## Konflik Sertifikat Tanah Dan Bangunan (Barang Milik Daerah) Antara Hak Masyarakat Dengan Pemerintah Kota Malang
Faisal 1 , Saiman², Ali Roziqin 3 * 1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang
* Corresponding author: aliroziqin@umm.ac.id

## Abstract
Land is a important factor in human life. In human life, most of his life is very dependent on land. On land, humnas can live and build livable buildings. The existence of official residence land  and  buildings  whose  property  rights  are  under  the  Malang  City  Government  and  the Ministry  of  Finance  is  a  problem  because  the    land  and  houses  that  will  be  built  by  a Government service office are still occupiet by several heirs of employees of the Malang City State Treasury Service Office who have retired. This study aims examine the dynamics of social conflict relate to Agrarian Affairs by the Community and the Government, the second is to find out how the community forms resistance to the government in defending land and building houses. This study uses a qualitative descriptive research method. The theory used is conflict theory. The results showed that the roots of land and house building conflicts were the lack of justice for the heirs of retired employees of the Malang City State treasury Service Office who had devoted themselves to the state for decades, as well as the absence of continue to occupy the  land  and  building  of  the  house,  giving  rise  to  a  reaction  from  the  Government  to immediately vacate it.
Keywords : Conflict, Public, Government.

## I. Pendahuluan
Tanah  merupakan  faktor  pentang  dalam  kehidupan  manusia.  Dalam  kehidupan manusia  sebagian  kehidupanya  sangat  bergantung  pada  tanah,  kemudian  diiatas  tanah manusia dapat bertempat tingggal dan membangun bangunan yang layak huni. Pertanahan merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  mempunyai  peranan  strategis  dalam  menunjang pembangunan  dalam  segala  aspek,  keberadaan  tanah  yang  sudah  diketahui  masih  perlu dikembangkan dan dikelola untuk meningkatkan pembangunan disetiap daerah.
Kekayaan  negara  dan  teritorial  berupa  tanah  dan  bangunan  merupakan  hak  setiap Negara bagian dan teritori atas tanah tersebut. Ketentuan mengenai Hak Atas Tanah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang disebut (UUPA). Ada beberapa jenis hak yang berbeda-beda dalam pengaturan hukum pertanahan, antara lain hak milik, hak pakai suatu bangunan, hak pakai, hak guna komersial, dan hak pengelola, yang diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Properti  (PP Pendaftaran Tanah).
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permandagri) No. 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Administrasi Real Estate Negara Bagian dan Daerah Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah  (Hartati  et  al.,  2019).  Dari  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) terhadap managemen aset daerah dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan dari beberapa tahun  terdapat  persoalan  aset  yang  dikuasai/ditempati  pihak  lain  dan  tidak  dioptimalkan
sebaik  mungkin.  Dengan  ini  obyek  yang  tindak  lanjuti  oleh  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Tahun 2022 terkait dengan pengamanan aset Barang Milik Daerah (BMD) yang  diserahkan  dari  Kementerian  Keuangan  Nomor  S-74/MK.06/WKN.10/KNL.03/2017 tanggal  17  Oktober  2017  perihal  Persetujuan  Hibah  Barang  Milik  Negara  dengan  obyek  9 bangunan  rumah  dibawah  Kementerian  Keuangan  c.q  Kantor  Pelayanan  Pembendaharaan Negara (Malang) kepada Pemerintah Kota Malang.
Sebelumnya 9 unit Bangunan Rumah yang beridir di atas Tanah seluas 7.645 m2, sudah ditempati sejak Tahun 1976 oleh 9 pegawai Pelayanan Pemberdayaan Negara Kementerian Keuangan yang berada di Kota Malang. Tanah dan Bangunan Rumah yang berlokasi di Jalan Bondowoso No.7, Kota Malang bersifat Daerah dan milik Negara. Sejak tahun 2003 hingga Tahun 2013, ahli waris eks pensiunan pegawai Departemen Keuangan Kementerian Keuangan membayar biaya  tanah  (sewa  tanah)  kepada  Pemerintah  Daerah  Kota  Malang  sebesar  Rp. 875.000 per tahun.
Salah  satu  bentuk pajak  penghasilan  adalah pungutan atas  penggunaan barang milik daerah.  Biaya  penggunaan  barang  milik  daerah  dipungut  dari  tanah  yang  digunakan  oleh masyarakat  untuk  tempat  tinggal.  Ini  adalah  penggunaan  dana  yang  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  dari  bentuk  penggunaan,  termasuk  sewa,  bagi  hasil  sesuai  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2016.
Setelah  dilakukan  pengecekan  terhadap  tanah  dan  bangunan  rumah  di  Jalan Bondowoso Kota Malang, ditemukan masih ada beberapa warga yang merupakan ahli waris eks  pensiunan  Pegawai  Kementerian  Keuangan.  Oleh  karena  itu,  Kejaksaan  Negeri  (Kejari) Kota Malang melayangkan surat teguran pertama kepada 6 warga Rumah di Jalan Bondowoso setelah mengetahui tanah dan bangunan rumah tersebut. Surat tersebut dibuat pada 14 Juli 2022, berdasarkan kesepakatan antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Departemen Hukum Pemkot Malang, Dinas Pengawasan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), kantor Kota Malang.
Surat teguran tersebut berharap warga mengambil Langkah lebih lanjut untuk segera mengosongkan  lokasi  tanah  dan  bangunan  rumah  tersebut,  namun  hal  tersebut  tetap menimbulkan  persoalan  ketidakadilan  bagi  warga  rumah,  karena  orang  tuanya  yang mengabdi  pada  negara  atau  daerah  lantaran  tidak  menerima  santunan  berupa  tanah  dan bangunan rumah sampai tahun 2023.
Sehingga menjadi awal terjadinya konflik atau pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah yang biasanya berpihak pada kepentingan kelompok (Musleh, Subianto, Tamrin, et al., 2023). (Ralf Dahrendrof) dalam analisisnya konflik ini mengidentifikasi perbedaan peran dan kekuasaan dalam masyarakat. Konflik terjadi karena dua golongan saling bertentangan, yaitu kelompok dominan dengan kelompok terkontrol  (Umaruddin, 2021). Sebab upaya ini dilakukan oleh kelompok yang terkontrol mempertahankan status quo, sedangkan kelompok dominan berusaha melakukan perubahan-perubahan.
Dengan kata lain konflik antara dua kelompok kepentingan yang berbeda tidak dapat dipisahkan  dari  interaksi  kehidupan  bermasyarakat  (Musleh,  Subianto,  &  Prasita,  2023). Sebab konflik Agraria merupakan suatu interaksi (orang atau kelompok) yang masing-masing berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya atas suatu obyek yang sama yaitu tanah, benda-benda  lain  yang  berada  diatas  tanah  tersebut.  Hal  ini  menimbukan  konflik  yang berujung  pada  keputusan  melalui  kejaksaan  yang  memberikan  surat  penolakan  kepada masyarakat  untuk  segera  mengosongkan  Kawasan  pemukiman  tanah  bangunan  rumah tersebut.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol. 26 No. 2 Desember 2023
Melalui  surat  ini,  masyarakat  diperintahkan  untuk  segera  mengosongkan  lahan  yang mereka tinggali untuk mentaati hukum. Namun, sebagian dari masyarakat masih bersikeras untuk menempati tanah bangunan rumah tempat tinggalnya. Konflik tersebut menimbulkan ketegangan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  sehingga  menyebabkan  pemerintah menyampaikan  informasi  kepada  pihak  masyarakat  yang  belum  berpindah  tempat  akan ditindak  dengan  cara  pengosongan  secara  paksa.  Tindakan  tersebut  mengatur  untuk menertibkan dan mengamankan aset daerah untuk kepentingan umum.
Kemudian  Pemerintah  Kota  Malang  bertujuan  untuk  mengamankan  barang  milik daerah  (BMD)  berupa  tanah  dan  bangunan  rumah,  namun  bagaimana  pemerintah menyelesaikan permasalahan sosial yang kompleks dan rumit terkait permasalahan agraria yang tiada habisnya demi kesejahteraan masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok.  Seperti  kebutuhan  akan  tempat  tinggal  yang  aman  dan  nyaman,  serta  tentang perlawanan apa yang dilakukan warga untuk terus menata dan membangun rumah tersebut. Kemudian, dalam konteks ini, masyarakat menghadapi ketidakadilan ketika harus merelakan rumah  yang sudah puluhan  tahun  menjadi  tempat  tinggalnya.  Dalam penelitian  ini penulis menjelaskan bagaimana cara memandang barang milik daerah, dalam hal ini Pasal 1 Ayat 2 PP 27 Tahun 2014 yang mengatur tentang penatausahaan Barang Milik Daerah/Negara, serta Pasal  1  Ayat  16  Pemendagri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  pedoman  Pengelolaan  Barang Milik Daerah yang menjelaskan bahwa, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

## II. Landasan Teori Teori Konflik
Teori konflik yang dikemukakan oleh (Ralf Dahrendrof) bahwa konflik mendefinisikan berbagai peranan dan kekuasaan dalam masyarakat. Konflik terjadi karena dua golongan yang saling  bertentangan,  yaitu  golongan  yang  berkuasa  dengan  yang  dikuasai.  Konflik  atau perselisihan  adalah  salah  satu  bentuk  perilaku  persaingan  antar  individu  atau  antara kelompok orang. Potensi terjadinya konflik akan ada bila dua atau lebih aktor bersaing secara berlebihan  atau  tidak  adanya  kesesuaian  tujuan  dalam  kondisi  sumberdaya  yang  terbatas (Harmen Batubara,2013:7). Selain itu, Pruit dan Rubin (Susan, 2009:9) menyimpulkan bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan ( perceiver divergence of interest ) atau  suatu  kepercayaan  bahwa  aspirasi  pihak-pihak  yang  berkonflik  tidak  dicapai  secara simultan. Istilah  “konflik”  secara  etimologis  berasal  dari  bahasa  Latin  “ con ”yang  berarti bersama dan “ fligere ” yang berarti berbenturan atau tabrakan. Pada umumnya istilah konflik sosial  mengandung  suatu  rangkaian  fenomena  pertentangan  dan  pertikaian  antar  pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan atau perperangan internasional. (Elly M. Setiadi  dan  Usman Kolip,2011:345).  Menurut  Webster,  istilah  “conflict”  berarti  suatu perkelahian, perperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak,  konflik  juga  oleh  Webster  diartikan  sebagai  suatu  persepsi  mengenai  perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

## III. Metode Penelitian
Metode  dalam  penilitian  ini  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  dengan mengumpulkan data dari informan tentang pokok persoalan yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berusaha memberikan uraian
serta  gambaran  atas  suatu  keadaan  sejelas  mungkin  tanpa  ada  perlakuan  terhadap  obyek yang diteliti dengan teknik analisis data kualitatif.
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  membahas  fenomena  yang  mendeskripsikan  hal-hal yang berhubungan dengan sebab akibat dari persoalan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang menjadi konflik sosial. Penelitian dilakukan di Jalan Bondowoso No. 7 Kec. Klojen, Kota Malang.  Waktu  penelitian  dilakukan  pada  bulan  April  Tahun  2023  hingga  selesai,  untuk mendapatkan  informasi  dan  data  yang  lebih  mendalam  dan  akurat  secara  obyektif.  Key Informant dalam penelitian ini adalah kepala Seksi bagian Pertanahan Kota Malang, Kepala bagian  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Malang,  dan  informant  yaitu  Masyarakat  yang bersangkutan.

## IV. Hasil dan Pembahasan
Hukum Agraria merupakan kumpulan berbagai bidang hukum yang berbeda-beda, yang masing-masing  mengatur  hak  atau  penguasaan  atas  sumber  daya  alam  tertentu.  Berbagai bidang hukum ini meliputi hukum pertanahan, hukum air, hukum pertambangan, dan lain. Hukum Agraria Nasional berlandasan kepada UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dan pokok agrarian (UUPA) dan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam  yang  dikuasai  terkandung  didalamnya  dikuasai  Negara  dan  dipergunakan  sebesar- besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat  (Wowor,  2014).  Dalam  konteks  ini  berarti  negara mengatur padatingkat tertinggi sebagai wadah seluruh rakyat atau organisasi seluruh rakyat.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  obyek  yang  diteliti  berupa  tanah  dan  bangunan  rumah berlokasi  di  Jalan  Bondowoso  No.  7  Kec.  Klojen,  Kota  Malang  tersebut,  merupakan  aset Daerah Kota Malang dengan luas kurang lebih 7.645 m2, dan 9 aset bangunan rumah yang berada dibawah Kementerian Keuangan. Tanah dan bangunan rumah tersebut ditempati oleh para  penghuninya  sejak  tahun  1976,  yang  seluruh  penghuninya  pada  saat  itu  merupakan pegawai Departemen Keuangan Negara atau KPPN Kota Malang.
Hal ini dilakukan sebagai proses Inventarisasi Aset Daerah Kota Malang yang terdiri dari pengumpulan  data  lapangan  dengan  cara  pengecekan,  pemeriksaan  data  meliputih  tanah, bangunan rumah. Kegiatan ini berdasarkan amanat dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2026 bahwa setiap barang milik daerah harus dicatat dan dilaporkan secara berkala baik laporan sementara maupun laporan tahunan (Fajri, Ahmad,Ahmad Djalaluddin, 2018).
Kemudian  pada  tahun  2017  Sekretaris  Daerah  Kota  Malang  melalui  surat  Nomor 593/1413/35.73.404/2017 tertanggal 17 Mei 2017 menyampaikan permohonan hibah Barang Milik Negara (BMN) kepada Sekretaris Jendra Kementeria Keuangan untuk menghibahkan 9 unit bangunan rumah kepada Pemerintah Kota Malang, yang pada saat itu juga Pemerintah Kota Malang membutuhkan tanah dan bangunan rumah tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas  dan  fungsi  Pemerintah  Daerah.  Sehingga  meminta  Kementerian  Keuangan  untuk menghibahkan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah hak milik Pemerintah Kota Malang.
Kemudian,  pada  tangal  17  oktober  tahun  2017  Sekretaris  Daerah  Kota  Malang mengajukan permohonan kepada, Direktorat Jendral Pembendaharaan melalui surat Nomor : S-2976/PB.1/2017 serta melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang atas nama Menteri  Keuangan  melalui  surat  Nomor  :  S/74/MK.06?WKN.10/KNI.03/2017,  dengan Persetujuan  Hibah  Barang  Milik  Negara  Barupa  Bangunan  Rumah  pada  Kementerian Keuangan  c.q  kantor  Pelayanan  Pembendaharaan  Negara  Malang  menyampaikan persetujuan kepada Kepala Biro Perlengkapan secretariat Jendral atas usul hibah Barang Milik negara pada KPPN malang beralamat di Jalan Bondowoso, Kelurahan gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang. Dalam isi suratnya yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah berbunyi “Berita
Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Negara Berupa Bangunan Pada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Malang Kepada Pemerintah Kota Malang nomor : BAST-27/SJ.7/2017 tanggal 29 Nopember 2017 (terlampir).
Sejak tahun 2014, Pemerintah Kota Malang telah mendafkan tanah-tanah tersebut ke Badan Pertanahan nasional (BPN) Kota Malang sebelum mengajukan permohonan hibah ke Kementerian Keuangan terhadap rumah dinas. Hal itu dilakukan untuk melegalkan hak milik Pemerintah  Kota  Malang.  Kemudian  pada  Tahun  2022,  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Malang  akan  menerbitkan  sertifikat  ha  katas  tanah  baru  kepada  Pemrintah  Kota  Malang selaku pemegang hak milik teritorial atau barang milik daerah (BMD).
Setelah  Kementerian  Keuangan  menghibahkan  rumah  dinas  tersebut  kepada Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kota Malang bersama Kejaksaan menyampaikan surat kepada  masyarakat  agar  segera  mengosongkan  Kawasan  permukiman  tersebut.  Hal  ini menimbulkan  reaksi  dari  masyarakat  karena  sebelumnya  tidak  ada  sosialisasi  atau pemberitahuan  dari  pihak  Pemerintah  Daerah  maupum  Kementrian  Keuangan,  sehingga masyarakat  tetap  menempatinya.  Kemudian  pada  tanggal  12  Desember  2022,  salah  satu warga  rumah  dinas  mengirimkan  surat  permintaan  untuk  tetap  menyewakan  tanah  dan bangunan  rumah  tersebut,  namun  dalam  pengiriman  surat  mendapat  balasan  surat penolakan  ksrens  tanah  dan  bangunan  rumah  tersebut  akan  dijadikan  sebagai  pusat pelayanan publik.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  temuan  penulis,  masyarakat  penghuni  rumah  tidak dapat  melakukan  tindakan  perlindungan  untuk  melindungi  dan  mendiami  rumah  tersebut karena tidak mempunyai dasar hukum atau sertifikat hal milik untuk menempati tanah dan bangunan  rumah  tersebut.  Masyarakat  merasakan  bahwa  penolakan  yang  diterimah  dari Pemerintah  bersifat  sewenang-wenang  dan  menindas  kelompok  masyarakat  yang dikuasainya.
Situasi seperti ini kemudian disebut dengan konflik kepentingan antar kelompok. semua kepentingan  menimbulkan  konflik  antara  kelompok  penguasa  dengan  yang  dikuasai  atas materi  dan  hubungan  sosial  masyarakat.  Serta  sangat  pentingnya  kekuasaan  pemerintah dalam  pengambilak  kekuasaan  yang  menimbulkan  konflik.  Karena  kekuasaan  mempunyai kepentingan  umum,  maka  kekuasaan  mempunyai  wewenang  yang  dapat  digunakan  oleh individua tau kelompok untuk mencapai tujuannya.
Awal  sumber  terjadinya  konflik  tanah  dan  rumah  dinas  yang  berlokasi  di  Jalan Bondowoso  No.  7  Kec.  Klojen,  Kota  Malang,  antara  Masyarakat  dengan  Pemerintah  Kota Malang  dipicu  oleh  pemberitahuan  untuk  mengosongkan  tanah  dan  bangunan  rumah tersebut, lantaran sewa tanah tersebut sudah selesai masa sewanya. Dengan masa selesainya sewa  tanah  dan  bangunan  rumah,  Pemerintah  Malang  ingin  melakukan  pengamanan  dan penertiban  aset  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  untuk  pelaksaan  tugas  pokok  dan  fungsinya sebagai  Pemerintahan yakni  melegalisasi  aset  daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan  “Peratura an Pemerintah  Indonesia  No.  28  tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Belakang, 2013). Artinya barang milik daerah disini adalah barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan yang berasal dari ketenteuan Peraturan Perundang-undangan.
Beberapa diantara penghuni rumah dinas sebelumnya selalu melakukan pembayaran Adminitrasi Retribusi Tanah terhadap Pemerintah Kota Malang bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp. 875.000 setiap tahunnya, sejak dari tahun 2003 sampai 2013. Penilaian tarif pemakaian kavling berupa tanah sesuai peruntukannya, Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) yang terus berrjalan, sesuai dengan luas kavling yang digunakan. Tarif pemakaian aset kekayaan  tanah  menggunakan  Peraturan  Daerah  No.  2  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Jasa Usaha.
Sementara itu, terhadap bangunan rumah dinas, masyarakat penghuni tidak dipungut biaya  sewa  oleh  Kementerian  Keuangan  lantaran  penghuni  tersebut  merupakan  anak  dari mantan  purna  tugas  pegawai  pembendaharaan  Kementerian  Keuangan  yang  sudah  sejak lama  menempati  rumah  tersebut.  Maka  dengan  hal  ini  tentu  masyarakat  sudah  dapat menyadari  bahwa pada  kemudian hari  akan ada  tindakan  untuk  mengosongkan  tanah dan bangunan rumah tersebut. Namun masyarakat merasakan memiliki hak terhadap bangunan rumah  karena  orang  tuanya  yang  sudah  lama  bekerja  di  Kementerian  Keuangan  dan menempati  sudah  berpuluh-puluh  tahun  tanpa  adanya  persoalan  dari  Kementerian Keuangan.
Sehingga  pada  tanggal  29  November  2017  Pemerintah  Kota  menyampaikan pemberitahuan  untuk  mengosongkan  tanah  dan  bangunan  rumah  dinas  tersebut.  Namun pemberitahuan  tersebut  tidak  diindahkan,  melainkan  tetap  menempati  bangunan  rumah dinas,  hingga  berjalannya  waktu  sampai  Pemerintah  Kota  Malang  melayangkan  surat langsung  yang  dikeluarkan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Kota  Malang  serta  Kantor  Badan Pertanahan Nasional Kota Malang yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi pada  tanggal  14  Juli  2022  (jatim.tribunnews.com).  Meskipun  demikian,  masyarakat  yang sudah mendapatkan surat yang dikeluarkan oleh (Kejari), beberapa dari masyarakat penghuni tetap  melakukan  upaya  perlawanan  untuk  tetap  menempati  tanah  dan  bangunan  rumah tersebut.  Upaya  perlawanan  dengan  cara  malayangkan  surat  permohonan  perpanjangan sewa tempat, namun tidak mendapatkan balasan surat yang cukup baik dari Pemerintah Kota Malang.
Setelah permohonan surat pada tahun 2017 dari Sekretaris Daerah Kota Malang melalui Nomor 593/1413/35.73.404/2017 tertanggal 17 Mei 2017 tentang permohonan hibah Barang Milik Negara (BMN) kepada Sekretaris Jendral Kementeria Keuangan untuk menghibahkan 9 unit bangunan rumah kepada Pemerintah Kota Malang, dengan hasil demikian melalui surat Nomor : S-2976/PB.1/2017 oleh Sekretaris Direktorat Jendral Pembendaharaan serta melalui Kepala Pelayanan Kekayaan dan Lelang atas nama Menteri Keuangan melalui surat Nomor : S/74/MK.06?WKN.10/KNI.03/2017  tanggal  17  Oktober  2017  yang  menyatakan  dalam  isi suratnya  berbunyi  “Berita  Acara  Serah  Terima  (BAST)  Hibah  Barang  Milik  Negara  Berupa Bangunan  Pada  Kementerian  Keuangan  c.q.  Kantor  Pelayanan  Pembendaharaan  Negara Malang Kepada Pemerintah Kota Malang nomor : BAST-27/SJ.7/2017 tanggal 29 Nopember 2017  (terlampir).  Disini  Kementerian  Keuangan  bersedia  menghibahkan  9  unit  bangunan rumah kepada Pemkot Malang tentu dengan alasan yang jelas, yang sebelumnya pernyataan surat bahwa Pemerintah Kota Malang membutuhkan bangunan tersebut untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pemkot Malang.
Dengan  hasil  surat  yang  dikeluarkan  oleh  Sekretaris  Direktorat  Jendral  Kementeria Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang atas nama Menteri Keuangan mempunyai  dua  sisi  implikasi  yaitu,  Pemerintah  Malang  memilki  hak  untuk  menguasai kepemilikan  suatu  bangunan  rumah  dinas  tersebut,  sehingga  dalam  penguasaan  hak  milik tanah dan bangunan rumah sepenuhnya dibawah hak kuasa Pemerintah Daerah Kota Malang, hal ini mempermudah Pemerintah untuk mengamankan dan menertibkan aset daerah. Dalam sisi  lain  kaitannya  dengan  masyarakat  yang  menempati  tanah  dan  bangunan  rumah  tidak dapat  berbuat  perlawanan  untuk  mempertahankan  tempat  tinggalnya,  melainkan  hanya
dapat mengalah (Yielding) yaitu melepaskan keinginan sendiri dan bersedia menerima kurang dari apa yang sebenarnya diinginkan.
Dengan  merujuk  kepada  aturan  pemakayan  kekayaan  aset  Pemkot  oleh  masyarakat merupakan pemanfaatan tanah negara bebas dalam penguasaan Pemkot Malang yang diatur oleh Peraturan Kotamadya Tingkat II  Malang No. 6  Tahun 1986 dan Nomor 4 Tahun 1997 tentang  Ijin  Pemakaian  Tempat-tempat  Tertentu  yang  Dikuasai  Pemerintah  Daerah  Kota Malang,  sebagai  dasar  pijakannya  menyebut  UU  No.  51  Tahun  1960  tentang  larangan pemakayan tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.
Sedangkan prosedur perijinan pemanfaatan aset tanah dan bangunan dengan bentuk sewa  tanah  atau  ijin  tempat  tertentu  baik  perpanjang  atau peralihan  dengan permohonan yang ditujukan kepada  Pemkot, kemudian Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan Walikota dengan jangka waktu sewa 5 tahun dan dapat diperpanjang, ijin tempat- tempat ini dapat diperuntukan untuk tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan pengajuan permohonan.
Menilik  dari  pendekatan  konflik,  terdapat  analisis  berupa  Pemkot  Malang  memiliki kepentingan umum dan kepentingan untuk menjaga aset yang dimilikinya dengan melakukan pengwasan  dan  pengendalian,  yaitu  lahan  tanah  dan  bangunan  rumah,  hal  tersebut ditunjukan  pemerintah  memberikan  proteksi  terhadap  aset  yang  dimilikinya,  hal  ini  untuk efek jangka panjang dimana dengan dapat memprotesi aset miliknya, dengan hal ini dapat meyakinkan pihak-pihak yang ingin menanamkan modal atau investor.
Kemudian,  dari  korelasi  pengawasan  dan  pengendalian  aset  yaitu  untuk  mencegah pengguna aset untuk tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan awal dengan mengalihkan  tanpa  sepengetahuan  pemilik  atau  kuasa  pemiliknya,  dengan  ruang  lingkup dalam  pengawasan  dan pengendalian  meliputi  pemegang hak  tau  pemakai,  sesuai  dengan peruntukan kekayaan dari jumlah luas aset. Unsur ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka  menyelamatkan  kekayaan  daerah  dan  mencegah  daripada  konflik  yang  melibatkan hukum.
Maka dengan terjadinya konflik tersebut ketika tujuan masyarakat tidak sejalan dengan kepentingan  umum  (Pemerintah).  (Ralf  Dahrendorf)  menyatakan  bahwa  konflik  berawal karena dua kelompok saling bertentangan, yaitu kelompok yang berkuasa dan kelompok yang tidak dikuasai  (Umaruddin,  2021).  Dengan  ini  menyatakan  pemerintah  memiliki  kekuasaan terkoordinir yang mewakili peran-peran organisasi. Sedangkan masyarakat disini merupakan kelompok  pertentangan  kelas  sosial,  dimana  keadaan  ini  merupakan  konflik  kepentingan yang melibatkan Pemerintah dengan Masyarakat. Berdasarkan gugusan pengalaman kolektif yang  dirasakan  oleh  masyarakat  yang  menempati  lahan  dan  bangunan  rumah  merupakan semangat  perjuangan  masyarakat  sebagai  kelas  tertindas.  Karena  disini  masyarakat merupakan subyek yang tidak mempunyai lahan, tidak punya tempat tinggal, dengan usaha yang dilakukan melalui perjuangan kelas yang menjadi konsensus sebagai misi bersama untuk memperjuangkan kepentingan hak atas materi.

## V. Kesimpulan dan Saran
Aset barang milik baerah (BMD) berupa tanah dan rumah yang menjadi polemik telah terinventaris  sesuai  pendataan  di  lapangan.  Usaha  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk mepertahankan  haknya  tentu  hal  yang  tidak  mungkin  berhasil,  hal  tersebut  karena masyarakat tidak mempunyai surat-surat yang legal hukum, dan juga masa waktu sewa tanah sudah selesai, serta mengingat apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota Malang terhadap aset  tanah  dan  bangunan  rumah  tersebut  untuk  kepentingan  umum.  Sebagai  mestinya Pemerintah  Daerah  wajib  dan  bertanggung  jawab  terhadap  pengelolaan  aset    dan
pemanfaatan  melalui  mekanisme  pemakaian  kekayaan  daerah  oleh  masyarakat  dan  juga pemerintah daerah setempat.Pengaturan pemakaian kekayaan oleh masyarakat merupakan pemanfaatan  tanah  Negara  bebas  dalam  penguasaan  Pemerintah  Kota  Malang  dan  diatur dalam Peraturan Daerah KotaMadya Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1986 dan Nomor 4 tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu yang Dikuasai Pemerintah Kota Malang,  sebagai  dasar  pijakannya  dalam  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  1960  tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.

## Saran
Pemerintah  Daerah,  Kementerian  Keuangan  serta  BKAD  Kota  Malang  disini  menurut penulis  diperlukannya  melakukan  sosialisasi  secara  mendalam  kepada  masyarakat  untuk memberikan  pemahaman  mengenai  keberadaan  dan  posisi  hak  masyarakat  terhadap  aset tanah dan bangunan rumah tersebut, sehingga dapat meminimalisir dan tidak menimbulkan permasalahan  serta  perbedaan  kepentingan  antar  pihak  yang  menyebebakan  terjadinya konflik.

## DAFTAR PUSTAKA
Alifia, M. (2021). ANALISIS PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BARANGMILIK DAERAH BERUPA TANAH PERTANIAN. 7, 6.
Amajida, M. A. (2018). KONFLIK ASET PEMERINTAH KOTA SUARABAYA DENGAN PT. SETIA
KAWAN ABADI. Nucl. Phys., 13(1), 104 – 116.
Andani, I., & S, M. J. A. M. (2022). Perkotaan. 8(4), 1189 – 1199.
Belakang, A. L. (1945). Mertokusumo Sudikno. 1988. Hukum Dan Politik Agraria . Jakarta.
Penerbit Karunik. Hal. 7. 1. 1 – 14.
Belakang, A. L. (2013). Pengelolaan aset atau barang milik negara/daerah. 7, 1 – 17. Carin, A. A., Sund, R. ., & Lahkar, B. K. (2018). konflik dan resolusi konflik dalam pengembangan masyarakat; studi kasus konflik sengketa lahan antara warga sosrokusuman dengan PT. bangun jogja indah. Journal of Controlled Release, 11(2), 430 – 439.
Di, S., & Bintan, K. (2020). Online ISSN 2746-8453. 843 – 850. E.Gray, D. (2004). IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB. 1 – 28.
Eni. (1967). penyelesaian sengketa tanah kaveling di kelurahan sumbersari, kecamatan lowokwaru, kota malang. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952., Mi, 5 – 24.
Fadhly, Z. (2022). Analisis Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Online Dalam Revolusi Modern di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Nagan Raya.
COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 1(9), 553 – 564. https://doi.org/10.36418/comserva.v1i9.64
Fajri, Ahmad,Ahmad Djalaluddin, S. (2018). Pengelolaan Aset Tanah Daerah Untuk. 1(2), 5 – 23.
Fradisa, L. Primal, D. Gustira, L. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling. Al-Irsyad, 105(2), 79. https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf
Hartati, S., Martini, R., & Winarko, H. (2019). Manajemen Aset Bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang). Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol 3(1), Hal 40-51. https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/issue/view/318
IGO., G. tuberculosis report 2019. G. W. H. O. 2019. L. C. B.-N.-S. 3. . (2012). ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
ןולע עטונה , 66 , 37 – 39 .
Ii, B. A. B. (2012). Retna Gumanti. 2012. 5, 17 – 46.
Kebijakan, I., Pertanahan, K., Dalam, K., Tanah, P., Pemerintah, A., Karanganyar, K., &
Peraturan, B. (2010). perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id.
Kurniawan, A. (2017). KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH DALAM LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 4, (1)(December). http://repository.lppm.unila.ac.id/4742/
Musleh, M., Subianto, A., & Prasita, V. D. (2023). Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia. Journal of Government Civil Society, 7(2), 297 – 323. https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251
Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. Journal of Local Government Issues (LOGOS), 6(1), 75 – 90. https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218
Putri, A. S., Lutfillah, N. Q., & Asmanu, S. (2020). Praktik Pemanfaatan Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 3(2), 115. https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i2.2363 Ratih, N. R. (2021). Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik Elektronik (E-Certificate) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. Jurnal Signifikan Humaniora, 2(4), 1 – 20.
RUSWANINGSIH, D. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Informasi Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta ….
http://repository.stpn.ac.id/2812/1/Dewi Ruswaningsih.pdf Sengketa, P., Ganda, S., Tanah, A., Kantor, O., Kota, P., & Susandra, H. (2022). T e s i s. Sinta Yuningsih. (2020). Hukum Agraria dalam Sengketa Tanah di Indonesia. FISIP Journal, 19(8), 159 – 170.
Sirait, S. Y., Nazer, M., & Azheri, B. (2020). Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap: Deskripsi dan Manfaatnya. Jurnal Bhumi, 6(2), 236 – 248. https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.414
Umaruddin, D. (2021). Konflik Agraria Di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat 1979 – 2019. Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, 3(2), 141. https://doi.org/10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p06
Wowor, F. A. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. Lex Privatum, 2(2), 95 – 104.