## PELEMAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TANAH KAS DESA (Studi Kasus di Kalurahan Srimulyo, Kapenewon Piyungan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)
Elsa Pebriani Sinaga 1 , Tri Daya Rini 2
Prodi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Korespondensi Penulis: elsapebrianisinaga02@gmail.com

## ABSTRAK
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  ialah  tentang  kebijakan  Pemerintah  Daerah  yang  membatasi kewenangan  Kalurahan  dalam  pemanfaatan  tanah  kas  Desa/Kalurahan.Pertanyaan  yang  diajukan dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kebijakan  dan  kendala  pemerintah  Kalurahan  dalam pemanfaatan  dan  pengembangan  tanah  kas  desa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  kajian  studi  kasus.  Data  primer  dikumpulkan  melalui  observasi,  dokumentasi,  dan wawancara  mendalam.  Data  sekunder  dikumpulkan  melalui  studi  pustaka:  dokumen,  jurnal  dan buku.  Dalam  menganalisis  penelitian  ini  digunakan  teori  dan  konsep  tentang  kebijakan,  dimana secara  umum  kebijakan  diartikan  sebagai  upaya  memecahkan,  mengurangi,  dan  mencegah  suatu keburukan serta sebaiknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah telah memasung Kalurahan Srimulyo terkait pemanfaatan dan pengembangan tanah kas desa. Pemanfaatan  tanah  kas  desa  belum  dapat  dilakukan  secara  optimal,  karena  tidak  memberi  nilai tambah ekonomi bagi Lurah dan perangkat Kalurahan.
Kata kunci: Tanah Kas Desa, Kebijakan, Pemerintah Kalurahan

## ABSTRACT
The problem in this research is about the local government policy which limits the authority of the village head in the utilization of Village/Kalurahan treasury land. The question posed in this research is  what  are  the  policies  and  constraints  of  the  village  administration  in  the  utilization  and development of village treasury land. This research uses qualitative methods with case study studies. Primary data was collected through observation, documentation and in-depth interviews. Secondary data  was  collected  through  literature  study:  documents,  journals  and  books.  In  analyzing  this research, theories and concepts about policy are used, where in general policy is defined as an effort to solve, reduce, and prevent something bad and should be an advocate, innovation, and leader of goodness  in  the  best  way  and  directed  action.  The  findings  of  this  study  indicate  that  local government policies have confined the Srimulyo Village regarding the utilization and development of village treasury land. Utilization of village treasury land cannot be done optimally, because it does not provide added economic value for the Lurah and Kalurahan apparatus.
Keywords: Village Treasury Land, Policy, Village Government

## Informasi Artikel:
Diterima: Oktober 2022 Disetujui: November 2022 Diterbitkan: Desember 2022 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.215

## PENDAHULUAN
Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi sebuah titik
awal harapan desa, dimana desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa,  Aset  Desa  dapat  berupa  tanah  kas  desa,  tanah  ulayat,  pasar  Desa,  pasar  hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
Tanah  desa  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  desa  bertujuan  akhir  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan tanah desa yang pemanfaatannya tidak optimal justru menjadi beban bagi anggaran belanja desa, sebab pemerintah desa harus mengalokasikan  belanja  pemeliharaan  tanah  desa  serta  membayar  pajak  tanah.  Bagi pemerintah desa, kemampuan memanfaatkan peluang ekonomis atas tanah desa yang belum optimal,  membutuhkan  kemampuan  mengelola  aset  yang  semestinya  dimiliki  oleh  para pengelolaan  Tanah  Desa.  Mengenai  pentingnya  pengelolaan  khususnya  pemanfaatan  dan pengembangan  tanah  desa  dalam  mensejahterakan  masyarakat  desa,  maka  tanah  desa sepatutnya  digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat  setempat.  Infrastruktur  pertanian digunakan oleh petani untuk menunjang kegiatan pertanian, begitupun dengan akses jalan perkebunan rakyat digunakan untuk menunjang kegiatan perkebunan, serta beberapa jenis tanah desa lainnya yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  hendak  mengangkat  persoalan  optimalisasai pemanfaatan  tanah  desa  di  Kalurahan  Srimulyo.  Kalurahan  Srimulyo  sendiri  merupakan salah satu desa di Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang  terdiri  dari  22  dusun  dan  terdapat  14.300  petak  tanah.  Saat  ini  Kalurahan  Srimulyo memiliki tanah desa seluas 563.462 m2. Karakteristik Kalurahan Sri Mulyo merupakan desa bercirikan  agraris  dengan  lanskap  geografis  yang  cenderung  didominasi  oleh  lereng perbukitan dan hamparan persawahan, sehingga lebih mengedepankan pertanian, peternakan dan  pariwisata.  Namun  demikian,  dalam  kurun  waktu  20  tahun  ini,  Kalurahan  Sri  Mulyo telah bertransformasi menjadi desa sub urban. Dikenal sebagai salah satu daerah penyangga Kota  Yogyakarta,  Srimulyo  menjadi  salah  satu  desa  yang  mendapat  efek  aglomerasi perkotaan. Ciri desa agraris memang tidak hilang sama sekali, namun desakan aglomerasi perkotaan telah mengubah wajah Srimulyo secara perlahan menjadi desa suburban. Dengan transformasi  yang  terjadi  di  Kalurahan  Srimulyo,  penelitian  ini  mempertajam  pertanyaan penelitian apakah perubahan lanskap tersebut juga mengubah pengelolaan pola pemanfaatan
tanah desa di Kalurahan Srimulyo?

## TINJAUAN TEORITIS
Kebijakan  adalah  “apa  pun  yang  dipilih  pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak dilakukan” (Dye 1987, 1); “hubungan unit pemerintah dengan lingkungannya” (Eysestone 1971,  18);  atau  “tindakan,  tujuan,  dan  pernyataan  pemerintah  tentang  masalah  tertentu, langkah  yang  mereka  ambil  (atau  gagal  ambil)  untuk  mengimplementasikannya,  dan penjelasan yang mereka berikan untuk apa yang terjadi (atau tidak terjadi)” (Wilson 2006, 154). Buku teks sarjana James Anderson yang banyak digunakan, misalnya, mendefinisikan kebijakan sebagai "tindakan atau kelambanan tindakan yang bertujuan yang dilakukan oleh seorang aktor atau serangkaian aktor dalam menangani masalah atau masalah yang menjadi perhatian" (1994, 5).
Ragam  definisi  tersebut  menyiratkan  seperangkat  karakteristik  yang  membedakan untuk kebijakan publik. Kebijakan tidak acak tetapi bertujuan dan berorientasi pada tujuan; kebijakan publik dibuat oleh otoritas publik; kebijakan publik terdiri dari pola tindakan yang diambil  dari  waktu  ke  waktu;  kebijakan  publik  adalah  produk  permintaan,  tindakan  yang diarahkan oleh pemerintah sebagai tanggapan atas tekanan tentang beberapa masalah yang dirasakan;  kebijakan publik dapat  bersifat  positif (suatu  tindakan yang sengaja bertujuan) atau negatif (keputusan yang disengaja untuk tidak mengambil tindakan). Kebijakan adalah semacam  jawaban  terhadap  suatu  masalah  karena  akan  merupakan  upaya  memecahkan, mengurangi,  dan  mencegah  suatu  keburukan  serta  sebaiknya  menjadi  penganjur,  inovasi, dan  pemuka  terjadinya  kebaikan  dengan  cara  terbaik  dan  tindakan  terarah  (Shita  Dewi, 2015).
Model analisis (terhadap) kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kelembagaan (Institutional Model) dimana Policy sebagai hasil dari lembaga-lembaga yang  memiliki  mandat  sebagai  lembaga  pembuat  kebijakan. Model   kelembagaan  sendiri dalam perkembangannya terdiri dari dua sub model yakni model kelembagaan lama dengan model  kelembagaan  baru  (neo-institusional).  Model  kelembagaan  lama  dalam  proses kebijakan berfokus pada bagaimana struktur pemerintahan memproduksi kebijakan secara organisasional.  Dalam  model  ini,  aktivitas-aktivitas  pembuatan  kebijakan   yang  berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah yakni institusi legislatif, eksekutif dan yudikatif baik di level pemerintahan  nasional, regional, lokal menjadi lokus penelitian dalam model semacam ini.  Kebijakan  publik   yang  diformulasikan  dan  diimplementasikan  lembaga-
lembaga pemerintah tersebut menjadi obyek kajian model analisis kelembagaan lama. Hal ini artinya, terdapat relasi yang sangat erat antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah. Pembuatan keputusan dari ragam opsi alternatif pemecahan masalah tidak dapat menjadi kebijakan yang bersifat publik tanpa keputusan itu diformulasikan, dilegalkan dan diimplementasikan dahulu oleh lembaga-lembaga  pemerintahan yang ada.
Selanjutnya,  menurut  Dye  (1987),  hubungan  yang  sangat  kuat  antara kebijakan publik dengan institusi-institusi pemerintahan, karena institusi-institusi tersebut mempunyai kewenangan yang  tidak  dimiliki  institusi  lain.  Kewenangan    tersebut    yaitu: pertama, institusi pemerintah memiliki  kewenangan  mengesahan  keputusan  menjadi  kebijakan publik,  yang  bermakna  kebijakan  yang  telah  disahkan  tersebut  mengikat  seluruh  warga negara  secara  hukum  yang  memuat  hak  maupun  kewajiban  yang  harus  dipatuhi. Kedua, institusi pemerintah memiliki  otoritas universal  pada kebijakan  publik,  dalam  konteks kebijakan  tersebut  bersifat  publik  yang  didiseminasikan  serta  berlaku  untuk seluruh warga negara entitas  yang  menjadi  target  dari  kebijakan  publik  tersebut. Ketiga, mengikuti pandangan Weberian , institusionalis lama berpandangan hanya  pemerintah yang memiliki  monopoli   kekerasan  secara  sah untuk  menegakkan  kebijakan  publik yang  telah diambil  pada  seluruh  warga  negara,  sehingga  pemerintah  melalui  apparatus  negara  dapat menjatuhkan sanksi pada mereka yang melanggarnya. Ringkasnya, penelitian kelembagaan lama  hanya  menjelaskan  lembaga-lembaga  pemerintah  secara  spesifik,  misalnya menjelaskan mengenai strukturnya, organisasi, tugas kewajibannya, dan fungsi-fungsi yang dijalankan. Salah  satu  kelemmahan dari model ini  adalah terabaikannya  masalah-masalah lingkungan tempat kebijakan tesrsebut diterapkan (Wibawa, 1994 dalam Nugroho 2009).
Namun  demikian,  dalam  perkembangannya  terdapat  pendekatan  kelembagaan  baru (neo  institusionalisme)  di  mana  model  kelembagaan  tidaklah  berpandangan  sempit  dan deskriptif  semacam  itu  (Thoha,  2010).  Dalam  kaitan  ini,  institusi  tidak  lagi  hanya didefinisikan sebagai sekelompok lembaga formal negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif semata),  tetapi  lebih  luas  lagi  mencakup  institusi-institusi  non-formal  (norma,  adat, prosedur-prosedur  dan  beragam  konvensi  yang  telah  mengakar  dalam  masyarakat)  yang dipandang  membatasi  dan  menentukan  tindakan.  Neo-institusionalise  sebagai  pendekatan kajian  untuk  memahami  tindakan  politik  ( political  actions )  dan  hasil  politik  ( political outcomes ) dengan cakupan yang lebih luas, menurut Lowndes (2010: 113), pada dasarnya, dalam  beberapa  kasus  dibangun  di  atas  wawasan  terbaik  dari  institusionalisme  lama  ( old
institutionalism ),  namun  dalam  konteks  kerangka  teoritis  yang  lebih  eksplisit  dan  lebih canggih.
Terkait hal ini, Lowndes (2010: 116-121) menjelaskan perubahan enam garis analisis yang dapat membedakan antara pendekatan kelembagaan lama dengan kelembagaan baru, dan/atau  menjelaskan  kebaruan  pendekatan  kelembagaan  baru.  Keenam  garis  perubahan tersebut  dapat  dipaparkan  sebagai  berikut  ini: pertama, dari  fokus  terhadap  organisasi menuju  fokus  pada  peraturan.  Dalam  pandangan  kelembagaan  baru,  yang  disebut  dengan institusi tidak merujuk pada organisasi politik atau kelembagaan pemerintahan, tetapi lebih mengarah pada sekumpulan aturan ‘yang memandu, membentuk serta membatasi perilaku agensi  (baik  secara  individual  maupun  kolektif). Kedua, dari  konsepsi  formal  tentang institusi  ke  hal  yang  informal.  Pendekatan  kelembagaan  baru  lebih  luas  cakupannya dibandingkan  kelembagaan  lama,  dimana  kelembagaan  baru  memberikan  fokus  analisis tidak  hanya  pada  aturan  formal  saja,  namun  juga  aturan  yang  bersifat  informal  seperti konvensi  (kebiasaan)  yang  bersandar  pada  argument  bahwa    aturan  informal  dalam kehidupan  public  acap  kali  menjadi  faktor  penting  yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam membentuk  perilaku  agency.  Ringkasnya,  aturan  informal,  sekalipun  tidak  tersurat,  dapat memperkuat,  memoderasi  aturan  formal  dengan  kelenturannya,  atau  bahkan  bisa  jadi membatalkan keberlakuannya.
Ketiga, dari  konsepsi  statis  menuju  konsep  dinamis  tentang  institusi.  Pendekatan kelembagaan baru memandang institusi tidak lagi sebagai  sistem yang statis namun selalu bertumbuh  dan  berkembang,  mengikuti  prosesnya,  meskipun  stabilitas,  sebagai  mana dinyatakan  Huntington  (1968)    menjadi  nilai  utama  dalam  pendekatan  ini,  Bagi  para pengusung  kelembagaan  baru  yang  sangat  dipengaruhi  pendekatan  pilihan  rasional menyatakan  bahwa  pengaturan  institusional  dapat  bertahan    sepanjang  mereka  melayani kepentingan  rasional    para  agen    sebagai  pemburu  manfaat.  Argument  berikutnya, menjelaskan  bahwa  suatu  lembaga  cenderung  berubah  secara  bertahap  dalam  merespon perubahan lingkungan. Keempat, dari berkubang dalam nilai menjadi posisi kritis terhadap nilai.  Jika  paham  kelembagaan  lama  cenderung  mencari  nilai  ideal  dari  sesuatu  yang meletakkan  misi  utamanya  pada  pencarian  pemerintahan  yang  baik  (dalam  penegertian normatif), kelembagaan baru berupaya mencari cara bagaimana institusi membentuk nilai- nilai suatu masyarakat, yang dengan sendirinya bisa diperseterukan dan dalam perubahan- perubahan  yang  terus  menerus.  Sehingga,  dalam  konteks  ini,  struktur  pemerintahan  tidak dapat dikatakan bebas nilai, tetapi justru disokong dan melekat didalamnya nilai-nilai politik.
Kelima, dari konsepsi institusi  yang menyeluruh menjadi parsial atau terpisah satu dengan yang  lain.  Pengusung  kelembagaan  baru  tidak  memberikan  perhatian  besar  untuk mendeskripsikan  seluruh  sistem  pemerintahan  di  suatu  negara  yang  tengah  diteliti sebagaimana yang dilakukan oleh penganut pendekatan kelembagaan lama. Kelembagaan baru lebih fokus pada komponen institusi dalam kehidupan politik yang sifatnya partikular dan  terpisah-pisah,  seperti  system  pemungutan  suara,  pembuatan  keputusan  kabinet, penganggaran  negara  atau  proses  pembuatan  kebijakan,  atau  hubungan  intra  pemerintah. Institusi semacam ini diekspresikan melalui struktur formal dan prosedur resmi, tetapi juga diekspresikan  melalui  prosedur  informal  seperti  pemahaman  dan  kebiasaan  yang  tak terucapkan  yang  melampaui  batas-batas  organisasi  baik  di  dalam  maupun  di  luar  sektor publik. Keenam,  dari  independensi  menjadi  kemelekatan. Terakhir  adalah  penganut kelembagaan  baru  berpandangan  bahwa  institusi  politik  bukan  merupakan  entitas  yang independen, yang eksis di luar ruang dan waktu. Karena dalam bentuk apapun keberadaan institusi  politik  selalu  melekat  dan  tertanam  dalam  konteks  tertentu  yang  melingkupinya. Keanekaragaman institusi politik yang muncul, menurut Clegg (dalam Lowndes, 2010: 121) adalah sebagian disebabkan oleh interaksi mereka dengan institusi non-politik pada tingkat lokal, yang menciptakan kesempatan untuk tidak hanya pada hal yang berlainan, tapi juga pada hal yang sama secara berlainan.
Penelitian  ini  memposisikan  menggunakan  pendekatan  kelembagaan  baru  dengan pertimbangan  bahwa  penelitian  juga  melihat  bagaimana  pengaruh  institusi  informal  turut membentuk  praktik kebijakan. Jadi  bukan hanya  melihat institusi  yang  bermakna  sebagai sesuatu  yang  bersifat  formal,  namun  juga  informal.  Disamping  itu,  penelitian  juga  lebih memfokuskan  diri  pada  sekumpulan  peraturan  ketimbang  meletakkan  pengertian kelembagaan secara organisasional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan   metode  studi kasus   yang  menggambarkan mengenai kebijakan  kebijakan  pemerintah  desa  dalam  merancangkan  dan  melaksanakan  kebijakan (Sugiono,  2018).  Penelitian  dengan  pendekatan  studi  kasus  untuk  mencari  informasi/data secara detil permasalahan nyata dalam masyarakat. Peneliti secara obyektif mengumpulkan dara  primer melalui wawancara, diskusi dan observasi. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka: dokumen,jurnal dan buku. Data yang terkumpul kemudian dipilah-pilah untuk menjawab  rumusan  masalah.  Kemudian  Ddata  primer  dan  sekunder  divalidasi  melalui
triangulasi. Setelah data tervalidasi, kemudian penulis menganalisis (mengeksplorasi) data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Kalurahan Srimulyo
Wilayah  Kalurahan  Srimulyo  terletak  di  Kapanewon  Piyungan,  Kabupaten  Bantul, termasuk  salah  satu  desa  yang  berada  di  paling  timur  Kabupaten  Bantul.  Letak  wilayah Kalurahan Srimulyo sangat strategis dan menjadi hub menuju sejumlah daerah. Kalurahan Srimulyo  menjadi  titik  pertemuan  Jalan  Raya  Nasional  Yogya—Wonosari,  Kabupaten Gunungkidul dengan Jalan Raya menuju Prambanan, Klaten. Pada akhirnya Desa Srimulyo menjadi  jalur  alternatif  dengan  3  jalur  tujuan  utama  yakni  jalur  ke  barat  menuju  Kota Yogyakarta, jalur ke utara menuju  Klaten, dan jalur ke timur menuju kota Wonosari. Dengan demikian, Kalurahan Srimulyo menjadi salah satu wilayah dengan lalu lintas sangat padat. Kalurahan  Srimulyo  memiliki  wilayah  seluas  1.462,33  Ha  yang  secara  administratif pemerintahan terbagi dalam 22 padukuhan dan 119 RT. Diapit oleh dua  sungai besar yakni Sungai  Opak  dan  Sungai  Gawe,  Kondisi    topografi    di    Kalurahan  Srimulyo    cenderung bervariasi    dari    dataran    sampai  perbukitan    terjal.  Jika  ditinjau  dari  aspek  pertanian, meskipun  terjadi  perubahan  penggunaan  lahan  sawah  untuk  pemukiman  maupun  untuk aktivitas  industri  dan  perdagangan,  namun  luas  lahan  pertanian  yang  ada  masih  mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Dari  segi  kependudukan,  hingga  akhir  tahun  2021,  jumlah  penduduk  Kalurahan Srimulyo  mencapai  17.879  jiwa  dengan  komposisi  berdasarkan  jenis  kelamin  terdiri  dari 8.789 laki-laki dan 9.801 perempuan (BPS, 2021). Dengan jumlah penduduk cukup banyak, menjadikan  kepadatan  pendudduk  di  Kalurahan  Srimulyo  cukup  tinggi  yakni  1228 jiwa/km2. Sedangkan penduduk usia produktifyakni 15-64 tahun mencapai 13.272 jiwa atau sekitar  74  %  dari  jumlah  total  penduduk  (BPS,  2021).  Sedangkan  penduduk  usia  non produktif terdiri dari usia balita dan anak-anak (0-14 tahun) sebanyak 21,22 % dan usia lanjut usia (65 tahun <) sebanyak 1.813 atau sekitar 10,14 %.
Dari  komposisi  penduduk  berdasarkan  pekerjaan  cukup  beragam.  Profesi  paling banyak adalah buruh harian lepas sebanyak 13, 37 %,  disusul petani (termasuk buruh tani) sebanyak 12, 68 %,  kemuudian wiraswasta sebanyak 11,17 %, pegawai swasta sebanyak 10,65 %, mengurus rumah tangga sebanyak 8,46 %,  PNS-TNI-POLRI sebanyak 3, 61 %,
dan  sisanya  menyebar  di  berbagai  profesi  seperti  dokter,  guru,  pedagang,  dan  jasa-jasa lainnya. Meski sektor pertanian masih menjadi salah satu gantungan hidup sebagian warga, namun hanya sekitar 12,68 % warga yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Menilik keragaman  pekerjaan  di  kalurahan  Srimulyo,  menunjukkan  karakter  Kalurahan  Srimulyo adalah desa suburban. Selain profesi petani mulai ditinggalkan, muncul banyak jenis usaha baru,  terutama  di  sector  jasa  dan  perdagangan  yang  menjadi  sumber  penghidupan  utama sejumlah besar keluarga di Kalurahan Srimulyo.

## Kerangka Pengaturan Tanah Desa di DIY
Pengaturan  tanah  desa  di  DIY  terutama  diatur  dalam  Peraturan  Gubernur  (Pergub) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Pasal 7 Peraturan Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  34  Tahun  2017  tentang  Pemanfaatan  Tanah  Desa menyatakan bahwa:
(1) Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan Hak Milik Kesultanan atau Hak Milik Kadipaten.
(2) Tanah  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pemanfaatannya  diserahkan kepada Pemerintah Desa.
(3) Pemanfaatan Tanah Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan dan Kadipaten.
(4) Izin  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diberikan  dalam  bentuk  Serat Kekancingan sebagai Hak Anggaduh.
(5) Serat kekancingan sebagai Hak Anggaduh sebagaimana dimaksud pada (2) diberikan dalam bentuk satu kesatuan kepada setiap desa.
(6) Berdasarkan Serat Kekancingan sebagai Hak Anggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa mengenai pemanfaatan Tanah Desa.
(7) Dalam  hal  terjadi  penambahan  atau  pengurangan  objek  dan  luas  Tanah  Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  maka  Pemerintah  Desa  mengajukan permohonan  perubahan  Serat  Kekancingan  sebagai  Hak  Anggaduh  kepada Kasultanan dan Kadipaten.
(8) Serat Kekancingan sebagai Hak Anggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perubahan Serat Kekancingan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) difasilitasi oleh Dinas.
Pasal tersebut menegaskan alas hak tanah desa sepenuhnya berada dalam kepemilikan dan  penguasaan  Kasultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat/Kadipaten  Paku  Alaman. Kalurahan,  dalam  hal  ini  pemerintah  kalurahan  hanya  memiliki  hak anggaduh, atau  hak pakai /guna  lahan yang  pemanfaatannya  sepenuhnya  berda  dalam  otoritas Kasultanan/Kadipaten. Hal itu berarti kalurahan sejatinya tidak memiliki aset berupa tanah desa  yang  sepenuhnya  yang  berada  dalam  kontrol  kasultanan/kadipaten.  Jika  Kalurahan
ingin  memanfaatkan  tanah  tersebut  maka  harus  mengurus  semacam  surat  ijin  atau  yang disebut  dengan  surat kekancingan kepada  pihak  kraton.  Berdasarkan  surat  kekacingan tersebut memberikan alas hak anggaduh pada Kalurahan untuk memanfaatkan tanah desa.
Selanjutnya, dalam Pasal 2 (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa  memuat  asas:  a. pengakuan atas hak asal- usul; b. efektivitas pemerintahan; dan c. pendayagunaan kearifan lokal. Sedangkan bentuk pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam Peraturan Gubernur tersebut dinyatakan dalam bentuk diantaranya  sewa  dan  kerja  sama  pemanfaatan.  Berdasarkan  regulasi  tersebut,  maka Pemerintah  Kalurahan  Srimulyo  membentuk  tim  pelaksana  pengelola  tanah  kas  desa berdasarkan Keputusan Lurah Srimulyo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana  Kegiatan  Umum  atau  Panitia  Kegiatan  Kalurahan  Srimulyo  Tahun  Anggaran 2021. Di dalam tim pelaksana pengelolaan Tanah Kas Desa yang terdiri atas Pembina, Wakil Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota.

## Pemanfaatan Tanah Kas Desa
Pemanfaatan  Tanah  Kas  Desa  dapat  dilaksanakan  sepanjang  tidak  dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemanfaatan Tanah Kas Desa  ditetapkan  dalam  Peraturan  Desa,  Pemanfaatan  melalui  Kerjasama  Pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota,  hasil  pemanfaatan  merupakan  pendapatan  desa  dan  wajib  masuk  ke rekening Kas Desa. Pemanfaatan Tanah Kas Desa adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan tanah desa dapat berupa sewa dan kerja sama pemanfaatan yang akan dipaparkan sebagai berikut ini.

## Sewa
Sewa sendiri adalah pengembangan dan pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah kas desa  oleh  pihak  lain  dalam  jangka  waktu  tertentu  untuk  menerima  imbalan  uang  tunai. Pengelolaan tanah kas  desa secara sewa lakukan atas dasar:  menguntungkan desa,  jangka waktu  penyewaan  tanah  kas  desa  paling  lama  3  tahun,  penetapan  tarif  sewa  ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disetujui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian sistem penyewaan dilakukan dengan adanya surat perjanjian.
Kalurahan Srimulyo, merupakan desa yang mempunyai tanah desa yang cukup luas yaitu  sekitar  dari  105  Ha  desa  meliputi  70,775  ha  tanah  pelungguh  dan  10,402  Ha  tanah Pengarem-arem,  dan  23,9529  Ha  Tanah  Kas  Desa.  Sewa  dilakukan  baik  untuk  tanah pelingguh maupun tanah kas desa. Dari semua Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kalurahan Srimulyo  yang  dimuat  dalam  Dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Kalurahan  (RPJMKal)  Srimulyo,  pengelolaan  secara  sewa  pemanfaatannya  adalah  untuk kawasan  industri,  pertanian,  dan  kawasan  pariwisata.    Menurut  RPJMKal  Srimulyo menunjukkan  bahwa  kontribusi  pendapatan  yang  diterima  paling  besar  berasal  dari penyewaan Tanah kas desa dari industri, yaitu sekitar Rp.2.98 Milyar sebagaimana tersaji dalam  Tabel  1.  Sedangkan  kontribusi  pendapatan  sewa  Tanah  kas  desa    untuk  kawasan perkebunan, peternakan, dan pariwisata masih belum optimal.

## Tabel 1. Pendapatan dan Luas Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 dari Tanah Kas Desa
No. Uraian Jenis Pendapatan Jumlah Pendapatan (Rp) PAD Desa (Rp) Transfer 1. Sewa Los 11.595.000,00 0,00 11.595.000,00 2. Sewa Lapangan 2.350.000,00 0,00 2.350.0000 3. Sewa Lahan Industri 2.983.651.446,71 0,00 2.983.651.446,71 4. Sewa Kios 14.825.000 0,00 14.825.000 5. Sewa Tanah Kas 12.815.000 0,00 12.815.000 6. Sewa TKD 5.500.000 0,00 5.500.000 7. Sewa Joglo 750.000 0,00 750.000 8. Dana Bantuan 85.932.000 0,00 85.932.000,00 9. Aula 350.000 0,00 350.000,00 Jumlah 3.117.771.446,71 0,00 3.117.771.446,71
Sumber : RPJM Kalurahan Srimulyo tahun 2021
Terkait  dengan  penetapan  tarif  sewa  dituangkan  dalam  Peraturan  Desa  Srimulyo Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Pemanfaatan  Tanah  Kas  Desa.  Dalam  peraturan  tersebut dinyatakan bahwa penetapan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 11 mengatur terkait apabila kesepakatan  mengenai  besaran  dan  tata  cara  pembayaran  sewa  Tanah  Kas  Desa  telah tercapai,  maka  ditetapkan  dengan  keputusan  lurah  dengan  peretujuan  Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal). Sejumlah nara sumber dari Bamuskal menyatakan dalam hal negosiasi dan kerja sama antara Pemerintah Kalurahan dengan Bamuskal terkait penetapan  tarif  sewa  tanah  desa  masih  kurang  optimal.  Penetapan  tarif  penyewaan  tanah
desa yang seharusnya dilakukan setiap pertanggungjawaban tahunan dengan cara dilakukan musyawarah.  Selain  itu,  Bamuskal  sendiri  mengakui  bahwa  fungsinya  dalam  melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Tanah Desa juga belum optimal. Hal ini bisa jadi karena kurangnya koordinasi dan evaluasi antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal untuk peka terhadap potensi dan pemanfaatan Tanah Kas Desa demi menunjang Pendapatan Asli Desa (PADes) dan juga kesejahteraan masyarakat desa dalam peningkatan lapangan kerja untuk warga desa tanpa meninggalkan kearifan lokal desa.

## Kerja Sama Pemanfaatan
Kerja sama pemanfaatan terkait dengan sejumlah pengaturan yakni penetapan mitra kerja sama dilakukan oleh pihak kalurahan dengan mempertimbangkan sejumlah hal yakni: karakter calon mitra, jenis usaha yang akan jalankan, kemampuan keuangan calon pemanfaat serta menerima saran dan pendapat dari masyarakat terutama tokoh setempat terkait dampak lingkungan sosial ekonomi sebagai akibat kerja sama tersebut. Jika negosiasi ditempuh maka salah  satu  kewajiban  masyarakat  yang  menggunakan  tanah  desa  dengan  cara  kerjasama, berkewajiban memberikan kontribusi ke rekening kas desa.

## Tabel 2. Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan tahun 2021
No. Tanah Kas Desa Luas (m 3 ) Keterangan 1. Fasilitas Umum dan Sosial 25.080  Bangunan,Lapangan dan Jalan 2. Pengarem-Arem 144.080  Pembangunan Kawasan Wisata 3. Pelungguh 648.000 PT Yogyakarta Isti Parama 4. Tanah Kas Desa 594.319 Kawasan Industri dan Sawah
Sumber : RPJMKal Srimulyo Tahun 2021-2026
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  pengumpulan  data  yang  didapatkan  dari  RPJMKal 2021-2026  dijelaskan  bahwa,  Misi  dari  Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah Kalurahan salah satunya merupakan pengoptimalan upaya untuk menghijaukan gunung serta menata pemukiman dan potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah desa wisata. Salah satu  klausul  terkait  kerja  sama  menyatakan  bahwa  kerjasama  pemanfaatan  tidak  hanya menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang tetapi juga dapat mensejahterakan masyarakat
dalam  bentuk  pemberdayaan  dengan  meningkatkan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat  di Kalurahan Srimulyo.
Namun dalam kebijakan kerja sama pemanfaatan pada Peraturan Desa Srimulyo tidak optimal. Pemanfaatan Tanah Kas Desa melalui kerja sama pemanfaatan masih belum sesuai dengan peraturan yang ada dan juga dalam RPJMkal Srimulyo sendiri. Selain itu, kerjasama pemanfaatan  tanah  desa  dinilai  sejumlah  warga  setempat  maupun  tokoh  setempat  belum menyeimbangkan  berbagai  aspek  karakteristik  desa,  potensi  desa  dan  juga  pemberdayaan masyarakat Kalurahan Srimulyo sendiri. Di samping itu, kebijakan kerja sama pemanfaatan oleh  Pemerintah  Kalurahan  Srimulyo  belum  mengedepankan  pada  pemberian  kontribusi yang memadai jika dibandingkan dengan dampak lingkungan sosial yang diterima warga.

## Kebijakan Pengembangan Tanah Kas Desa
Berdasarkan  observasi  dilakukan  di  Kalurahan  Srimulyo,  Kapanewon  Piyungan, Kabupaten  Bantul,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  serta  data  bahwa  Luasan  sawah  irigasi yang besar di Kalurahan Srimulyo menjadikan Kalurahan ini memiliki hasil produksi padi yang tinggi.

## Tabel 3. Tanah Kas Desa yang Dimanfaatkan dan Dikembangkan
Kondisi Keterangan Luas (m 2) Fasilitas Sosial Pasar Gambir, Mushola, Masjid 300 Lapangan Piyungan 24.750 Sekolah, Puskesmas, Pasar, Balai Desa, Kantor Pos,Bukit Indah 40.395 Kawasan Industri ( Pengarem-arem ) PT YIP 144.800 Kawasan Industri ( Pelungguh ) PT YIP 684.000 Kawasan Wisata PT YIP 105.943 Sawah - 70.155 Tegal - 250.817 Bantaran Sungai Bantaran Sungai Ngijo 950 Bumi Perkemahan Bumi Perkemahan Gunung Kucing 8.300 Kawasan Industri PT YIP 117.759 Jumlah 1.448.169

## Sumber : Peraturan Kalurahan Srimulyo No 6 Tahun 2020
Sesuai dengan RPJMKal Srimulyo dengan visi mewujudkan pengembangan ekonomi strategis  melalui  pariwisata  berbasis  potensi  alam  (baik  perbukitan,  pemukiman,  sungai) serta  budaya  lokal  tidak  sesuai  dengan  kebijakan  pemanfaatan  dan  pengembangan Pemerintah  Kalurahan  Srimulyo.  Sesuai  dengan  konsep  pengembangan  dimana  adanya
sebuah  inisiatif  dan  arah  kebijakan  yang  baru  atau  apapun  yang  akan  dikeluarkan  pada kebijakan  selanjutnya  harus  bersifat  baru  dan  belum  digunakan  sebelumnya.  Berdasarkan wawancara,  observasi,  dan  data  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Kebijakan  Pemerintah Kalurahan  Srimulyo  dalam  Pengembangan  Tanah  Kas  Desa  belum  dikembangkan  dan kurangnya  inovasi  dan  kreativitas  Pemerintah  Kalurahan  dalam  mengembangkan  potensi desanya. Kebijakan Kalurahan Srimulyo masih belum optimal dalam pengembangan Tanah Kas Desa, serta belum ada pembaharuan kebijakan baik  dari pemanfaatan tanah kas desa yang sudah ada maupun yang belum ada dimanfaatkan.

## KESIMPULAN
Tata  kelola  tanah  kas  desa  yang  diatur  dalam  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa  telah melemahkan hak Kalurahan  dalam  pendapatan  asli  desa.  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tersebut semula dalam rangka mensejahterakan masyarakat, namun dalam praktiknya  Peraturan Gubernur tersebut - Lurah kehilangan  penghasilan tambahan dari  sewa  tanah  kas  Desa.  Sebelum  munculnya  Peraturan  Gubernur  tersebut,  Lurah  yang mendapat gaji minim dapat leluasa mengelola tanah kas Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan pribadi.
Peraturan  Gubernur  tersebut  sebagai  kebijakan  yang  memungkinkan  Gubernur menghegemoni terhadap Kalurahan. Dengan adanya hegemoni Pemda terhadap Kalurahan, maka  upaya  untuk  mengatur,  mengendalikan  dan  mengarahkan  Kalurahan  semakin mudah.Implikasi  dari  penerapan  Gubernur  tersebut,  Kalurahan  tidak  mandiri  dari  segi ekonomi,politik, sosial dan budaya. Kalurahan harus mengikuti dan menerapkan kebijakan Pemerintah  Daerah,  bila  tidak  mengikuti  kebijakan  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  atau tidak mendapatkan dana keistimewaan.
Idealnya  tanah  kas  desa  merupakan  aset  desa  yang  perlu  dimanfaatkan  serta dikembangkan oleh Kalurahan  dengan cara membagi tanah kas desa sesuai  kebutuhan desa. Tidak  jarang  ditemukan  permasalahan  dalam  pemanfaatan  serta  pengembangannya. Pemanfaatan dan Pengembangan tanah kas desa yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Srimulyo perlu ditinjau dari karakteristik desa serta warga desanya. Kebijakan Pemerintah Desa  dalam  Pemanfaatan  dan  Pengembangan  dilakukan  dengan  tujuan  pengembangan kebudayaan,  kepentingan  sosial,  kesejahteraan  masyarakat,  dan  penyelenggaraan pemerintah Desa.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah  Kalurahan  Srimulyo  dalam  Pemanfaatan  dan  Pengembangan  Aset  Desa khususnya  Tanah  Kas  Desa  belum  optimal  dan  belum  sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  34  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Tanah Desa dan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Pemanfaatan Tanah Desa.
Berdasarkan regulasi tersebut,  rendahnya kontribusi pendapatan sewa tanah kas desa untuk kawasan perkebunan, peternakan dan pariwisata, karena lemahnya penegakkan aturan oleh perangkat desa. Oleh karena Lurah dan perangkat desa kurang mendapat manfaat dari sewa  tanah  kas  desa,  maka  mereka  seolah  membiarkan  pelanggaran  perjanjian  sewa. Implikasinya perangkat desa kurang tegas dalam memberikan sanksi pada para pihak ketiga baik penyewa atau mitra kerja sama untuk memenuhi komitmen maupun perjanjian dengan Kalurahan Srimulyo. Acapkali jika sudah lewat dari tempo waktu yang ditentukan dan juga peringatan  berkali-kali,  pihak  Pemerintah  Kalurahan  Srimulyo  seharusnya  memutus  kerja sama  penyewaan.  Selain  itu,  kebijakan  dalam  pengembangan  tanah  kas  desa,  tidak  ada perkembangan  yang  pasti  dan  inovasi  pengembangan  oleh  Pemerintah  Kalurahan. Disamping  itu  penetapan  mitra  kerjasama  pemanfaatan  tanah  kas  desa  seharusnya dimusyawarahkan  dahulu  antara  Kepala  Desa  dan  BPD  sementara  hasil  observasi menunjukkan bahwa penetapan  mitra kerjasama ataupun penyewaan tidak berjalan sesuai yang seharusnya.
Pemerintah Kalurahan Srimulyo sudah memanfaatkan tanah kas desa, namun belum mengembangkan  tanah  kas  desa  sesuai  karakteristik  desa.  Berdasarkan  dari  RPJM Kalurahan serta observasi lapangan yang dilakukan di Kalurahan Srimulyo, peruntukkannya digunakan untuk pengembangan pertanian dan peternakan seperti untuk usaha kolam ikan yang dikelola masyarakat, peternakan rakyat baik ayam petelur, ayam pedaging, puyuh, sapi maupun  kambing.  Dalam  konteks  ini,  pemerintah  Kalurahan  Srimulyo  justru  telah  keluar dari  RPJM  dengan  terfokus  kepada  pengalihan  lahan  pertanian  menjadi  kawasan  industri dan kawasan wisata. Kebijakan Pemerintah Kalurahan Srimulyo yang mendorong kawasan industri dan wisata akan berdampak pada semakin berkurangnya lahan pertanian oleh adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi industri ataupun wisata.
Model  pengembangan  desa  inovatif  mensyaratkan  pentingnya  komunikasi  dan kebijakan  penyelenggara  pemerintahan  di  tingkat  Desa  (Kepala  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa). Sebuah inisiatif dan  arah kebijakan yang akan dikeluarkan pada
kebijakan selanjutnya harus bersifat baru dan belum digunakan sebelumnya. Innovation in the  policy  making  process  yang  artinya  inovasi  menjadi  sebuah  fokus  dan  inovasi  dapat mempengaruhi  proses  pembuatan  dan  perumusan  kebijakan  yang  digunakan  untuk menganalisis  bagaimana  kebijakan  pemerintah  desa  dalam  pengembangan  tanah  kas  desa (Sururi, 2017).
Oleh  karena  itu,  Perencanaan  dan  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  desa  dalam pemanfaatan dan pengembangan Tanah Kas Desa sebaiknya perlu memupuk kemampuan entrepreneur oleh perangkat desa,yakni kemampuan melihat peluang atas potensi yang dapat dimanfaatkan  oleh  pihak  ketiga,  pihak  pemerintah  desa,  dan  yang  paling  penting  demi kepentingan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik . Jakarta: Salemba Humanika
Agustin,  Leo.  2006. Dasar-Dasar    Kebijakan    Publik .  Bandung  :    CV  Alfabeta Bandung.
Dewi,  Ayu  Shinta.  (2013). Pengaruh    independensi,  Kecakapan  Profesional, Objektivitas,  Kompetensi,dan  Pengalaman  kerja  Terhadap  Kualitas  Hasil  Audit (Studi empiris pada pemerintah Kota Surakarta dan Kabupaten Wonogiri). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Dewi,  P.E.D.M  et.  al.  (2017). Optimalisasi  Pemanfaatan  dan  Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa . Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2(2), 129-147.
Dianita, Putu Eka.(2017). Optimalisasi  Pemanfaatan  dan  Profesionalisme  Pengelolaan Aset  Desa  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa .  Jurnal  Ilmiah Akuntansi.Volume 2(hal 133-134).
Dunn,William  N.  2000. Pengantar  Analisis    Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:    Gadjah Mada University Press
Dye,  Thomas R.(2005 )  Understanding  Public  Policy. New  Jersey:  Pearson  Education Inc.
Hendri (2020). Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Desa ”. Skripsi.Universitas Hasanuddin Diakses http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/792/2/B11115037_skripsi%20cover- bab2.pdf .
Lowndes, Vivien (2010). Institutionalism . Dalam David Marsh dan Gerry Stokker (2010).
Teori dan Metode dalam Ilmu Politik . Bandung: Nusamedia
Kementerian Dalam Negeri (2016). Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Nurcholis, Hanif (2005) Teori dan Praktik  Pemerintahan  dan Otonomi Daerah , Jakarta: Grasindo
Pemerintah Kabupaten Bantul (2019). Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan  Keuangan kepada Desa atas Pemanfaatan Tanah Kas Desa . Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (2014). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor  112  Tahun  2014 ,  Yogyakarta;  Pemerintah  Daerah  Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Darerah Istimewa Yogyakarta (2017). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor  34  Tahun  2017 .  Yogyakarta;  Pemerintah  Daerah  Istimewa Yogyakarta
Pemerintah  Kalurahan  Srimulyo  (2021). Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Kalurahan 2021-2026. Bantul: Pemerintah Kalurahan Srimulyo
Pemerintah  Kalurahan  Srimulyo  (2021). Profil  Kalurahan  Srimulyo  2021 .  Bantul:
Pemerintah Kalurahan Srimulyo
Pradika Subuana. Ricky.(2021). Pengelolaan   Aset  Desa  Tugusari  Kabupaten   Jember . Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Risnawati. Dewi.(2017). Pengelolaan  Aset  Desa  dalam  Meningkatkan Kesejahteraan di  Desa  Krayan  Bahagia  Kecamatan  Long  Ikis  Kabupaten  Paser . Skripsi.Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.
Rozuki,  Nur. (2020). Ini  Dia   Aset  Desa  yang  bisa  dikendalikan  Pemerintah  Desa.
Diakses dari: ” https://www.simpeldesa.com/blog/ini-dia-aset-desa-yang-bisa- dikendalikanpemerintahdesa/2067/#:~:text=Aset%20desa%20yang%20bisa%20di kendalikan%20pemerintah%20desa%20dapat%20berupa%20tanah,dan%20aset% 20lainnya%20milik%20desa .
Silahuddin  ,  M.  (2015). Kewenangan  Desa  dan  Regulasi  Desa, Jakarta  :  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Shaleh, Khairul.(2018). Pemberdayaan    Berbasis   Aset   Desa” :   Upaya   Penciptaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat Desa . Jurnal.
Shaleh,  Khairul.(2021). Pemberdayaan  Berbasis    Aset    Desa:  Upaya  Penciptaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat Desa. Skripsi. Universitas Jember.
Sumber  Saparin,  (2009) Tata    Pemerintahan    &  Administrasi    Pemerintahan  Desa , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sekretariat  Negara  (2014). Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Jakarta:
Sekretariat Negara
Siregar.  Doli.  D,  (2004). Management  Aset  Strategi  Penataan  Konsep   Pembangunan Berkelanjutan   secara   Nasional   dalam   Konteks  Kepala  Daerah  pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Soehino (1980). Ilmu Negara , Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung  : Alfabeta, CV.
Sururi Ahmad. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya  Good  Public  Policy  Governance ,  Jurnal  Spirit  Publik  Volume  12, Nomor 2.
Sutaryono,  Dyah  Widuri    dan    Akhmad    Murtajib.  (2014). Buku    Pintar    Pengelolaan Aset Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Yunanto,  Sutoro  Eko.  (2014). Desa  Membangun  Indonesia. Yogyakarta:  Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)