ISSN 2797-958x, Vol 2, No 1, 2022, 41-54

## Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi
(The  Effect  of  Tax  Corruption  Perception  and  Service Quality  Tax  Officer  towards  Individual  Taxpayers Compliance)
Klarista Widya 1* , Maryani Maryani 2 , Arif Makhsun 3
Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung, lampung 1,2,3 klaristawidya1@gmail.com *, Maryani@polinela.ac.id 2 , mas_arif@polinela.ac.id 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 29 Maret 2022 Revisi 1 pada 7 April 2022 Revisi 2 pada 7 Oktober 2022 Revisi 3 pada 25 Oktober 2022 Disetujui pada 2 November 2022
A bstract Purpose: This  study  aimed  to  determine  the  effect  of  tax corruption  perception  and  service  quality  tax  officer  towards individual taxpayers compliance in Lampung Province.
Method: The  sampling  method  used  is  proportional  random sampling with a sample of 130 individual taxpayers registered at 6 KPP’s  in  Lampung  Province.  The  analytical  tool  used  in  this research is multiple linear regression analysis. Data were analyzed using SPSS version 22.
Results: The  results  of  this  study  show  that  tax  corruption perception has positif and significant effect on individual taxpayers compliance  in  Lampung  Province  and  service  quality  tax  officer has  no  effect  on  individual  taxpayers  compliance  in  Lampung Province.
Limitations: This study only uses two independent variables while there are many other variables that can affect taxpayer compliance. Contribution: This  study  is  expected  to  provide  information  for the KPP regarding the effect of service quality and the effect of tax corruption perception on taxpayer compliance.
Keywords:  Corruption  perception,  service  quality,  individual taxpayers compliance.
How  to  Cite: Widya,  K.,  Maryani,  M.,  Makhsun,  A.  (2022 ). Pengaruh  Persepsi  Korupsi  Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan  Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis , 2(1), 41-54.

## 1. Pendahuluan
Dana  yang  sangat  besar  diperlukan  oleh  negara  guna  menjalankan  fungsi  pemerintahan.  Salah  satu sumber  dana  tersebut  diperoleh  dari  pajak.  Pajak  merupakan  aspek  terpenting  dalam  memberikan kontribusi  penerimaan  terbesar  bagi  negara  yang  digunakan  dalam  rangka  pembiayaan  dan pembangunan nasional.
Tabel 1. Penerimaan Pajak Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 (dalam miliar rupiah)
Tahun Penerimaan Pajak 2017 Rp                  9.474 2018 Rp                  8.156 2019 Rp                  9.041
Sumber: Kementrian Keuangan, (2019)
Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa sumber penerimaan pajak Provinsi Lampung pada tahun 2018  dan  tahun  2019  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  tahun  2017.  Hal  ini  membuat  pemerintah berupaya untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak kembali meningkat.
Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek paling penting dalam mewujudkan keberhasilan penerimaan pajak,  karena  penerimaan  pajak  akan  tinggi  apabila  kepatuhan  dapat  terwujud.  Dengan  demikian, peran  wajib  pajak  sangat  diperlukan.  Kanwil  Direktorat  Jenderal  Pajak  Bengkulu  dan  Lampung mencatat jumlah wajib pajak terdaftar di Provinsi Lampung tahun 2021 adalah 1.625.210 wajib pajak, dengan  proporsi  95,51%  merupakan  wajib  pajak  orang  pribadi (Kanwil  Direktorat  Jenderal  Pajak Bengkulu  dan  Lampung,  2021) .  Ini  artinya  wajib  pajak  orang  pribadi  mendominasi  jumlah  wajib pajak  di  Provinsi  Lampung,  sehingga  jika  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  tinggi  kemungkinan potensi penerimaan pajak Provinsi Lampung dari wajib pajak orang pribadi sangat besar.
Setiap wajib pajak orang pribadi berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait denganpendaftaran  guna  memperoleh  NPWP,  pelaporan  SPT,  dan  pembayaran  pajak  yang  terutang sesuai dengan peraturan yang ada. Fakta yang ada, memaksimalkan kepatuhan wajib pajak bukanlah hal yang mudah dilakukan (Wibisono dan Kusuma, 2017) . Menurut Addini, dkk (2019) , tidak sedikit wajib  pajak  orang  pribadi  karyawan  yang  lalai  atau  tidak  tepat  waktu  dalam  penyampaian  SPT Tahunan.  Mereka  beranggapan  bahwa  semua  kewajiban  perpajakan  mereka  telah  dilaksanakan  oleh pemberi  kerja.  Adapun  menurut Susilawati,  dkk  (2018) ,  banyak  juga  wajib  pajak  karyawan  yang memiliki  penghasilan lain  bukan  dari  pemberi  kerja,  namun  penghasilan  tersebut  tidak dilaporkan.  Sedangkan  menurut Arum  (2012) ,  wajib  pajak  orang  pribadi  non karyawan/usahawan  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pembukuan  atau  pencatatan terkait  usaha  mereka,  namun  memilih  melakukan  pembukuan  atau  pencatatan  sendiri daripada  menggunakan  jasa  ahli.  Mereka  beranggapan  kurang  efisien  apabila  menggunakan jasa ahli terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, besar kemungkinan terjadi ketidak jujuran dalam  pelaporan  pajaknya.  Selain  itu,  adapula  wajib  pajak  orang  pribadi  non  karyawan/usahawan yang tidak membuat pembukuan/pencatatan terkait usaha mereka.
Sikap  profesional  fiskus  sebagai  penyelenggara  pungutan  pajak  sangat  diperlukan  dalam  upaya mewujudkan  kepatuhan  wajib  pajak  yang  maksimal.  Adanya  sikap  fiskus  yang  tidak  profesional seperti  melakukan  tindakan  korupsi pajak  menyebabkan  persepsi  atau  pandangan  buruk  wajib pajak kepada  lembaga  perpajakan  dan  fiskus,  sehingga  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Beberapa kasus  korupsi  pajak  yang  berhasil  menimbulkan  persepsi  publik  adalah  kasus  korupsi  pada  tahun 2010,  yaitu  kasus  Gayus  Tambunan  yang  terbukti  melakukan  penyelewengan  uang  pajak  sejumlah 102 miliar rupiah, gratifikasi sejumlah 2 miliar rupiah, serta pencucian uang sejumlah 74 miliar rupiah (Sari dan Surabaya, 2011) . Tidak cukup sampai disitu, pada tahun 2013 juga ditemukan kasus korupsi pajak  yaitu  penggelapan  uang  pajak  sejumlah  2,3  miliar  rupiah  dengan  terdakwa  dua  oknum  fiskus berinisial MDI dan ED (Tahar dan Rachman, 2014) . Kasus-kasus tersebut hanya sebagian dari sederet kasus  korupsi  pajak  yang  menimbulkan  kekecewaan  dan  persepsi  buruk  wajib  pajak,  sehingga mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Persepsi korupsi pajak mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak (Christianto dan Suyanto, 2014) .
Pemerintah  harus  mengupayakan  agar  masyarakat  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya salah satunya dengan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini,  fiskus  harus  maksimal  dalam  memberikan  pelayanannya.  Pelayanan  ini  bertujuan  demi menciptakan  kepercayaan  dan  kepuasan  wajib  pajak  sehingga  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat terwujud. Pelayanan fiskus dikatakan baik apabila seorang fiskus  berpenampilan  sopan,  bersikap  terbuka,  ramah  dalam  memberikan  pelayanan,  tanggap  dalam memberikan  arahan  dan  penyuluhan,  serta  memahami  kebutuhan  wajib  pajak  dalam  meningkatkan penegakan sanksi pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kualitas pelayanan fiskus dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Arum, 2012) .
Tidak  sedikit  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  menjelaskan  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  hasil  penelitian  yang  berbeda-beda.  Penelitian  oleh Veronica,  dkk  (2015) membuktikan  bahwa  persepsi  korupsi  dan  pelayanan  fiskus  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Pekanbaru. Penelitian Tahar dan Rachman (2014) tentang  faktor  internal  dan  eksternal  serta  pengaruhnya  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,
hasilnya  menunjukkan  bahwa  persepsi  korupsi  dan  pelayanan  publik  perpajakan  tidak  memiliki pengaruh  yang    signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.Hasil  penelitian Indriyani  dan  Herliana (2020) menunjukkan  bahwa  persepsi  korupsi  pajakmemiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palu. Penelitian Wibisono dan Kusuma (2017) menemukan hasil bahwa persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Masruroh  dan  Zulaikha  (2013) membuktikan  bahwa  kualitas  pelayanan  tidak  memiliki  pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Tegal.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dijabarkan,  penulis  ingin  kembali  menggunakan  kepatuhan wajib  pajak  sebagai  topik  penelitian  yang  dilakukan  penulis.  Objek  penelitian  yang  dipilih  oleh penulis  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Provinsi  Lampung,  dengan  faktor-faktor  yang  diduga dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  persepsi  korupsi  pajak  dan  kualitas  pelayanan fiskus.  Penulis  memilih  kedua  faktor  tersebut  karena  kedua  faktor  tersebut  saling  berkaitan  yang manakeduanya  melibatkan  fiskus  sehingga  dinilai  mampu  memberikan  pengaruh  yang  cukup  kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis
Teori atribusi Menurut Robbins (2008) , teori atribusi diusulkanguna mengembangkan penjelasan tentang cara-cara menilai  individu  secara  berbeda,  tergantung  pada  makna  yang  terkait  dengan  tingkah  laku  tertentu. Teori  atribusi  menyatakan  bahwa  ketika  individu-individu  mengamati  perilaku  seseorang,  mereka mencoba  untuk  menemukan  alasan  mengapa  seseorang  bertindak  dengan  cara-cara  tertentu,  dan mencoba  untuk  menentukan  apakah  perilaku  tersebutdisebabkan  oleh  pengaruh  internal  atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal atau atribusi internal adalah perilaku yang ada di bawah  kontrol  pribadi  individu  itu  sendiri.  Perilaku  yang  disebabakan  secara  eksternal  atau  atribusi eksternal  adalah  perilaku  yang  dipengaruhi  dari  luar  individu.  Hubungan  teori  atribusi  dengan penelitian  ini  adalah  patuh  atau  tidak  patuhnya  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Penelitian  ini  menggunakan konsep  teori  atribusi  dari  aspek  internal  berupa  persepsi  korupsi  pajak,  dan  aspek  eksternal  berupa kualitas pelayanan fiskus.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Nowak  dalam Zain  (2008) , kepatuhan  pajak  adalah  keadaan  patuh  dan  sadar  pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap tepat waktu wajib pajak dalam  pembayaran  dan  pelaporan  pajaknya (Sufiah,  2007) . Menurut Abdul (2010) ,  kepatuhan  pajak adalah  kondisi  dimana  semua  kewajiban  wajib  pajak  dipenuhi  dan  hak  perpajakan  wajib  pajak dijalankan. Rahayu  (2017) ,  menyatakan  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  suatu  kondisi  dimana wajib  pajak  taat  dalam  menjalankan  kewajiban  pajaknya  sesuai  Undang-undang  perpajakan.  Wajib pajak  patuh  adalah  wajib  pajak  yang  memenuhi  kriteria:  tepat  waktu  dalam  penyampaian  Surat Pemberitahuan  (SPT),  tidak  pernah  menunggak  pajak,  dan  tidak  pernah  mendapat  hukumankarena pelanggaran pajak.

## Persepsi Korupsi Pajak
Rakhmat  (2007) menyatakan,  persepsi  adalah  pengetahuan  mengenai  sesuatu,  kejadian,  atau hubungan-hubungan  yang  diterima  usai  menelaah  informasi  dan  mengartikan  pesan.  Menurut Rachmania  (2016) ,  persepsi  korupsi  pajak  adalah  pantauan  wajib  pajak  terhadap  penggelapan  uang pajak  atau  penyalahgunaan  jabatan  dalam  upaya  memperuntungkan  individu  dan  membebani  pihak lain. Indriyani dan Herliana  (2020) menyatakan, persepsi korupsi pajak adalah pandangan/tanggapan wajib  pajak  terhadap  penyelewengan  uang  negara  oleh  fiskus  untuk  keuntungan  pribadi  yang didapatkan  dari  pajak  negara.  Persepsi  yang  dimiliki  masing-masing  individu  dapat  berbeda,  hal  ini dipengaruhi oleh objek disekitanya. Di Indonesia sendiri salah satu kasus yang menimbulkan persepsi adalah  korupsi  pajak.  Sudah  menjadi  rahasia  umum  jika  fiskus  di  Indonesia  sering  kali  melakukan korupsi pajak. Media masa bebas memuat berita fiskus yang melakukan korupsi pajak sehingga berita
tersebut  menyebar  kepada  masyarakat  luas.  Tanpa  disadari  kasus-kasus  tersebut  berdampak  pada kepatuhan  wajib  pajak.  Persoalan  korupsi  tersebut  menyebabkan  timbulnya  persepsi  korupsi  pajak oleh  wajib pajak.  Tindakan  korupsi  pajak  oleh  fiskus  membuat  masyarakat  memiliki  persepsi  buruk terhadap instansi  perpajakan  dan juga  fiskus,  dan  hal ini  dapat  mengurangi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak (Christianto  dan  Suyanto,  2014) .  Sikap  terbuka  fiskus  sangat  diperlukan  dalam  menjalankan wewenangnya  dalam  bidang  perpajakan.  Selain  itu,  diperlukan  juga  kepastian  hukuman  berat  bagi para  oknum  fiskus  yang  melakukan  korupsi  pajak  karena  hal  tersebut  memberikan  dampak  positif pada  kepercayaan  wajib  pajak  sehingga  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  oleh Rachmania  (2016) yang  menemukan  hasil  persepsi  korupsi  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap kepatuhan  pajak  memperkuat  pernyataan  tersebut.  Dengan  demikian,  maka  hipotesis  yang dikembangkan adalah :
H1 : Persepsi Korupsi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Kualitas Pelayanan Fiskus
Menurut Sari (2013) , kualitas pelayanan fiskus ialah serangkaian tindakan nyata yang diambil untuk melayani  wajib  pajak  dengan  sebaik-baiknya.  Lena  Ellitan  dalam  buku Heizer  dan  Render  (2016) , menyatakan  kualitas  pelayanan  fiskus  ialah  melayani  wajib  pajak  terutama  dengan  mengedepankan sikap yang baik dan menarik serta melayani wajib pajak dengan penampilan yang harmonis, pola pikir yang  positif  dan  sikap  hormat  terhadap  wajib  pajak.  Menurut Rahayu  (2017) ,  kualitas  pelayanan fiskus ialah  menyampaikan  pelayanan  dengan  maksimal  guna  mengintensifkan  penerimaaan  negara. Jatmiko (2006) , menyatakan kualitas pelayanan fiskus yaitu cara fiskus dalam memberikan pelayanan untuk  membantu,  menyiapkan,  dan  mengurus  segala keperluan  wajib  pajak.  Upaya  sederhana  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada  wajib  pajak.  Lima  faktor  penting  kualitas  pelayanan  adalah:  keandalan,  daya  tanggap, jaminan,  empati  dan  berwujud.  Pelayanan  fiskus  yang  baik  yaitu  pelayanan  yang  dilakukan  oleh fiskus sesuai dengan harapan wajib pajak yang menimbulkan kepuasan serta kepercayaan wajib pajak. Pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan hanya jika pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya, pelayanan yang tidak berkualitas dan tidak memuaskan terjadi jika pelayanan yang diterima atau dirasakan tidak sesuai dengan yang diharapkan.  Pelayanan dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta sesuai dengan keinginan wajib pajak diharapkan dapat menciptakan kepuasan bagi wajib pajak sebagai pengguna jasa  sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.  Penelitian  oleh Kusuma  (2016) memperkuat  pernyataan  tersebut  dengan  menyatakan bahwa  ukuran  baik  atau  tidaknya  kualitas  pelayanan  fiskus  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:
H2 : Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## 3. Metode penelitian

## Populasi dan Sampel
Seluruh wajib pajak orang pribadidengan total 1.552.392 wajib pajak orang pribadiyang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Provinsi Lampung dan terdiri dari orang pribadi yang menjalankan usaha  atau  pekerjaan  bebas  serta  orang  pribadi  yang  tidak  menjalankan  usaha  atau  pekerjaan  bebas seperti karyawan menjadi populasi pada penelitian ini. Teknik pengambilan sampel penelitian dengan metode proportional  random  sampling .  Menurut Sugiyono  (2013) ,  teknik  ini  digunakan  apabila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.
Jumlah  sampel  minimal  dalam  penelitian  ini  adalah  100  sampel.  Namun,  karena  jumlah  kuesioner yang  disebarkan  melebihi  jumlah  sampel  minimal  yang  dihitung  menggunakan  rumus  Slovin  dan seluruh  kuesioner  dapat  digunakan  dalam  penelitian,  maka  penulis  menggunakan  sampel  sesuai jumlah  kuesioner  yaitu  sebanyak  130  sampel. Jumlah  sampel  tersebut  terdiri  atas  wajib  pajak  orang pribadi, baik orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas maupun orang pribadi yang tidak  menjalankan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  seperti  karyawan  yang  terdaftar  pada  6  Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Provinsi Lampung.

## Tabel 2. Sampel yang Disebarkan
No. KPP Pratama Kabupaten/Kota Jumlah Populasi Jumlah Sampel 1. KPP Pratama Metro Kota Metro 413.058 28 Kab. Lampung Timur Kab. Lampung Tengah 2. KPP Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung 127.288 12 3. KPP Pratama Kedaton Kota Bandar Lampung 135.513 14 4. KPP Pratama Teluk Betung Kota Bandar Lampung 88.190 10 5. KPP Pratama Natar Kab. Lampung Selatan 393.937 29 Kab. Pesawaran Kab. Tenggamus Kab. Pringsewu 6. KPP Pratama Kotabumi Kab. Lampung Utara 394.406 37 Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang Barat Kab. Mesuji Kab. Way Kanan Kab. Pesisir barat Total 1.552.392 130

## Jenis dan Metode Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  objek penelitian,  yaitu  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di Provinsi  Lampung.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kuantitatif  atau  penelitian  yang menggunakan  data  berupa  angka.  Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner. Kuesioner  dalam  penelitian  ini  adalah  kuesioner  yang  bersifat  tertutup,  yakni  kuesioner  dengan jawaban  yang  sudah  disediakan  oleh  peneliti  sehingga  responden  tinggal  memilih  jawabannya  saja. Jumlah  pertanyaan  pada  kuesioner  adalah  20  pertanyaan,  5  pertanyaan  mengenai  persepsi  korupsi pajak,  10  pertanyaan  mengenai  kualitas  pelayanan  fiskus,  dan  5  pertanyaan  mengenai  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Kuesioner  disebarkan  secara online menggunakan google  form melalui social  media seperti whatsapp dan instagram .  Setelah  kuesioner  terkumpul,  dilakukan  pengecekan terkait  kelengkapan  data  dan  kemudian  data  akan  diolah  oleh  peneliti  untuk  mengetahui  tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Operasionalisasi Variabel
Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), sedangkan variabel independennya  adalah  persepsi  korupsi  pajak  (X 1 )  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  (X 2 ).  Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan, maka operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah:
Tabel 3. Operasionalisasi Variabel Variabel Indikator Skala Ukur Kepatuhan  Wajib  pajak  Orang Pribadi (Y) Kepatuhan   Formal: 1. Ketepatan waktu dalam pembayaran pajak 2. Ketepatan waktu dalam penyampaian SPT 3. Tidak memiliki tunggakan pajak Kepatuhan Material: 1. Kelengkapan dalam pengisian SPT 2. Ketepatan perhitungan pajak Skala Likert Persepsi Korupsi Pajak (X 1 ) 1. Pengetahuan atas kasus korupsi pajak 2. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak 3. Penegakan hukum atas korupsi pajak Skala Likert Kualitas  Pelayanan  Fiskus (X 2 ) 1. Berwujud 2. Kehandalan 3. Daya tanggap 4. Empati 5. Jaminan Skala Likert

## Uji Kualitas Data

## Uji Validitas
Tujuan  pengujian  validitas  adalah  untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  Hasil pengujian  validitas  setiap  variabel  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  seluruh  item  pertanyaan memiliki nilai sig  0,05 (Ghozali, 2016) . Jadi, disimpulkan seluruh item pertanyaan adalah valid.
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas
No Variabel Instrumen/ Koefisien Korelasi Sig Keterangan Pertanyaan 1. X1.1 0,886 0,000 Valid Persepsi X1.2 0,866 0,000 Valid Korupsi X1.3 0,753 0,000 Valid Pajak (X ₁ ) X1.4 0,597 0,000 Valid X1.5 0,851 0,000 Valid 2. X2.1 0,839 0,000 Valid X2.2 0,842 0,000 Valid X2.3 0,789 0,000 Valid Kualitas X2.4 0,880 0,000 Valid Pelayanan X2.5 0,855 0,000 Valid Fiskus (X ₂ ) X2.6 0,877 0,000 Valid X2.7 0,813 0,000 Valid X2.8 0,786 0,000 Valid X2.9 0,668 0,000 Valid X2.10 0,556 0,001 Valid 3. Y.1 0,747 0,000 Valid Kepatuhan Y.2 0,793 0,000 Valid Wajib Y.3 0,794 0,000 Valid Pajak (Y) Y.4 0,740 0,000 Valid Y.5 0,654 0,000 Valid Sumber: Output SPSS versi 22.

## Uji Reliabilitas
Tujuan  pengujian  reliabilitas  adalah  untuk  mengukur  konsistensi  instrumen  apabila  pengukuran dilakukan  berulang-ulang.  Hasil  pengujian  reliabilitas  setiap  variabel  penelitian  ini  menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai alpha  0,60. Jadi, disimpulkan seluruh variabel adalah reliabel (Ghozali, 2016) .
Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Alpha Kriteria Minimum Keterangan Persepsi Korupsi Pajak (X ₁ ) 0,835 0,60 Reliabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X ₂ ) 0,933 0,60 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,800 0,60 Reliabel
Sumber: Output SPSS versi 22.

## 4. Hasil dan pembahasan
Data hasil perolehan penyebaran kuesioner penelitian ini adalah 130 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar  pada  6  KPP  di  Provinsi  Lampung.  Berdasarkan  jenis  kelamin,  jumlah  responden  paling banyak  adalah  responden  laki-laki  (78  responden).  Berdasarkan  usia,    jumlah  responden  paling banyak  adalah  responden  dengan  usia  antara  25-35  tahun  (49  responden).  Berdasarkan  jenis pekerjaan,  jumlah  responden  paling  banyak  adalah  responden  yang  bekerja  sebagai  wirausaha  (50 responden).  Berdasarkan  tingkat  pendidikan,    jumlah  responden  paling  banyak  adalah  responden dengan pendidikan S1 (61 responden). Berdasarkan KPP terdaftar,  jumlah responden paling banyak adalah responden yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Bumi (37 responden). Deskripsi responden lebih lanjut pada tabel 4.
Tabel 6. Hasil Deskripsi Responden
Data Deskriptif Keterangan Jumlah Jenis Kelamin Laki-Laki 78 Perempuan 52 Usia 25 thn 25 25-35 thn 49 36-45 thn 32 46-55 thn 13 55 thn 11 Jenis Pekerjaan PNS 20 Karyawan swasta 24 Pegawai BUMN(D) 9 Wirausaha 50 Pensiunan PNS 5 Lainnya 22 Tingkat Pendidikan SMA 28 D3 30 S1 61 S2 9 Lainnya 2 KPP Terdaftar KPP Metro 28 KPP Tanjung Karang 12 KPP Kedaton 14
KPP Teluk Beung 10 KPP Natar 29 KPP Kota Bumi 37

## Statistik Deskriptif
Menurut Ghozali  (2016) ,  tujuan  statistik  deskriptif  untuk  menggambarkan  tentang  data  yang  dilihat dari  nilai  minimum,  maksimum,  mean,  serta  standar  deviasi.Untuk  mengetahui  tanggapan  umum responden  terhadap  variabel-variabel  yang  diteliti,  seperti  persepsi  korupsi  pajak  (X ₁ ),  kualitas pelayanan  fiskus  (X ₂ ),  dan  kepatuhan  wajib  pajak  (Y),  maka  disajikan  statistik  deskriptif  penelitian ini.
Tabel 7. Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Persepsi Korupsi Pajak (X ₁ ) 130 130 10 12 25 25 21.84 22.22 2.800 3.001 Kualitas Pelayanan Fiskus (X ₂ ) 130 23 50 40.53 6.514 Valid N (listwise) 130
Sumber: Output SPSS versi 22.
Hasil  uji  statistik  deskriptif,  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  memiliki  nilai  minimum  sebesar 10,00, nilai maksimum sebesar 25,00, nilai rata-rata sebesar 21,84, dan standar deviasi sebesar 2,800. Kemudian, untuk variabel Persepsi Korupsi Pajak (X ₁ ) memiliki nilai minimum sebesar 12,00, nilai maksimum  sebesar  25,00,  nilai  rata-rata  sebesar  22,22,  dan  standar  deviasi  sebesar  3,001.  Variabel Kualitas  Pelayanan  Fiskus  (X ₂ )  memiliki  nilai  minimum  sebesar  23,00,  nilai  maksimum  sebesar 50,00, nilai rata-rata sebesar 40,53, dan standar deviasi sebesar 6,514.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Tujuan dilakukan pengujian normalitas untuk mengetahui apakah data baik variabel dependenmaupun variabel independen mempunyai distribusi yang normal atau tidak (Ghozali, 2016) .

## Tabel 8. Uji Normalitas
Unstandardized Residual N 130 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.11279897 Most Extreme Differences Absolute .076 Positive .059 Negative -.076 Test Statistic .076 Asymp. Sig. (2-tailed) .065 c
Sumber: Output SPSS versi 22.
Nilai signifikansi pada tabel Kolmogorof Smirnov adalah 0,65  0,05, sehingga pada penelitian ini data berdistribusi normal. Selain itu, asumsi normalitas juga dibuktikan dengan melihat grafik normal plot. Berikut adalah hasil uji normalitas menggunakan grafik normal plot.
Gambar 1. Normal Plot
Grafik normal plot memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum data yang digunakan berdistribusi normaldan memenuhi asumsi normalitas.

## Uji Multikolinieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel  bebas  (independen).  Berdasarkan  uji  pada  SPSS  versi  22  didapatkan  hasil  untuk  uji multikolinearitas sebagai berikut:
Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas Model Tolerance VIF Persepsi Korupsi Pajak (X 1 ) .887 1.127 Kualitas Pelayanan Fiskus (X ₂ ) .887 1.127
Sumber: Output SPSS versi 22.
Berdasarkan tabel di atas persepsi korupsi pajak memiliki nilai tolerance 0,887 dan nilai VIF 1,127. Kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai tolerance 0,887 atau  0,10 dan nilai VIF 1,127 atau  10. Berdasarkan Ghozali (2016) , maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan variabel tidak terjadi gejala multikolinearitas.

## Uji Heterokedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  penelitian  ini  terjadi ketidaksamaan  varian  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.Model  regresi  yang tidak  terjadi  heteroskedastisitas  adalah  model  regresi  yang  baik.  Berikut  adalah  hasil  uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser .
Tabel 10. Uji Heteroskedastisitas
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.716 .916 2.965 .004 Persepsi Korupsi Pajak (X ₁ ) -.046 .038 -.113 -1.212 .228
Kualitas Pelayanan Fiskus (X ₂ ) .001 .018 .004 .039 .969
Sumber: Output SPSS versi 22.
Berdasarkan tabel diatas, seluruh variabel independen memiliki nilai Sig. lebih dari 0,05, Variabel persepsi korupsi pajak (X ₁ ) memiliki Sig. 0,228 dan variabel kualitas pelayanan fiskus (X ₂ ) memiliki Sig. 0,969, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Hasil ini juga diperkuat oleh grafik scatterplot yang menunjukkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu dan  tersebar baik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, dan model ini layak digunakan untuk memprediksi pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Berikut merupakan grafik scatterplot penelitian ini:

## Gambar 2. Scatterplot

## Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut di tabel 11.
Tabel 11. Analisis Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) 7.719 1.586 Persepsi Korupsi Pajak (X ₁ ) .594 .066 Kualitas Pelayanan Fiskus (X ₂ ) .023 .031
Sumber: Output SPSS versi 22
Tujuan dilakukannya pengujian analisis regresi linier berganda agar mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah hubungannya positif atau negatif, dan juga untuk mengetahui prediksi nilai dari variabel dependen jika nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Y = 7.719 + 0.594X 1 + 0.023X 2 + e
Dari persamaan regresi linear berganda dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Nilai konstanta sebesar 7,719 menyatakan bahwa nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 7,719  satuan  dengan  asumsi  jika  tidak  ada  nilai  variabel  persepsikorupsi  pajak  (X 1 ) dan  kualitas pelayanan fiskus (X 2 ).
2. Nilai  koefisien  regresi  variabel  persepsi  korupsi  pajak  (X 1 ) menunjukkan  nilai  positif  0,594. Artinya,apabila ada kenaikan atau penurunan satu satuan dari variabel persepsi korupsi pajak (X 2 ), maka  akan  meningkatkan  atau  menurunkan  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,594  dengan  asumsi nilai koefisien variabel kualitas pelayanan fiskus adalah tetap atau konstan.
3. Nilai  koefisien  regresi  variabel  kualitas  pelayanan  fiskus  (X 1 )menunjukkan  nilai  positif  0,023. Artinya,  apabila  ada  kenaikan  atau  penurunan satu  satuan  dari  variabel  kualitas  pelayanan  fiskus (X 2 ) , maka  akan  meningkatkan  atau  menurunkan  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,023  dengan asumsi nilai koefisien variabel persepsi korupsi pajak adalah tetap atau konstan.

## Uji Statistik t
Tujuan  dilakukannya  uji  t  agar  mengetahui  apakah  variabel  independen  berpengaruh  secara  parsial terhadap variabel dependen. Apabila t-hitung  t-tabel dan sig  0.05 maka ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Menggunakan uji 2 arah dimana α = 0,05 dan df = 130 – (2+1) = 127, maka didapatkan t-tabel sebesar 1,978.
Tabel 12. Uji Statistik t
Variabel t-tabel t-hitung Sig Persepsi Korupsi Pajak (X 1 ) 1.978 8.959 .000 Kualitas pelayanan fiskus (X 2 ) 1.978 .744 .458
Sumber: Output SPSS versi 22
Uraian hasil uji t dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Variabel  persepsi  korupsi  pajak  (X 1 )  memiliki  t-hitung  sebesar  8,959  sedangkan  t-tabel  sebesar 1,978,  dengan  signifikansi  sebesar  0.  Karena  t-hitung    t-tabel  dan  nilai  signifikansi  lebih  kecil dari  0,05.  Maka  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima  atau  dapat  dikatakan  bahwa  persepsi  korupsi  pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung.
2. Variabel kualitas pelayanan fiskus (X 2 ) memiliki t-hitung sebesar 0,744 sedangkan t-tabel sebesar 1,978,  dengan  signifikansi  sebesar  0,458.  Karena  t-hitung    t-tabel  dan  nilai  signifikansi  lebih besar dari 0,05. Maka H 1 ditolak dan H 0 diterima atau dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung.

## Uji Koefisien Determinasi
Tujuan  pengujian  koefisien  determinasi  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen  dengan  mengkuadratkan  korelasi.  Semakin  kecil  nilai Adjusted  R  Square berarti  kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan  variasi dependen  semakin  terbatas.  Jika  nilai Adjusted  R  Square mendekati  satu  maka  variabel-variabel independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi variabel dependen.
Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square 1 .656 a .431 .422
Sumber: Output SPSS versi 22
Nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,422 atau 42,2%, artinya variabel  kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh persepsi korupsi pajak (X 1 ) dan kualitas pelayanan fiskus (X 2 ) adalah sebesar 42,2%, sedangkan sisanya sebesar 57,8% dijelaskan oleh variabel independen lainnya diluar penelitian ini.

## Pengaruh  Persepsi  Korupsi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di Provinsi Lampung
Hasil penghitungan regresi diperoleh variabel persepsi korupsi pajak (X 1 ) sebesar 0,594 dengan arah positif terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Melalui  uji  statistik  t diperoleh  nilai  t-hitung    sebesar  8,959 sedangkan  t-tabel  sebesar 1,978,  yang  artinya  t-hitung    t-tabel  dan  nilai signifikansi  sebesar  0 atau lebih  kecil  dari  taraf  signifikan  0,05,  sehingga  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima.  Dengan  demikian, disimpulkan persepsi korupsi pajak (X 1 ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung.
Semakin tinggi tingkat persepsi korupsi wajib pajak mengenai fiskus yang melakukan korupsi pajak, dengan  diiringi  oleh  hukuman  berat  yang  dikenakan  kepada  fiskus  yang  melakukan  korupsi  pajak, maka  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Kasus  korupsi  pajak  dapat  menurunkan  kepercayaan wajib  pajak  terhadap  lembaga  perpajakan  dan  fiskus.  Namun,  dengan  adanya  hukuman  berat  bagi fiskus yang melakukan korupsi pajak mampu mengubah persepsi buruk wajib pajak terhadap lembaga perpajakan  dan  fiskus  sehingga  wajib  pajak  patuh  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya. Berdasarkan  penjelasan  jawaban  responden,  wajib  pajak  telah  mengetahui  macam-macam  bentuk korupsi pajak dan menyadari bahwa kasus korupsi pajak marak terjadi di Indonesia. Wajib pajak juga setuju dengan hukuman berat yang diberikan pada fiskus yang melakukan korupsi pajak. Di Provinsi Lampung  sendiri  sudah  ada  hukuman  yang  diberlakukan  bagi  koruptor  pajak.  Menurut Kasper,  dkk (2015) , informasi yang diterima wajib pajak atas hukuman berat bagi koruptor pajak mengindikasikan efek  positif  atas  kepatuhan  wajib  pajak.  Hukuman  yang  berat  diyakini  mampu  membuat  fiskus  jera sehingga  tindakan  korupsi  pajak  dapat  berkurang.  Hasil  ini  berlawanan  dengan  penelitian Prakusya (2020) yang  menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,  namun  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Rachmania,  dkk  (2016) yang menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Lampung.
Hasil  penghitungan  regresi  diperoleh  variabel  kualitas  pelayanan  fiskus  (X 2 )  sebesar  0,023  dengan arah  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun,  melalui  uji  statistik  t  diperoleh  nilai  t-hitung sebesar  0,744  sedangkan  t-tabel  sebesar  1,978,  yang  artinya  t-hitung    t-tabel  dan  nilai  signifikansi sebesar 0,458 atau lebih besar dari taraf signifikan 0,05, sehingga H 0 diterima dan H 2 ditolak. Dengan demikian,  disimpulkan  bahwa  bahwa  kualitas  pelayanan  fiskus  (X 2 )  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung.
Pelayanan  yang  diberikan  fiskus  belum  mampu  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Pada penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan  fiskus sudah baik. Namun, meskipun  pelayanan  yang  diberikan sudah  baik,  hal tersebut  tidak  cukup untuk membuat  kepatuhan wajib  pajak  meningkat.  Ini  terjadi  karena  diperlukan  faktor-faktor  pendorong  lain  seperti  kesadaran wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan Teori Atribusi, kesadaran merupakan  faktor  penting  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Meskipun  pelayanan yang diberikan fiskus sudah baik, tetapi jika masih ada wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  maka  kepatuhan  wajib  pajak  tidak  dapat  meningkat. Dengan  demikian,  diperlukan  pelayanan  fiskus  yang  baik  serta  dibarengi  faktor  pendorong  seperti kesadaran  yang  baik  dari  wajib  pajak,  agar  wajib  pajak  lebih  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Hasil  ini  berlawanan  dengan  penelitian Kusuma  (2016) yang  menyatakan  bahwa kualitas  pelayanan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  namun  sejalan  dengan  penelitian oleh Ester,  dkk  (2017) yang  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  tidak  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  persepsi  korupsi  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Provinsi Lampung,  sedangkan    kualitas  pelayanan  fiskus  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi di Provinsi Lampung.

## Limitasi dan Studi Lanjutan
Penelitian  ini  hanya  menggunakan  dua  variabel  independen,  sedangkan  masih  banyak  variabel  lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga penelitian selanjutnya  diharapkan dapat mengembangkan variabel independen lainnya untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.

## Refrensi
Abdul,  R.  (2010). Panduan  Pelaksanaan  Adminitrasi  Pajak:  Untuk  Karyawan,  Pelaku  Bisnis  dan Perusahaan . Bandung: Nuansa.
Addini,  Khikmah  Purnama.,  Farida,  I.,    Krisdiyawati.  (2019). Analisis  Kepatuhan  Pelaporan  SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Karyawan) dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan PPh Pada KP2KP Bumiayu.https://perpustakaan.poltektegal.ac.id/index.php?p=show_detailid=4208833. Diakses tanggal 1 Agustus 2021.
Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Tugas Akhir Tidak Dipublikasikan Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Diponegoro.http://eprints.undip.ac.id/35890/. Diakses tanggal 10 Januari 2021. Christianto,  F.V.,  dan  Suyanto.  (2014).  Pengaruh  Pemahaman  Tindak  Pidana  Korupsi  dan Pemahaman  Penghindaran  Pajak  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Pembayaran Pajak  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Ekonomi  Akuntansi  dan  Manajemen ,  13(1). https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1100. Diakses tanggal 15 Agustus 2021. Ester,  K.  G.,  Nangoi,  B.  G.,  Alexander,  S.W.  (2017).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pajak  dan Pengetahuan  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kelurahan  Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi , 12(2), 523-
530.https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17951. Diakses tanggal 4 Maret 2021.
Ghozali.  2016. Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  IBM  SPSS .  Semarang:  Universitas Diponegoro.
Heizer, Jay dan Render, Barry. (2016). Manajemen Operasi . Jakarta:  Salemba Empat.
Indriyani,  E.,  Herliana, H.  2020.  Menelaah  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Yang  Terdaftar  Pada KPP
Pratama Palu. Bongaya Journal , 3(1), 28-34.https://ojs.stiem-
bongaya.ac.id/BJRA/article/view/208. Diakses tanggal 4 Maret 2021. Jatmiko,  A.N.  (2006). Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  pada  Pelaksanaan  Sanksi  Denda,  Pelayanan Fiskus  dan  Kesadaran  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Studi  Empiris  Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/15261/. Diakses tanggal 3 Maret 2022. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung. 2021 .
Kasper, M., Kogler, C.,  Kirchler, E. (2015). Tax Policy and The News: An Empirical Analysis of Taxpayers’  Perceptions  of  Tax-related  Media  Coverage  and  Its  Impact  on  Tax  Compliance .
Journal of Behavioral
and Experimental Economics , 54, 58-
63.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214804314001141.  Diakses  tanggal  2 Januari 2022.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2019.Kajian  Fiskal  Regional  Tahun  2019: https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/lampung/ . Diakses tanggal 12 Desember 2021.
Kusuma, C. K.  (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Membayar  Pajak Tahun 2014.https://eprints.uny.ac.id/31062/.Diakses tanggal 20 Mei 2021.
Masruroh,  S.,  dan  Zulaikha.  (2013).  Pengaruh  Kemanfaatan  NPWP,  Pemahaman  Wajib  Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diponegoro Journal Of Accounting , 2(4), 1-15. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/5957/5746. Diakses tanggal 3 Januari 2021. Prakusya,  D.  (2020). Pengaruh  Persepsi  Korupsi  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . http://eprints.ubhara.ac.id/743/1/SKRIPSI-DITA%20PRAKUSYA-1612321053.pdf. Diakses
tanggal 15 Juli 2021.
Rachmania, F.M., Astuti, E. S., Utami, H. N. (2016). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di
KPP Pratama
Batu). Jurnal Perpajakan, 10(1). http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/294/286#. Diakses
tanggal 14 Januari 2021.
Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal . Bandung: Rekayasa Sains. Rakhmat, J. (2007). Metode Penelitian Komunikasi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Robbins, S. P. (2008). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat. Sari, Diana. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama. Sari,  D.  P.,  dan  Surabaya,  U.  W.  M.  (2011).  Persepsi  Wajib  Pajak  terhadap  Dunia  Perpajakan Indonesia  setelah  Fenomena  Kasus  “Gayus  Tambunan”  dengan  Pendekatan  Triangulasi. Paper Dipresentasikan
di Simposium . http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIV- Aceh/makalah/011.pdf. Diakses tanggal 5 Januari 2021.
Sufiah,  dan  Lintang,  V.  (2017).  Pengaruh  Faktor  Internal  Dan  Faktor  Eksternal  Pada  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kota  Surabaya. Jurnal  Akuntansi  AKUNESA ,  5(3).  Fakultas Ekonomi  Universitas  Negeri  Surabaya.    https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal- akuntansi/article/viewFile/22922/15894. Diakses 3 Maret 2022.
Sugiyono, S. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD . Bandung: PT. Alfabet. Susilawati.,  Asmalindar.,  Barus,  E.  S.  2018.  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Kajian Akuntansi , Vol. 19, No. 2.https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/4098/pdf. Diakses tanggal 4 Januari 2022.
Tahar,  A.,    Rachman,  A.  K.  (2014).  Pengaruh  Faktor  Internal  Dan  Faktor  Eksternal  Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Investasi, 15(1).
.https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1316. Diakses tanggal 3 Januari 2021. Veronica, A., Nurazlina, N.,  Sofyan, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus,
Pengetahuan  Pajak,  Persepsi  Pengetahuan  Korupsi,  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  pada  KPP  Pratama  Senapelan  Pekanbaru. Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas  Ekonomi, 2(2),  1-15.https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/9709. Diakses tanggal 3 Januari 2021.
Wibisono,  A.,  Kusuma,  C.  Y.  (2017).  Analisis  Persepsi  Korupsi  Pajak  dan  Iklim  Organisasi Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Karyawan.  Jurnal  Riset  Manajemen,  4(2),  169- 180. https://www.researchgate.net/publication/339714809_ANALISIS_PERSEPSI_KORUPSI_PAJ AK_DAN_IKLIM_ORGANISASI_TERHADAP_KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK_ORANG_PRIBAD I_KARYAWAN . Diakses tanggal 3 Januari 2021. Zain, Mohammad. (2008). Manajemen Perpajakan ed.3. Jakarta: Salemba Empat.