## OPTIMALISASI MODEL MITIGASI STIMULUS PAJAK PASCA COVID-19
Alya Fara Nur Afifah, Ayra Adlina Mahanani Zahra, Azaa Kamalia, Khoirunnisa Mustika Dewi, Rizki Ananda Putra, Asianto Nugroho, Sapto Hermawan
Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia
e-mail : asiantonugroho@staff.uns.ac.id , saptohermawan _ fh@staff.uns.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze and offer the Optimization of the Post-Covid-19 Tax Stimulus Mitigation  Model.  This  article  is  explorative  with  a  quantitative  approach.  The  data  used  are reports from companies listed on the IDX. The sample used is the purposive sampling method and was obtained in 2017 for 2018, then qualified and quantified to answer the existing problem formulation. The results of the study show that amid the Covid-19 era there has been a slowdown in economic development in Indonesia. The impact of the decrease in the amount of tax revenue, coupled with the large burden for taxpayers. Furthermore, in the post-pandemic era, a model is needed  that  can  be  used  for  tax  recovery,  namely  the  optimization  of  the  withholding  tax mechanism, (2) the imposition of final PPh for non-MSME taxpayers, and (3) the efficiency of tax collection.
Keywords : Covid-19, tax, optimization, final income tax, tax deduction, MSME.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menawarkan Optimalisasi Model Mitigasi Stimulus Pajak Pasca Covid-19. Artikel ini bersifat eksploratif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah laporan dari perusahaan yang terdaftar di BEI. Sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan diperoleh pada tahun 2017 untuk tahun 2018, kemudian dikualifikasikan  dan  dikuantifikasi  untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang  ada.  Hasil  kajian menunjukkan  bahwa  di  tengah  era  Covid-19  terjadi  perlambatan  pembangunan  ekonomi  di Indonesia.  Dampak  dari  penurunan  jumlah  penerimaan  pajak,  ditambah  dengan  beban  yang besar  bagi  wajib  pajak.  Selanjutnya  pada  era  pasca  pandemi  diperlukan  model  yang  dapat digunakan untuk tax recovery yaitu optimalisasi mekanisme withholding tax, (2) pengenaan PPh final bagi wajib pajak non UMKM, dan (3) efisiensi dari pemungutan pajak.
kata kunci : Covid-19, pajak, optimalisasi, PPh final, pengurangan pajak, UMKM.

## PENDAHULUAN
Dunia  dikejutkan  oleh  wabah serius  yang  disebabkan  oleh  jenis coronavirus  yang  pertama  kali  muncul pada 31 Desember 2019 di kota Wuhan, China.  WHO  mendapat  laporan  dari
China bahwa terdapat 27 orang penderita kasus pneumonia di pelabuhan. Wuhan yang belum diketahui penyebabnya.  Wabah  misterius  ini menyebar  dengan  sangat  cepat  ke berbagai  negara  sehingga  menjadi pandemi global. Di Indonesia,
pemerintah  telah  menetapkan  pandemi Covid-19  sebagai  bencana  nasional pada  Sabtu,  14  Maret  2020 1 .  Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan  oleh  coronavirus  yang  baru ditemukan  (WHO,  2020).  Coronavirus adalah  sekelompok  virus  yang  dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia.Beberapa  jenis  coronavirus diketahui  menyebabkan  infeksi  saluran pernafasan  pada  manusia  mulai  dari batuk  pilek  hingga  yang  lebih  serius seperti
Middle East Respiratory Syndrome (MERS)  dan Severe  Acute Respiratory Syndrome (SARS). Covid-19 saat ini menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara di dunia (WHO, 2020).Per  6  Februari  2021,  diketahui Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 200 negara  termasuk  Indonesia.  Sebanyak 104.956.439  orang  di  dunia  telah terkonfirmasi  positif  Covid-19,  termasuk 2.290.488 kematian yang telah dilaporkan oleh WHO.
Era  Covid-19  ini  memberikan dampak  yang  luar  biasa  bagi  seluruh negara di dunia, salah satunya Indonesia. Perkembangan ekonomi Indonesia  akan  melambat  hingga  tahun 2020, hal ini dibarengi dengan penerimaan  dari  sektor  pajak  yang diperkirakan akan tergerus sangat dalam. Faktor pendukung lainnya adalah insentif  pemerintah.  Pengenaan  insentif pajak  dalam  pemulihan  perekonomian nasional yang berbasis pada pengenaan pajak  tidak  dapat  memberikan  manfaat jangka panjang karena diketahui
1 Kemenkes, 2020 pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional pada Sabtu, 14 Maret 2020. Kemenkes RI Jakarta.
2 Mohammad, Ryan, Helmi Zus Rizal, and Gede Satria Pujanggo,  PG.  2021.  “Efek  Insentif  Perpajakan Berdasarkan  Dasar  Pengenaan  Pajak  Dan  Tarif Pajak  Terhadap  Ekonomi  Secara  Makro  :  Studi
indikator ekonomi makro relatif stagnan 2 . kebijakan  diambil  untuk  membantu bisnis.  Peningkatan  penerimaan  pajak dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan tax base untuk mengoptimalkan withholding  tax  (WHT).  Pembahasan akan  difokuskan  pada  peningkatan penerimaan  pajak  dengan  optimalisasi WHT sehingga efisiensi biaya pemungutan  pajak  dapat  terwujud. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk Optimalisasi  Model  Mitigasi  Stimulus Pajak Pasca Covid-19.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan untuk membahas masalah ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai paradigma penelitian. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dimana  penelitian  menitikberatkan  pada kajian  yang  berkaitan  dengan  suatu fenomena  di  masyarakat,  jadi  pada dasarnya tidak dilakukan dengan laboratorium  konvensional,  melainkan dengan  mengamati  kejadian-kejadian yang ada di masyarakat 3 . Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman  dan  interpretasi  terhadap fenomena  sosial  melalui  pengamatan yang didukung oleh informasi yang valid yang  dikumpulkan  dari  sudut  pandang masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk menjelaskan kebijakan perpajakan yang diterapkan  di  Indonesia  sebagai  upaya
Kasus  Indonesia.”  Scientax  2  (2).  Direktorat Jenderal Pajak: 179 – 98. doi:10.52869/st.v2i2.91.
3 Cropley,  A.  (2019).  Introduction  to  Qualitative Research  Methods  :  A  Practice  Oriented Introduction  For  Students  of  Pyschology  and Education.  Lativa:  Zzinatne.  Cropley,  A.  (2019). Introduction  to  Qualitative  Research  Methods. Germany: University of Hamburg.
mengatasi  tekanan  ekonomi  akibat pandemi Covid-19.
Dalam menyusun jurnal ini, sumber  data  yang  akan  digunakan adalah  studi  kepustakaan,  artinya  studi yang menyelidiki secara kritis pengetahuan,  gagasan,  dan  penemuan yang  terkandung  dalam  literatur  yang berorientasi  sains  dan  merumuskan kontribusi teoretis dan metodologis untuk topik  tertentu.  Sumber  data  lainnya adalah  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.  Bahan  hukum  primer,  yaitu berupa  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan Ketentuan  Perpajakan.  Bahan  hukum sekunder  berupa  bahan  informasi  atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan pelaksanaannya, yaitu berupa  buku,  manuskrip  atau  modul perpajakan  dan  hasil  penelitian  tentang undang-undang perpajakan 4 . Juga bahan hukum tersier, yaitu bahan untuk memberikan  petunjuk  dan  penjelasan bahan  hukum  primer  dan  sekunder, misalnya  kamus,  ensiklopedi  dan  lain- lain  yang  memuat  tulisan-tulisan  yang dapat digunakan sebagai informasi untuk penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi  adalah  wabah  penyakit yang menyebar sangat cepat ke manusia dan  terjadi  hampir  di  seluruh  wilayah  di dunia,  cakupannya  sangat  luas,  dan melintasi batas negara. Negara Indonesia tidak tinggal diam dan segera merespon  dengan  mengingat  angka infeksi  dan  kematian  akibat  Covid-19
4 Nur  Priyatin,  N.  Rahmi,  N.  Analisis  Implementasi Kebijakan  Insentif  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid- 19 Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020.  Jurnal  Pajak  Vokasi  (JUPASI)  Vo.  3.  No.  2, Maret 2022 pp 86-96
masih  tergolong  tinggi  meski  sudah berjalan  selama  satu  tahun.  Seiring dengan  peningkatan  kasus  Covid-19  di berbagai  negara,  di  Indonesia  sendiri telah  terjadi  1.147.010  kasus  dengan angka kematian sebanyak 31.393 orang (per  6  Februari  2021).  Meski  Indonesia tidak  masuk  dalam  daftar  negara  paling terdampak  Covid-19,  kasus  Covid-19  di Indonesia  juga  terus  meningkat  setiap harinya.  Dengan  terus  bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia, Presiden RI mengambil keputusan untuk
memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  total  yang pertama  kali  dilakukan  di  Jakarta  pada Sabtu,  4  April  2020.  Tahun  2020, kemudian berlanjut ke seluruh Jawa dan Bali.  Adanya  PSBB  Jawa-Bali  telah mengurangi kegiatan industri, pariwisata, dan  perdagangan  yang  tentunya  akan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan pengusaha. Jika banyak masyarakat yang merasakan penurunan pendapatan  akibat  pandemi,  otomatis penerimaan  negara  akan  berkurang, dalam  hal  ini  pajak  juga  akan  terkena imbas  pandemi  ini.  Munculnya  pandemi Covid-19  di  Wuhan  telah  menimbulkan kepanikan di seluruh dunia. Pandemi ini telah menimbulkan kecemasan di seluruh lapisan masyarakat 5
Sejak  itu,  instansi  pemerintah, Universitas  dan  Sekolah  telah  ditutup. Perusahaan dan Pasar hanya beroperasi selama  setengah  hari.  Apalagi  mal, pertokoan  dan  beberapa  bisnis  lainnya termasuk  pariwisata  semuanya  ditutup untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19
5 Abodunrin,  Oloye,  &  Adesola,  2020.  jarak  sosial untuk menghindari epidemi ini.
(https://www.liputan6.com/news/read/4202560 /prevent-covid-19-jokowi-social-distancing-most- penting-saat-ini#).
yang lebih luas.
Masyarakat menggunakan Teknologi Informasi untuk melakukan aktivitasnya di tengah pandemi  covid-19.  Akibat  penyebaran Covid-19, diperlukan sejumlah kebijakan kompleks dari pemerintah. Kebijakan ini sangat  sensitif  sehingga  diperlukan kehati-hatian dalam penyusunannya agar  tidak  mempengaruhi  sektor  lain 6 . Misalnya,  kebijakan  social  distancing akan berdampak besar pada perekonomian  karena  tidak  adanya sirkulasi  atau  distribusi  barang  dan  jasa yang  stabil  di  masyarakat.  Dampak ekonomi yang signifikan memang mempengaruhi laporan keuangan. Kelangsungan  usaha  sulit  diprediksi karena  kelangsungan  perusahaan  tidak pasti.  Dampak  inilah  yang  kemudian menjadi  alasan  mengapa  diperlukan sejumlah  kebijakan  dari  pemerintah. Kebijakan  tersebut  termasuk  kebijakan perpajakan. Dalam kondisi ini, pemerintah menghadapi dilema. Di satu sisi ingin melindungi masyarakat dengan memberlakukan  lockdown  yang  ketat, namun  di  sisi  lain  sektor  industri  tidak akan  beroperasi  dan  mempengaruhi peredaran  barang  dan  jasa  di  satu kawasan.  Apabila  produktivitas  sektor rumah tangga menurun maka penghasilan kena pajak suatu perusahaan  juga  akan  berkurang,  dan tentunya  hal  ini  akan  berdampak  pada total penerimaan pajak negara 7 . Menghadapi wabah ini, Indonesia
6 Oei, I. (2009). Kiat Investasi Valas, Emas Dan Saham.
Jakarta:  Pt.  Gramedia  Pustaka  Utama  Putu  Ayu
CriseldaCandra  Gayatri  Wibawa,  Ni  Kadek  Cindy Arieska  Putri.KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DALAM MENANGANI COVID 19 GANESHA CIVIC
EDUCATION JOURNALVolume 3 Issue 1 April 2021 7 Mas’udin  DINAMIKA  PERUBAHAN  EKONOMI
MAKRO DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK
menerapkan beberapa kebijakan perpajakan, seperti Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan  Dalam  Rangka  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019,  dan Peraturan  Menteri  Perpajakan  Menteri Keuangan  Perhubungan  Nomor  23,  28, 29, dan 44 (https://www.pajak.go.id). Jika penerimaan  pajak  negara  berkurang, maka  akan  menyebabkan  defisit  dan keuangan negara menjadi tidak likuid 8
Dilihat  dari  pentingnya  peran pajak  dalam  suatu  negara,  maka pemerintah  mengupayakan  berbagai cara  untuk  memaksimalkan penerimaan negara dengan meningkatkan kepatuhan wajib  pajak.  Kepatuhan  Wajib  Pajak adalah  suatu  keadaan  dimana  Wajib Pajak  memenuhi  dan  melaksanakan segala  kewajiban  perpajakannya  yaitu kepatuhan  dalam  mendaftar;  kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang, kepatuhan dengan pengiriman pemberitahuan, dan kepatuhan dalam melaporkan dan membayar  tunggakan 9 .  Semakin  tinggi tingkat kepatuhan, secara langsung akan berdampak pada peningkatan penerimaan  pajak.  Adapun  salah  satu upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  adalah  dengan membuat  kebijakan  baru  terkait  insentif perpajakan  di  era  pandemi  covid-19.
PENGHASILAN  NON  MIGAS.  Jurnal  Pajak Indonesia Vol.1, No.1, (2017), Hal.23-37
8 Daulay,  Abdul  Hafiz,  dan  Irsyad  Lubis.  “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar  Zakat  Melalui  Instansi  BAZIZ/LAZ  Di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung).” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume 3, no. 4 (n.d.): 244 – 245.
9 Nurmantu,  Safri.  2010.  Pengantar  Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
Berbagai  bentuk  insentif  perpajakan yang diterbitkan antara lain PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi wajib pajak di berbagai sektor usaha, PPh final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta  pembebasan  PPh  Pasal  22,  PPh Pasal 22 Impor Pajak, dan PPh Pasal 23. Untuk  wajib  pajak  badan,  pemerintah juga  menurunkan  angsuran  PPh  Pasal 25 sebesar 50%. Tarif pajak penghasilan badan  juga  diturunkan  secara  bertahap menjadi 22% pada tahun 2021 dan 20% mulai  tahun  2022.  Selain  itu,  tarif  pajak penghasilan  badan  juga  diturunkan sebesar  3%  bagi  wajib  pajak  yang menjual  minimal  40%  saham  di  bursa. pertukaran 10 .
Berbagai kebijakan terkait insentif perpajakan  telah  dimutakhirkan  dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19 agar roda perekonomian tetap berputar
seoptimal mungkin.
Selanjutnya,  kebijakan  perpajakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  bertujuan untuk  memberikan  insentif  bagi  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  mengalami dampak wabah virus Pandemi Covid-19, dimana kebijakan tersebut adalah: Peraturan  Menteri  Keuangan  dengan nomor (Kemenkeu 2020) 44/2020, tentang  Insentif  Pajak  dalam  membantu dan  melindungi,  Ada  juga  hasil 11 . Munandar  tentang  pengurangan  tarif angsuran  pajak  penghasilan  (PPh)  Ps. 25,  serta  percepatan  restitusi.  Terdapat pula  kebijakan  lain  yang  dikeluarkan Pemerintah untuk membantu meringankan  dampak  pandemi  Covid- 19,
dengan tujuan membantu
10 Adi  Hartopo,  Endang  Masitoh,  &  Purnama  Siddi.
(2020).  Pengaruh  Kualitas  Layanan,  Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  Di  Kecamatan  Delanggu.
meningkatkan  dan  mempercepat  arus keuangan dan peredaran serta penciptaan  agar  kondisi  normal  dan mampu  bertahan  di  masa  pandemi  dan sejahtera. seluruh masyarakat, khususnya  kalangan  UMKM.  Kebijakan lain  yang  diberikan  pemerintah  adalah kebijakan  awal  terjadinya  pandemi Covid'19 yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah yang  dituangkan  dalam  Keputusan Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  KEP- 156/PJ/ Tahun 2020, Tentang Peraturan terkait  Kebijakan  di  bidang  Perpajakan dan kondisi Pandemi Covid'19.
12  kebijakan  tersebut  bertujuan untuk  memberikan  keringanan  dari beban dan pengaruh sosial ekonomi bagi Wajib  Pajak  yang  terdampak  Covid-19, serta  bantuan  kebijakan  perpajakan berupa  dispensasi  pengenaan  denda administrasi perpajakan, kebijakan dateline pelaporan realisasi transfer dan aset  investasi  atau  tagihan  pajak. Kebijakan  perpajakan  yang  dikeluarkan pemerintah  bertujuan  untuk  membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan  oleh  pandemi  COVID-19, dimana  dari  sisi  ekonomi,  sejak  Maret 2020  pemerintah  telah  menyalurkan stimulus  fiskal  untuk  mengantisipasi aktivitas  perekonomian.  Salah  satunya adalah  pemberian  insentif  perpajakan. Dimana dalam Peraturan Menteri Keuangan yang dituangkan dalam (Kemenkeu  2020)  No.  23/PMK.03, pemerintah membagikan 4 insentif pajak sebagai  upaya  mengantisipasi  kegiatan ekonomi,  yaitu:  (1)  Pemberian  insentif bagi  jenis  PPh  21  atau  lebih  dikenal
Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Manajemen,  16(2),
50 – 56.
11 Munandar,  A.,  Meita,I.,Dan  Putritanti,L.R.2020. Pelatihan Pembukuan Dan Pencatatan Keuangan Sederhana Kepada Siswa/I Yayasan Prima Unggul. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.24(1):528.
dengan  PPh  21;  (2)  Pemberian  insentif untuk  jenis  PPh  Pasal  22  Impor;  (3) Pemberian  insentif  atas  angsuran  PPh Pasal  25;  (4)  Pemberian  insentif  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN).  Kemudian pemerintah mengeluarkan PERPU No 1 Tahun  2020  yang  telah  diganti  dengan UU No 2 Tahun 2020, dimana pemerintah  telah  memberikan  berbagai insentif  perpajakan  untuk  memudahkan Wajib  Pajak  (WP)  dalam  melaksanakan hak dan kewajibannya.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  di atas,  nampaknya  kita  dapat  melihat bahwa insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah belum termasuk pemberian fasilitas perpanjangan  waktu  penyampaian  SPT baik  untuk  SPT  Tahunan  PPh  Pribadi maupun PPh Badan Tahunan. Pengembalian  (SPT),  semua  dikelola secara terpisah. Tujuannya adalah untuk dapat  membantu  mengurangi  beban kepatuhan  dari  Wajib  Pajak,  dimana beban yang ditanggung oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya  seperti  beban  datang  ke kantor  pajak untuk menyampaikan laporan  surat  pemberitahuannya,  atau beban yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas  jasa  konsultan  atau  auditor  pajak untuk menyiapkan dan melaporkan SPT. Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  masih tergolong rendah. Mengingat pentingnya peran  pajak  bagi  suatu  negara  untuk mendukung pembiayaan pembangunan, Pemerintah  dalam  hal  ini  Dirjen  Pajak telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah  satunya  dengan  menerapkan  e- system yang diciptakan oleh Dirjen Pajak untuk  memudahkan  Wajib  Pajak  dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya.  Dengan  diterapkannya pelaporan berbasis e-system diharapkan dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak,
memperbaiki  mekanisme  kontrol  dan membuat pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien.
Pemerintah  telah  menciptakan resiliensi  manajemen  kritis,  namun penanganannya diperlukan pasca pandemi  Covid-19.  Selain  itu,  model tersebut  akan  digunakan  agar  stabilitas ekonomi normal kembali sesuai fungsinya.  Penulis  mengkaji  urgensi Optimalisasi  Model  Mitigasi  Stimulus Perpajakan Pasca Covid-19, harapannya  terjadi percepatan  stabilitas ekonomi karena peningkatan
penerimaan  yang  signifikan  di  sektor perpajakan.
1. Optimalisasi mekanisme withholding tax. Pemotongan Pajak (WHT) adalah  sistem  pemungutan  pajak yang memberikan kewenangan kepada  pihak  ketiga  yang  ditunjuk sebagai pemungut pajak atau pemotongan pajak. Penunjukan pemungut  pajak  atau  pemotongan pajak diatur dalam keputusan Menteri Keuangan, misalnya Peraturan
Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 231/PMK.03/2019  tentang  pemungut pajak atau Peraturan Menteri Keuangan  (PMK)  Nomor  199/PMK .010/2019  tentang  PPh  22 Pemungut Impor. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Inilah yang membedakan  WHT  system  dengan official  assessment  system  yang bergantung  pada  fiskus  dan  self
assessment  system yang bergantung pada wajib pajak itu sendiri 12 .
Dalam  Undang-Undang  Pajak Penghasilan  (UU  PPh),  pengenaan PPh dengan mekanisme WHT terlihat pada  beberapa  pasal  yaitu  Pasal  4 Ayat  2,  Pasal  15,  Pasal  17  Ayat  2C,
Pasal 21/26, Pasal 22, dan Pasal 23/ 26.
Undang-undang
Pajak Penghasilan  juga  mengatur  cara membayar  pajak  yang  berasal  dari luar  Indonesia.  Undang-undang  ini menganut  asas  domisili  dan  sumber serta  menganut  asas  penghasilan seluruh  dunia,  sehingga  penghasilan Wajib Pajak baik yang diperoleh atau diterima  dari  Indonesia  maupun  dari luar Indonesia akan dikenakan pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 24 UU PPh (Budi,  2017:358-359).  Mekanisme WHT  juga  diatur  dalam  Undang- Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  dan  peraturan  terkait.    Secara empiris,  mekanisme  WHT  efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Keuntungan  lainnya  adalah  dapat menekan  biaya  pemungutan  pajak bagi  pemerintah  dan  membantu dalam  pengelolaan  anggaran  karena arus  kas  yang  masuk  diterima  lebih cepat.  Di  sisi  lain,  mekanisme  ini menimbulkan  compliance  cost  bagi wajib pajak sehingga membebani arus kas  wajib  pajak.  Pajak  yang  telah dipotong atau dipungut melalui mekanisme  WHT  dapat  digunakan sebagai kredit pajak yang mengurangi pajak  terutang  pada  akhir  tahun, kecuali pemotongan PPh final 13 . Penulis menawarkan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah  mengoptimalkan  mekanisme
12 Resmi,  Siti.  (2017).  Perpajakan:  Teori  dan  Kasus. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
WHT.  Meskipun  mekanisme  WHT sudah ada sejak
lama, implementasinya  di  lapangan  masih belum  optimal.  Padahal  kontribusi WHT  terhadap  penerimaan  pajak sangat  besar  yaitu  sekitar  80%. Kurangnya  sosialisasi  menjadi  salah satu  penyebab  belum  optimalnya pelaksanaan WHT yang menyebabkan banyak pemungut pajak atau pemotong pajak memahami  kewajibannya.  Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, banyak  penyesuaian  telah  dilakukan pada biaya pengiriman barang. seperti biaya  pengiriman  dan  sejenisnya. Penyesuaian  dilakukan  karena  biaya tersebut seharusnya dipotong dari 23 PP sebesar 2%, namun otoritas pajak tidak melakukan pemotongan tersebut. Contoh lain: pembelian yang dilakukan  oleh  petani  sebelum  tahun 2015  tidak  dikenakan  PPh  22. Peraturan tersebut diubah pada tahun 2015 sehingga semua pembelian hasil perkebunan dikenakan PPh 22. Tidak semua wajib pajak mengetahui perubahan  aturan  ini  dan  tetap  tidak memungut  biaya.  PPh  22  untuk pembelian  yang  dilakukan  kepada petani.  Akibatnya,  pembelian  yang dilakukan  ke  petani  selama  inspeksi tetap ada. Keadaan ini dapat dianggap tidak  hanya  sebagai  kesalahan  wajib pajak,  tetapi  juga  sebagai  tanggung jawab  fiskus  khususnya  Account Representative  (AR).  AR  sebagai akuntan wajib pajak harus mengkomunikasikan informasi tersebut,  namun  terkadang  AR  tidak memahami peraturan perpajakan mengenai  proses  bisnis  wajib  pajak yang disponsori. Peran AR juga dinilai
13 Kristiaji, B.  Bawono dan Awwaliatul Mukarromah. (2020). Meninjau Konsep dan Relevansi PPh  Final di Indonesia. DDTC Working Paper 2220
kurang  memadai  dalam  memberikan edukasi kepada wajib pajak. Berdasarkan berbagai interaksi antara penulis  dan  AR,  penulis  berpendapat bahwa  pengetahuan  pajak/akuntansi dan  kemampuan  komunikasi  AR masih  perlu  dikembangkan.  Baca artikel  penulis  "Mengurangi  Biaya Penagihan Pajak" di Berita DDTC.
Menurut  Subroto  (2020,  265) mengatakan 14 bahwa  rezim  target yang sangat kuat mendominasi praktik administrasi  perpajakan  di  Indonesia. Rezim target ini telah menjadi budaya organisasi  DBT  justru  sebagai  nilai- nilai bersama. Mencapai tujuan penerimaan adalah tujuan utama dan perhatian  utama  sebagian  besar anggota organisasi, yang membentuk perilaku  kelompok  dan  bertahan dalam  jangka  panjang  meskipun anggota  organisasi  berubah 15 .  Rezim target merupakan administrasi perpajakan  yang  jauh  dari  pelayanan dan keadilan, mengabaikan
pendekatan kemanusiaan karena wajib pajak tidak dilihat sebagai mitra, apalagi  pelanggan,  tetapi  sebagai objek untuk mencapai tujuan. Account Representative (AR) harus
memahami  bahwa  setiap  wajib  pajak memiliki  kepribadian  yang  berbeda- beda,  yang  dipengaruhi  oleh  banyak faktor  seperti  tingkat  pendidikan, budaya,  dan  bahasa.  AR  dapat menjalankan  perannya  dengan  baik jika dapat berkomunikasi dengan baik dengan pengetahuan perpajakan dan akuntansi  yang  mumpuni.  Ke  depan, AR  harus  mengedukasi  wajib  pajak secara  intensif  mengenai  mekanisme WHT  ini.  Oleh  karena  itu,  AR  perlu
14 Subroto,  Gatot.  (2020).  Pajak  dan  Pendanaan Peradaban Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.
15 .  Kotler,  Philip ,  2001,  “  Manajemen  Pemasaran  “,
edisi Milenium, Jakarta, PT. Prenhallindo.
memahami  proses  bisnis  wajib  pajak untuk  menjelaskan  transaksi  mana yang akan dibebankan atau dihentikan.  Karena  selain  itu,  di  sisi lain  mekanisme  WHT  menimbulkan compliance  cost  bagi  wajib  pajak sehingga  membebani  arus  kas  wajib pajak. Pajak yang telah dipotong atau dipungut  melalui  mekanisme  WHT dapat  menjadi  kredit  pajak  yang berpotensi  untuk  memotong  pajak terutang  pada  akhir  tahun,  kecuali pemotongan PPh final 16 .
Optimalisasi  mekanisme  WHT juga dapat dilakukan dengan menambahkan  objek  kontrol.  Namun yang  jauh  lebih  penting  adalah pendidikan  para  wajib  pajak  yang ditahan  dan  ditahan.  Optimalisasi  ini juga  mendukung argumentasi   kedua di bawah ini.

## 2. Pengenaan PPh final bagi wajib
pajak non UMKM.
Di era PPh final telah diperkenalkan  di  Indonesia  sejak diundangkannya Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan  yang  telah  mengalami empat kali perubahan. Sampai dengan amandemen terakhir yaitu UU
No  36  Tahun  2008,  penerapan  PPh final di Indonesia mengalami perluasan.  Kristiaji  dan  Awwaliatul merumuskan taksonomi pajak penghasilan final untuk lima kelompok 17 , yaitu:
1. PPh final yang dikenakan atas penghasilan subjek pajak luar negeri (SPLN).
16 Kristiyadi. Ibid.
17 Ibid
2. PPh Final yang didorong oleh pemisahan penghasilan dari modal dan penghasilan dari pekerjaan.
3. PPh Final sebagai pendukung kebijakan pajak dugaan.
4. Pajak penghasilan final yang menjamin kelangsungan sistem perpajakan keluarga.
5. PPh final lebih didorong untuk kemudahan, kepatuhan dan
keberterimaan.
Pajak penghasilan final memiliki beberapa keunggulan, antara lain:  (1)  lebih  mudah  diterapkan  di negara-negara  yang  belum  memiliki sistem administrasi yang canggih dan masyarakatnya belum memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai dan (2) lebih mudah diawasi sehingga mereka dapat mempertahankan pendapatan negara.  Namun  di  sisi  lain,  terdapat beberapa tinjauan kritis yang ditujukan kepada PPh akhir ini, yaitu:
1. Dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan peluang agresivitas pajak. 2.  Menciptakan  tax  gap,  yaitu kesenjangan antara potensi ekonomi  basis  pajak  dengan realisasinya. 3. Mengesampingkan asas kemampuan membayar dan mendistorsi  progresifitas  sistem perpajakan.
4. Mempengaruhi daya saing.
5.  Sebagai  bagian  dari  mekanisme WHT,  PPh  final  mengaburkan sistem penilaian diri.
6. Bertentangan dengan asas pembatasan  kekuasaan  untuk mengenakan pajak. Pemerintah tidak hanya
melakukan  upaya  kesehatan  dan penanggulangan  wabah,  tetapi  juga melakukan  upaya  ekonomi  yang
harus  tetap  berjalan  dalam  kondisi pandemi melalui kebijakan dan langkah  besar  yang  diambil  (seperti tindakan Pemerintah Pusat mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan)4.  Usulan  kedua  penulis untuk meningkatkan penerimaan pajak  adalah  dengan  mengenakan pajak definitif kepada wajib pajak non UMKM,  seperti  pajak  penghasilan UMKM  saat  ini.  Sebelum  itu,  penulis menjelaskan alasan rekomendasi ini.
Pada  bagian  penjelasan  Pasal 4(2)  UU  PPh  disebutkan  bahwa mekanisme pemungutan
PPh didasarkan pada 5 (lima) hal:
1.  Perlu  adanya  dorongan  dalam rangka  pengembangan  investasi dan tabungan masyarakat;
2.
Kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
3.  Mengurangi  beban  administrasi baik Wajib Pajak maupun DJP;
4. Persamaan pengenaan pajak;
5.  Amati  perkembangan  ekonomi dan moneter.
Berdasarkan
ketetapan
tersebut,  DJP  kemudian  memungut pajak  final  atas  berbagai  jenis penghasilan,  antara  lain  penghasilan dari perusahaan konstruksi,
perusahaan real estate, dan perusahaan yang menyewakan tanah dan/atau  bangunan.  Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 KUHP, DJP menggunakan pertimbangan praktis untuk menghindari kesulitan dalam
menghitung  besarnya  penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak golongan tertentu,  oleh  karena  itu  DJP  juga menetapkan  PPh final  bagi  beberapa Wajib Pajak luar negeri.5
Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun  2018  yang  menggantikan  PP 46 Tahun 2013. Penjelasan PP ini, PP No. Mendeskripsikan keluarnya PP 23 Tahun 2018 dengan beberapa aspek:
1.  Memberikan  kemudahan  dan kemudahan  kepada  Wajib  Pajak yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu;
2. Menetapkan jangka waktu tertentu sebagai  masa  pembelajaran  bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan  menurut  ketentuan umum; 3.  Penyesuaian  tarif  (dari  tarif  1% menjadi tarif 0,5%) untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal;
4.  Memberikan  keadilan  bagi  wajib pajak yang telah dapat melakukan pembukuan.
Penulis  mengajukan  usulan pengenaan  PPh  final  (situasi)  non UKM  untuk  tahun-tahun  mendatang jika  memungkinkan,  dimulai  dari pelaporan SPT tahunan tahun anggaran  2020.  Alasan  pembuatan proposal  ini  adalah  COVID-19  - Pandemi terfokus pada proses pemulihan  usaha  wajib  pajak.  Asas kemudahan dan kesederhanaan mekanisme  pajak  penghasilan  final akan  sangat  membantu  wajib  pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya.  Secara  teknis  wajib pajak  masih  melakukan  pembukuan. Untuk tahun pajak 2020 sudah dibayar PPh  25  dan  pemotongan  pajak  pada tahun  2020  akan  dianggap  sebagai setoran pajak penghasilan final. Pajak yang belum dibayar dihitung pada saat pelaporan  SPT  Tahunan.  Penulis
segera membahas "kerugian", karena kenaikan  tarif  yang  diusulkan  pasti akan menyebabkan kurang bayar SPT tahunan.  PPh  final  tahun  pajak  2021 akan  dibayarkan  setiap  bulan  sesuai dengan mekanisme PPh final UKM.
Berbeda dengan PP 23 Tahun 2018 yang menghentikan mekanisme WHT  bagi  UMKM  melalui  Surat Keterangan Bebas (SKB),
rekomendasi  akhir  pengajuan  PPh kepada  non  UMKM  tetap  dengan mekanisme WHT  saat  ini.  Penagihan atau  pemotongan  pajak  berlanjut seperti  biasa.  Pajak  yang  dipotong atau dipungut dapat dikurangkan dari pembayaran PPh final.  Hal  ini  sesuai dengan  usulan  awal  dan  juga  dapat digunakan  sebagai  kontrol  untuk mencegah agresi keuangan. Menerapkan  pajak  penghasilan  yang ketat  dapat  sangat  membantu  dalam mengurangi  sengketa  pajak  karena mengabaikan  situasi  di  mana  bisnis kehilangan  uang  atau  membayar lebih.  Tentu  akan  ada  kritik  terhadap kebijakan  ini.  Penilaian  pemungutan pajak  penjualan  yang  tidak  tepat sering dikritik karena pajak dimaksudkan  untuk  dikenakan  pada laba  perusahaan.  Pajak  penghasilan final juga tidak dilihat sebagai ekspresi kesetaraan pajak, misalnya
perusahaan kehilangan pajaknya tetapi  tetap  membayarnya  (Subroto, 2020:  364-365).  Pemotongan  pajak tidak  dapat  dibebankan  untuk  jangka waktu  yang  lebih  lama.  Namun keuntungannya, PPh final merupakan cara  cepat  untuk  mengumpulkan penerimaan pajak.
Mempertimbangkan keuntungan dan kerugian pajak penghasilan  akhir,  penulis  memiliki  3 (tiga) argumen. Pertama,
pemberlakuan  PPh  final  bagi  wajib
pajak non UMKM ini berumur pendek, satu  hingga  dua  tahun  hingga ekonomi  pulih  dan  penerimaan  pajak membaik.
Kedua, menciptakan peluang  bagi  wajib  pajak  non  UMKM untuk  lebih  berkontribusi  kepada pemerintah. Hal itu sesuai dengan apa yang  dikatakan  Sandiaga  Uno  di Jakarta Juni lalu. Sandiaga mengatakan pemerintah harus memungut  pajak  dari  perusahaan besar  yang  memanfaatkan  pasar besar Indonesia. Pajak dari perusahaan besar kemudian
disalurkan  dalam  bentuk  bantuan modal  kerja  kepada  UMKM  atau secara  tunai  kepada  mereka  yang terkena  dampak  langsung  wabah  ini (Oktaveri,  2020).  Ketiga,  penulis meninjau  penerapan  tarif  pajak  atas penghasilan  kotor  dan  penghasilan bersih  dan  menemukan  bahwa  ada lebih banyak peluang untuk perencanaan pajak yang agresif pada komponen laba kotor dan penghasilan bersih, misalnya terkait dengan pajak atau  biaya  yang  dapat  dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan.
Termasuk  keuntungan/kerugian  yang belum  direalisasi  yang  saat  ini dipersyaratkan oleh SAK-IFRS.
Berapa tarif pajak yang diterapkan? Untuk
menjawab pertanyaan  ini,  pertama-tama  kita harus  melihat  evolusi  pembayaran pajak.  Penulis  mengambil  data  dari emiten  karena  lebih  mudah  didapat, walaupun  tidak  bisa  disamaratakan setelah  semua  perusahaan  besar hanya menguasai 0,1% pangsa pasar di  Indonesia.  Data  olahan  (lihat lampiran)  menunjukkan  rata-rata  tarif pajak  penjualan  tahun  2017  sebesar 2,21%  dan  tahun  2018  sebesar
2,19%.  Oleh  karena  itu,  tarif  pajak yang  disarankan  untuk  menepis  kritik
bahwa PPh final mendorong perencanaan pajak yang agresif, DJP setidaknya  harus  melakukan  2  (dua) hal, yaitu
(1)  memperketat  pengawasan  atas penggunaan e-faktur dan
(2) memantau perubahan kekayaan pribadi Wajib Pajak.
Seluruh wajib pajak non UMKM
wajib diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena memiliki  omzet  lebih  dari  Rp.  4,8 miliar/tahun.  Sebagai  PKP,  wajib pajak wajib melaporkan penjualannya setiap bulan melalui e-faktur. Saat AR melakukan pengecekan rutin terhadap e-faktur,  hal  itu  dapat  mencegah agresi  pajak.  Ini  lebih  lanjut  tentang kebijakan perpajakan pasca Covid-19 Mitra  DDTC,  di  bidang  PPN misalnya menaikkan tarif, memperluas  basis  pajak,  dan mereformasi  sistem  perpajakan    .
Selain itu, kenaikan atau penurunan penjualan harus
mempengaruhi kenaikan atau
penurunan  ekuitas.  Itu  juga  dapat berfungsi  sebagai  dasar  penilaian untuk
menghindari agresi keuangan.

## 3. Efisiensi biaya pemungutan pajak.
Ada  2  (dua)  jenis  pungutan  pajak, yaitu:
1. Biaya kepatuhan (cost of compliance) Biaya kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan  oleh  wajib  pajak  untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya tersebut dapat berupa biaya penyetoran dan pelaporan pajak,
biaya penyimpanan  berkas  pajak,  biaya pembayaran gaji departemen pajak dan/atau  biaya  konsultan  pajak, biaya  menghadapi  pemeriksaan
pajak  dan/atau  sengketa,  biaya membayar sanksi administratif, dan lain-lain.

## 2. Biaya pemungutan pajak (cost of collection)
Biaya  pemungutan  pajak  adalah biaya diterbitkan oleh fiskus  terkait dengan upaya pemungutan penerimaan pajak dari wajib pajak. Biaya  tersebut  dapat  berupa  biaya gaji pegawai pajak, biaya pelatihan pegawai pajak, biaya penyelenggaraan pemeriksaan dan/atau  sengketa  pajak,  biaya pengadaan  dan  pemeliharaan  TI, biaya
pelaksanaan program perpajakan, dan lain-lain.
Kondisi  efektivitas  biaya  terbesar yang  dapat  dicapai  adalah  mengurangi pemeriksaan  pajak  dan  litigasi.  Menurut Hestu Yoga Saksama, Direktur Konsultasi, Pelayanan dan Humas DJP, mengatakan wajib pajak  harus didorong untuk  melakukan  koreksi  diri  agar  tidak terjadi kekeliruan. Disini peran AR sangat penting  untuk  menginformasikan  wajib pajak ketika ada laporan SPT yang tidak benar. Jika AR bisa berperan maksimal, jumlah  pemeriksaan  bisa  dikurangi, maka  otomatis  jumlah  sengketa  pajak akan berkurang. Di tahun depan, banyak Wajib  Pajak  yang  diperkirakan  akan melaporkan  kerugian  atau  bahkan  lebih membayar  SPTnya  karena perlambatan kegiatan  ekonomi  selama  pandemi COVID-19.akan berdampak pada penurunan pendapatan dan laba perusahaan.  SPT  yang  hilang  dan  SPT yang lebih bayar tunduk pada pengendalian  pajak.  Di  sisi  lain,  negara membutuhkan penerimaan pajak. Hal ini dapat  menimbulkan  sengketa  pajak, yang  juga  mengakibatkan  tingginya biaya  pemungutan  pajak.  Pengenaan pemotongan  pajak  final,  seperti  yang
disarankan  oleh  penulis  sebelumnya, dapat  mengurangi  jumlah  pemeriksaan pajak dan sengketa pajak.
Data  tahun  2019  menunjukkan tren  peningkatan  sengketa  pajak  sejak tahun  2017.  Pada  tahun  2017  terdapat 5.553  pengajuan  kasus  perpajakan, kemudian  meningkat  menjadi  7.813 pengajuan pada tahun 2018 dan kembali menjadi  12.882  pengajuan  pada  tahun 2019.  Pencapaian  tahun  2019  ini merupakan yang tertinggi di tahun 2019. lima  tahun  terakhir.  Bisa  dibayangkan berapa  biaya  yang  harus  dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa pajak ini. Sedangkan  win  rate  DJP  di  hadapan pengadilan pajak hanya 40%. Salah satu penyebabnya adalah kualitas revisi ujian yang masih bertentangan dengan aturan sehingga  melemahkan  posisi  DJP. Artinya, pengetahuan perpajakan auditor juga perlu ditingkatkan. Model memulihkan  penerimaan  pajak  pasca pandemi  ini,  AR  perlu  lebih  maksimal dalam  mengaudit  e-faktur,  melakukan riset  (analisis)  laporan  keuangan  wajib pajak,  memantau  giro/rekening  bank, dan tracking aset wajib pajak. Sementara itu,  efektivitas  biaya  pemeriksaan  pajak dan  sengketa  pajak  dapat  dikaitkan dengan  pelatihan  AR/departemen  audit, program penjangkauan, dan pengawasan daerah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian, maka disimpulkan  bahwa  Optimalisasi  Model Mitigasi  Stimulus  Pajak  Pasca  Covid-19 dapat dilakukan melalui:
(1) Optimalisasi mekanisme WHT.
Sampai  saat  ini  penerapan WHT  di  lapangan  belum  optimal. Salah  satu  penyebabnya  adalah kurangnya sosialisasi kepada
masyarakat.  Optimalisasi  mekanisme wajib  pajak  dapat  dilakukan  dengan edukasi secara intensif tentang mekanisme  WHT  melalui  edukasi. Optimalisasi  mekanisme  WHT  juga dapat  dilakukan  dengan  menambah objek pajak;
(2)  Pengenaan  PPh  Final  kepada  wajib pajak non UMKM.
DJP memungut pajak final atas berbagai  jenis  penghasilan,  antara lain  penghasilan  dari  perusahaan konstruksi,  perusahaan  real  estate, dan  perusahaan  yang  menyewakan tanah dan/atau bangunan;
(3) Efisiensi biaya pemungutan pajak.
Usulan ini tentunya perlu dikaji lebih  dalam  karena  akan  berdampak signifikan terhadap praktik perpajakan.

## DAFTAR RUJUKAN

## Buku
Resmi,  Siti.  (2017).  Perpajakan:  Teori dan  Kasus.  Buku  1.  Edisi  10. Jakarta: Salemba Empat.
Subroto,  Gatot.  (2020).  Pajak  dan Pendanaan Peradaban Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.

## Jurnal
Agustina,  Y.,  &  Rahman,  A.  (2021).
Insentif  Pajak:  Solusi  Tepat  bagi UMKM  di  Masa  Pandemi  Covid- 19. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Cheisvianny,  Charoline.  “Memulihkan Penerimaan Pajak Setelah Pandemi Covid- 19.”  JURNAL PAJAK  INDONESIA  (Indonesian
Tax  Review)  4,  no.  1  (21  Juli 2020): 21 –28.
Kristiaji,  B.Bawono  dan  Awwaliatul Mukarromah.  (2020).  Mengkaji Konsep  dan  Relevansi  Pajak Penghasilan  Final  di  Indonesia. Kertas Kerja DDTC 2220.
Mohammad, Ryan, Helmi Zus Rizal, dan Gede Satria Pujanggo, PG. 2021. “Pengaruh Insentif Pajak Berdasarkan  Tax  Basis  dan  Tarif
Pajak  Terhadap  Ekonomi  Makro: Studi  Kasus  Indonesia.”  Ilmuwan 2  (2).  Direktorat  Jenderal  Pajak: 179 –98.
Nur  Priyatin,  N.  Rahmi,  N.  Analisis
Implementasi  Kebijakan  Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Pademangan
Tahun  2020.  Jurnal  Pajak  Kejuruan (JUPASI) Vo. 3. No. 2, Maret 2022 hlm 86-96 Paramitha, A.A. (2021). Kebijakan Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampaknya Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah.  Jurnal  Supremasi,  11(1), 94-104.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan            Menteri            Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan    Kepabeanan,  Cukai, dan  Pajak  atas  Impor  Barang Kiriman.
Peraturan            Menteri            Keuangan
(PMK) Nomor 231/PMK.03/2019            tentang
Tata            Cara  Pendaftaran  dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib  Pajak,  Pengukuhan  dan Pencabutan  Pengusaha  Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23
Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan dari   Usaha   yang   Diterima   atau
Diperoleh  Wajib    Pajak    yang Memiliki    Peredaran    Bruto Tertentu.

## Internet/Situs Web
Oktaveri,  John  Andhi.  (2020).  Saran Sandiaga  Uno  untuk  Pemerintah: Pungut  Pajak  dari  Perusahaan Besar dan Bantu UMKM. Diakses melalui https://economic.business.com/re ad/20200617/9/1253977/saran- sandiaga-uno-untuk-government- kumpulkan-pajak-dari- corporation-large-dan-bantu- umkm-
Setiawan, Sakina Rakhma Diah. (2020). Pandemi  Covid-19,  Bagaimana
Sektor Perpajakan?
Diakses melalui
https://money.kompas.com/read/2 020/05/18/223948426/pandemi-
covid-19-how-sector- taxation?page=all diakses 1 Desember 2022.