## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN
(EJPP)
DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i2 Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 15 Juni 2024, Diperbaiki: 24 Juni 2024, Diterbitkan: 25 Juni 2024

## KESESUAIAN TERAS 1 MALIOBORO SEBAGAI LOKASI RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA MALIOBORO YOGYAKARTA
Ulya’ Nazihah 1 , Murtanti Jani Rahayu 2 , Lintang Suminar 3
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, ulyanazihah@student.uns.ac.id 2 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, murtantijani@staff.uns.ac.id 3 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, lintangsuminar@staff.uns.ac.id
Corresponding Author: ulyanazihah@student.uns.ac.id
Abstract: The existence of street vendor activities occupying the Malioboro pedestrian route causes  several  problems  such  as  disrupting  pedestrian  movement,  blocking  the  visibility  of shops,  and  violating  laws  and  regulations  due  to  the  lack  of  a  business  permit.  The Yogyakarta Special Region Provincial Government followed up on this issue by constructing Teras 1 Malioboro as a place to relocate the street vendors. This policy faced obstacles in the form of rejection by traders on the grounds that they had difficulty adapting, especially after the Covid-19 pandemic ended. The traders asked that the new street vendor location must be able to meet trading needs with adequate facilities. This research aims to determine the level of  suitability  of  Teras  1  Malioboro  as  a  place  to  relocate  the  street  vendors.  This  research uses  three  variables,  including  the  existence  of  main  activities,  strategic  location,  and availability of supporting facilities. This research uses quantitative descriptive methods with Guttman scale scoring analysis techniques to assess the suitability of variables based on the characteristic  conditions  of  street  vendors'  locations.  The  suitability  assessment  result  is 0.917,  indicating  that  Teras  1  Malioboro  is  in  the  suitable  category  as  a  location  for relocating street vendors.
Keywords: Relocation; Street Vendors; Suitability; Trading Activity.
Abstrak: Keberadaan  aktivitas  pedagang  kaki  lima  yang  menempati  jalur  pedestrian Malioboro  menyebabkan  beberapa  permasalahan  seperti  mengganggu  ruang  gerak  pejalan kaki,  menghalangi  visibilitas  pertokoan,  serta  melanggar  peraturan  perundang-undangan akibat  tidak  adanya  surat  izin  usaha.  Permasalahan  tersebut  ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  melakukan  pembangunan  Teras  1  Malioboro sebagai  lokasi  relokasi  pedagang  kaki  lima  (PKL).  Kebijakan  ini  mengalami  hambatan berupa penolakan para pedagang dengan alasan kesulitan beradaptasi terutama setelah masa pandemi  Covid-19  berakhir.  Para  pedagang  meminta  lokasi  PKL  yang  baru  harus  mampu memenuhi  kebutuhan  berdagang  dengan  adanya  fasilitas  yang  memadai.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kesesuaian  Teras  1  Malioboro  sebagai  lokasi  relokasi PKL.  Variabel  penelitian  yang  digunakan  adalah  keberadaan  aktivitas  utama,  kestrategisan lokasi,  dan  ketersediaan  fasilitas  pendukung.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif
kuantitatif  dengan  teknik  analisis  skoring  skala  Guttman  untuk  menilai  kesesuaian  variabel berdasarkan  kondisi  karakteristik  lokasi  PKL.  Hasil  penilaian  kesesuaian  sebesar  0,917 menunjukkan bahwa Teras 1 Malioboro masuk dalam kategori sesuai sebagai lokasi relokasi pedagang kaki lima.
Kata Kunci : Aktivitas Perdagangan; Kesesuaian; Pedagang Kaki Lima; Relokasi.

## PENDAHULAN
Tingginya arus urbanisasi dan industrialisasi menyebabkan tingginya jumlah penduduk dan  berdampak  pada  meningkatnya  persaingan  kerja.  Masyarakat  marjinal  dengan keterbatasan kompetensi kemudian gagal bersaing dan beralih pada sektor ekonomi informal. Sektor  ini  dapat  berperan  sebagai  katup  pengaman  ekonomi  dari  tingginya  angka pengangguran  serta  memiliki  peran  strategis  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  terbesar (Sulistyo  Rini,  2013).  Sektor  informal  memiliki  daya  tarik  berupa  adanya  peluang mendapatkan penghasilan dengan fleksibilitas waktu dan sifat toleransi sosialnya yang tinggi (Centeno  et  al.  dalam  Yusuf,  2011;  Soetomo,  2009).  Salah  satu  jenis  usaha  sektor  informal yang paling diminati yaitu aktivitas pedagang kaki lima.
Aktivitas  pedagang  kaki  lima  yang  menempati  ruang  publik  berperan  sebagai activity support yang mampu menggerakkan fungsi kegiatan kota agar menjadi lebih hidup, menerus, dan ramai (Ghaisanni, Setioko, & Hardiman, 2015). Seperti halnya pada kawasan Malioboro, pedagang  kaki  lima  menjadi  kekuatan  ruang  publik  bahkan  memunculkan  daya  tarik tersendiri  di  jalanan  (Whyte,  1988).  Meskipun  keberadaan  PKL  dapat  berkontribusi  dalam menanggulangi kemiskinan perkotaan (Soetomo, 2009), aktivitas PKL di kawasan Malioboro memberikan  dampak  negatif  karena  membatasi  ruang  gerak  pejalan  kaki  dan  menghalangi visibiltas pertokoan. Hal ini tidak sesuai dengan  teori  (Swasto,  2004;  Rahayu,  2020) bahwa pedagang kaki lima tidak boleh menutup hak aktivitas suatu komunitas yang dapat membuat pengguna lain kehilangan tempat beraktivitas. Selain itu, keberadaan PKL di ruang perkotaan tidak  boleh  mengganggu  sistem  aktivitas  perkotaan  dan  fungsi  publik  secara  visual,  sosial, ekonomi,  dan  fisik  lingkungan  (Handayani,  2009).  Untuk  mempertahankan  eksistensi  PKL sebagai  aktivitas  pendukung  yang  memperkuat  fungsi  ruang  perkotaan  dan  menciptakan ketertiban, diperlukan solusi  berupa penataan dan pengaturan PKL  (Shirvani,  1985;  Rahayu & Musyawaroh, 2013)
Karena  itu,  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  memberlakukan kebijakan  berupa  pemindahan  aktivitas  PKL  yang  ada  di  sepanjang  jalur  pedestrian Malioboro  ke  sebuah  bangunan  baru  yang  disebut  Teras  1  Malioboro.  Kebijakan  ini mengalami penolakan dari pedagang karena mereka berpendapat akan sulit beradaptasi untuk memulihkan  ekonomi  pasca  Covid-19.  Mereka  juga  beralasan  bahwa  kondisi  lokasi  yang masih  baru  memunculkan  ketidakpastian  dalam  mendatangkan  konsumen.  Para  pedagang meminta  syarat  relokasi  hanya  bisa  dilakukan  apabila  lokasi  yang  baru  mampu  memenuhi kebutuhan mereka yaitu menyediakan fasilitas lengkap dan kapasitas yang memadai.
Dengan adanya relokasi PKL, pihak pemerintah menawarkan berbagai manfaat seperti memberikan legalisasi dan kepastian dalam berusaha, memberikan pembinaan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas pendukung, bahkan melakukan berbagai promosi untuk meningkatkan branding dari  PKL  Malioboro.  Di  samping  pro  dan  kontra  yang  terjadi  di  balik  kebijakan relokasi  PKL,  terdapat  urgensi  untuk  mengukur  kesesuaian  lokasi  PKL  dalam mengakomodasi  aktivitas  perdagangan,  baik  dari  segi  karakteristik  lokasi  maupun keterpenuhan  fasilitas  pendukung.  Hal  tersebut  sangat  penting  untuk  mendukung keberlanjutan aktivitas PKL.

## METODE PENELITIAN
Lokus  penelitian  adalah  Teras  1  Malioboro  dan  kawasan  sekitarnya  yang  ditentukan menggunakan pendekatan teori image kawasan variabel path , yaitu dengan menganalisis alur pergerakan  yang  secara  umum  digunakan  masyarakat  seperti  jalan,  titian,  dan  gang-gang utama  (Lynch,  1985;  Heldiansyah  &  Apriliani,  2019).  Gambar  1  merupakan  peta  lokus penelitian. Substansi  yang dibahas pada penelitian ini adalah kesesuaian Teras 1 Malioboro sebagai  lokasi  relokasi  PKL.  Komponen  yang  digunakan  untuk  mengkaji  kesesuaian didapatkan dari hasil sintesis teori dari berbagai ahli. Ruang lingkup penilaian terbatas pada substansi kondisi karakteristik lokasi PKL. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif  yang  menggunakan  data  dan  analisis  dalam  bentuk  angka  serta  bisa  dihitung menggunakan prosedur statistik yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deduktif yaitu dengan menerapkan cara berpikir yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat mengerucut  untuk  menarik  kesimpulan  secara  khusus.  Pendekatan  ini  diawali  dengan menemukenali  masalah  PKL,  melakukan  eksplorasi  teori  terkait  karakteristik  lokasi  PKL, yang  kemudian  digunakan  sebagai  pedoman  untuk  melihat  kesesuaian  lokasi  relokasi  PKL serta  menjadi  dasar  dalam  menjawab  tujuan  penelitian.  Sumber  data  penelitian  ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi lapangan dan  wawancara,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  survei  instansi  dan  studi  literatur berupa kajian dokumen, jurnal penelitian, data instansi, dan sumber lainnya yang berasal dari internet. Data yang dipakai menggunakan tahun data ketika dilakukan penelitian, yakni tahun 2023 dan 2024.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  skoring  skala  Guttman,  yaitu  skala  yang digunakan untuk mendapatkan jawaban tegas dengan dua interval, yakni “ya-tidak”, “sesuai- tidak  sesuai”,  „setuju-tidak  setuju”,  dan  sebagainya  (Sugiyono,  2014).  Jawaban  untuk  skor tertinggi adalah 1 (satu) sedangkan jawaban untuk skor terendah adalah 0 (nol).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pedagang Kaki Lima dalam Sektor Informal Perkotaan
Pedagang  kaki  lima  didefinisikan  sebagai  orang-orang  yang  menawarkan  barang  dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang publik seperti trotoar atau taman (Mc Gee &  Yeung,  1977).  Menurut  (Darman,  2015),  PKL  merupakan  sekumpulan  orang  yang melakukan  kegiatan  usahanya  menggunakan  fasilitas  umum.  PKL  sebagai  salah  satu  sub sektor informal  yang dominan dapat menjadi salah satu moda dalam transformasi perkotaan yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi perkotaan (Rahayu, 2020). Kegiatan perdagangan kecil yang bersifat urban dengan komoditas dari produk industri, menyerupai pedagang pasar namun  tidak  memiliki  kelembagaan  sosial  disebut  sebagai  PKL  yang  menjadi  bagian  dari sektor informal (Rahayu, 2020).

## Karakteristik Lokasi Pedagang Kaki Lima
Menurut  (Widjajanti,  2018),  lokasi  PKL  dipengaruhi  oleh  keberagaman  aktivitas  di sekitarnya.  PKL  cenderung  menempati  lokasi  yang  dekat  dengan  kumpulan  konsumen dengan  menyediakan  dagangan  sesuai  kebutuhan  pengunjung  di  ruang  publik.  Menuut (Hapsari,  2017),  lokasi  yang  diinginkan  PKL  berada  pada  lalu  lintas  kawasan  yang  padat karena  dapat  memperbesar  peluang  pedagang  mendapat  konsumen  lebih  besar  dan  kondisi aksesibilitas  yang  baik.  Menurut  Witjaksono  dalam  (Hamdan  dkk,  2017)  lokasi  PKL  harus berada pada lokasi yang strategis, berdekatan dengan kegiatan utama, dan sirkulasi penduduk yang  tinggi  supaya  menerima  lebih  banyak  konsumen.  Pemusatan  aktivitas  formal  dapat menjadi daya tarik bagi konsumen dan menimbulkan akumulasi pengunjung sehingga lokasi PKL  lebih  baik  berdekatan  dengan  sarana  umum  (Widjajanti,  2009).  (Shirvani,  1985)  juga
menyampaikan  bahwa  eksistensi  kegiatan  PKL  sebagai  aktivitas  pendukung  merupakan dampak dari aktivitas formal sehingga lokasinya berdekatan.

## Faktor Pemilihan Lokasi Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima
Menurut  Tjiptono  dalam  (Hamdan  dkk,  2017),  pemilihan  lokasi  usaha  perlu mempertimbangkan faktor kemudahan lokasi dijangkau sarana transportasi umum, visibilitas yang baik, tampat parkir yang nyaman, adanya tempat yang cukup luas untuk ekspansi, dan adanya  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  terkait  lokasi  PKL.  Terdapat  beberapa  faktor dalam  mempertimbangkan  lokasi  relokasi  menurut  (Demas  &  Dewanti,  2021)  yaitu aksesibilitas yang baik, luas lahan cukup untuk ekspansi, terdapat lahan parkir, adanya utilitas berupa jaringan listrik, air bersih dan limbah, kondisi lingkungan yang bersih, visibilitas baik, fungsi  jalan,  adanya  akses  pejalan  kaki,  dan  kesesuaian  lokasi  dengan  kebijakan  tata  ruang. Berdasarkan  penelitian  (Nasta,  2017),  PKL  cenderung  memilih  lokasi  yang  ramai, mempertimbangkan faktor kedekatan dengan rumah tinggal, serta faktor biaya retribusi yang rendah  sehingga  menguntungkan  bagi  pedagang.  Studi  yang  dilakukan  (Imaniah  & Haryatiningsih, 2016) menghasilkan 4 (empat) faktor pemilihan lokasi usaha bagi PKL yaitu, faktor lingkungan masyarakat, fasilitas, persaingan, dan kebijakan pemerintah.

## Sarana Perdagangan
Berdasarkan  Permendag  No.  26  Tahun  2020,  pembangunan  sarana  perdagangan membutuhkan  fasilitas  pendukung  berupa  drainase,  kantor  pengelola  dan  pos  keamanan, toilet, tempat parkir, dan zonasi. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2021 menyebutkan bahwa revitalisasi fisik bangunan pasar harus dilakukan dengan mempertimbangkan fisik bangunan, zonasi  barang,  sarana  kebersihan,  kesehatan,  keamanan,  lingkungan,  kemudahan  akses transportasi, dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan menurut Keputusan Badan  Standarisasi  Nasional  Nomor  61/KEP/BSN/3/2021  mengenai  Pasar  Rakyat menyebutkan  bahwa  terdapat  beberapa  persyaratan  teknis  terkait  pembangunan  pasar,  yaitu ketersediaan ruang dagang, aksesibilitas, zonasi, pos ukur, fasilitas umum, elemen bangunan, keselamatan  bangunan,  pencahayaan,  sirkulasi  udara,  drainase,  ketersediaan  air  bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, sarana teknologi informasi, dan digitalisasi.
Mengacu  dari  berbagai  pendapat  ahli  di  atas  maka  dihasilkan  sintesis  variabel penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Sintesis Variabel Penelitian
Variabel Sub Variabel Sumber Keberadaan Aktivitas Utama Kedekatan dengan Aktivitas Utama Nasta (2017); Widjadjanti (2018); Hamdan dkk. (2017); Widjadjanti (2009); Shirvani (1985) Kestrategisan Lokasi Aksesibilitas Transportasi Umum Hamdan dkk. (2017); Demas & Dewanti (2021); Hapsari (2017); SNI Pasar Rakyat; PP No. 29 Tahun 2021 Jalur Pejalan Kaki Demas & Dewanti (2021) Visibilitas Hamdan dkk. (2017); Demas & Dewanti (2021) Fungsi Jalan Demas & Dewanti (2021) Ketersediaan Fasilitas Pendukung Jaringan Listrik Demas & Dewanti (2021); Hamdan dkk. (2017); Demas & Dewanti (2021); Permendag No. 26 Tahun 2020; PP Nomor 29 Tahun 2021; SNI Pasar Rakyat Jaringan Air Bersih Tempat Sampah Toilet Umum Tempat Parkir

## Pembahasan Kesesuaian Variabel Keberadaan Aktivitas Utama
Pada  variabel  keberadaan  aktivitas  utama  terdapat  sub-variabel  kedekatan  dengan aktivitas utama. Sub-variabel ini memiliki dua indikator, yakni (1) jenis-jenis aktivitas utama, dan  (2)  jarak  lokasi  PKL  dengan  aktivitas  utama.  Pada  indikator  jenis-jenis  aktivitas  utama telah  memenuhi  parameter  yaitu  lokasi  Teras  1  Malioboro  berada  dekat  dengan  aktivitas formal  antara  lain  aktivitas  permukiman,  perdagangan,  perkantoran,  pertahanan,  dan peribadatan. Berikut merupakan persebaran jenis aktivitas yang dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Jenis-jens Aktivitas Utama di Dekat Teras 1 Malioboro
Pada  indikator  jarak  lokasi  dengan  PKL  juga  telah  memenuhi  parameter  yaitu  jarak aktivitas utama dengan lokasi PKL ≤ 50 meter. Hal ini sesuai dengan teori (Rahayu, 2020) bahwa  keberadaan  aktivitas  utama  berpotensi  memberikan  kunjungan  konsumen  kepada pedagang  kaki  lima  yang  ada  di  dekatnya,  pedagang  cenderung  mendekati  aktivitas  utama yang ada dengan jarak 25 – 50 meter. Berikut merupakan aktivitas utama yang berada dalam jangkauan ≤ 50 meter dari pintu masuk Teras 1 Malioboro yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Jarak Aktivitas Utama dengan Lokasi
No Bangunan Aktivitas Nama Tipe Aktivitas Jarak dengan Lokasi 2 Perdagangan Hamzah Batik Toko Fashion 36 m 14 Perdagangan Jogja-Karta Batik Toko Fashion 21 m 16 Perdagangan Toko Mas Monita Toko Perhiasan/Acceso ries 27 m 139 Perdagangan Pasar Beringharjo Pasar 21 m 0,1,6,13 Perkantoran Balai Layanan Bisnis UMKM Kantor Pelayanan Publik 5 m

## Kesesuaian Variabel Kestrategisan Lokasi PKL
Dalam  menilai  kestrategisan  lokasi,  terdapat  4  (empat)  sub-variabel  yang  digunakan yaitu (1) aksesibilitas transportasi umum, (2) jalur pejalan kaki, (3) visibilitas, dan (4) fungsi jalan.  Terdapat  2  (dua)  indikator  pada  sub-variabel  aksesibilitas  transportasi  umum,  yaitu ketersediaan  rute  transportasi  publik  yang  melewati  lokasi  dan  keterjangkauan  sarana
transportasi  publik  berupa  halte.  Kedua  indikator  tersebut  telah  memenuhi  parameter  yang diberikan.
Terdapat  9  (sembilan)  rute  bus  kota  yang  melewati  lokasi  Teras  1  Malioboro  yang masing-masing  beroperasi  dari  jam  05.30  –  21.30  WIB.  Masing-masing  bus  memiliki estimasi  tunggu  15-30  menit  dengan  tarif  perjalanan  Rp3.500  untuk  pembayaran  tunai  dan Rp2.700  untuk  pembayaran  menggunakan  e-wallet.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  (Sastrawan, 2015) bahwa faktor paling dominan yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL adalah faktor aksesibilitas yang didefinisikan sebagai lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau oleh transportasi  umum.  Menurut  (Perdana  dkk.  2020),  lokasi  dengan  aksesibilitas  tinggi  sangat menguntungkan bagi pedagang karena memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan konsumen.  Selain  itu,  lokasi  Teras  1  Malioboro  telah  terjangkau  dengan  sarana  transportasi publik  berupa  3  (tiga)  halte  yaitu  halte  Malioboro  2  dengan  jarak  sejauh  400  meter,  halte Malioboro 3 degan jarak sejauh 120 meter, dan halte portabel Bhayangkara sejauh 333 meter dari akses pintu masuk utama. Hal ini relevan dengan teori (Daniels & Mulley, 2013) bahwa kriteria  jarak  tempuh  terjauh  bagi  pejalan  kaki  untuk  mengakses  transportasi  publik  secara nyaman adalah 400 meter. Berikut Gambar 2 yang menunjukkan peta keterjangkauan sarana halte di sekitar Kawasan Teras 1 Malioboro.

## Gambar 2. Keterjangkauan Sarana Transportasi Umum dari Titik Transit/Halte
Sub-variabel selanjutnya yaitu jalur pejalan kaki yang memiliki (5) lima indikator yakni (1)  ketersediaan  jalur  pejalan  kaki,  (2)  ketercukupan  dimensi,  (3)  aspek  kontinuitas,  (4) ketersediaan street  furniture ,  dan  (5)  ketersediaan  fasilitas  pendukung  bagi  difabel.  Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga  indikator  yang  belum  memenuhi  parameter  yaitu ketercukupan dimensi, aspek kontinuitas, dan fasilitas pendukung bagi difabel. Terdapat lima ruas jalur pejalan kaki  yang terletak di  Jalan Suryatmajan, Jalan Pajeksan, Jalan Malioboro, Jalan Reksobayan, dan Jalan Suryatmajan. Lebar jalur pejalan kaki belum memenuhi kriteria minimal  2  meter  untuk  klasifikasi  jalan  lokal,  sesuai  dengan  teori  (Frans  dkk.  2016)  dan Pedoman  Perencanaan  Teknis  Fasilitas  Pejalan  Kaki  yang  menyatakan  bahwa  lebar  trotoar sebaiknya 2 meter untuk  jalan lokal dan minimal 3,5 meter untuk  jalan kolektor. Selain itu, masih  terdapat  kondisi  jalur  pejalan  kaki  yang  terhalang  oleh  parkir  liar  dan  aktivitas  PKL sehingga  tidak  sesuai  dengan  pernyataan  (Alam  dkk.  2019)  bahwa  jalur  pejalan  kaki  dalam
suatu kawasan harus selalu terhubung atau memenuhi kontinuitas yang ditandai dengan tidak terputusnya  material  jalur  pejalan  kaki  maupun  oleh  fungsi  penggunaan  lain  yang  tidak sesuai.  Untuk  ketersediaan street  furniture sudah  memenuhi  parameter  dengan  adanya  tiga fasilitas atau lebih sesuai dengan teori (Harris & Dines, 1988) bahwa kriteria street furniture adalah semua elemen yang ditempatkan secara kolektif pada suatu lanskap jalan untuk aspek kenyamanan,  kesenangan,  dan  perlindungan  pengguna  jalan. Street  furniture yang  tersedia antara lain penerangan, tempat sampah, papan penunjuk jalan, rambu lalu lintas, bangku, dan vegetasi.  Sedangkan  untuk  indikator  fasilitas  pendukung  difabel  juga  belum  memenuhi karena  belum  tersedianya guiding  block pada  setiap  jalur  pejalan  kaki  dan  terputusnya guiding block akibat aktivitas parkir liar dan PKL di ruang pejalan kaki. Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki Tahun 2018 bahwa fasilitas jalur pejalan kaki  yang direncanakan harus dapat diakses oleh seluruh pengguna dengan berbagai keterbatasan  fisik.  Berikut  merupakan  persebaran  jalur  pejalan  kaki  yang  ditunjukkan  pada Gambar 3.

## Gambar 3. Persebaran Jalur Pejalan Kaki
Pada  sub-variabel  visibilitas  lokasi  terdapat  1  (satu)  indikator  yaitu  kemudahan  lokasi untuk  ditemukan  dan  diamati  dari  jarak  pandang  normal  dan  dari  berbagai  sudut  pandang. Indikator  ini  telah  memenuhi  parameter  karena  keberadaan  Teras  1  Malioboro  di  ruang terbuka  sehingga  lokasi  mudah  dilihat  dan  tidak  terhalang  oleh  suatu  apapun.  Selain  itu, Teras 1 Malioboro dilengkapi dengan landmark dan signage sehingga memudahkan pejalan kaki dalam menemukan lokasi. Kondisi ini mendukung Teras 1 Malioboro bahwa lokasi yang strategis  dan  memiliki  visibilitas  yang  baik  dapat  meningkatkan  peluang  konsumen  untuk mengunjungi lokasi PKL (Widjajanti, 2016).
Pada  sub-variabel  fungsi  jalan  terdapat  1  (satu)  indikator  yaitu  fungsi  jalan  yang melewati lokasi dengan parameter lokasi dilalui oleh maksimal jalan kolektor sekunder. Jalan Margomulyo  yang  melewati  lokasi  Teras  1  Malioboro  merupakan  jalan  kolektor  sekunder dengan  kecepatan  rata-rata  kendaraan  adalah  sedang.  Selain  itu,  jalan  di  sekitar  lokasi  PKL juga termasuk dalam klasifikasi fungsi jalan lokal sekunder dengan kecepatan kendaraan rata- rata adalah rendah hingga sedang. Hal ini sesuai dengan ketentuan  yang ada pada Peraturan Menteri  PUPR  Nomor  03/PRT/M/2014.  Hal  ini  memungkinkan  pengunjung  untuk  dapat mengakses lokasi PKL dengan aman dan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas di sekitarnya. Selain  itu,  letak  lokasi  yang  berada  pada  jalan  kolektor  sekunder  dengan  tingkat  keramaian
tinggi  menunjukkan  posisi  lokasi  yang  strategis  dan  memudahkan  pengunjung  dalam mengakses  lokasi  PKL.  Berikut  merupakan  peta  pada  Gambar  4  yang  menunjukkan klasifikasi fungsi jalan pada kawasan penelitian.

## Gambar 4. Klasifikasi Fungsi Jalan

## Kesesuaian Variabel Ketersediaan Fasilitas Pendukung
Dalam  menilai  ketersediaan  fasilitas  pendukung,  terdapat  5  (lima)  sub-variabel  yang digunakan  yaitu  (1)  jaringan  listrik,  (2)  jaringan  air  bersih,  (3)  tempat  sampah,  (4)  toilet umum,  dan  (5)  tempat  parkir.  Terdapat  1  (satu)  indikator  pada  sub-variabel  jaringan  listrik, yaitu ketersediaan fasilitas jaringan listrik di lokasi PKL. Indikator tersebut telah memenuhi parameter  yang  diberikan  karena  telah  tersedia  layanan  listrik  dengan  daya  listrik  yang digunakan  adalah  sekitar  200  kVA  dengan  rata-rata  konsumsi  listrik  per  bulannya  adalah sebesar  33.260  kWh.  Kondisi  jaringan  listrik  Teras  1  Malioboro  dapat  dengan  lancar melayani  kebutuhan  pedagang  karena  tidak  pernah  terjadi  pemadaman  listrik  akibat kurangnya kapasitas daya listrik. Fasilitas jaringan listrik pada Teras 1 Malioboro digunakan untuk  penerangan  lapak/ tenant ,  penggunaan  barang  elektronik  seperti  mesin  penanak  nasi dan blender , kipas angin, serta untuk menggenerasi eskalator dan elevator .
Pada  sub-variabel  jaringan  air  bersih  terdapat  2  (dua)  indikator  yaitu  (1)  ketersediaan fasilitas jaringan air bersih dan (2) ketercukupan jaringan air bersih untuk memenuhi aktivitas PKL.  Kondisi  Teras  1  Malioboro  telah  memenuhi  kesesuaian  indikator  tersebut.  Teras  1 Malioboro  telah  terlayani  dengan  jaringan  air  bersih  dari  PDAM  Tirtamarta  Yogyakarta. Sumber air bersih berasal dari jaringan pipa dari Instalasi Pengolahan Air Gemawang dengan air baku dari sumur dalam. Rata-rata debit air bersih yang digunakan setiap bulannya berkisar 1200 m³ atau 40 m³ per harinya. Berdasarkan kriteria perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU,  standar  minimal  ketersediaan  jumlah  air  per  harinya  yaitu  12  m³  per  hari.  Oleh  karena itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  kapasitas  jaringan  air  bersih  pada  Teras  1  mampu  memenuhi kebutuhan aktivitas PKL.
Pada  sub-variabel  tempat  sampah  terdapat  2  (dua)  indikator  yang  digunakan  yaitu  (1) ketersediaan tempat sampah dan (2) kapasitas pembuangan tempat sampah. Kedua indikator tersebut  telah  memenuhi  parameter.  Total  tempat  sampah  yang  tersedia  di  kawasan  Teras  1 Malioboro  berjumlah  140  tempat  sampah  dengan  total  kapasitas  10.290  L.  Tersedia  tempat sampah  yang  telah  mengkategorikan  jenis  sampah  berdasarkan  bahannya.  Terdapat  juga ruang komunal sampah dengan ketersediaan 20 tempat sampah berkapasitas 240 L atau setara dengan  bak  penampungan  sampah  dengan  kapasitas  4.800  L.  Ruang  ini  digunakan  oleh
pedagang  dan cleaning  service untuk  melakukan  pemilahan  sampah  sebelum  kemudian dilakukan  proses  pengolahan  lanjut.  Berikut  Gambar  5  menunjukkan  denah  persebaran tempat sampah pada Teras 1 Malioboro.
Gambar 5. Persebaran Fasilitas Tempat Sampah
Pada  sub-variabel  toilet  umum  terdapat  2  (dua)  indikator  yang  digunakan  yaitu  (1) ketersediaan  fasilitas  toilet  umum  dan  (2)  ketercukupan  kebutuhan  toilet  umum.  Pada indikator ketersediaan sudah memenuhi ketentuan parameter yaitu adanya pemisahan gender pada toilet pria dan toilet wanita dilengkapi dengan tanda/simbol sesuai dengan pedoman SNI Pasar  Rakyat  Tahun  2015.  Sedangkan  untuk  indikator  keterpenuhan  belum  memenuhi ketentuan  parameter  berdasarkan  SNI  Pasar  Rakyat  Tahun  2015  yaitu  untuk  kawasan  pasar Tipe  I  atau  dengan  jumlah  pedagang  terdaftar  lebih  dari  750  orang,  maka  penyediaan  toilet umum  harus  berada  di  4  (empat)  lokasi  yang  berbeda.  Dalam  setiap  lokasi  tersebut  harus tersedia  sejumlah  masing-masing  4  (empat)  toilet  pria  dan  4  (empat)  toilet  wanita. Berdasarkan hasil analisis, persebaran toilet pada Teras 1 Malioboro ada pada 5 (lima) lokasi yaitu  di  gedung  A  lantai  1,  Gedung  A  lantai  2,  Gedung  A  lantai  3,  Gedung  mushola,  dan Gedung D lantai 1. Jumlah toilet yang ada pada masing-masing lantai di Gedung A adalah 3 (tiga) toilet pria dan 3 (tiga) toilet wanita. Sedangkan pada gedung mushola masing-masing 1 (satu)  toilet  pria  dan  wanita,  dan  pada  Gedung  D  lantai  1  terdapat  toilet  umum  dan  toilet difabel.  Kondisi  tersebut  belum  memenuhi  ketentuan  parameter  sehingga  dapat  menjadi evaluasi bagi pihak pengelola untuk mengupayakan penambahan fasilitas toilet umum.
Pada  sub-variabel  tempat  parkir  terdapat  2  (dua)  indikator  yang  digunakan  yaitu  (1) ketersediaan  tempat  parkir  dan  (2)  daya  tampung  yang  mampu  mengakomodasi  kendaraan pengunjung.  Pada  indikator  ketersediaan  sudah  memenuhi  ketentuan  parameter  ditunjukkan dengan  ketersediaan  3  (tiga)  jenis  tempat  parkir,  yaitu  tempat  khusus  parkir  Malioboro  di kawasan  selatan  Pasar  Beringharjo  dan  tempat  parkir  Beskalan  yang  dikelola  oleh  Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, kantong parkir yang dikelola oleh masyarakat, dan parkir on street.  Total  luas  lantai  parkir  yang  terdata  di  dalam  kawasan  penelitian  adalah  8.286  m²
dengan  total  panjang  parkir  on  street  adalah  894  meter.  Setelah  dilakukan  perhitungan, didapatkan  total  kapasitas  atau  daya  tampung  parkir  yang  ada  di  dalam  kawasan  penelitian, yaitu  1.237  mobil  dan  2.707  motor  atau  sekitar  3.944  SRP.  Berdasarkan  Keputusan  Dirjen No.  272/HK.105/96  menyatakan  bahwa  kebutuhan  ruang  parkir  pada  pusat  kegiatan  pasar seluas 7.500 m² adalah 240 SRP atau setara dengan 240 kapasitas mobil. Ruang lahan parkir yang  disediakan  untuk  setiap  kategori  kendaraan  juga  telah  tercantum  dalam  Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272 tahun 1996. Pembagian ruang parkir untuk mobil penumpang memiliki SRP sebesar 2,3 m x 5 m sedangkan ruang parkir untuk sepeda motor  memiliki  SRP  seluas  0,75  m  x  2  m.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  luas  kantong  parkir  minimal  yang  harus  tersedia  untuk  mengakomodasi kendaraan  parkir  di  Teras  Malioboro  adalah  minimal  seluas  2.760  m².  Oleh  karena  itu, indikator daya tampung juga telah memenuhi ketentuan parameter.

## Kesesuaian Teras 1 Malioboro Sebagai Lokasi Relokasi PKL Malioboro
Berdasarkan  analisis  deskriptif  yang  telah  dilakukan,  kemudian  dilakukan  analisis skoring  karakteristik,  analisis  skoring  variabel,  dan  analisis  kesesuaian  untuk  mendapatkan nilai  dan  tingkat  kesesuaian  Teras  1  Malioboro  sebagai  lokasi  relokasi  PKL.  Berikut merupakan hasil analisis skoring yang dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Analisis Skoring Kesesuaian Teras 1 Malioboro Sebagai Lokasi Relokasi PKL
Sub Variabel Hasil Skor Variabel Hasil Skor Nilai Kesesuaian Kedekatan dengan aktivitas utama 1 Keberadaan aktivitas utama 1 0,917
Aksesibilitas transportasi umum 1 Kestrategisan lokasi 0,85 Jalur pejalan kaki 0,4 Visibilitas 1 Fungsi jalan 1 Jaringan Listrik 1 Ketersediaan fasilitas pendukung
0,9
Jaringan Air Bersih 1 Tempat Sampah 1 Toilet Umum 0,5 Tempat Parkir 1
Nilai  kesesuaian  0,917  berada  pada  rentang  0,66  –  1  yang  termasuk  dalam  kategori kesesuaian  “sesuai”.  Hasil  akhir  menunjukkan  bahwa  Teras  1  Malioboro  termasuk  dalam kategori sesuai sebagai lokasi relokasi pedagang kaki lima di Malioboro, Yogyakarta.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  identifikasi  karakteristik  lokasi  dan  analisis  skoring,  didapatkan  bahwa masih terdapat komponen kesesuaian lokasi PKL yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria parameter yaitu komponen jalur pejalan kaki dan komponen fasilitas toilet umum. Sedangkan untuk komponen variabel lainnya mendapatkan nilai skor 1 sehingga telah memenuhi kriteria parameter.  Nilai  kesesuaian  Teras  1  Malioboro  adalah  0,917  berada  pada  kategori “sesuai” sebagai lokasi relokasi PKL Malioboro.
Dari  hasil  penelitian,  terdapat  beberapa  rekomendasi  yang  diberikan  oleh  peneliti. Keberadaan Balai Layanan Bisnis dan UMKM DIY sebagai pengelola PKL telah melakukan berbagai  upaya  untuk  memaksimalkan  aktivitas  PKL.  Pihak  pengelola  dapat  melakukan survei pengunjung yang bertujuan untuk mengetahui pola dan karakteristik pengunjung. Hasil survei dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun strategi untuk meningkatkan
pemasaran.  Pengelola  diharapkan  untuk  terus  melakukan  upaya  pemeliharaan,  perbaikan, peningkatan kualitas, dan penambahan fasilitas dalam mendukung akivitas PKL.
Selain  itu,  pihak  pemerintah  kota  juga  perlu  melakukan  upaya  peningkatan  kualitas fisik  lingkungan  kawasan  Teras  1  Malioboro  sehingga  dapat  mendorong  pengembangan produktivitas  Teras  1  Malioboro  sebagai  salah  satu  tempat  pertumbuhan  ekonomi  di Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini terbatas pada substansi karakteristik lokasi secara fisik sehingga  diharapkan  penelitian  selanjutnya  dapat  mengembangkannya  dengan  melihat kesesuaian lokasi berdasarkan persepsi pedagang maupun persepsi pengunjung.

## DAFTAR PUSTAKA
Antlöv,  H.  (2003).  Village  Government  and  Rural  Development  in  Indonesia:  The  new democratic framework, Bulletin of Indonesian Economic Studies , 39(2), 193-214. Alam,  I.  N.,  Yudono,  A.,  &  Ihsan,  I.  (2019).  Pengembangan  Jalur  Pejalan  Kaki  Kawasan Central Business District (CBD) Kota Makassar. Jurnal Wilayah dan Kota Maritim, 7, 104–111.
Diakses dari: https://cot.unhas.ac.id/journals/index.php/jwkm/article/view/134
Cohen, B. (2006). Urbanization in Developing Countries: Current trends, future projections, and key challenges for sustainability, Technology in Society , 28, 63-80.
Daniels,  R.  &  Mulley,  C.  (2013).  Explaining  Walking  Distance  to  Public  Transport:  The Dominance of public Transport Supply. Journal  of  Transport  and Land Use, 6  (2), 5 , DOI: http://dx.doi.org/10.5198/jtlu.v6i2.308 .
Demas,  K.  L.,  &  Dewanti,  A.  N.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  Dalam Pemilihan  Lokasi  Relokasi  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kawasan  Pasar  Pagi,  Kota Samarinda. Ruang , 96-104.
Ghassani,  D.  P.,  Setioko,  B.,  &  Hardiman,  G.  (2015).  Pengaruh  Keberagaman  Activity Support  Terhadap  Terbentuknya  Citra  Kawasan  di  Jalan  Pandanaran  Kota  Semarang. NALARs Jurnal Arsitektur Vol 14, Nomor 1 Tahun 2015.
Hamdan, A., Witjaksono, A., & Setiyawan, A. (2017). Penentuan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima Menurut Preferensi PKL dengan Komparasi Lokasi di Kawasan Alun-Alun Kota Batu. Jurnal Teknik Sipil  dan Perencanaan Institut  Teknologi Nasional  Malang . http://eprints.itn.ac.id/635/1/Jurnal.pdf
Handayani,  S.  (2009).  Memahami  Pelaku  Sektor  Informal  Perkotaan:  Penataan  Pedagang Kaki Lima Tanpa Kekerasan. Jurnal Analisis Sosial Vol 14 No. 1 , 33-53. Hapsari,  K.  C.  (2017).  Pedagang  Bermotor :  Karakteristik  Baru  Pedagang  Kaki  Lima  Di
Kawasan Pendidikan. Riptek , II (1), 57–66. http://eprints.undip.ac.id/63311/1/5.Pedagang_Bermotor_PKL.pdf
Heldiansyah, J. C. & Apriliani, I. D. (2019). Elemen Pembentuk Ruang Arsitektural di Lahan Basah  Banjarmasin. Prosiding  Seminar  Nasional  Lingkungan  Lahan  Basah  Volume  4 Nomor 3 Halaman 487-496.
Harris, C.W dan N.T Dines. (1988). Time Saver Standards for Landscape Architecture . New York : McGraw-Hill Book Co
Lynch, K. (1987). A Theory of Good City Form . Cambridge Massachusetts: The MIT Press. Mc  Gee,  T.  G.,  &  Yeung,  Y.  (1977). Hawkers  in  Southeast  Asian  Cities:  Planning  for  The Bazaar Economy . Ottawa: International Development Research Centre.
Imaniah,  Y.  N.,  &  Haryatiningsih,  R.  N.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  Menentukan Pemilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) di Kota Bandung (Studi Kasus Kecamatan Regol Kota Bandung). Ilmu Ekonomi , 4 (2), 135–141. Nasta,  M.  M.  (2017). Analisis  Faktor  Pemilihan Lokasi  Usaha  Pedagang  Kaki  Lima  (Studi Kasus: Pantai Losari). Makassar: digilib.unhas.ac.id.
Perdana,  E.,  Rahayu,  P.,  &  Hardiana,  A.  2020.  Karakteristik  Pedagang  Kaki  Lima  dan Preferensinya  Terhadap  Lokasi  Kawasan  Solo  Techno  Park. Jurnal  Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, Volume 15, Nomor 2 (2020) . Rahayu,  M.  J.  (2020). Stabilisasi  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Ruang  Publik  Kota  Surakarta: Strategi Informalitas Perkotaan Yang Berkeadilan. Yayasan Kita Menulis. Rahayu, M. J., & Musyawaroh, M. (2013). Stabilisasi Sebagai Bentuk Penataan Pkl Makanan Siap Saji Di
Kota
Surakarta. Jurnal Tataloka , 15 (1), 39.
https://doi.org/10.14710/tataloka.15.1.39-52
Sastrawan,  I.  W.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pemilihan  Lokasi Usaha  Pedagang  Kaki  Lima  di  Pantai  Penimbangan  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten Buleleng. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol: 5, No: 1, Tahun: 2015. Sulistyo  Rini,  H.  (2013).  Dilema  Keberadaan  Sektor  Informal. KOMUNITAS:  International Journal of Indonesian Society
and Culture , 4 (2), 200–209. https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2415
Swasto, D. (2004). Management of City Publik Space: Empirical Study of Cities in Indonesia and  Other  Countries.  In  Urban  Design  International  Seminar:  Managing  Conflicts  in Public Spaces Through Urban Design.
Shirvani,  H.  (1985). The  Urban  Design  Process. New  York:  Van  Nostrand  Reinhold Company.
Soetomo, S. (2009). Urbanisasi dan Morfologi Proses Perkembangan Peradaban & Wadah Ruang Fisiknya: Menuju Ruang Kehidupan yang Manusiawi . Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono.  (2014).  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Whyte, W. (1988). City Rediscovering The Center . New York: Anchor Books Doubleday. Widjajanti, R. (2009). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota, Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang. Jurnal Teknik, 30(3), 162–170.
Widjajanti,  R.  (2016).  The  Space  Utilization  by  Street  Vendors  Based  on  the  Location Characteristics  in  the Education Area of Tembalang, Semarang. Procedia  -  Social and Behavioral Sciences,
227 (November 2015), 186–193.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.061 Widjajanti,  R.  (2018). Karakteristik  Aktivitas  Pedagang  Kaki  Lima  di  Ruang  Publik  Kota pada Activity Characteristics of Street Vendors in Urban Public Spaces at . 4 (2), 185– 194.
Keputusan Badan Standarisasi Nasional Nomor 61/KEP/BSN/3/2021 Tentang Pasar Rakyat Keputusan Dirjen No. 272/HK.105/96 Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 Permendag No. 26 Tahun 2020 PP Nomor 29 Tahun 2021