keuntungan  nasabah  akan  mendapatkan  keuntungan  yang  sifatnya fluktuatif dimana keuntungan tidak selalu sama dengan keuntungan sebelumnya. Maka dari itu, nasabah hanya diberikan pilihan terkait presentasi keuntungan atau nisbah bagi  hasil  saja.  Pilihan  jangka  waktu  yang  diberikan  oleh  pihak  BMI  Cabang  Palu bervariasi yaitu mulai dari jangka waktu 1, 3, 4, 6, dan 12 bulan. 17
Kemudian terkait biaya-biaya yang akan dibebankan oleh nasabah yaitu berupa Pajak Penghasilan (Pph) dimana perjanjian ini telah dituangkan dalam akad perjanjian deposito  pada  saat  pembukaan  tabungan  deposito,  terlepas  dari  itu  ada  biaya  yang sifatnya  diwajibkan  apabila  nasabah  melakukan  penutupan  deposito  sebelum  jatuh tempo hal ini dilakukan karena nasabah memutus kerja sama sebelum waktunya, biaya tersebut  sebesar  Rp30.000  sampai  Rp50.000  tergantung  dari  jangka  waktu  nasabah menarik  dananya.  Dan  yang  terakhir  ada  pembebanan  biaya  yang  sifatnya  tidak memaksa  yaitu  dana  Zakat,  Infaq,  Sedekah  (ZIS).  Dana  tersebut  harus  meminta persetujuan dari nasabah terlebih dahulu, apabila nasabah membolehkan maka pihak BMI  Cabang  Palu  akan  memotong/menguranginya  dari  keuntungan  nisbah  yang didapatkan oleh nasabah. 18
16 Bambang  Nugroho, Branch  Manajer Bank  Muamalat  Indonesia  Cabang  Palu, Wawancara, 31 April 2019
17 Ibid., 18 Ibid.,

## Gambar 2
Skema Akad Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia
Penjelasan gambar diatas sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis  terhadap  yang  dinyatakan  oleh Branch  Manajer Bank  Muamalat  Cabang  Palu akad mudharabah adalah akad  kerjasama,  dimana  nasabah  selaku  pemilik  dana akan melakukan suatu perjanjian nisbah bagi hasil dengan pihak BMI Cabang Palu. setelah tercapainya suatu perjanjian maka pihak BMI Cabang Palu akan mengelola dana yang telah diberikan oleh nasabah. Dana tersebut akan dikelola dalam bentuk proyek atau usaha sesuai ketentuan BMI Cabang Palu. Kemudian setelah jatuh tempo BMI cabang Palu  akan  membagikan  hasil  keuntungan  yang  diperoleh  kepada  nasabah  sesuai perjanjian yang telah disepakati sejak pertama melakukan akad.
3. Produk  Deposito  Dalam  Tinjauan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito
Berdasarkan  Fatwa  DSN  Nomor  03/DSN-MUI/IV/2000  berkaitan  deposito, menetapkan yang tidak dibolehkan secara Syariah ialah deposito yang menggunakan perhitungan  bunga  serta  deposito  yang  dibolehkan  ialah  yang  berlandaskan  akan prinsip mudharabah. Sedangkan untuk merealisasikan di dunia perbankan maka Bank wajib  mengikuti  semua  ketentuan-ketentuan  yang  ada  pada  fatwa  DSN  tersebut. adapun analisis yang penulis lakukan mengenai ketentuan-ketentuan deposito yaitu:
Akad Perjanjian bagi hasil Nasabah (Mudharib) Bank Muamalat Indonesia Proyek/Usaha Pembagian Keuntungan Nisbah X% Nisbah Y% 1 3 4
a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
Sebagai pelaku pengelola dana yang dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu. Kemudian nasabah selaku pemilik dana akan menyimpan dana mereka dalam bentuk tabungan deposito.
Terkait  dengan  ketentuan  tersebut  dan  berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan oleh penulis mengenai hal tersebut dijelaskan oleh Bambang Nugroho selaku Branch  Manajer Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu. Ia menegaskan bahwa dalam praktiknya  Bank  bertindak  sebagai  pengelola  dana  sedangkan  nasabah  bertindak sebagai  pemilik  modal  yang  memberikan  kepercayaan  terhadap  Bank  Muamalat Cabang Palu untuk mengelola dana nasabah. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan poin pertama yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Deposito sehingga Bank Muamalat Cabang Palu telah memenuhi prosedurnya.
b. Dalam  kapasitasnya  sebagai mudharib ,  bank  dapat  melakukan  berbagai  macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
Dalam  hal  pengelolaan  jenis  usaha,  Bank  Muamalat  Cabang  Palu  diwajibkan mengembangkan dana yang diperoleh dari nasabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah,  termasuk  bekerjasama  dengan  pihak  lain.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil wawancara penulis dengan Yoyo Sukaryatmo selaku Branch Sales Suport dia menjelaskan bahwa  Deposito  pada  Bank  Muamalat  Cabang  Palu berdasar  akan  akad Mudharabah Muthlaqah yangmana  pihak  Bank  diberikan  keleluasaan  untuk  mengelola  dana  agar dana dapat terus produktif. Menurut Bambang Nugroho selaku Branch Manajer dalam pengalokasian  dana  tersebut  terbagi  menjadi  2  kategori  yaitu  Individu  dan  Non- Individu. Adapun kategori pertama yaitu individu dimana pengalokasian dana ini akan disalurkan  ke  masyarakat  biasa  seperti  pedagang  dan  usaha-usaha  mikro  lainnya, sedangkan untuk kategori kedua yaitu Non-Individu dimana pengalokasian dana ini akan  disalurkan  ke  lembaga-lembaga  yang  berbadan  hukum  seperti,  sekolah  atau kampus,  pemerintahan  dan  perusahan-perusahaan  lainnya.  Dalam  hal  ini  Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu telah sejalan dengan poin nomor dua tersebut.
c. Modal  harus  dinyatakan  dengan  jumlahnya,  dalam  bentuk  tunai  dan  bukan piutang.
Pada poin 3 dalam ketentuan Fatwa DSN terkait deposito ialah nasabah harus menyertakan  modal  pada  saat  pembukaan  tabungan  deposito  secara  tunai  dan berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  telah  dilakukan  penulis  di  Bank Muamalat Cabang Palu. menurut Jumadi selaku RM Funding Reguler BMI Cabang Palu menjelaskan  bahwa  ketika  ingin  membuka  tabungan  iB  Hijrah  Deposito  maka  hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BMI Cabang Palu, seperti fotokopi identitas diri dan setoran awal minimal Rp5.000.000  (Lima  Juta  Rupiah).  Sedangkan  dalam  praktinya  dilapangan  melalui observasi  yang  penulis  lakukan  telah  sejalan  dengan  penjelasan  Jumadi  tersebut. Dimana nasabah ketika ingin membuka tabungan deposito akan diarahkan langsung oleh petugas BMI Cabang Palu untuk pergi ke Costumer Service kemudian nasabah akan diberikan  sebuah  formulir  pembukaan  rekening  untuk  diisi.  Setelah  semua  data administrasi  telah  lengkap  maka costumer  service akan  meminta  setoran  dengan minimal Rp5.000.000. hal ini menunjukan bahwa dana yang diserahkan oleh nasabah bukan dalam bentuk piutang melainkan tunai. Maka Bank Muamalat Cabang Palu telah sesuai  dengan  pin  nomor  tiga  mengenai  ketentuan  deposito  yang  dikeluarkan  oleh Fatwa Dewan Syariah.
d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah serta dicantumkan dalam akad pembukaan rekening.
Dalam  melaksanakan  kegiatan  usaha  dibidang  deposito  pada  Bank  Muamalat Indonesia Cabang Palu. berdasarkan hasil wawancara bersama Branh Sales Suport Yoyo Sukaryatmo, secara prosedur, nasabah pada awalnya akan diberikan penjelasan terkait produk deposito dan keuntungan dari deposito pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Paluitu sendiri. Adapun produk deposito pada BMI Cabang Palu terdiri dari 2 macam sistem deposito yakni sistem ARO ( Automatic Roll Over ) dan sistem deposito Non-ARO. Sistem  deposito  ARO  artinya  perpanjangan  otomatis  tabungan  deposito  tanpa pemberitahuan kepada nasabah lagi, sedangkan sistem Non-ARO adalah kebalikan dari siste ARO dimana Non-ARO akan berhenti sesuai tempo yang telah ditentukan sejak awal akad.
Terlepas  dari  itu,  terkait  keuntungan  dari  deposito  pada  Bank  Muamalat Indonesia Cabang Palu, tidak didasarkan pada sistem bunga/presentase nilai uang yang telah di depositokan. Akan tetapi keuntungan didasarkan pada prinsip syariah yakni system pembagian hasil keuntungan (Nisbah). Pembagian hasil keuntungan (Nisbah) yang dimaksud Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu selaku mudharib akan mengelola uang nasabah yang telah di depositokan pada dan dari hasil keuntungan pengelolaan tersebut  akan  dibagi  dua,  yakni  keuntungan  untuk  pihak  BMI  Cabang  Palu  dan keuntungan untuk pihak nasabah itu sendiri. Adapun pembagian hasil keuntungan dari pengelolaan pada BMI Cabang Palu tersebut sebagai berikut :
Jangka Waktu Nisbah 1 Bulan (Nasabah : Bank)    50% : 50% 3 Bulan (Nasabah : Bank)    51% : 49% 4 Bulan (Nasabah : Bank)    52% : 48% 6 Bulan (Nasabah : Bank)    54% : 47% 12 Bulan (Nasabah : Bank)    54% : 46% Tabel 1
Jangka Waktu dan Pembagian Nisbah Antara Nasabah dan Bank Pada Bank Muamalat Cabang Palu 19
Bahwa secara prosedur  pembagian hasil keuntungan (Nisbah) di BMI Cabang Palu  dilakukan  dan  dituangkan  didalam  akad  pembukaan  rekening  deposito. Sebagaimana  dalam  Fatwa  DSN  Nomor  3  pada  poin  4  disebutkan: “Pembagian keuntungan  harus  dinyatakan  dalam  bentuk  nisbah  dan  dituangkan  dalam  akad pembukaan  rekening” Sebagaimana  Fatwa  DSN  tersebut.  BMI  Cabang  Palu  secara praktiknya  tentunya  sudah  melaksanakan  ketentuan  tersebut. Dimana  Bank  sebagai mudharib memberikan keuntungan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening sehingga tentunya hal ini telah sejalan dengan prinsip syariah atau prinsip mudharabah .
Hal  ini  juga  dijelaskan  oleh  salah  satu  nasabah  Bank  Muamalat  Cabang  Palu, berdasarkan pengelamannya ketika membuka rekening deposito ia diberikan pilihan jangka waktu lengkap dengan pembagian presentase nisbahnya. Kemudain Costumer Service menjelaskan kepada nasabah bahwa Nisbah tersebut bukan hasil keuntungan
19 Bambang Nugroho, Branch Manajer Bank Muamalat Cabang Palu, Wawancara, 31 April 2019
melainkan persentase bagi hasil antara pihak bank dan nasabah. Jadi, keuntungan tidak selalu sama dengan keuntungan sebelumnya.
e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
Biaya  operasional  untuk  produk  deposito  pada  Bank  Muamalat  Cabang  Palu berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  bersama  Yoyo  Sukaryatmo  untuk pembukaan  rekening  deposito  tidak  dikenakan  biaya  administrasi  dan  untuk  biaya penutupan  pun  tidak  terdapat  biaya  administrasi.  Akan  tetapi  ketika  nasabah melakukan  wanprestasi  dalam  hal  ini  nasabah  memutus  kerjasama  deposito  diluar waktu  yang  telah  ditentukan  didalam  akad,  maka  konsekuensinya  nasabah  akan dikenai  biaya Break (biaya  penutupan  deposito  sebelum  jatuh  tempo)  hal  ini  juga merupakan bentuk sanksi wanprestasi yang dilakukan nasabah terhadap akad dengan pihak  Bank  Muamalat  Indonesia  Cabang  Palu.  sanksi  biaya Break tersebut  yakni Rp30.000  sampai  Rp50.000  yang  dibebankan  kepada  nasabah  dan  tergantung  dari jangka waktunya.
Bahwa  sebagaimana  Fatwa  DSN  Nomor  3  poin  5  disebutkan  bahwa  :  “Bank sebagai mudharib menutup biaya  operasional  deposito  dengan  menggunakan  nisbah keuntungan yang menjadi haknya” Artinya Bank sebagai mudharib tidak dibenarkan memungut biaya apapun dalam hal penutupan deposito sehingga jika dikaitkan praktik deposito pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu  sudah melaksanakan ketentuan poin 5 Fatwa DSN tersebut dan tentunya telah sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip mudharabah .
f. Pihak Bank Syariah  tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
Larangan  pengurang  keuntungan  tanpa  persetujuan  nasabah,  terkait  dengan larangan  pengurangan  keuntungan,  BMI  Cabang  Palu  telah  melakukan  praktiknya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor 3 poin 6 tersebut.  Hal ini telah ditegaskan oleh Branch  Manajer BMI  Cabang  Palu,  Bambang  Nugroho  mengatakan  bahwa  BMI Cabang  Palu  mengikuti  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  Nomor 7/46/PBI/2005  Tentang  akad  penghimpun  serta  penyaluran  dana  pada  bank  yang beroperasi secara syariah. Sehingga BMI Cabang Palu tidak melakukan pengurangan
terhadap nisbah keuntungan yang didapatkan oleh nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.  Dan  dengan  persetujuan  nasabah,  bank  dapat  memotong  bagi  hasil deposito yang diterima nasabah untuk pembayaran zakat, infaq, sedekah (ZIS) sebesar 2,5%.
Hal ini juga diperkuat oleh salah satu nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  penarikan  atau  pengurangan  nisbah  tanpa persetujuan pemilik tabungan deposito kecuali pembebanan pajak penghasilan (Pph) kepada nasabah yang telah ada dalam akad perjanjian. Karena pada dasarnya bank telah diberi  kuasa  oleh  nasabah  untuk  melakukan  pemotongan  pajak  penghasilan  atas pendapatan bagi hasil deposito yang diterima nasabah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagaimana Fatwa DSN tersebut. BMI Cabang Palu secara praktiknya tentunya sudah melaksanakan ketentuan tersebut. Karena pada dasarnya bank tidak dibenarkan mengurangi nisbah keuntungan milik nasabah sebelum ada persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Dari keterangan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk  mencapai  prinsip  syariah  pada  lembaga  keuangan  maka  hal-hal  yang  harus dilakukan adalah memenuhi atau mengikuti aturan serta ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan  oleh  Fatwa  DSN  dalam  hal  ini  produk  deposito  yang  ada  pada  Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

## C. KESIMPULAN
Produk  deposito  di  Bank  Muamalat  Indonesia  cabang  Palu  atau  yang  biasa disebut BMI cabang Palu menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, dimana BMI diberi kebebasan  dalam  pengelolaan  dana  nasabah.  Kemudian  nasabah  diberikan  pilihan jangka  waktu  memproduktifkan  dana  tersebut.  Adapun  jangka  waktu  deposito bervariasi mulai dari jangka waktu 1, 3, 4, 6, hingga 12 bulan. Dalam pengalokasian dana deposito  di  BMI  cabang  Palu  terbagi  menjadi  2  kategori  yaitu:  individu  dan  non- individu.
Ditinjau  pada  aturan  Fatwa  Dewan Syari’ah  Nasional  Majlis  Ulama  Indonesia Nomor.  03/DSN-MUI/IV/2000  Menetapkan  bahwa  deposito  yang  dibenarkan  adalah
deposito mudharabah, dan dalam ketentuan umum pada fatwa tersebut memiliki 6 poin yang harus dilaksanakan untuk tercapainya prinsip syariah oleh perbankan syariah. Dalam implementasinya produk simpanan berjangka mudharabah yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Palu telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. jadi  produk  simpanan  berjangka  mudharabah  atau  yang  dikenal  dengan  tabungan deposito yang ada di Bank Muamalat Indonesia cabang Palu telah sesuai dengan fatwa tersebut.

## REFERENSI
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
Anshori. Abdul Ghofur, Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia), Yogyakarta : UII Press, 2009
Al Hadi. Abu Azam, Fikih Muamalah Kontemporer, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017
Bank Indonesia Perbankan, Situs Bank Indonesia. Website: https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_101608.aspx
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Karim. Adiwarman A., Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta : Kencana, 2012
Supramono. Gatot, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
Russely  Inti  Dwi  Permata, “Jurnal  Administrasi”, Analisis  Pengaruh  Pembiayaan Mudharabah  dan  Musyarakah  Terhadap  Tingkat  Profitabilitas  (Return  On  Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012), vol.
12 no. 1 (2014), http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/ 486 (Diakses 31 Desember 2018).
Syaakir Sofyan, “Jurnal Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum”, Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, vol. 10 no. 2 (2016), https://doi.org/10.24239/blc.v10i2.291 (Diakses 2 Januari 2019).
Muhammad Fatibut T, “Jurnal Pendidikan Ekonomi”, Pengaruh dan Manfaat Bagi  Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri di Indonesia, vol.
1 no. 3 (2013), http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index/php/jupe/article/view/3585 (Diakses 2 Januari 2019).