## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), Maret 2020: 192-199
Publisher by Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122
Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v4i1.116

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat)

## Medelyn Sonya Mikoshi
Program Studi Magister Akuntansi Fak. Ekonomi Universitas Andalas Correspondence email: medelyn.mikoshi@yahoo.com
Abstract.  This  research  aimed  to  identify  and  to  get  empirical  evidence  of  the  effect  of  clarity  of  target  budgets,  control accounting, systems reporting on accountability performance. This study was 20 KONI registered in west sumatera with a total sample of 40 comprised of executive director and chairman of internal audit in the KONI field in west sumatera.This study uses the dependent variable of performance accountability and the independent variable is the clarity of the target budget, accounting controls  and  reporting  systems.  The  hypothesis  is  tested  by  using  multiple  regression  analysis  using  SPSS  version  14.The  test results  show that accounting controls give a significant effect  on  accountability performance, while the budget  goal  clarity and reporting systems have no significant effect on accountability performance.
Keywords: Accountability Performance, Clarity of target budgets, Control Accounting, Systems reporting.

## PENDAHULUAN
Setiap  kegiatan  organisasi  harus  dapat  diukur  dan  dinyatakan  keterkaitannya  dengan  pencapaian  arah organisasi  dimasa  yang  akan  datang.  Kegiatan  organisasi  ini  dinyatakan  dalam  visi  dan  misi  yang  dibuat  oleh organisasi. Adanya pengukuran tingkat  keberhasilan suatu organisasi dalam bentuk mekanisme evaluasi, maka dapat diketahui kinerja suatu organisasi. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui kegiatan, program atau kebijaksanaan  dalam  pemerintahan  dibutuhkan  pembagian  wewenang  atau  pendelegasian  yang  tepat.  Pergeseran sistem  pemerintahan  Republik  Indonesia  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi  didukung  oleh  Undang-Undang  Otonomi Daerah yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  diberlakukan  sejak  Januari  2001. Fokusnya perhatian organisasi dari sektor publik terhadap isu kinerja, hal ini dimulai oleh pemerintah Amerika Serikat dengan memberikan prioritas utama dalam mengembangkan strategi baru terkait sistem pengukuran kinerja.
Komite  Olahraga  Nasional  Indonesia  yang  disingkat  dengan  “KONI”  merupakan  organisasi  yang  didirikan pada  31  Desember  1966  berdasarkan  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, KONI  adalah  satu-satunya  organisasi  keolahragaan  nasional  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  mengelola, membina,  mengembangkan,  dan  mengoordinasikan  setiap  dan  seluruh  pelaksanaan  kegiatan  olahraga  yang berhubungan  dengan  dunia  olahraga  internasional  dapat  berkoordinasi  dengan  lembaga  terkait.  KONI  merupakan organisasi  yang  tidak berafiliasi dengan  kekuatan  politik  maupun  bersifat  nirlaba.  KONI  mempunyai  tujuan  dalam mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan, membangun watak, mengangkat harkat dan martabat kehormatan bangsa dalam rangka ikut serta mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkokoh ketahanan sosial.
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2005  tentang  sistem  keolahragaan  nasional mengatakan  bahwa  pembinaan  dan  pengembangan  keolahragaan  nasional  yang  dapat  menjamin  penerapan  akses terhadap  olahraga,  peningkatan  kesehatan  dan  kebugaran,  peningkatan  prestasi,  dan  manajemen  keolahragaan  yang mampu  menghadapi  tantangan  serta  tuntutan  perubahan  kehidupan  nasional  dan  global  memerlukan  sistem keolahragaan  nasional.  KONI  mempunyai  tugas  (1)  Membantu  Pemerintah  daerah  dalam  membuat  kebijakan  dalam bidang  pengelolaan,  pembinaan,  dan  pengembangan  olahraga  prestasi  pada  tingkat  nasional  maupun  daerah,  (2) Mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota.  (3)  Melaksanakan  pengelolaan,  pembinaan  dan  pengembangan  olahraga  prestasi  berdasarkan kewenangannya.  (4)  Membantu  dan  mendukung  penyelenggaraan  single  event  /  kejuaraan-kejuaraan  yang diselenggarakan  oleh  anggota.  (5)  Melaksanakan  evaluasi  dan  pengawasan  untuk  mencapai  konsistensi  antara kebijakan  dan  pelaksanaan.  (6)  menyebarluaskan  semangat  oliampiade.  Adapun  kegiatan  /  perlombaan  yang dilaksanakan  oleh  KONI  dalam  menjalankan  tugas  dan  mencapai  tujuan,  hal  ini  akan  diuraikan  di  tabel  1  sebagai berikut:
Medelyn  Sonya  Mikoshi,  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat)
Tabel 1

## Kegiatan rutin yang dilakukan oleh KONI
No Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan 1. KEJURDA (Kejuaraan Daerah) Terus menerus 2. PORKAB/PORKOT (Pekan Olahraga Kabupaten/Kota) 1 kali dalam 2 tahun 3. PORPROV (Pekan OLah Raga Provinsi) 1 kali dalam 2 tahun 4. PORWIL(Pekan OLahraga Wilayah) 1 kali dalam 4 tahun 5. KEJURNAS (Kejuaraan Nasional) Dilakukan sebelum PON 6. PON (Pekan Olahraga Nasional) 1 kali dalam 4 tahun
Sumber; KONI Sumatera Barat
Tabel  di  atas,  anggaran  yang  ditetapkan  oleh  KONI  di  Sumatera  Barat  hanya  untuk  kegiatan  KEJURDA, PORKAB/PORKOT,  dan  PORPROV,  untuk  kegiatan  PORWIL  anggaranya  ditetapkan  oleh  KONI  Sumatera  Barat, sedangkan  untuk  kegiatan  KEJURNAS  dan  PON  anggarannya  di  tetapkan  oleh  KONI  pusat.  Kegiatan  yang dilaksanakan  KONI  di  Sumatera  Barat  pada  tahun  ganjil  yaitu  PORKAB/PORKOT,  sedangkan  pada  tahun  genap yaitu  kegiatan  PORPROV.  Dari  20  KONI  yang  terdaftar  di  Sumatera  Barat,  ada  beberapa  KONI  yang  mengalami permasalahan pada anggaran yang terjadi  ditahun 2011, 2013, dan 2015, yaitu :
Tabel 2 Anggaran Masuk / Keluar KONI (Rp. 000) KONI Tahun 2011 Tahun 2013 Tahun 2015 % (2011 ke 2013) % (2013 ke 2015) Kota Padang Rp. 1.415.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.387.800 1,71 0,87 Kab. Solok Rp. 1.388.000 Rp. 1.380.000 Rp. 1.378.000 0,58 0,15 Kota Solok Rp. 1.368.500 Rp. 1.360.000 Rp. 1.348.000 0,63 0,88 Kota Padang Panjang Rp. 1.370.000 Rp. 1.350.000 Rp. 1.333.000 1,48 1,26 Kota Bukittinggi Rp. 1.395.800 Rp. 1.370.000 Rp. 1.360.000 1,88 0,73

## Sumber; KONI Sumatera Barat
Tabel  diatas,  persentase  anggaran  yang  terjadi  ditahun  2011,  2013,  dan  2015  pada  KONI  Kota  Padang mengalami  penurunan  yaitu  dari  1,71%  ke  0,87%.  Begitu  juga  pada  KONI  kab.  Solok,  yaitu  dari  0,58%  ke  0,15%. Berbeda pada KONI Kota Solok yang persentasenya, yaitu dari 0,63% ke 0,88%. Sedangkan pada KONI Kota Padang Panjang yang terjadi adalah penurunan, yaitu dari 1,48% ke 1,26%. Begitu juga pada KONI Kota Bukittinggi,  yaitu 1,88% ke 0,73%. Menurunnya anggaran pada tahun 2011 ke 2013 dan 2013 ke 2015 tersebut karena kurangnya dana dalam APBD Kab/Kota yang sangat tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebijakan Legislatif (DPRD) dan Eksekutif (Bupati/Wako), yang disebabkan pemerintah menganggap kurang efektifnya KONI dalam pelaksanaan pelaporan dan pengendalian akuntansi. Akibatnya pertanggungjawaban pada kinerja organisasi KONI terganggu atau tidak terlaksana dengan sempurna.
Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  akuntabilitas  publik  merupakan  pemberian  informasi  dan  pengungkapan  atas aktivitas dan kinerja keuangan organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan  dengan laporan tersebut Mahsun, (2006). Adanya  Informasi dan pengungkapan tersebut, baik organisasi pusat maupun organisasi  tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Dalam menghadapi akuntabilitas tersebut,  setiap  organisasi  perlu  memperhatikan  beberapa  hal,  antara  lain  anggaran,  pengendalian  akuntansi, efekrivitas  pelaksanaan  anggaran  dan  sistem  pelaporan.  Menurut  Mardiasmo  (2002)  anggaran  berfungsi  sebagai:  (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, dan (7) alat motivasi. Menurut Bastian (2006: 163), penyusunan anggaran dapat dikatakan baik  apabila  memenuhi  persyaratan:  (1)  berdasarkan  program,  (2)  berdasarkan  pusat  pertanggungjawaban  dan  (3) sebagai  alat  perencanaan  dan  pengendalian.  Dalam  hal  ini  setiap  bidang-bidang  yang  terdapat  pada  KONI  wajib melaporkan  penyusunan  anggaran  dan  menentukan  sasaran  anggaran  pada  setiap  kegiatan  yang  dilakukan,  dan menyampaikan  laporan  keuangan  tahunan  pada  pertanggungjawaban  keuangan  rapat  anggota  KONI  setelah dialakukan audit oleh akuntan publik.
Penelitian yang dilakukan oleh Septriane (2012) tentang Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi  sektor  pablik  terhadap  akuntanbilitas  kinerja,  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh signifikan terhadap  akuntanbilitas  kinerja.  Begitu  juga  penelitian  yang  dilakukan  Darwanis  dan  Sephi  (2013)  tentang Akuntanbilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Bahwa  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntanbilitas  Kinerja  Pemerintah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Herawaty  (2011)  tentang  Pengaruh  kejelasan sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi,  dan  sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah daerah bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

## Medelyn  Sonya  Mikoshi,  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap
Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat)
Anggaran merupakan rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang mewujudkan dalam bentuk kuantitatif dan formal. Namun kenyataannya KONI di Sumatera Barat belum sepenuhnya mengoptimalisasikan anggaran yang di inginkannya,  maka  para  karyawan  harus  menetapkan  pengendalian  akuntansi  agar  dapat  mengoptimalisasi akuntabilitas  kinerja  para  karyawan  KONI  di  Sumatera  Barat.  Pada  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Herawaty  (2011)  tentang  Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi,  dan  sistem  pelaporan terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  bahwa  pengendalian  akuntansi  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wina  dan  Siti  (2013)  tentang  Pengaruh  penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntanbilitas kinerja instansi  pemerintah  bahwa  Penerapan  standar  pelaporan  akuntansi  sektor  publik,  dan  pengawasan  kualitas  laporan keuangan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ardianto (2014) tentang Pengaruh Penerapan akuntanbilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompentensi aparatur pemerintah  daerah  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundangan  terhadap  akuntanbilitas  kinerja  instansi  pemerintah bahwa  penerapan  akuntanbilitas,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  kompetensi  aparat,  ketaatan  dan  peraturan berpengaruh terhadap akuntabiulitas kinerja.  Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi  dan  sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja KONI se Sumatera Barat.

## Landasan Teori

## Teori Transparansi
Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah  informasi  mengenai  setiap  aspek  kebijakan  organisasi  pemerintah  yang  dapat  dijangkau  publik.  Keterbukaan informasi    diharapkan  akan  menghasilkan  persaingan  politik  yang  sehat,  toleran  dan  kebijakan  dibuat  berdasarkan preferensi  publik.  Menurut  Mardiasmo  (2002)  transparansi  berarti  keterbukaan  organisasi  pemerintah  dalam memberikan  informasi  yang  terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang membutuhkan informasi.

## Akuntabilitas
Mahsun,  (2006)  Akuntabilitas  dapat  dipahami  sebagai  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk  memberi pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan    untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut.

## Akuntanbilitas Kinerja
Bastian,  (2010)  Akuntabilitas  kinerja  merupakan  salah  satu  kunci  bagi  terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Akntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau  aturan  organisasi,  karena  organisasi  diwajibkan  secara  hukum  untuk  memenuhi  akuntabilitas  organisasinya dengan  kinerja  yang  diperolehnya.  Pengertian  akuntabilitas  ini  memberikan  suatu  petunjuk  sasaran  pada  hampir semua  reformasi  sektor  publik  dan  mendorong  pada  munculnya  tekanan  untuk  pelaku  kunci  yang  terlibat  untuk pertanggungjawaban dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik.

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Bastian, (2006) menyatakan Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi.  demikian  juga,  anggaran  mempunyai  posisi  sangat  penting,  anggaran  mengungkapkan  apa  yang  akan dilakukan  dimasa  mendatang.  Pemikiran  strategi  di  setiap  organisasi  adalah  proses  dimana  manajemen  berpikir tentang  pengintegrasian  aktivitas  kearah  tujuan  organisasi.  Anggaran  dapat  diinterprestasikan  sebagai  paket pernyataan  perkiraan  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  diharapkan  akan  terjadi  dalam  satu  atau  beberapa  periode mendatang. Anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu.

## Pengendalian Akuntansi
Baridwan  (2001)  Pengendalian  akuntansi  merupakan  bagian  dari  pengendalian  internal  yang  merupakan struktur  organisasi  dan  semua  cara-cara  serta  alat-alat  yang  dikoordinasikan  yang  digunakan  didalam  perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memajukan efisiensi didalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.
Medelyn  Sonya  Mikoshi,  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap

## Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat)

## Sistem Pelaporan
Bastian  (2010)  menyatakan  “pelaporan  kinerja  merupakan  refleksi  kewajiban  untuk  mempresentasikan  dan melaporkan kinerja semua  aktivitas serta sumber daya  yang  harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan  ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja”. Setiap instansi berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, periodik dan melembaga.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Kejelasan sasaran anggaran merupakan suatu rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang  diusulkan,  dan  sumber  pendanaan  yanf  diharapkan  untuk  membiayai  dalam  waktu  periode  tertentu  yang dipertanggungjawabkan  oleh  suatu  lembaga  tertentu.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Herawaty  (2011)  dibuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Septriane (2012) bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.
H1 : Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja

## Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Dalam  PP  No  60  tahun  2008  tersebut  kegiatan  pengendalian  membantu  memastikan  bahwa  arah  pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi serta  sesuai  dengan  ukuran.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Herawaty  (2011)  bahwa  pengendalian  akuntansi  tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan menurut Primayoni dkk  (2014) mengatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
H2 :  Pengendalian Akuntansi Berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja

## Pengaruh sistem pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Sebagai  pengambil  keputusan  dan  penanggungjawab  tertinggi  di  dalam  organisasi,  manajer  puncak mendelegasikan  tugas  dan  kewenangan  kepada  manajer/pimpnan  unit  di  bawahnya.  Manajer/pimpinan  unit  yang menerima  wewenang,  mempertanggungjawabkan  kewenangan  dan  tugas  yang  diterimanya  kepada  pemberi wewenang.  Akuntansi  pertanggung  jawaban  adalah  sistem  yang  mengukur  hasil  tiap  pusat  pertanggung  jawaban sesuai informasi yang pimpinan/manajer untuk pusat operasi mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2011) bahwa  sistem  pelaporan  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Penelitian  yang  dilakukan  Anjarwati (2012) mengatakan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
H3 :  Sistem Pelaporan Berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja

## METODE
Populasi ( population) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi  (Sekaran,  2011).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  20  KONI  yang  terdaftar  di  Sumatera  Barat. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan  dalam penelitian. Jenis data  yang digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung  dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara  khusus  dikumpulkan  oleh  penulis  untuk  menjawab  pertanyaan  peneliti,  kuesioner  disebar  dengan  mengantar langsung  ke  KONI  Sumatera  Barat.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  instrument kuesioner  dengan  memberikan  daftar  pertanyaan  tertulis  kepada  resoponden,  yaitu  yang  terlibat  dalam  proses keuangan dan anggaran yang  terdiri dari  ketua harian dan ketua bidang internal audit  pada KONI di Sumatera Barat untuk  mengukur  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi,  dan  sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas kinerja.

## Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Kejelasan  sasaran  anggaran  adalah  suatu  rencana  operasi  keuangan,  yang  mencakup  estimasi  pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendanaan yang diharapkan untuk membiayai dalam waktu periode tertentu. Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang sama seperti yang digunakan oleh Herawaty (2011) jumlah kuesioner terdapat 7 pertanyaan dengan menggunakan 5 skala likert .
Medelyn  Sonya  Mikoshi,  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap

## Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat)

## Pengendalian Akuntansi
Pengendalian akuntansi merupakan sistem pengendalian internal yang menekankan pada tindakan pencegahan untuk  mengurangi  kekeliruan  (tidak  sengaja)  dan  ketidakberesan  (sengaja).  Agar  terciptanya  sistem  pelaporan keuangan yang baik. Variabel ini diukur menggunakan instrument yang sama seperti yang digunakan oleh  Herawaty (2011) jumlah kuesioner terdapat 4 pertanyaan dengan menggunakan 5 skala likert .

## Sistem Pelaporan
Sistem  pelaporan  merupakan  laporan  yang  menggambarkan  sistem  pertanggung  jawaban  dari  bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Variabel ini diukur menggunakan instrument yang sama  seperti yang digunakan oleh  Herawaty  (2011) jumlah  kuesioner terdapat 3 pertanyaan dengan menggunakan  5 skala likert .

## Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas  kinerja  merupakan  kewajiban  untuk  menyajikan  dan  melaporkan  segala  tindakan  lanjut  dan kegiatan seseorang atau lembaga kepada pihak yang lebih tinggi.
Variabel  ini  diukur  menggunakan  instrumen  yang  sama  seperti  yang  digunakan  oleh  Sherillia  (2012)  jumlah kuesioner terdapat 4 pertanyaan dengan menggunakan 5 skala likert .

## Metode Analisis Data
Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  informasi  mengenai  karakteristik  variabel  penelitian  yang utama  dan  daftar  demografi  responden.  Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu  data  yang dilihat  rata-rata  ( mean ),  standar  deviasi,  varian,  maksimum,  minimum,  sum, range,  kurtosis  dan  skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013).

## Uji Kualitas Data
Ketetapan  pengujian  suatu  hipotesis  tentang  hubungan  variabel  penelitian  sangat  tergantung  pada  suatu kualitas  data  yang  dipakai  dalam  pengujian  tersebut.  Menurut  Ghozali  (2013),  ada  dua  uji  kualitas  data  yaitu  uji validitas dan uji reliabilitas.

## Uji Asumsi Klasik
Sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  analisis  regresi  berganda,  maka  diperlukan pengujian asumsi klasik, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

## Uji Regresi Linear Berganda
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependent dapat diprediksi melalui variabel - variabel independen secara individual ataupun secara bersama-sama.

## Y = α + β1X1 + β2X2 + β2X3 + ε
Keterangan: Y = Akuntabilitas Kinerja; α = Konstanta; β1, β2, = Koefisien Regresi; X1 = Kejelasan sasaran anggaran; X2  = Pengendalian Akuntansi; X3 = Sistem Pelaporan; ε = Error Term

## HASIL
Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  informasi  mengenai  karakteristik  variabel  penelitian  yang utama dan daftar demografi responden.
Tabel 3 Hasil Uji Deskriptif Variabel Kisaran teritis Kisaran actual mean Std. Deviation Akuntabilitas Kinerja (Y) 2-10 5-10 7,1750 1,33757 Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) 4-20 4-20 15,5000 2,85549 Pengendalian Akuntansi (X2) 3-15 9-20 14,4000 2,57004 Sistem Pelaporan (X3) 2-10 3-10 7,5250 1,72445
Sumber: data olahan
Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  memudahkan  penelitian  dalam  merangkum  hasil  penelitian,  pada  tabel diatas dapat di simpulkan bahwa kisaran teritis antara 2 s/d 20, kisaran aktual berkisar antara 3 s/d 20 dan nilai mean
Medelyn  Sonya  Mikoshi,  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat)
berkisar antara 7,1750 s/d 15,5000 sedangkan std. Deviationnya berkisar antara1,33757 s/d 2,85549. Berdasarkan hasil pengujian  validitas  dan  reliabilitas  menunjukkan  bahwa  seluruh  pernyataan  baik  variabel  independen  (kejelasan sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi  dan  sistem  pelaporan),  maupun  variabel  dependen  (akuntabilitas  kinerja) dinyatan valid dan reliabel.

## Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  seluruh  pernyataan  baik  variabel  independen  (kejelasan sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi  dan  sistem  pelaporan),  maupun  variabel  dependen  (akuntabilitas  kinerja) dinayakan normal. Serta hasil uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas menunjukan bahwa dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

## Pengujian Hipotesis
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) R Square sebesar 0,837 (83,7%). Hal ini menerangkan bahwa pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap variabel akuntabilitas kinerja KONI se Sumatera Barat sebesar 83,7%.  Atau  variasi  variabel  bebas  yang  digunakan  mampu  menjelaskan  sebesar  83,7%  variasi  variabel  dependen, sedangkan sisanya sebesar 16,3% menggambarkan variabel-variabel bebas lainya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

## Hasil Uji F
Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, diketahui bahwa F hitung yang diperoleh adalah sebesar 61,762 yang  diperkuat  nilai  signifikansi  0,000.  Nilai  signifikansi  <  α  0,05  maka  keputusannya  adalah  hipotesis  diterima sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

## Hasil Uji t-tes Statistik
Uji t-tes statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara  individual  dalam  menerangkan  variabel  dependen  (Ghozali,  2013:98).  Dengan  α  =  5%  apabila  Sig  t  <  0,05 maka  hipotesis  diterima,  sebaliknya  apabila  Sig  t  >  0,05  hipotesis  ditolak.  Hasil  dari  SPSS  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:

## Tabel 4
Hasil Uji t-tes Statistik Variabel Bebas dan Konstanta Koefisien Regresi Signifikansi Keterangan Konstanta -,340 ,736 Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) 1,055 ,298 H1 Ditolak Pengendalian Akuntansi (X2) 13,420 ,000 H2 Diterima Sistem pelaporan (X3) ,189 ,851 H3 Ditolak Sumber: data olahan

## Persamaan Regresi Linear Berganda
Tabel diatas terlihat uji signifikan t-tes statistik untuk menghasilkan nilai: Y = -0,340 + 1,055X 1 + 13,420X 2 + 0,189X 3

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai Sig 0,298. Nilai Sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja KONI di Sumatera Barat,  berarti  H1  ditolak  pada  penelitian  ini.  Pada  organisasi  KONI  di  Sumatera  Barat  anggaran  APBD  yang digunakan  tidak  dapat  terukur  dengan  baik  dari  waktu  penggunaan  ataupun  dari  cara  menggunakannya,  karena kesuksesan kinerja KONI dilihat dari cabang-cabang olahraga dalam melaksanakan pertandingan, kinerja diupayakan maksimal sehingga akuntabilitas kinerja lebih ditentukan oleh prestasi dan kesungguhan.

## Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan table 4 dapat dilihat bahwa nilai Sig 0,000. Nilai Sig < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengendalian  Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja KONI di  Sumatera Barat, berarti H2 diterima  dalam  penelitian  ini.  Dengan  adanya  pengendalian  akuntansi  diharapkan  proses  yang  dilakukan  dalam manajemen  organisasi  menjamin  bahwa  sumber  daya  digunakan  secara  ekonomis,  efisien  dan  efektif  dengan
Medelyn  Sonya  Mikoshi,  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat)
menerima  umpan  balik  berupa  kinerja  sesungguhnya  dan  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  jika  kinerja  yang dilakukan berbeda dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya demi meningkatkan pertanggungjawaban kinerja organisasi.

## Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai Sig 0,851. Nilai Sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja, berarti H3 ditolak dalam penelitian ini. Akuntabilitas  kinerja  lebih  terlihat  pada  upaya  prestasi  KONI,  sistem  pelaporan  tidak  dapat  mengukur pertanggungjawaban  kinerja  KONI  karena  pertanggungjawaban  KONI  di  ukur  dari  sejauhmana  KONI Kabupaten/Kota terseleksi untuk event berikutnya bukan pada pelaporan setiap jenjang-jenjang kegiatan KONI.

## SIMPULAN
Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara parsial (individu) Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja KONI di Sumatera Barat.
2. Secara parsial (individu) Pengendalian  Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja KONI di Sumatera Barat.
3. Secara  parsial  (individu)  Sistem  Pelaporan  tidak  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  KONI  di  Sumatera Barat.
4. Secara simultan (bersama-sama) uji signifikansi  nilai F menunjukkan hasil  keputusan  hipotesis diterima  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja KONI di Sumatera Barat.
5. Uji  koefisien  determinasi  (R 2 )  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar  peranan  variabel  independen  terhadap variabel dependen. Dapat dilihat dari hasil R square maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.
6. Model  regresi  berganda  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dinilai  sudah  cukup  layak  untuk  digunakan  karena telah memenuhi seluruh pengujian asumsi klasik yang meliputi : terjadi normalitas, tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terdapat gejala Heteroskedastisitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjarwati,  Mei.  (2012). Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Vol. 1, No. 2, ISSN 2252-6765. Ardianto,  Rofika.  (2014). Pengaruh  Penerapan  Akuntabilitas  Keuangan,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  Daerah  dan  Ketaatan  Terhadap  Peraturan  Perundangan  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Vol. 2, No.2, ISSN 2337-4314. Bastian, Indra, (2010) Akuntansi Sektor Publik, suatu pengantar. Edisi ketiga. Jakarta : Erlangga. Baridwan, Zaki. (2001). Sistem Informasi Akuntansi . Edisi Pertama. Yogyakarta. BPEF. BPKP. (2000). Akuntabilitas Instansi Pemerintah . Edisi Kelima. BPKP. BPKP.  (2011). Modul  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah .    Edisi  Keenam.  Bogor:  Pusat  Pendidikan  Pelatihan  dan Pengawasan BPKP.
Cahyani,  Ni  Made  Mega  dan  I  Made  Karya  Utama.  (2015). Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja . ISSN: 2302-8556. Vol. 10. No.3. Darwanis,  dan  Sephi  Chairunnisa.  (2013). Jurnal  Telaah  &  Riset  Akuntansi.  Akuntanbilitas  kinerja  Instansi Pemerintah. Vol. 6, No.2.
Endrayani, Komang Sri.   Made Pradana  Adiputra. Dan Nyoman  Ari  Surya (2014). Pengarung Penerapan Anggaran Berbasis  Kinerja  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  instansi  Pemerintah    (Studi  Kasus  pada  Dinas  Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja) . Vol. 2. No. 1.
Ghozali,  Imam.  (2013).  SPSS  21.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS.  Edisi  ketujuh.  Semarang.
Unversitas Diponegoro.
Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Salemba Empat. Herawaty,  Netty.  (2011). Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Vol. 13, No. 2, ISSN 0852-8349. Hidayattullah,  Afilu dan  Irine Herdjiono. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran.  Pengendalian Akuntansi. Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke. ISBN: 978-979-3649-81-8. Krina, P. (2003). Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas transaparansi dan partisipasi. Jakarta : sekretariat Good Publik Governance . Badan pembangunan nasional.
Medelyn  Sonya  Mikoshi,  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat)
Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN),  2003, “Pedoman  Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah” . Jakarta. Mahsun, Mohamad. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Edisi Pertama. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik : Edisi keempat. Yogyakarta : ANDI. Narko. (2007). Sistem Akuntansi.Edisi 5. Yayasan Pustaka Nusantara. Yogyakarta. Primayoni,  Ni  Kadek  Rina.  Dkk.  (2014).    e-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Jurusan  Akuntansi,
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan evektivitas  Pengendalian internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Vol. 2, No. 1.
Rama, Dasaratha V. dan Jones, Frederick L. (2008). SISTEM INFORMASI AKUNTANSI. Buku Satu. (Alih bahasa M. Slamet Wibowo), Jakarta. Salemba Empat.
Rofika,  dan  Ardianto.  (2014). Pengaruh  Penerapan  Akuntabilitas  Keuangan,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  Daerah  dan  Ketaatan  Terhadap  Peraturan  Perundangan  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. ISSN: 2337-4314. Vol. 2. No.2. Rosjidi. (2002). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Andi. Septriane,  Sherillia.  (2012). Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja DPRD kota bandung. Silvia.  (2013). Pengaruh  Keterbatasan  Sistem  Informasi,  Komitmen  Manajemen,  dan  Otoritas  Pengambilan Keputusan Terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah SKPD. ISSN 0852-8349. Vol. 13. No. 2. Kota Payakumbuh.
Susilowati, Harini. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Universitas Muhammadiayah Surakarta. Umar, Sekaran. (2011). Metode Riset Bisnis. Jakarta. Salemba Empat. Wina,  Intan  Permata  Haska  dan  Siti  Khairani.  (2013). Pengaruh  Penerapan  Standar  Pelaporan  Akuntansi  Sektor Publik  dan  Pengawasan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Palembang.
Wahyuni,    Raja  Adri  Satriawan  Surya,  dan  Enni  Savitri.  (2014). Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Pengendalian  Akuntansi,  dan  Sistem  Pelaporan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  instansi  Pemerintah.    (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). Vol. 1. No. 1. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). (2004). Memahami Good Government. Yogyakarta.