## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN
Basyarudin *
STIH Painan, Banten udinbpn94@gmail.com
2018 Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 11 Juni 2021

## ABSTRAK
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006  tentang  Kepabeanan  telah  dengan  tegas  digunakan istilah  penyelundupan.  Yang  dimaksud  dengan  penyelundupan  menurut  ketentuan  tersebut adalah  :  “mengimpor  atau  mengekspor  atau  mencoba  untuk  mengimpor  atau  mengekspor barang  tanpa  mengindahkan  ketentuan  undang-undang  ini”.  Tindak  Pidana  Penyelundupan Pasal 102 UU Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “barangsiapa yang mengimpor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini  dipidana  karena  melakukan  penyelundupan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  delapan tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah).  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Dalam hal ini penelitian Hukum Normatif, penulis  melakukan  penelitian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  yang berhubungan  dengan  judul  Skripsi.  Kualifikasi  Perbuatan  Memasukkan  Dan  Mengeluarkan Barang Dari Wilayah Pabean Indonesia Sebagai Tindak Pidana Penyelundupan. Tindak Pidana Memanfaatkan  Barang  Impor  Hasil  Suatu  Tindak  Pidana  Menimbun,  menyimpan,  memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut  diduga  berasal  dari  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  102  (Pasal  103 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).
Kata Kunci: tinjaun yuridis, tindak pidana, kepabeanan
* Alamat korespondensi:
STIH Painan, Banten E-mail: udinbpn94@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  yang  diatur  dalam  KUHP  sering  disebut  dengan  istilah tindak pidana umum, sedangkan tindak pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan diluar KUHP disebut sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana Khusus yang diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan isi merupakan hasil dari kriminalisasi berbagai tindakan atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma hukum dan dipandang mampu merugikan pihak lain (yang bersifat publik). Peraturan tindak pidana khusus  ini  hadir  dalam  rangka  mengatasi  ketertinggalan  hukum  materil  yang  terus digerus perkembangan zaman.
Tindak  pidana  yang  terus  berkembang  mengikuti  perkembangan  zaman membuat setiap peraturan yang telah dikodifikasi seperti KUHP cepat usang dan tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan tindak pidana baru yang lahir sehingga sering terjadi  kekosongan  hukum.  Salah  satu  tindak  pidana  baru  yang  tergolong  kedalam tindak  pidana  khusus  adalah  Tindak  Pidana  Kepabeanan,  yaitu  tindak  pidana  yang secara umum dilakukan oleh suatu subjek hukum baik itu person maupun rech person terhadap  kegiatan  keluar-masuknya  ( ekspor-impor) barang  atau  uang  ke  dan  dari Indonesia.
Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam teorinya zoon politicon bahwa manusia  itu  adalah  makhluk  sosial  yang  membutuhkan  manusia  lain  untuk  memenuhi kebutuhannya,  karena  manusia  tidak  akan  mungkin  mampu  untuk  melakukan  semua kegiatan  demi  memenuhi  kebutuhannya  yang  beragam.  Begitu  pula  sebuah  negara, negara  yang  merupakan  supra  organisasi  atau  badan  hukum  tertinggi  dalam  suatu bangsa tidak akan mampu memenuhi segala kebutuhannya, sehingga satu negara akan membutuhkan  negara  lain  demi  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  tersebut  dengan  cara melakukan  suatu  perjanjian  antar  negara  dalam  berbagai  bidang.  Sehingga  beberapa negara dapat saling bertukar kebutuhan satu sama lain. Dalam hal pengawasan kegiatan keluar-masuknya  barang,  jasa  atau  uang  ke  dan  dari  Indonesia  maka Pabeanan atau cukai ini  sangat  berperan.  Mengawasi  apakah  kegiatan  ekspor-impor  yang  dilakukan tidak  bertentangan  dengan  hukum,  barang-barang  yang  menjadi  objek  ekspor-impor bukanlah barang-barang yang dilarang oleh hukum, dan sebagainya.
Sektor Pabeanan memang  berpotensi  besar  terjadinya  tindak  pelanggaran  atau kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara maupun swasta. 1 Berbagai motif tindakan banyak dilakukan di sektor ini, baik untuk menguntungkan suatu pihak maupun  bermotif  untuk  menghancurkan  suatu  bangsa.  Contohnya  adalah  tindakan penyeludupan  narkoba  ke  suatu  negara,  dalam  satu  sisi  dapat  kita  lihat  bahwa  pelaku memiliki  motif  ekonomi  untuk  menguntungkan  suatu  pihak  secara  finansial,  namun disisi  lain  juga  bisa  kita  tafsirkan  bahwa  pelaku  memiliki  misi  untuk  menghancurkan suatu bangsa dengan cara meracuni bangsa tersebut dengan narkoba.
Sebagai  sarana  sosial  kontrol,  maka  fungsi  hukum  adalah  untuk  menciptakan suasana  kehidupan  masyarakat  yang  tertib  dan  teratur.  Jadi  disini  hukum  berfungsi sebagai  sarana  pengendalian  tingkah  laku  di  masyarakat.  Hukum  menjaga  jangan sampai suatu tingkah laku mengganggu ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bersosialisasi  di  masyarakat.  Sebagai  sarana  sosial engineering, maka  fungsi  hukum adalah  berusaha  untuk  menciptakan  suatu  suasana  yang  tertib  dan  teratur  dan  dalam suasana mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat guna mencapai sosial planning yang dicita-citakan berbangsa dan bernegara.
1 Baharuddin Lopa, Kejahatan dan Penegakan Hukum , Penerbut Buku Kompos, Jakarta, 2001.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  adalah  sumber  pokok  hukum pidana  materiil,  memuat  tentang  aturan  umum  hukum  pidana  dan  rumusan-rumusan tindak  pidana  tertentu.  Seiring  dengan  perkembangan  dinamika  masyarakat,  maka berkembang  pula  jenis  kejahatan  yang  baru  dimana  KUHP  tidak  lagi  mampu mengakomodirnya,  sehingga  diperlukan  suatu  aturan  khusus  diluar  KUHP.  Seperti kejahatan  penyelundupan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini bersifat Lex Specialis dan KUHP sebagai Lex Generalis nya.
Salah satu kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terorganisir yaitu tindak  pidana  penyelundupan,  penyelundupan  merupakan  suatu  perbuatan mengeluarkan  barang  hasil  ke  luar  negeri  atau  memasukan  barang  ke  dalam  suatu negara,  tanpa  mengindahkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Perbuatan tersebut  memiliki  unsur  sengaja  yaitu  dimana  barang  diimpor  diwajibkan  untuk membayar sejumlah pajak tertentu.
Banyak  sekali  kasus  penyelundupan  yang  sangat  sulit  dicegah  oleh  aparat kepolisian  maupun  oleh  Direktorat  Bea  dan  Cukai.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya informasi  yang  diperoleh  aparat  tersebut  tentang  jaringan  penyelundupan,  juga  diduga kuat adanya permainan money politic antara penyelundup dengan oknum aparatur bea dan cukai karena mengingat barang selundupan yang harganya bisa lebih dari milyaran rupiah, karena barang yang diselundupkan merupakan barang yang memiliki nilai harga jual tinggi, Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian terhadap negara yang tidak sedikit, karena  otomatis  penyelundup  tersebut  tidak  akan  membayar  pajak  sepeserpun  kepada pemerintah atau negara,
Ada tiga macam motif penyebab terjadinya penyelundupan di Indonesia, antara lain :
1. Komersil/Ekonomi Penyelundupan dilakukan dengan maksud mencapai keuntungan yang sebesar- besarnya. Motif ini timbul sebagai salah satu akibat dari resesi dunia yang dapat menimbulkan  kesulitan  pemasaran  barang  hasil  industri  dari  negara  tetangga seperti  Jepang,  Taiwan,  Hongkong  dan  Singapura,  dan  negara  maju  seperti Amerika,  dan  Eropa  Barat.  Kesulitan  ini  mengakibatkan  bahwa  negara penghasil  barang  berusaha  mencari  pasaran  yang  lain.  Maksud  tersebut  juga dapat timbul disebabkan oleh :
a. Keadaan  geografis  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang terdiri  dari  alas  pulau  yang  berjumlah  besar  dengan  garis  pantai  yang panjang  sekali  dan  letak  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdekatan sekali dengan negara yang sudah maju dibidang industri.
b. Keadaan  industri  yang  masih  dalam  taraf  perkembangan.  Hasil  produksi industri Indonesia masih rendah yang disebabkan oleh biaya yang tinggi dan kondisi  sarana  seperti  angkutan  dan  alat-alat  lain  yang  tidak  mencukupi, hingga  hasil  produksi  dalam  Negeri  tidak  dapat  bersaing  dengan  barang impor.
2. Politis/Subversif
Maksud  melakukan  penyelundupan  ini  adalah  guna  pengacauan  pelaksanaan rencana pembangunan nasional Indonesia.
3. Komersial Dan Subversif
Motif  ini  merupakan  gabungan  antara  motif  komersil  dan  motif  subversif. Apalagi  dalam  fase  negara  Indonesia  dalam  fase  pembangunan  yang  sangat
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
membutuhkan  impor  barang  dan  jasa  dari  negara-negara  tertentu  sekaligus melakukan ekspor untuk perolehan keuntungan yang lebih besar. Dalam proses tingginya kegiatan impor dan ekspor tersebut sangat dimungkinkan terjadinya penyelundupan  yaitu  perolehan  barang  maupun  pengiriman  barang  keluar negeri  tidak  disertai  dengan  dokumen  yang  lengkap,  sehingga  tidak  ada penyetoran ke kas negara yang berakibat pada kerugian negara. Beberapa pakar mengartikan  penyelundupan  sebagai  berikut.  Pendapat  Baharuddin  Lopa mengatakan  tindak  pidana  penyelundupan  adalah  mengimpor,  mengekspor, mengantar  pulaukan  barang  dengan  tidak  memenuhi  peraturan  Perundang- Undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean. 2
Dalam  kamus  disebutkan Webster’s  Ninth  New  Collegiate  Dictionary penyelundupan  adalah import  or  export  secretly  contrary  to  the  law  and  especially without  paying  duties  import  or  export  something  in  violation  of  tho  customs  law (mengimpor atau mengekspor secara gelap, bertawanan atau tak sesuai dengan hukum dan  khususnya  menghindari  kewajiban  membayar  atas  suatu  impor  atau  ekspor  yang merupakan pelanggaran peraturan pabean). 3
Menurut pendapat Andi Hamzah, bahwa istilah penyelundupan, menyelundup sebenarnya  bukan  istilah  yuridis.  la  merupakan  pengertian  gejala  sehari-hari,  dimana seseorang  secara  diam-diam  atau  sembunyi-sembunyi  memasukkan  dan  atau mengeluarkan  barang-barang  keluar  atau  dan  dalam  negeri  dengan  latar  belakang tertentu. 4
Apabila  penyelundupan-penyelundupan  semakin  meningkat,  maka  semakin banyaknya  pula  uang  negara  yang  tidak  terpungut  yang  secara  langsung  dapat menggagalkan  pencapaian  target  pendapatan  Direktorat  Bea  dan  Cukai  yang  akibat lanjutannya dapat menggagalkan usaha memenuhi rencana anggaran belanja yang telah ditetapkan. Jika hal demikian tenadi maka akan terjadilah deficit anggaran belanja yang untuk  menutupinya  terpaksa  mengadakan  pinjaman-pinjaman  luar  negeri  untuk membiayai  belanja-belanja  rutin.  Padahal  pinjaman-pinjaman  luar  negeri  itu, seyogyanya  adalah  ditujukan  sebagai  alat  pelengkap  belaka  dalam  membiayai  dan memperlancar pembangunan-pembangunan.
Penyelundupan  legal  adalah  pemasukan  barang  dari  luar  negeri  kedalam wilayah  Indonesia  atau  mengeluarkan  barang  dari  Indonesia  ke  luar  negeri  dengan melalui  prosedur  yang  ditentukan  yakni  dilindungi  dengan  dokumen,  tetapi  dokumen tersebut  tidak  sesuai  dengan  barang  yang  dimasukkan  atau  barang  yang  dikeluarkan. Sehingga  dapat  dikatakan  penyelundupan  legal  itu  penyelundupan  administrasi.  Jika barang-barang tersebut masih di wilayah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi karena yang tidak sesuai adalah jumlah, atau harga barang yang dilaporkan dan  masih  dimungkinkan  untuk  melunasi  secara  utuh  untuk  kewajiban-kewajiban membayar. 5
Menurut  pendapat  Andi  Hamzah,  bahwa  istilah  penyelundupan  merupakan istilah  sehari-hari,  akan  tetapi  dewasa  ini  sering  dipakai  untuk  menunjukkan
2 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum , Jakarta: Kompas, 2001 hal.29
3 Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan ,. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal. 3
4 Andi Hamzah, Delik-Delik Terbesar Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Jakarta: Pradnya Paramita, 1980, hal. 23.
5 Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal. 6
pelanggaran terhadap rechten ordonantie tersebut. Istilah penyelundupan secara formal dalam perundang-undangan dipakai dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 yang  merupakan  delik  yang  berhubungan  dengan  pengeluaran  barang  atau  uang  dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang ke Indonesia atau impor.  Pengertian  yang  dimuat  dalam  Kepres  tersebut  sebenarnya  merupakan pengertian  dalam  erti  sempit,  karena  di  dalamnya  tidak  termasuk  pengeluaran  dan pemasukan  barang  antar  pulau  ( intersuler )  yang  juga  diatur  dalam  rechten  ordonantie tersebut  (Hamzah:  1991:81).  Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka Rechten Orodinatie tidak berlaku lagi, sehingga diganti dengan peraturan yang baru tersebut. Dengan diberlakukannya undang-undang itu,  maka  sebenarnya  istilah  tindak  pidana  penyelundupan  mempunyai  dasar  hukum yang  kuat,  karena  di  dalam  undang-undang  tersebut  yakni  dalam  Pasal  102  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2006  tentang  Kepabeanan  telah  dengan  tegas  digunakan istilah  penyelundupan.  Yang  dimaksud  dengan  penyelundupan  menurut  ketentuan tersebut  adalah  : “mengimpor  atau  mengekspor  atau  mencoba  untuk  mengimpor  atau mengekspor  barang  tanpa  mengindahkan  ketentuan  undang-undang  ini”. 6 Dihubungankan  dengan  pendapat  Andi  Hamzah  seperti  dikemukakan  sebelumnya, istilah  penyelundupan  kelihatannya  juga  dalam  arti  sempit  yakni  hanya  sebatas mengimpor dan ekspor saja. Namun bila diperhatikan pengertian ekspor dan impor yang dimuat  dalam  undang  undang  ini  yakni  dalam  Pasal  1  butir  13  dan  butir  14  maka pengertian penyelundupan adalah dalam arti luas.
Karena  pengertian  impor  atau  ekspor  tidak  dalam  arti  memasukan  atau mengeluarkan barang dari dan ke luar negeri. Menurut Pasal 1 butir 13, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 14 dinyatakan bahwa Ekspor adalah mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. Daerah Pabean  menurut  Pasal  1  butir  2  adalah  wilayah  Republik  Indonesia  yang  meliputi wilayah  darat,  perairan  dan  ruang  angkasa  diatasnya  serta  tempat  tertentu.  Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006  tentang  Kepabeanan, Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I  Departemen  yang  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Keputusan  Presiden Nomor  23  Tahun  2004  dan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  302/KMK.01/2004, tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah :
1. Pelayanan  dan  Pengawasan  lalu  lintas  barang  masuk  dan  keluar  wilayah Republik Indonesia.
2. Pemungutan Penerimaan Negara berupa Bea Masuk (dan Cukai).
Fungsi pelayanan adalah tugas DJBC untuk menjamin kelancaran arus barang dan  dokumen  dengan  efisien  dan  efektif,  tidak  ada  ekonomi  biaya  tinggi,  mendorong peningkatan perdagangan dan daya saing. Fungsi pengawasan terutama pengawasan lalu lintas  barang  dalam  rangka  melindungi  kepentingan  masyarakat  dari  upaya-upaya memasukkan  barang  yang  dapat  merusak  kesehatan  dan  meresahkan  masyarakat, merugikan  konsumen,  dan  membahayakan  keamanan  negara.  Pengawasan  juga mengandung  makna  tugas  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  DJBC  untuk  melindungi industri  dalam  negeri  dari  masuknya  barang-barang  ilegal  dan  dumping,  serta  tugas
6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
untuk  melancarkan  ekspor  Indonesia,  dan  mencegah  ekspor  ilegal  baik  fisik  ataupun hanya dokumen.
Fungsi pemungutan adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari Bea Masuk & PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor), serta mencegah kebocoran penerimaan negara,  agar  target  yang  sudah  ditetapkan  APBN  tercapai.  Dengan  demikian  jelas betapa  besar  dan  berat  tugas  dan  tanggung)awab  DJBC,  khususnya  dalam  mencegah dan  menindak  tegas  pelanggaran  dan  tindak  pidana  kepabeanan  yang  dapat menimbulkan  kerugian  negara  dalam  arti  luas,  yaitu  finansial,  keamanan,  kesehatan, gangguan  perdagangan  dan  industri/investasi  dalam  negeri,  serta  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tindak Pidana Kepabeanan Dilihat dari penggolongan delik pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang diberbarui dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menjadi dua, yaitu pelanggaran dan Tindak Pidana (Kejahatan) Kepabeanan. Lebih spesifik lagi Tindak Pidana Kepabeanan dirinci menjadi Tindak Pidana Penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Tindak Pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103. Tindak pidana lain yang dapat disamakan dengan Tindak Pidana umum dapat dilihat dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 109.
Pelanggaran  Undang-Undang  Kepabeanan  tidak  memberi  batasan  atau pengertian  tentang  pelanggaran  namun  dari  ketentuan  pada  beberapa  pasal  yang  ada telah  menegaskan  beberapa  kewajiban  yang  harus  ditaati  oleh  Pengguna  Jasa Kepabeanan,  mulai  dari  Pengangkut,  Importir,  Eksportir,  Pengusaha  Gudang  Berikat atau ‘barang  siapa’ yang  secara  hukum  kepabeanan  diwajibkan  melakukan  sesuatu untuk  memenuhi  kewajiban  pabean.  Penginnngkaran  terhadap  kewajiban-kewajiban ‘kepabeanan  tersebutlah  yang  secara  umum  diterima  sebagai  pelanggaran  dengan penegasan  sanksi  yang  akan  diberikan  terhadap  pelanggaran  kewajiban  kepabeanan tersebut.
Beberapa  pasal  mengatur  kewajiban  tersebut  seperti  kewajiban  pengangkut yang  diatur  dalam  Pasal  7,  Pasal  11,  Pasal  90,  dan  Pasal  92,  kewajiban  importir  pada Pasal 8 dan Pasal 9,  kewajiban Eksportir pada Pasal 10, kewajiban Pengusaha Tempat Penimbunan  Berikat  pada  Pasal  43,  Pasal  44  dan  Pasal  45,  serta  beberapa  kewajiban Pengguna  Jasa  Kepabeanan  lainnya.  Pelanggaran  terhadap  kewajiban  tersebut  pada dasarnya  diatur  dalam  Pasal  82  yang  mempertegas  sanksi  yang  wajib  dibayar  sesuai dengan  tingkat  kesalahannya.  Pengaturan  tersebut  ditujukan  untuk  menguji  kepatuhan para  pengguna  jasa  sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  dalam menyelesaikan  kewajiban  pabean  dan  membayar  kewajiban  Bea  Masuk  dan  pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pengaturan ini menganut azas yang lazim dikenal dengan strict compliance rule dimana setiap pasal mengatur secara tegas kewajiban dan sanksi yang timbul akibat ketidakpatuhan.
Tindak  Pidana  Penyelundupan  dalam  Pasal  102  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2006  menyebutkan  bahwa  barangsiapa  yang  mengimpor  atau  mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian, penjelasan  pasal  ini  menambahkan  bahwa “yang  dimaksud  dengan  tanpa mengindahkan  ketentuan  undang-undang  ini  adalah  sama  sekali  tidak  memenuhi ketentuan  atau  prosedur  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang  ini”. Pasal  dan  penjelasan  ini  menimbulkan  perdebatan  tentang  pengertian  penyelundupan karena  telah  terjadi  perbedaan  penafsiran  yang  cukup  mendasar,  baik  oleh  Pengguna
Jasa  maupun  oleh  masyarakat.  Pengertian  penyelundupan  dalam  pasal  ini  bersifat membatasi sehingga oleh banyak pihak dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini terjadi  karena  di  sebagian  masyarakat  telah  memberikan  pengertian  yang  sangat  luas terhadap penyelundupan.
Menurut pendapat Baharuddin Lopa, bahwa pengertian tentang penyelundupan (smuggling  atau  Smokkle) adalah: “Mengimpor,  mengantar  pulaukan  barang  dengan tidak  memenuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  atau  tidak  memenuhi formalitas  pabean  (douaneformaliteiten)  yang  ditetapkan  oleh  Peraturan  Perundang- undangan”. Menurut  WCO Hanbook  for  Comercial  Fraud  Investigators enam  belas tipe  pelanggaran  utama  di  Bidang  kepabeanan  yaitu  penyelundupan.  Yang  dimaksud dengan  penyelundupan  disini  adalah  mengimpor  atau  mengekspor  di  luar  tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai  tetapi  dengan  cara  menyembunyikan  barang  dalam  alas  atau  dinding-dinding palsu ( concealment ) atau di badan penumpang.
Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Barang  yang  diimpor  harus  dalam  keadaan  baru.  Dalam  hal  tertentu,  Menteri Perdagangan  dapat  menetapkan  Barang  yang  diimpor  dalam  keadaan  tidak  baru berdasarkan :
1. Peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan Menteri.
3. Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Masyarakat  menilai  bahwa  setiap  pelanggaran  kepabeanan  merupakan  tindak pidana penyelundupan, sementara dalam international best practices in customs matters secara  spesifik  membedakan  antara  penyelundupan  ( smuggling )  dengan  tindak pelanggaran  lainnya  yang  1azim  disebut  sebagai Customs  Fraud .  Bahkan  sebagian besar  anggota  masyarakat  telah  mencampur-adukkan  pengertian  penyelundupan  ini, tidak  saja  dalam  bidang  ekspor  dan  impor,  bahkan  kesalahan  dalam  pengiriman perdagangan antar pulau pun dimasukkan dalam pengertian penyelundupan. Pembedaan pengertian antara penyelundupan dengan pelanggaran pabean lainnya ini menimbulkan pula  pembedaan  hukuman  yang  secara  tegas  dimana  setiap  kasus  penyelundupan dipidana  dengan  pidana  penjara,  sementara  pelanggaran  kepabeanan  diselesaikan dengan  pemberian  sanksi  yang  tegas  sesuai  dengan  azas strict  compliance  rule atau aturan kepatuhan yang ketat yang telah lazim dilaksanakan.
Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian  sebagai  berikut  Bagaimana  kualifikasi  dan  Penegakan  tidak  pidana penyelundupan?
Metode  penelitian  sebagai  suatu  hal  yang  mempunyai  cara  utama  yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan fakta-fakta/dalil-dalil yang  akurat  yang  diperoleh  dari  penelitian.  Penulis  menggunakan  metode  penelitian Hukum  Normatif.  Dalam  hal  ini  penelitian  Hukum  Normatif,  penulis  melakukan penelitian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  yang  berhubungan dengan judul Artikel

## PEMBAHASAN Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyelundupan
Perilaku  menyimpang  dalam  aktivitas  ekonomi  di  daerah  perbatasan memiliki kaitan dengan tingginya angka kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang  tersedia  serta  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  untuk mengolah  potensi  alam  yang  ada  selain  infrastruktur  yang  belum  memadai  untuk mendukung  aktivitas  ekonomi  setempat.  tingginya  angka  pengangguran  menjadi salah satu penyumbang naiknya angka kriminalitas.
Model  ekonomi  sederhana  memprediksi  bahwa  peluang  pasar  tenaga  kerja yang  semakin  sulit  membuka  kemungkinan  bagi  individu  untuk  terlibat  dalam tindak kriminal sehingga bisnis ilegal lintas batas yang dikembangkan secara alami dipandang  sebagai  jalan  terakhir  bagi  penduduk  setempat  karena  tidak  sanggup mengelola  sumber  daya  yang  tersedia.  Permasalahan  lainnya  adalah  terjadinya kesenjangan  pembangunan  dengan  negara  tetangga,  sarana  dan  prasarana  yang masih  minim,  tingginya  angka  kemiskinan  dan  jumlah  keluarga  prasejahtera, terisolasinya  kawasan  perbatasan  akibat  rendahnya  aksesibilitas  menuju  kawasan perbatasan dan rendahnya kualitas SDM.
Hal  lain  yang  memicu  maraknya  impor  ilegal  adalah  sulitnya  mengurus perijinan  impor  yang  kompleks, rigid (kaku),  dan  berbelit-belit.  Kondisi  tersebut menurut  para  importir  semakin  diperparah  dengan  adanya  oknum-oknum  yang memanfaatkan kondisi dengan meminta bayaran supaya perijinan bisa diurus secara cepat.  Berbeda  halnya  jika  import  menggunakan  cara  borongan  ilegal,  disini “importir”  cukup  bekerjasama  dengan  oknum  Bea  Cukai  dan  Perusahaan  jasa pengurusan  impor  (PPJK  / Freight  Forwarder )  untuk  meloloskan  barang-barang tersebut.  Caranya  bisa  bermacam-macam,  mulai  dari  manipulasi  kode  HS ( Harmonized  System )  hingga  manipulasi  jumlah  bea  masuk  &  pajak  yang dibayarkan,  biasanya  para  oknum  tersebut  meminta  harga  borongan  per  kontaine Tindak pidana penyelundupan di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempunyai hubungan kausal. Faktor-faktor tersebut meliputi: 7
1. Faktor Geografis
Luasnya  kepulauan  nusantara  yang  terdiri  dari  ribuan  pulau  besar  dan kecil,  yaitu  Asia  dan  Australia  dan  dua  samudera  dengan  garis  pantai  yang terbentang  luas  dan  yang  sangat  berdekatan  dengan  negara-negara  tetangga yang  sudah  lebih  dahulu  mengalami  kemajuan  baik  di  bidang  perekonomian maupun  industri  membuka  kesempatan  atau  peluang,  atau  bahkan  dapat merangsang  para  pengusaha  (lokal  maupun  asing)  untuk  melakukan penyelundupan.  Keadaan  ini  misalnya  terutama  di  manfaatkan  oleh  para penyelundupan  di  sekitar  kepulauan  Riau,  Aceh  (Lhokseumawe,  Sabang, Langsa  dan  lain-lain),  Sumatera  Utara  (Belawan,  Tanjung  Balai  Asahan  dan pengkalan Brandan), Sulawesi utara, tengah dan tenggara, Kalimantan barat dan timur, Maluku dan daerah-daerah pantai lainnya.
2. Sumber Daya Alam (SDA)
Faktor sumber daya alam Indonesia turut pula mempungaruhi frekuensi penyelundupan.  Hal  ini  bisa  di  perhatikan  dengan  banyaknya  kekayaan  alam kita berupa bahan-bahan bentah yang diinginkan oleh negara-negara lain untuk dijadikan sumber komoditi ekspor negara-negara yang bersangkutan. Kekayaan alam dan bumi Indonesia yang melimpah ruah, seperti kayu gelondongan, rotan (alasan), kayu hitam (ebony ), hewan-hewan yang di lindungi dan lain-lain yang kesemuanya  ini  yang  sangat  di  butuhkan  oleh  negara-negara  lain.  Negara-
7 Soufnir Chibro, op.cit., hal.35
negara  industri  yang  haus  akan  bahan-bahan  mentah  dan  pasaran  untuk melempar hasil industrinya di tambah pula dengan letak negaranya yang tidak jauh  dari  pantai-pantai  Indonesia,  maka  masalah  penyelundupan  menjadi semakin  menarik  bagi  pengusaha  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk memanfaatkannya  kekayaan  alam  kita  yang  sangat  dibutuhkan  negara-negara industri  tersebut  sebagian  ada  yang  karena  bentuknya  tidak  boleh  di  ekspor (kecuali setelah di olah terlebih dahulu, seperti kayu gelonggongan yang harus diubah menjadi plywood .
3. Kelebihan  Produksi  Di  negara-negara  yang  telah  maju  dan  mapan  di  sektor industri dan perekonomiannya ada kalanya mengalami kelebihan produksi ( over production ) misalnya negara-negara yang berdekatan dengan negara kita seperti jepang, taiwan, korea selatan, hongkong, singapura dan lain-lain dimana negara ini mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil - hasi produksinya. Keadaan ini oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab lalu dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang tidak sah atau ilegal, yaitu berusaha memasukan barang-barang dagangan mereka ke negara- negara  lain  melalui  penyelundupan,  di  antaranya  ke  Indonesia.  Bahkan beberapa  negara-negara  tertentu  melakukan  politik  dumping  sehingga kedatangan  barang-barang  impor  ke  negara-negara  yang  belum  stabil  hasil produksinya  mengalami  keguncangan-keguncangan  menghadapi  persaingan barang-barang produksi impor.
4. Transportasi Masalah  penyelundupan  akan  ditentukan  pula  oleh  faktor  transportasi. Daerah-daerah  tertentu  di  Indonesia  dalam  mendatangkan  barang-barang kebutuhan  pokok  masyarakat  sering  mengalami  keterlambatan,  disebabkan belum  lancarnya  hubungan  antara  satu  pulau  dengan  pulau  lainnya.  Bahkan seperti  pulau  nias,  simeulue  (Sinabang),  singkel  dan  lain-lain  beberapa  waktu lampau  sering  tergantung  pada  keadaan  alam  (cuaca)  apabila  ingin mendatangkan  barang-barang  kebutuhan  sehari-hari  ke  daerah  tersebut  karena hubungan darat dari daerah lain memang belum tersedia. Akibatnya masyarakat di  daerah-daerah  terpencil  serupa  itu  sering  memasukan  barang-barang kebutuhan pokoknya secara tidak sah (kadang-kadang dibawa oleh kapal besar asing).  Hal  ini  ditambah  lagi  dengan  letak  di  daerah-daerah  (pulau-pulau) tertentu  di  Indonesia  memang  berdekatan  dengan  negara-negara  tetangga. Luasnya  wilayah  kepulauan  serta  banyaknya  daerah-daerah  ditanah  air  kita yang  belum  lancar  sarana  trasportasinya  jelas  membuka  peluang  para penyelundup  untuk  melakukan  aksinya,  hal  ini  ditambah  lagi  dengan  letak kepulauan-kepulauan  tersebut  yang  sangat  berdekatan  dengan  negara-negara tetangga kita yang industrinya telah terlebih dahulu mengalami kemajuan.
5. Mentalitas Indonesia yang di karuniai oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah  ruah,  penduduk  yang  banyak,  boleh  berbangga  dan  bersyukur  atas rahmat Tuhan itu. Akan tetapi jika yang mengendalikan dan mengelola semua sumber daya itu tidak jujur, maka bukan tidak mungkin negara kita akan tetap menderita  sebagai  negara  miskin.  Para  pelaku  atau  penyelundup  umumnya bukanlah  orang-orang  atau  pengusaha  bermodal  kecil,  melainkan  orang-orang yang bermodal besar. Jadi, apabila mental para petugas kita dalam menghadapi bujukan  dan  rayuan  oknumoknum  penyelundup  tersebut  tidak  kuat  dan  teguh,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sudah barang tentu menjadi makanan empuk bagi penyelundup yang memiliki otak yang lihai dan licik.
6. Masyarakat  dalam  usaha  penaggulangan  tindak  pidana  peyelundupan  sering dirasakan kurangnya partisipasi dari warga masyarakat, meskipun media massa telah cukup gencar membuat berita-berita tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan,  mungkin  hal  ini  disebabkan  karena  warga  masyarakat  merasa beruntung  karena  dapat  membeli  barang-barang  ekspor  luar  negeri  asal selundupan dengan harga murah dan mutu yang tinggi. Keadaan ini dapat kita saksikan  dahulu  sewaktu  masih  ramainya  pasar  ular  ditanjung  priok,  dimana banyak  pakaian-pakaian  dari  buatan  jepang  dan  taiwan  di  jual  dengan  harga jauh  di  bawah  pasaran.  Hal  ini  disebabkan  oleh  warga  masyarakat  haus  akan barang-barang bermutu sedangkan daya beli masyarakat sendiri masih rendah. Dan  juga  di  sebabkan  konsumen  barang-barang  mewah  di  Indonesia  semakin meningkat  jumbelahnya  akibat  kemajuan  teknologi  serta  kecenderungan anggota masyarakat tertentu ke arah masyarakat prestige. Kenyataan di atas, di mana  kebutuhan  akan  barang-barang  mewah  produksi  luar  negeri  semakin meningkat,  akan  dimanfaatkan  oleh  para  penyelundup,  dengan  melakukan penyelundupan  atas  barang-barang  mewah  tersebut,  karena  tokoh  masyarakat menghendakinya.

## Akibat Yang Timbul Dari Penyelundupan
Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk  yang  terkena  ketentuan  larangan  dan  pembatasan,  seperti  pakaian  bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman  keras  minuman  mengandung  etil  alkohol  (MEA)  dan  produk-produk lainnya. 8 Hal  tersebut  membuktikan  masih  terdapat  praktik  pemasukan  barang impor  secara  ilegal  atau  tindak  pidana  penyelundupan  yang  tidak  memenuhi ketentuan  dalam  peraturan  perundangundangan  bidang  kepabeanan  ke  dalam wilayah  Republik  Indonesia.  Tindak  pidana  penyelundupan  disebabkan  oleh beberapa  faktor  di  antaranya  faktor  geografis,  pasar  produksi  dan  masyarakat. Secara  geografis,  Indonesia  terdiri  dari  beriburibu  pulau,  letak  Indonesia dipersimpangan  jalan  dua  benua  dengan  garis  pantai  yang  luas  dengan  negara- negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan  merangsang  para  pengusaha  di  luar  negeri  untuk  melakukan  perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum  Republik  Indonesia.  Indonesia  sebagai  negara  berkembang,  berkeinginan mengandalkan sektor industrinya sendiri, namun sektor industri tersebut masih jauh dari  yang  diharapkan,  sedangkan  negara-negara  di  sekitar  Indonesia  yang  sudah maju  di  bidang  industrinya  seperti  Singapure,  Malaysia,  dan  lainnya  kesulitan dalam  pemasaran  hasil  industri.  Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  yang  padat, membuat  negara-negara  di  sekitar  Indonesia  yang  maju  dalam  bidang  industri tersebut  mendapat  kesempatan  atau  peluang  untuk  memasarkan  hasil  industrinya tersebut  ke  Indonesia  dengan  melakukan  berbagai  cara  pemasarannya  termasuk dengan  perbuatan  melawan  hukum,  seperti  dengan  cara  mengekspor  barang  dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen
8 Roselyne Hutabarat, Transaksi Ekspor-Impor , Jakarta: Erlangga, 1997, hal.1
untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni. 9
Upaya  penanggulangan  masalah  penyelundupan,  dihadapkan  pada  kendala yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya, meskipun media massa cukup memuat  berita-berita  tentang  penyelundupan,  tetapi  masyarakat  masih  tetap  pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi. 10 Masyarakat Indonesia yang masih international minded, artinya lebih memilih produkproduk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri.
Faktor  kecenderungan  masyarakat  yang  lebih  memilih  produk  luar  negeri tersebut  menimbulkan  kesempatan  atau  peluang  yang  merangsang  atau  kehendak dari  para  importir  di  Indonesia  maupun  eksportir  di  luar  negeri  untuk  melakukan perbuatan  melawan  hukum  menyelundupan  barang  ke  Indonesia.  Tindak  pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan  negara  maupun  sangat  meresahkan  masyarakat  dari  segi  stabilitas ekonomi  pada  saat  sekarang.  Mengingat  tindak  pidana  penyelundupan  tersebut adakalanya  dapat  diketahui  oleh  aparat,  akan  tetapi  pelakunya  tidak  tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat.
Perbuatan  penyelundupan  ini  menimbulkan  pengaruh  yang  sangat  negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta  pungutan-pungutan  lain  yang  seharusnya  diterima  oleh  pemerintah  melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan  atau  hambatan  produksi  dalam  negeri  sehingga  merugikan  pihak pemerintah yang memproduksinya. 11
Fenomena  kejahatan  di  wilayah  kepabeanan  khususnya  penyelundupan barang  impor  merupakan  kejahatan  yang  harus  ditanggulangi  dengan  serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit- unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap  tugas-tugas  penegakan  hukum  berkaitan  tindak  pidana  kepabeanan. Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  memiliki  tiga  tugas  yang  harus  diemban  yang tertuang  dalam  misinya,  yaitu  : we  facilitate  trade  and  industry,  we  guard Indonesia’s  borders  and  community  from  smuggling  and  ilegal  trading,  we optimize reveneu collection in customs and excise.
Sebagai facilitate  trade  and  industry ,  Direktorat  Jendral  Bea  dan  Cukai diharuskan  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  industri  dalam  negeri  melalui pemberian  fasilitas  di  bidang  kepabeanan  dan  cukai  yang  tepat  sasaran, mewujudkan  iklim  usaha  dan  investasi  yang  kondusif  dengan  memperlancar logistik  impor  dan  ekspor  melalui  penyederhanaan  prosedur  kepabenan  dan  cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal.
9 Ali  Purwito,  2007, Reformasi  Kepabeanan  (Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006  Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan), Yogyakarta, Graha Ilmu.
10 Ibid hal 68 11 Purwito  M,  Ali, Kepabenanan  dan  Cukai  Lalu  Lintas  Barang,  Konsep  dan  Aplikasinya ,  Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010, hal. 5
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sebagai guard Indonesia’s borders and community from smuggling and ilegal trading Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut untuk melindungi masyarakat, industri dalam negeri,  dan  kepentingan  nasional  melalui  pengawasan  dan  atau  mencegah  masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang  dan  atau  dibatasi  oleh  regulasinya,  melakukan  pengawasan  kegiatan  impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat,  serta  penindakan  yang  tegas  dan  audit  kepabeanan  dan  cukai  yang  tepat membatasi,  mengawasi,  dan  atau  mengendalikan  produksi,  peredaran  dan  konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karateristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan,  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat  melalui  instrumen  cukai  yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.

## KESIMPULAN
Kualifikasi  Perbuatan  Memasukkan  Dan  Mengeluarkan  Barang  Dari  Wilayah  Pabean Indonesia Sebagai Tindak Pidana Penyelundupan Dan Apa Saja Faktor Penyebab Dan Penanggulangannya.  Tindak  Pidana  Memanfaatkan  Barang  Impor  Hasil  Suatu  Tindak Pidana  Menimbun,  menyimpan,  memiliki,  membeli,  menjual,  menukar,  memperoleh, atau  memberikan  barang  impor  yang  diketahui  atau  patut  diduga  berasal  dari  tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  102  (Pasal  103  huruf  (d)  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).  Penjelasan Pasal 103 huruf (a) Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa:
a. dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau
b. dokumen  yang  dibuat  oleh  orang  yang  berhak  tetapi  memuat  data  tidak  benar. Huruf (c) Memberi keterangan lisan sebagaimana dimaksud pada huruf ini terutama untuk penumpang dan pelintas batas.
Penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  penyelundupan  berupa  ganti  rugi  dapat mengembalikan  kerugian  negara,  atau  lebih  mengutamakan  pidana  penjara  atas kesalahan  terdakwa.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2006  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang  kepabeanan,  yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
a. Unsur barang siapa.
b. Unsur mengeluarkan barang impor.
c. Yang  belum  diselesaikan  kewajiban  pabeannya  dari  kawasan  pabean  atau  dari tempat penimbunan berikat atau tempat lain dibawa pengawasan pabean.
d. Tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai.
e. Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara.

## REFERENSI
Andi  Hamzah, Delik-Delik  Terbesar  Di  Luar  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana , Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
__________, Hukum Acara Pidana Indonesia. CV Sapta Asrtyha Jaya. Jakarta. 1999
__________, Hukum  Acara Pidana Indonesia. (Edisi  revisi).  Sinar  Grafika.  Jakarta. 2005
Baharuddin Lopa, Kejahatan dan Penegakan Hukum , Penerbut Buku Kompas, Jakarta,
2001
Djoko  Prakoso,  et.  Al, Kejahatan-kejahatan  Yang  Merugikan  dan  Membahayakan
Negara., Jakarta: Bina Aksara, 1987
Leden  Marpaung, Tindak  Pidana  Penyelundupan  Masalah  dan  Pemecahan ,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, PT  Remaja  Rosdakarya,  Jakarta, 2007 Mochammad  Anwar, Segi-Segi  Hukum  Masalah  Penyelundupan, Penerbit  Alumni Bandung, 2001
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1983 Sudarto, Hukum  Pidana,  Jilid  I  A, Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal  Sudirman, Purwokerto. 1975 Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia, Refika  Aditama, Bandung, 2003 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)