INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8489-8495 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Koperasi  Syariah Dalam Pemberdayaan Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan
Risma Yana Sari 1 ✉ , Ripho Delzy Perkasa 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: sarirismaya1@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bermaksud  menyajikan  gambaran  keadaan  ekonomi  Indonesia,  menilainya  secara subyektif, dan menyarankan koperasi syariah kerakyatan Indonesia. Koperasi syariah adalah koperasi yang dijalankan sesuai dengan hukum syariah. Keberadaannya, meski masih muda, semakin membaik. Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  atau  disebut  juga  Koperasi  Syariah  bergerak  dalam  bidang peminjaman uang kepada usaha kecil dan menengah dalam bentuk simpanan. Masih ada situasi yang membuat Indonesia bergantung pada negara lain dan dibebani utang di luar negeri. Menerapkan paradigma ekonomi kerakyatan versi Indonesia melalui pembentukan koperasi sangat penting untuk kemandirian. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi landasan hukum. Melalui pembiayaan  barang  yang  mereka  berikan,  koperasi  syariah  telah  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  secara  signifikan.  Penerapan manajemen  yang  baik  pada  lembaga  keuangan alternatif masyarakat.
Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Koperasi Syariah, Pemberdayaan

## Abstract
This study intends to present an overview of Indonesia's economic situation, assess it subjectively, and suggest Indonesian populist sharia cooperatives. Sharia cooperatives are cooperatives that are run according to sharia law. His existence, despite being young, was getting better and better. Islamic Financial Services Cooperatives or also called Islamic Cooperatives are engaged in lending money to small and medium businesses in the form of savings. There are still situations that make Indonesia dependent on other countries and burdened with foreign debts. Applying the Indonesian version of the populist economic paradigm through the formation of cooperatives is essential for independence. Regulation  of  the  Minister  of  Cooperatives  and  SMEs  No.  91/Kep/M.KUKM/IX/2004  concerning Guidelines for the Implementation of Sharia Financial Services Cooperative Business Activities (KJKS) became the legal basis. Through the financing of the goods they provide, sharia cooperatives have significantly increased the welfare of society. Implementation of good management in community alternative financial institutions.
Keyword: Empowerment, People's Economy, Sharia Cooperative

## PENDAHULUAN
Pembentukan  bank  syariah  Indonesia  dipengaruhi  oleh  Islam  pada  tahun  1970-an seperti  banyak  negara  lain.  Dimulai  dengan  tahun  pada  1980-an,  perdebatan  tentang perbankan Islam sebagai elemen dasar ekonomi Islam dimulai. beberapa karakter Karnaen A. Perwtaatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Aziz, dan beberapa orang lainnya ikut berbincang. Namun Islam mengalami kemunduran ketika tidak lagi dipraktikkan secara  kaffah,  sebagaimana  yang  terjadi  pada  Rasulullah  SAW  (Fatimah,  2011;  Permana, 2017).
Sementara  itu,  periode  globalisasi  lebih  berpengaruh  sejak  Revolusi  Industri  yang berlangsung sejak abad ke-18 hingga saat ini. Isu ini ditandai dengan hilangnya batas-batas negara  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  dan  sosial  budaya,  liberalisasi  perdagangan,  dan meningkatnya daya saing. Sebagai contoh, jika suatu negara memiliki kemampuan ekonomi yang  lemah,  maka  akan  menjadi  pasar  sederhana  bagi  berbagai  produk  dan  jasa  yang disediakan oleh negara lain yang perlahan menurun, yang pada akhirnya akan berdampak pada produksi lokal dan sektor industri (Hasmawati, 2018; Sudaryanto & Wijayanti, 2013). Dengan menjadikan suatu bangsa sasaran empuk konsumsi produk dan jasa dari negaranya, kapitalis dan korposari bangsa multinasional yang bercita-cita menjadi arsitek peradaban bermaksud menghancurkan sektor industri dan jasa bangsa. Selanjutnya, persoalan sosial seperti ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran terus melanda masyarakat Indonesia akibat  pembangunan  ekonomi  yang  sering  disebut  dengan  pertumbuhan  ekonomi. Kurangnya distribusi yang tidak merata di masyarakat adalah sumbernya. Namun, struktur
ekonomi lokal masih belum mampu menawarkan solusi untuk masalah ini. Jadi tidak apa- apa untuk menyatakan bahwa ekonomi buruk. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin dalam sistem ekonomi kapitalis. Pada akhirnya, hanya satu perekonomian dengan  sistem  ekonomi  kerakyatan  yang  tersisa.  Namun,  situasinya  masih  ada,  dan akibatnya,  tekanan  pada  ekonomi  rakyat  semakin  meningkat (Safe’i,  2012;  Sumawinata, 2004).
Salah satu  strategi untuk meningkatkan perekonomian adalah  dengan menerapkan filosofi ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan mempertahankan keadilan dalam semua upaya.  Ekonomi  kerakyatan  juga  dianggap  sebagai  salah  satu  sistem  ekonomi  yang menganut hukum  dan  prinsip-prinsip Islam. Dengan  demikian, tidak mungkin menafikan sistem ekonomi kerakyatan (Sofiana, 2014; Zain, 2015).
Koperasi  syariah  merupakan  salah  satu  entitas  keuangan  yang  belum  berhasil diintegrasikan  ke  dalam  masyarakat  seperti  lembaga  keuangan  Islam  lainnya.  Padahal berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ketua Umum Koperasi Syariah Indonesia, bahkan bisa  dikatakan  bahwa  ungkapan  “koperasi  syariah”  masih  asing  bagi  banyak  orang  di masyarakat  kita  (Anugrah,  2013;  Faza,  2022).  Salah  satu  tren  baru  di  era  modern  yang menawarkan  konsep  ekonomi  yang  lebih  sosial  untuk  diterapkan  di  Indonesia  adalah gagasan ekonomi Islam melalui koperasi syariah. Hal ini terlihat dari pertumbuhan koperasi syariah  yang  terjadi  setiap  tahunnya.  Di  Indonesia,  sistem  ekonomi  koperasi  masih mengalami kemajuan yang signifikan, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi. Sistem  koperasi  syariah  masih  menjalani  studi  yang  luas  di  sektor  kelembagaan  dan komersial.  Demi  kepentingan  pembangunan  ekonomi  Indonesia,  persoalan-persoalan  ini perlu diselesaikan secepat mungkin (Arifqi, 2020; Noviyanti, 2019).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  kualitatif  yang  mencakup  jenis  penelitian kepustakaan tertentu. Penulis akan menggunakan beberapa bahan dari buku, jurnal, artikel, dan  media  lain  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian  untuk  mengumpulkan  data penting.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  memfasilitasi  deskripsi  temuan  penelitian  yang diamati. Topik yang diselidiki dianalisis dan dipecahkan melalui penelitian literatur (library research), suatu strategi yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber. Tahap selanjutnya  adalah  melakukan  analisis  metode  deskriptif  terhadap  data  setelah diorganisasikan.  Dengan  mendefinisikan  konsep-konsep  kunci  ekonomi  kerakyatan Muhammad  Hatta  dan  menghubungkannya  dengan  pertumbuhan  koperasi  syariah  di Indonesia, deskriptif berarti metode analitis.
Penulis  menggunakan  pendekatan  analitik  deduktif  dan  komparatif  untuk memastikan  bahwa  semua  data  yang  telah  mereka  kumpulkan  dapat  dipahami  dengan mudah. Penalaran deduktif melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyelidikan materi umum untuk menarik kesimpulan yang lebih khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah
Gagasan ekonomi kerakyatan muncul sebagai jawaban atas paradigma ekonomi lama yang berdampak kecil pada masyarakat luas. Ekonom dan politisi Indonesia Muhammad Hatta  dikenal  dengan  teori  inovatifnya  tentang  struktur  ekonomi  negara.  Ia  dianggap sebagai  pejuang  yang  berhasil  menciptakan  gagasan  ekonomi  kerakyatan.  Dengan banyaknya  teknologi  yang  dapat  membantu  kemajuan  ekonomi  kerakyatan,  gagasan ekonomi kerakyatan tetap perlu dipertahankan. Sistem ekonomi koperasi adalah salah satu caranya. Ekonomi koperasi bertujuan untuk melawan individualisme dan kapitalisme secara fundamental, seperti halnya Indonesia. Tujuan Perkoperisan Indonesia adalah membantu masyarakat membangun masyarakat yang berpijak kuat pada tradisi Indonesia, termasuk prinsip gotong royong dan musyawarah mufakat (Baswi, 2016).
Indonesia telah terkena dampak beberapa krisis ekonomi dunia. Salah satu gambaran panjang krisis ekonomi global yang berlangsung dari tahun 1997 hingga 1999 dan berlanjut hingga tahun 2001 adalah kemampuan dan keberhasilan usaha kecil dan menengah (UKM) yang  juga  dikenal  sebagai  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM).  ),  untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Hal ini terkait erat dengan dukungan masyarakat lokal yang berkolaborasi untuk memajukan perekonomian. Proses inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya gagasan ekonomi skala mikro yang disebut juga dengan UMKM. Selama ini, kegiatan koperasi merupakan kegiatan UMKM yang benar-benar menyentuh masyarakat.
Koperasi,  menurut  Muhammad  Hatta  merupakan  salah  satu  bentuk  demokrasi ekonomi  yang  berusaha  untuk  memajukan  masyarakat  dan  bangsa  secara  keseluruhan. Keberhasilan  negara  dalam  memberikan  pelayanan  ekonomi  masyarakat  diukur  dengan kesejahteraan. Sistem kesejahteraan akan berfungsi dengan baik jika ekonomi kuat. Hal ini membuktikan  bahwa  koperasi,  khususnya  koperasi  syariah,  merupakan  salah  satu  teknik sistem ekonomi yang harus terus  diperkuat oleh  Indonesia. Selain  itu, Muhammad Hatta mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang perlu bangkit dari resesi. Kami menciptakan ekonomi kami dimulai dengan lingkungan di sekitar kami; jangan biarkan orang luar menjalankan perekonomian. Diharapkan bahwa kurva yang beragam akan dapat melengkapi  satu  sama  lain  seiring  dengan  berkembangnya  perekonomian  negara.  Dia
bercita-cita untuk dunia yang kaya di mana orang hidup bahagia bebas dari penderitaan. Undang- undang tersebut dengan sangat jelas menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.
Sadarilah bahwa koperasi berperan besar dalam menyatukan usaha patungan orang- orang dengan potensi ekonomi kecil. Upaya ini juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan kolektif,  yang  meningkatkan  harga  diri,  memperkuat  posisi  dan  kemampuan  seseorang untuk  membela  diri,  dan  memungkinkan  seseorang  untuk  mengatasi  rintangan. Pembenaran  lain  untuk  kegiatan  koperasi  di  Indonesia  adalah  keragaman  penduduknya. Oleh karena itu, saat ini muncul koperasi-koperasi syraiah yang menjunjung tinggi prinsip- prinsip Islam dalam segala aktivitasnya. Koperasi syariah semakin berkembang dari tahun ke tahun. Menurut Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, per 24 Februari 2020, jumlah koperasi syariah mencapai 4.046 atau 3,29% dari seluruh koperasi secara  nasional.  Menurut  data,  telah  terjadi  lonjakan  nasional  yang  signifikan  dalam pembentukan koperasi syariah. Untuk kemaslahatan masyarakat, hal ini harus terus diperluas secara Islami.
Kemampuan bangsa Indonesia untuk maju secara ekonomi akan dipermudah dengan semangat gotong royong dan saling melengkapi. Demikian juga filosofi ekonomi Islam yang bercita-cita untuk saling membantu dan saling bekerja sama untuk kemajuan pembangunan ekonomi,  terutama  untuk  kebahagiaan  akhirat.  Islam  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap ide-ide Hatta ketika datang ke ide perekonomian Indonesia. Hatta mengutip satu contoh di mana dia mengatakan bahwa ajaran Islam tidak hadir dalam gagasan sosialisnya. Bukunya "Masalah Ekonomi Sosialis Indonesia"  sering menunjukkan hal ini, menunjukkan seberapa sering konsep Islam dan sosialis digabungkan dalam karyanya. Dari uraian di atas terlihat betapa penerapan teori ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta terhadap gagasan koperasi  syariah  di  Indonesia.  Karena  itu,  koperasi  syariah  di  Indonesia  harus  terus berkembang dengan tetap memperhatikan tuntutan masyarakat. Struktur koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama, bukan untuk mengejar keuntungan sepihak, demikian Hatta dengan sangat jelas dalam bukunya. Gagasan koperasi Hatta setidaknya didasarkan pada  dua  prinsip:  individualisme  (kesadaran harga diri)  dan  solidaritas (kesetiaan) (Safe’i, 2012).
Koperasi  syariah  di  Indonesia  telah  berkembang  mengikuti  perkembangan  zaman menjadi  salah  satu  prospek  pertumbuhan  ekonomi.  Koperasi  syariah  mampu  menjaga kepercayaan  masyarakat  dengan  mengutamakan  cita-cita  dan  persatuan  Islam.  Untuk berkembang dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, dibutuhkan banyak kreativitas  dari  semua  jenis  koperasi  syariah.  Perkembangan  koperasi  syariah  juga
tergantung pada dukungan dan keterlibatan masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan beberapa justifikasi di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa teori ekonomi  kerakyatan  Muhammad  Hatta  mampu  memberikan  gambaran  memberikan ekonomi  yang  lebih  bernilai  dan  berdampak  pada  masyarakat.  Melalui  koperasi  syariah, perekonomian  masyarakat  akan  diatur  lebih  ketat.  Pendekatan  Hatta  terhadap  gagasan ekonomi kerakyatan sangat mendasar. Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan tujuan dari ekonomi sistem yang dikenal sebagai "ekonomi rakyat" adalah untuk mencapai kedaulatan ekonomi dan  kerakyatan  menggunakan  pengertian  ekonomi  kerakyatan  perekonomian  Indonesia diperkirakan  akan  berdampak  lebih  besar  pada  kelompok  masyarakat  yang  seringkali terpinggirkan  dari  sistem  perekonomian  saat  ini.  Landasan  sistem  ekonomi  kerakyatan adalah  kekuatan  rakyat.  Perekonomian  rakyat  dapat  dicapai  melalui  kegiatan  ekonomi swadaya dan koperasi yang mengelola sumber daya alam yang tersedia. Karakteristik kunci dari  ekonomi  kerakyatan  adalah  menolak  ide-ide  yang  dikembangkan  oleh  rakyat  untuk menciptakan ekonomi yang didukung negara. Kesejahteraan ekonomi kerakyatan tidak akan pernah lepas dari keadilan dan demokrasi ekonomi yang selalu menempati posisi tersebut.
Dengan sikap kerjasama dan saling melengkapi, meningkatkan taraf perekonomian rakyat  Indonesia  sederhana  untuk  bangun  dan  berkembang.  Urusan  hal  ini  juga  dapat ditemukan  dalam  teori  ekonomi.  Islam  juga  berusaha  untuk  melakukan  perbuatan  baik terhadap sesama, dan tolong bantu serta membantu satu sama lain dalam kebaikan untuk menuju kemakmuran ekonomi, lebih khusus kebahagiaan di akhirat. Selain itu, setidaknya ada  tiga  elemen  kunci  yang  harus  diperhatikan  dalam  membangun  gagasan  ekonomi kerakyatan  melalui  koperasi  syariah,  dimulai  dari  asas  kemanunggalan.  Konsep  ini menggarisbawahi  pentingnya  gotong  royong  dalam  sistem  ekonomi  kerakyatan Muhammad  Hatta.  2)  Rakyat  berkuasa  dan  bertanggung  jawab  atas  keberhasilan perekonomian  di  negaranya.  3)  lebih  terfokus  pada  massa.  Ada  prinsip  mashlahah (kesejahteraan rakyat) dalam Islam. Ide ini sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah) untuk mempromosikan kebaikan umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugrah, M. (2013). Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi. Tadulako University. Arifqi, M. M. A. M. M. (2020). Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta). BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(02), 57 – 73.
Fatimah, T. (2011). Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi globalisasi. Jurnal Ilmiah Econosains, 9(1), 49 – 61.
Faza,  R.  E.  (2022).  Studi  Sektor  Pertanian  Berbasis  Ekonomi  Kerakyatan. Journal  of Development Economic and Social Studies, 1(3).
Hasmawati,  F.  (2018).  Ekonomi  Kerakyatan  Berbasis  Potensi  Lokal. Yonetim:  Jurnal Manajemen Dakwah, 1(1), 62 – 76.
Noviyanti,  R.  (2019).  Analisis  Diskursus  Ekonomi  Kerakyatan  dalam  Perspektif  Maqasid Syariah. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 101 – 116.
Permana, S. H. (2017). Strategi peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Aspirasi, 8(1), 93 – 103.
Safe’i,  A.  (2012).  Koperasi  syariah:  Tinjauan  terhadap  kedudukan  dan  peranannya  dalam pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan. Media  Syari’ah:  Wahana  Kajian  Hukum  Islam
Dan Pranata Sosial, 14(1), 39 – 64.
Sofiana,  T.  (2014).  Konstruksi  Norma  Hukum  Koperasi  Syariah  Dalam  Kerangka  Sistem Hukum Koperasi Nasional. Jurnal Hukum Islam, 12(2).
Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. R. (2013). Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas Asean. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta, 1 – 32.
Sumawinata, S. (2004). Politik ekonomi kerakyatan. Gramedia Pustaka Utama.
Zain, M. A. (2015). Politik hukum koperasi di Indonesia (tinjauan yuridis historis pengaturan perkoperasian di Indonesia). Jurnal Penelitian Hukum, 2(3), 160 – 177.