## PELANGGARAN ETIKA BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

## Bureaucratic Ethics Violation in Government in Indonesia
Lies Kumara Dewi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai lieskumaradewi13@gmail.com

## ABSTRACT
In  government  ethics,  there  is  a  prevailing  assumption  that  through  the  appreciation  of  good ethics, an apparatus will be able to build a commitment to make himself an example of goodness and  maintain  government  morality.  Good  government  officials  and  have  high  morals,  will always guard themselves in order to avoid disgraceful acts, because they are called to maintain the  mandate  given,  through  imaging  the  behavior  of  daily  life.  Within  the  scope  of  the government  profession,  for  example,  there  are  certain  values  that  must  be  upheld  in  order  to maintain the image of a government capable of carrying out its duties and functions.
Trends or symptoms that arise today, many bureaucratic apparatus in carrying out their duties often violate the rules of the game that have been set. Cases related to ethical violations in the government  bureaucracy  such  as  corruption  and  gratification  (bribery)  involve  many professions in violating ethics such as state administration officials, regional heads, legislators, prosecutors, judges, police, tax officials, and so on.
Bureaucratic  Ethics  is  part  of  the  rules  of  the  game  in  the  Bureaucracy  or  Civil  Service organization which structurally has regulated the rules of the game, which we know as. Code of Ethics  for  Civil  Servants,  which  has  been  regulated  by  the  Civil  Service  Act.  To  be  more effective in delivering the code of ethics, the code of ethics can be read together  -the same on certain occasions which is sometimes followed by a discourse from a ceremonial leader called a ceremonial  inspector,  the  intention  is  to  create  favorable  moral  conditions  in  experienced organizations and to cultivate the necessary mental attitude, as well as to create good morals. The  Code  of  Ethics  is  usually  read  in  flag  ceremonies,  monthly  ceremonies  or  ceremonies anniversary of the organization concerned, and national ceremonies.
In order to create a more ethical Bureaucratic Apparatus according to the above expectations, it is necessary to make efforts and training in that direction as well as to enforce strict and clear sanctions for those who violate the code of ethics regardless of their rank and position. Anyone who violates the code of ethics, whether it's superiors or subordinates, must be dealt with firmly to  create  a  deterrent  effect.  Therefore,  in  relation  to  the  Code  of  Ethics  for  Civil  Servants,  it must really animate, appreciate and implement the employment rules that have been determined or set as the rules of the game for the Bureaucratic apparatus.

## Keywords: bureaucratic ethics, government

## ABSTRAK
Dalam etika pemerintahan, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan etika yang baik,  seorang  aparatur  akan  dapat  membangun  komitmen  untuk  menjadikan  dirinya  sebagai teladan  tentang  kebaikan  dan  menjaga  moralitas  pemerintahan.  Aparatur  pemerintahan  yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, karena ia terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan, melalui pencitraan perilaku hidup  sehari-hari.  Dalam  lingkup  profesi  pemerintahan  misalnya,  ada  nilai-nilai  tertentu  yang
harus  tetap  ditegakkan  demi  menjaga  citra  pemerintah  yang  mampu  menjalankan  tugas  dan fungsinya.
Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan.  Kasus yang berhubungan dengan pelanggaran etika dalam birokrasi pemerintahan  seperti korupsi dan gratifikasi ( suap )  banyak melibatkan  beberapa  profesi  dalam  melakukan  pelanggaran  terhadap  etika  seperti  pejabat administrasi  negara,  kepala  daerah,  anggota  legislatif,  jaksa,  hakim,  kepolisian,  pegawai perpajakan, dan lain sebagainya.
Etika  Birokrasi  merupakan  bagian  dari  aturan  main  dalam  organisasi  Birokrasi  atau  Pegawai Negeri yang secara struktural telah diatur aturan mainnya, dimana kita kenal sebagai Kode Etik Pegawai Negeri, yang telah diatur lewat Undang-undang Kepegawaian. Untuk lebih efektif dalam penyampaian kode etik maka kode etik itu dapat dibaca secara bersama – sama pada kesempatan tertentu yang kadang–kadang diikuti oleh suatau wejangan dari seorang pimpinan  upacara  disebut  inspektur  upacara  ,  maksudnya  adalah  untuk  menciptakan  kondisi– kondisi  moril  yang  menguntungkan  dalam  organisasi  yang  berpengalaman  dan mempertumbuhkan  sikap  mental  yang  diperlukan,  juga  untuk  menciptakan  moral  yang  baik. Kode Etik tersebut biasanya dibaca dalam upacara bendera, upacara bulanan atau upacara ulang tahun organisasi yang bersangkutan, dan upacara – upacara nasional.
Agar tercipta Aparat Birokrasi yang lebih beretika sesuai harapan di atas, maka perlu usaha dan latihan ke arah itu serta penegakkan sangsi yang tegas dan jelas kepada mereka yang melanggar kode Etik tanpa memandang pangkat dan jabatannya. Siapapun yang melanggar kode etik, entah itu  atasan  ataupun  bawahan  harus  ditindak  dengan  tegas  untuk  menimbulkan  efek  jera.  Oleh karena  itu  dalam  hubungannya  dengan  Kode  Etik  Pegawai  Negeri  maka  harus  betul-betul menjiwai, menghayati dan melaksanakan aturan-aturan kepegawaian yang telah ditentukan atau ditetapkan sebagai aturan main para aparat Birokrasi.
Kata Kunci: etika birokrasi, pemerintahan

## 1. Pendahuluan
Dalam  suatu  masyarakat  agar hubungan antar manusia dapat
terlaksana sebagaimana
yang diharapkan, maka dirumuskan etika atau norma-norma  masyarakat.  Oleh  karena itu  nilai-nilai  etika  yang  hidup  dan berlaku dalam suatu masyarakat, bukanlah  sekedar  menjadi  keyakinan pribadi  bagi  para  anggotanya,  akan tetapi  juga  menjadi  seperangkat  norma yang  terlembagakan.  Dengan  kata  lain, suatu  nilai  etika  atau  norma    harus menjadi acuan dan pedoman berperilaku yang  membawa  akibat  dan  pengaruh secara moral. Dalam etika pemerintahan,  terdapat  asumsi  yang berlaku  bahwa  melalui  penghayatan etika  yang  baik,  seorang  aparatur  akan dapat  membangun  komitmen  untuk menjadikan  dirinya  sebagai  teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas
pemerintahan.  Aparatur  pemerintahan yang  baik  dan  bermoral  tinggi,  akan senantiasa  menjaga  dirinya  agar  dapat terhindar  dari  perbuatan  tercela,  karena ia  terpanggil  untuk  menjaga  amanah yang  diberikan,  melalui  pencitraan perilaku hidup sehari-hari. Dalam lingkup  profesi  pemerintahan  misalnya, ada  nilai-nilai  tertentu  yang  harus  tetap ditegakkan demi menjaga citra pemerintah  yang  mampu  menjalankan tugas dan fungsinya.
Berbicara  tentang  pelanggaran etika birokrasi dewasa ini menjadi topik yang  sangat  menarik  dibahas,  terutama dalam  mewujudkan  aparatur  yang bersih  dan  berwibawa.  Kecenderungan atau  gejala  yang  timbul  dewasa  ini banyak aparat birokrasi dalam pelaksanaan  tugasnya  sering  melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan  sangat  terkait  dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi  dalam  melaksanakan  tugas- tugas  pemerintahan  itu  sendiri  yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan  ,  yaitu  fungsi  pelayanan, fungsi  pengaturan  atau  regulasi  dan fungsi  pemberdayaan  masyarakat.  Jadi berbicara tentang Etika Birokrasi berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat Birokrasi  tersebut  dalam  melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan  aturan  yang  seharusnya  dan semestinya, yang pantas untuk dilakukan  dan  yang  sewajarnya  dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dilaksanakan.  Kasus  yang  berhubungan dengan pelanggaran etika dalam birokrasi  pemerintahan   seperti  yang disebutkan  di  atas  melibatkan  beberapa profesi  dalam  melakukan  pelanggaran terhadap etika seperti pejabat administrasi  negara,  kepala  daerah, anggota legislatif, jaksa, hakim, kepolisian,  pegawai  perpajakan,  dan lain sebagainya.
Dari  Korps  Adyaksa,  beberapa waktu  yang  lalu  terdapat  kasus  santer tentang  penyuapan  jaksa  Urip  Tri Gunawan  yang  menerima  suap  sebesar 660  ribu  dolar  AS  atau  lebih dari Rp.  6 Miliar dari Arthalita Suryani. Kemudian berita kasus suap yang melanda  Kepala Kejaksaan  Tinggi  DKI  Jakarta  Sudung Situmorang  dan  Asisten  Tindak  Pidana Khusus  Kejaksaan  Tinggi  DKI  Tomo Sitepu  disebut  sebagai  penerima  suap dari direksi  PT  Brantas  Abipraya . T ujuan  pemberian  suap  agar  kejaksaan menghentikan penyelidikan dugaan tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan Sudi  Wantoko.  Korupsi  itu diduga merugikan negara sebesar Rp 7 miliar . Selain  dari  itu  Kasus  suap panitera  terbaru  terjadi  pada  saat penyidik  KPK  melakukan  operasi tangkap tangan terhadap panitera pengganti  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat  Muhammad  Santoso  dan  staf
konsultan  hukum Wiranatakusumah bernama    Ahmad  Yani,  yang  diduga memberikan  uang  28  dolar  Singapura kepada  Santoso.  Adapun  uang  tersebut berasal dari Raoul Adhitya
Wiranatakusumah, pengacara
PT
Kapuas  Tunggal  Persada,  yang  ingin memenangkan  gugatan  dari  PT  Mitra Maju Sukses.
Sebagai  catatan,  sebelum  operasi itu  berlangsung,  pada  hari  yang  sama majelis  hakim memberi  putusan  yang memenangkan  pihak  tergugat,  yaitu  PT Kapuas  Tunggal  Persada . Dan    yang baru-baru  ini  kita  dengar  adalah  kasus suap di  Pengadilan Negeri Medan yaitu Hakim  ad  hoc  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi yaitu Merry Purba yang dituntut  9  (  Sembilan  )  tahun  penjara dan denda Rp  350 juta subside 3 bulan kurungan.  Merry  sebelumnya  diduga menerima  suap  sebesar  Sin$280  ribu dari  Tamin  selaku  terdakwa  korupsi penjualan  tanah  yang  masih  berstatus asset Negara (CNN  Indonesia, 25 April 2019)  dan  masih  banyak  kasus-kasus lagi yang kita baca baik di media massa maupun  elektronik yang melibatkan korps  Adyaksa  tersebut . Hal ini menunjukkan  betapa  pelanggaran  etika penegak hukum sudah sangat memprihatinkan  sampai-sampai  kasus- kasus dapat dipermainkan untuk memenangkan perkara demi uang walaupun  kasus  tersebut  merugikan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  wajar  bila dalam  masyarakat  timbul  suatu  sikap pesimis yang mengatakan bahwa hukum di  Indonesia  tumpul  keatas  dan  runcing ke  bawah . Dan  itu  merupakan  suatu kasus  yang  harus  menjadi  koreksi penegakan  hukum  di  Indonesia  dan terutama  dalam  bidang  korupsi,  kolusi dan  nepotisme  yang  rentan  terhadap kasus penyuapan.
Dilain  pihak  pelanggaran  etika juga banyak menimpa anggota legislatif seperti  kaus  suap  untuk  meng-goal-kan
proyek-proyek tertentu maupun
pelanggaran  etika  yang  merusak  citra moral karena untuk menguntungkan diri pribadi  manupun  golongan.  Contoh beberapa waktu yang lalu, seperti kasus “Papa  minta  saham”  oleh  Setya Novanto  yang  pada  saat  itu  menjabat sebagai  Ketua  DPR  RI.  Kemudian seperti yang dikatakan oleh Ketua KPK Agus  Raharjo  kepada  wartawan  yang dilansir  detik.com  Jumat  (6/9/2019) bahwa  Pelaku  pejabat  public  terbanyak dalam  perkara  korupsi  adalah  para anggota  DPR  dan  DPRD  yaitu  255 perkara.  Padahal  sebagai  seorang  ketua DPRatau  anggota  DPR  yang  notabene wakil rakyat sangat tidak pantas dengan adanya kasus tersebut.
Dalam  bidang  eksekutif,  terdapat beberapa kepala daerah yang tersandung kasus  korupsi,  yaitu  berjumlah  110 perkara, termasuk di Provinsi Lampung, seperti    Bupati  Tanggamus,  Bupati Lampung  Selatan  dan  Bupati  Lampung Tengah  serta  baru  baru  ini  Bupati Lampung  Utara.  Ratu  Atut  Chosiyah, Gubernur Banten yang tersangkut kasus pengadaan  alat  kesehatan  dan  dugaan suap terkait penanganan sengketa pilkasa Lebak, Banten, kemudian Gubernur Sumatera Utara yang tersandung kasus korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dll.
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam kasus-kasus  yang  terjadi  di  dalam konteks  etika  berasal  dari  seluruh elemen  pemerintahan  baik  eksekutif, legislatif  maupun  yudikatif.  Padahal pejabat  pemerintah  baik  eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus mematuhi  etika  jabatannya  masing- masing. Etika dalam birokrasi pemerintahan  merupakan  hal  yang sangat  penting  untuk  keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk  menjaga  citra  birokrasi  agar
birokrasi  pemerintahan  terus  mendapat kepercayaan dari masyarakat.

## 2. Permasalahan
Yang menjadi permasalahan sekarang ini bagaimana proses penentuan  Etika  dalam  Birokrasi  itu sendiri,  siapa  yang  akan  mengukur seberapa jauh etis atau tidak, bagaimana dengan  kondisi  saat  itu  dan  tempat daerah tertentu yang mengatakan bahwa itu  etis  saja  di  daerah  kami  atau  dapat dibenarkan, namun ditempat lain belum tentu.  Dapat  dikatakan  bahwa  Etika Birokrasi  sangat  terpergantung  dari seberapa jauh melanggar di tempat atau daerah  mana,  kapan  dilakukannya  dan pada  saat  yang  bagaimana,  serta  sangsi apa  yang  akan  diterapkan  sangsi  sosial moral ataukah sangsi hukum, semua ini sangat  temporer  dan  bervariasi  di negara  kita  sebab  terkait  juga  dengan aturan,  norma,  adat  dan  kebiasaan setempat.

## 3. Pembahasan
Dalam  bahasa  Indonesia    “Etika” berarti    “kesusilaan”  yang  terdiri  dari bahasa  Sanskerta  “Su”  yang  berarti baik, dan “Sila” yang berarti norma atau dasar kehidupan. Etika berkaitan dengan  tingkah  laku  manusia  untuk bertindak secara benar. Jadi etika selalu condong pada perbuatan baik.
Prof.  Dr.  Muh.  Said  menjelaskan bahwa  Secara  etimologis  etika  berasal dari  perkataan  Yunani  “Etos”  yang berarti adat atau watak. Kata ini identik dengan asal kata moral dari bahasa latin “Mos”  (Jamaknya  adalah  Mores)  yang juga  berarti  adat  atau  cara  hidup.  Jadi kedua  kata  tersebut  (  etika  dan  Moral) menunjukkan cara berbuat yang menjadi  adat  karena  persetujuan  atau praktek  sekelompok  manusia.  Dengan demikian  etika  dapat  di  artikan  sebagai suatu  sikap  kesediaan  jiwa  seseorang untuk  senantiasa  taat  dan  patuh  kepada
seperangkat
peraturan-peraturan kesusilaan.
Dilain  pihak  dalam  penentuan suatu  etika  baik  dalam  birokrasi  itu sendiri  maupun  dalam  masyarakat, siapa yang mengukurnya suatu pelanggaran etika atau norma dikatakan etis  atau  tidak  sangat  tergantung  dari aturan,  norma,  adat  dan  kebiasaan masyarakat setempat.
Menurut Soerdjono Soekanto, norma-norma dalam masyarakat itu sendiri mempunyai  kekuatan  mengikat  yang berbeda-beda.  Ada  norma  yang  lemah, yang  sedang  sampai  yang  terkuat  daya ikatnya.    Untuk  dapat  membedakan kekuatan  norma-norma  tersebut,  secara sosiologis  dikenal  adanya  4  (empat) pengertian  yaitu:
1. Cara (usage)
2. Kebiasaan (folkways)
3. Tata Kelakuan (Mores)
4. Adat- istiadat (custom)
Cara (usage) menunjuk pada suatu bentuk perbuatan.
Norma ini mempunyai  kekuatan  yang  sangat lemah  bila  dibandingkan  dengan  norma yang  lain.  Cara  (usage)  lebih  menonjol dalam  hubungan  antar  individu  dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya  tidak  akan  mengakibatkan hukuman  yang  berat,  akan  tetapi sekedar  celaan  dari  individu  lainnya, contoh cara makan, cara minum dll.
Kebiasaan (Folkways) mempunyai kekuatan  mengikat  yang  lebih  besar daripada  cara.  Kebiasaan  diartikan sebagai  perbuatan  yang  diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang merupakan  bukti  bahwa  orang  banyak menyukai  perbuatan  tersebut,  contoh kebiasaan  menghormat  kepada  orang yang lebih tua.
Tata  Kelakuan  (  Mores)  adalah apabila kebiasaan tersebut tidak semata- mata dianggap kebagai cara berperilaku
saja  tetapi  bahkan  diterima  sebagai norma  pengatur  maka  kebiasaan  tadi disebut  sebagai  tata  kelakuan  (more). Tata  kelakuan  ini  pada  sebagian masyarakat memaksa untuk mematuhinya  apabila  ada  anggota masyarakat  yang  melanggarnya  maka dianggap  melanggar  norma  yang  ada sehingga  anggota  masyarakat  harus mematuhi tata kelakuan (mores) tersebut.
Adat-istiadat (custom)
ini merupakan  norma  yang  paling  kuat  / tinggi  mengikatnya.  Suatu  pelanggaran terhadapnya akan menderita sanksi yang keras.  Adat  istiadat  berasal  dari  tata kelakuan  (mores)  yang  kekal  serta  kuat integrasinya  dengan pola  perilaku masyarakat maka lama kelamaan menjadi  adat-istiadat,  contoh  adanya hukum  adat  yang  melarang  terjadinya perceraian.  Dalam  ini  tidak  hanya  yang bersangkutan  tercemar  namanya,  tetapi seluruh  keluarga  dan  bahkan  seluruh sukunya .
Norma-norma tersebut diatas setelah  mengalami  suatu  proses  yang dinamakan proses pelembagaan (institutionalization)  yaitu  suatu  proses yang  dilewati  oleh  suatu  norma  yang baru  untuk  menjadi  bagian  dari  salah satu  norma  yang  ada  di  masyarakat yang  dikenal,  diakui,  dihargai  dan kemudian  ditaati  dalam  kehidupan sehari-hari.  Dengan  sendirinya,  selain mengetahui  maka  seharusnya  manusia juga  memahami  mengapa  ada  etika  / norma yang mengatur kehidupan bersama  dengan  orang  lain  atau  dalam kelompok. Artinya di dalam berperilaku manusia terikat oleh batas-batas tertentu yang  tidak  boleh  dilanggar.  Apabila batas-batas  tersebut  dilanggar  maka orang yang bersangkutan akan dihukum.
Aristoteles juga memberikan istilah  Ethica  yang  meliputi  dua pengertian yaitu etika meliputi
Kesediaan  dan  Kumpulan  peraturan, yang mana dalam  bahasa Latin dikenal dengan kata Mores yang berati kesusilaan,  tingkat  salah  saru  perbuatan (lahir, tingkah laku), Kemudian perkataan Mores tumbuh dan berkembang  menjadi  Moralitas  yang mengandung  arti  kesediaan  jiwa  akan kesusilaan.  (Haryanto,  2012,  Hal  8-9). Dengan  demikian  maka  Moralitas mempunyai  pengertian  yang  sama dengan  Etika  atau  sebaliknya,  dimana kita  berbicara  tentang  Etika  Birokrasi tidak  terlepas  dari  moralitas  aparat Birokrasi  penyelenggara  pemerintahan itu sendiri.
Etika  dan  moralitas  secara  teoritis berawal  dari  pada  ilmu  pengetahuan (cognitive) bukan pada efektif. Moralitas  berkaitan  pula  dengan  jiwa dan  seamangat  kelompok  masyarakat. Moral  terjadi  bila  dikaitkan  dengan masyarakat,  tidak  ada  moral  bila  tidak ada  masyarakat  dan  seyogyanya  tidak ada  masyarakat  tanpa  moral,  dan berkaitan  dengan  kesadaran  kolektif dalam  masyarakat.  Immanuel  Kant, teori  moralitas  tidak  hanya  mengenai hal  yang  baik  dan  yang  buruk,  tetapi menyangkut  masalah  yang  ada  dalam kontak  social  dengan  masyarakat,  ini berarti  Etika  tidak  hanya  sebatas moralitas individu tersebut dalam artian aparat  birokrasi  tetapi  lebih  dari  itu menyangkut  perilaku  di  tengah-tengah masyarakat  dalam melayani  masyarakat apakah  sudah  sesuai  dengan  aturan main atau tidak, apakah etis atau tidak.
Dari  beberapa  pendapat  yang menegaskan tentang pengertian Etika di atas jelaslah bagi kita bahwa Etika terkait  dengan  moralitas  dan sangat tergantung dari penilaian masyarakat setempat, jadi dapat dikatakan  bahwa  moral  merupakan landasan  normative  yang  didalamnya mengandung  nilai-nilai  moralitas  itu sendiri  dan landasan normative tersebut
dapat  pula  dinyatakan  sebagai  Etika yang dalam Organisasi Birokrasi disebut sebagai Etika Birokrasi.
Dengan  melihat  paparan  diatas mengenai  pelanggaran  etika  birokrasi dalam  penyelenggaran  pemerintahan maka  kita  dapat  melihat  kenyataan bahwa  apa  yang  masyarakat    inginkan jauh dari harapan , maka tentulah hal ini sangat menimbulkan kekecewaan dalam masyarakat.  Para  aparat  birokrasi  yang seharusnya  mementingkan  kepentingan rakyat, justru sebaliknya mencari keuntungan  pribadi  dan  golongan.
Dalam  etika  atau  norma  masyarakat yang  berlaku  bahwa  seorang  aparatur birokrasi harus amanah dalam memegang  tampuk  kekuasaan  untuk memperjuangkan  kepentingan  rakyat. Rakyat  menginginkan  pemimpin  yang jujur,  amanah  dan  dapat  dipercaya. Itulah  etika  atau  norma  yang  berlaku dalam  masyarakat  Indonesia.  Akan tetapi  etika  dan  norma  tersebut  banyak dilanggar  oleh  aparat  birokrasi  itu sendiri.  Proyek  –proyek  dengan  nilai ratusan  miliar  atau  bahkan  triliuan rupiah  dipotong  untuk  kepentingan sejumlah  pejabat  yang  mereka  sebut sebagai  “  commitment  fee  “.  Padahal seharusnya uang rakyat  Indonesia yang menjadi  sumber  utama  anggaran,  harus dapat  dinikmati  secara  penuh  oleh masyarakat. Niat baik pemerintah untuk membangun  negeri  ini  diselewengkan oleh  para  pelaku  korupsi  “  kata  ketua KPK  Agus  Raharjo  yang  banyak menanggani kasus-kasus korupsi tersebut.    Inilah  protret  etika  birokrasi kita  ketika    masyarakat  mengharapkan agar  para  aparatur  Birokrasi  bekerja dengan  penuh  rasa  tanggungjawab, kejujuran dan keadilan dijunjung, sementara  yang  kenyataan  yang  terjadi mereka yang melanggar Etika Birokrasi sama  sekali  tidak  bermoral atau beretika, maka disitulah kita mengharapkan  adanya  aturan  yang dapat  ditegakkan  yang  menjadi  norma
atau rambu-rambu  dalam  melaksanakan tugasnya. Sesuatu yang kita inginkan itu adalah Etika yang yang perlu diperhatikan oleh aparat Birokrasi tadi.
Ada  beberapa  alasan  mengapa Etika  Birokrasi  penting  diperhatikan dalam  pengembangan  pemerintahan yang  efisien,  tanggap  dan  akuntabel,
menurut Agus Dwiyanto, bahwa
: Pertama masalah  –  masalah  yang dihadapi  oleh  birokrasi  pemerintah dimasa mendatang akan semakin kompleks.  Modernitas  masyarakat  yang semakin  meningkat  telah  melahirkaan berbagai  masalah  –  masalah  publik yang semakin banyak dan komplek dan harus diselesaikan oleh birokrasi pemerintah. Dalam memecahkan masalah  yang  berkembang  birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan –  pilihan  yang  jelas  seperti  baik  dan buruk.  Para  pejabat  birokrasi  seringkali tidak  dihadapkan  pada  pilihan  yang sulit,  antara  baik  dan  buruk,  yang masing  –  masing  memiliki  implikasi yang saling berbenturan  satu  sama lain. Misalnya  dalam  kasus  pembebasan tanah  terkadang    pilihan  yang  dihadapi oleh  para  pejabat  birokrasi  seringkali bersifat dikotomis dan dilematis. Mereka harus memilih antara memperjuangkan  program  pemerintah dan memperhatikan kepentingan masyarakatnya.
Kedua, keberhasilan pembangunan  yang  telah  meningkatkan dinamika  dan  kecepatan  perubahan dalam  lingkungan  birokrasi.  Dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya menuntut  kemampuan  birokrasi  untuk melakukan adjustments agar tetap
tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya.
Kemampuan untuk bisa melakukan adjustment itu menuntut discretionary power yang
besar. Penggunaan kekuasaan direksi ini hanya  akan  dapat  dilakukan  dengan
baik kalau birokrasi memiliki kesadaran dan  pemahaman  yang  tinggi  mengenai besarnya  kekuasaan  yang  dimiliki  dan implikasi  dari  penggunaan  kekuasaan itu  bagi  kepentingan  masyarakatnya. Kesadaran  dan  pemahaman  yang  tinggi mengenai  kekuasaan  dan  implikasi penggunaan  kekuasaan  itu  hanya  dapat dilakukan  melalui  pengembangan  etika birokrasi.
Walaupun  pengembangan  etika birokrasi sangat penting bagi pengembangan  birokrasi  namun  belum banyak usaha dilakukan untuk mengembangkannya.  Sejauh  ini  baru lembaga  peradilan  dan  kesehatan  yang telah  maju dalam  pengembangan  etika, seperti terefleksikan dalam etika kedokteran  dan  peradilan. Etika  ini dapat  menjadi  salah  satu  sumber tuntunan  bagi  para  professional  dalam pelaksanaan pekerjaan mereka. Pengembangan etika birokrasi ini tentunya  menjadi  satu  tantangan  bagi para  sarjana  dan  praktisi  administrasi publik dan semua pihak yang menginginkan. Dari alasan yang dikemukakan  di  atas  ada  sedikit gambaran  bagi  kita  mengapa  Etika Birokrasi  menjadi  suatu  tuntutan  yang harus  sesegera  mungkin  dilakukan sekarang  ini,  hal  tersebut  sangat  terkait dengan  tuntutan  tugas  dari  aparat birokrasi itu sendiri yang seiring dengan semakin komplesnya permasalahan yang  ada  dalam  masyarakat  dan  seiring dengan  fungsi  pelayanan  dari  Birokrat itu  sendiri  agar  dapat  diterima  dan dipercaya oleh masyarakat yang dilayani, diatur dan diberdayakan.
Untuk  itu  para  Birokrat  harus merubah  sikap  perilaku  agar  dapat dikatakan  lebih  beretika  atau  bermoral di  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya,  dengan  demikian  harus  ada aturan  main  yang  jelas  dan  tegas  yang perlu  ditaati  yang  menjadi  landasan
dalam  bertindak  dan  berperilaku  di tengah-tengah masyarakat.
Di  negara  kita  yang  masih  kental budaya  paternalistik  atau  tunduk  dan taat  kepada  Bapak  atau  pemimpin pemerintahan  yang  juga  merupakan pemimpin  birokrasi,  sehingga  sangat sulit  bagi  masyarakat  untuk  menegur para  pemimpin  Birokrasi  bahwa  yang dilakukannya  itu  tidak  etis  atau  tidak bermoral,  mereka  lebih  banyak  diam dan  malah  manurut  saja  melihat perilaku  yang  ada  dalam  jajaran  aparat birokrasi.
Dalam  kondisi  seperti  di  atas, inisiatif  penetapan  Etika  bagi  aparat Birokrasi atau penyelenggara
pemerintahan hampir sepenuhnya berada  di  tangan  pemerintah.  Dimana pemerintah atau organisasi yang disebut birokrasi  merasa  paling  berkuasa  dan merasa dialah yang mempunyai kewenangan  untuk  menentukan  sesuatu itu  etis  atau  tidak  bagi  dirinya  menurut versi  atau  pandangannya  sendiri,  tanpa mempedulikan apa yang aturan main di dalam  masyarakat.  Permasalahan  ini sangat  rumit  karena  Etika  Birokrasi cenderung diseragamkan melalui peraturan  Kepegawaian  yang  telah diatur  dari  Birokrasi  tingkat  atas  atau pemerintah  pusat,  sementara  dalam pelaksanaan  tugasnya  dia  berada  di tengah-tengah  masyarakat,  yang  jadi pertanyaan sekarang apakah yang dikatakan Etis menurut peraturan kepegawaian  yang  mengatur  Aparat Birokrasi  dapat  dapat  dikatakan  Etis pula dalam masyarakat ataupun sebaliknya.
Etika  Birokrasi  merupakan  bagian dari  aturan  main  dalam  organisasi Birokrasi  atau  Pegawai  Negeri  yang secara  struktural  telah  diatur  aturan mainnya,  dimana  kita  kenal  sebagai
Kode  Etik  Pegawai  Negeri,  yang  telah diatur lewat Undang-undang
Kepegawaian.  Untuk  lebih  efektif
dalam  penyampaian  kode  etik  maka kode  etik  itu  dapat  dibaca  secara bersama  –  sama  pada  kesempatan tertentu  yang  kadang–kadang  diikuti oleh  suatau  wejangan  dari  seorang pimpinan  upacara  disebut  inspektur upacara  ,  maksudnya  adalah  untuk menciptakan kondisi–kondisi moril yang  menguntungkan  dalam  organisasi yang berpengalaman dan mempertumbuhkan  sikap  mental  yang diperlukan,  juga  untuk  menciptakan moral  yang  baik.  Kode  Etik  tersebut biasanya dibaca dalam upacara bendera, upacara  bulanan  atau  upacara  ulang tahun  organisasi  yang  bersangkutan, dan upacara – upacara nasional.
Pegawai
Negeri Sendiri adalah setiap  warga  negara  Republik Indonesia  yang  telah  memenuhi  syarat yang  ditentukan,  diangkat  oleh  pejabat yang  berwenang  dan  diserahi  tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas  negara  lainnya,  dan  digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Setiap  organisasi,  misalnya  PNS atau  TNI  dan  lain-lain  ada  usaha  untuk membentuk
Kode Etik yang lebih mengikat atau mengatur
anggotanya  agar  lebih  beretika  dan bermoral.  Namun  sampai  sekarang belum  diketahui  sampai  seberapa  jauh dan  juga  belum  dapat  dipantau  secara jelas  dari  perbuatan  seseorang  apakah yang  bersangkutan  melanggar  Etika atau Kode Etik atau tidak, karena belum jelas  batasannya  dan  apa  sangsinya, sehingga benar-benar dapat dipergunakan  sebagai  ukuran  atau criteria  untuk  menilai  perilaku  atau tingkah  laku  aparat  Birokrasi  sehingga disebut beretika atau tidak.
Tetapi  apapun  dan  bagaimanapun maksud  yang  hendak  dicapai  dengan membentuk,  menanamkan  Kode  Etik tersebut adalah demi terciptanya Aparat Birokrasi  lebih jujur, lebih  bertanggung
jawab,  lebih  berdisiplin,  dan  lebih  rajin serta  yang  terpenting  lebih  memiliki moral yang baik terhindar dari perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain.
Agar  tercipta  Aparat  Birokrasi yang  lebih  beretika  sesuai  harapan  di atas,  maka  perlu  usaha  dan  latihan  ke arah  itu  serta  penegakkan  sangsi  yang tegas  dan  jelas  kepada  mereka  yang melanggar kode Etik  tanpa memandang pangkat  dan  jabatannya.  Siapapun  yang melanggar  kode  etik,  entah  itu  atasan ataupun bawahan harus ditindak dengan tegas  untuk  menimbulkan  efek  jera. Oleh  karena  itu  dalam  hubungannya dengan  Kode  Etik  Pegawai  Negeri maka harus betul-betul menjiwai, menghayati  dan  melaksanakan  aturan- aturan kepegawaian yang telah ditentukan  atau  ditetapkan  sebagai aturan main para aparat Birokrasi.

## 4. Penutup
Etika  Birokrasi  merupakan  hal yang sangat penting dan harus diimplementasikan  kepada  para  aparat birokrasi pemerintah agar tercipta aparat yang jujur, bersih dan berwibawa sesuai dengan  aturan  –  aturan  yang  telah ditetapkan  dalam  kode  etik  birokrasi. Walaupun  dalam  kenyataan  sekarang hal-hal tersebut hanya merupakan konsep ideal yang diharapka dari aparat pelaksana  pemerintahan  di  Indonesia yang  merupakan  aparat  birokrasi  di negara  kita  yang  mempunyai  tugas  dan fungsi pokok untuk melayani masyarakat,  mengatur  masyarakat  dan memberdayakan  masyarakat.  Fungsi- fungsi  ini  dapat  dilaksanakn  dengan baik  apabila  Aparat  Birokrasi  tersebut memiliki Etika dalam bekerja.
Etika  Birokrasi  bukan  hanya sekedar  retorika  yang  didengungkan saja  melalui    Undang-undang  atau Peraturan
Pemerintah
Tentang kepegawaian,  tetapi  lebih  dari  itu
bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dapat  dihayati  dan  diamalkan  dalam berperilaku  sebagai  Aparat  Birokrasi dan  yang  tidak  kalah  penting  yaitu bagaimana  penegakkan  hukum  atau sangsi  yang  tegas  bagi  para  pelanggar aturan  yang  telah  disepakati  dan ditentukan  tersebut.  Hukuman  atau sangsi  perlu  ditegakkan  secara  merata tanpa  pandang  bulu  apakah  dia  atasan atau  bawahan  semuanya  harus  sama  di mata hukum.
Masyarakat juga berhak menentukan  kode  Etik  atau  aturan dalam  masyarakat  yang  juga  turut mengatur  keberadaan  seorang  Aparat Birokrasi  di  lingkungannya,  kalau memang melanggar harus ada komitmen  bersama  untuk  mentaati aturan  yang  ada  di  tengah-tengah masyarakat.  Jadi  yang  disebut  Etika Birokrasi merupakan norma aturan yang melekat  pada  anggota  atau  aparat Birokrasi  itu  sendiri  di  manapun  dan kapan  dia  berada,  baik  di  kantor maupun di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Dwiyanto, Pemerintah Yang Baik, Tanggap,  Efisien,  dan  Akuntabel, Kontrol atau Etika, Seminar Forum  Kebijakan  Publik,  Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta, 2000.
Inu Kencana Syafiie, Etika
Pemerintahan,  Bandung  ,  Rineka Cipta, 1994.
Haryanto,  Drs,  MA,  Makalah  Etika Pemerintahan, Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL,  UGM,  Yogyakarta.  hal.
8,9.
Muhammad  Said.  Etika  Masyarakat Indonesia. Jakarta, Pradnya
Pramita 1960, halaman 23.
Soerdjono  Soekanto,    Sosiologi  Suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta,
2006.
Haryantousia.blogspot.co.id./2012/11/Et ika Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia  (Analisis  PP  No  :  53
Tahun 2010).