Volume 7, Nomor 2, Juni 2024.
Editorial Office  : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Perspektif Maslahah Mursalah di Indonesia
Ahmad Wildan Rofrofil Akmal
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65324 Email: wildangemung87@gmail.com
Article Abstract Article History Received:  Mar 28, 2024;
Reviewed: Apr 5, 2024; Apr 27, 2024; Accepted: May 3, 2024; Published: May 15, 2024:
DOI: 10.33474/yur.v7i2.21598
Implementation of penal mediation from the police to the courts must be supported by clear legal regulations to ensure that the concept of restorative  justice  can  be  properly  realised.  The  principle  of restorative  justice  emphasises  the  importance  of  the  judiciary  in sharpening  legal  analysis  and  strengthening  the  instinct  of  justice based on human consciousness and moral values. The purpose of this study is to determine the existence of the application of restorative justice  through  penal  mediation  from  the  perspective  of  maslahah mursalah  hajjiyah  in  Indonesia.  This  research  uses  normative juridical research, using statutory and conceptual approaches.. The results of the research found the existence of penal mediation is in accordance with the concept of fulfilling maslahah mursalah hajjiyah which is all forms of actions and actions that aren’t related to other bases  needed  by  the  community,  this  penal  mediation  is  in accordance  with  the  concept  of  fulfilling  maslahah  mursalah hajjiyah.
Keywords: Penal Mediation; Restoratif Justice; Maslahah

## Abstrak
Implementasi mediasi penal mulai dari kepolisian hingga pengadilan harus  didukung  oleh  regulasi  hukum  yang  jelas  untuk  memastikan bahwa konsep keadilan restoratif dapat terwujud dengan baik. Prinsip keadilan  restoratif  menekankan  pentingnya  peradilan  dalam mempertajam  analisis  hukum  dan  memperkuat  naluri  keadilan berdasarkan  pada  kesadaran  umat  manusia  dan  nilai-nilai  moral. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi penerapan keadilan restoratif  melalui  mediasi  penal  perspektif maslahah  mursalah hajjiyah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian didapatkan adanya mediasi penal ini sesuai dengan konsep pemenuhan maslahah mursalah hajjiyah yang
mana semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, mediasi penal ini sesuai dengan konsep pemenuhan maslahah mursalah hajjiyah . Kata Kunci: Mediasi Penal; Keadilan Restoratif; Mashlahah

## PENDAHULUAN
Salah  satu  upaya  pembaharuan  dalam hukum  pidana  Indonesia  ialah  penerapan mediasi  penal.  Mediasi  penal  merupakan metode  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar pengadilan. 1 Langkah  ini  membuka  peluang luas bagi pertumbuhan nilai-nilai masyarakat serta  memberikan  fleksibilitas  pada  sistem hukum pidana, yang pada intinya menegaskan peran  hukum  pidana  sebagai  solusi  terakhir. Keberhasilan  implementasi  mediasi  penal sangat  tergantung  pada  nilai-nilai  yang  telah berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia, mengingat  adanya  beragam  nilai  hidup  yang menjadi acuan dalam menyelesaikan konflik. Apabila  mediasi  penal  didasarkan  kepada nilai  masyarakat  yang  berkembang,  maka menjadi alternatif yang layak untuk dikembangkan,  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  dalam  menyelesaikan  masalah yang dihadapi. 2
Penelitian yang dilakukan oleh Syahrin mengatakan bahwa prinsip keadilan restoratif merupakan  pemulihan  hubungan  baik  antara pelaku  kejahatan  dengan  korban  kejahatan,
1 Teguh Hariyono, “Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan,” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan 2, no. 1 (27 April 2021): 3, https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731.
2 Kristiyadi  Kristiyadi  dan  Vincentius  Setyawan,  “Mediasi  Penal  Dalam  Tindak  Pidana  Ringan  Untuk Mewujudkan  Keadilan  Restoratif,” Jurnal  Kepastian  Hukum  dan  Keadilan 4  (22  Juni  2022):  18, https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4622.
3 M. Alvi Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” Majalah Hukum Nasional 48, no. 1 (18 Juli 2018): 98, https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114.
sehingga  hubungan  antara  pelaku  kejahatan dengan  korban  kejahatan  sudah  tidak  ada dendam  lagi.  Penelitian  ini  mengungkapkan bahwa  keadilan  restoratif  dipahami  sebagai pemulihan  keadilan  kepada  pelaku  dan korban.  Keduanya  memiliki  persamaan bahwa keadilan restoratif merupakan pemulihan  hubungan  antara  korban  dan pelaku. 3 Penelitian  yang  dilakukan  oleh Syahrin  fokus  terhadap  sistem  peradilan pidana  terpadu,  sedangkan  fokus  dalam penelitian  ini  pada  mediasi  penal  dalam perspektif maslahah  mursalah di  Indonesia, yang dapat diartikan secara umum bermanfaat bagi  manusia,  baik,  dalam  arti  menarik  atau menghasilkan  keuntungan  atau  kesenangan atau  dalam  arti  menolak  kemudaratan  atau kerusakan.
Prinsip  keadilan  restoratif menekankan pentingnya  peradilan  dalam  mempertajam analisis  hukum  dan  memperkuat  naluri keadilan  berdasarkan  pada  kesadaran  umat
manusia  dan  nilai-nilai  moral. 4 Kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi lembaga yang memfasilitasi  distribusi  keadilan  yang  adil dengan memberikan kesempatan yang cukup bagi  individu  untuk mengakui  dan  mencapai bentuk keadilan yang mereka perlukan. Proses hukum pidana diharapkan menjadi "laboratorium akal sehat", di mana kebenaran fakta  hukum  diuji  menggunakan  parameter hukum dan kesadaran terdalam umat manusia, dengan demikian proses ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran kepada korban  dan  pelaku,  serta  memenuhi  rasa keadilan  masyarakat  secara  keseluruhan. 5
Mediator  harus  memiliki  kemampuan  untuk memastikan  bahwa  kepentingan  para  pihak yang  bersengketa  dijaga  secara  adil  dan setara,  hal  ini  penting  untuk  membangun kepercayaan  dari  semua  pihak  yang  terlibat dalam sengketa. 6
Mediasi  di  Indonesia  diatur  dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang  hanya  berlaku  untuk  sengketa  perdata. Kemudian,  terdapat  masalah  terkait  diskresi polisi  yang  bertujuan  mencapai  keadilan
4 Guntur Rambey, “Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice,” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 4, no. 1 (19 September 2023): 29, https://doi.org/10.55357/is.v4i1.333.
5 CSA  Teddy  Lesmana,  “Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Dalam  Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1, no. 1 (25 Juni 2019): 9, https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1.
6 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional (Jakarta: Kencana, 2011), 2.
7 Budi  Heriyanto,  “Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Menggunakan  Mediasi  Penal  Dalam  Diskursus Diskresi Kepolisian,” Transparansi Hukum 5, no. 2 (31 Juli 2022): 38–39, https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i2.3055.
8 Amiruddin  Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2006), 89.
restoratif  dapat  menyebabkan  ambigu  dalam penegakan  hukum  mengenai  kasus-kasus kecil atau pelanggaran jika hanya bergantung pada otoritas diskresioner polisi, maka dari itu implementasi  mediasi  pidana  di  tingkat kepolisian  harus  didukung  oleh  regulasi hukum  yang  jelas  untuk  memastikan  bahwa konsep  keadilan  restoratif  dapat  terwujud dengan baik. 7 Mediasi dalam perkara pidana, atau  yang  dikenal  sebagai  mediasi  penal, merupakan  perubahan  yang  penting  dalam konteks  kerangka  sistem  peradilan  pidana. Dalam  hal  ini,  penelitian  difokuskan  pada mediasi  penal  dalam  perspektif maslahah mursalah  hajjiyah dengan  mengambil  setiap yang mengandung kemanfaatan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  yang  fokus analisis pada peraturan-undangan dan observasi  teori,  konsep,  serta  asas  hukum. Pendekatan  penelitian  dilakukan  melalui pendekatan  peraturan  perundang-undangan dan  juga  pendekatan  konseptual  untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam. 8
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  beberapa bahan  hukum,  yakni  bahan  hukum  primer
yang mencakup peraturan perundang- undangan,  termasuk  KUHAP  dan  bahan hukum  sekunder  yang  mencakup  literatur terkait, seperti buku, pendapat ahli hukum dari jurnal,  dan  sumber  internet.  Pengumpulan bahan  hukum  dilakukan  melalui  teknik  studi kepustakaan dengan meneliti buku, peraturan perundang-undangan,  dan  instrumen  lainnya untuk  menganalisis  data  dari  sumber  yang valid. 9
Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk mengetahui  eksistensi  penerapan  keadilan restoratif  melalui  mediasi  penal  perspektif maslahah mursalah hajjiyah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksistensi  Penerapan  Keadilan  Restoratif di Indonesia
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari  bahasa  latin  yakni "mediare", yang artinya  berada  di  tengah.  Peran  mediator sebagai pihak ketiga yang bertugas menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak.  Konsep  berada  di  tengah  juga mengimplikasikan  bahwa  mediator  harus netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Kata "mediasi" juga memiliki asal-usul dari bahasa Inggris,  yaitu "mediation" ,  yang  mengacu pada  proses  penyelesaian  sengketa  yang
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 79.
10 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 95.
11 Sony Rizky Anugrah dan Ahmad Sudiro, “Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui  Media  Sosial  Berbasis  Restorative  Justice  Di  Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Tengah,” Morality: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (26 Desember 2023): 294, https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.485.
12 Eriyantouw  Wahid, Keadilan  Restoratif  dan  Peradilan    Konvensional  Dalam  Hukum  Pidana (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), 9.
melibatkan  mediator  sebagai  penengah. Mediator  berusaha  menemukan  solusi  damai yang  menguntungkan  semua  pihak,  yang dikenal sebagai "win-win solution" . 10
Istilah  keadilan  restoratif  merupakan terminologi  asing  yang  mulai  dikenal  di Indonesia  sejak  era  1960-an. 11 Di  beberapa negara maju, konsep keadilan restoratif bukan sekadar  wacana  dari  kalangan  akademisi hukum  pidana.  Di  beberapa  negara  yakni Australia,  Amerika  Utara,  dan  beberapa negara  di  Eropa,  keadilan  restoratif  sudah diaplikasikan  dalam  berbagai  tahap  proses peradilan  pidana,  dimulai  sejak  penyidikan, penuntutan,  persidangan,  hingga  proses eksekusi. 12
Ditinjau  secara  historis,  mediasi  penal sebenarnya telah lama dikenal sebagai bagian dari kearifan lokal di Indonesia, yang berakar dalam  hukum  adat  dan  didasarkan  pada pemikiran religius. Praktik ini dapat ditemukan  di  berbagai  daerah  seperti Sumatera Barat, Aceh, Lampung, dan wilayah lainnya,  walaupun  menggunakan  variasi sebutan  dan  pelaksanaan  dalam  bentuk  yang berbeda. Lebih jauh lagi, Indonesia memiliki lembaga  peradilan  pidana  kontemporer  yang tidak hanya fokus pada penjatuhan hukuman, tetapi  juga  berorientasi  pada  penanganan
konflik  sosial  dan  keberadaan  magis  dalam masyarakat,  salah  satu  contoh  adalah Lembaga Pemberian Maaf. 13
Secara harfiah, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai pemulihan keadilan kepada pelaku  dan  korban, 14 namun  pemahaman  ini berkembang lebih jauh ketika  sudut pandang keadilan restoratif dimasukkan dalam tatanan peradilan.  Dalam  konteks  sistem  peradilan, keadilan restoratif merupakan langkah penyelesaian  sistematis  untuk  kasus.  Proses ini  menekankan  pemulihan  kerugian  yang dialami  oleh  korban  dan/atau  masyarakat akibat  tindakan  pelaku,  serta  melibatkan korban  dan  pelaku  secara  langsung  dalam penyelesaiannya. 15
Mediasi telah diakui di Indonesia sejak ditetapkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  2  tahun  2003  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan,  yang  telah  dicabut
pemberlakuannya melalui Peraturan
Mahkamah  Agung  Nomor  1  tahun  2008 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dan dicabut  pemberlakuannya  kemudian  melalui
13 Lesmana,  “Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Dalam  Perspektif  Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” 11–12.
14 Henny  Saida  Flora  dkk.,  “Keadilan  Restoratif  dalam  Melindungi  Hak  Korban  Tindak  Pidana  Cyber: Manifestasi  dan  Implementasi,”  Jurnal  Ius  Constituendum  8,  no.  2  (8  Juni  2023):  176, https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365.
15 Ridwan Mansyur, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga  Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif  Restorative  Justice,” Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan 5,  no.  3  (30  November  2016):  431, https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.431-446.
16 Nurul  Widhanita Y. Badilla dkk., “Implementasi Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Perkara Di Kepolisian  Resort  Merauke,” Hermeneutika :  Jurnal  Ilmu  Hukum 6,  no.  1  (28  Februari  2022):  93, https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6760.
17 Susanti, Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal , 27–28.
18 I.  Putu  Asti  Hermawan  Santosa,  “Mediasi  Penal  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pidana  bagi Perwujudan  Keadilan  Restoratif,” Jurnal  Hukum  Positum 4,  no.  1  (10  Juni  2019):  59, https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3007.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, peraturan-peraturan  tersebut  secara  khusus mengatur  mediasi  dalam  perkara  perdata, tidak termasuk perkara pidana. 16
Sistem keadilan distributif dalam sistem pidana  Indonesia  tidak  dipersiapkan  untuk mengatasi  masalah-masalah  sosial  yang berkaitan  dengan  kejahatan. 17 Penegakan sistem  ini  oleh  lembaga  penegak  hukum menimbulkan  ketidakpuasan  masyarakat karena  keyakinan  yang  berlaku  bahwa keadilan  seharusnya  tidak  hanya  didasarkan pada  kepastian  hukum,  tetapi  juga  harus mencakup pertimbangan kesejahteraan korban,  pelaku,  dan  masyarakat  luas. 18 Akibatnya,  penekanan  keadilan  distributif telah bergeser dari pemenjaraan individu yang berdosa  menjadi  penerapan  praktik  keadilan restoratif.
Burt Galaway dan Joe Hudson berpandangan  bahwa, definisi  keadilan restoratif mencakup beberapa elemen
penting, 19 pertama,  kejahatan  dinilai  sebagai konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi korban, masyarakat,  atau  pelaku  itu  sendiri,  kedua, tujuan  dari  proses  hukum  pidana  haruslah untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat,  melibatkan  banyak  pihak,  dan meretribusi  kerugian  yang  diakibatkan  oleh konflik, ketiga, proses peradilan pidana harus memfasilitasi  peran  pelaku,  korban,  dan masyarakat  dalam  mencari  jalan  keluar  dari perselisihan tersebut.
Hal  utama  dari  konsep  keadilan restorarif  adalah  mengacu  pada  proses bertemunya  antara  pelaku  dan  korban  atau masyarakat untuk secara aktif dalam menyelesaikan  perkara  pidana.  Keadilan restoratif  menganut  dasar  integratif  yang memberikan  solusi,  di  mana  setiap  pihak terlibat  dalam  penyelesaian  perselisihan melalui musyawarah.
Hasil dari pelaksanaan keadilan restoratif dapat diidentifikasi dengan: 20
1. Mediasi antara pelaku dan korban (victim- offender mediation).
2. Pertemuan  antara  semua  pihak  terkait (conferencing).
3. Pertemuan kelompok untuk saling mendukung (circles).
19 Emilia Susanti, Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal (Lampung: Pustaka Ali Imron, 2021), 24–25.
20 Gendut Supriyanto, “Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia,” Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila 1, no. 1 (26 Januari 2024): 110.
21 Krismiyarsi  Krismiyarsi,  “Rekonstruksi  Kebijakan  Mediasi  Penal  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya,” Spektrum Hukum 17, no. 2 (31 Oktober 2020): 6, https://doi.org/10.35973/sh.v17i2.1939.
4. Bantuan  kepada  korban  kejahatan (victim assistance).
5. Pemberian  ganti  rugi  atau  pemulihan (restitution).
6. Pelayanan masyarakat (community service) .
Tujuan  dari  mediasi  penal  sebagai pendekatan  keadilan  restoratif  adalah  untuk menangani  konflik  yang  timbul  dari  tindak pidana  secara  adil,  sebagai  tanggapan terhadap  upaya  yang  bertujuan  untuk mengurangi  pendekatan  pembalasan  yang berakar  pada  keadilan  retributif.  Pendekatan ini  perlu  mendapat  perhatian. 21 Praktik  dari konsep  keadilan  restoratif  mencerminkan tujuannya  dengan  menangani  tindak  pidana melalui  identifikasi  dan  langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan, melibatkan semua pihak yang berkepentingan,  serta  mengubah  pendekatan tradisional masyarakat dan pemerintah terhadap tanggapan terhadap kejahatan.
Keadilan restoratif sebagai upaya untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar  pengadilan  masih  menghadapi  kendala dalam implementasinya. Ide keadilan restoratif  muncul  sebagai  kritik  terhadap efektivitas  sistem  peradilan  pidana  yang cenderung menggunakan pemenjaraan
sebagai  solusi  utama  dalam  menyelesaikan konflik  sosial.  Salah  satu  penyebab  utama kesulitan dalam menerapkan keadilan restoratif  adalah  kurangnya  keterlibatan semua  pihak  yang  berselisih  dalam  proses penyelesaiannya.
Problematika dalam menerapkan pendekatan  atau  konsep  keadilan  restoratif dalam  sistem  hukum,  terutama  dalam  sistem peradilan  pidana,  terletak  pada  perbedaan mekanisme  penyelesaian  yang  ditawarkan oleh keadilan restoratif dibandingkan dengan mekanisme yang ada dalam sistem peradilan pidana  saat  ini. 22 Perbedaan  pada  keadilan restoratif masih sulit diterima dan diimplementasikan secara luas. Hal ini terjadi karena  mekanisme  yang  ditawarkan  oleh pendekatan  atau  konsep  keadilan  restoratif lebih  menekankan  pada  konsep  mediasi  dan rekonsiliasi.  Dalam  pendekatan  ini,  pelaku, korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat  secara  langsung  terlibat  dalam penyelesaian  kasus  pidana.  Pendekatan  ini berbeda  dan  bahkan  Berlawanan  dengan sistem pidana tradisional yang telah diterapkan dan kini berlaku. 23
Adanya  pengaturan  sistem  peradilan pidana  oleh  KUHAP,  peran  individu  dalam penyelesaian  perkara  pidana  di  Indonesia
22 Hanifah  Febriani,  Carissa  Maharani,  dan  Sadida  Amalia  Izzatul  Haq,  “Pengaturan  Mediasi  Penal  Pasca Regulasi Keadilan Restoratif Di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung,” Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 1 (30 April 2023): 154–55, https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.15101.
23 Susanti, Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal , 53–54.
24 Lesmana,  “Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Dalam  Perspektif  Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” 4.
telah  berkurang,  bahkan  mungkin  dapat dikatakan  menghilang.  Dalam  kasus  pidana upaya  pencarian  keadilan  bergantung  pada pola yang melibatkan pengadilan, kejaksaan, kepolisian,  dan  lembaga  pemasyarakatan, mesksipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003  tentang  Advokat  dimaksudkan  untuk memperluas peran individu dengan menyediakan pendampingan bagi korban dan usaha-usaha di luar ruang pengadilan. Dalam implementasinya  tidak  berhasil  mengubah karakteristik yang kaku pada sistem peradilan pidana di Indonesia.
Penilaian terhadap kemampuan seorang advokat  atau  pengacara  dalam  mencari keadilan  biasanya  hanya  didasarkan  pada kinerjanya di dalam persidangan pengadilan. 24
Upaya  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan, seperti  mediasi,  tidak  memiliki  kekuatan hukum untuk dipertimbangkan dalam putusan sidang pengadilan.
Penerapan  strategi  keadilan  restoratif dalam  sistem  peradilan  pidana  terbukti bermanfaat  dalam  penyelesaian  tuntutan pidana  melalui  pemanfaatan  perjanjian mediasi  penal.  Namun  pemanfaatan  mediasi dalam  penyelesaian  pidana  sering  kali dipercayakan  kepada  aparat  penegak  hukum karena  tidak  adanya  norma  khusus  yang
mengatur pengaturan tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 25
Praktik penjara yang dilakukan oleh penegak hukum saat ini mencerminkan pergeseran dari keadilan restoratif menjadi keadilan retributif. Jelas  bahwa  peraturan  yang  lebih  ketat diperlukan dalam domain ini untuk menjamin pelaksanaan yang adil dan tidak memihak dari berbagai tahapan yang terlibat dalam mediasi pidana  oleh  lembaga  penegak  hukum  ketika menangani perkara pidana. 26
Di Indonesia, konsep keadilan restoratif dapat  ditemukan  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Berdasarkan  Pasal  1 Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan korban,  pelaku,  keluarga  korban/pelaku,  dan para  pihak  yang  terkait  untuk  bersama mencari  solusi  yang  adil  dengan  ditekankan pada pemulihan kembali keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Keadilan  restoratif  di  Indonesia  telah diterapkan  dalam  berbagai  perkara  pidana diantaranya:
1. Unsur  penting  dari  Surat  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  No.  Pol:
B/3022/XXI/2009/SDEOPS,  yang  terkait dengan Penanganan Kasus melalui
25 Ilham Fauzi Prakoso, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polres Batu),” Dinamika 26, no. 11 (10 Agustus 2020): 1354.
26 Hariyono, “Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan,” 3.
Alternative  Dispute  Resolution (ADR) yakni:
a. Fokus utama pada perkara pidana yang memiliki kerugian kecil pada materi.
b. Persetujuan  jalur ADR  oleh  semua pihak yang terlibat dalam perkara.
c. Prinsip ADR didasarkan pada musyawarah mufakat dan harus dikenal oleh masyarakat sekitar.
d. Penghormatan  terhadap  norma  hukum sosial/adat serta prinsip keadilan dalam jalur ADR.
e. Penyelesaian  kasus  melalui  ADR seharusnya  mengakhiri  proses  hukum lanjutan.
2. Tindak pidana yang berbentuk pelanggaran yang  hanya  diancam  dengan  pembayaran pidana  damai  atau  pidana  denda  dapat ditemukan dalam Pasal 82 KUHP.
3. Tindak pidana anak yang berusia di bawah 18  tahun  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Undang-Undang ini  memberikan  upaya  keharusan  untuk diversi  kepada  seorang  anak  yang  telah melakukan tindak pidana (delik) di bawah usia yang ditentukan. Batas usia bagi anak yang  melakukan  pelanggaran  yang  dapat dibawa  ke  pengadilan  adalah  minimal  12 tahun dan belum mencapai 18 tahun.
4. Otoritas  yang  terdapat  pada  Komnas  Hak
Asasi  Manusia  (HAM)  oleh  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia  adalah  melakukan mediasi  dalam  kasus  pelanggaran  HAM. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat 7,  Pasal  76  Ayat  1,  Pasal  89  Ayat  4,  dan Pasal  96.  Komnas  HAM  yang  dibentuk berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor 50 Tahun 1993, memiliki wewenang untuk melakukan  mediasi  sebagai  bagian  dari penanganan kasus pelanggaran HAM. 27
Selain  menggunakan  mediasi  pidana, kejaksaan  juga  menerapkan  prinsip  keadilan restoratif melalui model penghentian penuntutan. 28 Diatur dalam Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  apabila syarat-syarat  tertentu  terpenuhi,  regulasi
tersebut memperbolehkan penghentian penuntutan  untuk  kejahatan  ringan.  Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan  Restoratif,  kasus  dapat  dihentikan apabila  tersangka  adalah  pelaku  kejahatan
27 Susanti, Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal , 67–68.
28 Muhammad Naufal Hibatullah, Elis Rusmiati, dan Agus Takariawan, “Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice  Oleh  Kejaksaan  Pada  Perkara  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika,” Yurispruden:  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 7, no. 1 (150 131M): 135, https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.20965.
29 Muhammad Solikhin Fery, “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber Di Polda Jatim,” Jurnal Kawruh Abiyasa 2, no. 2 (28 Desember 2022): 166, https://doi.org/10.59301/jka.v2i2.48.
30 Nurcahyo Edi, John Pieris, dan Nelson Simanjuntak, “Analisa Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya  Mereformasi  Sistem  Peradilan  Umum  Di  Indonesia,” Jurnal  Cahaya  Mandalika  ISSN  2721-4796 (Online) 4, no. 3 (19 Agustus 2023): 1095, https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1764.
pertama  kali  dan  dikenai  sanksi  maksimum berupa denda atau penjara selama 5 tahun. 29
Pengawasan  regulasi  terhadap  proses keadilan  restoratif  berada  di  bawah  cakupan Mahkamah  Agung,  sebagaimana  diberi tanggung  jawab  ganda  untuk  mengambil keputusan  dan  mengawasi  sistem  pidana. Selain itu, kerangka peraturan yang berkaitan dengan  implementasi  keadilan  restoratif dijelaskan dalam Surat Keputusan 1691/DJU/DK/PS.00/12/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2020. Surat keputusan tersebut menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, yaitu dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran  yang  mengakibatkan  kerugian finansial  hingga  Rp.  2.500.000,00  (dua  juta lima  ratus  ribu  rupiah),  sebagaimana  diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 802 KUHP. 30
Penyelesaian  kasus  pidana  di  luar pengadilan  melalui  pendekatan  keadilan restoratif  merupakan  mekanisme  atau  sistem hukum yang menawarkan banyak keunggulan, sehingga layak untuk diimplementasikan  dalam  sistem  keadilan pidana  Indonesia.  Sebagai  sebuah  sistem,
efektivitas  penyelesaian  kasus  pidana  di  luar pengadilan melalui keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengaplikasian sistem penyelesaian kasus  pidana  di  luar  pengadilan  melalui pendekatan keadilan restoratif dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti halnya faktor  yang  memengaruhi  usaha  penegakan hukum lainnya.
Soerjono Soekanto berpendapat, terdapat  lima  faktor  yang  memengaruhi keefektifan usaha penegakan hukum, yakni:
1. Faktor hukum: mencakup peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam suatu sistem hukum.
2. Faktor  penegak  hukum:  pada  pihak-pihak yang  membentuk  hukum  serta  yang bertugas menerapkan hukum dalam praktik.
3. Faktor  fasilitas  atau  sarana:  mencakup segala  alat  perlengkapan,  sarana,  dan prasarana yang dibutuhkan dalam membantu penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat: melibatkan lingkungan sosial dan budaya dimana hukum diterapkan,  termasuk  norma-norma,  nilai- nilai,  dan  praktik-praktik  yang  ada  dalam masyarakat.
31 Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 8.
32 Emy  Rosnawati  dkk.,  “Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 10, no. 2 (30 Desember 2018): 65, https://doi.org/10.18860/j- fsh.v10i2.4888.
5. Faktor kebudayaan: pada hasil karya, cipta, dan rasa yang mendasari interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. 31
Kelima  faktor  ini  saling  berkaitan  dan merupakan  bagian  integrasi  dari  sistem penegakan hukum. Hal ini juga menjadi tolak ukur  untuk  menilai  seberapa  efektif  sebuah sistem penegakan hukum.
Perkara-perkara  pidana  yang  biasanya menggunakan  jalur  nonlitigasi  (di  luar pengadilan)  melalui  pendekatan  keadilan restoratif, antara lain:
1. Pasal 310 KUHP:  perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik;
2. Pasal 311 KUHP: perbuatan fitnah;
3. Pasal 352 KUHP: perbuatan penganiayaan ringan;
4. Pasal 359 KUHP: perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya
orang lain; 5. Pasal 372 KUHP: perbuatan penggelapan;
6. Pasal 378 KUHP: perbuatan penipuan;
7. Pasal  332  KUHP:  perbuatan  melarikan gadis di bawah umur;
8. Pasal  367  ayat  (2)  KUHP:  perbuatan pencurian  yang  dilakukan  oleh  anggota keluarga; dan
9. Pemalsuan  merek  (berdasarkan  UU  No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). 32
Eksistensi  proses  keadilan  restoratif sebagai  pengganti  penyelesaian  perkara pidana sangat bergantung pada kesadaran dan pemahaman  masyarakat,  termasuk  aparat penegak  hukum.  Perspektif  peradilan  yang semata-mata  menekankan  pada  penegakan peraturan, menetapkan kesalahan pelaku, dan menjatuhkan  hukuman  tidak  akan  mampu merangkul gagasan ini. Menurutnya, keadilan mengacu  pada  kewenangan  negara  untuk menegakkan hukuman kepada warga negaranya yang melanggar peraturan. 33
Mediasi  penal  dalam  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia  memang  sudah  diakui, meskipun  hanya  sebagian.  Konsep  mediasi penal  telah  diterapkan  dalam  penanganan perkara  anak  melalui  upaya  khusus  yang dikenal  sebagai  diversi.  Diversi  merupakan proses pengalihan penyelesaian  kasus pidana dari  jalur  pengadilan  ke  jalur  diluar pengadilan.  Tujuan  utama  dari  diversi  ialah mencari solusi terbaik bagi pelaku anak, yang pada dasarnya memiliki semangat yang sama dengan implementasi mediasi penal. 34
Dalam  praktik  penegakan  hukum pidana,  mediasi  penal  sering  kali  telah diterapkan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim. Diterapkan pada penyelesaian perkara pidana tertentu,  meskipun  belum  memiliki  dasar
33 Yana  Kusnadi  Srijadi  dan  Ari  Wibowo,  “Peranan  Kepolisian  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Melalui Mekanisme Restorative Justice,” Wacana Paramarta 22, no. 2 (30 April 2023): 20.
34 Mahendra Ridwanul Ghoni dan Pujiyono Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (28 Agustus 2020): 332, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342.
hukum yang kuat dalam perundang-undangan nasional.  Perkara  pidana  yang  sering diselesaikan  melalui  mediasi  penal  termasuk pelanggaran  lalu  lintas  yang  mengakibatkan cedera  atau  kematian  orang  lain.  Mediasi penal juga diterapkan dalam perkara Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT), meskipun KDRT telah diatur dalam Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga,  dan  mediasi  penal  juga  diterapkan dalam beberapa delik aduan lainnya.
Terdapat beberapa batasan tambahan di luar  yang  melekat  pada  Sistem  Peradilan Pidana. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penegak  hukum  Indonesia  melakukan tantangan dalam menegakkan keadilan secara efektif  bagi  semua  orang,  terutama  mereka yang  berada  di  lapisan  sosial  ekonomi  yang lebih  rendah.  Berbagai  perspektif  kritis mengartikulasikan  perasaan  kecewa,  skeptis, dan  pesimis  terhadap  sistem  peradilan  dan penegakan  hukum  di  Indonesia.  Pada  tahun 2015,  Ni  Komang  Kanten,  seorang  individu berusia  55  tahun,  menghadapi  tuduhan pencurian  kayu  bakar  di  Jembrana,  Bali Menurut  laporan  pada  tahun  2009,  Minah, seorang nenek berusia 55 tahun, menghadapi
tuntutan  atas  pencurian  tiga  buah  kakao  di wilayah Jawa Tengah. 35
Penerapan  Mediasi  Penal  di  Indonesia Perspektif Mashlahah Mursalah Hajjiyah
Salah satu tantangan besar yang tengah dihadapi  oleh  negara  kita  adalah  masalah kompleks dalam penegakan hukum, meskipun jumlah dan kompleksitas kasus yang muncul di masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu.  Sistem  pengadilan  negara  yang bertanggung  jawab  untuk  menyelesaikan kasus  tersebut  menghadapi  keterbatasan dalam kapasitasnya, terlebih lagi kepercayaan publik  terhadap  pengadilan  negara  saat  ini sedang  mengalami  penurunan  signifikan. Keadaan  ini  tidak  boleh  diabaikan,  karena berpotensi  memicu  tindakan  penegakan hukum  informal  seperti eigenrichting atau kekerasan  massa  yang  dapat  mengakibatkan ketidakstabilan  sosial,  oleh  karena  itu, pengembangan sistem alternatif penyelesaian perkara  pidana  di  Indonesia  menjadi  solusi yang sangat penting dan tak dapat diabaikan. 36
Mediasi  penal  memiliki  manfaat  yang signifikan  bagi  pelaku  dan  korban  dalam penyelesaian  perkara  pidana.  Bagi  korban,
35 Diah  Ratna  Sari  Hariyanto  dan  Pande  Yogantara  S,  “Mediasi  Penal  Dalam  Ius  Constitutum  dan  Ius Contituendum Di Indonesia,” Kertha Wicaksana 13, no. 1 (5 Maret 2019): 27, https://doi.org/10.22225/kw.13.1.2019.26-37.
36 Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, Cara Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Di Pengadilan dan Di  Luar Pengadilan: Perkara Pidana  dan Perdata (Jakarta: Universitas Borobudur, 2019), 93.
37 Agus  Hermanto,  Iman  Nur  Hidayat,  dan  Syeh  Sarip  Hadaiyatullah,  “Peran  dan  Kedudukan  Mediasi  di Pengadilan  Agama,” As-Siyasi :  Journal  of  Constitutional  Law 1,  no.  2  (5  Desember  2021):  39, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292.
38 Andi  Rahmah,  “Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga,” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5, no. 2 (31 Desember 2018): 265, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6592.
model ini dapat membantu proses penyembuhan secara emosional dan psikologis melalui pertemuan dan komunikasi langsung  dengan  pelaku.  Penyelesaian  ini secara signifikan meningkatkan implementasi perundang-undangan,  mungkin  menyimpang dari sistem keadilan yang sudah ada.
Peran seorang mediator secara konsisten sejalan dengan prinsip-prinsip yang paling  mendasar  dari  derivasi  dan  filsafat. Desain ini juga mencakup nilai-nilai keadilan, prediktabilitas,  dan  efektivitas. 37 Adanya kesulitan  yang  melekat  dalam  mencapai keseimbangan  yang  adil,  terkadang  keadilan dapat muncul di luar batas kerangka hukum. Lebih jauh lagi, mayoritas harus secara efektif melaksanakan  keadilan  sebelum  dapat dijamin secara konstitusional. 38
Di  samping  itu,  korban  memiliki  hak untuk  menuntut  restitusi  dari  pelaku  sebagai kompensasi  atas  kerugian  yang  diderita, meskipun restitusi bukanlah tujuan utama dari mediasi.  Bagi  pelaku,  proses  mediasi memungkinkan  mereka  untuk  merasakan kejujuran  dan  keadilan  dalam  penyelesaian konflik, yang pada gilirannya dapat
menciptakan  hubungan  yang  lebih  baik dengan korban. Hal ini dapat membuat pelaku lebih  mudah  untuk  mengakui  kesalahannya dan  mengungkapkan  penyesalannya,  karena adanya kemauan korban untuk mendengarkan penjelasan dari pelaku.
Situasi  yang  berbeda  dengan  sistem peradilan  pidana  konvensional,  di  mana pengakuan  bersalah  mungkin  sulit  dicapai karena  ketegangan  antara  pelaku  dan  korban serta  keterbatasan  waktu  dan  ruang  untuk berkomunikasi  secara  langsung. 39 Meskipun mediasi penal dilakukan dengan memperhatikan  kepentingan  pelaku  tindak pidana,  bukan  kepentingan  pihak  korban, proses  ini  telah  banyak  dilakukan  dalam penyelesaian perkara pidana.
Pada  kasus-kasus  seperti  kecelakaan lalu  lintas  yang  mengakibatkan  korban mengalami  cedera  atau  bahkan  kematian, sering  kali  upaya  perdamaian  dilakukan antara pelaku tindak pidana dan pihak korban atau keluarganya. Tujuan dari perdamaian ini adalah  untuk  mencapai  kesepakatan  antara pelaku dan korban, yang meliputi pengakuan kesalahan  pelaku,  permohonan  maaf  kepada korban  atau  keluarganya,  serta  memberikan kompensasi berupa santunan biaya perawatan dan upacara keagamaan atau adat.
39 Dwiasih  Nadyanti,  Putri  Nabila  K.  A,  dan  Tiara  Jayaputeri,  “Urgensi  Penerapan  Mediasi  Penal  Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan,” Adil: Jurnal Hukum 9, no. 2 (2018): 110, https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.831.
40 Nelvitia  Purba, Mediasi  Penal  Upaya  Penyelesaian  Perkara  di  Luar  Pengadilan (Serang:  CV.  AA  Rizky, 2022), 6.
Dalam  kasus-kasus  kecelakaan  lalu lintas  tersebut,  petugas  kepolisian  dan penasihat hukum tersangka umumnya bertindak  sebagai  mediator  dalam  proses mediasi. Mediator berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak, membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil dan bermartabat, serta memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dalam proses tersebut. 40
Konsep  keadilan  restoratif  memang dapat dilihat sebagai evolusi dari hukum adat yang  telah  lama  ada  dan  berkembang  dalam masyarakat  Indonesia.  Penerimaan  hukum adat (yang disebut sebagai hukum yang hidup) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang  KUHP  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan akan keadilan yang berakar dalam masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara memulihkan  kerusakan  yang  terjadi  atau melalui  proses  di  mana  pihak-pihak  yang terlibat  bersama-sama  mencari  cara  untuk mencapai  kesepakatan  setelah  terjadinya suatu  tindak  pidana,  dengan  mengakui implikasi  jangka  panjang  dari  penyelesaian tersebut.  Dengan  demikian,  pendekatan keadilan  restoratif  mengambil  pendekatan yang lebih luas dan holistik dalam menangani tindak pidana.
Selain  melibatkan  aspek-aspek  hukum, di sisi lain juga mempertimbangkan nilai-nilai moral,  sosial,  ekonomi,  agama,  dan  adat istiadat  lokal. Dalam pendekatan  ini, penyelesaian tindak pidana tidak semata-mata tentang menegakkan hukum dan menghukum pelaku,  tetapi  juga  tentang  memulihkan kerugian,  memperbaiki  hubungan  antara pelaku  dan  korban,  serta  memperbaiki keadaan yang mengganggu masyarakat.
Dalam  proses  pidana  konvensional, meskipun  telah  terjadi  perdamaian  antara pelaku  dan  korban,  penegak  hukum  tetap memiliki  kewenangan  untuk  melanjutkan penuntutan  terhadap  pelaku  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini karena dalam  sistem  hukum  tersebut,  tindak  pidana dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap norma  hukum  yang  harus  direspons  secara hukum, terlepas dari upaya perdamaian yang telah dilakukan di luar proses hukum formal. 41
Pendekatan  penyelesaian  kasus  secara kekeluargaan  dalam  kasus  pidana  sering melibatkan tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh adat, serta aparat pemerintahan tingkat  lokal.  Dalam  konteks  ini,  proses perdamaian  dilakukan  melalui  musyawarah mufakat, yang umumnya dikenal sebagai cara perdamaian.  Penyelesaian  ini  dianggap sebagai penyelesaian yang final, yang berarti
41 Warzuk Warzuk, Dadang Suprijatna, dan Muhamad Aminulloh, “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” Karimah Tauhid 3, no. 3 (5 Maret 2024): 3515, https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12671.
perkara tersebut tidak akan dibawa ke sidang pengadilan.
Dalam  beberapa  kasus,  meskipun penyelesaian  secara  kekeluargaan  telah tercapai  dan  korban  telah  menerima  hak- haknya,  penegakan  hukum  bisa  tetap melanjutkan  proses  peradilan  di  pengadilan. Dokumen  kesepakatan  antara  pelaku  tindak pidana  dan  korban  atau  keluarganya  akan disertakan  dalam  berkas  perkara  oleh  pihak kepolisian sebagai penyidik, meskipun demikian,  keputusan  untuk  melanjutkan proses  peradilan  di  pengadilan  biasanya tergantung  pada  ketentuan  hukum  dan pertimbangan yang ada dalam kasus tersebut.
Dalam kasus proses perdamaian terjadi saat  perkara  sudah  masuk  ke  dalam  proses persidangan di pengadilan, dokumen perdamaian  tersebut  biasanya  dijadikan  oleh Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai  bahan pertimbangan  dalam  menentukan  seberapa ringan  atau  berat  tuntutan  pidana  yang diajukan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  2  tahun  2012  tentang Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP  yang mengatakan  apabila  nilai  barang  atau  uang tersebut  bernilai  tidak  lebih  dari  Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal  untuk  memeriksa,  mengadili  dan
memutus  perkara  tersebut  dengan  acara pemeriksaan  cepat  yang  diatur  dalam  Pasal 205-210 KUHAP.
Selanjutnya,  ketika  perdamaian  antara pelaku  dan  korban  tercapai  dan  dibuktikan dengan  adanya  dokumen  perdamaian  dalam berkas perkara, hakim akan mempertimbangkannya  dalam  menetapkan berat  ringannya  putusan  pidana.  Dalam konteks  tersebut,  perdamaian  antara  pelaku dan  korban  dianggap  sebagai  faktor  yang dapat  meringankan  pidana.  Artinya,  hakim akan mempertimbangkan perdamaian tersebut dalam  menetapkan  hukuman  bagi  pelaku, dengan  harapan  bahwa  penyelesaian  secara damai  dapat  memberikan  kesempatan  bagi pemulihan korban dan memperbaiki hubungan  antara  pelaku  dan  masyarakat, namun keputusan akhir tetap bergantung pada pertimbangan  hukum  yang  lebih  luas  dan kebijaksanaan hakim dalam kasus tersebut. 42
Pasal  1851  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata menggambarkan perdamaian sebagai  suatu  perjanjian  antara  kedua  belah pihak yang melibatkan penyerahan,
perjanjian,  atau  retensi  suatu  barang  untuk mengakhiri perselisihan atau untuk mencegah timbulnya  perkara.  Penting  dicatat  bahwa perjanjian  perdamaian  harus  dibuat  secara tertulis untuk memiliki kekuatan hukum yang sah. Prinsip perdamaian menekankan problem
42 Nelvitia  Purba, Mediasi  Penal  Upaya  Penyelesaian  Perkara  di  Luar  Pengadilan (Serang:  CV.  AA  Rizky, 2022), 7–8.
43 Susanti, Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal , 193.
solving yang  menguntungkan  semua  pihak yang  terlibat,  tanpa  ada  yang  merasa  kalah atau tertindas.
Dalam  konteks  ini,  perdamaian  lebih menekankan  asas  persaudaraan,  di  mana egoisme  atau  penekanan  kehendak  individu akan lebih lunak, sehingga kedua belah pihak merasa  mendapat  manfaat.  Perasaan  ingin menang atau menguasai barang sengketa tidak diutamakan, dan produk perdamaian tersebut didasarkan pada asas persaudaraan. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam  kehakiman  selalu  berupaya  mencari solusi  terbaik  demi  menegakkan  hukum  dan keadilan. 43
Mediasi penal merupakan inovasi dalam sistem  hukum  yang  diterapkan  oleh  aparat penegak hukum dengan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif. Tujuan utamanya adalah untuk mendamaikan korban dan  pelaku  tindak  pidana  melalui  proses mediasi,  dengan  harapan  menyelesaikan perkara  secara  damai  serta  memulihkan kerugian yang timbul akibat tindakan kriminal tersebut.
Melalui  mediasi,  keluarga  korban  dan pelaku,  serta  tokoh  masyarakat  dapat dipertemukan  untuk  mencari  solusi  yang terbaik  bagi  semua  pihak  yang  terlibat. Pendekatan  ini  tidak  hanya  bertujuan  untuk menghukum  pelaku,  tetapi  juga  untuk
memulihkan  hubungan  sosial  antara  pelaku, korban,  dan  masyarakat  sekitarnya.  Dengan demikian, mediasi penal menjadi sarana yang efektif  dalam  memperbaiki  kerusakan  yang diakibatkan oleh tindak pidana dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. 44
Konsep keadilan restoratif menekankan pada  tanggapan  yang  sistematis  terhadap konflik  atau  kejadian  di  masyarakat,  dengan fokus  utama  pada  pemulihan  kerugian  yang dialami  korban  dan  masyarakat  akibat tindakan  kriminal.  Dalam  konteks  resolusi konflik,  keadilan  restoratif  harus  dapat diterapkan  segera  saat  terjadi  kejadian  kecil yang  berpotensi  menyebabkan  konflik  yang lebih  besar.  Bahkan,  metode  ini  dapat langsung diterapkan ketika ada tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban, baik itu  tindak  pidana  ringan,  delik  aduan,  atau melibatkan anak.
Pentingnya pemberdayaan peran masyarakat  dalam  proses  ini  tidak  bisa
dilebih-lebihkan.
Masyarakat perlu diberdayakan  untuk  mengenali,  melaporkan, dan  berpartisipasi  aktif  dalam  penyelesaian konflik serta pemulihan kerugian yang timbul. Melalui  partisipasi  masyarakat,  potensi konflik  dapat  dikenali  lebih  awal,  sehingga tindakan  pencegahan  atau  penyelesaian  dini
44 Cacuk Sudarsono, “Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan,” Unnes Law Journal 4, no. 1 (2015): 21, https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7265.
45 Ucuk Suyono Yoyok dan Firdiyanto Dadang, Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), 100.
46 Saputra Tiara Julianti Dwi, “Mediasi Penal Dalam Kasus  Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), 27.
dapat  dilakukan.  Hal  ini  menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi  semua  anggota  masyarakat.  Keadilan restoratif  diterapkan  untuk  menanggapi masalah,  kejadian  tindak  pidana  dengan melakukan  identifikasi  dan  pengambilan langkah-langkah untuk memulihkan kerugian yang  ditimbulkan,  dan  melibatkan  semua pihak yang terlibat. 45
Mediasi  dalam  hukum  Islam  dikenal dengan  istilah "Sulh" yang  berarti  mencapai perdamaian.  Dalam  fiqih  (hukum  Islam), istilah Sulh berkaitan  dengan  berbagai masalah,  termasuk  transaksi,  konflik,  dan konflik  bersenjata.  Al-Quran  dan  Hadis menganjurkan  umat  Islam  untuk  melakukan Sulh dalam  menyelesaikan  perselisihan, karena  dianggap  sebagai  jalan  terbaik  bagi kedua belah pihak yang sedang berselisih. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya kedamaian, kesepakatan,  dan  penyelesaian  yang  adil dalam menangani konflik dan perselisihan. 46 رواا ٍفروُررعام رواا ٍةاقاداصيب اراماا رنام  جلَيا رمُهىٰورجنَّ رني م ٍريْيثاك ريفِ اريْاخ  الَ افرواساف يٰ للّا يتااضررام اء ۤااغيتربا اكيلٰذ رلاعرفج ي رناماو ِۗيساجنلا اريْاب ٍٍۢح الَرصيا اًمرييظاع اًررجاا يهرييترؤُ ن Artinya: “Tidak  ada  kebaikan  pada  banyak pembicaraan  rahasia  mereka,  kecuali  (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh
bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar” .
Konsep  mediasi  penal  dalam  Islam dapat  disamakan  dengan  pemberian diyat . Diyat merupakan pembayaran atau kompensasi  yang  diberikan  kepada  korban atau  keluarganya  sebagai  pengganti  atas kerugian  yang  mereka  alami  akibat  suatu tindak  pidana,  khususnya  dalam  kasus pembunuhan atau penganiayaan yang disengaja. 47 Diyat bukanlah  hukuman  yang diberikan  kepada  pelaku,  melainkan  bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya  sebagai  upaya  memulihkan kerugian yang timbul.
Dalam  konteks  pembunuhan  atau penganiayaan  yang  disengaja, diyat dapat menjadi  alternatif  penyelesaian  yang  dapat menggantikan hukuman qishash (pembalasan).  Korban  atau  keluarganya diberikan  kewenangan  untuk  memberikan pengampunan kepada pelaku. Apabila pengampunan  diberikan,  maka  hukuman qishash tidak  diberlakukan  dan  diganti dengan diyat. Besarnya diyat dapat bervariasi tergantung  pada  keadaan  kasus  dan diyat ini merupakan  salah  satu  bentuk  keadilan restoratif dalam hukum Islam yang
47 Mira Maulidar, “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam,” At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi  Muamalah 13, no. 2 (2021): 146, https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856.
48 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 280.
49 Justian  Justian,  “Eksistensi  Kepolisian  Dalam  Penyelesaian  Suatu  Perkara  Melalui  Mediasi  Penal,” Jurnal Impresi Indonesia 2, no. 10 (20 Oktober 2023): 977, https://doi.org/10.58344/jii.v2i10.3629.
memungkinkan  perdamaian  dan  rekonsiliasi antara pelaku dan korban. 48
Alternatif  mediasi  penal  memiliki banyak  manfaat  ketika  menangani  kasus- kasus pidana kecil, termasuk efektivitas biaya dan  kemampuan  untuk  mencapai  keadilan restoratif  dalam  jangka  waktu  yang  singkat. Tentunya  juga  sesuai  dengan  konsep pemenuhan maslahah mursalah hajjiyah yang mana  semua  bentuk  perbuatan  dan  tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika maslahah ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan.
Guna  memperbaiki  situasi  bagi  korban dan pelaku, sangat penting untuk menangani proses  hukum  yang  sedang  berlangsung. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut tidak hanya  akan  berdampak  negatif  pada kesejahteraan  psikologis  pelaku,  tetapi  juga mengakibatkan  pelaku  menjadi  sasaran penghinaan  masyarakat. 49 Hal  inilah  yang menjadi  alasan  diperlukannya  keadilan restoratif  karena efek  yang  ditimbulkan bagi pelaku  juga  dirasa  cukup  adil “win-win solution”
Selain efektif, konsep penerapan keadilan restoratif melalui mediasi penal juga sejalan  dengan  prinsip  islam,  jika  digali melalui  metode maslahah  mursalah dan
maqhasid syari'ah . Di mana keadilan restoratif  ini  meminimalisir  konflik  yang berpotensi lebih besar supaya segera diselesaikan  dengan  mediasi  penal  antara korban  dan  pelaku.  Menurut  penulis,  karena proses penyelesaian perkara melalui pengadilan sangat memakan waktu dan biaya yang  mana  hal  ini  bertentangan  dengan prinsip maslahah  mursalah  hajjiyah, maka mediasi  penal  untuk  memenuhi  keadilan restoratif  ini  dinilai  sangat  perlu  dilakukan mengingat sejalan dengan prinsip islam.
Di  sisi  lain  mediasi  penal  ini  juga mengacu pada orientasi mendamaikan korban dengan pelaku melalui mediasi serta memperbaiki  kerusakan  dan  kerugian  yang dialami  oleh  korban  tentu  hal  ini  selaras dengan  prinsip hifd  al  mal waktu  di  sisi lain mediasi penal ini juga mengacu pada orientasi mendamaikan korban dengan pelaku melalui mediasi  serta  memperbaiki  kerusakan  dan kerugian  yang  dialami  oleh  korban  tentu  hal ini selaras dengan prinsip pemeliharaan harta ( hifd al mal ), pemeliharaan jiwa ( hifd al nas ). Terdapat  tiga  syarat mashlahah  mursalah menurut As-Syathibi yakni: 50
1. Rasionalitas:  ketika mashlahah  mursalah
disandingkan dengan akal, maka akal dapat menerimanya,  namun  syaratnya  adalah
50 Muhammad Huzaifi Muslim, “Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali,” Jurnal Al-Nadhair 2, no. 1 (23 Juni 2023): 36, https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24.
51 Moh Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), 96.
52 Usman  Usman  dan  Andi  Najemi,  “Mediasi  Penal  Di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan  Kepastian Hukumnya,” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 1 (1 Juni 2018): 78, https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83.
urusan  prinsip  (ibadah)  tidak  termasuk dalam mashlahah mursalah ;
2. Sesuai dengan maqhasidus syari’ah ;
3. Mempertahankan  prinsip  dasar (dharuri)
untuk  menghilangkan  kesulitan (raf’ul haraj).
Mengenai kekuatan kredibilitas mashlahah  mursalah ,  kebanyakan  ulama setuju  jika mashlahah  mursalah merupakan landasan  hukum  Islam  yang  sah  dan  dapat dijadikan  landasan  pembentukan  hukum (hujjah  syar’iyyah). Mereka  berpendapat bahwa  hal-hal  yang  tidak  dibahas  secara eksplisit  dalam nash,  ijma’,  qiyas ,  atau istishan , maka disyari’atkan pada hukum yang diinginkan oleh kemashlahatan umum. 51
Mediasi pidana didasarkan pada keadilan  restoratif  yang  berbeda  dari  bentuk keadilan  konvensional,  penerapan  mediasi pidana  dapat  membuat  pelaku  bertanggung jawab  untuk  memulihkan  kerugian  yang disebabkan  oleh  kesalahannya,  sehingga bersifat konstruktif dalam mengatasi perasaan bersalahnya.  Semua  pihak  terkait,  termasuk pelaku,  korban,  keluarga,  dan  masyarakat, dapat  terlibat  dalam  forum  untuk  bersama- sama menyelesaikan konflik. 52
Dengan kata lain, perwujudan keadilan restoratif melalui mediasi penal ini merupakan bentuk pemenuhan dari
mashlahah  mursalah  hajjiyah karena  sifat dari  keadilan  restoratif  ini  berorientasi menghindarkan  pelaku  dari  pidana  penjara, namun  tetap  menerapkan  penghukuman dengan  cara  pemulihan  kerugian  yang ditimbulkan oleh pelaku.
Penerapan  keadilan  restoratif  ini  perlu karena jika pelaku merupakan anak di bawah umur  yang  melakukan  pidana  ringan  dan ditindak menggunakan pidana penjara, hal ini dapat menyebabkan masa depan anak tersebut menjadi  buruk.  Dengan  memilih  penerapan keadilan restoratif dirasa dapat menghindarkan  kemudharatan  yang  lebih besar  yang akan terjadi  pada  pelaku  di  masa yang  akan  datang  sesuai  dengan  prinsip pemenuhan maslahah yang berorientasi pada pendahuluan menghindari kemudaratan untuk mencapai sebuah kebaikan.
Dikutip  dari  Satjipto  Raharjo  yang menyatakan  bahwa  Penyelesaian  perkara melalui sistem  peradilan yang berujung pada vonis  pengadilan  dianggap  sebagai  suatu bentuk  penegakan  hukum  ke  arah  jalur  yang lambat. 53 Hal  ini  disebabkan  oleh  proses penegakan hukum yang melibatkan perjalanan  yang  panjang  melalui  berbagai tingkatan, dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan Tinggi,  bahkan  hingga  Mahkamah  Agung.
53 Akbar Sanjaya, “Penyelesaian Pidana Penganiayaan dengan Jalan Damai Antara Pelaku dan Korban,” Jurnal Dialektika Hukum 5, no. 2 (31 Desember 2023): 6, https://doi.org/10.36859/jdh.v5i2.1544.
54 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2003), 99.
55 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 168.
Akibatnya,  terjadi  penumpukan  perkara  di pengadilan yang jumlahnya tidak sedikit.
Selain itu, meskipun diharapkan bahwa keadilan akan tercapai melalui proses formal ini,  namun  kenyataannya  sering  kali  tidak mencerminkan rasa keadilan yang sebenarnya.  Prosesnya  juga  dianggap  mahal, berkepanjangan, melelahkan, dan tidak selalu mampu  menyelesaikan  masalah  dengan efektif. Bahkan lebih parahnya, dalam proses tersebut sering terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 54
Adanya  mediasi  penal  sesuai  dengan konsep  pemenuhan maslahah  mursalah hajjiyah yang mana semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang  lain  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat. Ketika maslahah ini  terwujud,  maka  dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. 55

## KESIMPULAN
Mediasi penal dibentuk untuk memenuhi  keadilan  restoratif  yang  dinilai sangat  perlu  dilakukan  mengingat  sejalan dengan  prinsip  Islam.  Di  sisi  lain  mediasi penal  ini  juga  mengacu  pada  orientasi mendamaikan korban dengan pelaku melalui mediasi  serta  memperbaiki  kerusakan  dan kerugian  yang  dialami  oleh  korban.  Hal  ini tentunya  selaras  dengan  prinsip hifd  al  mal,
pemeliharaan jiwa ( hifd al nas ). Maka dengan adanya  mediasi  penal  ini  sesuai  dengan konsep  pemenuhan maslahah  mursalah hajjiyah yang mana semua bentuk  perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## SARAN
Penyelesaian  perkara  pidana  melalui mekanisme  peradilan  terkadang  kurang efektif bagi masyarakat dikarenakan memakan  waktu  yang  lama  dan  biaya  yang tidak  sedikit.  Penyelesaian  kasus  pidana  di Indonesia  diperlukan  regulasi  khusus  yang mengatur  tentang  mediasi  penal  sebagai alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  dalam  mewujudkan  keadilan restoratif  untuk  memperbaiki  situasi  bagi korban dan pelaku, dengan tidak terwujudnya keadilan  restoratif,  tentu  hal  tersebut  tidak hanya  akan  berdampak  negatif  pada kesejahteraan  psikologis  pelaku,  tetapi  juga mengakibatkan  pelaku  menjadi  sasaran penghinaan  masyarakat.  Diharapkan  dengan adanya  regulasi  khusus  yang  mengatur mengenai  mediasi  penal,  maka  hasil  dari mediasi tersebut bisa menjadi hasil akhir dari kasus  pidana  ringan  yang  berorientasi  pada win  win  solution sesuai  dengan  pandangan islam  melalui maslahah  mursalah  hajjiyah dalam mewujudkan keadilan restoratif di Indonesia .

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Syahrizal. Mediasi  Dalam  Perspektif Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan
Hukum  Nasional .  Jakarta:  Kencana, 2011.
Amiruddin,  Amiruddin,  dan  Zainal  Asikin.
Pengantar Metode Penelitian Hukum .
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Anugrah,  Sony  Rizky,  dan  Ahmad  Sudiro. “Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran  Nama  Baik Melalui Media Sosial Berbasis Restorative  Justice  Di  Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.” Morality: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (26 Desember 2023): 294–308.
https://doi.org/10.52947/morality.v9i 2.485. Badilla, Nurul Widhanita Y., Rudini Hasyim Rado, Salvadoris Pieter, dan
Muhamad  Aljebra  Aliksan  Rauf. “Implementasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Di Kepolisian
Resort Merauke.”
Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum 6, no.  1  (28  Februari  2022):  90–103. https://doi.org/10.33603/hermeneutik
a.v6i1.6760.
Bahrudin,  Moh. Ilmu  Ushul  Fiqh .  Lampung:
Anugrah Utama Raharja, 2019.
Edi,  Nurcahyo,  John  Pieris,  dan  Nelson
Simanjuntak. “Analisa
Hukum Penerapan  Restorative  Justice  Dalam Upaya Mereformasi Sistem Peradilan Umum Di Indonesia.” Jurnal Cahaya Mandalika  ISSN  2721-4796  (Online) 4, no. 3 (19 Agustus 2023): 1092–99.
https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.176 4.
Febriani,  Hanifah,  Carissa  Maharani,  dan
Sadida Amalia Izzatul Haq. “Pengaturan  Mediasi  Penal  Pasca Regulasi  Keadilan  Restoratif  Di Kepolisian, Kejaksaan, Dan Mahkamah Agung.” Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 1 (30 April 2023): 152–76. https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.15 101.
Fery,  Muhammad  Solikhin.  “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber Di Polda Jatim.” Jurnal Kawruh Abiyasa 2, no.
2  (28  Desember  2022):  165–76. https://doi.org/10.59301/jka.v2i2.48.
Flora,  Henny  Saida,  Tiromsi  Sitanggang, Berlian  Simarmata,  dan  Ica  Karina. “Keadilan Restoratif dalam Melindungi  Hak  Korban  Tindak Pidana Cyber: Manifestasi dan Implementasi.” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 2 (8 Juni 2023):
169–84. https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365
.
Ghoni,  Mahendra  Ridwanul,  dan  Pujiyono
Pujiyono.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia.” Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia 2, no.  3  (28  Agustus  2020):  331–42. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331 -342.
Hanafi,  Ahmad. Asas-Asas  Hukum  Pidana Islam . Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
Hariyanto,  Diah  Ratna  Sari,  dan  Pande
Yogantara  S.  “Mediasi  Penal  Dalam Ius Constitutum Dan Ius Contituendum  Di  Indonesia.” Kertha
Wicaksana 13,  no.  1  (5  Maret  2019): 26–37.
https://doi.org/10.22225/kw.13.1.201 9.26-37. Hariyono,  Teguh.  “Mediasi  Penal  sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara  Pidana  di  Luar  Pengadilan.” Jurnal Penegakan Hukum dan
Keadilan 2, no. 1 (27 April 2021): 1–
18. https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.87 31.
Heriyanto,  Budi.  “Alternatif  Penyelesaian
Perkara Pidana Menggunakan Mediasi
Penal  Dalam  Diskursus  Diskresi Kepolisian.” Transparansi  Hukum 5, no.  2  (31  Juli  2022):  36–49. https://doi.org/10.30737/transparansi. v5i2.3055.
Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, dan Syeh Sarip  Hadaiyatullah.  “Peran  dan Kedudukan  Mediasi  di  Pengadilan
Agama.” As-Siyasi : Journal  of
Constitutional  Law 1,  no.  2  (5 Desember 2021): 34–59. https://doi.org/10.24042/as- siyasi.v1i2.11292. Hibatullah, Muhammad Naufal, Elis Rusmiati,  dan  Agus  Takariawan. “Akibat Hukum Penerapan Restorative  Justice  Oleh  Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas  Islam  Malang 7,  no.  1 (150 131M): 2023. https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.209 65.
Justian,  Justian.  “Eksistensi  Kepolisian Dalam  Penyelesaian  Suatu  Perkara Melalui  Mediasi  Penal.” Jurnal Impresi  Indonesia 2,  no.  10  (20 Oktober 2023): 970–82. https://doi.org/10.58344/jii.v2i10.362 9. Krismiyarsi,  Krismiyarsi.  “Rekonstruksi Kebijakan  Mediasi  Penal  Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu  Lintas  Jalan  Raya.” Spektrum Hukum 17,  no.  2  (31  Oktober  2020):
1–19. https://doi.org/10.35973/sh.v17i2.193 9. Kristiyadi, Kristiyadi, dan Vincentius Setyawan.  “Mediasi  Penal  Dalam Tindak Pidana Ringan Untuk Mewujudkan  Keadilan  Restoratif.” Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 4 (22 Juni 2022). https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.46 22. Lesmana,  CSA  Teddy.  “Mediasi  Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian
Perkara  Pidana  Dalam  Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal  Rechten :  Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1, no. 1 (25 Juni 2019): 1–23. https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1. 1.
Mansyur, Ridwan. “Tindak Pidana Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga    Menurut Sistem  Peradilan  Pidana  Dalam
Perspektif Restorative Justice.” Jurnal
Hukum  Dan  Peradilan 5,  no.  3  (30 November 2016): 431–46. https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016. 431-446.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum . Jakarta: Prenada Media Group, 2021. Maulidar,  Mira.  “Korelasi  Filosofis  Antara Restorative  Justice  Dan  Diyat  Dalam
Sistem  Hukum  Pidana  Islam.” At- Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi
Muamalah 13,  no.  2  (2021):  143–55.
https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.
856.
Miswanto, Agus. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum  Islam .  Yogyakarta:  Magnum Pustaka Utama, 2019. Muslim,  Muhammad  Huzaifi.  “Kedudukan Maslahah  Mursalah  Menurut  Imam Al-Ghazali.” Jurnal Al-Nadhair 2, no.
1 (23 Juni 2023): 35–53. https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i
1.24.
Nadyanti,  Dwiasih,  Putri  Nabila  K.  A,  dan Tiara Jayaputeri. “Urgensi Penerapan Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif Penyelesaian  Perkara  Pidana  Ringan Di  Luar  Pengadilan.” ADIL:  Jurnal Hukum 9,  no.  2  (2018):  100–117. https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.831. Prakoso,  Ilham  Fauzi.  “Penyelesaian  Tindak Pidana  Pencurian  Melalui  Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polres Batu).”
Dinamika 26,  no.  11  (10  Agustus 2020): 1352–59.
Purba,  Nelvitia. Mediasi  Penal  Upaya Penyelesaian Perkara di Luar
Pengadilan .  Serang:  CV.  AA  Rizky, 2022.
Rahardjo, Satjipto. Sisi-Sisi Lain dari Hukum
di Indonesia . Jakarta: Kompas, 2003. Rahmah,  Andi.  “Mediasi  Penal  Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah Dan Hukum 5, no. 2 (31 Desember 2018): 251–72.
https://doi.org/10.24252/jurisprudenti e.v5i2.6592.
Rambey,  Guntur.  “Peniadaan  Pidana  Dalam Perspektif  Restoratif  Justice.” Iuris
Studia: Jurnal Kajian Hukum 4, no. 1 (19 September 2023): 29–54. https://doi.org/10.55357/is.v4i1.333. Rosnawati, Emy, Mochammad Tanzil Multazam,  Siti  Dewi  Khotimah,  dan Rifqi Ridhlo Pahlevy. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian
Perkara  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 10,  no.  2  (30  Desember 2018): 61–71. https://doi.org/10.18860/j- fsh.v10i2.4888.
Sanjaya,  Akbar.  “Penyelesaian  Pidana Penganiayaan  dengan  Jalan  Damai Antara  Pelaku  dan  Korban.” Jurnal Dialektika  Hukum 5,  no.  2  (31 Desember 2023): 1–14. https://doi.org/10.36859/jdh.v5i2.154 4.
Santosa,  I.  Putu  Asti  Hermawan.  “Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara  Pidana  bagi  Perwujudan Keadilan  Restoratif.” Jurnal  Hukum Positum 4,  no.  1  (10  Juni  2019):  57– 67. https://doi.org/10.35706/positum.v4i1 .3007.
Sibarani, Sabungan, dan Widiyanto Poelsoko.
Cara  Melakukan  Mediasi  Terhadap Para  Pihak  Di  Pengadilan  Dan  Di Luar  Pengadilan:  Perkara  Pidana dan  Perdata .  Jakarta:  Universitas Borobudur, 2019.
Soerjono,  Soekanto,  dan  Sri  Mamudji.
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  Rajawali
Pers, 2000. Srijadi,  Yana  Kusnadi,  dan  Ari  Wibowo. “Peranan Kepolisian Dalam
Penyelesaian  Perkara  Pidana  Melalui Mekanisme  Restorative  Justice.”
Wacana Paramarta 22, no. 2 (30 April 2023): 19–28.
Sudarsono,  Cacuk.  “Pelaksanaan  Mediasi Penal  Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana  Penganiayaan.” Unnes  Law Journal 4,  no.  1  (2015):  20–34.
https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7265 .

## Supriyanto,  Gendut.  “Restorative  Justice
Perkara  Tindak  Pidana  Lalu  Lintas dan  Korban  Meninggal  Dunia.” Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila 1, no. 1 (26 Januari 2024): 103–12. Susanti,  Emilia. Mediasi  Pidana  Sebagai Alternative  Penyelesaian  Perkara Pidana  Berbasis  Kearifan  Lokal . Lampung: Pustaka Ali Imron, 2021. Syahrin,  M.  Alvi.  “Penerapan  Prinsip Keadilan  Restoratif  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu.” Majalah
Hukum  Nasional 48,  no.  1  (18  Juli 2018): 97–114. https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.1 14.
Tiara  Julianti  Dwi,  Saputra.  “Mediasi  Penal Dalam  Kasus    Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Menurut  Hukum Islam.”  Universitas  Islam  Negeri
Syarif Hidayatullah, 2023.
Usman,  Usman,  dan  Andi  Najemi. “Mediasi
Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya.” Undang:  Jurnal  Hukum 1,  no.  1  (1  Juni  2018):  65–83. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65- 83.
Wahid, Eriyantouw. Keadilan Restoratif dan Peradilan    Konvensional  Dalam Hukum  Pidana .  Jakarta:  Universitas Trisakti, 2009.
Warzuk,  Warzuk,  Dadang  Suprijatna,  dan Muhamad  Aminulloh.  “Penerapan Restorative  Justice  Dalam  Sistem Hukum  Pidana  Indonesia.” Karimah Tauhid 3, no. 3 (5 Maret 2024): 3512– 36. https://doi.org/10.30997/karimahtauhi d.v3i4.12671.
Yoyok,  Ucuk  Suyono,  dan  Firdiyanto Dadang. Mediasi  Penal:  Alternatif Penyelesaian  Perkara  dalam  Hukum Pidana . Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.