## TELAAH HUKUM TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH (PERDA) OLEH PEMERINTAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 56/PUU-XIV/2016
Oleh :
Fathorrahman , S.H.

## Abstract
After the revocation of several paragraphs in Article 251 of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government  by the Constitutional  Court,  the Central Government  no longer has the  authority  in  an  effort  to  overrule  the  Regional  Regulations  of  the  Regency  /  City.  The cancellation  of  the  perceived  regional  regulation  must  be  through  the  instrument  of  the judiciary,  in  which  case  its  cancellation  must  be  through  judicial  review  to  the  Supreme Court. So the principle of executive review is no longer allowed cancellation of a Perda and Perkada by the government that is above it.
Keywords :  Cancellation,Local  Regulation,   Post  Of  Decision  Of  The  Constitutional Council Number 56/PUU-XIV / 2016

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Republik Indonesia
adalah  negara  yang  berasaskan  hukum.
Hal  ini  sudah  sangat  jelas  dan  tegas dalam  pasal  1  (satu)  ayat  3    (tiga)
Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  1945.  Dalam  pasal ini sangat tegas digariskan bahwa negara  ini  adalah  negara  yang  berdasar paada  hukum.  Pada  ciri  negara  hukum setiap  tindakan  dan  perbuatan  pejabat negara dan masyarakatnya haruslah didasaarkan  pada  hukum  yang  berlaku. Hukum  yang  berlaku  perlu menjadi kesadaran untuk dilaksakan bersama agar  fungsi  hukum  itu  sendiri  dapat dilakukan. Fungsi hukum itu tentu demi  sebuah tegaknya  keadilan dan ketertiban.
Hukum adalah hierarki yang mengenai hubungan yang bersifat normatif,  bukan  suatu  hubungan  sebab akibat dan esensi dari itu semua terletak  pada  apa  yang  seharusnya  ada. 1
Oleh  karena  itu,  kajian  Kelsen  terkait hukum  adalah  norma  hukum (the  legal norm) , elemen-elemennya, interelasinya, tatanan hukum secara keseluruhan strukturnya, hubungan
tatanan hukum yang berbeda, dan
1 Hans  Kelsen, General  Theory  Theory  of  Law  and State (New York: Russell & Russell, 1945).124
kesatuan  hukum  dalam  tatanan  hukum positif  yang  bersifat  majemuk.  Artinya menurut  ahli  hukum  ini  hukum  adalah seperangkat aturan yang bertingkat secara hierarki. Dan antara semua jenjang tingkatannya tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan yang secara  tingkat  berada  lebih  tinggi  atau norma dasar. 2
Pembentukan sebuah hukum dalam prinsip pembagian kekuasaan (division of power principle) merupakan  fungsi  dari  ketatanegaraan/ pemerintahan yang dijalakan oleh beberapa  lembaga  eksekutif,  legislatif, dan  yudikatif  untuk  membentuk  hukum baik, yang tertulis ( ongeschreven recht ). Dan dalam pemisahan kekuasaan  ( separation  of  power )  fungsi ini  menjadi otoritas badab legislatif semata, badan-badan kekuasaan lain tidak menjadi otoritas tersebut. 3
Hal  ini  juga  dianut  dalam  sistem hukum di indonesia. Dimana ada hierarki peraturan perundang-undangan yang  sudah  ditetapkan  dalam  sebuah undang-undang. Hal ini termaktub dalam  Undang-Undang  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Didalamnya
2 Ibid
3 Widodo  Ekatjahjana, Pembetukan  Peraturan Perundang-undangan  (Dasar-Dasar  dan  Teknik Penyusunannya) (PT  Citra  Aditya  Bakti,  2008). Hal 4
memuat bahwa hierarki peraturan
perundang-undangan di indonesia
adalah (Undang-Undang Dasar, TAP Majlis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah). 4
Sebuah peraturan perundang- undangan  yang  baik  dan  benar  menurut Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011 seharusnya memuat peraturan yang secara  isi  tidak  bertengtangan  dengan peraturan  yang  lebih  tinggi  di  atasnya. Apabila sebuah peraturan ternyata memuat  sesuatu  yang  tidak  dibenarkan dan bertengtangan dengan peraturan diatasnya maka dibolehkan dilakukan pengujian dan pencabutan atas peraturan tersebut.
Makna  pengujian  sebuah  peraturan perundang-undangan  secara  bahasa  terdiri dari  sebuah  kata  “ pengujian‟ dan  frase “ peraturan perundang-undangan‟ . Pengujian berasal dari kata dasar uji adalah sebuah  kata yang  memiliki  arti  percobaan untuk mengetahui kualitas sesuatu, sehingga  ‟ pengujian ‟  diartikan  sebagai proses,  cara,  perbuatan,  untuk  melakukan pengujian.
Sedangkan  makna  dari  peraturan
4 Pasal  7  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011, Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan”
perundang-undangan dapat diartikan sebagai  peraturan  tertulis  yang  dibuat  oleh lembaga negara atau pejabat  yang memiliki kewenangan  dan  mempunyyai  daya  ikat secara  umum.  Dengan  demikian  dapat diartikan  pengujian  peraturan  perundang- undangan  dapat  diartikan  sebagai  proses untuk  menguji  sebuah  peraturan  yang tertulis  baik  yang  dibentuk  oleh  lembaga negara  maupun  pejabat  yang  memang memiliki kewenangan dan mempunyai daya ikat secara umum.
Oleh karena itu, pengujian peraturan perundang-undangan yang diartikan sebagai suatu  proses  dapat  untuk  menguji  sebuah peraturan,  sangat  erat  berkaitan  dengan “ siapa‟ (subyek)  dengan  “ apa‟ (obyek) dan  dalam  proses  pengujian  peraturan perundang-undangan  tersebut.  Persoalan anatara  sbyek  dan  obyk  dalam  sudut pandang pengujian sebuah peraturan perundang-undangan,  dapat  menimbulkan berbagai  peristilahan  yang  sering  kali terjadi  kesalahan  dan  kekeliruan  dalam melakukan pengertian dan mengartikannya.
Salah  satu  conoh  dalam    istilah toetsingsrecht biasa sering kali dipersandingkan  maknanya  dengan  istilah judicial  review.  Padahal  Kedua  istlah kedua-duanya memiliki perbedaan pengertian,  oleh  karena  toetsingsrecht memiliki  arti  yang  lebih  luas  dan  masih bersifat  masih  umum  dan  dapat  dilekatkan pada  lembaga  kekuasaan  negara  yang
banyak  baik,  yudikatif,  legislatif,  maupun eksekutif. 5 Sedangkan judicial  review , cakupan dan ruang lingkupnya terbatas  dan hanya  pada  kewenangan  pengujian  yang dilakukan  dengan  melalui  mekanisme judicial dan lembaganya hanya terbatas dan terletak pada lembaga kekuasaan kehakiman. 6
Pengujian peraturan perundang- undangan  mempunyai  wewenang  untuk menilai dan menafsirkan isi dalam sebuah peraturan tersebut. Prinsip pengujiannya dimuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 24a dan 24c dan Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011 pasal  9  ayat  1  (satu)  dan  2  (dua)  yang mengamanahkan kepada Mahkamah
Konstitusi  untuk  melakukan  pengujian
Undang-Undang terhadap Undang- Undang  Dasar  dan  pengujian  terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadapnya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Prinsip inilah yang disebut dengan istilah judicial review.
Maka dari paparan diatas
sebuah peraturan perundang-undangan yang dianggap menyimpang dari peaturan  yang  lebih  tinggi  maka,  hal tersebut dapat diuji dalam sebuah
5 Jimly  Asshiddiqie, Model-model  Pengujian Konstitusional  di  Berbagai  Negara (Jakarta: Konstitusi press, 2005).Hal 4-7
6 Ibid.
peradilan.  Jadi  yang  disebut  dari  isilah atau prinsip peninjauan kembali itu hanya  boleh  dilakukan  oleh  kekuasaan kehakiman saja. Maka sebuah peraturan perundang-ungdangan dapat dibatalkan apabila sudah diuji oleh peradilan dan sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Dengan sudah terbentuk dan berfungsinya  Mahkamah  Konstitusi  (MK) sejak  tanggal  19  Agustus  2003,  maka mekanisme  pengujian  konstitusi yang dilakukan  oleh  lembaga  peradilan  yang tersendiri  dapat  diselenggarakan  dengan sebaik-baiknya.  Namun,  dalam  Aturan Peralihan  Pasal  III  UUD  1945  ditentukan pula bahwa “Mahkamah Konstitusi dibentuk  selambat-lambatnya  pada  17 Agustus 2003 akan tetapi sebelum dibentuk segala  kewenangannya  dilakukan  oleh Mahkamah  Agung”.  Artinya  apa,  sejak disahkannya  naskah  Perubahan  Keempat UUD  1945  pada  tanggal  10  Agustus  2002 sampai  dngan  terbentuknya  Mahkamah Konstitusi  secara  resmi,  maka  kewenangan jucisial  tersebut  untuk  dapat  melakukan pengujian konstitusional ( constitutional review )  itu    berlaku  dan  hanaya  untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah  Agung  (MA)  yang  bertindak
dan mempunyai keewenagan selaku Mahkamah Konstitusi untuk Sementara. 7
Prinsip kedua adalah sebuah peraturan perundangan-undangan dapat diubah  dan  dibatalkan  oleh  siapa  yang membuat peraturan tersebut. Kewenangan
pembatalan tersebut hanya  boleh  dilakukan  oleh  lembaga atau  pejabat  Negara  yang  berwenang dalam pembuatannya. Pembatalan itu bisa  berupa  perubahan  atas  sebagian atau keseluruhan dengan adanya
sebuah peraturan yang baru.
Pada  prinsip  yang  kedua  biasa disebut dengan Legislative review. Dalam  hal  ini  berlaku  sebuah  prinsip apabila suatu peraturan perundang- undangan sudah dibatalkan oleh lembaga yang membuat maka keberlakuannya sudah tidak lagi melekat kepada peraturan perundang- undangan tersebut. Dus, bisa juga sebuah peraturan perundang-undangan tidak lagi berlaku apabila sudah ditetapkan sebuah peraturan yang baru.
Dilihat dari pasal 8 pada
Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan maka lembaga yang  mempunyai  wewenang  sangtalah
7 “Sejarah  Constitutional  Review  &  Gagasan Pembentukan  MK,”  diakses  7  Desember  2016, http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah- constitutional-review-gagasan-pembentukan- mk/.
banyak. Itu tidak hanya tergantung kepada  lembaga  legislatif  (dalam  arti
Dewan Perwakilan Masyarakat Republik Indonesia, maupun DPRD) semata tetapi pada lembaga-lembaga yang  menurut  peraturan  yang  berlaku diberikan wewenang. Mulai dari presiden, menteri, lembaga, badan, bahkan pemerintah desa sekalipun.
Lembaga-lembaga tersebut
selain dapat melakukan tindakan membuat  sebuah  peraturan  perundang- undangan  namun  juga  secara  otomatis dapat merubah peraturan yang dibuatnya atau hanya membatalkan. Jadi selain pembatalan peraturan perundang-undangan oleh lembaga kekuasaan  kehakiman maka, lembaga pembuatnya sendiri juga dapat melkukan pembatalan. Namun sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia,
pembatalan terhadap peraturan perundang-undangan keluar dari dua prinsip  diatas.  Hal  ini  termuat  dalam Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  pasal  251 yang  isinya  sebuah  peraturan  daerah provinsi  dan  peraturan  gubenur  dapat dibatalkan oleh menteri, sedangkan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali  kota  dapat  dibatalkan  oleh gubenur.  Hal  ini  menjadi  konflik  norma karena  kewenangan  dalam  pembatalan
Peraturan Daerah dimiliki oleh
beberapa lembaga eksekutif.
Dalam  norma  yang  terkandung dalam  Undang-Undang  23  Tahun  2014 memuat sebuah norma yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar.  Undang-Undang  Dasar  sebagai sebuah  peraturan  yang  paling  tinggi seharusnya menjadi acuan atas diberlakukannya  sebuah  peraturan  yang secara hieraarki berada dibawahnya.
Menurut Imam M. Nasef 8 Walaupun Undang-Undang
Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  telah menggariskan  bahwa  mekanisme  ihwal pengujian  Peraturan  daerah dilakukan
melalui judicial review yang kewenangannya oleh Mahkamah
Agung, hal itu tidak serta merta menegasikan bahwa fungsi kontrol
Pemerintah Pusat terhadap Perda. Pemerintah Pusat sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan juga sebagai pembina  dan  pengawas  daerah  tetap memiliki andil dalam pengawasan Peraturan  daerah,  namun  harus  juga dilakukan formulasi secara proporsional. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya
8 “Anomali Pembatalan Perda,” detiknews, diakses 7 Desember  2016,  http://news.detik.com/kolom/d- 3240276/anomali-pembatalan-perda.
mengadopsi dua jenis pengawasan terhadap pemerintah daerah dengan Peraturan daerah, yaitu menggunakan pengawasan  preventif  dan  pengawasan represif. Yang dimaksud Pengawasan preventif dimanivestasikan dengan adanya evaluasi terhadap Rancangan Perda belum dilakukan pengesahan
(pra-pengesahan).Sementara wewenang pengawasan represif diwujudkan
dengan  adanya  mekanisme  pembatalan Perda.
Namun, kedua pengawasan tersebut  berdasarkan  UU  Pemda  yang saat  ini  berlaku  dapat  dilakukan  oleh menteri  dalam  negeri  (Mendagri)  dan pula  untuk  perda  kabupaten  dan  kota dapat  dilakukan  oleh  Gubernur.  Inilah yang seharusnya perlu diformulasi ulang, lebih-lebih mengenai hal kewenangan  Menteri  dalam  negeri  dan Gubernur  yang  terkait  soal  pengawasan yang bersifat represif, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya persoalan  ini  tidak  hanya  menimbulkan anomali  dalam  sistem  ketatanegaraan, tetapi  juga  sangat  bertentangan  sekali dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945. 9
Pada kasus yang terjadi pemerintah  dalam  hal  ini  menteri  dalam negeri telah membatalkan 3.143
9 “Anomali Pembatalan Perda.”
peraturan daerah hanya berdasarkan insruksi menteri. Tindakan tersebut tidaklah  bisa  disalahkan  seratus  persen karena  memang  karena  memang  ada payung hukum yang menangui tindakan tersebut. Tetapi dalam hal yang  lain  pula  tersebut  juga  dapat dikatakan bertengtangan
dengan peraturan yang lain.
Pertentangan pertama adalah karena  norma  tersebut  sudah  menyalahi peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar. Pasal 24a
sudah  sangat  jelas  bahwa  pembatalan sebuah  peraturan  daerah  harus  melalui Mahkamah Agung. Jadi kewenangan dalam pengujiannya diserahkan langsung konstitusi kita kepada
lembaga peradilan. Persoalan yang kedua  adalah,  terdapat  pada  asas  dalam Undang-undang  23  Tahun  2014  pada pasal  251  disebutkan  bahwa  peraturan daerah  tidak  boleh  bertentangan  dengan perturan perundang-undangan yang lebih  tinggi,  kepentingan  umum  dan kesusilaan.  Hal  tersebut  lebih  singkron dengan asas-asas yang ada pada undang-undang yang
mengatur
bagaimana cara membuat peraturan perundang-undanngan yakni UU 12 Tahun  2011  yang  hanya  mengenal  asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepak, kesesuaian  antara  (jenis,  hierarki,  dan
materi muatan), dapat dilaksanakan, kedaya-gunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Pada Undang-Undang tentang Pemda hanya asas hierarki saja yang sesuai.
Hal  itu  juga  disanyangkan  oleh mantan  ketua  MK  Mahfud  MD  “Ini UU  Nomor  23  Tahun  2014  ini  yang membentur, bertentangan dan tidak singkron  dengan  Undang-Undang  yang sebelumnya.  Yang  membuat  Undang- Undang  sebelumnya  tidak  dan  bahkan absen melakukan koreksi," 10 beliau juga  melanjutkan,  "Kalau  mau    dicabut, ya  harus  melalui  proses judicial  review atau political review.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-nya yang diminta untuk mengevaluasi," 11
Adapun  alasan  dari  pemerintah adalah pencabutan tersebut sebagai upaya  pengawasan  dan  kontrol  yang dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  yang lebih  tinggi.  Pembatalan  perda  itu  juga tidak dapat berlaku secara umum. Hanya  ada  pada  beberapa  perda  yang memuat persoalan tertentu. Menurut Sigit,  pada  Undang-Undang  Nomor  32
10 “Mahfud  MD:  Kemendagri  Tidak  Bisa  Sepihak Batalkan  Perda  -  Tribunnews.com,”  diakses  7 Desember  2016,  http://www.tribunnews.com/ nasional/2016/06/16/mahfud-md-kemendagri- tidak-bisa-sepihak-batalkan-perda.
11 “Pemda  Boleh  Abaikan  Pencabutan  Perda,  Ini Penjelasannya,”  Republika  Online,  diakses  7 Desember 2016, http://www.republika.co.id/ berita/nasional/hukum/16/06/15/o8t4cx361- pemda-boleh-abaikan-pencabutan-perda-ini- penjelasannya.
Tahun  2004,  Kemendagri  hanya  boleh melakukan  pembatalan  pada  peraturan daerah  hanya  untuk  empat  peraturan saja,  yakni  aturan  terkait  dengan  pajak daerah,  restitusi  daerah,  APBD,  dan RTRW. 12
Dari 3.143 peraturan dearah
yang  dibatalkan,  diantara  adalah  1765 Peraturan daerah/ Peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang dicabut/dibatalkan  oleh  Menteri  Dalam Negeri, 111 Peraturan/keputusan
Menteri  Dalam  Negeri  yang  dicabut/ dibatalkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri, dan juga 1267 Peraturan daerah/
Peraturan  kepala  daerah  kabupaten/kota yang dicabut/ dibatalkan oleh Gubernur. 13 Walaupun akhirnya Mahkamah
Konstitusi kemudian membatalkan beberapa  ayat  dari  pasal  251  Undang Undang  Pemerintah  daerah  Nomor  23 tahun  2014.  Dengan  pembatalan  pada ayat  (2),  (3),  (4)  dan  (8)  yang  isinya pemerintah  Pusat,  baik  Menteri  Dalam Negeri dan gubenur sebagai wakil
12 Tempo.Co,  “Kemendagri:  Pembatalan  Perda  Tak Perlu  Lewat  Judicial  Review  |  politik  | tempo.co,”  Tempo  News,  diakses  21  Desember 2016,  https://m.tempo.co/  read/news/2016/06/16 /078780518/kemendagri-pembatalan-perda-tak- perlu-lewat-judicial-review.
13 “Daftar  Pembatalan  3.143  Perda  Masih  Perlu Penyempurnaan  -  Berita  -  Kementerian  Dalam Negeri    -  Republik  Indonesia,”  diakses  21
Desember  2016,  http://www.kemendagri.go.id/ news/2016/06/21/daftar-pembatalan-3143-perda- masih-perlu-penyempurnaan.
pemerintah pusat tidak dapat melakukan pembatalan peraturan daerah.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini dapat dirumuskan sebagai berikut : apakah dampak dari dikabulkanya permohonan  pengujian  oleh  Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016
terhadap pembatan suatu Peraturan Daerah?.

## II. PEMBAHASAN
Sebelum membahas terkait executive riview dalam membatalkan peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala daerah  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  dan Gubenur, maka lebih elok apabila didahului oleh pembahasan tentang bentuk negara dan sistem  pemerintahan  yang  berlaku  di Indonesia. Tanpa melihat persoalan tersebut kita  akan  mengalami  kebingungan  yang yang tidak berpangkal.
A. Bentuk Negara
Indonesia adalah bagian dari Negara di  dunia  yang  sudah  mendapat  pengakuaan berdaualat  dari  Negara  lain.  Deklarasi kemerdekaan  Negara  seribu  pulau  ini  tepat pada tanggal 17 agustus 1945 oleh Sokarno- Hatta  di  Jakarta.  Sejak  masa  itu  titik  start Negara Republik Indonesia dimulai.
Kemerdekaan  tersebut  bukan  bermakna sebagai  awal  mula  dibentuknya  sebuah Negara.  Karena  jauh  sebelum  itu  sudah terbentuk  negara  di  wilayah  yang  dulu dikenal  dengan  sebutan  Nusantara.  Bentuk Negara  yang  diminati  oleh  masyarakat nusantara waktu itu adalah monarki. Bentuk Negara monarki dipimpin dan tugas penting untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  atau kenegaraan oleh seorang raja.
Bentuk Negara monarki di Indonesia  sebelum  deklarasi  kemerdekaan hampir mempunyai kesamaan bentuk dengan beberapa Negara monarki dibelahan dunia  lainnya.  Dalam  pengangkatan  kepala Negara  pemimpinnya  adalah king (raja) atau queen (ratu),  dan  sistem  pergantian dalam  negara  monarki  lebih  kepada  garis pertalian  atau  hubungan  darah.  Indonesia adalah  bentuk  Negara  yang  Republik. Berbeda  dari  monarki  yang  selalu  memberi batasan  kepada  orang  yang  bukan  dari kolega  kekuasaan.  Republik  tidak  pernah membedakan  spektrum  kulit  atau  suku. Semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan kehidupan kolektif-kolegeal.  Pemimpin  dari  Negara republik biasa disebut ketua atau yang lebih banyak  disebut  presiden.  Pengankatannya berdasarkan pemilihan atau sidang kerakyatan  dan  tidak  berdasarkan  pertalian atau karena hubungan darah.
Republik  sendiri  berasal  dari  kata
“ respublika” ( res+publicae ) yang
menpunyai  arti  hak  atau  kepentingan rakyat.  Dalam  istilah  Indonesia re berarti kembali,  mengulang  atau  mengembalikan, sedangkan public bermakna  masyarakat atau  umum.  Jadi  republik  sebenarnya sesuatu proses dimana rakyat atau masyarakat  umum  memegang  daulat  untuk menentukan  sesuatu  tanpa  membedakan personalitas  dari  kesatuan  masyarakat  yang satu dengan yang lain. Dan itu seperti yang di  amanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar Republlik  Indonesia  pasal  1  ayat  (1)  1945 adalah  republik.  “ Negara  Indonesia  ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik ”.
Ada  beberapa  bentuk  Negara  di dunia  saat  ini,  Negara  kesatuan  ( unitary state ),  Negara  Serikat  atau  Federal,  Negara Konfederasi, dan Negara Super Struktutural.  Menurut  Jimly  Asshiddqie, konsep  dari  berbagai  bentuk  Negara tersebut  adalah  berikut. 14 Negara  serikat dimana  kekuasaan  Negara  terbagi  antara Negara  Bagian  dan  Negara  Federal. Kekuasaan  asli  ada  di  Negara  Bagian sebagai  badan  hukum  Negara  yang  bersifat sendiri-sendiri  yang  secara  bersama-sama menbentuk    pemerintahan  federal  dengan batas-batas  kekuasaan  yang  disepakati bersama  oleh  Negara-negara  bagian  dalam konstitusi federal, yaitu :
1. Negara konfederasi merupakan persekutuan antar Negara-negara
14 Zainal Arifin H, “Pengujian Peraturan Perundang- Undangan,” Ibid .
yang  berdaulat  dan  independen  yang
karena kebutuhan tertentu mempersekutukan diri dalam organisasi  yang  longgar.  Umpama Negara-negara  merdeka  Uni  Soviet, setelah  Uni  Soviet  bubar,  bersama- sama  menbentuk  Convederasion  of Independent State (CIS).
2. Superstruktural  seperti  Uni  Eropa.
Walau  tidak  bias  disebut  sebagai organisasi  perseketuan  seperti  Negara federasi  tetapi  tidak  dapat  pula dikatakan  sebagai  persekutuan  biasa karena  didalamnya  terdapatfungsi- fungsi  kenegaraan  seperti  legislasi, administrasi dan bahkan fungsi peradilan eropa.
3. Negara  kesatuan  yakni  kekuasaan Negara  terbagi  antara  pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kekuasaan  asli  terdapat  di  tingkat pusat  sedangkan  kekuasaan  daerah mendapatkan  kekuasaan  dari  pusat melalui  penyerahan  kekuasaan  secara tegas.
Dalam Negara kesatuan yang berbentuk  republik  tidak  dikenal  istilah Negara-negara  kecil  yang  berdaulat  dalam Negara  kesatuan.  Namun  karena  alasan perimbangan dan maksimalisasi kerja maka dibentuklah  pemerintahan  yang  bertempat di  daerah.  Otoritas  untuk  menjalankan pemerintahan  di  daerah  berdasar  atas kebutuhan daerah tersebut tanpa melupakan
batasan-batasan  kewenangan  yang  di  atur oleh  peraturan  nasional  dan  senantiasa menpertahankan  sekuat  tenaga    integritas bangsa,  seperti  yang  sudah  di  amanatkan UUD  atau  Undang-Undang  dan  lainnya. Perbedaan  pada  setiap  daerah  di  bawah bagian  geografis  hukum  Indonesia  tidak dapat  di  jadikan  alasan  pembenar  untuk melakukan  tindakan  makar  bahkan  gerakan separtis.
Kewenagan  pemerintah  daerah  juga sudah  sangat  jelas  diatur  dalam  Undang- Undang  dasar  1945  Bab  VI  tentang Pemrintah  Daerah  dan  Undang-Undang Republik  Indonesia  nomor  32  tahun  2004. Pada  pasal  18  ayat  (1)  UUD  disebutkan “ Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dibatasi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan undang-undang ”.
Pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di  seluruh  Indonesia,  baik  di  tingkat provinsi, kabupaten dan kota selalu berdasar  pada  kesamaan  tugas,  kewajiban, hak  dan  kewengan  yang  sama.  Hanya  saja untuk daerah-daerah tertentu yang menpunyai  latar  belakang  sejarah,  politik dan  ekonomi  berbeda  dapat  dilakukan kekhususan  dalam  pengelolaan  daerah. Otonomi  khusus  tersebut  juga  diatur  dalam
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia 1945,  dengan  kewengan  yang  dibatasi apabila bersifat kepentingan nasional.
Melihat  bentuk  Negara  Indonesia seperti  yang  diamanatkan  oleh  konstitusi yang  berlaku  dan  baku,  maka  setiap pengambilan  kebijakan  tidak  lepas  dari campur  tangan  rakyat  secara  umum. Campur  tangan  ini  tidak  dapat  dihilangkan dari  sistem  bernegara  kita.  Karena  menjadi konfigurasi  yang  dikehendaki  oleh  seluruh rakyat  Indonesia  dan  dus  merupakan amanat konstitusi yang tidak boleh disentuh oleh  amandemen,  maka  Negara  Kesatuan republic  Indonesia  adalah  harga  mati  dan suara rakyat adalah suara tuhan. 15

## B. Sistem Pemerintahan di indonesia
Sebelum membahas terkait beberapa hal  mengenai  sejauh  mana  kewenangan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  di indonesia,  maka  penulis  terlebih  dahulu ingin  menguraikan  tentang  bagaimana sistem  pemerintahan  Indonesia.  Bentuk negara  di  Indonesia  seperti  yang  sudah disebutkan diatas menganut sisitem republik  yang  demokratis.  Artinya  segala proses  yang  dilakukan  oleh  pemerintah harus  selalu  mengikutsertakan  publik.  Dan tidak  ada  perbedaan  kelas  masyarakat  baik kulit, Suku dan ras di mata negara.
15 “FH UI Guide - Download Bahankuliah,” diakses
7 Desember 2016, http://bem.law.ui.ac.id/ fhuiguide/bahankuliah/download/25.
Sedangkan sistem pemerintahan Indonesia  menganut  system  presidensil. Yakni  sistem  yang  terpusat  pada  jabatan presiden sebagai kepada kepala pemerintahan ( head of government ) sekaligus  merangkap  status  sebagai  kepala negara  ( head  of  state ).  Sebelum  lebih  jauh membahas terkait sitem presindensil peneliti  akan  menjelaskan  terlebih  dahulu terkait  system  pemerintahan  yang  terkenal di  dunia.  Menurut  Jimly  Ashiddiqie,  secara garis  besar  pembagian  tersebut  dibagi menjadi  tiga  bentuk,  yaitu  :  Sistem Pemerintahan Presidensil, Sistem pemerintahan parlementer, Sitem campuran.
Dalam  sistem  presidensil  kepala negara  dan  kepala  pemerintahan  adalah orang yang sama dan sekaligus menjalankan dualisme kewenangannya tersebut. Berbeda dengan system pemerintahan  parlementer  dimana  ada pemisahan  dan  perbedaan  jabatan  antara kelapa negara  dengan kepala  pemerintahan. Walaupun  pada  hakikatnya  kedua  jabatan tersebut  masih  pada  cabang  kekuasaan eksekutf.  Sementara  itu  dalam  sistem pemerintahan  campuran  menganut  dua sistem pemerintahan diatas.
Menurut  C.F.  Strong,  dalam  Jimly menyebutkan  bahwa  apabila  dalam  suatu pemerintah  negara,  diadakan  pembedaan yang tegas antara jabatan kepala negara dan kepala  pemerintahan,  maka  pemerintahan yang bersangkutan mengandung cirri
parlementer  dan  atau  bahkan  merupakan negara dengan system pemerintahan parlementer.  Dalam  praktek  kedudukan kepala  negara  biasanya  diduduki  oleh  raja, ratu,  presiden,  ataupun  sebutan  lain  yang sesuai dengan bahasa resmi yang dipakai di negara  beersangkutan.  Sedangkan  kepala pemerintahan    biasanya  disebut  perdana menteri  ( prime  minister )  atau  di  jerman disebut  kanselir.  Di  negara-negara  yang berbentuk  kerajaaan  (monarki)  dengan stelsel  parlemen,  dianut  adanya  dua  asas, yaitu  (i)  raja  tidak  dapat  diganggu  gugat, (ii)  apabila  sebagian  besar  wakil  rakyat tidak  menyetujui  kebijakan  pemerintah, secara  sendiri-diri  atau  seluruhnya,  mentri harus  meletakan  jabatan.  Asas  inilah  yang disebut sebagai sisitem pemerintahan parlementer 16
Apabila  pembedaan  dan  pemisahan antara  jabatan  kepala  pemerintahan  dan kepala  negara  maka  sitem  yang  dianut adalah  sitem  kabinet.  Sebagai  contoh inggris,  belanda  dan  Malaysia.  Ketiga negara  tersebut  merupakan  negara  dengan bentuk  monarki  yang  menganut  system parlementer. Jabatan kepala negara dipegang  oleh  raja  atau  ratu  dan  lembaga eksekutif  di  pegang  perdana  menteri sebagai pemegang kepala pemerintahan the real exekutif.
16 Rocky  Marbun,  “ Grand  Design  Politik  Hukum dan Sisitem Hukum Pidana Indonesia
Berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI  45 ,”
Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum 1 (2014).
Tetapi  berbeda  dengan  jerman  dan india  yang  negaranya  berbentuk  republic dengan  presiden  sebagai  kepala  negara tetapi the  real  exekutif dipegang  oleh perdana  menteri.  Bahkan  dalam  kedua negara  tersebut  presiden  hanya  sebagai jabatan  simbolik  saja  dan  dianggap  tidak lebih  penting  dari  pada  perdana  menteri. Sama seperti raja atau ratu yang memegang kekuasaan  sebagai  kepla  negara  tetapi dalam  proses  pergantiannya  presiden  harus diganti  dan  tidak  berdasarkan  dari  garis keturunan seperti dalam hal negara monarki.
Sedangkan  di  Indonesia  sendiri menganut  sisitem  pemerintahan  presidensil dimana  tampuk  kekuasaan  terintegrasi antara  jabatan  kepala  pemerintah  dengan jabatan  kepala  negara.  Presiden  adalah pemegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus  sebagai  kepala  pemerintahan. Integritas  kekuasaan  tersebut  menjadikan kekuasaan  presiden  menjadi  sangat  kuat kedudukannya. Tetapi begitupun juga kekuasaan  tersebut  tetap  di  batasi  oleh konstitusi  pasal  4  ayat  (1)  UUD  45.  Selain pembatasan oleh konstitusi tersebut lembaga  eksekutif  juga  di  control  oleh lembaga lain yang kedudukan sama.
Ada  beberapa  prinsip  dalam  sistem pemerintahan  presidensil.  Berapa  prinsip tersebut  di  kenal  dan  di  anut  oleh  banyak
negara.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie, prinsip tersebut sebagai berikut : 17
1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Presiden merupakan presiden tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden  tidak  terbagi  dan  yang  ada hanya presiden dan wakil presiden.
3. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara atau sebaliknya.
4. Presiden  mengankat  para  menteri atau  pembantu  sebagai  bawahan yang bertanggungjawab kepadanya.
5. Anggota  parlemen tidak boleh menduduki  jabatan  eksekutif  dan begitupun sebaliknya.
6. Presiden  tidak  dapat  membubarkan atau memaksa parlemen.
7. Jika  dalam  sisitem  parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen,, maka    dalam  system  presidensil berlaku supremasi konstitusi. Karena itu eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi. 8. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
9. Kekuasaan  terbesar  tidak  terpusat seperti  dalam  sistem  parlementer yang terpusat pada parlemen.
Melihat dari Sembilan prinsip diatas kedudukan  eksekutif  sangatlah  besar  dalam sistem  presidensil.  Artinya  lembaga  ini menjadi  sentral  penting dalam menjalankan roda  pemerintahan.  Dalam  UUD  45  juga sangat  jelas  disebutkan.  Namun  bukan berarti  lembaga  eksekutif  menjadi  lembaga yang paling tinggi gradasinya.
17 Asshiddiqie, Model-model Pengujian
Konstitusional di Berbagai Negara .
Dalam  menjalankan  tugas  fungsinya presiden  dibantu  oleh  beberap  orang lembaga  yang  disahkan  oleh  undang- undang.  Seperti  pada  pasal  4  ayat  (2)  yang menyebutkan “ Dalam melakukan kewajibannya,  presiden  dibantu  oleh  satu wakil presiden ”. Selain satu wakil presiden yang  menbantu  tugas  dan  fungsi  presiden dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,  dia juga  dibantu  oleh  para  menteri  yang diangkat  dan  ditunjuk  langsung  oleh presiden.  Pada  Pasal  17  ayat  (1)  juga disebutkan  bahwa  :  “ Presiden  dibantu  oleh para menteri. ”
Pada  prinsip  dan  menurut  undang- undang  diatas  sudah  disebutkan  bahwa lembaga  eksekutif  bertanggung  jawab kepada  rakyat  yang  berdaulat.  Rakyat adalah  raja  dari  segala  raja.  Dan  kepatuhan semua lembaga pemerintahan kepada aturan atau  yang  biasa  disebut  sebagai  supremasi hukum  adalah  bagian  dari  tidak  adanya kekuasaan  yang  paling  tinggi  kecuali kekuasaaan  rakyat  dan  diwujudkan  dalam kepatuhan  terhadap  konstitusi.  Namun begitupun lembaga eksekutif sangat mempunyai  kedudukan  yang  vital  dalam pemerintahan  presidensil,  bukan  berarti lembaga  ini  dapat  melakukan  seseatu dengan  semena-mena.  Bahkan,  dalam negara  hukum  yang  berasaskan  demokrasi kedudukan lembaga-lembaga negara  berada pada  posisi  yang  sama-setingkat.  Artinya
dalam  menjalakan  kewenangannya  dikenal dengan istilah cek and balance.
Seperrti di indonesia dimana lembaga eksekutif yang mempunyai kewenagan  yang  sangat  ungen  dalam menjalakan  pemerintahan  selalau  diawasi oleh  lembaga  Dewan  Perwakilan  Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Lembaga  yang  selalu  mengontrol  aktivitas- kepemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif.  Bakan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  dapat  memberhentikan  presiden apabila  melakukan  pelanggaran  hukum berupa  penghianatan  terhadap  negara, korupsi,  penyuapan  dan  tindak  pidana lainya. Hal ini diatur dalam UUD Pasal 7A. Pembagian  kekuasaan  tersebut  sebenarnya bagian  dari  upaya  untuk  menciptakan adanaya  kontrol  dan  keseimbangan  dalam menjalankan roda kepemerintahan ini.
Kekuasaan  rakyat  dilakukan  oleh seluruh organ konstitusional dengan masing-masing  fungsi  dan  kewemangannya menurut Undang-Undang Dasar yang berlaku.  Jadi  distribusi  kedaulatan  rakyat tidak  diberikan  kepada  salah  satu  atau sebagian  lembaga  dari  lembaga-lembaga yang  ada.  Distribusi  fungsional  tersebut pelaksanaanya  langsung  diberikan  kepada seluruh  organ  yang  telah  disebutkan  diatas. Distribusi  tersebut  juga  diberikan  kepada pemerintahan  daerah  selaku  pelaksana sebagai  pemerintah  yang  berada  dibawah pemerintah  pusat.  Baik  yang  bersifat
Pemerintah  Provinsi  atau  kabupaten  dan kota,  baik  yang  bersifat  khusus  atau  yang tidak.  Namun  sebelum  pembahasan  lebih jauh  terkait  seberapa  besar  kewenangan yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  saat ini yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka  peneliti  akan  mengurai  beberapa kewenagan  sebelum  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut  ketentuan  UU  baru,  yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibedakan  dalam  tiga  klasifikasi,  yaitu  (i) urusan  pemerintahan  absolut,  (ii)  urusan pemerintahan  konkuren,  dan  (iii)  urusan pemerintahan umum. Kedudukan dan peranan  Pemerintahan  atasan  menurut undang-undang  baru  ini  diperkuat,  baik Pemerintahan  Pusat  terhadap  Pemerintahan Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota, maupun  Pemeritahan  Daerah  Provinsi terhadap Peritahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada  Pasal  9  UU  ini  ditegaskan  bahwa Urusan  Pemerintahan  terdiri  atas  urusan pemerintahan  absolut,  urusan  pemerintahan konkuren,  dan  urusan  pemerintahan  umum. Urusan pemerintahan absolut yang dimaksud  adalah  Urusan  Pemerintahan yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan Pemerintah  Pusat.  Yang  termasuk  Urusan pemerintahan  konkuren  adalah  Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  provinsi  dan
Daerah kabupaten/kota. Urusan
pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah itulah yang menjadi dasar pelaksanaan  Otonomi  Daerah.  Sedangkan yang dimaksud sebagai Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Menurut  ketentuan  Pasal  10  UU  No. 23 Tahun 2014, Urusan pemerintahan pusat meliputi:  politik  luar  negeri;  pertahanan; keamanan;  yustisi;  moneter  dan  fiskal nasional; dan agama.
Dalam  beberapa  hal  yang  sudah disebut  diatas  bahwa  pemerintah  daerah tidak boleh ikut campur dalam urusan yang sudah  digariskan  oleh  perauran  perundang- undangan.  Hal-hal  tersebut  mutlak  menjadi sepenuhnya urusan pemerintah pusat sebagai  pemegang  kuasa  dalam  menjalakn pemerintahan. Termasuk juga persoalan lain yang menurut peraturan perundang- undangan  bukan  menjadi  kewenangan  dari pemerintah  daerah  tidak  boleh  dilakukan atau  pemerintah  daerah  tidak  punya  kuasa dalam pengambilan kebijakan.
Ditegaskan  pula  dalam  Pasal  17 bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  Daerah.  Dalam menetapkan kebijakan Daerah,
Pemerintahan  Daerah  wajib  berpedoman pada  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria
yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah Pusat.  Dalam  hal  kebijakan  Daerah  yang dibuat  dalam  rangka  penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  Daerah  tidak  mempedomani norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria tersebut,  Pemerintah  Pusat  berwenang membatalkannya  sebagaimana  mestinya. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, maka penyelenggara Pemerintahan Daerah berhak melaksanakan sendiri Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahnya.
Dalam Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan umum meliputi:
a. pembinaan  wawasan  kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka  memantapkan  pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pembinaan  persatuan  dan  kesatuan bangsa;
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku,  umat  beragama,  ras,  dan golongan  lainnya  guna  mewujudkan stabilitas  kemanan  lokal,  regional, dan nasional;
d. penanganan  konflik  sosial  sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di  wilayah  Daerah  provinsi  dan
Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan  permasalahan  yang
timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan,
potensi serta keanekaragaman
Daerah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi  berdasarkan  Pancasila; dan g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan  kewenangan  Daerah  dan tidak  dilaksanakan  oleh  Instansi
Vertikal.
Dari uraian diatas dapat kita maknai bahwa  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini lembaga eksekutif (presiden dan jajarannya) adalah  pemegang  kuasa  dan    secara  teori pembagian kekuasaan yang biasa kita sebut sebagai triaas  politika dalam  sitem  hukum tata  negara  kita  tidak  pernah  mengenal pembagian kekuasaan yang bersifat kebawah.  Pembagian  kekuasaan  tersebut hanya  bersifat  horisontal  ke  lembaga- lembaga  yang  secara  hirarkhi  organisasi pemerintahan  mempunyai  status  yang sejajar. Maka dalam sitem Negara kesatuan seperti  di  Indonesia  pemerintah  daerah pada  dasarnya  tidak  memiliki  kewenangan atributif.  Kewenangan  atributif  adalah kewenangna  yang  diberikan  langsung  oleh konstitusi  kita.  Sedangkan  kewenangan pemerintah daerah lebih bersifat pembantuan  dan  kewenangnan  tersebut hanya  bersifat  pemberian  dari  pemerintah pusat.
Walaupun dalam perkembangan
pemerintahan  di  Indonesia,  kita  sudah mengenal  Otonomi  daerah  pasca  tahun 1999.  Bukan  berarti  pemerintah  daerah memiliki  kewenangan  untuk  mengurus kepentingannya  sendiri  tanpa  ada  batasan- batasan  terkait  sesuatu  yang  berkaitan dengan  kewengangan  pemerintah  pusat. Berbeda  dengan  negara  atau  pemerintahan yang  bersifat  Federal.  Dalam  pemerintahan negara  federal  ada  pembagian  kekuasaan antara negara federal (pusat) dengan negara bagian.    Dalam  negara  federal  tidak  ada sentralisasi  kekuasaan  yang  perpusat  pada pemerintahan pusat saja.
C. Asas Contrarius Actus
Walaupun dalam hukum administrasi negara di indonesia menegnal  Asas  kontrarius  actus,  bukan berarti pemerintahan pusat tidak memiliki wewenang dalam hal pembatalan, kontrol dan pengawasan kepada pemerintah dibawahnya. Asas ini  tidak  bisa  dijadikan  dasar  dalam  hal pemberlakuan pembatasan kewenangan pemerintah yang secara hukum mempunyai  kewenangan  atributif.  Asas kontrarius  actus  menurut  Wiliiam  L.B adalah  kewajiban  yang  lahir  oleh  kata- kata yang sungguh-sungguh, dapat dipadamkan  hanya  dengan  cara  yang sama, yaitu dengan kata-kata yang sungguh-sungguh pula seperti yang
diucapkan pada saat melahirkan kewajiban. 18
Jadi  pengertian  Herbert  H.  Dan Richard  Gamauf  juga  mengemukakan bahwa  ada  asas  timbal  balik  dimana perubahan  keadaan  hukum  yang  dihasilkan oleh tindakan yang sah dapatdibalas dengan tindakan  yang  sebaliknya,  yaitu  tidakan yang  sama  ketika  menghasilkan  perubahan keadaan  hukum. 19 Jadi  asas  ini  dalam pengertian  yang  sederhana  menjelaskan bahwa  dalam  hukum  administrasi  dapat dipahami bahwa keadaan hukum yang lahir oleh  tindakan  badan/pejabat  pemerintahan baik berupa keputusan atau peraturan hanya dapat  diubah  atau  dibatalkan  oleh  badan /pejabat  pemerintahan  yang  melahirkan keadaan  hukum  tersebut  serta  dengan tindakan  yang sama  yaitu dengan peraturan atau  keputusan  yang  sama  pada  saat melahirkan  keadaan  hukum  yang  akan diubah atau dibatakalkan 20
Jadi dengan ini yang mempunyai keweangan pembatalan dan  dirubah  dari  sebuah  peraturan  atau keputusan hanya oleh siapa yang membuat  dan  mengeluarkan  peraturan dan  keputusan  tersebut.  Dalam  kasus
18 William  Livesey  Buddik, The  Principle  of  Law and  Their  Relation  to  Modern  Law (Clark,  New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd, 2004).
19 Herbert  Hausmaninger  dan  Richard  Gamauf, A Casebook  on  Roman  Property  Law (Oxford: Oxford University Press, 2012).
20 Aan  Efendi  dan  Freddy  Poernomo, Hukum Administrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
ini  maka,  apabila  sebuah  peraturan  mau dirubah dan dibatalkan maka yang mempunyai kewenangan adalah lembaga atau pejabat yang mengeluarkan. Lembaga/pejabat yang lain  tidak  dapat  dan  atau  mempunyai keweanangan pembatalan.
Melihat dari apa yang dipaparkan diatas seakan-akan pemerintah  pusat  tidak  dapat  memberi kontrol atau bahkan melakukan pembatalan  terhadap  peraturan  daerah atau  peraturan  kepala  daerah.  Namun hal  tersebut  tidak  dapat  diberlakukan begitu  saja,  karena  ada  ruang-ruang lain  yang  perlu  diisi  oleh  aturan  bahkan oleh teori lain untuk menjelaskan persoalan tersebut.
D. Putusan Mahkamah
Konstitusi tentang Executive Review
Menurut  para  pemohon  ketentuan pada  pasal  251  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (7), dan  ayat  (8),  UU  23/2014  bertengtangan dengan  pasal  24A  ayat  (1)  UUD  NRI  1945 yang  berbunyi  :  “ Mahkamah  Agung berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi, menguji  peraturan  perundang-undangan  di bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang  dan  mempunyai  wewenang  lain yang diberikan oleh undang-undang”.
Dalam  pasal ini  sangat jelas disebutkan  bahwa  pembatalan  peraturan perundang  undangan  dibaawah  Undang-
Undang yang dianggap menyalahi peraturan diatasnya harus melalui instrumen peradilan.  Dalam  hal  ini  wewenang  itu diberikan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah  Agung  menurut  pasal  ini seakan-akan  hanya  menjadi  lembaga  yang dapat  membatakan  peraturan  perundang- undangan dibawah Undang-Undang.
Namun  dalam  pasal  251  Undang Undang No. 23 tahun 2014 secara jelas juga diatur  bahwa  : “Perda  provinsi  dan peraturan yang bertentangan dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi,  kepentingan  umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh menteri”. Dan pada ayat (2) juga disebutkan  : “Perda  kabupaten/kota  dan peraturan bupati/wali kota yang bertengtangan peraturan  perundang- undangan    yang  lebih  tinggi,  kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubenur sebagai wakil Pemerintah Pusat”.
Pasal tersebut dianggap bertentangan  dengan  konstitusi  yang  hanya mengamanatkan kompetensi atau hak menguji  material  maupun  formal  hanya kepada lembaga pengadilan yakni Mah\kamah  Agung  dalam  hal  pembatalan Perda. Tidak ada kewenagnan atributif yang diberikan  oleh  UUD  NRI  1945  kepada lembaga  executiv  dalam  pembatalan  itu. Bahkan  Mahkamah  Agung  yang  menrut ketentuan  konstitusi  mempunyai  satu- satunya  hak  menguji  peraturan  perundang-
undangan  dibawah  Undang-Undang  tidak pernah  mendelegasikan  kewenangannya kepada lembaga manapun.
Pemerintah  pusat  dalam  hal  ini membantah  hal  tersebut.  Menurut  mereka bahwa  pembatalan  perda  oleh  pemerintah pusat  (dalam  hal  ini  oleh  lembaga eksekutif)  tidak  mengurangi  sedikitpun kewenangan  Mahkamah  Agung.    Karena tidak  semua  peraturan  daerah  dapat dibatalkan  oleh  pemerintah.  Bahkan  dalam pembelaannya  pemerintah    mengatkan kewenangan  lembaga peradilan hanya pada soal  menjaga  agar  perda  tidak    “menyalahi peraturan  yang  lebih  tinggi”.  Sedangkan dalam  hal executive  review ada  tambahan asas  yakni  peraturam  daerah  tidak  boleh beertengtangan dengan kepentinagan umum dan  kesusilaan.  Cakupan  asasnya  tenttu lebih  luas  dari  pada  kewenangan  yang dimiliki oleh MA.
Alasan  lain  dari  pemerintah  adalah kewenangan  kontrol  oleh  pemerintah  pusat terhadap  pemerintahan  dibawahnya.  Secara teoritis  kontrol  bisa  dilakukan  oleh  pihak internal  dan  pihak  external.  Pihak  internal yang  dimaksud  adalah  lembaga  atau  badan yang  secara  struktur  organmisasi  berada diatasnaya. Berbeda dengan dengan kontrol external yang bisa dilakukan oleh pihak luar yang  dalam  hal  ini  adalah  badan-badan yudial  ( yuducial  review). Kontrol  oleh pihak  preadilan  hanya  bersifat  pasif.  Pasif dalam  hal  ini  ia  tidak  dapat  melakukan
pembatalan  apabila  tidak  ada  puhak  yang mengajukan ke badan tersebut.
Alasan  yang  mendasar  adalah  pasal (4)  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  yang mengatakan  bahwa  presiden  memegang kekuasaan pemerintahan yang secara filosofis  dapat  diartikan  pemerintah  daerah bukan  lemabaga  atau  badan  yang  diberi keweanangan  atributuf  oleh  konstittusi. Presidenlah  (termasuk  juga  menteri  atau gubenur yang diberi mandat) yang mempunyai  tanggung  jawab  penuh  terkait semua urusan penyelenggaraan pemerintahan.
Walaupun pada akhirnya Mahkamah
Konstitusi  mengabulkan  sebagian  yang diujikan oleh pemohon sehingga pembatalan peraturan daerah kabupaten dan kota hanya boleh dilakukan oleh Mahkamah Agung.  Walaupun  dalam putusan MK  ada perbedaan  pendapat  hakim  tetapi disseting opinion itu  tidak  berpengaruh  karena kebanyakan  hakim  menerima  permohonan pemohon. Sehingga prinsip Executiv Review tidak  lagi  bisa    dilakukan  dalam sitem hukum tata negara kita.

## III. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas, dapat  dilihat  bahwa  Putusan  Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XIV/2016
masih memungkinkan  untuk  dikaji  secara  hukum.
Baik  dalam  sudut  pandang  normatif (kesesuaiannya  dengan  konstitusi),  atau dalam sudut pandang teoritik. Karena ketika melihat  bentuk  dan  sitem  pemerintahan  di Indonesia  bukanlah  Negara  yang  menganut sistem  federal  dimana  ada  pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal.
Kekuasaan bertumpu kepada Presiden sebagai lembaga atau badan dalam menjalakan  pemerintahan.  Walaupun  ada asas pembagian kekuasaan, tetapi pembagian  tersebut  hanya  bergaris  ke samping,  kepada  lembaga  pemerintahan yang  secara  struktur  setingkat.  Disamping itu  putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat final  dan  mengikat.    Berdasarkan  putusan ini, maka kedepan kontrol pemerintah pusat kepada  pemerintah  dibawahnya  harus menguatkan Preventif  Riview dimana pemerintah  dapat  mengontrol  rancangan peraturan daerah sebelum peraturan tersebut disahkan.  Sama  seperti  pada  Undang- Undang  Pemerintah  daerah  Sebelumnya yakni UU 32 Nomor 2004.

## DAFTAR PUSTAKA
“Anomali  Pembatalan  Perda.”  detiknews.
Diakses 7 Desember 2016. http://news.detik.com/kolom/d-
3240276/anomali-pembatalan-perda.
Arifin  H,  Zainal.  “Pengujian  Peraturan Perundang-Undangan,”
Asshiddiqie, Jimly. Model-model Pengujian Konstitusional  di  Berbagai  Negara . Jakarta: Konstitusi press, 2005.
Buddik,  William  Livesey. The  Principle  of Law  and  Their  Relation  to  Modern Law .  Clark,  New  Jersey:  The Lawbook Exchange, Ltd, 2004.
“Daftar  Pembatalan  3.143  Perda  Masih Perlu  Penyempurnaan  -  Berita  -
Kementerian Dalam Negeri - Republik  Indonesia.”  Diakses  21 Desember 2016. http://www.kemendagri.go.id/news/ 2016/06/21/daftar-pembatalan-
3143-perda-masih-perlu- penyempurnaan.
Efendi, Aan, dan Freddy Poernomo. Hukum
Administrasi . Jakarta: Sinar Grafika,
2017. Ekatjahjana, Widodo. Pembetukan Peraturan Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Teknik
Penyusunannya) .  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2008.
“FH  UI  Guide  -  Download  Bahankuliah.”
Diakses 7 Desember 2016. http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/ba hankuliah/download/25.
Hausmaninger, Herbert, dan Richard Gamauf. A  Casebook  on  Roman Property  Law .  Oxford:  Oxford
University Press, 2012.
Kelsen,  Hans. General  Theory  Theory  of Law  and  State .  New  York:  Russell
& Russell, 1945.
“Mahfud  MD:  Kemendagri  Tidak  Bisa Sepihak Batalkan Perda - Tribunnews.com.” Diakses 7 Desember 2016. http://www.tribunnews.com/nasiona l/2016/06/16/mahfud-md-
kemendagri-tidak-bisa-sepihak- batalkan-perda.
Marbun,  Rocky.  “Grand  Design  Politik Hukum  dan  Sisitem  Hukum  Pidana Indonesia  Berdasarkan  Pancasila dan UUD NRI 45.” Pjajaran Jurnal Ilmu Hukum 1 (2014).
“Pemda  Boleh  Abaikan  Pencabutan  Perda,
Ini Penjelasannya.” Republika Online.  Diakses  7  Desember  2016. http://www.republika.co.id/berita/na sional/hukum/16/06/15/o8t4cx361- pemda-boleh-abaikan-pencabutan- perda-ini-penjelasannya.
“Sejarah Constitutional Review & Gagasan Pembentukan  MK.”  Diakses  7
Desember 2016. http://jimlyschool.com/read/analisis/ 276/sejarah-constitutional-review- gagasan-pembentukan-mk/. Tempo.Co. “Kemendagri:
Pembatalan Perda  Tak  Perlu  Lewat  Judicial Review | politik | tempo.co.” Tempo News.  Diakses  21  Desember  2016. https://m.tempo.co/read/news/2016/ 06/16/078780518/kemendagri- pembatalan-perda-tak-perlu-lewat- judicial-review.
“Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011,”
Tentang  Pembentukan  peraturan perundang-undangan.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Fathorrahman, S.H., Menyelesaikan pendidikan  Sarjana  Hukum  pada  Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Jember  tahun 2012.  Pada  saat  ini  sedang  menyelesaikan pendidikan  S2  dengan  konsentrasi  Hukum Tata  Negara  pada  program  Magister  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.