PERAN PEREMPUAN SUKU MINANGKABAU YANG MENJADI KEPALA KELUARGA (PEKKA) BAGI PENCIPTAAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PADANG TIMUR
Siska Sasmita

## Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS)
Universitas Negeri Padang

## Abstract
Segment of the third world's poorest people live in households headed by women, because in these households there is no man who can give income. When female heads of families are in a poor position then their ability to meet food needs for family members bear is also questionable. For the case of West Sumatra, although women are culturally Minangkabau tribe, has a fairly dominant position in the division of inheritance, which means has the advantage economically, but not necessarily female heads of families in West Sumatera is able to create and maintain a stable food security for the household, especially  if  fosterage  family  not  just  the  nuclear  family  only.  The  power  and intervention of ‘mamak’ is very strong in the decision making of high inheritance. This phenomenon  indicates that  the  Minangkabau  women  actually  do  not  have control  over resources, such as land and other high inheritance. Moving on from the facts presented above writer is interested to dig further in research on women's roles Minangkabau tribe who became head of the family for the creation of household food security, with the focus of study in the Eastern District of Padang.
Kata kunci: perempuan kepala keluarga, ketahanan pangan rumah tangga

## Pendahuluan
Akibat  krisis  moneter  berkelanjutan  per- ekonomian Indonesia mengalami pukulan telak. Melonjaknya  angka  pengangguran  dan  inflasi yang  relatif  tinggi  membuat  biaya  hidup meningkat  drastis.  Perempuan  yang  kemudian menjadi  tulang  punggung  keluarga  adalah kelompok  yang  paling  merasakan  dampaknya. Mereka  semakin  tidak  berdaya  ketika  sulitnya mendapatkan  sarana  dan  kesempatan  yang setara  untuk  hidup  layak.  Kondisi  demikian kemudian  meminggirkan  hak  sosial  dan ekonomi perempuan-perempuan tersebut.
Segmen  masyarakat  termiskin  di  dunia ketiga  hidup  dalam  rumah  tangga  yang  di- kepalai oleh perempuan, karena di dalam rumah tangga  tersebut  tidak  ada  laki-laki  yang  dapat memberi  nafkah.  Fakta  terkini  menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh perempuan dan remaja perempuan di dunia hanya di bawah 1%.  Dari  keseluruhan  jumlah  orang  miskin  di dunia, 84% nya adalah perempuan, dan banyak
diantara  mereka  adalah  anggota  keluarga  yang kepala  keluarganya  perempuan.  Jahan  dalam F.Porter  dan  C.Sweetman  mengemukakan contoh  bahwa  salah  satu  penyebab  kemiskinan perempuan  kepala  keluarga  (perempuan  janda, yang  harus  menghdupi  diri  dan  anaknya sendiri)  di  Afrika  adalah  ketiadaan  akses  dan hak kepemilikan atas tanah. Seorang perempuan yang ikut mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan  keluarga,  atau  yang  menjadi  kepala keluarga  dari  kelompok  miskin  akan  lebih miskin  dibandingkan  laki-laki  dari  kategori yang  sama.  Karena  potensi  perempuan  dalam membuat  pendapatan  sendiri  jauh  lebih  rendah daripada  yang  dimiliki  kaum  lelaki,  maka perempuan  dan  keluarga  yang  diasuhnya merupakan anggota tetap kelompok masyarakat yang paling miskin.
Pada  umumnya  perempuan  yang  ada dalam  rumah  tangga  yang  juga  dikepalai perempuan  mempunyai  tingkat  pendidikan  dan pendapatan  yang  rendah,  serta  fertilitas  yang
tinggi.  Disamping  beban  berat  yang  harus ditanggung  para  perempuan  tersebut  karena menjadi  orangtua  tunggal,  ukuran  keluarga yang  semakin  besar  akan  menyebabkan  se- makin  rendahnya  tingkat  pembelanjaan  pangan perkapita.  Perempuan  mengalokasikan  sebagi- an  besar  penghasilannya  untuk  memenuhi kebutuhan  keluarga  dan  lebih  mementingkan kebutuhan  dasar  keluarganya  dibandingkan laki-laki. Dengan demikian semakin kecil peng- hasilan  perempuan,  maka  semakin  besar  ke- mungkinan anak-anak menderita gizi buruk.
Beban psikologis yang ditanggung perempuan kepala keluarga karena harus meng- hidupi  keluarga  yang  diasuhnya  seorang  diri serngkali diperparah  oleh cara pandang  masya- rakat yang cenderung patriarkis. Dalam konteks budaya  masyarakat  Indonesia  yang  dikuatkan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  perkawinan,  yang  ditetap- kan  sebagai  kepala  keluarga  adalah  laki-laki. Akibatnya,  perempuan  kepala  keluarga  tidak mendapat  pengakuan  hukum  maupun  budaya. Perempuan  yang  menjadi  kepala  keluarga  di- anggap  tidak  akan  mampu  menjalankan  fungsi kepala  keluarga  secara  baik  dan  utuh.  Asumsi- nya  perempuan  kepala  keluarga  tidak  akan mampu  memberikan  nafkah  dan  memenuhi kebutuhan  anggota  keluarga  secara  layak karena  akses  mereka  terhadap  perekonomian menjadi terbatas.
Ketika  perempuan  kepala  keluarga  ber- ada  dalam  posisi  miskin  maka  kemampuan mereka  dalam  memenuhi  kebutuhan  pangan bagi anggota keluarga yang ditanggungnya juga dipertanyakan.  Hal  ini  tentu  saja  akan  berim- plikasi  lebih  lanjut  terhadap  ketahanan  pangan keluarga  yang  diasuhnya.  Ketahanan  pangan berarti kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang  cukup  baik  jumlah,  maupun  mutunya, aman,  serta  merata  terjangkau.  Ketahanan pangan  harus  sepenuhnya  tertumpu  pada sumber  pangan  lokal,  mengandung  keragaman antar  daerah,  dan  tidak  tergantung  pada  pe- masukan pangan dari luar negeri.
Dalam  hal  tidak  terpenuhinya  hak  atas pangan  yang  layak,  perempuan  dan  anak perempuan  adalah  juga  kelompok  yang  paling menderita  Dalam  kondisi  pangan  tersedia  dan dapat diperoleh sekalipun, belum tentu perempuan  dapat  menggunakannya.  Data  FAO
menunjukkan  bahwa  di  banyak  negara,  anak perempuan dua kali lebih banyak dibandingkan anak  laki-laki  yang  meninggal.  Penyebabnya adalah  kurang  gizi  dan  penyakit-penyakit  yang sebenarnya  dapat  dicegah. Demikian  pula  pada perempuan  dewasa  ditemukan  jumlah  yang menderita  malnutrisi  dua  kali  lebih  banyak dibandingkan laki-laki.
Melihat  fenomena  demikian  tidak  salah jika banyak ahli yang mengkhawatirkan terjadi- nya lost generation di Indonesia. Koran Tempo bahkan dengan cermat memprediksikan ancam- an lost  generation akibat  kurang  gizi,  gizi buruk,  busung  lapar,  dan  kelaparan  dalam  ber- bagai  manifestasinya.  Disebutkan,  berdasarkan data  2003;  27,5%  dari  18  juta  anak  di  bawah lima  tahun  di  Indonesia  kekurangan  gizi  dan empat  juta  ibu  hamil  menderita  anemia  gizi. Yang membuat miris, semua provinsi tidak ada yang luput dari kasus kekurangan gizi. Masalah gizi  sering  kali  dilihat  sebagai  masalah  ke- miskinan  dan  soal  pangan.  Jika  dikaitkan dengan wacana sebelumya, maka keluarga yang dikepalai  oleh  perempuan  merupakan  keluarga yang  paling  rentan  terhadap  masalah  pangan. Kondisi  ekonomi  yang  miskin  menyebabkan perempuan  kepala  keluarga  tidak  dapat  me- menuhi  kebutuhan  pangan  keluarganya  secara memadai.  Bila  kita  gunakan  perhitungan  sta- tistik maka potensi lost generation di Indonesia cukup  besar  karena  perhitungan  terkini  me- nunjukkan enam juta rumah tangga di Indonesia dikepalai  oleh  perempuan,  dengan  rata-rata pendapatan  Rp  10.000,-  per  hari.  Untuk  kasus Sumatera  Barat  saja  ada  100.994  kepala keluarga  perempuan  yang  menurut  data  BPS adalah  jumlah  terbesar  perempuan  yang  men- jadi kepala keluarga secara nasional.
Walaupun  secara  kultural  perempuan  di Sumatera  Barat,  utamanya  perempuan  suku Minangkabau,  memiliki  posisi  cukup  dominan dalam  pembagian  harta  pusaka  yang  berarti memiliki  keuntungan  secara  ekonomis,  namun tidak serta merta perempuan kepala keluarga di Sumatera  Barat  mampu  menciptakan  dan menjaga  kestabilan  ketahanan  pangan  bagi rumah  tangganya,  apalagi  jika  keluarga  yang diasuhnya  bukan  hanya  keluarga  inti  saja.  Hal ini  diperkuat  dengan  hasil  penelitian  Lembaga Pengkajian  dan  Pemberdayaan  Masyarakat (LP2M)  Padang  tahun  2003  yang  menyatakan bahwa  masyarakat  Minangkabau  meskipun
Peran Perempuan Suku Minangkabau...
menganut  sistem  matrilineal,  sistem  kekuasa- annya  tidaklah  matriarkal.  Kekuasaan  formal, baik  secara  tradisional  maupun  modern,  tetap dipegang  oleh  laki-laki.    Hukum  adat  Minang- kabau  menempatkan  perempuan  sebagai  pe- waris  dan  pemilik  sah  pusaka.  Namun,  hampir di  semua  wilayah  Sumbar  terdapat  kasus  di mana mamak (saudara laki- laki dari pihak ibu) mendominasi  dan  mengambil  alih  beberapa kewenangan  strategis  yang  secara  ideal  norma- tif  menjadi  hak  perempuan.  Hak  kepemilikan pusaka  yang  secara  sah  berada  di  bawah kekuasaan  perempuan  sering  kali  tidak  berlaku efektif.  Kekuasaan  dan  intervensi  mamak sangat  kuat  dalam  pengambilan  keputusan terhadap  harta  pusaka  tinggi.  Fenomena  ini menunjukkan  bahwa  perempuan  Minangkabau sesungguhnya  tidak  memiliki  kontrol  terhadap sumber  daya,  seperti  tanah  dan  harta  pusaka tinggi  lainnya.  Beranjak  dari  fakta-fakta  yang tersaji  di  atas  penulis  tertarik  untuk  menggali- nya lebih lanjut dalam penelitian tentang peran perempuan  suku  Minangkabau  yang  menjadi kepala  keluarga  bagi  penciptaan  ketahanan pangan  rumah  tangga.  Namun  karena  keter- batasan waktu dan sumber daya maka penelitian ini  hanya  akan  difokuskan  pada  lingkup kecamatan Padang Timur.
Beranjak  dari  latar  belakang  masalah yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka permasalahan yang akan diteliti adalah:
1. Bagaimana peran perempuan suku Minang- kabau  yang  menjadi  kepala  keluarga  bagi penciptaan ketahanan pangan rumah tangga di Kecamatan Padang Timur.
2. Upaya-upaya  apa  yang  ditempuh  perem- puan  suku  Minangkabau  yang  menjadi kepala  keluarga  (Pekka)  untuk  mencukupi kebutuhan  pangan  rumah  tangga  yang diasuhnya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Perempuan Kepala Keluarga Istilah perempuan kepala keluarga (PEKKA)  mungkin  belum  menjadi  istilah umum di  Indonesia karena dalam budaya  mau- pun  pengertian  di  berbagai  agama,  kepala  ke- luarga  adalah  laki-laki.  Namun  dalam  kenyata- an, perempuan kepala keluarga jumlahnya tidak sedikit. Di Indonesia, menurut PEKKA (organi- sasi  yang  menangani  perempuan  kepala  ke- luarga),  diperkirakan  ada  lebih  6  juta  perem-
puan kepala keluarga, yang tiap orang rata-rata menghidupi  3-5  anggota  keluarga.  Mereka kebanyakan  bekerja  di  sektor  informal  dan berpenghasilan sekitar Rp 10.000/hari.
Pada  umumnya  yang  masuk  dalam kategori  ini  adalah  para  janda  yang  ditinggal mati  suami  karena  konflik  atau  meninggal karena  sakit.  Secara  kultural  di  Indonesia, biasanya  para  istri  yang  ditinggal  mati  suami- nya  sering  tidak  berumah  tangga  lagi  dan  ber- tahan  hidup  sendiri  untuk  membiayai  anggota keluarga.  Sementara  kebalikannya,  suami  yang ditinggal  mati  istri  dan  bertahan  hidup  sendiri jumlahnya  tidak  banyak.  Di  samping  para janda,  yang  masuk  dalam  kategori  perempuan kepala keluarga adalah para istri yang ditinggal suaminya  bekerja  di  luar  daerah.  Secara  legal, status  mereka  masih  menjadi  istri,  namun, secara  ekonomi,  karena  kemiskinan,  mereka harus  menjadi  kepala  keluarga  karena  peng- hasilan suami tidak cukup untuk dikirimkan  ke keluarga  dan  habis  untuk  mereka  pakai  sendiri di  kota,  sehingga  perempuan  menjadi  penang- gung  jawab  penuh  kegiatan  dan  kebutuhan hidup sehari-hari di desa atau di kampung. Tipe lain  perempuan  kepala  keluarga,  adalah  para perempuan  yang  menjadi  korban  poligami. Menurut  studi  dan  data  Komnas  Perempuan, seringkali  kasus  poligami  mendorong  perem- puan  menjadi  kepala  keluarga  dan  mengalami kekerasan baik secara psikologis dan ekonomis. Hal  ini  terjadi  karena  pada  umumnya  perem- puan  memilih  untuk  diam  dan  tidak  dinafkahi, ataupun  harus  berpindah  tempat  tanpa  bercerai sehingga  mereka  harus  menghidupi  keluarga- nya.
Estimasi  enam  juta  perempuan  kepala keluarga  di  atas  akan  menjadi  besar  apabila istilah  kepala  keluarga  diterjemahkan  menjadi; pencari  nafkah  utama  dan  karena  jumlah tersebut  belum  ditambah  jutaan  TKW,  baik yang menikah atau yang belum, yang bekerja di luar  negeri  dan  menjadi  tulang  punggung keluarga.  Ada  banyak  kejadian  ketika  mereka bekerja  di  luar  negeri,  uang  kiriman  yang diberikan  ke  keluarga  dipakai  kawin  lagi  oleh para  suami  mereka.  Banyak  yang  kemudian statusnya  tidak  jelas,  sementara  mereka  masih menghidupi  keluarga  termasuk  keluarga  suami mereka.  Jumlah  riil  menjadi  sulit  karena perempuan  kepala  keluarga  dalam  statistik sering tidak muncul mengikuti kategori di atas.
Saat  bencana  dan  kejadian  luar  biasa, perempuan  kepala  keluarga  sering  tidak  di- kenal,  karena  istilah  dan  terminologi  kepala keluarga yang dikenal hanya laki-laki, sehingga sering  mereka  tidak  mendapat  bantuan.  Bebe- rapa  masalah  yang  sering  dihadapi  perempuan keluarga di antaranya adalah, perempuan kepala keluarga biasanya sulit memiliki akses terhadap kredit karena banyak aturan di perbankan yang mengharuskan  kredit  disetujui  suami  atau pasangan  hidupnya.  Hanya  koperasi  dan  arisan yang  jumlahnya  kecil  yang  mungkin  bisa mereka  akses.  Secara  sosial  mereka  kemudian jarang  dilibatkan  dalam  pertemuan  apabila sudah  berpredikat  janda  atau  menjadi  kepala keluarga.
Mengacu  pada  kondisi  riil  di  lapangan, peneliti menambahkan satu kategori perempuan kepala  keluarga  lagi  yaitu  perempuan  yang menjadi  pencari  nafkah  utama  dalam  keluarga. Pada  dasarnya  mereka  masih  memiliki  suami yang  tinggal  satu  atap  namun  suami  tidak  ber- kontribusi menciptakan penghasilan bagi keluarga.  Dengan  kata  lain  tanggungjawab mencari nafkah berada di tangan perempuan.

## Konsep Ketahanan Pangan Rumah Tangga
Ketahanan  Pangan  Rumah  Tangga  se- bagaimana hasil rumusan International Congres  of  Nutrition (ICN)  yang  diselenggara- kan  di  Roma  tahun  1992  didefenisikan  sebagai kemampuan  rumah  tangga  untuk  memenuhi kecukupan  pangan  anggotanya  dari  waktu  ke waktu  agar  dapat  hidup  sehat  dan  mampu melakukan  kegiatan  sehari-hari.  Dalam  sidang Committee  on  World  Food  Security  1995 definisi  tersebut  diperluas  dengan  menambah persyaratan  “Harus  diterima  oleh  budaya setempat  ( acceptable  with  given  culture )”.  Hal lain dinyatakan Hasan (1995) bahwa ketahanan pangan  sampai  pada  tingkat  rumah  tangga antara  lain  tercermin  oleh  tersedianya  pangan yang  cukup  dan  merata  pada  setiap  waktu  dan terjangkau  oleh  masyarakat  baik  fisik  maupun ekonomi  serta  tercapainya  konsumsi  pangan yang  beraneka  ragam,  yang  memenuhi  syarat- syarat  gizi  yang  diterima  budaya  setempat. Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  1996  tentang  Pangan dinyatakan  bahwa  Ketahanan  Pangan  adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang  tercermin  dari  tersedianya  pangan  yang
cukup,  baik  jumlah  maupun  mutu,  aman, merata, dan terjangkau. Sehubungan dengan itu untuk  mewujudkan  ketahanan  pangan  tingkat rumah  tangga  diperlukan  kelembagaan  pangan karena  ketahanan  pangan  mempunyai  cakupan luas  dan  bersifat  multisektoral  meliputi  aspek peraturan  perundangan,  organisasi  sebagai pelaksana  peraturan  perundangan  dan  ketata- laksanaan (Soetrisno, 1996).
Berdasarkan  definisi  ketahanan  pangan dari FAO (1996) dan Undang-Undang Republik Indonesia  No.  7  tahun  1996,  yang  mengadopsi definisi  dari  FAO,  ada  empat  komponen  yang harus  dipenuhi  untuk  mencapai  kondisi ketahanan pangan yaitu:
1. Kecukupan ketersediaan pangan;
Ketersediaan  pangan  dalam  rumah tangga  yang  dipakai  dalam  pengukuran mengacu  pada  pangan  yang  cukup  dan  ter- sedia  dalam  jumlah  yang  dapat  memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.
2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi  dari  musim  ke  musim  atau  dari tahun ke tahun.
Stabilitas  ketersediaan  pangan  di tingkat  rumah  tangga  diukur  berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi  makan  anggota  rumah  tangga dalam  sehari.  Satu rumah  tangga  dikatakan memiliki stabilitas ketersediaan pangan jika anggota rumah tangga dapat makan 3 (tiga) kali  sehari  sesuai  dengan  kebiasaan  makan penduduk di daerah tersebut.
Penggunaan  frekuensi  makan  se- banyak tiga kali atau lebih sebagai indikator kecukupan  makan  didasarkan  pada  kondisi nyata  di  desa-desa  (berdasarkan  penelitian PPK-LIPI),  dimana  rumah  tangga  yang memiliki persediaan makanan pokok ‘cukup’  pada  umumnya  makan  sebanyak tiga  kali  per  hari.  Jika  mayoritas  rumah tangga di satu desa, misalnya, hanya makan dua  kali  per  hari,  kondisi  ini  semata-mata merupakan suatu strategi rumah tangga agar persediaan  makanan  pokok  mereka  tidak segera  habis,  karena  dengan  frekuensi makan  tiga  kali  sehari,  kebanyakan  rumah tangga  tidak  bisa  bertahan  untuk  tetap  me- miliki  persediaan  makanan  pokok  hingga panen berikutnya.
3. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap
pangan
Peran Perempuan Suku Minangkabau...
Indikator  aksesibilitas/keterjangkau- an  dalam  pengukuran  ketahanan  pangan  di tingkat rumah tangga dilihat dari kemudah- an rumah tangga memperoleh pangan, yang diukur  dari  pemilikan  lahan  (misal  sawah untuk  provinsi  Lampung  dan  ladang  untuk provinsi  NTT)  serta  cara  rumah  tangga untuk  memperoleh  pangan.  Akses  yang diukur berdasarkan pemilikan lahan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori:
• Akses  langsung  ( direct  access ),  jika rumah tangga memiliki lahan sawah/ladang
• Akses  tidak  langsung  ( indirect  access ) jika rumah tangga tidak memiliki lahan sawah/ladang.
Cara  rumah  tangga  memperoleh pangan  juga  dikelompokkan  dalam  2  (dua) kateori  yaitu:  (1)  produksi  sendiri,  dan  (2) membeli. Indikator aksesibilitas atau keterjangkauan  rumah  tangga  terhadap pangan  dikelompokkan  dalam  kategoti seperti pada tabel berikut:
Dari pengukuran indikator aksesibilitas  ini  kemudian  diukur  indikator stabilitas ketersedian pangan yang merupaan  penggabungan  dari  stabilitas ketersediaan  pangan  dan  aksesibilitas terhadap pangan. Indikator stabilitas ketersediaan pangan ini menunjukkan suatu rumah tangga apakah:
• Mempunyai persediaan pangan cukup
• Konsumsi rumah tangga normal dan
• Mempunyai  akses  langsung  tarhadap pangan
4. Kualitas/keamanan  pangan  yang  dikon- sumsi untuk memenuhi gizi Ukuran  kualitas  pangan  seperti  ini biasanya  hanya  dilihat  dari  ada  atau tidaknya bahan makanan yang mengandung protein  hewani  dan/atau  nabati  yang dikonsumsi  dalam  rumah  tangga.  Karena itu, ukuran kualitas pangan dilihat dari data pengeluaran  untuk  konsumsi  makanan (lauk-pauk)  sehari-hari  yang  mengandung protein hewani dan/atau nabati.
Ukuran  kualitas  pangan  ini  tidak mempertimbangkan  jenis  makanan  pokok. Alasan  yang  mendasari  adalah  karena kandungan  energi  dan  karbohidrat  antara beras,  jagung  dan  ubi  kayu/tiwul  sebagai makanan  pokok  di  desa-desa  penelitian
tidak berbeda secara signifikan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Oleh  karena  luasnya  kajian  dalam penelitian  kualitatif  maka  metode  yang  sesuai untuk mengakomodasi permasalahan yang telah dikemukakan  di  depan  adalah  menggunakan metode field  research (penelitian  lapangan). Dengan  demikian,  penelitian  kualitatif  yang menggunakan  penelitian  lapangan  ini  akan membantu  peneliti  menganalisis  peran  perem- puan  suku  Minangkabau  yang  menjadi  kepala keluarga  (Pekka)  bagi  penciptaan  ketahanan pangan rumah tangga.
Dalam hal ini peneliti mengambil sampel perempuan  kepala  keluarga  dari  tiga  kelurahan di  Kecamatan  Padang  Timur,  yaitu  Kelurahan Simpang  Haru,  kelurahan  Sawahan,  dan kelurahan  Ganting  Parak  Gadang.  Dengan proporsi  50:30:20,  peneliti  memilih  informan perempuan  kepala  keluarga  dari  kelompok keluarga  prasejahtera,  keluarga  sejahtera  I,  dan keluarga  sejahtera  II.  Adapun  kategori  perem- puan  kepala  keluarga  yang  menjadi  informana adalah  para  janda  yang  ditinggal  mati  suami, perempuan yang  menjadi korban poligami, dan perempuan yang pencari nafkah utama keluarga.

## Hasil dan Pembahasan
Peran perempuan suku Minangkabau yang menjadi Kepala Keluarga (Pekka) di Kecamatan Padang Timur bagi penciptaan ketahanan pangan rumah tangga
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  ada indikasi peningkatan jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan di Kecamatan Padang Timur,  khususnya  untuk  kelurahan-kelurahan yang menjadi objek penelitian. Salah satu faktor penyebabnya diperkirakan karena mulai banyak keluarga  yang  menjadikan  perempuan  (ibu) sebagai  aktor  ekonomi  dominan.  Hal  ini  tidak hanya  disebabkan  karena  ketiadaan  bapak sebagai  kepala  keluarga  yang  boleh  jadi  sudah meninggal dunia atau memang bercerai dengan sang  istri,  namun  karena  banyaknya  istri  yang bekerja  dan  kemudian  menggantikan  peran suami dalam mencari nafkah bagi keluarga.
Dalam  hal  perempuan  sebagai  aktor ekonomi  dominan  dalam  keluarga  dan  meng- gantikan  peran  lelaki  yang  tak  mampu  meme-
nuhi  nafkah  keluarga,  perempuan  tetap  saja berada  dalam  posisi  subordinasi.  Walaupun perempuan mampu memperoleh imbalan finansial  dari  kegiatan  produktif  yang  dilaku- kannya  tetap  saja  lelaki  yang  kemudian  memi- liki  wewenang    menentukan  keputusan  untuk menggunakan  pendapatan keluarga  yang  diper- oleh  perempuan.  Dalam  banyak  kasus  porsi terbesar  dari  pendapatan  tersebut  digunakan untuk  kebutuhan  pribadi  lelaki  yang  cenderung konsumtif  seperti  untuk  membeli  rokok,  ber- main judi, atau sekedar untuk difoya-foyakan di kedai  kopi.  Sisa  dari  bagian  pendapatan  yang telah  digunakan  oleh  lelaki  itulah  yang  kemu- dian  dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan pangan  keluarga  termasuk  untuk  kebutuhan pendidikan anak-anak.
Di satu sisi mungkin saja perempuan bisa menyimpan sedikit penghasilan yang diperoleh- nya  sebagai  cadangan  dana  yang  dapat  diman- faatkan untuk kebutuhan mendesak. Tapi di sisi lain,  lelaki  yang  tidak  memperoleh  bagian  dari penghasilan  yang  diperoleh  perempuan  cende- rung  dengan  cara  sembunyi-sembunyi  meng- ambil  dan  menggunakan  uang  tersebut.  Pada beberapa  rumah  tangga,  hal  ini  terkadang  di- sertai  dengan  pemaksaan  yang  kemudian berujung pada kekerasan fisik dan psikis. Sekali lagi  disini  perempuan  berada  dalam  posisi lemah  karena  tidak  berdaya  melawan  kuasa lelaki  yang  secara  atributif  masih  dipandang sebagai kepala keluarga.
Ada juga lelaki yang menganggap perem- puan  sebagai  kekayaan.  Lelaki  percaya  bahwa mereka  memiliki  wewenang  untuk  mengontrol perempuan  sebagai  bawahannya.  Perempuan dianiaya  secara  fisik  dan  psikis  karena ketidakmampun  dan  penolakan  mereka  untuk melakukan  kerja  ekstra  demi  menambah penghasilan keluarga.
Mayoritas  perempuan  yang  menjadi tumpuan  keluarga  bekerja  di  sektor  informal, seperti  berdagang,  menjadi  buruh  cuci,  atau pembantu  rumah  tangga  dengan  pendapatan maksimal berkisar Rp.500.000 setiap bulannya. Dari  penghasilan  yang  relatif  kecil  tersebut, para  perempuan  ini  berupaya  memenuhi  ke- butuhan  pangan  keluarga  yang  diasuhnya.  Dari jawaban angket dan wawancara yang dilakukan terhadap  responden  diperoleh  gambaran  me- ngenai kondisi ketahanan pangan keluarga yang dikepalai oleh perempuan kepala keluarga.
Ada  empat  komponen  yang  digunakan untuk  mengukur  ketahanan  pangan  rumah tangga,  berikut  penjelasannyanya  berdasarkan jawaban responden:
1. Kecukupan ketersediaan pangan
Semua  responden  dalam  penelitian  ini mengkonsumsi  nasi  sebagai  bahan  makanan pokok.  Disamping  karena  kebiasaan  turun- temurun,  hal  ini  juga  dikarenakan  adanya anggapan jika belum mengkonsumsi nasi maka belum  dianggap  ‘makan.’  Makanan  pokok  dari jenis  lain  seperti  jagung  atau  ketela  hanya dianggap  sebagai  makanan  selingan.  Seberapa kecilpun  penghasilan  yang  diperoleh  para perempuan tersebut mereka tetap berusaha agar keluarganya  bisa  menikmati  nasi  sebagai makanan  pokok.  Namun  acapkali  makanan pokok  tersebut  hanya  tersedia  untuk  konsumsi satu  hari  atau  untuk  tiga  kali  makan.  Dengan kata lain mereka tidak lagi memiliki persediaan untuk  esok  hari,  dan  harus  mengusahakannya kembali.  Hal  ini  sejalan  dengan  pengakuan  30 persen  responden  bahwa  penghasilan  yang diperoleh hanya bisa digunakan untuk konsumsi hari ini.
2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun
Dalam rumah tangga yang dikepalai para perempuan  ini  frekuensi  makan  sehari  maksi- mal  dua  kali,  yaitu  makan  siang  dan  makan malam.  Sarapan  pagi  menjadi  tanggungjawab masing-masing anggota keluarga. Bagi anggota keluarga  yang  telah  bekerja,  mereka  dapat mengusahakan sendiri sarapannya entah dengan cara membeli di warung atau menikmati sarap- an di tempat kerja. Untuk makan siang biasanya ibu selaku kepala keluarga menyediakan bekal, baik untuk anggota keluarga yang telah bekerja maupun  bagi  yang  masih  sekolah.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  menghemat  biaya  makan siang  yang  biasanya  lebih  besar  dibanding biaya untuk membeli sarapan.
Berdasarkan  pengakuan  seluruh  respon- den,  kenaikan  harga  bahan  pokok  yang  terjadi belakangan  ini  sangat  memengaruhi  daya  beli rumah  tangga  yang  berkorelasi  langsung dengan  pola  konsumsi  keluarga.  Karena  ke- terbatasan  dana  untuk  membeli  bahan  pangan, para ibu harus jeli mencari alternatif pemenuh- an  kebutuhan  keluarga.  Bahan  pangan  pokok
Peran Perempuan Suku Minangkabau...
seperti  nasi  memang  masih  dapat  disediakan namun  biasanya  dengan  kualitas  yang  sedikit lebih  rendah  dibanding  kualitas  bahan  pokok yang bisa diperoleh di saat harga pangan stabil. 3. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan
Keseluruhan responden mengakses bahan pangan dengan cara tidak langsung atau dengan jalan  membeli  karena  mereka  tidak  memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam.  Jikalau  ada,  lahan  yang  tersedia  tidak memadai  digunakan  untuk  menanam  tanaman pangan, hanya cukup untuk ditumbuhi beberapa tanaman  dapur  hidup  atau  apotek  hidup. Maklumlah  lahan  di  perkotaan  memang  tidak seluas  lahan  yang  dimiliki  di  daerah  asal. Namun ada sebagian responden yang pada saat- saat  tertentu  seperti  pada  masa  panen  men- dapatkan  kirimana  bahan  pangan  dari  sanak saudara di kampung walaupun jumlahnya tidak signifikan.  Bahan  pangan  dalam  bentuk  beras, kelapa atau bumbu dapur biasanya cukup untuk menopang  kebutuhan  pangan  keluarga  untuk jangka satu minggu.
Alternatif lain yang ditempuh para kepala keluarga ini untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan  alokasi  belanja  pangan  yang  terbatas adalah  dengan  membeli  bahan  pangan  murah. Biasanya  para  ibu  berbondong-bondong  ber- belanja  ke  pasar  raya  di  sore  hari  karena harga bahan  pangan  seperti  lauk,  sayuran,  dan  se- jumlah  bumbu  dapur  dapat  diperoleh  dengan harga  murah  walaupun  bahan  pangan  tersebut tidak  lagi  dalam  kondisi  seratus  persen  segar. Disamping  itu  dengan  memanfaatkan  kupon operasi pasar, sejumlah bahan pangan juga bisa diperoleh dengan harga relatif rendah dibanding harga  pasaran  umum,  seperti  beras,  miyak goreng dan gula pasir. Sayangnya operasi pasar yang  selama  ini  dilaksanakan  kurang  menyen- tuh  sasaran  karena  kupon  operasi  pasar  lebih banyak  dimanfaatkan  oleh  pedagang  dan anggota  masyarakat  golongan  ekonomi  mene- ngah  sehingga  rumah  tangga  menegah  ke bawah tidak memiliki akses.
4. Kualitas/keamanan pangan yang dikonsum- si untuk memenuhi gizi
Jikalau  para  perempuan  kepala  keluarga mampu  mengusahakan  nasi  sebagai  makanan pokok  bagi  keluarganya,  maka  mereka  me- ngalami  kesulitan  ketika  harus  menyediakan
lauk  pauk  dan  makanan  bergizi  lainnya  bagi anggota keluarga. Hal ini tidak saja disebabkan karena  keterbatasan  penghasilan  namun  juga karena ketidakpahaman perempuan tentang apa itu  makanan  bergizi,  bagaimana  komposisinya, dan apa manfaatnya bagi tubuh. Bisa dikatakan dengan  beban  ganda  yang  dipikulnya  –sebagai pencari  nafkah  utama  sekaligus  ibu  rumah tangga  –perempuan  tidak  lagi  memiliki  waktu dan  tenaga  untuk  mengakses  informasi  gizi ataupun  mengolah  makanan  bergizi  bagi keluarga. Jadi  makan  dalam  pengertian  mereka disini  tak  lebih  sebagai  aktivitas  rutin  untuk mengganti  energi  yang  telah  terkuras  oleh aktivitas harian.
Kasus  yang  sedikit  berbeda  dialami  oleh perempuan  yang  menjadi  kepala  keluarga karena ditinggal mati oleh suami (janda). Rata- rata  mereka  memiliki  penghasilan  tetap  yang didapat dari uang pensiun atau pesangon suami semasa dinas dahulu. Disamping itu, kebanyak- an  para  janda  ini  juga  memiliki  pekerjaan sendiri,  baik  yang  mereka  jalani  ketika  suami- nya  masih  hidup  ataupun  yang  mulai  bekerja setelah sang suami meninggal.
Dengan  pendapatan  minimal  Rp.600.000 per  bulannya,  perempuan  janda  memiliki sedikit keleluasaan dalam memenuhi kebutuhan pangan  bagi  keluarga.  Ada  kalanya  keluarga juga  memiliki  kesempatan  untuk  menikmati makanan siap olah setidaknya satu kali sebulan, atau  memiliki  uang  untuk  membeli  makanan jajanan.
Perempuan janda yang menikmati pensiun  suami  memang  tidak  terlalu  bingung memikirkan  penghasilan  perbulannya  sehingga masih  memiliki  waktu  dan  kesempatan  untuk melakukan  aktivitas  sampingan  bagi  pemenuh- an kebutuhan pangan keluarga, seperti bercocok tanam  atau  memelihara  hewan  ternak  di pekarangan  rumah.  Karena  penghasilan  yang lebih  pasti  setiap  bulannya  perempuan  janda juga cenderung lebih kokoh ketahanan pangan- nya dibanding perempuan pencari nafkah utama keluarga.  Perempuan  janda  biasanya  memiliki persediaan  makanan  pokok  setidaknya  untuk jangka waktu satu minggu.
Sedangkan  untuk  perempuan  yang  men- jadi  korban  poligami,  sebagian  dari  mereka masih  memperoleh  separuh  penghasilan  suami. Walaupun  harus  dibagi  dua  dengan  madunya, perempuan  korban  poligami  setidaknya  masih
memiliki  penghasilan  tetap  setiap  bulannya. Rata-rata  perempuan  yang  menjadi  korban poligami ini tidak diceraikan secara hukum oleh suaminya,  sehinnga  mereka  masih  berhak  atas nafkah dari sang suami. Namun ada juga suami yang  kemudian  tidak  bertanggungjawab  ter- hadap istri pertamanya. Selain status cerai yang tidak  jelas,  perempuan  dan  anak-anak  mereka juga  tidak  diberi  nafkah  sehingga  perempuan acapkali  melakukan  pekerjaan  serabutan  untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Dari  beberapa  perbedaan  antara  perem- puan  pencari  nafkah  utama  keluarga,  perem- puan  janda  dan  perempuan  korban  poligami suku  Minangkabau  dalam  menciptakan  ke- tahanan  pangan  keluarga,  penulis  juga  meng- identifikasi  sejumlah  kesamaan.  Kesamaan tersebut  diantaranya  berkaitan  dengan  akses terhadap bahan pangan.
Keseluruhan  responden  yang  penulis wawancarai  menyatakan  bahwa  mereka  tidak memiliki  akses  langsung  terhadap  bahan pangan.  Dengan  kata  lain  para  perempuan kepala  keluarga  ini  tidak  memiliki  lahan  dan tidak  memproduksi  sendiri  bahan  pangannya. Akses  mereka  terhadap  bahan  pangan  bersifat tidak langsung dengan cara membeli.
Hal  yang  kontradiktif  penulis  temukan disini.  Dalam  budaya  Minangkabau  yang menganut paham matrilineal (keturunan menurut  garis  ibu)  sudah  senyatanya  jika  harta pusaka  tinggi  turun  kepada  perempuan  dan digunakan  untuk  kesejahteraan  perempuan. Sebagai  pemilik  harta  kaum  perempuan  berhak menggunakannya  untuk  kebutuhan  diri  dan anaknya.  Namun  dalam  realitasnya  banyak perempuan  yang  kemudian  terpinggirkan  hak ekonomi dan sosialnya karena dominasi mamak atau penghulu kaum.
Akibat nyata yang terlihat adalah perem- puan  utamanya  perempuan  kepala  keluarga tidak  dapat  menikmati  hak  mereka.  Mereka tidak  diperkenankan  mengolah  tanah  yang menjadi  bagiannya  dan  juga  tidak  mendapat jatah  apapun  jika  ada  mamak  yang  berbuat curang dan menjual harta/waris.
Untuk  kasus  Kecamatan  Padang  Timur, para  perempuan  kepala  keluarga  umumnya jarang  memiliki  kesempatan  untuk  mengolah tanah  pusaka.  Jikapun  ada  kesempatan  itu  bisa dihitung  dengan  jari,  karena  apabila  dipergilir- kan  maka  mereka  hanya  mendapat  kesempatan
satu  kali  tanam  dalam  kurun  dua  tahun.  Hasil yang  diperolehpun  tidak  setara  dengan  pengor- banan  yang  telah  dikeluarkan  ketika  masa tanam.
Jika  tanah  pusaka  diolah  oleh  anggota kaum  lainnya,  perempuan-perempuan  ini  acap- kali  tidak  mendapat  bagian  yang  memadai. Andaikata hasil panen padi mencapai dua puluh kuintal,  perempuan  kepala  keluarga  maksimal hanya mendapat sepuluh kilogram beras. Pada- hal  seharusnya  perempuan-perempuan  tersebut berikut  anaknya  memperoleh  perhatian  lebih dari anggota kaum.
Ketika perempuan hijrah ke kota, mereka dianggap  memiliki  kehidupan  yang  lebih sejahtera  dibanding  kehidupan  yang  pernah dijalani  di  kampung  halaman.  Akibatnya perempuan  semakin  termarjinalkan  haknya dalam menikmati bagian dari harta/waris kaum. Terkadang  para  perempuan  kepala  keluarga  ini dibebani  lagi  dengan  permintaan  bantuan  yang datang dari saudara-saudara di kampung.
Jikalau  ada  mamak  yang  dengan  adil mengelola  harta/waris,  perempuan  kepala keluarga  juga  tidak  serta  merta  mendapat bagian  dari  haknya,  karena  hasil  perolehan harta  tersebut  lebih  banyak  digunakan  untuk kepentingan  kaum,  seperti  babako,  perhelatan, dan  ritual  adat  lainnya.  Terkadang  jika  dana untuk  perhelatan  atau  ritual  adat  tidak  men- cukupi,  para  perempuan  ini  juga  ikut  dimintai kontribusinya dalam bentuk sumbangan dana.
Dari  pemaparan  di  atas  tampak  bahwa keberadaan  perempuan  sebagai  pewaris  harta pusaka  tidak  memberikan  kontribusi  berarti bagi  peningkatan  kesejahteraan perempuan  dan keluarganya. Aturan normatif yang menyatakan bahwa  mamak  atau  penghulu  harus  bertang- gungjawab  terhadap  kemenakan  dan  bundo kanduang tidak sepenuhnya terealisasi.
Upaya-upaya yang ditempuh perempuan suku Minangkabau yang menjadi Kepala Keluarga untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga yang diasuhnya
Perempuan kepala keluarga adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap kelangsungan  hidup  keluarganya.  Tidak  saja untuk  menyediakan  kondisi  yang  nyaman dalam  rumah  tangga  tetapi  juga  untuk memperoleh  bahan  pangan  yang  sesuai  dengan kebutuhan masing-masing anggota keluarga.
Peran Perempuan Suku Minangkabau...
Mayoritas  perempuan  pencari  nafkah utama  dalam  keluarga  dan  perempuan  korban poligami yang menjadi responden penelitian ini mengakui  bahwa  penghasilan  yang  diperoleh setiap  bulan  seringkali  tidak  memadai  untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Setidaknya  70  hingga  90  %  dari  penghasilan tersebut  terserap  untuk  membeli  bahan  pangan terutama  bahan  makanan  pokok.  Jadi  bisa dikatakan  tidak  ada  sisa  penghasilan  yang mampu mereka tabung.
Rendahnya  penghasilan  ditambah  me- ningkatnya  harga  kebutuhan  pangan  semakin memperberat beban perempuan kepala keluarga.  Alhasil  dalam  berbelanja  bahan pangan faktor gizi bukan menjadi pertimbangan utama. Bahkan terkadang mereka harus mengu- rangi  jumlah  dan  jenis  bahan  pangan  yang dibeli  karena  uang  yang  dimiliki  tidak  men- cukupi.  Ada  pula  yang  kemudian  harus  ber- hutang  untuk  membeli  bahan  makanan  tertentu seperti beras atau minyak goreng.
Jika  para  responden  ini  memiliki  sedikit pekarangan  untuk  ditanami,  mereka  sering memberdayakannya  untuk  menanam  sayuran atau  bumbu  dapur.  Cara  ini  dianggap  ampuh untuk menghemat pengeluaran. Tapi sempitnya pekarangan sering tidak memungkinkan mereka untuk  bisa  bercocok  tanam.  Andaikata  tersedia sedikit  lahan  untuk  ditanami,  niat  untuk bercocok tanam seringkali terkendala kelelahan yang  timbul  karena  beratnya  beban  mencari nafkah,  sehingga  sebagian  mereka  lebih  me- milih  menggunakan  sedikit  waktu  luang  yang tersisa untuk beristirahat.
Bagi  responden  yang  berstatus  janda, utamanya  janda  yang  memperoleh  pensiun, kondisi  ekonomi  mereka  bisa  dikatakan  relatif lebih baik dibanding perempuan pencari nafkah utama,  perempuan  korban  poligami,  ataupun perempuan janda non-pensiun. Namun keadaan ekonomi janda pensiun juga berbeda satu sama lain berdasarkan tingkat ketergantungan mereka terhadap  pensiun  yang  diterima.  Walaupun pensiun tersebut menjamin penghasilan bulanan yang stabil, tak sedikit dari janda pensiun yang mengeluhkan tidak seimbangnya besaran pensiun yang diterima dengan besaran pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari.
Kondisi  rumit  bisa  juga  timbul  karena pengaruh  adat  dan  kebiasaan.  Rata-rata  orang Minangkabau  yang  menyukai  masakan  pedas
dan  bersantan  menyebabkan  perlunya  penge- luaran  ekstra  untuk  membeli  bumbu  dapur tersebut. Acara adat atau hari besar agama turut berkontribusi  menambah  besaran  pengeluaran untuk  membeli  bahan  pangan.  Kebiasaan setempat  yang  menyenangi  ritual  dan  per- helatan  berimplikasi  pada  jenis  masakan  yang harus  disediakan  oleh  suatu  keluarga  saat  hari besar  berlangsung.  Pandangan  masyarakat setempat  ada  kalanya  bekontribusi  terhadap pola makan suatu keluarga. Terasa sungkan jika pada  hari  raya  misalnya  tidak  ada  sajian rendang  atau  lemang  di  sebuah  rumah.  Orang akan  berasumsi  bahwa  keluarga  bersangkutan pelit atau bahkan tidak mampu secara ekonomi. Tradisi  yang  sesungguhnya  hanya  berdasar prestise semata.
Para  responden  seringkali  menempuh beragam  cara  untuk  menghemat  pengeluaran. Ada  yang  melakukannya  melalui  pengaturan pola  makan.  Artinya  di  rumah  hanya  akan disediakan  bahan  pangan  untuk  makan  siang dan  makan  malam.  Sedangkan  untuk  sarapan diserahkan pada masing-masing anggota keluarga.  Bagi  yang  sudah  memiliki  peng- hasilan  sendiri  tentu  saja  dapat  menikmati sarapan  di  luar  rumah  atau  di  tempat  bekerja, namun  bagi  yang  belum  berpenghasilan adakalanya  tidak  bisa  sarapan  ketika  berangkat ke  sekolah.  Uang  jajan  yang  dimilikipun  tidak memadai  untuk  membeli  satu  porsi  sarapan pagi.
Pada  waktu-waktu  tertentu,  seperti  saat liburan atau jeda hari kerja para perempuan ini acap  menyempatkan  diri  untuk  menyediakan pangan  tambahan  bagi  anggota  keluarga. Dengan  pertimbangan  efisiensi,  mereka  me- ngolah  bahan  yang  dimiliki  untuk  dijadikan makanan  cemilan  sebagai  penambah  asupan makanan  bagi  anak-anak.  Bagi  yang  memiliki keterampilan  kuliner  biasanya  juga  dimanfaat- kan  untuk  membuat  makanan  kecil  yang kemudian  dititipkan  ke  warung  atau  sekolah  di sekitar  tempat  tinggal.  Pendapatan  dari  ber- jualan  kecil-kecilan  ini  memberikan  kontribusi cukup  besar  bagi  keluarga,  dan  biasanya digunakan  sebagai  tambahan  untuk  memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak.
Status sebagai kepala keluarga tidak serta merta  membuat  para  responden  ini  menjadi berhak  atau  tidak  berhak  atas  program  bantuan pemerintah  berkaitan  dengan  pengentasan
kemiskinan  dan  sejenisnya.  Aspek-aspek  lain seperti  gender,  usia,  atau  tingkat  pendapatan lebih  menentukan  dalam  hal  ini  walau  ter- kadang penilaian subjektif juga berperan.
Ada  kisah  seorang  janda  dengan  tang- gungan lima orang anak dalam usia sekolah dan menyandarkan  hidup  pada  usaha  dagang gorengan  dengan  penghasilan  sekitar  Rp. 600.000,- per bulan, namun tidak pernah sekali- pun memperoleh bantuan pemerintah, entah itu beras  miskin  (Raskin)  atau  bantuan  langsung tunai  (BLT).  Tidak  jelas  baginya  mengapa aparat  RT/RW  setempat  tidak  pernah  mendata dan  memasukkan  keluarganya  sebagai  bagian dari orang-orang yang berhak memperoleh ban- tuan  pemerintah.  Nilai-nilai  yang  dianut  juga tidak  memungkinkan  dirinya  untuk  meminta dan mengharap pemberian bantuan.
Sementara  sisi  sebaliknya  dialami  se- orang  perempuan  korban  poligami  yang  tidak lagi  mempunyai  tanggungan  anak  sekolah. Dengan  bagian  pensiun  yang  rutin  diperoleh dari  suami,  ibu  ini  selalu  menikmati  setiap bantuan  pemerintah  sebagai  bagian  dari program pengentasan kemiskinan.
Bentuk  bantuan  pemerintah  lainnya  juga menjadi idola kaum perempuan kepala keluarga.  Operasi  pasar  atau  penjualan  ke- butuhan  pangan  dengan  harga  di  bawah  harga pasaran  seringkali  menjadi  incaran  mereka. Berbagai  upaya  ditempuh  agar  bisa  mem- peroleh kupon operasi pasar. Pembatasan kuota pembelian  tidak  menjadi  halangan  untuk mengikuti  operasi  pasar.  Sedikit  pengurangan harga dianggap sebagai hal yang signifikan bagi mereka. Sayangnya, operasi pasar ini seringkali tidak  menjangkau  bagian  terbesar  dari  rumah tangga  yang  sebenarnya  membutuhkan.  Ke- curangan  dan  kelalaian  administratif  membuat sebagian  besar  masyarakat  yang  membutuhkan tidak  dapat  menikamati  kemudahan  dari program pemerintah.
Secara  umum  ketika  para  perempuan kepala keluarga memiliki anak-anak yang telah bekerja,  kesulitan  finansial  sedikit  teratasi. Disamping karena anak bersangkutan tidak lagi menjadi  tanggungan  penuh  orang  tua  juga  di- karenakan  anak-anak  ini  diharapkan  mampu memberikan sumbangsih bagi keluarga.
Senada  dengan  penelitian  terdahulu, sebagian  besar  janda  menyebutkan  anggota keluarga, khususnya anak-anak sebagai pemberi
bantuan  utama.  Sekalipun  beberapa  kasus  me- nunjukkan  ikatan  keluarga  termasuk  hubungan orangtua-anak,  tidak  selalu  menjamin  diper- olehnya  bantuan  yang  memadai.  Meskipun anak-anak  tersebut  produktif  secara  ekonomis, banyak  pertimbangan  lain  yang  kemudian menyebabkan  mereka  tidak  bisa  memberikan bantuan  berarti  kepada  keluarganya.  Fakta  se- lama  ini  menunjukkan  bahwa  bantuan  terbesar bagi  perempuan  kepala  keluarga  berasal  dari anak  perempuan,  utamanya  anak  perempuan yang memang mandiri secara finansial.

## Simpulan
Dari  beberapa  uraian  dan  analisis  yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpul- kan beberapa hal sebagai berikut;
1. Perempuan  kepala  keluarga  acapkali  lebih berdaya  dibanding  perempuan  lain  pada umumnya. Teori dan fakta memperlihatkan bahwa  mereka  seringkali  diasosiasikan dengan  ‘kekuatan’  dan  ketangguhan.  Ber- juang  seorang  diri  tidak  serta  merta  men- jadikan  perempuan  difabel  dalam  meme- nuhi kebutuhan pangan keluarganya. Mereka  justru  lebih  kreatif  menciptakan cara  agar  kebutuhan  pangan  keluarga  tetap terpenuhi  namun  pengeluaran  juga  tidak menggelembung.
2. Perempuan  kepala  keluarga  terbukti  lebih cepat  menyesuaikan  diri  dan  lebih  baik dalam  proses  membangun  kemandirian.
Uang yang masuk ke rumah tangga melalui perempuan  lebih  bermanfaat  bagi  keluarga secara keseluruhan. Ketika seorang perempuan memperoleh penghasilan, impian  keberhasilan  selalu  terpusat  di sekitar  anak-anaknya.  Bagian  terbesar  dari penghasilan  yang  diperoleh  seringkali digunakan  untuk  pemenuhan  kebutuhan pangan dan pendidikan putera-puterinya.
Upaya-upaya  pemberdayaan  perempuan kepala  keluarga  sebaiknya  tidak  hanya  ditem- puh  melalui  program-program  formal  pemerin- tah  yang  seringkali  hanya  menciptakan  keter- gantungan  bagi  penerimanya.  Cara  yang  lebih efektif  dapat  ditempuh  melalui  pendekatan nyata  yang  hasilnya  dapat  dinikmati  bersama dan  langsung  oleh  perempuan  beserta  keluar- ganya.  Cara  sederhana  dapat  dilakukan  oleh kelompok  PKK,  para  penyuluh  misalnya  dapat memberi  pelatihan  tentang  alternatif  bahan
Peran Perempuan Suku Minangkabau...
pangan  bergizi  bagi  keluarga.  Artinya  keluarga nantinya tidak hanya tergantung pada satu jenis bahan  pangan  seperti  nasi.  Sehingga jika  harga beras melonjak atau menjadi langka, perempuan kepala  keluarga  tetap  dapat  menghadirkan bahan  olahan  bergizi  lainnya  bagi  keluarga. Harga  yang  relatif  lebih  murah  dan  kandungan gizi  setara  dengan  bahan  pangan  yang disubstitusi memungkinkan penghematan pengeluaran  untuk  bahan  pangan  dialokasikan bagi pemenuhan kebutuhan lainnya.
Daftar Rujukan ----.  2008. Ketahanan  Pangan  Keluarga . (http:damandiri.or.id/file/wahidiptijauan. pdf diakses 4 Februari 2008)
Ancha.  2007. Analisis:  Perempuan  sebagai
Kepala Keluarga . ( http://www.kab- merauke.go.id diakses 4 Februari 2008)
Dewi,  Sinta  R.  2006.  “Gender  Mainstreaming:
Feminisme,  Gender  dan  Transformasi Institusi”, Jurnal Perempuan 50 , 7-16.
Esterlianawati. 2008. Kerentanan Perempuan dalam  Ketahanan  Pangan  :  Pentingnya Variabel Gender .  ( http://esterlianawati. wordpress.com diakses  4  Februari 2008).
Hatta,  Meautia.  2006.  “Perempuan  harus mendapatkan  kesetaraan,  keadilan,  juga perlindungan”. Jurnal  Perempuan  50 ,
106-114.
Marianti,  Ruly.  2002. Surviving  Spouses Support  for  Widows  in  Malang  East Java: Academish Proefscgrift . Amsterdam: Ipskamp Partner. Mosse,  Julia  Cleves.  2007. Gender  dan Pembangunan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Pambudy,  Ninuk  Mardiana.  2008. Pekka Menggugat Hak, Martabat, dan
Keadilan . (http;//kompas-cetak/ diakses 4 Februari 2008)
PPK-LIPI.  2004.  “Ketahanan  Pangan,  Kemis- kinan  dan  Demografi  Rumah  Tangga”. Seri  Penelitian  PPK-LIPI No.  56/2004. Jakarta: Puslit kependudukan _ LIPI.
Seabrook,  Jeremy.  2006. Kemiskinan  Global Kegagalan  Model  Ekonomi  Neolibera- lisme . Yogyakarta: Resist Book.
Thaib,  Puti  Reno  Raudha.  2008.  Peran
Perempuan Minangkabau dalam Membangun  Keluarga  yang  Islami. ( http://minangkabaunews.blogspot.com/d iakses 30 Mei 2008 pukul 14.14 WIB)
Soraya,  Noni.  2007. Perempuan  sebagai Lumbung Pangan Keluarga .
Todaro,  Michael  dan  Stephen  C.  Smith.  2003.
Pembangunan  ekonomi  di Dunia  Ketiga . Jakarta: Erlangga.