## MADANI
Merebaknya Intoleransi ( Hate Speech dan Hate Crime)

## dalam Politik Indonesia
Munandzirul Amin

## Pegawai di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan

## Abstract
Democracy  provides  a  place  for  us  to  learn  to  live  with  the  enemy  because  only democracy  allows  tension  and  paradox,  which  comes  from  freedom,  to  occur  in  society.  In contrast  to  the  New  Order  era,  we  can  now  enjoy  freedom  of  opinion  and  association.  This freedom can in turn produce tension. The relationship between elements of society with one another, or the relationship between the state and elements of society, can be tense because of differences in interests in regulating social and political order. Meanwhile, Indonesian society witnessed the paradox which also originated from freedom. This, for example, is shown by the emergence of intolerant groups such as the Islamic Defenders Front (FPI) and Hizb ut-Tahrir Indonesia  (HTI).  Even  organizations  such  as  HTI  are  of  the  view  that  democracy  is  not  in accordance  with  the  teachings  of  Islam  in  terms  of  sovereignty  in  the  hands  of  the  people, what should determine that is the preogrative right of Allah SWT. The government in the view of HTI only implements sharia and determines administrative technical issues.

## Keywords: Hate Speech, Hate Crime, Intoleration

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020

## Pendahuluan
Demokrasi  memberikan  tempat bagi  kita  belajar  hidup  bersama  musuh karena hanya demokrasi yang
memungkinkan ketegangan dan paradoks, yang bersumber dari kebebasan,  terjadi  di  masyarakat. Berbeda  dengan  masa  Orde  Baru,  kita kini bisa menikmati kebebasan
berpendapat dan berasosiasi. Kebebasan tersebut pada gilirannya bisa menghasilkan  ketegangan.  Hubungan antara  elemen  masyarakat  yang  satu dengan  yang  lainnya,  atau  hubungan antara negara dengan elemen masyarakat, bisa tegang karena perbedaan kepentingan dalam mengatur tatanan sosial dan politik.
Sementara itu, masyarakat Indonesia  menyaksikan  paradoks  yang juga  bersumber  dari  kebebasan.  Ini, misalnya, ditunjukkan dengan kemunculan  kelompok  intoleran  seperti
Front  Pembela  Islam  (FPI)  dan  Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI). Bahkan organisasi  seperti  HTI  berpandangan bahwa  demokrasi  tidak  sesuai  ajaran Islam  dalam  hal  kedaulatan  di  tangan rakyat, semestinya yang menentukan itu adalah  hak  preogratif  Allah  SWT.
Pemerintah dalam pandangan HTI hanya
melaksanakan  syariah  dan  menentukan masalah teknis administratif. 1
Tetapi  dalam  pandangan  saya, walaupun  pemikiran  HTI  itu  memang mengerikan, tapi hak kebebasan berekspresi  dan  berkumpul  jauh  lebih penting.  Cerita  di  atas  berbeda  jauh dengan  keadaan  di  Indonesia  sekarang. Bukan saja soal membela hak berekspresi  atau  hak  berkumpul,  tapi juga  penggunaan  kekerasan.  Banyak kelompok  seperti  GAPAS,  FUUI  atau  FPI secara  rutin  menggunakan  kekerasan dan  intimidasi  sebagai  taktik  advokasi. Kegiatan  mereka  menunjukkan  bahwa sebagian  dari  masyarakat  madani  di Indonesia  saat  ini  tidak  membantu mengkonsolidasikan  demokrasi,  seperti diharapkan  dari  kelompok-kelompok seperti  itu,  tetapi  justru  secara  aktif melemahkan nilai-nilai demokratis.
Kekerasan  adalah  musuh  utama demokrasi,  bertentangan  dengan  spirit dan  substansinya.  Demokrasi  sebagai jalan  hidup  ( way  of  life )  dengan seperangkat  institusinya  adalah  sarana non- kekerasan .  Di  bawah  kondisi demokratis,  kepentingan  dan  kekuasaan tidak  bisa  diperoleh  lewat  jalan
1 Lihat “HTI Tolak Demokrasi” dalam http://www.beritasatu.com/nasional/443199-hti- tegaskan-tolak-demokrasi-tetapi-berharap-mk- kabulkan-gugatannya.html diakses  pada,  Minggu,  23 Juli 2017 | 21:58 WIB

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
pemaksaan,  tetapi  melalui  konsensus yang  memerlukan  penghormatan  publik atas rule  of  law .  Ungkapan  dan  perilaku intoleran adalah sesuatu yang disayangkan  tapi  juga  lazim  di  negara demokrasi.  Di  setiap  tempat  di  mana orang bebas bersilang pendapat mengenai  isu-isu  pokok,  akan  ada  yang berpikiran  dan  berlaku  intoleran, sebagian  mengatur  gerakan  sosial  untuk mempromosikan  gagasan  intolerannya, yang lainnya berusaha mendesak negara agar  menegakkan  gagasan  intoleran.  Ini memang  mengkhawatirkan,  tetapi  tidak mengejutkan.  Di  Amerika  Serikat, misalnya, yang demokrasinya terkonsolidasi,  ada  lebih  dari  6.000 kejahatan  kebencian  dalam  setahun. 2
Kejahatan  ini  dipicu  prasangka  etnis, agama,  atau  seksual.  Jadi  melawan intoleransi  agama  di  Indonesia  itu penting,  tapi  penting  juga  untuk memperjelas  bahwa  Indonesia  layak bangga  akan  transisi  dan  konsolidasi demokrasinya.  Demokrasi  Indonesia adalah contoh baik bagi dunia berkembang,  bagi  dunia  Muslim,  dan bagi  Asia  Tenggara.  Kejadian-kejadian intoleransi agama yang sangat disayangkan  itu  tidak  mengecilkan  fakta dasar tersebut.
2 Lihat  Federal  Bureau  of  Investigations,  “Uniform Crime Reports,” http://www.fbi.gov/about - us/cjis/ucr/ (accessed 09/24/2017).
Berbagai  bentuk  kekerasan  itu berkelindan dengan kecenderungan meraih kekuasaan dengan mengoperasikan  sarana  pemaksaan  dan kebencian  ( hate  crime ).  Pertanyaan  ini penting  diajukan  karena  menyangkut beberapa pertanyaan berikutnya, terutama  terkait  dengan  penegakkan Konstitusi  Indonesia  dalam  konteks keragaman agama-agama dan keyakinan: 1)  Bagaimana  bisa  mengatakan  bahwa pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis berdasarkan Pancasila dan  Konstitusi  (UUD  1945),  sementara pemerintah membiarkan kelompok intoleran melakukan “penghakiman
jalanan”  terhadap  kelompok -kelompok lain yang mereka anggap keberagamaannya  “ti dak  sama  seperti mereka”? 2) Bagaimana bisa mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis
berdasarkan  Pancasila  dan  Konstitusi (UUD  1945),  apablia  beberapa  pejabat pemerintahan
menjalankannya berdasarkan kepentingan eksklusif agama tertentu ?
Berdasarkan    pokok    masalah yang    telah    dirumuskan    penelitian    ini mempunyai tujuan:
1. Tujuan utama dari studi ini adalah menyediakan  penjelasan  yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
memadai dan kuat terkait perjalanan demokratisasi di
Indonesia.  Secara  khusus  ingin mengetahui secara lebih jelas dan mendalam  mengenai  bagaimana sistem pemerintahan yang demokratis  menyisakan  ruang- ruang yang lebar bagi berkembangnya kelompok- kelompok intoleran/antidemokrasi.
2. Studi  ini  berupaya  melihat Bagaimana bisa mengatakan
bahwa  pemerintahan  Indonesia dijalankan  secara  demokratis  jika ada beberapa pejabat pemerintahan mengeluarkan kebijakan berdasarkan kepentingan eksklusif agama
tertentu.
Penelitian  ini  mengklasifikasi  tiga jenis kelompok garis-keras yang
berkembang di Indonesia yang demokratis: pertama ,  kelompok  main hakim  sendiri,  dan  FPI  adalah  yang paling terkenal dalam kategori ini; kedua , kelompok  advokasi  di  tingkat  akar- rumput,  bisa  diwakili  oleh  GARIS  di Cianjur  yang  juga  kerap  menggunakan taktik  kekerasan;  dan ketiga ,  kelompok transformatif  yang  diwakili  oleh  Hizbut Tahrir Indonesia, yang ingin
menggantikan  sistem  demokratik  di Indonesia dengan khilafah.

## Vigilantisme (Main Hakim Sendiri)
Aksi  main  hakim  sendiri,  dengan sendirinya, bertentangan dengan demokrasi.  Lepas  dari  kelompok  garis- keras, Indonesia memiliki angka kekerasan  vigilante  yang  sangat  tinggi. Untuk memberikan gambaran, kita dapat melihat  data  dari  Sistem  Nasional Pemantauan  Kekerasan  (SNPK)  yang sekarang dikelola Menkokesra.  Kekerasan  di  Indonesia dibagi menjadi sepuluh kategori: sumber daya,  administrasi,  elektoral,  separatis, dan  sebagainya,  tetapi  kategori  terakhir adalah  “main  hakim sendiri”.  Jumlah insiden  di  sini  begitu  tinggi,  sehingga dirasa
perlu  untuk  membuat  kategori  khusus untuk  itu.  Aksi  main  hakim  sendiri bukanlah  fenomena  baru  di  Indonesia. Orde  Baru  memobilisasi  preman  dan geng pemuda untuk menyerang komunis seperti  yang  diperlihatkan  dalam  film dokumenter The Act of Killing (2012) dan kemudian  mensponsori  mereka  masuk ke organisasi seperti Pemuda Pancasila. 3
Pada  hari-hari  awal  reformasi  kita melihat  pembentukan  pam  swakarsa
3 David Brown dan Ian Wilson, “Ethnicized Violence in Indonesia:  Where  Criminals  and  Fanatics Meet,” Nationalism  and  Ethnic  Politics ,  Vol.  13,  No.  3,  23 Agustus 2007, hal. 373.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
yang  dibuat  aparat  keamanan  dengan melibatkan  kelompok-kelompok  milisi dari  kalangan  preman  dan  kelompok Islam  sebagai  kekuatan  penyeimbang terhadap  gerakan  mahasiswa.  Di  antara mereka adalah FPI.
FPI  bisa  saja  menggunakan  aksi main  hakim  sendiri  yang  merusak prinsip-prinsip demokrasi, tapi kelompok  ini  berbeda  dari  kelompok garis-keras  lainnya  karena  secara ideologis  FPI  tak  memiliki  masalah dengan demokrasi. Mereka tidak memperjuangkan negara Islam. Bisa saja anggotanya  mengejar  sebuah  jabatan  di pemerintah  atau  sepanggung  dengan para  kandidat  dalam  pemilu  lokal. Bahkan  FPI  sempat  berpikir  untuk mendaftar sebagai partai politik.
Misalnya  kita  melihat,  pada  21  Februari 2013, ketika kampanye pilgub Jawa Barat akan  berakhir,  Gubernur  Jawa  Barat, Ahmad Heryawan, menandatangani perjanjian dengan FPI untuk sepenuhnya menerapkan  peraturan  anti  Ahmadiyah. Michael  Buehler,  yang  telah  melakukan penelitian yang luas tentang masalah ini, mencatat dalam sebuah artikel baru-baru ini,  bahwa  menjanjikan  perda  syariah atau  program  islami  lainnya  dapat memungkinkan  politisi  lokal  untuk
meningkatkan  citra  publik vis à vis lawan-lawan mereka. 4

## Vandalisme  (Advokasi  di  Tingkat Akar-Rumput)
Kelompok  vandalism  ini  adalah kelompok  masyarakat  yang  tindakannya kerap  bertentangan  dengan  demokrasi. sebagai  contoh  adalah  GARIS  (Gerakan Reformis  Islam),  merupakan  sebuah organisasi akar-rumput yang cukup kaya di  Cianjur  dan  dipimpin  oleh  Haji  Chep Hernawan.  Seperti  FPI,  GARIS  didirikan beberapa  saat  setelah  reformasi  1998. Organisasi  ini  didirikan  bukan  sebagai pam  swakarsa,  tapi  sebagai  organisasi yang  menjaga  masyarakat  dari  berbagai penyakit sosial yang dikhawatirkan akan membawa  pergolakan  politik  termasuk kemungkinan  kembalinya  komunisme  di Indonesia. Meskipun Haji Chep Hernawan  sempat  jadi  bendahara  Partai Bulan  Bintang  selama  bertahun-tahun, Chep  melihat  bahwa  demokrasi  secara fundamental bertentangan dengan Islam, karena  mayoritas  dapat  memutuskan sebuah  kebijakan  (legalisasi  prostitusi, misalnya),  yang  bertentangan  dengan hukum  Islam.  Dalam  sebuah  wawancara pada  2011,  dia  mengatakan  bahwa  tiga ancaman terbesar bagi Jawa Barat adalah
4 Michael  Buehler,  “Subnational  Islamization  through Secular  Parties:  Comparing  Shari’a  Policies  in  Two Provinces,” Comparative  Politics ,  Vol.  46,  No.  1 (Oktober 2013).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
Jaringan  Islam  Liberal,  HKBP,  dan  ateis- komunis.  Pelajaran  yang  ditarik  oleh Chep  Hernawan  dari  insiden  tersebut menarik:  Jika  Anda  akan  membakar gedung-gedung, lebih baik Anda melakukannya  malam  hari,  sehingga Anda  tidak  tertangkap. 5 Dia  melihat vandalisme sebagai sesuatu yang dibenarkan,  dan  penangkapan  sebagai bagian  dari  perjuangan  dan  dia  hampir kebal  dari  hukum,  sebagai  seorang pengusaha terkemuka, tokoh masyarakat, politisi, dan ulama.
Jaringan  kelompok  ini  juga  dapat
diartikan sebagai “aktor yang memperjuangkan  suatu  hal,  yang  terikat oleh  nilai  yang  sama,  diskursus  yang sama,  serta  penukaran  informasi  dan pelayanan  secara  intensif.” 6 Di  Jawa,
Sulawesi  dan  Sumatra,  kita  sedang melihat  kelompok  intoleran  bergabung dengan  beberapa  “front”  atau  “forum” untuk  meyakinkan  atau  menekan pemerintah  agar  melakukan  atau  tidak melakukan  sesuatu.  Jumlahnya  cukup penting:  seorang  bupati  atau  kapolres pasti  lebih  cenderung  menyegel  sebuah gereja  kalau  kelompok  yang  menuntut
5 S idney  Jones,  “ Sisi  Gelap  Reformasi  di  Indonesia
Munculnya  Kelompok  Masyarakat  Madani  Intoleran” Pusat  Studi  Agama  dan  Demokrasi  Yayasan Paramadina Jakarta, 2015. hal. 15
6 Margaret  E.  Keck  dan  Kathryn  Sikkink  memaparkan jaringan  advokasi  transnasional  dalam  karya  mereka, “Transnational advocacy networks in international and regional politics,” UNESCO, 1999.
itu  mewakili  15  ormas  daripada  hanya satu.  “Penukaran  informasi secara intensif”  difasilitasi  via  Whats’up dan media  sosial,  yang  memungkinkan mobilisasi  yang  cukup  besar  tanpa perencanaan yang panjang.  Aksi  protes  dan  demo  bisa membuktikan  secara  visual  kepada  para peserta  bahwa  mereka  adalah  bagian dari  gerakan  sosial,  yang  tujuannya benar. Koalisi Islamis dengan cara begini adalah alat penting untuk memperkuatkan solidaritas kelompok. 7

## Klandestin (Transformatif)
Jika FPI dan kelompok sejenisnya sering  melanggar  hukum,  walaupun mereka  tidak  punya  masalah  dengan demokrasi,  maka  kelompok  ini  pada dasarnya  anti-demokrasi.  HTI  adalah organisasi  yang  sangat  hati-hati  dengan batas-batas hukum. Mereka tidak menggunakan kekerasan, meskipun kadang-kadang  mendukung  orang  lain yang  melakukannya.  Tujuannya  bersifat revolusioner  dan  anti-demokrasi,  dan salah  satu  cabang  terbesar  di  dunia  ada di  Indonesia.  Mereka  telah  menetapkan tiga  tahapan  untuk  meraih  kekuasaan. Yang pertama adalah pembinaan (tatsqif), di
mana mereka mengidentifikasi  calon  anggota.  Yang
7 Lihat Jesus Casquete, “The Power of Demonstrations,” Journal  of  Social,  Cultural  and  Political  Protest ,  Vol.  5, No. 1 (Mei 2006), hal. 45-60.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
kedua  adalah  berinteraksi  dengan masyarakat  ( tafa’ul ),  di  mana  mereka memperkenalkan  anggota  komunitas Muslim dengan tujuan organisasi, dengan harapan  mereka  memberikan  dukungan mereka.  Yang  ketiga  adalah  mengambil- alih  kekuasaan (istilamu  al-hukmi), di mana hal itu bertujuan untuk membangun  jaringan  pemerintah  di bawah kekhalifahan baru. 8

## Sikap Intoleransi di Indonesia
Satu  pertanyaan  yang  perlu dijawab adalah apakah dalam pemerintahan
Indonesia dijalankan secara demokratis berdasarkan Pancasila dan  Konstitusi  (UUD  1945)  membiarkan kelompok intoleran melakukan “penghakiman jalanan” terhadap kelompok-kelompok  lain  yang  mereka anggap  keberagamaannya  “tidak  sama seperti  mereka” .  Jawabannya  sangat penting,  karena  jika  Indonesia  sebagian masyarakatnya  semakin  intoleran,  maka tugas  melestarikan  pluralisme  dan melindungi  kaum  minoritas  akan  lebih sulit.
Dalam studi Pew Research Center tentang  Islam  global,  Indonesia  muncul sebagai  salah  satu  negara  berpenduduk mayoritas  Muslim  yang  paling  terbuka.
8 Mohamed  Nawab  Mohamed  Osman,  “The Transnational  Network  of  Hizbut  Tahrir  Indonesia,” Southeast  Asia  Research ,  Vol.  18,  No.  4  (Desember 2010), hal. 737.
Meski  begitu,  masih  72  persen  Muslim Indonesia  yang  disurvei  mendukung formalisasi  hukum  Islam.  Hasil  ini membuat  dukungan  untuk  syariah  di Indonesia  sedikit  lebih  lemah  dari  Mesir (sebelum Arab  Spring )  dan  sedikit  lebih kuat  dari  Tunisia. 9 Sekitar  21  persen melihat  Kristen  sebagai  memusuhi ( hostile )  Islam  dan  16  persen  melihat Muslim  sebagai  memusuhi  orang-orang Kristen.  Angka  ini  sedikit  lebih  rendah dari ketegangan antar-agama di Malaysia, dan jauh lebih baik daripada Mesir di mana di atas 50 persen dari  mereka  melihat  Kristen  sebagai musuh.  Indonesia  menempati  salah  satu tingkat  terendah  dari  semua  negara dalam  penerimaan  terhadap  pernikahan antar-agama  (pertanyaannya  adalah apakah  responden  akan  merasa  nyaman jika  putra  atau  putri  mereka  menikah dengan  seorang  Kristen). 10 Pada  saat yang  sama,  53  persen  orang  Indonesia khawatir  terhadap  ekstremisme  dalam komunitas Muslim, dibandingkan, misalnya,  dengan  hanya  8  persen  orang Malaysia atau 22 persen orang Palestina. Ini  berarti  bahwa  kaum  Muslim
9 Pew  Research  Center, The  World’s  Muslims:  Politics,
Faith, Society , Washington DC, 30 April 2017.
10 Pew  Research  Center  (2017).  Hanya  6  persen Muslim  Indonesia  mengatakan  bahwa  mereka  akan merasa  nyaman  jika  putra  mereka  menikahi  seorang Kristen,  dibandingkan  dengan  14  persen  warga Bangladesh dan
Palestina,  16  persen  orang  Malaysia,  dan  30  persen warga Tunisia.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
Indonesia  pada  umumnya  melihat toleransi sebagai sesuatu yang baik.
Survei-survei  yang  dilakukan  di Indonesia rupanya menunjukkan pengerasan  sikap.  Survei  oleh  Lembaga Survei  Indonesia  dan  PPIM  tahun  2014- 2016  memberikan  petunjuk  pertama bahwa Indonesia tidak setoleran sebagai citra  diri  sendiri.  Pada  tahun  2016, sebuah  survei  LAKIP  menjadi  berita hangat  dengan  menunjukkan  bahwa  49 persen  dari  siswa  SMP/SMA  yang disurvei  mendukung  kegiatan  radikal atas  nama  agama.  Survei  tersebut ditujukan  kepada  guru  Pendidikan Agama  Islam  dan  siswa  mereka  dan dilakukan  di  wilayah  metropolitan Jakarta  dan  sekitarnya  antara  Oktober 2015 dan Januari 2016. Sekitar 42 persen guru  dan  52  persen  siswa  mendukung penyegelan  dan  perusakan  terhadap rumah-rumah  ibadah  yang  tidak  sah. Sekitar  38  persen  dari  guru-guru  dan lebih  dari  68  persen  dari  siswa mendukung perusakan rumah atau fasilitas anggota aliran sesat. Sebuah persentase
yang lebih rendah mengatakan  bahwa  mereka  siap  untuk mengambil  bagian  dalam  aksi-aksi kekerasan  itu  sendiri. 11 Secara  umum,
11 “Ini dia Hasil Survei LAKIP Yang menghebohkan itu,” detik.com, 28 April 2017. Mereka yang disurvei adalah 590  guru  dan  997  siswa  SMP  dan  SMA  di  sekitar Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.
survei  menemukan  bahwa  guru-guru agama  pada  umumnya  kurang  toleran dibandingkan  siswa  mereka.  Hal  ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana  guru  agama  dilatih  dan  oleh siapa,  dan  bagaimana  toleransi  dapat diajarkan  jika  ada  pengaruh  kuat sebaliknya.
Akhirnya,  kita  dapat  mengutip survei CSIS yang dilakukan di 23 provinsi pada  tahun  2016  yang  menunjukkan bahwa  proporsi  yang  signifikan  dari Indonesia,  meskipun  masih  minoritas, tidak  nyaman  terlalu  dekat  dengan pemeluk  agama  lain.  Seperti  dilaporkan secara  luas  oleh  Phillips  Vermonte, direktur  risetnya,  sekitar  60  persen mengatakan  mereka  tidak  keberatan tinggal di sebelah orang dari agama lain, sementara  lebih  dari  33  persen menyatakan  ketidaknyamanan.  Lebih dari 68 persen tidak ingin rumah ibadah selain  agamanya  dibangun  di  komunitas mereka. Penolakan hampir sama tinggi di antara mereka yang berpendidikan tinggi dan mereka yang berhenti sampai SMP. 12
Dari  satu  segi,  keputusan  bersama menteri  mendirikan  Forum  Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dirancang untuk mengatasi  masalah  ini,  tapi  di  beberapa
12 “Survei:  Toleransi  Beragama  Orang  Indonesia Rendah ” www.tempo.co , 5 Juni 2017.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
daerah FKUB sendiri menjadi halangan.
Suatu hal yang juga penting untuk dicatat  adalah  intoleransi  yang  sangat terlokalisir:  Jawa  Barat  secara  rutin muncul  dalam  penelitian  sebagai  salah satu  daerah  yang  paling  tidak  toleran  di Indonesia,  tempat  di  mana  lebih  banyak serangan  agama  terjadi  dibanding  di tempat-tempat  lain.  Ini  juga  provinsi yang  telah  menghasilkan  perda  syariah lebih  banyak  dari  provinsi  mana  pun. Tapi  di  Jawa  Barat  pun  potretnya  tidak seragam.  Cianjur  dan  Tasikmalaya, misalnya, telah mengalami kasus kekerasan  vigilante  jauh  lebih  banyak daripada Subang.

## Penyebab Intoleransi
Sejak  era  reformasi,  terjadi banyak  perubahan.  Keran  kebebasan yang  dibuka  secara  tiba-tiba  dan  dalam semua  aspek  hidup  dan  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menyebabkan terjadinya keadaan  anomi  dan  anomali  di  segala bidang.  Keadaan  ini  dimanfaatkan  atau lebih  tepatnya  disalahgunakan  oleh orang  seorang,  kelompok-kelompok orang  atau  golongan-golongan  orang untuk  kepentingan  dan  keuntungannya sendiri, sehinga timbul banyak pergesekan-pergesekan antar
kepentingan  yang  menyebabkan  konflik dan tindak-tindak intoleransi.
Efek  Ruang  bebas  yang  terbuka karena dipraktikkannya sistem demokrasi  ( Liberty )  dapat  dikatakan telah  menyebabkan  timbulnya  hal-hal berikut:
1) Konflik  sosial  oleh  macam-macam pemicu,  seperti  persaingan  politik, perebutan  sumber-sumber  ekonomi, dan  tuntutan-tuntutan  hak  atas ketidakadilan  struktural.  Kebebasan yang disalahgunakan untuk kepentingan  orang  seorang  atau golongan sendiri niscaya menyebabkan gesekan-gesekan kepentingan  yang  menimbulkan konflik;
2) Kebebasan  yang  disalahgunakan untuk  kepentingan  dan  keuntungan sendiri juga melahirkan ketimpangan  struktural  baik  secara ekonomi  maupun  politik  sebagai akibat  posisi  elite  yang  paling diuntungkan secara alamiah:
a. Ketimpangan  di  bidang  politik ( political  inequality )  tercermin dalam  budaya  politik  dinasti  dan membirunya  darah  politik  pasca reformasi.  Karena  itu,  meskipun demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat dikembangkan, tetapi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
praktik  oligarki  politik  terus merajalela;
b. Ketimpangan  di  bidang  ekonomi ( economic  inequality )  tercermin index  gini  ratio  yang  meningkat dari  0,35  menjadi  0,41.  Artinya, meskipun  perekonomian  tumbuh dan  dinilai  cukup  baik,  tetapi kesenjangan  ekonomi  semakin timpang. 13
Kebebasan  yang  menimbulkan efek  samping  yang  tidak  dikehendaki tersebut,  diperparah  pula  oleh  adanya tradisi budaya feodal dalam masyarakat, sehingga ketidakadilan struktural menjadi  semakin  timpang  dan  langgeng. Hal itu disebabkan, karena:
a. Feodalisme justru
memicu,
memperkuat, dan memberi
pembenaran  kultural  atas  pemusatan kekuasaan  di  tangan  elite  seperti tercermin dalam kecenderungan makin  membirunya  darah  politik  di semua  kalangan  politisi  dan  kian meluasnya  praktik  politik  dinasti pasca reformasi; dan
b. Feodalisme juga memberi pembenaran  atas  sikap  negara  dan penyelenggara  negara  yang  tidak hadir atau terlihat seperti tidak efektif
13 Jimly  Asshiddiqie, “Toleransi  dan  Intoleransi Beragama  di  Indonesia  Pasca  Reformasi ”  disampaikan dalam  Dialog  Kebangsaan  tentang  “Toleransi Beragama”, Ormas Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno, di Hotel Borobudur Jakarta, 13 Februari, 2014.
bekerja.  Para  penyelenggara  negara terbuai  oleh  budaya  kerja  feodal, sehingga  terlihat  seperti  hanya menikmati  layanan,  bukan  melayani (serving ); sekedar mengambil ( taking ), bukan memberi ( giving ).
Selain  hal  itu,  kecenderungan tidak adanya pemisahan atau pembatasan  untuk  mencegah  terjadinya konflik kepentingan ( conflict of interests ) antara  penguasa  dan  pemegang  kendali di ranah negara (state), masyarakat (civil society), pasar (market), dan media, juga menimbulkan  masalah  yang  tersendiri dalam  pengelolaan  sistem  demokrasi modern  masa  kini.  Oligarki  politik, feodalisme  budaya,  dan  konglomerasi ekonomi,  serta  penguasaan  media terutama  elektronik  yang  cenderung memusat  ke  di  satu  tangan  atau  satu kelompok kepentingan, menambah daftar  masalah  serius  yang  di  masa depan  dapat  menyebabkan  sistem demokrasi  hanya  bekerja  secara  formal dan  prosedural  ( formal  and  procedural democracy ).  Harapan  akan  praktik demokrasi substansial ( substantive democracy )  yang  ditopang  oleh  struktur keadilan yang juga substansial ( substantive justice ), tidak sekedar formal dan  prosedural  ( formal  and  procedural justice ),  memerlukan  langkah-langkah nyata  dengan  ditopang  oleh  kesadaran

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
para  pemimpin  untuk  bertindak  dalam melakukan  pembenahan  dan  penataan kembali  peri-kehidupan  bernegara  di masa datang.
Solusinya ?
Paparan  ini  didasarkan  pada suatu  asumsi  bahwa  intoleransi  adalah ancaman  terhadap  demokrasi.  Lalu,  apa solusinya ? Beberapa negara demokratik di Eropa, yang dihadapkan pada masalah kekerasan  antar-etnis  dan  antar-agama, telah merespon dengan berbagai tindakan, baik legal maupun sosial. Salah satu  yang  sering  diterapkan  adalah undang-undang  tentang  kejahatan  dan ekspresi  kebencian  ( “hate  crimes” dan “hate speech” ).
Dalam  demokrasi  Barat,  undang- undang  kejahatan  mulai  dari  kejahatan biasa perusakan,
pembakaran,
penyerangan dan
kemudian menjatuhkan  hukuman  tambahan  untuk ekspresi  kebencian  rasis  atau  agama  di baliknya. Sebuah kejahatan yang mungkin  dihukum  dengan  dua  tahun penjara, misalnya, bisa dihukumi dengan empat tahun, jika jaksa dapat membuktikan bahwa kejahatan itu dipicu oleh kebencian. 14
14 Erik Bleich, “The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws  in  Liberal  Democracies,” Journal  of  Ethnic  and Migration  Studies ,  Vol.  37,  No.  6,  Juli  2011,  hal.  917- 934.
Titik  awal  untuk  mengatasi intoleransi agama adalah kebijakan “zero tolerance” untuk  kekerasan  apa  pun, betapa  pun  kecilnya.  Ini  adalah  langkah minimal.  Setiap  tindakan  intimidasi, ancaman,  perusakan,  pembakaran,  atau kejahatan  serupa  yang  dilakukan  atas nama  agama  harus  dihukum  dengan hukuman maksimal. Sebuah analogi yang mungkin  bisa  dipikirkan  lebih  jauh adalah  strategi  “jendela  pecah”  yang diterapkan  oleh  polisi  New  York  City dalam upaya menurunkan angka kejahatan di sana. Menurut teori ini, jika kejahatan  relatif  kecil  ditangani  secara agresif,  kejahatan  yang  lebih  serius  bisa dicegah. 15 Jika  untuk  kepentingan mempromosikan toleransi dan mengurangi  kejahatan  main  hakim sendiri, dalam hal ini terhadap kelompok minoritas,  jaksa  dan  hakim  diarahkan untuk  menjatuhkan  hukuman  yang maksimal,  bukan  minimum,  terhadap pelanggar,  maka  mungkin  dampaknya bisa kelihatan.
Apakah  Pancasila  bisa  menjadi solusi  ?  Sebagaimana  saat  ini  yang dengan  semangat  digaungkan  oleh pemerintah dengan #sayapancasila#sayaindonesia.  Seolah-

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
olah  pemerintah  saat  ini  berasumsi bahwa  semakin  sering  Pancasila  dibaca, semakin  kuat  nilai-nilai  akan  ditanam di otak dan tindakan.
Ada  beberapa  masalah  dengan asumsi ini. Pertama , Pancasila “berhasil” di  masa  Orde  Baru  karena  di  baliknya ada  mesin  yang  represif.  Tidak  seorang pun ingin mesin itu kembali bekerja. Kita tidak  ingin  orang  ditangkap  karena merongrong  Pancasila,  apalagi  melihat kebijakan  seperti  azas  tunggal  kembali. Belum  pasti  juga  bahwa  menambah  jam pendidikan  Pancasila  akan  menghalangi Hizbut  Tahrir  dari  menyebarkan  teori konspirasi  atau  Chep  Hernawan  untuk menggerakkan  anak  buahnya  untuk menyerang  gereja. Kedua ,  Indonesia  di bawah  Orde  Baru  bukanlah  surga pluralis seperti kadang-kadang digambarkan.  Kita  hanya  harus  melihat kembali  perlakuan  terhadap  etnis Tionghoa  untuk  memahami  bahwa toleransi  saat  itu  adalah  sesuatu  yang berlangsung selektif. Dan Indonesia pada akhir  tahun  2013  adalah  tempat  yang sangat berbeda dengan Indonesia zaman Orde  Baru.  Kita  harus  cari  metode  baru untuk  mengajar  toleransi  dalam  negara yang  dinamis  dan  bebas,  tanpa mengurangi  hak-hak  politik  dan  sipil yang begitu penting.
Jika  kita  mencari  kemungkinan solusi  atas  masalah  di  atas,  di  samping zero tolerance terhadap kekerasan, harus diperhatikan betul unsur kepemimpinan. Ini  harus  mencakup  komitmen  untuk bekerjasama  dengan  polisi,  jaksa  dan hakim  untuk  menjatuhkan  hukuman maksimal  untuk  kejahatan  kebencian, dengan  menggunakan  KUHP  yang  ada. Hal  ini  juga  harus  mencakup  program untuk  meninjau  dan  mengevaluasi program  pelatihan  untuk  guru-guru agama  semua  guru  agama – untuk memastikan  bahwa  ajaran  agama  tidak menjadi  kendaraan  untuk  mengajarkan intoleransi.  Dan  akhirnya,  itu  juga  harus mencakup  komitmen  untuk  memastikan bahwa  semua  orang  yang  diangkat sebagai anggota Kabinet punya komitmen yang terbukti untuk toleransi, khususnya di Kementerian Agama.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  Jimly.  2014. “Toleransi  dan Intoleransi  Beragama  di  Indonesia Pasca Reformasi ” disampaikan dalam  Dialog  Kebangsaan  tentang “Toleransi Beragama”, Ormas
Gerakan  Masyarakat  Penerus  Bung Karno,  di  Hotel  Borobudur  Jakarta, 13 Februari, 2014.
Bleich,  Erik.  2011.  “The  Rise  of  Hate Speech  and  Hate  Crime  Laws  in

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
Liberal  Democracies,” Journal  of Ethnic  and  Migration  Studies ,  Vol.
37, No. 6, hal. 917-934.
Brown,  David  dan  Ian  Wilson.  2007.
“Ethnicized  Violence  in  Indonesia:
Where  Criminals  and  Fanatics
Meet,” Nationalism  and Ethnic Politics , Vol. 13, No. 3, hal. 373.
Buehler,  Michael.  2013.  “Subnational
Islamization through Secular
Parties:  Comparing  Shari’a  Polic ies in  Two  Provinces,” Comparative
Politics , Vol. 46, No. 1.
Casquete,  Jesus.  2006.  “The  Power  of Demonstrations.” Journal  of  Social,
Cultural and Political Protest , Vol. 5,
No. 1, hal. 45-60.
International Crisis Group. 2012.
“Indonesia:  From  Vigilantism to
Terrorism in Cirebon,” Asia Briefing
No. 132, 12 January 2012.
Jones, Sidney. 2015. “ Sisi Gelap Reformasi
di  Indonesia  Munculnya  Kelompok
Masyarakat  Madani  Intoleran ” .
Jakarta:  Pusat  Studi  Agama  dan Demokrasi Yayasan Paramadina.
Keck,  Margaret  E.  dan  Kathryn  Sikkink.
1999.  “Transnational  advocacy
networks  in  international  and regional politics,” UNESCO.
LSI. 2006. “Support for Radical Religious Attitudes  and  Behaviour”.  www.
LSI.or.id/file_download/18.
Osmen,  Mohamed  Nawab  Mohamed.
2010.  “The  Transnati onal  Network of  Hizbut  Tahrir  Indonesia,”
Southeast Asia Research , Vol. 18, No.
4, hal. 737.
Pew  Foundation.  2013. The  World’s Muslims: Politics, Faith, Society . New York.