## POLARISASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN KONTEMPORER: AKSIOLOGI NORMATIF - EMPIRIS (POLARIZATION OF CONTEMPORARY IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT: NORMATIVE - EMPIRIC AXIOLOGY)
Oleh: M. Alvi Syahrin 1
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat E-mail: ma.syahrin@poltekim.ac.id.

## ABSTRAK
Perkembangan globalisasi membawa ragam dampak terhadap Indonesia. Tidak hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif khususnya di bidang keimigrasian. Pelanggaran keimigrasian yang kerap terjadi adalah tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrasi  keimigrasian dan penyidikan.  Prakteknya,  petugas lebih sering menerapkan tindakan administratif keimigrasian dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Hal ini terjadi karena dengan penanganan administrasi kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan penyidikan. Penyidikan jarang dilaksanakan, karena  dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, anggaran yang masih belum memadai dan PPNS Keimigrasian yang sangat terbatas. Kedua, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sering mengalami hambatan  karena pengawasan yang tidak efektif dan  kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing dan terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional.  Terakhir, masih banyak masyarakat  yang  tidak kooperatif untuk mengirimkan laporan atau pengaduan tentang keberadaan atau kegiatan tenaga kerja asing yang bermasalah.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Keimigrasian, Orang Asing.
1 M. Alvi Syahrin adalah Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI. Lulusan terbaik dari Pendidikan Pejabat Imigrasi (DIKPIM) pada Akademi Imigrasi. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum pada Universitas Sriwijaya. Melanjutkan pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum dengan kosentrasi Hukum Keimigrasian. Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Politeknik Imigrasi.

## ABSTRACT
The development of globalization brings a variety of impacts on Indonesia, especially in the immigration sector. Immigration violations that often occur are criminal acts of abuse of immigration residence permits carried out by foreign workers. The type of research used is qualitative normative legal research. Based on the results of the discussion, it can be explained as follows. First, the law enforcement process against criminal acts of immigration residence permits is carried out in two ways, namely immigration administration and investigation. In practice, officers more often apply immigration administrative measures in resolving cases of abuse of immigration residence permits. Second, law enforcement against criminal acts of immigration residence permits often faces obstacles due to ineffective supervision and lack of coordination between related agencies. In addition, the lack  of Immigration PPNS that controls foreign languages and the limited number of operational support facilities.
Keywords: Law Enforcement, Immigration, Foreigner

## A. Pendahuluan
Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang semakin tinggi. Fenomena ini sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebab setiap negara-negara di dunia mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya. 2 Dampak
2 Hendra Halwani, Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 10. Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. Bhumi Pura , 11 (1), pp.45-48. Syahrin, M.A., 2018. Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Keimigrasian. Fiat Justicia, 4(2), pp.155-169.
3 Berman Harold J, Latar Belakang Sejarah Hukum Amerika Serikat, dalam Talks on American Law , Random House, Inc,, Edisi Indonesia, Ceramah-  Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat, diterjemahkan oleh Gregory Churchill. (Jakarta: PT. Tatanusa, 2016).
yang timbul semakin bervariasi, menghadapi kenyataan ini masing- masing negara menyikapi dengan hati- hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis perekonomian suatu negara 3 atau hubungan yang tidak harmonis antarnegara, sehingga pedoman berhubungan antar satu dengan yang lain seoptimal mungkin disesuaikan
dengan kondisi sosial politik masing- masing negara. 4
Dampak yang ditimbulkan dari globalisasi yaitu, perdagangan narkotika antarnegara, aksi-aksi terorisme yang mengancam keamanan dan ketertiban dunia, perdagangan manusia ( human trafficking ), penyelundupan manusia
( people smuggling ), pencucian uang
( money laundering ),  imigran gelap, perdagangan senjata dan lain sebagainya. 5 Dari contoh dampak negatif  di atas, dapat digolongkan sebagai aksi kejahatan yang terorganisir atau sering disebut TOC ( Transnational Organized Crimes ). 6 Kejahatan tersebut bukan hanya mengancam kedaulatan negara Indonesia sendiri, tetapi juga mengancam dan mengganggu
4 Syahrin, M.A., 2015. Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian. Bhumi Pura , 8 (1), pp.16-21. Syahrin, M.A. et al., 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. International Journal of Engineering and Technology , 9 (5), pp.1051-1058. Syahrin, M.A., 2018. Studi Kritis Kepentingan Indonesia dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(1), pp.49-62.
5 Syahrin, M.A. et al., 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. International Journal of Engineering and Technology , 9 (5), pp.1051-1058.
6 M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against transational Organized Crime , (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI,  2017), hlm. 36. Syahrin, M.A., 2018. Dialektika Hukum Migrasi Pengungsi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(1), pp.150-164.
7 Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review , 1 , pp.168-178. Syahrin, M.A., 2014. Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia. Bhumi Pura , 11 (1), pp.23-24.
8 Syahrin, M.A., 2015. Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan ke Fitrah Penjaga Pintu Gerbang Negara. Bhumi Pura , 8 (1), pp.36-40.
ketentraman dan kedaulatan seluruh negara di dunia. 7
Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat era globalisasi dan dinamika mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, maka diperlukan suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi. 8
Direktorat Jenderal Imigrasi  adalah suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di mana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.
Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas keluar masuk) suatu negara, berdasarkan hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara. 9 Imigrasi juga mempunyai peran di  berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. 10 Tindakan atau sanksi yang dapat diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dibagi atas 2 (dua) bentuk yaitu  melalui tindakan administratif keimigrasian  dan penyidikan. 11 Apabila
9 K.H. Ramadhan dan Yusra Abrar, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia , (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), hlm. 13. Syahrin, M.A., 2014. Penyadapan oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap. Bhumi Pura , 1 (1), pp.30-35.
10 Abdullah Sjahriful, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 5. Syahrin, M.A., 2017. Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan E-Commerce. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2). Syahrin, M.A., 2018. E-Commerce Dispute Settlement: The Determination of Authorized Forums. International Conference on Continuing Professional Develoopment on Law Expert and Mediation Process , 1 (1), pp.11-20.
11 Moh Arif, Suatu Pengantar Keimigrasian di Indonesia, (Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman, 2014), hlm. 113. Syahrin, M.A., 2018. Aspek Hukum Laboratorium Forensik Keimigrasian: Studi Kasus Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris atas nama Abbas Tauqeer. Akta Yudisia , 3 (1), pp.104-135.
dalam prosedur pengawasan ditemukan pelanggaran dan kejahatan, maka terhadap orang asing tersebut akan dikenakan  sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian?  Selanjutnya apa saja kendala yang dihadapi  dalam penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian?

## B. Metode Penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya  adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan konstruksi hukum
penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 12 Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Teknik analisa isu hukum ( legal issue ) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif ( inductive ) dan deduktf
( deductive ) dalam persoalan hukum faktual yang konkret. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 35. Syahrin, M.A., 2017. Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1).
13 Yudha Bhakti Ardhiswastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum , (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 9.  Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika , (Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014), hlm. 158-159.  Syahrin, M.A., 2018. Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 7 (2), pp.207-228.
14 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 17. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , (Bandung: Sinar Baru, 2013), hlm. 15. Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ,  (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 12. Syahrin, M.A., 2018. Pembatasan Prinsip Non-Refoulement. Bhumi Pura , 1 (1), pp.12-16.
dirumuskan secara umum dalam aturan- aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran. 13

## C. Pembahasan
1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian
Penegakan hukum merupakan tindakan  penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang- orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. 14
Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Hal ini
dimaksudkan untuk membuat efek  jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara. 15
Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain.
Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan:
a. pemalsuan identitas;
b. pertanggungjawaban sponsor;
c. kepemilikan paspor ganda;
d. keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.
Sedangkan, penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA), ditujukan pada permasalahan:
a. pemalsuan identitas WNA;
15 M.  Iman Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional ,  (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm. 54. Anggoro, Kusnanto. Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan Ketertiban Umum , Makalah Pembanding dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI. Hotel Kartika Plaza. Denpasar, Bali. 14 Juli 2003.
b. pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing;
c. penyalahgunaan izin tinggal;
d. masuk secara ilegal atau berada secara ilegal;
e. pemantauan/razia;
f. kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.
Dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut di atas, maka dalam hukum keimigrasian dikenal 2 (dua) tindakan yang dapat diberikan oleh petugas imigrasi kepada para pelanggar, yaitu tindakan administrative keimigrasian dan penyidikan.

## a. Tindakan Administratif Keimigrasian
Tindakan administratif keimigrasian, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,  Pasal 1 ayat (31)  yang menyatakan bahwa  sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar

## proses peradilan. Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,  Pasal 75 ayat (1) menentukan alasan tindakan (administrasi)  keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan  keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,  Pasal 75 ayat (2) menentukan tindakan administratif    keimigrasian  terdiri dari:
1) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
2) Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;
3) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
5) Pengenaan biaya beban; dan / atau
6) Deportasi dari wilayah Indonesia.
Penentuan apakah dikenakan tindakan  administratif keimigrasian ataukah diproses melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi. Kemudian ketidakjelasan sanksi administratif yang diberlakukan terhadap ancaman yang bukan bersifat administratif terjadi secara meluas dalam hal penegakan hukum keimigrasian.
Tindakan administratif keimigrasian, identik dengan kebijakan selektif keimigrasian sebagaimana yang dimuat dalam Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Prinsip kebijakan selektif keimigrasian merupakan prinsip fundamental yang berlaku universal bagi seluruh negara di dunia. Prinsip ini merupakan perwujudan kedaulatan negara yang harus dihormati. Dalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian dicantumkan dalam

## Bagian Kesatu Penjelasan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa:
“Berdasarkan kebijakan selektif
( selective policy ) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggai di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.”
Pada prinsipnya, kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa: 16
16 Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 75 ayat (1) dan Bagian Kesatu Penjelasan.
17 Muhammad Indra, Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia , (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016), hlm. 2. Syahrin, M.A., 2018. Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. Bhumi Pura , 2 (1), pp.13-16.
1) hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
2) hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
3) orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
4) orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.
Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. 17 Bahkan dalam tafsir lain, pergerakan orang asing tersebut
harus dapat sesuai dengan ideologi negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa.
Secara normatif, setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. Bila dikaitkan dengan asas kebijakan selektif keimigrasian, maka pencari suaka atau pengungsi tidak mendapatkan jaminan mutlak untuk tinggal di Indonesia dengan dalih prinsip non-refoulement .  Lebih lanjut, kebijakan selektif ini dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan antara pendekatan keamanan ( security approach ) dan pendekatan kesejahteraan ( prosperity approach ). 18 Maknanya, Imigrasi dituntut harus mengutamakan aspek kedaulatan dan keamanan negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lantas, bagaimana kebijakan tersebut dapat terlaksana bila keberadaan pencari suaka dan
18 M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia , (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012), hlm. 143. Bandingkan dengan, Muhammad Indra, Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia , (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016),  hlm. 3.  R. Tinggartomanu, Pengawasan dan Intelijen Keimigrasian , Bahan Kuliah, disampaikan pada perkuliahan Pendidikan Pejabat Imigrasi (DIKPIM), pada hari Rabu (17 Juni 2015), di Kampus Akademi Imigrasi, Tangerang.
pengungsi pada praktiknya malah diakui dan diakomodir kepentingannya.
Sebagai suatu instrumen penegakan hukum, Undang-Undang Keimigrasian memuat klausul penangkalan tidak hanya terhadap warga negara asing tapi juga terhadap Warga Negara Indonesia, walaupun proses dan persyaratan untuk menetapkan penangkalan terhadap WNI cukup ketat namun norma tersebut jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Sebagai warga masyarakat dunia yang harus selalu mengikuti norma-norma yang berlaku secara internasional melalui konvensi-konvensi yang ada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak mengatur secara khusus/spesifik terhadap kejahatan yang berdimensi  internasional yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan  lintas antar negara ( transnational ).
Lebih lanjut, pada umumnya negara-negara memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi, dan merekonduksi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara. 19 Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, maka negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing.
Penegakan hukum keimigrasian di mulai dari titik tolak hal ikhwal keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah
19 Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), pp.43-57. Syahrin, M.A., 2018. Pro dan Kontra Penerbitan Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Bhumi Pura , 3 (1), pp.22-25.
20 Syahrin, M.A., 2018, September. Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 01, pp. 25-49). Syahrin, M.A., 2018. Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran. Bhumi Pura , 6 (1), pp.48-50.
Indonesia. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
Kewenangan untuk menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian ditingkat operasional ada pada Kepala Kantor Imigrasi, di tingkat pengawasan dan pengendalian ada pada koordinator /bidang imigrasi pada setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan ditingkat pusat dalam hal ini Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya pada Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. 20 Walaupun pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrumen
penegakan kedaulatan negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga mengatur hak orang asing yang terkena tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan secara hirarki, hal ini ternyata bahwa undang- undang ataupun hukum keimigrasian juga memperhatikan masalah tersebut sebagai bagian hak asasi manusia.
Tindakan administratif keimigrasian yang paling sering diberikan kepada para pelanggar keimigrasian adalah deportasi.
Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Tata cara proses pendeportasian  yang dilakukan meliputi:  melakukan berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian yang didampingi penterjemah, dan juga didatangkan perwakilan dari kedutaan besar orang asing yang bersangkutan sebagai
21 Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic. Jurnal Fiat Justicia , 3 (2). Syahrin, M.A., The Legal Concepts of Abuse of Dominant Position on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
konfirmasi kebenaran identitas orang asing tersebut berupa paspor, melakukan pengecekan keabsahan visa yang dikeluarkan di Kedutaan Republik Indonesia di luar negeri maupun visa yang dikeluarkan pada saat orang asing tersebut tiba di Indonesia, kemudian membuat surat keputusan deportasi.
Keputusan deportasi dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang,  yaitu Kepala Kantor Imigrasi  dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan. Selama orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut menunggu proses pendeportasian, orang asing tersebut ditempatkan di ruang detensi Imigrasi. 21
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,  Pasal 1 ayat (34) menentukan bahwa ruang detensi imigrasi merupakan tempat
penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi dan pada Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di ruang detensi Imigrasi apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah, atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau pendeportasian keluar wilayah Indonesia.
Ruang detensi Imigrasi yang dikenakan terhadap orang asing tidaklah berstatus rumah tahanan negara (rutan), tetapi pengelolaannya termasuk perawatannya terhadap penghuninya dapat disamakan dengan rutan. 22 Hal ini menjelaskan bahwa apabila bukan termasuk ke dalam Rumah Tahanan Negara ataupun bentuk penahanan lainnya maka konsekuensi yang akan muncul
22 Syahrin, M.A., 2018, September. Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies. In 2018 International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018) . Atlantis Press. Syahrin, M.A., 2018, July. The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law. In 1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018) . Atlantis Press.
23 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimgrasian, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, pada hari Rabu (30/01/2019), pukul 10.19 WIB.
adalah tidak adanya potongan tahanan yang akan diterima oleh orang asing tersebut atas pengkarantinaan dirinya dalam vonis.
Contoh kasus yang pernah terjadi terhadap orang asing yang bernama Chen Qinpeng yang berkewarganegaraan China, Pasport Nomor E58942114 dan Jing Cilu yang berkewarganegaraan China, Pasport Nomor E37538042. 23 Chen Qinpeng dan Jing Cilu telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana keduanya masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 16 September 2015 dengan menggunakan Visa on Arrival .
Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang- undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Namun pada kenyataannya
terdakwa berada di Lampung untuk bekerja melakukan pelatihan terhadap karyawan PT. Radema Graha Sarana yang sedang mengerjakan proyek pengeboran untuk pemasangan pipa gas milik PGN di Bandar Lampung. Sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a jo Pasal 75 ayat (2) huruf a, b, dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan, pembatalan izin tinggal, dan pendeportasian.
Kasus serupa juga terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi lain. Berikut ini adalah contoh kasus warga negara Nigeria yang melebihin batas waktu izin tinggal keimigrasian ( overstay) yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta
Barat. 24
Dalam kasus ini terbukti bahwa seorang pria berkewarganegaraan
24 Laporan Kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Tahun 2018.
Nigeri bernama Princewill. D. Imagbe , lahir di Benin City, pada tanggal 07 Deseember 1983, pemegang paspor kebangasaan Nigeria dengan nomor paspor A04943183  telah  melakukan melakukan  tindakan  pelanggaran keimigrasian ( overstay ). Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) pada hari  jumat  tanggal  18 Mei 2018. Princewill. D. Imagbe masuk terakhir kali ke wilayah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2016 melalui bandara Seokarno Hatta, Cingkareng. Princewill. D. Imagbe mengunakan indek Visa 211 yang  berlaku 14 (empat belas hari) hari. Princewill. D. Imagbe ke Indonesia untuk menjalankan
1) bisnis pakaian yang  setiap bulannya. Princewill. D. Imagbe melakukan transaksi pengiriman pakaian yang Princewill. D. Imagbe beli di Tanah abang, kemudian Princewill. D. Imagbe mengirim barang tersebut sesuai dengan pesanan mengunakan ekspedisi ke luar negri. Pada saat
Princewill. D. Imagbe berjalan menuju Tower A setelah membeli makanan di bawah, kemudian pada saat Princewill. D. Imagbe menunggu di lift datang 2 (dua) orang petugas Imigrasi kemudian menanyakan dimana paspornya. Lalu Princewill. D. Imagbe di bawa ke posko yang terletak di Tower B dan petugas mengintrogasi Princewill. D. Imagbe. Setelah itu Princewill. D. Imagbe bersama 3 (tiga) orang petugas imigrasi menuju ke unit Apartemen tempat Princewill. D. Imagbe  tinggal. Setelah  petugas mengecek izin tinggal Princewill. D. Imagbe, petugas mengatakan bahwa Princewill. D.  Imagbe telah overstay dan petugas membawanya ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat.
Dalam kasus ini terbukti bahwa seorang pria berkewarganegaraan Nigeria  bernama Freeman Yebosh Osei lahir di New Tafo, pada tanggal 27 September 1994, pemegang paspor kebangasaan Nigeria dengan nomor paspor A07712134 telah
melakukan melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian ( overstay ). Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) pada hari jumat tanggal 20 April 2018. Benedict uchenna echele masuk terakhir kali ke wilayah Indonesia pada tanggal 24 April 2018 melalui bandara Seokarno Hatta, Cingkareng. Paschal Chidubem Akpagu mengunakan indek Visa 211 yang berlaku 30 (tiga puluh) hari, dengan nomor Visa V6C130369. Paschal Chidubem Akpagu ke Indonesia untuk menjakankan survei lapangan untuk memulai bisnis pakaian di Indonesia. Pada saat itu 5 (lima) orang polisi datang ke tempat kediaman Paschal Chidunem Akpagu di Jl. Tawakal No 6 Rw 16  Tomang, Grogol Petamburan,  Kota  Jakarta  Barat. Pada  saat  ditanyakan  dokumen perjalanan Paspor Paschal Chidunem tidak bisa menunjukan paspornya dikarenakan izin tinggal yang ia miliki telah habis masa berlakunya. Paschal Chidunem lalu di bawa ke kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. Pada saat dimintai berita acara pendapat, Paschal Chidubem Akpagu mengakui bahwa paspornya berada
di kamarnya. Paschal Chidunem juga mengetahui bahwa izin tinggalnya sudah melebihi batas waktu dan hingga saat ini belum diperpanjang.
Dari kedua contoh diatas dapat dipahami bahwa yang bersangkutan dikenakan Pasal  78  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  mengenai:  (1)  Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam  wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari  dari  batas  waktu  izin  tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan;
(3) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
Melihat contoh kasus diatas terlihat jelas bahwa hampir setiap warga negara Nigeria yang  telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin keimigrasian akan diberikan hukuman berupa pengusiran dari wilayah Indonesia (deportasi). Dapat dimengerti bahwa tindakan berupa pengusiran dari wilayah Indonesia seperti yang ada pada contoh diatas, merupakan cara yang paling efektif untuk memberikan hukuman kepada setiap pelanggar yang menyalahgunakan izin keimigrasian.
Secara teoretis, dalam melaksanakan kerjanya pihak imigrasi harus menegakkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Terhadap orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa harus di deportasi. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terkendala terhadap biaya terhadap pemulangan orang asing sehingga banyak orang asing yang menumpuk di Rumah Detensi Imigrasi.
Pada saat proses pemulangan orang asing tersebut dilakukan
pengawasan keberangkatan oleh petugas Imigrasi sampai ke tempat pemeriksaan Imigrasi, kemudian diterakan tanda penolakan di paspornya oleh petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan dan orang asing tersebut dipulangkan. 25
b. Penyidikan (Tindakan Pro Justisia )
Penyidikan keimigrasian  yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana. 26
Penyidikan atau kerap disebut tindakan secara pro justisia diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo.  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
25 Syahrin, M.A., 2015. Memaksimalkan Peran Imigrasi di Perbatasan. Bhumi Pura , 2 (1), pp.38-40. Syahrin, M.A., 2017. E-Commerce: Pilihan Hukum dan Pilihan Forum. Syahrin, M.A., 2017. Posisi dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional. Bhumi Pura , 5 (1), pp.45-48.
26 M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana , (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2012), hlm. 27. Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 21. Syahrin, M.A., 2017. Imigran Ilegal dan HAM Universal. Bhumi  Pura , 5 (1), pp.29-34.  Syahrin, M.A. and Ilegal, I., 2015. Migrasi atau Ekspansi. Majalah Check Point, Edisi , 3 . 27 Syahrin, M.A., 2018. The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation. JILS , 3 , p.175. Syahrin, M.A., 2017. Konsep Teorefis Penyelesaian Sengketa Hukum E- Commerce. Syahrin, M.A., 2017. Nomenklatur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di Daerah, Perlukah Dipisah?. Bhumi Pura , 5 (1), pp.40-43.
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 27 Tindakan tersebut berupa penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Imigrasi yang dilakukan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan tindakan pengkarantinaan terhadap orang asing, melakukan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan terhadap tempat, benda-benda, dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi, memanggil para saksi dan tersangka, dengan disertai pembuatan berita acaranya disetiap tindakan hukum yang dilakukan.
Warga negara asing apabila kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana imigrasi
ataupun tindak pidana imigrasi yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya maka penyidik dapat secara langsung melakukan tindakan seperti yang diatur dalam Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu:
1) pengangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2) pemeriksaan dan penyitaan surat mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
3) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
Tindakan ini dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi. PPNS diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian. PPNS Imigrasi melakukan kordinasi dengan Penyidik Kepolisian RI dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana imigrasi
28 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana ,  (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 61. Syahrin, M.A., 2016. Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia. Imigrasi di Batas Imajiner, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta .
kepada Penyidik Kepolisian RI selaku koordinator dan pengawas PPNS imigrasi sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (2). Dalam  hal  serah terima berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana imigrasi dari PPNS Imigrasi kepada Penyidik Kepolisian RI selaku Korwas PPNS Imigrasi untuk disampaikan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (3). 28 Apabila melakukan  penghentian penyidikan maka memberitahukan kepada Penyidik Kepolisian RI  dari penuntut umum seperti yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (3). Penghentian penyidikan dilakukan apabila tidak teradapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum seperti yang ditetukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (2).
Penindakan yang dilakukan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian, dilakukan dengan cara
memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian. Dimana laporan dari masyarakat terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana sangat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian. Peran  serta masyarakat masih sangat minim. Hal ini terbukti dari jarangnya laporan masyarakat terhadap adanya pelanggaran hukum keimigrasian. 29
Pemeriksaan yang dilakukan merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka maupun para saksi dan barang bukti maupun mengenai unsur-unsur tindak pidana keimigrasian yang telah terjadi, sehingga kedudukan ataupun peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindakan keimigrasian menjadi jelas dan terang. Dasar pertimbangan dilakukan pemeriksaan adalah laporan kejadian keimigrasian,
29 Syahrin, M.A., 2018. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Majalah Hukum Nasional, 1(1), pp.97-114. Syahrin, M.A., 2016. Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan. Check Point Magazine. Academy of Immigration . Fahroy, C.A. and Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. Imigrasi di Batas Imajiner, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta .
berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berita acara penangkapan, berita acara karantina imigrasi, berita acara penggeledahan, dan berita acara penyitaan, adanya petunjuk dari Penuntut Umum mengenai adanya pemeriksaan tambahan. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara  adalah akhir dari proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Dilakukannya hal tersebut adalah hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi atau saksi ahli beserta kelengkapannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana keimigrasian dan dilakukan demi hukum.
Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang berkaitan dengan tanggung  jawab atas tersangka beserta dengan barang bukti kepada penuntut umum melalui PPNS Imigrasi. Dalam rangka melaksanan tugasnya,  PPNS Imigrasi menyerahkan tanggung  jawab atas
tersangka beserta dengan barang bukti  kepada Penuntut Umum. Penghentian penyidikan dilakukan sebagai kegiatan penyelesaian perkara apabila tidak kepada  cukup bukti, peristiwa pidana tersebut bukanlah tindak pidana keimigrasian, dan dihentikan demi hukum.
Tindakan keimigrasian yang dikenakan secara pro justisia , dilakukan dengan berdasarkan pada Pasal 106  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa terhadap warga negara asing diketahui dari laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, tertangkap tangan ataupun dengan diketahui sendiri secara langsung oleh PPNS Imigrasi pada saat melakukan pemantauan (operasi) ke lapangan.
Salah satu kasus pelanggaran keimigrasian yang pernah terjadi terhadap orang asing di daerah Lampung yaitu yang dilakukan oleh Marwan Saydeh bin Mustafa. 30 Ia merupakan orang asing
30 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimgrasian, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, pada hari Rabu (30/01/2019), pukul 10.28 WIB.
berkewarganegaraan  Syriah, bekerja sebagai pemain sepak bola dan beralamat di Apartment Gading Nias Jakarta Utara. Marwan Saydeh bin Mustafa telah memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk dirinya sendiri. Pada tanggal 28 November 2014 Marwan Saydeh bin Mustafa datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung untuk mengurus pembuatan paspor Republik Indonesia dimana data kependudukannya adalah KTP dan KK palsu. Terhadap terdakwa yang telah melanggar ketentuan perundang- undangan keimigrasian maka dilakukan tindakan kepadanya penahanan Rutan selanjutnya diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dengan sanksi pemidanaan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan menjadi contoh penegakan hukum keimigrasian yang tegas dengan

## berpegang teguh terhadap Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sehingga orang asing yang berada di Lampung lebih taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia.
Praktiknya,  tindakan pro  justisia jarang dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dan secara merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian sangat terbatas jika dibandingkan dengan Penyidik Kepolisian RI. Sehingga petugas imigrasi di lapangan lebih memilih upaya hukum non  justisia ,  melalui upaya hukum administrasi ataupun deportasi ke negara asalnya.
Tujuan dari pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia adalah dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Maka dari itu dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sebaiknya Direktorat Jenderal
imigrasi melakukan pengawasan dan penindakan  terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia sejak orang asing berada di bandara maupun di pelabuhan. Pemeriksaan tersebut meliputi  pengecekan visa di paspor lebih teliti dan bila  terdapat kejanggalan maupun kecurigaan terhadap orang asing tersebut ada baiknya petugas imigrasi melakukan wawancara dan introgasi terhadap motif dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia.  Kemudian wilayah-wilayah yang akan dikunjungi di data dan dimasukkan ke sistem yang langsung terkoneksi dengan sistem yang terdapat di kantor-kantor Imigrasi daerah tempat dimana orang asing  tersebut akan berkunjung. Sehingga apabila orang asing tersebut tidak melaporkan keberadaannya di suatu daerah ke Kantor Imigrasi setempat maka pihak imigrasi tetap memiliki data orang asing yang masuk ke wilayahnya.
Dengan adanya data tersebut petugas imigrasi dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di
wilayahnya. Dalam pengawasan keterlibatan dan kerjasama antar lintas sektoral harus semakin dipererat, kerjasama dengan pihak kepolisian dapat memperkuat keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia. 31 Sehingga terciptalah keteraturan dan orang asing yang taat terhadap UU No. 6 Tahun 2011.
2. Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan  Hukum terhadap Tindak Pidana  Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian 32
Tujuan akhir dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah adanya ketaatan hukum dan keteraturan bagi warga negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut sangat penting sekali bagaimana peran Imigrasi dalam menjadikan warga negara asing yang berada di Indonesia patuh terhadap hukum yang berlaku.
Setiap pelaksaan kegiatan pasti memiliki hambatan-hambatan walaupun
31 Syahrin, M.A., 2014. Menakar Eksistensi Area Imigrasi. Bhumi Pura , 10 (1), pp.39-41. Syahrin, M.A., 2014. Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, dan Keimigrasian. Bhumi Pura , 8 (1), pp.36-38. Syahrin, M.A., 2014. Penegasan Asas Kewarganegaraan dalam UU No. 12 Tahun 2006. Bhumi Pura , 8 (1), pp.33-35.
32 Hasil pengamatan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Barat selama kurun waktu 4 (empat) hari, mulai dari tanggal 28 Januari 2019 hingga 31 Januari 2019.
telah direncanakan dengan baik, begitu juga penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian memiliki hambatan- hambatan. Berikut hambatan-hambatan terlaksananya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian:
a. Pengawasan serta penindakan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh aparat Imigrasi masih belum mampu untuk melakukan pengawasan secara maksimal baik untuk mengetahui apa kegiatan maupun keberadan orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah petugas imigrasi dirasa kurang;
b. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral yang terkait ini khususnya aparat imigrasi sebagai aparat pelaksana dari perundang- Undangan yang ada;
c. Kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain
bahasa Inggris. Padahal umumnya orang asing yang diperiksa tidak menguasai bahasa Inggris. Sehingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh PPNS Imigrasi terhadap orang asing dari negara tertentu harus memerlukan ahli bahasa atau penterjemah. Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan. Misalnya saja dalam pemeriksaan WNA asal Afganistan, Cina, Jepang, Mesir, atau negara-negara lain yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris;
d. Terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional, seperti dana operasional, alat transportasi, dan komunikasi, serta senjata api yang jumlahnya sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja PPNS Imigrasi;
e. Adanya sikap yang tidak kooperatif, seperti sikap yang kurang peduli dan acuh, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, adanya faktor kepentingan bisnis dari para pihak
yang bersangkutan, dan adanya anggapan dari masyarakat itu sendiri yang terlalu mengagung- agungkan setiap hal yang berasal dari negara asing. Partisipasi masyarakat sampai saat ini dirasakan masih sangat rendah. Laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit. Hal ini seperti dapat disebabkan masyarakat itu sendiri, yang bersikap  apatis, atau karena ketidaktahuan akibat belum dilakukannya sosialisasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian sampai ke pelosok pedesaan dan kecamatan;
f. Waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan berkas perkara. Setiap perkara keimigrasian biasanya membutuhkan waktu minimal 3 (tiga)  bulan  untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Dalam hal implementasinya, Direktorat Jenderal Imigrasi  secara operasional telah memenuhi tuntutan perubahan zaman reformasi. Begitu juga
dalam sistem hukum, dimana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang sederhana dengan prinsip public accountability yang berlandaskan pada asas transparansi (keterbukaan). Penegakan hukum keimigrasian tidak berjalan sebagaimana diharapkan tanpa ada Sumber Daya Manusia yang sesuai, sistem hukum yang jelas dan sarana yang memadai, tanpa adanya aparat penegakan hukum yang bermoral dan berintegrasi tinggi maka tujuan  dari pembentukan Undang  -  undang Keimigrasian yang ada tidak akan tercapai secara optimal. Harus disadari, Direktorat Jenderal Imigrasi  saat ini masih kekurangan penyidik Imigrasi dari segi kualitas. Sumber daya manusia yang dimiliki saat ini  belum cukup  untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang masih sangat terbatas.  Berdasarkan penelitian dan analisis penulis hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di beberapa daerah adalah jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta penindakan terhadap
keberadaan orang asing dirasa kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan  budaya masyarakat yang  tidak kooperatif dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit.

## D. Penutup
Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrasi di bidang  keimigrasian dan tindakan pro justisia . Prakteknya, petugas lebih sering menerapkan tindakan administratif keimigrasian dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.  Hal ini terjadi karena dengan penanganan administrasi kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan tindakan penyidikan.  Tindakan adminstratif keimigrasian yang sering dilaksanakan adalah deportasi. Tindakan penyidikan
jarang dilaksanakan, hal ini dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dan secara merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian sangat terbatas jika dibandingkan dengan penyidik Polri. Sehingga petugas  lebih memilih upaya hukum non  justisia , melalui upaya hukum administrasi ataupun deportasi ke  negara asalnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sering mengalami hambatan dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta penindakan  terhadap keberadaan orang asing dirasa kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan masyarakat  yang  tidak  kooperatif dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit.
Ada  beberapa saran yang  dapat dijadikan masukan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Petugas Imigrasi hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait khususnya kepolisian, memberikan kursus bahasa asing, meningkatkan sarana penunjang operasional. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan petugas Imigrasi dapat bekerja lebih maksimal; (2) Tindakan  penyidikan sebaiknya lebih diefektifkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, karena dengan adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana imigrasi serupa; (3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait khususnya kepolisian; (4) Memberikan kursus bahasa asing selain bahasa inggris, agar PPNS Imigrasi tidak kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap WNA;  (5)  Sarana penunjang operasional harus ditingkatkan agar
kinerja PPNS Imigrasi lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya; (6) Meningkatkan kapasitas, profesionalisme dan integritas PPNS melalui peningkatan sumber daya manusia  dalam bentuk seminar, simposium, pelatihan teknis penyidikan serta koordinasi antar lembaga penyidik. Dengan adanya kegiatan tersebut PPNS Imigrasi dapat terlatih dalam
menyelesaikan setiap berkas perkara sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama proses penyidikan; (7) Meningkatkan peran serta masyarakat dengan melakukan pengaduan mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya serta sosialisasi terhadap masyarakat tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdullah  Sjahriful, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian , (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2013).
Berman Harold J, Latar Belakang Sejarah Hukum Amerika Serikat, dalam Talks on American Law , Random House, Inc,, Edisi Indonesia, Ceramah-  Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat, diterjemahkan oleh Gregory Churchill. (Jakarta: PT. Tatanusa, 2016).
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
Hendra Halwani, Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015).
K.H. Ramadhan dan Yusra Abrar, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia ,  (Jakarta:  Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015).
M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana , (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2012).
M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia ,  (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012).
M.  Iman Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional , (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014).
M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against transational Organized Crime , (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2017).
Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).
Moh Arif, Suatu Pengantar Keimigrasian di Indonesia, (Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman, 2014).
Muhammad Indra, Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia , (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016).
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana ,  (Bandung: Alumni, 2013).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).
Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika , (Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014).
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , (Bandung: Sinar Baru, 2013).
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ,  (Jakarta: Rajawali, 2013).
Yudha Bhakti Ardhiswastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum , (Bandung: Alumni, 2018).

## B. Artikel dalam Jurnal
Syahrin, M.A., 2018. Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Keimigrasian. Fiat Justicia, 4(2), pp.155-169.
Syahrin, M.A., 2018. Studi Kritis Kepentingan Indonesia dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(1), pp.49- 62.
Syahrin, M.A., 2018. Dialektika Hukum Migrasi Pengungsi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(1), pp.150-164.
Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), pp.43-57.
Syahrin, M.A., 2018, September. Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 01, pp. 25-49).
Syahrin, M.A. et al., 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. International Journal of Engineering and Technology , 9 (5), pp.1051-1058.
Syahrin, M.A., 2018. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Majalah Hukum Nasional, 1(1), pp.97-114.
Syahrin, M.A., 2018. The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation. JILS , 3 , p.175.
Syahrin, M.A., 2018. PENENTUAN FORUM YANG BERWENANG DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL MENGGUNAKAN E-COMMERCE: STUDI KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 7 (2), pp.207-228.
Syahrin, M.A., 2018. Aspek Hukum Laboratorium Forensik Keimigrasian: Studi Kasus Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris atas nama Abbas Tauqeer. Akta Yudisia ,
3 (1), pp.104-135.
Syahrin, M.A., 2017. Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1).
Syahrin, M.A., 2017. Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan E-Commerce. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2).
Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic. Jurnal Fiat Justicia , 3 (2).
Syahrin,  M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review , 1 , pp.168-178.
C. Artikel dalam Prosiding Anggoro, Kusnanto. Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan Ketertiban Umum , Makalah  Pembanding dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI. Hotel Kartika Plaza. Denpasar, Bali. 14 Jull 2003.
Syahrin, M.A., 2018, September. Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies. In 2018 International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018) . Atlantis Press.
Syahrin, M.A., 2018, July. The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law. In 1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018) . Atlantis Press.
Syahrin, M.A., The Legal Concepts of Abuse of Dominant Position on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
Syahrin, M.A., 2018. E-Commerce Dispute Settlement: The Determination of Authorized Forums. International Conference on Continuing Professional Develoopment on Law Expert and Mediation Process , 1 (1), pp.11-20.

## D. Artikel dalam Majalah
Syahrin, M.A., 2018. Pembatasan Prinsip Non-Refoulement. Bhumi Pura , 1 (1), pp.12-16.
Syahrin, M.A., 2018. Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. Bhumi Pura , 2 (1), pp.13-16.
Syahrin, M.A., 2018. Pro dan Kontra Penerbitan Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Bhumi Pura , 3 (1), pp.22-25.
Syahrin, M.A., 2018. Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran. Bhumi Pura , 6 (1), pp.48-
50.
Syahrin, M.A., 2017. Imigran Ilegal dan HAM Universal. Bhumi Pura , 5 (1), pp.29-34.
Syahrin, M.A., 2017. E-Commerce: Pilihan Hukum dan Pilihan Forum.
Syahrin, M.A., 2017. Konsep Teorefis Penyelesaian Sengketa Hukum E-Commerce.
Syahrin, M.A., 2017. Posisi dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional. Bhumi Pura , 5 (1), pp.45-48.
Syahrin, M.A., 2017. Nomenklatur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di Daerah, Perlukah Dipisah?. Bhumi Pura , 5 (1), pp.40-43.
Syahrin, M.A., 2016. Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia. Imigrasi di Batas Imajiner, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta .
Syahrin, M.A., 2016. Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan. Check Point Magazine. Academy of Immigration .
Fahroy, C.A. and Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. Imigrasi di Batas Imajiner, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta .
Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. Bhumi Pura , 11 (1), pp.45-48.
Syahrin, M.A., 2015. Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan ke Fitrah Penjaga Pintu Gerbang Negara. Bhumi Pura , 8 (1), pp.36-40.
Syahrin, M.A., 2015. Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian. Bhumi Pura , 8 (1), pp.16-21.
Syahrin, M.A., 2015. Memaksimalkan Peran Imigrasi di Perbatasan. Bhumi Pura , 2 (1), pp.38-40.
Syahrin, M.A. and Ilegal, I., 2015. Migrasi atau Ekspansi. Majalah Check Point, Edisi , 3 .
Syahrin, M.A., 2014. Menakar Eksistensi Area Imigrasi. Bhumi Pura , 10 (1), pp.39-41.
Syahrin, M.A., 2014. Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, dan Keimigrasian. Bhumi Pura , 8 (1), pp.36-38.
Syahrin, M.A., 2014. Penegasan Asas Kewarganegaraan dalam UU No. 12 Tahun 2006. Bhumi Pura , 8 (1), pp.33-35.
Syahrin, M.A., 2014. Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia. Bhumi Pura , 11 (1), pp.23-24.
Syahrin, M.A., 2014. Penyadapan oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap. Bhumi Pura ,
1 (1), pp.30-35.

## E. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## F. Lain-Lain
Hasil pengamatan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Barat selama kurun waktu 4 (empat) hari, mulai dari tanggal 28 Januari 2019 hingga 31 Januari 2019).
Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimgrasian, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, pada hari Rabu (30/01/2019), pukul 10.19 WIB.
Laporan Kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Tahun 2018.
R. Tinggartomanu, Pengawasan dan Intelijen Keimigrasian , Bahan Kuliah, disampaikan pada perkuliahan Pendidikan Pejabat Imigrasi (DIKPIM), pada hari Rabu (17 Juni 2015), di Kampus Akademi Imigrasi, Tangerang.

## BIODATA PENULIS
M. Alvi Syahrin , lahir di Palembang. Menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2011 dengan predikat Summa Cum Laude (Dengan Pujian). Selanjutnya gelar Magister Hukum (M.H) diperoleh dari Program Magister Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2014 sebagai mahasiswa terbaik. Di Tahun 2017, ia melanjutkan pendidikan Strata-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dengan kosentrasi penelitian “Kajian Hukum Keimigrasian dan Pengungsi Internasional”.
Sejak Tahun 2012 bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Di Tahun 2016, ia telah menyelesaikan Pendidikan Pejabat Imigrasi sebagai lulusan terbaik dengan memperoleh predikat Adhi Karya Cendikia Utama dan berhak menyandang status Pejabat Imigrasi. Di Tahun 2018, ia mendapatkan sertifikasi kompetensi sebagai Auditor Hukum (C.L.A).  Tempat penugasan yang telah dijalani adalah Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim (Tahun 2012), Direktorat Jenderal Imigrasi cq. Direktorat Intelijen Keimigrasian (Tahun 2015), Akademi Imigrasi (Tahun 2016), dan Politeknik Imigrasi (Tahun 2017). Saat ini dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Politeknik Imigrasi.
Beberapa bukunya sudah dipublikasikan secara nasional. Puluhan artikelnya sudah tersebar di berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta majalah keimigrasian. Hingga saat ini masih aktif menulis di muhammadalvisyahrin.blogspot.com (Petak Norma).