Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 135

## Analisis Kinerja Aparat Kampung Dalam Pelayanan Publik Di Kampung Workwana Distrik Arso Kabupaten Keerom

## Gustav Bernard Rumkorem
Widyaiswara BPSDM Provinsi Papua Email : gbrumkorem2@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Aparatur Kampung di Kampung Workwana Distrik Arso  Kabupaten  Keerom  dan  Factor-faktor  Penghambatnya  dalam  memberikan  pelayanan  publik. Penyelenggarahan pemerintah yang baik ditandai dengan meningkatnya pelayanan publik. Kinerja aparat menjadi  factor  menentukan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.    Penelitian  ini  bersifat Kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Kampung Workwana. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumen/arsip. Penelitian ini menggunakan konsep Kinerja dengan  Indikator Efektifitas, Efisiensi, Produktifitas, Akuntabilitas. Sedangkan indicator konsep Pelayanan Publik meliputi Transparansi, Partisipasi dan Kesamaan Hak. Hasil penelitian menunjukan bahwa semangat kerja pegawai sangat lemah, dikarenakan kurangnya kedisiplinan pegawai dalam hal ketepatan waktu kerja dan dan kehadiran di kantor.
Kata Kunci : Kinerja Aparat Kampung, Analisis Kinerja Aparat Kampung, Pelayanan Publik di Kampung
1.   PENDAHULUAN.
Penyelenggaraan pemerintahan di era globalisasi  dituntut  untuk  lebih  efisien  dan efektif.  Termasuk  bagi  aparat  pemerintah kampong, yaitu bagaimana mampu meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat dari  waktu  ke  waktu.  Untuk  meningkatkan Pelayanan  tersebut  dari  waktu  ke  waktu, aparatur pemerintah perlu meningkatkan kinerjanya  termasuk  aparat  pemerintahan kampung.  Kinerja  merupakan  hasil  kerja seseorang  karyawan  atau  pegawai  dalam menjalankan  tugas  yang  diberikan  kepadanya. ,Hasil  kerja  aparatur  dimaksud  bisa  bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
Tingkat  kinerja  seorang  aparatur  ditentukan oleh  kompetensi,  profesionalisme,  komitmen serta  kecintaanya  terhadap  bidang  pekerjaan yang ditanganinya. Dengan demikian, peningkatan  kinerja  bukanlah  hal  yang  mudah karena  banyak  syarat  harus  dipenuhi  dan  ada banyak  faktor  yang  mempengaruhi.  Kinerja akan baik jika aparatur memiliki komitmen yang tinggi, kualitas sumber daya manusia yang baik, displin  dalam  bekerja,  kreatif  dan  produktif dalam melaksanakan tugas sesuai tujuan.
Hal  yang  akan  disorot  adalah  kinerja  aparatur kampong  Papua,  secara  khusus  pada  Kampung Workwana Distrik Keerom.
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bawha semua pegawai harus menjalankan  kewajiban  sesuai    undang-undang yang ada, sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Peningkatan  pelayanan  publik  memberikan dampak  positif  langsung  dalam  mewujudkan kesejahterahan masyarakat. Menciptakan pelayanan  yang  baik  tidaklah  mudah  karena tergantung  kinerja  pegawai,  dimana  kinerja  itu dapat  tercipta  jika  sebanyak  mungkin  aparatur memiliki  motivasi,  disiplin  kerja,  dan  komunikasi yang baik di semua level pemerintahan.
Dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  pemerintahan  Daerah,  menerangkan bahwa  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  Pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  di  hormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 136
Pemerintah  Desa  atau  Kampung  di  bawah pimpinan  kepala  Kampung  memiliki  tugas  yaitu pertama menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan  akuntabel,  kedua  melaksanakan  urusan pemerintahan  yang  dilimpahkan  oleh  Bupati. Dengan demikian
pemerintah
Kampung
menjalankan  fungsi  administrasi  pemerintahan, pemeberdayaan
masyarakat,
pelayanan masyarakat,  penyelenggaraan  ketentraman  dan ketertiban  umum,  dan  pembinaan  lembaga masyarakat.
Kampung Workwana di Distrik Arso Kabupaten Keerom,  tempat  penelitian  ini  dilakukan,  menurut warga  masyarakatnya,  masih  terdapat  banyak kelemahan  sehingga  masyarakat  tidak  merasa puas. Ada banyak aparat Kampung yang tidak aktif ke kantor Kampung untuk memberikan Pelayanan publik kepada masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas, maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  secara spesifik  dan  mendalam  tentang  kinerja  aparat pemerintah  Kampung  Workwana  degan  judul penelitian Analisis  Kinerja  Aparat  Kampung Dalam Pelayanan Publik
Di Kampung Workwana Distrik Arso Kabupaten Keerom
2. KAJIAN TEORI

## 2.1.  Kinerja Pegawai
Menurut  David  Mc.  Clelland,  individu-individu yang  memiliki  motivasi  mencapai  kinerja  timggi dapat  dibedakan  dalam  empat  ciri  seperti  yang disadur  oleh  R.  Wayne  Pace,  (2002:434  dalam Anwar Prabu 2014:28) sebagai beriku:
a.  Individu yang senang bekerja dan menghadapi tantangan yang moderat.
b.  Individu  yang  memperoleh  sedikit  kepuasan jika  pekerjaannya  sangat  mudah  dan  jika terlalu sulit cenderung kecewa.
c.  Individu  yang  senang  memperoleh  umpan balik  yang  kongkret  mengenai  keberhasilan pekerjaanya.
d.  Individu  yang  cenderung  tidak  menyenangi tugas  tersebut  jika  tidak  mencapai  prestasi sesuai dengan yang diinginkan.
e.  Individu yang lebih senang bertanggungjawab secara personal atas tugas yang dikerjakan.
f. Individu  yang  puas  bila  pekerjaan  dilakukan sendiri.
g.  Individu  yang  kurang  istirahat  cenderung inofatif dan banyak berpergian.
h.  Individu  yang  selalu  mencari  kemungkinan pekerjaan yang lebih menantang,
meninggalkan sesuatu yang lama dan menjadi
rutinitas  secara  berusaha  untuk  menemukan sesuatu yang baru.
Menurut Sudaryanti (2010) kinerja merupakan sesuatu  yang  akan  dihitung  dan  diukur  serta digunakan  sebagai  dasar  untuk  menilai  atau melihat tingkat  kinerja,  baik dalam tahap perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  setelah kegiatan selesai. Kinerja digunakan untuk menyakini bahwa kinerja organisasi yang bersangkutan menunjukan
peningkatan kemampuan  dalam  rangka  menuju  tujuan  dan sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan  itu, maka kinerja aparatur dapat diukur dari, yaitu:

## 1.  Efektifitas
Menurut Bungkaes (2013:45), efektifitas adalah  hubungan  antara  output  dan  tujuan. Efektifitas  berasal  dari  kata  dasar  efektif,  artinya (1), ada efeknya (pengaruh, akibatnya); (2) Metode atau  cara,  sarana  atau  alat  yang  digunakan memberi  hasil  optimal  (mencapai  hasil  yang optimal).  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, edisi  ketiga  tahun  2003,  halaman  284,  efektif adalah:
a.  Ada efeknya
b.  Manjur atau mujarab
c.  Dapat membawa hasil optimal
d.  Mulai berlaku (undang-undang, peraturan) e.  Keadaan berpengaruh, hal berkesan.
f. Keberhasilan (usaha, tindakan, kemangkusan)  hal  mulai  berlakunya  (tentang undang-undang, peraturan) Menurut Hodge (1984:299), efektifitas adalah ukuran mengenai suksesnya organisasi. Didefinisikan  sebagai  kemampuan  organisasi untuk  mencapai  segala  keperluanya.  Ini  berarti bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan  sumber  daya  untuk mencapai tujuan. Dalam pemikiran Martoyo (2002:4) mendefinisikan  efektifitas  sebagai  suatu  kondisi atau  keadaan  dimana  dalam  memilih  tujuan  yang hendak  dicapai  dan  sarana  atau  peralatan  yang digunakan, disertai dengan tepat, sehingga tujuan yang  diinginkan  dapat  dicapai  dengan  hasil  yang memuaskan.

## 2. Efisiensi
Hasibuan  (2005:233)  mengatakan  bahwa efisiensi  merupakan  perbandingan  yang  baik antara  input  (masukan)  dan  output  (hasil  antara keuntungan  dengan  sumber-sumber  yang  di pergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 137
Mulyamah (1987;3) mengartikan bahwa “efisiensi adalah sebuah ukuran dalam membandingkan  antara  rencana  penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Hasibuan (1984;233-4) mengutip  pernyataan  dari  H.  Emerson  yang mengatakan bahwa efisiensi merupakan perbandingan  yang  terbaik  antara  sebuah  input dan  output  (hasil  antara  keuntungan  dengan sumber-sumber  yang  dipergubakan),  seeperti halnya juga hasil optimal yang telah dicapai dengan penggunaan sumber  yang  terbatas. Jadi berfokus pada  pengurangan  input  yang  digunakan  untuk menghasilkan output yang ditargetkan.

## 3.  Produktifitas
Riyanto (1986:22) menyebutkan bahwa produktifitas  secara  tidak  langsung  menyatakan kemajuan  dari  proses  transformasi  sumber  daya menjadi  barang  atau  jasa.  Peningktan  berarti perbandingan yang naik antara sumber daya yang dipakai  (input)  dengan  jumlah  barang  yang  di hasilkan (output)
George  J.  Washin  menyatakan  produktifitas mengandung dua konsep utama yaitu, efisiensi dan efektifitas. Efisiensi mengukur tingkat sumber daya, baik  manusia,  keuangan,  maupun  alam  yang dibutuhkan  untuk  memenuhi  tingkat  pelayanan yang dikehendaki, efektifitas mengukur hasil mutu pelayanan yang dicapai. Dalam gagasan Sedarmayanti (1996;142) menyatakan
produktifita s  merupakan  “keinginandan  upaya manusi  untuk  selalu  meningkatkan  kualitas kehidupan dan penghidupan disegala bidang”.

## 4. Akuntabilitas
Akuntabilitas  seringkali  dinyatakan  sebagai bentuk  operasional  dari  responbilitas,  dan  oleh karena itu keduanya memiliki keterkaitan (1998:32 dalam Sjamsiar 2017:25). Islamy (1996:41, dalam Sjamsiar
2017:25)
menyatakan bahwa akuntabilitas  publik  pada  hakikatnya  merupakan standar  professional  aparat  pemerintah  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Oleh karena  itu  setiap  aparatur  pemerintah  dalam melaksanakan  berbagai  kegiatan  pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus  lebih  mengendapkan  akuntabilitas  dan responbilitas,  sehingga  hak  dan  kewajibannya, tindakan,  keahlianya,  dan  bahkan  waktu  yang dipergunakanya  di  depan  publik  harus  dapat dipertanggunjawabkan,  sehingga  akan  terwujud pemerintah  yang  baik  “ good  governance” akan
terwujud.  Menurut  Denhardt  (1991:43,  dalam Sjamsiar 2007:25-26), akuntabilitas dan responbilitas  sebagai  instrumen  pengendalian tindakan  aparat  pemerintah  akan  dapat  berfungsi dengan baik, apabila: a)  Aparatur memahami dan menerima  tanggungjawab;  b)  Aparatur  memberi kewenangan  yang  sama  besarnya  dengan tanggungjawab;  c)  Kegiatan  evaluasi  kinerja aparatur  yang  efektif  dan  dapat  diterima;  d) Tindakan  yang  akurat,  adil  dan  tepat  waktu;  e) Diperluhkan komitmen pimpinan politik untuk tidak mempengaruhi peran dan fungsi administrasi yang normal.

## 5. Pelayanan Publik
Melayani  adalah  meladeni  atau  membantu mengurus  keperluan  atau  kebutuhan  seseorang sejak  diajukan  permintaan  sampai  penyampaian atau penyerahannya (Sianipar 1998:4). Pelayanan adalah produk-produk yang kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan  peralatan  (Ivancevich,  Skiner  dan Crosby  (Ratminto  dan  Atik  Septi Winarsih,  2010). Menurut  Moenir,  A.S  (2008)  mendefinisikan pelayanan  adalah  serangkain  kegiatan  yang berlangsung  secara  rutin  dan  berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.
Pelaksana  pelayanan  publik  adalah  pejabat, pegawai,  petugas,  dan  setiap  orang  yang  bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.  Sedangkan public (masyarakat) adalah  seluruh  pihak  baik  warga  negara  maupun penduduk  sebagai  orang-perorangan,  kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima  manfaat  pelayanan  publik,  baik  secara langsung maupun tidak langsung.
Tujuan  pelayanan  publik  menurut  Undang- Undang  No.  25  Tahun  2009  adalah  terwujudnya batasan  dan  hubungan  yang  jelas  tentang  hak, tanggungjawab,  kewajiban,  dan  kewenangan seluruh pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan publik juga terpenuhinya  penyelenggaraan  pelayanan  publik sesuai  peraturan  perundang-undangan  serta terwujudnya  perlindungan  dan  kepastian  hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.  Pengguna  yang  dimaksud  adalah warga  Negara  yang  membutuhkan  pelyanan
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 138
publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan  KTP,  akta  nikah,  akta  kematian, sertifikat  (Agus  Dwiyanto,  2005).  Berdasarkan penjelasan  di  atas,  berikut  ini  adalah  beberapa indikatornya:

## a.  Transparansi
Brautigam  (1991:  21,  Samjsiar  2017:  42) mengidentifikasi  dua  jenis  keterbukaan,  yaitu ekonomi  dan  politik.  Keterbukaan  ekonomi tercermin  dari  persaingan  pasar  dengan  sedikit mungkin  pembatasan  (regulasi)  oleh  pemerintah, serta  dilaksanakannya  rezim  perdagangan  bebas sistem  tarif  (tarif  barrier)  yang  bersifat  terbuka terhadap  publik.  Sedangkan  keterbukaan  politik mengacu  kepada  pola  persaingan  dan  toleransi terhadap perbedaan-perbedaan.
Krina  (2003:13)  mendefinisikan  transparansi sebagai  prinsip  yang  menjamin  akses  atau kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni  informasi  tentang  kebijakan  terbuka  bagi pengawasan.  Sedangkan  yang  dimaksudkan dengan  informasi  adalah  informasi  mengenai setiap  aspek  kebijakan  pemerintah  yang  dapat dijangkau publik.
Menurut  Hari  Sabarno  (2007:38)  tarnsparansi merupakan  salah  satu  aspek  mendasar  bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.  Perwujudan  tata  pemerintahan    yang  baik mensyaratkan  adanya  keterbukaan,  keterlibatan, dan  kemudahan  askes  bagi  masyarakat  terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

## b. Partisipasi
Partisipasi  adalah  pelayanan  yang  dapat mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan,  dan  harapan masyarakat.  Menurut  Keith  Davis,  partisipasi adalah  suatu  keterlibatan  mental  dan  emosi seseorang  kepada  perncapaian  tujuan  dan  ikut bertanggungjawab didalamnya.
Djalal  dan  Supriadi  (dalam  Yuwono,  2001  : 201-202)  dalam  bukunya  beliau  menjelaskan bahwa makna partisipasi adalah pembuat keputusan  dengan  menyarakan  kelompok  atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampain saran dan pendapat, bahan, keterrampilan, barang dan  jasa.  Menurut  Sumaryadi  (2005:46)  dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa arti partisipasi
adalah  peran  serta  seseorang  atau  kelompok masyarakat  dalam  proses  pembangunan  baik dalam  bentuk  pernyataan  maupun  dalam  bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu,  keahlian (skill), modal (materi), Ikut memanfaatkan dan
menikmati hasil-hasil pembangunan

## c. Kesamaan Hak
Kesamaan  adalah  pelayanan  yang  tidak melakukan deskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya  suku,  ras,  agama,  golongan,  status social,  dan  lain-lain.  Menurut  Soerjono  Soekanto hak di bedakan menjadi dua yaitu hak searah atau relatif, muncul dalam perikatan atau perjanjian.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1.  Teknik Pengumpulan Data
a.  Pengambilan data
Peneliti  memperoleh  informasi  dari  beberapa aparat Kampung dan masyarakat secara langsung yang berhubungan dengan pelayanan publik yang ada di Kampung Workwana Distrik Arso Kabupaten Keerom.
b.  Pengamatan (Observasi)
Pengamatan  merupakan  salah  satu  teknik pengumpulan data dengan mengamati subjek yang diteliti penulisan secara langsung. Tujuan melakukan  observasi  yaitu  untuk  membantu mengamati  perilaku  manusia,  dan  untuk  evaluasi yaitu  melakukan  pengukuran  terhadap  aspek tertentu.
c.  Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data  dengan  cara  melakukan  tanya  jawab penulisan secara langsung antara dua orang atau lebih.

## 3.2. Teknik Analisis Data
Proses  analisis  data  dilakukan  bersamaan dengan  proses  pengumpulan  data  berlangsung secara  terus  menerus  hingga  akhirnya  ditemukan sebuah kesimpulan.
Peneliti melakukan pemeriksaan  keabsahan  data  hasil  wawancara dengan sejumlah
narasumber serta membandingkan  data  tersebut  dengan  berbagai informasi  yang  terkait.  Peneliti  akan  berhenti meneliti  jika  peneliti  telah  sampai  pada  tahap kejenuhan  dimana  data  penelitian  berulang  dari sejumlah  informan.  Peneliti  akan mencari tau  dan mengaitkan data dari peneliti lain yang sebelumnya telah meneliti dengan judul dan lokasi yang sama.
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 139
Tahapan  analisis  data  yang  menurut  Miles  dan Hubermen adalah sebagai berikut:

## a. Tahap Reduksi Data
Reduksi  data  merupakan  bentuk  analisis yang  mempertegas,  memperpendek,  membuat fokus,  membuang  hal  yang  tidak  penting  dan mengatur  sedemikian  rupa  sehingga  kesimpulan akhir  data  dilakukan.  Setelah  mendapatkan  data dari hasil  wawancara  yang berupa rekaman MP3, dan pengamatan lainya, penulis langsung melakukan  transfer  data  kedalam  sebuah  tulisan yang  lebih  teratur  dan  sistematis.  Sebagai  upaya minimalisasi  reduksi  data  karena  keterbatasan ingatan. Selanjutnya penulis
melakukan pengkategorisasian  data  menurut  kebutuhan penelitian.  Hal  ini  dilakukan  untuk  membantu penulis dalam menganalisis data dan memasukanya  kedalam  bab  pembahasan  pada penulisan hasil penelitian.

## b.    Tahap Sajian Data
Sajian  data  adalah  suatu  susunan  informasi yang  memungkinkan  kesimpulan  penelitian  dapat dilakukan.  Dengan  melihat  sajian  data,  penulis dapat  lebih  memahami  berbagai  hal  yang  terjadi dan  memungkinkan  untuk  dapat  mengerjakan sesuatu  pada  analisis  ataupun  tindakan  lainya berdasarkan  pemahaman  tersebut.  Sajian  data diperolah dari hasil interprestasi, usaha memahami,  dan  analisa  data  secara  mendalam terhadap  data  yang  telah  di  reduksi  dengan  cara kategorisasi.  Sajian  data  yang  baik  dan  jelas sistematiknya akan banyak membantu. Sajian data meliputi deskripsi, matriks, gambar atau sketsa dan tabel.  Kemampuan  itu  dirancang  guna  merakit secara teratur supaya mudah dilihat dan mengerti dalam bentuk yang baik.

## c. Tahap Verifikasi Kesimpulan
Dari awal pengumpulan data penelitian sudah harus  memahami  apa  arti  dari  berbagai  hal  yang ditemui  dengan  mulai  dilakukan  pencatatan  pola- pola, petanyaan-pertanyaan, konfigurasi- konfigurasi,  alur  penyebab  akibat  dan  berbagai proposisi. Hal itu akan di verifikasi dengan temuan- temuan  data  selanjutnya  dan  akhirnya  sampai pada penarikan kesimpulan akhir.

## Gambar 1. Alur Pemikiran

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan  secara  baik  tentang  informasi suatu  kegiatan  berdasarkan  fakta  melalui  usaha pikiran peneliti dalam mengelola dan menganalisis objek  atau  topik  penelitian  secara  sistematis  dan objektif dalam memecahkan suatu persoalan atau menguji  suatu  indikasi  sehingga  terbuat  suatu prinsip-prinsip  umum  atau  teori.  Suatu  organisasi untuk mengupayakan satu pelayanan yang optimal sangatlah  diperluhkan  kinerja,  agar  tercapainya pelayanan  yang  maksimal.  Kinerja  pegawai dimaksudkan untuk meningkatkan kulitas pegawai dalam melaksanakan tugas serta wewenang yang sudah  dipercayakan.  Sedangkan  pelayanan  yang maksimal  merupakan  kontribusi  tenaga  untuk menerima  atau  pun  melayani  masyarakat  dalam kebutuhanya.
Berikut ini adalah pembahasannya:

## A. Kinerja Pegawai
Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan  seseorang  harus  memiliki  derajat kesediaan  dan  tingkat  kemampuan  tertentu. Kesediaan  dan  keterampilan  seseorang  tidaklah cukup  efektif  untuk  mengerjakan  sesuatu  tanpa pemahaman  yang  jelas  tentang  apa  yang  akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakanya. Kinerja merupakan  suatu  yang  akan  dihitung  dan  diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat  tingkat  kinerja,  baik dalam tahap perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  setelah kegiatan selesai. Kinerja digunakan untuk menyakini  bahwa  kinerja  organisasi  kerja  yang bersangkutan menunjukan peningkatan
kemampuan  dalam  rangka  menuju  tujuan  dan
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 140
sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Kinerja  dapat diterapkan dengan indikator sebagai berikut:

## 1.  Eektifitas
Efektifitas  merupakan  seberapa  besar  tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan  dari  sejumlah  input.  Dari  pengertian efektifitas  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa efektivitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menyatakan seberapa  jauh  target  (kuantitas,  kualitas  dan waktu)  yang  telah  dicapai  oleh  manajemen,  yang mana  target  tersebut  sudah  ditentukan  terlebih dahulu.  Efektifitas  secara  umum  menunjukkan sampai  seberapa  jauh  tercapainya  suatu  tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hiskia Yom selaku Kepala Kampung mengatakan:
“Efektifitas  sangatlah  penting  dalam  hal ketepatan  waktu  dikantor  unttuk  pelayanan publik bagi masyarakat, namun sangat berbeda di Kampung kami ini, dikarenakan ini Kampung adalah  Kampung  asli  jadi  masyarakat  lebih senang  datang  kerumah  ketimbang  dikantor Kampung  dikarenakan  jika  fasilitas  disimpan dikantor Kampung nanti akan hilang juga karena pintu  kantor  kampung  mudah  untuk  didobrak masuk  sama  orang  mabuk  atau  pencuri,  disini banyak sekali anak muda yang mabuk dan buat keributan  disekitar  kampung  dan  masyarakat kampung  akan  selesaikan  masalah  mereka seperti  print  atau  fotocopy  dan  administrasi lainya  di  rumah,  kalau  ada  pertemuan  penting baru  ke  balai  desa  untuk  bisa  saling berkomunikasi  secara  langsung  antar  RT,RW, Staf Kampung dan masyarakat. (HY,10/12/2018)”
Terkait wawancara diatas disimpulkan bahwa, memang dari masyarakat Kampung itu sendiri yang ingin melayani dirumah, mungkin juga masyarakat tidak ingin kekantor dikarenakan alasan tersendiri. Seperti  juga  yang  dijelaskan  bapak  Kepala Kampung  kalau  anak  muda  yang  minum  mabuk dan  suka  buat  onar,  akan  mengancam  pada barang-barang  berupa  fasilitas  dapat  dicuri,  kalau dirumah aparat Kampung mungkin lebih aman, itu yang dipikir mereka
Mozes Fatagur mengatakan selaku Sekretaris mengatakan:
“Dalam  melayani  masyarakat  saya  sebagai sekretaris  Kampung  mempunyai  tanggung jawab  besar,  saya  melayani  masyarakat dirumah  karena  demi  menjaga  keamanan berupa  komputer,  mesin  print  dan  lain-lain, karena  kalau  dikantor  nanti  lama  kelamaan
akan hilang karena kondisi gedung kantor juga sudah  terlihat  tidak  kuat  dan  akan  banyak orang  yang  berniat  jahat,  maka  demi keamanan  fasilitas  akan  lebih  baik  disimpan dirumah  saya  supaya  saya  dapat  melihatnya teru s. (MF, 10/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  disimpulkan  bahwa, pegawai  Kampung  menjalankan  tugasnya  sesuai jabatan  yang  diberikan,  dan  mereka  akan  lebih mengamankan fasilitas untuk pelayanan diprioritaskan karena alasan tertentu. Erens Tualik mengatakan selaku kaur umum mengatakan:
“Efektifitas  dalam  ketepatan  waktu  kekantor sangatlah penting karena untuk dapat memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, namun berbeda di Kampung ini, yaa namanya juga  di  Kampung  kadang  ada  yang  memakai sandal saja ke kantor,  tentang fasilitas itu kita percayakan kepada sekretaris Kampung untuk menanganinya  karena  beliu  beli  mengerti tentang komputer, jadi alat-alat nya kita simpan dirumah  bapak  sekretaris  untuk  menjaga keamaan barang-barang tersebut. (ET, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa, ada juga pegawai yang tidak menjalankan tidak  disiplin  dalam  berpakayan  selaku  pegawai, mereka  merasa  kalau  itu  hanya  di  Kampung  jadi tidak  perluh  berpakayan  yang  lengkap.  Helena Fatagur selaku Kaur umum mengatakan:
“Efektifitas  pelyanan  di  Kampung  ini  menurut saya  belum  cukup  maksimal  karena  kinerja pegawai  yang  masih  kurang,  sehingga lambatnya pelayanan yang terjadi di Kampung ini. (HF, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  pelayanan  tidak  akan  berjalan  baik  jika kinerja  pegawai  masih  sangat  kurang  maksimal. Hein Ayomi selaku RW 01 mengatakan:
“Efektifitas pegawai dikantor sangatlah penting, tetapi  pegawai  disini  kurang  berpotensi  dan kinerjanya  menurun  sehingga  lambatnya pelayanan, sehingga masyarakat harus kerumah aparat Kampung untuk mendapatkan pelayanan,  di  karenakan  kalau  dikantor
Kampung  akan  kurang  aman  untuk  barang- barang seperti laptop, mesin print dll.(HA,10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa, pelaanan akan kurang berjalan lancar jika kinerja  pegawai  masih  kurang  baik.  Yunus Tonggrotow selaku RW 02 mengatakan:
“Efektifitas  pegawai  menurut  Undang-undang Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  mana
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 141
terdapat pasal  3  menerangkan  kewajiban  dan larangan  serta  nomor  7  menjelaskan  seorang aparatur  sipil  negara  harus  mengutamakan kepentingan  negara  daripada  kepentingan sendiri,  seseorang,  kelompok,  tetapi  pegawai disini  banyak  yang  bekerja  di  kantor  distrik sehingga lambatnya pelayanan untuk masyarakat. (YT, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  efektifitas  pegawai  sangat  bertolak belakang  dengan  Undang-undang  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  pasal  3  Nomor  7  menerangkan tentang  kewajiban  dan  larangan  dan  nomor  7 menjelaskan bahwa seoarang aparatur sipil negara harus mengutamakan kepentingan negara daripada  kepentingan  perorang  atau  kelompok. Lukas  Mou  selaku  masyarakat  di  RW  01  RT  02 mengatakan:
“Efektifitas pegawai sangat penting, tapi kinerja pegawai  yang  kurang  baik  sehingga  kami sering mendapat hambatan dalam hal pelayanan  berupa  fotocopy  atau  administrasi lainya. (LM, 11/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  kurangnya  kinerja  pegawai  yang  dapat menghambat  pelayanan  publik  di  Kampung tersebut.  Feri  Yambeyabdy  selaku  masyarakat  di RW 02 RT 12 mengatakan:
“Efektifitas pegawai memang sangat
dibutuhkan
masyarakat disini, karena nayatanya  pegawai  disini  bekerja  kurang maksimal,  dan  saya  sebagai  masyarakat merasa kurang puas dengan pelayananny. Yah namanya  juga  Kampung  asli  mau  bagaimana lagi,,  kami  sebagai  masyarakat  hanya  bisa memahami  apa  yang  terjadi  di  Kampung  ini. (FY 11/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  kurang  puasnya  masyarakat  dengan pelayanan  yang  diberikn  dikarenakan  kinerja pegawai kurang masksimal.

## 2.  Efisiensi
Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan atau  dengan  kata  lain  perbandingan  yang  terbaik antara  input  (masukan)  dan  output  (hasil  antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan),  seperti  halnya  juga  hasil  optimal yang  dicapai  dengan  penggunaan  sumber  yang terbatas.  Dengan  kata  lain  hubungan  antara  apa
yang  telah  di  selesaikan.  Jadi  efisiensi  sangat mempengaruhi  kinerja  pegawai.  Berikut  adalah hasil wawancara kami dengan beberapa informan di Kampung Workwana. Hiskia
Yom selaku kepala Kampung mengatakan: “Efisiensi  pegawai  dikampung  ini  belum sepenuhnya  baik  karena  ada  pegawai  yang berbeda  pendapat  dan  itu  akan  menjadi terhambatnya  suatu  pelayanan  dan  kinerja dari beberapa pegawai juga kurang memadai. (HY, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas    dapat  disimpulkan bahwa,  keberhasilan  tidak  akan  tercapai  bila adanya  perbedaan  pendapat  antar  pegawai  dan berdampak  pada  pelayanan  untuk  masyarakat. Mozes Fatagur selaku sekretaris mengatakan:
“Efisiensi pegawai sangat dibutuhkan dimana dapat berkerja sama untuk suatu keberhasilan  namun  kinerja  pegawai  di Kampung  kami  memang  sangat  kurang sehingga ujungnya akan lambat di pelayanan (MF, 10/12 /2018)”
Terkait wawancara diatas  dapat di simpulkan bahwa,  partisipasi  pegawai  yang  kurang  bagus sehingga  berdampak  pada  pelayanan  karena adanya perbedaan pendapat antar pegawai. Erens Tualik selaku  kaur umum mengatakan:
“Pada  dasarnya  efisiensi  merupakan  kerja sama  tim  dalam  mewujudkan  keberhasilan yang  direncanakan,  namun  keberhasilan dalam  pelayanan  publik  di  Kampung  ini masih jauh dari kata maksimal karena kurang kompaknya antar pegawai (ET, 10/12/2018)”
Terkait wawancara diatas k dapat disimpulkan bahwa,  kurangnya  kerjasama  antar  pegawai. Helena Fatagur selaku kaur umum mengatakan:
“Saya  selaku  kaur  umum  melihat  kinerja pegawai  dikampung  ini  memang  masih belum maksimal karena ada beberapa aparat kampung  yang  tidak  mentaati  aturan  yang ada  sesuai  undang-undang,  saya  hanya sebagai  kaur  umum  tidak  punya  wewenang yang  besar  untuk  dapat  menegur  pegawai, karena  ini  juga  namanya  Kampung  asli  jadi kalau  kita  berbuat  lebih  nanti  malah  akan menjadi keributan karena berbeda pendapat. (HF, 10/12/2018)”
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 142
Terkait wawancara diatas  dapat disimpulkan bahwa,  berbeda  pendapat  dapat  menimbulkan masalah sehingga pelayanan di Kampung Workwana  akan  tetap  seperti  itu  jika  pegawai Kampungnya kurang adanya kerja sama yang baik. Hein Ayomi selaku RW 01 mengatakan:
“Keberhasilan atau suksesnya suatu pelayanan dapat dilihat dari kinerja pegawai, tetapi  kinerja  pegawai  dikampung  kami memang masih kurang baik.
(HA.10/12/2018)”
Terkait wawancara diatas  dapat disimpulkan bahwa, terhambatnya suatu pelayanan berdampak pada  kurangnya  kinerja  pegawai  sehinggat  untuk mencapai keberhasilan masih sangat jauh. Yunus Tonggrotow selaku RW 02 mengatakan:
“Keberhasilan  suatu  yang  direncanakan butuh  adanya  kerjasama  tim,  dalam  hal  ini kerjasama pegawai dalam mencapai pelayanan yang baik,  namun yang terjadi di Kampung  kami  belum  adanya  kerjasama yang  baik  sehingga  pelayanan  pun  akam terhambat pula. (YT, 10/12/2018)”
Terkait wawancara diatas  dapat di simpulkan bahwa, efisiensi pegawai untuk mencapai keberhasilan  dalam  pelayanan  yang  baik  butuh kerjasama  antar  pegawai  atau  aparat  Kampung. Lukas  Mou  selaku  masyarakat  di  RW  01  RT  02 mengatakan:

## “Kampung kami ini dilihat dari kinerja aparat Kampung  masih  belum  maksimal  (LM,
11/12/2018)”
Terkait wawancara diatas  dapat disimpulkan bahwa, kinerja pegawai yang kurang baik sehingga pelayanannya terhambat. Feri Yambeyabdy masyarakat di RW 02 RT 12 mengatakan: “Saya  sebagai  masyarakat  merasa  belum puas  dengan  pelayanan  yang  diberikan  di Kampung  kami,  karena  kalau  mau  urus berkas-berkas  pasti  ada  alasan  lain  karena komputernya eror atau pegawai
Kampungnya lagi tidak dirumah dan lain-lain.
(FY, 11/12/2018)”
Terkait wawancara diatas  dapat di simpulkan bahwa, sebagian masyarakat di Kampung Workwana  masih  belum  puas  dengan  pelayanan yang  diberikan  karena  ketidaktepatan  bertemu
pegawai  dan  adajuga  tentang  fasilitas  pelayanan yang kurang lengkap, atau dikatakan mesin dalam keadaan  rusak  atau  eror  sehingga  terhambatnya pelayanan di Kampung Workwana.

## 3. Produktifitas
Produktifitas  merupakan  suatu  ukuran  yang menyatakan  bagaimana  baiknya  sumber  daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal.
Sehingga
semakin tinggi perbandingannya,  berarti  semakin  tinggi  produk yang  dihasilkan.  Ukuran-ukuran  produktifitas  bisa bervariasi,  tergantung  pada  aspek-aspek  output atau input yang digunakan  sebagai agregat dasar, misalnya  indeks  produktifitas  buruh,  produktifitas biaya  langsung,  produktifitas  biaya  total,  dan produktifitas  bahan  mentah.  Dalam  hal  ini produktifitas sangat penting dalam suatu pelayanan dan kierja pegawai, berikut adalah hasil wawancara  kami  dengan  beberapa  informan  di Kampung  Workwana.  Hiskia  Yom  selaku  kepala kampung menyatakan:
”Mengenai fasilitas seperti komputer dan lain- lain, pemerintah tidak memberikan sumbangan,  tetapi  yang  sekarang  kita  pakai kita  beli  sebagaian  dari  dana  desa  (DD)  dan alokasi  dana  desa  (ADD)  sehingga  kita percayakan kepada sekretaris untuk menjaga dan  menyimpan  dirumahnya  agar  terjaga barang- barang tersebut. (HY, 10/12/2018)”
Terkait wawancara kami dengan bapak Hiskia Yom  dapat  disimpulkan  bahwa,  aparat  Kampung membeli sendiri fasilitas untuk pelayanan tersebut jadi  wajar  saja  jika  masih  ada  kekurangan  dalam fasilitas karena keterbatasan dana. Mozes Fatagur selaku sekretaris menyatakan:
“Faslitas  untuk  pelayanan  memang  sangat penting  tetapi  fasilitas  yang  ada  ini  juga sudah  lama,  karena  pemerintah  tidak menyumbangkan  khusus  untuk  fasilitas pelayanan  jadi  masih  banyak  kekurangan sehingga menghambat pelayanan di Kampung  kami  masalah  fasilitas  yang terbatas. (MF, 10/12/2018)”
Terkait wawancara diatas  dapat di simpulkan bahwa,  terhambatnya  pelayanan  karena  tidak lengkapnya fasilitas yang ada. Erens Tualik selaku kaur pemerintah menyatakan:
“Produktifitas  dalam  suatu  pelayanan sangat  penting  tapi  di  Kampung  kami dengan  dana  yang  diberkan  sehingga  kita membeli fasilitas untuk pelayanan sehingga kurang maksimalnya pelayanan disini. (ET, 10/12/2018)”
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 143
Wawancara  diatas    dapat  disimpulkan bahwa, pemerintah tidak memberikan sumbangan untuk  fasilitas  di  Kampung  Workwana,  sehingga pegawai  Kampung  membeli  sendiri  dengan  dana yang  ada.  Helena  Fatagur  selaku  kaur  umum menyatakan:
“Pelayanan  disini  memang  belum  baik, karena  fasilitasnya  tidak  lengkap,  (HF, 10/12/2018)”
Terkait wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa,  terhambatnya  pelayanan  karena  kurang memadainya fasilitas yang ada.Hein Ayomi selaku RW 01 menyatakan:
“Saya  sebagai  RW  01  melihat  tentang pelayanan  yang  ada,  menurut  saya  belum cukup  baik,  dilihat  dari  kinerja  pegawai  yang kurang,  fasilitas  pelaynan  yang  tidak  lengkap dan pegawainya juga kadang malas ke kantor sehingga  kita  harus  kerumahnya  karena memang  fasilitas  nya  disimpan  dirumah, dengan  alasan  untuk  menjaga  barang  tetap aman. (HA, 10/11/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  dengan  tidak  lengkapnya  fasilitas  yang ada,  pegawainya  juga  kurang  dalam  kinerjanya sehingga terhambatnya pelayanan. Yunus Tonggrotow selaku RW 02 mengatakan:
“Mengenai fasilitas kami beli sendiri dengan sisa  dana  dari  pemerintah  sehingga  yang kami  beli  hanya  yang  terpenting  saja  yaitu komputer  dan  mesin  print  karena  juga  di Kampung tidaklah banyak yang masyarakat minta  seperti  yang  di  Distrik,  paling  hanya fotocopy  atau  membuat  surat  penyataan sehingga masih terbatasnya fasilitas sesuai juga  dengan  kebutuhan  masyarakat.    (YT, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas    dapat  disimpulkan bahwa,  fasilitas  yang  itu  dibeli  sesuai  kebutuhan saja,  lebih  dari  itu  mungkin  belum  terpikirkan pegawai Kampung karena nanti yang akan dipakai apa  mereka  butuhkan.  Lukas  Mou  selaku masyarakat di RW 01 RT 02 mengatakan:
“Saya  sebagai  masyarakat  memahami  apa yang  menjadi  kekurangan  dalam  fasilitas  yang di  Kampung  kami,  karena  pemerintah  tidak memberikan sumbangan untuk fasilitas pelayanan jadi pegawai membeli sendiri dengan sisa  dari  dana  dari  pemerinta,  tetapi  disisi  lain
kami  juga  kurang  puas  karena  terhambatnya pelayanan. (LM, 11/12/2018)”
Terkait wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, fasilitas yang terbatas membuat masyarakat juga tidak merasa puas, tetapi disisi lain masyarakat  juga  memahami  keadaan  yang  ada. Feri Yambeyabdy selaku masyarakat di RW 02 RT 12 mengatakan:
“Kinerja pegawai sangat penting dalam pelayanan yang  baik,  tetapi  dalam  pelayanan  juga  perluh mendukungnya dengan fasilitas
untuk
melancarkan pelayanan, namun di Kampung kami yang  saya  lihat  selama  ini  belum  cukup memuasakan  kami,  karena  keterbatasan  fasilitas. (FY, 11/1 2/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulakn bahwa,  kinerja  pegawai  dan  juga  fasilitas pelayanan belum memuaskan masyarakat setempat.

## 4.  Akuntabilitas
Akuntabilitas  artinya  adalah  kewajiban  bagi aparatur  pemerintahan  untuk  bertindak  selaku penanggungjawab  dan  penanggung  gugat  atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Unsur  ini  merupakan  inti  dari  pemerintahan  yang baik  (good    governance).  Akuntabilitas  aparatur pemerintahan  ini  terdiri  dari  tiga  jenis,  yaitu akuntabilitas  politik,  keuangan  dan  hukum  Hiskia Yom selaku kepala kampung mengatakan:
“Akuntabilitas  pegawai  sangat  penting  untuk menjamnin  pelayanan  yang  baik,  di  Kampung  ini dalam  pertanggungjawaban  cukup  baik,  karena kita  melayani  masyarakat  sesuai  kebutuhannya yah walaupun dengan fasilitas yang terbatas tetapi tentang  pertanggungjawaban  dalam  melayani masyarakat  kami  sebagai  aparat  Kampung  telah melayani semampu  yang kami bisa  (HY, 10/11/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban aparat  Kampung  dalam  pelayanan  cukup  baik walaupun  dengan  fasilitas  yang  terbatas,  tetapi pegawai  Kampung  melakukan  semampu  yang mereka  bisa.  Mozes  Fatagur  selaku  sekretaris mengatakan:
“Akuntabilitas  pegawai  Kampung  memang  salah satu  ketentuan  hukum  undang-undang  dan akuntabilitas adalah salah satu poin penting dalam pelayanan  di  masyarakat,  walaupun  yang  ada  di Kampung kami belum mencapai 100% namun kami
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 144
selaku  pegawai  Kampung  melakukan  apa  yang kami bisa. (MF,10/12/2018)”
Terkait wawancara diatas disimpulkan bahwa, walaupun hanya selaku pegawai Kampung namun aparat  Kampung  melakukan  tanggungjawabnya sebagai aparat Kampung demi melayani masyarakat  yang  membutuhkan.  Erens  Tualik selaku kaur pemerintah mengatakan:
“Saya  selaku  kaur  pemeintah  d  Kampung  ini melihat dalam segi akuntabilitas atau pertanggungjawaban  sebagai  aparat  Kampung cukup  baik  karena  pegawai  Kampung  selalu menyelesaikan  keperluan  masyarakat  walaupun butuh  waktu  bebrapa  hari  namun  apa  yang dibutuhkan  masyarakat  selalu  terselesaikan.  (ET, 10/12/2018)”
Terkait wawancara diatas disimpulakn bahwa, masyarakat memahami tentang kekurangan fasilitas  dan  membutuhkan  bebrapa  hari  untuk menyelesaikan  apa  yang  mereka  butuhkan  dan masyarakat  siap  untuk  menunggu  konfirmasi  dari aparat Kampung kalau apa yang dibutuhkan sudah terselesaikan.  Helena  Fatagur  selaku  kaur  umum mengatakan:
“Dalam  hal  pertanggungjawaban  pegawai  dalam pelayanan saya selaku kaur umum melihat kinerja sekretaris melayani masyarakat sudah cukup baik walaupun di Kampung tapi beliau tidak melupakan tanggungjawabnya selaku sekretaris. (HF, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  sebagai  aparat  Kampung  mereka  tidak melupakan  tanggungjawabnya  untuk  melayani masyarakat Hein Ayomi mengatakan:
“Sebagai  RW  saya  memahami  apa  yang  menjadi kekurangan  dalam  pelayanan  yaitu  fasiltas  yang kurang lengkap, kalau masalah pertanggungjawaban  aparat  Kampung  sudah cukup  baik  walaupun  membutuhkan  waktu.  (HA, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  mengenai  pertanggungjawaban  aparat Kampung  sudah  cukup  baik.  Yunus  Tonggrotow selaku RW 02 mengatakan:
“Akuntabilitas  itu  memang  sangat  dibutuhkan masyarakat  dalam  hal  pelayanan  yang  baik  dan cepat,  pelayanan  disini  sudah  baik  tetapi  kita
masyarakat  harus  menunggu  untuk  bebrapa  hari misalnya kita membutuhkan untuk membuat daftar hadir  warga,  itu  saja  yang  menjadi  kendala.  (YT, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  pelayanan  yang  ada  sudah  cukup  baik namun kendalanya yaitu waktu dan kurangnya skil dan  kecepatan  dalam  menguasai  komputer sehingga membutuhkan waktu untuk menyesaikanya. Lukas Mou selaku masyarakat di RW 02 RT 02 mengatakan:
“Pertanggungjawaban  aparat  Kampung  dalam pelayanan publik memang dibutuhkan masyarakat tetapi dalam hal ini di Kampung kami belum cukup memadai  karena  keterbatasan  fasilitas.  (LM, 11/12/2018)”
Terkait wawancara diatas  dapat disimpulkan bahwa, fasilitas yang terbatas dapat menghambat pelayanan  yang  ada  di  Kampung  Workwana sehingga  masyarakat  harus  menunggu  untuk beberapa  hari  dalam  proses  penyelesaianya.  Feri Yambeyabdy  selaku masyarakat di RW 02 RT 12 mengatakan:
“Saya  selaku  masyarakat  merasa  kurang  puas dengan  pelayanan  walaupun  apa  yang  kita butuhkan dapat terselesaikan namun membutuhkan  waktu  sehingga  apa  yang  kita rencanakan  tertunda  karena  harus  menunggu konfirmasi  dari  aparat  Kampung  jika  telah menyelesaikan  apa  yang  kita  butuhkan.  (FY, 11/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  masalah  ketetapatan  waktu  kadang membuat  masyarakat  kurang puas karean menunda apa yang mereka rencanakan.

## B. Pelayanan Publik
Pelayanan  adalah  cara  melayani,  membantu menyiapkan  atau  mengurus  keperluan  seseorang atau  kelompok  orang.  Melayani  adalah  meladeni atau membantu mengurus keperluan atau kebutuhan  seseorang  sejak  diajukan  permintaan sampai penyampaian atau penyerahannya. Pelayanan  publik  disebutkan  bahwa  standar pelayanan  adalah  tolak  ukur  yang  dipergunakan sebagai  pedoman  penyelenggaraan  pelayanan dan  acuan  penilaian  kualitas  pelayanan  sebagai kewajiban  dan  janji  penyelenggara  kepada masyarakat  dalam  rangka  pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 145
Pelayanan  publik  dapat  di  bagi  dengan  indikator sebegai berikut:
a.  Transparansi Keterbukaan berkaitan
erat dengan komunikasi dan hubungan antar manusia. Keterbukaan  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia sebagai makluk sosial karena keterbukaan  merupakan  prasyarat  bagi  adanya komunikasi.  Setiap  kelompok  juga,  keterbukaan diperluhkan  bagi  pemerintah  terutama  mengenai kebijakan-kebijakan  yang  akan  diterapkan  dalam masyarakat.  Pemerintah  harus  transparan  dalam menerapkan suatu kebijakan serta tidak memaksakan pelaksanaan suatu kebijakan tertentu  kepada  masyarakat.  Hiskia  Yom  selaku kepala kampung mengatakan:
“Keterbukaan atau kata lain transparansi pegawai sangat penting dalam pelayanan kepada masyarakat  tapi  ada  sebagian  pegawai  yang tidakmengikuti  aturan  dalam  undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik. (HY, 10/12/2018)”
Terkait wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa,  keterbukaan  dalam  pelayanan  kepada masyarakat  agar  mempermudah  atau  untuk mengetahui kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan dalam  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini sangatlah  penting  dalam  aturan  dan  undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi  publik,  namun  yang  ada  di  Kampung Workwana  belum  sesuai    degan  undang-undang yang  ada.  Mozes  Fatagur  selaku  sekretaris mengatakan:
“Transparansi  pegawai  dalam  pelayanan kepada masyarakat memang sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi ada beberapa  pegawai,  kita  sebut  saja  oknum yang  tidak  mengikuti  aturan  sehingga  di periode  kemarin  adanya  penyalagunaan dana  sehingga  diturunkan  jabatanaya  dari kepala Kampung. (MF, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  kurang  adanya  pengawasan  yang  ketat dari  pemerintah  sehingga  adanya  penyalagunaan dana yang merugikan masyarakat.
Erens  Tualik  selaku  kaur  pemerintah mengatakan:
“Transparansi  pegawai  sangat  penting dalam pelayanan untuk masyarakat namun bertolak  belakang  dengan  pelayanan  di Kampung ini. (ET, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat    disimpulkan bahwa,  kinerja  pegawai  yang  kurang  maksimal sehingga  pegawai  tidak  saling  terbuka  satu  sama lain. Helena Fatagur selaku kaur umum mengatakan:
“Faktor  dari  keterbukaan  karena  kurang adanya  kerja  sama  dan  komunikasi  yang baik  antar  atasan  dan  bawahan  sehingga kurang adanya keterbukaan satu sama lain yang  menimbulkan  berbagai  konflik.  (HF, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas    dapat  di simpulkan bahwa, kurang adanya komunikasi dan kerjasama  antar  atasan  dan  bawahan  sehingga menimbulkan kurangnya keterbukaan atau transparansi yang baik. Hein Ayomi selaku RW 01 mengatakan:
“Kurang adanya keterbukaan yang dilakukan  pegawai,  masyarakat  sering  kali mengeluh tentang lamanya proses pelayanan da kurangnya efektifitas pelayanan yang baik. (HA, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  kami  diatas  dapat disimpulkan
bahwa,
keterbukaan sangat mempengaruhi dalam pelayanan kepada masyarakat,  jika  tidak  saling  terbuka  antara  satu dengan yang lain maka akan merugikan masyarakat di Kampung tersebut. Yunus Tonggrotow selaku RW 02 mengatakan:
“Keterbukaan pegawai di Kampung Workwana  menurut  saya  belum  berjalan baik  karena  dalam  pengurusan  pelayanan membutuhkan  proses  dengan  waktu  yang lama, itu karena kurang adanya keterbukaan antar pegawai dan kerja sama dalam melayani masyarakat. (YT,10/12/2018)”
Terkait wawancara diatas disimpulkan bahwa,  keterbukaan  pegawai  belum  cukup memuaskan hati masyarakat sehingga masyarakat sering  mengeluh  dengan  proses  pelayanan  yang lama dan membutuhkan waktu. Lukas Mou selaku masyarakat di RW 01 RT 02 Kampung Workwana mengatakan:
“Saya sebagai  masyarakat merasa belum puas  dengan  keterbukaan  pegawai  di Kampung kami. (LM, 11/12/201 8)” Terkait wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa,  kurang  puasnya  masyarakat  dengan
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 146
pelayanan  yang  diberikan  pegawai  Kampung Workwana. Feri Yambeyabdy selaku masyarakat di RW 02 RT 12 Kampung Workwana mengatakan: “Keterbukaan  pegawai  memang  sangat  kami butuhkan, namun pegawai di Kampung kami dalam hal  keterbukaan  terhadap  masyarakat  masih kurang  memuaskan,  kami  berharap  semoga kedepanya  mungkin  akan  lebih  baik  lagi  dari sekarang. (FY, 11/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  pelayanan  yang  kurang  memuasakan masyarakat  dapat  berdampak  pada  Kampung  itu sendiri,  yaitu kurang adanya kepercayaan kepada pegawai Kampung dan menimbulkan konflik  yang tidak  diharapakan.  Masyarakat  hanya  berharap semoga kedepanya bisa berjalan dengan baik yang dapat memuaskan hati masyarakat.

## b. Partisipasi
Partisipasi  adalah  suatu  keterlibatan  mental dan  emosi  seseorang  kepada  pencapaian  tujuan dan ikut bertanggungjawab didalamnya.
Sebenarnya  partisipasi  adalah  suatu  gejala demokrasi  dimana  orang  diikutsetakan  dalam suatu  perencanaan  serta  dalam  pelaksanaan  dan juga  ikut  memikul  tanggungjawab  sesuai  dengan tingkat  kematangan  dan  tingkat  kewajibanya. Partisipasi  itu  menjadi  baik  dalam  bidang  fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan  bahwa  partisipasi  adalah  suatu keterlibatan  mental  dan  emosi  serta  fisik  peserta dalam memberikan respon terhadap kegitan  yang melaksanakan  dalam  proses  belajar  mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab  atas  keterlibatanya.  Hiskia  Yom selaku Kepala Kampung Workwana mengatakan:
“Partisipasi dan kerjasama pegawai sangat penting dalam suatu pelayanan yang baik bagi masyarakat, dengan begitu masyarakat  akan  merasa  puas  dengan pelayanan yang diberikan. Namun kerjsama  pegawai  Kampung  disini  kurang maksimal karena
kurang adanya komunikasi yang baik. (HY, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  komunikasi    dan  kerjasama  yang  kurang baik  anatar  pegawai  dapat  berdampak  pada masyarakat.  Mozes  Fatagur  selaku  sekretaris Kampung mengatakan:
“Masyarakat  sanagt  membutuhkan partisipasi  pegawai  dalam  pelayanan
publik,  dalam  hal  ini  kami  sebagai pegawai akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan. (MF, 10/12/2018)”
Terkait wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa,  pegawai  Kampung  akan  melakukan  yang terbaik  untuk  masyarakatnya  yang  membutuhkan pelayanan  walaupun  dengan  fasilitas yang terbatas.  Erens  Tualik  selaku  Kaur  Pemerintah mengatakan:
“Partisipasi  pegawai  dalam  melayani masyarakat  sangat  penting  namun  yang saya lihat dikampung ini belum sesuai yang diharapakan. ET,10/12/2018)”
Terkait wawancara diatas disimpulkan bahwa, partisipasi  pegawainya  belum  cukup  memuaskan masyarakat. Helena Fatagur mengatakan:
“Saya  sebagai  Kaur  Umum  melihat  dari partisipasi  atau  kerjasama  pegawai  dalam pelayanan belum makasimal 100%. (HF,10/12/2018)” Terkait
wawancara
diatas
dapat disimpulkan  bahwa,  partisipasi    pegawai  belum cukup  maksimal.  Hein  Ayomi  selaku  RW  01 mengatakan:
“Partisipasi  pegawai  disini  belum  baik, namanya  juga  dikampung    semua  orang dengan urusannya masing-masing sehingga  kurangnaya  komunikasi  yang baik. (HA, 10/12/2018)” Terkait
wawancara diatas dapat disimpulkan  bahwa,  kurang  partisipasi  yang  baik dikarenakan  komunikasi  yang  tidak  sejalan  antar pegawai.  Yunus  Tonggrotow  selaku  RW  02 mengatakan:
“Partisipasi memang sangat penting dalam pelayanan, namun yang terjadi di Kampung kami tidak sesuai undang-undang yang ada, yang  saya  lihat  bapak  sekretaris  yang selaku  aktif  dalam  melayani  masyarat sehingga membutuhkan waktu. Itulah karena  pegawai  tidak  bekerja  sama  dalam hal pelayanan. (YT, 10/12/2018)”
Terkait  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa, kurangnya
kerjasama pegawai sehingga merugikan  pegawai  yang  lain,  dan  hanya mengharapkan satu pegawai untuk menyelesaikan pelayanan masyarakat. Lukas Mou selaku Masyarakat di RW 01 RT 02 Kampung Workwana mengatakan:
“Kerjasama  pegawai  dalam  pelayanan sangat  penting,  namun    berbeda  disini, namanya juga Kampung ada yang maunya
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 147
begini  begitu,  beda  pendapat  dalam  hal dana,  itu  yang  menyebabkan  konflik sehingga  sering  kali  terjadi  kekacauan  di Kampung kami. (LM, 11/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  adanya  oknum-oknum  tertentu  yang menentang keputusan bersama sehingga berdampak  pada  hambatnya  pelayanan  untuk masyarakat. Feri Yambeyabdy selaku masyarakat di RW 02 RT 12 Kampung Workwana mengatakan:
“Dilihat dari partisipasi pegawai saya sebagai masyarakat menilai kalau partisipasi pegawai belum cukup memuaskan. (FY,11/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  masyarakat  belum  merasa  puas  dengan pelayanan  yang  diberikan  pegawai Kampung. Hal ini menimbulkan ada sedikit kekecewaan masyarakat dalam pelayanan tersebut.

## c.   Kesamaan Hak
Kesamaan  adalah  pelayanan  yang  tidak melakukan deskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya  suku,  ras,  agama,  golongan,  status sosial, dan lain-lain. Persamaan hak yaitu sesuatu yang mutlak harus diterima oleh banyak orang. Jika sekelompok  orang,  dihaknya,  maka  sekelompok orang itu akan merasa tidak dianggap. Persamaan hak seseorang telah ada sejak dia lahir, persamaan hak itu ada bermacam-macam, seperti persamaan hak  antara  kaum  pria  dan  wanita,  dan  lain-lain. Karena itulah, persamaan hak harus bisa diterima dan  diakui oleh  banyak orang.  Hiskia  Yom selaku Kepala Kampung Workwana mengatakan:
“Dalam  melayani  masyarakat  kami  tidak memandang seseorang dari latar belakangnya yang seperti apa, tidak melihat orang dari kaya miskinya, kami melayaninya dengan  hak  warga  Workwana  dan  kami melayaninya  dengan  setulus  hati  tanpa memandang  latar  belakang,  ras,  agama, suku dan lain- lain. (HY, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  mereka  melayani  masyarakat  tidak memandang  apapun  latar  belakang  seseorang, dan  semua  masyarakat  mendapatkan  haknya masing-masing. Mozes Fatagur mengatakan:
“Saya sebagai sekretaris Kampung melayani  masyarakat  tidak  pandang  bulu, atau pilih-pilih orang mana yang didahulukan,  saya  melayani  masyarakat sesuai  haknya,  kalau  dia  yang  pertama dating urus saya akan melayani yang dating duluan tidak melihat dia dari latar belakang atau apapun itu. (MF,  10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  pegawai  Kampung  melayani  masyarakat tidak  memandang  dari  latar  belakang,  status  dan lain-lain.    Erens  Tualik  selaku  Kaur  Pemerintah mengatakan:
“Yang  saya  lihat  sejauh  ini  memang pegawai  Kampung  disini  kalau  tentang pelaynan pegawai Kampung tidak meminta sepersen  pun  atau  kita  orang  yang  tidak berada dinomorduakan, sejauh ini tidak ada kejadian yang merugikan masyarakat dalam hal pemungutan liar.(ET,10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa, tidak ada pemungutan liar  yang dilakukan pegawai  Kampung  dalam  pelayanan  karena pegawai Kampung melayani masyarakatnya sesuai haknya masing-masing dan tidak memandang  latar  belakang,  status  dan  lain-lain. Helena Fatagur selaku Kaur Umum mengatakan:
“Kalau  dilihat  dari  kesamaan  hak  pegawai dalam melayani masyarakat, menurut saya sudah bagus karena pegawai tidak memandang seseorang dari latar belakangnya. (HF,l 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  kesamaan  hak  untuk  masyarakat  sudah baik, karena pegawai tidak memandang seseorang dari status dan lain-lain.
“Dilihat  dari  pelayanan  disini  pegawai Kampung  tidak  memilih  siapapun  untuk terlebih  dahulu  melayaninya,  tetapi  semua disamarakan  dengan  haknya  masing- masing.  (HA, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa, pegawai kampung tidak memilih orang baik itu  pejabat  atau  rakyat  biasa  dalam  pelayanan namun  masyarakat  tetap  mendapatkan  tugasnya sesuai hak masing-masing dari masyarakat. Yunus Tonggrotow  selaku  RW  02  Kampung  Workwana mengatakan:
“Kesamaan hak masyarakat dalam mendapatkan  pelayanan  sangat  penting, sehingga terjadinya pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. (YT, 10/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  pegawai  Kampung  Workwana  telah melakukan  tugas  dan  tanngungjawabnya  sebagai pegawai dalam melayani masyarakat.  Lukas Mou selaku  masyarakat  di  RW  01  RT  02  Kampung Workwana mengatakan:
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 148
“Saya sebagai masyarakat tidak mempersoalkan tentang pelayanan pegawai dilihat  dari  kesamaaan  hak  semua  warga, dengan  kata  lain  saya  puas  dengan pelayanannya  yang  tidak  memandang  kami dari  kalangan  apapun,  semuanya  pasti dilayani dengan adil tanpa memandang latar belakang kami. (LM, 11/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  masyarakat  merasa  senang  dan  puas dengan pelayanan pegawai yang tidak memandang seseorang dari latar belakang, status, kaya,  miskin  dan  lain-lain.  Feri  Yambeyabdy mengatakan:
“Kalau  tentang  pemungutan  liar  pegawai disini, tidak ada saya puas dengan pelayanannya  walaupun  butuh  waktu  tetapi pegawai  tidak  meminta  sepersenpun  pada kami masyarakat. (FY, 11/12/2018)”
Terkait  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa,  sebagian  besar  masyarakat  Kampung Workwana  merasa  puas  dengan  pelayanan walaupun harus menunggu untuk proses penyelesaiannya.

## C. Pembahasan Hasil Penelitian
Permbahasan  hasil  penelitian  adalah  hasil dari  sebuah  kegiatan  yang  dilakukan  selama  satu bulan  terhitung  tanggal  1  Desember  sampai tanggal 31 Desember 2018 dengan cara observasi, wawancara  dan  dokumentasi  mengumpulkan keterangan-keterangan dari beberapa yang menjadi  sumber  informan.  Dari  hasil  penelitian selama  di  Kampung  Workwana  tempat  peneliti melakukan  penelitian  dapat  dikatakan  kurang maksimal terkait dua konsep sebagai berikut :

## 1. Kinerja Pegawai
Kinerja adalah merujuk pada tingkat
keberhasilan melaksanakan tugas serta kemampuan  mencapai  tujuan  yang  telah  di tetapkan.  Kinerja  dinyatakan  baik  dan  sukses  jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Kinerja pegawai adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara berencana pada waktu dan tempat dari  pegawai  serta  organisasi  bersangkutan. Kinerja  sebagai  kualitas  pencapaian  tugas-tugas, baik  yang  dilakukan  oleh  individu,  kelompok maupun  perusahaan.  Kinerja  pegawai  sangat penting dalam meningkatkan pelayanan yang baik didalam kantor, sehingga pelayanan bisa berjalan baik, namun dalam lingkungan kita kadang bertolak belakang  dengan  aturan  undang-undang  seperti yang ada di Kampung Workwana, kinerja pegawai
kurang  maksimal.  Berikut  adalah    beberapa indikator  yang mendukung  terjadinya kinerja  yang baik:

## 2. Efektifitas
Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan  seberapa  jauh  target  (kuantitas, kualitas  dan  waktu)  telah  tercapai.  Dimana  makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.  Efektifitas  pegawai  dilihat  dari ketepatan  waktu  ke  kantor,  berpakaian  yang layaknya  seorang  pegawai.  Efektifitas  pegawai harusnya  mengikuti  aturan  undang-undang  yang ada  namun  dari  hasil  penelitian  penulis  terkait kinerja  pegawai  dengan  indikator  efektifitas  di Kampung  Workwana  dapat  disimpulkan  kurang baik, terkait ketepatan waktu kerja, dan kurangnya konsekuensi  cara  berpakaian  para  pegawai  pada hari  kerja,  memakai  sandal  ke  kantor  dan  jarang masuk  ke  kantor.  Ini  sangat  bertolak  belakang dengan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  mana poin  a  menjelaskan  tentang  ketepatan  waktu  dan larangan bagi pegawai (ASN).
3.  Efisiensi Efisiensi merupakan
suatu ukuran keberhasilan  yang  dinilai  dari  segi  besarnya sumber  atau  biaya  untuk  mencapai  hasil  dari kegiatan  yang  dijalankan.  Efisiensi  adalah  suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan  masukan  dengan  penggunaan  yang direalisasikan  atau  perkataan  lain  penggunaan yang  sebenarnya.  Efisiensi  pegawai  harusnya bekerjasama  untuk  mencapai  keberhasilan  dari kinerja dan berdampak pada pelayanan yang baik, namun  dari  hasil  penelitian  penulis  terkait  kinerja pegawai  dengan  indikator  efisiensi  di  Kampung Workwana dapat disimpulkan  bahwa, kurang baik dimana  sesama  pegawai  kurang  bekerjasama dalam  mencapai  pelayanan  yang  baik  sehingga berdampak  pada  terhambatnya  pelayanan  yang diberikan  kepada  masyarakat.  maka  dari  itu masyarakat  kadang  kurang  merasa  puas  dengan pelayanan  yang  diberikan  pegawai  Kampung Workwana.

## 4. Produktifitas
Produktifitas merupakan istilah dalam kegiatan  produksi  sebagai  perbandingan  antara luaran (output) dengan masukan (input). Produktifitas  merupakan  suatu  ukuran  yang menyatakan  bagaimana  baiknya  sumber  daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal.  Produktifitas  dapat  digunakan  sebagai
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 149
tolak  ukur  keberhasilan  suatu  industri  dalam menghasilkan barang atau jasa. Sehingga semakin tinggi  perbandingannya,  berarti  semakin  tinggi produk yang dihasilkan. Ukuran-ukuran produktifitas  bisa  bervariasi,  tergantung  pada aspek-aspek  output  atau  input  yang  digunakan sebagai agregat dasar, misalnya indeks produktifitas  buruh,  produktifitas  biaya  langsung, produktifitas  biaya  total,  dan  produktifitas  bahan mentah.  Produktifitas  pegawai  dilihat  dari  fasilitas yang lengkap dalam pelayanan, pegawai harusnya mempunyai  fasilitas  yang  baik  dalam  pelayanan untuk  masyarakat,  namun  dari  hasil  penelitian penulis  terkait  kinerja  pegawai  dengan  indikator produktifitas dapat disimpulkan bahwa, kurang baik dimana  kurang  lengkapnya  fasilitas  dalam  hal pelayanan,  karena  kekurangan  dana  disisi  lain pemerintah  juga  tidak  memberikan  sumbangan fasilitas  untuk  melengkapi  pelayanan  namun masyarkat  Kampung  Workwana  membeli  sendiri dengan  sisa  hasil  dana  desa  yang  disumbangkan kepada Kampung Workwana.

## 5. Akuntabilitas
Akuntabilitas  artinya  adalah  kewajiban  bagi aparatur  pemerintahan  untuk  bertindak  selaku penanggungjawab  dan  penanggung  gugat  atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Pegawai harusnya mengikuti undang-undang yang ada  demi  mendapatkan  pelayanan  yang  baik  dan maksimal.  Sebagai  pegawai  Kampung  harus menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya  yang telah diberikan kepercayaan dari masyarakat untuk melayani  mereka,  dari  hasil  penelitian  penulis terkait kinerja pegawai dengan indikator akuntabilitas  dapat  disimpulkan  bahwa,  lumayan baik, karena pegawai Kampung Workwana dengan walaupun  dengan  fasilitas  yang  kurang  lengkap tetapi  tetap  melayani  masyarakat  walaupun membutuhkan  waktu  untuk  beberapa  hari  dalam proses  penyelesaiannya,  karena  keterbatasan dana  dalam  membeli  fasilitas  yang  lengkap pegawai Kampung Workwana hanya membeli yang sering  mereka  pakai,  seperti  komputer  dan  mesin print.  Hal  ini  dikatakan  bahwa,  walaupun  hanya sebagai pegawai Kampung mereka telah melakukan semampu yang mereka bisa.

## B. Pelayanan Publik
Pelayanan  adalah  cara  melayani,  membantu menyiapkan  atau  mengurus  keperluan  seseorang atau  kelompok  orang.  Melayani  adalah  meladeni atau membantu mengurus keperluan atau kebutuhan  seseorang  sejak  diajukan  permintaan
sampai penyampaian atau penyerahannya.
pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan  meskipun hasilnya  tidak  terikat  pada  suatu  produk  secara fisik.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pelayanan berkaitan  dengan  kepuasan  batin  dari  penerima pelayanan. Sama halnya seperti pegawai melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan  dalam urusan  surat,  dokumen  dan  lain-lain,  pegawai harusnya  melayani  masyarakat  dengan  terbuka, sehingga  masyarakat  merasa  puas  dengan pelayanan yang diberikan, namun pelayanan yang ada  di  Kampung  Workwana  dikatakan  belum maksimal  karena  kurangya  transparansi  kepada masyarakat,  sehingga  pelayanan  tidak  berjalan baik.  Berikut  adalah  indikator  yang  mendukung pelayanan yang baik dan maksimal:

## 1.  Transparansi
Keterbukaan disini mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan  tanggapan  dan  kritik  terhadap pemerintah.  Yang  dinilainya  tidak  transparan. Pemerintah  yang  baik,  yang  bersifat  transparan dan terbuka akan memberikan informasi data yang memadai  bagi  masyarakat  sebagai  bahan  untuk melakukan  penilaian  atau  jalannya  pemerintahan. Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan pemerintahan,  yakni  informasi  tentang  kebijakan terbuka  bagi  pengawasan.  Sedangkan  yang dimaksudkan  dengan  informasi  adalah  informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat  dijangkau  publik.  Keterbukaan  informasi diharapkan  akan  menghasilkan  persaingan  politik yang  sehat,  toleran,  dan  kebijakan  dibuat berdasarkan  prefernsi  publik.  Sebagai  pegawai harusnya  berifat  terbuka  kepada  masyarakat sehingga  masyarakat  merasa  puas  dengan pelayanan  yang  diberikan,  namun  dari  hasil penelitian penulis terkait pelayanan publik dengan indikator  transparansi  dapat  disimpulkan  bahwa, kurang  baik  dimana  ada  keluhaan  masyarakat tentang pegawai yang terdahulu pernah menyalagunakan  dana  desa  yang  cukup  banyak sehingga  merugikan  masyarakat  dan  dipaksa menurunkan  jabatan  tersebut,  masyarakat  hanya berharap  dengan  adanya  kepala  Kampung  yang baru sekarang dapat lebih baik kedepannya.
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 150

## 2. Partisipasi
Partisipasi  adalah  pelayanan  yang  dapat mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan,  dan  harapan masyarakat.  Sama  halnya  dengan  partisipasi pegawai terhadap  pelayanan kepada masyarakat, pegawai  harusnya  bisa  berpartisipasi  dengan sesame pegawai dan masyarakat guna meningkatkan  pelayanan  yang  baik.  Namun  dari hasil  penelitian  penulis  terkait  pelayanan  publik dengan  indikator  partisipasi  dapat  disimpulkan bahwa,  kurang  baik  karena  partisipasi  pegawai antar  atasan  dan  bawahan  dan  masyarakatnya kurang  bejalan  baik  sehingga  terhambatnya pelayanan
masyarakat kalau hanya mengaharapakn satu
pegawai untuk menyaelesaikan pelayanan tersebut.

## 3.  Kesamaan Hak
Kesamaan  adalah  pelayanan  yang  tidak melakukan deskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya  suku,  ras,  agama,  golongan,  status social, dan lain-lain. Persamaan hak yaitu sesuatu yang mutlak harus diterima oleh banyak orang. Jika sekelompok  orang,  dihaknya,  maka  sekelompok orang itu akan merasa tidak dianggap. Kesamaan hak  yaitu  seseorang  tidak  merasa  dirinya  di nomorduakan,  dalam  pelayanan  kesamaan  hak harus perluh diperhatikan. Sebagai pegawai harus memperlakukan  adil  bagi  masyarakat  dalam pelayanan  tersebut.  Dari  hasil  penelitian  penulis terkait pelayanan publik dengan indikator kesamaan hak dapat disimpulkan bahwa, sangatlah  baik  dimana  pegawai  Kampung  tidak memandang  masyarakatnya  dari  latar  belakang, status  kaya,  miskin  dan  lain-lain,  sehingga masyarakatnya  merasa  puas  dengan  pelayanan yang  dimana  tidak  ada  pemungutan  liar  yang merugikan masyarkat.

## D. Faktor Penghambat dalam Pelayanan Publik
Faktor yang menghambat pelayanan aparatur di Kampung Workwana ada dua. Pertama, fasilitas yang  kurang  lengkap,  sehingga  menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat. Kedua,  terdapat  beberapa  aparatur  atau  pegawai Kampung yang tidak mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam mengoperasikan atau menggunakan  komputer  dengan  baik,  sehingga pekerjaan  Pelayanan  tersebut  hanya  dikerjakan oleh beberapa orang pegawai saja.

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil selama penelitian dan pengambilan data dari beberapa narasumber dapat memberikan informasi  yang  berbeda-beda  terkait  kepuasan pelayaan  baik  dari  kalangan  internal  pegawai Kampung  Workwana  maupun  warga  masyarakat. Melihat  kinerja  pegawai  Kampung  Workwana selama penelitian sangatlah buruk terkait ketepatan  waktu  kerja  dari  beberapa  staf Kampung,  ada  pula  yang  memakai  sandal  ke kantor dan berpakaian yang tidak memenuhi aturan dari  pemerintah  dan  ini  berdampak  pada rendahnya  efektifitas  pelayanan  yang  dirasakan masyarakat,  adapun  sisi  lain  yang  tidak  terlihat yakni  kinerja  kepala  Kampung  Workwana  dalam penerapan aturan dimana para pegawainya datang bekerja dan pulang sesuka hati ini menunjukan tipe seseorang yang pasif dan tidak bertanggungjawab. Berikut  adalah  kesimpulan  dari  dua  konsep sebagai berikut:
1. Kinerja
a.  Efektifitas  pelayanan  di  Kampung  Workwana dapat  dikatakan  kurang  baik,    dimana kurangnya  kedisiplinan  pegawai  dalam  hal ketepatan  waktu  ke  kantor,  cara  berpakaian yang  baik  dan  kehadiran  setiap  pegawai  di kantor.
b.  Efisiensi  pelayanan  di  Kampung  Workwana dapat  dikatakan  kurang  maksimal,  dimana sesame  pegawai  kurang  adanya  kerjasama sehingga  berdampak  pada  terhambatnya pelayanan untul masyarakat.
c.  Produktifitas pelayanan di Kampung Workwana  dapat  disimpulkan  bahwa  kurang baik,  dimana  kurang  fasilitas  yang  lengkap menjadi  salah  satu  alasan  lambatnya  dalam proses  pelayanan  dan  kurang  adanya kerjasama  pegawai  yang  baik  sehingga merugikan masyarakat Kampung Workwana.
d.  Akuntabilitas pelayanan di Kampung Workwana  dikatakan  lumayan  baik  dimana, walaupun  dengan  fasilitas  yang  kurang lengkap  tetapi  pegawai  Kampung  Workwana selalu berusaha untuk dapat memenuhi dalam hal  pelayanan  dokumentasi,  surat-surat  dan tetap  melakukan  yang  terbaik  walaupun membutuhkan waktu prosesnya.

## 2. Pelayanan Publik
1. Transparansi pelayanan di Kampung Workwana  dikatakan  kurang  baik,  dimana, ada  sebagian  pegawai  yang  tidak  saling
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 1. Juli  2019 ( Gustav Bernard Rumkorem    135-151 ) 151
terbuka, atau kata lain oknum-oknum tertentu yang  ingin  menguntungkan  diri  sendiri  dan juga  keluhan  dari  masyarakat  kalau  ada pegawai  yang  menyalagunakan  dana  dan merugikan masyarakat.
2. Partisipasi  pelayanan  di  Kampung  Workwan dapat dikatakan kurang baik dimana, pegawai antar atasan dan bawahan kurang
bekerjasama
dengan baik sehingga terhambatnya suatu pelayanan kepada masyarakat.
3. Kesamaan  hak  pelayanan  di  Kampung Workwana  dapat  dikatakan  sangatlah  baik, dimana  pegawai  Kampung  tidak  melakukan pemungutan  liar  dan  melayani  tanpa  melihat latar belakang seseorang, dan dengan begitu masyarakat pun
puas
walaupun
membutuhkan
waktu dalam proses pelayanan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A.A  Anwar  Prabu  Mangkunegara  ,  2013,
Manajemen Sumber Daya ManusiaPerusahaan ,  Remaja  Rosdakarya, Bandung. Agus Dwiyanto, 2005. Mewujudkan Good Governance  Melalui  Pelayanan  Publik . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.. Moenir, A.S., 2008. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia . Penerbit Bumi Aksara, Jakarta. Mangkuprawira,
S.,
dan A.V. Hubeis,
2007. Manajemen Mutu Sumber DayaManusia .  Penerbit  Ghalia  Indonesia, Bogor.
Sianipar, 1998., LAN Manajemen Pelayanan Masyarakat . Jakarta. Sulistiyani  &  Rosidah,  2003, Manajemen  Sumber Daya Manusia , Graha Ilmu Yogyakarta.. Ratminto,  Atik  Winarsih.  2012. Manajemen
Pelayanan . Jakarta: Pustaka Pelajar. Widodo,  Joko.  2001.  Good  Governance: Telaah dari  dimensi:  Akuntabilitas  dan  Kontrol Birokrasi  pada  Era  Desentralisasi  dan Otonomi Daerah . Insan Cedekia. Surabaya.