## Analisis Hukum Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Eksistensi Perusahaan Di Kabupaten Karawang
M. Gary Gagarin Akbar, Dan Deny Guntara Universitas Buana Perjuangan Karawang Email : gary.akbar@ubpkarawang.ac.id , guntaradeny@gmail.com

## Abstract
Wages  from  the workers side are a right  that is  seen  from the amount, while from the  business  side,  it  is  associated  with  productivity.  Wage  problems  are  always  a concern  of  all  circles,  both  from  government,  employers,  trade  unions,  and  the general public. The increase in minimum wages must be considered in such a way as not to have a negative impact on the company, as well as workers / laborers and the community. The question then is, what are the legal consequences for employers who  are  unable  to  implement  minimum  wages  for  workers  /laborers,  and  how  the impact  of  rising  minimum  wages  on  the  existence  of  a  company.  This  research method uses qualitative methods with an empirical juridical approach method. The results  of  this  study  are  that  entrepreneurs  who  are  unable  to  apply  a  wage  can submit  a  wage  suspension,  and  if  they  do  not  propose  a  wage  suspension,  the employer can be subject to criminal penalties. The increase in minimum wages can result in the closure of existing companies, especially textile companies, in contrast to foreign companies, because the minimum wage is the lowest standard of wages in the company, while for workers / labor the wage increase does not have an impact on increasing welfare, because the price of basic necessities also increases.
Keyword : Minimum Wage, Workers / Labor, Company Existence.

## Abstrak
Upah  dari  sisi  pekerja,  merupakan  suatu  hak  yang  dilihat  dari  jumlah,  sedangkan dari  sisi  pemgusaha,  dikaitkan  dengan  produktivitas.  Permasalahan  upah  selalu menjadi  perhatian  semua  kalangan,  baik  dari  pemerintah,  pengusaha,  serikat pekerja/buruh, dan masyarakat umum. Kenaikan upah minimum harus diperhatikan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan, maupun pekerja/buruh  dan  masyarakat.  Pertanyaannya  kemudian  adalah,  apa  akibat  hukum bagi pengusaha yang tidak mampu menerapkan upah minimum bagi pekerja/buruh, dan  bagaimana  dampak  kenaikan  upah  minimum  terhadap  eksistensi  suatu perusahaan.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini yaitu pengusaha yang tidak mampu menerapkan  upah  minum  dapat  mengajukan  penangguhan  upah,  dan  bila  tidak mengajukan penangguhan upah maka pengusaha dapat dikenakan pidana. Kenaikan
Volume 16  Nomor 1, Halaman 16-32, Mei 2019 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973

## ISTINBATH
upah  minimum  bisa  berakibat  tutupnya  perusahaan  yang  ada,  terutama  perusahaan tekstil,  berbeda  halnya  dengan  perusahaan  asing,  karena  upah  minimum  adalah standar  upah  terendah  di  perusahaan  tersebut,  sedangkan  bagi  pekerja/buruh kenaikan  upah  tidak  berdampak  terhadap  peningkatan  kesejahteraan,  karena  harga kebutuhan pokokpun ikut naik.
Kata Kunci : Upah Minimum, Pekerja/Buruh Eksistensi Perusahaan .
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2019-04-16| Reviewed : 2019-05-26| Published : 2019-06-12.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License , which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan
Hubungan  antara  pihak  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  dalam  perspektif hukum  ketenagakerjaan  disebut  hubungan  industrial.  Pengertian  hubungan  industrial berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau  jasa  yang  terdiri  atas  unsur  pengusaha,  pekerja/buruh,  dan  pemerintah  yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  diuraikan  unsur-unsur  dari hubungan  industrial,  yakni  adanya  suatu  sistem  hubungan  industrial,  adanya  pelaku yang meliputi pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah, adanya proses produksi barang dan/atau jasa. 1
Di dalam hukum ketenagakerjaan, pengupahan merupakan masalah yang sangat penting  dan  krusial.  Di  satu  sisi,  upah  adalah  hak  yang  dimilik  oleh  pekerja  sebagai suatu  imbalan  atas  jasa  dan/atau  tenaga  yang  telah  diberikan,  tetapi  di  sisi  yang  lain, upah  merupakan  biaya  bagi  pengusaha.  Menurut  UU  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  Pasal  1  butir  30  menyatakan  bahwa  upah  adalah  hak  pekerja/buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau
1 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh  dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa  yang telah atau akan dilakukan. 2
Dalam rangka perlindungan terhadap buruh, pemerintah mewujudkannya dalam bentuk adanya standar upah minimum atau yang biasa disebut dengan upah minimum. Pada  Pasal  88  ayat  (3)  huruf  a  menyatakan  bahwa  “kebijakan  pengupahan  yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi upah minimum”. 3
Pada tahun 2015 yang lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Di dalam PP ini menentukan bahwa kenaikan upah  terhadap  pekerja  didasarkan  pada  inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  nasional. Kemunculan PP ini memang mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak terutama kaum  buruh  karena  dianggap  bertentangan  dengan  peraturan  UU  No.13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Pada  tahun  2017,  Kabupaten  Karawang  menjadi  daerah dengan  Upah  Minimum  Kabupaten  (UMK)  tertinggi  se-indonesia  sebesar  Rp. 3.605.272,-  (tiga  juta  enam  ratus  lima  ribu  dua  ratus  tujuh  puluh  dua  rupiah).  Ini mengalami kenaikan 8,25 persen dari tahun sebelumnya.
Kebijakan Upah Minimum  ini memang terkadang terkesan diabaikan oleh para pengusaha,  yang  diindikasikan  dengan  banyaknya  pengusaha  belum  melaksanakan kebijakan  tersebut  di  perusahaannya.  Hal  ini  seringkali  memicu  berbagai  macam persepsi  dan  reaksi,  baik  yang  posisitif  maupun  negatif,  hampir  dari  seluruh  lapisan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Persepsi negatif dalam artian bagaimana seseorang  memandang  atau  mengartikan  atau  memahami  sesuatu  secara  tidak  baik, biasanya  muncul  dari  pekerja  yang  upahnya  jauh  di  bawah  upah  minimum  yang  telah ditetapkan. 4
2 Diana Fajarwati, “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumusan Upah Minimum Kota Bekasi Tahun 2010,” t.t., 14.
3 “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” 2003.
4 Gabriella  Ayu  Fajar  T.W.,  Hermawan,  dan  Ainul  Hayat,  “Persepsi  Pekerja  Terhadap  Implementasi Kebijakan  Upah  Minimum  Kota  (Umk)  (Studi  Di  Kecamatan  Sukun  Kota  Malang),” Jurnal  Administrasi Publik (JAP) 1, no. 3 (t.t.): 125–34.
Sebagai akibatnya, buruh sering melakukan demonstrasi berkenaan dengan upah minimum  ini,  Mengenai  aksi  yang  dilakukan  para  buruh  tersebut,  tentu  berkaitan dengan  adanya  segitiga  kepentingan  antara  kekuatan yang  memiliki  masing-masing interest ,  yaitu  kekuatan  buruh,  pengusaha,  dan  pemerintah.  Negara,  yang  kemudian direpresentasikan  dan/atau  diwakili  oleh  pemerintahan  daerah,  secara  rutin mengeluarkan  kebijakan Upah  Minimum  bagi  buruh  yang bekerja  pada  perusahaan- perusahaan  di  wilayahnya  sebagai  standar  kecukupan  bagi  kehidupan  buruh. Akan tetapi,  tidak  jarang  pengusaha  menganggap  kebijakan  tersebut  tidak  sesuai  melakukan gugatan terhadap kebijakan tersebut ke pengadilan. 5
Beberapa  waktu  yang  lalu,  pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  resmi  menetapkan UMK tahun 2018 di 27 kota/kabupaten. Kabupaten Karawang kembali menjadi daerah yang  memiliki  UMK  paling  tinggi  sebesar  Rp.  3.919.291,13  dan  terendah  Kabupaten Pangandaran sebesar Rp. 1.558.793,94.   Di bawah ini adalah 5 (lima) kota/kabupaten yang  memiliki  UMK  tertinggi  untuk  tahun  2018  di  Jawa  Barat  dapat  kita  lihat  pada tabel berikut. 6
Tabel 1.1
No Kota/Kabupaten UMK 1 Kabupaten Karawang Rp. 3.919.291,19 2 Kota Bekasi Rp. 3.915.353,71 3 Kabupaten Bekasi Rp. 3.837.939,63 4 Kota Depok Rp. 3.584.700,29 5 Kota Bogor Rp. 3.557.146,66
5 Muhammad Iqbal Damanik, “Upah Minimum Dalam Politik Media Massa (Studi Analisis Wacana Kritis Keberpihakan  Harian  Koran  Tempo  dan  Harian  Kompas  dalam  Pemberitaan  Polemik  Penentuan  Upah Minimum Kawasan Industri Bekasi – Jawa Barat),” Jurnal Ilmu Komunikasi Flow 1, no. 3 (2013): 1–15.
6 Mukhlis Dinillah Solehudin Mochamad, “UMK Karawang Tertinggi dan Pangandaran Terendah di Jawa Barat,”  detiknews,  diakses  11  Juni  2019,  https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3737173/umk- karawang-tertinggi-dan-pangandaran-terendah-di-jawa-barat.
Penetapan  UMK  tersebut  tertuang  dalam  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor  561/Kep.1065-Yanbangsos/2017  tentang  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  di daerah Provinsi Jawa Barat. Kenaikan UMK tersebut disesuaikan dengan penghitungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 8,21 persen. Kenaikan tersebut didasarkan pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan  upah  minimum  di  Kabupaten  Karawang  tersebut  ibarat  2  (dua)  sisi mata  uang.  Di  satu  sisi  kenaikan  tersebut  patut  kita  apresiasi  karena  pastinya  akan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh. Tetapi di sisi yang lain kenaikan upah minimum ini akan menjadi beban bagi suatu perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  analisis  hukum  dampak  kenaikan  upah minimum  terhadap  eksistensi  perusahaan  di  kabupaten  karawang.  Dengan  fokus permasalahan  Apa  akibat  hukum  bagi  perusahaan  yang  tidak  menerapkan  upah minimum  ?,  Dan  bagaimanakah  eksistensi  suatu  perusahaan  terhadap  kenaikan  upah minimum di Kabupaten Karawang ?.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris  yaitu  untuk mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris. Metode penelitian yang dilakukan dalam program  ini diawali dengan pengumpulan data awal  metode deskriptif.  Informasi awal yang  sudah  didapatkan  selanjutnya  akan  dicari  akar  permasalahannya  lalu  dijabarkan dalam  bentuk  teori  dengan  mendapatkan  dukungan  bahan  dari  informasi  kepustakaan terkait  yang  bersifat  relevan.  Program  penelitian  ini  akan  melakukan  penelitian langsung terhadap lembaga atau obyek penelitiannya (penelitian lapangan). Sumber data merupakan  asal  dari  mana  data  penelitian  dapat  diperoleh.  Sumber  data  yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Data Primer, merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari  responden  dan  informan  dan  merupakan  sumber  data  utama  yang  diperoleh peneliti  dari  responden  yaitu  pengusaha,  pekerja/buruh,  serikat  pekerja/buruh,  dan masyarakat di Kabupaten Karawang, dan Informan/orang yang dimanfaatkan untuk memberikan tentang situasi dan kondisi latar penelitian yang terdiri dari Pengusaha dan serikat pekerja/buruh.
2. Data  Sekunder,  merupakan  data  yang  menunjang  data  primer  dan  merupakan pelengkap  bagi  data  primer.  Data  sekunder  ini  merupakan  data  dari  penelitian kepustakaan,  yang  terdiri  dari  3  (tiga)  bahan  hukum  yakni:  Bahan  hukum  primer, bahan hukum  yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-  undangan  yang berlaku  dan  ada  kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dibahas,  antara  lain  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015 tentang  Pengupahan;  Bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum  yang  sifatnya menjelaskan  bahan  hukum  primer,  dimana  bahan  hukum  sekunder  berupa  literaur, hasil  karya  penelitian  (jurnal,  karya  ilmiah);  Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya yang berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
Teknik  pengumpulan  data  dimaksudkan  sebagai  cara  untuk  memperoleh  data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain  melakukan  wawancara;  melakukan  observasi;  dan  mengumpulkan  dokumen- dokumen  serta  melakukan  studi  pustaka  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang dicari dalam penelitian ini.
Analisis  data  penelitian  menggunakan  data  kualitatif  model  interaktif  yang berlangsung  terus  menerus  dan  berkelanjutan.  Analisis  model  interaktif  melalui berbagai alur kegiatan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pengumpulan  Data,  mencari  dan  mengumpulkan  data  yang  diperlukan  yang dilakukan  terhadap  berbagai  jenis  dan  bentuk  apa  yang  ada  di  lapangan  kemudian data  tersebut  dicatat.  Pengumpulan  data  ini  dilakukan  berkaitan  dengan  data penelitian  yang  ada  di  lapangan  yaitu  peneliti  melakukan  wawancara  kepada pengusaha, HRD Perusahaan, pekerja/buruh maupun pihak serikat pekerja/buruh.
2. Penyajian Data, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan.  Data  yang  diperoleh  dari  obyek penelitian  dari  data  primer  maupun  sekunder  akan  disusun  secara  sistematis  dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian secara kualitatif yaitu berdasarkan konsep teori,  peraturan  perundang-undangan  tentang  ketenagakerjaan  dan  aturan  tentang pengupahan.
3. Menarik  Kesimpulan,  tinjauan  ulang  pada  catatan  lapangan  atau  kesimpulan  dapat ditinjau  sebagaimana  yang  muncul  dari  data  yang  harus  diuji  kebenarannya, kekokohan  dan  kecocokannya  yaitu  mencapai  validitasnya.  Pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  menarik  simpulan  sebagai  suatu  yang  berkaitan pada saat  sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data berlangsung.  Dalam hal ini  peneliti  mengoreksi  kembali  hasil  penelitian  dengan  catatan  yang  terdapat  di lapangan  selama  penelitian.  Setelah  data  tersebut  sesuai,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  dari  setiap  item  yang  ada.  tahapan  analisis  data  kualitatif  diatas melibatkan  beberapa  komponen  data  interaksi  yang  merupakan  suatu  proses  siklus dalam melakukan analisis data.

## Pembahasan

## Upah Minimum
Menurut  UU  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Pasal  1  butir  30 menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Setiap Negara mempunyai pasti memiliki aturan dan ketentuan masing-masing yang di buat dan diterapkan oleh pemerintah, sebagai pilar utama, berkenaan dengan upah yang diberikan  kepada  mereka  yang  menjadi  pekerja  dan  pengusaha,  agar  hubungan  antara buruh dan pengusaha dapat seiring sejalan antara  hak dan kewajiban secara adil. Selain itu  pemerintah  harus  berperan _ serta  berfungsi  sebagai  bagian  dari  struktur  penegakan hukum,  dan  penengah  bila  terjadi  konflik  atau  perselisihan  kepentingan  yang  terjadi antara  buruh  dan/atau  pekerja  secara adil.  Karena  pemerintah  selain  memperhatikan kesejahteraan  buruh,  juga  harus  mampu  menjaga  kelangsungan  proses  produksi demi kepentingan yang lebih luas. 7
Berkenaan  dengan  tenaga  kerja,  Sampai  saat  ini  situasi  kompetisi  antar  tenaga kerja/buruh  di  Indonesia  demikian  ketat,  meskipun  belum  berada  dalam  nuansa
7 Firman  Widia  Nanda,  “Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Upah  Minimum  Regional  Bagi Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri),” t.t., 17.
kompetisi  sempurna ( perfect  competition ), maka  analisis  mengenai  dampak  dari kebijakan  penetapan upah  minimum  juga  akan  bergantung  pada  situasi persaingan tenaga  kerja  tersebut.  Apalagi  kecenderungan  persaingan  tenaga  kerja/buruh  di Indonesia  umumnya  masih  bersifat monopsonistik dalam  kompetisinya,  dan  kompetisi yang  bersifat  monopsonistik  ini  hanya  terjadi  pada  perusahaan besar  yang  berada  di daerah  terpencil.  Dampaknya  adalah,  kompetisi  ini  hanya  menguntungkan bagi  para pekerja  dengan  produktivitas  yang  tinggi,  atau  diatas  rata-rata,  atau the  best  workers , serta hanya berlaku pada lapangan-lapangan kerja tertentu juga. 8
Karena  dalam  dunia  kerja,  pemberian  upah  pada  umumnya  selalu mempertimbangkan  kemampuan  pekerja  yang  tercermin  dalam  produktivitas  kerja. Pemerintah  melakukan  intervensi  karena  sangat  berkepentingan  untuk  menyelaraskan antara upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pencapaian produktivitas kerja, yaitu dengan memperhatikan: 9
1. Kebutuhan hidup pekerja;
2. Kesenjangan sosial;
3. Prestasi kerja, dan
4. Nilai kemanusiaan dan harga diri.
Pemerintah memberlakukan kebijakan Penetapan Upah Minimum  yang tadinya dilandasi  oleh  Kebutuhan  Fisik  Minimum  (KFM)  berkembang  menjadi  Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), berlaku secara mikro-regional dengan maksud: 10
1. Sebagai jaring pengaman;
2. Sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup kelompok terendah;
3. Sebagai alat terjadinya pemerataan pendapatan, dan
4. Pemberian upah di atas upah minimum diatur secara internal di perusahaan.
Hal  yang  paling  prinsip  dalam  kebijakan  upah  minimum  adalah  sebagai  upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja atau buruh, dengan mempertimbang-
8 Mit Witjaksono, “Dualisme Pasar Tenaga Kerja dan Dampak Upah Minimum,” JESP 1, no. 1 (2009): 62– 73.
9 Prasetio, Dilema BUMN, Benturan Penerapan Business Judgement  Rule  (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN , Cet.1 (Rayyana Komunikasindo, 2014).
10 Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas , Cet.5 (Jakarta: Djambatan, 2009).
kan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh tanpa mengabaikan peningkatan pro- duktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Kebijakan  upah  minimum  dimaksudkan  sebagai  upaya  perlindungan  terhadap  pekerja atau  buruh  yang  berpendidikan  rendah,  tidak  mempunyai  pengalaman,  masa  keja  di bawah  1  (satu)  tahun  dan  lajang  atau  belum  berkeluarga.  Tujuannya  untuk  mencegah kewenang-wenangan  pengusaha  selaku  pemberi  upah  dalam  memberikan  upah  kepada pekerja atau buruh. 11
Ketentuan  mengenai  upah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Di  dalam  Pasal  88  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  setiap pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan.  Selanjutnya,  Pasal  88  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  untuk mewujudkan  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  pemerintah  menetapkan  kebijakan  pengupahan yang  melindungi  pekerja/buruh.  Kemudian,  Pasal  88  ayat  3  memberikan  penjelasan bahwa  Kebijakan  pengupahan  yang  melindungi  pekerja/buruh  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) meliputi : 12
1. Upah minimum;
2. Upah kerja lembur;
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
6. Bentuk dan cara pembayaran upah;
7. Denda dan potongan upah;
8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
10. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
11 Eko Wahyudi dan dkk, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
12 “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”
Bila  dianalisa  dengan  seksama,  isi  pasal  di  atas,  dapat  diasumsikan  bahwa  undang- undang  ketenagakerjaan,  benar-benar  menghendaki  adanya  perlindungan  dan pengupahan yang layak bagi para pekerja/buruh.

## Akibat Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Menerapkan Upah Minimum
Terdapat  beberapa  permasalahan  yang  dihadapi,  baik oleh  pihak perusahaan maupun  pihak  pekerja/buruh,  agar  bisa  dan  dapat memperoleh  apa  yang  menjadi  hak dari  masing-masing  pihak.  Hak-hak  yang  dimaksud  telah  ditentukan  dalam  bentuk yuridis  formalnya,  dengan  isi perjanjian/kontrak  yang  telah  disepakati  bersama  oleh pihak perusahaan dan pekerja. Sebagaimana penjelasan yang telah di utarakan terdahulu bahwa  ada  tiga  bentuk  yuridis  formal  yang  menentukan  nilai-nilai  hak  dan  kewajiban antara  perusahaan  dan  para  pekerja/buruh  yaitu  perjanjian  kontrak kerja  (PKK), peraturan  perusahaan  (PP),  dan  kesepakatan  kerja  bersama  (KKB).  Masing-masing bentuk  perjanjian  kerja  tersebut  mempunyai  kandungan  isi  berbeda-beda  yang menyangkut hak-hak dan kewajiban masing-masing perusahaan dan pekerja/buruh. 13
Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah  provinsi  atau  kabupaten/kota  atau  upah  minimum  berdasarkan  sektor  pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Kemudian, kewajiban pengusaha membayar upah minimum tercantum di dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  bahwa  pengusaha  dilarang  membayar  upah  lebih rendah  dari  upah  minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  89.  Ketentuan  ini menegaskan bahwa setiap pengusaha wajib memberikan upah minimum kepada pekerja atau buruh. 14
Ketentuan  mengenai  upah  minimum  tentu  saja  tidak  bisa  dipenuhi  oleh  semua perusahaan  atau  pengusaha  mengingat  setiap  perusahaan  atau  pengusaha  memiliki kondisi dan situasi yang berbeda-beda, misalnya klasifikasi perusahaan yang terdiri dari perusahaan besar, menengah dan kecil yang diukur dari modalnya. 15 Banyak perusahaan
13 Muslimin  Muhammad  Andi  Makasau,  “Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Upah  Minimum  pada Hubungan Kerja Perusahaan dengan Pekerja di Kabupaten Bandung,” t.t., 14.
14 Asikin Zainal dan dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
15 Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang , Cet.1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2006).
yang kondisi keuangannya yang tidak stabil yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi ketentuan  upah  minimum.  Hal  tersebut  diberikan  peluang  oleh  Undang-Undang Ketenagakerjaan,  tepatnya  diatur  didalam  Pasal  90  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa bagi  pengusaha  yang  tidak  mampu  membayar  upah  minimum  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. Namun,  Penangguhan pembayaran upah yang dilakukan oleh pengusaha tidak serta merta menghilangkan kewajiban pengusaha membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan.
Mekanisme  mengenai  penangguhan  upah  minimum  diatur  dalam  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  KEP-231/MEN/2003  tentang  Tata  Cara Penangguhan  Pelaksanaan  Upah  Minimum.  Pengusaha  yang  tidak  mampu  membayar upah  minimum  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  dapat  mengajukan permohonan  penangguhan  upah  minimum  kepada  Gubernur  melalui  instansi  yang bertanggung  jawab  dalam  bidang  Ketenagakerjaan  Provinsi  paling  lambat  10  hari sebelum  berlakunya  upah  minimum.  Permohonan  yang  diajukan  kepada  Gubernur tersebut  harus  didasarkan  pada  kesepakatan  tertulis  antara  pihak  pengusaha  dengan serikat  pekerja  atau  pekerja/buruh.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat  dikatakan bahwa  untuk  dapat  mengajukan  permohonan,  harus  didahului  dengan  adanya persetujuan keduabelah pihak. Jika kesepakat telah tercapai diantara keduabelah pihak, maka  langkah  selanjutnya  adalah  menyampaikan  permohonan  kepada  Gubernur. Permohonan penangguhan upah juga harus dilampirkan dengan:
1. Naskah  asli  kesepakatan  tertulis  antara  pengusaha  dengan  serikat  pekerja  atau pekerja perusahaan yang bersangkutan;
2. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;
3. Salinan akta pendirian perusahaan;
4. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh;
5. Jumlah  pekerja/buruh  seluruhnya  dan  jumlah/pekerja  yang  dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;
6. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang. 16
Apabila  perusahaan  yang  mengajukan  permohonan  penangguhan  upah berbentuk badan hukum, maka untuk pembuktian laporan perusahaan harus diaudit oleh akuntan  publik  untuk  membuktikan  bahwa  perusahaan  benar-benar  tidak  mampu membayar  upah  sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan.  Selanjutnya,  permohonan  yang diajukan  tersebut  akan  dianalisis  terlebih  dahulu  oleh  Gubernur  dengan  meminta pertimbangan kepada Dewan Pengupahan Provinsi apakah akan disetujui atau ditolak.
Bentuk  penangguhan  upah  minimum  yang  diberikan  berdasarkan  ketentuan Pasal  5  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, meliputi:
1. membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama; atau
2. membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru; atau
3. menaikkan upah minimum secara bertahap. 17
Selain  itu,  akibat  hukum  apabila  pengusaha  atau  perusahaan  tidak  menerapkan upah  minimum  kepada  pekerja/buruh  maka  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Sanksi pidana  tersebut  diatur  di  dalam  Pasal  185  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  bahwa  barang  siapa  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit  Rp 100.000.000,00 (seratus  juta rupiah) dan  paling  banyak  Rp  400.000.000,00  (empat  ratus  juta  rupiah).  Kemudian  Pasal  185 ayat  (2)  menegaskan  bahwa  Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) merupakan  tindak  pidana  kejahatan.  Ketetuan-ketentuan  tersebut  menjelaskan  tentang
16 “Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  KEP-231/MEN/2003  tentang  Tata  Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum,” 2003.
17 “Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  KEP-231/MEN/2003  tentang  Tata  Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.”
kewajiban  pengusaha  atau  perusahaan  memiliki  kewajiban  membayar  upah  sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 18

## Eksistensi  Suatu  Perusahaan  Terhadap  Kenaikan  Upah  Minimum  Di  Kabupaten Karawang
Keberadaan  perusahaan  memiliki  peranan  penting  dalam  suatu  negara  karena dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Semakin  banyak  perusahaan  akan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi yang ada pada suatu wilayah. Adanya  perusahaan  akan  memberikan  peluang  kerja  bagi  masyarakat  di  suatu  wilayah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 19
Dalam  ketenagakerjaan,  antara  pekerja  dan  pengusaha  mempunyai  hubungan yang  saling  menguntungkan.  Pekerja  memberikan  tenaganya  untuk  produk  dan  jasa, sedangkan  pengusaha  membayar  upah  atas  jasa  pekerja  dalam  menciptakan  produk, baik berupa barang atau jasa yang dijual pada konsumen. Pemerintah sebagai fasilitator yang  menyediakan  prasarana  mendapatkan  keuntungan  melalui  pajak  yang  dibayar pengusaha. 20 Pada  prinsipnya,  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  hubungan  industrial adalah ke tangan bekerja bagi para pekerja dan kelangsungan usaha bagi pengusaha, dan untuk  itulah  diperlukan  peran  pemerintah  sebagai  pihak  yang  tidak  terlibat  langsung dalam  hubungan  kerja,  dapat  bersifat  netral  dan  dapat  menjamin  pelaksanaan  hak  dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja. 21
Problematika yang selalu mendapatkan perhatian dalam hukum ketenagakerjaan adalah  masalah  upah.  Masalah  upah  selalu  bergejolak  setiap  tahunnya  dimana  serikat pekerja atau buruh meminta kenaikan upah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Beberapa  waktu  yang  lalu,  pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  resmi  menetapkan  UMK tahun  2018  di  27  kota/kabupaten.  Kabupaten  Karawang  kembali  menjadi  daerah  yang memiliki  UMK  paling  tinggi  sebesar  Rp.  3.919.291,13  dan  terendah  Kabupaten Pangandaran sebesar Rp. 1.558.793,94.   Di bawah ini adalah 5 (lima) kota/kabupaten
18 “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”
19 Zainal Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
20 Fritje  Rumimpunu,  “Sistem  Hubungan  Industrial  Pancasila  di  Indonesia  dengan  Tenaga  Kerja, Perusahaan  Dilihat  dari  Aspek  UU  Tenaga  Kerja  No.13  Tahun  2003,” Jurnal  Hukum II,  no.  2  (Januari 2014).
21 Aloysius Uwiyono dan dkk, Asas-Asas Hukum Perburuhan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
yang  memiliki  UMK  tertinggi  untuk  tahun  2018  di  Jawa  Barat  dapat  kita  lihat  pada tabel berikut. 22
Tabel 1.1 No Kota/Kabupaten UMK 1 Kabupaten Karawang Rp. 3.919.291,19 2 Kota Bekasi Rp. 3.915.353,71 3 Kabupaten Bekasi Rp. 3.837.939,63 4 Kota Depok Rp. 3.584.700,29 5 Kota Bogor Rp. 3.557.146,66
Penetapan  UMK  tersebut  tertuang  dalam  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor  561/Kep.1065-Yanbangsos/2017  tentang  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  di daerah Provinsi Jawa Barat. Kenaikan UMK tersebut disesuaikan dengan penghitungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 8,21 persen. Kenaikan tersebut didasarkan pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan upah tersebut tentu saja akan memberikan dampak positif dan negatif bagi pengusaha dan pekerja/buruh. Menurut informasi  yang diperoleh di lapangan dari pihak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Karawang, bahwa kenaikan upah  tersebut  belum  sesuai  dengan  keinginan  pekerja/buruh  karena  kenaikan  upah mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan  yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang  Ketenagakerjaan. Kenaikan upah  yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan meng- atur kenaikan upah didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga kenai- kan upah dirasa masih cukup rendah. Kenaikan upah tahun 2018 dikatakan bahwa tidak memberikan  dampak  apapun  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  hal  ters- ebut disebabkan karena kenaikan upah juga diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok.
22 Solehudin, “UMK Karawang Tertinggi dan Pangandaran Terendah di Jawa Barat.”
Kenaikan upah juga sangat dirasakan oleh pengusaha atau perusahaan. Dampak kenaikan  upah  tahun  2018  ini  menyebabkan  banyak  perusahaan  yang  melakukan penangguhan  upah  karena  belum  sanggup  untuk  memenuhi  ketentuan  upah  minimum yang telah ditetapkan. Selain itu, dampak kenaikan tersebut juga sampai mengakibatkan perusahaan menjadi tutup atau beralih ke daerah lain yang memiliki standar upah lebih rendah  dari  Kabupaten  Karawang.  Perusahaan  yang  tutup  atau  bangkrut  kebanyakan adalah perusahaan textile karena tidak mampu memenuhi standar upah. Contoh konkrit perusahaan  yang  tidak  mampu  membayar  upah  minimum  dan  memilih  menutup perusahaan adalah PT. Bhina Karya Manunggal  yang bergerak di bidang usaha textile, PT.  Royal  Industries  Indonesia  yang  merupakan  perusahaan  minyak  sayur,  dan  PT. Bukyung yang memiliki bidang usaha pembuatan sepatu.
Dari sisi perusahaan, kenaikan upah akan sangat memberikan pengaruh terhadap kondisi  perusahaan.  Kenaikan  upah  akan  mengakibatkan  biaya  operasional  pun  naik termasuk  gaji  perusahaan,  sedangkan  kondisi  perusahaan  banyak  yang  sedang mengalami  kondisi  yang  tidak  stabil  dalam  beberapa  tahun  terakhir  dikarenakan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten.
Kenaikan  upah  ternyata  tidak  berpengaruh  untuk  semua  perusahaan,  bahkan banyak  juga  perusahaan  yang  mampu  mengikuti  dan  memenuhi  kenaikan  upah minimum.  Sebagai  contohnya  adalah  PT.  Ajinomoto  Indonesia.  Kebijakan  upah minimum yang diterapkan di PT. Ajinomoto hanya dijadikan ukuran upah minimal atau terendah  dan  kenaikan  upah  dilakukan  setiap  bulan  April.  Ketentuan  upah  minimum dikatakan  tidak  menjadi  masalah  yang  berat  bagi  perusahaan  karena  ketentuan  itu merupakan kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  kenaikan  upah  memiliki  dampak  yang berbeda-beda  baik  bagi  pekerja/buruh  maupun  pengusaha  atau  perusahaan.  Bagi pekerja/buruh  kenaikan  tersebut  tidak  memberikan  dampak  apapun,  khususnya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja karena kenaikan dirasa cukup rendah dan tidak sesuai dengan harga kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan. Sedangkan  bagi  perusahaan,  kenaikan  upah  minimum  cukup  berpengaruh  terhadap eksistensi  suatu  perusahaan  karena  banyak  perusahaan  yang  tidak  mampu  memenuhi ketentuan  tersebut  dan  memilih  menutup  perusahaan  atau  beralih  ke  daerah  lain  yang
memiliki  standar  upah  lebih  rendah.  Namun,  bagi  perusahaan  asing  atau  perusahaan besar kenaikan upah minimum  tidak terlalu berpengaruh karena upah minimum  hanya dijadikan upah terendah sehingga eksistensi perusahaan tidak berdampak apapun.

## Kesimpulan
Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan  bahwa  setiap  pengusaha  wajib  membayar  upah  sesuai  ketentuan  atau upah  minimum.  Bagi  perusahaan  yang  tidak  mampu  membayar  upah  minimum  maka disediakan mekanisme untuk melakukan penangguhan upah sampai perusahaan mampu untuk membayar upah minimum tanpa menghilangkan kewajiban pengusaha membayar selisih  upah  yang  ditangguhkan.  Selain  itu,  pengusaha  yang  tidak  membayar  upah sesuai  ketentuan  maka  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sebagaimana  yang  tercantum  di dalam  Pasal  185  Undang  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2013  tentang Ketenagakerjaan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan.
kenaikan  upah  memiliki  dampak  yang  berbeda-beda  baik  bagi  pekerja/buruh maupun  pengusaha  atau  perusahaan.  Bagi  pekerja/buruh  kenaikan  tersebut  tidak memberikan  dampak  apapun,  khususnya  berkaitan  dengan  peningkatan  kesejahteraan bagi  pekerja  karena  kenaikan  dirasa  cukup  rendah  dan  tidak  sesuai  dengan  harga kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan. Kemudian, bagi perusahaan kenaikan upah minimum cukup berpengaruh terhadap eksistensi suatu perusahaan karena banyak perusahaan  yang  tidak  mampu  memenuhi  ketentuan  tersebut  dan  memilih  menutup perusahaan  atau  beralih  ke  daerah  lain  yang  memiliki  standar  upah  lebih  rendah. Namun,  bagi  perusahaan  asing  atau  perusahaan  besar  kenaikan  upah  minimum  tidak terlalu  berpengaruh  karena  upah  minimum  hanya  dijadikan  upah  terendah  sehingga eksistensi perusahaan tidak berdampak apapun.

## Daftar Pustaka
Aloysius  Uwiyono,  dan  dkk. Asas-Asas  Hukum  Perburuhan .  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2014.
Asikin  Zainal,  dan  dkk. Dasar-Dasar  Hukum  Perburuhan .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2006.
Asri  Wijayanti. Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009.
Eko Wahyudi, dan dkk. Hukum Ketenagakerjaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Fajarwati,  Diana.  “Evaluasi  Pelaksanaan  Kebijakan  Perumusan  Upah  Minimum  Kota Bekasi Tahun 2010,” t.t., 14.
Fritje Rumimpunu. “Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia dengan Tenaga Kerja,  Perusahaan  Dilihat  dari  Aspek  UU  Tenaga  Kerja  No.13  Tahun  2003.”
Jurnal Hukum II, no. 2 (Januari 2014).
Gabriella  Ayu  Fajar  T.W.,  Hermawan,  dan  Ainul  Hayat.  “Persepsi  Pekerja  Terhadap Implementasi  Kebijakan  Upah  Minimum  Kota  (Umk)  (Studi  Di  Kecamatan Sukun Kota Malang).” Jurnal Administrasi Publik (JAP) 1, no. 3 (t.t.): 125–34.
Gatot Supramono. Hukum Perseroan Terbatas . Cet.5. Jakarta: Djambatan, 2009. “Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum,” 2003.
Makasau,  Muslimin  Muhammad  Andi.  “Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Upah Minimum  pada  Hubungan  Kerja  Perusahaan  dengan  Pekerja  di  Kabupaten Bandung,” t.t., 14.
Mit Witjaksono. “Dualisme Pasar Tenaga Kerja dan Dampak Upah Minimum.” JESP 1, no. 1 (2009): 62–73.
Muhammad  Iqbal  Damanik.  “Upah  Minimum  Dalam  Politik  Media  Massa  (Studi Analisis Wacana Kritis Keberpihakan Harian Koran Tempo dan Harian Kompas dalam  Pemberitaan  Polemik  Penentuan  Upah  Minimum  Kawasan  Industri Bekasi – Jawa Barat).” Jurnal Ilmu Komunikasi Flow 1, no. 3 (2013): 1–15.

## Nanda, Firman Widia. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Upah Minimum
Regional Bagi Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri),” t.t., 17.
Prasetio. Dilema  BUMN,  Benturan  Penerapan  Business  Judgement  Rule  (BJR)  dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN . Cet.1. Rayyana Komunikasindo, 2014.
Ridwan Khairandy. Pengantar Hukum Dagang . Cet.1. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
Solehudin, Mukhlis Dinillah, Mochamad. “UMK Karawang Tertinggi dan Pangandaran Terendah  di  Jawa  Barat.”  detiknews.  Diakses  11  Juni  2019. https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3737173/umk-karawang-tertinggi- dan-pangandaran-terendah-di-jawa-barat.
“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” 2003.
Zainal  Asyhadie. Hukum  Bisnis:  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia .  Jakarta: Rajawali Pers, 2016.