## Kemitraan Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat di Kota Makassar
1 Nur Ikhsan, 2 St Nurmaeta, 3 Hamdan
123 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Muhammadiyah Makassar
Makassar, Indonesia 90221 Email : nurikhsan@gmail.com

## Abstract
The  article  discusses  the  partnership  of  local  governments  and  non-  governmental  Organization    in the  Management  of  the  House  of  Talent  Homes  in  the  City    of  Makassar.  This  type  of  research  is qualitative  where  data  is  collected  by  observation,  interview,  and  documentation  and  then  analyzed descriptively qualitative. The informants in this study were 8 people. Partnership process carried out by  the  Office  of  Social  Affairs  and  Non-Govermental  Organization.  In    managing  home  of  talent homes through sereval stages of partnership patterns, namely caunter-productive predictions, where there is a bad communication that is constrained in educating Street Children, then a semi-productive partnership where the partnership pattern still seen carrying out their respective roles and function, the partnership aims to Educate persons with Social Welfare Problems to become trained and skilled social agents through sereval stages of partnership patterns to produce productive partnerships.
Key words : Parnertship, Local Government, Non-Governmental Organization

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang Kemitraan Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyrakat Dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat Dikota Makassar, jenis penelitian ini adalah kualitatif dimana data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini 8 orang.  Peroses kemitraan yang dilakukan Dinas Sosial  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat,  dalam  pengelolaan  Rumah  Hati  Rumah  Bakat  melalui beberapa  tahapan  pola  kemitraan  yaitu  kemiraan  kontra  produktif,  dimana  pada  terjadi  sebuh komunikasi  yang  kurang  baik  sehingga  terkendala  dalam  mendidik  Anak  Jalanan,  selanjutnya kemitraan  semi  produktif  yang  dimana    pola  kemitraan  masih  terlihat    menjalankan  peran  dan fungsinya masing-masing,, Kemitraan bertujuan untuk  Mendidik  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial    agar  menjadi    agen  sosial    yang  terlatih  dan terampil  melalui  beberapa  tahap  pola  kemitraan sehingga menghasilkan kemitraan yang produktif.
Kata Kunci : Kemitraan, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyaraka

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan    merupakan  salah  satu
dari dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan. Termaksud  di  Dalam  berkembang  Kota Makassar  disisi  lain  masih  ada  masalah sosial yang  harus  diperhatikan  dan ditangani  oleh  pemerintah  daerah  yaitu mengenai  permasalahan  anak  jalanan. Anak  jalanan  seperti  halnya  anak-anak lain,  memiliki  hak  yang  sama,  yakni mendapatkan  pengasuhan.  dan  pendidikan yang layak.
Seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal 9  ayat  (1)  UU  No  35  Tahun  2014 perubahan  UU  No  23  Tahun  2002  tentang perlindungan  anak  dijelaskan  :  “Setiap anak  berhak  memperoleh  pendidikan,  dan pengajaran  dalam  rangka  pengembangan pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Pemerintah  daerah  kota  makassar  telah megelurkan  peraturan  tentang  bagaimana cara  mengatasi  masalah  soasial  yang  di hadapai anak jalanan maka dibuatlah perda No  2  tahun  2008  yaitu  tentang  pembinaan anak  jalanan,  gelandangan,  pengemis  dan pengamen  di  kota  makassar  sebagai  dasar hukum  untuk  mengurangi  jumlah  anak jalanan  itu  sendiri,  yang  dimana  dinas sosial kota makassar ebagai sektor terkemuka dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh anak jalanan.
Pemerintah  Daerah  Dinas  Sosial Kota  Makassar  kini  telah  melaksanakan Perogram  baru  yaitu  Rumah  Hati  Rumah Bakat  (RHRB)  tidak  lepas  dari  konsep rumah  sianggah  yang  dimana  telah bermitra degan Lembaga Swadaya Masyarakat  Forum  Peduli  Sosial  (LSM FPS)  untuk  menyelesaikan  persoalan  anak jalanan.
Melalui  Perogram  Rumah  Hati  Rumah Bakat  (RHRB),  para  Penyandang  Masalah Kesejahtraan  Sosial  (PMKS)  yang  terdiri dari  anak  jalanan,  anak  putus  sekolah, pengangguran,  dimana  akan  mendapatkan pembinaan  berupa  pengembangan  bakat, sehingga  membentuk  kepribadian  serta terbentuknya  sebuah  karakter    yang mandiri.
Dinsos Makassar akan mempersiapkan berbagai pelatihan keterampilan,  antara  lain  bidang  kesenian, pebengkelan, pendidikan dasar, dan menjahit  agar  menjadi  agen  sosial  yang terampil dan terlatih.
Kemitraan  menurut  (Masturi,  2016) adalah  hubungan  kerjasama  dari  berbagai pihak,  baik  secara  individual  maupun kelompok.  Dan oleh karena sifatnya  yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut mahluk sosial. menurut
(Fatmawati,  2011  )  Kemitraan  dalam pelayanan public bahwa kemitraan diarahkan untuk mencapai tujuan diinginkan  individu,  kelompok,  lembaga atau  organisasi  untuk  Yaitu,  :  (I)  adanya persamaan  dan  organisasi  yang  lebih landai.  (2)  mempunyai  hierarki  aktualisasi yang  luwes  (3)  spiritualitas  yang  berbasis alamiah.  (4)  tingkat  kekacauan  yang rendah  yang  terbentuk  dalam  sistem.  Dan (5) persamaan dan keadilan gender.
Menutut  (Busmiati,  2017)  telah mendeskripsikan  pola  kemitraan  antara agar  bagaimana  dapat  tencapai  hasil kemitraan yang di inginkan yaitu   (a). Pola tersebut  terjadi  apa  bila  perusahaan  masih mengutamakan  kepentingan  shareholders dengan mengejar profit sebanyak- banyaknya.  Sehingga  perusahaan  dapat meraup  keuntungan  secara  maksimal, sementara  hubungan  dengan  pemerintah dan  kelompok masyarakat  hanya pemanis belaka. Dimana perusahaan hanya berjalan
sesuai  dengan targetnya sendiri yang ingin dicapai,  sedangkan    pemerintah  juga  tidak mau  ambil  peduli  dan  tidak  adanya pengawasan yang efektif, sehingga masyarakat  tidak  punya  akses  apapun kepada  perusahaan.  Biasanya,  perusahaan mengeluarkan  biaya    hanyalah  digunakan untuk  kepentingan  orang-orang  tertentu saja.  Hal  ini  dapat  dipahami,  bahwa  bagi perusahaan yang pent ing adalah keamanan jangka  pendek  saja.  Di  dalam  konsep seperi ini, terkesan menggambarkan sebuah    negatif.  (b).  Pola  kemitraan  semi produktif,  Di  dalam  konsep  ini  sebuah perusahaan  tidak  mengetahui  program- program  pemerintah,  yang  dimana  tidak adanya  komunikasi  antara  pemerintah  dan pengusaha  dalam  semuah  pembangunan dalam  dunia  usaha  dan  masyarakat  hanya memposisikan  dirinya  yang  bersifat  pasif. Sehingga pemerintah dan komunitas masyarakat  dianggap  sebagai  obyek  dan masalah di luar perusahaan. Pola kemitraan seperti  ini  masih  mengedepangkan  pada kepentingan  jangka  pendek.  Dengan  kata lain,  kemitraan  belum  strategis  dan  masih mengedepankan kepentingan sendiri bukan kepentingan  bersamaantara  perusahaan dengan  mitranya.  (c).  Pola  kemitraan produktif,  Pola  kemitraan  ini  menjadikan mitra  sebagai  subyek  dalam  mengahsilkan sebuah  pembangunan  yang  efektif.  Pada pola  ini  dimana  sebuah    perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, sehingga pemerintah  memberikan  fasilitator  yang kondusif bagi  dunia usaha dan  masyarakat sangat  antusias  danmendukungan  positif kepada
perusahaan. Sehingga menghasilkan  kepercayaan  yang  semakin tinggi  antara  satu  sama  lain,  sehingga menghasilkan    hubungan  yang  sinergis antara subyek-subyek dalam bermitra.
Menurut  Hafsah  dalam  (Fadilah,  2011). Mengatakan  terbentuknya  suatu  kemitraan yaitu  strategi  bisnis  dalam  bekerja  sama oleh  pihak  tertentu  melalui  kontrak  yang sudah  ditentukan  agar  terjapainya  tujuan yang ingin di capai sehingga menghasilkan keuntungan  bersama  baik  yang  bermitra maupun sebagai mitra. Hubungan  sinergis Masyarakat  bersama  Pemerintah  dan Swasta  menjadi  bagian  penting  dalam good  governance.  pemerintah  diposisikan sebagai  fasilitator,  sedangkan  tugas  untuk pembangunan  menjadi  tanggung  jawab seluruh  komponen  Negara  termaksud dunia usaha dan masyarakat. Agar terbentuk  kemitraan  yang    ideal  antra pemerintah, masyarakat, swasta, dan LSM. bentuk kemitraan pemerintah dan masyrakat, yang dimksud adalah pembangunan  dari  rakyat,  oleh  rakayat, untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah. (Sulaeman, 2014). (Melyanti,2014)  mengemukakan  bahwa,
Kemitraan Masyarakat Dengan Pemerintah Derah.  Kemitraan  masyarakat  berperan membantu  aparat  untuk  lebih  memahami daerahnya dan menangkap peluang- peluang  pengembangan  yang  tersedia  bagi peningkatan    kesejahteraan  masyarakat. Kemitraan    masyarakat  tidak  melihat bahwa  pengembangan  sebuah  bantuan uang  dari  pihak  luar,  namun  ia  lebih menekankan  kepada  kerjasama  antara berbagai pihak didalam wilayah kotamadya  termaksud  pemerintah.  Yang nertujuan  untuk  memanfaatkan  komponen sumberdaya,  pemerintah,  swasta,  dan LSM,  Pemerintah  daerah  yang  memiliki akuntabilitas  publik  Akuntabilitas  yang dimaksud yaitu sebagai kewajiban pemerintah  daerah  dengan  segenap  unsur birokrasinya dalam memberikan
pertanggung  jawaban  kepada  masyarakat menyangkut berbagai kegiatan pemerintah,
termasuk  kinerjanya  dalam  pelayanan publik. dimana dalam melakukan kebijakanyang  transparansi  sesuai  aturan- aturan  hukum  yang  berlaku.  Transparansi dalam pemerintahan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat  untuk  mengetahui  berbagai aktifitas pemerintah daerah  yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak.
Hubungan sinergis Masyarakat bersama  Pemerintah  dan  Swasta  menjadi bagian  penting  dalam  good  governance. pemerintah  diposisikan  sebagai  fasilitator, sedangkan  tugas  untuk  pembangunan menjadi tanggung jawab seluruh
komponen Menurut Eldridge dalam
(Sumarni,  2015)  LSM  dibagi  berdasarkan kegiatan    menjadi  dua  kategori  yaitu  (1). Kategori  “pembangunan”,  dimana  sebuah organisasi yang telah memfokuskan perhatiannya pada sebuah program kemasyarakatan yang berbasis pemberdayaan dan pembangunan masyarakat baik dari segi kesehatan,pertanian,  peternakan,  kerajinan dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya. (2). Kategori “mobilisasi”, sebuah organisasi yang memfokuskan
perhatiannya pada pendidikan dan mobilisasi  rakyat  miskin  yaitu  membantu bagai  ornag  tidak  mampu,  membantu sesama  manusia  apabila  terkena  musibah. Lembaga non-pemerintah seperti Lembaga Swaday  Masyarakat    (LSM)  adalah lembaga  yang  berperandalampenegakan dan perlindungan hak-hak masyarakat atau hak-hak anak.

## METODE PENELITIAN
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  yaitu  tipe penelitian  tentang  bagaimana  memberikan gambaran  secara  jelas  dan  diuraikan menjadi bentuk kata-kata sehingga
menghasilkan  data  yang  aktual  dan  akurat mengenai  data  yang  ada  dilapangan.  Jenis tipe  penelitian  adalah  metode  deskriptif kualitatif,  dengan  informan  tujuh  orang, teknik pengumpulan data dengan menggunakan  instrumen  berupa  metode observasi,  ialah metode  pengumpulan data dengan  cara  megamati  dan  mengadakan komunikasi dengan secara langsung dengan  sumber  informasi  tentang  kondisi penelitian.
Wawancara, metode  yang digunakan dengan  cara  melakukan  Tanya  jawab  atau percakapan dengan informan untuk memperoleh
data,baik dengan menggunakan  daftar  pertanyaan  atau percakapan  bebas yang  berhubungan dengan rumusan masalah yang sebelumnya telah dirumuskan.
Sumber  data  utama  dalam  penelitian kualitatif  adalah  kata-kata  dan  tindakan, selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti dokumen  dan  lain-lain.dimana  data  hasil penelitian  didapatkan  melalui  dua  sumber data  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Data  tersebut  dianalisis  secara  deskriptif diinterpretasikan  pada  informan  dengan melakukan wawancara kemudian mengecek  kembali  data  tersebut  untuk memahami  secara  mendalam  serta  teori- teori yang sesuai dengan data tersebut yang dikumpulkan  agar  dapat  menghasilkan peneltian yang bermutu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Busmiati  (2016)  membahas  Dalam hal  ini  pola  kemitraan  yang  digunakan dalam  hubungan  kerjasama  Dinas  Sosial dengan komunitas dalam
programpembinaan  anak  jalanan  adalah pola  kemitraan  kontra  produktif.  Hal  ini dapat  terlihat  dari  tidak  adanya  hubungan kerjasama  antara  Dinas  Sosial  dengan komunitas,  walaupun  selama  ini  secara
tidak  langsung  tugas  Dinas  Sosial  untuk mengurangi anak jalanan di Kota Makassar terbantukan dengan adanya komunitas.
Begitupun  yang  terjadi  pada  saat  ini awal dalam proses kemitraan   Pemerintah Dinas  Sosial Kota Makassar dan  Lembaga Swadaya  Masyarakat  Forum  Peduli  Sosial (LSM  FPS)  dalam  pengelolaan  Rumah Hati Rumah Bakat, yang dimanan mempunyai  kendala  dalam  Pengelolaan Rumah  Hati  Rumah  Bakat,  yaitu  dalam membangun Komunikasi yang baik sehingga    terkendala  dalam  mendidik Anak Jalanan dalam peroses pembinaan di Rumah  Hati  Rumah  Bakat,  sehingga terlihat  jelas  dalam  tahap  awal  proses pembinaan  anak  jalanan  di  Rumah  Hati Rumah Bakat masih mementingkan kepentingan masing-masing, sehingga tahap  awal  dalam  pengelolaan  rumah  hati rumah  bakat  yang  dimana  di  lakukan  oleh Pemerintah  Dinas  Sosial  dan  Lembaga Forum  Peduli  Sosial,  masih  mengguankan pola  kemitraan  kontra  produktif.  Anak jalanan  di  sebuah  perkotaan  menjadi  salah satu  masalah  klasik  yang  dihadapi  oleh pemerintah. Dengan dasar Undang-Undang 1945  pasal  34,  “anak  terlantar  dan  fakir miskin  di  pelihara  oleh  Negara”  Anak adalah  tumpuan  harapan  masa  depan  dan nasib  bangsa  yang  akan  datang, karena itu kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan  bentuk  perlakuan  terhadap  anak  di masa  kini.  Setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang  berpartisipasi  serta  berhak atas  perlindungan  dari  tindakan  kekerasan dan  diskriminasi  serta  hak  sipil  dan kebebasan.
Busmiati  (2017)  membahas  Dalam hal  ini  pola  kemitraan  yang  digunakan dalam  hubungan  kerjasama  Dinas  Sosial dengan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  dalam  program  pembinaan  anak
jalanan  di  Kota  Makassar  yang  bisa dikatakan  belum  maksimal.  Dinas  sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hanya  menjalankan  peran  dan  fungsinya masing-masing.
Begitupun yang terjadi  pada saat ini dalam  tahap  proses  pengelolaan  Rumah Hati  Rumah  Bakat  Pemerintah  Dinas Sosial  Kota  Makassar  dan  Lembaga Swadaya  Masyarakat  Forum  Peduli  Sosial mempunyai  kendala  dalam  Pengelolaan Rumah  Hati  Rumah  Bakat,  yaitu  dalam tahap proses pembinaan yang bekelanjutan terhadapa  anak  jalanan  yang  dibina  dalam Rumah  Hati  Ruamah  Bakat,  saat  ini Pemerintah  Dinas  Sosial  Kota  Makassar masih  menjalankan  tahap  pembinaan, karena tidak adanya komunikasi yang jelas dari pemerintah tentang membahas pembinaan  yang  berkelanjutan  terhadap anak jalanan di Rumah Hati Rumah Bakat, sehingga Forum Peduli Sosial menjalankan program  yang  ada  dalam  mengatasi masalah sosial  yang di hadapi anak jalana. yang  dimana  tidak  adanya  komunikasi antara  Pemerintah  Dinas  Sosial  Kota
Makassar Dan
Lembaga Swdaya Masyarakat  Forum  Peduli  Sosial  dalam semuah  pembangunan  yang  berkelajutan terhadap  anka  jalanan  yang  mendapatkan pembinaan  di  Rumah  Hati  Rumah  Bakat. Pola kemitraan seperti ini masih mengedepangkan pada kepentingan jangka pendek.  Dan  selanjutnya  dalam  sebuah proses  pengelolaan  rumah  hati  rumah bakat dimana Pemerintah Dinas Sosial dan Lembaga  Swadaya  Masyrakat  Forum Peduli  Sosial  masih  terlihat  menggunakan pola kemitraan semi produktif.
Berdasarkan  Peraturan  daerah  No.  2 tahun  2008  tentang  Pembinaan  anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen  di  Kota  Makassar,  dijelaskan bahwa  pembinaan  dilakukan  melalui
pembinaan pencegahan,
pembinaan lanjutan dan rehabilitasi  sosial. Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan  memberikan  perlindungan  dan menciptakan  ketertiban  serta  ketentraman masyarakat  dan  menciptakan  perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat. (Mahmudi, 2007) membahas dalam hal ini Kemitaan
Pemerintah
Daerah dan Efektifitas  Pelayanan  public  Program kemitraan pemerintah daerah dengan pihak swasta  dan  sektor    ketiga  serta  dengan pemerintah daerah lain merupakan langkah strategis  yang  perlu  dilakukan  daerah dalam rangka mensinergikan pembangunan.  Permasalaha  masyarakat  di daerah  tidaklah  mungkin  diselesaikan sendiri  oleh  pemerintah  daerah  apalagi kalau  hanya  mengandalkan  pada  APBD saja.  Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini dapat  menggunakan  berbagai  alternatif model kemitraan yang ada untuk mengoptimalkan  pelayanan  publik  dan meningkatkan keejahteraan masyarakat.
Begitupun yang telah dilakukan Pemerintah  Dinas  Sosial  Kota  Makassar dan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli  Sosial    yang  dimana  mempunyai tujuan  yang  sama  dalam  mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengatasi masalah anak jalanan, Dinas Sosial Kota Makassar  tidak bisa  mengatasi  masalah  sosial  dengan sendiri  sangat  membutuhkan  kerja  sama dengan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat Forum  Peduli  Sosial,  dimana  Pemerintah Dinas  Sosial  Memberikan  Kepercyaan Kepada  Lembaga  Swadaya  Masyarakat Forum  Peduli  Sosial  Mendampingi  anak jalan  yang  terkena  masalah  hukum  dan tindak kekerasan yang di hadapi oleh anak jalan, agar berjalannya perogram
pengelolaan  Ruamah  Hati  Rumah  Bakat yang  selama  ini  ingin  dicapai  dalam bermitra, sehingga Pemerintah memberikan  fasilitator  yang  kondusif  bagi anak  jalanan  dan  Lembaga  Forum  Peduli Sosial  (LSM  FPS)  sangat  antusias  dan mendukungan positif perogram Pemerintah. Sehingga menghasilkan kepercayaan  yang  semakin  tinggi  antara satu sama lain, dan menghasilkan hubungan  yang  sinergis  antara  subyek- subyek  dalam  bermitra.  Masalah  anak jalanan  sudah  lama  ada,  namun  tidak pernah  bisa  tuntas  ditangani,  Pemerintah Kota  Makassar  sendiri  kurang  memiliki sumber daya manusia yang cukup Bagaimanapun  juga  pemerintah  Kota Makassar memiliki kapasitas yang terbatas.  Tidak  semua  permasalahan  di masyarakat  dapat  diselesaikan,  terlebih bagi  pemerintah  masalah  anak  jalanan tidaklah  dianggap  sebagai  permasalahan yang  krusial  sehingga  harus  ditangani secara  lebih  mendalam.  Untuk  itu  penting bagi  pemerintah  untuk  bekerja  sama dengan Lembaga Sosial. Walaupun keberadaan  anak  jalanan  menimbulkan ketidaknyamanan  bagi  masyarakat,  tidak semua  warga  Negara  mampu  dan  mau untuk  membantu  mengentaskan  masalah anak  jalanan.  Di  Kota  Makassar  banyak lapisan masyarakat yang menaruh perhatian  terhadap  masalah  anak  jalanan. Melalui  beberapat  tahap  proses  kemitraan senhingga menghasilkan kemitraan produktif. program pembinaan yang dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  dalam  upaya mengurangi  bahkan  menghapus  anak jalanan  itu  sendiri  bekerja  sama  dengan Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Forum Peduli Sosial (LSM FPS), untuk menyelesaikan persoalan masalah
kesejahteraan  sosial  (PMKS)  di  Kota Makassar.
anak jalanan yang mendapatkan pembinaan  di  Rumah  Hati  Rumah  Bakat dan diberikan pemahaman agar bagaiamana  cara  menjalani  hudup  dan mendapatkan uang dengan cara  yang baik, tanpa turun kejalan menjadi anak jalanan.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  anak jalanan  merupakan  salah  satu  sasaran pemerintah  dalam  program  kesejahteraan sosial  anak.  Disebutkan  pula  dalam pedoman kesejahteraan sosial anak
Kementerian Sosial RI, lembaga kesejahteraan sosial anak yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial anak bagi anak jalanan seperti rumah singgah,
rumah perlindungan  anak  Dinas  Sosial  Kota Makassar  sebagai  bagian  dari  pelaksana
Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2008 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan,  pengemis  dan  pengamen  di Kota  Makassar  berperan  penting  dalam mengatasi  masalah  sosial  yang  terjadi terutama anak jalanan.
Forum Peduli Sosial  adalah lembaga yang  dimana  telah  bekerja  sama  dengan Dinas  Sosial  dalam  mengatasi  masalah Sosial  yang  terjadi,  keberadaan  Forum Peduli  Sosial  untuk  mengatasi  maslah Sosial  yang  dimana  tidak  sepenuhnya  bisa di  atasi  oleh  Dinas  Sosial  maka  Forum Peduli Sosial mempunyia peran dan dalam mengatasi  masalah  Sosial  yang  di  hadapi anak  jalan  apa  bila  ada  anak  jalanan  yang terkena  masalah  hukum  seperti  tindak kekerasan  Forum  Peduli  Sosial  siap mendampingi anak jalanan tersebut unutuk menyelesaikan  masalah  yang  dihadapinya, serta  Forum  Peduli  Sosial  melakukan pembinaan  bagi  anak  jalanan  dalam pengelolaan  Rumah  Hati  Rumah  Bakat, Lembaga  Swadaya  Masyarakat    Form Peduli Sosial (LSM FPS) dibagi
berdasarkan  kegiatan    menjadi  dua
kategori  yaitu:  (1).  Kategori  pembinaan, dimana  Lembaga  Forum  Peduli  Sosial (LSM  FPS)  sebuah  organisasi  yang  telah memfokuskan  perhatiannya  pada  sebuah program  kemasyarakatan  yang  berbasis pemberdayaan yaitu dengan cara membina anak  jalanan  yang  berada  di  rumah  hati rumah bakat yang bertujuan untuk menjadiakan anak jalanan tersebut menjadi mandiri dan kreatif sehingga menghasilkan pembangunan  masyarakat  yang  baik,  baik dari  segi  kesehatan,  pendidikan,  kerajinan dan  bentuk  pembangunan  ekonomi,  dalam tahap  proses  pembinaan  anak  jalan  LSM FPS  dengan  cara  mendampingi  dan mengajari  anak  tersebut  dengan  berbagai pilihan  yang  telah  di  tentukan  sesuai dengan  minat  dan  bakat  anak  jalanan tersebut,    LSM  FPS  bekerja  sama  dengan Dinas Sosial dalam membina anak jalanan di Rumah Hati Rumah Bakat. (2). Kategori mobilisasi, dimana Lembaga Forum Peduli Sosial  (LSM  FPS)  sebuah  organisasi  yang memfokuskan
perhatiannya pada mobilisasi  rakyat  dalam  tahap  proses memobilisasi  LSM  FPS  terlebih  dahulu melakukan  program  pengaduan  sosial, adanya  program  pengaduan  sosial  tersebut agar  dapat  mempermudah  masyarakat untuk menyampaikan keluahan atau masalah sosial yang dihadapinya.
Lembaga non-pemerintah seperti Lembaga  Swaday  Masyarakat    Form Peduli  Sosial  (LSM  FPS)  adalah  lembaga yang  berperan  dalam  penegakan  dan perlindungan  hak-hak  masyarakat  atau hak-hak  anak.  Peran  Lembaga  Swadaya Masyarakat  Form  Peduli  Sosial  (LSM FPS)  sangat  penting,  terutama  yang memiliki  perhatian  terhadap  anak  jalanan. Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Forum Peduli  Sosial  (LSM  FPS)  menjadi  mitra pemerintah dalam pembinaan dan pelayanan  kepada  anak  jalanan.  Lembaga
Swadaya  Masyarakat  (LSM)  memiliki kepedulian  terhadap  masalah  anak  jalanan melalui  layanan  rumah  singgah,  yaitu Rumah Hati Rumah Bakat   karena Rumah Hati  Rumah  Bakat  merupakan  salah  satu wadah penyelesaian persoalan anak jalanan.
Hubungan  sinergis    Pemerintah Dinas  Sosial  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  Forum  Peduli  Sosial    menjadi bagian  penting  dalam  good  governance. pemerintah  diposisikan  sebagai  fasilitator, sedangkan  tugas  untuk  pembangunan dalam  proses  pembinaan  dan  mobilisasi menjadi tanggung jawab Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial. Agar  terbentuknya  kemitraan  yang    ideal antra pemerintah Lembaga Swadaya Masyarakat  Forum  Peduli  Sosial  (LSM
FPS), Sebagai konsep hubungan kemitraan,  dilakukan  sesuai  dengan  sifat serta kondisi dan tujuan sehingga menghasilkan sebuah usaha yang kondusif, baik di dalam pembinaan maupun pelaksanaan operasionalnya.
Dalam  sebuah  pembinaan  dengan konsep  kemitraan    dipengaruhi  oleh kebijaksanaan  yang  berlaku  di  wilayah tersebut,  maka  dari  itu  diperlukan  sebuah dukungan  serta  kebijaksanaan  mutlak dalam  pelaksanaan  kemitraan  dengan melalui kontrak kerjasama secara konsisten mengikuti  segala  kesepakatan  yang  telah disepakati  bersama,  bentuk  kemitraan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat  Forum  Peduli  Sosial  (LSM FPS)  yang  dimksud  agar  bagaimana  dapat Mendidik Penyandang Masalah Kesejahteraan  Sosial    agar  menjadi    agen sosial    yang  terlatih  dan  terampil pembangunan  dari  rakyat,  oleh  rakayat, untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan  dari  kemitraan  pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  dalam  penelolah  Rumah  Hati Rumah  Bakat  Di  Kota  Makassar,  sebagai berikut:
Terlihat jelas dari hubungan kerjasama  antara  Dinas  Sosial  Lembaga dan  Sosial  Lembaga  Swadaya  Masyarakat Forum  Peduli  Sosial  (LSM  FPS)  dalam program  pengelolaan  Rumah  Hati  Rumah Bakat  di  Kota  Makassar  yang  bisa dikatakan  dalam  tahap  proses  awalnya masih menggunakan pola kemitraan kontra produktif,  di  akibatkan  karena  sebuah komunikasi  yang  kurang  baik  sehingga terkendala  dalam  mendidik  Anak  Jalanan, selanjutnya  dalam  proses  bertahap  dimana Dinas  Sosial  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  Forum  Peduli  Sosial  (LSM FPS)  masih  menjalankan  peran  dan fungsinya  masing-masing  tidak  adanya kordinasi yang jelas dalam proses bembinaan  yang  bekelanjutan  bagi  anak jalanan  dalam  hal  ini  pola  kemitraan  yang digunakan  adalah  pola  kemitraan  semi produktif.  Karena  banyaknya  masalah sosial  yang  di  hadapi  anak  jalanan  maka dari itu Dinas Sosial Kota Makassar  tidak bisa  mengatasi  masalah  sosial  dengan sendiri  sangat  membutuhkan  kerja  sama dengan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat Forum  Peduli  Sosial  (LSM  FPS),  dimana Pemerintah  Dinas  Sosial  Memberikan Kepercyaan  Kepada  Lembaga  Swadaya Masyarakat  Forum  Peduli  Sosial  (LSM FPS)  Mendampingi  anak  jalan  yang terkena  masalah  hukum  dan  tindak kekerasan  yang  di  hadapi  oleh  anak  jalan, agar  berjalannya  perogram  pengelolaan
Ruamah  Hati  Rumah  Bakat  yang  selama ini  ingin  dicapai  dalam  bermitra,  sehingga Pemerintah  memberikan  fasilitator  yang kondusif  bagi  anak  jalanan  dan  Lembaga Forum  Peduli  Sosial  (LSM  FPS)  sangat antusias dan mendukungan positif perogram Pemerintah. Sehingga menghasilkan  kepercayaan  yang  semakin tinggi  antara  satu  sama  lain , Sehingga menghasilkan    hubungan  pola  kemitraan yang produktif.

## Saran
Peroses  kemitraan  yang  dilakukan Dinas  Sosial  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  Forum  Peduli  Sosial  (LSM FPS)  melalui  beberapa    tahapan  pola kemitraan yang digunakan dalam hubungan  kerjasama  Dinas  Sosial  dan Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Forum Peduli  Sosial  (LSM  FPS)  dalam  program pengelolaan  Rumah  Hati  Rumah  Bakat tentang  pembinaan  anak  jalanan  yang bertujuan  untuk Mendidik    Penyandang Masalah  Kesejahteraan  Sosial    agar menjadi    agen  sosial    yang  terlatih  dan terampil yaitu melalui beberapa tahap pola kemitraan
sehingga menghasilkan kemitraan yang produktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Busmiati,  (2016). Pola  Kemitraan  Dinas Sosial  –  Lembaga  Sosial  Dalam Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar
Fadillah,  Sri,  (2011). Evektifitas  Pola Kemitraan  Dalam  Kerja  Sama
Bank  Muamalat  Indonesia  Mega Life  cabang  Syari’ah  dalam
Mengembangkan Sharia Mega Covers Fatmawati,  (2011). Kemitraan  Dalam Pelayanan Pablik : Sebuah Penjelajahan Teoritik, vol 1, No 2 Masturi,  Beatrix,  (2016). Pola  Kemitraan Pemerintah  Daerah,  Swasta  dan Masyarakat dan Pewujudan Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Barat
Sulaeman,  (2014). Kemitraan  Pemerintah Daerah  Dan  Masyarakat  Dalam Pengawasan  Aktivitas  Penambang Pasir Di Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone
Mahmudi,  (2007). Kemitraan  Pemerintah Daerah  Dan  Efektivitas  Pelayanan Publik, Jurnal  Kajian  Bisnis  dan
Manajemen, Vol. 9 No. 1
Melyanti,  Merry  Imelda,  (2014). Pola Kemitraan Pemerintah, Civital Society dan Swasta dalam Program Bank  Sampah  di  Pasar  Batu  Kota Probolinggo ,  Jurnal  Kebijakan  dan Manajemen Publik, Vol 3, No 1
Sumarni, (2015). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat  Dalam  Pencegahan Pengendalian,  dan  Penanganan Kasus Korupsi Di Kota Samarinda, Jurnal Sosiologi,Vol 3, No 2