## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 59-69 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): Pembelajaran dari Kota Malang
Implementation of Development Supervision by the Regional People’s Representative Council (DPRD): Lessons Learned From the City of Malang
Nurrizha Ayu Chaharani 1 , Asep Nurjaman 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang, Indonesia
Email Korespondensi: Nurrizhaayu10@gmail.com Diterima: 27 April 2022 Direvisi: 16 Juni 2022 Disetujui: 30 Juni 2022 DOI: 10.35967/njip.v21i1.287
Abstrak: Tata pemerintahan daerah yang baik dapat diwujudkan dengan terselenggaranya fungsi baik pemerintah  maupun  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Untuk  mewujudkan  hasil pembangunan nasional yang baik, perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan di Kota  Malang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif,  di mana penelitian dilakukan di lapangan sesuai dengan fakta yang ada. Lokasi penelitian bertempat di kantor  Komisi  C  DPRD  Kota  Malang  dan  di  proyek  Malang  Creative  Center.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pengawasan  yang dilakukan  DPRD  Kota Malang dalam pembangunan Malang Creative  Center  dilakukan  dengan  turun  langsung  ke  lapangan.  Pelaksanaan  pembangunan  berjalan sesuai  dengan  target  dan  persyaratan  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian  kontrak.  Mengingat pentingnya pengawasan, maka DPRD harus selalu terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Secara garis besar Komisi C DPRD Kota Malang tidak mendapatkan kendala dari partisipan yang ikut serta dalam pembangunan Malang Creative Center.
Kata Kunci: Implementasi, Fungsi Pengawasan, DPRD Kota Malang
Abstract: Good  local  governance  can  be  realized  by  the  implementation  of  the  function  of  both  the government and the Regional Representative Council (DPRD). To realize good national development results,  it  is  necessary  to  supervise  its  implementation.  The  purpose  of  this  study  is  to  describe  the supervision  of  DPRD  in  the  implementation  of  development  in  Malang  City.  The  research  method used is the descriptive qualitative research method, where the research is carried out in the field in accordance with the existing facts. The research location is located in the office of Commission C of the  Malang  City  DPRD  and  in  the  Malang  Creative  Center  project.  The  results  showed  that  the supervision carried out by the Malang City DPRD in the construction of the Malang Creative Center was carried out by going directly to the field. The implementation of the development goes according to  the  targets  and  requirements  agreed  upon  in  the  contract  agreement.  Given  the  importance  of supervision,  the  DPRD  must  always  involve  in  the  implementation  of  development  in  Malang  City. Broadly  speaking,  Commission  C  of  the  Malang  City  DPRD  did  not  get  any  problems  from participants who participated in the construction of the Malang Creative Center.
Keywords : Implementation, Supervision Function, Malang City DPRD

## Pendahuluan
Sejak  adanya  reformasi  politik  di  Indonesia,  posisi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  sangat  strategis  karena  mempunyai  peran  dan  fungsi  yang  besar,  salah  satunya pengawasan.  Namun  demikian,  peran  pengawasan  yang  dimiliki  DPRD  masih  belum  efektif karena masih banyak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Oleh karena, kajian terkait dengan pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi penting

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 59-69 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
untuk  dikaji (Rahman,  n.d.). Menurut  Fahmi  dalam  Erlis  Milta  dkk.  pengawasan  merupakan unsur  penting  dalam  suksesnya  pelaksanaan  pembangunan.  Lebih  jauh,  pengawasan  yang  baik harus  memenuhi  beberapa  kriteria  seperti  pengawasan  harus  mendukung  aktivitas  kegiatan, pengawasan  harus  melaporkan  segala  bentuk  penyimpangan,  pengawasan  harus  memiliki pemikiran  ke  depan,  pengawasan  harus  faktual,  akurat  serta  sesuai  dengan  standar  yang digunakan, pengawasan harus fleksibel, pengawasan harus sesuai dengan  paradigma organisasi, pengawasan  harus  mudah  dipahami,  pengawasan  harus  dikoreksi  dan  diadakan  pembetulan (Leonade, 2019).
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat daerah  yang  memegang  peranan  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah. Melalui  partai  politik,  anggota  DPRD  mewakili  masyarakat  yang  berperan  penting  dalam mendorong pembangunan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif di daerahnya (Mahadiansar et al., 2020). Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi DPRD  yaitu:  fungsi  legislasi  di  mana  DPRD  membentuk  peraturan  daerah  bersama  bupati, kemudian  fungsi  anggaran,  di  mana  DPRD  menyusun  dan  menetapkan  APBD  bersama pemerintah  daerah,  dan  yang  terakhir  fungsi  pengawasan,  di  mana  DPRD  berperan  penting dalam  melakukan  pengawasan  aktivitas  pemerintahan  daerah  dalam  merealisasikan  Undang- Undang,  peraturan  daerah,  keputusan  Bupati,  dan  kebijakan  lainnya.  Untuk  mencapai  kinerja yang  maksimal  dalam  mengimplementasikan  fitur-fitur  tersebut,  maka  diperlukan  penguatan kapasitas DPRD (Hahury, 2017).
Lebih jauh, DPRD memiliki peranan dalam melakukan pemberdayaan dan meningkatkan kualitas  masyarakat  melalui  proses  pembangunan  nasional  karena  banyak  masalah  pada pembangunan  nasional,  seperti  hilangnya  keanekaragaman  hayati  dan  kemiskinan (Dedeh Maryani,  2019). Dalam  proses  perwujudan  pembangunan  nasional  tersebut,  pemerintah  daerah memiliki hak prerogatif sebagai manifestasi kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah  dalam  menyikapi  segala  bentuk  kebutuhan  maupun  keperluan  yang  dianggap  vital (Husnul  Imtihan,  Wahyunadi,  2017). Dalam  beberapa  kajian,  Pembangunan  nasional didefinisikan  sebagai  suatu  usaha  pemerintah  dalam  menyejahterakan  masyarakat  dan memperbaiki taraf hidup sosial secara adil dan merata (Bonaraja Purba, 2021) . Menurut Deddy T. Tikson (2005) Pembangunan Nasional dapat diartikan sebagai perubahan ekonomi, sosial, dan budaya  yang  disengaja  melalui  kebijakan  dan  strategi  ke  arah  yang  diinginkan.  Misalnya, transformasi  struktur  ekonomi  dapat  dilihat  dengan  cara  produksi  di  sektor  industri  dan  jasa mengalami  peningkatan, sehingga kontribusinya  terhadap penghasilan tingkat  nasional semakin meningkat (Bappeda, 2017) .
Pembangunan  Malang  Creative  Center  merupakan  salah  satu  program  yang  ditetapkan Pemerintah  Kota  Malang  untuk  APBD  tahun  2021  dan  2022.  Malang  Creative  Center  menjadi wajah baru bagi Kota Malang untuk mendorong pembangunan ekonomi melalui sebuah gagasan pusat ekonomi dengan pemuda serta menyiapkan fasilitas penunjang yang tepat demi mendorong kegiatan  kreatif  masyarakat  Malang (Hamrun  et  al.,  2020) Dengan  gagasan  mengenai  Malang Creative  Center  sebagai  pusat  kegiatan  kreatif  dan  perekonomian  masyarakat  Kota  Malang, Pemerintah  Kota  Malang  melalui  Walikota  Malang  terus  melakukan  kerja  sama  dengan masyarakat  terutama dengan pemuda untuk  realisasi  program  ekonomi kreatif tersebut. Bahkan untuk  mendorong  kegiatan  tersebut  Walikota  Malang  telah  menetapkan  Peraturan  Daerah  Kota Malang  Tentang  Kepemudaan  dengan  tujuan  untuk  melakukan  inventarisasi  terhadap  pelaku usaha atau startup (Wibowo, 2018).
Dalam  beberapa  waktu  ke  depan,  pemerintah  daerah  Kota  Malang  melakukan implementasi  pembangunan  Gedung  Malang  Creative  Center.  Gedung  Malang  Creative  Center tersebut  dianggap  sebagai  salah  satu  aktualisasi  dari  filosofi  Pembangunan  Nasional.  Proses realisasi  yang  akan  dilakukan  di  Jalan  Ahmad  Yani  tersebut  mulai  dikerjakan  pada  bulan  Mei 2021.  Sutiaji  selaku  Walikota  Malang  memberikan  pernyataan  bahwa  pembangunan  gedung

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 59-69 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Malang  Creative  Center  tersebut  diharapkan  mampu  terealisasi  secara  penuh  pada  tahun  2022, hal  ini  disebabkan  Gedung  Malang  Creative  Center  sangat  berarti  bagi  pelaku  ekonomi  kreatif dalam menciptakan iklim perdagangan serta sebagai co-working space karena Kota Malang saat ini  sedang  fokus  mengembangkan  ekonomi  kreatif.  Di  sisi  lain,  Malang  Creative  Center diharapkan mampu dalam mewadahi semua pelaku industri kreatif dalam segala aktivitasnya.
Pembangunan  Malang  Creative  Center  sebagai  pusat  ekonomi  kreatif  masyarakat  Kota Malang  merupakan  jawaban  bagi  banyaknya  kebutuhan  pelaku  UMKM  di  Kota  Malang  yang membutuhkan  tempat  untuk  memasarkan  produk.  Kegiatan  perekonomian  di  Kota  Malang sendiri  banyak  didorong  oleh  berkembangnya  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  yang terus bertambah. Data pada tahun 2020 menunjukkan jumlah UMKM di Kota Malang sebanyak 9.870 Usaha Mikro,  yang telah menjadi tumpuan perekonomian bagi masyarakat  Kota Malang. Pertumbuhan  UMKM  di  Kota  Malang  tentunya  juga  didorong  oleh  berkembangnya  teknologi digital  yang  telah  merata  ke  berbagai  lapisan  masyarakat.  Perkembangan  IT  dalam  ranah digitalisasi telah menumbuhkan kegiatan usaha masyarakat sehingga mampu menjadi salah satu subsektor dari 17 sektor unggulan yang ada di Kota Malang (Pemerintahan et al., n.d.). Berkaitan  dengan  pertumbuhan  jumlah  UMKM  yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke tahun,  menjadikan  Pemerintah  Kota  Malang  dituntut  untuk  menciptakan  program  yang  dapat mendukung keberlangsungan UMKM di mendongkrak perekonomian Kota Malang (Nanta et al., 2017). Namun  dengan  terjadinya  pandemi  Covid-19  yang  berawal  pada  tahun  2020  telah menciptakan kondisi kurang stabil bagi perekonomian masyarakat. Hal ini dipicu karena adanya berbagai  macam  kebijakan  baik  berlaku  secara  nasional  maupun  daerah  untuk  mempercepat penanganan  pandemi (Abdul  Rahman  Suleman,  2021) .  Maka  sebagai  sebuah  Kota  yang bertumpu  pada  sektor  utama  berupa  industri,  perdagangan,  pariwisata  dan  pendidikan,  Kota Malang  merasakan  dampak  yang  cukup  besar  sehingga  harus  pengalihan  anggaran  untuk penanganan  pandemi (Jakaria,  2021) . Malang  Creative  Center  direncanakan  dapat  berfungsi pada  tahun  2021,  karena  terjadinya  pandemi,  pembangunan  fasilitas  ini  harus  terhambat (Rosmadi,  2021). Namun demikian, Pemerintah  Kota Malang, terus melanjutkan pembangunan gedung  Malang  Creative  Center  pada  awal  tahun  2022  dan  direncanakan  dapat  berfungsi  pada pertengahan tahun 2022 (Hastuti,  2020). Tetapi,  proses pembangunan Malang Creative Center di  era  pandemi  covid-19  tidaklah  mudah.  Banyak  pro  dan  kontra  dari  beberapa  masyarakat, seperti halnya yang dirasakan oleh warga sekitar pembangunan Malang Creative Center. Mereka merasakan  kebisingan  dan  bau  solar  yang  sangat  menyengat  serta  beberapa  kali  warga merasakan  gempa  dan  retaknya  tembok  rumah.  Hal  ini  pun  menyebabkan  beberapa  daerah melakukan proses mediasi dengan melakukan pertemuan antar RT, RW, Camat dan Lurah demi mendapatkan  titik  terang  permasalahan.  Berdasar  kajian  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa pembangunan  di  era  pandemi  sangat  dibutuhkan,  dan  peran  DPRD  sangat  penting  dalam pengawasan  pembangunan.  Oleh  karena  itu  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  peran pengawasan DPRD dalam pengawasan pembangunan Malang Creative Center.
Realisasi  sebuah  pembangunan  di  wilayah  Pemerintah  Kota  tentunya  juga  harus didukung oleh berbagai pihak yang berfungsi untuk melancarkan kegiatan pembangunan. Selain dari masyarakat, tentunya dibutuhkan suatu pengawasan dari lembaga yang berwenang terhadap fungsi tersebut (Firgiawan, 2018). Tujuan dari berlakunya pengawasan dalam pembangunan dan juga realisasi kebijakan adalah untuk menciptakan pembangunan atau program pemerintah yang tepat  sasaran.  Begitu  pula  bagi  Pemerintah  Kota  Malang,  yang  telah  merencanakan  fungsi Malang  Creative  Center  sebagai  pusat  ekonomi  kreatif  masyarakat  Kota  Malang.  Dibutuhkan suatu pengawasan yang tepat dalam pembangunan dan realisasi gedung Malang Creative Center dengan tujuan utama untuk mendorong ekonomi kreatif masyarakat Kota Malang. Terlebih lagi pasca  pandemi  artinya,  mengingat  bahwa  perekonomian  masyarakat  memang  mengalami ketidakstabilan  di  masa  pandemi  yang  telah  terjadi  kurang  lebih  dua  tahun  terakhir (Putra  & Kasmiarno, 2020).

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 59-69 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Metode
Metode penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian  yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel bebas, satu atau lebih tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Maka penelitian ini hanya ingin  mengetahui  bagaimana keadaan variabel  itu sendiri  tanpa adanya  dominasi  atau  hubungan  dengan  variabel  lain  seperti  penelitian  eksperimental  atau korelasional.  Metode  penelitian  deskriptif  akan  membantu  penulis  dalam  melakukan  analisis data,  pengelompokan,  penelaah,  hingga  penyajian  data.  Metode  ini  dipilih  dikarenakan kebutuhan  penulis  dalam  merangkai  dan  juga  mendeskripsikan  berbagai  fenomena  yang  terjadi terkait  dengan  objek  penelitian  yang  telah  dipilih.  Guna  melengkapi  kebutuhan  data,  penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara  wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data  yang  telah  dikumpulkan  dianalisis  dengan  menggunakan  triangulasi  data  untuk  menjamin validitas  data  penelitian.  Lokasi  penelitian  bertempat  di  kantor  Komisi  C  DPRD  Kota  Malang dan di proyek Malang Creative Center.

## Hasil dan Pembahasan Pentingnya Pengawasan DPRD dalam Pembangunan
Salah satu tugas DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 366 ayat 1 huruf (c)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2019  Tentang  perubahan  ketiga  atas  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.  DPRD  sebagai  salah  satu  lembaga  legislatif  dalam  pemerintahan  daerah memiliki  fungsi  pengawasan  yang  sama  pentingnya  seperti  DPR  dalam  pemerintahan  pusat. Sebagai  alas  atau  lembaga  yang  juga  menjalankan  peran  tugas  pembantuan  di  wilayah pemerintah  Daerah.  DPRD  memiliki  peran  penting  sebagai  wakil  rakyat  untuk  mengawasi jalannya berbagai program berkaitan dengan pembangunan daerah (Hasanuddin, 2017). DPRD  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  dan  berkedudukan  sebagai  unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi  pengawasan  peraturan  daerah  sangatlah  penting  yang  memberikan  kesempatan  kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah (Bupati et  al., 2022) Melalui pengawasan DPRD, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan  terhindar  dari  berbagai  penyimpangan  dan  penyelewengan,  dari  hasil  pengawasan  DPRD akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.
Sebagai  negara  demokrasi  yang  juga  membagi  kekuasaannya  ke  dalam  tiga  kekuasaan, berdasarkan  skema  politik trias  politica (Rio  R,  2021). Diketahui  bahwa  Negara  Indonesia membagi  kekuasaan  atas  tiga  peran  besar  dalam  menjalankan  pemerintah,  yakni  lembaga eksekutif  yang  menjalankan  program  atau  kebijakan,  lembaga  legislatif  sebagai  lembaga perencanaan, pengawasan dan fungsi anggaran, serta lembaga yudikatif yang menjalankan fungsi kehakiman.  Ketiga  lembaga  ini  saling  bersinergi  untuk  menciptakan  suatu  pemerintahan  yang imbang  dan  berkesinambungan  dengan  rakyat  berdasarkan  negara  demokrasi.  Dengan pembagian kekuasaan politik berdasarkan skema trias politica , maka fungsi pemerintahan tidak lain adalah saling mengawasi (Antari, 2020). Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan juga penyalahgunaan wewenang dari setiap pihak. Fungsi  ketiga lembaga ini juga berlaku bagi pemerintahan  daerah  baik  itu  daerah  Provinsi  maupun  daerah  kabupaten/Kota.  Fungsi pengawasan  dilaksanakan  oleh  lembaga  legislatif  yang  diwakili  oleh  DPRD.  Sedangkan  fungsi eksekutif direalisasikan oleh pemerintah daerah seperti gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota maupun Bupati dan Wakil Bupati.
Dalam melakukan pengawasan pembangunan, DPRD melakukan langkah-langkah sesuai dengan  ketentuan  seperti  kunjungan  ke  lokasi  pembangunan,  rapat  dengar  pendapat  dengan SKPD  yang  dilakukan  secara  rutin,  termasuk  menerima  masukan  masyarakat  terkait  dengan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 59-69 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kualitas  pembangunan.  Dalam  pelaksanaan  pengawasan  pembangunan,  DPRD  Kota  Malang melakukan  kunjungan  langsung  ke  lokasi  pembangunan  yang  merupakan  kewajiban  lokal.  Di samping  itu,  menindaklanjut  aspirasi  dari  masyarakat  ketika  terjadi  adanya  masukan.  Hal  ini merupakan wujud dari adanya tanggung jawab DPRD dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang,  selain  menjalankan  peran  dan  fungsinya  sebagai  wakil  rakyat.  Sering  kali  dari  pihak eksekutif  banyak  yang  menerapkan  aturan  tidak  sesuai  dengan  kebijakan  yang  berlaku,  salah satunya  mengenai  bangunan  yang  didirikan  tidak  sesuai  dengan  kebijakan  yang  ada.  Ketika seseorang ingin membangun suatu bangunan ia harus memenuhi persyaratan administratif, salah satunya harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang memerlukan beberapa keputusan untuk  menghasilkan  IMB,  salah  satunya  dengan  cara  menentukan  batas  dan  jarak  bebas minimum  bangunan  gedung  yang  diizinkan.  Di  sinilah  kita  bisa  melihat  apakah  DPRD khususnya  di  Kota  Malang  dapat  menyampaikan  aspirasi  masyarakatnya  sesuai  dengan  budaya yang ada (Parera & Saleng, 2021).
Fungsi  pengawasan  yang  diselenggarakan  oleh  DPRD  Kota  Malang  juga  harus berlandaskan ketentuan pembagian pengawasan. Keseluruhan anggota DPRD Kota Malang dari berbagai  komisi  setidaknya terdiri  dari 45 anggota  yang di dalamnya terbagi-bagi  dalam empat komposisi.  Pertama  terdapat  komisi  A  yang  melakukan  pengawasan  dan  mengurusi  bidang pemerintahan.  Kedua  komisi  B  yakni  yang  melakukan  pengawasan  dan  mengurusi  bidang perekonomian  dan  keuangan.  Ketiga  terdapat  komisi  C  yang  melakukan  pengawasan  dan mengurusi bidang pembangunan. Dan keempat terdapat komisi D, yang melakukan pengawasan dan mengurusi bidang kesejahteraan rakyat. Setiap komisi memiliki peran masing-masing  yang hari  diselenggarakan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  daerah  setempat.  Dalam  hal  ini pengawasan  terhadap  pembangunan  gedung  Malang  Creative  Center  sebagai  realisasi pembangunan jangka panjang Pemerintah Kota Malang dilakukan oleh DPRD Komisi C.
Pembangunan  Malang  Creative  Center  didasari  oleh  Kota  Malang  yang  dinobatkan sebagai kota pendidikan dan kreatif sehingga Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji membuat proyek Malang Creative Center yang nantinya akan menjadi pusat ekonomi kreatif (ekraf), UMKM dan lain-lain khususnya bagi pemuda Kota Malang. Sutiaji berharap agar komunitas kreatif di Kota Malang  bisa  memanfaatkan  peluang  dengan  disediakannya  fasilitas  yang  telah  diupayakan Pemkot Malang ini. Dalam implementasinya, menurut apa yang disampaikan oleh ketua DPRD Komisi  C  bahwa  saat  ini  pemerintah  Kota  Malang  ingin  membangun  Malang  Creative  Center, maka  Komisi  C  meminta  pemaparan  dalam  pembangunan  Malang  Creative  Center  dengan sangat  jelas  berupa  lokasi  pembangunan,  rancangan  pembangunan,  anggaran  dan  sekaligus analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini dilakukan guna menjaga lingkungan sekitar dan masyarakat agar tidak terganggu meskipun sedang ada pembangunan.
Pembangunan  dilaksanakan  setelah  seluruh  perijinan  pembangunan  telah  dilengkapi. Setelah  seluruh  perijinan  lengkap,  Komisi  C  DPRD  Kota  Malang  turun  ke  lapangan  untuk melihat lokasi secara langsung. Ada beberapa hal-hal yang menjadi perhatian khusus, yaitu titik mana  saja  yang  akan  dibangun,  akses  lalu  lintas  akan  seperti  apa,  kemudian  bentuk  sosialisasi terhadap masyarakat yang terkena dampak dari keberlangsungan pembangunan itu sudah berapa jauh.  Kemudian  Dewan  Komisi  C  mengusulkan  agar  dimasukkan  ke  dalam  klausul  yang pertama,  yaitu  kesiapan  pihak  rekanan  untuk  memberikan  ganti  rugi  terhadap  masyarakat  yang terkena dampak jika memang ada kerugian secara materiil, yang kedua yaitu agar pihak rekanan bisa mengasuransikan rumah masyarakat terdampak langsung sehingga mereka merasa nyaman dan  tenang  walaupun  berimpitan  dengan  aktivitas  pengerjaan  pembangunan  Malang  Creative Center  tersebut.  Ketua  Komisi  C  DPRD  Kota  Malang  juga  menganalisis  lagi  apakah  jumlah materiil sesuai dengan yang dianggarkan.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 59-69 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Bentuk Dan Indikator Dalam Pengawasan Pembangunan MCC Di Kota Malang
Dalam  proses  pembangunan  yang  dilakukan  untuk  lebih  menjamin  adanya  kerja  sama, dan  bukan  dalam  hal  pembangunan  daerah  saja  harus  ada  keterlibatan  masyarakat  tetapi  juga dalam  pelaksanaan  pembangunan,  sebagai  upaya  untuk  mendekatkan  pelayanan  terhadap masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah untuk  dapat  melibatkan  masyarakat  pemerintah  melaksanakan  musyawarah  perencanaan pembangunan  yang  lebih  dikenal  dengan  musrenbang.  Dari  sinilah  kemudian  pintu  demokrasi juga  telah  dibukakan  untuk  masyarakat  agar  turut  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan pembangunan (Gorab et al., n.d.).
Bergulirnya reformasi menjadikan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sedikit lebih  sadar  bahwa  pola  pemerintahan  yang  sentralistik  justru  menciptakan  ketergantungan  dan membunuh  kemandirian (Yasa  et  al.,  2021). Pemerintah  pusat  dengan  desakan  atau  didorong oleh  daerah  akhirnya  memberikan  desentralisasi  kewenangan  melalui  otonomi  daerah.  Seiring dengan hal  tersebut  maka mulai  bermunculan keinginan dari  masyarakat  dan pemerintah untuk melaksanakan  otonomi  atau  penyelenggaraan  pemerintahan  secara  mandiri,  salah  satu  langkah yang  ditempuh  yaitu  melalui  pembangunan  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam bertransportasi  maupun  terwujudnya  program-program  dalam  menyejahterakan  masyarakat (Hamrun  et  al.,  2020). Oleh  karena  itu  saat  ini  masyarakat  di  daerah  bersaing  untuk meningkatkan  pembangunan  infrastruktur  seperti  Jalan  raya  agar  mendapat  kenyamanan  dalam bertransportasi,  serta  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  guna  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Bentuk  pengawasan dalam  Malang Creative Center oleh Komisi  C DPRD Kota Malang yaitu turun ke lapangan  secara langsung dengan  surat  tugas  yang diberikan sesuai dengan SOP yang  ada  di  proyek.  SOP  tersebut  di  antaranya  yaitu,  setiap  siapa  pun  yang  berada  di  dalam ruang lingkup proyek harus memakai pakaian yang telah disiapkan di antaranya helm, rompi dan tanda pengenal  sebagai  tamu atau pengawas, sekaligus diberikan ruang untuk  melihat langsung serta  diskusi  tentang  progres  pembangunan  Malang  Creative  Center.  Dalam  melaksanakan tugasnya,  kontraktor  pemegang  proyek  Malang  Creative  Center  melakukan  pembuatan  Surat Perjanjian  Kontrak  Kerja  (SPK)  agar  pelaksanaan  kerja  tetap  berjalan  dengan  baik  dan  aman. Dalam  hal  ini,  Komisi  C  meminta  kepada  para  pekerja  untuk  tetap  menaati  SPK  yang  berlaku agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.
Dalam  pembangunan  Malang  Creative  Center,  Komisi  C  DPRD  Kota  Malang  tidak melaksanakan  perencanaan  secara  daring  untuk  menghindari  miskomunikasi  dan  melancarkan proyeknya.  Pelaksanaan  pengawasan  secara  luring  juga  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa rancangan sudah sesuai dengan kesepakatan di awal dan juga memastikan keselamatan kerja bagi para  pekerja  yang  turun  ke  lapangan.  Pengawasan  terhadap  pembangunan  Malang  Creative Center dimulai dari peletakan batu pertama, memastikan pancang awal yang akan ditanam sesuai dengan jumlah perhitungan, luas bangunan Malang Creative Center per lantai, serta memastikan keselamatan kerja bagi para pekerja.
Tabel 1. Bentuk Pengawasan Komisi C DPRD Kota Malang terhadap Partisipan
No Partisipan Peran Partisipan Bentuk pengawasan Komisi C DPRD 1. DPUPR Mengawasi dan mengidentifikasi proyek Malang Creative Center di lapangan secara detail Mengontrol jalannya kinerja DPUPR dalam mengidentifikasi pembangunan Malang Creative Center 2. PT TMT Penggarap proyek Malang Creative Center Mengontrol kontraktor agar penggarapan proyek Malang

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 59-69 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
No Partisipan Peran Partisipan Bentuk pengawasan Komisi C DPRD Creative Center sesuai dengan rancangan dan desain yang telah ditetapkan 3. Pekerja Merealisasikan dan membangun Gedung Malang Creative Center Memantau secara maksimal kinerja pekerja melalui DPUPR dengan mengadakan rapat hearing 4. Masyarakat Sebagai tolak ukur dalam mengontrol di lapangan Turun ke lapangan untuk menampung aspirasi dari masyarakat Ketika di lokasi kegiatan terdapat ketidakpuasan masyarakat Sumber: Data Olahan Tahun 2021
Tabel  1 menunjukkan  bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kota  Malang sangat  maksimal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  pengawasan  yang  dilakukan  secara struktural dan prosedural, di mana antara pengawas lapangan dengan pejabat pemerintahan selalu melakukan koordinasi terkait perkembangan pembangunan Malang Creative Center. Koordinasi tersebut dilakukan dengan memberikan data sesuai hasil lapangan. Koordinasi tersebut pun tidak hanya  terpusat  di  ranah  pemerintahan,  tetapi  juga  terfragmentasi  ke  ranah  lingkup  kehidupan, seperti  pemberitaan  yang  selalu  berkesinambungan,  sehingga  masyarakat  sekitar  menjadi  tahu gambaran  tentang  produk  pemerintah  yang  selama  ini  dilakukan  di  lingkungan  Kota  Malang khususnya.
Tentu dengan adanya interaksi secara masif antar entitas tersebut dapat melahirkan siklus koordinasi  yang  baik  dan  kondusif.  Hal  itu  pun  juga  memberikan  pengaruh  secara  relevan terhadap  ikatan  kuat  internal  DPRD  Kota  Malang,  seperti  kita  ketahui  bahwa  pemerintahan Indonesia masih terkesan dengan adanya “Ego Sektoral” di mana pemerintah satu dengan yang lain  bahkan  antar  internal  lembaga  Instansi  masih  selalu  mengunggulkan  diri  yang  dapat menghambat  proses  realisasi  program  pemerintahan  tetapi  dalam  lingkup  DPRD  Kota  Malang hal  itu-pun  tidak  terjadi.  Tentu  hal  ini  merupakan  salah  satu  keunggulan  dengan  adanya koordinasi secara inklusif yang selalu dilakukan demi pemenuhan kebutuhan publik.
Fungsi  Pengawasan  perlu  dikembangkan  sebab  memberikan  telaah  dan  saran  untuk perbaikan  daerah.    Umumnya  kelemahan  dari  DPRD  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan yaitu  adanya  keseganan  antara  lembaga  legislatif  dan  eksekutif  yang  membuat  ketidaktegasan atas  menindak  lanjuti  suatu  masalah.  Maka  perlu  perbaikan  terhadap  anggota  DPRD  untuk memberikan sikap  yang tegas  guna memperjuangkan rakyatnya. Namun  Komisi C DPRD Kota Malang  memiliki  kelebihan  yaitu  salah  satu  anggotanya  berpengalaman  di  bidang  kontraktor, sehingga di saat pengawasan secara turun lapang dikuasai secara menyeluruh dan dapat bekerja sama dengan beberapa partisipan.
Partisipan  yang  ikut  serta  dalam  pembangunan  Malang  Creative  Center.  DPUPR merupakan  partisipan  yang  paling  penting  karena  mempunyai  peran  sebagai  tangan  kanan Walikota  Malang  untuk  mengawasi  dan  mengidentifikasi  proyek  Malang  Creative  Center  di lapangan  secara  detail.  Mulai  dari  penandatanganan  kontrak  dengan  pemenang  tender,  sampai Gedung Malang Creative Center beroperasi. Hasil dari identifikasi DPUPR disampaikan kepada Komisi  C  DPRD  Kota  Malang  melalui  Rapat  Hearing.  Rapat  tersebut  berisikan  tentang bagaimana pekerjaan para pekerja di lapangan apakah telah terlaksana dengan baik atau terdapat kendala. Di situlah bentuk dari pengawasan Komisi C yaitu mengontrol jalannya kinerja DPUPR dalam mengidentifikasi pembangunan Malang Creative Center.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 59-69 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Partisipan kedua yang berperan sebagai awal mula dibangunnya Malang Creative Center adalah  pemenang  tender.  PT  TMT  adalah  pemenang  tender  dengan  pagu  proyek  sebesar  100 miliar.  Peran  dari  PT  TMT  adalah  sebagai  penggarap  proyek.  Dengan  penawaran  yang  lebih tinggi  membuat  PT TMT mengalahkan 7 peserta lainnya, namun track record dari PT tersebut terkenal  kurang  bagus,  padahal  Malang  Creative  Center  termasuk  proyek  bergengsi  yang ditujukan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Kota Malang. Maka pengawasan dari Komisi  C  DPRD  Kota  Malang  diperketat  agar  penggarapan  proyek  Malang  Creative  Center sesuai dengan rancangan dan desain  yang telah ditetapkan. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut  diperlukan  para  pekerja  yang  mengikuti  SOP  yang  berlaku.  Pekerja  dioptimalkan dengan  alat  berat  yang  diberikan  Komisi  C  DPRD  Kota  Malang  agar  gedung  Malang  Creative Center terealisasikan tepat waktu dan tidak menimbulkan kerumunan di masa pandemi COVID- 19.
Sebelum  membangun  Malang  Creative  Center,  DPUPR  dan  Komisi  C  DPRD  Kota Malang melalukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar. Di situ peran dari masyarakat sebagai tolak ukur potensi daerah sekitar apakah sesuai dengan visi dan misi dari pembangunan Malang Creative  Center.  Masyarakat  berhak  mengeluarkan  aspirasi  dan  pendapat  dari  rencana pembangunan  gedung  tersebut.  Komisi  C  DPRD  Kota  Malang  berkewajiban  untuk  mengontrol ke  depannya  dampak  dari  proyek  Malang  Creative  Center  yang  mengganggu  aktivitas masyarakat sekitar. Dampak negatif dari proses pembangunan yang dirasakan oleh warga sekitar adalah  merasakan  kebisingan  dan  bau  solar  yang  sangat  menyengat  serta  beberapa  kali  warga merasakan  gempa  dan  retaknya  tembok  rumah,  sehingga  Komisi  C  memberikan  ganti  rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak jika memang ada kerugian secara materiil.
Walaupun  pembangunan  dilakukan  dalam  masa  pandemi  COVID-19,  Proyek  Malang Creative Center tetap berjalan baik dengan meminimalisir SDM yang bekerja di lapangan untuk menghindari kerumunan. Namun sebagai  gantinya, Komisi C DPRD Kota Malang memberikan fasilitas alat berat untuk  meringankan pekerjaan.  Maka dari itu, pembangunan Malang Creative Center  tidak  akan  ada  kerumunan  berlebih  dan  pekerjaan  tetap  berjalan  dengan  lancar  tanpa memberatkan SDMnya. Dengan hal itu prosedur dalam pembangunan berjalan tanpa melanggar kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19.

## Target atau fokus yang dicapai
Selama berlangsungnya  kegiatan ini, Komisi  C DPRD Kota Malang belum  menemukan suatu  kendala  walaupun  dilaksanakan  saat  masa  pandemi.  Tetapi,  untuk  antisipasi  Komisi  C DPRD  Kota  Malang  melakukan  prioritas  kepada  masyarakat  dalam  hal  saluran  air.  Dalam proyek  ini,  saluran  air  untuk  masyarakat  tetap  harus  diutamakan,  sehingga  walaupun  terjadi hujan  deras  dan  pekerjaan  tidak  berhenti  tidak  akan  ada  yang  tersumbat  dengan  materiil  dari pekerjaan dan jika tersumbat, tidak akan menjadi genangan air di rumah warga sekitar.
Gambar 1. Komisi C DPRD Kota Malang mengecek saluran air Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2021

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 59-69 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Selama  melakukan  pengawasan,  Komisi  C  DPRD  Kota  Malang  tidak  menemukan pembengkakan  belanja  dalam  Malang  Creative  Center.  Dalam  belanja  kebutuhan  semua dipaparkan  ke  dalam  kebutuhan  materiil  seperti  besi,  semen,  batu  dll.  sesuai  informasi  pejabat pelaksana kontrak sesuai dengan rancangan awal perencanaan. Dalam hal ini BPK Kota Malang ikut turut serta mengawasi dalam bidang keuangan proyek dengan persetujuan Komisi C DPRD Kota Malang  yang  terus melakukan pengawasan pembangunan Malang  Creative  Center.  Untuk melihat  progres  pembangunan  dilakukan  secara  mingguan  ataupun  bulanan  sampai  nanti finishing diserahkan kepada DPRD Kota Malang.
Dengan berbagai temuan yang telah dilakukan oleh DPRD Komisi C Kota Malang, maka dapat  dideskripsikan  bahwa  pembangunan  gedung  Malang  Creative  Center  yang  diwacanakan selesai pada tahun 2022 tidak memiliki kendala secara operasional maupun birokrasi. Sehingga dalam  hal  ini  pembangunan  memang  diharapkan  dapat  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan. Meskipun begitu DPRD Komisi C Kota Malang memang terus melaksanakan fungsi pengawasan untuk lebaran pembangunan Gedung Malang Creative Center, di mana gedung ini pada akhirnya dapat  difungsikan  oleh  masyarakat  untuk  mendorong  dan  menumbuhkan  kegiatan  ekonomi kreatif.  Di  samping  itu  diketahui  meskipun  dilaksanakan  di  masa  pandemi,  tetapi  realisasi pembangunan  gedung  ini  dapat  berjalan  dengan  baik  sehingga  tidak  diragukan  lagi  untuk menjadi salah satu bangunan baru bagi wajah Kota Malang.

## Kesimpulan
Pembangunan  Malang  Creative  Center  telah  melaksanakan  prosedur  dengan  baik  dan tidak  ada  kendala.  Hal  ini  juga  dibantu  oleh  Komisi  C  DPRD  Kota  Malang  yang  turut  serta membantu  dan  turun  ke  lapangan.  Walaupun  sedang  dalam  masa  pandemi,  Sumber  Daya Manusia (SDM) tetap harus dikurangi di lapangan untuk menghindari kerumunan. Tetapi sebagai gantinya,  Komisi  C  DPRD  Kota  Malang  memberikan  fasilitas  berupa  alat  berat  sehingga pekerjaan  yang  dilakukan  tetap  berjalan  lancar  dan  tidak  menimbulkan  kerumunan.  Walaupun mengalami pro dan kontra dalam pembangunan gedung Malang Creative Center, namun dengan menampung aspirasi masyarakat melalui pihak-pihak tertentu seperti RT dan RW maka aspirasi masyarakat  tentang  pembangunan  gedung  Malang  Creative  Center  tersampaikan  dengan  tepat. Sehingga dalam realisasinya pembangunan gedung masih mengutamakan hak masyarakat sekitar gedung  Malang  Creative  Center.  Selain  itu  pengawasan  DPRD  Komisi  C  Kota  Malang memberikan  kepastian  terhadap  pembangunan  gedung  Malang  Creative  Center  agar  tepat sasaran.
Dengan  adanya  keberhasilan  dalam  pembangunan  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan pengawasan  DPRD  lebih  mengutamakan  kepentingan  masyarakat  umum  dibanding  dengan kepentingan  politik.  Oleh  karena  itu  pembangunan  gedung  Malang  Creative  Center  di  Kota Malang  sebagai  wadah  untuk  membangun  perekonomian  kreatif  yang  dapat  tepat  sasaran, sehingga  realisasi  fungsi  gedung  juga  dapat  tepat  sasaran  pula.  Mengingat  pentingnya pelaksanaan pengawasan DPRD ini, perlu untuk  menjadi pelajaran bagi daerah lain agar dalam pelaksanaan  pembangunan  demi  kesejahteraan  masyarakat  jangan  terlalu  menekankan  pada kepentingan politik namun harus lebih menekankan pada kepentingan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abdul Rahman Suleman, H. M. (2021). Perekonomian Indonesia. Yayasan Kita Menulis.
Antari, P. E. D. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 217–238. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 59-69 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Bappeda. (2017, Mei 10). Pembangunan Ekonomi . Diambil kembali dari bappeda@bulelengkab.go.id: https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-13 Bonaraja Purba, M. F. (2021). Ekonomi Pembangunan. Yayasan Kita Menulis.
Bupati, K., Penanganan, D., Tengah, L., Nurahrahman, R., & Koynja, J. (2022). Jurnal Diskresi Regional People ’ S Representative Council Towards The . 1 (1).
Dedeh Maryani, R. R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. CV Budi Utama. Firgiawan, D. A. M. (2018). Partisipasi Masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng. Ilmu Komunikasi , 1 (1), 83.
Gorab, J., Dprd, A., Kunci, K., Dprd, K., Pembangunan, P., Lembaga, P., Dprd, K.,
Pembangunan, P., Dprd, K., Pembangunan, P., Dprd, K., & Pembangunan, P. (n.d.). Kinerja dprd dibidang pengawasan pembangunan . Hahury, J. F. (2017). Fungsi Dprd Dalam Mewujudkan Good Governance. FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. , 14 (2), 265–278. https://doi.org/10.51826/fokus.v14i2.46
Hamrun, H., Harakan, A., Prianto, A. L., & Khaerah, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 18 (2), 64. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7808
Hasanuddin. (2017). Dinamika Kuasa Dalam Upaya Pemekaran Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda , 16 (28), 18–33. https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5822
Hastuti, R. K. (2020, Oktober 23). Malang Bakal Punya Creative Center Rp 125 M di 2022 . Diambil kembali dari CNCB Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20201023122224-4-196566/malang-bakal-punya- creative-center-rp-125-m-di-2022
Husnul Imtihan, Wahyunadi, M. F. (2017). Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Neo Bis , 11 (1), 2. http://journal.trunojoyo.ac.id/neo- bis/article/view/2952
Jakaria, A. M. (2021). Peningkatan Ekonomi Masyarakat menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemi Covid-19. Penerbit Insania. Leonade. (2019). Fungsi Pengorganisasian. Studi Manajemen , Organisasi. https://www.studimanajemen.com/2019/03/fungsi-pengorganisasian-manajemen- organisasi.html
Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 17 (1), 77–92. https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550
Nanta, R., Islam, T., Brawijaya, U., Administrasi, F. I., Ilmu, J., Publik, A., & Pemerintahan, M. A. (2017). Mengembangkan Usaha Kecil Menengah .
Parera, Z., & Saleng, A. (2021). Mekanisme Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Pembangunan Perumahan. Batulis Civil Law Review , 2 (2), 152. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i2.736
Pemerintahan, J. I., Ilmu, F., Politik, I., Riau, U., Jenawi, B., Setyadihardja, R., Karim, Z. A., Setiawan, F., Angraini, R., & Haji, S. R. (n.d.). Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Januari - Juni 2020 Volume : 19 Nomor : 1 Innovation Hub : Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah Inovatif Herie Saksono Badan Penelitian dan Pengembangan ( BPP ) Kementerian Dalam Negeri , Jakarta , Indonesia Khotami Program Studi Ilmu Pemerintahan , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 59-69 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Islam Riau . 1 , 2 Departemen Ilmu Pemerintahan , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , Yogyakarta , Indonesia Provinsi “ Istimewa Melayu Kepulauan Riau ” ( Gagasan Permulaan ) Kaderisasi Dan Penetapan Calon Legislatif Pada Partai Politik ( Studi Dpd Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019 Planning Sub-District Depok Regency Sleman Yogyakarta 1 , 2 , 3 Department of Government Affairs and Administration , Universitas Muhammadiyah Kabupaten Bintan Otonomi Baru ( Dob ) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara 1 , 2 , 3 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara , Kota Ternate , Indonesia 4 Ilmu Pemerintahan ,
Universitas Pattimura , Kota Ambon , Indonesia .
Putra, M. W. P., & Kasmiarno, K. S. (2020). Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi Dan Spiritual Keagamaan. POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan , 1 (2), 144–159. https://doi.org/10.53491/porosonim.v1i2.41
Pratama, R. K. (2021, September 30). Gedung MCC Bakal Jadi Pusat Kreatif Masyarakat Kota Malang . Diambil kembali dari timesindonesia.co.id: https://www.timesindonesia.co.id/read/news/373250/gedung-mcc-bakal-jadi-pusat- kreatif-masyarakat-kota-malang
Puluhuluwa, A. B. (2005). MEMAHAMI TENTANG BEBERAPA KONSEP POLITIK (Suatu Telaah dari Sistem Politik) . Jurnal Mimbar Volume XXI Nomor 2 , 262 - 285. Rahman, M. F. (n.d.). Di Bidang Keuangan Dan Pembangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tanah Laut .
Rio R, M. B. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia. Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial , 5 (2), 59–68. https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371
Rosmadi, M. L. N. (2021). Inovasi dan Kreativitas Pelaku Usaha UMKM di Era Covid-19.
Jurnal IKRA-ITH Ekonomika , 4 (2), 87–94. Wibowo, S. A. (2018). Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang) . 1–194. repository.ub.ac.id Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 20 (1), 27–42. https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139