(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653

## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PASCA UU NOMOR 3 TAHUN 2006 JO NOMOR 50 TAHUN 2009

## Muhamad Mas’ud
Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang mmasud@unis.ac.id ,
Rosbandi, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang rosbandi@unis.ac.id ,
Sugih Suryagalih Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang suryagalih@unis.ac.id

## Abstract
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah  menjadi  sebuah  tantangan  baru  bagi  Pengadilan Agama  semenjak  diberlakukannya  UU  No.  3  Tahun  2006  Jo  UU  Nomor  50  Tahun  2009. Secara  regulasi  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah  di  Pengadilan  Agama  menjadi sebuah trust terhadap Pengadilan Agama yang berada dibawah Mahkamah Agung. Penelitian ini  bertujuan  untuk  melihat  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah  di  Pengadilan  Agama yang  menjadi  kewenangan  absolut  dalam  menerima,  memeriksa,  dan  memutus  perkara khususnya  dalam  sengketa  ekonomi  syari’ah.  Metode  kualitatif  deskriptif  menjadi  pilihan dalam penelitian ini terhadap regulasi Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama  dalam  menjalankan  kompetensi  absolutnya  berdasarkan  regulasi  Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 telah memnuhi aspek keadilan bagi para sengketa khususnya dalam menangani dan memutus sengketa ekonomi syari’ah. Hal ini berdasarkan dengan jumlah perkara di Pengadilan Agama yang berhasil diputus dan telah incraht  meskipun  sebagian  dari  pencari  keadilan  mengajukan  banding  dan  kasasi.  Hal  ini menunjukan  bahwa  badan  Peradilan  Agama  telah  kompeten  dalam  menjawab  sebuah tantangan dan keraguan dalam menyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. Keywords: Ekonomi Syari’ah; Peradilan Agama; Penyelesaian Sengketa; Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Sengketa  merupakan  bagian  tak terpisahkan  dari  kehidupan  bersama  umat manusia dimana pun di seluruh dunia. Oleh karena  itu,  sengketa  tidak  merupakan monopoli masyarakat tertentu saja, melainkan dapat terjadi di dalam lingkungan  masyarakat  macam  apa  pun. Tidak terkecuali pada kelompok masyarakat yang kecil maupun yang besar, baik  yang  lokal  dan  tradisonal,  maupun yang  nasional  dan  modern,  bahkan  yang global  dan  pasca  modern,  sengketa senantiasa  dapat  terjadi.  Sengketa  pada dasarnya  merupakan  gangguan  terhadap harmoni kepentingan manusia disebabkan adanya kepentingan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang
lain. Akan tetapi, masyarakat manusia juga memiliki kecenderungan untuk senantiasa berupaya  agar  sengketa  yang  terjadi  itu tidak  berlangsung  terus  menerus,  sebab apabila  sengketa  yang  terjadi  tidak diselesaikan, pada gilirannya akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat itu sendiri.
Seperti  telah  dikemukakan  bahwa manusia  memiliki  kecenderungan  untuk senantiasa  menyelesaikan  setiap  sengketa yang  ada.  Walaupun  tidak  berarti  bahwa setiap  sengketa  akan  dapat  diselesaikan, karena  ada  juga  sengketa-sengketa  yang memang tidak mencapai taraf penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
Dinamika  dan  kepesatan  yang terjadi  di  dalam  kegiatan  ekonomi  dan

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
bisnis  itu  ternyata  telah  membawa implikasi  yang  cukup  mendasar  terhadap pranata maupun lembaga hukum.
Implikasi terhadap pranata hukum disebabkan  sangat  tidak  memadainya perangkat norma untuk mendukung kegiatan  ekonomi  dan  bisnis  yang sedemikian pesat. Kondisi tersebut kemudian diupayakan untuk diatasi dengan  melakukan  reformasi  hukum  di bidang kegiatan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan  melalui  pembaharuan  atas substansi  produk-produk  hukum  yang sudah tertinggal maupun dengan membuat peraturan perundang-undangan baru mengenai bidang-bidang yang  menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis.
Kecenderungan  pola  penyelesaian sengketa yang ada, satu hal yang menarik perhatian  untuk  dilakukan  kajian  lebih lanjut  mengenai  “jurisdiksi  pengadilan agama”  pasca  amandemen  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang
Peradilan Agama menjadi Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006.  Dalam pertimbangan amandemen tersebut disebutkan bahwa peradilan agama dalam Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan amandemen. Sungguh amandemen terhadap undang-undang
tentang peradilan agama ini telah membawa  perubahan  besar  terhadap kelembagaan pengadilan agama khususnya. Salah satu materi penting yang diamandemen  adalah  tentang  kompetensi absolut pengadilan agama.
Selama ini pengadilan agama hanya memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus-kasus  hukum  dalam  bidang  hukum keluarga. Sebagai contoh misalnya: pemutusan perkawinan, sengketa waris/wasiat,  wakaf,  dan  lain-lain.  Akan tetapi  setelah  Undang-undang  Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen,  kompetensi  pengadilan agama menjadi lebih luas. Cakupan  kewenangannya  meliputi
pula  penyelesaian  sengketa  dalam  bidang ekonomi  syariah.  Upaya  yang  dilakukan pemerintah untuk mengamandemen
Undang-undang Peradilan Agama ini tentu saja  dimaksudkan  untuk  mengakomodasi tuntutan kondisi masyarakat yang semakin berkembang  pesat.  Oleh  karena  itu, lembaga  penyelesaian  sengketa  juga mengalami  evolusi  mengikuti  tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dewasa ini, sifat maupun  kualitas  sengketa  yang  terjadi semakin tidak sederhana, dan karakternya pun  sangat  berbeda-beda  dengan  karakter sengketa  yang  muncul  pada  masa-masa sebelumnya.  Oleh  karenanya  paradigma penyelesaian  sengketa  pun  mengalami pergeseran.
Pengadilan  Agama  sebagai  salah satu  dari  empat  lembaga  peradilan  yang ada di Indonesia.
semenjak diundangkannya  Undang-Undang  Nomor 3  Tahun  2006  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama,  mempunyai wewenang  baru  sebagai  bagian  dari yurisdiksi    absolutnya,  yaitu  kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang  ekonomi  syari’ah.  Salah  satu lembaga untuk menegakan hukum  dalam mencapai keadilan, kebenaran, dan kepastian  hukum  adalah  badan  badan peradilan yang masing-masing mempunyai ruang  lingkup  kewenangan  mengadili perkara  dan  sengketa  di  bidang  tertentu yang dalam hal ini adalah Badan Peradilan Agama.
Meskipun  secara  teknis  istilah ekonomi  Islam  ( Islamic  Economic )  dan ekonomi  syariah  mengandung  muatan makna  yang  berbeda,  tetapi  belum dirasakan  perbedaanya.  Istilah  ekonomi Islam lebih terkesan berlatar belakang dari disiplin ilmu ekonomi. Memang kenyataannya menunjukkan bahwa pencetus ekonomi Islam berlatar belakang kajian  ilmu  ekonomi  dan  syariah  Islam. Sedangkan  Istilah  ekonomi  syariah  yang khas digunakan di Indonesia lebih berlatar belakang  ilmu  hukum,  apalagi  jika pemaknaan  syariah  dilakukan  secara spesifik yang bermakna hukum muamalah. Secara aplikatif, penggunaan kedua istilah itu  sudah  selayaknya  disosialisasikan seiring, dengan arch pengembangan kajian

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
ini  di  Indonesia.  Untuk  ilmu  ekonomi, sejumlah pendidikan tinggi ilmu ekonomi telah  membuka  kajian  atau  jurusan ekonomi  Islam  yang  berbasis  ilmu ekonomi,  seperti  di  Fakultas  Ekonomi Universitas  Indonesia.  Sementara  di bidang pendidikan tinggi ilmu hukum, juga mulai  mengembangkan  dan  memback  up kajian ini dari sudut ilmu hukum, misalnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  telah  mengembangkan  mata kuliah  hukum.  ekonomi  Islam,  baik  pada tataran  sarjana  maupun  pada  program pascasarjana.  Ekonomi  Islam  memang memerlukan pengembangan dari dua sudut yang  saling  berkaitan  dan  mendukung, baik sudut dari ilmu ekonomi maupun dari sudut  ilmu  hukum,  termasuk  di  dalamnya hukum Islam sebagai basisnya. 1
Wewenang  baru  tersebut    bisa dikatakan sebagai tantangan  dan sekaligus peluang  bagi  lembaga  peradilan    agama. Dikatakan  sebagai  tantangan  karena selama ini bagi Pengadilan Agama belum ada  pengalaman  apa  pun    dalam menyelesaikan  sengketa    di  bidang ekonomi  syari’ah,  sehingga  kalau  pun sekiranya  datang    suatu  perkara  tentang sengketa  ekonomi  syari’ah  maka  bagi lembaga  peradilan  agama  ini  mesti mencari  dan  mempersiapkan  diri  dengan seperangkat peraturan perundangan
maupun norma hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi syari’ah.
Berdasarkan  kepada  latar  belakang masalah  di  atas  dapat  dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana perkembangan penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  di  Pengadilan  Agama berdasarkan  peraturan  Undang- undang No. 3 Tahun 2006 dengan Undang-undang  No.  50  Tahun 2009?
1 Arfin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari’ah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya, (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 2007), hlm. 155.
2 Khurshid Ahmad, Studies in Islamic Economics , dalam Rifyal
Ka'bah,
Penyelesaian ,  hlm. 12.
2. Bagaimana  prospek  Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  pada masa yang akan datang?

## B. Metode Penelitian
Seiring  dengan  berjalannya  waktu, pertumbuhan  dan  perkembangan  sistem ekonomi  syari'ah  di  Indonesia  semakin hari semakin dirasakan kehadirannya baik dikalangan pelaku bisnis maupun dikalangan  ummat  Islam  yang  ingin menjadi  musiim  secara kaaffah. Hal  ini dapat  dilihat  dengan  munculnya  berbagai bentuk lembaga keuangan yang beroperasi secara  syari'ah  seperti  Perbankan  Syari'ah, Asuransi  Syari'ah,  Obligasi  Syari'ah  dan sebagainya.
Ekonomi  atau  ilmu  ekonomi  Islam berbeda  dengan  ekonomi  atau  ilmu ekonomi  konvensional  yang  berkembang didunia  dewasa  ini,  karena  yang  pertama terikat    kepada  nilai-nilai  Islam  dan  yang kedua  memisahkan  diri  dari  agama semenjak  negara-negara  Barat  berpegang kepada  sekularisme  dan  menjalankan politik sekularisasi. 2 Sungguh pun demikian, tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia, tetapi pada  ekonomi  konvensional,  nilai  yang digunakan  adalah  nilai  duniawi  semata ( profane, mundane ). Inilah yang diistilahkan  dalam  bahasa  Barat  sebagai Islamic  Law,  de  Mohammadan  wet/recht, la loi islamique, dan lain-lain. 3
Pengertian  ekonomi  Islam  adalah merupakan  suatu  ilmu  yang  mempelajari perilaku  muslim  (yang  beriman)  dalam suatu  masyarakat  Islam  yang  mengikuti Al-Qur’an, hadits Nabi Muhammad SAW., ijma’ dan qiyas. 4
Secara teknis yuridis, harus dibedakan antara istilah Perbankan Syariah
3 Rifyal  Ka'bah, Hukum  Islam  di  Indonesia , (Jakarta: Buletin Dahwah, Mei 2006).
4 Pusat  Komunikasi  Ekonomi  Syari’ah, Buku Saku  Lembaga  Bisnis  Syari’ah ,  (Jakarta: PKES, 2006), hlm. 1.

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bagian  dari  Perbankan  Syariah  selain  dari Unit  Usaha  Syariah  (UUS).  Bank  Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS). Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 membedakan  bank  berdasarkan  kegiatan usahanya  menjadi  dua,  yaitu  bank  yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip  Syariah,  adalah  prinsip  Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan  fatwa  yang  dikeiuarkan  oleh lembaga yang memifiki kewenangan dalam penetapan  fatwa  dibidang  perbankan syariah. 5
Teori  Perkembangan  Peradilan Agama Menurut Cik Hasan Bisri perkembangan  adalah  perubahan  struktur dan  kultur  yang  didasarkan  pada  ukuran kualitatif. Perkembangan meru-pakan salah satu makna konotatif yang didasarkan  pada  acuan  tertentu  dari  peru- bahan  sosial.  Perkembangan  peradilan meliputi  perkembangan  dalam  aspek  (a) dasar hukum; (b) kedudukan; (c) susunan; (d) kekuasaan; (e) hukum subtansi; dan (f) hukum acara. 6
Dalam  perkembangannya  adanya perubahan  Undang-undang  No.  3  Tahun 2006  merupakan  sebuah  kemajuan  untuk Pengadilan  Agama  serta  kemajuan  yang secara garis besar hukum Islam mencakup dimensi  syari‘ah  ( al-syarī‘ah ),  dimensi ilmu  ( al-‘ilm ),  dimensi  fiqh  ( al-fiqh ), dimensi  fatwa  ( al-ifta’ ),  dimensi  nizham ( al-nizhām ),  dimensi  qanun  ( al-qānūn ), dimensi idarah ( al-’idārah ), dimensi qadha ( al-qadhā’ ),  dan  dimensi  adat  ( al-‘ādah ).
Manakala  dihubungkan  dengan  cakupan Peradilan  Agama,  sebagai  bagian  dari pranata  hukum  ( legal  institution ),  maka dapat  dijelaskan  dimensi  hukum  Islam yang  terinternalisasi  ke  dalam  pranata hukum  tersebut.  Tampaknya,  hal  yang bersifat  umum  dan  paling  jelas  adalah dimensi  fiqh,  dimensi  qanun,  dimensi
5 Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
6 Cik  Hasan  Bisri, Pillar  Pilar  Penelitian Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial ,  (Jakarta:
idarah,  dan  dimensi  qadha.  Ketika peradilan  dipandang  sebagai  sebuah bentuk  da-ri  hukum  yang  bersifat  holistik dan  integral.  Namun  secara  eksternal berada  dalam  entitas  kehidupan  manusia. Ia merupakan unsur dinamis dalam sistem sosial, yang saling berhubungan dan saling tergantung dengan unsur lainnya.
Peradilan berada dalam konteks sosial dan konteks  budaya.  Ia  merupakan  suatu keniscayaan  dalam  kehidupan  manusia, yang  terikat  oleh  “hukum”  perubahan ( taghayyur  al-ahkām  bitaghayyir  al- amkinah  wa  al-azminah  wa  al-ahwāl,  wa al-niyāt wa al-‘awā’id ).
Disamping  teori  perkembangan, Teori pembentukan Peradilan adalah tepat untuk  menjelaskan  kerangka  berpikir. Zaini Ahmad Noeh, dalam pengantar buku terjemahan Islamic  Courts  in  Indonesia karya Daniel S. Lev, mencoba menjelaskan mengenai  cara  pembentukan  peradilan,
proses pembentukan suatu Badan Peradilan  menurut  hukum  Islam  pada dasarnya  dapat  digolongkan  menjadi tiga,
yaitu:
1. Tahap tauliyah dari  imam,  yaitu  pada dasarnya  peradilan  atas  perlimpahan dari  wewenang  kepala  negara  atau orang-orang  yang  ditugaskan  olehnya, dengan  catatan  orang  tersebut  harus memenuhi persyaratan tertentu;
2. Tahap kedua adalah tauliyah oleh ahlu al - halliwa al- ‘ aqdi apabila tidak ada se- orang  imam,  maka  penyerahan  suatu wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat dilakukan oleh ahlu al - halliwa al- ‘ aqdi ,  adalah  para  sesepuh  dan  ninik mamak dengan adanya suatu kesepakatan bersama;
3. Tahap tahkim ,  dalam  keadaan  tertentu terutama sekali apabila tidak ada hakim di  suatu  wilayah  tertentu  pula,  maka apabila  dua  orang  yang  bersengketa dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap telah memenuhi suatu persyaratan. Tahkim dapat  berlaku apabila  kedua  pihak  terlebih  dahulu
Raja  Grafindo  Persada,  2004),  cet.  ke-1,  hlm. 150.

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
sepakat untuk mene-rima dan menyepakati  (mentaati)  keputusan-nya nanti dan juga tidak boleh me-nyangkut pelaksanaan  pidana,  seperti hâd dan ta’zîr . 7 Teori Independensi Lembaga Peradilan  Kekuasaan  lembaga  peradilan yan  independen  merupakan  pilar  dari negara hukum. Kekuasaan lembaga peradilan  yang  independen  untuk  tidak adanya  campur  tangan  lembaga-lembaga di  luar  peradilan.  Menurut  Alexis  de Tocqueville  Memberikan  tiga  ciri  bagi pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independen.
Pertama, kekuasaan lembaga peradilan di semua negara merupakan pelaksana  fungsi  peradilan,  di  mana lembaga peradilan hanya bekerja kalau ada  pelanggaran  hukum  atau  hak warga negaratanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan Intervensi. Kedua, fungsi  lembaga  peradilan hanya  berlangsung  kalau  ada  kasus pelanggaran  hukum  yang  khusus.
Hakim bahkan dikatakan dalam koridorpelaksanaan  tugasnya,  jika  ia dalam  memutuskan  suatu  perkara menolak  menerapkan  prinsip  yang berlaku  umum,  namun  jika  hakim menolak menaati prinsip-prinsip yang berlaku umum di mana dia tidak dalam kondisi  memeriksa  suatu  perkara, maka  ia  dapat  dihukum  atas  dasar pelanggaran tersebut.
Ketiga, kekuasaan  lembaga  hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa  yang  diatur  dalam  hukum.  Pada hakikatnya,  pelaksanaan  fungsi  lembaga peradilan senantiasa berujung pada lahirnya  suatu  putusan.  Karena  itu,  jika suatu  putusan  berujung  pada  terbuktinya suatu kejahatan keji, maka pelakunya dapat dihukum. 8
Islam memang sebagai suatu sistem nilai  yang  sedemikian  lengkap  dan menyeluruh  dalam  mengatur  kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di
7 Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama Islam di Indonesia, (Jakarta: Intermasa, 1980), hlm. 1.
dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai- nilai  yang  terkandung  di  dalam  sistem perekonomian  Islam  tersebut.  Untuk  ini
Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank  Syari'ah,  dari  Teori  ke
Praktek, telah menguraikan : 9
1. Perekonomian  masyarakat  luas bukan  hanya  masyarakat  Muslim  akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami. Banyak ayat Al-Qur'an yang  menyerukan penggunaan kerangka  kerja perekonomian Islam, diantaranya adalah : “Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  haramkan  apa-apa yang  baik  yang  Telah  Allah  halalkan bagi  kamu,  dan  janganlah  kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak  menyukai  orang-orang  yang melampaui  batas.    Dan  makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang kamu  beriman  kepada-Nya .”(Q.S.  Al- Baqoroh(2): 87-88). Semua  ayat  tersebut  merupakan penentuan  dasar  pikiran  dari  pesan  Al- Qur'an dalam bidang ekonomi. Dari ayat- ayat tersebut dapat difahami bahwa  Islam mendorong  penganutnya  untukmenikmati karunia  yang  telah  diberikan  oleh  Allah. Karunia  tersebut  harus  didayagunakan untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ,baik materi  maupun  non  materi.  Islam  juga mendorong  penganutnya  berjuang  untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara,  asalkan  mengikuti  rambu-rambu yang telah ditetapkan.
Salah  satu  hadits  Rasulullah  SAW menegaskan :
ـطورش  ىلع  نوملــسملاا لحاوا  لالاح  مرح  لاا  مه
اـمارـــح “Kaum  Muslimin  (dalam  kebebasan) sesuai  dengan  syarat  dan  kesepakatan mereka, kecuali syarat yang
8 Ahmad  Mujahidin, PeradilanPenyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) , hlm. 52.
9 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank , hlm. 10.

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 10
Rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah  yang  halal  lagi  baik;  tidak menggunakan  cara  batil;  tidak  berlebih- lebihan/melampaui batas; tidak di zhalimi maupun menzhalimi; menjauhkan diri dari unsur riba;maisir (perjudian dan intended speculation );  dan gharar (ketidak-jelasan dan  manipulatif  )  serta  tidak  melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi  Islam  dengan  perekonomian konvensional  yang  menggunakan  prinsip self interest (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.
2. Keadilan dan Persaudaraan
Menyeluruh. Islam  bertujuan  untuk  membentuk masyarakat  dengan  tatanan  sosial  yang solid.  Dalam  tatanan  itu  setiap  individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai  satu  keluarga.  sebuah  persaudaraan yang  universal  dan  tak  diikat  batas geografis.
3. Keadilan Distribusi Pendapatan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. 4. Kebebasan Individu dalam
Konteks Kesejahteraan Sosial.
Konsep Islam amat jelas. Manusia dilahirkan  merdeka.  Karenanya  tidak  ada seorang pun bahkan negara mana pun yang berhak  mencabut  kemerdekaan  tersebut dan  membuat  hidup  manusia  menjadi terikat.  Dalam  konsep  ini  setiap  individu berhak  menggunakan  kemerdekaannya tersebut  sepanjang  tetap  berada  dalam kerangka  norma-norma  Islami.  dengan kata  lain,    sepanjang  kebebasan  tersebut
10 H.R.  Al-Turmudzi,  Muhammad  ibn  Isma'il Al-Kahlaniy Al-Shan'aniy dalam kitab Subulus Salam,Syarah  Bulughul  Maram  min  Adillatil Ahkam, (t.t.p., Dar al-Fikr, t.t.), Juz III, Jilid II, hlm. 59 . 11 Penjelasan Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang
dapat dipertanggung-jawabkan, baik secara sosial maupun dihadapan Allah.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan “ekonomi  syari’ah”  menurut  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama adalah” perbuatan  atau  kegiatan    usaha yang dilakukan menurut prinsip syari’ah,” 11 antara lain meliputi :
(a) bank syari’ah, (b) asuransi syari’ah, (c) reasuransi syari’ah, (d) reksadana syari’ah, (e)  lembaga  keuangan  mikro  syari’ah,  (f) obligasi  syari’ah  dan  surat  berharga berjangka menengah syari’ah, (g) sekuritas syari’ah,  (h)  pembiayaan  syari’ah,  (i) pegadaian  syari’ah,  (j)  dana  pensiun lembaga  keuangan  syari’ah,  (k)  bisnis syari’ah.
Secara umum, ciri khusus dart bank syariah  adalah  dari  sumber  utama ketentuannya  berasal  dari  hukum  Islam. Dari  segi  sumber  perolehan  keuntungan, keuntungan  yang  diperoleh  oleh  bank syariah  bukan  berasal  dari  bunga  yang dibebankan kepada nasabah, tetapi dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (fee-base  income) maupun profit margin, serta  bagi  hasil (loss  and  profit sharing). Kharakteristik  khusus  lainnya dari  bank  syariah  selain  dilibatkannya hukum  Islam  dan  pernbebasan  transaksi berdasarkan  bunga (interest  free), adalah diperbolehkannya  melakukan  kegiatan- kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan  perifagangan (trading). Hal  ini berkenaan  dengan  sifat  dasar  transaksi bank  syariah  yang  merupakan  investasi dan  jual-beli  serta  sangat  beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan. 12
Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama, pasal 49 huruf i.
12 Adrian  Sutedi, Perbankan  Syariah  Tinjauan dari  Beberapa  Segi  Hukum, (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 36.

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
Mengenai sendi-sendi Islam, menurut catatan Abu A’la Al-Maududi ada beberapa hal diantaranya 13 :
1. Adanya prinsip perbedaan antara yang halal dan yang haram mengenai jalan- jalan mencari kekayaan. Dalam hal ini
Islam tidak membenarkan bagi umatnya  untuk  mencari  kekayaan semau-mau  mereka,  tetapi  Islam menegaskan perbedaan antara mereka  dalam  mencari  penghidupan melalui jalan-jalan yang sah dan yang tidak sah. Prinsip ini diterangkan oleh
Allah dalam firman-Nya :
“Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku  dengan  suka  sama-suka  di antara  kamu.  dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu. 14 Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.  Dan  barangsiapa  berbuat demikian  dengan  melanggar  hak  dan aniaya,  Maka  kami  kelak  akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian  itu  adalah  mudah  bagi Allah.”
Ayat  ini  telah  menetapkan    dua perkara  sebagai  syarat  bagi  sahnya perdagangan. Pertama, hendaklah
perdagangan  itu  dilakukan  dengan  suka sama  suka  diantara  kedua  belah  pihak. Kedua, hendaklah keuntungan satu pihak, tidak  berdiri  di  atas  dasar  kerugian  pihak yang lain. Maksudnya adalah bahwa tiap- tiap  orang  yang  merugikan  orang  lain untuk  membela  kepentingan  pribadinya, maka seolah-olah ia menumpahkan darahnya dan membukakan jalan kebinasaan bagi dirinya akhir kesudahannya. Pencurian, penyuapan, perjudian,  jual  beli  secara gharar 15 ,
13 Abu A’la Al-Maududi, Dasar-Dasar Ekonomi Islam dan Berbagai System Masa Kini , (Bandung: Al-Ma’arif, 1984), hlm. 136. 14 Larangan  membunuh  diri  sendiri  mencakup juga  larangan  membunuh  orang  lain,  sebab membunuh  orang  lain  berarti  membunuh  diri sendiri,  Karena  umat  merupakan  suatu kesatuan.
penipuan, pemalsuan, membungakan uang dan  lain-lain  jalan  mencari  kekayaan, apabila terdapat di dalamnya kedua sebab ini menjadikan dia tidak sah.
2. Larangan menumpuk / mengumpulkan harta.
Bahwa  seyogyanya  seseorang  yang baik  tidak  mengumpulkan  harta  yang didapatnya  dengan  jalan  yang  sah, karena yang demikian itu menghambat perputaran  kekayaan  dan  merusak keseimbangan  dalam  pembagiannya dikalangan  masyarakat  ramai.  Orang yang  mengumpulkan  harta  dan  tidak membelanjakannya, tidak hanya mencampakkan  dirinya  ke  dalam berbagai  penyakit  moril  saja,  tetapi juga  melakukan  sesuatu  kejahatan yang  besar  terhadap  masyarakat seluruhnya,  dimana  madharatnya  dan keburukannya akan kembali menimpa dirinya  juga.  Oleh  karena  itu  Islam sangat  mencela  dan  memerangi  sifat kebakhilan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an: ”Sekali-kali  janganlah  orang-orang yang  bakhil  dengan  harta  yang  Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah  buruk  bagi  mereka.  harta  yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak  di  lehernya  di  hari  kiamat.  dan kepunyaan  Allah-lah  segala  warisan (yang  ada)  di  langit  dan  di  bumi.  dan Allah  mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan.”
3. Perintah  untuk  membelanjakan  harta. Tetapi walaupun demikian  Islam tidak membenarkan umatnya membelanjakan hartanya dengan jalan boros, semata-mata untuk memuaskan hawa  nafsu.  Akan  tetapi  didalam membelanjakan harta
tersebut
15 Jual beli secara gharar , artinya jual beli yang membawa  kebinasaan  (resiko),  seperti  tidak diketahuinya  ketentuan  barang  yang  diperjual belikan, atau
tidak diketahui
harganya,banyaknya,  temponya  kalau  di  sana ada  tempo,  atau  tidak  diketahui  kepastian adanya barang itu  dan keselamatannya.

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
haruslah  didasari “fi  sabilillah ”.  Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT : “….  dan  mereka  bertanya  kepadamu
apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”
“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia  bagian  tertentu.  Bagi  orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak  mempunyai  apa-apa  (yang  tidak mau meminta).”
“Bukanlah  kewajibanmu  menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi
Allah-lah  yang  memberi  petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya.  dan  apa  saja  harta yang  baik  yang  kamu  nafkahkan  (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu  sendiri.  dan  janganlah  kamu membelanjakan sesuatu melainkan
Karena  mencari  keridhaan  Allah.  dan apa  saja  harta  yang  baik  yang  kamu nafkahkan,  niscaya  kamu  akan  diberi pahalanya  dengan  cukup  sedang  kamu sedikitpun tidak akan dianiaya
(dirugikan).” Sementara itu, untuk menyelesaikan sengketa  ekonomi/bisnis  syari’ah  pada umumnya pihak penggugat menuntut ganti rugi  dari  pihak  tergugat  atas  tidak terpenuhinya  “ prestasi” yang telah disepakati  bersama  dalam  suatu  akad perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  mereka. Oleh  karena  itu  disini  perlu  dijelaskan beberapa teori ganti rugi ( ta’wid, dhaman ).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut definisi daman mengandung makna-makna
sebagai berikut:
1. Objek  wajib ̣d ̣aman  terletak  pada zimmah  (perjanjian).  Kewajiban .daman  tidak  akan  gugur  kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan  oleh  pihak  yang berhak  menerima  ganti  rugi tersebut.  Pihak  yang  dirugikan (mutadarrar) berhak mengadukan ke  pengadilan  untuk  memaksa pihak yang menyebabkan terjadinya  kerugian (mutasabbib) agar  memenuhi  kewajibannya. Hal ini berbeda dengan kewajiban yang bersifat moral atau keagamaan di mana Syari’ hanya mendorong  untuk  memenuhinya tanpa implikasi hukuman keduniaan  atas  pelenggaran  itu. Hal  ini  termasuk  katagori khitab al-targib yang  meliputi,  dalam istilah kaum ushuli, makruhat dan mandubat.Zimmah menurut bahasa adalah al-aqdu (perjanjian). Menurut tradisi fuqaha’ zimmah adalah  suatau sifat  yang  menjadikan  seseorang mempunyai  kompetensi  untuk menerima  hak  atau  melakukan kewajiban.
2. Hak  yang  dibebankan  kepada seseorang  berdasarkan daman berbeda dengan kewajiban seseorang  berdasarkan ‘uqubah
baik pada karakter maupun tujuannya.  Wajib  karena .daman disyariatkan  untuk  melindungi hak-hak  individu.  Pada  saat  yang sama ‘uqubah disyariatkan karena adanya  unsur  pelanggaran (al- ta’addi) terhadap  hak-hak  Allah
SWT. Wajib pada .daman disyariatkan untuk mengganti atau menutupi (al-ajru ) kerugian yang terjadi pada seseorang. Sementara ‘uqubah ditetapkan untuk menghukum pelaku agar jera dan tidak  melakukan  perbuatan  itu kembali (al-zajru).
3. Sebab-sebab  daman    adalah adanya  unsur al-ta’adi ,  yaitu melakukan  perbuatan  terlarang dan  atau  tidak  melakukan  suatu kewajiban menurut hukum.
Ta’addi dapat  terjadi  karena melanggar  perjanjian  dalam  akad yang  semestinya  harus  dipenuhi.
Misalnya, tempat penitipan barang (al-muda) tidak memelihara  barang  sebagaimana mestinya,  seorang al-ajir (buruh upahan, orang sewaan) dengan al- musta’jir (penyewa)  sama-sama meyalahi  akad. Ta’addi juga dapat  terjadi  karena  melanggar hukum  syari’ah (mukhalafatu ahkam  syari’ah) seperti  pada

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
kasus  perusakan  barang (al-itlaf) , perampasan( al-gash), maupun kelalaian atau penyia-nyiaan barang secara sengaja (al-ihmal).
4. Ta’addi yang mewajibkan daman benar-benar menimbulkan . .darar (kerugian). Jika tidak menimbulkan  kerugian,  maka tidak  ada  .daman,  karena  secara fatual tidak ada .darar yang harus digantirugikan.  Itulah  sebabnya jika seorang pengendara yang lalai menabrak barang orang lain tetapi tidak  menimbulkan  kerusakan, tidak diwajibkan untuk memberikan .daman . Namun demikian, tedapat suatu perbuatan dengan  sendirinya  mewajibkan .daman seperti al-gasbu (perampasan)  .  Menurut  jumhur ulama,  pelaku  perampasan  harus mengganti  manfaat  barang  yang dirampas walaupun tidak memanfaatkannya. Ini adalah bagian dari adanya asumsi bahwa kerugian  akan  selalu  ada  pada kasus-kasus perampasan. Damikian  pula  diduga  kuat  akan terjadi  kerugian (.darar) bagi seseorang yang dibatasi kebebasannya atau seseorang yang ditahan secara ilegal menurut  fuqaha’  Hanabilah.  Hal ini  mirip  dengan Strict  Liability dalam hukum Inggris. Pengecualian  ini  memperkuat kaidah  bahwa al-.darar  syarthum liwujubi .daman (kerugian adalah
syarat  terhadap  keharusan  ganti rugi). 5. Antara ta’addi (pelanggaran) dengan darar (kerugian)  harus memiliki  hubungan  kausalitas.
Artinya, darar dapat  dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran secara langsung.  Jika darar dinisbatkan kepada  sebab-sebab  lain,  bukan perbuatan  pelaku  pelanggaran (muta’addi) sendiri,  maka  daman
16 Asmuni Mth, Teori Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam ,  (diktat kuliah pada program Magister Studi Islam UII Yogyakarta), hlm. 8.
tidak  dapat  diberlakukan  , karena seseorang  tiadak  dapat  dibebani tanggungjawab atas akibat
perbuatan  orang  lain.  Kaidah syariah  mengenai  masalah  ini adalah : .هريغ ةريرجب دحا ذخاؤي لا ؛ رخا رزو ةرزاو رزتلا
6. Darar harus bersifat umum sesuai dengan keumuman hadit Nabi : laa darara wa la dirara (tidak boleh merugikan diri sendiri dan
merugikan  orang  lain).  Tingkat darar diukur  berdasarkan  ‘ urf (kebiasaan)  yang  berlaku. Hal ini sejalan  dengan  kaidah: yajibu hamlu  al-laf.zi  ‘ala  ma’nahu  al- muhaddah fi as-syar’i  in wujida, wa  illa  wajaba  hamluhu  ‘ala ma’nahu al-‘urfi (suatu keharusan  membawakata  kepada maknanya  yang  definitif  secara syara’ jika ditemukan, tetapi kalau tidak  ada  harus  dialihkan  kepada makna definitif berdasarkan ‘urf). Karena  Syari ’ tidak  menetapkan makna
darar , sehingga
ukurannya,  baik  kualitas  maupun kuantitas,  mengaju  kepada ‘urf.
Dengan  demikian,  .darar  yang diganti  rugi  berkaitan  dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa,  dan  hak-hak  yang  berkaitan dengan keharta-bendaan jika selaras dengan ‘urf yang berlaku di tengah masyarakat.
7.    Kualitas  dan  kuantitas daman harus  seimbang  dengan  .darar. Hal  ini  sejalan  dengan  filosofi .daman, yaitu    untuk  mengganti dan  menutupi  kerugian  yang diderita  pihak  korban,  bukan membuat  pelakunya  agar  jera. Kendati  demikian,  tujuan  ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional. 16

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Undang-Undang

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
Setelah Indonesia merdeka, di awal kemerdekaan belum terlihat adanya perubahan  terhadap  lembaga  pengadilan. Berdasarkan  pasal  II  aturan  Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka Susunan  pengadilan  masih  menggunakan seperti  yang  diatur  di  dalam  Undang- Undang  N0.  34  Tahun  1942  tersebut  di atas.  Perubahan  mulai  terjadi  setelah dikeluarkannya  Undang-Undang  N0.  19 tahun 1948. Undang-undang ini bermaksud  melaksanakan  Pasal  24  UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman sekaligus  juga  mencabut  Undang-Undang No.  7  Tahun  1947  tentang  susunan  dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Menurut  pasal  6  Undang-Undang No. 19 tahun 1948 dalam Negara Republik Indonesia  dikenal  adanya  3  lingkungan peradilan, yaitu :
a. Peradilan umum b. Peradilan tata usaha pemerintahan; dan c. peradilan militer.
Karakteristik  hukum  dalam  Islam adalah  bersifat  komprehensif  dan  bersifat realistis.  Komprehensif  hukum  Islam terlihat  dari  keberlakuan  hukum  Islam  di masyarakat,  yakni  bahwa  hukum  tidak ditetapkan  hanya  untuk  seorang  individu tanpa  keluarga,  dan  bukan  ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat,  bukan  pula  untuk  satu masyarakat secara terpisah dari
masyarakat  yang  lainnya  dalam  lingkup umat,  dan  ia  tidak  pula  ditetapkan  hanya untuk  satu  bangsa  secara  terpisah  dari bangsa-bangsa dunia lainnya. Sifat realitas hukum Islam adalah bahwa hukum  Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap apa  yang  dihalalkan  dan  apa  yang diharamkannya dan juga tidak mengabaikan realita ini dalaam setiap apa yang  diterapkannya  dari  peraturan  dan hukum bagi individu, keluarga, masyarakat,  Negara  dan  seluruh  umat manusia. 17
17 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 9.
Ide  dasar  untuk  mengodifikasi hukum Islam yang didalammnya termasuk system  ekonomi  syariah  (Islam)  adalah sudah  cukup  lama  orang  pertama  yang memiliki ide dasar pengodifikasian hukum Islam  iu  adalah  Ibnu  al-Muqaffa  (wafat tahun  142  H/759M)yang  mengusulkan kepada  Khalifah  Abu  Ja’far  al-Mansur untuk  membuat  kodifikasi  hukum  Islam, namun gagasan ini tidak pernah terealisasikan,  hal  ini  karena  tidak mendapat dukungan dari para ulama. Kurun waktu beberapa abad lamanya,  hukum  Islam  tidak  mengenal kodifikasi, meskipun ada upaya melakukan kompilasi  norma-norma  dalam  bentuk himpunan fiqih yang lebih peraktis seperti yang  dilakukan  oeh  sultan  Aurang  Zeb Bahadur  Alamkir  dari  Hindia  abad  17, himpunan  tersebut  dikenal  dengan  nama al-Fatawa al-Alamkiriyyah atau al- Fatawa  al-Hindiyah. .  upaya  kodifikasi hukum  islam  dilakukan  pula  dikerajaan Malaka  dalam  bentuk  Kompilasi  Hukum Islam  yang  diberi  nama  Undang-Undang Malaka atau risalah Hukum Kanun. pada  tanggal  31  Oktober  1964 disahkan  UU  No.  19  tahun  1964  tentang
Ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman.  Menurut  undang  undang  ini, Peradilan  Nergara  Republik  Indonesia menjalankan  dan  melaksanakan  hukum yang mempunyai fungsi pengayoman yang dilaksanakan  dalam  lingkungan  Peradilan Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun  tidak  lama  kemudian,  undang undang  ini  diganti  dengan  UU  No.  14 tahun  1970  tentang  Ketentuan  Ketentuan Pokok  Pokok  Kehakiman  karena  sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan. Dalam undang undang baru ini ditegaskan bahwa  Kekuasaan  Kehakiman  adalah kekuasaan  yang  merdeka.  Ditegaskan demikian  karena  sejak  tahun  1945-1966 keempat  lingkungan  peradilan  di  atas bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh,  melainkan  di  sana  sini  masih mendapat intervensi dari kekuasaan lain.

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
Mulai  tahun  1958  dibentuklah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di berbagai tempat yang memerlukan.  Pada  tahun  1961  dengan Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  66 Tahun  1961,  dibentuklah  suatu  panitia untuk mempersiapkan Rancangan Undang-undang  Peradilan  Agama.  Kerja panitia ini masih bersifat intern. Tiga tahun kemudian  keluar  Undang-undang  Nomor 19  Tahun  1964  tentang  Ketentuan- ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman sebagai pelaksanaan pasal 24 dan 25 UUD 1945  yang  diberlakukan  kembali  melalui Dekrit  Presiden  5  Juli  1959.  Undang- undang  tersebut  secara  tegas  mengatakan Peradilan  Agama  sebagai  salah  satu lingkungan  peradilan  di  Indonesia  yang bertugas  menyelenggarakan  kekuasaan kehakiman  disamping  Peradilan  Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara.  Keempat  lingkungan  peradilan tersebut  secara  teknis  berpuncak  kepada Mahkamah Agung, dan secara organisatoris,  administratif,  dan  finansial berada di bawah tanggung jawab departemen yang bersangkutan. Sesudah  ordebaru,  Undang-undang Nomor  19  Tahun  1964  diganti  dengan Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman,  dan  eksistensi  Peradilan Agama tetap dipertahankan serta
disejajarkan  dengan  ketiga  lingkungan peradilan  yang  lain.  Mendahului  lahirnya Undang-undang  Peradilan  Agama,  pada tahun 1974 lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 63 ayat  (1)  undang-undang  ini  memberikan kewenangan lebih besar kepada Peradilan Agama  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus perkawinan.  Melihat  kenyataan  itu,  atas desakan Sekretaris Negara akhirnya Menteri Kehakiman memberikan pertimbangan  sehubungan  dengan  dua draft  tentang  Rancangan  Undang-undang
Peradilan  Agama  yang  diajukan  oleh
18 Amrullah  Ahmad, Dimensi  Hukum  Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta; Gema
Insani Press, 1996), cet. ke-1, hlm. 6. 19 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
Menteri Kehakiman M. Dahlan dan Mukti Ali kepada Presiden. Dalam pertimbangannya,  Menteri  Kehakiman menyatakan  bahwa  proses  pernyiapan
RUU-PA  sebaiknya  dilakukan  setelah proses  penyiapan  RUU  tentang  Peradilan Umum  dan  RUU  tentang  Mahkamah Agung  selesai.  Apabila  prinsip-prinsip kedua  RUU  itu  telah  diterima  oleh  DPR- RI,  maka  akan  mudah  diterapkan  pada Peradilan Agama. 18
Menurut  Abdul  Manan  Salah  satu misi dari Undang-undang No.7 tahun 1989 adalah  untuk  mempertegas  batas-batas wilayah  ”Kompetensi  Absolut”  Peradilan Agama  sebagai  bagian  integral  lembaga pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesiasecara  Konstitusional.  Apabila Substansi  UU  No.7  tahun  1989  kita klasifikasi, dapat ditemukan empat besaran substansi, yaitu tentang Kedudukan Peradilan  Agama  yang  diatur  pada  Bab  I dari  pasal  1  sampai  pasal  5.  Organisasi diatur pada Bab II pasal 6 sampai dengan pasal 48. Kompetensi Absolut diatur pada Bab  II  mulai  pasal  49  sampai  pasl  53. Hukum  acara  diatur  pada  Bab  IV  mulai dari  pasal  54  sampai  pasal  91,  dan selebihnya mengatur lain-lain. Kompetensi absolute  Peradilan  Agama    melipiuti: bidang-bidang hukum perkawinan,
Kewarisan,  wasiat  dan  Hibah,  Wakaf  dan Shadaqoh. 19
Perkara-perkara  yang  masuk  pada pengadilan  agama  pada  dasarnya  ialah yang dipandang sangat rapat hubungannya dengan  kewajiban-kewajiban  yang  harus dilakukan  menurut  hukum  Agama  dan yang  diadili  menurut  syara,  perkara- perkara  yang  demikian  harus  diadili  oleh kadhi  .  Adapun  perkara  perkara  yang masuk  kekuasaan  pengadilan  itu  boleh diadili oleh hakim  dan di dalam mengadili perkara-perkara    itu  boleh  menggunakan sumber-sumber  lain  daripada  hukum Agama. 20
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 135.
20 R.Terasna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad , (Jakarta: Perad Paramita, 1978), hlm, 100.

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
Wewenang  Peradilan  Agama  itu terdiri dari wewenang absolute atau mutlak dan  wewenang    relative  atau  nisbi. Wewenang  absolute  disebut  juga  atribusi kekuasaan kehakiman di   mana pengadilan agama  secara jabatan (ambsthalve) harus menyatakan  dirinya  tidak  berwenang untuk  memeriksa  dan  tidak  bergantung pada  ada  atau  tidaknya  eksepsi  dari tergugat,  dan  hal  ini  dapat  dilaksanakan pada setiap tarap pemeriksaan. 21 Menurut Yahya Harahap Kompetensi  lingkungan  Peradilan  Agama hanya  meliputi  bidang  perdata  tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 49 UU No.7  tahun1989.  Menurut  pasal  49  , jangkauan  batas  kewenangannya  hanya meliputi perkara-perkara
perdata
perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh berdasar asas personalita ke- Islaman.  Diluar  bidang  itu  Peradilan Agama  tidak  berwenang  memeriksa  dan memutus  perkaranya.  Sifat  kewenangan masing-masing lingkungan peradilan bersifat absolute, apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. 22 Namun  seiring  dengan  perjalanan waktu dan perkembagan kehidupan masyarakat Indonesia, meski telah semakin  mapan,  mantap  dan  jelas  fungsi serta kewenangan Peradilan Agama sebagai  salah  satu  badan  peradilan pelaksana  kekuasaan  kehakiman  ternyata menurut beberapa kalangan masih memiliki  kekurangan  dan  kelemahan praktisi  hukum,  pengamat  hukum,  para ilmuan/sarjana  hukum  dan  tidak  menutup kemungkinan masyarakat pencari keadilan merasakan adanya kekurangan dan kelemahan Undang-undang tersebut.
Pada  awalnya,  seperti  yang  diatur dalam UU No. 7/1989, Pengadilan Agama hanya  berwenang  menangani  perkara perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah, wakaf dan shadaqah. UU No. 3/2006 yang merubah  UU  No.  7/1989  kemudian
21 Umar Mansur, Hukum , hlm. 8.
memperluas kewenangan Pengadilan Agama.  Dalam  pasal  49  kewenangan tersebut ditambah dengan penangan perkara zakat, infaq dan ekonomi syari’ah.
Penjelasan pasal 49 UU NO. 3/2006 merinci  perkara  apa  saja  yang  dimaksud dengan “perkawinan”, yang salah satunya juga  menyebutkan  tentang  pengangkatan anak  berdasarkan  hukum  Islam.  Dalam pasal  yang  sama,  dijelaskan  11  kegiatan usaha  yang  termasuk  dalam  ekonomi syari’ah  yakni  bank  syari’ah,  lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah,  reasuransi  syari’ah,  reksadana syari’ah,  obligasi  syaria’ah  dan  surat berharga  berjangka  menengah  syari’ah, sekuritas  syari’ah,  pembiayaan  syari’ah, pegadaian  syari’ah,  dana  pensin  lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syari’ah.
Kewenangan  baru  lainnya  dari  UU No.  3/2006  ini  adalah  dalam  hal penyelesaian  sengketa  hak  milik  antara sesama  orang  Islam  dan  pemberian  itsbat kesaksian  rukyat  hilal  dalam  penentuan awal  bulan  pada  tahun  hijriyah,  serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Jika kelahiran Undang-undang Nomor  3  Tahun  2006  dipandang  banyak orang sebagai blessing in disguise (tujuan tersembunyi)karena meski sangat terlambat  jika dibandingkan dengan perubahan  undang-undang  lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara,  UU  No.  3/2006  ini  memberikan banyak  ‘keuntungan’  bagi  Peradilan Agama.
Salah  satunya  adalah  pemberian wewenang  menangani  perkara  ekonomi syariah. Pemberian wewenang penanganan perkara baru ini bukannya tanpa hambatan.
Resistensi dari berbagai pihak bermunculan,  bahkan  salah  satu  petinggi Bank Indonesia sampai harus mengirimkan  surat  protesnya  kepada presiden  yang  merasa  keberatan  jika perkara  ekonomi  syari’ah harus  ditangani oleh hakim-hakim agama yang
22 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 101.

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
menurutnya  awam  mengenai  masalah ekonomi. Belum lagi resistensi dari pihak- pihak  lain  yang  memang  didasari  oleh ketidak  percayaan  dan  alasan-alasan lainnya.
Pasal  49  UU  No.  3/2006  dengan jelas  menggariskan  bahwa  segala  perkara yang  berkaitan  dengan  ekonomi  syari’ah ditangani oleh Pengadilan Agama. Namun demikian  pada  prakteknya  penanganan perkara ekonomi syari’ah ‘masih diperebutkan’  antara  Pengadilan  Negeri dan  Pengadilan  Agama,  terutama  dalam hal  eksekusi  putusan  Badan  Arbitrase
Syari’ah.
Pasal  60  UU  No.  30/1999  tentang Arbitrase Syari’ah  mengatur  bahwa putusan Badan Arbitrase Syari’ah bersifat final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  dan  mengikat  para  pihak.  Oleh karenanya para pihak wajib melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Persoalannya adalah ketika putusan Badan Arbitrase  Syariah  itu  tidak  dilaksanakan secara  suka  rela,  maka  putusan  itu dilaksanakan  atas  perintah  siapa,  Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
Sejatinya  dengan  lahirnya  UU  No.
3/2006  yang  memberikan  kewenangan penanganan  ekonomi  syari’ah  kepada Pengadilan  Agama,  polemik  pelaksanaan eksekusi itu tidak perlu terjadi karena jelas- jelas  perkara  itu  merupakan  kewenangan Pengadilan Agama.
Namun demikian, untuk memberikan  kepastian  hukum  akhirnya Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat Edaran  (SEMA)  No.  08  Tahun  2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang menyatakan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Agama. Penting dicatat,
Mahkamah  Agung  mendasarkan  SEMA tersebut pada pasal 49 UU No. 3/2006.
Dalam  Undang-undang  Nomor  3
Tahun  2006  tersebut,  disamping  merubah ketentuan  teknis  peradilan,  organisasi, administrasi dan financial pengadilan oleh Mahkamah  Agung  seperti  diatur  pada pasal  5  dalam  Undang-undang  Nomor.  7
23 Abdul Manan, Penyelesaian , hlm. 3-26.
Tahun  1989  pasal  5  pembinaan  teknis dilakukan  oleh    Mahkamah  Agung  RI sedangkan pembinaan non teknis (organisasi,  perlengkapan,  kepegawaian dan keuangan) dilakukan oleh departemen agama),  juga yang penting adalah mengatur mengenai penambahan kewenangan peradilan agama. Dalam pasal 49 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 ditegaskan: “peradilan agama bertugas dan berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara  ditingkat  pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam dibidang:  (1).  Perkwinan,  (2).  Waris,  (3). Wasiat, (4). Hibah, (5). Wakaf, (6). Zakat, (7). Infaq, (8). Shadaqah dan (9). Ekonomi syari’ah.
Bila dibandingkan dengan ketentuan pasal 49 undang-undang No.7 tahun 1989, dalam  pasal  49  Undang-undang  Nomor  3 Tahun  2006  terdapat  tiga  tambahan kewenangan  baru  bagi  peradilan  agama, yaitu: Zakat, Infaq dan Ekonomi Syari’ah.
Menurut Abdul Manan terdapat dua bagian , yaitu: 23
1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah  berdasarkan  Tradisi  Islam Klasik a. Al-Shulh (Perdamaian) Al-Shulh adalah  suatu  jenis  akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang  bersengketa  secara  damai.  Ada  tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan
perdamaian,  yakni:  ijab,  qabul  dan  lafazh dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah  berlangsung  sebagaimana  yang diharapkan.
b. Tahkim ( Arbitrase )
Secara  umum,  tahkim  memilik pengertian  yang  sama  dengan  arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit  oleh  dua  orang  yang  berselisih  atau lebih,  guns  menyelesaikan  perselisiban mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan " hakam "
c. Wilayat  al-Qadha  (Kekuasaan

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
Kehakiman), yang terdiri dari: 1) Al Hisbah Al  Hisbah adalah  lembaga resmi  negara  yang  diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah- masalah atau pelanggaran ringan  yang  menurut  sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. 2) AI Madzalim Badan  ini  dibentuk  oleh pemerintah  untuk  membela orang-orang  teraniaya  akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya,  yang  biasnya sulit  untuk  diselesaikan  oleh pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan  yang  dimiliki oleh  lembaga  ini  adalah menyelesaikan kasuskasus pelanggaran hukum yang dilakukan  oleh  aparat  atau pejabat  pemerintah  seperti sogok  menyogok,  tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah  yang  merugikan masyarakat. 3) Al Qadha (peradilan) Al  Qadha adalah  menetapkan hukum  syara  pada  suatu peristiwa  atau  sengketa  untuk menyelesaikannya  secara  adil dan mengikat. Adapun kewenangan  yang  dimiliki oleh  lembaga  ini  adalah menyelesaikan perkara- perkara tertentu yang berhubungan  dengan  masalah al-ahwal al-syakhsiyyah (masalah keperdataan, termasuk  didalamnya  hukum keluarga) dan masalah jinayat
(hal-hal  yang  menyangkut pidana).
2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah  berdasarkan  Tradisi  Hukum
24 Ibid.
Positif Indonesia a. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  ( Alternatif Dispute Resolution /ADR)
Pemikiran kebutuhan akan lembaga perdamaian  pada  zaman  modern  ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita- cita  yang  masih  utopis,  melainkan  sudah masuk  ke  wilayah  praktis.  Hal  ini  dapat dilihat  dengan  marak  dan  populernya Alternative  Dispute  Resolution (ADR). Untuk  konteks  Indonesia,  perdamaian telah  didukung  keberadannya  dalam hukum  positif  yakni  Undang-undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase, dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Dengan  adanya  pengaturan  secara  positif mengenai  perdamaian,  maka  segala  hal yang  berkaitan  dengan  perdamaian  baik yang  masih  dalam  bentuk  upaya,  proses teknis  pelaksanaan  hingga  pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. 24 Dalam  pasal  1  angka  10  Undang- undang  Nomor  30  tahun 1999  disebutkan bahwa: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian  diluar  pengadilan  dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi atau penilaian ahli". 1) Konsultasi,  menurut  Black's  law Dictionary  konsultasi  didefinisikan sebagai aktifitas konsultasi atau perundingan  sebagai  klien  dengan penasihat  hukumnya.  Disamping  itu, konsultasi  juga  diartikan  sebagai pertimbangan  orang-orang  (pihak) terhadap  suatu  masalah.  Konsultasi sebagai  pranata  ADR  ( Alternative Dispute Resolution ) dalam praktiknya dapat  berbentuk  meyewa  konsultan untuk  dimintai  pendapatnya  dalam upaya  menyelesaikan  suatu  masalah. Dalam  hal  ini  konsultasi  tidak dominan, melainkan hanya memberikan  pendapat  hukum  yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
sengketanya. 25 2) Negosiasi,  Bentuk  ADR  seperti  ini memungkinkan para, pihak tidak turun langsung  dalam  bernegosiasi  yaitu mewakilkan  kepentingannnya  kepada masingmasing  negosiator  yang  telah ditunjuknya  untuk  melakukan  secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan kelonggaran-kelonggaran demi  tercapainya  penyelesaian  secara damai.  Bentuk  negosiasi  ini  hanya dilakukan  diluar  pengadilan,  tidak seperti  perrdamaian  dan  konsiliasi yang  dapat  dilakukan  setiap  saat  baik sebelum  proses  persidangan  (litigasi) maupun  dalam  proses  pengadilan dan dapat  dilakukan  di  dalam  maupun  di luar pengadilan. 26 Hasil dari negosiasi adalah  penyelesaian  kompromi  yang tidak mengikat hukum. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan  damai  melalui  negosiasi ini  harus  didaftarkan  di  Pengadilan Negeri  dalam  jangka  waktu  30  hari setelah penandatanganan dan dilaksanakan  dalam  waktu  30  hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 7 dan 8 undang-undang Nomor 30 Tahun  1999  tentang  Arbitarse  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3) Mediasi,  dalam  sistem  peradilan menurut  ketentuan  pasal  1  butir  7
PERMA diartikan sebagai cara, penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para, pihak dengan dibantu oleh mediator. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa mediasi  yang  dimaksud  disini  adalah: (1)  penyelesaian  sengketa  melalui proses  perundingan  antar  para  pihak. (2)  perundingan  pra  pihak  tersebut dibantu oleh mediator 27 .
4) Konsiliasi,  pada  dasarnya  konsiliasi adalah  bentuk  ADR  yang  dapat dilakukan  dalam  proses  non  ADR yaitu  litigasi  dan  arbitrase.  Dengan kata lain yang dimaksud dengan ADR
25 Hasbi  Hasan, Kompetensi  Peradilan  agama
dalam Penyelesaiana Perkara Ekonomi Syariah , (Depok: Gramata, 2010), hlm. 140.
berbentuk konsiliasi merupakan institusi perdamaian yang bisa muncul dalam proses pengadilan dan sekaligus menjadi tugas hakim untuk menawarkannya sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  1851  KUH Perdata. Konsiliasi mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dalam konsultasi dan negosiasi yakni 30 hari terhitung  setelah  penandatangan  dan dilaksanakan  dalam  waktu  30  hari terhitung  sejak  pendaftarannya  (pasal 6  ayat  (7)  Undang-undang  Nomor  30 Tahun 1999).
5) Penilaian  Ahli,  dalam  rumusan  pasal 52  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 1999  dinyatakan  bahwa  para  pihak dalam  suatu  perjanjian  berhak  untuk memohon  pendapat  yang  mengikat dari  lembaga  arbitrase  atas  hubungan hukum  tertentu  dari  suatu  perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan  pelaksanaan  dari  tugas lembaga arbitrase sebagaimana
tersebut  dalam  pasal  1  ayat  (8)
Undang-undang  Nomor  30  Tahun 1999 yang berbunyi lembaga arbitrase adalah  badan  yang  dipilih  oleh  para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai
sengketa  tertentu,  lembaga  tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat  mengenai  suatu  hubungan hukum  tertentu  dalam  hal  berlum timbul sengketa. 28
b. Arbitrase (Tahkim)
Dalam  perspektif  Islam,  arbitrase dapat  dipadankan  dengan  istilah  tahkim. Tahkim berasal dari kata hakkama. Secara etimologi  tahkim  berarti  menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.  Secara  umum,  tahkim  memiliki pengertian  yang  sama  dengan  arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit  oleh  dua  orang  yang  berselisih  atau lebih,  guna  menyelesaikan  perselisihan mereka secara damai.
26 Abdul Manan, Penyelesaian , hlm. 15 27 Cik Basir, Penyelesaian , hlm. 132.
28 Abdul Manan, Penyelesaian, hlm. 15-16.

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
Arbitrase dalam pengertian Indonesia  adalah  perwasitan.  Secara teknis,  perwasitan  adalah  suatu  peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar  perselisihan  mereka  tentang  hak pribadi  diperiksa  dan  diadili  oleh  hakim yang  ditunjuk  oleh  para  pihak  yang bersangkutan  dan  putusannya  mengikat baik kedua belch pihak. Dalam pengertian lain,  arbitrase  adalah  suatu  prosedur penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan atas kesepakatan para pihak yang bersangkutan  oleh  seorang  wasit  atau lebih. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Peradilan  Umum  yang  didasarkan  pada perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 29
Ruang  lingkup  arbitrase  hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut huququl ibad (hak-hak perorangan) secara penuh,  yaitu  aturan-aturan  hukum  yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya.
Umpamanya  kewajiban  mengganti  rugi diri  seseorang  yang  telah  merusak  harta orang  lain,  hak  seorang  pemegang  gadai dalam  pemeliharaannya,  hak-hak  yang menyangkut jual beli, sewa menyewa dan hutang  piutang.  Oleh  karena  tujuan  dari arbitrase itu hanya menyeleseikan sengketa  dengan  jalan  damai,  maka sengketa  yang  bisa  diselesaikan  dengan jalan  damai  itu  hanya  yang  menurut sifatnya menerima untuk didamaikan yaitu sengketa  yang  menyangkut  dengan  harta bends dan yang sama sifatnya dengan itu. 30
Di  Indonesia  payung  hukum  yang mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan penyelesaian  sengketa  di  luar  Peradialn Umum  adalah  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UU- AAPS).  Terdapat  syarat-syarat  subjektif dan  syarat-syarat  objektif  dalam  klausul arbitrase yang dipahami dalam UU-AAPS sebagimana  juga  diatur  dalam  pasal  1320 KUH  Perdata  bahwa  arbitrase  merupakan kesepakatan  yang  diperjanjikan  dalam
29 Ibid.
30 Hasbi Hasan, Kompetensi, hlm. 148.
suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut. Mengacu pada Undang-undang Nomor  21  Tahun  2008  Badan  Arbitrase Syari'ah (Basyarnas)  adalah  salah  satu lembaga arbitrase yang diberikan kewenangan  dalam  penyelesaian  perkara ekonomi  syari’ah.  Ketentuan  tersebut tertuang dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) yang  menyatakan  bahwa  penyelesaian sengketa  yang  berdasarkan  isi  akad  dapat dilakukan  melalui  musyawarah,  Mediasi Perbankan,  Badan  Arbitrase Syari’ah
Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 31
c. Proses Litigasi Pengadilan Sengketa yang tidak dapat
diselesaikan  baik  melalui  perdamaian maupun secara arbitrase akan diselesaikan melalui  lembaga  pengadilan.  Menurut ketentuan  pasal  10  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang- undang  Nomor  35  Tahun  1999  tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara  eksplisit  menyebutkan  bahwa  di Indonesia  ada  4  lingkungan  lembaga Peradilan yaitu: Peradilan Umum, Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer,  dan Peradilan Agama. Dalam Konteks ekonomi  syariah,  Lembaga  Peradilan Agama  melalui  pasal  49  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  dirubah dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun 2006  tentang  Peradilan  Agama  telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama.
Berlakunya Undang-undang Nomor
3  Tahun  2006  yang  menjadikan  perkara ekonomi  syari'ah  menjadi  bagian  dari kewenangan  Pengadilan  Agama,  maka dapat dikemukakan 32 . 1) Prospek keberadaan kewenangan tersebut di Pengadilan  Agama  2)  tantangan  adanya kewenangan tersebut di Pengadilan Agama.

## D. Simpulan
31 Abdul Manan, Penyelesaian , hlm. 7.
32 Hermayulis, Perkembangan , hlm. 12.

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
Perkembangan  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  di  pengadilan  agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dengan UU  No.  48  Tahun  2009  dan  UU  No  50 tahun 2009, merupakan suatu dasar hukum dalam membawa perkara sengketa ekonomi  syariah  yang  merupakan  bagian dari  kewenangan  Pengadilan  Agama. Pandangan  lainnya  lagi  mengarahkan  ke Pengadilan  Agama,  dengan  pertimbangan aktivitas  ekonomi  (Islam)  merupakan bagian  integral  dari  muamalah.  Oleh karena  itu,  pengaturannya  harus  tunduk dalam  fikih  muamalah,  seperti  halnya dengan  fikih  nikah,  talak,  wakaf,  wasiat, shadaqah,  dan  infak.  Sebaiknya  segala permasalahan  yang  timbul  yang  harus diselesaikan secara litigasi, maka diarahkan  ke  Pengadilan  Agama.  Konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan  Agama  diselesaikan  dengan menggunakan beberapa cara salah satunya dengan perdamaian dan mediasi.
Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah menjadi  kewenangan  pengadilan  dalam lingkungan  peradilan.  Namun,  para  pihak dalam  isi  akad  dapat  menentukan  cara penyelesaian  sengketa  lainnya  dan  tentu saja penyelesaiannya tidak boleh bertentangan  dengan  prinsip  syariah. Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah lainnya  yang  dilakukan  sesuai  dengan  isi akad  dapat  melalui  musyawarah,  melalui mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas) atau  lembaga  arbitrase  lain;  dan/atau melalui  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan  umum.  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syari'ah  berdasarkan  Tradisi Islam  Klasik Al-Shulh (Perdamaian), Tahkim  ( Arbitrase ),  Wilayat  al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman).
Prosepek  pengadilan  agama  dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah pada  masa  yang  akan  datang  merupakan sebuah kemajuan terutama pada pengadilan  agama  istu  sendiri  dan  suatu prospek yang penuh dengan tantangan dan kepercayaan terhadap peradilan di
indonesia, Hakim Pengadilan Agama harus terns  meningkatkan  wawasan  hukum tentang  perekonomian  syari’ah  dalam bingkai regulasi Indonesia dana aktualisasi
fiqih  Islam.  Penegakan  hukum  di  bidang ekonomi  syariah  tidak  serta  merta dimaknakan  sempit,  hanya  menyangkut upaya  hukum  ketika  terjadi  benturan kepentingan  atau  masalah  yang  timbul. Namun, dimaknakan secara luas mencakup semua  aspek  yang  berkaitan  dengan penegakan hukum, mulai dari pembentukan peraturan, kesadaran,
substansi,  sumberdaya,  institusi,  aspirasi, dan evaluasi.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Arfin  Hamid, Hukum  Ekonomi  Islam (Ekonomi  Syariah)  Di  Indonesia Aplikasi Dan Prospektifnya , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007 Anonimus, 2004. Keputusan Kepala arsip Nasional Republik Indonesia Nomor  3  tahun  2004  tentang Pedoman Teknis Perdataan, Penataan, dan penyelenggaraan Arsip/dokumen dalam rangka peraliahan organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan peradilan tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Jakarta:  Arsip  nasional  Republik Indonesia.
Anonimus, T.th.Undang-undang Nomor 7 Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  1989 Nomor 49. Anonimus,  Undang-undang  Nomor  4 tahun  2004  tentang  kekuasaan kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Anonimus,  Undang-undang  Nomor  48 tahun  2009  tentang  kekuasaan kehakiman lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009. Anonimus,Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas
undang-Undang  no  7  tahun  1989 tentang  peradilan  Agma  lembaran Negara  Repubik  Indonesia  Tahun 2006 no 22 Anonimus, Undang Undang No. 14 Tahun 1970  Tentang  Pokok  Pokok  Kekuasaan Kehakiman

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)         P-ISSN: 1858-0386         Vol. 15, No. 1, Januari Juni 2021 E-ISSN: 2686-5653
Ahmad Mujahidin, Peradilan satu Atap di
Indonesia,  (cet.  Pertama,):  Bamdung: Refika Aditama, Abdul  Ghofur  A, Peradilan  Agama  di
Indonesia  Pasca  UU  No.3  Tahun 2006  Sejarah,  Kedudukan,  dan Kewenangan, Yogyakarta: UII press,  2007 _______________, 2007, Perbankan
Syariah Di Indonesia , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian
Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Indonesia , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Abdul  Manam,  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syari’ah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan, www, badilag.net Asmuni  Mth, Teori  Ganti  Rugi  (daman) Perspektif  Hukum  Islam ,    diktat kuliah pada program Magister Studi
Islam UII Yogyakarta
Abu  A’la  Al-Maududi, Dasar-Dasar
Ekonomi Islam dan Berbagai System  Masa  Kini ,alih  bahasa Abdullah Suhaili, cet. Kedua Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1984 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan  syariah  di  pengadilan Agama  dan  Mahkamah  Syar’iyah,
(Jakarta:  Kencana  Pranada  Media
Group, 2010),
Hasbi  Hasan, Kompetensi  Peradilan agama dalam Penyelesaiana perkara  Ekonomi  Syariah ,  (Depok: Gramata, 2010), Muhammad  ibn  Isma'il  Al-Kahlaniy  Al- Shan'aniy, Subulus  Salam,Syarah
Bulughul  Maram  min  Adillatil Ahkam, t.t.p., Dar al-Fikr, t.t., Jilid II
Rifyal  Ka'bah, Penyelesaian  Sengketa
Ekonomi  Syari'ah  Sebagai  Sebuah
Kewenangan Baru Peradilan Agama,  dalam  Varia  Peradilan  . tahun ke XXI. ________________, Hukum Islam di Indonesia ,  DDII,  DKI  Jakarta:  Buletin Dahwah. Umar  Mansyur  Syah, Hukum  Acara Perdata  Peradilan  Agama  menurut Teori  dan  Praktek ,  Yayasan  Al
Umaro, Garut, 2007
Zaini  Ahmad  Noeh, Peradilan  Agama Islam di Indonesia, Jakarta: Intermasa, 1980.