How to cite: Mantopani. S., Andi Yakub & Ariana (2021) Upaya KPU Kabupaten Bulukumba Dalam Melindungi Hak Pilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (11). http://dx.doi.org/10.36418/ Syntax-Literate.v6i11.4648
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 11, November 2021

## UPAYA  KPU  KABUPATEN  BULUKUMBA  DALAM  MELINDUNGI  HAK PILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19

## Syahrir Mantopani, Andi Yakub, Ariana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. Email: syahrirmanto@gmail.com, andyakub@gmail.com, ana.yun@yahoo.com

## Abstrak
Pemilihan  yang  dilakukan  secara  serentak  di  Indonesia  pada  Tahun  2020  yaitu Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota.  Salah  satu  tahapan  yang  selalu  menjadi masalah  yaitu tahapan  pemutakhiran  data  pemilih,  pemutahkhiran  data  merupakan tahapan  yang  sangat  krusial  karena  berkaitan  dengan  hak  pilih  masyarakat.  Hak pilih merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijaga. Komisi Pemilihan Umum  merupakan  lembaga  yang  mempunyai  tugas  berkaitan  dengan  hak  pilih. Bagaimana  upaya  KPU  Kabupaten  Bulukumba  dalam  Melindungi  Hak  Pilih masyarakat  di  tengah  Pandemi.    Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  melalui observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh kemudian  dianalisis  dan  diinterpretasi  melalui  reduksi  data  yang  diperoleh  dan disajikan  yang  pada  akhirnya  ditarik  kesimpulan  atas  jawaban-jawaban  yang diperoleh  dari  informan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  Upaya  KPU Kabupaten  Bulukumba  dalam  melindungi  hak  pilih  masyarakat  pada  tahapan pencocokan  dan  penelitian  (Coklit)  yakni,  dengan  memaksimalkan  bimbingan teknis  kepada  petugas  adhock  (PPK,  PPS,  PPDP),  serta  peningkatan  sosialisasi kepada  masyarakat  mengenai  pendataan  Coklit.  Agar  masyarakat  yang  memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya
Kata Kunci: pilkada serentak; hak pilih; pandemi covid-19.

## Abstract
Elections  conducted  simultaneously  in  Indonesia  in  2020  are  elections  to  elect governors and deputy governors, regents and deputy regents as well as mayors and deputy  mayors.  One  of  the  stages  that  has  always  been  a  problem  is  the  stage  of updating  voter  data,  data  update  is  a  crucial  stage  because  it  relates  to  people's suffrage.  Suffrage  is  one  of  the  human  rights  that  must  be  safeguarded.  The Electoral Commission is an institution that has a duty in relation to suffrage. How the  efforts  of  KPU  Bulukumba  Regency  in  Protecting  people's  suffrage  in  the middle  of  pandemic.  This  research  method  uses  descriptive  research  with qualitative  approach.  The  techniques  of  data  collection  through  observation, interview, documentation and literature studies. The data obtained is then analyzed and  interpreted  through  reduction  of  the  data  obtained  and  presented  which  is
ultimately  drawn  conclusions  on  the  answers  obtained  from  the  informant.  The results showed that: Efforts KPU Bulukumba district in protecting the suffrage of the  community  at  the  stage  of  matching  and  research  (Coklit)  namely,  by maximizing  technical  guidance  to  adhock  officers  (PPK,  PPS,  PPDP),  as  well  as improving  socialization  to the  public  about  coklit  data  collection.  So that  eligible people can exercise their voting rights.
Keywords : simultaneous local elections; voting rights; covid-19 pandemic.
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20

## Pendahuluan
Indonesia  menjalankan  prinsip  demokrasi  dengan  memulai  penyelenggaraan pemilukada  pada  tahun  2005.  Sejak  dimulainya  pemilukada  hingga  sekarang  hampir setiap  daerah  memiliki  hambatan  dan  tantangan  dalam  penyelenggaraannya.  Pilkada adalah mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal dalam memilih kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah.  Pilkada  merupakan  salah  satu  unsur  penting dalam  kehidupan  demokrasi  di  tingkat  daerah.  Partisipasi  politik  merupakan  inti  dari demokrasi.  Demokratis  tidaknya  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  ditentukan  oleh ada  tidaknya  atau  tinggi-rendahnya  tingkat  partisipasi  politik  warganya.  Pelaksanaan demokrasi  harus  menjamin  tegaknya  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  yang  tidak dipusatkan  pada  pemerintah  pusat  saja  namun  sebagian  diserahkan  kepada  daerah. Bentuknya  ialah  dengan  dilaksanakannya  pemilihan  kepala  daerah.  Esensi  dari demokrasi  adalah  partisipasi  politik.  Partisipasi  atau  keterlibatan  masyarakat  dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu Negara. Pemilu atau Pilkada merupakan perwujudan  dari  kedaulatan  rakyat  dalam  memilih  pemimpinnya.  Partisipasi  warga menjadi penting karena demokrasi sejatinya dimaknai sebagai konsep “dari rakyat oleh rakyat  dan  untuk  rakyat”.  Konsep  demokrasi  dinilai  sebagai  instrument  bagi  rakyat untuk meraih kesejahteraan.
Dalam  sistem  demokrasi  di  berbagai  Negara  tidak  terkecuali  di  Indonesia dikatakan  bahwa  Pemilu  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  secara  procedural (Ginting  &  Saragih,  2018) .  Hadirnya  Pemilu  memberi  harapan  baru  terhadap keberlangsungan  demokrasi  rakyat (Kusmanto,  2014) .  Maka  partisipasi  masyarakat untuk  membatasi  para  elite  dalam  menyalahgunakan  norma  dan  prosedur  demokrasi penting  dilakukan (Lussier,  2016) .  Selain  itu,  pemerintah  pusat  menerbitkan  UU 10/2016  dalam  rangka  mewujudkan  penyelenggaraan  Pilkada  demokratis.  Sehingga, partisipasi  pemilih  dalam  kontestasi  Pilkada  menunjukkan  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan untuk menentukan kebijakan daerah (Nasution & Kushandajani, 2019) .
Pemerintah berperan penting pada pelaksanaan pemilihan umum dalam memberi fasilitas  yaitu  adanya  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang  bertugas  dalam melaksanakan pemilihan baik itu presiden maupun pemilihan kepala daerah. Dalam UU Pemilu  nomor  7  tahun  2017,  KPU  adalah  lembaga  penyelenggara  pemilihan  umum yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-
Undang  tentang  Pemilihan  Umum  dan  diberikan  tugas  dan  wewenang  dalam penyelenggaraan  Pemilihan  berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang tentang Pemilihan (UU Pemilu No 7 Tahun 2017).
Selanjutnya,  Indonesia  akan  melaksanakan  Pilkada  serentak  tahun  2020  dengan diikuti  270  daerah  yang  terbagi  9  Provinsi,  224  Kabupaten  dan  37  Kota (Detik.news, 2020) . Efek pandemi Covid-19 telah menghambat proses penyelenggaraan Pilkada dan Perppu  2/2020  sebagai  regulasi  dalam  penundaan  Pilkada  serentak  2020 (Hasibuan, 2020) .  Regulasi  tersebut,  memberikan  tiga  opsi  pelaksanaan  Pilkada  serentak  2020 antaralain,  pada  9  Desember  2020,  17  maret  2021  dan  29  September  2021.  Namun, Gugus tugas Covid-19 melayangkan surat kepada KPU untuk melakukan Pilkada pada 9 Desember  dan  tindak  lanjuti  Ketua  KPU  dalam  melaksanakan  Pilkada  2020  di  tengah Pandemi  (Sadikin,  2020;  Metrotvnews.com,  2020).  Sementara  itu,  Kabupaten Bulukumba menjadi  salah  satu  daerah  yang  mengikuti  Pilkada  serentak  2020 (Wijaya, 2019) .
Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus  Corona virus/Covid-19 pada bulan maret lalu. Penetapan status Pandemi Covid-19 oleh organisasi Kesehatan Dunia (World Health  Organization) berdasarkan  jumlah  penyebaran  virus  bertambah  signifikan  dan berkelanjutan  secara  global,  hal  ini  direspon  oleh  Pemerintah  Indonesia  dengan menetapkan  status  wabah  Covid-19  sebagai  Bencana  Nasional  pada  tanggal  14  Maret yang  tertuang  dalam  keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan Bencana  Non  Alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  Sebagai Bencana  Nasional.  Selanjutnya  Presiden  membentuk  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan  Covid-19  dalam  rangka  mengkoordinasikan  kapasitas  pusat  dan  daerah (Sarjan, Mulya, & Chadijah, 2020) .
Sebelum  Indonesia  terkena  pandemi  Covid-19,  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) telah  melakukan  serangkaian  tahapan  pelaksanaan  Pemilihan  Serentak  2020.  Akibat pandemi  Covid-19  ini,  KPU  akhirnya  mengeluarkan  surat  keputusan  KPU  Nomor  : 179/PL.02-kpt/01/KPU/II/2020  yang  antar  lain  mengatur  penundaan  beberapa  tahapan Pemilihan  Serentak  2020,  diantaranya  pelantikan  dan  masa  kerja  Panitia  Pemungutan Suara  (PPS),  verifikasi  syarat  dukungan  calon  perseorangan,  pembentukan  Petugas Pemutakhiran  Data  Pemilih  (PPDP)  dan  pelaksanaan  pencocokan  dan  penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  melalui  Perpu  Nomor  2  Tahun  2020  tetap bergeming  bahwa  pemilihan  kepala  daerah  akan  diselenggarakan  pada  9  Desember 2020.  Efek  pandemi  Covid-19  telah  menghambat  proses  penyelenggaraan  Pemilihan Serentak 2020 dan Perpu 2/2020 sebagai regulasi dalam penundaan Pemilihan serentak 2020 (Hasibuan, 2020) . Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pemilihan Serentak 2020 akan  diselenggrakan  pada  23  September    2020  untuk  memilih  9  gubernur,  224  bupati dan 37 walikota secara serentak.
Pemilu di tengah pandemi COVID-19 menjadi perbincangan yang hangat dimana terjadi  pro  kontra  pelaksanaannya.  Pemilu  merupakan  hak  rakyat  untuk  memilih pemimpin  yang  layak  demi  terwujudnya  kehidupan  demokrasi  di  Indonesia.  Rakyat
menjadi  unsur  utama  dalam  menggunakan  haknya  pada  hari  pemilihan.  Partisipasi pemilih  yang  tinggi  merupakan  indikator  berjalannya  fungsi  Lembaga  penyelenggara dalam  kepastian  administrasi  pemilih.  Kepastian  ini  meminimalisir  terjadinya  golput karena  permasalahan  administrasi  yang  dibatasi  atau  justru  dihilangkan  yang  pada akhirnya memberikan kepercayaan publik terhadap kinerja penyelenggara.
Partisipasi pemilih dalam Pemilu merupakan faktor yang sangat penting. Berhasil atau  tidaknya  penyelenggaraan  Pemilu  sangat  bergantung  pada  partisipasi  pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk menyusun  daftar  pemilih.  Proses  penyusunan  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  melalui tahapan  Pencocokan  dan  Penelitian  data  pemilih  (Coklit)  merupakan  rangkaian  dari suatu  proses  pemutakhiran  pemilih  Pemilu  yang  cukup  krusial,  karena  menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat.
Permasalahan  daftar  pemilih  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  terjadi  di setiap Pemilu, data pemilih yang bersumber dari KPU masih saja menjadi permasalahan karena  daftar  pemilih  yang  seharusnya  telah  dilakukan  perbaikan  muncul  dengan permasalahan  yang  menggambarkan  seakan  tidak  ada  atau  belum  ada  perbaikan  yang dilakukan  oleh  petugas  pemutakhiran  data  pemilih  (PPDP),  petugas  PPDP  menjadi ujung  tombak  oleh  KPU  dalam  memutakhirkan  data  pemilih,  oleh  karena  itu  petugas PPDP memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih.
Keberadaan petugas PPDP dalam melaksanakan tugasnya perlu dipertimbangkan hasil kerja yang dilakukan di lapangan apakah sudah akuntabel, detail, berintegritas dan memenuhi  standar  kualifikasi  petugas  PPDP  terlebih  ditengah  pandemi  COVID-19. Integritas  menyangkut  kepada  karakter  amanah  dan  tanggung  jawab.  Penyelenggara Pemilu  tidak  berintegritas  menjadi  bagian  dari  masalah  fundamental  pelaksanaan Pemilu.  Seperti  dalam  permainan  sepakbola,  wasit  yang  tidak  netral  dapat  berdampak pada kemenangan yang tidak fair dan sebagian berdampak pada  tidak terpenuhinya hak pilih masyarakat yang dapat menciderai nilai-nilai demokrasi.
Tentu  sangat  penting  untuk  mengawasi  dan  mengevaluasi  pertanggungjawaban KPU  Kabupaten  Bulukumba  baik  dari  segi  pelaksanaan  tahapan  data  pemilih  dan sumber  daya  manusia  yang  menjalankan  tahapan  Coklit  saat  pandemi.  Selaku penyelenggara  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Bulukumba  Tahun  2020,  KPU Bulukumba  harus  profesional  serta  memberikan  jaminan  data  pemilih  yang  akurat terlebih  saat  masa  sulit  yang  dialami  oleh  Negara  saat  ini  demi  terwujudnya  efisiensi dan tata kelola pemilu yang baik.
Penelitian  terdahulu,  telah  banyak  dikembangkan  oleh  peneliti  sebelumnya  yang melakukan  analisis  terhadap  tingkat  partisipasi  masyarakat  di  Pilkada.  Namun, keterlibatan  masyarakat  dalam  menggunakan  hak  pilih  masih  menjadi  persoalan  yang tidak  kunjung  tuntas  pada  setiap  kontestasi  Pilkada.  Adapun,  beberapa  penelitian terdahulu  yang  dapat  dijadikan  rujukan  dalam  penelitian  ini.  Hasil  studi  akbar menjelaskan  partisipasi  rakyat  membutuhkan  komitmen  untuk  menjamin  setiap  warga dapat  berpatisipasi  secara  baik.  Selain  itu,  Pilkada  berperan  penting  terhadap  kualitas kepemimpinan  lokal  dan  membangun  sinergitas  korelasional  antara  pemimpin  dengan
rakyat yang dipimpin (Akbar, 2016) . Selain itu, Suyatno menjelaskan kemenangan dan kekalahan  petahana  dalam  Pilkada  memiliki  keterkaitan  terhadap  partisipasi  warga dalam menggunakan hak pilih (Suyatno, 2016) .
Selanjutnya,  penelitian  Hendrik  menunjukkan  keterbatasan  sosialisasi  Pilkada oleh  KPU  dan  rendahnya  kesadaran  politik  warga  menjadi  variabel  dalam mempengaruhi  tingkat  partisipasi  di  Pilkada (Hendrik,  2010) .  Sementara  itu,  hasil penelitian  Pangi  menunjukkan  penyelenggaraan  Pilkada  serentak  belum  efesien,  sebab tidak  dapat  meningkatkan  partisipasi  politik,  menutup  celah  praktek  politik  uang  dan rekrutmen bakal pasangan calon Kepala Daerah tidak terbuka dan transparan (Chaniago, 2016) . Tambahan lagi, tesis Siringoringo memperlihatkan rendahnya partisipasi pemilih di  Pilkada  serentak  tahun  2015  disebabkan  lemahnya  peran  KPU  dalam  melakukan sosialisasi,  pendidikan  dan  komunikasi  politik (Siringoringo,  2016) .  Penelitian  dalam tulisan  ini  memiliki  kebaharuan  dalam  beberapa  hal  dengan  penelitian  sebelumnya, maka penulis  kemudian  merumuskan  pertanyaan  penelitian  sebagai  berikut: Bagaimana  upaya  KPU  Kabupaten  Bulukumba  dalam  Melindungi  Hak  Pilih Masyarakat di tengah Pandemi?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  untuk  melakukan pemecahan  masalah  melalui  pengamatan  manusia  berdasarkan  gejala-gejalanya (Moleong,  2017) .  Pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  merupakan  suatu  proses pemahaman  analitis  berdasarkan  metodologi  yang  digunakan  untuk  menyelidiki  suatu situasi  tentang  upaya  KPU  Kabupaten  Bulukumba  dalam  melindungi  hak  pilih masyarakat  pada  Pilkada  Serentak  Tahun  2020  ditengah  Pandemi  COVID  19.  Lokus penelitian  terdapat  pada  Kabupaten  Bulukumba  terdiri  dari  10  Kecamatan,  27 Kelurahan  dan  109  Desa.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  data  primer  yang didapatkan  dari  wawancara  mendalam  kepada  narasumber  yang  berasal  dari  KPU Kabupaten  Bulukumba.  Selain  itu,  pengumpulan  data  skunder  dengan  mengutip  buku, jurnal,  dokumen,  media  online,  serta  bahan  lainnya.  Data  yang  diperoleh  kemudian dianalisis  dan  diinterpretasi  melalui  reduksi  data  yang  diperoleh  dan  disajikan  yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan.

## Hasil dan Pembahasan
Pandemi  Corona  yang  melanda  berbagai  belahan  dunia  termasuk  Indonesia berdampak  pada  penundaan  dan  pembatasan  berbagai  program  kerja.  Pelaksanaan Pilkada  serentak  di  270  daerah  yang  dijadwalkan  pada  20  September  2020  tertunda akibat  penyebaran  virus  corona.  DPR  meminta  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) berkoordinasi  dengan  pemerintah  telah  menyepakati  permasalahan  tersebut.  Tahapan Pilkada  serentak  Tahun  2020  sulit  digelar  sesuai  jadwal  dengan  kondisi  Indonesia memasuki  fase  kritis  akibat  penyebaran  COVID-19.  Sementara  itu,  pelaksanaan pemilihan  serentak  memiliki  tahapan  yang  akan  membuat  banyaknya  aktivitas  banyak orang  sehingga Social  distancing memiliki  tantangan  tersendiri  untuk  dilaksanakan.
Beberapa  rangkaian  tahapan  Pemilihan  serentak  Tahun  2020  juga  akan  melakukan pengumpulan orang dalam jumlah banyak di suatu tempat.
Diawal Pemilihan serentak sempat tertunda karena meningkatnya kasus COVID- 19. Namun, mengacu pada Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah  (UU  Pilkada),  skema  penundaan  atau  pemunduran  jadwal  Pilkada  serentak dimungkinkan  terjadi.  Penundaan  dilakukan  sifatnya force  majeure atau  kejadian  luar biasa, misalnya kejadian bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan (Koran Sindo, 2020) .  Sehingga  dalam  konteks  saat  ini,  persoalan  virus  corona  dapat  masuk  dalam kategori gangguan lainnya dan memenuhi syarat untuk terjadi penundaan.
Pilkada  harus  tertunda  dari  jadwal,  terdapat  dua  skema  yang  pelaksanaan  yang disediakan UU Pilkada, yakni pilkada lanjutan dan pilkada susulan. Pada Pasal 120 ayat (1)  UU  Pilkada  diatur  mengenai  pemilihan  lanjutan  jika  gangguan  yang  ada mengakibatkan  sebagian  tahapan  penyelenggaraan  pilkada  tidak  bisa  dilaksanakan. Sementara  Pasal  121  ayat  (1), mengatur tentang  skema  lainnya  yakni  Pilkada  susulan. Skema  ini  dipilih  jika  gangguan  mengakibatkan  seluruh  tahapan  penyelenggaraan pemilihan terganggu (Koran Sindo, 2020) .
Permasalahan  daftar  pemilih  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  terjadi  di setiap Pemilu, data pemilih yang bersumber dari KPU masih saja menjadi permasalahan karena  daftar  pemilih  yang  seharusnya  telah  dilakukan  perbaikan  muncul  dengan permasalahan  yang  menggambarkan  seakan  tidak  ada  atau  belum  ada  perbaikan  yang dilakukan  oleh  Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilih  (PPDP),  petugas  PPDP  menjadi ujung  tombak  oleh  KPU  dalam  memutakhirkan  data  pemilih  melalui  tahapan  Coklit, oleh karena itu petugas PPDP memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih.
Peran  petugas  PPDP  sangat  dibutuhkan  karena  mempunyai  peran  yang  sangat strategis,  baik  atau  buruknya  DPT  dalam  pemenuhan  hak  pilih  masyarakat  pada Pemilihan  Serentak  Tahun  2020  yang  dilaksanakan  ditengah  situasi  pandemi  COVID- 19 tentu hal tersebut sangat bergantung kepada kinerja petugas PPDP di lapangan. Jika petugas  PPDP  bekerja  dengan  profesional  dan  maksimal  dengan  mengikuti  prosedur secara  baik  dalam  proses  Pencocokan  dan  Penelitian  (coklit)  terhadap  data  pemilih, maka  DPT  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Bulukumba  Tahun  2020  ditengah pandemi  COVID-19  akan  lebih  baik  dibanding  DPT  pada  Pemilu  ataupun  Pilkada sebelumnya. Namun sebaliknya, jika petugas PPDP dalam melakukan  Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih tidak bekerja secara profesional dan tidak mengikuti peraturan yang  telah  ditetapkan  maka  kualitas  DPT  yang  akan  dihasilkan  akan  dipertanyakan. Permasalahan  kurang  berkualitasnya  daftar  pemilih  salah  satunya  berawal  pada  proses coklit yang dilakukan oleh petugas PPDP.
Coklit  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  petugas  PPDP  dengan  cara mendatangi  pemilih  secara  langsung  dari  rumah  ke  rumah  untuk  mencocokkan  data pemilih  yang  ada  dengan  kondisi  sesungguhnya  di  lapangan  secara  teliti.  Kegiatan Coklit  secara  administratif  dilakukan  oleh  petugas  coklit  dengan  memperbaiki, mencoret dan menambah data pemilih. Keberadaan petugas PPDP dalam melaksanakan
Serentak Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19
tugasnya  perlu  dipertimbangkan  hasil  kerja  yang  dilakukan  di  lapangan  apakah  sudah akuntabel,  detail,  berintegritas  dan  memenuhi  standar  kualifikasi  petugas  PPDP. Integritas  menyangkut  kepada  karakter  amanah  dan  tanggung  jawab.  Penyelenggara Pemilu  tidak  berintegritas  menjadi  bagian  dari  masalah  fundamental  pelaksanaan Pemilihan  serentak.  Seperti  dalam  permainan  sepakbola,  wasit  yang  tidak  netral  dapat berdampak  pada  kemenangan  yang  tidak  fair  dan  sebagian  berdampak  pada  konflik kekerasan yang menciderai nilai-nilai demokrasi (Ardiles R. M. Mewoh, 2015) .
Bila  petugas  Coklit  bekerja  tidak  berintegritas,  pelanggaran  pada  proses  Coklit dapat  terjadi.  Pelanggaran  Pemilu  dirujuk  sebagai  malpraktik  Pemilu  merujuk  pada pengertian  penyimpangan  penyelenggaraan  proses  Pemilu  yang  dilakukan  secara tidak sengaja/ tidak sadar karena faktor kelalaian, kecerobohan, tidak teliti dan kelelahan oleh penyelenggara (Surbakti, Karim, Nugroho, Sujito, & Fitrianto, 2014) .
Prosedur Coklit sebelum PPDP melaksanakan Coklit pada tahap persiapan PPDP mengikuti bimbingan teknis yang diberikan oleh PPS, kesiapan dokumen, perlengkapan kerja  dan  alat  perlindungan  diri  dan  berkoordinasi  dengan  RT/RW  setempat.  Tahap pelaksanaan PPDP melakukan ketentuan sebagai berikut :
a. Mendatangi  pemilih  dari  rumah  ke  rumah  dengan  menerapkan  protokol  kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
b. Mengupayakan  bertemu  pemilih  tidak  masuk  ke  dalam  rumah  (teras/halaman)  dan tidak terlalu lama.
c. Meminta pemilih menunjukkan dokumen kependudukan (KTP-el/Surat Keterangan dan Kartu Keluarga).
d. Mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan (form A-KWK).
e. Memperbaiki data pemilih bila tidak cocok (formulir Model A-KWK).
f. Mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat (formulir Model A-KWK).
g. Mencatat  pemilih  yang  telah  memenuhi  syarat  tetapi  belum  terdaftar  (formulir Model A.A-KWK).
h. Memberikan tanda bukti pendaftaran (formulir Model A.A.1- KWK).
i. Mengisi  dan  menempel  stiker  (formulir  Model  A.A.2-KWK)  per  KK  di  bagian depan rumah.
j. Koordinasi  ke  PPS  (minimal  1  kali)  (PKPU  19  tahun  2019 tentang  perubahan  atas PKPU  nomor  2  tahun  2017  tentang  Pemutakhiran  Data  dan  Penyusunan  Daftar Pemilih dalam buku kerja PPDP dalam Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020).
Pelaksanaan  Coklit  ditengah  situasi  pandemi  tentunya  semakin  menambah tantangan  yang  dihadapi  oleh  KPU  Kabupaten  Bulukumba  beserta  jajarannya  untuk memaksimalkan  pelaksanaan  Pemilihan  dan  meminimalisir  permasalahan  data  pemilih yang seringkali terjadi masalah.
Pada masa pandemi COVID-19 kali ini, tentu coklit yang biasa dilakukan petugas PPDP  tidak  akan  sama  seperti  Pemilihan  sebelumnya.  Kali  ini,  dalam  melaksanakan tugas  secara door  to  door ,  PPDP  wajib  menjaga  keselamatan  dengan  memakai  Alat Pelindung  Diri  (APD)  dan  mengkonsumsi  suplemen.  Petugas  PPDP  juga  diwajibkan mengikuti  protokol  kesehatan  dengan  mencuci  tangan  dan  bersih-bersih  diri  setelah
bertugas  dan  rapid  test  sebelum  melakukan  tugas.  Hal  ini  dijelaskan  oleh  Ketua  KPU Kabupaten Bulukumba Kaharuddin, sebagai berikut :
“KPU  telah  menyediakan  anggaran  untuk  rapid  test  guna  keselamatan penyelenggara.  Kami  telah  menyiapkan  anggaran  untuk  rapid  test terhadap  1.767 orang  penyelenggara  yang merupakan  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK)  di  10 kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Jadi PPDP ini sebelum bertugas dilakukan rapid semua, kami berikan vitamin untuk memastikan bahwa PPDP ini sehat menjalankan Tugas melakukan (Coklit). Hal ini  juga  yang  menyebabkan  anggaran  Pilkada  meningkat  dari  Pilkada  sebelumnya. Tindakan rapid test untuk PPDP tersebut kami gelar secara bergelombang berdasarkan Kecamatan. Hal yang sama juga akan dilakukan untuk petugas KPU, PPS, dan PPK .” Berdasarkan penjelasan di atas, KPU Kabupaten Bulukumba sesuai regulasi yang ada  berupaya  melindungi  petugas  PPDP  dengan  memastikan  petugas  tidak  sedang terinfeksi  virus  COVID-19  dengan  dibuktikan  petugas  PPDP  mengantongi  surat  hasil rapid  test  yang  terbukti  non  reaktif,  memberikan  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  dan suplemen.  Sedangkan  untuk  zona  hitam  dan  merah,  tidak  bisa  hanya  mengandalkan APD dan suplemen. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan tahapan ditengah  situasi  pandemi  COVID-19  karena  tidak  ada  yang  bisa  menjamin  dengan menggunakan  APD  dan  mengkonsumsi  suplemen,  petugas  PPDP  tidak  tertular  virus mematikan  itu  begitu  juga  masyarakat  tidak  ada  yang  bisa  memastikan  apakah masyarakat yang didata tidak sedang terinfeksi COVID-19.
Dalam  rangka  memulai  tahapan  Coklit  ini,  KPU  menggelar  Gerakan  Klik Serentak  (GKS)  dan  Gerakan  Coklit  Serentak  (GCS).  Gerakan  ini  dilakukan  untuk mengajak  masyarakat  memastikan  dirinya  terdaftar  sebagai  Pemilih  dalam  Pemilihan Serentak  Tahun  2020.  Pelaksanaan  Pencocokan  dan  Penelitian  (Coklit)  oleh  PPDP  ini mulai tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU  Nomor  6  Tahun  2020  dalam  kondisi  Bencana  Nonalam  Covid  19,  maka  proses Coklit dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan KPU bahwa PPDP yang melaksanakan Coklit harus  menggunakan  alat  pelindung  berupa  masker  yang  menutupi  hidung  dan  mulut hingga  dagu,  sarung  tangan  sekali  pakai,  hingga  penutup  wajah (face  shield). Para petugas  juga  diwajibkan  untuk  jaga  jarak  minimal  1  meter,  tidak  melakukan  jabat tangan atau kontak fisik lainnya dengan orang lain. Diwajibkan pula bagi para petugas untuk  mencuci tangan  dengan  sabun  dari  air  mengalir  sebelum  melakukan  Coklit,  dan dicek suhu tubuhnya untuk dipastikan tidak bersuhu tubuh sama dengan atau lebih dari 37,3 derajat celcius. serta seluruh petugas juga diwajibkan membawa hand sanitizer dan alat tulis masing-masing.
Pilkada  Serentak  Tahun  2020  ini  merupakan  pemilihan  umum  (Pemilu)  pertama di  Indonesia  ditengah  Pandemi  COVID-19.  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  tentu memperoleh apresiasi atas keberaniannya dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan Pemilihan  serentak  saat  pandemi  jika  dapat  memastikan  hak  pilih  masyarakat  dapat digunakan.  Meski  begitu,  tentu  saja  kekhawatiran  akan  terjadinya  kluster  COVID-19
Serentak Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19
akibat  penyelenggaraan  Pemilihan  Serentak  juga  turut  mengikuti  Pemilihan  serentak Tahun  2020  ini  memiliki  arti  penting  bagi  negara  dalam  memastikan  hak  pilih  dalam sistem demokrasi bagi masyarakat agar tetap terjaga dan bisa memilih pemimpin yang berkualitas  walaupun  diselenggarakan  ditengah  tantangan  Pandemi  COVID-19  dengan tidak mengabaikan hak kesehatan masyarakat. Hal ini juga dijelaskan oleh Ketua KPU Kabupaten Bulukumba, Kaharuddin:
“KPU  Kabupaten  Bulukumba  sebagai  pelaksana  dari  regulasi  yang  ada  tetap berupaya  menjalankan  tahapan  Pemilihan  serentak  tentu  dengan  demokratis. Konsolidasi internal kami terus lakukan dengan melanjutkan tahapan demi memastikan hak  pilih  masyarakat  meskipun  dalam  situasi  pandemi.  Hal  ini  merupakan  fenomena baru  dalam  tahapan  dengan  dinamikanya.  Namun  secara  umum  pelaksanaan  tahapan dapat  terlaksana  dengan  baik  tentu  disiplin  dengan  protokol  kesehatan .”  (Hasil Wawancara).
Pelaksanaan  tahapan  seperti  dijelaskan  oleh  Ketua  KPU  Kabupaten  Bulukumba ditengah wabah COVID-19 merupakan fenomena baru, tentunya ada banyak tantangan yang dihadapi utamanya dalam memastikan akurasi data pemilih. Permasalahan akurasi data  pemilih  tentu  mempengaruhi  hak  pilih  masyarakat  dalam  proses  penyelenggaraan kepala  daerah.  Hal  ini  pula  dialami  dalam  proses  pemutakhiran  data  pemilih  pada pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Tahun  2020  di  Kabupaten  Bulukumba.  Hal  yang dihadapi adalah mengenai pendataan pencocokan dan penelitian (Coklit) ditengah masa pandemi COVID-19.
Tantangan  yang  dihadapi  dalam  menjalankan  tahapan  Coklit  selain  dapat meningkatkan  kualitas  akurasi  data  pemilih  juga  tetap  memastikan  tahapan  dijalankan dengan tetap patuh protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Pada tiap tahapan pemilihan serentak Tahun 2020 diharapkan semua dapat menyesuaikan dengan mekanisme  pemilihan  dan  protokol  kesehatan  COVID-19.  Untuk  itu,  KPU  Kabupaten Bulukumba dalam hal ini memaksimalkan Bimbingan Teknis Kepada Petugas Adhock (PPK,  PPS,  PPDP)  utamanya  dalam  memastikan  kesiapan  menjalankan  tugasnya dengan protokol kesehatan yang ketat.
Kesiapan  menjalankan  tugasnya  dengan  protokol  kesehatan  yang  ketat ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba dengan menggelar rapid test COVID-19 untuk  Petugas  Permutakhiran  Data  Pemilih  (PPDP),  di  Kantor  KPU  Kabupaten Bulukumba Jalan Jendral Sudirman, pada 14 Juni 2020. Petugas PPDP sebagai petugas yang  akan  turun  ke  masyarakat  untuk  melakukan  pencocokan  dan  penelitian  (Coklit) harus  dipastikan  tidak  terinfeksi  COVID-19.  Hal  ini  dijelaskan  oleh  Anggota  KPU Kabupaten Bulukumba Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Harum:
“Kami memang melakukan Rapid test guna memastikan petugas kami yang akan kontak  langsung  dengan  masyarakat  tidak  terjangkit  virus  dan  dinyatakan  aman  dari virus  COVID-19.  Jadi  petugas  PPDP  sebelum  bertugas  kami  dilakukan  rapid  semua, sekali  lagi  ini  kami  lakukan  untuk  memastikan  bahwa  PPDP  ini  sehat  menjalankan Tugas melakukan (Coklit). Sehingga, masyarakat atau pemilih tidak perlu khawatir jika
ada  petugas  PPDP  berkunjung  langsung,  karena  selain  sudah  dirapid,  mereka  juga dilengkapi APD masing-masing (Hasil Wawancara: Harum) .”
Pelaksanaan  Bimbingan  teknis  dan  juga  kesiapan  kesehatan  anggota  PPDP merupakan  upaya  yang  dilakukan  KPU  Kabupaten  Bulukumba  dalam  memastikan akurasi  data  pemilih.  Pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi,  penyuluhan  dan  bimbingan teknis  merupakan  salah  satu  tahapan  persiapan  yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten Bulukumba.  Namun  dalam  masa  pandemi  COVID-19  bentuk  sosialisasi,  penyuluhan dan  bimbingan  teknis  dilakukan  dengan  menerapkan  protokol  pencegahan  penyebaran COVID-19.
Bentuk  kegiatan  bimbingan  teknis  yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten Bulukumba yakni:
1. Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan;
2. Sosialisasi melalui media massa, baik itu cetak dan elektronik.
3. Menggelar  rapid  test  COVID-19  untuk  Petugas  Permutakhiran  Data  Pemilih (PPDP).
Bimbingan teknis tersebut juga dijelaskan lebih lanjut oleh salah satu informan dari  Komisioner  KPU  Kabupaten  Bulukumba  bernama  Wawan  Kurniawan,  sebagai berikut :
“Kami  dari  KPU  Bulukumba  berupaya  menjalankan  tahapan  dengan  sesuai aturan yang ada. KPU Kabupaten Bulukumba juga aktif memberikan Bimbingan Teknis kepada  Pihak  Penyelenggara  baik  itu  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK),  Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS)  agar  para  penyelenggara  yang  ada  dapat memahami  tugas-tugas  kerja  dan  kewajibannya,  memberikan  pemahaman  tentang teknis  penyusunan  Daftar  Pemilih  dan  Teknis  Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara yang  merupakan  salah  satu  kegiatan  penyelenggara  yang  sangat  penting (Hasil wawancara: Wawan Kurniawan) ”
Dalam  rangka  memulai  tahapan  bimbingan  teknis  kepada  petugas  Coklit  yang dilakukan  oleh  Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilih  (PPDP)  ,  KPU  Kabupaten Bulukumba memberikan gambaran petugas dapat memberikan jaminan kepada pemilih dalam  menggunakan  hak  pilihnya,  dan  petugas  memahami  protokol  kesehatan  dengan baik.  Petugas  PPDP  mempunyai  fungsi  ganda,  disamping  menghindari  penularan Covid-19  kepada  para  pemilih,  juga  menjaga  dirinya  agar  tetap  dapat  melaksanakan kewajibannya  tanpa  harus  mengorbankan  diri  untuk  tertular  virus  ini.  Kedua, memastikan  bahwa  pemilih  memperoleh  hak  memilih  dengan  memperbaiki  data pemilih.   Tentu  dengan  menjalankan  mekanisme  coklit  yang  dilakukan  dengan  cara petugas mendatangi pemilih secara langsung dan melakukan perbaikan data pemilih.
KPU Kabupaten Bulukumba memberikan pelaksanaan dalam  menggelar Gerakan Klik  Serentak  (GKS)  dan  Gerakan  Coklit  Serentak  (GCS).  Gerakan  Klik  Serentak (GKS)  adalah  program  KPU  yang  diselenggarakan  pada  hari  pertama  pelaksanaan pencocokan  dan  penelitian  (Coklit)  daftar  pemilih,  Rabu  15  Juli  2020).  Hal  ini dimaksudkan untuk mengefektifkan proses coklit secara online melalui
www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id.  Upaya  tersebut  seperti  dijelaskan  sebelumnya yakni untuk mengajak masyarakat memastikan dirinya terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh PPDP ini mulai tanggal 15 Juli  hingga  13  Agustus  2020.  Sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  KPU  Nomor  6 Tahun 2020 dalam kondisi Bencana Non-alam Covid 19, maka proses Coklit dilakukan dengan  menerapkan  protokol  kesehatan.  Lebih  jauh  Dijelaskan  oleh  Awaluddin, Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba:
“Bahwa  bimbingan  teknis  menjelaskan  aturan  dalam  Pasal  5  Peraturan  KPU bahwa PPDP melaksanakan Coklit harus menggunakan alat pelindung berupa masker yang  menutupi  hidung  dan  mulut  hingga  dagu,  sarung  tangan  sekali  pakai,  hingga penutup wajah (face shield). Para petugas juga diwajibkan untuk jaga jarak minimal 1 meter,  tidak  melakukan  jabat  tangan  atau  kontak  fisik  lainnya  dengan  orang  lain. Diwajibkan  pula  bagi  para  petugas  untuk  mencuci  tangan  dengan  sabun  dari  air mengalir  sebelum  melakukan  Coklit,  dan  dicek  suhu  tubuhnya  untuk  dipastikan  tidak bersuhu tubuh sama dengan atau lebih dari 37,3 derajat celcius. serta seluruh petugas juga  diwajibkan  membawa  hand  sanitizer  dan  alat  tulis  masing-masing.  Sehingga petugas PPDP telah siap menggunakan APD lengkap selama bertugas dalam tahapan Coklit (Hasil Wawancara: Awaludin).
Ada dua hal yang menjadi urgensi akurasi data pemilih penting diperhatikan yakni pertama akurasi data pemilih ini berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Penyelenggara Pemilihan serentak harus pastikan betul yang bersyarat terdaftar dalam  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT).  Kedua  akurasi  data  pemilih  ini  juga  tentu  akan mempengaruhi logistik atau kertas suara sehingga tidak ada permasalahan yang terkait logistik pemilihan. Selain itu yang tidak kalah penting ialah memastikan Penyelenggara teknis  Ad  Hoc  utamanya  Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilih  (PPDP)  yang  bertemu langsung  dengan  masyarakat  agar  memperhatikan  protokol   kesehatan  pencegahan COVID-19 sesuai dengan yang diatur oleh PKPU Nomor 6 tahun 2020.
Tahapan  pemilihan  serentak  yang  perlu  disesuaikan  dengan  protokol  kesehatan (COVID-19) terkait dengan data pemilih yang akan mempengaruhi partisipasi pemilih. Pendataan calon pemilih (verifikasi DPS dan DPT). Pendataan pemilih, pencocokan dan penelitian  (coklit)  yang  dilakukan  oleh  Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilu  yang selanjutnya disingkat (PPDP) dari pintu ke pintu untuk verifikasi data pemilih. Petugas perlu  menggunakan  APD  dan  peralatan  pencegahan  Covid-19.  Masyarakat  sebagai calon  pemilih  “siap  menerima  tamu”  dengan  menjaga  jarak  dan  memakai  masker. Petugas  harus  melakukan  coklit  dengan  cepat  dan  cermat.  Adapun  partisipasi masyarakat dalam coklit antara lain membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih; memberikan  masukan  dan  tanggapan  terhadap  DPS  (daftar  pemilih  sementara);  serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS perbaikan yang diumumkan PPS.
Tahapan  Coklit  sebagai  salah  satu  prosedur  dalam  memastikan  Daftar  Pemilih Tetap  menjadi  kegaiatan  krusial  terkait  dengan  hak  pemilih.  Dalam  Peraturan  KPU Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum
Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Pemutakhiran  Data  dan  Penyusunan  Daftar  Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan  Wakil  Walikota,  pasal  I  ayat  (25)  menyebutkan bahwa  yang  dimaksud dengan pencocokan  dan  penelitian  yang  selanjutnya  disebut  Coklit  adalah  kegiatan  yang dilakukan  oleh  PPDP  dalam  pemutakhiran  data  pemilih  dengan  bertemu  secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilihan .
PPDP  dalam  melakukan  proses  pemutakhiran  dan  pendaftaran  pemilih mengemban tugas yang sangat penting yakni melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dengan prisip kerja akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif,  transparan,  responsif  dan  partisipatif.  Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilih (PPDP) menjadi bagian penting dalam sukses Pemilihan Serentak Tahun 2020. Tahapan demi tahapan yang telah ditetapkan yang salah satunya menjadi tugas PPDP tidak lepas dari resiko, terlebih di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini.
KPU  Kabupaten  Bulukumba  Sebagai  penyelenggara  Pemilu  telah  berupaya memperhatikan elemen profesionalisme yaitu teliti dan implementasi yang akurat dalam melaksanakan  setiap  kegiatan  khususnya  memastikan  petugas  Coklit  mengetahui tugasnya  serta  fungsinya  dan  memastikan  petugasnya  melakukan  pendataan  dengan APD  lengkap  serta  tidak  terinfeksi  virus  Corona.  Hal  ini  tentu  sangat  penting  untuk melakukan  bimbingan  teknis  terutama  tantangan  berbeda  yang  akan  dihadapi  oleh petugas PPDP dalam memastikan akurasi data pemilih ditengah situasi pandemi. Untuk kegiatan  Pemilihan  serentak  Tahun  2020  selanjutnya  diperlukan  peningkatan  kesiapan dan ketepatan dalam PPDP dan PPS memberikan data DPS dan data tambahan melalui PPK  maka  PPK  harus  mengecek  terlebih  dahulu  kelengkapan  data  yang  bersangkutan dan didalam kelemahan-kelemahan Data, KPU harus mempersiapkan antisipasi atas apa yang kemungkinan terjadi teruatama disituasi pandemi COVID-19.
Sempitnya  waktu  Coklit  dan  penyusunan  DPS  biasanya  menyebabkan  kinerja PPDP  dan  PPS  tidak  optimal.  Oleh  karena  itu  perbaikan  terhadap  regulasi  di  level undang-undang  maupun  Peraturan  KPU  sangat  dibutuhkan  agar  proses  coklit  oleh PPDP  dan  penyusunan  DPS  oleh  PPDP  ditambah  alokasi  waktunya  terutama  situasi pandemi.  KPU  Kabupaten  Bulukumba  harus  meminimalisir  kendala-kendala  teknis yang  disebabkan  karena  kapasitas  kelembagaan  penyelenggara  Pemilihan  Bupati  dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020. KPU Kabupaten Bulukumba harus menyediakan pelatihan  dan  bimbingan  teknis  yang  lebih  dari  memadai  bagi  petugas-petugas  di lapangan  utamanya  dalam  memaksimalkan  Coklit  online  agar  interaksi  kepada masyarakat  bisa  dimanimalisir,  membekali  mereka  dengan  buku  pedoman  teknis  yang mudah  dipelajari  dan  dipahami,  dan  melakukan  monitoring  dan  supervisi  yang  ketat agar setiap petugas bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  upaya  KPU  Kabupaten  Bulukumba  dalam memastikan  hak  pilih  masyarakat  pada  tahapan  Pencocokan  dan  Penelitian  (Coklit)
Serentak Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19
pada  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Tahun  2020  ditengah  pandemi  COVID-19 yakni,  dengan  memaksimalkan  bimbingan  teknis  kepada  Petugas  Adhock  (PPK,  PPS, PPDP)  hal  ini  dilakukan  agar  petugas  memahami  tugasnya  yang  perlu  disesuaikan dengan  protokol  kesehatan  (COVID-19).  Serta  peningkatan  kinerja  PPDP  dalam pendataan  Coklit  di  masa  pandemi  COVID-19.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  telah menyiapkan  anggaran  untuk  rapid  test terhadap  1.767  Petugas  Pemutakhiran  Data Pemilih  (PPDP).  Memastikan  PPDP  sebelum  bertugas  dilakukan  rapid  test  agar  tidak terinfeksi virus COVID-19 dan mengantongi hasil rapid tes yang terbukti non reaktif.

## BIBLIOGRAFI
Akbar, Idil. (2016). Pilkada serentak dan geliat dinamika politik dan pemerintahan lokal Indonesia. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2 (1), 95–110. Google Scholar
Ardiles R. M. Mewoh, Dkk. (2015). Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara . Jakarta: Perludem.
Chaniago, Pangi Syarwi. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political  Science  Review , 1 (2),  196–211. Google Scholar
Detik.news. (2020). Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020 . Detik News.
Ginting, Fuad Putra Perdana, & Saragih, Anwar. (2018). Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Impementasi Parliamentary Treshlod. Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 10 (2), 79–90. Google Scholar
Hasibuan,  Rezky  Panji  Perdana  Martua.  (2020).  Urgensitas  Perppu  Pilkada  Di  Kala Wabah Pandemi Covid-19. ADALAH , 4 (1), 121–128. Google Scholar
Hendrik,  Doni.  (2010).  Variabel-variabel  yang  mempengaruhi  rendahnnya  partisipasi politik masyarakat dalam pilkada walikota dan wakil walikota Padang tahun 2008. Jurnal Demokrasi , 9 (2), 137–148. Google Scholar
Koran  Sindo.  (2020). Wabah  Corona  Merebak,  Pilkada  Serentak  2020  Berpotensi Tertunda . Retrieved from https://nasional.sindonews.com/berita/1558693/12/wabah-corona-merebak- pilkada-serentak-2020-berpotensi-tertunda, Diakses 1 Maret 2021
Kusmanto,  Heri.  (2014).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Demokasi  Politik. JPPUMA: Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik  UMA  (Journal  of  Governance  and Political Social UMA) , 2 (1), 78–90. Google Scholar
Lussier,  D.  N.  (2016). Constraining  Elites  in  Rusia  and  Indonesia  (Political Participation and Regime Survival) (First) . New York: Cambridge University.
Moleong,  Lexy  J.  (2017). Metodologi  penelitian  kualitatif  (Revisi). Bandung:  PT Remaja Rosdakarya. Google Scholar
Nasution,  Faiz  Albar,  &  Kushandajani,  Kushandajani.  (2019).  Partisipasi  Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun  2018. JPPUMA:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik  UMA (Journal  of  Governance  and  Political  Social  UMA) , 7 (2),  227–235. Google Scholar
Sarjan, Sarjan, Mulya, Kemal A. L. Kindi, & Chadijah, Siti. (2020). Problematika Dan Teknis  Penyelengaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Pada  Masa  Pandemi  Covid  19.
Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1), 59–76. Google Scholar
Siringoringo,  Firman  Pahala.  (2016). Lemahnya  Upaya  KPU  Kota  Medan  Dalam Meminimalisir  Rendahnya  Partisipasi  Politik  Pada  Pemilihan  Walikota  Medan Tahun 2015 . UNIMED. Google Scholar
Surbakti, Ramlan, Karim, Abdul Gaffar, Nugroho, Kris, Sujito, Arie, & Fitrianto, Hari.
(2014). Intregritas  Pemilu  2014:  Kajian  Pelanggaran,  Kekerasan,  dan Penyalahgunaan  Uang  pada  Pemilu  2014 .  Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata Pemerintahan. Google Scholar
Suyatno,  Suyatno.  (2016).  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  dan  Tantangan Demokrasi  Lokal  di  Indonesia. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political  Science Review , 1 (2), 212–230. Google Scholar
Wijaya, H. (2019). Pilkada Serentak 2020 di Sulsel Diikuti 12 Daerah . Retrieved from https://www.sulselsatu.com/2019/06/14/nasional/pilkada-serentak-2020-di-sulsel- diikuti-12-daerah.html

## Copyright holder:
Syahrir Mantopani, Andi Yakub, Ariana (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: