## PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGANTISIPASI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE
Shintika Rindiyani Guntur, 1 Zulfahmi Alwi, 2 Musyfikah Ilyas 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : shintikaticaa@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran  Kantor  Urusan  Agama dalam  mengantisipasi  perkawinan  di  bawah  tangan  di  Kecamatan  Dua  Boccoe  Kabupaten Bone.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  skripsi  ini  yaitu  penelitian  lapangan . Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran KUA begitu penting untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan  di  bawah  tangan.  Dengan  dilakukannya  sosialisasi,  penyuluhan  dan  seminar tentang  perkawinan  sehingga  dapat  mengurangi  jumlah  pasangan  yang  melakukan perkawinan  di  bawah  tangan  menunjukkan  bahwa  KUA  telah  melaksanakan  peranannya dengan  baik.  Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  besar  harapan  bagi  KUA  untuk  terus melaksanakan  langkah-langkah  yang  mengantisipasi  terjadinya  perkawinan  di  bawah  tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
Kata Kunci : Kantor Urusan Agama, Perkawinan di Bawah Tangan.

## Abstract
The  main  problem  in  this  study  is  how  the  role  of  the  Office  of  Religious  Affairs  in anticipating  underhand  marriages  in  Dua  Boccoe  District  Bone  Regency.  The  type  of researchused  in  this  thesis  is  field  research.  The  results  of  this  study  indicatet  hattheroleof KUA is very important toanticipatet heoccurrence of under handed marriages. By conducting socialization, counselingand seminars on marriage so as to reducethe number of couples who carry  outunder  hand  marriages,  its  how  sthatthe  KUA  has  carried  out  its  rolewell.  The implication of this research is that thereis great hope for KUA to continue implementing steps that  anticipatet  heoccurrence  of  under  handed  marriages  in  Dua  Boccoe  District,  Bone Regency.
Keywords: The Office of Religious Affairs, Underhand Marriage.

## A. Pendahuluan
Setiap orang terhubung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satu ikatan yang  Tuhan  atur  untuk  hidup  berpasangan  adalah  proses  perkawinan.  Dalam perkawinan, berbagai persiapan lahir  dan batin merupakan unsur  terpenting  yang harus dipenuhi.  Syarat  dan  rukun  nikah  menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.
Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Shintika Rindiyani Guntur, Zulfahmi Alwi, Musyfikah Ilyas
Secara  umum  perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  yang  sacral  dan  tidak  dapat dipisahkan dengan ajaran agama, oleh karena itu setiap agama selalu mengaitkan aturan perkawinan dengan prinsip-prinsip Agama.
Dalam persatuan sosial masyarakat yang sempurna, perkawinan adalah salah satu prinsip dasar  kehidupan  yang  utama.  Perkawinan  juga  merupakan  cara  yang  mulia  dalam mengatur keluarga dan keturunan yang akan datang. Perkawinan juga dipandang sebagai salah  satu  cara  untuk  berkenalan  dengan  orang  lain.  Perkawinan  akan  menjadi  jalan untuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya.
Perkawinan  mempunyai  arti  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  tata  kehidupan manusia.  Sebab  dengan  perkawinan,  dapat  dibentuk  ikatan  hubungan  pergaulan  antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. 1 Pernikahan adalah penyatuan. Bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga pikran, cita-cita, langkah-langkah dan nilai-nilai yang dianut keduanya. Nikah juga berarti suatu budaya  yang  penting  untuk  dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan  yang  ingin  hidup bersama serta melahirkan keturunan. 2
Manusia  sebagai  Makhluk  sosial  tidak  dapat  hidup  dalam  keterasingan,  dalam  arti memiliki  sifat  ketergantungan  antara  pria  dan  wanita  demi  kebahagiaan  dan  harmoni dalam  kehidupan.  Pernikahan  memiliki  fungsi  sebagai  proses  kontinuitas  dari  generasi kegenerasi.  Perkawinan  adalah  salah  satu  cara  efisien  dan  efektif  untuk  mencegah  dan menghindari pezinahan. 3
Masalah  pencatatan  perkawinan  di  Indonesia  diatur  dalam  beberapa  pasal  peraturan perundang-undangan.  Pasal  2  Ayat  (2)  UU  Perkawinan  mengatur  bahwa:  Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 4 Mengenai
1 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”, Al-Qadau 2, no. 1 (2015): h. 15.
2 Kurnia  Munir,  Zulfahmi  Alwi,  ”Tinjauan  Hukum    Islam    terhadap  Pengaruh  Perkawinan  dengan Pertimbangan  Strata  Sosial  pada  Masyarakat  Sulawesi  Selatan  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Soppeng  Riaja Kabupaten Barru),” Qadauna 2, no. 3 (2021): h. 490.
3 Alwiah  dan  Lomba  Sultan,  "Tinjauan  Hukum  Islam  tentang  Kawin  Hamil  karena  Siri'  (Studi  Kasus KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa", Qadauna 2, no. 2 (2021): h. 226.
4 Republik  Indonesia,  Undang-Undang    Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Pasal 2 Ayat 2.
Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Shintika Rindiyani Guntur, Zulfahmi Alwi, Musyfikah Ilyas
lembaga  yang  berhak  menangani  persoalan  pernikahan  merupakan  badan  yang  telah dibentuk oleh Negara, KUA dalam hal ini ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di bawah struktur  Departemen  Agama  sedangkan  bada  lainnya  mengatur  mengenai  Pekawinan misalnya,  perceraian,  pembagian  harta  gono  gini  dan  sebagainya  ialah  Pengadilan Agama. 5 Legalitas  suatu  perkawinan  dari  segi  hukum  perdata,  ada  jika  perkawinan tersebut  telah  didaftarkan  pada  Kantor  Adminstasi  Negara  yang  resmi,  meskipun  dari segi agama pencatatan perkawinan hanya berfungsi untuk memenuhi administrasi bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan. 6
Tetapi  bagaimanakah  sesungguhnya  status  hukum  perkawinan  bawah  tangan berdasarkan hokum nasional Indonesia, apakah boleh atau tidak? Kalau mengacu kepada UU  Nomor  1/1974  sebagai  undang-undang  induk  hokum  kekeluargaan  nasional Indonesia,  pencatatan  perkawinan  disebutkan  dalamPasal  2  ayat  (2),  yang  berbunyi bahwa  “tiap-tiap  perkawinan  di  catat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.” Tidak seperti Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) ini tidak diberikan penjelasan dan  anotasi  “jelas”  yang  menunjukkan  maknanya  sudah  jelas  oleh  pembuatan  undang- undang.  Ini  menunjukkan  duahal:  pertama,  pasal  ini  tidak  jelas  maknanya;  kedua, terdapat keraguan para pembuat undang-undang terhadap wajib atau tidaknya pencatatan perkawinan. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) ini tidak membawa konsekuensi hokum terhadap  pencatatan  perkawinan.  Dalam  hukum,  sebuah  klausul  baru  dapat  dipandang sebagai  sebuah  norma  hukum  yang  dapat  member  konsekuensi  hokum  terhadap  suatu perbuatan hokum apabila memuat kata-kata wajib/harus, dilarang/tidak boleh, atau tidak boleh.  Sementara  Pasal  2  ayat  (2),  tidak  mengandung  salah  satu  dari  kata-kata  itu. Karena itu, bukan merupakan perbuatan melawan hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan bawah tangan.
Menurut bahasa, perkawinan di bawah tangan mengacu pada perkawinan yang dilakukan secara  sembunyi-sembunyi  atau  perkawinan  rahasia.  Sedangkan  menurut  hukum, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dapat dinyatakan sah secara agama
5 Hadi  Daeng  Mapuna,  dkk.,  Peran  Kantor  Urusan  Agama  dalam  Meminimalisir  Resepsi  Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19”, Qadauna 3, no. 2 (2022): h. 229.
6 Zulfahmi Alwi, dkk., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalitas Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”, Qadauna 3, no. 2 (2022): h. 356.
Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Shintika Rindiyani Guntur, Zulfahmi Alwi, Musyfikah Ilyas
(apabila syarat dan rukunnya terpenuhi) tetapi tidak berkekuatan hukum. Istilah  "Nikah Di Bawah Tangan"  adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Nikah  di  bawah  tangan  timbul  setelah berlakunya  Undang-Undang  Perkawinan  secara  efektif  tahun  1975.  Hukumnya  sah menurut hukum Islam sepanjang memenuhi ketentuan syariat yang benar.
Dalam  perkawinan  di  bawah  tangan,  Petugas  Pencatat  Nikah  (PPN)  tidak  akan mencatatkan  perkawinan  tersebut  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  karena  dianggap menyimpang  dari  Undang-undang yang berlaku.  Oleh karena itu, pasangan yang sudah menikah tidak akan bias mendapatkan akta nikah. Bahkan jika mendapatkan akta nikah, ada  dua  kemungkinan  yaitu  akta  nikah  aspal  (asli  tapi  palsu)  atau  persengkokolan dengan petugas KUA.
Ada  banyak  faktor  yang  mendorong  masyarakat  Indonesia  untuk  tidak  melakukan pencatatan  pekawinan  dengan  sesama  orang  Indonesia  atau  pun  orang  asing. Kebanyakan  orang  percaya  bahwa  menurut  hukum  Islam  pernikahan  di  bawah  tangan sah  selama  rukun  dan  syarat  perkawinan  terpenuhi,  bahkan  jika  perkawinan  itu  tidak tercatat  secara  resmi.  Oleh  karena  itu,  muncul  dualism  hukum  di  Indonesia,  yaitu perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  Islam,  tetapi  tidak  memiliki  kekuatan  hokum negara yang resmi atau tidak diakui oleh negara.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan ( field research ), yaitu Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Dalam hal  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  dengan  metode  kualitatif  sebagai metode  umum  untuk  menghasilkan  data  deskriptif  mengenai  peranan  Kantor  Urusan Agama  dalam  mengantisipasi  perkawinan  di  bawah  tangan  di  Kecamatan  Dua  Boccoe, Kabupaten  Bone,  Sulawesi  Selatan.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah adalahyang  berhubungan  langsung  dengan  subjek,  narasumber  yang  pernah  mengalami suatu kasus tersebut, serta pegawai Kantor Urusan Agama yang memahami hal tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research
Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Shintika Rindiyani Guntur, Zulfahmi Alwi, Musyfikah Ilyas
dan field research yaitu observasi, interview, dan dokumentasi.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Langkah  yang  Telah  Dilakukan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe
Program  yang  dilakukan  oleh  KUA  salah  satunya  adalah  pencatatan  perkawinan  bagi pasangan  pengantin,  namun  tidak  bisa  pula  dipungkiri  bahwa  banyak  pasangan pengantin yang memilih tidak melakukan pencatatan perkawinan di KUA.
Terkait  perkawinan  itu  sendiri  di  Indonesia  sudah  diatur  dalam  sebuah  peraturan  yang berkenaan  dengan  permasalahan  perkawinan,  termasuk  juga  orang  Islam  yang berpedoman  pada  ketentuan  yang  bersifat  umum,  seperti  yang  digariskan  Undang- Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mempunyai aturan dan  hukum  khusus  yang  harus  diberlakukan  dan  diterapkan  yaitu  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI).  Akan  tetapi,  ketika  sebuah  perkawinan  tersebut  telah  terpenuhi  syarat rukunnya  maka  perkawinan  tersebut  sah  menurut  ajaran  Islam  meski  dilakukan  secara sirih.  Mengenai  sah  nya  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  2  Ayat  1  UU  Nomor  1/1974 tentang  perkawinan  yang  berbunyi  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Kemudian  dalam  Pasal  4 Kompilasi  Hukum  Islam  berbunyi  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum Islam. 7 Sehingga banyak yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak begitu diperlukan karena sudah dianggap sah secara agama.
Biasanya nikah sirri atau nikah di bawah tangan dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya  atau  meramaikannya,  namun  dipihak  lain  untuk  menjaga  agar  tidak terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  atau  terjerumus  kepada  hal-hal  yang  dilarang agama. 8
Drs.  Suyuti  Gaffar  selaku  Kepala  KUA  Dua  Boccoe  menyampaikan  bahwa  pada
7 Andi  Iismiaty,  dkk,  "Status  Hukum  Pernikahan  Sirri  dalam  Hukum  Islam", Alauddin  Law Development 2, no. 2, (2020): h. 97.
8 M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", Sipakalebbi 1, no. 2 (2014): h.220.
Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Shintika Rindiyani Guntur, Zulfahmi Alwi, Musyfikah Ilyas
dasarnya  banyak  pasangan  yang  melakukan  perkawinan  di  bawah  tangan  sebelumnya mendaftar ke KUA, namun pihak KUA menolak karena tidak memenuhi syarat, seperti masih  di  bawah  umur  ataupun  masih  memiliki  ikatan  perkawinan  dengan  suami/istri sebelumnya.
Perkawinan  di  bawah  umur  (dini)  adalah  perkawinan  yang  terjadi  dengan  keterikatan waktu,  seperti  sangat  diawal  waktu  tertentu.  Di  mana  dalam  hal  ini  dapat  ditinjau  dari hukum  Islam  maupun  dari  hukum  Nasional  yang  berlaku.  Menurut  Hukum  Islam, Seorang anak dikatakan  telah dewasa  adalah ketika telah "bermimpi basah" untuk anak laki-laki,  dan  telah  menstruasi  untuk  anak  perempuan.  Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, batas usia di bawah umur/belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun  atau  belum  pernah  kawin,  begitu  juga  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  yang  juga  batasan  usia  tertentu.  Hal  ini  berlaku  baik  untuk  laki-laki  maupun perempuan. 9
Beberapa  pasangan  di  bawah  umur  umumnya  terpaksa  menikah  diakibatkan  si perempuan telah hamil sehingga pihak keluarga terpaksa menikahkan pasangan tersebut karena terlanjur malu. Namun meski demikian, pihak Kantor Urusan Agama akan tetap menolak untuk mencatatkan perkawinan ketika pasangan tersebut belum cukup umur. 10
Pernikahan  kawin  karena  hamil  merupakan  fenomena  yang  semakin  marak  di masyarakat  dewasa  ini,  bahkan  seolah  sudah  menjadi  bagian  dari  budaya  yang berkembang di masyarakat kita. Jika dalam setiap perkawinan pencatatan nikah mendata pasangan suami istri yang sedang hamil maka akan didapat data yang bias membuat kita berdecak kagum akan tetapi balai pencatatan nikah tidak melakukan pendataan tersebut. Karena sejatinya balai pencatatan nikah meskipun ada yang melakukan hal tersebut tetap tidak  akan  dicatatkan  dan  juga  pasti keluarga  dari  yang  bersangkutan menyembunyikannya dikarenakan hal tesebut merupakan siri’nya (harga dirinya). 11
Kehidupan seks bebas yang semakin meningkat dan dilakukan secara tebuka dan dengan
9 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”, Al-Qadau 2, no. 1 (2015): h. 29.
10 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 3 , (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), h. 197.
11 Alwiah dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa", Qadauna 2, no. 2 (2021): h. 415.
Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Shintika Rindiyani Guntur, Zulfahmi Alwi, Musyfikah Ilyas
bangga.  Akibat  dari  itu  semua  ada  banyak  kehamilan  diluar  nikah  yang  menyebabkan kepanikan  bagi  wanita  yang  bersangkutan  maupun  keluarga.  Untuk  menghindari  rasa malu  terhadap  masyarakat,  mereka  dengan  cepat  akan  dinikahkan  dalam  keadaan hamil. 12
Beberapa  pasangan  yang  penulis  wawancarai  seperti  A  dan  N  menyampaikan  bahwa mereka  sebenarnya  telah  mendaftarkan  perkawinan  ke  KUA  namun  di  tolak  karena belum  cukup  umur,  sehingga  mereka  memilih  menikah  di  bawah  tangan.  Sementara  R menyampaikan bahwa kedua pihak keluarga telah sepakat untuk melakukan pernikahan sebab  si  perempuan  telah  hamil,  hal  tersebut  membuatnya  melakukan  perkawinan  di bawah tangan dengan alas an pencatatan perkawinan dapat dilakukan nanti setelah cukup umur. Sedangkan M menyampaikan bahwa dia melakukan perkawinan di bawah tangan karena  KUA  menolak  mencatatkan  perkawinannya  dikarenakan  masih  terikat  status perkawinan dengan istri pertamanya.
Ketidaktahuan  beberapa  masyarakat  akan  pentingnya  pencatatan  perkawinan  menjadi masalah  yang  serius  untuk  ditangangi  khususnya  dari  pihak  Kantor  Urusan  Agama. Banyak  masyarakat  yang  berpikir  pernikahan  itu  yang  terpenting  ada  penghulu  dan saksi.  Namun  sejalan  dengan  perkembangan  zaman  dimana  dinamika  masyarakat  juga terus  berkembang  dan  berubah,  maka  ada  banyak  perubahan-perubahan  yang  terjadi. Pergeseran  kultur  lisan  menjadi  kultur  tulis  sebagai cirri masyarakat  modern, menuntut dijadikannya  akta,  surat  sebagai  bukti  autentik.  Saksi  hidup  tidak  lagi  bias  diandalkan, tidak  saja  karena  bias  hilang  dengan  sebab  kematian,  manusia  dapat  juga  mengalami kelupaan  dan  kesilapan.  Atas  dasar  ini  diperlukan  sebuah  bukti  yang  abadi  dan  itulah yang  disebut  akta,  yang  bias  dikatakan  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  mendesak atau sangat penting. 13
Adapundari Kantor Urusan Agama sendiri sebenarnya  telah  melakukan berbagai upaya untuk  mencegah  atau  mengantisipasi  terjadinya  perkawinan  di  bawah  tangan  terutama
12 Alwiah dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa", Qadauna 2 no. 2 (2021): h. 412.
13 Juraeri Tahir, dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirih di Sulawesi Barat", Diskursus Islam 5, no. 2 (2017): h. 84.
Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Shintika Rindiyani Guntur, Zulfahmi Alwi, Musyfikah Ilyas
untuk anak usia dini, diantaranya:
a. Sosialisasi
Sosialisasi  tentang  masalah  perkawinan  telah  sering  dilakukan  oleh  pihak  Kantor Urusan Agama Dua Boccoe. KUA juga telah memberikan mandat kepada para imam masjid  untuk  selalu  mensosialisasikan  tentang  betapa  pentingnya  pengurusan  akta nikah bagi pasangan suami istri.
b. Penyuluhan Perkawinan
Kantor  Urusan  Agama  telah  melakukan  berbagai  penyuluhan  perkawinan  bagi masyarakat  Dua  Boccoe.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat yang telah ataupun yang belum menikah tentang bagaimana membangun keluarga  yang  Sakinah  Mawadah  Warahmah,  serta  pentingnya  untuk  mencatatkan perkawinan.
c. Seminar
Kantor  Urusan  Agama  juga  menjajal  sekolah-sekolah  yang  ada  di  Kecamatan  dua Boccoe  (sebelum  masa  pandemi)  dengan  memberikan  seminar  tentang  dampak buruk perkawinan di bawah tangan. Langkah tersebut telah sering dilaksanakan oleh pihak KUA guna mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah tangan khususnya untuk anak usia dini.
Menurut  Hesti  Wulandari,  salah  seorang  yang  pernah  mengikuti  seminar  yang dilaksanakan oleh KUA bahwa Pihak KUA memang telah melakukan langkah antisipasi dan  sempat  mengikuti  kegiatan  tersebut  di  sekolah  pada  Tahun  2018.  Meski  begitu, Hesti  menegaskan  bahwa  KUA  harus  lebih  giat  lagi  melakukan  kegiatan  seperti  itu mengingat peristiwa perkawinan di bawah tangan masih sering terjadi.
Sementara  Alda  Leniartati  menyampaikan  bahwa  KUA  telah  melaksanakan  berbagai kegiatan  utamanya  yang  menyangkut  masalah  perkawinan,  dan  itu  rutin  dilakukan  di kantor  kecamatan  dan  sekolah-sekolah  Menengah  Atas  (sebelum  pandemi)  yang  mana menurut Alda kegiatan tersebut juga membahas mengenai pencatatan perkawinan.
Sedangkan  menurut  KM.  Wanardi,  S.Pd.,  M.Pd. selaku  Imam  Masjid  Jamiul  Ikhsan  di Desa  Uloe  Kecamatan  Dua  Boccoe  mengatakan  bahwa  perlunya  pemahaman  tentang
Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Shintika Rindiyani Guntur, Zulfahmi Alwi, Musyfikah Ilyas
dampak yang akan ditimbulkan bagi pasangan yang menikah di bawah tangan terutama bagi  istri  dan  anak.  Dampak  buruk  bagi  istri  yang  memilih  menikah  di  bawah  tangan misalnya ia menikahi laki-laki yang sudah memiliki istri bias saja istri pertama menuntut di  kemudian  hari  dan  istri  kedua  ini  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  untuk  melawan. Begitupun  dengan  sang  anak  yang  dihasilkan  dari  perkawinan  di  bawah  tangan  akan sulit untuk mengurus administrasi di kemudian hari seperti membuat akta lahir, maupun hal  lain  yang  erat  kaitannya  dengan  dokumen  kependudukan.  Selain  itu,  KM.  Wanardi juga  menjelaskan  bahwa  Pada  prinsipnya  perkawinan  di  bawah  tangan  itu  dilakukan secara  sembunyi-sembunyi,  namun  ada  banyak  juga  pasangan  yang  melakukan  resepsi dengan meriah, yang mana hal ini banyak terjadi bagi pasangan yang menikah di bawah umur.
Dari  penjelasan  di  atas  penulis  menyimpulkan,  peran  Kantor  Urusan  Agama  begitu penting  untuk  mengantisipasi  perkawinan  di  bawah  tangan  meskipun  ada  beberapa pasangan  yang  tetap  memilih  untuk  tidak  mendaftarkan  pernikahan  mereka  namun menurut KUA hal tersebut memang tidak bias dihindari sebab sudah menyangkut harga diri  keluarga,  sehingga  harus  segera  dilakukan  perkawinan  untuk  menghindari  citra buruk  dalam  masyarakat.  KUA  telah  melakukan  langkah-langkah  yang  dapat mengantisipasi  terjadinya  perkawinan  di  bawah  tangan.  Meski  memang  masih  ada beberapa pasangan yang tetap melakukan hal tersebut, namun menurut penulis apa yang dilakukan  oleh  KUA  sudah  tepat  khususnya  pada  kegiatan  seminar  di  sekolah-sekolah yang  mana  menurut  pengamatan  penulis  bahwa  di  Kecamatan  Dua  Boccoe  memang marak terjadi perkawinan di bawah tangan oleh anak di bawah umur.

## 2. Pengaruh  yang  Ditimbulkan  dari  Langkah  yang  Telah  Dilakukan  oleh  KUA Dua Boccoe untuk Mengantisipasi Perkawinan di BawahTangan
Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Shintika Rindiyani Guntur, Zulfahmi Alwi, Musyfikah Ilyas
tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 14
Dengan  dilakukannya  berbagai  langkah  antisipasi  yang  telah  dilaksanakan  oleh  KUA Dua  Boccoe,  menurut  bapak  Drs.  H.A.M.  Alimuddin  selaku  salah  satu  pegawai  KUA mengatakan bahwa:
“Angka  pasangan  di  bawah  umur  yang  mendaftar  ke  KUA  sedikit  menurun, meningkatnya  pencatatan  perkawinan  dan  melakukan  perkawinan  ulang    meski masih  ada  beberapa  yang  datang  untuk  mendaftar.  Hal  tersebut  dapat  berarti berkurangnya  angka  perkawinan  di  bawah  tangan  sebab  selama  ini  pasangan  yang melakukannya adalah pasangan yang di tolak oleh KUA untuk di daftarkan.” 15
Berdasarkan pernyataan bapak Drs. H.A.M. Alimuddin, pengaruh yang ditimbulkan dari langkah  yang  telah  dilakukan  oleh  KUA  untuk  mengantisipasi  perkawinan  di  bawah tangan, yaitu :
a. Menurunnya Permintaan Dispensasi Nikah
Dispensasi nikah merupakan perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon  yang  ingin  menikah  pada  usia  di  bawah  standar  batas  usia  nikah  yang  sudah ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974. 16 Pengaruh  positif  yang ditimbulkan  setelah  KUA  melakukan  sosiolisasi  di  Sekolah,  yang  mengfokuskan pada  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  adalah  berkurangnya  permintaan  dispensasi nikah oleh anak di bawah umur.
b. Meningkatnya Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah
Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada pengadilan agama  (pasal 7 kompilasi hukum islam).  Namun  bila  berkenaan  dengan:  Dalam  rangka  penyelesaian  perceraian, hilangnya  akta  nikah,  adanya  keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya  salah  satu  syarat
14 Hj. Hartini Tahir, "Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia", Al-Qadau 1 , no. 2 (2014): h. 87.
15 H. A. M. Alimuddin (52 tahun), Penghulu KUA Kec. Dua Boccoe, Wawancara , Kabupaten Bone, 10 Februari 2022.
16 Safrin  Salam,  “Dispensasi  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur:  Perspektif  Hukum  Adat,  Hukum Negara & Hukum Islam”, Pagaruyuang Law 1, no.1 (2017): h. 114.
Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Shintika Rindiyani Guntur, Zulfahmi Alwi, Musyfikah Ilyas
perkawinan, pekawinan terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan  perkawinan  menurut  UU  Nomor  1  Tahun  1974.  Bila  ada  salah  satu  dari kelima point di atas yang dapat dipergunakan maka dapat mengajukan permohonan istbat  nikah  di  Pengadilan  Agama,  tetapi  untuk  perkawinan  dibawah  tangan,  hanya memungkinkan  itsbat  nikah  dengan  alasan  dalam  rangka  penyelesaian  perceraian. 17 Meningkatnya  permintaan  pasangan  yang  telah  melangsunkan  perkawinan  dibawah tangan untuk mengajukan itsbat nikah agar dapat melangsungkan proses perceraiaan kebanyakan  datang  dari  pihak  perempuan  yang  merasa  tidak  mendapatkan  hak- haknya  setelah  melakukan  perkawinan  di  bawah  tangan  dan  meminta  konsultasi kepada  pihak  Kantor  Urusan  Agama  Dua  Boccoe  untuk  pengajuan  itsbat  nikah  di pengadilan Agama
c. Melakukan Perkawinan Ulang
Perkawinan  ulang  dilakukan  layaknya  perkawinan  menurut  agama  Islam.  Namun, perkawinan  ini  tentu  saja  harus  di  hadapan  petugas  pencatat  nikah  dan  selanjutnya pernikahan tersebut dilakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan  perkawinan  ini  penting  agar  ada  kejelasan  status  bagi  perkawinan. Namun,  status  anak-anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  bawah  tangan  akan  tetap dianggap  sebagai  anak  di  luar  kawin,  karena  perkawinan  ulang  tidak  berlaku terhadap  status  anak  yang  dilahirkan  sebelum  perkawinan  ulang  dilangsungkan. 18 Terbukti  ada  beberapa  pasangan  yang  mengunjungi  Kantor  Uusan  Agama  Dua Boccoe  dan  meminta  untuk  dikawinkan  ulang  setelah  pelaksanaan  sosialisasi, beberapa  pasangan  tersebut  mengaku  takut  akan  dipersulit  menerbitkan  Akta kelahiran anak saat tidak ada surat nikah.
17 Harpani Matnuh, “Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, Pendidikan Kewarganegaraan 6, no. 11 (2016): h. 906.
18 Harpani Matnuh, “Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, Pendidikan Kewarganegaraan 6, no. 11 (2016): h. 906.
Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Shintika Rindiyani Guntur, Zulfahmi Alwi, Musyfikah Ilyas
Tujuan pernikahan adalah hidup harmonis dan keturunan yang baik oleh karena itu calon pengantin  diharapkan  memiiki  kedewasaan  jasmani  dan  rohani  dalam  mengurangi bahtera rumah tangga ini agar perceraian tidak terjadi. 19
Menurut Alda Leniartati mengatakan bahwa:
“Fenomena  perkawinan  di  bawah  tangan  harus  di  atasi  dengan  serius,  jika  perlu diberikan  sanksi  atau  denda.  Jika  hanya  melakukan  penyuluhan  dan  Sosialisasi  itu tidak terlalu efektif, sebab masyarakat berpikir bahwa ada alternatif lain yang bisa di lakukan jika KUA menolak untuk menikahkan.” 20
Kalaupun  dalam  kenyataannya  pernikahan  itu  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Atau mungkin mereka menganggapnya sebagai  tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat  setempat. Boleh jadi  pencatatan  pernikahan  itu  hanya  dipandang  sekedar  soal  administrasi,  belum dibarengi  dengan  kesadaran  sepenuhnya  akan  segi-segi  manfaat  dari  pencatatan pernikahan  tersebut.  Padahal  pencatatan  pernikahan  yang  merupakan  perintah  undang- undang  itu  sesungguhnya  mempunyai  tujuan  penting,  yakni  proses  dokumentasi  atas perbuatan  hukum  pernikahan  itu  sendiri  sehingga  kemudian  akan  memberikan perlindungan  hukum  bagi  suami  istri  yang  bersangkutan  beserta  anak  turunnya  di kemudian  hari,  sehingga  dimulai  dari  terbentuknya  keluarga  sebagai  unit  masyarakat terkecil yang tertib hukum akan tercipta kehidupan masyarakat bangsa yang madani. 21
Salah  satu  fakta  yang  menarik,  bahwa  mereka  tidak  mencatatkan  pernikahannya  antara lain  adalah  karena  alasan  mahalnya  biaya  pencatatan  pernikahan.  Fenomena  mahalnya biaya  pencatatan  pernikahan  ini  harus  jadi  catatan  penting  bagi  para  pengambil keputusan  untuk  menekan  biaya  pencatatan  pernikahan  seminimal  mungkin  agar kelompok  masyarakat  bawah  tidak  terhalang  kepentingannya  untuk  memperoleh  akta nikah.  Faktor  lain  adalah  bahwa  sebagian  masyarakat  ada  yang  bersikap  masa  bodoh
19 Alwiah dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam  tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa", Qadauna 2, no. 2 (2021): h. 417.
20 Alda Leniarti (19 tahun), Wiraswasta, Wawancara , Kabupaten Bone, 20 Februari 2022.
21 Juraeri Tahir, dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirih di Sulawesi Barat", Diskursus Islam 5, no. 2 (2017): h. 84.
Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Shintika Rindiyani Guntur, Zulfahmi Alwi, Musyfikah Ilyas
terhadap  ketentuan  peraturan  yang  menyangkut  pernikahan.  Sikap  apatis  semacam  ini merupakan hambatan besar bagi terlaksananya pemberlakuan penetapan hukum. 22
Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengaruh dari sosialisasi, penyuluhan dan seminar yang dilakukan oleh KUA Dua Boccoe sangatlah tinggi, mengingat banyaknya masyarakat yang belum mengetahui pentingnya pernikahan itu dicatatkan. Sebagian lagi mencatatkan hanya karena ikut-ikutan atau hanya sekedar memenuhi syarat administrasi. Olehnya  itu  pentingnya  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  sebagai  langkah untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah tangan.

## D. Penutup
Peran KUA begitu penting untuk mengantisipasi perkawinan di bawah tangan meskipun ada beberapa pasangan yang tetap memilih untuk tidak mendaftarkan pernikahan mereka namun  menurut  KUA  hal  tersebut  memang  tidak  bisa  di  hindari  sebab  sudah menyangkut  harga  diri  keluarga,  sehingga  harus  segera  di  lakukan  perkawinan  untuk menghindari  citra  buruk  dalam  masyarakat.  KUA  telah  melakukan  langkah-langkah yang  dapat  mengantisipasi  terjadinya  perkawinan  di  bawah  tangan.  Meski  memang masih ada beberapa pasangan yang tetap melakukan hal tersebut namun menurut penulis apa yang dilakukan oleh KUA sudah tepat khususnya pada kegiatan seminar di sekolah- sekolah  yang  mana  menurut  pengamatan  penulis  bahwa  di  Kecamatan  Dua  Boccoe memang marak terjadi perkawinan di bawah tangan oleh anak di bawah umur.
Pengaruh  dari  sosialisasi,  penyuluhan  dan  seminar  yang  dilakukan  oleh  KUA  Dua Boccoe  sangatlah  tinggi,  mengingat  banyaknya  masyarakat  yang  belum  mengetahui pentingnya  perkawinan  itu  dicatatkan.  Sebagian  lagi  mencatatkan  hanya  karena  ikut- ikutan  atau  hanya  sekedar  memenuhi  syarat  administrasi.  Olehnya  itu  pentingnya memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  sebagai  langkah  untuk  mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah tangan.
22 Juraeri Tahir, dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirih di Sulawesi Barat", Diskursus Islam 5, no. 2 (2017): h. 84.
Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Shintika Rindiyani Guntur, Zulfahmi Alwi, Musyfikah Ilyas

## Daftar Pustaka
Alwiah dan Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus  KUA  Kecamatan  Pallangga,  Kabupaten  Gowa". QadauNa 2,  no.  2  (2021):  h. 412, 415 & 417.
Al-Zuhaily, Wahbah Fiqih Islam Wa Adllatuhu Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 41.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. “Kecamatan Dua Boccoe dalam Angka 2020,” Bone:
BPS, 2020.
Gibran,  Ananda  Muhammad  Khalil.  “Peranan  Kantor  Urusan  Agama  dalam  Mengatasi Perkawinan di Bawah Tangan”. Hukum 9, no. 1 (2021): h. 37.
Hadi  Daeng  Mapuna,  dkk.,  Peran  Kantor  Urusan  Agama  dalam  Meminimalisir  Resepsi Pernikahan  pada Masa Pandemi Covid-19”, Qadauna,Volume 3 Nomor 2 (2022) hal. 229.
Iismiaty,  Andi,  dkk.  "Status  Hukum  Pernikahan  Sirri  dalam  Hukum  Islam". Alauddin LawDevelopment 2, no. 2, (2020): h. 97.
Islami,  Irfan  2017  "Perkawinan  di  Bawah  Tangan  dan  Akibat  Hukumnya",  Adil  Jurnal Hukum, Volume 8 Nomor 1, (2017): h.78.
Jamaludin,  Nanda  Amalia.  "Buku  Ajar  Hukum  Perkawinan",  (Cet.  1,  Aceh:  Unimal  Press,
(2016)
Jamil.  “Status  Hukum  Perkawinan  di  Bawah  Tangan  Menurut  Hukum  Nasional  Indonesia”.
Hukum 5, No.2 (2016): h. 222.
Kustini. “Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat.” Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013.
Maloko,  M.  Thahir.  "Nikah  Sirri  Perspektif  Hukum  Islam". Sipakalebbi 1,  no.  2  (2014):  h. 220.
Matnuh,  Harpani.  “Perkawinan  di  Bawah  Tangan  dan  Akibat  Hukumnya  Menurut  Hukum Perkawinan Nasional”. Pendidikan Kewarganegaraan 6 , no. 11 (2016): h. 906.
Mubasyaroh.  "Konseling  Pra  Nikah  dalam  Mewujudkan  Keluarga  Bahagia" .  Jurnal Bimbingan Konseling Islam 7, no. 2 (2016): h.5.
Munir,  Kurnia,  Zulfahmi  Alwi,  ”Tinjauan  Hukum    Islam    terhadap  Pengaruh  Perkawinan dengan Pertimbangan Strata Sosial pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru),” Qadauna, Volume 2 Nomor 3 (2021) hal. 490.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Pasal 2 Ayat 2.
Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”. Al-Qadau 2, no.1 (2015): h. 15 & 29.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah Jilid 3. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.
Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
Shintika Rindiyani Guntur, Zulfahmi Alwi, Musyfikah Ilyas
Salam,  Safrin.  “Dispensasi  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur:  Perspektif  Hukum  Adat, Hukum Negara & Hukum Islam”. Pagaruyuang Law 1 , no.1 (2017): h. 114.
Tahir,  Hj.  Hartini.  "Kedudukan  Wanita  dalam  Hukum  di  Indonesia". Al-Qadau  1 ,  no.  2 (2014): h. 87.
Tahir, Juraeri, dkk. "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirih di Sulawesi Barat". Diskursus Islam 5 no. 2 (2017): h. 84.
Zulfahmi  Alwi,  dkk.,  “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Praktik  Isbat  Nikah  Sebagai  Upaya Legalitas  Pernikahan  Siri  di  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  1A”,  Qadauna, Volume 3 Nomor 2 (2022), hal. 356.