Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 2 September 2021 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal 429 – 437

## ANALISIS PEMANFAATAN FASILITAS PERPAJAKAN PADA YAYASAN KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DALAM EFISENSI PAJAK PENGHASILAN
Oleh :
N. Heriyah
Program Studi  Akuntansi, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Email :  amoy1904@unibi.ac.id
Elok Faiqoh Himah
Program Studi  Akuntansi, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Email :  elokfaiqohhimmah@unibi.ac.id
Article Info Abstract Article History : Received 22 Okt - 2021 Accepted 26 Okt - 2021 Available Online   31 Oct - 2021
The Education Foundation is a non-profit legal entity whose  financial  transactions  cannot  be  separated  from  the taxation aspect. One way that special foundations engaged in education can do to increase the financial resources of their non-profit  organizations  is  to  take  advantage  of  the  tax facilities  of  special  foundations  in  the  field  of  education. Special  tax  facilities  for  education  are  regulated  in  the Director  General  of Taxes  Regulation  No.  Per-44/PJ/  2009. The facility to be provided is income tax exemption article 29. Based on the existing provisions, it is known that the residual value  obtained  by  the  special  foundation  for  education  in terms  of  asset  increase  net  is  not  a  tax  object.  The  special education  foundation  "X"  plans  to  reinvest  the  excess  into fixed assets in group one by using sources of funds from tax facilities,  including  by  constructing  buildings,  facilities,  and infrastructure  that are  not  tax objects  if  they  are  used  up  in period of 4 consecutive years.
The  object  of  this  research  is  a  non-profit organization,  namely  the  Foundation  which  is  specifically engaged in the field of Education in the Bandung City area. This  study  uses  a  qualitative  method  with  a  case  study approach  at  a  foundation  that  specializes  in  "X"  Education and conducts direct observations in the field by reviewing the data that has been collected from observations, interviews, to tax accounting data collection. The data needed in this study are  primary  data  and  secondary  data.  The  purpose  of  this research is to analyze and evaluate the utilization of the "X" Education  tax  facility  in  order  to  provide  maximum  tax benefits and can be enjoyed by the Foundation, especially in the education sector.
The  results  showed  that  to  analyze  the  use  of  tax facilities in terms of excess remaining and taking into account the  present  value,  the  results  obtained  in  the  fourth alternative, namely the use of excess remaining in the fourth
Keyword : tax  facilities,  foundation, non-profit,  tax  benefits, present value
year  which  resulted  in  a  higher  tax  benefit  value  of  30%  of expenses. income tax or Rp. 23,203,311. If the present value is  not  considered,  then  the  1st  to  4th  alternative  yields  the same  tax  benefit,  namely  25%  of  the  income  tax  expense  or Rp. 8,238,732. If the Foundation engaged in Education X does not  implement  and  comply  with  all  the  provisions  and procedures  set  forth  in  the  provisions  of  Per-44/Per/2009, there will be a risk of failure in the utilization of tax facilities. The maximum risk that may arise as a result of failure to use the  X  Education  Foundation  tax  facility  is  5%  or  Rp. 4,103,366 of income tax expense.

## 1. PENDAHULUAN
Sektor Pendidikan merupakan sektor yang dianggap  penting  dalam  upaya  perkembangan suatu negara baik segi sosial, ekonomi, sumber daya  manusia,  teknologi,  dan  lainnya.  Hal  ini memiliki  arti  yang  penting  dimana  dapat tercermin    dalam  tindakan  pemerintah  yang memberikan  alokasi  anggaran  untuk  sektor Pendidikan  sebesar  20  persen  dari  APBN (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara) sebagaimana tercantum  dalam aturan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2015 pasal 20 ayat 2. Apabila  dilihat  dari  aspek  perpajakannya, Yayasan  Pendidikan  memiliki  keunikan tersendiri  bila  dibandingkan  dengan  bentuk badan  usaha  lain  pada  umumnya.  Dapat diketahui juga bahwa hal tersebut telah sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/I/2008 dimana pemerintah harus  menyediakan  anggaran  Pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional. Hal ini merupakan  salah  satu  bentuk  insentif  yang diberikan  oleh  pemerintah  khususnya  pada dunia Pendidikan agar dapat lebih berkembang maju sejalan dengan tujuan utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  atas  Nomor  16  Tahun  2001  tentang Yayasan  dimana  Yayasan  adalah  suatu  badan hukum  yang  mempunyai  maksud  dan  tujuan bersifat  sosial,  keagamaan  dan  kemanusiaan, yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan  formal  walaupun  nantinya  secara
nyata  yang  bertindak  adalah  organ-organ Yayasan,  baik  Pembina,  pengawas,  maupun pengurusnya.  Sesuai  dengan  Undang-Undang Yayasan,  Yayasan  dapat  melakukan  kegiatan usaha  untuk  menunjang  pencapaian  maksud dan  tujuannya  dengan  cara  mendirikan  badan usaha  dan  atau  ikut  serta  dalam  suatu  badan usaha.
Secara umum Yayasan merupakan organisasi  nirlaba  atau  non  profit  yang didirikan tidak  untuk mencari keuntungan dan dilakukan untuk tujuan sosial sehingga dari sisi aspek  perpajakannya  pemerintah  memberikan fasilitas  dengan  membuat  pengecualian  yang bukan termasuk objek pajak dalam hal ini sisa lebih  yang  diperoleh  sehingga  dapat dibebaskan  dari  pajak  penghasilan  badan. Namun demikian tercatat data dari pemerintah kota tidak lebih dari 42 yayasan yang bergerak di  bidang  Pendidikan  dan    kurang  dari  30 persen yang memanfaatkan fasilitas perpajakan dari total 161 yayasan Pendidikan yang masih aktif  terdaftar  artinya  masih  lebih  dari  50 persen Yayasan bidang Pendidikan yang tidak menggunakan  fasilitas  yang  diberikan  oleh pemerintah.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa masih  lebih  dari  50%  Yayasan  yang  bergerak di bidang Pendidikan yang belum memanfaatkan  atau  memaksimalkan  fasilitas perpajakan  yang  diberikan  oleh  pemerintah. Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  sumber daya  keuangan  organisasi  non  profit  yang bergerak  di  bidang  pendidikan  adalah  dengan memanfaatkan  fasilitas  perpajakan  khusus bidang Pendidikan ini.
Peraturan  mengenai  sisa  lebih  ini berdasarkan  pada  Pasal  4  ayat  3  huruf  m  UU PPh  yang  kemudian  diatur  lebih  rinci  dalam
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  80/ PMK.03/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal pajak No. 44/PJ/2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba  yang  Bergerak  Dalam  Bidang Pendidikan  dan/atau  Bidang  Penelitian  dan Pengembangan Yang Dikecualikan dari Objek Pajak  Penghasilan  dimana  disebutkan  bahwa sisa  lebih  yang  diterima  atau  diperoleh  badan atau  Lembaga  Nirlaba  yang  bergerak  dalam bidang  Pendidikan  dan/atau  pengembangan ditanamkan  kembali  dalam  bentuk  sarana  dan prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau pengembangan,  dalam  jangka  waktu  paling lama 4 (empat) tahun yang ketentuannya telah diatur  lebih  lanjut  berdasarkan  Peraturan Menteri  Keuangan  adalah  dikecualikan  dari objek pajak.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui  seberapa  besar  pemanfaatan fasilitas  perpajakan  digunakan  oleh  Yayasan khususnya  bidang  Pendidikan.  Penelitian menggunakan  kajian  literatur  dan  studi  kasus pada Yayasan khusus bidang Pendidikan “X”. Selain itu peneliti mengeksplorasi aspek-aspek perpajakan  pada  Yayasan  khususnya  bidang Pendidikan.  Harapannya  penelitian  ini  dapat bermanfaat  bagi  Yayasan  khusus  bidang Pendidikan  untuk  lebih  mengetahui  dan memahami penerapan fasilitas perpajakan yang diberikan  sehingga  berdampak  pada  efisiensi pajak Yayasan.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas,  maka  peneliti  bermaksud  untuk melakukan  penelitan  dengan  menganalisa seberapa  besar  fasiltas  aspek  perpajakan  pada Yayasan  yang  bergerak  khususnya  bidang Pendidikan digunakan, sehingga tertarik untuk mengambil  penelitian  dengan  judul  “Analisis Pemanfaatan  Fasilitas  Perpajakan  Pada Yayasan  Khusus  Bidang  Pendidikan  Dalam Efisensi Pajak Penghasilan”

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Yayasan Sebagai Subjek Pajak
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2004  Yayasan  adalah  badan  hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu
di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sebagai badan hukum, yayasan secara hukum dianggap  dapat  melakukan  tindakan-tindakan yang  sah  dan  mempunyai  akibat  hukum walaupun nantinya secara nyata yang bertindak adalah  organ-organ  yayasan,  baik  pembina, pengawas maupun pengurusnya. Sesuai dengan  Undang-undang  Yayasan,  Yayasan dapat  melakukan  kegiatan  usaha  untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
Yayasan  juga  dapat  memiliki  kekayaan atau aset, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak.  Kekayaan  yayasan  berasal  dari sejumlah  kekayaan  yang  dipisahkan  dalam bentuk  uang  atau  barang.  Selain  itu  kekayaan yayasan  dapat  diperoleh  dari  hal-hal  berikut ini. Pada dasarnya kegiatan yayasan pendidikan  berbeda  dengan  kegiatan  subjek pajak  badan  lainnya  dikarenakan  yayasan pendidikan  merupakan  sebuah  organisasi nirlaba  ( non  profit  oriented ),  sehingga memiliki  kekhususan  dibanding  subjek  pajak badan pada umumnya. Salah satu aturan yang mengatur  tentang  Yayasan  yang  bergerak  di bidang Pendidikan terdapat dalam Pasal 4 ayat 3 huruf m Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor  36  tahun  2008  dan  pengaturan  lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor  Per-44/PJ./2009  tentang  Pelaksanaan Pengakuan  Sisa  Lebih  yang  Diterima  atau Diperoleh  Badan  atau  Lembaga  Nirlaba  yang Bergerak  di  Bidang  Pendidikan  dan/atau Bidang  Penelitian  dan  Pengembangan  yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan .
Kekhususan tersebut tersirat pada sebutan sisa lebih sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat 3 huruf m Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Sisa lebih merupakan selisih antara penghasilan yang diperoleh yayasan dikurangi dengan  biaya-biaya  yang  boleh  dikurangkan. Sisa  lebih  merupakan  penghasilan  netto  yang dapat  dikenakan  pajak.  Namun  demikian, karena sifat yayasan sebagai organisasi nirlaba, sisa lebih ini dapat dikecualikan sebagai obyek pajak  penghasilan.  Peraturan  mengenai  sisa lebih ini didasarkan pada Pasal 4 ayat 3 huruf
m  UU  PPh  yang  kemudian  diatur  lebih  rinci dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 80/PMK.03/2009  dan  Peraturan  Direktur Jenderal  Pajak  No.44/PJ./2009  tentang  Sisa Lebih  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Badan atau  Lembaga  Nirlaba  yang  Bergerak  Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang penelitian dan  Pengembangan  Yang  Dikecualikan  dari Objek Pajak Penghasilan. Pada Pasal 4 ayat  3 huruf  m  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan disebutkan bahwa:
Yang  dikecualikan  dari  obyek  pajak  adalah: sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau  lembaga  nirlaba  yang  bergerak  dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau penelitian  dan  pengembangan,  dalam  jangka waktu  paling  lama  4  (empat)  tahun  sejak diperolehnya  sisa  lebih  tersebut,  yang ketentuannya  diatur  lebih  lanjut  dengan  atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  sisa lebih  akan  menjadi  dasar  pengenaan  pajak penghasilan  apabila  dalam  jangka  waktu  4 (empat) tahun tidak digunakan untuk
mengembangkan  atau  meningkatkan  sarana dan  prasarana  pendidikan.  Jika  digunakan untuk  pengembangan  sarana  dan  prasarana pendidikan, yayasan pendidikan wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai
rencana  fisik  sederhana  dan  rencana  biaya pembangunan  dan  pengadaan  sarana  dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian  dan  pengembangan  kepada  Kepala Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat  Wajib  Pajak terdaftar dengan tindakan kepada instansi yang membidanginya. Pemberitahuan tersebut disampaikan  bersamaan  dengan  penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan  tahun  pajak  diperolehnya  sisa lebih  tersebut  atau  paling  lama  sebelum pembangunan  dan  pengadaan  sarana  dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian  dan  pengembangan  dimulai,  dalam jangka  waktu  4  (empat)  tahun  sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

## Aspek Pajak Yayasan Pendidikan
Dalam  menghitung  pajak  penghasilan Yayasan Pendidikan, perlu mengetahui sumber penghasilan  dari  Yayasan  Pendidikan  yang menjadi  obyek  pajak.  Merujuk  pada  Pasal  4 ayat  1  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan, yang  menjadi  obyek  pajak  adalah  setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk  menambah  kekayaan  Wajib Pajak  yang  bersangkutan,  dengan  nama dan  dalam bentuk  apa  pun.  Terkait  dengan yayasan pendidikan, maka contoh dari sumber penghasilan  antara  lain  uang  pendaftaran  dan uang pangkal, uang seleksi penerimaan siswa, uang  pembangunan  gedung  atau  prasarana, uang  spp,  penghasilan  dari  kontrak  kerja seperti  penelitian,  konsultasi  dan  sebagainya serta  penghasilan  lain  sehubungan  dengan penyelenggaraan pendidikan.
Tidak semua penghasilan merupakan obyek pajak  bagi  yayasan  pendidikan.  Surat  Edaran Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis menyebutkan  beberapa  penghasilan  bukan merupakan obyek pajak penghasilan :
1. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima yayasan sepanjang tidak ada hubungannya  dengan  usaha,  pekerjaan, kepemilikan  atau  penguasaan  antara  pihak yang memberi dengan pihak yang menerima. Syarat lain yang harus dipenuhi agar  bantuan,  sumbangan  dan  hibah  tidak menjadi obyek pajak adalah bahwa yayasan pendidikan  yang  menerima  semata-mata menyelenggarakan pendidikan formal tingkat taman kanak-kanak dan/atau tingkat dasar  dan/atau  tingkat  menengah  dan/atau perguruan  tinggi,  yang  tidak  mencari keuntungan.
2. Bantuan  atau  sumbangan  dari  Pemerintah. Selain  dua  obyek  pajak  tersebut,  SE- 34/PJ.4/1995 juga  menyebutkan  dividen atau  bagian  laba  yang  diterima  atau diperoleh  yayasan  atau  organisasi  yang sejenis  dari  penyertaan  modal  pada  badan
usaha  yang  didirikan  dan  bertempat kedudukan di Indonesia merupakan penghasilan  yang  bukan  merupakan  obyek pajak penghasilan.
Berkaitan  dengan  Laporan  Laba  Rugi  atau Income  Stetement ,  bila  pendapatan  lebih  besar dengan beban, maka untuk Yayasan nirlaba yang bergerak  dalam  sektor  Pendidikan  hal  tersebut dinamakan dengan sisa lebih. Adapun pengertian  sisa  lebih  menurut  peraturan  dalam perpajakan adalah selisih dari seluruh penerimaan  yang  merupakan  Objek  Pajak Penghasilan  selain  penghasilan  yang  dikenakan Pajak  Penghasilan  tersendiri,  dikurangi  dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau Lembaga Nirlaba tersebut.

## Pengertian Akuntansi
Pengertian Akuntansi menurut Rudianto (2012:4)  bahwa  “Akuntansi  adalah  sistem informasi  yang  mengahasilkan  informasi keuangan kepada pihak- pihak yang berkepentingan  mengenai  aktivitas  ekonomi dan kondisi suatu perusahaan."
Adapun  pengertian accounthing menurut Accounting Principal Board (APB) Statement dalam Eldon  S.  Hendriksen (1997)  sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi memberikan  informasi  kuantitatif,  umumnya dalam  ukuran  uang  mengenai  suatu  badan ekonomi  yang  digunakan  dalam  memilih keputusan  terbaik  diantara  beberapa  alternatif keputusan.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi  adalah  alat  penting  yang  berupa informasi  keuangan  yang  digunakan  untuk mengukur  bisnis,  dari  mulai  penggolongan transaksi,  pengikhtisaran  peristiwa  ekonomi menjadi laporan keuangan sehingga informasi keuangan tersebut dapat diuraikan dalam suatu format  atau  bentuk  yang  dikenal  sebagai laporan  keuangan  yang  akan  diambil  suatu keputusan dari laporan keuangan tersebut atau dapat  pula  disimpulkan  bahwa  akuntansi merupakan  alat  ukur  yang  memberikan informasi  umumnya  dalam  ukuran  uang mengenai suatu badan ekonomi  yang berguna
bagi  pihak-pihak  intern  maupun  pihak-pihak ekstern perusahaan dalam mengambil keputusan.

## Karakteristik PSAK No. 45
Karakteristik  organisasi  nirlaba  berbeda dengan  organisasi  bisnis.  Perbedaan  utama yang  mendasar  terletak  pada  cara  organisasi memperoleh  sumber  daya  yang  dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya.  Organisasi  nirlaba  memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.  Organisasi nirlaba  merupakan entitas yang  tidak berorientasi pada  laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber  daya    yang    dikelolanya  kepada penyandang  dana    dan society .  Salah  satu media    pertanggungjawaban      adalah  melalui Laporan  Keuangan    yang  sesuai  dengan Standar Acuan  Entitas Nirlaba sesuai dengan PSAK 45.

## Kerangka Pemikiran
“Organisasi  nirlaba  atau  organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam  menarik  perhatian  publik  untuk  suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap  hal-hal  yang  bersifat  mencari  laba. Organisasi  nirlaba  meliputi  sekolah,  rumah sakit,  organisasi  politik,  bantuan  masyarakat dalam  hal  perundang-undangan,  organisasi jasa  sukarelawan,  serikat  buruh,  asosiasi profesional,  institut  riset,  museum,  dan beberapa  tugas  pemerintah.  Setiap  jenis organisasi,  sistem  perencanaan  akan  berbeda- beda tergantung ada tingkat ketidakpastian dan kestabilan  lingkungan  yang  mempengaruhi. Semakin  tinggi  tingkat  ketidakpastian  dan kestabilan lingkungan yang dihadapi organisasi , maka diperlukan sistem perencanaan  yang  semakin  kompleks  dan canggih.” (Mardiasmo, 2018)

## 3. METODE PENELITIAN
Menurut Ghozali (2016) penelitian deskriptif  kualitatif  adalah  berupa  penelitian dengan  metode  atau  pendekatan  studi  kasus ( case study ) dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian ini memusatkan  diri  secara  intensif  pada  satu objek  tertentu  yang  mempelajarinya  sebagai suatu  kasus.  Data  studi  dapat  diperoleh  dari pengurus  Yayasan  dan  semua  pihak  yang berhubungan  langsung  pada  yayasan.  Peneliti menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif karena penelitian ini akan mengkaji data yang telah  dikumpulkan  dari  mulai  observasi, wawancara, sampai pengumpulan data akuntansi perpajakan Yayasan. Metode penyusutan  garis  lurus  atau straight  line methode digunakan dalam perhitungan penyusutan asset tetap yang habis  dalam masa manfaat 4 tahun. Penelitian ini dilakukan pada salah  satu  Yayasan  yang  bergerak  khusus bidang Pendidikan yaitu Yayasan “X” d Kota Bandung.
Penelitian  kualitatif  ini  menjadikan  peneliti sebagai human  instrument yang  menggunakan teknik pengumpulan data participant observation dan indepth  interview .  sehingga peneliti  harus  berinteraksi  langsung  dengan sumber  data.  Pada  interaksi  ini  baik  peneliti
maupun  sumber  data  memiliki  latar  belakang, pandangan, nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi yang berbeda sehingga dalam pengumpulan  data,  analisis,  dan  pembuatan laporan  akan  terikat  oleh  nilai  masing-masing (Ghozali,  2016).  Adapun  sumber  data  dalam melakukan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  dengan  menggunakan  analisis pendekatan  induktif  pada  salah  satu  Yayasan yang  bergerak  di  bidang  Pendidikan  “X” diperoleh  hasil  penelitian  bahwa  Yayasan memenuhi  kriteria  sebagai  entitas  atau organisasi non  profit dan  oleh  karenanya manajemen  Yayasan  dalam  hal  menyusun laporan  keuangan  telah sesuai  dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan. Dalam hal perolehan sisa lebih yang di peroleh Yayasan  yang  bergerak  di  bidang  Pendidikan “X”    menerapkan  fasilitas  yang  ada  sesuai dengan  ketentuan  perpajakan.  Fasilitas  pajak khusus  bidang  Pendidikan  diatur  dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  Per- 44/Per/2009. Fasilitas ini merupakan pembebasan  pajak  penghasilan  pasal  29. Berdasarkan  ketentuan  bahwa  sisa  lebih  yang diperoleh  oleh  Yayasan  yang  bergerak  di bidang  Pendidikan  X  dalam  hal  ini  kenaikan asset  bersih  adalah  bukan  merupakan  objek pajak.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  kenaikan  asset  bersih  pada  Yayasan yang  bergerak  dalam  bidang  Pendidikan  X tidak dikenakan pajak.
Dalam  hal  pemanfaatan  sisa  lebih tersebut  Yayasan  yang  bergerak  di  bidang Pendidikan X telah melakukan sesuai ketentuan dimana  penyampaian  dilakukan  bersamaan pada  saat  penyampaian  Surat  Pemberitahuan Tahunan  PPh  tahun  pajak  diperolehnya  sisa lebih  tersebut  atau  paling  lama  sebelum pembangunan  dan  atau  pengadaan  sarana  dan prasarana  selama  empat  tahun  dari  mulai perolehan sisa lebih tersebut.
Sisa  lebih  yang  diperoleh  Yayasan  yang bergerak  di  bidang  Pendidikan  X  digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana    kegiatan  Pendidikan  yang  dalam pencatatannya dialihkan ke akun dana pembangunan  dan  pengadaan  sarana  dan prasarana.  Pembukuan  atas  penggunaan  dana pembangunan  dan  pengadaan  sarana  dan  atau prasarana  kegiatan  Pendidikan  pada  tahun berjalan  dilakukan  dengan  mendebet  akun aktiva  dan  akun  dana  pembangunan  dan pengadaan  sarana  dan  atau  prasarana  dan kemudian mengkredit akun kas atau utang dan akun  modal  Yayasan  yang  bergerak  di  bidang Pendidikan X.
Tabel 4.2

## Kelompok Aset dan Metode
Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif Depresiasi Garis Lurus Kelompok satu 4 tahun 25%
Sebagai  organisasi  non  profit,  Yayasan yang  bergerak  di  bidang  Pendidikan  X  dapat memanfaatkan  fasilitas  yang  telah  diberikan dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari fasilitas pajak dalam hal peningkatan asset tetap  yaitu  dengan  menanamkan  kembali  sisa lebih  yang  diperoleh  ke  dalam  bentuk  aktiva tetap  kelompok  satu.  Perhitungan  asset  tetap dinilai berdasarkan dengan harga perolehan dan penyusutan  dihitung  dengan  menggunakan metode  garis  lurus  atau straight  line  method. Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan X memanfaatkan  fasilitas  perpajakan  tahun  buku 2019 sehingga perolehan sisa lebih sebesar Rp.
276.316.872 dibebaskan dari pajak penghasilan.

## Tabel 4.6 Alternatif 4
Kelompok 1 Masa Manfa at Tarif & Metode Penyusutan Harta Berwujud 4 Tahun Straight Line Methode Bukan Bangunan 2019 25% 69.079.218 Bukan Bangunan 2020 25% 69.079.21 8 Bukan Bangunan 2021 25% 69.079.218 Bukan Bangunan 2022 25% 69.079.218
Untuk  menganalisis  pemanfaatan  fasilitas pajak  dalam  hal  sisa  lebih  dan  dengan mempertimbangkan present value , maka diperoleh  hasil  pada  alternatif    ke-4,  yaitu penggunaan  sisa  lebih  pada  tahun  ke  empat yang  menghasilkan  nilai  manfaat  pajak  yang lebih  tinggi  yaitu  sebesar  Rp.  23.203.311  atau 30% dari beban pajak penghasilan.
Apabila tidak mempertimbangkan present value , maka alternatif ke-1 sampai alternatif ke- 4  menghasilkan  manfaat  pajak  yang  sama besarnya  yaitu  Rp.  8.238.732    atau  25%  dari beban  pajak  penghasilan.  Apabila  Yayasan yang  bergerak  di  bidang  Pendidikan  X  tidak melaksanakan  dan  mentaati  seluruh  ketentuan dan prosedur  yang telah diatur dalam ketentuan Per-44/Per/2009  maka  terdapat  risiko  yaitu kegagalan dalam pemanfaatan fasilitas perpajakan.  Risiko  maksimal  yang  mungkin timbul sebagai akibat atas kegagalan pemanfaatan fasilitas pajak Yayasan Pendidikan X adalah sebesar Rp. 4.103.366 atau sebesar 5% dari beban pajak penghasilan.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  hasil  analisis penelitian,  hasil  pengolahan  data  primer  dan data  sekunder  yang  telah  dilakukan  maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pemanfaatan fasilitas perpajakan Yayasan yang bergerak  khusus  bidang  Pendidikan  X    telah melakukan kewajibannya dalam hal
administratif  namun  demikian  manfaat  pajak belum  diperoleh  secara  maksimal  dan  dengan
dilakukannya  beberapa  alternatif  dari  mulai alternatif  satu  sampai  penentuan  alternatif empat yang lebih baik untuk digunakan karena memberikan hasil lebih tinggi dalam mengefisiensikan  pajak  penghasilan.  Dapat disimpulkan  juga  bahwa  antara  keuntungan ekonomis  atas  perlambatan  penggunaan  sisa lebih  pada  tahun  ke  empat  dengan  manfaat kualitatif yaitu berupa perlambatan penggunaan aktiva  tetap  dapat  dikatakan  terdapat  manfaat saling hapus atau trade off .

## 6. REFERENSI
Kuncoro, A. R, dan
Pratama,
A.D.Y.,“Optimalisasi  Pajak  Atas Yayasan  Yang  Bergerak  Di  Bidang Pendidikan”, Indonesian Tax Journal , Vol.1, No.2, pp. 31-37, 2017. Muaya, A., “Analisis Perhitungan,
Penetapan,  Dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  Pada  Yayasan
Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado”, Jurnal EMBA, Vol.4, No. 2, pp.  748-757,  ISSN  2303-1174,  Juni 2016.
Intan,  R.,“Insentif  pajak  Penghasilan  Pada Lembaga  Pendidikan”,  Journal  AKP, Vol.6, No. 1, 2016.
Firmansyah, “Analisis Kebijakan Pemberian Insentif  Pajak  Atas  Sumbangan Dalam  Kegiatan  Penelitian  Dan Pengembangan”, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, Vol. 17, Nomor 2, 2010 Bastian, I., Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik. Jakarta: Erlangga, 2013. Budi,  Prianto,  S.,  Pintar  Pajak.  Jakarta: Pratama Indomitra, 2017, Direktorat Jenderal Pajak., Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor 44/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian  Dan  Pengembangan  Yang Dikecualikan  Dari  Objek  Pajak Penghasilan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2009.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Yayasan, 2004 Direktorat  Jenderal  Pajak,  Surat  Edaran Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor 34/PJ.04/1995  Tentang  Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan Atau Organisasi  Yang  Sejenis.  Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 1995 Ghozali,  I., Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif.,Yoga  Pratama,  Semarang, 2016.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 80/PMK.03/2009 Tentang Sisa Lebih
Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak  Dalam  Bidang  Pendidikan Dan/Atau  Bidang  Penelitian  Dan Pengembangan  Yang  Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2009.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 245/PMK.03/2008  Tentang  Badan- badan  dan  Orang  Pribadi  Yang Menjalankan  Usaha  Mikro  dan  Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan,  atau  Sumbangan  Yang
Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan.  Jakarta:  Kementerian
Keuangan Republik Indonesia, 2008. Lubis, I., Menggali Potensi Pajak
Perusahaan dan Bisnis dengan
Pelaksanaan  Hukum.  Jakarta:  Alex Media Komputindo, 2010.
Mardiasmo, Prof., Dr., MBA., Ak., Perpajakan. Jakarta:Andi Offset, 2018 Pemerintah  Republik  Indonesia,  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.16 Tahun  2001  Sebagaimana  Telah Diubah  Terakhir  Dengan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2004 Tentang Yayasan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2004.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.7 Tahun  1983  Sebagaimana  Telah Diubah  Terakhir  Dengan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008
Tentang  Pajak  Penghasilan.  Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2008. Pemerintah  Republik  Indonesia,  Undang  - Undang  Republik  Indonesia  No.6 Tahun  1983  Sebagaimana  Telah Diubah  Terakhir  Dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2009 Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata
Cara Perpajakan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2009.
Pohan, C.A., Manajemen Perpajakan: Strategi  Perencanaan  Pajak  dan Bisnis.  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2013. Putra,  Y  R.A.N.,  Indrabudiman,  A., “Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan Terhadap Tax Avoidance serta Dampaknya  Pada  Nilai  Perusahaan”, Jurnal  Akuntansi  Aktual,  Vol.  7, Nomor 1, 2020