https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## PERAN PENTAHELIX DALAM KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BANJIR

## THE ROLE OF PENTAHELIX IN REDUCTION POLICY DISASTER RISK
Muhammad Amiruddin * , Herlina Juni Risma Saragih, Sovian Aritonang, Pujo Widodo, Wilopo Pascasarjana Manajemen Bencana, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta *Koresponden email: amir13muhammad@gmail.com

## ABSTRAK
Kompleksitas masalah banjir di DKI Jakarta disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan yaitu perubahan iklim, penurunan permukaan tanah, serta perubahan sosial ekonomi dan kependudukan. Selama periode tahun 2001 sampai 2021, banjir  sebagai bencana  yang menelan banyak korban di DKI Jakarta. Untuk itu, upaya pengurangan risiko  bencana  perlu  dihadirkan  melalui  pendekatan  kolaboratif  dengan  peran  pentahelix.  Dengan  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  melalui  wawancara  dan  analisis  data  sekunder,  penelitian  ini  bertujuan menganalisis peran pentahelix dalam kebijakan pengurangan risiko bencana banjir. Hasil penelitian memperlihatkan terdapat lima unsur penting dalam kebijakan pengurangan risiko bencana di DKI Jakarta yaitu pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media. Kolaborasi peran pentahelix dalam program pengurangan risiko bencana bergerak secara simultan yang disesuaikan dengan kapasitas, tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Namun demikian, berdasarkan pengukuran  dampak  bencana  banjir  tahun  2016-2020,  menunjukan  capaian  yang  kurang  optimal.  Angka  jiwa terdampak, jumlah jiwa pengungsi, dan area terdampak masih fluktuatif dan cenderung tinggi. Terlebih jumlah korban jiwa justru meningkat pada tahun 2020. Dengan berbagai perbedaan pada kapasitas, wewenang, dan sumber daya yang dimiliki  pada  masing-masing  pihak,  kolaborasi  pentahelix  membutuhkan  kepemimpinan  yang  kuat  dalam  proses perencanaan  dan  implementasi  program.  Peran  Pentahelix  masih  perlu  didorong  lebih  kuat  dalam  konteks  sinergi peran,  realokasi  sumber  daya,  dan  distribusi  wewenang  secara  proporsional  untuk  memastikan  kolaborasi  peran pentahelix dapat terlaksana secara optimal. Peneliti merekomendasikan penguatan tata kelola kolaboratif pada tataran teknis pelaksanaan yang lebih aktual serta menguatkan kepemimpinan dalam manajemen pengurangan risiko di semua unsur pentahelix.
Kata kunci: Banjir, pengurangan risiko bencana, dan Pentahelix

## ABSTRACT
The  complexity  of  the  flood  problem  in  DKI  Jakarta  is  caused  by  three  main  interrelated  factors,  namely  climate change, land subsidence, and socio-economic and population changes. During the period 2001 to 2021, flooding was a  disaster  that  claimed  many  victims  in  DKI  Jakarta.  For  this  reason,  disaster  risk  reduction  efforts  need  to  be presented  through  a  collaborative  approach  with  the  role  of  pentahelix.  By  using  descriptive  qualitative  research methods through interviews and secondary data analysis, this research aims to analyze the role of pentahelix in flood disaster risk reduction policies. The results showed that there are five important elements in disaster risk reduction policy  in  DKI  Jakarta,  namely  government,  academia,  business,  community  and  media.  Collaboration  of  the pentahelix  role  in  disaster  risk  reduction  programs  moves  simultaneously,  adjusted  to  the  capacity,  duties  and functions  of  each  institution.  However,  based  on  the  measurement  of  the  impact  of  flood  disasters  in  2016-2020, showed  less  than  optimal  achievement.  The  number  of  people  affected,  the  number  of  displaced  people,  and  the affected area are still fluctuating and tend to be high. Moreover, the number of casualties actually increased in 2020. With various differences in the capacity, authority, and resources of each party, pentahelix collaboration requires strong leadership in the process of program planning and implementation. The role of Pentahelix still needs to be pushed more strongly in the context of role synergy, resource reallocation, and proportional distribution of authority to ensure the collaboration of the pentahelix role can be carried out optimally. Researchers recommend strengthening collaborative  governance  at  a  more  actual  technical  level  of  implementation  and  strengthening  leadership  in  risk reduction management in all elements of pentahelix.

## Keywords: Flood, disaster risk reduction, and Pentahelix

## PENDAHULUAN
Jakarta  sebagai  contoh  nyata  kota  yang menghadapi risiko tinggi bencana khususnya banjir perkotaan.  Berdasarkan  data  Data  Informasi Bencana  Indonesia  (DIBI)  tahun  2022,  bencana banjir  merupakan  salah  satu  dari  3  jenis  bencana alam  yang  dominan  terjadi  di  DKI  Jakarta,  selain puting  beliung  dan  tanah  longsor  (BNPB,  2023).
Banjir  sebagai  ancaman  lingkungan  hidup  yang disebabkan oleh antropogenik (ulah manusia) yang memberikan konsekuensi bencana dan risiko yang parah  dan  berdampak  luas  terhadap  manusia  dan sistem alam (Dalimunthe dan Putri, 2016).
Meningkatnya  risiko  banjir  berasal  dari  in- teraksi  yang  kompleks  berupa  faktor  alam  dan antropogenik,  yang  beriringan  dengan  cepatnya
perubahan  sistem  sosial  ekonomi  di  kota  Jakarta (Budiyono et al, 2022). Selain itu, paparan potensi banjir  yang  dialami  Kota  Jakarta  disebabkan  oleh beberapa  faktor  utama  yaitu  perubahan  iklim, penurunan permukaan tanah, dan perubahan sosial ekonomi  dan  kependudukan  (Anugrahadi  et  al, 2020; Lyons, 2015).
Pertama,  kondisi  geografi  dan  topografi Jakarta  memainkan  peran  penting  pada  masalah banjir.  Pada  aspek  geografis,  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  memiliki  luas  wilayah 1.671,83  km2  yang  memiliki  topografi  terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 mdpl,  yang  mana  sekitar  40%  wilayah  Jakarta berupa dataran dengan permukaan tanahnya berada pada  1-1,5m  di  bawah  muka  laut  pasang.  Jakarta memiliki sekitar 27 sungai dan topografi wilayah di dataran  rendah  yang  berada  pada  muara  sungai yang  umumnya  berada  di  bawah  permukaan  air laut.  Dengan  kondisi  geografis  dan  tingkat  kepa- datan  penduduk  yang  tinggi,  maka  Jakarta  diha- dapkan pada masalah kebencanaan yang kompleks, khususnya  masalah  banjir  (Pemrov  DKI  Jakarta, 2024; Nasution et al, 2023)
Kedua,  dalam  kajian  perubahan  iklim  di pesisir  Jakarta  menggambarkan    pola    temperatur tahunan    mengindikasikan  adanya  tren  kenaikan temperatur, yaitu 1,1 oC selama 47 tahun (0,23 oC per  dekade)  (Suwarman  et  al,  2022).  Ketiga,  me- ningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  dan  kepadatan penduduk  menjadikan  lahan  semakin  menyempit. Tekanan  penduduk  mendorong  terjadinya  proses interaksi  antara  parameter  kependudukan,  para- meter  pembangunan  dan  parameter  lingkungan hidup (Arbain, 2918). Terjadi disparitas antara laju pertumbuhan  penduduk  dan  menurunnya  kualitas sumber daya alam, mendorong lahirnya degradasi lingkungan dan bencana alam (Putri et al, 2021).
Analisis  Bank  Dunia  (2011)  menyebutkan Jakarta  merupakan  kota  yang  sangat  rentan  ter- hadap  dampak  perubahan  iklim . Risiko  terkait perubahan  iklim  dan  bencana  terbesar  yang dihadapi  Jakarta  adalah  banjir  dengan  dampak buruk  sangat  besar  bagi  perekonomian  dan  mas- yarakat  Jakarta.  Empat  puluh  persen  dari  wilayah perkotaan, sebagian besar di daerah utara, berada di bawah permukaan laut dan sangat rentan terhadap banjir  karena  air  pasang,  badai,  dan  kenaikan tingkat permukaan laut di masa depan. Baik jumlah maupun  intensitas  curah  hujan  telah  meningkat, serta  naiknya  suhu  global  dan  efek urban  heat island telah meningkatkan suhu rata-rata.
Banjir di wilayah perkotaan mempunyai dam- pak yang lebih luas dan lebih mahal untuk dikelola karena  konsentrasi  penduduk  dan  aset  yang  lebih besar. Banjir di Jakarta membawa dampak luas dan kerugian  yang  besar.  Estimasi  dampak  banjir seluruh  kota di Jakarta menunjukkan risiko  banjir yang diperkirakan menelan kerugian sebesar USD 186  juta  per  tahun.  Pada  tahun  2030,  kerugian akibat  banjir  diproyeksi  semakin  meningkat  men- jadi USD 521 juta per tahun (UNFCC, 2023).
Berdasarkan  data  Pemprov  DKI  Jakarta (2024),  selama  periode  tahun  2001  sampai  2021, kejadian  bencana  di  Provinsi  DKI  Jakarta  mem- perlihatkan  banjir  sebagai  bencana  yang  menelan banyak  korban.  Sebanyak  305  kejadian  bencana yang  mengakibatkan  168  jiwa  meninggal,  me- nyebabkan 9.151 warga mengalami luka-luka dan menjadikan  1.063.641  warga  mengungsi.  Data diatas sekaligus menegaskan bahwa banjir menjadi masalah  kebencanaan  yang  krusial  dan  memiliki risiko tertinggi diantara jenis bencana lainnya. Pola kejadian  banjir  Jakarta  memperlihatkan  eskalasi yang semakin meningkat. Terdapat kecenderungan peningkatan bencana banjir dari tahun 2001 hingga 2021.
Gambar 2 . Eskalasi Bencana Banjir  Provinsi DKI Jakarta Tahun 2001-2021 Sumber: Pemrov DKI Jakarta (2024)
Disisi  lain,  berdasarkan  data  Pemprov  DKI Jakarta  (2024)  bencana  banjir  memiliki  potensi keterpaparan  yang  tinggi  yang  diperkirakan  dapat bersampak  pada  8.319.439  pendudukan  Jakarta. Besarnya jumlah potensi keterpaparan pendudukan akibat  bencana  banjir  tersebut  sebagai  bentuk potensi  risiko  tinggi  yang  dihadapi  masyarakat. Dengan  demikian,  perlu  upaya  bersama  untuk melakukan  mitigasi  dalam  rangka  mengurangi risiko  bencana.  Upaya  pengurangan  risiko  dapat dilakukan dengan melalui kebijakan terpadu.
Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  DKI  Jakarta sebagai  penanggung  jawab  utama  dalam  upaya pengurangan  risiko  bencana  banjir.  Untuk  itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji  kerjasama yang  melibatkan  unsur-unsur  pentahelix  yang terdiri dari lima jenis pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan me- dia. Pendekatan ini berguna untuk mengelola kom- pleksitas  permasalahan  berbasis  aktor  (Windiani, 2020; Yulianto et al, 2021).
Peran  kelima  aktor  tersebut  sangat  krusial dalam  mendukung  kebijkan  pengurangan  risiko bencana  di  DKI  Jakarta.  Namun  demikian,  ber- dasarkan  kajian  Pemrov  DKI  Jakarta,  tantangan terbesar  dalam  program  pengurangan  risiko  ben- cana  diantaranya  belum  selaras  dan  terpadunya para  pemangku  kepentingan  dalam  penyeleng- garaan  penanggulangan  bencana.  Upaya  menye- laraskan  dan  memadukan  bertujuan  untuk  meng- hindari tumpang tindih, memaksimalkan efisiensi, dan menggabungkan sumber daya yang ada untuk tujuan  yang  sama  dalam  kegiatan  kebencanaan. Untuk  itu,  penelitian  diperlukan  untuk  meng- analisis peran dan mengidentifikasi secara seksama bagaimana  peran  masing-masing  aktor  dalam mendukung kebijakan pengurangan risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  post- positivisme  yang  menekankan  pada  realitas  dan pengetahuan  yang  bersifat  tidak  bebas  nilai  (Fox, 2008).  Denzin  &  Lincoln (1994)  memberikan  ha- luan  metodologi  yang  diperlukan  dalam  pende- katan  postpositivisme  yaitu  metode  melalui  kua- litatif.    Untuk  itu,  peneliti  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif untuk mendapatkan  gambaran peran  pentahelix  dalam  penanggulangan  bencana khususnya  pada  program  pengurangan  risiko bencana banjir.
Peneliti  menganalisis  kebijakan  pengurangan risiko  yang  didasarkan  pada  wawancara  dan  ana- lisis  dokumen  seperti  dokumen  perencanaan strategis  dan  laporan  evaluasi  program  pengura- ngan risiko bencana. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti melakukan sintesis dan analisis data melalui pemilihan dan penyederhaan data, penyu-
sunan data secara sistematis, dan penarikan kesim- pulan  (Miles,  Huberman,  &  Saldana,  2014).  Cara tersebut digunakan untuk menggambarkan kebija- kan  pengurangan  risiko  bencana  di  Provinsi  DKI Jakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penanggulangan  bencana  dimulai  dari  se- belum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang mencakup  pencegahan,  kesiapsiagaan,  penanga- nan darurat, dan pemulihan (Mahameru dan Hadi, 2022).  Kebijakan  pengurangan  risiko  bencana termasuk  dalam  rangkaian  proses  yang  sangat penting  pada  setiap  proses  penanggulangan  ben- cana. Kebijakan pengurangan risiko bencana telah termaktub  dalam  agenda  strategis  pembangunan nasional  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJMN)  2020-2024.  Dengan  tema “membangun  lingkungan  hidup,  meningkatkan ketahanan  bencana  dan  perubahan  iklim”,  ke- bijakan perngurangan risiko bencana sebagai stra- tegi  utama  yang  didorong  untuk  diimplemen- tasikan pada seluruh level pemerintahan.
Gambar  3 .  Tahapan  dan  Kegiatan  dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Sumber: Pemrov DKI Jakarta (2024)
Penyelanggaraan  penanggulangan  bencana memadukan  program  pada  tahap  pra  bencana, tanggap  darurat  bencana  dan  pascabencana  yang melibatkan seluruh pihak terkait. Penyelenggaraan penanggulangan  bencana  bertujuan  untuk  men- jamin  terselenggaranya  pelaksanaan  penanggu- langan  bencana  secara  terencana,  terpadu,  ter- koordinasi,  dan  menyeluruh  dalam  rangka  mem- berikan  perlindungan  kepada  masyarakat  dari ancaman,  risiko  dan  dampak  bencana.  Penyele- nggaraan  penanggulangan bencana  meliputi  tahap prabencana,  saat  tanggap  darurat,  dan  pascaben- cana.  Untuk  itu,  kinerja  pada  setiap  perangkat
daerah dibutuhkan agar akselerasi kebijakan pena- nggulangan bencana khususnya pada pengurangan risiko bencana banjir dapat diraih dengan optimal.
Dalam upaya menselaraskan program pengu- rangan  risiko  bencana  khususnya  bencana  banjir, pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  membangun sinergitas  bersama  seluruh  pihak  terkait  yang tergabung dalam konsep pentahelix. Kerjasama an- tar  pentahelix  dalam  program  pengurangan  risiko bencana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana. Kerjasama multipihak dalam penyeleng- garaan  penanggulangan  bencana  menjadi  kebutu- han  yang  esensial,  yang  mana  pemerintah  daerah sebagai komponen utama penanggung jawab dalam penyelenggaraan  penanggulangan  bencana.  Oleh karena itu, kerjasama multipihak diperlukan pem- bagian peran agar kegiatan dapat bersinergi, selaras dan  merata.  Pembagian  peran  multipihak  dapat dilakukan  dengan  melihat  peran  masing-masing unsur.
Dalam  pelaksanaanya  di  DKI  Jakarta,  upaya mengatasi bencana banjir melibatkan seluruh kom- ponen pentahelix. Pertama , dari unsur pemerintah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam  penyeleggaraan  penanggulangan  bencana dengan  merancang  program  pengurangan  risiko bencana.  Dalam  mewujudkan  program  tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan ham- pir  seluruh  organisasi  perangkat  daerah  (OPD) dalam  kebijakan  dalam  pengurangan  risiko  ben- cana banjir.
Tabel  1 .  Unsur  Pemerintah  yang  terlibat  dalam Program Pengurangan Risiko
OPD yang terlibat OPD yang terlibat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Dinas Sosial Dinas Sumber Daya Air Dinas kesehatan Dinas Bina Marga Dinas Pendidikan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Dinas  Pertamanan  dan Hutan Kota Dinas Perhubungan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan  Anak,  dan Pengendalian Penduduk Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Dinas Pemuda dan olahraga Dinas  Perpustakaan  dan Kearsipan Dinas  Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Dinas  Kependudukan  dan Pencatatatan Sipil Dinas  Ketahanan  Pangan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas  Cipta  Karya,  Tata Ruang dan Pertanahan Satuan Polisi Pamong Praja Sekratariat Daerah
Sumber: Pemrov DKI Jakarta (2024)
Pelaksanaan  program  pengurangan  risiko bencana  banjir  dilaksanakan  oleh  seluruh  pera- ngkat  daerah dalam program pengurangan risiko banjir  yang  termasuk  pada  tahap  pra  bencana. Setidaknya  terdapat  23  OPD  yang  terlibat  la- ngsung  dalam  upaya  penanggulangan  bencana melalui  program  pengurangan  risiko  bencana, antara lain
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD) yang berperan untuk menyusun rencana kerja  dan  anggaran  bencana;  menyusun  manual pengurangan risiko, mengoptimalkan penggunaan sistem  deteksi  dan  peringatan  dini  kejadian; menguji sistem dan Standar Prosedur Operasional (SOP)  penanganan  bencana;  sosialisasi  pengu- rangan  risiko  dan  peningkatan  pemahaman  mas- yarakat tentang penanganan bencana; melakukan koordinasi  secara  berkelanjutan  kepada  lembaga terkait  seperti    BNPB,  Kementerian  Pekerjaan Umum c.q. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane  (BBWSC),  Badan  Wilayah  Sungai Citarum,  BKMG,  Lembaga  Penerbangan  dan Antariksa  Nasional,  Badan  Pengkajian  dan Penerapan  Teknologi  dan  Pushidros  TNI  AL untuk melakukan pengamatan dan peringatan dini dengan  melakukan  pengamatan  pada  ketinggian debit air; mitigasi berupa deteksi dini; penguatan ketangguhan bencana berbasis komunitas; penyusunan Rencana Kontinjensi tentang potensi ancaman  bencana;  menyiapkan  lokasi  gudang penyimpanan logistik dan sa rana pendistribusian; pengelolaan  database  dan  teknologi  informasi kebencanaan; pembangunan sistem e-bufferstock; menyiapkan  lokasi  dan  bangunan  untuk  pe- ngungsian;  menyiapkan  sarana  prasarana  untuk penanganan  bencana;  melakukan  koordinasi  dan pengendalian  dengan  Perangkat  Daerah;  pem- binaan  Tim  Reaksi  Cepat  (TRC);  melaksanakan asessment  di  lokasi  melalui  TARC  (Tim  Asses- ment Reaksi Cepat); melakukan geladi posko dan geladi lapang penanganan bencana secara terpadu. BPBD sebagai leading sektor upaya pengurangan risiko dan penanggulangan bencana.
Badan  Pelayanan  Pengadaan  Barang/Jasa Daerah  bertugas  mendorong  perangkat  daerah mengusulkan  produk  barang  dan  jasa  terkait  ke- bencanaan untuk dicantumkan dalam katalog dan menyiapan  data  produk  barang  dan  jasa  yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.
Dinas  Sumber  Daya  Air  bertugas  untuk menjalin komunikasi dengan BPBD Provinsi DKI Jakarta,  Badan  Meteorologi,  Klimatologi  dan Geofisika  (BMKG),  Kemen  terian  Pekerjaan Umum c.q. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSC), Badan Wilayah Sungai Cita- rum untuk melakukan pengamatan dan peringatan dini  dengan  melakukan  pengamatan  pada ketinggian  debit  air  dan  memberikan  informasi
keting  gian  permukaan  air  /EWS  di  hulu  sungai kepada BPBD.
Dinas  Bina  Marga  bertugas  mengoordinasi- kan  dan  menginstruksikan  kepada  Kepala  Suku Dinas  wilayah  untuk  mendukung  pelaksanaan posko  piket  kesiapsiagaan  ancaman  bencana tingakt Provinsi dan memastikan memastikan sa- luran dan tali air tidak tersumbat yang berpotensi terjadi banjir.
Dinas  Lingkungan  Hidup  bertugas  melaku- kan  pembersihan  dan  pengangkutan  sampah  di sungai,  waduk,  drainase  dan  saluran  air  secara rutin dan masif serta menyiapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) SDM dan prasarana untuk dapat dimobilisasi sewaktu-waktu.
Dinas  Pertamanan  dan  Hutan  Kota  (Dis- tamhut)  Mengoptimalkan  pengendalian  dengan penambahan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai  retensi  dan  detensi  air  hujan  dan  aliran sungai  melalui  pembuatan  drainase  vertical, sumur  resapan  atau  pendekatan  lainnya  pada taman  dan  RTH  publik  lainnya  serta  mengin- tegrasi  ruang  terbuka  hijau  dan  biru  di  daerah cekungan, naturalisasi sungai, dan waduk.
Dinas  Penanggulangan  Kebakaran  dan  Pe- nyelamatan  (Dis  gulkarmat)  bertugas  menyiaga- kan  personel  penyelamatan  korban  dan  sarana serta  prasarana  pendukung  penanganan  lainnya dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pemangku  kepentingan  dan  masyarakat  terkait pencegahan,  penanggulangan,  penyelamatan  ke- bakaran dan penyelamatan non kebakaran seperti bencana banjir.
Dinas  Sosial  bertugas  melakukan  inventari- sasi lokasi rawan bencana dan lokasi pengungsian serta  menyiapkan  stok  ban  tuan/buffer  stock, sandang,  pangan  dan  prasarana  yang  dibutuhkan dalam penanggulangan bencana banjir.
Dinas  kesehatan  bertugas  menyiapkan  peta geomedik berdasarkan peta rawan bencana banjir, meningkatkan  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat (PHBS) masyarakat, membuat sistem rujukan dari lokasi  bencana  ke  rumah  sakit  dan  antar  rumah sakit  serta  inventarisasi  sumber  daya  kesehatan pemerintah dan swasta.
Dinas  Pendidikan  (Disdik)  bertugas    meng- optimalkan  pengetahuan  peserta  didik  mengenai kebencanaan  dan  perubahan  iklim  melalui  kuri- kulum  muatan  lokal  pada  mata  pelajaran  Pen- didikan  Lingkungan  Budaya  Jakarta  serta  me- lakukan  simulasi  penanganan  di  masing-masing sekolah rawan bencana.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Ener- gi  bertugas  melakukan  koordinasi  dengan  Per- tamina  dalam  hal  rencana  penanganan  dan pengamanan  pasokan  BBM,  serta  kepada    PLN terkait pemadaman dan penyalaan aliran listrik di lokasi bencana.
Dinas  Perhubungan  bertugas  melakukan pemetaan  jalan,  dan  terminal/pelabuhan  rawan bencana banjir dan jalur alternatif yang digunakan serta  mempersiapkan  jalur  lalu  lintas  kendaraan untuk  pendistribusian  bantuan  logisitik  dan evakuasi korban bencana banjir.
Dinas  Pemberdayaan,  Perlindungan  Anak, dan  Pengendalian  Penduduk  bertugas  memper- siapkan  sumber  daya  untuk  pelaksanaan  pem- berdayaan  masyarakat  dan  layanan  penanganan kekerasan  pada  anak  dan  perempuan  di  lokasi bencana di bawah koordinasi BPBD.
Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik bertugas  mengembangkan  virtual  log  book  ber- sama Dinas Sumber Daya Air yang dapat diakses publik  secara  daring  melalui  situs  dan  aplikasi resmi Pemerintah Daerah, mensosialisasikan upa- ya  pencegahan  dan  penanganan  bencana  apabila terjadi perubahan keadaan atau tanda-tanda akan adanya  bencana,  serta  mempersiapkan  ruang crisis center sebagai pusat informasi, komunikasi dan koordinasi penanganan bencana.
Dinas  Pemuda  dan  olahraga  bertugas  mela- kukan pemetaan dan menyiapkan gedung-gedung olah raga sebagai lokasi pengungsian sementara, serta  melaksanakan  sosialisasi  dan  simulasi penggunaan  gelanggang  olah  raga  dan  gelang- gang  remaja  sebagai  lokasi  penampungan/peng- ungsian korban bencana banjir.
Dinas Perpustakaan  dan Kearsipan  bertugas menyusun  rencana  penanganan  arsip  penting untuk  antisipasi  bencana  dan  menyiapkan  lokasi penyimpanan  arsip  penting  dengan  tingkat pengamanan yang memadai serta melakukan alih media/digitalisasi di daerah rawan bencana.
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  bertugas  menyediakan  data gedung-gedung  yang  telah  diberikan  izin  untuk digunakan  sebagai  tempat  pengungsian  dan perlindungan  sementara  bagi  korban  bencana banjir.
Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil bertugas menyiapkan data penduduk hingga ting- kat  RT  khususnya  pada  pada  daerah  rawan  ben- cana sehingga dapat mengoptimalkan identifikasi jumlah  penduduk  berdasarkan  alamat  tempat tinggal.
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Per- tanian  bertugas  koordinasi  terkait  penyimpanan dan  penyaluran  Cadangan  Pangan  Pemerintah Daerah  (CPPD),  menyiapkan  SOP  pelayanan kesehatan  dan  penyelamatan  hewan  terdampak bencana.
Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertugas mengidenti- fikasi  dan  melakukan  pendataan  terhadap perindustrian  yang  rawan  menimbulkan  bencana
dan  melakukan  pendataan  lokasi  usaha  yang rawan bencana.
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertana- han bertugas mengintegrasikan hasil kajian risiko bencana  ke  dalam  RDTR,  pemetaan  kawasan rawan  bencana  yang  terdiri  dari  peta  kawasan rawan banjir dan peta kawasan rawan penurunan muka  tanah;  serta  melakukan  pengawasan kelayakan bangunan.
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  bertugas  me- lakukan  pemetaan  lokasi  pos  keamanan  dan tempat  pengungsian  sesuai  peta  ra  wan  bencana yang  diterbitkan  oleh  BPBD,  koordinasi  dan menginformasikan  masalah  dengan  lintas  sektor terkait  dalam  rangka  kesiapan  penga  manan, dukungan  pencarian  dan  penyelamatan  korban bencana.
Sekratariat  Daerah  bertugas  menjalin  kola- borasi dengan dunia usaha dan pihak lain terkait prasarana  dan  sarana  yang  dibutuhkan  dalam penanganan  maupun  kebutuhan  pengungsi, mengkoordinasikan Camat dan Lurah terkait de- ngan  kesiapsiagaan  dan  lokasi  pengungsi,  serta menghimbau  rumah  ibadah  untuk  memberitahu- kan kepada masyarakat terkait potensi terjadinya bencana dengan pengeras suara/sirine.
Seluruh  OPD  terlibat  dalam  program  pe- ngurangan  risiko  bencana  yang  disesuaikan dengan  tugas  pokok  fungsi  yang  melekat  pada lembaga.  Untuk  itu,  pelibatan  peran  OPD merupakan  manifestasi  peran  pemerintah  daerah dalam  pengurangan  risiko  bencana  banjir  secara terpadu dan terencana.
Kedua, lembaga  usaha  atau  swasta  yang bertugas  membuat  kesiapsiaagaan  internal  lem- baga usaha; membantu kesiapsiagaan masyarakat; melakukan  upaya  pencegahan  bencana,  seperti konservasi  lahan;  melakukan  upaya  mitigasi struktural  bersama  pemerintah  dan  masyarakat; melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk  upaya  pengurangan  risiko  bencana  dan bekerjasama  dengan  pemerintah  membangun sistem  peringatan  dini  serta  mewujudkan  Ke- lurahan Tangguh Bencana.
Ketiga, peran  masyarakat  atau  organisasi masyarakat  seperti  lembaga  pramuka  dan  LSM. Organisasi seperti pramuka berperan dalam peni- ngkatan  kapasitas  Pramuka  Peduli;  penyusunan materi  pendidikan  dan  pelatihan;  penyusunan standar  operasional  prosedur  penanganan  ben- cana.  Sementara  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  dapat  berpartisipasi  dan  terlibat  dalam pengkajian risiko bencana;  membuat dan terlibat dalam  penyusunan  rencana  aksi  komunitas; terlibat aktif dalam Forum PRB; melakukan upaya pencegahan  bencana;  terlibat  dalam  upaya  miti- gasi yang dilakukan oleh pemerintah; dan meng- ikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB.
Keempat, perguruan  tinggi  atau  lembaga pendidikan  dapat  berperan  untuk  membantu menyusun  rencana  program/kegiatan  PRB;  me- ngajukan  permohonan  praktek  kerja  lapangan/ magang;  menyusun  modul  dan  materi  kegiatan pengembangan  SDM;  melakukan  penelitian bidang  sosial  dan  penanggulangan  bencana; publikasi ilmiah terkait penanggulangan bencana; dan melakukan pendampingan kepada mahasiswa yang  melakukan  praktek  kerja  lapangan/magang serta menyediakan Narasumber.
Tabel 2 . Pembagian Peran Pihak Non Pemerintah dalam Pengurangan Risiko Bencana

## Sumber: Pemrov DKI Jakarta (2024)
Kelima, media  dapat  berperan  membantu memberikan informasi kebencanaan dengan cepat dan  tepat  terkait  kesiapsiagaan  (peringatan  dini) serta  pendidikan  kebencanaan  kepada  masya- rakat.  Media  dapat  melakukan  diseminasi  infor- masi  secara  akurat  dan  menghalau  tersebarnya berita bohong yang dapat menyesatkan publik.
Kolaborasi peran pentahelix dalam program pengurangan  risiko  bencana  bergerak  secara simultan  yang  disesuaikan  dengan  kapasitas  ke- lembagaan masing-masing. Dukungan pada setiap jenis, bentuk dan kontribusi setiap lembaga sangat berperan penting mewujudkan ketahanan bencana di  Jakarta.  Untuk  itu,  optimalisasi  dukungan setiap  lembaga  perlu  didorong  lebih  kuat  dan bersinergi  dibawah  koordinasi  langsung  Badan Penananggulangan Bencana Daerah.
• Jumlah pengungsi 36.445 jiwa dengan 269 tempat pengungsian • 19 jiwa koban meninggal • 83.406 jiwa terdampak • Rata-rata ketinggian banjir 10-350 cm • 35 kecamatan dan 151 kelurahan terdampak banjir Kawasan terdampak Ketinggian Banjir Pengungsi Korban Meninggal
Penguatan peran pentahelix dalam tata kelola kebencanaan perlu mendapatkan atensi yang lebih besar.  Mengingat  hasil  pengukuran  dampak  ben- cana banjir tahun 2016-2020, menunjukan capaian yang kurang memuaskan. Angka pada dimensi jiwa terdampak, jumlah jiwa pengungsi, area terdampak masih  cenderung  tinggi.  Terlebih  jumlah  korban jiwa  justru  meningkat  pada  tahun  2020  yang menelan 19 korban jiwa. Untuk itu, dampak banjir masih  memerlukan  tindakan  korektif  oleh  semua pihak  yang  terlibat  dalam  kebijakan  pengurangan risiko bencana.
Disisi  lain,  dalam  implementasi  kolaborasi pentahelix  ditemukan  masih  terdapat  kekurangan dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  imple- mentasi  rencana  (Sunarharum,  2020).  Terdapat kesenjangan  antara  perecanaan  dengan    pelaksa- naan  program.  Untuk  itu,  diperlukan  penguatan sistem  agar  proses  implementasi  perencanaan  pe- ngurangan  risiko  bencana  banjir  yang  melibatkan multi  pihak  dapat  diterapkan  secara  menyeluruh dan memiliki kontribusi dalam pengurangan risiko bencana banjir secara eskalatif.
Hal ini menjadi tantangan yang tidak mudah. Dengan  berbagai  perbedaan  pada  kapasitas,  we- wenang,  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  pada masing-masing pihak, kolaborasi pentahelix mem- butuhkan  kepemimpinan  yang  kuat  dalam  proses perencanaan  dan  implementasi  program.  Potensi terjadinya  tumpang  tindih  kebijakan  perlu  dipeta- kan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keterlibatan  pentahelix  dapat  berjalan  secara optimal dan efektif mendorong pengurangan risiko bencana.

## KESIMPULAN
Bencana banjir kota Jakarta menjadi masalah krusial  dan  kompleks.  Bila  dilihat  berdasarkan dampak  banjir  pada  tahun  2016-2020,  dukungan pentahelix  dalam  tata  kelola  kebencanaan  dan kebijakan  pengurangan  risiko  bencana  belum sepenuhnya  memberikan  implikasi  positif.  Peran pentahelix masih perlu didorong lebih kuat dalam konteks sinergi peran, realokasi sumber daya, dan distribusi  wewenang  secara  proporsional  untuk memastikan  kolaborasi  peran  pentahelix  dapat terlaksana  secara  optimal.  Peneliti  merekomen- dasikan  penguatan  tata  kelola  kolaboratif  pada tataran  teknis  pelaksanaan  yang  lebih  aktual  serta menguatkan  kepemimpinan  dalam  manajemen pengurangan risiko di semua unsur pentahelix.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugrahadi, A., Khomsiyah, Yuda, H., F., Triany, N.  The  Jakarta  Flood  Disaster  Mapping January  2020.  International  Journal  of Advanced  Science  and  Technology  Vol.  29, No. 05, (2020), pp. 602-610
Arbain,  Taufik.  (2018).  Tekanan  Penduduk terhadap Masa Depan Lingkungan: Perspektif Kebijakan  Publik.  Jurnal  Kebijakan  Publik, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 61- 124.
BNPB.  (2023).  Indeks  Risiko  Bencana  Indonesia tahun 2022. Jakarta: Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
BPBD Prov DKI Jakarta. (2023). Rencana Strategis 2023-2026. Jakarta: BPBD DKI Jakarta
BPS  DKI  Jakarta.  (2020).  DKI  Jakarta  dalam Angka  Tahun  2020.  Jakarta:  Badan  Pusat Statistik
Budiyono,  Y.,    Wijayanti,  P.,  Julian,  M.,  M., Siswanto.  (2022).  Flood  Risk  in  Jakarta: Current and Future Challenges. Policy Briefs. TYK  research  &  action  consulting,  IDN Liveable Cities, Utrecht University and BRIN. https://karya.brin.go.id/id/eprint/12994/1/Fina l%20ISBN_Layout_JKT%20Flood%20PB_I ND-31.10.22.pdf
Dalimunthe,  Syarifah  A.,  and  Intan  A.  P.  Putri.
"Ceram : an Investigation of Response to the Changing Climate in Greater Jakarta." Jurnal Sosioteknologi , vol. 15, no. 2, 2016, pp. 298- 308.
Denzin,  N.K.,  Lincoln,  Y.S.  (Eds).  (1994). Handbook  of  Qualitative  Research  (second edition). London: Sage Publication, Inc.,
Fox, N.J. (2008). Post-positivism . In: Given, L.M.
(ed.) The SAGE Encyclopaedia of Qualitative Research Methods . London: Sage.
Lyons, S. (2014). The Jakarta floods of Early 2014:
Rising  Risks  in  one  of  the  World’s  Fastest Sinking Cities. http://labos.ulg.ac.be/hugo/wp- content/uploads/sites/38/2017/11/The-State- of-Environmental-Migration-2015-103-
120.pdf
Mahameru,  Y.,  Hadi,  K.  (2022).  Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan  Bencana.  Jurnal  Kebijakan Publik, Vol.13, No.1, 2022
Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014).
Qualitative  Data  Analysis,  A  Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage
Publications.  Terjemahan  Tjetjep  Rohindi Rohidi, UI-Press.
Nasution,  B.,  I.,    Saputra,  F.,  M.,  Kurniawan,  R., Ridwan,  A.,  N.,  Fudholi,  A.,  Sumargo,  B. Urban vulnerability to floods investigation in jakarta,  Indonesia:  A  hybrid  optimized  fuzzy spatial  clustering  and  news  media  analysis approach,  International  Journal  of  Disaster Risk Reduction, Volume 83, 2022.
Pemprov DKI Jakarta. (2024). Peraturan Gubernur
Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Jakarta  Nomor  1
Tahun  2024  tetang  Rencana  Penanggulangan Bencana tahun 2023-2027
Putri,  R.,  F.,  Rostika,  M.,  D.,  Abadi,  A.,  W., Rakhmatika,  M.  (2021).  A  Review  Disaster Mitigation of Jakarta Land Subsidence Areas. E3S Web of Conferences 325, ICST 2021. Sukarno,  T.  D.,  Siregar,  N.  A.  M.,  &  Yustina,  F.
(2023). Transpolitan: Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Masa Depan. Jurnal Kebijakan Publik , 14 (1), 1-12. Sunarharum, T., M. (2020). Membangun
Ketangguhan  dan  Adaptasi  Transformatif: Kasus Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Jakarta.  Jurnal  Reka  Ruang  Vol.  3,  No.  2, 2020, pp. 71-80
United Nations Framework Convention on Climate Change  (UNFCC).  (2023).  Urban  flood management in Jakarta Case study.
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gn woerk_static/TEC_NSI/b37e396ecf0b42879e 913c50c75883e9/46cd95e108ae48cea719624
4d2721393.pdf
Windiani. (2020). Pentahelix Collaboration Approach  in  Disaster  Management:  Case Study on Disaster Risk Reduction Forum-East Java.  IPTEK  Journal  of  Proceedings  Series No. (7) 2020
Yulianto, S., Bahar, F., Pranoto, S., Amirudin, A. (2021). Pentahelix synergity natural and non- natural  disaster  management  in  Pidie  Jaya District  Aceh  Province  to  support  national security. E3S Web of Conferences 331, 02008 (2021)
Zulkarnaini,  Z.,  Sujianto,  S.,  Wawan,  W.,  &
Mashur,  D.  (2022).  Institutional  Synergy  In Sustainable  Peatland  Management. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (4), 420-424.