## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KREDITUR YANG MEMPEKERJAKAN DEBTCOLLECTOR DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET
Marcellina Denisanjaya 1 , Yovita Arie Mangesti 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Marcellina.selly22@gmail.com

## Abstrak
Dalam  penelitian  ini  akan  mengkaji  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  pihak  kreditur  yang mempekerjakan debtcollector dalam penagihan kredit macet. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang diatur dalam PBI ( Peraturan Bank Indonesia ) Nomor 14 tahun 2012, salah satu contoh alat pembayaran yang sering di gunakan masyarakat adalah penggunaan Kartu Kredit. Dengan adanya alat pembayaran ini dapat menimbulkan beberapa risiko bagi masyarakat, Permasalahan yang sering terjadi  adalah  keterlambatan  atau  jatuh  tempo  dalam  pembayaran  tagihan  kartu  kredit.  Hingga akhirnya  menimbulkan  kemacetan  kredit  dalam  pembayaran  dan  juga  nominal  penagihan  yang semakin banyak karena adanya denda keterlambatan. Adanya kemacetan kredit dapat menimbulkan permasalahan yang lain bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Pada  umunya jika terjadi kredit macet pihak kreditur akan menggunakan jasa Debtcollector selaku pihak ketiga untuk menagih utang. Debtcollector  sebagai  pihak  ketiga  yang  dibebankan  kuasa  oleh  pihak  kreditur  (pihak  bank)  dalam penagihan utang kepada pihak debitur, namun atas kuasa yang sudah diberikan ini membuat pihak debtcollector melakukan berbagai cara dalam penagihan. Ada beberapa oknum penagihan utang yang melakukan perbuatan yang sewenang-wenangnya atau perbuatan melawan hukum dalam penagihan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang- undang  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  bentuk pertanggungjawaban pidana pihak kreditur yang mempekerjakan debtcollector dapat berupa pidana penjara dan/atau denda sejumlah uang untuk ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Belum di atur secara  jelas  dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai  bentuk  pertanggungjawaban  pidana pihak kreditur dalam mempekerjakan debtcollector yang melakukan perbuatan melawan hukum pada saat penagihan utang.
Kata kunci; Pertanggungjawaban, kredit macet, kreditur

## Abstract
In this study, it will examine the criminal liability of creditors who employ debtcollectors in collecting bad  debts.  Card-Based  Payment  Instruments  (APMK)  regulated  in  PBI  (Bank  Indonesia  Regulation) Number 14 of 2012, one example of a payment instrument that is often used by the public is the use of Credit Cards. With this payment instrument, it can pose several risks for the community, a problem that  often  occurs  is  delays  or  overdue  in  paying  credit  card  bills.  Until  it  finally  causes  credit bottlenecks  in  payments  and  also  the  nominal  collection  that  is  increasing  due  to  late  fees.  The existence of credit congestion can cause other problems for the creditor and the debtor. In general, in the event of a bad debt, the creditor will use the services of a Debtcollector as a third party to collect debts. Debtcollector as a third party charged by the creditor (bank) in collecting debts to the debtor, but the power of attorney that has been given makes the debtcollector do various ways of collecting. There are some debt collection individuals who commit arbitrary acts or unlawful acts in collection. In this study, it uses normative juridical research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study show that the form of criminal liability of creditors who employ debtcollectors can  be  in the  form of  imprisonment  and/or  fines  of  a  certain  amount of money  for compensation to the aggrieved party. It has not been clearly regulated in the laws and regulations
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
regarding the form of criminal liability of creditors in hiring debtcollectors who commit unlawful acts at the time of debt collection.
Keywords; Liability, bad debts, creditors

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  sistem  pembayaran  pemerintahan menciptakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Pelaksanaan APMK ini sudah di atur  dalam  PBI  (  Peraturan  Bank  Indonesia  )  Nomor  14  tahun  2012.  Alat  pembayaran menggunakan  kartu  ini  berupa  kartu  kredit,  kartu  debit,  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan pemindahan sejumlah uang dan/atau dana dengan jumlah nilai yang kecil hingga dalam  jumlah  besar.  Selain  mempermudah  masyarakat  dalam  melakukan  transaksi  APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) sistem pembayaran yang jauh lebih efisien, aman dan efektif.  (Khairi  and  Gunawan  2019)  Sistem  pembayaran  non-tunai  ini  melibatkan  lembaga keuangan dalam melakukan proses transaksinya yaitu antara bank dan mitra banknya. Ada berbagai fasilitas yang disediakan oleh pihak bank untuk mempermudah nasabah. Fasilitas- fasilitas ini ditujukan agar masyarakat terpikat dengan fasilitas yang sudah disediakan untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  melaksanakan  transaksi  pembayaran  dengan mudah dan efisien.
Pihak bank terus mengembangkan inovasi dalam menyediakan banyak fasilitas demi nasabahnya, salah satu contohnya yakni kartu kredit, dengan adanya kartu kredit masyarakat dapat  menggunakan  secara  aman  dan  efisien.  Pihak  bank  juga  memberikan  berbagai penawaran  guna  menarik  konsumen  agar  menggunakan  alat  pembayaran  menggunakan kartu kredit. Dengan memberikan penawaran yang menarik seperti adanya diskon, promosi dan tawaran dengan cicilan dengan bunga kecil, hal itu membuat semakin banyak masyarakat yang ingin menggunakan kartu kredit. APMK kartu kredit bukan hal yang asing lagi masyarakat dan  sudah  menjadi  kebutuhan  sehari-hari  masyarakat  guna  melakukan  transaksi pembayaran.  Keadaan  yang  seperti  ini  akan  menimbulkan  risiko  baru  lagi  masyarakat  jika tidak menggunakan kartu kredit dengan bijaksana.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  adalah  keterlambatan  atau  jatuh  tempo  dalam pembayaran  tagihan  kartu  kredit.  Hingga  akhirnya  menimbulkan  kemacetan  kredit  dalam pembayaran  dan  juga  nominal  penagihan  yang  semakin  banyak  karena  adanya  denda
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
keterlambatan. Adanya kemacetan kredit dapat menimbulkan permasalahan yang lain bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Pada umunya jika terjadi kredit macet pihak kreditur akan menggunakan jasa Debtcollector selaku pihak ketiga untuk menagih utang. Debtcollector sebagai  pihak  ketiga  yang  dibebankan  kuasa  oleh  pihak  kreditur  (pihak  bank)  dalam penagihan utang kepada pihak debitur. Pihak ketiga adalah suatu badan usaha yang bekerja sama dengan pihak kreditur dalam penagihan utang yang sudah jatuh tempo. Pihak kreditur menggunakan jasa pihak ketiga karena tidak ingin adanya wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit yang disepakati kedua belah pihak sebelumnya.
Pihak  kreditur  memberikan  kuasanya  kepada  pihak debtcollector dengan  harapan  agar pihak  debitur  dapat  segera  melunasi  tagihan  yang  ada,  namun  atas  kuasa  yang  sudah diberikan ini membuat pihak debtcollector melakukan berbagai cara dalam penagihan. Akan tetapi  tidak  sedikit debtcollector melakukan  penagihan  dengan  sewenang-wenangnya  (Lua and  others  2021:  338),  seperti  memberikan  ancaman,  meneror  pihak  debitur,  dan  juga melakukan  kekerasan  atau  perampasan.  Dalam  peristiwa  seperti  ini  pihak  debitur  merasa sangat dirugikan atas perbuatan dari pihak Debtcollector . Hal ini melanggar norma yang ada, yang  mana  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14  tahun  2012  pasal  17  ayat  (1)  yang berbunyi: “Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi pokok -pokok etika penagihan utang Kartu Kredit.”
Etika  pokok  dalam  penagihan  kartu  kredit  diatur  lebih  lanjut  dalam  Surat  Edaran  Bank Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu  (APMK).  Untuk  saat  ini  masih  belum  terdapat  undang-undang  yang  dibuat  secara khusus  demi  mengatur  mengenai debtcollector ,  karena  penagih  utang  atau debtcollector secara khusus  diberikan  kuasa  oleh  kreditur  dalam  melakukan  pekerjaannya.  Tidak  hanya pihak  bank  saja,  ada  beberapa pihak  kreditur  yang  menggunakan  jasa debtcollector dalam penagihan  utang  piutang.  Pihak  kreditur  lain  yang  menggunakan  jasa debtcollector seperti pihak leasing dan perusahaan – perusahaan pembiayaan.
Tindakan premanisme yang sering dialami masyarakat selain pengancaman, pemerasan, peneroran dan kekerasan adapun tindakan debtcollector yang meresahkan masyarakat yaitu tindakan  penarikan  paksa  kendaraan  di  tengah  jalan.  Perilaku  premanisme  yang  dilakukan oleh debtcollector ini tidak hanya pada penagihan kredit macet saja. Tindakan premanisme
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
ini  sering  terjadi  di  kehidupan  masyarakat,  contohnya  pada  penagihan  cicilan  motor  yang sudah  jatuh  tempo  di  tengah  jalan  dan  mengambil  paksa  kendaraan.  Akan  tetapi pemerintahan  sudah  mengatur  mengenai  penarikan  atau  proses  eksekusi  jaminan  fidusia secara aman dan tertib, dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 tahun 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  Nomor 2 tahun 2021.  Pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala  Kepolisian  (Perkap)  Nomor  8  tahun  2011  yang  menjelaskan  salah  satu  tujuan dibentuknya  peraturan  ini,  yang  berbunyi  :  “Terlindungi nya  keselamatan  dan  keamanan Penerima  Jaminan  Fidusia,  Pemberi  Jaminan  Fidusia,  dan/atau  masyarakat  dari  perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.”
Harusnya  pihak  kreditur  dan  pihak  penyedia  jasa  penagih  dapat  memilah  dan  memilih kandidat atau orang yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada pada POJK dan PBI. Dalam  pasal  17B  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Bank  Indonesia(PBI)  Nomor  14  tahun  2012 perubahan atas peraturan bank Indonesia Nomor 11 tahun 2009 berbunyi :
(1) Dalam penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi prinsip etika penagihan utang Kartu Kredit.
(2) Penerbit  Kartu  Kredit  wajib  menjamin  bahwa  penagihan  utang  Kartu  Kredit,  baik  yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan pihak lain, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika pihak penagih utang atau debtcollector melakukan perbuatan melawan hukum pada saat penagihan utang kepada debitur, maka pihak kreditur selaku pihak yang mempekerjakan pihak  ketigalah  yang  bertanggungjawab  atas  peristiwa  tersebut.  Hal  ini  sudah  jelas  di  atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 tahun 2018 pada pasal 48 ayat (4).
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  membahas  mengenai  topik  yang serupa dengan penelitian ini . Pertama jurnal penelitian yang berjudul “ Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penagihan Utang Kartu Kredit Oleh Debt Collector Dan Pertanggungjawaban Bank” yang ditulis oleh Nanin Koeswidi Astuti, penelitian ini lebih memfokuskan dengan dasar hukum  KUHPerdata.  Kedua, penelitian  yang  berjudul  “Kajian  Tentang  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan Oleh Debtcollector Yang D iperintah Bank Menagih Utang Nasabah Kartu Kredit ” ditulis oleh Mat Rofi’i, fokus penelitiannya pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debtcollector pada  saat  penagihan  utang.  Ketiga  Jurnal  penelitian  yang  berjudul
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
“Pertanggungjawaban  Bank  Dalam  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Debt  Colector  Atas Perjanjian Kerja sama ” oleh Md Adinda Hardi Ds dan I Ketut Rai Setiabudhi, pada penelitian ini penulis memfokuskan pada bentuk perjanjian kerja sama pihak bank dengan debtcollector .

## METODE PENELITIAN
Jenis  dari  metode  penelitian  yang  dipilih  oleh  peneliti  dalam  membuat  jurnal  ini  ialah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif itu sendiri adalah cara atau  metode  yang  digunakan  dalam  suatu  penelitian  hukum  yang  ditinjau  dari  beberapa aspek  hukum  atau  norma-norma  yang  ada.  Berdasarkan  pendapat  dari  Johnny  Ibrahim, penelitian  hukum  normatif  ialah  sebuah  rentetan  prosedur  dalam  penelitian  ilmiah  yang digunakan  untuk  menghasilkan  kebenaran  yang  berdasarkan  kepada  logika  keilmuan  dari sudut  pandang  normatifnya.  Sisi  normatif  yang  dibahas  tidaklah  hanya  terpaku  kepada peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Peter  Mahmud,  yang  berbunyi  bahwa  penelitian  hukum  tergolong  ke  dalam  penelitian normatif,  akan  tetapi  tidak  hanya  terfokus  untuk  meneliti  hukum  yang  bersifat  positif saja. Dengan itu digunakanlah sumber hukum lainnya yang terdiri atas tiga jenis, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Dalam  penelitian  normatif  memiliki  2  (dua)  metode  pendekatan  yang  digunakan  oleh peneliti.  Untuk mendapatkan informasi beberapa aspek dan sebagai dasar peneliti membuat argumen,  yakni  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  undang-undang.  Pendekatan konseptual di dapat dari doktrin dan pandangan yang dilihat dari perkembangan ilmu hukum. Dalam pendekatan ini peneliti dapat menemukan pengertian-pengertian hukum, asas  hukum dan konsep hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan undang- undang i ini dilakukan menggunakan cara menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Guna mempelajari konsistensi atau kesesuaian suatu undang-undang  satu  dengan  undang-undang i yang  lainnya,  atau  undang-undang i dengan undang-undang  dasar,  dan  lain-lainnya.  Pendekatan  undang-undang  ini  tidak  hanya  dilihat dari bentuk peraturannya saja, melainkan menelaah setiap materi muatannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## • Perjanjian kredit
Dalam  buku  III  bab  2  Kitab  Undang-Undang i Hukum  perdata i menjelaskan  mengenai “perikatan” dan di dalam nya terdapat pengertian dari Perjanjian tepat nya pada pasal 1313. Perjanjian secara umum memiliki pengertian suatu persetujuan yang di buat secara tertulis atau lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana masing-masing pihak sudah menyetujui suatu kesepakatan yang ada. Dalam mengadakan suatu perjanjian setiap pihak memiliki hak i dan kewajiban yang harus di penuhi. Yang mana pihak satu menuntut hak yang dimiliki nya kepada pihak lainnya. Sedangkan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut, dan terdapat unsur timbal balik di antara kedua belah pihak.
Ada pendapat beberapa ahli hukum yang menjelaskan mengenai perjanjian, salah satu nya adalah Subekti. Subekti dalam buku nya yang berj udul  “Hukum Perjanjian”  menjelaskan Perjanjian  adalah  suatu i peristiwa  dimana  seseorang i berjanji i pada  orang  lain i atau  dua orang i yang  saling  membuat  janji  untuk  melaksanakan i suatu  hal.  Sedangkan  menurut    R. Setiawan i perjanjian i ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat perikatan antar diri individu itu sendiri dengan satu orang ataupun lebih. Pihak yang menjadi bagian atau berada dalam suatu perjanjian salah satunya yakni pihak kreditur selaku pihak yang memiliki hak menuntut sesuatu dan ada pihak debitur yang memiliki kewajiban untuk memenuhi  tuntutan.  Apabila  tuntutan  yang  diberikan  tidak  dipenuhi  oleh  pihak  debitur i , maka pihak kreditur dapat menuntutnya di hadapan hakim.
Suatu perjanjian dapat di katakan sah apabila sudah memenuhi beberapa syarat yang sudah di atur di dalam KUHPerdata. Syarat-syarat sah suatu perjanjian di jelaskan pada pasal 1320 KUHPerdata i :
1. Ada nya kesepakatan i kedua belah pihak
2. Kecakapan
3. Suatu persoalan tertentu i

## 4. Adanya sebab yang tidak melanggar hukum
Beberapa point di atas merupakan syarat sah suatu perjanjian. Syarat yang ada pada nomor pertama dan kedua merupakan syarat subyektif dalam perjanjian,  yakni membahas terkait siapa pihak yang ikut terlibat dalam suatu perjanjian. Sementara itu syarat ketiga dan keempat  merupakan  syarat  obyektif  dalam  perjanjian,  yang  mana  obyek  dari  perjanjian
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tersebut. Suatu perjanjian dapat di katakan sah apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, jika syarat obyektif tersebut tidak dapat dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat menjadi  batal  demi  hukum.  Sedangkan  apabila syarat  subyektif  dari  suatu perjanjian tidak dapat  dipenuhi,  maka  akan  memberikan  wewenang  kepada  salah  satu  dari  pihak  yang membuat  perjanjian  bisa  memberikan  pengajuan  pembatalan  dari  suatu  perjanjian.  Para pihak  memiliki  hak  untuk  meminta  perjanjian  tersebut  di  batalkan  apabila  ada  beberapa syarat yang tidak terpenuhi.
Ada kata sepakat dalam suatu perjanjian hal inilah yang menjadi tali pengikat bagi para pihak  yang terlibat  dalam  perjanjian  tersebut,  dengan  begitu timbullah perikatan  di dalam perjanjian  antara    dua  belah  pihak.  Perjanjian  adalah  sumber  timbulnya  suatu  perikatan, suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang timbul di antara pihak kreditur dan debitur dalam  perjanjian.  (subekti)   Timbulnya  suatu perikatan  membuat para  pihak harus memenuhi  prestasi/tuntutan  yang  ada dalam  perjanjian tersebut,  jika   terdapat  salah  satu pihak yang tidak memenuhi maka dapat di katakan pihak tersebut telah Wanprestasi i . Kata wanprestasi i berasal  dari  bahasa  belanda i yang  artinya  prestasi i buruk.  Bentuk  dari wanprestasi i ada 4 macam, yakni:
• Melakukan apa yang sudah dijanjikan akan tetapi tidak sesuai
• Keterlambatan pada saat melakukan apa yang sudah dijanjikan
• Melaksanakan sesuatu yang dilanggar dalam perjanjian
• Tidak melaksanakan sama sekali perjanjian yang sudah disepakati
Dalam  KUHPerdata i pasal  1238  yang  berbunyi  “si  berutang  adalah  lalai,  bila  ia  dengan surat  perintah  atau  dengan  sebuah  akta  sejenis  itu  telah  dinyatakan  lalai,  atau  demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus di anggap lalai dengan lewatnya  waktu  yang  ditentukan ” .  Surat  perintah  atau  akta  sejenis  yang  dimaksud  dalam pasal tersebut adalah surat peringatan untuk pihak debitur yang di buat oleh kreditur secara tertulis.  Adapun  peringatan  yang  diberikan  oleh  kreditur  secara  lisan,  akan  tetapi  tidak disarankan karena hal itu nantinya akan sulit dibuktikan di depan hakim. Apabila pihak debitur sudah diberikan peringatkan, tetap tidak melakukan prestasinya maka dapat dikatakan pihak debitur Wanprestasi atau lalai.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Terdapat  beberapa  macam  bentuk  perjanjian,  salah  satunya  yakni  bentuk  perjanjian berupa  kredit  yang  terdapat  dalam  dunia  perbankan.  Perjanjian  pinjam  meminjam  adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Pinjaman  adalah  pinjaman  tunai  dengan  pembayaran  cicilan  yang  diberikan  oleh  bank. Perjanjian pinjam meminjam dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian pokok (dasar) yang bersifat nyata. Sebagai kontrak utama, kontrak penjaminan adalah penilai. Keberadaan dan berakhirnya kontrak garansi tergantung pada kontrak yang mendasarinya. Makna sebenarnya adalah  timbulnya  suatu  perjanjian  pinjam  meminjam  didasarkan  kepada  terjadinya penyerahan uang yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabah debitur.
Apabila ditinjau melalui bentuknya, bentuk perjanjian yang digunakan dalam perjanjian pinjaman  paling  umum  yakni  perjanjian  baku  (standart  agreement).  Dalam  penerapannya pada kehidupan sehari-hari, bentuk perjanjian tersebut telah disediakan oleh pihak kreditur sehingga  nantinya  pihak  debitur  hanya  perlu  memperdalam  pemahaman  serta mempelajarinya dengan baik, dalam keadaan ini maka pihak debitur hanya bisa memberikan pendapat  berupa  penolakan  ataupun  persetujuan  tanpa  dibersama  dengan  kesempatan untuk berunding atau menawar. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada ayat (11) Pasal 1 menyebutkan bahwa “Kredit  merupakan  penyediaa n  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu berdasar  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  bagi  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Pada Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang i Hukum Perdata  menyebutkan  bahwa  semua  perjanjian yang dibuat  secara  sah  maka  akan  berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Perjanjian kredit pada bank tentunya dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur nantinya akan di berikan kepada debitur. Pihak debitur sebelum menandatangani perjanjian tersebut tentunya harus sudah membaca dan memahami isi dari perjanjian tersebut, termasuk memahami batas waktu yang di tentukan oleh pihak kreditur, nominal pinjaman yang akan diberikan, bunga setiap bulannya dan lain sebagainya. Dengan menandatangani surat perjanjian kredit tersebut berarti pihak debitur sudah menyetujui  beberapa  hak  maupun  kewajiban  yang wajib  untuk  dipenuhi oleh pihak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
debitur  nantinya.  Jika  terjadi  wanprestasi  pada  perjanjian  kredit  pada  umunya  pihak  bank anak  memberikan  surat  peringatan  kepada  pihak  debitur.  Apabila  masih  belum  ada perubahan pihak bank akan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu debtcollector untuk melakukan penagihan secara langsung kepada pihak debitur.
Contohnya  seperti  terjadinya  lewat  waktu  jatuh  tempo  pihak  debitur  tidak  melakukan angsuran  kreditnya,  maka  pihak  bank  akan  memberikan  kuasa  kepada  pihak debtcollector untuk menagih kepada pihak debitur secara langsung. Dalam pemberian kuasa pihak kreditur kepada pihak debtcollector ini merupakan salah satu bentuk perjanjian juga, yaitu perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa di atur dalam KUHPerdata pasal 1792 “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang  menerimanya, un tuk  dan  atas namanya  menyelenggarakan  suatu urusan”.  Perjanjian pemberian kuasa ini dilakukan secara tertulis dan dengan secara lisan, sehingga perjanjian ini memiliki akta autentik yang dibuat di hadapan notaris.
• Upaya yang dapat dilakukan i kreditur dalam penagihan kredit macet
Kredit macet dalam bidang perbankan merupakan suatu hal yang sering terjadi. Ada beberapa  faktor  yang  membuat  suatu  perjanjian  kredit  tersebut  menjadi  macet  atau timbulnya penunggakan (wanprestasi), yaitu ada dari faktor eksternal atau internal. Faktor internal  adalah  faktor  yang  ditimbulkan  dari  pihak  bank  atau  pihak  kreditur  itu  sendiri, sedangkan  faktor  internal  adalah  penyebab  yang  timbul  dari pihak debitur  selaku  nasabah dari  bank  tersebut.  Pada  umumnya  faktor  yang  menyebabkan  kredit  macet  yaitu  keadaan perekonomian  pihak  debitur  sedang  tidak  stabil  atau  bahkan  tidak  mendukung.  Keadaan perekonomian tidak mendukung di sini yang dimaksud seperti pihak debitur yang kehilangan pekerjaan, pendapatan pihak debitur yang menurun, dan/atau pihak debitur terkena musibah yang tak terduga.
Suatu  perjanjian  kredit  dinyatakan  kredit  macet  atau non-perfoming  loan apabila kredit  tersebut  tergolong  dari  tingkat  kolektivitasnya  meragukan,  macet  dan/atau  tidak lancar.  Ada  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  kreditur  jika  terjadinya  kredit  macet, dengan  cara  yang  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  yang  ada.  Pihak  kreditur  atau  bank dapat  memberikan  peringatan  kepada  pihak  nasabah  secara  tertulis  dan  dapat  juga menghubungi dengan cara menelepon  pihak debitur atau nasabah. Hal ini dapat dilakukan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
guna  mengurangi  risiko  pelanggaran  hukum  lainnya  yang  akan  timbul.  Karena  dengan menggunakan  jasa debtcollector akan  dapat  menimbulkan  risiko-risiko  yang  lainnya. Pandangan masyarakat terhadap debtcollector sangatlah buruk, dengan menggunakan jasa debtcollector  akan  menimbulkan  permasalahan  baru  lagi  baik  bagi  pihak  kreditur  maupun debitur.
Pada  umumnya  pihak  bank  dapat  mengambil  langkah  untuk  restrukturisasi  kredit  berupa, perpanjangan  jangka waktu, penurunan  suku  bunga  kredit,  pengurangan  tunggakan  pokok kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, konversi kredit menjadi pernyataan sementara, atau penambahan fasilitas kredit. Langkah ini dapat di lakukan oleh pihak bank, apabila pihak debitur memenuhi kriteria yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Menurut Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  7  tahun  2005  tentang  penilaian  kualitas  aktiva  bank  ada  2  kriteria debitur yang dapat di restrukturisasi kredit, diantaranya adalah:
• Debitur  yang  kemudian  menghadapi  kesulitan  dalam  pembayaran  pokok  kredit ataupun pembayaran bunga kredit.
• Debitur yang memiliki prospek usaha yang baik.
Sedangkan  kredit  bermasalah  struktural  biasanya  tidak  dapat  dipecahkan  melalui  cara direstrukturisasi sebagai kredit bermasalah non struktural, melainkan harus dikurangi pokok pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005, agar bisnis dapat beroperasi kembali serta jumlah pendapatan yang dihasilkan pun mampu digunakan untuk  memenuhi  kewajibannya.  Pihak  kreditur  dalam  penagihannya  dapat  menggunakan beberapa  cara  yang  sesuai  dengan  asas  kepatuhan hukum,  contohnya yang  terdapat pada putusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR 1991, yang dibagi menjadi dua yaitu:
• Jalur  Non-Litigasi,  merupakan  suatu  cara  penyelesaian  suatu  permasalahan hukum diluar pengadilan. Contohnya :
o Rescheduling , menjadwalkan kembali mengenai tagihan.
o Reconditioning ,  mengubah  sebagian/seluruh  kondisi  semula  antara kreditur dan debitur.
o Rekonstruksi , mengubah komposisi pembiayaan.
• Jalur  Litigasi,  merupakan  jenis  penyelesaian  suatu  masalah  hukum  melalui pengadilan. Contohnya:
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
o Melakukan  pengajuan  gugatan  terkait  kepada  Pengadilan  Negeri dengan ketentuan hukum acara perdata.
Penggunaan  jasa  penagih  utang  selaku  pihak  ketiga  dalam  suatu  perjanjian  kredit merupakan  suatu  kegiatan  yang  sering  kali  di  jadikan  alternatif  bagi  pihak  kreditur  dalam penagihan  kredit  macet  oleh  debitur.  Pihak  bank  atau  pihak  kreditur  dalam  menggunakan jasa pihak ketiga ini harus menerapkan prinsip ke hati-hatian, sebagaimana yang sudah di atur dalam PBI nomor 11 tahun 2009 tentang penerapan manajemen i risiko prinsip kehati i hatian ini merupakan suatu bentuk prinsip yang sangat berguna bagi pihak bank dalam melakukan kegiatan usaha yang dimiliki dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan i yang ada .
Perusahaan  pembiayaan  selaku  pihak  kreditur  juga  dapat  mengajukan  gugatan  ke pengadilan  negeri i mengenai  permasalahan  kredit  macet.  Apabila  kredit  macet  terjadi dikarenakan  pihak  debitur  tidak  memenuhi  syarat  prestasi  sebagaimana  yang  sudah disepakati  dalam  perjanjian,  maka  sebelum  diambil  langkah  berupa  eksekusi  barang  yang ditetapkan  sebagai  jaminan,  pihak  debitur  terlebih  dahulu    harus  dinyatakan  wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar  wanprestasi.  Sebelum  mengajukan  gugatan  pihak  kreditur  harus  sudah  memberikan somasi  kepada  pihak  debitur  terlebih  dahulu.  Jika  pihak  debitur  masih  tetap  tidak  bisa memenuhi  prestasinya,  sehingga  pihak  kreditur  dapat  menggugat  ke  pengadilan  negeri dengan gugatan wanprestasi. Apabila  keputusan dari pengadilan negeri telah menyatakan bahwa pihak debitur wanprestasi, maka pihak kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan dari debitur dengan sah.
• Keabsahan debtcollector
Debtcollector adalah satu orang atau lebih yang menjual jasa dalam penagihan suatu utang  seseorang. Debt dalam  Bahasa  Indonesia  berarti  utang,  sedangkan Collector yang berarti pemungutan, penagihan, pengumpulan. Debtcollector merupakan pihak ketiga dalam perjanjian pinjam meminjam yang menghubungkan antara pihak kreditur serta pihak debitur dalam penagihan utang. Pada beberapa kasus, didapat hasil berupa umumnya pihak kreditur akan  menggunakan  jasa debtcollector (pihak  ketiga)  jika  sudah  terjadi  kredit  macet  atau penunggakan tagihan pada pihak debitur. Pihak kreditur akan memberikan kuasanya kepada debtcollector selaku  pihak  ketiga  untuk  menagih  utang  kepada  pihak  debitur,  pemberian
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kuasa  ini  sudah  disepakati  oleh  kedua  pihak  sehingga  menimbulkan  suatu  ikatan    dalam perjanjian antara kedua pihak yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut.
Pada dasarnya pihak ketiga ini melaksanakan tugasnya berdasarkan kuasa yang sudah diberikan oleh pihak ketiga kepadanya. Hubungan kerja sama antara pihak kreditur dengan debtcollector ini berdasarkan pada perjanjian pemberian kuasa yang sudah di atur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Debtcollector akan menagih utang jatuh  tempo  pada  kartu  kredit  nasabah  bank.  Biasanya,  ketika  tunggakan  utang  besar  dan lama tidak dibayar, bank menggunakan jasa kolektor untuk menagih utang nasabah.(Astuti 2018)
Penggunaan jasa debtcollector kerap menimbulkan masalah baru bagi pihak kreditur maupun  debitur.  Tidak  sedikit  pihak  debtcollector  yang  melakukan  perbuatan  melawan hukum, sehingga menimbulkan ke resahan bagi debitur dan juga masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaannya penggunaan jasa debtcollector ini masih belum memiliki aturan yang dibuat secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan. Pihak kreditur mempekerjakan pihak ketiga  (debcollector)  dengan  memberikan  kuasa  untuk  melakukan  penagihan  utang  pada debitur.  Pemberian  kuasa  yang  di  atur  dalam  pasal  1793  ayat  (1)  KUHPerdata  yang menyatakan: “Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, d engan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.”
Penggunaan jasa debtcollector  hanya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang berisi peraturan mengenai etika serta kewajiban yang wajib di taati oleh pihak bank/ Lembaga pembiayaan dan/atau penyelenggaraan jasa debtcollector. Terdapat tata cara atau etika bagi debcollector dalam penagihan utang, dan penggunaan  jasa  debtcollector  dapat  di  lakukan  jika  sudah  terjadinya  kredit  macet berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur mengenai kualitas kredit. Disisi  lain  penggunaan  jasa  debtcollector  ini  tidaklah  hanya  digunakan  pada  bagian  kredit bank  saja,  namun  juga  terdapat  beberapa  pihak  kreditur  lainnya  yang  menggunakan  jasa debtcollector  juga.  Contohnya  seperti  pihak leasing yang  menggunakan  jasa  debtcollector dalam penagihan utang, pada umumnya penagihan yang dilakukan oleh pihak debtcollector
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pada kasus ini sering terjadi di tengah jalan. Pihak debtcollector  yang menagih di tengah jalan dengan mengambil paksa kendaraan dan memberikan ancaman kepada pihak debitur. pada kasus ini pemerintahan sudah mengatur dalam PERKAP (Peraturan Kepala Kepolisian) nomor 8 tahun 2011 mengenai eksekusi Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 mengenai mekanisme eksekusi Jaminan Fidusia.
• Pertanggungjawaban pihak bank (kreditur)
Bank adalah suatu industri yang bergerak dalam bidang jasa yang sepatutnya memiliki tugas memberikan pelayanan jasa untuk segala lapisan masyarakat. Serta suatu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan yang pada umumnya memiliki tugas utama menghimpun seluruh  keuangan  yang  bersumber  dari  beberapa  pihak  untuk  selanjutnya  menyalurkan segala bentuk penawaran maupun permintaan kredit dalam jangka waktu tertentu. Menurut undang-undang i Republik  Indonesia i Nomor  10  Tahun  1998  yang  membahas  mengenai perbankan i ,  menjelaskan bahwa  yang dimaksud  dengan  bank  yakni  salah  satu  dari  sebuah badan usaha yang memiliki peran untuk menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat dengan  bentuk  kegiatan  berupa  menyalurkan  dana  serta  menyimpan  semua  dana  dalam bentuk  kredit  ataupun  dapat  terwujud dalam  bentuk  yang  lain.  (kutipan buku  perbankan). Ada  beberapa  ahli  yang  memberikan  pendapat  berbeda  mengenai  pengertian  dari  Bank, diantaranya yaitu:
1. Menurut i Malayu  S.P  Hasibuan,  bank  didefinisikan  sebagai  suatu  lembaga keuangan  yang  memiliki  peran  sebagai pencipta  uang,  serta  mengumpulkan dana  maupun  mendistribusikan  kredit,  dan  mendorong  pertumbuhan ekonomi.
2. Menurut G.M. Verryn Stuart, bank didefinisikan sebagai suatu jenis dari badan hukum yang memiliki bentuk kegiatan utama berupa pengadaan kredit yang dilakukan  dengan tujuan  memenuhi  segala  kebutuhan  kredit  yang  ada, baik yang dibutuhkan berupa alat pembayarannya sendiri maupun dengan bantuan uang yang diterimanya atau bersumber dari orang lain.
3. Menurut  A.  Abdurrachman  yang  dijelaskan  dalam Ensiklopedia  ekonomi keuangan dan perdagangan , bank didefinisikan sebagai suatu bentuk lembaga yang  bergerak  dalam  bidang  keuangan.  Lembaga  ini  kemudian  berperan
sebagai  salah  satu  sarana  yang  menyediakan  berbagai  layanan,  seperti pengedaran mata uang, pemberian kredit, pembiayaan usaha perusahaan, dan sebagainya.
Bank dapat dikatakan sebagai satu bentuk contoh dari korporasi yang memiliki peran dalam  bidang  maupun  ranah  keuangan.  Pengertian  korporasi  dalam  hukum  pidana  adalah sekelompok orang maupun bentuk kekayaan yang susunannya terorganisasi dengan baik dan dapat berupa suatu bentuk bukan badan hukum maupun badan hukum. Dalam hukum pidana Korporasi  mencakup  secara  luas  di  bandingkan  dalam  hukum  perdata.  Jika  ditinjau berdasarkan  sudut  pandang  menurut hukum  perdata  yang  dapat  disebut  Korporasi  adalah badan hukum saja. Menurut Muladi dan Dwidja priyatno dalam bukunya yang berjudul yang berjudul “pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana ” menyatakan Korporasi ialah sebuah bentuk istilah yang umum digunakan dalam seluruh kalangan pengacara serta juga menjadi istilah yang umum digunakan dalam bidang hukum lainnya, terutama hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda reechtspersoon.
Pertanggungjawaban memiliki kata dasar tanggung jawab, menurut kamus besar Bahasa Indonesia  tanggung  jawab  memiliki  pengertian  yakni  suatu  keadaan  saat  seorang  individu dapat  menanggung  segala  sesuatu  kemungkinan  yang  dapat  saja  terjadi  (menerima pembebanan,  dapat  diperkarakan,  disalahkan  maupun  di  tuntut).  Dalam  bidang  hukum pidana  pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan manusia yang wajib dilakukan secara sadar  atas  tingkah  laku  maupun  segala  bentuk  perbuatan  yang  pernah  dilakukan  secara sengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga memiliki kaitan terhadap bentuk hak maupun  kewajiban  yang  dimiliki  setiap  manusia.  Menurut  Soegeng  Istanto,  akuntabilitas memiliki arti sebagai kewajiban yang dimiliki dalam memberikan suatu tanggapan, yang dapat dikatakan  termasuk  ke  dalam  perhitungan  dari  segala  sesuatu  yang  dapat  terjadi,  serta bentuk kewajiban yang diperlukan untuk memberikan ganti rugi atas segala bentuk kerugian yang bisa saja atau memiliki kemungkinan besar dapat timbul. (F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994, hlm 77.)
Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk tanggung jawab dari suatu individu maupun kelompok yang sudah melakukan suatu bentuk perbuatan pidana maupun yang tergolong ke dalam  tindak  pidana.  Seseorang  dapat  dikatakan  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
perilaku nya sendiri adalah seorang yang dapat dikenakan sanksi akibat perbuatan melanggar hukum  baik  yang  disengaja  ataupun  tidak.  Dasar  dari  pertanggungjawaban  pidana  adalah kesalahan.  Pertanggungjawaban  atas  perbuatan  pidana  berati  secara  sah  saat  terdapat seseorang maupun suatu kelompok yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk apapun  dapat  diberikan  maupun  dikenakan  sanksi  pidana  atas  perbuatannya. Pertanggungjawaban  pidana  memiliki  istilah  asing  yaitu criminal  responbility, cenderung berkaitan dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Sanksi pidana dapat dikenakan pada pelaku jika tindak pidana terebut sudah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik. Unsur- unsur suatu delik atau tindak pidana yang pada dasarnya sudah ditentukan di dalam undang- undang.
Makna  pertanggungjawaban  pidana  ialah  bagi  siapa  pun  yang  telah  melakukan perbuatan  melawan  hukum  atau  tindak  pidana,  maka  orang  tersebut  harus mempertanggungjawabkan  perbuatan  dengan  sanksi  yang  ada.  Penerapan  dari pertanggungjawaban  pidana  ini  adalah  dengan  pemindaan,  dengan  bertujuan  penegakan norma yang ada demi melindungi masyarakat. Dengan adanya pemidanaan terhadap pelaku dapat memberi efek jera, menimbulkan rasa damai pada masyarakat dan juga menegakkan keadilan bagi masyarakat. Hal itu juga salah satu fungsi dari hukum pidana guna menjaga dan mencegah  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  dikehendaki  oleh  masyarakat.  Membuat masyarakat merasa lebih aman, tenteram dan makmur.
Seseorang yang melakukan kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Kesalahan yang dilakukan ini ada dua jenis yaitu kesalahan yang disengaja atau kesengajaan i ( opzet ) dan kelalaian  ( culpa ).(Ali 2011)
a. Kesengajaan ( opzet )
Kesalahan dengan disengaja ini disebut juga dengan yang diartikan sengaja. Didalam KUHP  tidak  memberi  pengertian  secara  jelas  mengenai  kesengajaan  atau dolus ini. Menurut  MvT  (Memorie  van  toelichting)  mengartikan  sengaja/ opzet adalah  suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mana sudah di atur di dalam undang-undang. Melakukan perbuatan dengan sengaja ini terdapat di dalam KUHP yang artinya diinsafi/ diketahui dan dikehendaki. Hal ini berarti setiap orang yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
melakukan perbuatan atau perilaku tertentu juga harus siap dalam menerima berbagai risiko yang akan timbul atas perbuatannya.
Di  dalam  unsur  kesengajaan  ini  memiliki  dua  teori  yang  menjadi  landasan  tentang opzet atau sengaja, diantaranya yaitu:
1. Teori kehendak
Menurut teori kehendak ini, apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu sebagai tujuan. Artinya bagi setiap orang melakukan perbuatan sesuai dengan kehendaknya, tentu saja dari perbuatannya menimbulkan akibat tertentu yang mana harus dipertanggungjawabkan. Sehingga kesalahan itu dapat digolongkan kedalam kesalahan yang di sengaja jika perbuatan seseorang dilakukan dengan kehendaknya.
2. Teori membayangkan ( Voorstellingstheorie )
Dalam teori membayangkan ini seseorang dapat mengehendaki perbuatannya dan tidak mungkin menghendaki akibat perbuatannya sendiri. Akibat dari suatu perbuatan yang dikehendaki hanya bisa dibayangkan atau diharapkan saja.
b. Kelalaian ( culpa )
Culpa tergolong dalam delik yang semu, delik ini dapat dikatakan terletak  di antara kebetulan  dan  kesengajaan.  Oleh  karena  itu  diadakannya  pengurangan  pidana.  Delik kelalaian  ini  memiliki  2  jenis  yakni  suatu  delik  kelalaian  yang  dapat  saja  menimbulkan suatu akibat dan yang satu lagi yakni delik kelalaian yang tidak akan menimbulkan suatu akibat.  Akan  tetapi  dalam  delik  kelalaian  yang  tidak  menimbulkan  akibat    ini  dapat  di golongkan ke dalam perbuatan ke tidak hati-hatian dan dapat di ancam dengan pidana juga.
Seseorang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  jika  memenuhi  beberapa  unsur-unsur pertanggungjawaban. Berikut adalah unsur-unsur pertanggungjawaban secara umum:
a. Dapat Mempertanggungjawabkan Perbuatannya
Tanggung  jawab  (pidana)  memberikan  dan  mensyaratkan  sebuah  hukuman  akan diberikan  kepada  seseorang  apabila  pelaku  tersebut  sudah  melakukan  suatu kejahatan  dan  apabila  ditelusuri  memenuhi  semua  unsur-unsur  yang  sudah ditentukan di dalam undang-undang.

## b. Adanya Kesalahan
Apabila suatu individu melakukan sebuah kesalahan baik dengan sengaja maupun yang  terjadi  akibat  kelalaian  dalam melakukan  suatu  bentuk  perbuatan yang  bisa saja  menimbulkan  syarat-syarat  ataupun  akibat-akibat  yang  mutlak  dilarang  oleh hukum pidana yang berlaku, serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
c. Tidak ada alasan atau alasan atau penghapusan kesalahan
Hubungan pengikut dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan pengikut yang bertanggung jawab. Dia menyadari sifat dari seluruh bentuk tindakan yang nantinya akan dia ambil,  mungkin  memahami  bentuk  perilaku  tercela  dari  tindakan  tersebut,  dan  dapat membuat  suatu  keputusan  mengenai  apakah  suatu  individu  tersebut  akan  mengambil tindakan atau tidak. Tidak ada “alasan memaafkan”, yaitu kesan ggupan untuk memberikan sebuah bertanggung jawab, segala bentuk kehendak baik yang disengaja maupun yang terjadi akibat lalai, tidak menghapus kesalahan, atau tidak memiliki alasan untuk memaafkan, yang termasuk dalam pengertian kesalahan.
Adanya  penggunaan  jasa debtcollector oleh  pihak  bank  menandakan  adanya kesengajaan dalam memilih cara yang dapat digolongkan melawan hukum dengan kekerasan atau intimidasi dalam penagihan kredit macet kepada debitur. Tindakan debtcollector yang merugikan  pihak  Debitur  ini  dapat  di  mintai  pertanggungjawaban  dari  pihak  bank  selaku kreditur  yang  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  yaitu debtcollcetor dalam penagihannya.  Pihak  kreditur  yang  sudah  memberikan  kuasanya  kepada  pihak  ketiga ( debtcolletor ) ini bertanggungjawab penuh atas kerugian yang di alami oleh pihak debitur atas tindakan  yang  di  lakukan  pihak debtcolletor .  Hal  ini  sudah  di  jelaskan  dalam  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  (POJK) nomor 35 tahun 2018  pada pasal 48 ayat (4) yang berbunyi:
“ Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Pasal 48 ayat (4) peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 35 tahun 2018 pada bab XI tentang penagihan yang menyatakan bahwa pihak kreditur selaku perusahaan pembiayaan bertanggungjawab  atas  segala  risiko  yang  timbul  dari  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga ( debtcollector ).  Akan tetapi dalam peraturan Otoritas jasa keuangan tidak dijelaskan secara detail mengenai pertanggungjawaban seperti apa yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur.
Bentuk  dari  pertanggungjawaban  dapat  dilihat  dari  aspek  pidana  atau  yang  sering  disebut pertanggungjawaban pidana.  Pertanggungjawaban ini lebih memfokuskan dan menetapkan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana sebagai subyek dari hukum pidana. Tindak pidana lebih fokus kepada akibat dari tindak pidana tersebut. Peraturan perundang-undangan sudah  mengatur  agar  memberikan  detteren  effect  pada  pelaku  tindak  pidana  dan  dapat bertanggungjawab pada kesalahannya terhadap orang lain. Detterent effect atau efek jera yang  diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana  ini  bertujuan  membuat  pelaku  tindak  pidana tidak mengulangi tindak pidana seperti ini lagi di kemudian hari.

## KESIMPULAN
Perjanjian kredit pada bank tentunya dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada,  perjanjian  tertulis  tersebut  dibuat  oleh  pihak  kreditur  yang  mana  nantinya  akan  di berikan kepada debitur. Pihak debitur sebelum menandatangani perjanjian tersebut tentunya harus sudah membaca dan memahami isi dari perjanjian tersebut, termasuk memahami batas waktu yang di tentukan oleh pihak kreditur, nominal pinjaman yang akan diberikan, bunga setiap  bulannya  dan  lain  sebagainya.  Dengan  menandatangani  surat  perjanjian  kredit tersebut berarti pihak debitur sudah menyetujui beberapa hak dan kewajiban yang harus di penuhi  nantinya.  Jika  terjadi  wanprestasi  pada  perjanjian  kredit  atau  kredit  macet  pada umunya pihak bank anak memberikan surat peringatan kepada pihak debitur. Apabila masih belum  ada  perubahan  pihak  bank  akan  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  yaitu debtcollector untuk melakukan penagihan secara langsung kepada pihak debitur.
Adanya  penggunaan  jasa debtcollector oleh  pihak  bank  menandakan  adanya kesengajaan dalam memilih cara yang dapat digolongkan melawan hukum dengan kekerasan atau intimidasi dalam penagihan kredit macet kepada debitur. Tindakan debtcollector yang merugikan  pihak  Debitur  ini  dapat  di  mintai  pertanggungjawaban  dari  pihak  bank  selaku kreditur  yang  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  yaitu debtcollcetor dalam penagihannya.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  sudah  mengatur  mengenai  Penagihan utang,  yang  mana  pihak  kreditur  lah  yang  akan  bertanggungjawab  jika  timbulnya  suatu masalah dalam penagihan utang. Akan tetapi dalam peraturan Otoritas jasa keuangan tidak dijelaskan secara detail mengenai pertanggungjawaban seperti apa yang dapat dilakukan oleh
pihak kreditur. Bentuk dari pertanggungjawaban dapat dilihat dari aspek pidana atau yang biasa di sebut pertanggungjawaban pidana.
Peraturan perundang-undangan sudah mengatur agar memberikan detteren effect pada pelaku tindak pidana dan dapat bertanggungjawab pada kesalahannya terhadap orang lain. Detterent  effect  atau  efek  jera  yang  diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana  ini  bertujuan membuat pelaku tindak pidana tidak mengulangi tindak pidana seperti ini lagi di kemudian hari. Pertanggungjawaban pidana yang di berikan kepada pihak kreditur dapat berupa pidana penjara, kurungan, hingga denda ganti rugi kepada pihak debitur.

## DAFTAR PUSTAKA
Habib, I., Edorita, W., & Effendi, E. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing Yang Mempekerjakan  Debt  Collector  Dalam  Menyelesaikan  Piutang  Dengan  Melakukan Penganiayaan Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University). Kurniawan, Y. (2021). REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PIHAK LEASING DALAM MEMPEKERJAKAN DEBT COLLECTOR UNTUK MENYELESAIKAN HUTANG YANG  BERBASIS  KEADILAN  (Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam  Sultan  Agung Semarang).
Rofi’i,  M.  (2012).  Kaj ian  Tentang  Tindak  Pidana  yang  Dilakukan  oleh  Debt  Collector  yang Diperintah Bank Menagih Utang Nasabah Kartu Kredit.
NISAR,  U.  U.  TINJAUAN  KRIMINOLOGIS  TERHADAP  KEJAHATAN  PENGANIAYAAN  YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR DI KOTA MAKASSAR.
THOIF, M. KEJAHATAN PENGANIAYAAN DILAKUKAN DEBT COLLECTOR DITINJAUAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999.
Liono,  C.  E.  F.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penarikan  Barang  Jaminan  Fidusia  Secara Paksa  Oleh  Leasing  Melalui  Debt  Collector  Yang  Ditinjau  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lex Privatum, 9(1).
FEBRIANDY,  M.  (2021).  SISTEM  PEMIDANAAN  PELAKU  TINDAK  PIDANA  PENCURIAN  ATAU PERAMPASAN  YANG  DILAKUKAN  OLEH  PIHAK  KETIGA  DARI  PT.  ADIRA  FINANCE  (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY).
Saepulloh,  Y.,  Rosadi,  D.,  &  Riswaya,  A.  R.  (2021).  SISTEM  PELAPORAN  KUNJUNGAN  DEBT COLLECTOR KARTU KREDIT BERBASIS TRACKING GPS. Jurnal Computech & Bisnis, 15(1), 1- 6.
SYАKUR,  А.  (2017).  АNАLISIS  PERBАNDINGАN  CАRА  PENАGIHАN  HUTАNG  PАDА  LEАSING DАN KOPRАSI SIMPАN PINJАM (Doctoral dissertation, UNISNU).