DOI: https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3
Roma Yuliana 1* , Martya Rahmaniati 1 , Inna Apriantini 1 , Robet Triarjunet 2 1 Departemen Biostatistika, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
2 Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang *Korespondensi Penulis : roma.yuliana01@ui.ac.id
The Indonesian Journal of Health Promotion

## ISSN 2597– 6052

## MPPKI Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia

## Pemetaaan Kerawanan dan Penentuan Prioritas Penanganan Penyakit Demam
Berdarah Dengue di Kota Padang

## Abstrak
Latar Belakang: Demam berdarah dengue (DBD) masih merupakan permasalahan serius di Kota Padang dan penyumbang kasus terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020, terdapat 292 kasus DBD di Kota Padang,  namun belum diketahui bagaimana sebaran kasus tersebut secara spasial dikaitkan dengan faktor lingkungan dan demografi.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran (kasus DBD, kepadatan penduduk, suhu udara), memetakan tingkat kerawanan DBD dan penentuan prioritas penanganan penyakit DBD berdasarkan unit kelurahan di Kota Padang Tahun 2020.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan teknik skoring dan overlay. Data penelitian berupa data sekunder dari Dinas Kesehatan Kota Padang, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang dan United State Geological Survey tahun 2020.
Hasil: Penelitian ini menunjukkan dari 104 kelurahan, terdapat 11 kelurahan dengan tingkat kerawanan tinggi dengan prioritas penanganan pertama  yaitu  Kelurahan  Kuranji, seterusnya  yaitu  Kelurahan  Korong Gadang, Surang Gadang,  Dadok Tunggul  Hitam, Pasar Ambacang, Lubuk Buaya, Bungo Pasang, Batang Kabung, Jati, Jati Baru, dan Alai Parak Kopi. Pemerintah diharapkan untuk dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan penyakit DBD dengan memfokuskan pada kelurahan dengan tingkat kerawanan tinggi Kesimpulan: Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pemetaaan  tingkat  Kerawanan  DBD  di  Kota  Padang  dengan  menggunakan  parameter (kasus DBD, kepadatan penduduk dan suhu  udara tahun 2020) menunjukkan dari 104 kelurahan  yaitu pada  tingkat kerawanan tinggi (11 kelurahan), sedang (41 kelurahan), rendah (40 kelurahan) dan sangat rendah (12 kelurahan).
Kata Kunci: DBD; Kepadatan Penduduk; Suhu; Kerawanan; SIG
Abstract
Background: Dengue hemorrhagic fever (DHF) is still a serious problem in the city of Padang and the largest contributor to cases in West Sumatra Province. In 2020, there were 292 cases of DHF in Padang City, but it is not yet known how the spatial distribution of these cases is related to environmental and demographic factors.
Objectives: This study aims to map the distribution (DHF cases, population density, air temperature), map the level of DHF susceptibility and determine priorities for handling DHF based on kelurahan units in Padang City in 2020.
Methods: This research is a descriptive study using a Geographic Information System (GIS) application with scoring and overlay techniques. The research data is in the form of secondary data from the Padang City Health Office, the Padang City Central Statistics Agency (BPS) and the United State Geological Survey in 2020.
Results: This study shows that from 104 urban villages, there are 11 villages with a high level of vulnerability with the first priority treatment being  Kuranji  Village,  so  on,  namely  Korong  Gadang  Village,  Surang  Gadang,  Dadok  Tunggul  Hitam,  Ambacang  Market,  Lubuk  Buaya, Bungo Pasang, Batang Kabung, Jati, Teak Baru, and Alai Parak Kopi. The government is expected to be able to increase efforts  to prevent and treat dengue fever by focusing on villages with a high level of vulnerability
Conclusion:  This  study  concludes  that  the  mapping  of  the  DHF  vulnerability  level  in  the  city  of  Padang  using  parameters  (DHF  cases, population density and air temperature in 2020) shows that from 104 urban villages, the vulnerability level is high (11 villages), medium (41 villages), low (40 kelurahan) and very low (12 kelurahan).
Keywords: DHF; Population Density; Temperature; Vulnerability; GIS
Vulnerability Mapping and Handling Priority of Dengue Hemorrhagic Fever in Padang City

## Research Articles

## Open Access

## MPPKI (Mei, 2022) Vol. 5. No. 5

## PENDAHULUAN
Demam  Berdarah  Dengue  (DBD)  merupakan  penyakit  menular  yang  masuk  dalam  daftar  10  ancaman kesehatan  masyarakat  dunia  yang  disebabkan  oleh  virus  dengue  yang  ditularkan  melalui  gigitan  nyamuk Aedes aegypty dan Aedes albopictus . Frekuensi kejadian DBD telah tumbuh secara dramatis di seluruh dunia dan menjadi endemik di 128 negara dan menyerang sebanyak 96 juta orang setiap tahun  (1). Kawasan Asia Tenggara terkena dampak paling  serius terhadap penyakit DBD. Selama 3-5 tahun  terakhir, negara  yang  mengalami  kenaikan total kasus DBD dengan epidemi yang berulang yaitu Thailand, Indonesia dan Myanmar (2). Indonesia merupakan salah satu negara yang keseluruhan provinsinya mengalami endemik DBD dan mengalami epidemi DBD tiap 4-5 tahun sekali.  Pada  tahun  2020,  kejadian  DBD  di  Indonesia  masih  tergolong  tinggi  dengan  IR  ( Incidence  Rate )  sebesar 40/100.000 penduduk dan CFR ( Case Fatality Rate ) sebesar 0,7% (3).
Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang seluruh Kabupaten/Kota memiliki daerah endemis  DBD.  Angka  kesakitan  DBD  di  Sumatera  Barat  sebesar  46,42  per  100.000 penduduk  yaitu  lebih  tinggi dari angka nasional. Angka kematian DBD Sumatera Barat yaitu sebesar 0,28. Kota Padang merupakan 1 dari 19 Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat  yang  menjadi  penyumbang  kasus  DBD  terbanyak  dan  menempati  peringkat paling atas dengan insiden DBD tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya  (4). Kasus DBD di Kota Padang tahun  2019  yaitu  sebanyak  430  kasus  dengan  IR  45,2  per  100.000  penduduk  dan  pada  tahun  2020  terdapat  292 kasus kasus dengan IR 30,3 per 100.000 penduduk (5).
Kejadian DBD yang tinggi dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku masyarakat dan kebersihan lingkungan  (5).  Suhu  udara,  curah  hujan,  kelembaban,  ketinggian  wilayah  dan  kepadatan  penduduk  merupakan faktor lingkungan yang memiliki peran cukup besar mempengaruhi kejadian DBD.  Hal tersebut berkaitan dengan habitat perkembangbiakan nyamuk sebagai penyebab penyakit DBD  (6). Suhu udara merupakan salah satu faktor lingkungan  alamiah  yang  mempengaruhi  kejadian  DBD  di  suatu  wilayah  (7).  Rata-rata  suhu  optimum  bagi pertumbuhan nyamuk yakni 25 – 27 o C. Nyamuk Aedes akan tetap bertahan hidup untuk jangka waktu yang lama Pada suhu yang panas yaitu 28-32 0 C. Suhu udara di  Indonesia tidak sama di setiap tempat, oleh karena itu pola waktu  terjadinya  penyakit  agak  berbeda  untuk  setiap  tempat  (8).  Kepadatan  penduduk  merupakan  faktor  lainnya yang  juga  dapat  meningkatkan  penularan  kasus  DBD.  Semakin  tingginya  kepadatan  penduduk  di  suatu  wilayah maka  perkembangan  virus  akan  semakin  kondusif    dan  berdampak  pada  semakin  banyaknya    kasus  DBD dimasyarakat (9).
Dinas  Kesehatan  Kota  Padang  telah  melakukan  berbagai  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kasus DBD  di  lapangan,  namun  angka  kejadian  DBD  tetap  tinggi  setiap  tahun.  Oleh  karena  itu  pemberantasan  DBD memerlukan  penentuan  skala  prioritas  daerah  penanganan  yang  bertujuan  agar  daerah  dengan  tingkat  kerawanan DBD yang tinggi didahulukan untuk mendapatkan penanganan oleh Pemerintah sehingga hal ini akan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengelola data keruangan dan  atribut  menjadi  informasi  baru  berbasis  spasial.  Analisis  spasial  yang  dilakukan  oleh  SIG  dapat  dijadikan sebagai dasar yang kuat bagi suatu pengambilan keputusan atau pembuatan suatu kebijakan (10).
Data kasus DBD di Kota Padang sebagian besar masih diolah secara manual dan masih minim dikaji secara geografis. Salah satu penelitian sebelumnya yang mengkaji kasus DBD berbasis SIG di Kota Padang yaitu terntang pemetaan  kerawanan  penyakit  DBD  dengan  menggunakan  unit  analisis  administrasi  kecamatan.  Variabel  atribut yang  digunakan  untuk  pemetaan  kerawanan  pada  penelitian  tersebut  yaitu  kasus  DBD,  kepadatan  penduduk  dan kelembaban  udara.  Hasil  penelitian  tersebut  didapatkan  2  dari  11  Kecamatan  di  Kota  Padang  dengan  tingkat kerawanan tinggi yaitu Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah (11).
Pada tahun 2020, kasus DBD di Kota Padang tersebar di 11 kecamatan dengan total 104 kelurahan. Dari data  sekunder  yang  didapatkan  menunjukkan  sebaran  kasus  DBD,  kepadatan  penduduk  dan  suhu  Kota  Padang memiliki  nilai  yang  bervariasi  antar  kelurahan  meskipun  berada  dalam  kecamatan  yang  sama.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  pemetaan  (sebaran  kasus  DBD,  kepadatan  penduduk,  suhu  udara), pemetaan  tingkat  kerawanan  dan  penentuan  prioritas  penanganan  penyakit  DBD  berdasarkan  kelurahan  di  Kota Padang tahun 2020.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  studi  deskriptif  kuantitatif  menggunakan  aplikasi  Sistem  Informasi  Geografis (SIG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerawanan dan penentuan prioritas penanganan penyakit DBD  di  Kota  Padang.  Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Dinas Kesehatan  Kota  Padang  (jumlah  kasus  DBD  setiap  kelurahan),  Kecamatan  dalam  Angka  Badan  Pusat  Statistik (kepadatan  penduduk), United  State  Geological  Survey (suhu  udara).  Data  yang  diambil  adalah  data  pada  tahun
2020.  Wilayah  administratif  Kota  Padang  terdiri  dari  11  kecamatan  dengan  total  104  kelurahan.  Penelitian  ini menggunakan unit analisis berdasarkan administrasi kelurahan.
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  tahapan  yang  dimulai  dari  metode  pengumpulan  data  sekunder, membuat  klasifikasi  data  dan  melakukan  input  atribut  variabel  (kasus  DBD,  kepadatan  penduduk,  suhu  udara) dalam bentuk visual. Data dianalisis menggunakan teknik scoring dan overlay. Teknik overlay atau dikenal dengan istilah  “tumpang  susun”  merupakan  analisis  yang  menggabungkan  atau  melakukan  tumpang  tindih  peta  untuk menghasilkan  hubungan  diantara  dua  atau  lebih  variabel  dalam  satu  peta.  Teknik scoring atau  pengharkatan adalah    teknik    analisis    dengan  memberikan    nilai    pada    masing-masing  karakteristik    parameter    agar    dapat dihitung    nilainya  serta    dapat    ditentukan    peringkatnya  (12).  Setiap  parameter  diberikan  klasifikasi  diantaranya kasus  DBD  diklasifikasikan  menggunakan equal  interval  map ,  klasifikasi  kepadatan  penduduk  merujuk  pada penelitian Suryaningtyas tahun 2019 dan klasifikasi suhu udara merujuk pada penelitian Andri tahun 2012 (13,14). Masing-masing klasifikasi diberi nilai skor 1-4 yaitu skor 1 untuk kelas rendah, skor 2 untuk kelas sedang, skor 3 untuk kelas tinggi dan skor 4 untuk kelas sangat tinggi (Tabel 1).
Tabel 1. Klasifikasi Data Kasus DBD, Kepadatan Penduduk, Rata-Rata Suhu Udara
Kemudian  ketiga  variabel  tersebut  (kasus  DBD,  kepadatan  penduduk,  rata-rata  suhu  udara)  digunakan untuk  menentukan  klasifikasi  tingkat  kerawanan  DBD.  Tingkat  kerawanan  DBD  menggunakan  penjumlahan jumlah skor dari ketiga variabel. Hasil klasifikasi yaitu total skor 10-12 (kerawanan tinggi), skor 8-9 (kerawanan sedang),  skor  6-7  (kerawanan  rendah)  dan  skor  3-5  (kerawanan  sangat  rendah).  Pengolahan  dan  analisis  data menggunakan perangkat lunak QGIS 2.8.1.

## HASIL
Kota Padang merupakan salah satu yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, Kota Padang terletak antara 0 o 44’-01 o 08’ LS dan 100 o 05’- 100 o 34’BT yaitu di pantai barat Pulau Sumatera. Luas wilayah Kota Padang adalah 694,96 km 2 . Kota Padang di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah timur  dengan  Samudera  Hindia,  sebelah  selatan  dengan  Kabupaten  Pesisir  Selatan  dan  sebelah  barat  berbatasan dengan  Kota  Solok  dan  Kabupaten  Solok  (15).  Kota  Padang  terdiri  dari  11  Kecamatan  (Koto  Tangah,  Lubuk Kilangan, Pauh, Bungus Teluk Kabung, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Barat, Padang Timur, Kuranji, Padang Utara, dan Nanggalo) dan 104 kelurahan.
Kasus  DBD  di  Kota  Padang  tahun  2020  terdapat  292  kasus.  Kasus  DBD  diklasifikasikan  menjadi  4 kategori (rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi) seperti  yang dapat dilihat pada  gambar 1. Pada peta diketahui terdapat 1 kelurahan dalam kategori kasus sangat tinggi (>12 kasus) yaitu kelurahan Kuranji yang ditandai dengan warna merah  gelap. Pada kategori kasus  tinggi (10-12 kasus) terdapat 3 kelurahan yaitu  Korong Gadang, Dadok Tunggul  Hitam  dan  Surau  Gadang  yang  ditandai  dengan  warna  orange.  Kemudian  terdapat  17  kelurahan  pada kategori  kasus  sedang  (5-9  kasus)  dan  terdapat  83  kelurahan  pada  kategori  kasus  rendah  (<=4  kasus).  Secara spasial  terlihat  bahwa  kelurahan  dengan  kasus  DBD  kategori  sangat  tinggi  dan  tinggi  sebagian  besar  terdapat  di bagian tengah dan pesisir wilayah Kota Padang dan terlihat mengelompok, artinya kelurahan yang kasus DBD nya cukup tinggi saling berdekatan.
No Klasifikasi Kasus DBD (jiwa) Kepadatan Penduduk ( jiwa/km 2 ) Suhu Udara ( 0 C) Skor 1. Rendah 0 – 4 < 400 < 24 1 2. Sedang 5 – 9 400 – 600 24,1 – 26 2 3. Tinggi – 12 600 – 1000 26,1 – 28 3 4. Sangat Tinggi >12 > 1000 > 28 4

## MPPKI (Mei, 2022) Vol. 5. No. 5
Gambar 1. Peta Persebaran Kasus DBD Kota Padang Tahun 2020
Sebaran  kepadatan  penduduk  di  Kota  Padang  tahun  2020  diklasifikasikan  menjadi  4  kategori  (rendah, sedang,  tinggi  dan  sangat  tinggi)  seperti  yang  dapat  dilihat  pada  gambar  2.  Semakin  gelap  warna  coklat menunjukkan  semakin  tinggi  kepadatannya.  Pada  peta  diketahui  sebagian  besar  kelurahan  dalam  kategori kepadatan penduduk sangat tinggi (>1000 km 2 /jiwa) yaitu terdapat 81 kelurahan yang ditandai dengan warna coklat tua. Pada kategori kepadatan penduduk tinggi (600-1000 km 2 /jiwa) terdapat 8 kelurahan. Pada kategori kepadatan penduduk  sedang  (400-600  km 2 /jiwa)  terdapat  6  kelurahan  dan  kategori  kepadatan  penduduk  kategori  rendah  (< 400 km 2 /jiwa) terdapat 9 kelurahan.
Pada peta secara spasial terlihat bahwa kelurahan dengan kepadatan penduduk kategori sangat tinggi dan tinggi  sebagian  besar  berada  di  bagian  tengah  dan  pesisir  wilayah  Kota  Padang  dan  terlihat  memiliki  pola mengelompok, artinya kelurahan yang kepadatannya cukup tinggi saling berdekatan. Kelurahan dengan kepadatan sangat  tinggi  dan  tinggi  sebagian  besar  terdapat  pada  kecamatan  Padang  Timur,  Padang  Barat,  Padang  Utara, Padang Selatan, Nanggalo, Pauh, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan dan Kuranji.
Sebaran  suhu  udara  rata-rata  tahun  2020  masing-masing  kelurahan  diklasifikasikan  menjadi  4  kategori (rendah,  sedang,  tinggi  dan  sangat  tinggi)  seperti  yang  dapat  dilihat  pada  gambar  3.  Semakin  gelap  warna menunjukkan  semakin  tinggi  suhu  di  kelurahan  tersebut.  Pada  peta  diketahui  bahwa  kelurahan  dengan  rata-rata suhu  udara  sangat  tinggi  (>28 0 C)  yaitu  terdapat  19  kelurahan  yaitu  Kelurahan  Kuranji,  Korong  Gadang,  Pasar Ambacang,  Bungo  Pasang,  Batang  Kabung,  Lubuk  Buaya,  Jati,  Jati  Baru,  Andalas,  Alai  Parak  Kopi,  Gunung Pangilun,  Kampung  Jawa,  Pondok,  Ujung  Gurun,  Flamboyan  Baru,  Ranah  Parak  Rumbio,  Alang  Laweh,  Surau Gadang dan Kampung Olo. Kemudian pada kategori suhu tinggi (26.1-28 0 C) terdapat 37 kelurahan, kategori suhu sedang  (24.1-26 0 C)  terdapat  30  kelurahan,  dan  kategori  suhu  rendah  (<  24 0 C)  terdapat  18  kelurahan.  Hal  ini menujukkan  bahwa  suhu  udara  bervariasi  di  masing-masing  kelurahan  meskipun  dalam  1  kecamatan.  Pada  peta secara spasial terlihat bahwa kelurahan dengan suhu kategori sangat tinggi dan tinggi berada di bagian tengah dan pesisir  wilayah  Kota  Padang  dan  terlihat  memiliki  pola  mengelompok,  artinya  kelurahan  yang  suhunya  cukup tinggi saling berdekatan.
Gambar 3. Peta Sebaran Rata-Rata Suhu Udara Kota Padang Tahun 2020
Hasil  pengolahan  data  menggunakan  Sistem  Informasi  Geografi,  dengan  metode  tumpangsusun  dari variabel (kasus DBD, kepadatan penduduk, suhu udara) untuk menentukan zona tingkat kerawanan DBD. Tingkat kerawanan DBD di Kota Padang tahun 2020 diklasifikasikan menjadi 4 kategori (tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah) seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.
Pada  peta  menunjukkan  terdapat  11  kelurahan  dengan  tingkat  kerawanan  tinggi  (merah  gelap)  yang tersebar  pada  5  kecamatan,  yaitu  Kelurahan  Kuranji,  Korong  Gadang,  dan  Pasar  Ambacang,  Dadok  Tunggul Hitam,  Bungo  Pasang,  Batang  Kabung,  Lubuk  Buaya,  Jati,  Jati  Baru,  Alai  Parak  Kopi,  dan  Surau  Gadang. Kemudian  terdapat  41  kelurahan  pada  tingkat  kerawanan  sedang  (orange).  Selanjutnya  terdapat  40  kelurahan dengan tingkat kerawanan rendah dan terdapat 12 kelurahan dengan tingkat kerawanan sangat rendah.   Pada peta secara spasial terlihat bahwa kelurahan dengan tingkat kerawanan sangat tinggi dan tinggi berada di bagian tengah dan pesisir wilayah Kota Padang dengan pola mengelompok (saling berdekatan).

## MPPKI (Mei, 2022) Vol. 5. No. 5
Gambar 4. Peta Tingkat Kerawanan DBD Kota Padang Tahun 2020
Berdasarkan tingkat kerawanan DBD, selanjutnya ditentukan prioritas dalam penanganan DBD. Dari 104 kelurahan,  prioritas  penanganan  DBD  difokuskan  kepada  11  kelurahan  dengan  tingkat  kerawanan  tinggi.  Urutan prioritas dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Prioritas Penanganan Penyakit DBD di Kota Padang
Prioritas Kelurahan Kecamatan 1. Kuranji Kuranji 2. Korong Gadang Kuranji 3. Surau Gadang Nanggalo 4. Dadok Tunggul Hitam Koto Tangah 5. Pasar Ambacang Kuranji 6. Lubuk Buaya Koto Tangah 7. Bungo Pasang Koto Tangah 8. Batang Kabung Koto Tangah 9. Jati Padang Timur 10. Jati Baru Padang Timur 11. Alai Parak Kopi Padang Utara

## PEMBAHASAN
Pemetaaan tingkat kerawanan DBD Kota Padang tahun 2020 menunjukkan dari 104 kelurahan terdapat 11 kelurahan dengan tingkat kerawanan tinggi, 41 kelurahan dengan  tingkat kerawanan sedang, 40 kelurahan dengan tingkat  kerawanan  rendah  dan  12  kelurahan  dengan  tingkat  kerawanan  sangat  rendah.  Berdasarkan  tingkat kerawanan ditentukan 11 kelurahan yang menjadi prioritas utama penanganan penyakit DBD yaitu berfokus pada kelurahan  dengan  tingkat  kerawanan  tinggi.  Kelurahan  yang  menjadi  prioritas  ke-1  yaitu  Kelurahan  Kuranji, prioritas  ke-2  yaitu  Kelurahan  Korong  Gadang,  prioritas  ke-3  yaitu  Kelurahan  Surang  Gadang,  Prioritas  4-11 dengan  urutan  yaitu  Kelurahan  Dadok  Tunggul  Hitam,  Pasar  Ambacang,  Lubuk  Buaya,  Bungo  Pasang,  Batang Kabung, Jati, Jati Baru, dan Alai Parak Kopi. Sebelas kelurahan tersebut tersebar di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, Nanggalo, Padang Timur dan Padang Utara (Tabel 2).
Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa Kecamatan Kuranji, Koto Tangah dan Padang  Timur  memiliki  tingkat  kerawanan  DBD  tinggi  (11).  Penelitian  ini  juga  didukung  oleh  penelitian sebelumnya  di  Kota  Padang  bahwa  Kecamatan  Kuranji  berada  pada  zona  sangat  rawan  DBD  selama  3  tahun berturut-turut  dari  tahun  2013-2015  (16).  Sebagian  besar  kelurahan  dengan  tingkat  kerawanan  tinggi  dan  sedang berada di bagian pesisir  wilayah  kota Padang. Populasi nyamuk jenis Aedes Aegypti paling banyak ditemukan di wilayah dataran dekat pantai dikarenakan jarang terdapat pepohonan dan kelembapan yang tinggi sehingga cocok untuk tempat tinggal atau habitat nyamuk (17).
Kepadatan  penduduk  merupakan  faktor  paling  dominan  mempengaruhi  tingginya  kejadian  DBD  (18). Semakin padat penduduk di suatu wilayah maka peluang nyamuk Aedes aegypti menggigit manusia juga semakin besar  sehingga  penyakit  DBD  menyebar  dengan  cepat  dalam  suatu  wilayah  (19).  Teori  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian yang didapatkan bahwa kasus DBD yang tinggi terjadi pada kelurahan dengan kepadatan penduduk yang tinggi.  Kelurahan  Kuranji  merupakan  kelurahan  dengan  kasus  terbanyak  yaitu  17  kasus  dengan  kepadatan penduduk  kategori  sangat  tinggi  yaitu  3839,6  km2/jiwa  dengan  jumlah  penduduk  terbanyak  dari  104  kelurahan yaitu 34.825 jiwa.  Sebelas kelurahan yang menjadi prioritas utama mempunyai kepadatan penduduk sangat tinggi yaitu lebih dari 1000 jiwa/km 2 . Sedangkan kepadatan penduduk rendah terdapat pada kelurahan Bungus Selatan (1 kasus),  Teluk  Kabung  Selatan  (1  kasus),  Teluk  Kabung  Tengah  (1  kasus),  Bungus  Timur  (0  kasus),  Indarung  (0 kasus), Kapalo Koto (2 kasus), Limau Manis  (2 kasus) dan Lambung Bukit (2 kasus).
Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya terkait pemetaan daerah rawan DBD di Pulau Batam yang menyatakan tingginya kepadatan Penduduk di Kecamatan Sagulung menjadi penyebab masuknya dalam zona kerawanan yang tinggi (6). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian di Kabupaten Demak yang mendapatkan bahwa terjadinya pengelompokan kasus DBD di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi >1253 jiwa/km 2 (20). Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi berisiko 16 kali tertular penyakit DBD (18).  Penelitian lainnya menyatakan bahwa kepadatan penduduk memiliki korelasi positif dengan kasus, artinya semakin padat penduduk di wilayah tersebut maka semakin tinggi pula kejadian DBD (21). Adanya penderita DBD pada wilayah yang padat penduduk maka akan meningkatkan peluang orang lain terkena penyakit DBD (22).
Keberadaan  manusia  secara  langsung  akan  menarik  berbagai  energi.  Manusia  yang  berkumpul  dapat membentuk  suatu  perubahan  lingkungan.  Mobilitas  manusia  dan  intensitas  pergerakan  barang  dan  jasa  dapat mengakibatkan mudahnya penularan penyakit (23). Jarak dengan pusat kota dapat berpengaruh terhadap tingginya mobilitas  penduduk  sehingga  dapat  meningkatkan  penularan  DBD.  Beberapa  kecamatan  yang  memiliki  jarak paling  dekat  dengan  pusat  kota  adalah  Kecamatan  Nanggalo  (8  km),    Kuranji  (9  km),  Padang  utara  (11  km), Padang Timur (13 km),  Kota Tangah (13,40 km).
Suhu  merupakan  salah  satu  faktor  lingkungan  yang  dapat  meningkatkan  penularan  kasus  DBD.  Suhu berperan  terhadap  reproduksi  nyamuk,  masa  inkubasi  ekstrinsik  virus  dan  angka  gigitan  (24).  Peningkatan  suhu dapat memperpendek waktu perkembangan nyamuk dari fase telur menjadi nyamuk dewasa. Rerata suhu optimum untuk perkembangbiakan vektor berkisar antara 25-27°C dengan waktu rata-rata selama 12 hari. Pada suhu diatas optimum (32-35°C) siklus hidup nyamuk Aedes menjadi 29 lebih pendek (7 hari), potensi frekuensi makan menjadi lebih sering, ukuran tubuh nyamuk menjadi lebih kecil dari ukuran normal sehingga pergerakan nyamuk menjadi lebih agresif. Perubahan tersebut menimbulkan risiko penularan menjadi 3 kali lipat lebih tinggi. Pada suhu ekstrim yaitu  10°C  atau  lebih  dari  40°C  perkembangbiakan  nyamuk  akan  terhenti  (mati).  Toleransi  terhadap  suhu  juga tergantung pada spesies nyamuk (25).
Hasil  penelitian  menunjukkan  suhu  udara  di  Kota  Padang  memiliki  variasi  antar  kelurahan.  Suhu  sangat tinggi berada pada kelurahan Kuranji (29,6 0 C) dengan 17 kasus DBD. Kemudian Kelurahan  Surau Gadang (29,5 0 C) dengan 12 kasus, Kelurahan Pasar Ambacang (28,3 0 C) dengan 8 kasus, Kelurahan Korong Gadang (28,1 0 C) dengan 12 Kasus, Kelurahan Jati (28, 1 0 C) dengan 6 kasus, dan Kelurahan Dadok Tunggul Hitam (28, 1 0 C) dengan 9  kasus.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  suhu  maka  menyebabkan  tingginya  kasus  DBD  di  suatu wilayah.
Suhu  di  permukaan  bumi  salah  satunya  dipengaruhi  oleh  ketinggian  tempat.  Wilayah  dengan  ketinggian yang  rendah  dari  permukaan  laut  cenderung  memiliki  suhu  yang  tinggi  (26).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa kelurahan dengan suhu tinggi dan sangat tinggi terlihat mengelompok dan berada di ketinggian yang dekat dari permukaan laut yaitu < 1000 mdpl (Gambar 3). Pada ketinggian di atas 1.000 m dpl suhu udara terlalu rendah sehingga tidak memungkinkan nyamuk berkembang biak (27,28).
Peningkatan  suhu  juga  disebabkan  oleh  perubahan  lahan  tutupan  vegetasi  menjadi  lahan  terbangun. Perluasan  wilayah  di  sebuah  kota  dapat  menyebabkan  area  tutupan  vegetasi  menjadi  berkurang  sehingga mempengaruhi kondisi iklim mikro di wilayah tersebut  (29). Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa suhu berkorelasi kuat dan positif dengan kejadian DBD di Kabupaten Tanah Datar, artinya semakin tinggi
suhu  maka  kejadian  DBD  semakin  meningkat  (30).  Penelitian  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  lain  yang menyatakan terdapat hubungan antara suhu dengan kejadian DBD di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (31).

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pemetaaan  tingkat  Kerawanan  DBD  di  Kota  Padang  dengan menggunakan  parameter  (kasus  DBD,  kepadatan  penduduk  dan  suhu  udara  tahun  2020)  menunjukkan  dari  104 kelurahan yaitu pada tingkat kerawanan tinggi (11 kelurahan), sedang  (41 kelurahan), rendah (40 kelurahan) dan sangat rendah (12 kelurahan).

## SARAN
Rekomendasi saran diharapkan dapat mempermudah pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kota Padang dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penanganan kasus DBD dengan memprioritaskan pada kelurahan dengan  tingkat  kerawanan  tinggi.  Pemerintah  diharapkan  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam program  pencegahan  dan  penanggulangan  kejadian  DBD  di  masing-masing  kelurahan.  Kemudian  diharapkan penelitian selanjutnya untuk meneliti faktor lingkungan lainnya dan faktor perilaku masyarakat yang menyebabkan rawannya kasus DBD agar program pengendalian penyakit DBD di Kota Padang lebih spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA
1. WHO.  Dengue  and  Severe  Dengue  [Internet].  2019.  Available  from:  https://www.who.int/en/news- room/factsheets/detail/dengue-and-severe-dengue
2. WHO. Comprehensive Guidelines for Prevention and Control of Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever. 2011.
3. Kemenkes. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020. 2021.
4. Kemenkes. Profil Kesehatan Indonesia 2017. Jakarta; 2018.
5. Dinkes Kota Padang. Profil Kesehatan Kota Padang 2020. 2021.
6. Roziqin  A,  Hasdiyanti  F.  Pemetaan  Daerah  Rawan  Penyakit  Demam  Berdarah  Dengue  (DBD)  di  Pulau Batam. J Integr. 2017;9(2):106.
7. Nazri  CD  dkk.  Utilization  of  Geoinformation  Tools  for  Dengue  Control  Management  Strategy:  A  Case Study in Seberang Prai, Penang Malaysia. Int J Remote Sens Appl. 2013;3:11–7.
8. Pongsilurang  CM,  Sapulete  MR,  Kaunang  WPJ.  Pemetaan  Kasus  Demam  Berdarah  Dengue  Di  Kota Manado. J Kedokt Komunitas Dan Trop. 2015;3(2).
9. Sintorini  MM.  Pengaruh  Iklim  terhadap  Kasus  Demam  Berdarah  Dengue.  Kesmas  Natl  Public  Heal  J. 2007;2(1):11.
10. Prahasta. Sistem Informasi Geografis Konsep-Konsep Dasar (Perspektif Geodesi & Geomatika). Bandung: Informatika; 2014.
11. Handiny  F,  Rahma  G,  Rizyana  NP.  Pemetaan  Kerawanan  Penyakit  Demam  Berdarah  Dengue  Di  Kota Padang. J Kesehat. 2021;12(1):018.
12. Supriatna.  Sistem  Informasi  Geografis  Analisis  dan  Aplikasi  Edisi  2.  Departemen  Geografi,  Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia; 2018.
13. Suryaningtyas NH, Salim M, Margarethy I. Pemetaan Karakteristik Wilayah Demam Berdarah Dengue di Kabupaten  Gunungkidul,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Tahun  2011-2015.  Bul  Penelit  Kesehat. 2019;47(3):143–52.
14. Ruliansyah  A,  Yuliasih  Y,  Hasbullah  S,  Goddard  J.  Tingkat  Kerawanan  Demam  Berdarah  Dengue Berdasarkan Sistem Informasi Geografi dan Penginderaan Jauh di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. J Ekol Kesehat. 2013;12(2):106–16.
15. BPS Kota Padang. Kota Padang dalam Angka 2021.
16. Handayani.  Analisis  Spasial  Temporal  Hubungan  Kepadatan  Penduduk  Dan  Ketinggian  Tempat  Dengan Kejadian DBD Kota Padang. J Kesehat Med Saintika. 2017;8(1).
17. Sembel. Entomologi Kedokteran. Yogyakarta: Andi offset; 2009.
18. Haryadi. Analisis Spasial Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Karawang tahun 2005- 2007. Tesis: FKM UI; 2007.
19. Hairani LK. Gambaran Epidemiologi Demam Berdarah Dengue Dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Angka  Insidennya  di  Wilayah  Kecamatan  Cimanggis,  Kota  Depok  Tahun  2005  –  2008.  Universitas Indonesia;
20. Farahiyah  M,  Nurjazuli,  Setiani  O.  Spatial  Analysis  of  Demography  Factor  and  the  Incidence  of  Dhf  in Demak. Bul Penelit Kesehat. 2014;42(1):25–36.
21. Hasyim  H.  Analisis  spasial  Demam  Berdarah  Dengue  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  J  Pembang  Mns [Internet]. 2009;9(3):11. Available from: http://ejournal.sumselprov.go.id/pptk/article/view/177/98
22. Li  Z,  Yin  W,  Clements  A,  Williams  G,  Lai  S,  Zhou  H,  et  al.  Spatiotemporal  analysis  of indigenous  and imported dengue fever cases in Guangdong province, China. BMC Infect Dis. 2012;12:132.
23. Achmadi. Dasar-dasar Penyakit Berbasis Lingkungan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2011.
24. Fitriana  BR.  Hubungan  Faktor  Suhu  Dengan  Kasus  Demam  Berdarah  Dengue  (Dbd)  Di  Kecamatan Sawahan Surabaya. Indones J Public Heal. 2019;13(1):85.
25. Kemenkes.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  035  tahun  2012  tentang  Pedoman Identifikasi Faktor Risiko Kesehatan akibat Perubahan Iklim. 2012.
26. Kartasapoetra AG. Klimatologi Pengaruh Iklim Terhadap Tanah dan Tanaman. Jakarta: PT. Bumi Aksara; 2008.
27. Kemenkes. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue Indonesia. Jakarta; 2017.
28. Soedarto. Demam Berdarah Dengue Haemorrhagic Fever. Jakarta: CV Agung Seto; 2012. 2013 p.
29. Effendy S, Bey A, Zain AFM, Santosa I. Peranan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mengendalikan Suhu Udara Dan Urban Heat Islandwilayah  Jabotabek. J Agromet Indones. 2006;20(1):23–33.
30. Masrizal,  Sari  NP.  Analisis  kasus  DBD  berdasarkan  unsur  iklim  dan  kepadatan  penduduk  melalui pendekatan  GIS  di  tanah  datar.  J  Kesehat  Masy  Andalas  [Internet].  2016;10(2):166–71.  Available  from: http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/download/202/216
31. Ariati, Jusniar dan Anwar Musadad. Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Faktor Iklim Di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. J Ekol Kesehatan. 2012;11(4):279–86.