## DAMPAK EKONOMI AKIBAT KEJAHATAN KORUPSI PASCA REGULASI OTONOMI DAERAH
*
Nur Rohim 1
Permalink: https://www.academia.edu/9989964
Abstract: Economic  Impact  Due  to  Corruption  Crime  After  the existence  of  Regulatory  Autonomy.  Regional  autonomy  is  regarded  by the government as an antidote to regional political turmoil. It has been promised as an antidote to the highly centralized political and financial structures that never applied before. However, this expectation even leads to  a  shift  of  the  corruption  that  was  originally  located  in  the  center turning  to  the  area.  Therefore,  it  adversely  affects  economic improvement and welfare of the area. In example, there is emergence of new modes, either by manipulating the production and illegal cutting of the opinion.

## Keywords: Economic Impact, Corruptions, Regulatory Autonomy
Abstrak: Dampak  Ekonomi  Akibat  Kejahatan  Korupsi  Pasca  Regulasi Otonomi  Daerah.  Otonomi  daerah  dianggap  oleh  pemerintah  sebagai obat  penawar  gejolak  politik  daerah.  Kebijakan  ini  dijanjikan  sebagai suatu  kutub  berlawanan  terhadap  sistem  politik  dan  struktur  keuangan terpusat  yang  pernah  diterapkan  sebelumnya.  Akan  tetapi  harapan  ini malah berujung kepada pergeseran korupsi yang semula berada di pusat beralih  ke  daerah,  sehingga  berdampak  ekonomi  bagi  peningkatan kesejahteraan rakyat daerah. Seperti munculnya modus-modus baru, baik dengan  memanipulasi  pengeluaran  daerah  maupun  memotong  secara ilegal pendapat daerah.
Kata Kunci: Dampak Ekonomi, Korupsi, Otonomi Daerah
* Diterima tanggal naskah diterima: 02 Maret 2014, direvisi: 25 April 2014, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2014.
1 Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Jakarta.  Alamat:  Jl.  Ir.  Juanda  No.  95  Ciputat Jakarta. E-mail: nurroyun@yahoo.com

## Pendahuluan
Saat  Indonesia  dilanda  ketidakpastian  besar  dalam  bidang  ekonomi, politik,  ekologi,  hukum  dan  sosial,  maka  otonomi  daerah  menjadi  salah  satu wacana  besar  yang  membayangi  masa  depan  negeri.  Ditandai  dengan  krisis keuangan  yang  mengawali  kejatuhan  Suharto  yang  berlarut-larut,  meskipun sudah  ada  intervensi  yang  dipimpin  oleh  IMF,  namun  perekonomian  tetap berjalan seperti semula dan beban hutang nasional Indonesia yang makin besar dimunculkan ke permukaan.
Belum  lagi  krisis  kepercayaan  terhadap  pemerintah  yang  dimulai kurang  lebih  sepuluh  bulan  sejak  berkuasanya  pemerintahan  Presiden Abdurahman  Wahid  yang  dipilih  secara  demokratis.  Hal  itu  terlihat  dengan adanya  wujud  pemerintahan  yang  lemah  dan  terpecah-pecah  dalam  upaya reformasi yang tidak merata. Konflik berdarah di Maluku terus berlanjut yang menyebabkan tewasnya ratusan jiwa. Aceh dan Papua semakin keras menuntut kemerdekaannya.  Krisis  ekologis  semakin  mendalam  karena  penebangan  legal dan  ilegal  telah  mencabik-cabik  wilayah  hutan  yang  luas  dan  menyebabkan kebakaran hutan terhadap bagian yang tersisa. Kaum miskin di Indonesia -yang dipinggirkan selama tiga dekade kekuasaan Suharto- semakin dimiskinkan oleh kejatuhan  ekonomi  dan  kehancuran  sumber  daya  alam  mereka  yang  semakin dipercepat.  Belum  lagi  tuntutan  disintegrasi  bangsa  dari  beberapa  daerah, seperti  Aceh,  Papua,  Maluku  dan  Riau.    Oleh  karena  itulah,  tak  heran  bila akhirnya  slogan  Otonomi  Daerah  yang  diangkat  dan  diusung  dirasa  dapat menjadi alternatif terbaik guna mengatasi krisis yang berkepanjangan tersebut.
Permasalahan  yang  akan  menjadi  fokus  dalam  penulisan  ini  adalah seberapa  jauhkah  dampak  yang  dapat  dihasilkan  dengan  keberadaan  otonomi daerah? Apakah otonomi daerah benar-benar mampu menjadi solusi akhir guna mengatasi  problematika  bangsa?  Apakah  ada  peluang  korupsi  dari  adanya kebijakan otonomi daerah tersebut? Apa solusi yang dapat diberikan?
Dengan  adanya  kebijakan  pemerintah  melalui  otonomi  daerah,  maka upaya  menciptakan  kesejahteraan  rakyat  yang  menyeluruh  menjadi  slogan utama.  Walau  pun  pada  realitanya  penyakit  budaya  warisan  bangsa  kolonial  – korupsi-  masih  mewabah  di  era  otonomi  daerah,  sehingga  cita-cita  untuk menciptakan kesejahteraan rakyat menjadi terganggu.
Oleh  karena  itulah,  penulisan  karya  ilmiah  ini  dipandang  perlu,  agar penyakit  masyarakat  yang  masih  benjangkit  dapat  dicarikan  solusi  dan penanggulangannya, khususnya di daerah-daerah.

## Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi  diartikan  “pemerintahan  sendiri”  ( Auto  =  sendiri,  nomes= pemerintahan). 2 Otonomi  daerah  diadakan  bukan  hanya  untuk  menjamin
2 Amrah  Muslimin, Aspek-Aspek  Hukum  Otonomi  Daerah,  (Bandung:  Alumni, 1982), h. 6.
efisiensi  penyelenggaraan  pemerintahan,  namun  juga  merupakan  cara  untuk memelihara negara kesatuan. 3
Otonomi  daerah  merupakan  masalah  yang  cukup  rumit  mengingat  ia bukan semata-mata pengalihan kekuasaan dari Jakarta ke tingkat daerah. Tetapi juga  berkaitan  dengan  masalah  perkembangan  demokrasi  pada  tingkat  lokal dengan  melibatkan  perubahan-perubahan  besar  dalam  sendi  perekonomian. Selain  juga  memunculkan  persoalan  mendasar  tentang  arah  masa  depan  dan bentuk Indonesia sebagai negara demokratis.
Otonomi  daerah  dianggap  oleh  pemerintah  sebagai  obat  penawar gejolak  politik.  Kebijakan  ini  dijanjikan  sebagai  suatu  kutub  berlawanan terhadap sistem politik dan struktur keuangan terpusat yang digunakan mantan Presiden Suharto sebagai cara mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam di  Indonesia.  Sistem  ini  juga  telah  menyingkirkan  masyarakat  dari  mata pencaharian mereka. Tetapi kebijakan ini juga telah ditolak sebagai upaya sinis pemerintah  pusat  membohongi  penduduk  untuk  percaya  bahwa  pemerintah pusat  bersedia  berbagi  kekuasaan,  sementara  dalam  kenyataan  mereka  enggan melakukannya.
Setelah  jatuhnya  Suharto,  pemerintahan  transisi  Presiden  Habibie mengesahkan  sebuah undang-undang  baru  pada  tahun 1999.  Undang-undang ini  memberikan  kekuasaan  kepada  pemerintahan  daerah  untuk  membuat kebijakan dan keuangan sendiri. Terlihat bahwa tindakan ini merupakan reaksi tergesa-gesa terhadap kontrol terpusat yang korup dan represif selama beberapa dekade.  Pemerintah  nampaknya  harus  memenuhi  tuntutan  demokrasi  dan reformasi  jika  mereka  ingin  menghindari  gejolak  sosial  yang  lebih  parah  yang mencirikan  bulan-bulan  terakhir  kekuasaan  Suharto.  Tekanan  untuk melakukan  reformasi  politik  datang  dari  wilayah-wilayah  yang  kaya  dengan sumber  daya  alam.  Mereka  sangat  marah  terhadap  kekayaan  alam  mereka dikuras  hanya  untuk  menebalkan  dompet  kaki  tangan  Suharto.  Namun  pada saat  yang  sama,  krisis  keuangan  Indonesia  yang  berlarut-larut  nampaknya menjadi  insentif  ekonomis  yang  kuat  untuk  melakukan  desentralisasi.  Hal  ini akan meringankan beban biaya birokrasi yang besar, di mana pemerintah pusat merasa berat membayarkannya, hingga akhirnya mengalihkan beban tersebut di pundak pemerintah daerah.
Bulan-bulan  setelah  kejatuhan  Suharto  ditandai  suatu  euforia  yang diikuti  dengan  pertikaian  politik  dan  ketidakpastian.  Tuntutan  yang  semakin kuat  untuk  merdeka  di  Aceh  dan  Papua  Barat  diikuti  pula  dengan  tuntutan sistem  federal  dari  Riau,  Maluku,  Sulawesi  Utara  dan  Kalimantan  Timur. Namun, daripada membahas masalah federasi ini secara terbuka, pemerintahan Habibie berupaya keras menolak tuntutan itu dan menjanjikan suatu otonomi lokal.  Meskipun  demikian,  apa  yang  ditawarkan  dalam  otonomi  lokal  tidak dibuat  dengan  jelas:  desentralisasi  pemerintahan  atau  pengalihan  kekuasaan?
Bersamaan  dengan  beberapa  undang-undang  baru  yang  lainnya, undang-undang  tentang  otonomi  daerah  diajukan  dalam  bulan-bulan  terakhir
3 Bagir  Manan, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah,  (Yogyakarta:  Pusat  Studi Hukum (PSH) Hukum UII, 2001), h. 3.
sebelum  pemilu  bulan  Juni  1999.  Hasilnya  adalah  undang-undang  otonomi daerah  yang  sangat  lemah.  Undang-undang  itu  melebih-lebihkan  persoalan penting  tentang  tingkat  pertanggungjawaban  kekuasaan  daerah  dan  pusat, khususnya  dalam  bidang  pembuatan  kebijakan  dan  pengelolaan  sumber  daya alam. Namun yang lebih membingungkan adalah peraturan pelaksana undang- undang tersebut.
Berbagai  jenis  aktor  di  panggung  politik  Indonesia  mencoba menginterpretasikan  penerapan  undang-undang  nomor  22  dan  nomor  25  itu 4 untuk  memenuhi  kepentingan  mereka.  Ringkasnya,  ini  merupakan  suatu gabungan yang amat kompleks dan secara politik mudah meledak.
Bagi  Presiden  Abdurrahman  Wahid,  tujuan  utama  melanjutkan kebijakan  otonomi  daerah  yang  diwarisi  oleh  pemerintahan  Habibie  adalah untuk  mencegah  proses  disintegrasi  di  Indonesia.  Gus  Dur  menyalahkan sebagian besar persoalan yang dialami oleh negeri ini terhadap sistem terpusat di masa lalu dan melihat kebutuhan untuk "otonomi penuh" di daerah. 5
Tetapi, upaya untuk "menyelamatkan" negara kesatuan Indonesia telah ditolak  oleh  gerakan  kemerdekaan  di  Aceh  dan  Papua  Barat.  Pada  bulan  Juni 2000,  para  pemimpin  Gerakan  Aceh  Merdeka,  GAM,  diikuti  proklamasi sepihak  oleh  Republik  Maluku  Selatan  (RMS),  mengumumkan  akan melakukan kerja sama mereka dalam perjuangan kemerdekaan.
Bagi  kebanyakan  daerah  lainnya,  persoalan  otonomi  daerah  memiliki arti  yang  sangat  penting.  Desentralisasi  pengawasan,  jika  hal  ini  bisa  terus berjalan  dalam  pengertian  yang  nyata,  akan  memiliki  pengaruh  mendalam terhadap  kehidupan  masyarakat  adat  dan  masyarakat  desa.  Selain  itu,  ia  juga berpengaruh terhadap cara pengolahan sumber daya alam di Indonesia.
Bagi masyarakat lokal, hutan, tanah, air bersih dan sumber daya laut di mana mereka bergantung, otonomi daerah akan berhasil atau gagal tergantung pada apakah ia akan membantu menghentikan gelombang penghancuran yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia.
Berbagai organisasi Rakyat Indonesia dan LSM yakin bahwa ujian yang sesungguhnya  akan  terletak  pada  kekuatan  demokrasi  pada  tingkat  lokal  - seberapa  cepat  dan  seberapa  jauh  masyarakat  lokal  dapat  menjamin  bahwa mereka dapat mengambil bagian penuh dalam pembuatan keputusan terhadap pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam.
Secara  ideal,  keberhasilan  akan  memberikan  pengawasan  demokratis terhadap  proses  pembentukan  kebijakan,  penegakan  hukum  yang  efektif, pemerintahan  daerah  yang  bersih  dan  transparan.  Proses  ini  juga  akan memberikan  peluang  penggunaan  sumber  daya  alam  berkelanjutan  untuk kepentingan seluruh masyarakat sekarang dan di masa yang akan datang. Di sisi
4 Yaitu  Undang-Undang  No.  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5 Dalam suatu pidato yang diucapkannya pada beberapa tahun lalu di depan pertemuan akbar  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  "Apapun  yang  terjadi,  negeri  ini  tidak  boleh terpecah belah. Tidak boleh ada wilayah yang memisahkan diri dari Indonesia dan kita akan tetap bersatu." (AFP, 27/Jan/00).
lain,  dari  segi  yang  terburuk,  kegagalan  akan  menyebabkan  pengalihan kekuasaan kepada pusat-pusat pemerintahan daerah dengan para pemimpinnya yang bertingkah seperti tiran kecil dan hanya mencontoh ulang praktek-praktek perampokan  sumber  daya  alam  pada  era  Suharto  untuk  keuntungan  pribadi secara  maksimal  di  tingkat  daerah.  Atau  -  jika  pemerintahan  pusat  tetap bersikeras  untuk  mempertahankan  kontrol  mereka,  hasilnya  mungkin  adalah ketidakadilan  sosial  yang  sama  dan  pelanggaran  lingkungan  yang  seringkali dikaitkan  dengan  pemusatan  kekuasaan  di  Jakarta  sampai  sekarang.  Hal  ini akan  mengakibatkan  ledakan  gejolak  sosial  dan  ketidakstabilan  politik  yang lebih besar.

## Perkembangan UU Otonomi Daerah
Meskipun  UUD  1945  yang  menjadi  acuan  konstitusi  telah menetapkan  konsep  dasar  tentang  kebijakan  otonomi  kepada  daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarah ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan  bentuk  kebijakan  yang  disebabkan  oleh  kuatnya  tarik-menarik kalangan  elit  politik  pada  masanya.  Apabila  perkembangan  otonomi  daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi  banyak  ditentukan  oleh  para  elit  politik  yang berkuasa  pada  saat  itu. Hal  itu  terlihat  jelas  dalam  aturan-aturan  mengenai  pemerintahan  daerah sebagaimana yang terdapat dalam UU berikut ini :
Pertama;  UU  No.  1  tahun  1945.  Kebijakan  Otonomi  daerah  pada masa  ini  lebih  menitikberatkan  pada  dekonsentrasi.  Kepala  daerah  hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat.
Kedua;  UU  No.  22  tahun  1948.  Mulai  tahun  1948,  kebijakan otonomi  daerah  lebih  menitikberatkan  pada  desentralisasi.  Walaupun  dalam pelaksanaannya masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi berperan besar untuk daerah, di sisi lain menjadi alat pemerintah pusat.
Ketiga; UU No. 1 tahun 1957. Kebijakan otonomi daerah pada masa ini  masih  bersifat  dualisme,  di  mana  kepala  daerah  bertanggung  jawab  penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah pusat.
Keempat;  Penetapan  Presiden  No.6  tahun  1959.  Pada  masa  ini kebijakan  otonomi  daerah  lebih  menekankan  dekonsentrasi.  Melalui  penpres ini  kepala  daerah  diangkat  oleh  pemerintah  pusat  terutama  dari  kalangan pamong praja.
Kelima;  UU  No.  18  tahun  1965.  Pada  masa  ini  kebijakan  otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya  bagi  daerah,  sedangkan  dekonsentrasi  diterapkan  hanya  sebagai pelengkap saja.
Keenam; UU No. 5 tahun 1974. Setelah terjadinya G.30.S PKI pada dasarnya  telah  terjadi  kevakuman  dalam  pengaturan  penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkanya UU NO. 5 tahun 1974 yaitu  desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas  perbantuan.  Sejalan  dengan kebijakan ekonomi pada awal Ode Baru, maka pada masa berlakunya UU No. 5  tahun  1974  pembangunan  menjadi  isu  sentral  dibanding  dengan  politik. Pada  penerapannya,  terasa  seolah-olah  telah  terjadi  proses  depolitisasi  peran
pemerintah  daerah  dan  menggantikannya  dengan  peran  pembangunan  yang menjadi isu nasional.
Ketujuh; UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada masa  ini  terjadi  lagi  perubahan  yang  menjadikan  pemerintah  daerah  sebagai titik  sentral  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  dengan mengedapankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. 6
Kedelapan;  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kesembilan;  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  25 tahun  2000  tentang    kewenangan  pemerintah   dan  kewenangan  propinsi sebagai daerah otonom.
Kesepuluh;  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
Kesebelas;  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  49  tahun 2000  tentang  Dewan  Pertimbangan   Otonomi  Daerah  Presiden  Republik Indonesia.
Keduabelas; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2000  tentang  perubahan  atas  Keputusan  Presiden  Nomor  49  tahun  2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
Ketigabelas; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2000 tentang pembentukan tim koordinasi tindak lanjut pelaksanaan undang- undang  nomor  22  tahun  1999  tentang  pemerintahan  daerah  dan  undang- undang  nomor  25  tahun  1999  tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dan daerah.

## Modus Korupsi 7 Di Daerah Pasca Otonomi Daerah
Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam resmi menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat  Zainal  Bakar  resmi  sebagai  tersangka  kasus  korupsi  anggaran  dewan dalam  APBD  2002  sebesar  Rp  6,4  miliar.  Dua  kasus  korupsi  menyangkut gubernur  ini,  masih  ditambah hujan  kasus  korupsi  yang  menyangkut  puluhan anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia, dengan modus mirip berupa penyelewengan dana APBD. 8 Kasus-kasus  tersebut  dinilai  peneliti The  Habibie  Center,  Andrinof A.Chaniago  merupakan  salah  satu  akibat  meningkatnya  kekuasaan  legislatif maupun eksekutif di daerah. Hal itu dimungkinkan karena dalam UU No. 22 tahun  1999  tentang  pemerintah  daerah,  anggaran  dewan  memiliki  hak  besar
6 - Lihat: Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia, www.infogeocities.com.
7 -  Korupsi  ialah  menyalahgunakan  atau  menggelapkan  uang/harta  kekayaan  umum (negara,  rakyat  atau  orang  banyak)  untuk  kepentingan  pribadi.  Praktik  korupsi  biasanya dilakukan  oleh  pejabat yang  memegang  suatu jabatan  pemerintah. Dalam  istilah  politik  bahasa Arab, korupsi sering disebut ‘al-fasad’ atau ‘risywah’. Tetapi yang lebih spesifik ialah ‘ikhtilas’ atau ‘nahb  al-amwal  al-ammah”.  (Lihat:  Daud  Rasyid, Islam  dan  Reformasi,  (Jakarta:  Usama  Press, 2001, h. 65.
8 -Fitri  Oktarini,  Tempo, http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/11/04/nrs, 20041104-01,id.html
untuk  mengatur  anggaran.  Tapi,  undang-undang  tersebut  tidak  mengatur mekanisme  pertanggungjawaban  yang  transparan  kepada  publik.  Tidak  heran jika  wewenang  yang  besar  itu  justru  melahirkan  penyimpangan,  yaitu mengalirkan  dana  negara  ke  kantong  pribadi.  Lebih  parahnya,  upaya memperkaya  diri  itu  dilakukan  secara  massal,  sehingga  berat  di  hak,  lemah  di kewajiban. 9
Dampaknya timbul ketidakjelasan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat  setempat,  yang  membuat  bentuk-bentuk  tanggungjawab  kepala daerah  ke  publik  pun  menjadi  belum  jelas.  Karena  posisi  masyarakat  dalam proses  penegakan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  pemerintah  daerah belum  jelas,  sehingga  publik  tidak  pernah  tahu  bagaimana  kinerja  birokrasi  di daerah.
Pada dasarnya korupsi di tingkat daerah merupakan bentuk kerjasama yang manis antara kekuasaan politik di daerah, dengan kelompok  kepentingan tertentu,  sehingga  menghasilkan  koruptor-koruptor  daerah  yang  diktaktor.  Ini merupakan corruption  by  design,  karena  75  persen  Perda  yang  lahir  untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang malah sarat korupsi.
Untuk  itu  selain  dicantumkan  prosedur  administrasi  dalam pertanggungjawaban  anggota  Dewan,  juga  perlu  ada  prosedur  politik  yang melibatkan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan APBD. Misalnya, dengan adanya rapat terbuka atau laporan rutin ke masyarakat melalui media massa.
Menurut Data yang bersumber dari The Habibie Center ada beberapa modus korupsi di daerah. Sebagaimana berikut:
No Kasus Modusnya 1 Korupsi Pengadaan Barang a. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar. b. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender. 2 Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah) a. Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi. b. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi. 3 Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya. Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi. 4 Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo) a. Pemotongan dana bantuan sosial. b. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja). 5 Bantuan fiktif
Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar. 6 Penyelewengan dana proyek a. Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi. b. Memotong dana proyek tanpa sepengetahuan orang lain.
9 -  The  Habibie  Center, http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/11/04/nrs, 20041104-01,id.html
7 Proyek fiktif fisik
Dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil. 8 Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran. a. Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan. b. Penetapan target penerimaan pajak lebih rendah dari penerimaan riil. 9 Manipulasi proyek-proyek fisik (jalan,
jembatan, bangunan, kantor, sekolah, asrama) a. Mark up nilai proyek. b. Pungutan komisi tidak resmi terhadap kontraktor.
10 Daftar Gaji atau honor fiktif Pembuatan pekerjaan fiktif. 11 Manipulasi dana pemeliharaan dan renovasi fisik. a. Pemotongan dana pemeliharaan. b. Mark up dana pemeliharaan dan renovasi fisik. 12 Pemotongan dana bantuan (inpres, banpres) Pemotongan langsung atau tidak langsung oleh pegawai atau pejabat berwenang. 13 Proyek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) secara fiktif (tidak ada proyek atau intensitas) Tidak ada proyek atau intensitas yang tidak sesuai laporan. Misalnya kegiatan dua hari dilaporkan empat hari. 14 Manipulasi ganti rugi tanah dan bangunan Pegawai atau pejabat pemerintah yang berwenang tidak memberikan harga ganti rugi secara wajar atau yang disediakan. 15 Manipulasi biaya sewa fasilitas dan transportasi Manipulasi biaya penyewaan fasilitas pemerintah kepada pihak luar. 16 Pembayaran fiktif uang lauk pauk Pegawai Negeri sipil, prajurit, tahanan dan lain-lain a. Alokasi fiktif uang lauk pauk Pegawai Negeri Sipil, prajurit tahanan dalam catatan resmi seperti APBD. b. Menggunakan kuitansi fiktif. 17 Pungli Perizinan; IMB, sertifikat SIUPP, besuk tahanan, ijin tinggal, ijin TKI, ijin frekuensi, impor ekspor, pendirian apotik, RS, klinik, Delivery Order pembelian sembilan bahan pokok agen dan distributor. a. Memungut biaya tak resmi kepada anggota masyarakat yang mengurus perijinan. b. mark up biaya pengurusan ijin. c. Kolusi dengan pengusaha yang mengurus ijin. 18 Pungli kependudukan dan Imigrasi a. Memungut biaya tidak resmi kepada anggota masyarakat yang mengurus perijinan. b. mark up biaya pengurusan ijin. c. Kolusi dengan pengusaha yang mengurus ijin. 19 Manipulasi Proyek Pengembangan Ekonomi Rakyat. Penyerahan dalam bentuk uang. 20 Korupsi waktu kerja a. Meninggalkan pekerjaan b. Melayani calo yang memberi uang tambahan c. Menunda pelayanan umum 10

## Gejala Penyebab Korupsi
Merujuk pada pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun  1999  kondisi  empirik  keuangan  daerah  memang  menunjukkan  gejala- gejala  yang  memungkinkan  untuk  melakukan  korupsi  di  daerah.  Seorang Direktur  Fasilitasi  Kebijakan  dan  Pelaporan  Otda  sekaligus  Direktur  Jenderal
10 -  The Habibie  Center, http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/11/04/nrs, 20041104-01,id.html
Otonomi  Daerah  Departemen  Dalam  Negri 11 ,  Made  Suwandi  menyatakan bahwa gejala-gejala tersebut antara lain: 12
Pertama;  Konflik  penguasaan  kewenangan  yang  menghasilkan penerimaan.  Permasalahan aktual  yang  dihadapi  dalam aspek  keuangan  dalam masa  transisi  adalah  timbulnya  kecenderungan  rebutan  kewenangan  antar tingkatan  pemerintahan  untuk  memperoleh  sumber-sumber  keuangan  yang berasal  dari  wewenang  tersebut.  Kewenangan-kewenangan  yang  menghasilkan sumber  penerimaan  cenderung  bermasalah,  sedangkan  kewenangan  yang kurang menghasilkan penerimaan cenderung untuk dihindari. Sebagai contoh, pelayanan  rumah  sakit  jiwa  cenderung  untuk  saling  lempar  tanggungjawab dalam penanganannya. 13
Menurut  penulis  hal  tersebut  menjadi  batu  loncatan  bagi  pihak  yang berwenang  untuk  bertindak  sewenang-wenang  menentukan  hal  apa  yang memungkinkan  Pemerintah  Daerah  untuk  menghasilkan  keuangan.  Sehingga dengan  peluang  tersebut,  setiap  aparat  akan  bertindak  seenaknya  dengan mengatasnamakan  Pemda  setempat.  Hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan adanya  peluang  korupsi,  karena  tidak  adanya  pengawasan  secara  formal  dari instansi setempat.
Kedua;  Keuangan  daerah  yang  kurang  mencukupi  (Financial Insufficiency).  Luasnya  kewenangan  otonomi  daerah  dijadikan  alasan  utama untuk  meningkatkan  sumber-sumber  penerimaan  daerah.  Akibatnya  muncul berbagai  pungutan  daerah  yang  tidak  jelas  hubungan  dengan  pelayanan  yang diberikan  daerah.  Pungutan  tersebut  menyebabkan economic  in–effeciency yang  dibebankan  ke  konsumen  ataupun  menyebabkan  kurang  kompetitifnya ekonomi daerah dan nasional.
Tidak  adanya  Standar  Pelayanan  Minimum  (SPM)  juga  menjadi pemicu  ketidakmampuan  daerah  untuk  menghitung  kebutuhan  fiscal  daerah dan  ketidakmampuan  menghitung  agregat  biaya  yang  dibutuhkan  daerah. Akibatnya daerah selalu merasa kekurangan dana  dan memicu kecenderungan untuk  mencari  sumber-sumber  kewenangan  baru  yang  dapat  menghasilkan penerimaan daerah. 14
Hal inipun menurut penulis, bila tidak dicermati secara khusus malah menambah  kesan  yang  buruk  akan  adanya  otonomi  daerah.  Ditambah  tidak adanya  standar  Pelayanan  Minimum  yang  ditentukan,  sehingga  setiap  aparat Pemda dapat melakukan tindakan seenaknya dengan dalih sesuai presedur yang ada.  Contoh  yang  kongkrit  adalah,  memungut  biaya  tidak  resmi  kepada anggota masyarakat yang mengurus perijinan, kolusi dalam penerimaan pegawai baru dan lain sebagainya.
Ketiga; Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan hukum.  Walaupun  PP  No  109  tahun  2000  dan  PP  No  110  tahun  2000
11 - Menjabat pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid, tahun 2002.
12 - Lihat: Made Suwandi, Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia, Jakarta, 2002,
h. 19-21. 13 - Made Suwandi, Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia, h. 19-21.
14 - Made Suwandi, Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia, h. 19-21
mengatur kedudukan keuangan dari kepada daerah dan DPRD. Sebagian besar dari  mereka  tidak  mengikuti  pembiayaan  yang  ditetapkan  oleh  PP  tersebut karena  menganggap  bahwa  otonomi  berarti  daerah  dapat  melakukan  apa  saja yang  sesuai  dengan  keinginan  mereka.  Beberapa  daerah  bahkan  menolak kehadiran  aparat  pengawasan  pusat  dengan  alasan  otonomi  daerah  memberi kewenangan  sepenuhnya  pada  daerah  dalam  memanfaatan  keuangan  daerah. Kurangnya kontrol dan supervisi adalah sebagai penyebab lemahnya penegakan peraturan. 15
Kurangnya  kepatuhan  pada  peraturan  yang  berlaku  dengan  dalih otonomi  daerah  juga  dapat  berdampak  adanya  ketidakjelasan  pemerintah daerah  dalam  melakukan  pengeluaran  keuangan.  Ada  hal-hal  yang  tidak diperlukan  daerah  karena  ambisi  untuk  melakukan  sirkulasi  keuangan dipaksakan untuk dibeli. Sehingga dengan alasan pembelanjaan tersebut, aparat yang bersangkutan dapat mengajukan anggaran keuangan dan memberi laporan yang fiktif –tidak sesuai dengan pengeluaran yang ada.

## Keempat; Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan
APBD.  Rencana-rencana  alokasi  dana  dalam  APBD  yang  mencerminkan kebijakan  daerah  sering  disusun  secara  kurang  transparan  dan  kurang melibatkan  partisipasi  masyarakat,  sehingga  sering  menimbulkan  protes masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  belum  adanya  sistem  akuntasi  daerah  dan belum  disusunnya  APBD  berdasarkan  anggaran  kinerja  sebagaimana  diatur dalam PP No 105 tahun 2000. Bila hal ini terus berlanjut, maka kemungkinan adanya peluang untuk melakukan korupsi di setiap lini keuangan menjadi lebih besar.  Hal  ini  –menurut  penulis-  dapat  menjadi  pemicu  utama  perilaku korupsi,  karena  dengan  adanya capability  melakukan  sistem  akuntasi  daerah yang baik akan berakibat kerancuan dalam sistem pembukuan daerah.
Kelima;  Kurangnya  manajemen  Aset.  Manajemen  dan  pemanfaatan aset  daerah  masih  sangat  rendah.  Sangat  diperlukan  adanya  peningkatan kapasitas  daerah  dan  pengaturan  mengenai  pengelolaan  aset  daerah.  Bila  aset daerah  kurang  termanajemen  dengan  baik,  akan  cenderung  terjadi  prilaku penyalahgunaan aset daerah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Keenam; kebijakan investasi di daerah. Belum ada kejelasan mengenai pengaturan mekanisme investasi di daerah, selain hubungan antara peran pusat dan daerah dalam hal pengelolaan investasi di daerah. Menurut penulis, walau setiap  daerah  mendapat  kebebasan  dalam  menentukan  nasib  daerahnya setidaknya  harus  jelas  adanya  pengaturan  mekanisme  investasi,  sehingga  tidak memberi  peluang  bagi  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab  untuk  ikut mengatur  investasi  tersebut.  Selain  itu,  harus  ada  kejelasan  peran  antara  pusat dan  daerah  dalam  pengelolaannya,  sehingga  tidak  ada  pihak  yang  merasa dirugikan,  dan  pendapatan  dan  pemasukan  yang  dihasilkan  dapat  terdata dengan jelas.
Ketujuh;  Pemisahan  keuangan  eksekutif  dengan  legislatif.  Adanya ketentuan dalam UU No 22 tahun 1999 yang memisahkan anggaran eksekutif dengan  legislatif  telah  menimbulkan  penafsiran  bahwa  masing-masing  berhak
15 Made Suwandi, Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia, h. 19-21.
untuk  mendapatkan  alokasi  anggaran.  Sering  muncul  tuntutan  persamaan jumlah alokasi anggaran. Akibatnya dana daerah banyak habis untuk overhead cost birokrasi baik politik maupun karir yang ada di lingkungan Pemda. 16

## Dampak Ekonomi Tersebarnya Korupsi Di Daerah
Menurut  penulis  ada  beberapa  dampak  yang  disebabkan  korupsi  di daerah:
Pertama; Kemiskinan Penduduk yang statis. Kemiskinan terus menjadi masalah  fenomenal  sepanjang  sejarah  Indonesia  sebagai nation  state,  sejarah sebuah  negara  yang  salah  memandang  dan  mengurus  kemiskinan.  Dalam negara  yang  salah  urus,  tidak  ada  persoalan  yang  lebih  besar,  selain  persoalan kemiskinan.  Kemiskinan  telah  membuat  jutaan  anak-anak  tidak  bisa mengenyam  pendidikan  yang  berkualitas,  kesulitan  membiayai  kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik,  kurangnya  lapangan  pekerjaan,  kurangnya  jaminan  sosial  dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih  parah,  kemiskinan  menyebabkan  jutaan  rakyat  memenuhi  kebutuhan pangan,  sandang  dan  papan  secara  terbatas.  Kemiskinan,  menyebabkan masyarakat  desa  rela  mengorbankan  apa  saja  demi  keselamatan  hidup, mempertaruhkan  tenaga  fisik untuk  memproduksi  keuntungan  bagi  tengkulak lokal  dan  menerima  upah  yang  tidak  sepadan  dengan  biaya  tenaga  yang dikeluarkan.  Para  buruh  tani  desa  bekerja  sepanjang  hari,  tetapi  mereka menerima upah yang sangat sedikit.
Menurut  Gregorius  Sahdan 17 dalam  artikel  Jurnal  Ekonomi  dan kemiskinan mengatakan, bahwa kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk 1). memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; 2). Hak rakyat untuk memperoleh  perlindungan  hukum;  3).  Hak  rakyat  untuk  memperoleh  rasa aman; 4). Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan,  dan  papan)  yang  terjangkau;  5).  Hak  rakyat  untuk  memperoleh  akses atas  kebutuhan  pendidikan;  6).  Hak  rakyat  untuk  memperoleh  akses  atas kebutuhan  kesehatan;  7).  Hak  rakyat  untuk  memperoleh  keadilan;  8).  Hak rakyat  untuk  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  publik  dan pemerintahan; 9). Hak rakyat  untuk berinovasi; 10). Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan 11). Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam  menata  dan  mengelola  pemerintahan  dengan  baik.  Jadi  dengan  adanya korupsi  yang  merajalela  di  Daerah,  maka  rakyat  yang  sudah  mengalami kemiskinan  tidak  akan  merasakan  perubahan  sama  sekali,  bahkan  cenderung lebih  miskin.  Sebab,  Sumber  Daya  Alam  yang  semula  diniatkan  untuk
16 -  Made  Suwandi, Konsepsi  Dasar  Otonomi  Daerah  Indonesia,  (Jakarta, 2002, Hal: 19-21
17 -  Gregorius  Sahdan  --  Dosen  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  STPMD  “APMD” Yogyakarta,  Direktur  Kajian  Politik  dan  Pembangunan  Kawasan  Center  for  Humanity  and Civilization  Studies  (CHOICES),  Asisten  Ketua  STPMD  “APMD”  Yogyakarta.  Lihat:  Jurnal Ekonomi Rakyat dan kemiskinan, Maret 2005,
kepentingan  Daerah  malah  disalahgunakan  oleh  aparat  Pemda  untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.
Kedua;  Pendidikan  masyarakat  yang  terbelengkalai.  Kemajuan  suatu daerah  lebih  ditopang  dari  faktor  pendidikan  masyarakatnya.  Bila  tingkat pendidikan  masyarakat  jauh  dari  standar  pengetahuan,  tidak  menutup kemungkinan  suatu  daerah  akan  tetap  mundur  atau  statis  dalam  kebodohan. Anggaran  daerah  yang  seharusnya  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan daerah  dapat  berakibat  fatal  bagi  keberlangsungan  kemajuan  suatu  daerah, apabila lebih diprioritaskan kepada hal-hal yang tidak signifikan.
Bila  APBD  terbebas  dari  campurtangan  pelaku  korupsi,  maka  hal penting  seperti  peningkatan  tarap  pendidikan  masyarakat  dapat  lebih diperhatikan.  Seperti  pembangunan  sarana  pendidikan,  baik  SD,  SMP  dan SMA di daerah pedesaan.
Ketiga; Rendahnya APBD daerah. APBD dapat menjadi nominal yang rendah  dan  tidak  sesuai  dengan  keinginan  yang  telah  direncanakan.  Besarnya korupsi yang dilakukan Pemda berakibat anggaran yang direncanakan menjadi lebih  rendah.  Pemda  hanya  mementingkan  besarnya  gaji  pegawai  daerah. Sedang  pendapatan  daerah  yang  rendah  tidak  dapat  dikembangkan  untuk modal  usaha  pendapat  daerah  lainnya.  Akibatnya  segala  sektor  kehidupan rakyat menjadi terganggu.
Keempat;  Tingginya  Pajak  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Daerah. Kebijakan  yang  muncul  untuk  menambah  pendapatan  daerah  setempat  yaitu dengan  meningkatkan  pajak  kepada  masyarakat.  Akibatnya,  rakyat  bukan bertambah sejahtera tetapi tambah sengsara.

## Solusi Penanggulangan
Untuk  mengatasi  korupsi  yang  terjadi  di  daerah,  ada  beberapa  solusi yang diajukan, diantaranya adalah:
Pertama;  Perlunya  Pembinaan  akhlaqul  karimah  bagi  aparat pemerintahan.  Untuk  menghindari  penyakit  korupsi,  maka  pemda  setempat perlu mengadakan kegiatan rutin berupa siraman rohani selama beberapa menit setiap  hari,  khusus  kalangan  pegawai  Pemerintahan  Daerah.  Sehingga  dengan hal  tersebut  dapat  menghindari  berkembangnya  penyakit  hati (wahn 18 )  dalam jiwa-jiwa para staf daerah setempat. 19
Kedua; Perlunya membentuk Badan Pemeriksa Keuangan Daerah yang lebih  intensif.  Dengan  adanya  badan  pemeriksa  keuangan  daerah,  maka keuangan  yang  dikeluarkan  oleh  daerah  dapat  terpantau  dengan  baik.  Tetapi hendaknya  badan  ini  tidak  dibawah  koordinasi  pemerintah  daerah  setempat, tetapi  berada  dibawah  langsung  pemerintahan  diatasnya.  Misalnya,  Badan Pemeriksa  Keuangan  Daerah  Kabupaten  berada  secara  struktural  dibawah Gubernur.  Dan  Badan  pemeriksa  keuangan  daerah  Propinsi  berada  dibawah menteri dalam negri.
18 - Hubbud Dun-ya (Mencintai dunia dan membenci kematian)
19 Lihat: Daud Rasyid, Islam dan Reformasi, h. 156.

## Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum - 141
Ketiga;  Penegakan  hukuman  tambahan  terhadap  pejabat  Pemda  yang koruptif. Saat ini Indonesia mengalami krisis ketidakpercayaan terhadap hukum yang berlaku, sehingga terlihat pelaku korupsi selalu dapat berkelit dari jeratan hukuman.  Selama  ada  uang  dan  aparat  peradilan  negeri  dapat  disuap,  maka pelaku  dapat  lepas  bebas.  Akibatnya,  kejahatan  korupsi  semakin  merajalela. Karenanya perlu ada hukuman tambahan bagi penjabat pemda yang melakukan perbuatan  korupsi,  seperti  pemecatan  secara  tidak  terhormat,  larangan  tinggal di daerah tempat perbuatan dilakukan.
Keempat;  Adanya  intervensi  Pemerintah  Pusat  dalam  bentuk  Koreksi dan  Revisi  UU  yang  ada.  Dalam  rangka  menjamin  terlaksananya  undang- undang  tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  hendaklah  undang-undang tersebut diposisikan sebagai penjuru bagi segala peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah.  Untuk  itu, pemerintah pusat perlu mengambil langkah-langkah, seperti melakukan koreksi dan  revisi  terhadap  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  substansinya tidak  sesuai  dengan  undang-undang  tentang  pemerintahan  daerah  dan semangat  demokratisasi.  Pemerintah  pusat  juga  harus  melengkapi  semua peraturan  pelaksanaan  yang  diperlukan  bagi  implementasi  kebijakan  otonomi daerah.

## Kelima;  membentuk  Peraturan  Pemerintah  tentang  Dekonsentrasi
Kewenangan  Pusat  di  daerah.  Sebagai  konsekuensi  dari  fungsi  pemerintah provinsi  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  di  daerah,  maka  perlu  segera diterbitkan  PP  tentang  dekonsentrasi  kewenangan  pusat  kepada  provinsi  yang dirinci secara jelas dan spesifik, seraya mengoptimalkan fungsi provinsi sebagai koordinator  dan  pengawas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di wilayahnya.
Intinya,  otonomi  daerah  yang  merupakan  bagian  dari  kebijakan pemerintah  pusat  untuk  mensejahterakan  rakyat  dalam  koridor  pengaturan rumah tangga sendiri harus tetap berlandaskan pada pemberdayaan bagi sumber daya  manusia  di  daerah,  mengurangi  ketergantungan  terhadap  pemerintah pusat,  mandiri  dalam  pengurusan  “rumah  dan  isi  rumah”  nya,  otonomi  tidak hanya  memindahkan  praktek  KKN  dari  pusat  ke  daerah,  tetapi  akan menciptakan sentral-sentral kekuasaan kecil di tiap-tiap daerah, otonomi dapat meredam  keinginan  beberapa  daerah  untuk  memisahkan  diri  dari  Negara Kesatuan RI.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  dapat disimpulkan  hal-hal  sebagai  berikut:  a).  Otonomi  daerah  merupakan  solusi terciptanya  kesejahteraan  rakyat  yang  menyeluruh,  dengan  terus  memantau perkembangan  yang  terjadi  disetiap  daerah.  b).  Penanggulangan  korupsi  harus tetap  menjadi  acuan  utama  di  daerah-daerah,  sehingga  kesejahteraan  rakyat yang dicita-citakan benar-benar dapat terwujud.
Ada beberapa saran yang perlu menjadi perhatian yaitu: a). Diperlukan adanya  kajian  yang  lebih  intensif  dan  mendalam,  sehingga  kebijakan pemerintah  yang  ditelurkan  melalui  otonomi  daerah  dapat  berjalan  sesuai
dengan  cita-cita  awal.  b).  Diperlukan  upaya  penyadaran  kalangan  birokrasi  di pemerintah daerah akan adanya dampak negatif dari perilaku kejahatan korupsi terhadap  kesejahteraan  rakyat.  c).  Diperlukan  wawasan  kebangsaan  yang menyeluruh, sehingga upaya disintergasi bangsa dapat dihindarkan semaksimal mungkin.

## Pustaka Acuan
Jurnal Ekonomi Rakyat dan kemiskinan, Maret 2005. Manan,  Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Hukum UII, 2001. Muslimin, Amrah, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 1982.
Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia, www.infogeocities.com. Rasyid, Daud, Islam dan Reformasi, Jakarta: Usama Press, 2001. Suwandi, Made, Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia, Jakarta, 2002. Fitri Oktarini, Tempo, http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/11/04/nrs,20041104- 01,id.html The Habibie Center, http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/11/04/nrs,20041104- 01,id.html