## A.  PENDAHULUAN
Seiring dengan peningkatan potensi teknologi informasi dan komunikasi, lembaga pemerintahan perlu memanfaatkan ledakan data sebagai sumber daya stratejik dalam mendapatkan manfaat bagi publik dan organisasinya. Sebagai contoh, laporan dari World  Bank  (2017)  menyampaikan  bahwa  di  negara  Inggris,  pengimplementasian analisis  data  dalam  skala  besar  pada  lembaga  pemerintahan  mampu  memberikan efisiensi kinerja sehingga diestimasikan dapat menghemat anggaran sebanyak 20-41

## JAP

## Jurnal Administrasi Publik
Volume 15 | Nomor 1 | Juni 2024
PERAN BUSINESS INTELLIGENCE DALAM MENCIPTAKAN AKUNTABILITAS PADA ORGANISASI PEMERINTAH: SEBUAH TINJAUAN KONSEPTUAL

## Shiddiq Sugiono
Pusat Data dan Informasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional shid002@brin.go.id

## ABSTRACT
The revolution in information and communication technology has caused the existence of an organization to depend on their ability to utilize the technology so that they are able to solve various problems accurately and quickly, including government institutions. Currently, data  is  a  resource  that must  be maximized by  every  organization,  including government agencies,  through  the  use  of  technology  so  that  it  can  be  reprocessed  into  useful information. Business intelligence / BI is an approach that can be used by an organization to build a method and system to get fast information based on large data through the use of technology.  This  study  aims  to  describe  the  role  of  BI  in  supporting  accountability  in government  institutions.  The  method  used  in  this  research  is  meta-synthesis  with  a qualitative  approach.  The  results  of  the  study  state  that  BI  can  support  accountability through  five  dimensions,  namely:  transparency,  accountability,  control  activities, responsibility and responsiveness. Data governance is the main aspect that supports the creation of these five dimensions. Not only the needs of the external environment, BI is able to provide accurate information about the internal environment of an organization so that it can  improve  the  quality  of  data  governance  for  the  formulation  of  more  comprehensive policies. The implication of this study is that government institutions must continue to adapt to current technological developments so that accountability can be achieved through the positive side of these technological developments.
Keywords: business intelligence, data governance, accountability, e-government.
Miliar  USD.  Adapun  laporan  dari  Chui  et  al.  (2014)  menyampaikan  bahwa  dengan terbangunnya  ekosistem  data  pemerintahan  yang  terbuka  dapat  memberikan  nilai ekonomi sebesar 3 Triliun USD secara global karena setiap pemangku kepentingan dapat  menciptakan  informasi  dari  data  yang  tersedia  untuk  berbagai  keperluan organisasinya. Selain itu laporan dari PricewaterhouseCoopers/PwC menyampaikan bahwa data yang dikumpulkan melalui Internet of Things pada penyelenggaraan smart city  secara  global  mampu  memberikan  efisiensi  pada  13  aspek  penyelenggaraan layanan  publik  (Ruggeri  et  al.,  2020).  Berbagai  fenomena  tersebut  menunjukkan bahwa saat ini lembaga pemerintahan harus mampu memaksimalkan kapasitasnya untuk  mendayagunakan  data  dalam  mengoptimalkan  kinerja  organisasi  maupun pemberian layanan publiknya.
Layanan publik maupun aktivitas pemerintahan yang berbasis pada pemanfaatan data mampu memberikan nilai lebih, khususnya pada nilai-nilai akuntabilitas kepada publik (Jelenic, 2019). Semakin pemerintah memanfaatkan data maka mereka telah melibatkan  kebutuhan  publik  dalam  setiap  formulasi  kebijakan  dan  keputusannya. Adapun  ketika  data-data  hasil  kinerja  pemerintah  disampaikan  dan  dapat  diakses publik  maka  akan  semakin  transparan  dan  akuntabel  suaut  lembaga  pemerintah. Pada  akhirnya  publik  dapat  bersama-sama  melakukan  pengawasan  atau  audit terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada transformasi pada lembaga pemerintahan untuk memanfaatkan data untuk kinerja yang lebih baik.
Kabar  baiknya,  berbagai  laporan  turut  menunjukan  bahwa  saat  ini  lembaga pemerintahan  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mendapatkan  manfaat  dari peluang  yang  dihadirkan  oleh  pemberdayaan  data.  Laporan  dari  Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB menyampaikan bahwa pada tahun 2020 terdapat 153 negara atau  80%  negara  anggota  yang  telah  merancang  sistem  data  pemerintahan terbuka/open government data/OGD sehingga memungkinkan lembaga pemerintahan merancang kebijakan dengan berdasar pada  temuan yang diperoleh dari data yang kompleks (United Nations, 2020). Adapun dalam masa pandemi Covid- 19,  terdapat  188  atau  97,5%  negara  anggota  PBB  yang  memiliki  portal  informasi daring mengenai Covid-19 dan telah mampu mengambil keputusan maupun kebijakan melalui data yang tersedia di portal tersebut (Yao & Park, 2020). Selain itu dalam hal penyelenggaraan  smart  city  secara  global,  nilai  pasar  terhadap  penyelenggaraan analisis data berukuran besar diestimasikan  terus meningkat hingga mencapai 800 juta  USD  di  tahun  2026  sehingga  diharapkan  mampu  meningkatkan  kualitas
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
penyusunan kebijakan bagi penyelenggara smart city (Industryarc, 2021). Fakta-fakta tersebut  menunjukan  bahwa  saat  ini  beberapa  lembaga  pemerintahan  telah melakukan  mekanisme  khusus  dalam  memanfaatkan  dan  memaksimalkan  potensi data.
Dalam  konteks  organisasi  secara  umum,  berbagai  mekanisme  dari  metode, pengumpulan hingga analisis data sebagai referensi pengambilan keputusan maupun kebijakan  dapat  dikonseptualisasikan  pada  istilah  Business  Intelligence/BI.  Secara umum  istilah  BI  sendiri  merujuk  pada  sebuah  sistem  dan  proses  yang  membantu untuk  menyederhanakan  dan  memanfaatkan  informasi  pada  sebuah  organisasi sehingga memungkinkan terlaksananya penentuan keputusan/kebijakan yang cepat dan mudah melalui penyediaan informasi yang penting kepada pembuat keputusan melalui  cara  yang  cepat  dan  efisien  (Nazier  et  al.,  2013).  Adapun  BI  memiliki kapabilitas  untuk  mendayagunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk mengolah data yang berukuran besar dan multidimensi sehingga mampu membangun keputusan yang komprehensif  (Tunowski, 2015). Dalam memahami BI lebih dalam maka diperlukan suatu kerangka mengenai aspek-aspek kegiatan BI dalam konteks organisasi.

## Gambar 1. Komponen Business Intelligence
Sumber: Martin et al. (2011)
Gambar  1.  menjelaskan  berbagai  macam  komponen  yang  menjadi  hal fundamental  bagi  pengimplementasian  BI  dalam  suatu  organisasi.  Secara  teknis
berbagai komponen tersebut telah dibahas oleh  Martin et al. (2011) pada artikelnya tetapi secara substansi, BI bekerja untuk mentransformasi data menjadi informasi dan akhirnya menjadi pengetahuan menggunakan alat analitik seperti Data Mining , Online analytical  process (OLAP),  visualisasi,  manajemen  pengetahuan/ knowledge management dan  lain-lain.  Informasi  yang  dihasilkan  oleh  pengimplementasian  BI haruslah  bersifat  cepat,  tepat  dan  mampu  disampaikan  kepada  orang  yang  tepat sehingga  diperoleh  keputusan/kebijakan  yang  adaptif  dengan  keadaan.  Melalui konsep  BI  dan  potensi  data  yang  dimiliki  oleh  lembaga  pemerintahan,  lembaga tersebut  harus  mulai  beradaptasi  dengan  BI  dalam  setiap  kegiatan  organisasinya sehingga dapat memaksimalkan potensi data dan informasi yang dimilikinya.
Dalam  konteks  Indonesia  sendiri,  saat  ini  lembaga  pemerintahan  di  Indonesia memiliki  mandat  untuk  memanfaatkan  data  dalam  pembangunan  negara.  Melalui Peraturan  Presiden  Nomor  39  Tahun  2019  tentang  Satu  Data  Indonesia,  muncul dorongan  untuk  memformulasikan  kebijakan  berbasis  pada  data.  Adapun  melalui peraturan  tersebut  dinyatakan  pula  bahwa  pemanfaatan  data  diperlukan  untuk mewujudkan  keterpaduan  pada  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  dan pengendalian pembangunan. Implikasi dari kebutuhan tersebut menjadikan lembaga pemerintah  Indonesia  harus  menciptakan  ekosistem  data  yang  akurat,  mutakhir, terpadu, bisa dipertanggungjawabkan, dapat diakses secara mudah dan terintegrasi (Islami, 2021). Pada akhirnya timbul urgensi untuk mengimplementasikan konsep BI pada sistem pemerintahan.
Beberapa penelitian sebelumnya telah menjelaskan berbagai dampak positif yang dapat diperoleh lembaga pemerintahan jika mengimplementasikan BI dalam setiap lini organisasi. Dalam contoh pemerintah daerah di negara Portugal, BI diimplementasikan  oleh  organisasi  pemerintahan  untuk  mengidentifikasi  tren kebutuhan organisasi secara real-time sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik (Teixeira et al., 2014). Melalui manfaatnya dalam menyediakan informasi yang cepat  dan  akurat  BI  dibutuhkan  untuk  membangun  organisasi  yang  agile  dan menciptakan  administrasi  publik  yang  fleksibel  (Teixeira  et  al.,  2014).    Adapun Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di negara Brazil telah mengimplementasikan  Government  Business  Intelligence  System/GBIS  untuk memberikan  transparansi  publik  mengenai  pendanaan  umum  terhadap  riset  dan pengembangan sehingga pemerintah federal Brazil dapat memantau tindak korupsi dari berbagai pihak (Capuano, 2014). Berangkat dari berbagai berbagai manfaat BI
tersebut maka seharusnya di masa revolusi digital ini lembaga pemerintahan mulai mengadopsi metode BI untuk mencapai aspek-aspek mendasar bagi organisasi yang melayani publik.
Akuntabilitas  merupakan  salah  satu  aspek  fundamental  pada  organisasi  sektor publik/lembaga pemerintahan yang dapat dicapai melalui pemanfaatan BI.  Capuano (2014) menjelaskan bahwa pemanfaatan BI dapat mendukung akuntabilitas karena dapat memungkinkan berbagai pemangku kepentingan mengawasi kinerja organisasi melalui  informasi  yang  lebih  terbuka.  Adelakun  (2012)  turut  menjelaskan  bahwa mengimplementasikan  solusi  BI  dinilai  sebagai  potensi  untuk  mendukung transparansi, anti-korupsi dan akuntabilitas karena mampu memberikan temuan/insight  yang  lebih  mendalam.  Adapun  Wulandari  (2020)  menyampaikan bahwa sebagai bagian dari BI, tata kelola data yang baik dapat menjadi aspek yang mendukung  terciptanya  akuntabilitas  di  lembaga  pemerintahan.  Organisasi  sektor publik/lembaga pemerintahan dalam hal ini harus memahami bagaimana pentingnya mencapai  akuntabilitas  sehingga  dapat  menumbuhkan  dan  menjaga  kepercayaan publik.
Secara  umum,  akuntabilitas  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  lembaga pemerintahan  yang  ditujukan  kepada  seluruh  pemangku  kepentingan  sehingga lembaga  tersebut  seutuhnya  mementingkan  kualitas  layanan  publik.  Konsep  dari akuntabilitas  sendiri  mengacu  pada  pengendalian  organisasi  publik  di  tingkat organisasi  dengan  tujuan  untuk  menjadi  basis  dalam  menyampaikan  penjelasan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam melakukan penilaian dan evaluasi atas berbagai tindakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut  (Wicaksono, 2015). Laporan dari  Institute For  Government menyampaikan bahwa akuntabilitas mampu memperbaiki lingkungan organisasi pemerintahan melalui 4 aspek yakni: mendukung organisasi  yang  terus  belajar  dari  kesalahan,  menjadi  sebuah  penghargaan  bagi kinerja  yang  baik,  mengembangkan  individu  dalam  mencapai  target  yang  telah ditetapkan serta menumbuhkan inovasi dalam mencapai penghargaan yang lebih baik (Guerin  et  al.,  2018).  Adapun  Khotami  (2017)  turut  menyampaikan  bahwa akuntabilitas di lembaga pemerintahan mendukung terciptanya tata kelola yang bersih dimana  terbebas  dari  praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme/KKN.  Pada  akhirnya lembaga pemerintahan harus memahami apa saja dimensi-dimensi dan yang perlu dipenuhi untuk mencapai  akuntabilitas sehingga mengetahui aspek-aspek  apa saja yang dapat didukung dalam pengimplementasian BI.
Gambar 2. Dimensi Akuntabilitas
Sumber: Aman et al. (2013)
Aman  et  al.  (2013)  telah  mengajukan  lima  dimensi  yang  membentuk  konsep akuntabilitas pada organisasi sektor publik yakni: transparansi, pertanggunganjawab, pengendalian,  tanggung  jawab  dan  responsivitas.  Pengertian  dari  masing-masing dimensi  disajikan  pada  Gambar  2.  Lima  dimensi  tersebut  dapat  digunakan  untuk mengukur sejauh mana organisasi sektor publik dapat menjalankan akuntabilitasnya. Aman  et  al.  (2013)  turut  menyampaikan  bahwa  kelima  dimensi  akuntabilitas  dapat berjalan  secara  efisien  melalui  pengimplementasian  e-government.  Berangkat  dari pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  lembaga  pemerintahan  maka perlu  dibangun  relevansi  antara  konsep  BI  dengan  e-government  sehingga  dapat dipetakan  peran  BI  dalam  mendukung  kelima  dimensi  akuntabilitas  tersebut  dalam konteks pemerintahan.
Secara  umum,  peran  BI  dalam  penyelenggaraan  e-government  adalah mendukung terbentuknya tata kelola yang baik melalui penyediaan tata kelola data yang  lebih  efektif  bagi  seluruh  pemangku  kepentingan.  Wulandari  (2020) menyampaikan bahwa BI memberikan peran untuk membangun tata kelola data/data governance yang baik dalam pengimplementasian e-government sehingga keputusan yang diambil memiliki kualitas yang lebih baik.  Adapun  Rao (2014) menyampaikan beberapa manfaat penerapan BI dalam e-government dalam konteks mendukung tata kelola yang baik salah satunya memberikan akses yang lebih baik dan cepat terhadap data  penting  mengenai  layanan  publik  seraya  meningkatkan  potensi  informasi terhadap  pembuat  keputusan  di  tingkat  pemerintahan.  Tata  kelola  data  pada pengimplementasian  BI  menjadi  elemen  kunci  untuk  menentukan  parameter  atau

## Transparansi
• Kemudahan dalam hal akses informasi terkait fungsi dan kinerja suatu organisasi.
Pertanggunan Jawab • Suatu praktik untuk memastikan bahwa organisasi bertangugng jawab atas kinerjanya.
Pengendalian • Organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi tugas dan fungsi utamanya.
Tanggung Jawab • Organisasi dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Responsivitas • Organisasi berupaya memenuhi harapan stakeholder dalam bentuk permintaan dan kebutuhan.
variabel  yang berkualitas sehingga informasi dapat terdistribusi pada setiap lini bisnis untuk membangun kebijakan berbasis bukti (Tshwane, 2015). Berdasarkan berbagai argumen tersebut maka peran tata kelola data yang dihadirkan oleh BI pada akhirnya akan mampu membangun akuntabilitas pada organisasi pemerintahan
Permasalahan  yang  diangkat  dalam  studi  ini  adalah  pemanfaatan  data  yang belum efektif di sektor pemerintah. Islami (2021) telah menyajikan berbagai tantangan yang  dihadapi  dalam  pengimplementasian  satu  data,  antara  lain  sulitnya pengintegrasian  data,  belum  terintegrasinya  infrastruktur,  serta  berbagai  tantangan teknis  lainnya.  Adapun  sektor  pemerintah  dinilai  belum  sepenuhnya  sadar  akan pentingnya  kompetensi  pemanfaatan  data  bagi  pegawainya  dalam  mendukung keputusan  berbasis  data  di  tengah  pesatnya  perkembangan  teknologi  digital (Dingelstad  et  al.,  2022).  Selain  itu,  bahkan  tidak  semua  organisasi  pemerintahan memiliki kesiapan yang matang dalam hal infrastruktur, dukungan manajemen, dan kemauan untuk berbagi data (Wang & Lo, 2016). Melalui hal tersebut maka perlu ada pemahaman  mendalam  mengenai  dampak  positif  dari  pengimplementasian  BI sebagai dorongan bagi lembaga pemerintah.
Beberapa  penelitian  telah  menyebutkan  bahwa  tata  kelola  data  yang  baik merupakan  kunci  dari  terbentuknya  akuntabilitas  sehingga  penting  untuk mengimplementasikan  BI  pada  lembaga  pemerintahan.  Laporan  dari  Worldbank (2021) menyampaikan bahwa tata kelola data merupakan upaya dalam membentuk akunatabilitas  dan  independensi  melalui  pengawasan  terhadap  kepatuhan  aturan sehingga pada akhirnya tumbuh kepercayaan dari publik. Adapun kajian  The Royal Society  (2017)  menyatakan  bahwa  tata  kelola  data  menjadi  hal  mendasar  agar lembaga publik dapat menjelaskan, bertanggung jawab dan menerima konsekuensi dari tindakan/kinerja mereka. Begitu pula laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan bahwa pemerintah di seluruh tingkatan harus mengatasi kesenjangan keterampilan dalam tata kelola data sehingga akuntabilitas dapat terbangun melalui upaya data terbuka yang berkualitas. Berangkat dari manfaat pengimplementasian BI dalam  mendukung  akuntabilitas,  lembaga  pemerintahan  perlu  merancang  sebuah sistem  dimana  akuntabilitas  dapat  terbangun  dari  penerapan  teknologi  informasi karena  teknologi merupakan hal  fundamental dalam pengimplementasian  BI dalam suatu organisasi.
Berdasarkan  argumentasi  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  penelitian  ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis peran pengimplementasian  BI dalam
mendukung  dimensi-dimensi  yang  mendukung  akuntabilitas  dalam  lembaga pemerintahan. Hal ini menjadi penting karena BI telah memiliki dinilai mampu untuk meningkatkan akuntabilitas pada suatu lembaga pemerintahan Namun begitu konsep akuntabilitas sendiri tidaklah sederhana dimana terdapat lima dimensi yang menjadi pilar dalam membangun konsep tersebut. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah  sebagai  berikut:  Apa  saja  peran  BI  dalam  mendukung  transparansi, pertanggunganjawab, aktivitas pengendalian, tanggung jawab dan responsivitas?

## B.  METODE
Metode kajian ini adalah meta-sintesis melalui pendekatan kualitatif. Meta-sintesis secara  umum  adalah  sebuah  riset  induktif  untuk  melakukan  sintesis  terhadap berbagai kajian kualitatif terdahulu sehingga memberikan kontribusi lebih dari capaian yang diperoleh dari kajian sebelumnya (Hoon, 2013). Adapun metode tersebut secara umum memiliki tujuan untuk melakukan ekstraksi, analisis, serta melakukan sintesis terhadap  bukti  kualitatif.  Sesuai  dengan  tujuan  penulisan  artikel  ini,  metode  meta- analisis  digunakan  untuk  mensintesis  berbagai  literatur  yang  telah  dipublikasikan mengenai  pengimplementasian  BI  dalam  lembaga  pemerintahan  sehingga  dapat dibangun  suatu  perspektif  baru  mengenai  relevansi  BI  terhadap  pencapaian akuntabilitas.  Adapun  kajian  ini  akan  menggunakan  protokol  penelusuran  literatur sebagai  dasar  untuk  mencari  berbagai  literatur  yang  relevan  terhadap  topik  utama (Ramdhani  et  al.,  2014).  Tabel  1  menyajikan  langkah-langkah  dalam  melakuakan tinjauan literatur.
Tabel 1.  Protokol Tinjauan Literatur
No Tahapan Uraian 1  Menentukan topik yang akan ditinjau Topik utama dalam penelitian ini adalah: “Implementasi BI untuk mendukung akuntabilitas pada lembaga pemerintahan” 2  Menelusuri dan memilih literatur yang sesuai Penelusuran  literatur  dilakukan  pada  mesin  pencari Google  Scholar pada  tanggal  1  -  10  Oktober  2021 .
Adapun kata kunci yang digunakan dalam penelusuran adalah: Business  Intelligence,  Accountability, dan Government . Penelusuran akan menggunakan operator AND dalam tiap-tiap kata-kunci.
Tahap ini akan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk  menyeleksi  literatur  yang  sesuai  dengan  tema
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
kajian. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
• Kriteria Inklusi
a.  Penelitian  kualitatif  yang  mengevaluasi  atau menganalisis  penerapan  BI  dalam  lembaga pemerintahan. b.  Penelitian yang menggunakan Bahasa
Inggris.
c.  Penelitian yang diterbitkan 10 tahun kebelakang.
• Kriteria Eksklusi
a.  Penelitian  yang  menjelaskan  mengenai pengembangan BI secara teknis dalam suatu organisasi. 3  Menganalisis dan mensintesis literatur Literatur  yang  masuk  dalam  kriteria  inklusi  akan dianalisis  intisarinya  sesuai  dengan  tema  kajian. Adapun  hasil  ekstraksi  data  akan  disajikan  dalam bentuk tabel serta narasi. 4  Menuliskan hasil tinjauan Hasil  tinjauan  literatur  akan  dituliskan  pada  bagian hasil  dan  pembahasan.  Adapun  hasil  tinjauan  akan disajikan melalui masing-masing dimensi akuntabilitas. Sumber: Ramdhani et al. (2014)
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  terdapat  7  literatur  yang  mengkaji pengimplementasian  BI  khusus  dalam  lembaga  pemerintahan.  Tabel  2  menyajikan daftar  literatur  utama  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  dalam  menyusun pembahasan pada kajian ini.
Tabel 2. Literatur Utama No Penulis (tahun) Uraian Singkat Penelitian 1 Capuano (2014) Kajian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan BI pada Kementerian  Sains,  Teknologi  dan  Inovasi  negara Brazil.  Hasil  kajian  ini  menjelaskan  bahwa  Platform  BI yang  digunakannya  mampu  mendukung  terciptanya akuntabilitas melalui transparansi informasi publik. 2 Teixeira  et  al. (2014) Kajian  ini  menganalisis  pemanfaatan  BI  pada pemerintah  daerah  Guimarães  Negara  Portugal.  BI digunakan  untuk  menganalisis  tren  kebutuhan  publik pada platform “ Simplex Autárquico ” sehingga pemberian layanan bersifat lebih efektif dan efisien. 3 Adelakun (2012) Kajian  ini  menganalisis  penerapan  BI  dalam Contact Center/ CC  Pemerintah  Daerah  Järfälla  di  negara Swedia.  BI  diterapkan  untuk  merubah  data  pada  CC menjadi laporan, peta pola dan tren sehingga menjadi pendukung penyusunan kebijakan yang efektif. 4 Alkraiji (2020) Kajian ini menganalisis efektivitas penerapan BI dalam konteks beberapa lembaga pemerintah di negara Arab
ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319
Saudi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat empat  tantangan  untuk  menerapkan  BI  secara  efektif yakni:  Kapasitas  BI,  sisi  teknologi,  sisi  organisasi  dan pembuatan keputusan. 5 Hartley & Seymour (2011) Kajian  ini  menganalisis  adopsi  BI  pada  Sistem Manajemen Performa/ Performance Management System di  salah  satu  lembaga  pemerintahan  Afrika Selatan.  Hasil  kajian  ini  menyajikan  tujuh  aspek  yang mendukung kesuksesan BI dalam lembaga pemerintah. 6 Ewa  Nycz  & Polkowski (2015) Kajian  ini  menganalisis  penerapan  BI  pada  Lembaga Pemerintahan  Daerah  di  Polowice  negara  Polandia, khususnya  dalam  Pusat  Kesejahteraan  Sosial/ Social
Walfare Center . BI dinilai memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan organisasi termasuk pada bidang manajemen,  akuntansi  dan  sumber  daya  manusia melalui tata kelola data yang efisien. 7 Yulianeu et al. (2019) Kajian ini menganalisis penerapan aplikasi BI Executive Information  System/ EIS  pada  Badan  Kepegawaian
Negara  di  Negara  Indonesia.  Salah  satu  tujuan penerapan  BI  dalam  lembaga  pemerintahan  adalah untuk mendukung program Reformasi Birokrasi/RB.
Sumber: lahan peneliti (2021)

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini, hasil analisis dan sintesis mengenai peran BI dalam mendukung lima dimensi akuntabilitas yang didapat dari intisari literatur utama  akan dijabarkan melalui  sebuah  narasi.  Berikut  hasil  analisis  peran  BI  dalam  mendukung  kelima dimensi akuntabilitas:

## 1.  Dukungan Terhadap Dimensi Transparansi
Dimensi  mengenai  transparansi  mengacu  pada  kemudahan  dalam  hal  akses informasi terkait fungsi dan kinerja suatu organisasi (Aman et al., 2013). Hal tersebut berkaitan  dengan  upaya  lembaga  pemerintahan  dalam  mengungkapkan  berbagai fakta  mengenai  hasil  kinerja  organisasinya.  Transparansi  menjadi  penting  karena pada  akhirnya  akan  mengomunikasikan  tugas  dan  fungsi  suatu  organisasi  kepada seluruh stakeholder sehingga menjadi referensi dalam menilai sejauh apa fungsinya telah berjalan.  Wicaksono (2015) turut menjelaskan bahwa pada  akhirnya lembaga pemerintahan  harus  mampu  mengoptimalkan  berbagai  saluran  untuk  memenuhi pasokan informasi dalam menciptakan transparansi di benak publik, termasuk dalam menggunakan teknologi. Berangkat dari argumentasi tersebut maka terdapat peluang untuk menganalisis relevansi BI dalam mendukung transparansi.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadirkan BI dinilai memiliki  potensi  dalam  menunjang  transparansi  data  di  organisasi.  Berdasarkan analisis SWOT, transparansi merupakan peluang/opportunities yang dapat dihadirkan dari  pengaplikasian  BI  dalam  lembaga  pemerintahan  karena  informasi  mengenai kesuksesan  layanan,  proses  dan  alokasi  sumber  daya  akan  semakin  terbuka  baik kepada publik maupun penyusun kebijakan (Adelakun, 2012). Begitu pula pada kajian Alkraiji (2020), BI dinilai mendukung transparansi karena dapat menentukan secara tepat  dimana  letak  permasalahan  operasional  suatu  organisasi  sehingga mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi seperti unit mana saja yang berfungsi atau tidak berfungsi dengan baik. Adapun Capuano (2014) menyampaikan bahwa BI pada lembaga pemerintahan memiliki potensi untuk menjadi alat transparansi aktif dimana publik tidak datang untuk meminta informasi tetapi untuk lebih terbuka dengan cara yang lebih aktif. Hal ini menjadikan BI sudah seharusnya diimplementasikan secara nyata di lembaga pemerintahan saat ini agar lembaga tersebut turut merasakan sisi positif  dari  perkembangan  teknologi,  khususnya  dalam  membangun  nilai-nilai fundamentalnya.
Beberapa literatur utama menjelaskan bagaimana BI dapat membantu terciptanya transparansi  lembaga  pemerintahan  kepada  stakeholder  melalui  berbagai  cara. Dalam kajiannya, Capuano (2014) menjelaskan bahwa Sistem BI pemerintahan yang diimplementasikan  oleh  Kementerian  Sains,  Teknologi  dan  Inovasi  Brazil  dapat mendukung  transparansi  pendanaan  umum  riset  dan  pengembangan  melalui penayangan  dashboard  informasi  di  halaman  Website  yang  dapat  diakses  publik. Begitu  pula  pada  kajian  Yulianeu  et  al.  (2019),  Badan  Kepegawaian  Negara/BKN Republik  Indonesia  telah  mengimplementasikan  BI  melalui  aplikasi  Executive Information Systems/EIS dimana aplikasi tersebut tidak hanya ditujukan agar publik mengerti  tugas  dari  BKN  tetapi  juga  membantu  pemerintahan  Indonesia  dalam menganalisis  kebutuhan  anggaran  tahunan.  Melalui  berbagai  peran  BI  tersebut, lembaga  pemerintahan  sudah  seharusnya  mengimplementasikan  dan  membangun sistem  teknologi  BI  sebagai  bagian  dari  upaya  menciptakan  transparansi  terhadap seluruh lapisan stakeholder.

## 2.  Dukungan Terhadap Dimensi Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  menjadi  salah  satu  dimensi  dalam  akuntabilitas  karena pemerintahan  harus  menerapkan  konsekuensi  atas  kegagalan  dalam  pemenuhan janji kinerja mereka (Al-Shbail & Aman, 2018). Dimensi mengenai
pertanggunganjawaban  sendiri  mengacu  pada  berbagai  praktik  untuk  memastikan bahwa  seorang  individu  atau  sebuah  organisasi  dapat  bertanggung  jawab  atas berbagai tindakan maupun aktivitasnya, menerapkan hukuman pada tindakan yang tidak tepat serta memberikan penghargaan terhadap kinerja yang baik  (Aman et al., 2013).  Secara  singkat,  dimensi  ini  adalah  upaya  untuk  memberikan  berbagai konsekuensi atas kelalaian organisasi sektor publik dalam memberikan layanan atau menyediakan  barang  untuk  publik.  Dimensi  ini  erat  kaitannya  dengan  bagaimana suatu target dan hasil kinerja pemerintah dapat diukur sehingga terlihat unit-unit atau program  mana  saja  yang  tidak  terpenuhi.  Hal  ini  pada  akhirnya  harus  didukung dengan  informasi  mengenai  unit-unit  atau  tujuan  apa  saja  yang  tidak  menunjukan kinerjanya.
Beberapa  literatur  utama  turut  menjelaskan  peran  BI  untuk  meningkatkan tanggung  jawab  lembaga  pemerintahan  terhadap  tanggung  jawab  yang  harus dikerjakan. Ewa Nycz & Polkowski (2015) menyampaikan dalam  BI dapat mendukung lembaga pemerintahan dalam mengidentifikasi terjadinya penyalahgunaan terhadap dana yang telah dianggarkan terhadap suatu program. Melalui pemantauan anggaran tersebut tentunya dapat menjadi indikator bagi pembuat keputusan untuk memberikan hukuman  bagi  penyelenggaran  program.  Adapun  Teixeira  et  al.  (2014) menyampaikan bahwa melalui BI, seluruh tingkat dari lembaga pemerintahan dapat memantau dengan cepat indikator kunci atau KPI sehingga dapat menjadi referensi bagi  keputusan  pimpinan  dalam  menegur  maupun  memberikan  perlakuan  khusus terhadap  bagian-bagian  yang  tidak  berkinerja.  Melalui  berbagai  manfaat  dari  BI tersebut maka pengimplementasian teknologi dalam bidang data dapat mendukung lembaga pemerintah untuk terus memperbaiki kinerjanya sehingga kualitas pelayanan publik.
Melalui kepatuhan lembaga pemerintahan dalam mengelola program-programnya maka BI dinilai bisa menjadi jalan bagi terbentuknya organisasi pemerintahan yang terus belajar. Hal ini menjadi salah satu bentuk dari akuntabilitas dimana organisasi menilai  secara  kontinu  sudah  sejauh  apa  kinerja  yang  telah  dicapai  (Guerin  et  al., 2018).  Evaluasi  yang  dijalankan  secara  terus  menerus  akan  turut  menghasilkan organisasi  yang  agile  sehingga  dapat  terus  memperbaiki  kesalahan  dan  terus beradaptasi  dengan  kondisi  terkini  (Teixeira  et  al.,  2014).  Pada  akhirnya, pengimplementasian  teknologi  dinilai  mampu  menjadi  faktor  pendukung  dalam menciptakan proses pengembangan organisasi secara cepat dan berkelanjutan.

## 3.  Dukungan Terhadap Dimensi  Pengendalian
Secara  umum,  pengendalian  merujuk  pada  suatu  situasi  dimana  organisasi secara  benar  dan  tepat  terhadap  apa  yang  menjadi  tugasnya  (Aman  et  al.,  2013). Melalui  pengendalian  yang  dilakukan  secara  konsisten  maka  dapat  diwujudkan kualitas  koordinasi  hingga  program  antar  organisasi  publik  yang  lebih  baik (Wicaksono,  2015).  Pengendalian  menjadi  dimensi  yang  tidak  bisa  lepas  dari akuntabilitas  karena  dimensi  tersebut  merupakan  perwujudan  tata  kelola  yang baik/good  governance  dimana  masyarakat  dapat  menilai  apakah  suatu  lembaga pemerintah telah bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien (Sadjiarto, 2000). Dalam mendukung  dimensi  pengendalian,  organisasi  sektor  publik  pada  akhirnya  harus mampu  terus  memantau  secara  komprehensif  kinerja  setiap  bagian  dari organisasinya.
Berbagai  upaya  terhadap  peran  BI  dalam  melakukan  pengendalian/monitoring terhadap  capaian  lembaga  pemerintahan  telah  disampaikan  pada  literatur  utama. Pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  proses  pendanaan  riset  yang  melibatkan transfer  dana  dari  pemerintahan  ke  pihak  ketiga  (Capuano,  2014).  Adapun  publik dapat memantau proses layanan publik yang lebih efektif (Teixeira et al., 2014). Selain itu  informasi  mengenai  pengawasan  terhadap  capaian  organisasi  dapat  dilakukan oleh berbagai pihak tanpa memerlukan alat-alat yang canggih  (Hartley & Seymour, 2011).  Pada  akhirnya  BI  memiliki  peran  penting  untuk  menjaga  kepercayaan masyarakat melalui cara yang mudah sehingga organisasi akan terus menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dalam memberikan layanan publik.
Proses  pengendalian  yang  disampaikan  oleh  pengeimplementasian  BI  pada akhirnya  berujung  pada  peningkatan  kualitas  layanan  publik  oleh  lembaga pemerintahan.  Pengendalian  yang  baik  dari  program-program  pemerintahan  dinilai mampu mengorkestrasikan berbagai komponen yang ada di suatu badan organisasi sehingga  lahir  suatu  kapasitas  bersama  yang  lebih  besar.  Pengimplementasian  BI sendiri pada dasarnya mampu memberikan informasi mengenai berbagai informasi di organisasi  sehingga  tercipta  tata  kelola  yang  kuat  (Rao,  2014).  Pada  akhirnya organisasi pemerintahan dapat memenuhi peran utamanya sebagai penyelenggara layanan publik yang terintegrasi.

## 4.  Dukungan Terhadap Dimensi Tanggung Jawab
Dimensi tanggung jawab mengacu pada suatu keadaan dimana organisasi harus dibatasi oleh suatu aturan hukum yang berlaku (Aman et al., 2013). Kepatuhan dalam
menerapkan suatu hukum bagi  organisasi publik harus dikedepankan karena pada dasarnya  organisasi  tersebut  memiliki  hukum  yang  mengatur  menjalankan aktivitasnya  (Wicaksono,  2015).  Melalui  penerapan  aturan  hukum  yang  tepat  dan konsisten maka diharapkan mampu menumbuhkan tata kelola dan aturan yang baik pula (Wicaksono, 2015). Sama seperti dimensi-dimensi lainnya yang telah dianalisis, tanggung  jawab  pada  akhirnya  harus  dapat  diukur  dari  berbagai  hasil  kinerja organisasi yang sesuai dengan  tugas dan fungsinya sehingga tugas dan fungsinya tetap sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pembangunan  sistem  BI  pada  dasarnya  harus  menyesuaikan  dengan  metrik- metrik yang menunjukkan kinerja suatu organisasi sehingga dapat mengevaluasi hasil kerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. (Teixeira et al., 2014) menjelaskan bahwa BI memiliki kemampuan untuk mengawasi berjalannya prosedur, ketentuan- ketentuan,  maupun  peraturan  yang  mengatur  proses  bisnis  dari  lembaga pemerintahan  sehingga  menjadikan  lembaga  pemerintahan  dapat  terus  berjalan sesuai dengan  aturan yang berlaku Peran BI dalam mendukung dimensi tanggung jawab  pada  dasarnya  sama  seperti  dukungan  terhadap  transparansi.  Adapun  Ewa Nycz  &  Polkowski  (2015)  menyampaikan  bahwa  BI  ditujukan  untuk  menyediakan informasi  yang  lengkap  sesuai  dengan  tugas  masing-masing  kedinasan  sehingga keputusan organisasi  akan lebih sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.  Alkraiji (2020)  menyampaikan  bahwa  pada  dasarnya  sistem  BI  dibangun  untuk mengintegrasikan proses bisnis maupun aturan-aturan yang berlaku pada setiap unit sehingga menciptakan proses pembuatan keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada  angka  tetapi  juga  konteks  hukum  organisasi.  Kemampuan  BI  tersebut  pada akhirnya  harus  menjadi  fokus  pengembangan  sehingga  menghasilkan  tata  kelola yang baik dalam organisasi.

## 5.  Dukungan Terhadap Dimensi Responsivitas
Responsivitas merujuk pada suatu kondisi dimana organisasi memberikan minat dan  selalu  berupaya  untuk  memenuhi  harapan-harapan  substantif  dari  para stakeholder dimana bentuknya merupakan artikulasi dari permintaan dan kebutuhan publik  (Aman  et  al.,  2013).  Keberadaan  dimensi  ini  dianggap  vital  bagi keberlangsungan  akuntabilitas  organisasi  sektor  publik  karena  secara  mendasar kehadiran organisasi tersebut adalah dalam rangka menyejahterakan publik dengan cara  menjawab  seluruh  kebutuhan  dan  permintaan  melalui  cara  yang  efektif  dan efisien  (Wicaksono,  2015).  Gagasan  tentang  responsivitas  tersebut  pada  akhirnya
merujuk  pada  bagaimana  organisasi  sektor  publik/lembaga  pemerintahan  harus mampu  melihat  kebutuhan  publiknya  secara  nyata  dan  tepat  sehingga  setiap kebijakan yang diambil bersifat efektif dan efisien.
Berbagai  literatur  utama  telah  menjelaskan  bahwa  penerapan  BI  dapat mendukung organisasi untuk mengetahui kebutuhan dari publik sebagai bagian dari dimensi  responsivitas.  Hartley  &  Seymour  (2011)  dalam  kajiannya  menjelaskan bahwa  BI  merupakan  bagian  dalam  mereformasi  lembaga  pemerintah  karena kemampuan  BI  dalam  menyesuaikan  kebutuhan  pengguna  layanan    melalui penyampaian analisis multidimensi terhadap seluruh data yang relevan. Adapun Ewa Nycz  &  Polkowski  (2015)  turut  menjelaskan  fungsi  pengimplementaian  BI  dalam mendukung responsivitas dimana BI mendukung pembuatan strategi dan keputusan manajerial  yang  lebih  terstruktur  dan  efektif  berdasarkan  fakta-fakta  di  lapangan. Selain  itu,  Adelakun  (2012)  menyampaikan  bahwa  BI  dapat  melihat  berbagai kebutuhan pelanggan melalui berbagai macam jenis data mulai dari gambar, angka, hinggap  distribusi  spasial.  Melalui  fakta-fakta  tersebut,  pada  akhirnya  lembaga pemerintahan tidak bisa lepas dari teknologi untuk memberikan layanan publik yang berkualitas tidak hanya tepat waktu tetapi juga sesuai dengan kebutuhan.
BI  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  alat  yang  dapat  digunakan  oleh  suatu organisasi untuk membangun sebuah keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan. Melalui pengetahuan-pengetahuan yang muncul dari hasil analisis data di  BI  dinilai  mampu  menjadi  pemicu  dalam  munculnya  inovasi-inovasi  baru  di pemerintahan. Adapun melalui BI, organisasi dapat memahami bagaimana kebutuhan pelanggan atau dalam hal ini pengguna layanan publik sehingga  dapat menentukan kebijakan  secara  tepat  sesuai  dengan  keadaan  di  lapangan.  Melalui  berbagai kemampuan yang dapat didukung oleh BI maka diharapkan lembaga pemerintahan dapat  bergerak  lebih  responsif  maupun  adaptif  dalam  menghadapi  perubahan- perubahan kebutuhan masyarakat.

## D.  SIMPULAN
Kajian  ini  menunjukan  bahwa  pengimplementasian  BI  dapat  mendukung terbangunnya dimensi-dimensi akuntabilitas, mulai dari transparansi, pretanggunganjawab,  pengendalian,  tanggung  jawab  serta  responsivitas.  Hasil analisis turut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi merupakan salah satu cara
untuk  meningkatkan  kepercayaan,  kualitas  kinerja  serta  meningkatkan  kualitas  tata kelola  dari  suatu  lembaga  pemerintahan  sehingga  perlu  dipertimbangkan pengimplementasiannya secara luas di berbagai lembaga. Potensi ini tentunya perlu diikuti  dengan  berbagai  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah khususnya  dalam  menginvestasikan  sumber  dayanya  di  dalam  bidang  teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adelakun, O. (2012). Role of Business Intelligence in Government: Title: A Case Study of a Swedish Municipality Contact Center (Issue December).
Alkraiji,  A.  I. (2020). Weighting the challenges to  the effectiveness  of business intelligence  systems  in  organisations:  an  empirical  study  of  government organisations in Saudi Arabia. Journal of Decision Systems, 00(00), 102 –127. https://doi.org/10.1080/12460125.2020.1770436
Al-Shbail,  T.,  &  Aman,  A.  (2018).  E-government  and  accountability:  How  to mitigate  the  disorders  and  dysfunctions  of  accountability  relationships. Transforming  Government:  People,  Process  and  Policy,  12(2),  155 –190. https://doi.org/10.1108/TG-09-2017-0057
Aman, A., Al-Shbaill, T. A., & Mohammed, Z. (2013). Aman, A., T. A. Al-Shbail, dan Z. Mohammed. International Journal of Conceptions on Management and Social Science, 1(1), 15 –21.
Capuano,  E.  A.  (2014).  Business  intelligence  systems  as  management, accountability  and  transparency  tools  for  the  government:  The  case  of platform aquarius. Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial  Intelligence  and Lecture Notes in Bioinformatics), 8650 LNCS, 73 –90. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10178-1_7
Chui, M., Farrell, D., & Jackson, K. (2014). How Government Can Promote Open Data  and  Help  Unleash  Over  3  million$  in  Economic  Value.  Government Designed for New Times, 2, 4 –23.
Dingelstad, J., Borst, R. T., & Meijer,  A. (2022). Hybrid Data Competencies for Municipal  Civil  Servants:  An  Empirical  Analysis  of  the  Required Competencies  for  Data-Driven  Decision-Making.  Public  Personnel Management, 51(4), 458 –490. https://doi.org/10.1177/00910260221111744
Ewa  Nycz,  M.,  &  Polkowski,  Z.  (2015).  Business  Intelligence  in  a  Local Government  Unit.  Proceedings  of  the  2015  InSITE  Conference,  301 –311. https://doi.org/10.28945/2210
Guerin,  B.,  Mccrae,  J.,  &  Shepheard,  M.  (2018).  Accountability  in  modern government Recommendations for change. In Institute for Government.
Hartley, K., & Seymour, L. F. (2011). Towards  a framework for  the  adoption of Business Intelligence in public sector organisations: The case of South Africa. ACM  International  Conference  Proceeding  Series,  December,  116 –122. https://doi.org/10.1145/2072221.2072235
Hoon,  C.  (2013).  Meta-Synthesis  of  Qualitative  Case  Studies:  An  Approach  to Theory  Building.  Organizational  Research  Methods,  16(4),  522 –556. https://doi.org/10.1177/1094428113484969
Industryarc. (2021). Big Data Market In Smarter Cities  - Forecast(2021 - 2026). https://www.industryarc.com/Report/17921/big-data-market-in-smarter- cities.html
Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical
Success Factors (CSFs).
Jurnal Komunika, 10(1).
https://doi.org/10.31504/komunika.v9i1.3750
Jelenic,  M.  C.  (2019).  From  Theory  to  Practice  Open  Government  Data,
Accountability, and Service Delivery. http://www.worldbank.org/prwp.
Khotami,  M.  (2017).  The  Concept  Of  Accountability  In  Good  Governance.
163(Icodag), 30 –33. https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.6
Martin,  A.,  Maladhy,  D.,  &  Venkatesan,  P.  (2011).  a  Framework  for  Business Intelligence Application Using Ontological Classification. International Journal of Engineering Science and Technology, 3(2), 1213 –1221.
Nazier,  M.  M.,  Khedr,  Dr.  A.,  &  Haggag,  Assoc.  Prof.  M.  (2013).  Business Intelligence  and  its  role  to  enhance  Corporate  Performance  Management. International Journal of Management & Information Technology, 3(3), 08 –15. https://doi.org/10.24297/ijmit.v3i3.1745
Ramdhani, M.  A., Ramdhani,  A. S., &  Abdullah, A. (2014). Writing a Literature Review Research Paper:  A step-by-step  approach.  International Journal  of
Basica and Applied Sciences, 3(1), 47 –56.
https://doi.org/10.1177/0021886391273004
Rao,  D.  P.  (2014).  BI  (  Business  Intelligence  )  Technology  For  Better  E- governance . May.
Ruggeri,  G.,  Loscrí,  V.,  Amadeo,  M.,  &  Calafate,  C.  T.  (2020).  The  internet  of things for smart environments. Future Internet,
12(3). https://doi.org/10.3390/fi12030051 Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2(2), 138 –150.
https://doi.org/10.9744/jak.2.2.pp.138-150
Teixeira, R., Afonso, F., Oliveira, B., Portela, F., & Santos, M. F. (2014). Business intelligence to improve the quality of local government services: Case-study in a local government town hall. KMIS 2014 - Proceedings of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, 153 –160. https://doi.org/10.5220/0005051601530160
The Royal Society. (2017). Data management and use: Governance in the 21st century.
Tshwane.  (2015).  City  of  Tshwane  Business  Intelligence  Framework  Table  of Contents.
Tunowski, R. (2015). Business Intelligence in Organization. Benefits, Risks and Developments. Przedsiebiorczosc i Zarzadzanie, 16(2), 133 –144. https://doi.org/10.1515/eam-2015-0022
United Nations. (2020). E-Government Survey 2020 - Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development: With addendum on COVID- 19 Response. In United Nations E-Government Surveys (Vol. 1, Issue 1).
Wang,  H.  J.,  &  Lo,  J.  (2016).  Adoption  of  open  government  data  among government  agencies.  Government  Information  Quarterly,  33(1),  80 –88. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.11.004
Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. JKAP (Jurnal
Kebijakan Dan Administrasi
Publik),
19(1), 17.
https://doi.org/10.22146/jkap.7523
World Bank. (2017). DATA BIG in ACTION for GOVERNMENT. World Bank, 18. Worldbank.  (2021).  Institutions  for  data  governance:  Building  trust  through collective action. In World Development Report 2021:  Data for Better Lives. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1600-0_ch8
Wulandari, S. A. (2020). Data Governance Maturity Level at the National Archives of  the Republic of  Indonesia. Jurnal Penelitian Pos Dan  Informatika, 10(1), 27. https://doi.org/10.17933/jppi.2020.100103
Yao, K., & Park, M. K. (2020). Strengthening Data Governance for Effective Use of Open Data and Big Data Analytics for Combating COVID-19 (Issue 89).
Yulianeu, A., Hendrawan, A., Hidayat, A., Haryanto, D., & Sucahyawati, H. (2019). Business  Intelligence  Applications  In  Government:  Executive  Information System  At  Civil  Servant  Agency  (NCSA)  In  Indonesia.  December. https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2288599