INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5799-5807 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Konstruksi Hukum Penerapan Sanksi Pidana Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang
Hasudungan Sinaga 1 ✉
Universitas Tama Jagakarsa Email: hassianaga@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui konstruksi hukum penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian ini menggunakan hukum yuridis empiris. Pendekattan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan  telah  menjadi  putusan  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Konstruksi  hukum  penerapan  sanksi  pidana  mencegah  tindak  pidana perdagangan orang (TTPO) berdasarkan teori keadilan yaitu bahwa keadilan dapat saja berubah tetapi esensi keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dan hidup bermasyarakat. Keadilan itu sendiri tidak  lepas  dari  aspek  sosiologis  dalam  kehidupan  masyarakat  karena  keadilan  itu  tumbuh  dan berkembang  dalam  lingkungan  masyarakat.  Bila  dikaitkan  dengan  sanksi  pidana,  dalam  setiap masyarakat ada sebuah hukum universal bahwa keadilan merupakan sifat yang harus selalu melekat pada sanksi pidana. Setiap sanksi pidana harus mampu menganut prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat diperlakukan secara adil. Disarankan agar terus dilakukan sosialisasi oleh pemerintah tentang bahaya perdagangan manusia, memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat, dan meningkatkan kontrol sosial masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia ( trafficking).
Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Sanksi Pidana, Perdagangan Orang.

## Abstract
This research aims to determine the legal construction of the application of criminal sanctions in the crime of human trafficking. This research method uses empirical juridical law. The case approach is carried out by reviewing the case which is related to the issue at hand and has become a court decision which has permanent legal force. The results of this research show that the legal construction of applying criminal sanctions to prevent criminal acts of human trafficking (TTPO) is based on the theory of justice, namely that justice can change but the essence of justice always exists in human life and social life. Justice itself cannot be separated from sociological aspects in people's lives because justice grows and develops in the community environment. When related to criminal sanctions, in every society there is a universal law that justice is a characteristic that must always be attached to criminal sanctions. Every criminal sanction must be able to adhere to the principles of justice that apply in society so that society is treated fairly. It is recommended that the government continue to carry out socialization about the dangers of human trafficking, provide skills to the community, and increase social control in the community to minimize the occurrence of human trafficking (trafficking).
Keywords: Legal Construction, Criminal Sanctions, Human Trafficking.

## PENDAHULUAN
Perdagangan  orang  ( human  trafficking)    merupakan  tindakan  yang  bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi  manusia,  harkat  dan  martabat  manusia  yang  dilindungi  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang (human trafficking) adalah kejahatan yang terorganisir  dilakukan  dengan  cara-cara  konvensional  dengan  cara  bujuk  rayu  danjuga dengan  cara  yang  canggih.  Pelaku  atau  sindikatnya  mengorganisir  kejahatan  dengan membangun  jaringan  dari  daerah/negara  asal  korban  sampai  ke  daerah/negara  tujuan pengguna tenaga kerja.
Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) ini tidak hanya dilakukan oleh individu,  akan  tetapi  dilakukan  juga  oleh  sekelompok  orang  (korporasi).  Bentuk perdagangan orang ini berkaitan dengan pekerja seks komersial/pekerja komersial dengan tujuan ekspliotasi. Eksploitasi mencakup, ekspliotasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, penghambaan.
Menurut  Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  200721 tentang  Tindak Pidana Perdagangan  Orang  dimaksud adalah  : ” Tindakan  perekrutan,  penampungan, pengangkutan,  pengiriman, pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan, penyekapan,  pemalsuan,  penggunaan kekerasan,    pemalsuan,    penipuan,  penyalahgunaan    kekerasan    atau    posisi    rentan,
penjeraran    utang    atau    memberi    bayaran    atau  manfaat    sehingga    memperoleh persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain tersebut  baik  yang dilakukan  di  dalam  negara  maupun  di  luar  negara  untuk  tujuan  pelacuran  atau eksploitasi  sosial,  buruh  migran  legal  maupun  ilegal,  adopsi anak,  pengantin  pesanan, pembantu rumah  tangga,  industri  pornografi,  pengemis,  pengedaran  obat  terlarang, penjualan  organ  tubuh dan eksploitasi  lainnya ” .
Dengan demikian unsur-unsur Perdagangan orang adalah sebagai berikut:
a.  Adanya  tindakan  atau  perbuatan,  seperti  perekrutan,  transportasi,  pemindahan, penempatandan penerimaan orang.
b.  Dilakukan  dengancara,  menggunakan  ancaman  atau  penggunaan  kekerasan  atau bentuk-bentuk  paksaan  lain,  penculikan,  tipu  daya,  penyalahgunaan  kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
c.  Ada  tujuan  atau  maksud  yaitu  untuk  eksploitasi  dengan  maksud  mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.
Jenis-jenis tindak pidana  perdagangan orang yang terjadi meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi antar anak illegal dalam negara, penjeratanutang, pengantin pesanan, dan perdagangan organ tubuh manusia. Menurut  Harkristuti  Harkwisnowo  juga  diperoleh  bentuk  perdagangan  orang  di Indonesia antara lain:
a.  Buruh/migran  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  yang  tanpa  perlindungan sudah menjadi  ragasia  umum  bahwa  banyak  orang  terma suk  anak  di  bawah  umur berimigrasi tanpa  jalur  yang  sah  ataupun  tanpa  diketahui  oleh  kementrian  tenaga kerja,  melalui jalur  informal  yang  melanggar  hukum  sehingga  meningkatkan  jumlah buruh  migran secara  signifikan.  Buruh  migran  dieksploitasi  sepanjang  proses  migrasi dimulai  dari perekrutan hingga  proses  keberangkatannya  selama  bekerja  dan setelah kembali.
b.  Pekerja  pembantu  rumah  tangga  (PRT),  selalu  mendapatkan  risiko  besar  karena sifat kerjaan  mereka  yang  bertempat  di  rumah  pribadi  dan  tertutup  dari  soro tan masyarakat umum.  Sering  terdengar  laporan  mengenai  kekerasan  seksual  yang dilakukan    oleh  majikan.    Ruang    gerak    PRT    biasanya    dibatasi.    Mereka    dibatasi kemana  mereka  mau pergi  dan  biasanya  mereka  dikurung  di  rumah  jika  majikan mereka  pergi.  Karena  PRT termasuk  sektor  yang  informal,  profesi  ini  sering  sekali tidak    diatur    oleh    pemerintah  dan  berada    diluar    jangkauan  undang-undang ketenagakerjaan nasional.
c.  Perempuan  atau  anak  yang   diperkerjakan   sebagai   pelacur.  Perekrutan  untuk industri seks  komersial  sering  berkedok  perekrutan  untuk  dijadikan  buruh  migran. Banyak perempuan  yang  telah  menyerahkan  sejumlah  uang  kepada  perekrut  untuk mencarikan  mereka    pekerjaan    di    luar    negeri    atau    diluar    daerah    yang    tidak mengetahui  dari  bentuk sebenarnya  pekerjaan  mereka  sampai  di  tempat  tujuan. Pelaku    perdagangan  memalsukan    dokumen    mereka    dan    mereka    tidak    berani mengadukan  kepada  pihak yang  berwenang  karena  takut  akan  dideportasi  dan sebagainya.  Perekrut  menggunakan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  agar  para perempuan  tidak  berani  melarikan  diri. Korban  juga  disekap  secara  paksa  dandijaga secara    ketat.    Perempuan-perempuan    yang  semula    direkrut    untuk    dijadikan pembantu  rumah  tangga,  pegawai  restoran  atau  untuk pekerja  di  sektor  hiburan kemudian  dipaksa  untuk  kemudian  bekerja  di industri  seks komersial.
d. Kerja  paksa,  orang  yang  melakukan  kerja  yang  bukan  kehendak  sendiri  dan  tanpa memperoleh imbalan  yang  layak atau tanpa  memperoleh imbalan sama  sekali.
e.  Pengantin  pesanan,  ada  kecenderungan  yang  marak  diantara  laki-laki  dari  negara industri  untuk  mencari  pengantin  dari  negara  berkembang  atau  sering  disebut dengan  pengantin    pesanan    seperti    taiwan,    cina,    hongkong,    jepang,    australia, amerika  utara  dan eropa.  Kebanyakan  perempuan  yang  dipesan  berasal  dari  asia tenggara,    eropa    timur  dan    amerika    latin.    Meskipun    demikian,    banyak    kasus pengantin  pesanan  yang  sukses dan  bahagia,  namun  di  sisi  lain  banyak  pula terjadi  kasus  penganiayaan  dan  kekerasan fisik  atau  praktik pekerjaanpraktik  serupa perbudakan  dimana  istri  dibeli  untuk  melakukan PRT dan memberikan layanan seks.
f.  Pedofilia,  orientasi  seksual  yang  obyeknya  anakanak.  orang  dikatakan  fedofil  atau melakukan  praktek  pedofil  melakukan  praktek  seperti  menyodomi,  menyentuh, meraba,  memainkan  alat  kelamin,  bervantasi  dengan  anak menjauhkan anak-anak. biasanya  pelaku anak dari  orang  tua  atau lingkungan untuk  eksploitasi  seksual.
g. Tenaga  penghibur,  orang  yang  bekerja  di  tempat  hiburan  malam  yang  menemani pengunjung    sehingga    pengunjung    merasa    terhibur.    Banyak    kasus    dimana perempuan yang  direkrut  menjadi  tenaga  penghibur  mengalami  pelecehan  seksual dan  ancaman bila  tidak mau melayani  para  pengunjung.
h.  Pengemis  dan  anak  jalan,  banyak  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia  dimana  anak dan  pengemis  direkrut,  diculik  untuk  menjadi  pengemis  dananak anak  jalanan (anak  yang bekerja  di  jalanan).
i.  Perdagangan  organ  tubuh,  perdagangan  manusia  juga  termasuk  perdagangan organ tubuh  manusia.  Perdagangan  organ  tubuh  manusia  juga  tidak  terlepas  dari
faktor kemiskinan  ataupun  konsumerisme  yang  tinggi  dalam  ma syarakat  sehingga rela menjual  organ tubuh sendiri  ataupun keluarganya  untuk mendapatkan sejumlah uang.

## METODE PENELITIAN
Bambang  Waluyo  berpendapat,  penelitian  Hukum  Normatif  Empiris  merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya  yang  terjadi  di  masyarakat,  dengan  maksud  menemukan  fakta-fakta  yang dijadikan  data  penelitian  yang  kemudian  data  tersebut  dianalisis  untuk  mengidentifikasi masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada  penyelesaian  masalah.    Sedangkan  menurut Depri  Liber  Sonata,  penelitian  Hukum  Empiris/Sosiologis  dipengaruhi  oleh  ilmu  sosial terhadap kemurnian ilmu hukum.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau  implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini mengenai  Konstruksi  Hukum  Penerapan  Sanksi  Pidana  Mencegah  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (TTPO).
Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Putusan Nomor 1017 Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  yang  mengadili  perkara  pidana  dengan  acara pemeriksaan  biasa  dalam  tingkat  pertama  menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut  dalam perkara Terdakwa Utis Kesdiana. Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Kamar 4145 Hotel D ’ Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara,  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik Indonesia.
Perbuatan  Terdakwa  tersebut  sebagaimana  diatur  dan  dan  diancam  pidana  dalam Pasal  2  ayat  (1)  UU  RI  No.  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang.  Pada  dakwaan  kedua  perbuatan  Terdakwa  tersebut  sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  yang  berbentuk alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta-fakta  hukum  tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
Menurut  Majelis  unsur  merekrut  dan  mengirimkan  orang  untuk  tujuan  ekploitasi telah terbukti dari Perbuatan Terdakwa. Oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2017 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam dakwaan alternatif Ke Satu.
Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum  dari  perbuatan  Terdakwa  baik  alas  an  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  oleh karenanya  Terdakwa  dinyatakan  mampu  bertenggung  jawab  atas  perbuatan  yang dilakukannya.  Oleh  karena  Terdakwa  dinyatakan  mampu  bertanggung  jawab  atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.
Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  dan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Adapun amar putusannya adalah:
1. Menyatakan  Terdakwa  Utis  Kesdiana,  telah  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana ” Melakukan  perekrutan,  untuk  tujuan
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ” , sebagaimana diatur  dan  diancam  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  RI  No.  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menghukum Terdakwa UTIS KESDIANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun dan denda sebesar Rp 120.0000.0000,. (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan Kurungan.
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari peidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti :
6. Beberapa barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
a. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dirampas   untuk Negara.
b. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dirampas   untuk Negara.
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.00,0 ( Lima ribu rupiah ).

## Penerapan Sanksi Pidana Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO)
Perkembangan   masyarakat  yang   amat    pesat seiring   perkembangan ilmu  dan teknologi berdampak  pada  perkembangan  kejahatan  yang semakin kompleks. Menurut J.M. Bemmelem menerangkan bahwa  memandang  kejahatan sebagai  suatu tindakan  anti sosial  yang menimbulkan kerugian,  ketidakpatutan  dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat  terhadap  kegelisahan  dan    untuk  menentramkan  masyarakat,  negara  harus menjatuhkan    hukuman    kepada  penjahat.  Selain  itu,  menurut  Soedjono  Dirdjosisworo menerangkan  bahwa  kejahatan  adalah  perbuatan  manusia  yang  memenuhi  rumusan kaidah  hukum pidana  untuk dapat dihukum (dipidana).
Perbuatan  tersebut bercirikan merugikan  (materiil dan imateriil) yang  diderita  si korban sehingga  menimbulkan keresahan  sosial  dan  harus dicegah dan  diselesaikan melalui peradilan  pidana dalam mana pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) haruslah  dijatuhi  hukuman  yang  dianggap  setimpal  dengan  perbuatannya  sehingga setidak-tidaknya  di  atas  ancaman  hukuman  minimal  sebagaimana  dalam  putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  yang  sudah  diuraikan,  maka  dapat  diambil kesimpulan bahwa  konstruksi hukum  penerapan  sanksi pidana mencegah tindak pidana perdagangan  orang  (TTPO)  berdasarkan  teori  keadilan  yaitu  bahwa  keadilan  dapat  saja berubah  tetapi  esensi  keadilan  selalu  ada  dalam  kehidupan  manusia  dan  hidup bermasyarakat.  Keadilan  itu  sendiri  tidak  lepas  dari  aspek  sosiologis  dalam  kehidupan masyarakat karena keadilan itu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Bila dikaitkan dengan sanksi pidana, dalam setiap masyarakat ada sebuah hukum universal bahwa keadilan merupakan sifat yang harus selalu melekat pada sanksi pidana. Setiap sanksi pidana  harus  mampu  menganut  prinsip  keadilan  yang  berlaku  di  masyarakat  sehingga masyarakat  diperlakukan  secara  adil.  Disarankan  agar  terus  dilakukan  sosialisasi  oleh pemerintah  tentang  bahaya  perdagangan  manusia,  memberikan  bekal  keterampilan kepada  masyarakat,  dan  meningkatkan  kontrol  sosial  masyarakat  untuk  meminimalisir terjadinya perdagangan manusia (trafficking).

## DAFTAR PUSTAKA
Andy  Yentriani. (2012). Politik  Perdagangan  Manusia.  Surabaya:  Bina  Media.
Andi Hamzah.  (1991). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
-------------------. (2008). Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
-------------------.  (1993).  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia.  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Bambang Waluyo. (2011). Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi. Jakarta : Sinar Grafika. Barda  Nawawi. (1994). Kebijakan  Legislatif dalam  Penanggulangan  Kejahatan dengan Pidana  Penjara. Semarang:  Ananta.
Barda Nawawi Arief. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub.
------------------------------.  (2001). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung : Citra Aditya.
Chairul    Badriah.  (2005). Aturan-Aturan  Hukum  Trafficking  (Perempuan    dan    Anak). Bandung:  Erlangga.
Djoko Prakoso. (2016). Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty.
Darwan  Prints.  (2001). Hukum  Anak  Indonesia.   Bandung:  Citra  Aditya  Bakti.
Harkristuti  Harkriswanto.  (2010). Indonesia  court  report  of  human  trafficking,  Jakarta:  UI
Human right center.
Kementerian  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  RI.  (2003). Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan di Indonesia. Jakarta.
Mahrus  Ali  dan  Bayu  Aji  Pramono.  (2011). Perdagangan  Orang  :  Dimensi,  Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Soetandyo  Wignyasoebroto.  (1997). Perempuan  Dalam  Wacana  Trafficking.  Yogyakarta  : PKBI.
Soedjono  Dirdjosisworo. (2002).  Respon  Terhadap  Kejahatan.  Bandung: STHB  Press.