Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 16-21 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.493

## Perlindungan Hukum Investor Atas Fenomena Gagal Serah Efek: Dari Perspektif PT KPEI
Maharani Putri Mialdy a , Anggi Aprilia Suryanti b , Nur Oktavia c , Zul Azmi d a Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, 200301024@student.umri.ac.id
b Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, 200301044@student.umri.ac.id
c Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, 200301025@student.umri.ac.id
d Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, zulazmi@umri.ac.id

## Abstract
This study aims to find out the form of legal protection for Indonesian investors in the practice of Repurchase Agreement (Repo) if there is a failure in filing for securities from PT KPEI's point of view. The Repo system with collateral in the form of  securities  opens  up  new  opportunities  for  investors  to  invest  safely  and  profitably.  However,  this  can  lead  to  new problems such as legal exemption for events that fail to deliver securities. This research is a qualitative descriptive study with data analysis methods based on literature review originating from previous research.
According to various sources studied, if there is a failure in the submission of shares, the Repo system has provided legal protection through procedures to deal with failure events that are adjusted to the rights and obligations of investors in the form  of  written  compensation.  Besides  that,  obtaining  information  regarding  Tri-party  Repo  can  also  provide  investors with more legal protection. PT KPEI also provides another alternative to finalize the agreement in the form of a securities lending and borrowing facility to create a fair, orderly and efficient capital market.
Keywords: Repurchase Agreement, Failed to Deliver Securities, Legal Protection, KPEI

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  investor  Indonesia  dalam  praktik Repurchase Agreement (Repo) jika terjadi kegagalan dalam penyerahan efek dari sudut pandang PT KPEI. Sistem Repo dengan  jaminan  berupa  surat  berharga  membuka  peluang  baru  bagi  investor  untuk  berinvestasi  secara  aman  dan menguntungkan. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru seperti ketidakpastian hukum atas peristiwa gagal serah efek. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis data berdasarkan kajian literatur yang bersumber dari penelitian sebelumnya.
Menurut berbagai sumber yang diteliti, jika terjadi kegagalan dalam penyerahan saham, sistem Repo telah memberikan perlindungan hukum melalui prosedur untuk menangani peristiwa kegagalan yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban investor  berupa  kompensasi/peringatan  tertulis.  Disamping  itu  keterbukaan  informasi  mengenai  Tri-party  Repo  juga dapat  memberikan  perlindungan  hukum  yang  lebih  kepada  investor.  PT  KPEI  juga  memberikan  alternatif  lain  untuk menyelesaikan  kesepakatan berupa  fasilitas  pinjam-meminjam  efek untuk mewujudkan pasar  modal  yang  wajar,  teratur dan efisien.
Kata Kunci: Repurchase Agreement, Gagal Serah Efek, Perlindungan Hukum, KPEI
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Pasar  modal  Indonesia  merupakan  penggerak perekonomian  sehingga  pemerintah  perlu  untuk menciptakan  rezim  pasar  modal  yang  terkendali, adil,  dan  efisien.  Menurut  UU  No  8  Tahun  1995, terciptanya pasar modal yang efisien menyebabkan  peningkatan  investasi  dan  menarik investor untuk menginvestasikan sebagian uangnya  di  pasar  modal.  salah  satu  kegiatan investasi  di  pasar  modal  adalah Repurchase Agreement (Repo). Yaitu perjanjian jual beli surat berharga antara dua pihak yang ditegaskan dengan kesepakatan  bahwa  saham  tersebut  akan  dibeli kembali  pada  waktu  yang  disepakati  dan  harga yang  telah  ditentukan.  Terdapat  beberapa  pihak yang  terlibat  dalam  transaksi  Repo,  dimana  pihak
penjual dan pembeli merupakan pihak utama,  dan arranger (perantara) bertindak sebagai perantara.
Pada saat  transaksi  nilai  yang tercantum dalam perjanjian  Repo  biasanya  lebih  kecil  dari  nilai agunan  sekitar  70%  dari  nilai  obligasi.  Sehingga, dapat  diasumsikan  jika  nilai  jaminan  obligasi sebesar  Rp.  1  Milyar,  maka  nilai  uang  yang  akan dipinjamkan  adalah  Rp.  700  Juta.  Namun,  untuk perjanjian  pembelian  kembali  saham,  nilai tansaksi  adalah  sekitar  50%  dari  nilai  cadangan kas.  Jadi  jika  nilai  jaminan  sebesar  Rp.  1  Milyar, nilai uang pinjaman hanya sekitar Rp. 500 Juta.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 16-21 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.493
Transaksi  Repo  merupakan  penjualan  atau pembelian  kembali  surat  berharga  diikuti  dengan pemindahan  hak  yang  berkaitan  dengan  surat berharga  tersebut,  seperti  dividen,  kupon,  hak suara,  pre-order  surat  berharga  dan  hak  yang berkaitan  dengan  surat  berharga  tersebut.  hal  ini membedakan  perjanjian  Repo  dengan  perjanjian lainnya.  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  total investasi  yang  sebelumnya  di  investasikan  oleh pembeli  akan  mendapatkan  pengembalian  yang relatif  tinggi  dan  bersifat  aman  dengan  adanya jaminan aset yang diberikan oleh investor penjual. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan yang signifikan dalam transaksi Repo.
Di  Indonesia  sendiri  perkembangan  Repo tertinggi  terjadi  pada  periode  2011-2015  dengan nilai transaksi senilai Rp. 138,6 Triliun (Rahmawati,  Dkk,  2020).  Namun  dewasa  ini kecurangan  dalam  bertransaksi  Repo  di  pasar modal kerap kali di jumpai salah satunya peristiwa gagal  serah  efek.  (Pujiyanti,  Dkk,  2018)  dalam penelitiannya  berpendapat  bahwa  peningkatan transaksi  Repo  dipasar  modal  berdampak  pada timbulnya  sebuah  problematika  baru  seperti terjadinya  wanprestasi,  harga  saham  yang  anjlok, kegagalan  pembayaran,  pelanggaran  pelaporan, serta didapatinya transaksi Repo palsu.
Dilansir dari cnbcindonesia.com (2020) ditahun  2015  PT  Sekawan  Inti  Pratama  Tbk (SIAP)  terjerat  dalam  kasus  Repo  saham.  Pada saat  itu  saham  SIAP  di  “goreng”  untuk menghasilkan  harga  yang  melambung  tinggi. Setelah  harga  saham  naik,  salah  satu  pemegang saham  melakukan  Repo.  Namun,  hingga  waktu yang  ditentukan  saham  hasil  gadai  tersebut  tidak juga  kembali  kepada  pihak  pemegang  saham pertama  yang  mengakibatkan  saham  SIAP  harus dijual di pasaran ( Forced sell) . Jika tidak ada yang menemukan  akomodasi,  broker  harus  membayar sementara.  Adanya  aktivitas  yang  tidak  wajar  ini menimbulkan  kecurigaan  Bursa  Efek  Indonesia.
Setelah  dilakukan  penyelidikan  lebih  dalam,  BEI memutuskan untuk melakukan pembekuan sementara  izin  dari  tiga  broker,  diantaranya  : Danareksa  Sekuritas,  PT  Reliance  Sekuritas,  dan PT  Millenium  Danarama  sekuritas.  PT  Evo Sekuritas juga turut dilibatkan dalam kasus ini.
Untuk mengatasi banyaknya kecurangan yang timbul  dalam  transaksi  Repo,  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  menerbitkan  peraturan  transaksi repo yang diatur dalam POJK No 9/POJK.04/2015.  Pada  pasal  4  ayat  (1)  OJK menyebutkan bahwa bagi Lembaga Jasa Keuangan pada  saat  terjadinya  kesepakatan  antara  penjual dan  pembeli,  kesepakatan  tersebut  harus  berupa
kesepakatan  tertulis  yang  berlandaskan  asas kesepakatan.  Dalam  hal  mencapai  kesepakatan setiap  pihak  harus  memenuhi  tindakan  atau  janji yang  telah  tercantum  dalam  kesepakatan  tertulis tersebut.  Pasal  1388  ayat  (3)  KUHPER  juga menekankan  bahwa  setiap  perjanjian  harus dilaksanakan dengan itikad yang baik.
Perjanjian  Repo  merupakan  faktor  kunci dalam transaksi Repo karena perjanjian ini disusun berdasarkan  kesepakatan  setiap  pihak.  Kontrak yang  disusun  harus  diterima  secara  jelas  sedari awal  dan  disusun  dengan  mempertimbangkan kepentingan  setiap  pihak  yang  terlibat  dalam kontrak.  Pihak  penjual  dan  pembeli  dapat berkoordinasi  dengan  baik  dan  jelas,  sehingga meminimalisir  resiko  penyalahgunaan  manfaat. Regulasi  ini  mensyaratkan  adanya  perubahan kepemilikan  dan  penerapan Global  Master Repurchase  Acreement (GMRA)  yaitu  perjanjian standar  transaksi  Repo  yang  dikeluarkan  oleh International Capital Market Assosiation.
Namun walaupun pedoman diatas telah diatur sedemikian  rupa,  dalam  praktiknnya  masih terdapat banyak kasus yang menyebabkan kerugian  bagi  salah  satu  pihak  akibat  ketidak sesuaian perjanjian (Nainggolan,2019).
Fenomena gagal serah efek tersebut menuntut adanya  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  ditimbulkan.  Selain  itu  PT  KPEI sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penjamin  efek  harus  berperan  aktif  dalam mencegah serta memberikan solusi untuk menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Hal  inilah yang  kemudian  melatarbelakangi  penulis  untuk mengkaji  lebih  dalam  mengenai  perlindungan hukum  bagi  investor dalam fenomena gagal  serah efek  serta  bagaimana  PT  KPEI  menyikapi fenomena  yang  terjadi  melalui  sudut  pandang penjamin  efek  berdasarkan  regulasi  yang  sedang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  ialah metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif,  yaitu dengan  cara  studi  kepustakaan  menggunakan bebagai  macam  sumber  literature.  Tahapan  dalam cara  studi  pustaka  ini  ialah  dengan  proses mengumpulkan  data  dari  buku,  literatur,  jurnal, skripsi,  dan  informasi  lain  tentang  judul  melalui surat  kabar,    internet,  dan  lainnya  yang  memuat istilah  “perlindungan  investor”  “Transaksi  Repo” “Gagal  serah  efek”  “peran  PT  KPEI”  “peraturan OJK” “ Undang-undang pasar modal” pada bagian judulnya  untuk  mencari  kepastian  hukum  yang kuat  terhadap  investor  dalam  praktik  Repurchase
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 16-21 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.493
Agreement  (Repo)  pada  saham  yang  gagal  serah sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia dan  membandingkan  serta  mencari  benang  merah dari setiap informasi yang diterima.
Kemudian memilih memperkecil ruang lingkup  pembahasan  terkait  perlindungan  hukum apabila  terjadi  gagal  serah  saham.  Terakhir mengkaji lebih dalam perspektif PT KPEI sebagai lembaga penjamin efek ketika terjadinya fenomena  gagal  serah  dan  mengembangkan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak  dan  Kewajiban  Investor  Saat  Melakukan Transaksi Repo Atas Efek Berdasarkan Hukum di
Indonesia Dalam melakukan Repurchase
Agreement  (Repo),  para  pihak  memiliki  hak  dan kewajiban,  yaitu:  Pertama,  Selling  Investor (Investor  Penjual).  Dalam  hal  ini  hak  dan kewajiban  investor  penjual  diatur  dalam  angka  3 peraturan  nomor  VIII.G.13  Lampiran  Keputusan Ketua
BAPEPAM
dan nomor LK: Kep132/BL/2006 tentang Akuntansi untuk transaksi  Repurchase  Agreement  (Repo)  dengan Master  Repurchase  Agreement  (MRA),  dimana efek-efek  milik  sendiri  direklasifikasi  menjadi efek  beragun-repo.  Ketika  transaksi  dengan pembeli  selesai,  investor  penjual  harus  mencatat penerimaan  uang  tunai  untuk  pembelian  kembali saham,  yang  menjadi  aset  yang  dibeli  dengan hutang  yang timbul  pada  saat  pembelian  kembali. Serta menerima beban repo yang tertunda. Kedua, Buying  Investor  (Investor  Pembeli).  Hak  dan kewajiban  investor  pembeli  efek  telah  tercatat dalam  angka  4  peraturan  nomor  VIII.G.13 Lampiran  Keputusan  Presiden  BAPEPAM  dan nomor  LK:  Kep-132/BL/2006  Tentang  Akuntansi Perjanjian  Repo  (Repo)  Master  Repurchase Agreement  (MRA)  dimana  pembeli  diwajibkan untuk  melegitimasi  transaksi  repo dengan Piutang Penjualan  Repo  dan  melakukan  pembayaran  atas efek yang dibeli  dengan Kontrak Repo. Dokumen Repo  Sekuritas  Sehubungan  dengan  pengalihan sekuritas,  pembeli  akan  menerima  pendapatan bunga  Repo  dan  dividen  yang  dihitung  atas sekuritas  tersebut.  Saat  membeli  sekuritas, investor  penebus  menerima  dana  dari  penjualan sekuritas  Repo  dan  pendapatan  bunga  Repo  dari investor  penjual,  membatalkan  klaim  Repo,  dan mengembalikan sekuritas Repo kepada penjual.
Ketiga,  Broker (Pialang).  Hak  dan  kewajiban Pialang  diatur  dalam  Peraturan  Nomor  VIII.G.17 lampiran  Keputusan  Presiden  Bapepam  dan  LK Nomor:  Kep-689/BL/2011  tentang  Pedoman Akuntansi  Perusahaan  Penanaman  Modal  yaitu biaya  (komisi)  dibebankan  untuk  transaksi  repo
penjual  dan  pembeli. Broker bertindak  sebagai perantara antara menjual dan membeli investor.
Keempat, Financial Services Institution (Lembaga  Jasa  Keuangan).  Hak  dan  kewajiban Lembaga Jasa Keuangan telah diatur Dalam Pasal 6  Ayat  2  POJK-Repo,  dimana  lembaga  jasa keuangan  wajib  melakukan  pembukuan  kembali:
(1)  Mengelola  pembukuan  dan  pencatatan  serta memperoleh dokumen dasar yang memadai  untuk transaksi Repo dari lembaga keuangan.
(2) Penerapan akuntansi sesuai SAK yang berlaku dalam  pelaporan  keuangan  lembaga  perkreditan.
(3) Identitas masing-masing pihak yang melakukan transaksi repo dicatat.
(4) Lembaga Penyimpanan dan Lembaga Penyelesaian.
Fasilitas  penyimpanan  dan  daur  ulang  No.  2 sesuai nomor urut KSEI V-G, surat keputusan tata usaha  KSEI  No.  2  KEP0036/DIR/KSEI/1215 Dalam pelaporan dan penyelesaian transaksi Repo, penulis  Repo  wajib  memberikan  jasa  terkait dengan account  manager yang  melakukan transfer.  Transfer  sekuritas  Penjual  ke  rekening escrow Pembeli  dan  transfer  dana  Pembeli  ke rekening investasi Penjual.

## Penyebab  Gagal  Serah  Efek  dan  Dampaknya Terhadap Investor
Di  masa  lalu,  ketika  perdagangan  efek  masih dilakukan  dengan  warkat,  alasan  kegagalan penyerahan  surat  berharga  biasanya  terjadi  saat: (1)  Efek  tidak  tersedia  bagi  Anggota  Bursa  atau Bank  Kustodian  pada  T+3.  (2)  Efek  tidak dipindahtangankan kepada PT KPEI dalam jumlah dan waktu yang diperjanjikan. (3) Pelanggan tidak menerima  jaminan.  (4)  Surat  berharga  masih berada  di  bank  kustodian  dan  belum  ditarik.  (5) Full  Endorsement .  (6)  Anggota  bursa  penerima menolak  surat  berharga  yang  diserahkan  di  T+3 pada T+4.
Namun  saat  ini  meskipun  aktivitas  jual  beli efek  telah  dilaksanakan  tanpa  warkat,  keadaan tidak  terpenuhinya  kewajiban  oleh  setiap  pihak yang  dilakukan  oleh  anggota  bursa  dalam transaksi  Repo  masih  kerap  dijumpai.  Ketika kewajiban yang diabaikan adalah kewajiban serah surat  berharga,  maka  terjadi  fenomena  yang disebut  gagal  serah  efek.  Kegagalan  dalam penyerahan  surat  berharga  merupakan  fenomena dimana  anggota  bursa  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya  untuk  menyerahkan  surat  berharga kepada  PT  KPEI  sesuai  jumlah  dan  waktu  yang telah disepakati yaitu (T+3).
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 16-21 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.493
Peristiwa  kegagalan  yang  terjadi  disebabkan karena  efek  yang  menjadi  objek  dalam  transaksi tidak  dapat  diserahkan  atau  tidak  dalam  jumlah yang  cukup  atau  pihak  kliring  tersebut  terlambat menyerahkan  efek  yang  menjadi  objek  dalam transaksi  efek.  Alasan  tidak  gagal  serah  surat berharga  dalam  jual  beli  saham  tanpa  warkat adalah  didapati  adanya  aktivitas  kredit short selling atau  jual  nihil,  dimana  penjual  menjual efek  tanpa  persediaan  di  rekening  efeknya. Sehingga  penjual  tidak  dapat  menyerahkan  efek sesuai  tenggat  waktu  yang  tercantum  dalam perjanjian  terima  efek.  Peristiwa short  selling sendiri  sudah  lama  terjadi,  sistem short  selling banyak digunakan di beberapa bursa dunia.
Namun,  pada  tahun  2002,  Bursa  Efek Indonesia  melarang  praktik short  selling karena dapat  menghancurkan  industri  pasar  modal  dan menimbulkan  peluang  gagal  serah  yang  tinggi.
Penjual  yang  menggunakan  sistem short  selling biasanya  berspekulasi  tanpa  dasar  yang  kuat, dengan  cara  menjual  saham  dengan  harga  tinggi dan  kemudian  membelinya  kembali  dengan  harga lebih  rendah  pada  saat  penutupan  harga  pasar untuk meraup keuntungan.
Namun permasalahannya adalah ketika aktivitas  pembelian  efek  dilakukan  pada  saat penutupan, tidak ada sekuritas yang tersedia untuk dibeli  karena  sekuritas  tersebut  dipegang  oleh pihak  lain  atau  tidak  ada  penawaran,  sehingga pihak short  selling biasanya  tidak  melakukan penyerahan.  Fenomena  gagal  serah  tersebut  akan memberikan  dampak  buruk  bagi  investor  penjual, karena  bisnis  ini  pada  dasarnya  bertujuan  untuk mencegah  pembeli  menjual  kembali  saham  yang dibelinya kepada orang lain pada waktu yang telah disepakati.  karena  jika  penjual  pertama  ingin membeli  kembali  saham  tersebut,  penjual  berhak mendapatkan  kembali  saham  tersebut.  Kerugian lain  yang  dapat  terjadi  juga  adalah  ketika  saham sedang  berada  di  posisi  atas  atau  superior  dan pihak  penjual  ingin  membeli  kembali  saham tersebut  namun  gagal,  yang  tentunya  sangat merugikan karena seharusnya
penjual mendapatkan  keuntungan  dari  kenaikan  harga saham tersebut.
Penjual  kehilangan  peluang  bisnis  jika  saham tersebut  tidak  dialihkan  dan  hal  itu  juga mempengaruhi  reputasi  dan  nama  baik  penjual saham.  Selain  itu,  ketika  terjadi  penurunan  harga saham, pergerakan saham di pasar saham juga ikut terpengaruh,  yang  pada  akhirnya  mempengaruhi kondisi  perdagangan  saham  emiten  lain  di  pasar saham Indonesia.
Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Dalam Transaksi Repo Jika Terjadi Gagal Serah Efek
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal  3 Ayat  ( 3)  Peraturan  POJK  Repo,  dalam  hal  terjadi “Kegagalan”  yang  terjadi  selama  pelaksanaan Perjanjian  Repo  (Repo),  kedua  belah  pihak  harus memenuhi  kewajiban  sesuai  kesepakatan  yang telah disepakati saat melakukan Repo.
Selain  itu,  dalam  POJK  pasal  3  ayat  3 mengenai  transaksi  Repo  juga  dijelaskan  bahwa yang  dimaksud  dengan  “Peristiwa  Kegagalan” adalah: (1) Tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual  dalam  transaksi  pembelian  kembali (transaksi  repo).  (2)  Lisensi  lembaga  Jasa Keuangan  dibekukan  atau  dibekukan  untuk sementara. (3) kontrak antara Penjual dan Pembeli diketahui cacat secara mendasar setelah pengiriman atau konfirmasi  ulang dan pihak yang lalai  memberitahukan  pihak  yang  lalai.  (4)  Setiap pihak yang disebutkan dalam perjanjian pembelian kembali (Repo) bangkrut.
Dengan dilaksanakannya
repurchase agreement ,  OJK  berwenang  untuk  menjatuhkan konsekuensi atau sanksi berupa sanksi administratif  yang  ditujukan  kepada  semua  pihak yang  terlibat  dalam  pelanggaran  aturan  POJK tersebut,  termasuk  pihak  yang  mendukung terjadinya pelanggaran tersebut. Sanksi administratif  diatur  dalam  Pasal  11  POJK  No. 9/POJK.04/2015  berupa:  (i)  Peringatan  Tertulis. (ii)  Denda  dikenakan  dengan  membayar  sejumlah uang  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  (iii) Kegiatan  usaha  terbatas.  (iv)  Bisnis  terhenti.  (v) mencabut  lisensi  (vi)  mencabut  otorisasi  (vii) mencabut  pendaftaran.  Dalam  beberapa  kasus, akibat  diterbitkannya  POJK  terkait  transaksi  repo yang mensyaratkan perubahan kepemilikan, pembeli  baru  menganggap  berhak  menjual  saham secara  bebas,  bukan  kepada  penjual  awal.  Ini kemudian  menciptakan  repo  berantai,  yang meningkatkan  risiko  penjual  tidak  lagi  dapat membeli kembali saham yang dijanjikan.
Oleh  karena  itu  perlindungan  hukum  yang bersifat  preventif  dapat  dilaksanakan,  yaitu memberlakukan Lock-up  System atau  menerima order dalam transaksi repo yang melarang pembeli untuk menjual kembali sahamnya kepada siapapun selain  pihak  pertama  sebelum  transaksi  kontrak yang disepakati selesai.
Hal  ini  diyakini  adil  bagi  semua  pihak, terutama  bagi  penjual  yang  memiliki  peluang besar untuk mendapatkan kembali saham tersebut. Perlindungan  represif,  yang  dapat  dilakukan  jika pembeli tidak penyerahan efek yaitu, penjual dapat menempuh  upaya  hukum,  dengan  menuntut  ganti rugi.  POJK  Repo  juga  menjelaskan  tentang  ganti kerugian dalam pasal 3 ayat (3), dimana dalam hal terjadi  kelalaian,  masing-masing  pihak  yang
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 16-21 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.493
disebutkan  dalam  kontrak  wajib  memenuhi kewajibannya  juga  menurut  tata  cara  pengaturan yang ditentukan dalam “Peristiwa kegagalan” serta hak  dan  kewajiban  yang  mengikutinya  sebagai mana  telah  diatur  berdasarkan  perjanjian  tertulis perdangangan Repo.

## Sudut  Pandang  PT  KPEI  Dalam  Menyikapi Fenomena Gagal Serah Efek
Menurut Pasal 1 ayat (9) UU Pasar Modal No. 8  Tahun  1995,  lembaga  kliring  dan  penjaminan adalah  lembaga  yang  menyediakan  jasa  kliring dan  penjaminan  sehubungan  dengan  penyelesaian transaksi efek. Peran krusial ini dijalankan oleh PT KPEI. PT KPEI berwenang untuk menentukan hak dan  kewajiban  terkait  proses  transaksi  BEI. Layanan jaminan transaksi memastikan
terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  dari transaksi bursa.
PT  KPEI  sendiri  didirikan  berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal 1995 untuk memberikan layanan penyelesaian dan memastikan penyelesaian transaksi  BEI.  PT KPEI memenuhi  fungsi  penjaminan  yaitu:  (1)  Periksa aplikasi keanggotaan. (2) Memantau dan mengendalikan  risiko.  (3)  Kelola  Agunan  (4) Kelola Pinjaman. (5) Penyediaan fasilitas peminjaman saham dan pinjaman.
Dalam  hal  mengatasi  gagal  serah  efek  PT KPEI  memberikan  kemudahan  yaitu  sarana pinjam  meminjam  efek  untuk  setiap  anggota kliring  supaya  kegagalan  dalam  transaksi  dapat teratasi. Pinjam-meminjam efek ini juga bertujuan untuk  mengurangi  resiko  kegagalan  pada  saat proses  penyelesaian  transaksi.  Tujuan  utama pelaksanaan  fungsi  pinjam-meminjam  efek  oleh PT  KPEI  ialah  agar  PT  KPEI  dapat  membantu setiap pihak yang sedang memerlukan efek dalam upaya  mengatasi  kegagalan  transaksi  di  BEI.  Hal ini  juga  berfungsi  untuk  mengamankan  lalu  lintas perdagangan  efek  dari  resiko  yang  tidak diharapkan.
Pada  saat  tanggal  yang  disepakati  salah  satu anggota bursa tidak mampu menuntaskan kewajiban  dalam  hal  menyerahkan  kembali  efek karena  tidak  mempunyai  cukup  efek  atau  tidak memiliki  efek  sama,  maka  pihak  tersebut  dapat melakukan  peminjaman  efek  yang  dibutuhkan kepada  PT  KPEI  melalui  fasilitas  pinjam- meminjam tersebut.
Wanprestasi  masih  sering  terjadi  pada  oknum bisnis  ketika  salah  satu  pihak  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya  terkait  bisnis  yang diperjanjikan,  padahal  pasar  modal  sudah  diatur dengan  baik. Alternative  Cash  Settlement  System (ACS)  adalah  penalti  setelmen  tunai  125%  yang
dirancang  oleh  PT  KPEI  sebagai  alternatif  bagi anggota  bursa  yang  tidak  memenuhi  kewajiban pengembalian  efek  kepada  PT  KPEI  untuk mengkompensasi  kewajiban  pengembalian  efek. dengan menyerahkan uang tunai kepada PT KPEI.
Sanksi  yang  dikenakan  tergolong  berat  bagi anggota  bursa.  Oleh  karena  itu  PT  KPEI menawarkan layanan peminjaman dan peminjaman  efek.  Pinjam  Meminjam  Efek merupakan  salah  satu  cara  dan  solusi  PT  KPEI untuk  mencegah  ga gal  bayar  dalam  transaksi efek.
Selain itu, PT KPEI juga menyediakan fasilitas Tri-party Repo.  Fasilitas  ini  dapat  menjadi  solusi dalam  hal  memberikan  kepastian  hukum  lebih lanjut  kepada  pihak-pihak  yang  melakukan kesepakatan  dalam  transaksi  Repo.  Dalam mekanisme  transaksi  Repo,  fasilitas Tri-party ini memberikan  standar  serta  membantu  memastikan bahwa setiap pihak yang ada didalam kesepakatan telah menuntaskan hak serta kewajibannya.
Dalam  hal  ini  PT  KPEI  berperan  sebagai “hakim”  dalam  pelaksanaan  hak  dan  tanggung jawab  maupun  penyelesaian  pertikaian  sehingga apabila terjadi gagal  serah efek maka setiap pihak tetap akan menerima hak-haknya sesuai dengan isi dari  perjanjian. Transaksi  repo  yang  dilaksanakan melalui  sistem Tri-party akan  tercatat  dan  diatur dengan  baik  dalam  sistem  PT  KPEI.  Sehingga apabila  terjadi default PT  KPEI  tetap  akan memberikan  perlindungan  hukum.  Selain  itu apabila didalam transaksi repo terdapat perubahan, dengan  adanya  sistem  pencatatan  yang  baik, fasilitas Tri-party repo  ini  akan  memberikan kemudahan dalam melakukan penelusuran masalah  terkait  yang  akan  memberikan  bukti apabila  terjadi  kegagalan  yang  berasal  dari  pihak pembeli ataupun penjual.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  bagi  investor  dalam transaksi repo ketika terjadi gagal serah efek telah diatur  dalam  POJK  Repo  pasal  3  ayat  (3)  yang membahas  tentang  peristiwa  kegagalan.  Dimana para  pihak  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap perjanjian  yang  telah  disepakati  di  awal  akan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan  tertulis,  denda,  pembatalan  dan  lain sebagainya.
Undang-undang  No  8  tahun  1995  tentang Pasar Modal Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa lembaga  kliring  dan  penjaminan  adalah  pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 16-21 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.493
penjaminan  dalam  penyelesaian  transaksi  efek. KPEI  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan hak  serta  kewajiban  terkait  dengan  proses transaksi  di  bursa  efek.  Jasa  penjaminan penyelesaian transaksi berfungsi untuk memberikan kepastian telah terpenuhinya hak dan kewajiban  yang  timbul  dari  transaksi  bursa.  PT KPEI sendiri didirikan atas Undang-Undang Pasar Modal  Tahun  1995  untuk  menyediakan  jasa kliring,  serta  menjamin  penyelesaian  transaksi  di BEI.
Dalam  hal  terjadinya  gagal  serah  efek  PT KPEI  memberikan  dua  opsi  yakni  membayar denda  125%  atas  saham  yang  tidak  dapat dikembalikan  atau  menggunakan  sarana  pinjam- meminjam  efek  untuk  menyelesaikan  transaksi pada  Bursa  Efek  Indonesia.  Selain  itu  fasilitas Triparty  juga  dapat  memberikan  solusi  dalam  hal memberikan  kepastian  hukum  lebih lanjut  kepada pihak-pihak yang melakukan kesepakatan.
Transaksi  repo  yang  telah  tercatat  dalam  sistem Triparty  akan  tercatat  dan  diatur  dengan  baik dalam  sistem  KPEI.  Sehingga  apabila  terjadi default  PT  KPEI  tetap  akan  memberikan perlindungan hukum.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  penulis  sampaikan  untuk seluruh  pihak  yang  mendukung  proses  penelitian menjadi sebuah karya tulis terutama kepada dosen matakuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Universitas  Muhammadiyah  Riau  yang  telah membimbing  penulisan  hingga  rampung.  Selain itu  penulis  juga  berterimakasih  kepada  pihak Publisher yang  telah  bersedia  menyebarluaskan hasil  penelitian  mahasiswa  dari  seluruh  bagian wilayah  di  Indonesia  sehingga  siapapun  dapat memperoleh  kemudahan  dalam  mencari  ilmu sehingga  terciptanya  bangsa  yang  cerdas  dan berwawasan uas.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Abubakar,  L.,  &  Handayani,  T.  (2019).  Perlindungan Hukum  Investor  di  Pasar  Modal  Melalui  Fungsi Penjaminan  Penyelesaian  Transaksi  Bursa.  Rechtidee, 14(1), 61-83.
[2]  Anggraini,  F.  (2022).  9.3  Hutang  Jangka  Panjang. Pengantar Akuntansi, 129.
[3]  Fathiyyah,  N.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor Atas  Kegagalan  Sistem  Perdagangan  Dan  Penyelesaian Transaksi Efek Dalam Pelaksanaan Sistem Scripless Trading  Di  Pasar Modal  Indonesia  (Doctoral  Dissertation, Universitas Hasanuddin).
[4]  Nainggolan, M. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Investor  Dalam  Repurchase  Agreement  Saham  Yang Gagal  Serah  (Hukum  Ekonomi,  Universitas  Sumatera Utara ).
[5]  Nisa,  C.  (2010).  Gagal  serah  efek  dan  solusinya  pada  PT. Kliring  Penjamin  Efek  Indonesia  (KPEI)  dalam  perspektif hukum  Islam  (Doctoral  dissertation,  IAIN  Sunan  Ampel Surabaya).
[6]  Reskiyana,  I.,  &  Budiharto,  S.  M.  (2016).  Perlindungan Investor Dalam Hal Terjadi Suspensi Terhadap Perusahaan Sekuritas  Oleh  Bursa  Efek  Indonesia.  Diponegoro  Law Journal, 5(2), 1-11.
[7]  Peraturan OJK Nomor 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi  Repurchase  Agreement  bagi  Lembaga  Jasa Keuangan (POJK Repo).
[8]  Pujiyanti,  Y.  L.,  &  Abubakar,  L.  (2018).  Perlindungan Hukum  Bagi  Investor  Sehubungan  Dengan  Adanya Pengalihan  Kepemilikan  Efek  Dalam  Transaksi  Repo  di Pasar  Modal.  Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan, 1(2), 149-162.
[9]  Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal
[10] Rahmawati,  A.,  &  Suhardini,  E.  D.  (2019).  Pengalihan Kepemilikan  Saham  Secara  Melawan  Hukum  dalam Transaksi  Repurchase  Agreement  (REPO).  Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 18(1), 15-28.