## Kontrak Ini Plasma Syariah
(Studi Analisis Hukum Bisnis Islam Dalam Praktik Kemitraan)
Didik  Kusno  Aji 1 ,  Riris  Aishah  Prasetyowati 1 ,  Muhammad  Agus  Mushodiq 1 ,  Ita Dwilestari 1 1 Universitas Ma’arif Lampung , Indonesia

## isnaini123wsm@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  explain  and  discuss  the  pattern  of  partnership  in  shrimp  aquaculture business at PT. Central Pertiwi Bahari (CPB) with plasma farmers in Dente Teladas District, Bratasena  Adiwarna  Village  and  Bratasena  Mandiri  Village,  Tulang  Bawang  Regency, Lampung Province from the perspective of Islamic Business Law. The methods used in this research  are  qualitative  and  quantitative.  Qualitative  is  used  by  means  of  observation, interviews  (interviews)  and  documentation.  While  quantitative  with  empirical  test.  In  this study, an evaluative approach is also used by using an Islamic business law approach to see the  existing  problems,  especially  in  the  practice  of  partnership  cooperation.  The  data analysis technique used in this study uses two approaches, the first is descriptive analysis, where the results of research in the field are concluded inductively using the principles of the  Islamic  law  approach.  Second,  by  using  an  empirical  test,  in  this  case  using  the application of the Hierarchy Process Analysis (AHP) expert choice. AHP is used in this case the data is assessed in order to obtain weights according to the decision-making system by taking  into  account  the  factors  of  perception,  preference,  experience  and  intuition.  In  this study, it was found a finding from empirical test studies, that the practice of partnership with the  plasma  nucleus  pattern  carried  out  between  PT.  Central  Pertiwi  Bahari  and  Plasma Farmers  do  not  meet  the  criteria  for  sharia  or  conventional  partnership  practices.  In  this empirical  test,  the  author  uses  the  basis  of  an  Islamic  business  contract  based  on  the principles  of  Islamic  Jurisprudence,  KHES  and  Fatwa  DSN  MUI.  While  the  author's conventional business contract uses the Civil Code. However, in the empirical test, the two elements (sharia and conventional) were not fulfilled. To see the results of the empirical test in this study, it will be discussed further in this paper.
Keywords : Partnership, Syirkah, Islamic Business. Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Kemitraan  atau  dalam  fiqih  Islam  dikenal  dengan  istilah syirkah merupakan  suatu kerjasama  yang  saling  menguntungkan  (Masluha  et  al.,  2019).  Dimana  pihak  yang  satu sebagai  penyedia  modal,  sedangkan  pihak  yang  lain  sebagai  pengelola  modal.  Dalam kerjasama jenis ini, setidaknya pihak yang tidak memiliki modal akan terbantu dalam masalah permodalan. Konsep kerjasama jenis ini sudah berlangsung cukup lama.
Dalam  praktiknya,  pola  kerjasama  jenis syirkah ini  bisa  diimplementasikan  dalam bentuk  kerjasama  kemitraan  (Saputra  et  al.,  2022).  Di  Indonesia  sendiri,  pola  kerjasama kemitraan  umumnya  dilakukan  oleh  perusahaan  dengan  masyarakat  (Amam  et  al.,  2019). Bahkan pola  kerjasama jenis ini, antara perusahaan dengan  plasma sudah sering dilakukan oleh beberapa perusahaan. Pola kemitraan ini bisa berbentuk seperti perseroan, cv, koperasi dan lain sebagainya. Dalam Islam, kemitraan atau yang dikenal dengan sebutan syirkah juga

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3, No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
bukanlah  sesuatu  yang  asing  (Sari  &  Sastrawati,  2019).  Istilah syirkah dalam  fiqih  Islam memiliki makna kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan keuntungan  atau  kerugian  ditanggung  secara  bersama.  Sedangkan  menurut  Hasbi  Ash- Shidieqie, mendefinisikan, syirkah yaitu akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya (Kau, 2016). Pola  kerjasama  dengan  melibatkan  plasma,  diperkenalkan  pertama  kali  di  Indonesia pada  tahun  1977,  dengan  nama  Perusahaan  Inti  Rakyat  (PIR)  (Sufriadi,  2022).  Pola  ini pertama  kali  di  ujicobakan  di  daerah  Alue  Merah  (Aceh)  dan  Tabalong  (Sumatera  Selatan). Kemudian pada tahun 1986 mengalami perkembangan menjadi PIR-Transmigrasi dan pada tahun 1995 berkembang menjadi Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA).
Dalam kaitannya dengan pola kemitraan ini, maka pola hubungan antara perusahan dan petambak plasma merupakan suatu model hubungan kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi antara perusahaan dan plasma memang  sangat  dibutuhkan.  Sebab  dalam  hubungan  dengan  pola  kemitraan  ini  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pola  kerjasama  petambak  dengan perusahaan (Mailani & Himmati, 2022).
Pada  awalnya,  kehadiran  perusahaan,  optimisme  masyarakat  dalam  hal  peningkatan ekonomi  sangat  terlihat  (Ika  &  Annisa  Istiana  Eka,  2022).  Hal  tersebut  terlihat  dengan semangat kegotong royongan yang tinggi. Namun setelah beberapa tahun berjalan, apa yang diharapkan  oleh  para  petambak  tidak  dapat  terwujud.  Bahkan  justru  semakin  menambah beban  dalam  hal  hutang  pada  perusahaan.  selain  itu,  beban  lain  juga  terlihat  dari  sisi kemanusiaan, keadilan, ekonomi ataupun kepentingan.
Dalam kurun waktu 17 - 18 tahun, harapan tersebut  masih jauh dari kenyataan. Jangka waktu  tersebut  justru  malah  menambah  banyaknya  para  petambak  yang  jauh  dari  standar sejahtera. Tidak sedikit para petambak yang berhutang pada perusahaan dan bank. Jumlahnya pun bervariasi, berkisar antara 300 juta bahkan ada yang mencapai 1,3 milyar.
Beban hutang ini akan semakin besar seiring dengan tingkat kebutuhan ekonomi para petambak  yang  meningkat,  namun  hasil  panen  mengalami  penurunan.  Peningkatan kebutuhan tersebut seperti: sembako, pakan udang, pasokan listrik, bibit udang, perlengkapan budidaya,  dan  uang  pinjaman  bulanan  sebesar  Rp.  700.000.  Namun  ketika  hasil  menurun. Maka hutang petambak akan semakin bertambah.
Sebagai  gambaran,  perusahan  sering  kali  membeli  udang  di  bawah  harga  standar pasaran.  Sebagai  contoh,  udang  hasil  budidaya  petambak  dibeli  dengan  harga  standar  Rp. 29.900/kg.  dan  harga  terendah  Rp.  17.940/kg.  Sementara  harga  di  pasaran  domestik  bisa mencapai  Rp.  70.000-Rp.94.000/kg.  Padahal,  udang  jenis  ini  dibeli  oleh  perusahaan  untuk standar ekspor. Dimana di pasar ekspor, harga udang bisa mencapai lebih dari Rp.100.000. (seratus ribu) per kilogramnya.
Berdasarkan  pola  kemitraan  yang  dijalankan  oleh  perusahaan  dan  petambak,  secara kronologis  adalah  sebagai  berikut  :  awalnya,  petambak  diberi  kredit  senilai  seratus  empat puluh lima juta (Rp. 145.000.000) oleh bank, dengan perincian  Rp. 120 juta digunakan untuk kredit  investasi  seperti  pengadaan  rumah,  pembuatan  tambak,  serta  fasilitas  budidaya lainnya.  Sedangkan  dana  Rp.  25  juta  tersebut  digunakan  untuk  alokasi  kredit  modal usaha/kerja seperti pengadaan  benur (udang kecil/bibit udang), pakan udang, obat-obatan, listrik  dan  hal-hal  yang  terkait  dengan  modal  kerja.  Dari  seluruh  dana  yang  digunakan petambak, baik untuk modal kerja maupun kebutuhan lainnya dengan menjaminkan sertifikat tanah pertambakan mereka ke bank melalui pihak perusahaan. Namun dalam hal ini, pihak perusahan  bertindak  sebagai  penjamin  pada  bank  atas  pinjaman  yang  diberikan  pada  para petambak.
Dalam  kajian  ini,  penulis  akan  membahas  kerja  sama  kemitraan  dengan  PT.  Central Pertiwi Bahari (CPB). Pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. CPB dan Petambak Plasma di Tulang  Bawang  tersebut  dimulai  sejak  tahun  1995.    Atas  dasar  itulah,  maka  penulis mengambil salah satu persoalan dalam materi tulisan ini, yaitu persoalan dalam praktik dan
kontrak  kemitraan  syariah,  dimana  kedua  hal  tersebut  terdapat gap yang  nyata.  Sebagai contoh dalam hal kontrak/akad, dimana banyak para petambak yang tidak memahami secara baik  mengenai  perjanjian  ataupun  kontrak  yang  dilakukan  antara  perusahan  dengan petambak  plasma.  Kondisi  ini  sepertinya  justru  dimanfaatkan  oleh  perusahan  untuk menggunakan kesempatan tersebut pada pemanfaatan yang lebih luas.

## METODE
Pendekatan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif hukum perdata Islam, terutama  dalam  fiqih  muamalah.  Penelitian  hukum  dilakukan  untuk  menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Nurhayati et al., 2021). Dalam pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat kontrak perjanjian kerjasama yang dilaksanakan antara petambak dengan perusahaan (PT. CPB), baik dari  segi  proses  perjanjian,  isi  perjanjian  sampai  pada  pasca  terjadinya  perjanjian.  Adapun penentuan informasi dilakukan secara terpilih atau ( purposive ). 1) informan pokok/terpilih, yang  meliputi  (a)  manajer  atau  manajemen  inti,  (b)  ketua  Forsil,  (c)  petambak  plasma.  2) Informan  lain  yang  terkait,  seperti:  (a)  warga  Desa  Dente  Teladas,  (b)  keluarga  petambak plasma  (c) Karyawan PT. CPB; (d) Kepala Desa Dente Teladas (d) pihak terkait dan pihak- pihak lain yang secara langsung terlibat di dalamnya.
Untuk  megecek  keabsahan  atau  validitas  data,  maka  digunakan  teknik  triangulasi (Susanto et al., 2023). Dalam metode triangulasi, bahwa data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenaranya dengan cara memperoleh data dari sumber lain. Tujuannya adalah untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, guna menjamin tingkat kepercayaan data (Linda, 2018). Dalam hal ini data yang didapatkan di lapangan dicocokan melalui wawancara kepada nara sumber atau dengan sumber referensi lain yang kredibel.
Sedangkan  tenik  analisa  data  dalam  hal  ini,  setelah  data  diperoleh,  kemudian  data dianalisis  dengan  menggunakan deskriptif  analisis ,  yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan untuk  membuat  pencandraan  atau  gambaran  secara  sistematis  dan  rinci,  faktual,  akurat mengenai  berbagai  fakta  dan  sifat  populasi  atau  gambaran  daerah  tertentu  (Christiana, 2019). Dalam hal ini, setelah data diperoleh, kemudian data dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis.
Sedangkan  untuk  uji  empiris  dengan  menggunkan  aplikasi  Analisis  Hirarki  Proses (AHP) expert  choice .  AHP  ini  digunakan  untuk  menilai  bobot  dari  masing-masing  jawaban dengan menggunakan pedoman referensi dari para ahli, pengalaman dan instuisi.
Sedangkan  definisi  operasional  variabel  dengan  Analisis  Hirarki  Proses  (AHP)  yaitu dengan  mengoperasionalkan  variabel-variabelnya  berdasarkan  penetapan  mengikuti langkah-langkah  berikut. Tujuan (Goal) : Kontrak Inti Plasma Syariah, Menetapkan kriteria- kriteria kontrak inti plasma, antara lain: Baliq, Sukarela, Syarat rukun, Kesepakatan, Ijab dan qabul, Kaidah fiqih, Lisan dan tertulis, Asas kepatutan, Keadilan, Saling percaya dan, alternatif pilihan dari partisipan dalam hukum bisnis Islam dan hukum bisnis konvensional (Perdata). Anatara  lain  :  Sumber  dan  ahli  fiqih  Islam,  Sumber  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (KHES), Fatwa DSN MUI, KUHPerdata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL Gambaran Lokasi Penelitian
Keberadaan PT. Central Pertiwi Bahari (CPB) saat ini berada  di Kabupaten Tulang Bawang,  Provinsi  Lampung.  Perusahaan  ini  sendiri  masuk  dalam  wilayah  Kecamatan Dente  Teladas  dan  berada  di  dua  Kampung,  yaitu  Kampung  Baratasena  Adiwarna  dan Kampung  Bratasena  Mandiri.  Berdirinya  Kecamatan  Dente  Teladas  sendiri  tahun  2007, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 01 tahun 2007, dengan luas 67.848,32 Ha.
Sebagian besar wilayah kecamataan Dente Teladas adalah dataran rendah, dengan ketinggian  1-17  meter  di  atas  permukaan  laut.  Dengan  kondisi  seperti  inilah,  maka kawasan ini sangat cocok untuk budidaya tambak udang.  Lokasi kecamantan ini memang cukup  jauh  dari  pusat  kota  Tulang  Bawang  (Menggala),  yakni  berjarak  140  km,  dan berjarak 245 km dari pusat ibu kota provinsi (Bandar Lampung). Bahkan untuk memasuki wilayah  ini  harus  melewati  sungai  dengan  menaiki  perahu  sebagai  sarana  penghubung. Maka kawasan ini menjadikanya seperti kawasan terisolasi.
Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Dente Teladas Nama Kampung Luas Wilayah (Km²) Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan (Jiwa/km) Pasiran jaya 52,67 8.272 157,05 Bratasena Mandiri 46,95 4.372 93,12 Bratasena Adiwarna 174,00 10.734 61,69 Sungai Nibung 159,09 12.732 80,03 Mahabang 39,03 2.975 76,22 Kuala Teladas 33,18 1.567 47,23 Kekatung 43,89 4.032 91,87 Teladas 32,61 2.519 77,25 Way Dente 35,38 3.545 100,20 Dente Makmur 22,76 2.156 94,73 Pendowo Asri 42,14 8.671 205,77 Sungai Burung 3,95 1.143 289,37 Jumlah 685,65 62.718 91,47
Sedangkan  PT.  CPB  adalah  anak  perusahaan  dari  PT  Central  Proteina  Prima,  Tbk. (CPP). Dimana CPP merupakan Grup perusahan tambak udang terbesar di Indonesia dan terintegrasi  secara  vertikal.  Perusahaan  ini  bergerak  dari  mulai  indukan  udang, pembesaran  benur,  pembuatan  pakan  udang,  budidaya,  pemanenan,  pembekuan, pengepakan, pengolahan dan sampai pada ekspor udang.  Perusahaan ini berada di Jl. Ir. Sutami, KM 16 Sindang Sari, Kec. Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan provinsi Lampung.
Selain  di  Lampung,  PT.  Central  Proteina  Prima,  Tbk,  memiliki  pabrik  di  Surabaya, Sidoarjo dan Medan. Sedangkan perusahaan yang mengelola pertambakan dijalankan oleh tiga (3) perusahaan : PT. Central Pertiwi Bahari, PT. Aruna Wijaya Sakti, dan PT. Wahyuni Mandira.
Sebelum perusahaan CPB hadir, kawasan ini merupakan bagian dari kawasan hutan register  47  yang sudah  dihuni  oleh sekitar  5.000 kepala  keluarga  (KK)  perambah  hutan yang datang dari pelbagai daerah. Terutama kebanyakan dari suku Bugis.
Awalnya, kawasan ini hanyalah hamparan hutan gambut, prumpungan (rumput liar) dan  pertambakan  udang  tradisional  yang  membentang  ribuan  hektar  di  sekitar  sungai besar di Lampung, yaitu sungai Way Seputih dan berbatasan dengan daerah yang sekarang disebut Nakula. Setidakntanya, hingga tahun 1980-an, kawasan ini dibiarkan perawan dan tanpa akses sama sekali.

## Tinjauan Hukum Kemitraan
Pada pelaksanaan kemitraan antara PT. CPB dengan petambak Plasama di Kabupaten Tulang  Bawang  Lampung,  menunjukan,  sebenarnya  perusahan  memiliki  tujuan  yang  baik, dalam hal ini membantu masyarakat dalam menyediakan pekerjaan dengan skema kerjasama
kemitraan. Jika melihat pada nota kesepahaman yang ada, maka hal tersebut terlihat normal. Namun    jika  melihat  lebih  jauh  dari  proses  pembuatan  nota  kerjasama  (penjanjian)  dan bembedah satu persatu  pasal yang diajukan, maka  sebenarnya mengandung  beberapa nilai etika  yang  tidak  sesuai  dengan  kaidah  hukum  perjanjian.  Baik  dalam  KUHPerdata  maupun hukum Islam. Sebagai contoh, dalam KUHPerdata, dalam membuat perjanjian harus adanya kesejajaran  secara  hukum.  baik  dari  pihak  perusahaan  maupun  dari  pihak  plasma.  Prinsip kesejajaran inilah  yang kurang terpenuhi, dimana  perjanjian yang disodorkan murni dibuat oleh perusahan, dimana plasma tidak dilibatkan.
Kemudian jika dilihat dari hukum perjanjian syariah, maka hal tersebut tidak adanya kerelaan dari para pihak. Dimana plasma seakan terpaksa dalam menandatangani perjanjian yang  disodorkan  oleh  perusahaan.  Hal  tersebut  terlihat  dengan  tidak  adanya  waktu  atau pemberian kesempatan dari pihak perusahaan kepada petambak utuk mempelajari terlebih dahulu.  Selain  itu,  adanya  konsekwensi  lain,  dimana  perusahaan  terlihat  mempunyai kedudukan lebih kuat dalam bidang penyediaan permodalan, maka secara otomatis memiliki daya  tawar  yang  lebih  kuat  dalam  pelaksanaan  kemitraan.  Baik  dalam  menyelesaikan masalah,  mem- backup kerugian,  menentukan  jenis  pakan,  bibit  dan  sarana  lain.  Dimana petambak  plasma  tentu  hanya  bisa  menerima  apa  saja  yang  sudah  ditentukan  oleh perusahaan,  ditambah  dengan  ke-terbatasan  pengetahuan  para  petambak  secara mayoritas.
Dalam kondisi yang tidak seimbang seperti inilah, maka peluang para petambak untuk tereksploitasi oleh perusahan (CPB) sangat besar. Maka, sudah barang tentu, iktikat baik oleh perusahaan  sangat  diperlukan  dalam  perjanjian  kemitraan.  Dalam  hal  ini  perusahan  bisa sebagai pembimbing sekaligus sebagai guru dalam mengantarkan keberhasilan para mitra.
Selain  itu,  secara  teknis  di  lapangan,  maka  seringkali  tidak  sejalan  dengan  perjanjian yang sudah tertuliskan. Hal ini bisa terlihat dari penentuan harga jual, kualitas barang sarana produksi dan lain sebagainya. Sebagai contoh. Kincir yang diberikan oleh perusahaan kepada petambak  dengan  kualitas  B,  padahal  dalam  tagihan  pembelian  sarana  produksi  dengan kualitas A. Hal-hal seperti inilah yang terkadang tidak diketahui secara menyeluruh oleh pihak plasma.  Sehingga  menurut  penulis,  banyak  celah  yang  bisa  dim anfaatkan  oleh  ‘oknum’ manajemen perusahaan.
Terjadinya  ketidakseimbangan  kedudukan  antara  perusahaan  dengan  petambak plasma  tentu  menumbuhkan  kesadaran  terhadap  perlindungan  dalam  perjanjian.  Maka peran  pemerintah  tentu  sangat  penting  dalam  mengetahui  setiap  isi  perjanjian  yang dibuat oleh perusahan dengan petambak plasma.
Lalu  dari  segi  ketelitian.  Para  petambak  yang  kurang  teliti  dalam  pembukuan  atau laporan  keuangan,  maka  bisa  terselip  dengan  nilai  tagihan  yang  tidak  sesuai  dengan pengambilan, dengan banyaknya laporan keuangan yang diterima. Maka petambak dalam hal ini dibutuhkan ketelitian dalam menerima semua bentuk laporan keuangan.
Bagan 1. Praktik Kemitraan PT. CPB dan Plasma
Dalam perjalannya, praktik kerjasama antara petambak dan perusahan CPB, maka telah terjadi aniaya terhadap petambak. Bentuk aniaya tersebut terlihat seperti praktik monopoli dalam  pembelian  sarana  produksi,  jasa  perbaikan  sarana  produksi,  penjualan  hasil  penen (udang) penyiapan sembako dan lain sebagainya. Dengan pola monopoli tersebut, maka tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Dalam  kerjasama  tersebut,  jika  melihat  dari  pola  kerjasama  Inti-plasma  yang dilakukan  antara  PT.  CPB  dan  Petambak  plasma,  maka  dalam  praktik  bisnis  Islam cenderung lebih dekat dengan menggunakan akad Syirkatul’aqd (kemitraan berdasarkan kontrak  akad).  Hal  ini  sesuai  dengan  keterangan  ensiklopedi  Fiqih  Muamalah  (Daffa  & Arianti,  2022).  Yaitu  kerjasama  dua  orang  atau  lebih  untuk  bekerjasama  secara  komersial melalui  modal  atau  pekerjaan  atau  jaminan  nama  baik,  dan  keuntungan  atau  kerugian ditanggung bersama.
Dalam kerjasama syirkah , semestinya petambak diperlakukan sebagai mitra yang baik dalam  arti  yang  sesungguhnya  (Khairan,  2018).  Sebab,  tanpa  kehadiran  mitra,  perusahan tentu tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya secara penuh. Sebab titik tolak penjualan dan keuntungan  dari  semua  usah  tersebut  adalah  udang.  Maka  tanpa  adanya  petambak  yang membudidayakan udang tersebut, tentu roda perusahaan juga tidak dapat berjalan.
Jika para petambak dianggap tidak menyertakan modal, maka hal tersebut adalah suatu pandangan  yang  sangat  keliru.  Tenaga  pengelolaan  budidaya  dan  pinjaman  dari  bank  yang dikelola oleh perusahaan merupakan modal yang cukup besar.

## Uji Empiris
Hasil Analisis Uji empiris dengan Hirarki Proses
Gambar 1. Fiqih Islam
Gambar 1.1 Menurut Fiqih Islam

## Sumber: Data olahan penulis (2021)
Gambar 5.2 menunjukan, bahwa partisipan fiqih Islam pada kriteria untuk kontrak inti plasma  syariah  penekanannya  lebih  besar  dari  pada  syarat  rukun,  dengan  bobot  sebesar 100%.  Kemudian,  penekanan  berikutnya  pada  kaidah  fiqih,  yang  memiliki  bobot  sebesar 51,7%. Artinya, partisipan fiqih Islam pada kriteria untuk kontrak inti plasma syariah lebih cederung  pada  penekanan  ketetapan  syarat  rukun  dan  kaidah  fiqih.  Karena  pola  yang digunakan pada studi kasus di PT Central Pertiwi Bahari dan Petambak plasma masih belum memenuhi kriteria hukum bisnis Islam.
Dalam hukum perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakan adalah dimensi ijab dan qabul dalam setiap transaksi yang dilaksanakan. Jika hal tersebut terlaksana, maka akan terjadilah perikatan atau kontrak. Selain itu, terpenuhinya syarat dan rukun dalam fiqih Islam juga sangat penting, hal ini terlihat seperti dalam kitab Kifayatul Ahyar, dimana syarat-syarat dalam kerjasama syirkah harus terpenuhi dengan baik, seperti terpenuhinya modal.

## KHES

## Gambar 2. Menurut Partisipan KHES

## Sumber: Data olahan penulis (2021)
Gambar 5.2. menunjukan, bahwa partisipan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga  cenderung  menekankan  pada  syarat  rukun  pada  kriteria  kontrak  inti  plasma  syariah dengan bobot sebesar 100%, artinya KHES sangat mementingkan kriteria pada syarat rukun pada penetapan kontrak inti plasma syariah ini. Walaupun, masih diikuti oleh kaidah fiqih dan keadilan yang masing-masing besarnya adalah : 89,2% dan 86,7%. Sedangkan kriteria baliq, sukarela,  saling  percaya  menempati  partisipan  yang  cenderung  kecil.  Dimana  baliq  berada diangka < 10%. Artinya, baliq, sukarela dan saling percaya bukan menjadi pertimbangan yang cukup dominan.
Dalam  ketentuan  KHES,  bahwa  ada  tiga  syarat syirkah  mudharabah ,  yaitu:  pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang berharga, penerima modal menjalankan usaha, kesepakatan  usaha  ditetapkan  dalam  akad.  selain  itu,  aspek  keadilan  juga  sangat  penting dalam  KHES,  hal  ini  seperti  tertuang  dalam  pasal  26  :  sesuai  dengan  syariat  Islam,  sesuai perturan  perundangan-undangan,  susuai  ketertiban  dan  atau  kesusilaan.  Maka  dalam  pola praktik kemitraan jika terdapat akad yang fasad (rusak), maka bisa dibatalkan demi hukum.

## DSN MUI
Gambar 3. Menurut Partisipan DSN-MUI

## Sumber: Data olahan penulis (2021)
Dalam  gambar  5.3  di  atas  menunjukan,  bahwa  terkait  dengan  kriteria  kontrak kerjasama sesuai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI, ketentuan mengani syarat dan rukun  memenuhi  angka  100%.  Berarti,  bahwa  syarat  dan  rukun  menjadi  hal  yang  sangat penting  dalam  memenuhi  kriteria  sebuah  kontrak.  Selain  itu,  kriteria  kaidah  fiqih  berada diangka 74,8%. Artinya, bahwa kaidah fiqih juga berada pada hal yang cukup penting dalam menentukan kriteria sebuah akad dalam pola kemitraan. kemudian disusul asas keadilan yang mencapai  48,8%.  Uji  empiris  ini  menandakan,  bahwa  syarat  rukun,  kaidah  fiqih  dan  asas keadialan  menjadi  hal  yang  cukup  dominan  dan  menjadi  penentu  dalam  pola  kemitraan syariah sesuai dengan DSN MUI.
Sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI,  bahwa  ketentuan  sesuai  dengan  terpenuhinya  kaidah fiqih  tertuang  dalam  poin  5  tentang  akad syirkah .  Selain  itu,  pihak  yang  melakukan  akad syirkah harus cakap hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal  ini  masuk  kategori  syarat  dan  rukun  yang  memenuhi  angka  dalam  uji  empiris  di  atas 100%.

## KUH Perdata
Gambar 4. Menurut partisipan KUHPerdata

## Sumber: Data olahan penulis (2021)
Sumber: Data olahan penulis (2021)
Dari  keterangan  gambar  di  atas  menunjukan,  bahwa  asas  keadilan  menempati  posisi yang paling tinggi dalam menentukan kriteria dalam hukum perdata, yaitu menempati angka 100%. Selain itu kesepakatan berada pada angka 50,64% yang berarti, dalam kontrak hukum bisnis,  bahwa  sesuai  dengan  hukum  perdata,  menempatkan  kesepakatan  sebagai  hal  yang cukup penting. Selain itu, keberadaan adanya akad tertulis juga berada pada angka 50,14%. Artinya,  ketiga  komponen  :  keadilan,  kesepakatan,  kontrak  dalam  bentuk  tertulis  menjadi pertimbangan  dominan.  Tentu  hal  tersebut  sebagai  sesuatu  yang  penting  dalam  sebuah pertimbangan kontrak kerjasama.
Sedangkan menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah  meliputi  empat  hal,  yaitu:  Kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dirinya.  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Suatu pokok persoalan tertentu (Lestari & Santoso, 2018). Suatu sebab yang tidak terlarang.
Syarat  kesepakatan  dan  kecakapan  di  atas,  dalam  ilmu  hukum  dikenal  dengan  nama syarat subyek. Sedangkan syarat pokok persoalan dan suatu sebab dinamakan syarat objektif, hal  ini  karena  berkaitan  dengan  objek  dari  perjanjian,  yang  tanpa  keberadaannya,  objek perjanjian tersebut tidak pernah ada. Hal ini dirumuskan dalam pasal 1333 dan pasal 1334. Dengan terpenuhinya empat unsur tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.
Sedangkan  dalam  pasal  1338  terkait  dengan  akibat  persetujuan,  menyatakan  bahwa: semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi  mereka  yang  membuatnya.  Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh  undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikat baik.
Sedangkan  pasal  1339  menyatakan  :  persetujuan  tidak  hanya  mengikat  apa  yang dengan  tegas  ditentukan  di  dalamnya,  melainkan  juga  segala  sesuatu  yang  menurut  sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.
Pada  awalnya,  dalam  pelaksanaan  kerjasama,  perusahaan  membuat  sebuah kesepakatan  dengan  para  petambak.  Kesepakatan  atau  kontrak  kerjasama  tersebut dituangkan dalam sebuah kontrak perjanjian kerjasama kemitraan dengan pola tambak inti rakyat yang dibuat pada tahun 1997.
Adanya  bentuk  iktikat  baik  yang  termaktub  dalam  pasal  1338  KUHPerdata  bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya dalam pelaksanaan hak- hak dan kewajiban yang tertuang dalam hubungan hukum. Iktikat baik juga harus dimaknai dalam  keseluruhan  proses  kontraktual,  baik  dalam  tahap  pra  kontraktual,  kontraktual,  dan pelaksanaan kontraktual (Mannas et al., 2023). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Salim HS, bahwa perjanjian bukan hanya dilihat secara tekstual semata, namun juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.
Tahap pra kontraktual yaitu adanya penawaran dan penerimaan. Sedangkan tahapan kontraktual yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Sedangkan tahap post contractual yaitu pelaksanaan perjanjian.
Namun yang patut disayangkan, tahapan-tahan dalam kontraktual yang terjadi dalam perjanjian  antara  PT.  CPB  dangan  petambak  Plasma  tidak  dijalankan  secara  keseluruhan. Bahkan,  ada  salah  satu  klausul  dalam  addendum  tahun  2007,  pasal  14  ayat  4  bab  VIII, menyatakan  :  para  pihak  setuju  untuk  mengesampingkan  pasal  1266  dan  pasal  1267 KUHPerdata sepanjang diperlukannya untuk mengakhiri perjanjian.
Menurut  Gunawan  Widjaja  dan  Kartini  Muljadi,  bahwa  rumusan  pasal  1266 KUHPerdata dibuat untuk melindungi kepentingan salah satu pihak dalam perikatan timbal balik  (Hutajulu  &  Herryiani,  2020).  Dimana  masing-masing  pihak  terikat  untuk melaksanakan prestasi satu terhadap yang lain. Hal ini dapat saja terjadi salah satu pihak yang melakukan perjanjian bertimbal balik tidak dilaksanakan. Maka, untuk melindungi pihak yang beriktikat  baik  dalam  kontrak  timbal  balik,  maka  KUHPerdata  hadir  demi  hukum  untuk menentukan bahwa syarat batal harus selalu dianggap ada.
Namun  kondisi  ini  dikecualikan  untuk  keadaan  memaksa.  Artinya  bukan  disebabkan kelalaian debitur, tetapi oleh suatu keadaan yang terjadi secara tiba-tiba yang menghalanginya untuk  melaksanakan  prestasi  pada  kreditur  sehingga  debitur  tidak  wajib  menanggung kerugian  yang  diakibatkan  karena  keadaan  memaksa  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  1244, 1245 dan 1444 KUHPerdata (Hetiyasari, 2022).
Ketentuan pasal 1266 KUHPerdata merupakan suatu aturan hukum yang bersifat wajib dalam  arti  para  pihak  dalam  perjanjian  timbal  balik  tidak  dapat  mengesampingkan  dan melepaskan diri dari  pasal 1266  KUHPerdata dalam  klausula  perjanjian  yang  dibuat,  bahkan dalam  ketentuan  ini  jika  terjadi  wanprestasi  perjanjian  yang  dibuat  tidak  secara  otomatis batal,  tetapi  harus  diajukan  kepada  Hakim  untuk  memperoleh  suatu  pembatalan  baik  atas pembatalan  perjanjian  ataupun  dalam  hal  ganti  rugi  sebagai  akibat  yang  ditimbulkan  dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak (Usman et al., 2021).
Proses  penyelesaian  sesuai  dengan  pasal  1266  dan  1267  yang  mengharuskan  Hakim sebagai  pengadil,  sebenarnya  dapat  memberikan  jaminan  para  pihak,  terlebih  pada  para petambak  yang  dalam  posisi  lebih  lemah.  Secara  hukum,  bahwa  hak-hak  petambak  Plasma dapat terlindungi manakala terjadi tidak prestasi yang dilakukan oleh Perusahaan. Hal itu bisa terjadi lantaran perusahan memiliki posisi yang dominan dalam perjanjian tersebut. Kondisi seperti ini bisa terlihat dari perjanjian yang dibuat memiliki sifat baku dengan klausula yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan.

## Hasil Kombinasi
Gambar 5 Hasil Kombinasi Empat Partisipan

## Sumber: Data olahan penulis (2021)
Dari gambar 5.5 di atas menunjukan, bahwa hasil kombinasi dari empat partisipan yaitu : Fiqih Islam, KHES, Fatwa DSN MUI, KUHPerdata pada kriteria yang mendukung kontrak inti plasma syariah berdasarkan kriteria syariah. Dengan hasil sebagai berikut: Baliq mempunyai bobot 2,8%, bobot untuk sukarela 2,3%. Sedangkan nilai bobot dalam kaidah fiqih mencapai 24,6% disusul bobot keadilan 23,7%. Kemudian diikuti syarat dan rukun sebesar 14,4%. Hal tersebut menunjukan, bahwa kaidah Fiqih menempati posisi tertinggi.
Maka kesimpulan dari uji empiris dengan metode Analisis Hirarki Proses (AHP): secara parsial fiqih Islam, KHES, DSN MUI, memilih dan menekankan pada kriteria syarat dan rukun
akad  sebagai  hal  yang  dominan  atau  utama  untuk  dipertimbangkan  dalam  pola  praktik kemitraan inti plasma syariah.
Sementara secara simultan, maka yang ditekankan adalah kaidah fiqih, penekan kedua pada asas keadilan, dan penekanan ke tiga pada syarat dan rukun. Artinya bahwa PT. Central Pertiwi Bahari dan petambak Plasma sama-sama bersedia memenuhi syarat dan rukun akad. Selain itu, secara bersama-sama pihak yang berakad (PT. CPB dan Plasma) sebenarnya bisa memenuhi kriteria akad syariah.
Hasil Pembahasan Praktik kemitraan ( syirkah ) antara PT. Central Pertiwi Bahari dan Petambak Plasma dalam kriteria Hukum Bisnis Islam Hasil uji empris Gambar 6. Kriteria kontrak inti plasma syariah

## Sumber : klasifikasi data olahan penulis (2021)
Gambar  di  atas  menunjuknan,  bahwa  untuk  menentukan  tujuan  dari  kontrak  inti plasma  syariah  pada  praktik  pola  kemitraan,  maka  perlu  menggunakan  beberapa  kriteria. Kriteria tersebut diambil dari fiqih Islam, DSN-MUI, KHES, KUHPerdata, adalah sebagai berikut : Baliq, sukarela, syarat rukun, kesepakatan, ijab qabul, kaidah fiqih, kontrak bisa bersifat lisan dan  tertulis,  adanya  asas  kepatutan  dalam  isi  kontrak,  keadilan  dan  saling  percaya  dalam membuat kontrak.

## Hasil uji teoritis kontrak kemitraan
Gambar 7 Hasil kontrak kemitraan Inti-Plasma

## Sumber : olahan penulis (2021)
Gambar  di  atas  menunjukan,  kriteria-kriteria  pada  kontrak  inti  plasma  berdasarkan alternatif pada hukum bisnis Islam dan konvensional menunjukan bobot terhadap kontrak inti plasma Islam (syariah) sebagai berikut: berdasarkan kaidah fiqih sebesar 24%, asas keadilan 23,7%,  syarat  rukun  14%.  Kemudian  bentuk  lisan  dan  tertulis  11,8%,  adanya  bentuk kesepakatan 6,8%, ijab dan qabul 4,9% asas kepatutan 4,7%, dan yang paling kecil adalah asas sukarela  dengan  bobot  2,3%.  Dengan  demikian,  dari  data  ini  masih  menunjukkan kecenderungan  nilai  yang  tinggi  dari  semua  kriteria  adalah  mengacu  pada  kaidah  fiqih. Sedangkan  hasil  yang  dipraktikan  cenderung  menunjukan  kearah  0-0.  Artinya,  praktik kemitraan Inti-Plasma syariah juga tidak memenuhi kriteria, sedangkan praktik Inti-Plasma
konvensional  juga  tidak  memenuhi  kriteria.  Dalam  arti  sederhana,  keduan  unsur  tersebut tidak  memenuhi,  baik  syariah  maupun  konvensional.  Sedangkan  dilihat  dalam  hukum konvensional, unsur tidak terpenuhinya sesuai dengan KUHPerdata: kurangnya asas keadilan, adanya  iktikat  tidak  baik  dari  salah  satu  pihak,  isi  perjanjian  yang  mengandung  unsur kecacatan  dan  lain  sebagainya.  Hasil  pembahasan  untuk  kontrak  kerjasama  antara perusahaan dengan petambak plasma pada hukum Bisnis Islam
Gambar 1.8 Kriteria untuk kontrak inti plasma syariah
Sumber: olahan penulis (2021)

## KESIMPULAN
Penerapan kriteria untuk kontrak inti plasma syariah dalam grafik di atas menunjukan tren yang tidak merata pada setiap komposisi kriteria. Padahal diharapkan penerapan akad pada kriteria tersebut pada kontrak inti plasma syariah memiliki nilai atau bobot yang sama tingginya atau di atas 50% dari setiap bobot kriteria. Sementara kriteria di atas masih banyak yang berada di bawah 50% atau 0,50. Artinya, kriteria kontrak inti plasma syariah juga tidak terlihat. Namun jika dilihat dari dimensi syariah dari kontrak inti plasma secara konvensional, terdapat  beberapa  dimensi  yang  memenuhi  keteria  walaupun  bobot  nilainya  sangat  kecil. Seperti  :  dimensi adanya  kesepakatan, saling percaya, sukarela dan asas kepatutan, dengan bobot dibawah 10%. Sedangkan untuk kriteria yang memenuhi alternatif hukum bisnis Islam akan muncul garis berwarna biru, jika konvensional maka akan muncul garis warna merah. Namun keduanya tidak muncul, artinya hukum bisnis yang dipraktikan dilihat dari perpektif konvensional maupun syariah tidak memenuhi kriteria. Maka sebagai implikasi dari penelitian ini,  maka  setiap  pengajuan  akad  dalam  bisnis  Islam  diharapkan  memenuhi  kriteria  hukum bisnis Islam secara mutlak.

## REFERENSI
Amam, A., Fanani, Z., Hartono, B., & Nugroho, B. A. (2019). Usaha Ternak Ayam Pedaging
Sistem  Kemitraan  Pola  Dagang  Umum  :  Pemetaan  Sumber  Daya  dan  Model Pengembangan. Sains Peternakan , 17 (2). https://doi.org/10.20961/sainspet.v17i2.26892 Christiana,  E.  (2019).  Identifikasi  Bentuk  kekerasan  dan  Penangannya  di  Lingkungan Sekolah Dasar. Child Education Journal , 1 (2), 58-64. https://doi.org/10.33086/cej.v1i2.1368 Daffa, H., & Arianti, F. (2022). Pelaksanaan Upah Mengupah Siak Bondo Di Jorong Sungai
Emas  Nagari  Saruaso  Menurut  Tinjauan  Fiqh  Muamalah. JISRAH:  Jurnal  Integrasi Ilmu Syariah , 3 (1). https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5774 Hetiyasari,  H.  (2022).  Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas  Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Usm Law Review ,
5 (1). https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807
Hutajulu,  M.  J.,  &  Herryiani,  M.  F.  (2020).  Pengesampingan  Pasal  1266  Dan  Pasal  1267 Kuhperdata Dalam Perjanjian Kartu Kredit. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA , 4 (1), 1-20. https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p1-20
Ika, S., & Annisa Istiana Eka, P. (2022). Eko-Wisata Masyarakat Kampung Adat Segunung Jombang:  Inisiasi  Bangkit  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19. Asketik , 6 (1),  47-67. https://doi.org/10.30762/asketik.v6i1.188
Kau, S. A. P. (2016). Akomodatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia terhadap Hukum Adat. Al-Mizan , 12 (1), 26-46. https://doi.org/10.30603/am.v12i1.123 Khairan,  K.  (2018).  Strategi  Membangun  Jaringan  Kerjasama  Bisnis  Berbasis  Syariah.
Jurnal Pemikiran Keislaman , 29 (2). https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.597
Lestari,  T.  W.  S.,  &  Santoso,  L.  (2018).  Komparasi  Syarat  Keabsahan  “Sebab  Yang  Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , 8 (2). https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.363 Linda,  R.  (2018).  Pemberdayaan  Ekonomi  Kreatif  Melalui  Daur  Ulang  Sampah  Plastik (Studi  Kasus  Bank  Sampah  Berlian  Kelurahan  Tangkerang  Labuai). Jurnal  Al- Iqtishad , 12 (1). https://doi.org/10.24014/jiq.v12i1.4442 Mailani,  R.  A.,  &  Himmati,  R.  (2022).  Kerjasama  bagi  hasil  ayam  potong  untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha. Journal of Economics Research and Policy Studies , 2 (2), 60-71. https://doi.org/10.53088/jerps.v2i2.375 Mannas, Y. A., Khairani, K., & Ismaryadi, H. (2023). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. UNES Journal of Swara Justisia , 7 (2). https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.363 Masluha, Hamid, A., & Aris. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan  Ayam  Potong  Di  Panca  Rijang  Sidrap. DIKTUM:  Jurnal  Syariah  dan Hukum , 17 (2), 245-263. https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.784 Nurhayati,  Y.,  Ifrani,  I.,  &  Said,  M.  Y.  (2021).  Metodologi  Normatif  Dan  Empiris  Dalam Perspektif  Ilmu  Hukum. Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia , 2 (1),  1-20. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14
Saputra,  N.  R.,  Rohmat,  S.,  &  Laily,  F.  (2022).  Tinjauan  Ekonomi  Syariah  Terhadap Kerjasama  BUMDES  Jawara  Dengan  Pelaku  Usaha  Maggot  (Studi  Kasus  di  Desa Wantilan Kab. Subang). JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah) , 2 (1), 53-68. https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i1.253
Sari, R., & Sastrawati, N. (2019). Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab Dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum Ekonomi Syari'ah , 1 (1). https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10942 Sufriadi, Y. (2022). Kebijakan Dan Praktek Kemitraan Era Orde Baru Serta Rekonstruksi Kebijakan  Era  Reformasi  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 29 (1),  142- 165. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art7
Susanto,  D.,  Risnita,  &  Jailani,  M.  S.  (2023).  Teknik  Pemeriksaan  Keabsahan  Data  Dalam Penelitian Ilmiah. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora , 1 (1), 53-61. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60 Usman,  N.,  Tjoanda,  M.,  &  Alfons,  S.  S.  (2021).  Akibat  Hukum  Dari  Pemutusan  Kontrak Secara Sepihak. Batulis Civil Law Review , 2 (1). https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561 Copyright Holder : © Didik Kusno Aji, Riris Aishah Prasetyowati  (2022). First Publication Right : © Jurnal Tana Mana This article is under: