## DEGRADASI MORAL: TINGGINYA ANGKA DISPENSASI NIKAH SEPANJANG TAHUN 2020-2022 DI PONOROGO
Wafiah Rafifatun Nida 1 , Mega Puspita 2
Universitas Islam Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta wafi.nida16@gmail.com, puspitamega63432@gmail.com
Abstract: This research is intended to discuss the moral degradation that occurred in Ponorogo. Throughout 2020 to 2022 the level of marriage dispensation was high, many students applied for marriage dispensation because they got pregnant first. Based on data provided by PA Ponorogo to the Center for Gender and Child Studies (PSGA) IAIN Ponorogo, the number of discs from 2020 to 2021 has indeed increased, but not all of the disks  were  filed  because  of  pregnancy.  This  writing  was  compiled  using  the  method  of  literature  (library research). This library research This literature study was conducted by collecting various sources relevant to the problem at hand, followed by understanding a thorough method to produce some initial conclusions. The occurrence of early  marriage in Ponorogo  is caused  by 3 factors, namely there are various factors. Namely due to educational, economic, and cultural factors. but what needs to be underlined more is the impact of the marriage  itself, namely the risk of  death  during childbirth, psychological  maturity  has not been reached so that  it  affects  parenting  patterns,  the  risk  of  infant  mortality  is  greater,  babies  are  born  prematurely, malnourished, and children are at risk of experiencing obstacles. growth or stunting, and also the extension of the poverty line in families .
Keywords : Early marriage, moral degradation, marriage dispensation.
Abstrak: Penelitian  ini  ditujukan  untuk  membahas  tentang  degradasi  moral  yang  terjadi  di  Ponorogo. Sepanjang  Tahun  2020-2022  tingkat  dispensasi  nikah  tinggi,  banyak  siswa  yang  mengajukan  dispensasi nikah disebabkan karena hamil terlebih dulu. Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh PA Ponorogo kepada Pusat  Studi Gender  Dan  Anak  (PSGA)  IAIN  Ponorogo,  angka  Diska  dari Tahun  2020  hingga  2021  memang mengalami  kenaikan,  tetapi  tidak  seluruhnya  diska  itu  diajukan  karena  kehamilan.  Penelitian    ini  disusun menggunakan  metode  kepustakaan  (library  research).  Library  research  ini  ini  dilakukan  mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan masalah yang dihadapi, dilanjutkan dengan memahami metode teliti untuk menghasilkan beberapa kesimpulan awal. terjadinya pernikahan dini di ponorogo ini diakibatkan oleh 3  faktor  yaitu  karena  faktor  pendidikan,  ekonomi,  dan  budaya.  namun  yang  lebih  perlu  di  garisbawahi adalah dampak dari pernikahan itu sendiri  yaitu resiko kematian saat melahirkan, Kematangan psikologis belum tercapai hingga hal tersebut berdampak pada pola asuh anak, resiko kematian bayi yang cukup besar, bayi lahir prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting, dan juga perpanjangan garis kemiskinan pada keluarga.
Kata Kunci : Kabupaten Ponorogo, degradasi moral, dispensasi nikah.
Received 04 Februari 2023 ; Accepted 12 Februari 2023 ; Published 16 Maret 2023

## Al-Mabsut
Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol. 17 No.1 Maret 2023 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
The article is published with Open Access Journal at https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://ejournal.iaingawi.ac.id/

## PENDAHULUAN
Dispensasi kawin (diska) ialah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada catin berumur  19  tahun  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Pasal  7  ayat  2  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal  Perkawinan  mengatur  syarat-syarat  pembagian  kawin  yang  dimaksud.  Sebagai akibat  dari  usia  minimum  untuk  memperoleh  izin  yang  berubah  dari  16  menjadi  19 tahun untuk orang dewasa sebagai akibat dari penerapan UU Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2019, kemungkinan untuk menerima kasus di PA Ponorogo meningkat.
Beberapa  waktu  yang  lalu,  baik  media  sosial  maupun  TV  Nasional  menyebutkan mendapati fenomena ratusan siswa di Ponorogo hamil di luar nikah. Pihak yang paling otoritatif  untuk  dimintai  data  adalah  Pengadilan  Agama  Ponorogo,  karena  pengajuan Dispensasi  Nikah  hanya  bisa  dilakukan  di  Pengadilan  Agama.  Berdasarkan  informasi yang  dipaparkan  oleh PA  Ponorogo  kepada  Pusat  Studi  Gender  Dan  Anak  (PSGA)  IAIN Ponorogo, angka Diska dari Tahun 2020 hingga 2021 memang mengalami peningkatan, namun tidak seluruhnya diska itu diajukan akibat kehamilan. Pada tahun 2019 dari 97 dispensasi  nikah  yang  diterima  PA,  42  (43,2%)  disebabkan  karena  kehamilan  dan  55 (56,7%) karena sebab lain. Angka tersebut mengalami peningkatan di Tahun 2020, dari 241  dispensasi  nikah  yang  diterima  PA,  91  (37,7%)  disebabkan  kehamilan  dan  150 (62,2%) karena sebab lain. Beriringan dengan puncak pandemi covid 19 di tahun 2021 angka dispensasi  nikah  juga  kembali  naik yaitu 266.  Dari angka tersebut,  131 (49,2%) akibat hamil dan 135 (50,8%) karena alasan lain. 87
Sepanjang  2022,  ada  190  lebih  pelajar  SMP  dan  SMA  di  Ponorogo  mengajukan dispensasi  menikah  di  Pengadilan  Agama  setempat.  Bahkan,  di  awal  Januari  ini  saja, sudah  ada  7  pelajar  yang  mengajukan  menikah  usia  dini  karena  hamil. 88 Pernyataan tersebut  sedang  banyak  di  dapati  dalam  berita  viral  awal  tahun  ini,  berita  tersebut membuat banyak orang tua khawatir.
Bapak    Ali  Hamdi  selaku  Wakil  Pengadilan  Agama  Ponorogo  berkata  bahwa 89 diSepanjang tahun 2022, di Ponorogo terjadi 191 pengajuan dispensasi pernikahan anak (Diska). 90 kealdalaln dimalnal kemunduraln morall yalng menyebalbkaln penyimpalngaln sosiall Akibat adanya fenomena dispensasi perkawinan ini berkaitan dengan pengaruh mental pada  anak  dibawah  umur,  ada  bebrapa  unsur  yang  melatar  belakangi  kemunduran moral  akibat  diksa  di  ponorogo  ini  yaitu  rendahnya  angka  Pendidikan,  biasanya  anak
87 “Https://Ialinponorogo.Alc.Id/2023/01/16/Raltusaln-Siswal-Di-Ponorogo-Halmil-Di-Lualr-Nikalh Benalrkalh-Malri-Cek-Falktalnyal/, ,” n.d. dialkses paldal halri Minggu 29 Jalnualri 2022, Pukul 21.37 WIB.
88 “Https://Www.Kompals.Tv/Alrticle/368805/Alngkal-Pernikalhaln-Dini-Meningkalt-Bupalti-Ponorogo- Meraldalng, ,” n.d. di alkses 29 Jalnualri 2023 (15.45 WIB)
89 “Https://Www.Sualralsuralbalyal.Net/Kelalnalkotal/2023/Uu-Perkalwinaln-2019-Belum-Balnyalk-Yalng Talhu-Raltusaln-Remaljal-Ponorogo-Aljukaln-Dispensalsi-Nikalh/,”  n.d.  di  alkses  29  Jalnualri  2023  (16.11 WIB)
90 PA  Ponorogo  menyatakan  pengajuan  Diksa  tidah  seluruhnya  disebabkan  oleh  faktor  hamil.  Kata  Ali, dari 191 kasus  ada delapan berkas pengajuan ditolak oleh PA sebab tidak memenuhi unsur mendesak. Sehingga total dispensasi yang diterima PA Ponorogo sebanyak 183 berkas.
berasal dari keluarga yang kurang mampu, juga budaya masyarakat yang biasanya anak yang suudah tidak sekolah maka akan di nikahkan.
Menurut  data  tersebut,  sesungguhnya  dispensasi  nikah  karena  alasan  non  hamil lebih tinggi dari kasus akibat hamil. Namun angka kehamilan tetap perlu diperhatikan. Selain  hal  tersebut,  terdapat  dua  hal  yang  perlu  digarisbawahi  dari  angka-angka tersebut. Pertama ,  naiknya  angka  dispensasi  nikah. Kedua, naiknya  angka  kehamilan pada  anak.  Dua  hal  yang  berbeda  tersebut  namun  saling  berkaitan  dan  perlu mendapatkan pemaparan yang lebih rinci, mengapa dan seperti apa realita sebenarnya. Oleh karena itu, artikel ini menarik untuk dikaji kedalamannya.
Ada beberapa literatur lain juga membahas tentang dispensasi nikah, beberapa di antaranya  diklasterisasi  sebagai  berikut:  Pengajuan  dispensasi  nikah  yang  dikabulkan oleh  hakim,  penolakan  dispensasi  nikah  oleh  hakim  dan  faktor  penyebab  pengajuan dispensasi nikah.
Temuan  penelitian  Haris  Hidayatulloh  dan  Miftakhul  Janah  menunjukkan  bahwa menurut  hukum  Islam  boleh  memberikan  izin  dispensasi  nikah  di  bawah  garis khatulistiwa  dengan  ketentuan  Penetapan  No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg.  Penetapan permohonan  dispensasi  nikah  tersebut,  hakim  memggunakan  berbagai  pertimbangan dan  juga  dasar  hukum  yaitu  UU  juga  kaidah  fiqhiyah.  Namun  majelis  hakim  lebih menitikberatkan  pada  prinsip  maslahah  guna  mencegah  terjadinya  hal-hal  yang  tidak diinginkan  dan  terjerumus  lebih  serius  seperti  fitnah  dan  penegakan  hukum  agama. 91 Penelitian  Widihartati  Setiasih,  penelitian  menunjukkan  bahwa  Putusan  Majelis  hakim hanya  terpaku  dengan  doktrin  hukum  positif  saja  dengan  tujuan  membolehkan  status hukum  yang  jelas,  hingga  putusannya  tidak  mempertimbangkan  aspek-aspek  yang berpengaruh pada masa depan anak dan perempuan. 92
Penelitialn  Nurul  Inalyalh,  pengaljualn  dispensalsi  nikalh  iallalh  permohonaln  yalng dialjukaln ke PAl supalyal diberikaln pengecuallialn terhaldalp syalralt Palsall 7 alyalt 1 Undalng- Undalng  Nomor.  1  Talhun  1974  jo.  Palsall  15  KHI  tentalng  baltals  umur  minimun  menikalh untuk  callon  mempelali  prial  sertal  walnital  yalng  belum  salmpali  umur  minimun  nikalh tersebut  sebalb  terdalpaltnyal  perihall  altalupun  dallalm  kondisi  tertentu.  Malralknyal pergalulaln bebals di golongaln kalnalk- kalnalk sertal alnalk mudal menyebalbkaln halmil di lualr nikalh  jaldi  alspek  balnyalk  dialjukalnnyal  permohonaln  dispensalsi  nikalh  ke  PAl.  PAl  selalku lembalgal  yalng  berwenalng  bualt  mengecek,  mengaldili,  memutus  sertal  menuntalskaln malsallalh  permohonaln  tersebut  waljib  cocok  dengaln  hukum  yalng  berlalku  sertal
91 Miftalkhul  Jalnalh  Hidalyaltulloh  Halris,  “Dispensalsi  Nikalh  Di  Balwalh  Umur  Dallalm  Hukum  Islalm,” Jurnall Hukum Kelualrgal Islalm 5 (Jalnualry 2020), 34.
92 Widihalrtalti  Setialsih,  “Alnallisis  Putusaln  Dispensalsi  Nikalh  Dibalwalh  Umur  Dallalm  Perspektif Perlindungaln  Perempualn,” Jurnall  Penelitialn  Daln  Pengalbdialn  Kepaldal  Malsyalralkalt  UNSIQ 4  (Malrch 2017) 235.
bersumber  paldal  perlengkalpaln  falktal  daln  pertimbalngaln  hukum  yalng  kokoh  gunal merumuskaln penetalpaln dispensalsi nikalh tersebut. 93
Selalnjutnyal  alrtikel  Alry  Alrdilal  membalhals  penolalkaln  dispensalsi  pernikalhaln palsalngaln  sirri  di  balwalh  umur  dallalm penetalpaln Pengaldilaln  Algalmal  Kralksalaln. Permohonaln  alktal  nikalh  dilalkukaln  oleh  pemohon  terhaldalp  alnalk  pemohon.  Alnalk Pemohon menikalh secalral, salh dengaln menalntu Pemohon. Dallalm hall istri alnalk pelalpor sedalng halmil limal bulaln, malkal pelalpor sebalgali oralng tual dalri alnalk pelalpor mengaljukaln permohonaln perkalwinaln alntalral alnalk pelalpor dengaln callon menalntu pelalpor ke dallalm Dalftalr  Perkalwinaln  (PPN).  Pencaltalt  sipil  menolalk  permohonaln  nikalh  pemohon,  kalrenal alnalk pemohon belum berusial 19 talhun, daln menyalralnkaln pemohon untuk mengaljukaln alktal  nikalh  ke  pengaldilaln  algalmal.  Dengaln  dalsalr  hukum  Palsall  7(3)(e)  Kompendium Hukum  Islalm,  maljelis  halkim  memutuskaln  tidalk  menerimal  lalmalraln  pemohon  daln merekomendalsikaln  alnalk  pemohon  untuk  mengaljukaln  suralt  nikalh.  .  Secalral  hukum, rekomendalsi  halkim  untuk  alktal  nikalh  balgi  alnalk  pemohon  tidalk  tepalt  kalrenal  alnalk pemohon malsih di balwalh umur. Undalng-Undalng Perkalwinaln Nomor 1 Talhun 1974 daln Kompilalsi Hukum Islalm mengaltur balhwal callon mempelali yalng belum dewalsal (19 talhun untuk  lalki-lalki  daln  16  talhun  untuk  perempualn)  halrus  mendalpaltkaln  suralt  nikalh  dalri pengaldilaln. Itu tidalk bisal diselesalikaln halnyal dengaln alktal nikalh. 94
Teralkhir, Alrtikel yalng ditulis oleh Lezal Meltal Ralny daln Liyal Sukmal Muliyal, alspek yalng  melaltalr  belalkalngi  dialjukalnyal  dispensalsi  nikalh  di  Pengaldilaln  Algalmal  Balturaljal dallalm  Permalsallalhaln  No  83/  Pdt.  P/  2020/  PAl  Btal.  iallalh  Kallalu,  perkalwinaln  tersebut salngalt  menekaln  bualt  dilalngsungkaln  disebalbkaln  alnalk  di  balwalh  usial  itu  sudalh  halmil. Tidalk halnyal sebalb alspek halmil.
Dialjukalnnyal  dispensalsi  pernikalhaln  di  Pengaldilaln  Algalmal  Balturaljal  disebalbkaln: oleh falktor  ekonomi,  alspek kecemalsaln  kedual  oralng tual, alspek kuralngnyal  pemalhalmaln paldal  beralrtinyal  pembelaljalraln,  Alspek  alreal  dimalnal  merekal  tinggall.  Implementalsi dispensalsi  nikalh  dallalm  tinjalualn    UU  Perlindungaln  alnalk  di  PAl  Balturaljal  malsih  kuralng efektif kalrenal malsih balnyalknyal  permohonaln dispensalsi nikalh. 95
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, positioning dalam penelitian ini adalah lebih fokus kepada degradasi moral yang terjadi dalam fenomena dispensasi nikah di Ponorogo dari tahun 2020-2022.

## MASALAH
Penelitian  berangkat  dari  fenomena  degradasi  moral  yang  terjadi  di  Ponorogo. Sepanjang  Tahun  2020-2022  tingkat  dispensasi  nikah  tinggi,  banyak  siswa  yang
93 Nurul  Inalyalh,  “Penetalpaln  Dispensalsi  Nikalh  Alkibalt  Halmil  Di  Lualr  Nikalh  Di  Pengaldilaln  Algalmal Yogyalkalrtal  Talhun  2010-2015  (Alnallisis  Hukum  Alcalral  Peraldilaln  Algalmal,” All-Alhwall:  Jurnall  Hukum Kelualrgal Islalm 10 (Februalry 2017): 178.
94 Alry  Alrdilal,  “Penolalkaln  Dispensalsi  Nikalh  Balgi  Palsalngaln  Nikalh  Sirri  Di  Balwalh  Umur,” All-Hukalmal’ 4 (2014): 325.
95 Liyal Sukmal Muliyal Lezal Meltal Ralny, “Implementalsi Dispensalsi Nikalh Terhaldalp Alnalk Di Balwalh Umur Di  Kotal  Balturaljal  Kalbupalten  Ogaln  Komering  Ulu  Provinsi  Sumalteral  Selaltaln  Ditinjalu  Dalri  Undalng- Undalng Nomor 17 Talhun 2016 Tentalng Perlindungaln Alnalk,” Jurnall Riset Ilmu Hukum , 2021, 74.
mengajukan  dispensasi  nikah  disebabkan  karena  hamil  terlebih  dulu.  Oleh  karena  itu, penulis  tertarik  untuk  menulusuri  dengan  rumusan  masalah  yang  akan  dikaji  sebagai berikut:  1)  mengapa  terjadi  degradasi  moral  dalam  fenomena  dispensasi  nikah  di Ponorogo? 2) bagaimana dampak pemberian dispensasi nikah bagi siswa di Ponorogo? 3)  bagaimana  efektivitas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Dispensasi Nikah terhadap fenomena di Ponorogo 2020-2022?

## METODE
Penulisaln  ini  disusun  menggunalkaln  metode  kepustalkalaln (libralry  resealrch) . Libralry  resealrch  ini  dilalkukaln  dengaln  mengumpulkaln  berbalgali  referensi  balcalaln  yalng relevaln  dengaln  permalsallalhaln  yalng  diteliti,  kemudialn  dilalkukaln  pemalhalmaln  secalral teliti  sehinggal  mendalpaltkaln  sebualh  temualn-temualn  penelitialn.  Balhaln  hukum  primer aldallalh  balhaln  hukum  yalng  mengikalt  altalu  gunal  membualt  oralng  talalt  hukum,  meliputi produk  hukum  yalng  menjaldi  balhaln  kaljialn  daln  produk  hukum  sebalgali  allalt  kritiknyal. Balhaln  hukum  sekunder  meliputi  beberalpal  penjelalsaln  balhaln  hukum  primer  berupal kaljialn fiqih, pemikiraln ulalmal yalng ditemukaln dallalm buku, jurnall daln dallalm website.

## PEMBAHASAN

## Degradasi Moral: Fenomena Dispensasi Nikah di Ponorogo
190  lebih  pelaljalr  SMP  daln  SMAl  sepanjang  tahun  2022  di  Ponorogo  mengaljukaln dispensalsi  menikalh  di  Pengaldilaln  Algalmal  setempalt.  Balhkaln,  di  alwall  Jalnualri  2023  inil, sudalh  sudah  terdapat  l  7  pelaljalr  yalng  mengaljukaln  menikalh  usial  dini  kalrenal  halmil. 96 Pernyaltalaln  tersebut  sedalng  balnyalk  di  dalpalti  dallalm  berital  virall  alwall  talhun  ini,  berital tersebut membualt balnyalk oralng tual khalwaltir.
Balpalk  Alli Halmdi selaku Walkil Pengaldilaln Algalmal mengaltalkaln, 97 pada talhun 2022, di Ponorogo terdalpalt 191 pengaljualn dispensalsi pernikalhaln alnalk (Diskal). 98
Selaian faktor Pendidikan, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya fenomena  membeludaknya  diksa  ini,  balhwal  aldal  jugal  caltin  (callon  pengalntin)  yalng mengaljukaln  permohonaln  dispensalsi  nikalhaln  alkibalt  dorongaln  budalyal  dalri  dual  belalh pihalk oralngtual. Daln kedualnyal jugal tidalk bersekolalh.
Setelah  menelaah  tiga  faktor  yang  melatarbelakangi  ada  juga  faktor  yang  sangat berpengaruh  terhadap  meningkatnya  diksa  yaitu  malsyalralkalt  malsih  belum  tersosialli
96 “Https://Www.Kompals.Tv/Alrticle/368805/Alngkal-Pernikalhaln-Dini-Meningkalt-Bupalti-Ponorogo- Meraldalng, .”
97 “Https://Www.Sualralsuralbalyal.Net/Kelalnalkotal/2023/Uu-Perkalwinaln-2019-Belum-Balnyalk-Yalng- Talhu-Raltusaln-Remaljal-Ponorogo-Aljukaln-Dispensalsi-Nikalh/,.”
98 Pengaldilaln  Algalmal  (PAl)  Ponorogo  mengaltalkaln  balhwal  tidalk  semual  kalsus  Diskal  yalng  dialjukaln penyebalbnyal  merupalkaln  falktor  halmil  dulualn.  Kaltal  balpalk  Alli,  dalri  191  kalsus  itu  sebalnyalk  delalpaln berkals  pengaljualn  tidalk  diterimal  oleh  PAl  sebalb  belum  memenuhi  unsur  mendesalk.  Sehinggal  totall dispensalsi yalng diterimal PAl Ponorogo aldal 183 berkals.
Wakil PA Ponorogo jugal menyaltalkaln sebalb yalng melaltalrbelalkalngi terjaldinyal pernikalhaln dini mempunya penyebalbl  cukup  beralgalm.  Jikal  dapat  disimpulkaln  yalitu  kalrenal  falktor  pendidikaln,  ekonomi,  daln budalyal, didalsalrkaln paldal daltal yalng dipalpalrkaln PAl Ponorogo, tigal unsur itu salling berkalitaln.
perihall  UU  Perkalwinaln  yalng  balru  digalnti.  Yalng  malnal  baltals  usial  pernikalhaln  yalitu  19 talhun Selain Morall merupalkaln sualtu tolalk ukur balgi seseoralng dallalm menilali perilalku malnusial.  Degraldalsi  morall  merupalkaln  sebualh  bentuk  permalsallalhaln  cukup  besalr  yalng salalt  ini terjaldi,  hall tersebut  tentu  balnyalk menyebalbkaln  penyimpalngaln  penyimpalngaln yalng dilalkukaln oleh seseoralng. 99
Degraldalsi  morall merupalkaln  kealdalaln  dimalnal  fenomenal  kemunduraln  morall yalng menyebalbkaln  penyimpalngaln  sosiall.    Dekaldensi  morall  jugal  merupalkaln  sualtu  kealdalaln dimalnal  morall  mengallalmi  kemerosotaln  altalu  sedalng  dallalm  false  kemunduraln  yalng berkepalnjalngaln  balik  sengaljal  malupun  tidalk  sengaljal  jugal  sulit  untuk  mengemballikaln kepaldal  kondisi  semulal,  penurunaln  mutu  altalu  kemerosotaln  kedudukaln.  Aldalpun degraldalsi  yalng  disebutkaln  sebalgali  bentuk  penurunaln  kuallitals  malupun  perusalkaln morall. 100
Penggunalaln  teknologi  yalng  kuralng  tepalt  oleh  generalsi  mudal,  balik  dallalm lingkungaln  pergalulaln  yalng  kuralng  balik,  proses  pembelaljalraln  daln  pembentukaln kalralkter  yalng  kuralng  optimall,  rendalhnyal  pengalwalsaln,  sertal  minimnyal  pertumbuhaln jiwal religiusitals merupalkaln sumber penyebalb kemunduraln mileniall salalt ini. 101

## Dispensasi Nikah dalam Perundang-undangan di Indonesia
UU  No  1  Talhun  1974  Palsall  7  alyalt  (1)  menyebutkaln  Perkalwinaln  diperbolehkaln halnyal  jikal  pihalk  lalki-lalki  telalh  mencalpali  usial  19  (sembilaln  belals)  talhun  daln  pihalk walnital telalh mencalpali usial 16 (enalm belals) talhun. Palsall 7 alyalt (2) menyaltalkaln balhwal jikal  aldal  penguralngaln  dalri  alyalt  1  palsall  ini,  permohonaln  pembebalsaln  dalpalt  dialjukaln kepaldal pengaldilaln altalu pejalbalt lalin yalng dialjukaln oleh kedual oralng tual sualmi altalu istri. Alrtinyal, jikal sallalh saltu altalu kedual palsalngaln altalu kedualnyal tidalk memenuhi ketentualn Palsall 7(1) untuk melalngsungkaln perkalwinaln, walli halrus mengaljukaln permohonaln alktal nikalh ke pengaldilaln algalmal . . 102
Di dallalm KHI (Kompilalsi Hukum Islalm) Aldal pulal alturaln khusus mengenali baltalsaln usial  perkalwinaln  paldal  malsyalralkalt  muslim,  yalitu  “Palsall  15  Alyalt  1”  yalng  menekalnkaln kepentingaln kelualrgal daln rumalh talnggal UU Perkalwinaln No. 1  Talhun 1974, yalitu. salalt callon sualmi berusial minimall 19 talhun. daln callon palsalngaln minimall berusial 16 talhun. 103 Di  dallalm  hukum  islalm  malupun  kitalb  fiqh  belum  ditemukaln  aldalnyal  ketentualn dispensalsi nikalh, nalmun halnyal mengaltur mengenali usial perkalwinaln. Alyalt-alyalt perihall pernikalhaln  dallalm  Allqur’aln  terdalpalt  23  alyalt.  Nalmun  tidalk  aldal  alyalt  saltupun  yalng menjelalskaln  baltalsaln  usial  nikalh.  Begitu  jugal  jikal  diteliti  lebih  lalnjut,  alyalt  yalng
99 H  Allial  S.,  O,  N.  R.,  Nuralli,  R.,  R,  S.  Al.,  &  Halmalral,  ,  “Budalyal  Lembalgal  Pendidikaln  Sebalgali  Pilalr  Utalmal Melalwaln Degraldalsi Morall,” Khalzalnalh Pendidikaln Islalm 2 (2020): 84–89.
100 Halyaltul Khalirul Ralhmalt, I Dewal Ketut Kertal Widalnal Nurbaliti Mal’rufalh, “DEGRAlDAlSI MORAlL SEBAlGAlI DAlMPAlK  KEJAlHAlTAlN  SIBER  PAlDAl  GENERAlSI  MILLENIAlL  DI  INDONESIAl,  NUSAlNTAlRAl,” Jurnall  Ilmu Pengetalhualn Sosiall 7 (2020): 102.
101 Ralmdliyalh,  “Peraln  Revitallisalsi  Pembinalaln  Pendidikaln  Kalralkter  Salntri  (J-PSH)  Dallalm  Upalyal Memperbaliki Degraldalsi Morall Generalsi Mileniall,” Jurnall Pendidikaln Islalm 2 (2020): 2.
102 Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 1974 , n.d.
103 “Kompilalsi Hukum Islalm Palsall 15 Alyalt (1),” n.d.
berhubungaln dengaln kepaltutaln seseoralng untuk menikalh aldal dual alyalt dallalm Allquraln, yalitu suralt all-Nûr [24]:alyalt 32: 104
ِﻧ ْﻐُﯾ َء ۤا َرَﻘُﻓ ا ْوُﻧ ْوُﻛﱠﯾ  ْنِا  ْۗمُﻛِٕﯨۤﺎَﻣِا َو ْمُﻛِدﺎَﺑِﻋ  ْنِﻣ  َنْﯾِﺣِﻠ ّٰﺻﻟا َو ْمُﻛْﻧِﻣ ﻰ ٰﻣﺎَﯾَ ْﻻا اوُﺣِﻛْﻧَا َو ٌمْﯾِﻠَﻋ ٌﻊ ِﺳا َو ُ ّٰﷲ َو  ٖۗﮫِﻠْﺿَﻓ  ْنِﻣ ُ ّٰﷲ ُمِﮭ “Daln kalwinkalnlalh oralng-oralng yalng sendirialn13 di alntalral kalmu, daln oralng-oralng yalng lalyalk (berkalwin) dalri halmbal-halmbal salhalyalmu yalng lelalki daln halmbal-halmbal salhalyalmu yalng perempualn. Jikal merekal miskin, Alllalh alkaln memalmpukaln merekal dengaln kalrunial- Nyal, daln Alllalh Malhal Luals (Pemberialn-Nyal) lalgi Malhal Mengetalhui.”
daln Qs. all-Nisâ’ [4]: alyalt 6. 105
ﱢﻧﻟا اوُﻐَﻠَﺑ ا َذِا  ٓﻰ ّٰﺗ َﺣ ﻰ ٰﻣ ٰﺗَﯾْﻟا اوُﻠَﺗْﺑا َو
ﺎًﻓا َر ْﺳِا ٓﺎَھ ْوُﻠُﻛْﺄَﺗ  َﻻ َو ۚ ْمُﮭَﻟا َوْﻣَا  ْمِﮭْﯾَﻟِا ا ْٓوُﻌَﻓ ْدﺎَﻓ اًدْﺷُر  ْمُﮭْﻧﱢﻣ  ْمُﺗ ْﺳَﻧٰا  ْنِﺎَﻓ  َۚحﺎَﻛ ۗ  ِف ْو ُر ْﻌَﻣْﻟﺎِﺑ  ْلُﻛْﺄَﯾْﻠَﻓ  ا ًرْﯾِﻘَﻓ  َنﺎَﻛ  ْنَﻣ َو  ۚ  ْفِﻔ ْﻌَﺗ ْﺳَﯾْﻠَﻓ  ﺎًّﯾِﻧَﻏ  َنﺎَﻛ  ْنَﻣ َو  ۗ ا ْوُرَﺑْﻛﱠﯾ  ْنَا  ا ًراَدِﺑ ﱠو َﻓَد  ا َذِﺎَﻓ ْمِﮭْﯾَﻟِا  ْمُﺗ ْﻌ
ﺎًﺑْﯾ ِﺳ َﺣ ِ ّٰ ﺎ ِﺑ ﻰ ٰﻔَﻛ َو ۗ ْمِﮭْﯾَﻠَﻋ ا ْوُدِﮭْﺷَﺎَﻓ ْمُﮭَﻟا َوْﻣَا “Daln  ujilalh  alnalk  yaltim  itu  salmpali  merekal  cukup  umur  untuk  kalwin,  kemudialn  jikal menurut  pendalpaltmu  merekal  telalh  cerdals  (palndali  memelihalral  halrtal),  malkal seralhkalnlalh  kepaldal  merekal  halrtal-halrtalnyal.  daln  jalngalnlalh  kalmu  malkaln  halrtal  alnalk yaltim lebih dalri baltals kepaltutaln daln (jalngalnlalh kalmu) tergesalgesal (membelalnjalkalnnyal)  sebelum  merekal  dewalsal.  balralng  sialpal  (di  alntalral  pemelihalral  itu) malmpu,  Malkal  hendalklalh  ial  menalhaln  diri  (dalri  memalkaln  halrtal  alnalk  yaltim  itu)  daln balralng  sialpal  yalng  miskin,  malkal  bolehlalh  ial  malkaln  halrtal  itu  menurut  yalng  paltut. Kemudialn  alpalbilal  kalmu  menyeralhkaln  halrtal  kepaldal  merekal,  malkal  hendalklalh  kalmu aldalkaln  salksi-salksi  (tentalng  penyeralhaln  itu)  balgi  merekal.  Daln  cukuplalh  Alllalh  sebalgali Pengalwals (altals persalksialn).”
Dallalm  hukum  Islalm  baltalsaln  umur  menikalh  yalkni  mempelali  telalh  balligh.  Balgi Imalm Syalfi’i Untuk alnalk yalng balligh merupalkaln berusial 15 talhun untuk lalkilalki sertal 9 talhun  untuk  walnital.  Balgi  Imalm  Mallik  seseoralng  alnalk  yalng  telalh  balligh  diisyalralti dengaln  ciri  kelualrnyal  spermal  secalral  albsolut  dallalm  kealdalaln  menghalyall  altalupun diisyalralti dengaln sebalgialn tumbuhnyal ralmbut dialnggotal baldaln. Berikutnyal balgi Imalm Halnalfi, seseoralng alnalk yalng telalh balligh merupalkaln 12 talhun untuk alnalk prial sertal 9 talhun  untuk  alnalk  walnital.  Memalndalng  dalri  kalcalmaltal  sosiologis  tentalng  baltals  umur balligh  altalupun  baltals  umur  menikalh  dallalm  pemikiraln  fukalhal  bisal  disimpulkaln  kallalu balwalh  minimun  seseoralng  alnalk  dikaltalkaln  telalh  balligh  merupalkaln  umur  15  talhun untuk prial sertal 9 talhun untuk walnital. 106
104 Depalrtemen Algalmal RI, all-Qur’aln daln Terjemalhalnnyal, (Semalralng: PT. Kalryal Tohal Putral, 1998),  692
105 Depalrtemen  Algalmal  RI, All-Qur’aln  Daln  Terjemalhalnnyal ,  199  Depalrtemen  Algalmal  RI,  all-Qur’aln  daln Terjemalhalnnyal, (Semalralng: PT. Kalryal Tohal Putral, 1998), 143
106 Alchmald  Alsrori,  “Baltals  Usial  Perkalwinaln  Menurut  Fukalhal  Daln  Peneralpalnnyal  Dallalm  Undalng-Undalng Perkalwinaln Di Dunial Islalm,” All-‘Aldallalh XII (December 2015), 813.
Palsall  7(1)  Undalng-Undalng  Perubalhaln  Perkalwinaln  Nomor  1  Talhun  2019,  Nomor 16  Talhun  2019,  menyaltalkaln  balhwal  perkalwinaln  diperbolehkaln  halnyal  jikal  sualmi  daln istri telalh berusial 19 (sembilaln belals) talhun. Palsall ini tidalk waljib altalu tidalk bersyalralt kalrenal  allineal  kedual  yalitu  allineal  2  menyaltalkaln  balhwal:  “Dallalm  hall  terjaldi penyimpalngaln  dalri  syalralt  umur  menurut  alyalt  (1),  oralng  tual  lalki-lalki  daln/altalu perempualn kalrenal allalsaln mendesalk dalpalt memintal eksepsi kepaldal pengaldilaln dengaln disertali bukti-bukti yalng cukup.” Pernikalhaln itu halrus. halrus berdalsalrkaln persetujualn kedual  palsalngaln,  daln  palsalngaln  yalng  berusial  di  balwalh  21  talhun  memerlukaln persetujualn  oralng  tual.  Alpalbilal  seoralng  lalki-lalki  daln  seoralng  perempualn  belum mencalpali  umur  19  (sembilaln  belals)  talhun,  beralrti  lalki-lalki  daln  seoralng  perempualn yalng  umurnyal  belum  mencalpali  baltals  umur  tersebut  tidalk  diperbolehkaln  untuk menikalh.  Nalmun,  jikal  aldal  allalsaln  yalng  mendesalk  untuk  menikalh,  meskipun  usial minimum  untuk  menikalh,  yalitu.  19  (sembilaln  belals)  talhun,  daln  bialsalnyal  belum tercalpali. 107 Selalin  itu  menentukaln  kedewalsalaln  dengaln  umur,  terdalpalt  berbalgali pendalpalt ulalmal malzhalb tentalng hall ini, di alntalralnyal aldallalh Imalm Albu Halnifalh, balhwal kedewalsalaln itu daltalng mulali umur 19 talhun balgi lalki-lalki daln 17 talhun balgi walnital. 108 Sejallaln menggunalkaln pemikiraln penetalpaln baltals usial pernikalhaln dallalm undalng- undalng  tersebut  altals,  alnalk  mempunyali  beberalpal  halk  yalng  waljib    dilindungi. berdalsalrkaln  konvensi  Halk  Alnalk,  malteri  hukum  tentalng  halk-halk  alnalk  dallalm kesepalkaltaln  Halk Alnalk bisal dikelompokkaln paldal empalt kaltegori halk-halk alnalk, yalitu: 109 a. Halk  terhaldalp  kelalngsungaln  hidup (survivall  rights) ,  yalitu  halk-halk  alnalk  paldal konvensihalk alnalk yalng mencalkup halk-halk gunal melestalrikaln daln  mempertalhalnkaln hidup (the rights of life) daln  halk gunal memperoleh stalndalr kesehaltaln tertinggi daln peralwaltaln yalng sebalik-baliknyal (the rigts to the higest stalndalrt of heallt alnd medicall calre alttalinalble).
b. Halk terhaldalp proteksi (protection rights) , yalitu halk-halk paldal konvensi halk alnalk yalng meliputi  halk proteksi  dalri diskriminalsi,  tindalkaln  kekeralsaln  daln    keterlalntalraln  balgi alnalk yalng talk memiliki falmili balgi alnalk-alnalk pengungsi.
c. Halk untuk tumbuh kembalng (Development rights) , yalitu halk-halk dallalm konvensi halk alnalk  yalng  meliputi  segallal  bentuk  pendidikaln  (formall  daln    non  formall)  daln    halk untuk mencalpali stalndalr hidup yalng lalyalk balgi perkembalngaln fisik, mentall spirituall, morall, sertal sosiall alnalk.
d. Halk  untuk  berpalrtisipalsi (palrticipaltion  rights) ,  yalitu  halk-halk  alnalk  dallalm  konvensi alnalk  yalng  mencalkup  halk  alnalk  gunal  menyaltalkaln  pendalpalt  paldal  segallal  hall  yalng mempengalruhi  alnalk  (the  rights  of  child  to  express  her/his  vews  in  alll  metter alffecting thalt child).
107 Kiki Almallialh & Zico Junius Fernalndo, “AlKIBAlT HUKUM DISPENSAlSI PERKAlWINAlN AlNAlK DI BAlWAlH UMUR,” AlL-IMAlRAlH: Jurnall Pemerintalhaln Daln Politik Islalm 6 (2021).
108 Yalnggo  T, Fiqh  Alnalk:  Methode  Islalm  Dallalm  Mengalsuh  Alnalk  Sertal  Hukum-Hukum  Yalng  Berkalitaln Dengaln Alktivitals Alnalk (Jalkalrtal: AlMP Press, 2016).27
109 UNICEF, Guide of The Convention on the Rights of Child (CRC) (Jalkalrtal: UNICEF).4

## Dampak Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Siswa di Ponorogo
Lalndalsaln  hukum  UU  Perkalwinaln  tidalk  secalral  jelals  menetalpkaln  allalsaln dikalbulkalnnyal perceralialn, yalng tergalntung kebutuhaln daln perkembalngaln malsyalralkalt, dengaln  cepalt  menimbulkaln  allalsaln  yalng  salngalt  berbedal,  yalng  penyelesalialnnyal diseralhkaln sepenuhnyal kepaldal pengaldilaln, yalng diputuskaln oleh berital yalng diketalhui di  depaln  sidalng  utalmal  untuk  memeriksal  daln  mengkalji  secalral  lengkalp  allalsaln-allalsaln yalng dijaldikaln dalsalr pemeriksalaln pesalngon tersebut.
Dengaln  demikialn,  tidalk  aldal  baltalsaln  yalng  jelals  tentalng  hall-hall  yalng  dibolehkaln "penyimpalngaln".  Alkibaltnyal,  peneralpaln  Palsall  7  (2)  UU  Perkalwinaln  mengalkibaltkaln penerbitaln  alktal  nikalh  alnalk  dimalknali  salngalt  luals.  Dibolehkalnnyal  perkalwinaln  alnalk  di balwalh  umur  yalng  salh  (19  untuk  lalki-lalki  daln  16  untuk  perempualn)  dalpalt  dialrtikaln ketikal  mempelali  sudalh  halmil,  tetalpi  jugal  termalsuk  pemalksalaln  kalrenal  hutalng, kemiskinaln,  jalnji  untuk  memenuhi  kebutuhaln.  callon  sualmi,  melualsnyal  pralktik  kalwin jalmalk, halmil di lualr nikalh altalu balhkaln kalwin palksal balgi korbaln pelecehaln seksuall. 110 Halrusnyal  Malsing-malsing  kelualrgal,  oralng  daln  malsyalralkalt  salling  menjalgal  daln melindungi alnalk menciptalkaln rumalh yalng ralmalh daln bersalhalbalt dengaln alnalk, rumalh yalng  terus  beribaldalh,  oralngtual  daln  alnggotal  malsyalralkalt  salling  peduli  terhaldalp keberaldalaln  alnalk,  melalralng  pergalulaln  bebals,  nalrkobal  daln  balhalyal  pornogralfi.  Nalmun aldal balnyalk hall-hall di lualr kendalli kital.
a. Dalmpalk Balgi Psikologis Alnalk
Jikal  dilihalt  dalri  ilmu  psikologis,  nikalhaln  di balwalh  umur  sulit  untuk  dilalkukaln dikalrenalkaln  kbelum  maltalngnyal  mentall  dalri  kedual  callon  pengalntin  balik  lalki-lalki malupun perempualn. 111 Terlebih terhaldalp alnalk perempualn mengallalmi beberalpal  hall dalri pernikalhaln di usial dini. dialntalralnyal teralmbilnyal halk seoralng alnalk dialntalralnyal pendidikaln,  kehidupaln  yalng  bebals  bereksploralsi,  terlindung  dalri  kekeralsaln, pelecehaln  daln  eksploitalsi,  berkalitaln  dengaln  kesehaltaln  seoralng  alnalk  yalng  menikalh bekum paldal usial maltalng memiliki risiko kemaltialn salalt melalhirkaln yalng lebih tinggi dibalndingkaln dengaln walnital yalng sudalh cukup umur. Risiko ini bisal mencalpali limal kalli  lipaltnyal.  Kemaltalngaln  psikologis belum tercalpali  sehinggal  berdalmpalk paldal  polal alsuh  alnalk,  daln  mengalkibaltkaln  alnalk  yalng  kuralng    mendalpaltkaln  kalsih  salyalng  yalng malksimall kalrenal salng alnalk dialsuh oleh oralng tual dalri palsalngaln usial mudal. 112
b. Dalmpalk Balgi Alnalk Halsil Pernikalhaln dini
Selalin  oralng  tual  alnalk-alnalk  halsil  pernikalhaln  dini  jugal  turut  menjaldi  korbaln, belum  maltalngnyal  usial  oralng  tualnyal  yalng  menikalh  di  balwalh  umur  mendaltalngkaln dalmpalk paldal si alnalk, perempualn yalng melalhirkaln paldal usial mudal daln dallalm proses
110 Tubroni  Faliq,  “Putusaln  Nomor  74/PUU-X11/2014  Daln  Stalndalr  Konstitusionall  Dispensalsi Perkalwinaln,” Jurnall Konstitusi 14 (September 2017) 580.
111 Wallgito  Bimo, Bimbingaln  Daln  Konseling  Perkalwinaln (Yogyalkalrtal:  Yalyalsaln  Penerbitaln  Falkultals Psikologi UGM, 2000). 28
112 Halmidalh,  Wiwital,  Yalnti,  “AlNAlLISIS  FAlKTOR  PENYEBAlB  DAlN  DAlMPAlK  PERNIKAlHAlN  DINI  DI KECAlMAlTAlN KAlNDIS KAlBUPAlTEN SIAlK,” Jurnall Ibu Daln Alnalk 6 (November 2018): 96–102.
pertumbuhaln  jugal  pemenuhaln  gizi  beralkibalt  alkaln  terbalginyal  dengaln  pemenuhaln gizi  jalnin. 113 sehinggal  resiko  meninggallnyal  Balyi  yalng  memiliki  resiko  yalng  besalr, balyi  lalhir  dallalm  kealdalaln  premaltur,  gizi  yalng  kuralng,  daln  alnalk  dalpalt  berisiko terkenal halmbaltaln pertumbuhaln altalu stunting.

## c. Dalmpalk Malsyalralkalt
Secalral lalngsung malupun tidalk lalngsung pernikalhaln dini jugal turut mengalmbil alndil  dalmpalknyal  dallalm  beberalpal  hall  seperti  malkin  palnjalngnyal  ralntali  kemiskinaln, Hall  ini  terjaldi  alkibalt  pernikalhaln  dini  bialsalnyal  tidalk  diimbalngi  dengaln  cukupnyal pendidikaln daln kemalmpualn finalnsiall. Hall tersebut jugal berpengalruh besalr terhaldalp calral  didik  oralngtual  yalng  belum  maltalng  secalral  usial  kepaldal  alnalk-alnalknyal.  Paldal alkhirnyal, beralkibalt paldal siklus kemiskinaln yalng berkelalnjutaln, selalin itu Sallalh saltu aldalnyal  undalng-undalng  tentalng  pernikalhaln  gunal  mengendallikaln  jumlalh  penduduk, jikallalu  pernikalhaln  di  balwalh  umur  kuralng  terkontrol  dengaln  balik  malkal  alkaln  tidalk terkontrol pulal tingkalt kelalhiraln balhkaln kemaltialn alkibalt dalri pernikalhaln ini. 114

## Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Dispensasi  Nikah Terhadap Fenomena di Ponorogo 2020-2022
Efektivitals  alturaln  merupalkaln  sualtu  kemalmpualn  hukum  gunal  menciptalkaln  altalu melalhirkaln  kealdalaln  altalu  situalsi  yalng  dikehendalki  hukum  altalu  diperlukaln  oleh alturaln. 115 Sualtu  produk  hukum  dialnggalp  efektif  jikal  produk  peralturaln  tersebut  telalh altalu  telalh  dilalksalnalkaln  dallalm  pralktek.  seperti  Undalng-Undalng  Republik  Indonesial Nomor 16 Talhun 2019 tentalng Perubalhaln Undalng-Undalng Perkalwinaln Nomor 1 Talhun 1974  yalng  jugal  merupalkaln  sallalh  saltu  produk  hukum  dalpalt  dikaltalkaln  efektif  ketikal dipralktikkaln.
Teori efektivitals alturaln dalri Soerjono Soekalnto balhwal efektif altalu tidalknyal sualtu alturaln dipengalruhi oelh limal falktor 116 : 1) falktor hukum itu sendiri (hukum); 2) lembalgal penegalk  hukum,  yalitu.  H.  pihalk  penghalsil  jugal  berlalku  hukum;  3)  baldaln  altalu  baldaln pendukung  penegalkaln  hukum;  4)  falktor  malnusial,  yalitu.  lingkungaln  di  malnal  alturaln- alturaln  ini  berlalku  altalu  diteralpkaln;  daln  5)  falktor  budalyal,  yalitu  halsil  kalryal,  ciptal  daln ralsal  berdalsalrkaln  kemalualn.  UU  No  16  Talhun  2019  Perubalhaln  UU  Perkalwinaln  No  1 Talhun  1974  belum  berlalku.  Kecenderungaln  meningkaltnyal  kalsus  perkalwinaln  di Pengaldilaln  Perwallialn  Indonesial  disebalbkaln  oleh  bertalmbalhnyal  usial  malksimall  callon pengalntin.  Usial  pepaltalh  berubalh  dalri  16  menjaldi  19  talhun.  Perubalhaln  usial  ini  dialtur dallalm  UU  No  16  Talhun  2019.  Penetalpaln  alyalh  dewalsal  tidalk  salmal  dengaln  balnyalk
113 Faldilalh  Dini,  “Tinjalualn  Dalmpalk  Pernikalhaln  Dini  Dalri  Berbalgali  Alspek,” Jurnall  Palmaltor 14  (October 2021): 88–94.
114 Muhaldi Khallidi Almri Alulil, “Efektivitals Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2019 Terhaldalp Pernikalhaln Di Balwalh Umur,” Jurnall Ilmu Hukum, Perundalng-Undalngaln Daln Pralnaltal Sosiall 6 (2021): 85–101.
115 W  Lalwrence  Neumaln, Sociall  Resealrch  Methods:  Quallitaltive  alnd  Qualntitaltive  Alpproalches (Jalkalrtal:  PT Indeks, 2015). 299
116 Soerjono  Soekalnto, Falktor-Falktor  Yalng  Mempengalruhi  Penegalk  Hukum (Jalkalrtal:  PT.  Raljal  Gralfindo Persaldal, 2008). 8
undalng-undalng  lalin  yalng  berlalku,  balhkaln  jumlalh  kalsus  perkalwinaln  meningkalt  pesalt sejalk berlalkunyal undalng-undalng ini. 117
Dengaln  Undalng-Undalng  Nomor  16  Talhun  2019,  malsallalh  perkalwinaln  usial  dini setelalh  melalhirkaln  sebenalrnyal  sudalh  meningkalt  dibalndingkaln  sebelumnyal,  meskipun lalndalsaln  utalmal  lalhirnyal  undalng-undalng  ini  lebih  mengutalmalkaln  perlindungaln perkalwinaln  alnalk  paldal  usial  dini,  nalmun  hall  ini  tidalk  dalpalt  dihentikaln  kalrenal  allalsaln mendesalk,  sehinggal  halkim  terpalksal  mengalbulkaln  permohonaln  taldi.  Oleh  kalrenal  itu, sallalh saltu lalngkalh konkrit yalng dilalkukaln pemerintalh aldallalh pendalmpingaln psikologis daln  pembinalaln  ketalhalnaln  rumalh  melallui  pemberdalyalaln  daleralh,  perlindungaln  alnalk, pengendallialn  penduduk  daln  KB  sebelum  persidalngaln  di  pengaldilaln  algalmal.  Falktor penyebalb  balnyalknyal  perkalwinaln  (diskal)  di  Pengaldilaln  Algalmal  Indonesial  aldallalh  alnalk yalng  berusial  di  altals  18  talhun  tetalpi  belum  berusial  19  talhun  untuk  mengaljukaln dispensalsi  nikalh . Selalin  itu  meningkaltnyal  perkalwinaln  jugal  disebalbkaln  kalrenal  aldalnyal pembalhalrualn  hukum  sehinggal  yalng  paldal  alwall  umur  belum  malsuk  paldal  baltals  umur pernikalhaln  setelalh  munculnyal  undalng-undalng  kemudialn  malsuk  kepaldal  baltals minimum pernikalhaln hall tersebut jugal menjaldi falktor meningkaltnyal alngkal dispensalsi di  ponorogo.  Tidalk  halnyal  itu,  dallalm  mengalntisipalsi  alngkal  Diskal  alkibalt  halmil  dilualr nikalh  balgi  siswal/pelaljalr  pentingnyal  kerjalsalmal  alntalral  pihalk  oralng  tual,  sekolalh, malsyalralkalt daln peraln alktif pemerintalh pusalt malupun deralh halrus diwujudkaln dengaln balik dallalm mendidik malupun melindungi alnalk-alnalk yalng malsih beraldal dibalwalh umur.
Oleh  kalrenal  itu,  pentingnyal  edukalsi  daln  sosiallisalsi  kepaldal  alnalk  balhwal pernikalhaln alnalk dalpalt merusalk malsal mudal alnalk itu sendiri daln alkaln menggerus cital- cital balngsal untuk menciptalkaln sumber dalyal malnusial unggul daln memiliki sumber dalyal malnusial yalng calkalp daln inovaltif. Perkalwinaln dini jugal  membualt tingginyal alngkal putus sekolalh,  dalri  sisi  kesehaltalnpun  rentaln  terjaldinyal  kemaltialn  ibu  melalhirkaln,  alnemial, ketidalksialpaln mentall, daln jugal terjaldinyal mallnutrisi, jugal stunting paldal alnalk.
Selalin  kesehaltaln  kital  jugal  perlu  melihalt  dalri  sisi  ekonomi,  alnalk  yalng  menikalh paldal usial dini terpalksal waljib  bekerjal sertal mendalpaltkaln pekerjalaln kalsalr dengaln upalh rendalh sehinggal  kemiskinaln alkaln terus berlalnjut. Belum lalgi, ketidalksialpaln fisik sertal mentall  alkaln  rentaln  terjaldinyal  kekeralsaln  dallalm  rumalh  talnggal.  Kemiskinaln  daln minimnyal  pemalhalmaln  jugal  kedewalsalaln  tidalk  menutup  kemungkinaln  untuk  alnalk bertindalk  paldal  perbualtaln  kriminall  yalng  alkaln  memperburuk  kealdalaln  dallalm  kelualrgal. Oleh  kalrenal  itu,  perkalwinaln  alnalk  tidalk  boleh  terjaldi  lalgi.  Selalin  melalnggalr  halk  alnalk, jugal melalnggalr halk alsalsi malnusial.
Nalmun selalin hall yalng kital palhalmi di altals  kital jugal perlu  menggalris balwalhi hall- hall dilualr kendalli seperti hallnyal halmil dilualr nikalh alkibalt pergalulaln bebals altalu balhkaln memalng sudalh aldalt kebialsalaln dilalkukalnnyal pernikalhaln dini di wilalyalh tersebut.
117 Halrijalh  Dalmis,  “EFEKTIVITAlS  UNDAlNG-UNDAlNG  NOMOR  16  TAlHUN  2019  PERUBAlHAlN  UNDAlNG- UNDAlNG  NOMOR  1  TAlHUN  1974  TENTAlNG  PERKAlWINAlN  (Alnallisis  Usial  Nikalh  Balgi  Alnalk Perempualn),” PTAl Gorontallo , July 2021.

## PENUTUP
Dispensalsi  perkalwinaln  alnalk  dibalwalh  umur  aldallalh  pemberialn  halk  untuk melalngsungkaln  perkalwinaln  meskipun  belum  mencalpali  baltals  usial  minimum perkalwinaln  yalitu  usial  19  (Sembilaln  belals)  talhun,  salalt  ini  pernikalhaln  dini  merupalkaln hall yalng salngalt penting daln perlu di kalji kalrenal meningkaltnyal alngkal pernikalhaln yalng alkaln  meningkaltkaln  balnyalknyal  alkibalt  yalng  tentunyal  dalmpalknyal  salngalt  merugialn, dallalm  balnyalknyal  berital  yalng  virall  di  ponorogo  sepalnjalng  2021-2022  melonjalknyal alngkal pernikalhaln dini membualt balnyalk oralng tual daln siswal siswi khalwaltir wallalu paldal falktalnyal sepalnjalng talhun 2022 pernikalhaln dini justru mengallalmi penurunaln terjaldinyal pernikalhaln dini di ponorogo ini dialkibaltkaln oleh 3 falktor yalitu Falktornyal aldal beralgalm. Yalitu  kalrenal  falktor  pendidikaln,  ekonomi,  daln  budalyal.  nalmun  yalng  lebiih  perlu  di galrisbalwalhi  aldallalh  dalmpalk  dalri  pernikalhaln  itu  sendiri    yalitu  resiko  kemaltialn  salalt melalhirkaln,  belum  tercalpalinyal  kemaltalngaln  psikologis  sebalgali  alkibaltnyal  berpengalruh terhaldalp  polal  alsuh  alnalk,  resiko  kemaltialn  Balyi  yalng  lebih  besalr  ,  balyi  lalhir  premaltur, kekuralngaln  gizi,  daln    alnalk  memiliki  resiko  terkenal  halmbaltaln  pertumbuhaln  altalu stunting,daln jugal perpalnjalngan garis kemiskinan pada keluarga.l

## DAFTAR PUSTAKA
Alia, S., O, N. R., Nurali, R., R, S. A., & Hamara, H. “Budaya Lembaga Pendidikan Sebagai Pilar Utama Melawan Degradasi Moral.” Khazanah Pendidikan Islam 2 (2020):  84– 89.
Amri  Aulil,  Muhadi  Khalidi.  “Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Terhadap  Pernikahan  Di  Bawah  Umur.” Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 6 (2021): 85–101.
Ardila,  Ary.  “Penolakan  Dispensasi  Nikah  Bagi  Pasangan  Nikah  Sirri  Di  Bawah  Umur.” Al-Hukama’ 4 (2014): 325.
Asrori,  Achmad.  “Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  Fukaha  Dan  Penerapannya  Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.” Al-‘Adalah XII (December 2015): 813. Dalmis,  Halrijalh.  “EFEKTIVITAlS  UNDAlNG-UNDAlNG  NOMOR  16  TAlHUN  2019 PERUBAlHAlN UNDAlNG-UNDAlNG NOMOR 1 TAlHUN 1974 TENTAlNG PERKAlWINAlN (Alnallisis Usial Nikalh Balgi Alnalk Perempualn).” PTAl Gorontallo , July 2021.
Depalrtemen Algalmal RI. All-Qur’aln Daln Terjemalhalnnyal , 1998.
Faldilalh Dini.  “Tinjalualn  Dalmpalk Pernikalhaln  Dini  Dalri Berbalgali  Alspek.” Jurnall  Palmaltor 14 (October 2021): 88–94.
Hidalyaltulloh  Halris,  Miftalkhul  Jalnalh.  “Dispensalsi  Nikalh  Di  Balwalh  Umur  Dallalm  Hukum Islalm.” Jurnall Hukum Kelualrgal Islalm 5 (Jalnualry 2020): 25–34.
“Https://Ialinponorogo.Alc.Id/2023/01/16/Raltusaln-Siswal-Di-Ponorogo-Halmil-Di-Lualr- Nikalh-Benalrkalh-Malri-Cek-Falktalnyal/, ,” n.d.
“Https://Www.Kompals.Tv/Alrticle/368805/Alngkal-Pernikalhaln-Dini-Meningkalt-Bupalti- Ponorogo-Meraldalng, ,” n.d.
“Https://Www.Sualralsuralbalyal.Net/Kelalnalkotal/2023/Uu-Perkalwinaln-2019-Belum- Balnyalk-Yalng-Talhu-Raltusaln-Remaljal-Ponorogo-Aljukaln-Dispensalsi-Nikalh/,” n.d.
Inalyalh,  Nurul.  “Penetalpaln  Dispensalsi  Nikalh Alkibalt  Halmil Di  Lualr Nikalh Di  Pengaldilaln Algalmal Yogyalkalrtal Talhun 2010-2015 (Alnallisis Hukum Alcalral Peraldilaln Algalmal.” All- Alhwall: Jurnall Hukum Kelualrgal Islalm 10 (Februalry 2017): 178.
Kiki  Almallialh  &  Zico  Junius  Fernalndo.  “AlKIBAlT  HUKUM  DISPENSAlSI  PERKAlWINAlN AlNAlK  DI  BAlWAlH  UMUR.” AlL-IMAlRAlH:  Jurnall  Pemerintalhaln  Daln  Politik  Islalm 6 (2021).
“Kompilalsi Hukum Islalm Palsall 15 Alyalt (1),” n.d.
Lezal Meltal Ralny, Liyal Sukmal Muliyal. “Implementalsi Dispensalsi Nikalh Terhaldalp Alnalk Di
Balwalh  Umur  Di  Kotal  Balturaljal  Kalbupalten  Ogaln  Komering  Ulu  Provinsi  Sumalteral Selaltaln Ditinjalu Dalri Undalng-Undalng Nomor 17 Talhun 2016 Tentalng Perlindungaln Alnalk.” Jurnall Riset Ilmu Hukum , 2021, 74.
Nurbaliti Mal’rufalh, , Halyaltul Khalirul Ralhmalt, I Dewal Ketut Kertal Widalnal. “DEGRAlDAlSI MORAlL  SEBAlGAlI  DAlMPAlK  KEJAlHAlTAlN  SIBER  PAlDAl  GENERAlSI  MILLENIAlL  DI INDONESIAl, NUSAlNTAlRAl.” Jurnall Ilmu Pengetalhualn Sosiall 7 (2020): 191–201.
Ralmdliyalh.  “Peraln  Revitallisalsi  Pembinalaln  Pendidikaln  Kalralkter  Salntri  (J-PSH)  Dallalm Upalyal Memperbaliki Degraldalsi Morall Generalsi Mileniall.” Jurnall Pendidikaln Islalm 2 (2020): 203–24.
Setialsih,  Widihalrtalti.  “Alnallisis  Putusaln  Dispensalsi  Nikalh  Dibalwalh  Umur  Dallalm Perspektif  Perlindungaln  Perempualn.” Jurnall  Penelitialn  Daln  Pengalbdialn  Kepaldal Malsyalralkalt UNSIQ 4 (Malrch 2017): 235.
Soekalnto,  Soerjono. Falktor-Falktor  Yalng  Mempengalruhi  Penegalk  Hukum .  Jalkalrtal:  PT. Raljal Gralfindo Persaldal, 2008.
Tubroni  Faliq.  “Putusaln  Nomor  74/PUU-X11/2014  Daln  Stalndalr  Konstitusionall Dispensalsi Perkalwinaln.” Jurnall Konstitusi 14 (September 2017): 580.
Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 1974 , n.d.
UNICEF. Guide of The Convention on the Rights of Child (CRC) . Jalkalrtal: UNICEF, n.d.
W Lalwrence Neumaln. Sociall Resealrch Methods: Quallitaltive alnd Qualntitaltive Alpproalches . Jalkalrtal: PT Indeks, 2015.
Wallgito  Bimo. Bimbingaln  Daln  Konseling  Perkalwinaln .  Yogyalkalrtal:  Yalyalsaln  Penerbitaln Falkultals Psikologi UGM, 2000.
Yalnggo  T. Fiqh  Alnalk:  Methode  Islalm  Dallalm  Mengalsuh  Alnalk  Sertal  Hukum-Hukum  Yalng Berkalitaln Dengaln Alktivitals Alnalk . Jalkalrtal: AlMP Press, 2016.
Yalnti,  Halmidalh,  Wiwital,.  “AlNAlLISIS  FAlKTOR  PENYEBAlB  DAlN  DAlMPAlK  PERNIKAlHAlN DINI  DI  KECAlMAlTAlN  KAlNDIS  KAlBUPAlTEN  SIAlK.” Jurnall  Ibu  Daln  Alnalk 6 (November 2018): 96–102.