## STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL

## Abstract
Human rights violation happens in any legal subjects including women and children. The matter of which regarding sexual violence has, apparently, been escalating in recent years. The government's handling on violence against women and children, which is regulated in the Criminal Code, the Law No. 23/2004 on Marital Violence and the Law No 35/2014 on Child Protection, is unable, in some extent, to prevent and reduce sexual violence cases which has been multiplying in terms of the kind of violent practice is used. Within the Bill, the regulation scope is including prevention, treatment, victim protection and recovery, and the handling of perpetrators. The intention to eradicate sexual violence  within  the  Bill  needs  a  collaboration  of  state's  duty  in  enforcing  the  law  and  citizens participation regarding public awareness on violence against women and children.
Keywords: Strategy, Violence against Women and Children, Sexual Violence Bill

## Abstrak
Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak dimana kelompaok ini merupakan subyek yang rentan  khususnya kekerasan seksual, hal ini terlihat dari  semakin  meningkatnya  kasus  dan  beragam  jenis  kekerasan  yang  terjadi.  Ruang  lingkup pengaturan  mengenai  penghapusan  kekerasan  seksual  meliputi  pencegahan,  penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta penindakan pelaku. Penghapusan kekerasan seksual yang  diatur  dalam  RUU  ini  adalah  elaborasi  dari  kewajiban  negara  dalam  mengurangi  dan mpenegakan  hukum  persoalan  yang  terkait  dengan  kekerasan  seksual  yang  sering  dialami  oleh perempuan dan anak. Dalam implementasinya, selain dengan Aparat Penegak Hukum negara wajib melibatkan keluarga, komunitas, organisasi masyarakat, lembaga pers dan korporasi.
Kata Kunci: Stategi, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, RUU Kekerasan Seksual

## A. Pendahuluan
P e l a n g g a r a n   h a k   a s a s i   m a n u s i a m e r u p a k a n   a n c a m a n   b e s a r   t e r h a d a p perdamaian,  keamanan,  dan  stabilitas  suatu negara. (Rhona K.M. Smith, 2008) Apa yang dimaksud  dengan  pelanggaran  hak  asasi manusia? Hingga saat ini memang belum ada satu  deﬁnisi  yang  telah  diterima  secara umum.  Meski  belum  dimiliki  suatu  deﬁnisi yang  disepakati  secara  umum,  namun  di kalangan  para  ahli  terdapat  semacam kesepakatan  umum  dalam  mendeﬁnisikan pelanggaran  hak  asasi  manusia  itu  sebagai suatu  “pelanggaran  terhadap  kewajiban
negara  yang  lahir  dari  instrumen-instrumen internasional  hak  asasi  manusia”.(Rhona K.M. Smith, 2008)
P e l a n g g a r a n   n e g a r a   t e r h a d a p kewajibannya  itu  dapat  dilakukan  baik dengan  perbuatannya  sendiri  ( acts  of c o m m i s s i o n )   m a u p u n   o l e h   k a r e n a kelalaiannya  sendiri  ( acts  of  ommission ). Dalam  rumusan  yang  lain,  pelanggaran  hak asasi manusia adalah “tindakan atau kelalaian oleh  negara  terhadap  norma  yang  belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan  norma  hak  asasi  manusia  yang diakui  secara  internasional”.(Rhona  K.M.
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Ani Purwanti, Marzel l ina Hardiyanti
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Prof.Soedarto, SH Tembalang Semarang ani_purwanti81@yahoo.com
Smith,  2008).  Inilah  yang  membedakan pelanggaran  hak  asasi  manusia  dengan pelanggaran hukum biasa.
Pelanggaran  hak  asasi  manusia  terjadi pada  semua  subyek  hukum  termasuk perempuan dan anak yang seringkali menjadi subyek yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi  manusia.  Piagama  PBB  menyatakan secara  jelas  bahwa  perempuan  dan  laki-laki h a r u s   m e n i k m a t i   k e s e t a r a a n   h a k . K e n y a t a a n n y a   t i d a k l a h   d e m i k i a n . Nondiskriminasi dalam penikmatan hak dan kebebasan  adalah  hal  yang  mendasar  bagi r e z i m   h a k   a s a s i   m a n u s i a   m o d e r n . K e b a n y a k a n   i n s t r u m e n   m e n g a n d u n g k e t e n t u a n   n o n d i s k r i m i n a s i .   S e m u a menyebutkan  larangan  diskriminasi  yang didasarkan  atas  jender.(Rhona  K.M.  Smith, 2008)
Hal ini merupakan tema yang berulang kali  disebut  dan  menekankan  berlanjutnya kesenjangan  perlakuan  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  penikmatan  perempuan dan laki-laki. Perempuan berhak atas semua hak  dan  kebebasan,  sehingga  hal  yang diperlukan bukanlah instrumen baru tentang hak  perempuan,  melainkan  hak  tanpa diskriminasi. Dalam hal ini situasi perempuan dan anak sangat berbeda.(Rhona K.M. Smith, 2008)
Kekerasan  seksual  merupakan  jenis kekerasan  yang  dapat  terjadi  baik  di  ruang publik  maupun  domestik.  Subyek  hukum pelaku  kekerasan  seksual  biasanya  diderita oleh  perempuan  dan  anak  yang  seringkali dianggap sebagai korban yang lemah.
Anak  dikatakan  sebagai  subyek  yang l e m a h   d a l a m   h a l   k e k e r a s a n   s e k s u a l dikarenakan  kedudukan  anak  yang  masih memiliki ketergantungan tinggi dengan orang yang  lebih  dewasa  sehingga  anak  maenjadi korban yan rentan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku.
Salah  satu  praktik  seks  yang  dinilai menyimpang  adalah  bentuk  kekerasan seksual  ( sexual  violence ).  Artinya  praktik hubungan  seksual  dilakukan  dengan  cara- cara  kekerasan,  di  luar  ikatan  perkawinan yang  sah  dan  bertentangan  dengan  ajaran I s l a m .   K e k e r a s a n   d i t o n j o l k a n   u n t u k membuktikan pelakunyay memiliki kekuatan ﬁsik  yang  lebih,  atau  kekuatan  ﬁsiknya dijadikan  alat  untuk  memperlancar  usaha-
u s a h a   j a h a t n y a .( A b d u l   Wa h i d   d a n Muhammad Irfan, 2001)
Kekerasan  seksual  itu  merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual derivatif  atau  hubungan  yang  menimpang, merugikan  pihak  korban  dan  merusak kedamaian  di  tengah  masyarakat.  adanya kekerasan  seksual  yang  terjadi,  maka penderitaan  bagi  korbannya  telah  menjadi a k i b a t   s e r i u s   y a n g   m e m b u t u h k a n perhatian.(Abdul  Wahid  dan  Muhammad Irfan, 2001)
Seksualitas  perempuan  dan  anak perempuan  rentan  terhadap  perlakuan diskriminatif  dan  kekerasan.(Sulistyowati Irianto,  2006)  Oleh  karena  itu  perempuan dewasa  dan  anak  perempuan  juga  rentan terhadap adanya tindak kekerasan seksual.
Isu  mengenai  kekerasan  seksual terhadap  perempuan  didasari  oleh  tingginya angka  kekerasan  terhadap  perempuan  di Inddonesia yang telah didokumentasikan oleh Komnas  Perempuan  dari  hasil  laporan beberapa  lembaga  pengadalayanan  maupun lembaga peradilan yang bekerja sama dengan K o m n a s   P e r e m p u a n .   D a t a   t e r s e b u t menunjukkan  adanya  peningkatan  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  dari  tahun 2006-2017 di Indonesia sebagai berikut :

## Tabel 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan
Tahun 2006-2017 di Indonesia
Sumber  : Ringkasan  Eksekutif  Catatan Tahunan  2018  oleh  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
Kekerasan  terhadap  perempuan  di Indonesia  terbagi  dalam  beberapa  jenis
kekerasan di antaranya dapat dilihat dari hasil Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018 sebagai berikut :
Sumber  : Ringkasan  Eksekutif  Catatan Tahunan  2018  oleh  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
Diagram diatas menunjukkan bentuk kekerasan  terhadap  perempuan.  Bentuk kekerasan terbanyak adalah ﬁsik (41%), dan seksual sebanyak (31%). Kekerasan seksual menjadi  terbanyak  kedua  yang  dilaporkan, dan  menunjukkan  rumah  dan  relasi  pribadi belum  menjadi  tempat  yang  aman  bagi perempuan.
Tingginya  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  dilatarbelakangi  oleh  beberapa faktor  di  antaranya  bertambahnya  jenis kekerasan  terhadap  perempuan  selain Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) yaitu kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari  hasil  pendokumentasian  Komnas Perempuan  terhadap  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  sepanjang  1998-2013 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual berjumlah  hampir  seperempat  dari  seluruh total kasus kekerasan, atau 93.960 kasus dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan y a n g   d i l a p o r k a n   ( 4 0 0 . 9 3 9 ) .( K o m n a s Perempuan, 2013)
Secara  faktual  persoalan  akses  korban pelanggaran  HAM  terhadap  Komnas Perempuan dirasakan masih belum maksimal dan jauh dari harapan. Hal ini terutama jika pihak  korban  tersebut  tinggal  dan  berada  di daerahserta  mereka  termasuk  kategori kelompok-kelompok  marjinal  seperti perempuan yang berasal dari keluarga miskin, perempuan  yang  berada  di  daerah  rawan konﬂik,  dan  lain-lain.  Keberadaan  Komnas
Perempuan  yang  hanya  ada  di  Jakarta  tentu saja mempersulit akses, sehingga tidak efektif untuk  menjangkau  kasus-kasus  pelanggaran HAM  terhadap  perempuan  yang  berada  di daerah.  Padahal  mereka  yang  berada  di daerah  inilah  yang  sering  menjadi  korban kekerasan  dan  sangat  rentan  karena  sering tidak terpublikasikan.(Rommy Putra, 2012) Upaya  penyelesaian  kasus  kekerasan seksual  ini  sebenernya  telah  termuat  dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan p o s i t i f   d i   I n d o n e s i a   s a a t   i n i   n a m u n rumusannya  tidak  mengatur  secara  spesiﬁk mengenai jenis dan bentuk kekerasan seksual sehingga  dalam  pelaksanaannya  rumusan h u k u m   y a n g a   a d a   b e l u m   m a m p u mengakomodir  aduan  yang  berasal  dari masyarakat.
U p a y a   p e m e r i n t a h   m e m b e r i k a n perlindungan  hukum  bagi  korban  kekerasan seksual  sebenarnya  teah  termuat  di  dalam Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :
Setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, dengan cara:
1) kekerasan ﬁsik;
2) kekerasan psikis;
3) kekerasan seksual; atau
4) penelantaran rumah tangga .
Di dalam rumusan tersebut bentuk dan jenis  kekerasan  seksual  tidak  diatur  secara terperinci  sehingga  diperlukan  rumusan spesiﬁk yang mampu mengakomodir bentuk dan  jenis  kekerasan  seksual  melalui  adanya RUU Kekerasan Seksual.

## B. Pembahasan
1. Pentingnya RUU Kekerasan Seksual
Berdasarkan  Kamus  Hukum,  “sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin”.  Jenis  kelamin  di  sini  lebih dipahami  sebagai  persoalan  hubungan (persetubuhan)  antara  laki-laki  dengan perempuan.(Abdul  Wahid  dan  Muhammad Irfan, 2001)
Kekerasan  Seksual  adalah  setiap p e r b u a t a n   m e r e n d a h k a n ,   m e n g h i n a , menyerang,  dan/atau  perbuatan  lainnya terhadap  tubuh,  hasrat  seksual  seseorang,
dan/atau  fungsi  reproduksi,  secara  paksa, bertentangan  dengan  kehendak  seseorang, yang  menyebabkan  seseorang  itu  tidak mampu  memberikan  persetujuan  dalam keadaan  bebas,  karena  ketimpangan  relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau  dapat  berakibat  penderitaan  atau kesengsaraan  secara  ﬁsik,  psikis,  seksual, kerugian  secara  ekonomi,  sosial,  budaya, dan/atau politik
Penghapusan  Kekerasan  Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan  Seksual,  menangani,  melindungi dan  memulihkan  Korban,  menindak  pelaku d a n   m e n g u p a y a k a n   t i d a k   t e r j a d i keberulangan Kekerasan Seksual.
Marzuki  Umar  Sa'bah  mengingatkan, “membahas  masalah  seksualitas  manusia ternyata  tidak  sederhana  yang  dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan.  Pembahasan  seksualitas  telah dikebiri  pada  masalah  nafsu  dan  keturunan. S e o l a h   h a n y a   a d a   d u a   k a t e g o r i   d a r i seksualitas manusia, yaitu a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan b a i k ,   b )   s e k s u a l i t a s   i m o r a l ,   s e b a g a i seksualitas  yang  sakit  dan  jahat”.'(Marzuki Umar Saabah, 1997)
Meskipun pendapat itu mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai  seks,  namun  pakar  itu  mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang imoral  dan  jahat.  Artinya  ada  praktik  seks yang  dapat  merugikan  pihak  lain  dan masyarakat,  karena  praktik  itu  bertentangan d e n g a n   h u k u m   d a n   n o r m a - n o r m a keagamaan.(Abdul  Wahid  dan  Muhammad Irfan, 2001)
Pembaruan hukum  diwujudkan secara menyeluruh,yang  meliputi  antara  lain: pengaturan  tentang  pencegahan  terjadinya kekerasan seksual; bentuk-bentuk kekerasan seksual;  hak  korban,  termasuk  pemulihan; hukum  acara  peradilan  pidana  kekerasan seksual,  termasuk  tentang  pembuktian; pemantauan penghapusan kekerasan seksual; dan  pemidanaan.  Selain  itu  yang  terpenting d i l a k u k a n   a d a l a h   b a g a i m a n a   R U U Penghapusan  Kekerasan  Seksualini  mampu m e m b e n t u k   s i s t e m   b a r u   y a n g   l e b i h melindungi  perempuan  dari  sisi  penegakan hukum  dan  mendorong  peran  negara  agar lebih  bertanggung  jawab  terhadap  upaya
pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. Diusulkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya  perombakan  sistem  hukum  untuk mengatasi  kekerasan  seksual  yang  sistemik terhadap perempuan.
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual m e r u p a k a n   t e r o b o s a n   a g a r   h u k u m mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan karena RUU ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman- p e n g a l a m a n   k o r b a n   k e k e r a s a n   d a n bagaimana  mereka  menghadapi  proses hukum. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat  RUU  Penghapusan  Kekerasan Seksual)  ini  merupakan  upaya  pembaruan hukum  untuk  mengatasi  berbagai  persoalan tersebut.
Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut:
1)    melakukan  pencegahan  terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2)    mengembangkan  dan  melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan  pemulihan  yang  melibatkan m a s y a r a k a t   d a n   b e r p i h a k   p a d a korban,agar  korban  dapat  melampaui kekerasan  yang  ia  alami  dan  menjadi seorang penyintas;
3)    memberikan  keadilan  bagi  korban kejahatan  seksual,  melalui  pidana  dan tindakan  yang  tegas  bagi  pelaku kekerasan seksual;
4)    menjamin  terlaksananya  kewajiban n e g a r a ,   p e r a n   k e l u a r g a ,   p a r t i s i p a s i masyarakat,  dan  tanggung  jawab  korporasi dalam  mewujudkan  lingkungan  bebas kekerasan seksual
Dari  pendokumentasian  Komnas P e r e m p u a n ,   K o m n a s   P e r e m p u a n mengidentiﬁkasi  adanya  15  (lima  belas) b e n t u k   K e k e r a s a n   S e k s u a l ,( K o m n a s Perempuan,  n.d.)  yang  dideﬁnisikan berdasarkan  fakta  kejadian  yang  ditemukan maupun  deﬁnisi  yang  dikembangkan  dari berbagai peraturan perundang-undangan atau dimunculkan  dalam  berbagai  dokumen internasional, sebagai berikut :
a) Perkosaan  adalah  serangan  dalam bentuk  pemaksaan  hubungan  seksual dengan memakai penis ke arah vagina,
anus  atau  mulut  korban.  Bisa  juga menggunakan  jari  tangan  atau  benda- benda  lainnya.  Serangan  dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan,
p e n a h a n a n ,   t e k a n a n   p s i k o l o g i s , penyalahgunaan  kekuasaan,  atau dengan  mengambil  kesempatan  dari lingkungan yang penuh paksaaan.
b) Intimidasi  Seksual  termasuk Ancaman atau  Percobaan  Perkosaan  adalah kekerasan  seksual  berupa  tindakan yang  menyerang  seksualitas  untuk m e n i m b u l k a n   r a s a   t a k u t   a t a u penderitaan  psikis  pada  perempuan korban.  Intimidasi  seksual  bisa disampaikan  secara  langsung  maupun tidak  langsung  melalui  surat,  sms, email,  dan  lain-lain.  Ancaman  atau percobaan  perkosaan  juga  bagian  dari intimidasi seksual.
c) Pelecehan  Seksual  yaitu  tindakan seksual  lewat  sentuhan  ﬁsik  maupun non-ﬁsik dengan sasaran organ seksual atau  seksualitas  korban.  Ia  termasuk menggunakan  siulan,  main  mata, u c a p a n   b e r n u a n s a   s e k s u a l , mempertunjukkan  materi  pornograﬁ dan  keinginan  seksual,  colekan  atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat  yang  bersifat  seksual  sehingga mengakibatkan  rasa  tidak  nyaman, tersinggung,  merasa  direndahkan martabatnya,  dan  mungkin  sampai menyebabkan  masalah  kesehatan  dan keselamatan.
d) Eksploitasi  Seksual  yaitu  tindakan penyalahgunaan  kekuasaan  yang t i m p a n g ,   a t a u   p e n y a l a h g u n a a n kepercayaan,  untuk  tujuan  kepuasaan seksualitas, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya.
e) Perdagangan  Perempuan  untuk Tujuan Seksual  adalah  tindakan  merekrut, mengangkut,  menampung,  mengirim, m e m i n d a h k a n ,   a t a u   m e n e r i m a seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian
bayaran atau manfaat terhadap korban secara  langsung  maupun  orang  lain yang  menguasainya,  untuk  tujuan prostitusi  ataupun  eksploitasi  seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi  di  dalam  negara  maupun  antar negara.
f) Prostitusi  Paksa  adalah  situasi  dimana perempuan  mengalami  tipu  daya, ancaman  maupun  kekerasan  untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi  pada  masa  rekrutmen  maupun untuk  membuat  perempuan  tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari  prostitusi,  misalnya  dengan penyekapan,  penjeratan  utang,  atau ancaman  kekerasan.  Prostitusi  paksa memiliki  beberapa  kemiripan,  namun tidak  selalu  sama  dengan  perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.
g) Perbudakan  Seksual  adalah  situasi d i m a n a   p e l a k u   m e r a s a   m e n j a d i “pemilik”  atas  tubuh  korban  sehingga berhak  untuk  melakukan  apapun termasuk  memperoleh  kepuasan seksual  melalui  pemerkosaan  atau b e n t u k   l a i n   k e k e r a s a n   s e k s u a l .
Perbudakan ini mencakup situasi rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta  berhubungan  seksual  dengan penyekapnya.
h) Pemaksaan  Perkawinan,  termasuk Cerai  Gantung  adalah  jenis  kekerasan seksual  karena  pemaksaan  hubungan s e k s u a l   m e n j a d i   b a g i a n   t i d a k terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
i) Pemaksaan  kehamilan  yaitu  situasi ketika  perempuan  dipaksa,  dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk  melanjutkan  kehamilan  yang tidak  dia  kehendaki.  Kondisi  ini misalnya  dialami  oleh  perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan  lain  kecuali  melanjutkan kehamilannya.  Juga,  ketika  suami m e n g h a l a n g i   i s t r i n y a   u n t u k menggunakan  kontrasepsi  sehingga perempuan  itu  tidak  dapat  mengatur jarak  kehamilannya.  Pemaksaan
kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan  paksan  dalam  konteks kejahatan  terhadap  kemnusiaan  dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara  melawan  hukum  terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk  melakukan  pelanggaran  hukum internasional lainnya.
j) Pemaksaan  Aborsi  yaitu  pengguguran kandungan  yang  dilakukan  karena adanya  tekanan,  ancaman,  maupun paksaan dari pihak lain.
k) Pemaksaan  kontrasepsi  dan  sterilisasi yaitu  pemasangan  alat  kontrasepsi dan/atau  pelaksanaan  sterilisasi  tanpa persetujuan  utuh  dari  perempuan karena  ia  tidak  mendapat  informasi yang  lengkap  ataupun  dianggap  tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
l) Penyiksaan  seksual  yaitu  tindakan khusus  yang  menyerang  organ  dan seksualitas perempuan, yang dilakukan d e n g a n   s e n g a j a ,   s e h i n g g a m e n i m b u l k a n   r a s a   s a k i t   a t a u penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun  seksual.  Ini  dilakukan  untuk m e m p e r o l e h   p e n g a k u a n   a t a u keterangan  darinya,  atau  dari  orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telakh  dilakukan  olehnya  atau  orang ketiga.  Penyiksaan  seksual  juga  bisa dilakukan  untuk  mengancam  atau memaksanya,  atau  orang  ketiga, berdasarkan  pada  diskriminasi  atas alasan  apapun.  Termasuk  bentuk  ini apabila  rasa  sakit  dan  penderitaan tersebut  ditimbulkan  oleh  hasutan, persetujuan,  atau  sepengetahuan pejabat  publik  atau  aparat  penegak hukum.
m) Penghukuman  tidak  manusiawi  dan b e r n u a n s a   s e k s u a l   a d a l a h   c a r a menghukum  yang  menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa  malu  yang  luar  biasa  yang  tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia  termasuk  hukuman  cambuk  dan
h u k u m a n - h u k u m a n   y a n g m e m p e r m a l u k a n   a t a u   u n t u k merendahkan  martabat  manusiakarena dituduh  melanggar  norma-norma kesusilaan.
n) Praktik  tradisi  bernuansa  seksual  yang membahayakan  atau  mendiskriminasi perempuan yaitu kebiasaan masyarakat yang  bernuansa  seksual  dan  dapat menimbulkan  cedera  secara  ﬁsik, psikologis  maupun  seksual  pada perempuan.  Kebiasaan  ini  dapat  pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan  dalam  prespektif  yang merendahkan  perempuan.  Sunat p e r e m p u a n   a d a l a h   s a l a h   s a t u contohnya.
o) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif  beralasan  moralitas  dan agama yaitu tindak kekerasan maupun ancaman  kekerasan  secara  langsung m a u p u n   t i d a k   l a n g s u n g   u n t u k m e n g a n c a m   a t a u   m e m a k s a k a n perempuan  untuk  menginternalisasi simbol-simbol  tertentu  yang  tidak disetujuinya.
K o m n a s   P e r e m p u a n   m e n c a t a t intimidasi seksual berupa ancaman kekerasan seksual  sebagai  salah  satu  kerentanan  yang dialami  pembela  HAM,  juga  dialami  oleh komunitas  tertentu  yang  memperjuangkan hak  konstitusionalnya,  terutama  hak  untuk m e l a k s a n a k a n   a j a r a n   a g a m a   d a n kepercayaan.(Andy  Yenitriyani,  dkk,  2010) Pendokumentasian  Komnas  Perempuan mencatat  bahwa  suatu  komunitas  agama  di Bekasi mengalami pelecehan seksual secara v e r b a l ,   h i n g g a   a n c a m a n   p e r k o s a a n . Kehadiran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Kepolisian malah membiarkan intimidasi dan berbagai  cacian  diarahkan  oleh  sekelompok massa  kepada  komunitas  agama  tersebut, bukan  memberikan  tindakan  tegas  terhadap massa  yang  melakukan  penghadangan terhadap komunitas agama tersebut.(Komnas Perempuan, 2014)
S e m e n t a r a   i t u ,   d a l a m pendokumentasian menurut Catatan Tahunan K o m n a s   P e r e m p u a n   T a h u n   2 0 1 8 menyebutkan beberapa bentuk dari kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, di antaranya sebagai berikut :
Bentuk Kekerasa Seksual di Ranah KDRT/Relasi Personal  (n=2.979) CATAHU 2018
Sumber  : Ringkasan  Eksekutif  Catatan Tahunan  2018  oleh  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
U p a y a   p e n e y e l e s a i a n   k a s u s kekerasan  seksual  saat  ini  KUHP  hanya mengidentiﬁkasi  bentuk-bentuk  kekerasan seksual  sebatas  percobaan  dan  pencabulan yang harus mensyaratkan adanya kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari putusan untuk kasus- kasus  kekerasan  seksual  sebanyak  15  kasus menggunakan Pasal 285 KUHP dengan vonis paling rendah 3 bulan 10 hari dan vonis paling tinggi 10 tahun. 17 kasus menggunakan UU Perlindungan  Anak  Pasal  81  dan  Pasal  82 dengan  vonis  paling  tinggi  13  tahun  dan paling  rendah  2  tahun  8  bulan.  Sisa  kasus lainnya diputus menggunakan pasal 268, 287, dan  289  KUHP  serta  1  kasus  menggunakan UU  PTPPO.  Artinya,  untuk  kasus  selain perkosaan dan pencabulan Aparatur Penegak H u k u m   m e n g g u n a k a n   K U H P  d a l a m penanganan perkara mengingat belum adanya payung  hukum  khusus  untuk  kekerasan seksual  lainnya,  seperti  eksploitasi  seksual dan percobaan perkosaan.
Sementara itu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  pada  pasal  15  (f) menjelaskan sebagai berikut :
“Pasal  15  Setiap  Anak  berhak  untuk memperoleh perlindungan dari:
(f)  kejahatan seksual”
Ini berarti pada UU Perlindungan Anak juga tidak menyebutkan dan mengatur secara
spesiﬁk  jenis  kekerasan  seksual  yang biasanya juga terjadi pada korban anak-anak. Oleh  karena  itu,  RUU  Kekerasan  Seksual hadir untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai  kasus  kekerasan  seksual  yang marak terjadi di Indonesia.
2. P a s a l - P a s a l   y a n g   B e r p e l u a n g M e n a n g a n i   P e r m a s a l a h a n Kekerasan  terhadap  Perempuan  di dalam RUU Kekerasan Seksual Kekerasan  seksual  terjadi  secara berulang  dan  terus  menerus,  namun  tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang  persoalan  ini.  Kekerasan  seksual seringkali  dianggap  sebagai  kejahatan terhadap  kesusilaan  semata,  padahal  fakta menunjukkan  bahwa  dampak  kekerasan seksual  terhadap  korban  sangat  serius  dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.(Mary . M. Gerden, n.d.)
Rancangan  Undang-Undang  tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat  RUU  Penghapusan  Kekerasan Seksual)  ini  merupakan  upaya  pembaruan hukum  untuk  mengatasi  berbagai  persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pandangan  bahwa  kekerasan  seksual sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).  Dalam  KUHP,  kekerasan  seksual s e p e r t i   p e r k o s a a n   d i a n g g a p   s e b a g a i pelanggaran  terhadap  norma  kesusilaan. Pengkategorian  ini  tidak  saja  mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun j u g a   m e n c i p t a k a n   p a n d a n g a n   b a h w a kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata. Hal ini selanjutnya berdampak pada banyak  kasus  kekerasan  seksual  yang  tidak ditangani  secara  hukum,  melainkan  melalui upaya  perdamaian  di  luar  proses  peradilan, padahal,  pengalaman  perempuan  korban kekerasan  seksual  menunjukkan  bahwa kekerasan  seksual  dapat  menghancurkan seluruh  integritas  hidup  korban  yang menyebabkan  korban  merasa  tidak  mampu melan ju tk an   h id u p n y a  lag i  ( C r is   M . Sullivana  and  Linda  Olsen,  2016).    Harus
disadari,  kekerasan  seksual  sesungguhnya mengancam  keberlangsungan  bangsa  dan kualitas  generasi  yang  akan  datang.  Aspek khas  dari  kekerasan  seksual  yang  selalu dikaitkan  dengan  wacana  moralitas  juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya  korban  memperoleh  haknya  atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan tidak terulangnya peristiwa.
R a n c a n g a n   U n d a n g - U n d a n g K e k e r a s a n   S e k s u a l   b e r u p a y a   u n t u k menyelesaikan  berbagai  persolan  kasus k e k e r a s a n   s e k s u a l   y a n g   a d a   d e n g a n mengidentiﬁkasi  beberapa  bentuk  dan jenisnya.  Pasal  yang  dihadirkan  di  dalam RUU  Kekerasan  Seksual  yang  belum  diatur pada  undang-undang  lain  di  antaranya mengenai  penyelenggaraan  pencegaahan kekerasan seksual yang termuat dalam Pasal 5 RUU Kekerasan Seksual sebagai berikut :

## Pasal 5
( 1 )   L e m b a g a   N e g a r a ,   P e m e r i n t a h , P e m e r i n t a h   D a e r a h   w a j i b m e n y e l e n g g a r a k a n   p e n c e g a h a n kekerasan seksual.
( 2 )   P e n c e g a h a n   k e k e r a s a n   s e k s u a l sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi  namun  tidak  terbatas  pada bidang: a. pendidikan;  b. infrastruktur, pelayanan  publik  dan  tata  ruang;  c. p e m e r i n t a h a n   d a n   t a t a   k e l o l a kelembagaan; d. ekonomi; dan e. sosial dan budaya
( 3 )   P e n c e g a h a n   k e k e r a s a n   s e k s u a l sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 )   d a n   ( 2 )   d i l a k u k a n   d e n g a n memerhatikan  situasi  konﬂik,  bencana alam,  letak  geograﬁs  wilayah,  dan situasi khusus lainnya.
( 4 )   P e n c e g a h a n   k e k e r a s a n   s e k s u a l sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf  a  sampai  dengan  huruf  e dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi  urusan  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(5)  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan terhadap  Perempuan  dan  Komisi P e r l i n d u n g a n   A n a k   I n d o n e s i a menyiapkan  materi  dan  pedoman dalam   pelaks anaan  pencegahan kekerasan  seksual  sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Selain  itu  bentuk  dan  jenis  kekerasan seksual secara terperinci juga diatur melalui Pasal  11  RUU  Kekerasan  Seksual  yang menjelaskan sebagai berikut :
Pasal 11
(1)   Kekerasan seksual terdiri dari:
a. pelecehan seksual;
b. eksploitasi seksual;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan aborsi;
e. perkosaan;
f. pemaksaan perkawinan;
g. pemaksaan pelacuran;
h. perbudakan seksual; dan
i. penyiksaan seksual.
( 2 )   K e k e r a s a n   s e k s u a l   s e b a g a i m a n a dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi peristiwa  kekerasan  seksual  dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi  kerja,  publik,    termasuk  yang terjadi  dalam  situasi  konﬂik,  bencana alam, dan situasi khusus lainnya.
Dengan diakomodirnya jenis kekerasan seksual  di  dalam  RUU  Kekerasan  Seksual d i h a r a p k a n   m a m p u   m e n g a t a s i   k a s u s kekerasan seksual yang ada sehingga pelaku dapat memperoleh sanksi yang sesuai dengan perbuatan  mereka.  Hak  korban  kekerasan seksual juga diatur di dalam RUU Kekerasan Seksual sebagaimana dijelaskan Pasal 22, 24, 25, 27, 28, 29 sebagai berikut :
Pasal 22
(1)    Hak korban meliputi: a. hak atas penanganan;
b. hak atas perlindungan;
c. hak atas pemulihan.
(2)    Pemenuhan  hak  korban  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan kewajiban  negara    dan  dilaksanakan sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan korban.
(3)    Pemenuhan  hak  korban  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  bertujuan mencegah  keberulangan  kekerasan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban.
( 4 )   K e w a j i b a n   n e g a r a   s e b a g a i m a n a dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan dengan:
a.  menetapkan  kebijakan  di  tingkat n a s i o n a l   d a n   d a e r a h   u n t u k p e n a n g a n a n ,   p e r l i n d u n g a n   d a n pemulihan  korban  dan  keluarga,  yang
diintegrasikan  ke  dalam  pengelolaan internal  lembaga-lembaga  negara terkait;
b .   m e n g a l o k a s i k a n   b i a y a   u n t u k p e m e n u h a n   h a k - h a k   k o r b a n sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam  anggaran  pendapatan  dan b e l a n j a   n e g a r a   d a n   a n g g a r a n pendapatan dan belanja daerah;
c. menguatkan peran dan tanggungjawab keluarga,  komunitas,  masyarakat  dan korporasi  dalam  penyelenggaraan pemenuhan hak korban.
Pasal 24
( 1 )   H a k   k o r b a n   a t a s   p e n a n g a n a n sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  22 ayat (1) huruf a meliputi:
a.  hak  atas  informasi  terhadap  seluruh p ro s e s   d a n   h a s i l   p e n a n g a n a n , perlindungan, dan pemulihan;
b   h a k   m e n d a p a t k a n   d o k u m e n penanganan;
c.  hak  atas  pendampingan  dan  bantuan hukum;
d. hak atas penguatan psikologis;
e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan
f.  hak  atas  layanan  dan  fasilitas  sesuai dengan kebutuhan khusus korban.
(2)  Penanganan  sebagaimana  dimaksud p a d a   a y a t   ( 1 )   d i i k u t i   d e n g a n penyelenggaraan  visum  et  repertum, s u r a t   k e t e r a n g a n   p e m e r i k s a a n psikologis  dan  atau  surat  keterangan psikiater.
(3)  Penanganan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan proses  pemantauan  secara  berkala terhadap kondisi korban.
Pasal 25
Ruang lingkup hak korban atas perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b  meliputi:
a.     penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
b.    penyediaan  akses  terhadap  informasi penyelenggaraan perlindungan yang ia peroleh;
c.    perlindungan  dari  ancaman  atau kekerasan  pelaku  dan  pihak  lain  dan berulangnya  kekerasan,  termasuk
Perintah  Perlindungan  Sementara;  d. p e r l i n d u n g a n   a t a s   k e r a h a s i a a n identitas;
e.    perlindungan  dari  sikap  dan  perilaku a p a r a t   p e n e g a k   h u k u m   y a n g merendahkan  dan/atau  menguatkan stigma terhadap korban;
f.    perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi  pekerjaan,  pendidikan,  atau akses politik; dan
g.     perlindungan korban dan/atau pelapor dari  tuntutan  pidana  atau  gugatan perdata  atas    peristiwa  kekerasan seksual yang ia laporkan.
Pasal 27
Hak  korban  atas  pemulihan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi pemulihan:
a.     ﬁsik;
b.     psikologis;
c.     ekonomi;
d.     sosial dan budaya; dan
e.     restitusi.
Pasal 29
Pemulihan  sebelum  dan  selama  proses peradilan meliputi:
a.    penyediaan  layanan  kesehatan  untuk pemulihan ﬁsik;
b.    penguatan  psikologis  kepada  korban secara berkala;
c.    pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan;
d.      pemberian  informasi  tentang  layanan pemulihan bagi korban;
e. pendampingan hukum;
f.   pemberian bantuan transportasi, biaya hidup  atau    biaya  lainnya  yang diperlukan;
g.   penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman;
h.  penyediaan  bimbingan  rohani  dan s p i r i t u a l   u n t u k   k o r b a n   d a n keluarganya;
i.    penyediaan  fasilitas  pendidikan  bagi korban atau anak korban;
j.  penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen  pendukung  lainnya  yang dibutuhkan oleh korban;
k.  pelaksanaan  penguatan  psikologis kepada  keluarga  korban  dan/atau komunitas  terdekat korban; dan
l.  penguatan  dukungan  masyarakat  untuk pemulihan korban.
Pengaturan  secara  spesiﬁk  terhadap perlindungan hak korban diharapkan mampu memberikan  upaya  penanganan  korban kekerasan  seksual  secara  optimal.  Sehingga mental  dan  kesehatan  psikis  korban  secara perlahan  dapat  kembali  seperti  semula  dan trauma  yang  diderita  dapat  terobati  dengan baik.(Richard R. Peterson, n.d.)

## C. Simpulan dan Saran 1.      Simpulan
1. Jumlah  kekerasan  tehadap  perempuan saat  ini  semakin  meningkat  selain  itu dengan  perkembangan  IPTEK  jenis kekerasan  seksual  juga  semakin beragam.  Penegakan  hukum  melalui regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodir  dan  menuntaskan masalah  yang  terjadi.  Hal  tersebut disebabkan  karena  rumusan  hukum yang  ada  saat  ini  belum  mampu m e n g a k o m o d i r   p e r m a s a l a h a n khususnya  jenis  kekerasan  terhadap perempuan  dan  instrument  lain  yang meliputi  Pencegahan,  Pengembangan d a n   P e l a k s a n a a n   M e k a n i s m e Penangangan,  Perlindungan  dan Pemulihan  yang  melibatkan  berbagai stakeholder  di  masyarakat  juga  belum ada.  Lahirnya  UU  Kekerasan  Seksual a k a n   m e n j a m i n   t e r l a k s a n a n y a kewajiban  negara,  peran  keluarga, partisipasi  masyarakat,  dan  tanggung jawab  korporasi  dalam  mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.
2. RUU  Kekerasan  Seksual  diharapkan akan  menjadi  regulasi  yang  mampu m e n g a t a s i   p e r m a s a l a h a n   k a s u s kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada perempuan  dan  anak  di  Indonesia sehingga kasus-kasus yang ada mampu tertangani dengan baik, karena di dalam RUU  Kekerasan  Seksual  melalui mekanisme penegakan hokumnya akan memberikan  keadilan  bagi  korban kejahatan  seksual,  melalui  pidana  dan tindakan  yang  tegas  bagi  pelaku kekerasan seksual;
3. R U U   K e k e r a s a n   s e k s u a l   a k a n memberikan  jaminan  terlaksananya kewajiban  negara,  peran  keluarga,
partisipasi  masyarakat,  dan  tanggung jawab  korporasi  dalam  mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual
2. Saran
a) Mendorong agar Pemerintah Indonesia segera  mengesahkan  RUU  Kekerasan S e k s u a l   s e b a g a i   u p a y a   u n t u k m e n y e l e s a i k a n   p e r m a s a l s a h a n kekerasan  seksual  dan  menimalisir korban kekerasan seksual di Indonesia.
b) Selama RUU Kekerasan Seksual belum disahkan  maka  penegakan  hukum melalui  regulasi  yang  ada  akan  tetap tidak  mampu  mengakomodir  dan menjamin  penegakan  hukum  berbagai kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi pada korban perempuan dan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2001).
P e r l i n d u n g a n   Te r h a d a p   K o r b a n Kekerasan  Seksual Advokasi  atas  Hak Asasi  Manusia.  Bandung:  Reﬁka Aditama.
Andy  Yenitriyani,  dkk.  (2010).  Teror  dan Kekerasan  Terhadap  Perempuan  : Hilangnya  Kendali  Negara,  Catatan Kekerasan  Terhadap  Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.
Cris  M.  Sullivana  and  Linda  Olsen.  (2016).
Common  ground,  complementary approaches: adapting the Housing First model for domestic violence survivors. Housing  And  Society,  43(3),  185. Retrieved  from  https://doi.org/10. 1080/08882746.2017.1323305
Komnas Perempuan. (n.d.). Lembar Fakta 15
Jenis Kekerasan Seksual.
Komnas  Perempuan.  (2013).  Kekerasan Seksual.  Retrieved  August  20,  2004, from  http://www.komnas  perempuan .go.id/wp-content/uploads  /2013/ 12Kekerasan-Seksual-Kenali-dan- Tangani.pdf
Komnas  Perempuan.  (2014).  Intimidasi  dan Ancaman  Kekerasan  Seksual  Dalam Kasus  Intoleransi  Beragama  dalam Laporan  Pelapor  Khusus  Komnas Perempuan  tentang  Kekerasan  dan D i s k r i m i n a s i   d a l a m   K o n t e k s
Pelanggaran  Hak  Konstitusional Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan: Pengalaman dan Perjuan. Jakarta. Mary  .  M.  Gerden.  (n.d.).  Measuring
Gender  :  Options  and  Issues.  In
Handbook  of  Gender  Research  in Psychology  (p.  140).  New  York: Springer International Publishing. Marzuki Umar Saabah. (1997). Seks & Kita. Jakarta: Gema Insani Press. Rhona K.M. Smith, D. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII. Richard  R.  Peterson.  (n.d.).  Domestic
Violence Is Diﬀerent: The Crucial Role of  Evidence  Collection  in  Domestic Violence Cases. Journal of Police Crisis Negotiations, 105.
R o m m y   P u t r a .   ( 2 0 1 2 ) .   E f e k t i v i t a s Kelembagaan  Komnas  Perempuan d a l a m   P e r l i n d u n g a n   H A M   b a g i Perempuan  di  Indonesia.  Jurnal  MMH
Universitas Diponegoro, 41(4), 5. Sulistyowati Irianto. (2006). Perempuan dan
H u k u m   M e n u j u   H u k u m   y a n g
B e r p r e s p e k t i f   K e s e t a r a a n   d a n Keadilan.  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.