## Conceptual Article
Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional
Winanda Kusuma * , A. Cery Kurnia Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
* kusuma.winanda@gmail.com

## ABSTRACT
Coastal  countries  and  archipelagic  countries  have  challenges  over  the  outer  islands  which  have distance  conditions  and  the  implementation  of  law  enforcement  as  well  as  limited  supervision.  This limitation escalates potential problems over the implementation of the rule of law. The research method normatively sees the unclear arrangement of scattered islands which in fact have different characters. The results of the study show that there needs to be attention and protection of the coastal state over the  outermost  island  areas  with  collaborative  arrangements  within  the  framework  of  contemporary maritime law, the protection of scattered islands requires collaboration between adjacent coastal states and archipelagic states in border areas. The outermost islands are exposed objects to be exploited with disadvantages if the supervision of the coastal and archipelagic states is not improved. It is necessary to rethink the arrangement of islands with the outermost characteristics and offer collaboration options for the common interest of the outermost islands while still respecting the sovereignty of the country.
Keywords : Sovereignty; Law of The Sea; Outer Island.

## ABSTRAK
Negara pantai dan negara kepulauan memiliki tantangan atas pulau terluar yang memiliki kondisi jarak dan pelaksanaan penegakan hukum juga pengawasan terbatas. Keterbatasan ini mengeskalasi potensi masalah atas pelaksanaan kedaulatan hukum. Metode penelitian secara normatif melihat masih belum jelasnya  pengaturan  pulau  yang  tersebar  yang  kenyataannya  memiliki  karakter  berbeda.  Hasil peneltian  bahwa,  perlu  adaya  perhatian  dan  perlindungan  negara  pantai  atas  wilayah  pulau  terluar dengan pengaturan kolaborasi dalam kerangka peraturan hukum laut kontemporer, perlindungan pulau tersebar  perlu  kolaborasi  antar  negara  pantai  yang  berdekatan  dan  negara  kepulauan  di  wilayah perbatasan.  Pulau  terluar  menjadi  objek  terekspose  untuk  dimanfaatkan  dengan  kekurangan  bila pengawasan negara pantai dan negara kepulauan tidak dibenahi. Perlu pemikiran kembali pengaturan pulau  dengan karakteristik terluar dan  menawarkan opsi kolaborasi untuk kepentingan bersama atas pulau terluar dengan tetap penghormatan kedaulatan negara.
Kata Kunci: Kedaulatan; Hukum Laut; Pulau Terluar.

## A. PENDAHULUAN
Kriteria  yang  harus  dipenuhi  entitas sebagai  subjek  hukum  internasional:  pertama, adanya  kepasitas  untuk  melakukan  gugatan
dalam hal terjadi pelanggaran hukum internasional.  Kedua,  adanya  kapasitas  untuk menandatangani  perjanjian  internasional.  Ketiga adanya  privilege  dan  imunitas  yang  lahir  dari
nature  jurisdiction (Brownlie,  1999).  Kriteria subjek tersebut bila disandingkan dengan negara, maka  melekat  kedaulatan.  Negara  dipandang sebagai  institusi  atau  lembaga  hukum  yang tersusun  dalam  suatu  tertib  hukum  (Usman, 2015).  Peran  dan  fungsi  penting  negara  dalam perlindungan  wilayah  pulau  menjadi  bagian  dari kewajiban negara.
Negara  akan  selalu  menjaga  wilayah kedaulatan  baik  di  darat,  laut  dan  udara. UNCLOS  1982  Pasal  121  memaknai  pulau sebagai    wilayah  daratan  terbentuk  secara alamiah  bukan  buatan  manusia  dan  dikelilingi perairan.  Wilayah  merupakan  unsur  mutlak  yang harus dipenuhi untuk menyatakan entitas sebagai negara  karena  dengan  wilayah  maka  suatu negara  dapat  menggunakan  kedaulatannya dalam  hal  penerapan  aturan  maupuan  sanksi (Kusumo,  2010).  Di  satu  sisi,  negara menggunakan  ide  dan  norma  sebagai  instrumen untuk  melegitimasi  perilaku  dan  memaksimalkan kekuatan  mereka  (Zhai,  2021).  Wilayah  daratan yang  dilindungi  tidak  hanya  yang  dekat  dengan pusat  pemerintahan  saja,  namun  juga  meliputi pulau  terluar.  Argumen  hukum  alternatifnya adalah bahwa pulau-pulau itu bukan milik negara dan  dengan  demikian terra  nullius ,  menurut hukum  internasional,  sampai  pendudukan  oleh suatu  negara  bangsa  (Kim,  2021). Terra  Nullius dipahami  sebagai  teori  mengenai  wilayah  tanpa kekuasaan, secara teks memang dipahami pulau terluar  bagian  suatu  negara  tetapi  kekuasaan  di wilayah pulau terluar tidak dikuasai negara pantai
dalam  menjaga  pulau  terluar  dari  kejahatan. Pergeseran  makna  gagasan  kedaulatan  yang absolut  dapat  ditemukan  dalam  kemunculan doktrin responsibility  to  protect (Lombok,  2014).
Doktrin  ini  dimaknai  tanggung  jawab  semua negara untuk saling melindungi.
Wilayah  pulau  terluar  tersebut  berukuran lebih kecil dari pulau utama pusat kegiatan,  tetapi memiliki  dampak  kedaulatan  yang  sama  dengan pulau  dengan  ukuran  lebih  besar  lainnya. Penegakan  hukum  maritim  bukan  hanya  sarana utama  bagi  suatu  negara  untuk  menunjukkan kedaulatan,  hak  berdaulat,  dan  yurisdiksi  di berbagai zona maritim, tetapi juga sebagai hukum laut  modern  (Chang,  2022).  Perairan  dan  pulau juga menyediakan sumber  daya alam yang kaya untuk  peningkatan  kesejahteraan  negara.  Pulau juga  menjadi  kesatuan  yang  tidak  bisa terpisahkan dalam kesatuan ekosistem laut yang utuh.  Tantangan  kerusakan  baik  dikarenakan faktor  alami,  pencemaran,  hingga  gangguan pertahanan harus terlindungi oleh negara pemilik pulau tersebut.
Hukum  internasional  dalam  hal  ini  hukum laut  internasional  dalam  pengaturan  di United Nation  Convention  on  The  Law  of  the  Sea 1982 (UNCLOS 1982) menjadi dasar utama penetapan wilayah  laut.  Polemik  wilayah  laut  tetap  tidak dapat  dihindari  tarkait  adanya  paradigma perlindungan  wilayah  daratan  dan  adanya daratan dalam hal ini pulau kecil terluar. Selain itu polemik  batas,  perlindungan  negara  atas  pulau, perlindungan  ekosistem  pulau  terluar  dan
sebagainya.  Karena  konsentrasi  dan  sumber daya  pertahanan  negara  terpusat  di  wilayah daratan  terdekat  dengan  ibu  kota  negara. Ketentuan  hukum  laut  internasional  mengatur bahwa negara-negara pantai menikmati yurisdiksi teritorial  penuh  dan  lengkap  atas  perairan pedalaman.  Karenanya,  fasilitas  asing  yang berada  di  pelabuhan  atau  bagian  dari  perairan pedalaman  lainnya,  tunduk  pada  yurisdiksi negara pantai (Nugroho, 2019).
Penelitian  dan  tulisan  gagasan  yang  telah dipublikasikan  mengkaji  mengenai  wilayah  laut khususnya  pulau  terluar  dengan  perlindungan negara  melalui  pengaturan  UNCLOS  1982 memberikan  ruang  kerja  sama  perlindungan khususnya  tetapi  dalam  perlindungan  ekosistem saja.  Sedangkan  Konflik  antar  negara, perdagangan  obat  terlarang,  pengungsi  dari akibat perang dan sebagainya juga memanfaatkan ruang laut dan pulau terluar yang lemah  dan  rentan  dari  perlindungan  dan  belum terfokus.
Tulisan  ini  bertujuan  mengkaji  dan mendalami  tentang  konsep  perlindungan  pulau terluar  yang  rentan  merusak  kedaulatan  negara dikarenakan perkembangan permasalahan hukum  laut  kontemporer.  Pulau  terluar  tidak hanya mememiliki wilayah kedaulatan tetapi tidak menutup  kemungkinan  kaya  sumber  daya  alam dan  sebagai  titik  penting  pertahanan  dan keamanan negara. Menurut Hukum Internasional, kedaulatan  negara  ( state  sovereignty )  dan kesederajatan ( equality ) antar negara merupakan
konsep  yang  diakui  dan  menjadi  dasar  (Riyanto, 2012).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka permasalahan  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini adalah:
1. Bagaimana  status  pulau  terluar  dalam kerangka hukum laut internasional?
2. Bagaimana  perlindungan  pulau  terluar dilakukan antar negara pantai?
Beberapa  penelitian  terdahulu  tentang pulau  terluar  dalam  kerangka  hukum  laut internasional,  misalnya  penelitian  Ayub  Torry Satriyo  Kusumo  yang  berjudul  “Optimalisasi Pengelolaan  dan  Pemberdayaan  Pulau-Pulau Terluar  Dalam  Kerangka  Mempertahankan keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”. Penelitian  ini  dapat  memberikan  gambaran berupa  gagasan  untuk  pembangunan  dan pemberdayaan  pulau  terluar  dengan  pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat (Kusumo, 2010).
Penulisan  lainnya  seperti  “Diplomasi Pertahanan  Dalam  Kerja  Sama  Pertukaran Informasi Indonesia-Filipina Menghadapi Terorisme  Di  Wilayah  Perbatasan  Indonesia- Filipina”.  Penelitian  ini  hanya  membatasi  pada wilayah  Indonesia-Filipina  saja,  dan  memang beberapa  masalah  perbatasan  kedua  negara sangat rentang. Kerja sama pertukaran informasi sering  dimasukkan  ke  dalam  poin  perjanjian pertahanan kedua negara (Sutrismo, 2018).
Tulisan  lainnya  berjudul ”Toward  Better Maritime  Cooperation  A  Proposal  from  the Chinese  Perspective” .  Tulisan  ini  memberikan
ajuan terkait kerja sama bidang laut internasional dengan perspektif historis jalur sutra. Pendekatan kerja sama kawasan maritim tradisional/nontradisional  yang  mengabadikan fakta  kurangnya  rasa  saling  percaya  (Chang, 2022).  Pendekatan  yang  dijelaskan  hanya sebatas  kerja  sama  jalur  sutra  tanpa  melihat karakter kerentanan pulau terluar.
Tulisan  lain  tentang  “Beberapa  Dasar Tentang Perbatasan Negara”. Uraian subtansinya berkaitan  dengan  masalah  perbatasan  negara yang  selalu  aktual,  karena  setiap  waktu diperlukan  kembali  untuk  semua  peristiwa  yang terjadi di laut (Sumardiman, 2004).
Penelitian  lainnya  yang  masih  terkait seperti ”Relevant  Coasts  and  Relevant  Area  in the  Maritime  Delimitation  of  the  EEZ  and Continental  Shelf” .  Tulisan  ini  menjelaskan beberapa  permasalahan  peradilan  internasional tentang  daerah  pesisir  secara  otomatis  wilayah pulau  dalam  pertentangan  dengan  prinsip penetapan adil. Kurangnya definisi yang normatif atas keberagaman karakter pulau dalam praktik di peradilan internasional (Ishii, 2020).
Terakhir  sebagai  pembanding  dengan beberapa tulisan terdahulu, tulisan berjudul ”More or  Less  Integrated  Ocean  Management:  Multiple Integrated  Approaches  and  Two  Norms”. Artikel tulisan  ini  membahas  pengelolaan  laut  secara terpadu  dan  terintegrasi  dengan  mengidentifikasi dan  membahas  konsep  integratif  pemeliharaan laut  dan  mengintegrasikan  kepedulian  laut ekonomi  dan  sosial  (Schøning,  2019).
Pendekatan  tulisan  tersebut  bukan  mengenai status  hukum  pulau  terluar  ataupun  menjaga keamanan laut secara terpadu.
Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini  adalah  ingin  menghadirkan  solusi  atas penyelesaian  pulau  yang  ada  baik  untuk  negara pantai  atau  negara  kepulauan.  Pulau  yang tersebar  tidak  semua  mampu  dijaga  oleh negaranya,  tetapi  potensi  konflik  bukan  hanya mengenai  perbatasan  tetapi  juga  mengenai kedaulatan  karena  adanya  tindakan  kejahatan memanfaatkan  rendahnya  penjagaan  atas  pulau terluar yang tersebar.
Kesenjangan  pengaturan  UNCLOS  1982 saat  ini  memandang  seluruh  pulau  yang  ada  di laut mempunyai kesamaan karakteristik. Kenyataannya  menulis  karakter  pulau  terluar yang  tersebar  tidak  bisa  disamakan  khususnya mengenai  gangguan  dan  kejahatan  atas kedaulatan  dan  pertahanan  negara.  Diperlukan suatu  solusi  bagi  negara  pantai  untuk  mampu menjaga dan menegakkan kedaulatan atas pulau terluar  yang  tersebar  tetapi  tidak  menambah konflik antar negara yang berbatasan.
Kebaharuan  tulisan  ini  adalah  negara pantai maupun negara kepulauan dalam menjaga sebaran  pulau  terluar.  Berkaitan  dengan  Negara kepulauan,  Bab  IV  UNCLOS  1982  memberikan dasar  berbeda  dengan  definisi  negara  yang geografi  berbentuk  kepulauan  (Nugroho,  2019). Belum  adanya  perhatian  atas  pulau  tersebar  di negara pantai dan terletak menjadi pulau terluar. Ketentuan  UNCLOS  1982  mengatur  negara
pantai  dan  negara  kepulauan  mempunyai anggapan bahwa laut mampu menyatukan, tetapi realita  wilayah  pulau  terluar  tidak  dapat  dijaga keamanan  bahkan  menjadi  lokasi  kejahatan. Objek penelitian fokus pada UNCLOS 1982.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Status  Pulau  Terluar  Dalam  Hukum  Laut Internasional
Hukum  laut  internasional  dalam  hal  ini UNCLOS 1982 sebagai payung hukum mengatur dan  menyepakati  wilayah  laut,  penarikan  garis batas  hingga  kerja  sama  antar  entitas  dalam pemanfaatan dan kelestarian laut. Laut dan pulau terluar  hingga  rangkaian  pulau  yang  tidak  dapat dipisahkan  dikarenakan  kesatuan  ekosistem menjadi  isu  strategis  perlu  diperhatikan.  Rejim laut  dalam  UNCLOS  1982  mengatur  adanya negara  pantai,  negara  kepulauan  dan  negara tidak  berpantai  dengan  segala  dinamika perbatasan.  Apalagi  salah  satu  negara  yang berhadapan, merupakan suatu negara kepulauan yang berhak atas " baselines " yang relatif panjang yang  dapat  rnenutup  suatu  perairan  kepulauan yang  luas,  sedangkan  negara  yang  lain  bukan suatu  bentuk  negara  kepulauan  (Sumardiman, 2004).  Aspek  titik  batas  antar  negara,  aspek ekonomi,  aspek  potensi  sumber  daya  alam hingga terkini aspek pertahanan dan keamanan.
Pengaturan  UNCLOS  1982  terkait  wilayah laut  memiliki  beberapa  rezim  status  pengaturan. Setiap  daratan  akan  diberikan  wilayah  laut teritorial,  dimulai  dari  garis  pangkal  ( baseline)
hingga  batas  akhir  terluar  sejauh  tidak  lebih  dari 12 mil laut. Hal ini bisa dilihat dalam Bab II Pasal 3  hingga  Pasal  5  UNCLOS  1982.  Eksistensi setiap  negara  pantai (Coastal  State) dan  negara kepulauan (Archipelagic  State) terhadap  pulau terluar  memiliki  perbedaan.  Berkaitan  dengan Negara  kepulauan  disebutkan  dalam  Pasal  46 dan  Pasal  47  UNCLOS  1982  bahwa  kepulauan sebagai satu gugusan pulau.
Gugusan pulau ini bila dimanfaatkan untuk kepentingan  negara  memiliki  banyak  dampak positif.  Potensi  ini  juga  dapat  kontraproduktif khususnya  wilayah  perbatasan.  Konflik  wilayah laut  dari  tahun  1980  hingga  1990  terdapat  35 sengketa  terkait  wilayah  laut  (International  Court of Justice , 2022). Dominasi sengketa internasional  pengaturan  pra  hingga  pasca UNCLOS  1982.  Banyak  Pulau  terluar  tanpa penghuni  dan  menjadi  kelemahan  pengawasan negara. Kelemahan ini dikarenakan tidak adanya masyarakat  yang  aktif  berkegiatan  dan  menjaga pulau  terluar  dari  kejahatan  sebagai  wilayah kehidupan  mereka.  Perlindungan  tidak  maksimal mampu  menghilangkan  eksistensi  wilayah negara.
Wilayah  pulau  perbatasan  dalam  putusan konflik  Indonesia  dengan  Malaysia  dalam kepemilikan  pulau  Sipadan  dan  Ligitan  diputus berdasarkan  pada  prinsip effective  occupation . Effective  occupation berdasar  adanya  kehendak dan  kemauan  untuk  bertindak  sebagai  negara dan  tindakan  nyata  atas  kewenangan  negara (Juwana,  2003).  Wilayah  daratan  pulau
merupakan  bagian  pemanfaatan  sebagai  area pemukiman  masyarakat.  Walaupun  belum  ada pemukiman,  negara  pantai  harus  mengatur  dan mendaftarkan  pulau  tersebut  dengan  ketentuan internasional.  Hal  ini  untuk  mengurangi  konflik dan penghormatan batas wilayah.
Konflik wilayah laut terkini mengenai pulau terluar  antara  Cina  dengan  Filipina,  Vietnam, Malaysia,  Brunei  Darusalam,  seperti  klaim Republik Rakyat Cina dengan pengakuan sepihak nine  dash  line. Pengakuan  sepihak  ini  dilakukan berdasarkan  klaim  historis.  Cina  mengklaim wilayah  sengketa  berdasarkan  kepemilikan bangsa Cina atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan  Paracel  dan  Spratly.  Sengketa terdahulu terkait antara negara Indonesia dengan Malaysia  terkait  pulau  Sipadan  dan  Ligitan. Gugusan  pulau  tersebut  termasuk  pulau  terluar Indonesia yang memiliki jarak cukup jauh dari ibu kota  yang  akhirnya  diputus  dengan  prinsip effectives occupation oleh Mahkamah Internasional.  Pendapat  Mahkamah Internasional bahwa  Inggris  sebagai  penjajah  Malaysia effectivites ketimbang  Belanda  sebagai  penjajah Indonesia  bahkan  Indonesia  setelah  merdeka (Muhar, 2018). Pendapat Mahkamah Internasional  mensyaratkan  klaim  negara  pantai bisa  diakui  dengan  adanya  penguasaan  secara efektif.
Kondisi  pulau  terluar  yang  menarik  lainnya seperti  pulau Christmas merupakan  bagian  dari wilayah  negara  Australia  seluas  135  m2 ( Encyclopedia  British ,  2020 ). Sejarah  pulau  ini
dipakai  oleh  tentara  Inggris  sebagai  pangkalan militer dalam Perang Dunia II, kemudian Australia sebagai  suksesor  Inggris  mendapatkan  hak kepemilikan  atas  pulau  tersebut.  Saat  ini  Pulau Christmas dimanfaatkan  oleh  Australia  sebagai pengamanan  pertama  bagi  serbuan  pencari suaka  sebelum  memasuki  pulau  Australia. Potensi  konflik  tersebut  berakibat  dengan Indonesia  sebagai  negara  berbatasan  dengan Australia. Negara memiliki kewenangan mendeportasi  bila  UNHCR  menolak  memberikan status refugee (Ilmih,  2017).  Permasalahan pencari  suaka  melintasi  wilayah  Indonesia  dan proses  pengembalian  pencari  suaka  yang  tidak diterima  juga  akan  melalui  wilayah  Indonesia, sedangkan Indonesai bukan negara tujuan.
Montevideo  Convention  on  the  Right  and duties  of  States  1933  dalam  Pasal  1  mengatur negara  sebagai  subjek  hukum  internasional dengan  persyaratan  tertentu,  salah  satunya wilayah. Pemahaman wilayah perlu pengembangan  kerangka  struktur  negara  yang sekaligus  mempunyai  keabsahan  kultural  selain mampu  menangani  seluruh  masalah  terkait dinamika  kompenen  konstituen  negara,  rakyat, wilayah  dan  pemerintahan  (Bahar,  2007). Menurut penulis pendekatan lampau mendahulukan  kedaulatan  (sovereignty  first) menjadi prinsip utama negara menjaga eksistensi dan pertahanan wilayah negara.
Perkembangan hukum internasional dalam relasi antar negara khususnya perlindungan pulau terluar  perlu  didiskusikan  kembali.  Konflik
terhadap  isu  strategis  pulau  terluar  tidak  dapat hanya  diselesaikan  oleh  negara  pantai. Keterbatasan  sumber  daya  dan  lokasi  gugusan pulau  dalam  konsep  negara  kepulauan khususnya secara nyata memerlukan kerja sama antar negara.
Wilayah Pulau Miangas dengan luas 3,2 km2 terletak  berbatasan  langsung  dengan  pulau Mindanao  Filipina (Direktori  Pulau-Pulau  Kecil Indonesia,
2012). Kegiatan pemenuhan kebutuhan Masyarakat Miangas yang berwarganegara  Indonesia  dalam    kegiatan ekonomi  dengan  menggunakan  mata  uang Filipina  (Ikanubun, 2017). Kondisi ini tentu  dapat menggerus  kedaulatan  nyata  Indonesia.  Potensi penyelundupan  hingga  potensi  terorisme dikarenakan  pusat  konflik  Filipina  dan  kelompok Filipina  Selatan  terpusat  di  sekitar  Mindanao Filipina.  Masalah  yang  dihadapi  seperti pembajakan kapal, penyelundupan senjata api ke Indonesia  di  daerah  Marawi  Pulau  Mindanao (Sutrismo, 2018).
Pulau  dalam  UNCLOS  1982  memuat subtansi  tentang  cara  penarikan  batas  pangkal terhadap  antara  pulau  atau  fitur  maritim  dalam kondisi  tertentu.  Pembahasan  tentang  pulau mulai dari Bab  4 hingga Bab 17. UNCLOS 1982 tidak  mengatur  secara  khusus  fitur  maritim, namun  hanya  mengatur  fitur  maritim  dalam memiliki  relasi  atas  pengakuan  pulau.  Ketentuan utama  terkait  pulau  hanya  terkonsetrasi  dalam Pasal 121 UNCLOS 1982 (Triatmodjo, 2022).
Kondisi  geografis  laut  yang  berbentuk kepulauan  memiliki  keterbukaan  akses  bebas sehingga  tidak  dapat  menutup  entitas  manapun untuk dapat memiliki wilayah negara tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UNCLOS 1982. Batas terluar dari pulau terluar negara diukur dari klaim  garis  penarikan  batas  yang  diatur  dalam Bab  2  UNCLOS  1982.  Faktor  tersebut memudahkan  dan  mempersulit  untuk  melindungi pulau  terluar  atas  kejahatan  lintas  negara. Kejahatan  lintas  negara  dan  kelemahan pengawasan  tersebut  akan  membuat  akses eksploitasi  atas  wilayah  pulau  terluar  semakin besar.
Permasalahan  yang  perlu  mendapatkan perhatian  lebih,  dalam  rangka  membatasi mobilitas  manusia  yang  semakin  besar  dengan berbagai  motif  kepentingan  dan  sebagai  upaya untuk  mencegah  terjadinya  penyelundupan orang.  Pengaturan  khusus  terkait  pulau  terluar belum dinormakan dalam UNCLOS 1982, konflik negara  di  wilayah  laut,  kejahatan  internasional dan  gangguan  ideologi  wilayah  perbatasan harusnya menjadi suatu ius constituendum dalam menjaga wilayah laut semakin aman.
2. Perlindungan Pulau Terluar Yang Dilakukan Antara Negara Berdasarkan hukum
internasional, kedaulatan negara dilaksanakan oleh pemerintahan yang memiliki kewenangan meliputi wilayah  teritorial  yurisdiksinya.  Hal  terpenting dalam unsur negara adalah kepemilikan. Wilayah
negara  dalam  hukum  internasional  meliputi seluruh wilayah pulau yang dikelilingi oleh lautan, wilayah  ini  termasuk  ruang  udara.  Maknanya negara berkewajiban melaksanakan kewenangannya dan kekuasaannya di wilayahnya  secara  nyata.  Penguasaan  negara atas  wilayah  dimaknai  sebagai  tidak  adanya pengecualian  atas  kurang  kemampuan  untuk menjalankan  tugas  dan  kewenangan  negara dalam kedaulatan maupun hak berdaulat. Kondisi perbatasan dalam lingkup yuridiksi negara dalam teritorial  pulau  dan  perairan  laut  merupakan kondisi  penting  yang  tidak  boleh  diremehkan dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan.
Sistematika  hukum  laut  internasional  dalam UNCLOS  1982  mengenal  negara  pantai  dan negara  kepulauan.  Penelitian  ini  berkaitan dengan  pengaturan  dan  kondisi  wilayah  yang berhadapan atau bertetangga dengan negara lain sesuai  ketentuan  rejim  wilayah  hukum  laut teritorial  negara  pantai  dan  negara  kepulauan. Wilayah  laut  luas  menunjukkan  bahwa  tidak masuk  akal  untuk  menerima  kategori  kedaulatan pulau yang dapat menopang kehidupan ekonomi jika  pulau-pulau  juga  tidak  dapat  menopang tempat tinggal manusia (Gjentnet, 2002).
Wilayah  perbatasan  negara  berdasarkan perjanjian  antar  negara.  Rejim  kedaulatan kontemporer memiliki tantangan baru, memungkinkan  adanya  konflik  negara.  Interaksi subjek  internasional  tidak  bisa  dibatasi  batas konvensional.  pelanggaran  wilayah  batas dilakukan individu seperti para pencari suaka dan
entitas  kriminal  terorganisir  yang  belum  diatur. Konflik  tersebut  terjadi  di  wilayah  pulau  terluar yang memiliki jarak yang jauh dengan daratan ibu kota bahkan memerlukan suatu intervensi subjek hukum  internasional.  Hal  ini  dilakukan  demi menjaga keamanan laut tetapi tindakan intervensi ini  berpotensi  pelanggaran  kedaulatan,  juga belum diatur oleh hukum internasional. Dialektika antara  kedaulatan  dan  penyelesaian  konflik wilayah  laut  suatu  negara  karena  adanya ketergantungan  atas  tingkat  sumber  daya. Keseriusan negara dalam mengawasi, penguasaan  aktif  atas  wilayah  laut.  UNCLOS 1982  rejim  laut  teritorial  mendasari  yurisdiksi negara  atas  kedaulatan  mobilitas      orang, perbuatan      dan      benda.    Prinsip  kedaulatan memberikan  hak  negara  pantai  bertanggung jawab  atas  semua  pergerakan  entitas  dalam wilayah  yuridiksi  negara  sesuai  hukum internasional  yang  berlaku  pada  negara  pantai dan  negara  kepulauan.  Pembeda  rejim  laut  ini negara  kepulauan  dan  negara  pantai  dengan prinsip  kadaulatan  dan  hak  berdaulat,  sejauh pelaksanaan  kedaulatan  negara  pantai  dan negara  kepulauan  itu  dibatasi  oleh  hukum  laut internasional dalam seluruh kondisi.
Alternatif  yang  dimiliki  dalam  menjaga pulau  terluar  dari  gangguan  kedaulatan  seperti Joint  Development  Agreement memiliki  prinsip equitable sharing , yang nilai manfaatnya dihitung secara  murni  menggunakan  ukuran  ekonomi. Sedangkan negara sebagai subjek hukum dalam melakukan  okupasi  dalam  rangka  kebijakan
ekspansi negara tidak hanya memiliki motif tujuan ekonomi, melainkan juga mencakup kepentingan Negara  (Andaru,  2020).  Hal  ini  mendapatkan gambaran secara aturan hukum laut yang berlaku perlu  adanya  kolaborasi  antara  negara  pantai atau  negeri  kepulauan  atas  kejadian  pada  pulau terluar  dengan  mengkondisikan  jarak  dan penyelesaian  terbaik  dalam  mencegah  dan penegakan  hukum  internasional  atas  dasar kewajiban melindungi.
Pulau  terluar  sebagai  bagian  dari  negara menjadi  perspektif  yang  menarik  dari  kajian  di atas.  Wilayah  laut  dengan  pengaturan  UNCLOS 1982  tanpa  membedakan  dengan  pulau  utama dekat  dengan  ibukota.  Kerentanan  pulau  terluar ini menjadi perlu adanya perlindungan. UNCLOS 1982  dengan  rejim  laut  teritorial  mengsyaratkan pelaksanaan prinsip kedaulatan. Membandingkan kerentanan  atas  pertahanan  dan  pelaksanaan kedaulatan  dalam  mengawasi  tidak  maksimal perlu disadari. Fakta bahwa pengawasan negara pantai  tidak  mampu  memberikan  pengaman pulau  terluar.  Pulau  terluar  memiliki  jarak  lebih dekat  dengan  negara  tetangga  didominasi interaksi dan kegiatan lain pada negara tetangga. Prinisp  kedaulatan  kontemporer  yang  masih digunakan  menjadi  kurang  efektif.  Perlu pengaturan  hukum  laut  interasional  terkait pengawasan  lebih  efektif  dengan  kolaboras antara negara pantai.
Wilayah  perbatasan  langsung  dengan wilayah  laut  merupakan  wilayah  terdepan  dari wilayah  negara  pantai  dan  negara  kepulauan.
Kondisi  terdepan  ini  tentu  menjadikan  wilayah berhadapan  dan  bertetangga  negara  merupakan wilayah yang mudah diakses entitas dan negara- negara  dalam  limitasi  perbatasan  langusung. Perlu adanya kolaborasi antar negara. kolaborasi ini  tidak  mengurangi  penghargaan  terhadap kedaulatan  wilayah  negara  melainkan  bertujuan agar  pulau  terluar  tidak  menjadi  wilayah  rentan untuk  dimanfaatkan  oleh  entitas  kejahatan  dan pelanggar hukum internasional. Menjaga wilayah pulau  terluarnya,  memperkuat  isu  kerentanan efek  dari  konflik  sehingga  tidak  menganggu kedaulatan negara tetangga. Hal ini perlu menjadi pemikiran  dalam  perumusan  kebaruan  hukum laut internasional saat ini.

## C. SIMPULAN
Wilayah  pulau  terluar  dalam  bentuk gugusan  pulau  atau  daratan  yang  terletak berjarak dari wilayah daratan utama tidak memiliki perbedaan  status  rezim  kedaulatan.  Konflik  di wilayah  pulau  terluar  atau  sekitar  pulau  terluar memberikan dampak atas pelaksanaan kedaulatan seluruh wilyah negara. Konflik wilayah pulau  terluar  tidak  bisa  dianggap  permasalahan biasa,  belum  lagi  bila  perkembangan  dunia menjadikan  konflik  menjadi  lebih  kompleks. Kejahatan  transnasional  seperti  imigran  gelap, penyelundupan  senjata,  narkotika  hingga kejahatan  ideologis  memanfaatkan  kerentanan kedaulatan pulau terluar.
Perlindungan  negara  pantai  dan  negara kepulauan  ternyata  memiliki  keterbatasan.  Pola
kolaborasi  perlindungan  negara  pantai  dan negara  kepuluaan  di  wilayah  perbatasan  pulau terluar  dengan  berkerja  sama  dan  memiliki pemahaman keamanan yang sama perlu menjadi opsi.  Pelaksanaan  kolaborasi  ini  tetap menghormati  kedaulatan  tiap  negara  tetapi berdasarkan kewajiban untuk melindungi laut dari pemanfaatan kejahatan dan meminimalisir konflik di wilayah perbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Andaru,  Djarot  Dimas  A.  (2020). Joint Development  Agreement Sebagai  Solusi Penyelesaian  Sengketa  Wilayah  Zona Ekonomi  Eksklusif  Laut  Natuna. Masalah- Masalah Hukum , Vol.48, (No.4), p.352.
https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.34 5-358
Bahar,  S.  (2007).  Konvensi  Montevideo  1933 Sebagai  Rujukan  Struktural  Bagi  Proses Nation  And  State  Building  di  Indonesia.
Jurnal Ketahanan Nasional , Vol.12, (No.2), pp.39-63.https://doi.org/10.22146/jkn.
22120
Chang,  Yen-Chiang.  (2022).  Toward  Better Maritime  Cooperation—A  Proposal  from
the Chinese Perspective. Ocean Development  and  International  Law .  May 2022,p.5.https://doi.org/10.1080/00908320. 2022.2068704
Gjentnet, M. (2002).The Spartlys: Are They Rocks or  Island?. Ocean  Development  and International Law , Vol.32, (No.2), p.194 . https://doi.org/10.1080/0090832015110032
5
Ilmih.  A.  (2017).  Analisis  Kebijakan  Keimigrasian dalam  UpayaPencegahan  Penyelundupan Orang  dan  Imigran  Gelap  di  Indonesia. Law  Research  Review  Quarterly ,  Vol.3,
(No.2), p.141. https://doi.org/10.15294/snh.
v3i1.20931
Ishii,Y.  (2020).  Relevant  Coasts  and  Relevant
Area  in  the  Maritime  Delimitation  of  the EEZ  and  Continental  Shelf. Ocean Development & International Law , Vol. 51,
(No.4),p.16 https://doi.org/10.1080/0090
8320.2020.1805166
Juwana,  H.  (2003).  Putusan  MI  atas  Pulau Sipadan  dan Ligitan. Journal  of
International Law , Vol.1, (No.1), p.180. https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.1.510
Kim, Suk K. (2021). The Senkaku Islands Dispute Between  Japan  and  China:  A  Note  on Recent  Trends. Ocean  Development  and International Law , Vol.52, (No.3), p.263. https://doi.org/10.1080/00908320.2021.195 7242
Kusumo,  Ayub  Torry  S.  (2010).  Optimalisasi Pengelolaan  dan  Pemberdayaan  Pulau-
Pulau Terluar Dalam Kerangka Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia. Jurnal
Dinamika Hukum , Vol.10, (No.3),
p.330.http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010 .10.3.102
Lombok,  L.  (2014).  Kedaulatan  Negara  vis  a  vis Keistimewaan  dan  Kekebalan  Hukum Organisasi  Internasional  Dalam  Sebuah Intervensi  Kemanusiaan. Pandecta ,  Vol.9,
(No.1),p.330.  https://doi.org/10.15294/pan decta.v9i1.2853
Muhar.  J.  (2018).  Sengketa  Wilayah  Maritim  di Laut  Tiongkok  Selatan. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , Vol.18, (No.2), p.220. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.
219-240
Nugroho, Sigit S. (2019). Implementasi Ketentuan Pasal  50  Unclos  Di  Wilayah  Negara Kepulauan. Jurnal  rechtsvinding ,  Vol.8,
(No.2),  p.295.  http://dx.doi.org/10.33331/
rechtsvinding.v8i2.314
Riyanto.  S.  (2012).  Kedaulatan  Negara  Dalam Kerangka Hukum Internasional
Kontemporer. Yustisia , Vol.1, (No.3), p.7. https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074
Schøning,  L.  (2019).  More  or  Less  Integrated
Ocean  Management:  Multiple  Integrated Approaches  and  Two  Norms. Ocean Development  &  International  Law ,  Vol  51,
(No.2),p.4.https://doi.org/10.1080/0090832
0.2019.1655619
Sumardiman, A. (2004). Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara. Indonesian Journal for International  Law ,  Vol.1,  (No.3),  p.513. https://doi.org/10.17304/ijil. vol1.3.560
Sutrismo.  (2018).  Diplomasi  Pertahanan  Dalam Kerja Sama Pertukaran Informasi Indonesia-Filipina  Menghadapi  Terorisme Di  Wilayah  Perbatasan  Indonesia-Filipina. Jurnal  Prodi  Diplomasi  Pertahanan ,  Vol.3, (No.1),p.42.http://jurnalprodi.idu.ac.id/ index.php/DP/article/view/245/225
Usman.  (2015).  Negara  dan  Fungsinya  (Telaah Atas  Pemikiran  Politik). Al  daulah ,  Vol.4,
(No.1),  p.133.  https://doi.org/10.24252/ad. v6i1.4867
Zhai,  Y.  (2021).  Discourse  power:  sovereignty claims  over  the  Diaoyu/Senkaku  Islands. Territory,  Politics,  Governance ,  Vol.9.
(No.2),p.205.  https://doi.org/10.1080/2162 2671.2019.1687324

## BUKU
Triatmodjo,  Marsudi.,  Merdekawati,  Agustina.,
Pratama,  Nugroho  Adhi.,  Rahma,  Nahda Anisa.,  Agung,  I  Gusti  Putu.,  &  Asyah,
Aqshal  Muhammad (2022). Pulau, Kepulauan  dan  Negara  Kepulauan .
Yogyakarta: Gadjah Mada Press
Brownlie,  I,  (1999),  Principles  of  International Law, ed.IV. Oxfard: Clarendon Press.

## SUMBER ONLINE
Direktori  Pulau-Pulau  Kecil  Indonesia.  (2012).
Miangas.  Retrieved  from  http://www.ppk- kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/ public_c/pulau_info/306
International  Court  of  Justice.  Judgments,
Advisory  Opinions  and  Orders.  (2022).
Retrieved
from https://www.icj- cij.org/en/decisions/all/1980/1990/desc
Encyclopedia  British .  (2020). Christmas  Island .
Retrieved from  https://www.britannica.com/ place/Christmas-Island
Ikanubun,  Y.  (2017).  Rupiah  Belum  Berdaulat  di Wilayah  Perbatasan  Dekat  Filipina. Retrieved  from  https://www.liputan6.com/ regional/read/2829238/rupiah-belum- berdaulat-di-wilayah-perbatasan-dekat- filipina