## Gorontalo Accounting Journal
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj Vol. 6, No. 2, October 2023 P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066
Nationally Accredited Journal, Decree No.225/E/KPT/2022 Sinta 4

## Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Jessie Christy Natalia Duinkerken 1 , Jantje J. Tinangon 2 , Novi Swandari Budiarso 3 1,2,3 Universitas Sam Ratulangi/Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang Kota Manado, Sulawesi Utara 95115/Indonesia
Email: jessieduinkerken@yahoo.com
1 , tinangonjannyjantje@yahoo.co.id 2 , novi_sbudiarso@yahoo.com 3
Citation:  Duinkerken,  J.  C.  N.,  Tinangon,  J.  J.,  &  Budiarso,  N.  S.  (2023).  Analisis Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan. Gorontalo  Accounting  Journal ,  6(2),  309 – 319. DOI: 10.32662/gaj.v6i2.3229

## Artikel info
Artikel history: Received: 11-09-2023
Revised: 28-09-2023 Accepted: 16-10-2023
Abstract. This  research  aims  to  analyze  the  accountability  of financial management of the North Sulawesi Provincial General Election  Commission  (KPU).  The  research  method  used  is  a qualitative  approach.  Data  analysis  involves  data  reduction, data  display,  and  drawing  conclusions.  The  research  findings are as follows: (1) The financial management of the 2020 regional head election by the North Sulawesi Provincial General Election Commission  was  conducted  in  accordance  with  the  Ministry  of Finance  regulations.  (2)  Several  findings  regarding  the accountability  of  financial  management  of  the  North  Sulawesi KPU for the 2020 regional head election were identified. (3) There are  several  efforts  that  need  to  be  undertaken  to  enhance  the accountability  of  financial  management  within  the  North Sulawesi Provincial General Election Commission.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan Komisi Pemilihian Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian menggunakan metode  kualitatif.  Analisis  data  yaitu  dengan  reduksi  data, display data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa  (1)  Pengelolaan  keuangan  pemilihan  kepala  daerah tahun  2020  pada  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  Sulawesi Utara  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan (2) Terdapat beberapa temuan terkait akuntabilitas pengelolaan  keuangan  KPU  Sulawesi  Utara  pemilihan  kepala daerah  tahun  2020  (3)  Terdapat  beberapa  upaya  yang  perlu dilakukan  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
Keywords: Financial
Management;
Accountability Coresponden author: Email: jessieduinkerken@yahoo.com

## Pendahuluan
Organisasi sektor publik merupakan lembaga yang didanai oleh uang publik dan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Saat ini, melakukan analisis terhadap akuntabilitas organisasi sektor publik sangat penting. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban organisasi sektor publik untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, serta memberikan informasi yang transparan tentang bagaimana mereka menggunakan dana publik yang diterima. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan umum di tingkat nasional dan lokal. Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Undang- Undang  Nomor  15  tahun  2011  tentang  Pemilihan Umum  sebagai  lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan umum di Indonesia, KPU harus menjalankan tugasnya dengan memegang teguh asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, umum, bebas,  rahasia,  dan  jujur.  Sebagai  lembaga  yang  memiliki  tanggung  jawab  besar dalam melaksanakan pemilihan umum, KPU juga harus memastikan bahwa setiap pengeluaran  yang  dilakukan  telah  melalui  proses  yang  benar,  termasuk  proses pengawasan  dan  pengendalian.  Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur pengelolaan  keuangan  dari  KPU  adalah  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum,  yang  menetapkan  bahwa  KPU  dapat menerima sumber pembiayaan dari APBN serta dana dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan wewenang kepada KPU  untuk  mengatur  dan  melaksanakan  pemilihan  umum  di  Indonesia.  KPU memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  asas-asas  penyelenggaraan pemilihan  umum  terpenuhi  dalam  setiap  tahapan  proses  pemilihan,  mulai  dari pendaftaran  pemilih  hingga  penghitungan  suara  (Frenki,  2016).  KPU  juga  harus melaksanakan pengelolaan keuangan dengan tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara  sebesar  Rp.220.000.000.000,  melalui  mekanisme  Hibah  Langsung  untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dengan mekanisme  hibah  langsung  dari  Pemerintah  Daerah  melalui  Penandatanganan Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  (NPHD)  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  nomor  41  tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang PendanaanKegiatan Pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Wali  Kota  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi  Utara  tahun  2020  berbagai  kebijakan  ditempuh  oleh  Komisioner  dan Sekretaris  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  Sulawesi  Utara  untuk  memastikan pengelolaan  anggaran  berjalan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  diatur  dalam ketentuan  yang  ada  dan  akuntabel  yaitu  dengan  melakukan  pendampingan  oleh Pengawas  internal  dalam  hal  ini  Inspektorat  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia maupun pengawas eksternal dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga dilakukan Audit Operasional oleh Inspektorat KPU RI.    Laporan  Pertanggungjawaban  Dana  Hibah  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur Sulawesi Utara selang waktu Desember tahun 2019 sampai dengan Maret tahun  2021  diaudit  oleh  Inspektorat  Utama  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia  dan  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  Perwakilan Sulawesi  Utara,  didapatilah  temuan  hasil  pemeriksaan  yang  berpotensi  pada kerugian  negara.  Pada  proses  pencairan  laporan  pertanggungjawaban  perjalanan
dinas,  Inspektorat  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  dan  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  Provinsi  Sulawesi  Utara menemukan adabeberapa dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap, senilai Rp.179.974.826,  dalam  pemeriksaannya  terhadap  Buku  Kas  Umum  (BKU)  yang dikelola oleh Bendahara, serta bukti pertanggungjawaban belanja atas penggunaan anggaran Pemilihan yang telah disampaikan, diketahui bahwa terdapat penggunaan anggaran  Dana  Hibah  Pemilihan  yang  belum  didukung  dengan  bukti pertanggungjawaban  yang  lengkap  sebesar  Rp566.194.720,  Begitu  juga  dalam pemeriksaan  pembayaran  honorarium  kelompok  kerja  (pokja).  Berdasarkan  hasil audit,  terdapat  pembayaran  Honor  Pokja  yang  lebih  dari  3  (tiga)  kali  untuk  satu orang dalam satu sebulan sebesar Rp4.430.000.
Pentingnya  analisis  terhadap  akuntabilitas  karena  dapat  membantu memastikan  bahwa  organisasi  sektor  publik  tidak  menyalahgunakan  dana  publik atau  melakukan  praktik  korupsi.  Selain  itu,  analisis  terhadap  akuntabilitas  juga dapat  membantu  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  organisasi  sektor  publik dalam  menyediakan  layanan  publik  kepada  masyarakat.  Dengan  mengetahui bagaimana organisasi sektor publik menggunakan dana publik, masyarakat dapat memastikan bahwa organisasi tersebut memenuhi tujuannya untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas. Penelitian lainnya yang dilakukan Zainuri (2018) menemukan bahwa pengelolaan anggaran masih belum akuntabel seperti masih ada kegiatan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana tidak ada bukti transaksi  yang  jelas  serta  pengadaan  kebutuhan  pemilu  yang  tidak  realistis  dan tidak  sesuai  dengan  harga  pasar.  Menurut  Halyb  (2017)  penerapan  akuntabilitas dilihat  dari  dimensi  hukum  dan  kejujuran,  akuntabilitas  program,  akuntabilitas proses  serta  akuntablitas  kebijakan  tidak  satupun  dari  dimensi-dimensi  tersebut yang  diterapkan  secara  akuntabel,  hal  ini  disebabkan  kuasa  pengguna  anggaran (KPA)  tidak  memiliki  integritas  terhadap  jabatan  yang  diemban  sehingga menghambat  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan.  Berdasarkan  hal  tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  untuk  mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010). Metode penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  dipilih  untuk  memberikan  gambaran secara  mendalam  tentang  permasalahan  pada  suatu  objek  penelitian  serta mendapatkan informasi yang lebih lengkap, mendalam sampai pada titik jenuh (data saturation) dimana informasi-informasi yang didapatkan memiliki kesamaan tujuan, maksud dan/atau makna, kredibel dan bermakna dengan melakukan wawancara kepada individu yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan belanja bantuan sosial. Penelitian  ini  dilakukan  pada  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  Sulawesi  Utara. Informan dalam penelitian ini yaitu Sekretaris, Kasubag Keuangan, Kepala bagian Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan, Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Data yang telah dikumpulkan dianalisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2012) mulai dari reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.

## Hasil Dan Pembahasan
Pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2020 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung  dalam  Bentuk  Uang  untuk  Kegiatan  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota  yang  kemudian  disesuaikan  denga  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017  Tentang  Perubahan  Atas  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/KPTS/KPU/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara  Pengelolaan,  Penyaluran  dan  Pertanggungjawaban  Penggunaan  Anggaran Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemiliuhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota.  Adapun  Prosedur Pengelolaan  Keuangan  Pemilihan  Kepala  Daerah  dimulai  dari  penganggaran  dana pemilihan,  pencairan  dan  penyaluran  dana  hibah  pemilihan  Kepala  Daerah, penggunaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  pemilihan  dan  pelaporan keuangan.
1. Penganggaran Dana Pemilihan
a.  Penyusunan/Perencanaan  Program  dan  Anggaran  :  KPU  Provinsi  Sulawesi Utara mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah kepada pemerintah provinsi. Pengusulan kebutuhan berpedoman pada standar kebutuhan harga yang ditetapkan oleh perundangundangan.
b. Pembahasan Anggaran : KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan pembahasan bersama TAPD terkait usulan kebutuhan pendanaan pemilihan kepala daerah. Hasil  pembahasan  akan  menjadi  dasar  penganggaran  dana  hibah  pemilihan kepala daerah.
c.  Penandatanganan  NPHD  :  Kesepakatan  dalam  pembahasan  terkait  usulan kebutuhan pendanaan pemilihan kepala daerah kemudian dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Gubernur sebagai pemberi hibah dan Ketua KPU Provinsi sebagai penerima hibah.
2. Pencairan dan penyaluran Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah a. Register Dana Hibah Pemilihan
b. Pembukaan Rekening Penampung Dana Hibah Langsung (RPDHL) / Rekening Penampung Sementara (RPS)
c. Penunjukkan Tim Pengelola Keuangan ( Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pengeluaran) oleh KPA
d. Menerima Dana dari Pemerintah Provinsi
e. Penetapan Alokasi Anggaran oleh KPA
f. Penyaluran dana pemilihan kepada badan adhoc melalui BPP Kabupaten/Kota
3. Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan
a. Bukti pengeluaran serta rekapitulasi
b. Verifikasi Bukti Pengeluaran
c. Penerbitan Surat Perintah Bayar (SPBy)
4. Pelaporan Keuangan
a. LPJ Bendahara meliputi BKU dan Buku Pembantu lainnya b. Rekapitulasi Penggunaan Dana
Untuk  mengukur  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  Dana  Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, maka peneliti menggunakan indikator pengukuran akuntabilitas menurut Dadang Solihin (2007), yaitu :
1) Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; Deskripsi fokusnya diuraikan sebagai berikut :
a. Adanya Standart Operating Procedure
b. Kesesuaian pengelolaan keuangan dengan SOP
c. Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan negara.
2)  Sanksi  yang  ditetapkan  atas  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelaksanaan kegiatan. Deskripsi fokusnya adalah kriteria sanksi menurut LAN dan BPKP RI (2000:117) yang meliputi : kondisi kejadian, ketentuan yang dilanggar, sebab
3) Output dan outcome yang terukur; Deskripsi fokusnya diuraikan sebagai berikut : a.  Kesesuaian  program  yang  dibiayai  oleh  anggaran  dengan  kebutuhan  satuan kerja
b Pelaksanaan program.
c. Laporan pertanggungjawabankejadian, akibat kejadian, rekomendasi.
Penyaluran,  penggunaan,  dan  pertanggungjawaban  dana  hibah  pemilihan  di Komisi Pemilihan Umum (KPU) melibatkan serangkaian proses yang penting dalam pengelolaan  keuangan.  Dalam  konteks  KPU,  penyaluran  dana  hibah  pemilihan berhubungan  dengan  transfer  dana  dari  pihak  yang  menganggarkan  hibah  ke rekening KPU, penggunaan dana berkaitan dengan pengeluaran yang dilakukan oleh KPU  sesuai  dengan  alokasi  anggaran  yang  telah  ditetapkan,  sedangkan pertanggungjawaban dana terkait dengan pelaporan dan verifikasi penggunaan dana Tersebut.
1. Penyaluran Dana Hibah Pemilihan: Penyaluran dana hibah pemilihan di KPU melibatkan tahap-tahap yang penting. Pertama, KPU berkomunikasi dengan pihak yang menganggarkan hibah, seperti pemerintah  atau  lembaga  lainnya,  untuk  memastikan  adanya  kesepahaman mengenai besaran dana dan persyaratan penyaluran. Setelah itu, KPU dan pihak yang  menganggarkan  hibah  akan  menyusun  perjanjian  atau  kesepakatan  yang mengatur proses penyaluran dana. Penyaluran dana dilakukan melalui transfer ke rekening KPU yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan Dana Hibah Pemilihan: Penggunaan  dana  hibah  pemilihan  dilakukan  sesuai  dengan  alokasi  anggaran yang telah disusun oleh KPU. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan terkait  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah,  seperti  pembiayaan  logistik, keamanan,  pengawasan,  dan  administrasi  umum.  Saat  menggunakan  dana hibah,  KPU  harus  memastikan  bahwa  pengeluaran  dilakukan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pemisahan  tugas  dan  prosedur pengadaan  yang  transparan  dan  akuntabel  penting  dalam  menjaga  integritas penggunaan dana.
3. Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan: Pertanggungjawaban  dana  hibah  pemilihan  melibatkan  berbagai  langkah  yang bertujuan  untuk  memastikan  penggunaan  dana  yang  akuntabel  dan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  KPU  melakukan pemantauan  dan  pemeriksaan  terhadap  penggunaan  dana,  termasuk memverifikasi  dokumen  pengeluaran  yang  terkait  dengan  pemilihan  kepala daerah. Setelah penggunaan dana selesai, KPU menyusun laporan keuangan yang akurat dan lengkap yang mencakup rincian pengeluaran dan sumber pendanaan. Laporan  keuangan  ini  menjadi  dasar  pertanggungjawaban  KPU  terhadap penggunaan dana hibah.
4. Mekanisme Pengawasan dan Verifikasi: Untuk  memastikan  akuntabilitas  dalam  penyaluran,  penggunaan,  dan pertanggungjawaban  dana  hibah  pemilihan,  KPU  melibatkan  mekanisme pengawasan  dan  verifikasi  yang  ketat.  Audit  internal  dilakukan  untuk mengevaluasi  kepatuhan  terhadap  prosedur  dan  kebijakan  pengelolaan keuangan. Selain itu, auditor independen juga dapat dilibatkan untuk melakukan audit  eksternal  gunamemastikan  integritas  dan  keandalan  laporan  keuangan KPU. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keabsahan
dokumen  pengeluaran  serta  kesesuaian  penggunaan  dana  dengan  alokasi anggaran yang telah disusun.
Dalam menjalankan penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah  pemilihan,  KPU  perlu  memastikan  adanya  transparansi,  akuntabilitas,  dan kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pemisahan tugas,  pengawasan  yang  memadai,  serta  pelaporan  keuangan  yang  akurat  dan lengkap  merupakan  faktor  penting  dalam  menjaga  integritas  dan  kepercayaan terhadap pengelolaan dana hibah pemilihan. Selain itu, peningkatan kapasitas staf terkait  dalam  hal  manajemen  keuangan  dan  pemahaman  peraturan perundangundangan  juga  diperlukan  untuk  memastikan  pengelolaan  keuangan yang lebih baik dan efektif. Penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah pemilihan di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Beberapa peraturan yang berlaku dan mengatur aspek tersebut antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Partai Politik
3. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Umum
4. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  18  Tahun  2019  tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Dana Hibah untuk Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Wawancara  langsung  peneliti  kepada  informan  pertama  terkait  analisis akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  Komisi  Pemilihan  Umum  pada  pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dengan pertanyaan pertama bagaimana penganggaran dana  pemilihan,  pertanyaan  kedua  bagaimana  pencairan  dan  penyaluran  dana pemilihan, pertanyaan ketiga bagaimana penggunaan dan pertanggungjawaban dan pertanyaan  keempat  bagaimana  pelaporan  keuangan.  Hasil  wawancara  dengan informan sebagai berikut :
“pertanyaan pertama : bagaimana mekanisme penganggaran dana pemilihan, Terkait penganggaran dana hibah pemilihan umum, mekanisme  penganggaran dana hibah  pemilihan  kepala  daerah  tahun  2020  telah  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan dalam juknis yang berlaku. Awalnya disusun rencana kegiatan yang akan dilakukan kemudian susun anggaran yang dibutuhkan. Penyusunan kegiatan dan anggaran  dilakukan  oleh  semua  sub  bagian  kemudian  dirampungkan  oleh  sub bagian perencanaan. Setelah itu dibahas melalui rapat pleno. Rencana kegiatan dan anggaran  yang  sudah  fix  kemudian  disampaikan  kepada  bagian  keuangan pemerintah provinsi (informan 1). Pertama KPU Provinsi membuat rencana kegiatan yang  akan  dilakukan  sesuai  dengan  tahapan  pemilihan  yang  ada  beserta  dengan perkiraan  kebutuhan  anggaran  dimasing-masing  tahapan.  Perencanaan  kegiatan dan  anggaran ini  biasanya  disusun  oleh  sub  bagian  perencanaan.  Setelah  selesai kemudian  dibahas  oleh  Ketua,  Anggota  KPU,  Sekretaris,  Para  Kabag  dan  bagian perencanaan  dalam  rapat  pleno.  Setelah  selesai  pembahasan  internal  baru kemudian diajukan ke pemprov. Setelah pembahasan dengan pemprov dan disetujui kemudian dibuatkan NPHD dari gubernur ke ketua KPU Provinsi (informan 2). Kami melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi Sulut, rencana ini  disusun  berdasarkan  tahapan  yang  akan  dilaksanaan  diantaranya  kebutuhan operasional, pencalonan, pengadaan logistik, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, honorarium dan operasional badan adhoc serta kegiatan lain  yang  terkait  dengan  pemilihan.  Setelah  itu,  kami  menyusun  rencana penggunaan dana hibah yang diatur dalam bentuk anggaran belanja dan kemudian diajukan ke pemerintah provinsi untuk direviu atau dibahas bersama. Apabila telah
disetujui  dan  besaran  anggaran  mampu  dipenuhi  oleh  pemprov  ditindaklanjuti dengan NPHD antara gubernur dengan ketua KPU. Namun apabila pemprov tidak bisa mengakomodir jumlah anggaran yang diajukan oleh KPU, kemudian dilakukan pencermatan Kembali sebagai efisiensi (informan 3).
“Pertanyaan kedua : bagaimana mekanisme pencairan dan penyaluran dana pemilihan. Tatacara pengelolaan dana Setelah NPHD disetujui dan ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan register NPHD dan pembukaan rekening dana hibah serta penunjukkan tim pengelola keuangan yaitu PPK, bendahara dan staf pengelola keuangan  pilkada.  Tim  pengelola  keuangan  pilkada  dibedakan  dengan  pengelola keuangan APBN rutin agar beban kerja tidak tinggi. Kemudian KPU Provinsi Sulut mengajukan  permohonan  pencairan  setelah  Rekening  penampung  hibah  dibuka. Setelah anggaran dicairkan oleh pemprov selanjutnya penetapan alokasi anggaran oleh  sekretaris  selaku  KPA  sebagai  dasar  penyaluran  dan  penggunaan  dana pemilihan  (informan  1).  Dana  Pemilihan  yang  telah  disetujui  dan  tertuang  dalam NPHD kemudian akan diregister dan dimasukkan dalam DIPA APBN. Selanjutnya dibuka rekening penampung sementara, rekening ini yang nantinya akan digunakan untuk pencairan dana hibah pemilihan. Kemudian KPU menyampaikan permohonan pencairan  kepada  pemprov,  setelah  dana  dicairkan  KPA  kemudian  menetapkan alokasi anggaran yang akan disalurkan kepada badan adhoc maupun pembiayaan kegiatan (informan 2). Dana Pemilihan yang telah dihibahkan pemprov didasarkan pada  NPHD  yang  ditanda  tangani  oleh  gubernur  dan  ketua  KPU  selanjutnya diregister  pada  Kantor  DJP  Provinsi.  Selanjutnya  dibuka  rekening  untuk menampung  dana  pemilihan  yang  akan  dicairkan  serta  ditetapkan  pengelola keuangan  yang  nantinya  akan  bertanggungjawab  atas  pertanggungjawaban keuangan dana hibah yang diterima. Setelah semua tahapan yang dijelaskan tadi selesai,  maka  kemudian  diajukan  permohonan  pencairan  dana  kepada  pemprov. KPA  kemudian  menetapkan  alokasi  anggaran  sebagai  acuan  penyaluran  dana maupun pembiayaan kegiatan. Alokasi anggaran yang sudah ditetapkan kemudian disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Badan Adhoc melalui BPP Kabupaten. Penyaluran dana kepada badan adhoc oleh BPP Kabupaten/Kota dilaksanakan atas dasar surat perintah penyaluran dana yang diterbitkan oleh PPK. (informan 3).
“pertanyaan ketiga : bagaimana mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban.  Setiap  dana  yang  dikeluarkan  dalam  rangka  pembiayaan pemilihan  wajib  didukung  oleh  bukti  pengeluaran  yang  sah  sebagai  dokumen pertanggungjawaban keuangan. Nantinya kalau ada audit oleh BPK bisa jadi temuan apabila tidak ada bukti pengeluarannya. Bukti pengeluaran adalah harga mati bagi kami tim pengelola keuangan, semua uang yang dikeluarkan harus didukung oleh bukti yang jelas karena selain bentuk laporan kami kepada pimpinan, bukti tersebut merupakan  penyelamat  kami  dari  audit.  Ketika  diaudit  tidak  ada  buktinya  maka harus  siap  kena  tgr  dan  berhadapan  dengan  APH  Setiap  pengeluaran  harus  ada bukti  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  ketentuan  yang  mengatur,  misalnya untuk perjalanan dinas luar daerah harus ada tiket dan kwitansi pembelian tiket, penginapan/hotel  harus  dibuktikan  dengan  bill/tagihan  hotel,  transport  harus dibuktikan dengan kwitansi atau struk. Pembelian ATK harus ada nota pesanan atau struk belanja untuk pembelian langsung dan lain sebagainya (informan 1). Ya, sesuai dengan  prosedur  yang  ada  semua  bukti  pengeluaran  diverifikasi  oleh  pejabat pembuat komitmen untuk selanjutnya diterbitkan surat perintah bayar. Verifikasi yang dilakukan adalah dengan menguji setiap tagihan atau pembayaran yang akan dilakukan  serta  memeriksa  dokumen  pendukung/bukti  pengeluaran.  Sebagai pejabat  pembuat  komitmen  sudah  menjadi  kewajiban  saya  untuk  melakukan verifikasi  terhadap  setiap  pengeluaran  yang  menggunakan  uang negara.  Prosedur
verifikasi yang saya lakukan sesuai dengan aturan yang ada adalah menguji setiap pembayaran, melakukan pengecekkan ketersediaan pagu anggaran pada RAB serta memeriksa  dokumen  pendukung  berupa  bukti-bukti  pengeluaran  sebelum menerbitkan  SPBy  (informan  2).  Tanggapan  saya  atas  temuan  inspektorat  terkait adanya bukti yang tidak lengkap tersebut adalah dikarenakan pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan yang sangat padat dan keterbatasan jumlah personal dalam tim pengelola  keuangan  sehingga  dalam  proses  penyimpanan  dokumen  pendukung tidak  tersimpan  dengan  baik.  Pada  saat  pemeriksaan  dilakukan  oleh  inspektorat dokumen pendukung tersebut tidak ditemukan sehingga dijadikan temuan oleh tim audit. Untuk hDokumen pendukung tersebut sebenarnya ada cuma karena banyak sekali SPJ yang disusun sehingga beberapa dokumen terselip, namun setelah kami mancari Kembali dokumen tersebut ada. Untuk pembayaran honorarium yang tidak sesuai  kami  dibagian  keuangan  hanya  membayarkan  sesuai  dengan  SK  yang diberikanonor yang kelebihan pembayaran itu terjadi miss pada saat pembayaran. Terkait dengan temuan kurang lengkapnya bukti pendukung pengeluaran tersebut sudah kami tanggapi kepada tim audit. Pada saat pemeriksaan ada dokumen yang terselip  pada  Dokumen  SPJ  yang  lainnya  namun  setelah  kami  mencari  ulang dokumen  tersebut  ada.  Untuk  kelebihan  pembayaran  honorarium  itu  ada  sedikit kelalaian dalam proses verifikasi (informan 3).
“pertanyaan keempat : bagaimana mekanisme pelaporan keuangan. Sebagai bahan  laporan  pertanggungjawaban,  bendahara  wajib  membuat  buku  kas  umum untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang terjadi, selain BKU ada juga  buku  pembantu  yang  harus  dibuat  seperti  buku  pembantu  bank,  buku pembantu pajak, buku pembantu panjar dan lainnya. Bendahara biasanya membuat BKU dan Buku Pembantu. Selain itu membuat rekap pengeluaran (informan 1). BKU Bendahara diperiksa langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran sekalian dengan cash opname setiap bulan, BKU Bendahara biasanya diperiksa oleh sekretaris selaku KPA (informan 2). Tanggapan terhadap BKU Bendahara yang belum didukung oleh bukti memadai  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bukti  tersebut  ada  namun  tercecer karena  kelalaian  dalam  menyimpan.  Namun  hal  tersebut  sudah  kami  tanggapi kepada auditor, Bukti tersebut bukan tidak ada tetapi ada beberapa yang kurang, misalkan  pembayaran  transport  kegiatan  yang  belum  didukung  oleh  daftar  hadir dan sebagainya sehingga masih dinilai belum memadai oleh auditor (informan 3)
Kedua, menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilihan kepala daerah. Hasil wawancara dengan informan sebagai berikut. “pertanyaan : apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pemilihan  kepala  daerah  di  KPU  Provinsi Sulawesi  Utara.  Pelaksanaan  Verifikasi  meliputi  Ketersediaan  Anggaran  masih manual  melihat  pada  RKA  Pelaporan  BKU  untuk  dana  pemilihan  masih  manual menggunakan  Microsoft  Excel,  belum  ada  aplikasi  seperti  pengelolaan  APBN (informan  1).  PPK  melakukan  verifikasi  dokumen  pendukung  serta  ketersediaan pagu  anggaran  secara  manual,  Jumlah  Anggaran  yang  dikelola  untuk  pemilihan kepala  daerah  tahun  2020  sebesar  Rp.  220.000.000  dan  proses  verifikasi  hanya dilakukan  olek  PPK  yang  juga  merangkap  dalam  jabatan  structural  sehingga terjadinya  miss  dalam  verifikasi  tidak  bisa  dihindari  (informan  2).  Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh PPK dengan jumlah transaksi yang banyak sehingga memungkinkan  terjadinya  kesalahan  pada  saat  verifikasi,  Tidak  ada  pelatihan khusus terkait pengelolaan keuangan pemilihan kepala daerah, pengelola keuangan hanya membaca sendiri juknis (informan 3).
Ketiga, menganalisis upaya KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam mencapai dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilihan kepala daerah tahun 2020.  Hasil  wawancara  dengan  informan  sebagai  berikut.  “pertanyaan  :  apa  saja
upaya  yang  ditempuh  oleh  KPU  dalam  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  pemilihan  kepala  daerah  di  KPU  Provinsi  Sulawesi  Utara. Pengeluaran/Pembayaran yang dilakukan tidak sesuai ketentuan, yang kemudian jadi temuan saat audit kemudian dikenakan sanksi berupa TGR. Misalkan terkait perjadin  yang  tidak  lengkap  dokumen/bukti  pendukung  dikenakan  TGR  kepada yang  melaksanakan  perjadin  tersebut  (informan  1).  Terhadap  pengeluaran  yang tidak  didukung  oleh  bukti  kemudian  menjadi  temuan  pada  saat  audit,  apabila temuannya berupa administrasi maka akan diberikan peringatan/teguran kepada KPA, PPK maupun Bendahara yang lalai dalam melaksanakan tupoksinya (informan 2).  Perlu  diadakan  Pelatihan/Bimbingan  Teknis  terkait  Pengelolaan  keuangan sehingga  para  pengelola  keuangan  memahami  dengan  benar  ada  tugas  dan wewenang  yang  menjadi  tanggungjawab  dalam  pengelolaan  keuangan,  Jumlah pengelola keuangan harus sebanding dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola (informan 3).
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  proses  penganggaran  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  pelaksanaan  penganggaran  yang  tetuang dalam  keputusan  dengan  ketentuan  dalam  regulasi  yang  mengatur  terkait penganggaran  dalam  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  202/KU.05- Kpt/02/KPU/XI/2017.  Proses  penyaluran  mencakup  transfer  dana  dari  instansi pemerintah  yang  menganggarkan  hibah  ke  rekening  KPU  Sulut.  penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana hibah pemilihan difokuskan pada berbagai aspek  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah,  seperti  pembiayaan  logistik, keamanan,  pengawasan,  serta  administrasi  umum.  Selama  proses  penggunaan dana,  penting  untuk  memastikan  bahwa  pengeluaran  yang  dilakukan  telah diotorisasi,  didokumentasikan  dengan  baik,  dan  sesuai  dengan  alokasi  anggaran yang  telah  disusun.  Proses  pertanggungjawaban  melibatkan  pemeriksaan  dan verifikasi  dokumen  pengeluaran,  termasuk  pembuatan  laporan  keuangan  yang akurat dan lengkap. Selain itu, audit internal juga dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan pengelolaan keuangan.
Meskipun terdapat upaya dalam penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban  dana  hibah  pemilihan  di  KPU  Sulut,  terdapat  beberapa permasalahan  yang  diidentifikasi  melalui  triangulasi  penelitian.  Beberapa permasalahan yang muncul antara lain adalah keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi  efektivitas  dan  kelancaran  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah. Selain itu, kompleksitas peraturan perundang-undangan terkait penggunaan dana hibah juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi oleh KPU Sulut. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan dana hibah pemilihan di KPU Sulut, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, perlu diperkuat pengawasan dan pemisahan tugas  dalam  penyaluran  dan  penggunaan  dana  untuk  mencegah  potensi penyalahgunaan.  Kedua,  diperlukan  peningkatan  pemahaman  dan  kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait penggunaan dana hibah pemilihan agar proses pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, perlu  ditingkatkan  kapasitas  staf  terkait  dalam  hal  manajemen  keuangan  dan pelaporan  keuangan  untuk  memastikan  akuntabilitas  yang  lebih  baik.  Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan dana hibah pemilihan di  KPU  Sulut  dapat  lebih  efektif,  transparan,  dan  akuntabel.  Upaya  yang berkelanjutan  dalam  meningkatkan  pengelolaan  keuangan  dan  mengatasi permasalahan  yang  muncul  akan  memperkuat  integritas  KPU  Sulut  dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis dan profesional.

## Kesimpulan Dan Saran
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan  keuangan pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada KPU Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016, akan tetapi ditemukan  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  pertanggungjawaban  keuangan yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa temuan terkait akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  KPU  Sulawesi  Utara  antara  lain  adalah kurangnya  pemahaman  dan  keterbatasan  staf  terkait,  kepatuhan  terhadap kebijakan dan prosedur, pemakaian teknologi informasi yang belum optimal serta pemberian  sanksi  atas  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  auditor  belum ditindaklanjuti  oleh  pejabat  berwenang.  Untuk  meningkatkan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan,  beberapa  upaya  perlu  dilakukan  yaitu  Peningkatan pemahaman dan kapasitas staf terkait melalui pelaksanaan pelatihan yang intens dalam  pengelolaan  keuangan  pilkada,  evaluasi  terhadap  kebijakan  dan  prosedur yang ada, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, dan penerapan mekanisme pengawasan  yang  efektif  menjadi  langkah-langkah  penting  yang  harus  dilakukan oleh KPU Sulawesi Utara serta pemberian sanksi atas kelalaian dalam penerapan prosedur yang ada.
Hal-hal yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini adalah (1) Peningkatan pemahaman dan kapasitas staf pengelola keuangan  KPU Provinsi Sulawesi Utara melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi terkait pengelolaan keuangan. (2) Evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang ada dalam pengelolaan keuangan, serta  pemberian  sanksi  yang  tegas  bagi  pengelola  yang  tidak  melaksanakan prosedur  yang  berlaku.  (3)  Optimalisasi  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam pengelolaan keuangan. Implementasi sistem informasi keuangan yang handal dan terintegrasi  dapat  meningkatkan  efisiensi,  akurasi,  dan  kecepatan  dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk memperkuat  pengawasan  internal  dan  memudahkan  pemantauan  terhadap berbagai aktivitas KPU.

## Daftar Pustaka
Adisasmita, R. (2013). Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Amirullah. (2015). Pengantar Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media. Arikunto, S. (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka
Cip Bastian,  I.  (2017).  Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik.  Jakarta:  Universitas Terbuka. Diambil dari https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/ekap4405- manajemen-keuangan-sektor-publik/
Basuki,  A.,  Setyowati,  K.,  &  Wahyunengseh,  R.  (2019).  Accountability  Model  of Financial Management in the Public Sector: A Study on Panggungharjo Village Budget. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 26(1). https://doi.org/10.20476/jbb.v26i1.10312
Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Perdana Media Carino, L. V. (2019). Organization and Management in The Public Sector. Jakarta: Grasindo.
Creswell,  J.  W.  (2018).  Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed (A. Fawald & S. Z. Qudsi, Penerj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Danim, S. (2012). Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta  Meminimalisir  Golput.  Jurnal  Ilmu  Politik  dan  Pemerintahan,  8(1). https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082
Dzomira, S. (2017). Financial Accountability & Governance In An Emerging Country. Corporate Ownership and Control, 14(3 – 1), 204. Frenki,  F.  (2016).  Asas-Asas  Dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Di  Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. Asas, 8(1).
https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1223emenkeu,  S.  A.  (2021,  Oktober  1). UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Diambil 16 April 2023, dari https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/ppkblu/id/datapublikasi/pengumu man/ 23-uu-17-tahun-2003.html
Ghartey,  J.  B.  (2020).  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta:  Salemba.  Halim,  A. (2017).  Akuntansi  Sektor  Publik,  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta: Salemba Empat.
Halyb, A. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 6(1), 158892.
Hermawan,  M.  S.  (2018).  Evaluasi  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (Bos)  Sebagai  Upaya  Mewujudkan  Good  Governance  Di Sekolah  (Studi  Kasus  Pada  SMPN  8  Temanggung  Tilung  Palangka  Raya, Kalimantan  Tengah).  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB,  6(2).  Diambil  dari https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4826  Hopwood,  A.  G., &  Tomkins,  C.  (2015).  Issues  in  Public  Sector  Accounting.  Oxford:  Oxford University Press. Kemenkeu,  S.  A.  (2021,  Oktober  1).  UU  No  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara. Diambil 16 April 2023, dari https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/ppkblu/id/datapublikasi/pengumu man/623-uu-17-tahun-2003.html
KPU. (2023). Raker Perencanaan Anggaran Pemilu 2024. Diambil 16 April 2023, dari https://kota-semarang.kpu.go.id/berita/baca/8342/raker- perencanaananggaran-pemilu-2024
KPU Magelang. (2021). Prinsip-Prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Diambil 16 April  2023,  dari  https://kotamagelang.kpu.go.id/berita/baca/7781/prinsip- prinsip-kode-etikpenyelenggara-pemilu
Myers, M. D. (2019). Penelitian Kualitatif di Manajemen dan Bisnis (M. S. Idrus & Priyono, Penerj.). Sidoarjo: Zifatama Publisher.
Natision, A., Esien, E. B., Harjo, D., Agoestyowati, R., & Lestari, P. A. (2022). The Effect  of  Public  Accountability  and  Transparency  on  State  Financial Management  Mechanism:  A  Quantitative  Method  Analysis.  Ilomata International Journal of Social Science, 3(1), 97 – 116. https://doi.org/10.52728/ijss.v3i1.433
Zainuri,  A.  (2018).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran  pada  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon. Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 6(1), 15 – 22.