## J urnal Legisia
Volume 16 Nomor 1 Tahun 2024 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo
PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA PELAKU PENCURIAN YANG DI LAKUKAN DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU
DITINJAU DALAM PASAL 363 AYAT (1) KE-4 KUHP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1092 K/Pid/2022)
Ronald Hasudungan Sianturi hasudungan_r@yahoo.com Universitas Prima Indonesia
Frans Leonardo
fransleonardo302@gmail.com Universitas Prima Indonesia
Sherina Yohana Roito Sinaga sherinayohana16@gmail.com Universitas Prima Indonesia

## Abstract
The  research  aims  to  deal  with  thefts  committed  by  more  than  two  people  or  in  collusion.  The formulation of the problem is responsibility for perpetrators of theft based on Article 363 paragraph (1) of the 4th Criminal Code and the basis for inspection, the judge places criminal sanctions on theft cases based on Supreme Court Decision No. 1092 K / Pid / 2022. This type of legal research is juridically normative. The result of the discussion was criminal liability against Defendant II Moh. Asrar Abd Samad in Supreme Court decision No. 1092 K/Pid/. Aswan and his friend are believed to be legally guilty of theft.
Keywords : responsibility,  perpetrators of theft

## Abstrak
Riset tersebut bertujuan untuk menangani pencurian yang dikerjakan dua orang lebih atau berkolusi. Rumusan masalah yaitu pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dan  dasar  inspeksi hakim  memerosokkan sanksi  pidana  pada kasus pencurian berdasarkan Putusan MA No. 1092 K/Pid/2022. Jenis penelitian hukum adalah secara yuridis normative. Hasil  pembahasan  yaitu  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  Terdakwa  II Moh.  Asrar Abd  Samad  pada  putusan  MA  No.  1092  K/Pid/.  Pemberatan  yang  dilakukan  Aswan  dan  temannya diyakini secara sah bersalah melakukan tindak pencurian.
Kata Kunci: pertanggung jawaban, pelaku tindak pidana pencurian
Submit Approve Publish 11 Desember 2023 30 Desember  2023 30 Januari 2024

## PENDAHULUAN.
Suatu peristiwa kejahatan yang berkorelasi dengan kekayaan seseorang sudah dirancang pada  regulasi  yang  ada,  hal  ini  tertulis  pada  pasal  362-367  KUHP.  Pada  regulasi  tersebut peristiwa kejahatan yang berkaitan dengan perampasan kekayaan seseorang disebut dengan tindak pidana pencurian. Dalam implementasinya kerap terjalin tindak pidana pencurian yang mencorakkan dambaan dari orang lain, untuk mengambil seuatu yang bukan miliknya dengan secara  paksa  dengan  menajnjikan    imbalan.  KUHP  dalam  Pasal  363  ayat  (1)  angka  4  telah membenahi tentang pencurian yang dilangsungkan oleh 2 orang /> secara bersama-sama. Salah satu friksi pencurian berdasarkan Putusan MA No. 1092 K/Pid/2022 Sesuai dengan tuntutan pidana  PU  pada  Cabang  KN  Morowali  di  Kolonodale  tanggal  2  Juni  2022,sebagai  berikut: Mencetuskan  terdakwa  I  Aswan  Palaju  dan  terdakwa  II  Moh.  Asrar  Abd  Samad  bersalah melakukan  tindak  pidana  “Pencurian  yang  diperbuat  oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan bersekutu” yang mana  ditata dan diintai  pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal PU.
Regulasi pidana merupakan suatu peraturan non lisan yang dirancang sedemikian rupa melalui proses di dewan yang kemudian akan menjadi suatu undang-undang. Adapun regulasi pidana setelah melalui proses di dewan yang kemudian akan diketok sah untuk diundangkan akan  menjadi  suatu  regulasi  yang  sah  dan  wajib  dipatuhi  oleh  masyarakat.  Suatu  undang- undang tentunya mempunyai tujuan agar menciptakan rasa adil di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu dalam menciptakan rasa adil tersebut tentunya hal ini berpegang pada aparat penegak hukum dalam menegakkan undang-undang pidana ini ditengah masyarakat sesuai dengan cita-cita awal nya pada saat proses perancangan di dewan.
Regulasi  pidana  dibuat  mempunyai  tujuan  dalam  menciptakan  rasa  aman  terhadap rakyat. Hal ini karena dalam kehidupan di masyarakat, setiap individu pasti akan berinteraksi sesuai  kodratnya  sebagai  makhluk  sosial  yang  pasti  saling membutuhkan  individu  lainnya, maka dibutuhkan suatu aturan atau norma dalam praktik kehidupan masyarakat tersebutnya, salah satunya yaitu Regulasi Pidana. Dalam menciptakan ketertiban di masyarakat diperlukan yang namannya sanksi atau hukuman, hal ini lah mengapa sifat khusus dari regulasi pidana ialah memaksa. Sifat memaksa ini lah yang akan menjadi momok bagi masyarakat agar dalam berperilaku tetap mematuhi norman-norma pidana yang ada. Selanjutnya pada pelaksanaan nya,  regulasi  pidana  merupakan  ranah  negara  melalui  aparat  penegak  hukumnya  dalam menjalankan regulasi pidana tersebut. 1
Regulasi  pidana  merupakan  suatu  aturan  tentang  bagaimana  menerapkan  hukuman terhadap individu yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya akan dikenakan  pidana  atau  hukuman    dari  negara,  adapun  dalam  pelaksanaan  nya  tetap  harus mematuhi  kaidah-kaidah  dalam  hukum  pidana  tentang  syarat  dalam  mempidanakan seseorang, yaitu ada 2 hal, yaitu terdapatnya sesuatu norma yang dilanggar,  yang kemudia norma tersebut jika dilanggar terdapat sanksi pada aturan tertulisnya, jadi jika disimpulkan yaitu harus terdapat “norma yang dilanggar” dan “sanksi”. 2
Adapun  regulasi  pidana  ini  merupakan  suatu  regulasi  yang  termasuk  dalam  ruang lingkup hukum publik, seperti rergulasi lainnya yaitu tentang ketatanegaraan, administrasi negara, dan Internasional. Oleh karena regulasi pidana termasuk dalam ruang lingkup hukum publik maka pada penerapannya negara bertanggungjawab demi melindungan hak-hak sipil. 3 Dinamika  yang  terjadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  semakin  lama  semakin menunjukan  hal-hal  yang  tidak  baik,  apalagi  dengan  semakin  berkembangnya  teknologi
1 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2 , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, hal 20
2 Imron Rosyadi, Hukum Pidana , Surabaya: Revka Prima Media, 2022, hal 10-11
3 Ayu Efritadewi, Hukum Pidana , Tanjungpinang: UMRAH Press, 2022, hal 1.
membuat banyak dinamika sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat, dinamika ini justru lebih  banyak  mengarah  ke  hal-hal  yang  melanggar  norma,  salah  satu  nya  yaitu  semakin banyaknya saat ditemukan peristiwa pencurian atau dalam bahasa hukumnya disebut dengan tindak pidana pencurian.
Peristiwa  pencurian  atau  tindak  pidana  pencurian  hampir  setiap  hari  kita  dengar melalui  media  sosial,  mulai  dari  pencurian  ringan  sampai  pencurian  berat  disertai pembunuhan.  Negara  telah  mengatur  mengenai  tindak  pidana  pencurian  tersebut  dalam regulasi  nya  yaitu  mulai  dari  pasal  363  KUHP. 4 Pada  regulasi  tersebut  dikatakan  bahwa seseorang yang secara melawan hukum mencatut harta yang bukan miliknya baik itu separuh atau seluruhnya maka akan dikenakan hukuman. 5
Tindak pidana pencurian ini merupkan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara melawan  hukum  dengan  menyerang  hak  yang  dimiliki  oleh  seseorang  lainnya.  Pada regulasi pidana mengenai tindak pidana pencurian ini telah diurai dengan sedemikian rupa hal ini dapat dilihat pada Bab XXII tentang pencurian, pasal 362 – pasal 367 KUHP. Dalam pasal tersebut  diurai  mengenai  unsur-unsur  dalam  menegakkan  hukum  tentang  tindak  pidana pencurian, dikatakan bahwa terdapat unsur subjektiv dan objektiv. Unsur subjektivnya ialah bukti  pelanggaran  dan  melawan  hukum  sementara  unsur  objektivnya  ialah  terdapatnya tindakan  materil,  harta,  dan  situasi  yang  mengikuti  harta,  serta  niat  untuk  melakukan tindakan  tersebut.  Menurut  pasal  363  KUHP  seseorang  yang  terbukti  melakukan  tindak pidana  pencurian  akan  dihukum  selama-lama  nya  5  (lima)  tahun  serta  dikenakan  dengan sebanyak sembilan ratus rupiah. 6
Dari sekian banyaknya peristiwa pidana yang terjadi di masyarakat selama ini, peristiwa pidana pencurian lah yang merupakan peristiwa pidana yang hampir setiap hari terjadi, hal ini bisa kita lihat pada sosial media yang ada yang isinya setiap hari pasti sering ditemukan berita tentang peristiwa pidana pencurian, mulai dari pencurian uang, helm, dan paling sering ialah curanmor  atau  pencurian  kendaraan  bermotor.  Dan  tentu  peristiwa  pidana  pencurian merupakan  peristiwa  pidana  yang  paling  banyak  korban  nya  sekaligus  paling  banyak pelakunya,  motifnya  berbeda-beda  namun  paling  sering  pelakunya  merupakan  seseroang pengguna penyalahgunaan narkotika. 7
Pada pelaksanaanya, peristiwa pencurian jarang sekali hanya dilakukan oleh satu orang saja, rata-rata suatu peristiwa pencurian dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, biasanya para pelaku telah melakukan pembagian tugas nya masing-masing, ada yang berperan sebagai otak atau  pelaku  utama  peristiwa  tersebut.  Pelaku  utama  atau  otak  dari  peristiwa  tersebut biasanya akan merekrut orang lain dalam menyukseskan misinya tersebut, ada yang berperan sebagai pengintai, lalu selebihnya berperan sebagai orang yang mengambil barang tersebut. Pada peristiwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ini telah diatur pada pasal 363 KUHP tepatnya ayat 1 angka 4. Terkait redaksi kata “oleh dua orang atau lebih bersama” seorang ahli hukum bernama Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 10 Desember 1894 (W. 6598) telah  memberikan  pendapatnya  “diefstal  doortwee  of  meerverenigde  personen  moet  zijn gepleegd  in  madedaderschap;  niet  in  madeplichtigheid”  artinya,  suatu  perisitwa  pencurian yang dilaksanakan 2 orang atau lebih itu pastinya memiliki korelasi antar pelakunya, ada yang
4 Ida Bagus Anggapurana Pidada dkk, Tindak Pidana dalam KUHP, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022, hal 2.
5 Imron Rosyadi dkk, Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi), Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020, hal 25.
6 Zainab Ompu Jainah dkk, Sisi Pembangunan Hukum Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2019, hal 76.
7 Ayu,  Triyanti,  Kasus  Pencurian  Kenderaan  Bermotor,  http://farrahdibayosan  /2014/11/kasus-pencurian- kendaraan-bermotor.html, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 19.00 WIB.
berperan sebagai orang yang melakukan dan ada yang berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Hal ini dikarenakan terdapat kata bersama-sama pada bunyi pasal tersebut, oleh karena itu maka ini juga dapat dihubungkan pada pasal 55 KUHP tentang penyertaan atau deelneming. Pada penyertaan nanti akan diuraikan sedeminikian rupa mengenai peran dari pelaku pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih.
Salah satu kasus pencurian yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1092 K/Pid/2022 yakni dengan  terdakwa  I  Aswan  Palaju  dan  terdakwa  II  Moh.  Asrar  Abd  Samad.  Sesuai  dengan tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di  Kolonodale tanggal 2 Juni 2022, sebagai berikut:
1.  Menyatakan terdakwa I Aswan Palaju dan terdakwa II Moh. Asrar Abd Samad bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2.  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Aswan Palaju oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  II  Moh.  Asrar  Abd  Samad  oleh  karena  itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
4.  Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa  I  Aswan  Palaju  dan terdakwa  II  Moh.  Asrar  Abd  Samad  dikurangkan  seluruhnya  dengan  pidana  yang dijatuhkan;
5.  Menetapkan  agar  terdakwa  I  Aswan  Palaju  dan  terdakwa  II  Moh.  Asrar  Abd  Samad segera ditahan;
6.  Menetapkan barang bukti berupa:
a.  5  (lima)  lembar  copyan  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Poso Nomor: 30-SK/IL-24/1997 tanggal 4 Oktober tahun 1997 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah di legalisir;
b.  8 (delapan) lembar copy-an Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso  Nomor:  37-SK/PIL-8/98  tanggal  22  Oktober  tahun  1998  tentang  Pemberian Perpanjangan  Izin  Lokasi  kepada  PT.  Kurnia  Luwuk  Sejati  untuk  keperluan perkebunan kelapa sawit yang sudah di legalisir;
c.  6  (enam)  lembar    copyan    Surat      Keputusan    Bupati    Morowali  Nomor: 161/DISHUTBUN/VI/2013,  tanggal 03  Juni  tahun  2013  tentang  Perpanjangan  Izin Lokasi  Usaha  Perkebunan  Kelapa  Sawit  PT.  Kurnia  Luwuk  Sejati  di  Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
d.  6  (enam)  lembar  dokumen  Hektar  Statement  Kebun  Inti  dan  Plasma  Pandauke milik  PT.  Kurnia  Luwuk  Sejati  (PT.  KLS)  yang  sudah  dilegalisir;  Dikembalikan kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati melalui Saksi Hesty Oriani Tomagara alias Hesty.
e.  1 (satu) tumpukan buah sawit sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) tandan sudah dalam kondisi rusak/busuk.
Melalui  rumusan-rumusan  yang  penulis  sampaikan  diatas  tentang  tindak  pidana pencurian,  maka  penulis  mengajukan  penelitian  karya  ilmiah  dengan  judul  “ pertanggung jawaban kepada pelaku pencurian yang di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ditinjau  dalam  pasal  363  ayat  (1)  ke-4  kuhp  (studi  putusan  mahkamah  agung  no.  1092 k/pid/2022)” .  Berdasarkan  paparan  diatas,  untuk memafhumi  lebih  lanjut mengenai  tindak pidana  pencurian,  maka  penulis  mengajukan  penelitian  karya  ilmiah  dengan  judul “Pertanggung  Jawaban Kepada  Pelaku Pencurian  Yang  Di  Lakukan  Dua  Orang  Atau  Lebih Dengan Bersekutu Ditinjau Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP (STUDI PUTUSAN MA NO. 1092 K/Pid/2022).”

## METODE PENELITIAN
Didalam proses penelitian ini kami berpatokan pana jenis penelitian Yuridis Normatif, yang didalam buku yang berjudul “Metode penelitian Hukum: Normatif dan Empiris”  yang ditulis oleh Johnny Ibrahim dan Joenaedi effendi disebutkan “Penelitian noormatif atau yang biasa kita kenal sebagai penelitian hukum doktrin.
Tujuan  Pendekatan  Penelitian  itu  sendiri  adalah  untuk  mencari  ide  maupun  gagasan dari berbagai unsur-unsur terhadap isu yang sedang berkembang untuk dicari jawabanya. 8 Dari    Lima  tipe  pendekatan  penelitian,  penulis  menggunakan  pendekatan  penelitian Yuridis/perundangundangan ( Statute Approach ).
Adapun  sumber-sumber  maupun  bahan  hukum  yang  kami  pergunakan  didalam melakukan  penelitian  ini  berasal  dari  data  pokok/premier,  seperti  regulasi  umum  yang berkaitan, tulisan
Adapun  cara  dalam  mengumpulkan  data,  dilaksanakan  melalui  riset  pada  data perpustakaan,  serta analisis  data   diolah dan  di analisis  secara  kualitatif.  Adapun tata  cara menganalisa  sumber  yaitu  melalui  teknik  mengkategorisasikan  semua  bahan  hukum  yang terkumpul sebelumnya kemudian dengan teknik kualitatif analisis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP
Tindak  pidana  yang  dilangsungkan  itu  melengkapi  unsur-unsur  delik  yang  telah diputuskan dalam UU. Ditinjau dari aspek terjadinya perbuatan yang dipintasi, pelaku dari kejahatan tersebut tentunya harus menanggung dari kejahatan yang telah dilakukannya itu jika perbuatannya itu membelasut nroma yang ada dan menimbulkan kerugian bagi orang lain serta ditemukannya bukti yang kuat sehingga tidak ditemukan alasan untuk menyangkat dari suatu tindakan yang telah dilakukannya. Dan ditinjau dari aspek kesanggupan berkonsekuen, jadinya  pelaku  tersebut  harus  memenuhi  syarat  dari  aspek  kesanggupan  berkonsekuen tersebut  agar mampu berakuntabilitas dari tindakan yang dilakukannya. 9
Akuntabilitas pidana secara implisit tentang apa-apa saja yang menjadi unsur-unsurnya. Akuntabilitas  pidana  adalah  membuat  sah  penjatuhan  pidana  terhadap  seseorang  yang dianggap  memang  dapat  berkonsekuen  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya. 10 Simons mengatakan, “Kesanggupan berkonsekuen dapat didefinisikan menjadi sebuah situasi psichis tertentu,  dan  melegitimasikan  temuan  implikasi  atas  usaha  menegakkan  regulasi  pidana kepada seseorang .’’
Oleh karena itu jika disimpulkan maka suatu individu dikatakan dapat memenuhi aspek kesanggupan  berkonsekuen  ialah  individu  yang  memiliki  kesadaran  secara  utuh  dan kesehatan jiwa sehingga setelah dilakukan upaya sifat pemaksaan dari suatu hukum pidana kepadanya,  segera  individu  yang  kemudian  menjadi  pelaku  tersebut  menjadi  sadar  jika tindakan yang dilakukannya itu ialah tindakan yang telah melanggar norma yang ada. 11
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenadamedial Group, Jakarta,2014, hlm.133
9 Fitri Wahyuni, Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018, hal 67
10 Imron Rosyadi, Loc.Cit.
11 Suyanto, Loc.Cit
Hal  yang  harus  kita  ketahui  sebelum  membahas apa  itu  pertanggungjawaban  pidana ialah kita patut paham  dahulu pengertian  tindakkan pidana dan juga apa itu pelaku tindak pidana. Seseorang yang telah terbukti melaksanakan tindak pidana maka sudah sepantasnya disebut  sebagai  pelaku  tindak  pidana  atau  dalam  bahasa  belanda  disebut  dengan “ Dader ” berarti  pengarang  ataupun  pelaku,  menurut  ajaran/doktrin  yang  ada  maksud  dari  pelaku tindak pidana tersebut ialah seseorang yang telah melakukan pelanggaran atas seluruh aturan pidana  tertulis  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  berakar  pada  kitab pokok hukum pidana atau KUHP, yaitu :Seseorang/mereka yang telah melakukan, yang telah memerintahkan  untuk  melakukan,  dan  juga  mereka  yang  turut  ikut  ambil  bagian  dalam melakukan  perbuatan  tersebut;Seseorang/mereka  yang  telah  memberikan  maupun menjanjikan  suatu  hal  dengan  cara  penggunaan    kekuasaan  yang  salah  maupun penyalahgunaan  martabat,  baik  dengan  penyesatan,  kekerasan  maupun  ancaman,  atau memberikan  keterangan,  kesempatan    maupun  sarana,  dengan  sengaja  mengusulkan seseorang ataupun orang lain guna berbuat tindakan tersebut.
Para pelaku ialah tiap-tiap individu yang mana berperan aktif dalam berbuat tindak pidana  yang  berkenaan,  atau  dengan  maksud  lainnya  ialah    seseorang  yang  berdasar  pada sebuah  kesengajaan/niatan  maupun  sebuah  ketidak  kesengajaan  sesuai  dengan  yang  telah tertulis pada regulasi serta juga  telah menyebabkan  sesuatu efek maupun kerugian, baik yang tergolong  unsur  subjektif  ataupun  unsur  objektif,  terlepas  dari  cara  melihat  keputusan tersebut benarkah diambil untuk berbuat tindakan pidana itu berasal  dalam dirinya  maupun tidak, atau dikarenakan permintahaan/arahan dari pihak lainnya. 12
Lazimnya,  aturan-aturan  yang  terdapat  pada  regulasi  pidana  khususnya  KUHP seringkali kita melihat ada redaksi kata “barang siapa” yang mengartikan pada seorang yang melakukan  tindak  pidana.  Frasa  barang  siapa  tersebut  tentunya  kalau  dimaknai  lebih ditujukan pada seorang yang melakukan kejahatan seorang diri, namun pada kenyataan nya tidak,  frasa  barang  siapa  tersebut  juga  mengafiliasikan  suatu  peristiwa  kejahatan  jika dilaksanakan  oleh  2  orang  atau  lebih,  seperti  yang  diatur  pada  pasal  363  KUHP  tentang peristiwa pencurian yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih. Agar dapat menerapkan pasal 363 KUHP dengan tujuan pemberatan karena dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka pada penerapannya,  aparat  penegak  hukum  harus  mampu  membuktikan  dan  menyusun  berita acara agar seluruh pelaku yang ada dapat memenuhi syarat yang ada pada pasal 363 KUHP yang  pasti  selanjutnya  akan  dihubungan  dengan  tindak  pidana  penyertaan  atau deelneming , dengan pembagian peran pada masing-masing pelaku. Peristiwa kejahatan berupa pencurian didefinisikan sebagai satu dari beberapa  kebengisan tindak pidana yang dapat mengalutkan banyak orang karena kemudaratan harta benda atau harta miliknya. Defenisi tersebut sudah sesuai  pada  Hal  ini  sejalan  dengan  pengertian  dari  yurisprudensi  yang  ada.  Ancaman hukumannya ialah maksimum 7 tahun penjara.
Sebagai  akuntabilitas  terhadap  pelaku  peristiwa  kejahatan  sehubungan  dengan mekanisme penerapan aturan terhadap orang yang bersalah terletak pada tindak pidana apa yang  dituaikannya.  Jadi  untuk  akuntabilitas  atas  performa  seseorang  dapat  ditentukan berdasar pada kekeliruan dari pelakunya dan bukan hanya dipenuhi oleh unsur-unsur pidana. Keliru yang dibuat dapat dibubuhkan sebagai elemen untuk menentukan akuntabilitas sesuai dengan  tindakannya  dan  tidak  terbatas  pada  ketangkasan  intelektualnya  saja  dalam menuaikan  keliru  yang  diperbuatnya,tetapiseseorangdinyatakan  menyandang  keliru  jika
12 Ilham Fadilah Rajab, “ PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG KORUPSI TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA NEGARA”, diakses dari http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf , pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 11:40.
pelaku memiliki sentimen berkesenjangan sehubungan dengan akuntabilitas konflik tindak pidana yang dilakukan.
Namun  didalam  hukum  pidana  Indonesia  seseorang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  bukan  hanya    karena  unsur-unsur  pelanggaran  dalam  pidana (delik)  yang  terdapat  dalam  diri  sipelaku  saja akan  tetapi  harus  juga  membuktikan  unsur- unsur kesalahan( subjective guilt), Kemampuan bertanggungjawab, perbuatan batin(keinginan dalam diri sendiri) dan tidak adanya alasan pemaaf dalam diri sipelaku.
Berdasar  pada  akibat    masif  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  pencurian  maka dianggap perlu secara serius memperhatikan bentu-bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat  dimintakan  kepada  pelaku,  berikut  adalah  bentuk-bentuknya  : Pertanggujawaban berupa Penjara : Pertanggungjawaban pidana dalam bentuk kurungan/penjara adalah hal yang lazim  kita  jumpai,  pemberian  sanksi  kurungan  dalam  waktu  tertentu  bertujuan  guna memberika efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut.
Pertanggujawaban berupa Denda: Pertanggungjawaban pidana dalam bentuk denda adalah  penyerahan  berupa  duit  dari  pelaku  sebagai  tambahan  hukuman  dari  perbuatan kejahatan yang diperbuatnya. Pertanggujawaban berupa Restitusi : Restitusi adalah bentuk kompensasi/pengembalian kerugian kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, berdasarka PP nomor 35 tahun 2020 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan  kepada  saksi  dan  korban.  Walaupun  kompensasi,  restitusi  dan  bantuan  tersebut tidak  dapat  mengembalikan  kerugian  maupun  nyawa  seseorang  yang  hilang  akibat  tindak pidana, namun diharapkan dapat membantu memulihkan hak-hak korban.

## Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092.K/Pid/2022
Dasar  pertimbangan  hakim  memberikan  sansi  pidana  dalam  kasus  pencurian berdasarkan Putusan MA  No. 1092 K/Pid/2022, yaitu:
a. Putusan  PN  Poso  tersebut  telah  diujarkan  dengan  hadirnya  PU  pada  Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale pada tanggal 22 Juni 2022 dan PU tersebut mengelindingkan  permohonan  kasasi  pada  tanggal  27  Juni  2022  serta  memory kasasinya telah melegalkan di Kepaniteraan PN Poso pada tanggal 7 Juli 2022.
b. Tahun 1981 No 8 Pasal 244 tentang Hukum Acara Pidana mengesahkan bahwa atas hasil  sidang  perkara  tidank  pidana  yang  diagihkan  pada  tingkat  akhir  kepada persidangan pada tingkat banding, maka terdakwa atau PU boleh menggelindingkan permohonan  upaya  hukum  berupa  kasasi  kepada  MA    kecuali  atas  permintaan putusan bebas;
c. Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menuturkan frasa “kecuali  terhadap  putusan  bebas”  dalam  Pasal  244  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak menyandang kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu MA berdaulat menyelia permintaan kasasi berkenaan putusan bebas;
d. Kausa kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/PU dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;
e. Terhadap  alasan  kasasi  yang  digelindingkan  Pemohon  Kasasi/PU  tersebut,  MA berpendapat sebagai berikut:
Dalil  kasasi  PU  khusus  terhadap  Terdakwa  II  dapat  dibenarkan  oleh  karena  putusan judex  facti/  PN  yang  menyatakan  Terdakwa  I  Aswan  Palaju  terkredibel  Pasal  362  KUHP dengan  kualifikasi  pencurian  dan  Terdakwa  II  Moh.  Asrar  Abd  Samad  tidak  terkredibel dakwaan  PU,  membebaskan  Terdakwa    II  dari    dakwaan  PU  adalah  salah  dan  tidak mengimplementasikan kaidah hukum sebagaimana mestinya serta telah salah memenungkan fakta  hukum  yang  relevan  secara  yuridis  sesuai  fakta  hukum  yang  terungkap  di  muka
sidang;Adanya perbuatan permulaan yang dilakukan oleh Terdakwa II Moh. Asrar Abd Samad yang  sengaja  mengaburkan  hak  atas  ijin  usaha  dari  PT.  KLS  dengan  cara  menggunakan kekuasaan  pada  saat  Terdakwa  II  menjabat  sebagai  Plt.  Bupati  Morowali  Utara  yang kemudian diikuti oleh penerbitan-penerbitan SKT dengan tidak mempertimbangkan hak-hak yang sebelumnya telah dimiliki oleh PT. KLS termasuk yang berada pada Blok 275 dan Blok 275A;
Ijin lokasi PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) yang terakhir diperpanjang tahun 2013 masih berkekuatan  hukum  sampai  saat  ini  selama  belum  ada  pencabutan  dari  pejabat  yang berwenang, PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) tetap diberikan kesempatan atau hak keutamaan untuk mengajukan perpanjangan ijin lokasi, pada keterlambatan pengajuan ijin memang ada kelalaian administrasi, tetapi tidak serta merta PT. Kurnia Luwuk Sejati kehilangan hak atas lokasi  tersebut;  Upaya  tersebut  yang  kemudian  dijadikan  pembenaran  sepihak/klaim  oleh Terdakwa  II  melakukan  pemanenan  di  Blok  275  dan  Bloka  275A  di  Desa Moro,Kec.Mamosalato,Kab.Morowali  Utara,Prov.Sulawesi  Tengah  dengan  memerintahkan Terdakwa  I  Aswan  Palaju  dengan  upah sebesar  Rp487.500,00  (empat  ratus  delapan  puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
Berlandaskan penilikan oleh perbuatan Terdakwa II telah mengatup unsur pidana dalam Pasal  363  ayat  (1)  ke-4  KUSHP,  yang  mana  didakwakan  dalam  dakwa  pertama.  Maka Terdakwa  II  tersebut  terbukti  bertikai  dan  dijatuhi  pidana.  Oleh  karena  itu  termuat  dalih dalam  mengabulkan  petisi  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi/PU  tersebut  dan  melakukan pembatalan  Putusan  Pengadilan  Poso  Nomor  9/Pid.B/2022/  PN  Pso  tanggal  22  Juni  2022 khusus untuk Terdakwa II tersebut, agar selanjutnya MA menyelia sendiri perkara ini dengan amar  putusan.  Sebelum  memerosokkan  pidana  MA  akan  menafakurkan  keadaan  yang mengkhaskan  dan  meringankan  bagi  Terdakwa  yaitu,  situasi  yang  memberatkan.  Akibat perbuatan  dari  Terdakwa  II  Moh.  Asrar Abd  Samad,  pihak  perusahaan  PT. Kurnia  Luwuk Sejati tidak dapat menikmati hasil kebunnya. Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah  dihukum.  Menyatakan  Terdakwa  II  Moh.  Asrar  Abd  Samad  terkredibel  secara  sah diyakinkan  bersalah  menuaikan  tindak  pidana  “Pencurian  dalam  keadaan  memberatkan”; Menjatuhkan pidana kepada Moh. Asrar Abd Samad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)  bulan. Menurut hukum perbuatan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan”, sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP

## SIMPULAN
Setelah  melakukan  penelitian  penulis  menarik  kesimpulan  dari  rumusan  masalah yaitu :Akuntabilitas kejahatan terhadap Terdakwa II Moh. Asrar Abd Samad pada putusan MA No. 1092 K/Pid/2022 telah terbukti secara sah diyakini berdirvergen menuaikan peristiwa kejahatan  berupa  pencurian  dengan  pemberatan  yang  dilaksanakan  bersama  temannya Aswan.  Adapun  penulis  berpendapat  bahwa  hakim  dalam  mempertimbangkan  perkara  ini sudah tepat dan menerapakat faktor-faktor yang terdapat pada regulasi yang ada yaitu Pasal 363  ayat  (1)  ke-4  KUHP.  Selanjutnya  pada  perkara  ini,  terdakwa  diyakini  telah memenuhi aspek  akuntabilitas  berkonsekuen  atas  perbuatan  kejahatan  yang  telah  diperbuatnya  dan tidak ditemukan sesuatu dalil yang mampu menjadi pembenar maupun pemaaf atas kejahatan yang  telah  dilakukan  terdakwa  apalagi  ditambah  dengan  unsur  pemberat  dikarenakan dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  sebagaimana  yang  tertulis  pada  pasal  363  KUHP. Sehingga penulis berpendat hakim telah tepat menjatuhi hukuman selama 6 tahun penjara terhadap terdakwa Moh. Asrar Abd Samad.
Penulis menyarankan agar kedepannya masyarakat dapat lebih berhati-hati lagi dalam bermasyarakat. Terkhususnya kepada pelaku kejahatan diluar sana yang belum tertangkap, agar segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, dikarenakan saat ini pengungkapan
kejahatan  lebih  mudah  dikarenakan  semakin  berkembangnya  teknologi.  Kepada  aparat penegak  hukum,  khususnya  kejaksaan  dan  kehakiman agar  dalam  menegakkkan  peristiwa atau tindak pidana pencurian dapat lebih melihat nilai-nilai yang hidup di masyarakat atau dengan kata lain lebih mengedepankan restorative justice dalam penyelesaiannya.
DAFTAR PUSTAKA
Arto, Mukti, (2019), Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Chandra, Tofik Yanuar, (2022) Hukum Pidana , Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
Chazawi, Adami, (2020), Pelajaran Hukum Pidana 2 , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Efritadewi, Ayu, (2022), Hukum Pidana , Tanjungpinang: UMRAH Press.
Fajar,  Mukti  dan  Achmad,  Yulianto,  (2019), Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hartadi,  Raimon,  (2022), Metode  Penelitian  Hukum  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Jakarta:  Bumi Intitama Sejahtera.
Ibrahim, Johnny, (2018), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Banyu Media.
Jainah,  Zainab  Ompu  dkk,  (2019), Sisi  Pembangunan  Hukum  Indonesia, Bandar  Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
Lamintang,  P.A.F.  dan  Samosir,  Djisman,  (2019), Delik-delik  Khusus:  Kejahatan  Yang  Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Bandung: Nuansa Aulia.
Mardiansyah, Helmi Zaki, (2021), Hukum Pidana , Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq.
Marzuki, Peter Mahmud, (2020), Penelitian Hukum , Jakarata: Kencana Prenada Media Group. Mulyadi, Lilik, (2018), Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Pidada,  Ida  Bagus  Anggapurana  dkk,  (2022), Tindak  Pidana  dalam  KUHP ,  Bandung:  Widina Bhakti Persada.
Rosyadi, Imron, (2022), Hukum Pidana, Surabaya: Revka Prima Media.
Rosyadi, Imron dkk, (2020), Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi) , Pemekasan: Duta Media Publishing.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamuji,  Sri,  (2022), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sudarto, (2021), Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana , Bandung: Sinar Baru.
Sunggono, Bambang, (2020), Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik , Bandung: Tarsito.
Suyanto, (2018), Pengantar Hukum Pidana , Yogyakarta: Deepublish.
Wahyuni, Fitri, (2018), Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia , Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Putusan Mahkamah Agung No. 1092 K/Pid/2022.
Hariyanto, (2021), Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Kuhp, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9 Nomor 12.
Siregar,  Ainun  Sapitri,  2022,  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pencurian  Dengan  Pemberatan  Dalam  Hukum  Pidana  Islam  Dan  KUHP  (Studi Putusan Nomor: 1878/Pid.B/2020/PN-Plg), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
Sofian,  Ahmad,  Eksaminasi  Dakwaan  Tafsir  Terhadap  Pasal  KUHP,  https://business- law.binus.ac.id/2016/11/30/eksaminasi-dakwaan-tafsir-terhadap-pasal-363-kuhp-2/, diakses pada tanggal 26 Oktober 2023, Pukul 18.00 WIB.