Perbandingan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Dan Brunei Darussalam
Aulia Febriana 1 , Achmad Irwan Hamzani 2 , Moh. Taufik 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia. Email: auliafebriana1102@gmail.com; al_hamzani@upstegal.ac.id; mohtaufiq@upstegal.ac.id

## Abstract
The implementation of waqf for Muslims is a natural thing to do, especially in Indonesia and Brunei Darussalam. But it cannot be denied that there are still many people who do not know about the implementation of waqf. Indonesian waqf regulations are regulated in the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  41  of  2004  concerning  Waqf.  Whereas  in Brunei  Darussalam  it  is  regulated  in  the  Kadi  Penggal  Courts  77.  This  study  aims  to: describe  waqf  regulations  in  Indonesia  and  Brunei  Darussalam,  and  examine  the similarities  and  differences  in  the  implementation  of  waqf  in  the  two  countries.  This research  is  a  type  of  library  research,  using  a  normative  approach,  online  data  collection techniques, and data analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that  waqf  arrangements  in  Indonesia  are  regulated  in  several  laws  and  regulations. Comprehensive  arrangements  in  the  Waqf  Law.  Waqf  was  developed  by  BWI,  an  agency that specifically develops waqf. Waqf arrangements in Brunei Darussalam are regulated in the Law of the State of Brunei Darussalam, namely the Courts of Kadi Penggal 77. Waqf was  developed  by  MUIB  as  the  sole  trustee.  BWI  in  Indonesia  has  the  task  of  fostering nadzirs, managing waqf assets, and terminating nadzirs. Whereas in Brunei Darussalam, the  MUIB  is  tasked  with  managing  waqf  assets.  MUIB  is  also  tasked  with  issuing  halal certificates and regulating marriage parties.
Keywords: Comparison, Regulation, Management, Waqf, BWI, MUIB.

## Abstrak
Pelaksanaan  wakaf  bagi  umat  Islam  merupakan  hal  yang  wajar  dilakukan khususnya  di  Indonesia  dan  Brunei  Darussalam.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  tentang  pelaksanaan wakaf.  Regulasi  wakaf  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan di Brunei Darussalam diatur  dalam  Mahkamah-Mahkamah  Kadi  Penggal  77.  Penelitian  ini  bertujuan:
mendeskripsikan  regulasi  wakaf  di  Indonesia  dan  Brunei  Darussalam,  dan mengkaji persamaan dan perbedaan pelaksanaan wakaf di kedua negara tersebut. Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kepustakaan,  menggunakan  pendekatan normatif,  teknik  pengumpulan  data  secara  online,  dan  data  dianalisis  dengan metode  kualitatif.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengaturan wakaf  di Indonesia  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan.  Pengaturan yang  komprehensif  di  Undang-undang  Wakaf.  Wakaf  dikembangkan  oleh  BWI, sebuah badang yang khusus mengembangkan wakaf. Pengaturan wakaf di Brunei Darussalam  diatur  dalam  Undang-Undang  Negara  Brunei  Darussalam  yaitu Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77. Wakaf dikembangkan oleh MUIB selaku pemegang  amanah  tunggal.  BWI  di  Indonesia  memiliki  tugas  untuk  membina nadzir,  mengelola  harta  benda  wakaf,  memberhentikan  nadzir.  Sedangkan  di Brunei  Darussalam,  MUIB  bertugas  untuk  mengelola  harta  benda  wakaf.  MUIB juga  bertugas  untuk  mengeluarkan  sertifikat  halal  serta  mengatur  pihak  yang berkawin.
Kata Kunci : Perbandingan, Regulasi, Pengelolaan, Wakaf, BWI, MUIB.

## Pendahuluan
Wakaf  merupakan  salah  satu  amal  jariyah  yang  sangat  dianjurkan dalam  ajaran  Islam.  Wakaf  dikenal  sebagai  harta  benda  yang  telah diberhentikan kepemilikan dan pemanfaatannya setelah ikrar. Pemanfatan harta  benda  wakaf  untuk  kepentingan  umum  yang  merupakan  bentuk muamalah (Bahtiar, 2022).  Undang-Undang di Indonesia meskipun sudah 11  tahun  diterbitkan.  Namun  sampai  saat  ini  belum  bisa  menyelesaikan permasalahan yang yang ada di Indonesia. Pengelolaan wakaf di Indonesia saat  ini  masih  sangat  memperihatinkan  dikarenakan  banyak  masyarakat hanya  mewakafkan  tanah  dan  bangunan  tanpa  memikirkan  biaya operasionalnya serta nadzir nya pun kurang professional dalam mengelola harta benda wakaf (Hamzah, 2016).
Terbukti  dengan  adanya  data  Sistem  Informasi  Wakaf  (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tanah  di  Indonesia  mencapai  jumlah  414.829  lokasi  dengan  luas  55.259,87 hektar.  Menurut  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  potensi  wakaf  tunai  di Indonesia  mencapai  Rp180  triliun  per  tahun  (Budiarto,  2021).  Namun potensi  ini  belum  dapat  dimanfaatkan  seara  optimal  sehingga  banyak persolanan  sosial  seperti  pendidikan,  kesehatan,  kesejahteraan  belum  bisa diatasi dengan wakaf.
Kemunculan BWI sebagai perwujudan dari Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  (selanjutnya  disebut Undang-undang  Wakaf).  Sedangkan  pelaksanaan  pengelolaan  wakaf  di negara  Brunei  Darussalam  diberikan  kepada  Majelis  Agama  Islam  Brunei Darussalam berdasarkan Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu
Akta  Majelis  Ugama  Islam  dan  Mahkamah-Mahkamah  Kadi  Penggal  77 dalam  bab  98  dan  bab  100.  Kedua  lembaga  tersebut  sama-sama  sebagai institusi untuk mengembangkan wakaf.
Rasa  keadilan  merupakan  nilai  yang  konseptual,  namun  menuntut suatu  aktivitas  dan  perbuatan  yang  nyata  dan  positif.  Pelaksanaan  ibadah wakaf  merupakan  sebuah  contoh  yang  nyatat  atas  rasa  keadilan  sosial. Sebab wakaf yakni pemberian sejumlah harta benda yang dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kepentingan umum.
Wakaf  juga  salah  satu  instrumen  untuk  menciptakan  keadilan  dan kesejahteraan  dalam  bidang  ekonomi.  Ciri  utama  wakaf  yaitu  apabila wakaf  telah  dilaksanakan  kemudian  terjadi  pergeseran  kepemilikan  dari pemiliknya  yang  pibadi  menuju  kepemilikan  masyarakat  muslim.  Wakaf diharapkan kekal dan dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan (Faradis, 2015).
Dengan  demikian  wakaf  merupakan  perbuatan  hukum  yang  sah apabila fungsi dan tujuannya dapat tercapai maka perlu memenuhi rukun dan  syarat  wakaf.  Wakaf  memiliki  fungsi  yang  paling  utama  yaitu mengekalkan  manfaatnya  sesuai  dengan  tujuannya.  Secara  umum,  tujuan dan fungsi wakaf adalah untuk kepentingan ibadah atau kepentingan yang lainnya  sesuai  dengan  ajaran  Islam  (Aziz,  2017).  Permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  pengaturan  wakaf  di  Indonesia  dan Brunei  Darussalam.  Selanjutnya  dikaji  persamaan  dan  perbedaan  kedua negara tersebut dalam mengelola wakaf.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  tersemusk  jenis  penelitian  kepustakaan  karena  hanya menggunakan  data  sekunder  berupa  dokumen-dokumen  hukum. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  normatif  yang  artinya mengkaji  pengaturan  dan  pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  dan  Brunei Darussalah  dengan  perspektif  hukum  positif.  Penelitian  ini  menggunakan data  skunder  berupa  dokumen-dokumen  hukum  yang  dikelompokan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan cara penelusuran secara online. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif agar dapat dimaknai yang selanjutnya dituangkan dalam laporan penelitian dan artikel ilmiah.

## Pembahasan
1. Regulasi Wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam
Regulasi  di  Indonesia  dapat  ditemukan  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Undang-undang  Pokok  Agraria. Pasal  49  menebutkan  sebagai  berikut:  1)  Untuk  keperluan  beribadah  dan
keperluan  suci  lainnya  sebagai  dimaksud  dalam  pasal  14  dapat  diberikan tanah  yang  dapat  dikuasai  langsung  oleh  negara  dengan  hak  pakai.  2) Perwakafan  tanah  milik  dilindungi  dan  diatur  dengan  peraturan pemerintah (Sudirman, 2014).
Selanjutnya  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan secara  kronologis.  Misalnya  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Puncak  pengaturan  wakaf  adalah  dengan  dibentuknya  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf. Undang-undang  mengatur  secara  komprehensif  perwakafan.  Dengan undang-undang  ini,  diharapkan  perwakafan  di  Indonesia  lebih berkembang,  dapat  dioptimalkan  pemanfaatannya  sesuai  dengan  tujuan dan fungsi wakaf. Undang-undang ini juga sekaligus sebagai dasar hukum dan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai asset publik. Wakaf didefiniskan dalam dalam Undang-undang Wakaf Pasal 1 ayat
(1)  sebagai  berikut:  Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  beda  miliknya  untuk dimanfaatkan selamanya atau dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadat dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Hamzani, 2015).
Undang-undang  Wakaf  memberikan  amanah  tentang  pembentukan BWI  sebagai  badan  yang  bertugas  untuk  mengembangkan  wakaf  di Indonesia.  BWI  juga  diberi  kewenangan  untuk  mengelola  harta  benda wakaf  yang  berasal  dari  luar  negeri.  Namun  demikian,  Undang-undang Wakaf  juga  mengakui  lembawa  swasta  untuk  mengelola  dan mengembangkan wakaf.
Selain  itu,  Undang-Undang  Wakaf  memberikan  ketentuan  tentang pidana  wakaf  dalam  Pasal  67.  Pasal  ini  memberikan  kategori  dari  pidana yang  diberikan. Pertama, pelanggaran  berat  yang  dengan  sengaja menjaminkan, menjual, mengalihkan harta benda wakaf akan mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda  paling  banyak  500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah). Kedua, pelanggaran sedang, bagi yang mengubah peruntukkan harta benda wakaf maka akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Ketiga, pelanggaran  ringan  yang  dengan  sengaja  mengambil  fasilitas  atas  hasil pengelolaan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan. Dengan demikian  ancaman  pidana  yang  diberlakukan  dapat  menjaga  keabadian dan manfaat dari wakaf itu sendiri.
Regulasi  mengenai  wakaf  di  Brunei  diatur  dalam  Undang-Undang
Negara  Brunei  Darussalam  yaitu  Mahkamah-Mahkamah  Kadi  Penggal  77. Disebutkan  bahwa “..segala  urusan  mengenai  wakaf  adalah  dikendalikan dan  ditadbir  oleh  Majlis  Ugama  Islam  yaitu  berdasarkan  peruntukan undang-undang  yang  termaktub  dalam  Undang-Undang  Negara  Brunei Darussalam  iaitu  Akta  Majlis  Ugama  Islam  dan  Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam bab 98 dan 100 ...” (Zaenal, 2022). Artinya: “.. semua hal  tentang  wakaf  ditangani  dan  dikelola  oleh  Majelis  Agama  Islam  yang didasarkan  pada  ketentuan  hukum  yang  tercantum  dalam  Hukum  Brunei Darussalam,  yaitu  Dewan  Agama  Islam  dan  Undang-Undang  Pengadilan Kadi Bab 77 dalam bab 98 dan 100.. ” .
Undang-undang  ini  meliputi  ketentuan  wakaf,  pertanggungjawaban wakaf,  dan  batasan-batasan  wakaf.  Bagian  100  Undang-undang menyatakan bahwa Dewan Agama Islam Brunei memiliki amanah tunggal untuk  Wakaf ‘Am dan  semua  Wakaf  khas  Brunei  Darussalam.  Regulasi inilah  yang  dijadikan  dasar  hukum  dalam  pengelolaan  wakaf  di  Brunei Darussalam.
Ketentuan  yang  tertulis  di  dalam  Undang-Undang  Negara  Brunei Darussalam  yaitu  Mahkamah-Mahkamah  Kadi  Penggal  77  bahwa  MUIB (Majelis  Ugama  Islam  Brunei)  berperan  penting  sebagai  pemegang  utama pengelolaan wakaf yang ada di Brunei Darussalam. Namun tidak menutup kemungkinan  apabila  seseorang  atau  organisasi  berbadan  hukum  untuk mendirikan  suatu  lembaga  pengelolaan  wakaf.  Artinya,  di  Brunei Darussalah  juga  memberikan  ruang  bagi  lembaga-lembaga  swasta  untuk ikut berperan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.
2. Persamaan dan Perbedaan Wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam
Pembahasan  di  atas  menunjukan  bahwa  dasar  hukum  wakaf  di Indonesia  diatur  dengan  beberapa  peraturan  perundang-undangan.  Mulai dari  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  1977 tentang  Perwakafan  Tanah  Milik,  Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan  di  Brunei  Darussalam  diatur  oleh  hukum  negara  Kesultanan Brunei  yaitu  Akta  Majlis  Ugama  Islam  dan  Mahkamah-Mahkamah  Kadi Penggal 77 dalam Bab 98 dan 100. Kedua  negara memiliki persamaan dan perbedaan.
Perbandingan pertama menyangkut institusi pengelola wakaf. Badan yang berwenang mengembangkan wakaf adalah Badan Yayasan Indonesia (BWI).  Lahirnya  BWI  merupakan  perwujudan  kewenangan  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  Wakaf.  Keberadaan  BWI  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  47  adalah  untuk  pembinaan  dan  pengembangan  wakaf  di Indonesia. Sedangkan di Brunei Darussalam, setelah disahkannya Undang- Undang Negara Brunei Darussalam, yaitu Majelis Pemenggalan Kepala 77 Kadi  pada  tahun  1955.  Kewenangan  Penatausahaan  dan  Penatausahaan Wakaf  di  Brunei  Darussalam  secara  otomatis  menjadi  tanggung  jawab Majelis  Ugama  Islam  Brunei  ( MUIB).  Pada  tahun  1955,  dinyatakan  dalam pengadilan Kadi Penggal 77 bahwa Majelis Agama Islam Brunei berwenang untuk mengelola dan mengelola aset yayasan sesuai dengan takdirnya.
Persamaan  berikutnya  adalah  bahwa  ada  berbagai  jenis  pengelola wakaf, yaitu nadzir di Indonesia. Ada nadzir perorangan dan nadzir badan hukum.  Nadzir  bertugas  mengelola  dan  mengurus  wakaf  sesuai  dengan tujuan  dan  fungsi  wakaf.  Negara  Brunei  Darussalam  juga  memiliki beberapa  jenis  nadzir  yang  sama  seperti  di  Indonesia  yaitu  nadzir  untuk perorangan  dan  nadzir  untuk  badan  hukum.  Nadzir  individu  harus mendapatkan  persetujuan  dari  MUIB  dan  berpartisipasi  dalam  program Yayasan di masjid, termasuk pengurus masjid.
Kesamaan  selanjutnya  adalah  di  Indonesia  terdapat  berbagai  jenis wakaf  yang  terdiri  atas  wakaf  ahli  dan  wakaf  ghairi.  Wakaf  ahli  adalah wakaf bagi orang-orang tertentu, baik yang wakaf atau bukan. Wakaf ghairi adalah  wakaf  amal  bagi  orang  yang  baik  kaya  maupun  miskin.  Sama halnya dengan di Kesultanan Brunei yang memiliki jenis wakaf yang sama seperti  di  Indonesia  yaitu  wakaf  khas  dan  wakaf  'am.  Wakaf  khas  adalah untuk  individu  tertentu,  seperti  di  Indonesia. Wakaf  ‘am  diperuntukkan untuk kepentingan umum atau masyarakat umum.
Selain  persamaan,  juga  ada  perbedaan.  Perbedaan  pertama  yaitu dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak memiliki tugas untuk membuat keputusan  dan  bertanggung  jawab  untuk  perumusan  kebijakan  dan rencana operasional dalam setiap urusan keagamaan umat Islam yang ada di  Indonesia.  Kemudian  tidak  juga  mengatur  kegiatan  Islam  di  Indonesia dengan mengeluarkan sertifikat halal untuk  makanan, sebagai pihak yang mengatur  perkawinan.  Tugas  tersebut  jika  dibandingkan  dengan  di Indonesia sudah masuk ke ranah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pihak yang mengatur masalah perkawinan sudah termasuk tugas Kantor Urusan Agama.  Tugas  BWI  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  disebutkan  Badan  Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
a. Melakukan  pembinaan  terhadap  Nazhir  dalam  mengelola  dan mengembangkan harta benda wakaf.
b. Melakukan  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf berskala nasional dan internasional.
c. Memberikan  persetujuan  dan  atau  izin  perubahan  peruntukan  dan status harta benda wakaf.
d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir.
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
f. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
Sedangkan  di  Brunei  Darussalam,  MUIB  memiliki  satu  tugas  utama yaitu membantu dan menasehati Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Seperti yang termaktub di dalam Bab  38:  “Majlis  hendaklah,  bagi  pihak  dan di  bawah  kuasa  Kebawah  Duli Yang  Maha  Mulia  sebagai  Ketua  Rasmi  Negara  Brunei  Darussalam, membantu  dan  menasihat  Kebawah  Duli  Yang  Maha  Mulia  dalam  semua hal yang berkaitan dengan agama rasmi Negara Brunei Darussalam.
MUIB  merupakan  sebuah  badan  di  Negara  Brunei  Darussalam dengan  kekuasaan  untuk  mengeluarkan  peraturan-peraturan  yang digunakan  untuk  menentukan  arah  penyelenggaraan  agama  Islam  di Negara Brunei Darussalam. Sebelum diresmikan sebagai MUIB oleh Sultan Omar  Ali  Saifuddin  pada  tahun  1955,  terdapat  sebuah  badan  bernama Majlis Penasehat Syariah, didirikan pada tahun 1948 dan dikelola langsung oleh Sultan dan para ahlinya.
Perbedaan selanjutnya terdapat pada sistem pengelolaan wakafnya, di Brunei  terdapat  dua  sistem  dalam  pengelolaan  wakafnya  yaitu  sebagai berikut:
1) Wakaf Secara Terdaftar
Wakaf  terdaftar  adalah  sistem  wakaf  di  mana  barang-barang  wakaf yang  memerlukan  peralihan  hak,  seperti  tanah,  bangunan  dan  kendaraan milik  Hamba  Allah  atau  wakif.  Wakif  tersebut  harus  mendaftarkan  harta benda  wakaf  tersebut  ke  MUIB.  Harta  wakaf  tersebut  kemudian  dikelola oleh MUIB selaku pemegang amanah tunggal Wakaf.
2) Wakaf Secara Tidak Terdaftar
Sistem wakaf tidak terdaftar merupakan sistem wakaf yang terbentuk ketika  seorang  hamba  Allah  atau  seorang  wakaf  menyerahkan  barang kepada  orang-orang  tertentu  seperti  uang,  peralatan  dan  wakaf  lainnya. Biasanya,  wakaf  yang  tidak  terdaftar  di  Kesultanan  Brunei  dibuat  di masjid-masjid  yang  disahkan  oleh  MUIB.  Meskipun  sistem  pengelolaan wakaf di Indonesia dirancang untuk menegakkan hukum yang teratur dan melindungi  harta  benda  yayasan,  namun  telah  didaftarkan  dan diumumkan.  Tata  caranya  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku (Hamzani, 2014). Hal ini sesuai dengan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf  perlu  didaftarkan  agar  jelas  peruntukkannya,  kemudian  dalam wakaf  tanah  pun  harus  didaftarkan  ke  Badan  Pertanahan  agar  mendapat kepastian  dan  manfaat  yang  jelas  serta  untuk  menciptakan  tertib  hukum dan administrasi wakaf untuk melindungi harta benda wakaf.
Perbedaan  selanjutnya  yaitu  di  Indonesia  mengatur  sanksi  bagi pelanggarnya  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Wakaf  yang memberikan  ketentuan  tentang  pidana  wakaf.  Ancaman  pidana  berupa denda  dan  penjara.  Ancaman  pidana  terdapat  3  kategori  pidana  yang diberikan, yang pertama pelanggaran berat, yang kedua yaitu pelanggaran sedang, dan yang ketiga yaitu pelanggaran ringan.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa pengaturan wakaf di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan  perundang-undangan.  Pengaturan  yang  komprehensif  di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf  dikembangkan  oleh  BWI,  sebuah  badang  yang  khusus mengembangkan  wakaf.  Pengaturan  wakaf  di  Brunei  Darussalam  diatur dalam  Undang-Undang  Negara  Brunei  Darussalam  yaitu  Mahkamah- Mahkamah  Kadi  Penggal  77.  Wakaf  dikembangkan  oleh  MUIB  selaku pemegang  amanah  tunggal.  Perbandingan  pengelolaan  wakaf  antara Indonesia dengan Brunei Darussalam yaitu dalam tugas pengelolaan wakaf di  Indonesia  yaitu  BWI  yang  memiliki  tugas  untuk  membina  nadzir, mengelola  harta  benda  wakaf,  memberhentikan  nadzir.  Sedangkan  di Brunei  Darussalam,  MUIB  bertugas  untuk  mengelola  harta  benda  wakaf. Namun MUIB bertugas untuk mengeluarkan sertifikat halal serta mengatur pihak yang berkawin. Kemudian di Indonesia mengatur sanksi pidana bagi yang  melanggar  ketentuan-ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  Undang- undang Wakaf. Sedangkan di Brunei Darussalam tidak menerapkan sanksi pidana karena seluruh masyarakatnya patuh akan aturan yang dikeluarkan oleh Sultan.

## Daftar Pustaka
Aziz,  Muhammad,  (2017).    Peran  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia, Jurnal Ekonomi Syariah, 2 (1), 2017, page: 37-54.
Bahtiar,  Tiar  Anwar  (2022).  Wakaf  untuk  Pengembangan  Pendidikan,
Risalah Jum’ah , Pimpinan Wilayah Pemuda Persatuan Islam Banten, 634 (XIV), 13 Januari 2022 pukul 20:03 WIB.
Budiarto,  Urip,  (2021).  Pengembangan  Digitalisasi  dan  Integrasi  Data Wakaf  Nasional,  https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan- digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional  diakses  pada  4 Desember 2021.
Faradis,  Jauhar  (2015).  Manajemen  Fundraising  Wakaf  Produktif: Perbandingan  Wakaf  Selangor  (PWS)  Malaysia  dan  Badan  Wakaf Indonesia , Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 49 (2), 2015, page 501 - 510.
Hamzah,  Zulfadli  (2016).  Peran  Nadzir  dalam  Mengembangkan  Wakaf Produktif, Jurnal Ekonomi KIAT , 27 (1), 2016: 35-45.
Hamzani,  Achmad  Irwan  (2014).  Kontekstualitas  Hukum  Islam  di Indonesia; Studi terhadap Hukum Wakaf, Masalah-Masalah Hukum, 3  (3), 2014, page: 344-347.
Hamzani, Achmad Irwan (2015). Perkembangan Hukum di Indonesia, Brebes: Diya Media Group.
Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam.
Majlis Ugama Negara Brunei Darussalam, Kuasa, Tugas dan Tanggung Jawab,
Berakas: Majlis Ugama Islam Brunei, 2021, page. 4.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  1977  tentang Perwakafan Tanah Milik.
Sudirman,  (2014).  Regulasi  Wakaf  di  Indonesia  Pasca  Kemerdekaan Ditinjau  Dari  Statute  Appoach,  Fakultas  Syariah  UIN  Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurnal Syariah dan Hukum , 6 (2), 2014, page: 191-199.
Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggalan Kepala 77.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf.
Zainal,  Norarfan    (2022).  Mazhab  al-Syafi'e  dalam  Perundangan  Negara Brunei Darussalam, Brunei Negara Zikir , talian: http://iidfb.blogspot.com/2012/08/mazhab-al-syafie-dalam-
perundangan-nbd.html,  Diakses  pada  21  Janurari  2022,  pukul 17:50.