## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN

## FRAUD PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA KUPANG
Cecilia Wirna F Rowa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana e-mail : ceciliawirna@yahoo.com
I Komang Arthana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana e-mail : komang.arthana@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang  baik  terhadap  pencegahan  kecurangan  di  BPR  di  Kota  Kupang,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Penelitian ini dilakukan pada lima Bank Perkreditan Rakyat dari total tujuh Bank Perkreditan Rakyat di Kota  Kupang.  Bank  Perkreditan  Rakyat  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  mengalami  pertumbuhan bisnis  dengan  kinerja  keuangan  yang  relatif  stabil.  Metode  pengujian  yang  digunakan  adalah  statistik deskriptif,  statistik  inferensial  yang  terdiri  dari  penilaian model  pengukuran  /  model  luar  dan  penilaian model struktural / model dalam dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip- prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pencegahan kecurangan pada BPR di Kota Kupang.
Kata kunci: Tata kelola perusahaan yang baik, Pencegahan kecurangan, BPR.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  the  principles  of  good  corporate governance on fraud prevention in Rural Banks in Kupang City, East Nusa Tenggara Province. This  research  was  conducted  on  five  Rural  Credit  Banks  out  of  a  total  of  seven  Rural  Credit Banks  in  Kupang  City.  Rural  Banks  in  East  Nusa  Tenggara  Province  experienced  business growth  with  relatively  stable  financial  performance  The  testing  methods  used  are  descriptive statistics, inferential statistics consisting of assessment  of the measurement model / outer model and  assessment  of  the  structural  model  /  inner  model  and  hypothesis  testing.The  results  of  this study show that the principles of good corporate governance have a positive and significant effect on the prevention of fraud in Rural Banks in the City of Kupang.
Keywords : Good corporate governance, Fraud prevention, Rural banks.

## PENDAHULUAN
Bank merupakan badan usaha yang sudah tidak  asing  lagi  dalam  kehidupan  masyarakat. Eksistensi  bank  tidak  perlu  diragukan  lagi yakni, sebagai penghimpun dana dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Bank dapat menyediakan  jasa  lainnya  yakni  pembayaran tagihan, transfer dana dan masih banyak lagi.
Bank tidak lepas dari fungsi intermediasi. Terutama  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR), yang  merupakan  bank  konvensional  yang dekat  dengan  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  di  Indonesia.  BPR sendiri  tidak  diperkenankan  memberikan  jasa dalam  lalu  lintas  pembayaran  dan  menerima simpanan  dalam  bentuk  giro,  kegiatan  valas dan perasuransian.
Terkait  dengan  gambar  1  disajikan Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II
2018 dari bulan Maret hingga Juni,
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 12 2 -1 37
Rowa et al : Pengaruh Good Corporate Governance …
menyatakan rasio Non Performing Loan BPR di  Indonesia  5,10%  menjadi  5,41%  dan Loan to  Deposit  Ratio 75,43%  pada  bulan  Maret meningkat  hingga  77,60%. Capital  Adequacy
Ratio mengalami  penurunan  dari  24,10%
menjadi  22,72%.  Rasio  Biaya  Operasional Pendapatan  Operasional  (BOPO)  dari  80,59% pada bulan Maret menjadi 81,74% pada bulan Juni.

## Gambar 1
Kinerja BPR Bulan Maret- Juni 2018
Sumber:LPIP Triwulan II  2018( data diolah 2019)
Pada gambar 1, tampak kinerja keuangan BPR di Indonesia yang cukup baik. Walaupun, rasio  NPL  mengalami  peningkatan  nilai menjadi  5,41%,  CAR  mengalami  penurunan namun masih dalam kategori sehat. LDR pada bulan  Juni  meningkat  77,60%    dalam  batas aman. Sedangkan, BOPO mengalami kenaikan 81,74% dalam kisaran efisien.
Perkembangan  Kinerja  Keuangan  BPR Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan  pada gambar  2  berdasarkan  Kajian  Ekonomi  dan Keuangan  Regional  Nusa  Tenggara  Timur. Kinerja  Keuangan  Bank  Perkreditan  Rakyat,
secara  umum  relatif  stabil  dengan  sedikit penurunan. Resiko kredit bermasalah meningkat  ke  angka  7,2  %  pada  triwulan  II, lebih  tinggi  daripada  triwulan  sebelumnya yaitu 6,8%.
Capital  Adequacy  Ratio (CAR)  BPR mengalami  penurunan  ke  29,75%  dari sebelumnya  32,21%. Loan  to  Deposit  Ratio mengalami  peningkatan  menjadi  77,92%  dari sebelumnya  75,9%.  Beban  operasional  BPR juga sedikit meningkat mengakibatkan adanya tambahan  tekanan  pada  BOPO  ke  angka 81,82% dari sebelumnya 80,59%.
Kinerja BPR NTT Triwulan I & 2 2018

## Sumber:Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regiona NTT 2018
Berdasarkan gambar 2 menunjukkan rasio NPL  mengalami  kenaikan  7,2%  menyatakan BPR  NTT  masih  menghadapi  resiko  kredit bermasalah.  CAR  mengalami  penurunan menjadi 29,75% pada triwulan II namun masih dalam kategori sehat. LDR meningkat 77,92% dalam  batas  aman.  BOPO  pada  triwulan  II mengalami  kenaikan  81,82%    dalam  kisaran efisien
Penilaian  kinerja  keuangan  suatu  Bank Perkreditan  Rakyat  cukup  penting,  tata  kelola Bank  Perkreditan  Rakyat  yang  baik  ( corporate  governance) juga  menjadi  isu penting  yang  harus  digaris  bawahi  oleh  pihak Bank  Perkreditan  Rakyat  saat  ini.  Laporan
Profil Industri Perbankan menyatakan,
terdapat  empat  BPR  di    Indonesia  yang dicabut  izin  usahanya  pada  tri
Bank  Perkreditan  Rakyat  yang  dicabut  izin usahanya yakni : PT BPR Bina Dian Citra, PT BPR  Akarumi,  PR  BPR  Budi  Setia,  dan  PT BPR  Mega  Karsa  Mandiri.  Terkait  dengan BPR  yang  beroperasi,  terdapat  12  BPR  yang menjalankan  usahanya  di  Nusa  Tengga Timur ditampilkan dalam tabel 1.
Tabel 1

## Data BPR di NTT
PT BPR Central Pitoby Kota Kupang PT BPR Sari Dinar Kencana Kota Kupang PT BPR Tanaoba Lais Manekat Kota Kupang PT BPR Timor Raya Makmur Kota Kupang
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 127

## Gambar 2

## Kinerja BPR NTT Triwulan I & 2 2018

## Sumber:Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regiona NTT 2018
Berdasarkan gambar 2 menunjukkan rasio NPL  mengalami  kenaikan  7,2%  menyatakan BPR  NTT  masih  menghadapi  resiko  kredit bermasalah.  CAR  mengalami  penurunan riwulan II namun masih dalam kategori sehat. LDR meningkat 77,92% dalam  batas  aman.  BOPO  pada  triwulan  II mengalami  kenaikan  81,82%    dalam  kisaran
Penilaian  kinerja  keuangan  suatu  Bank Perkreditan  Rakyat  cukup  penting,  tata  kelola Rakyat  yang  baik  ( good juga  menjadi  isu penting  yang  harus  digaris  bawahi  oleh  pihak Bank  Perkreditan  Rakyat  saat  ini.  Laporan
Profil Industri Perbankan menyatakan,
terdapat  empat  BPR  di    Indonesia  yang dicabut  izin  usahanya  pada  triwulan  II-2018. Bank  Perkreditan  Rakyat  yang  dicabut  izin usahanya yakni : PT BPR Bina Dian Citra, PT BPR  Akarumi,  PR  BPR  Budi  Setia,  dan  PT BPR  Mega  Karsa  Mandiri.  Terkait  dengan BPR  yang  beroperasi,  terdapat  12  BPR  yang menjalankan  usahanya  di  Nusa  Tenggara Timur ditampilkan dalam tabel 1.

## Data BPR di NTT
Kota Kupang Kota Kupang Kota Kupang Kota Kupang
PT BPR Christa Jaya
Perdana Kota Kupang PT BPR Nusantara Abdi Mulia Kota Kupang PT BPR Modern Kota Kupang PT BPR Dana Mas Kabupaten Belu PT BPR Tanjung Pratama Kabupaten Belu PT BPR Lugas Ganda Kabupaten Manggarai PT. BPR Bina Usaha dana Kabupaten Flores PT BPR Talenta Raya Kabupaten Sumba

## Sumber : OJK,2018
Berdasarkan  tabel  1  terdapat  12  BPR yang  beroperasi  di  wilayah  Nusa  Tenggara Timur,  dan  7  diantaranya  beroperasi  di wilayah  Kota  Kupang.  Pertumbuhan  bisnis BPR  di  NTT  terus  meningkat  dengan  9  BPR dalam  kategori  sehat,  sedangkan  tiga  lainnya dibawah  kategori  sehat  namun  bukan  berarti tidak  sehat.  Hal  tersebut,  disampaikan  oleh Kepala  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) Kupang  Winter  Marbun  dilansir  dari  Pos Kupang ( Selasa 03 Juli 2018).
Good Corporate Governance
berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud. Hal ini ditegaskan kembali dalam Rapat
Kerja  Nasional  (Rakernas)  dan  Seminar Nasional  Perhimpunan  Bank  Perkreditan Rakyat  Indonesia  tahun  2016  di  Pontianak. BPR  menghadapi  5  masalah  yakni  :  (1) of Capital , (2) Lack of Management
Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 127-142
Kota Kupang
Kota Kupang Kota Kupang Kabupaten Belu Kabupaten Belu Kabupaten Manggarai Kabupaten Flores Timur Kabupaten Sumba Timur
Berdasarkan  tabel  1  terdapat  12  BPR yang  beroperasi  di  wilayah  Nusa  Tenggara Timur,  dan  7  diantaranya  beroperasi  di wilayah  Kota  Kupang.  Pertumbuhan  bisnis BPR  di  NTT  terus  meningkat  dengan  9  BPR sehat,  sedangkan  tiga  lainnya dibawah  kategori  sehat  namun  bukan  berarti tidak  sehat.  Hal  tersebut,  disampaikan  oleh Kepala  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) Kupang  Winter  Marbun  dilansir  dari  Pos
Good Corporate Governance garuh  positif  terhadap  pencegahan Hal ini ditegaskan kembali dalam Rapat Kerja  Nasional  (Rakernas)  dan  Seminar Nasional  Perhimpunan  Bank  Perkreditan Rakyat  Indonesia  tahun  2016  di  Pontianak. BPR  menghadapi  5  masalah  yakni  :  (1) Lack Lack of Management , (3) Lack
Rowa et al : Pengaruh Good Corporate Governance …
of Governance , (4) Lack of IT System , dan (5) Government Policy (OJK) . Lack  of  governance menjadi  salah satu indikator terjadinya fraud yang menyebabkan  dari dicabutnya izin usaha BPR tersebut. Direktur Groups Pengelolaan Operasional  Lembaga  Penjamin  Simpanan
(LPS)  Kepala  Eksekutif  LPS  Fauzi  Ichsan menjelaskan,  sebagian  besar  kasus  penutupan BPR  disebabkan  oleh fraud ,  persentasenya mencapai  99  %.  Pencabutan  izin  usaha  BPR yang merupakan upaya dari Lembaga Penjamin Simpanan untuk menciptakan industri  Bank  Perkreditan  Rakyat  yang  sehat, sehingga  dapat  melayani  masyarakat  dengan baik.
Tata  kelola  yang  baik  merupakan salah satu cara  untuk mencegah permasalahan yang  muncul  pada  BPR  mengingat  BPR cenderung  berisiko  terkena  masalah  karena jumlahnya  lebih  banyak  dibandingkan  dengan bank  umum.  Berdasarkan  dari  fakta  ini, peneliti  tertarik  untuk  meneliti  “Pengaruh
Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada  Bank  Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang”.

## KAJIAN TEORI
Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya  disebut  BPR  yaitu  bank  yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang  dalam  kegiatannya  tidak  memberikan jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Kegiatan BPR  jauh  lebih  sempit  jika  dibandingkan dengan  kegiatan  bank  umum  karena  BPR dilarang  menerima  simpanan  giro,  kegiatan valas, dan perasuransian.
Bank  Perkreditan  Rakyat  menjalankan suatu kegiatan usaha yaitu sebagai berikut :
1) Menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  yang  berupa  deposito berjangka,  tabungan,  dan/atau  bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2) Bertugas memberikan kredit.
3) Bertugas  untuk  menyediakan  pembiayaan dan  penempatan  dana  berdasarkan  prinsip syariah,  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4) Bertugas  untuk  menempatkan  dananya dalam  bentuk  Sertifikat  Bank  Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
Tata Kelola ( Good Corporate Governance ) 1. Pengertian Good Corporate Governance Menurut Forum for Corporate Governance  in  Indonesia (FCGI ),  Good
Governance adalah  seperangkat  peraturan yang  menetapkan  hubungan  antara  pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan  serta  para  pemegang  kepentingan interen  dan  eksteren  lainnya  sehubungan dengan  hak-hak  dan  kewajiban  mereka,  atau dapat  dikatakan  sebagai  suatu  sistem  yang mengarahkan  dan  mengendalikan  perusahaan (Sari dkk, 2015).
Menurut Tangkilisan (2003) good corporate  governance (GCG)  adalah  sebuah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan  dengan  tujuan  meningkatkan  nilai perusahaan serta mengalokasikannya ke berbagai  pihak  yang  berkepentingan  seperti kreditor, supplier ,  asosiasi  usaha,  konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.
2. Prinsip Good Corporate Governance
1) Transparansi ( transparency ), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi  yang  material  dan  relevan  serta keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses pengambilan keputusan. 2) Akuntabilitas ( accountability ) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban  organ  bank  sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3) Pertanggungjawaban  ( responsibility )  yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. 4) Independensi ( independency ) yaitu
pengelolaan  bank  secara  profesional  tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5) Kewajaran  ( fairness )  yaitu  keadilan  dan kesetaraan  dalam  memenuhi  hak-hak stakeholders yang  timbul  berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan yang berlaku..
3.  Penerapan  Prinsip Good  Corporate Governance Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015  yang  mulai  berlaku  sejak  31 Maret  2015,  BPR  wajib  melaksanakan good corporate  governance dalam  setiap  kegiatan usahanya  pada  seluruh  tingkatan  atau  jenjang organisasi.  Penerapan  prinsip-prinsip good corporate governance diwujudkan dalam:
1) Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab dewan komisaris;
2) Kelengkapan  dan  pelaksanaan  fungsi komite;
3) Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab direksi;
4) Penanganan benturan kepentingan;
5) Penerapan  fungsi  kepatuhan,  audit  intern dan audit ekstern;
6) Penerapan  manajemen  risiko,  termasuk sistem pengendalian intern;
7) Batas maksimum pemberian kredit;
8) Rencana strategis BPR; dan
9) Transparansi  kondisi  keuangan  dan  non keuangan.
Teori  –  Teori  Pemahaman Good  Corporate Governance

## 1. Teori Keagenan
Teori  ini  pertama  kali  dicetuskan  oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa  teori  keagenan  merupakan  teori ketidaksamaan  kepentingan  antara  prinsipal dan agen. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak  antara  pemegang  saham  atau  pemilik serta  manajemen  atau  manajer.  Menurut  teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya  sukar  tercipta  karena  adanya kepentingan yang saling bertentangan.
Untuk membuat good corporate governance berfungsi  dengan  baik,  terdapat kelompok-kelompok yang harus saling berinteraksi  yaitu  tersedianya  undang-undang atau jaminan hukum yang kuat, ditegakkannya accountability ,  adanya  fungsi  direksi  dan manajer  yang  membantu  direksi  (Sutedi, 2010).
2. Teori Stewardship
Stewardship  theory (Donaldson  dan Davis,  1991),  menggambarkan  bahwa  tidak ada  suatu  keadaan  situasi  para  manajemen termotivasi  untuk  tujuan-tujuan  individu melainkan  lebih  fokus  untuk  tujuan  sasaran utama  yaitu  kepentingan  organisasi.  Asumsi filosofi  mengenai  teori stewardship dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya,  mampu  bertindak  dengan  penuh tanggung  jawab,  memiliki  integritas,  serta dapat  berlaku  jujur  untuk  pihak  lainnya. Dengan kata lain, stewardship theory memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun shareholders pada khususnya (Daniri 2005). Prinsip–prinsip good corporate governance yang  terdapat  dalam  perusahaan akan  memaksimalkan  kinerjanya  agar  tujuan perusahaan  dapat  tercapai.  Wijaya  dan Sudarma  (2015)  menyatakan  bahwa steward sebagai  pihak  yang  diberi  kepercayaan sedangkan  prinsipal  sebagai  pihak  yang memberi  kepercayaan. Teori  ini  didesain  bagi para  peneliti  untuk  menguji  situasi  dimana para  pihak  manajemen  pada  perusahaan sebagai  pelayan  dapat  termotivasi  untuk bertindak dengan cara terbaik kepada prinsipalnya
Kecurangan ( Fraud)
1. Pengertian Kecurangan ( Fraud) Kecurangan ( Fraud ) merupakan
perbuatan  yang  disengaja  dengan  maksud menipu dan mengambil keuntungan dari pihak lain. Secara harafiah, IIA (2009) dalam Modul Audit  Forensik  Universitas  Trisakti  (2015) mendefinisikan  kecurangan  ( fraud )  sebagai: “Setiap  tindakan  ilegal  yang  ditandai  dengan adanya  tipu  daya,  penyembunyian,  atau pelanggaran  kepercayaan.  Tindakan  ini  tidak tergantung  pada  ancaman  kekerasan  atau ancaman  fisik.  Tindakan  ini  tidak  tergantung pada  penerapan  ancaman  kekerasan  atau kekuatan fisik.

## 2. Fraud Diamond
Fraud  diamond merupakan  pandangan baru  tentang fraud yang  dikemukakan  oleh
Rowa et al : Pengaruh Good Corporate
Wolfe  dan  Hermanson  (2004),  teori  tersebut merupakan  suatu  bentuk  penyempurnaan  dari triangle  fraud  theory yang  dikemukakan  oleh Cressey  (1950)  dimana fraud  diamond
menambahkan  satu  elemen  kualitatif  yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud yakni capability meningkatkan  pencegahan  dan  pendeteksian kecurangan  perlu  mempertimbangkan  elemen keempat. Selain menangani opportunity, dan rationalization mempertimbangkan indivual’s capability (kemampuan individu)  yaitu sifat dan  kemampuan  yang  memainkan  peran utama dalam kecurangan yang mungkin benar benar  terjadi  bahkan  dengan  kehadiran  tiga unsur  lainnya.  Secara    keseluruhan  elemen elemen  dari fraud  diamond  theory pada gambar 3.

## Gambar 3
Fraud Diamond

## Sumber : Wolfe dan Hermanson (2004)
Berdasarkan  gambar  3  elemen dalam fraud  diamond terbagi  atas  tekanan, kesempatan,  rasionalisasi,  dan  kapabilitas. Elemen-elemen  tersebut  disajikan  secara terperinci yakni :
1) Tekanan ( Pressure ) Keinginan  karyawan  untuk  bertindak fraud karena  adanya  tekanan  dari  pihak internal maupun eksternal. Biasanya dorongan/ tekanan situasional tersebut timbul karena  adanya masalah keuangan, tetapi bisa juga  terjadi  karena  gejala-gejala  tekanan lainnya  seperti  tekanan  pekerjaan,  gaya hidup, dan lain sebagainya. Wexley dan Yuki (2003) menyebutkan bahwa adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai  atau  pekerjaan  yang  menjemukan
Kesempatan Tekanan Kapabilitas Good Corporate Governance …
Wolfe  dan  Hermanson  (2004),  teori  tersebut merupakan  suatu  bentuk  penyempurnaan  dari yang  dikemukakan  oleh
fraud  diamond menambahkan  satu  elemen  kualitatif  yang diyakini memiliki pengaruh signifikan
capability ,  bahwa  untuk meningkatkan  pencegahan  dan  pendeteksian kecurangan  perlu  mempertimbangkan  elemen keempat. Selain menangani
pressure, rationalization juga  harus indivual’s capability itu sifat-sifat pribadi dan  kemampuan  yang  memainkan  peran utama dalam kecurangan yang mungkin benar- benar  terjadi  bahkan  dengan  kehadiran  tiga unsur  lainnya.  Secara    keseluruhan  elemen-
fraud  diamond  theory disajikan
aud Diamond

## Sumber : Wolfe dan Hermanson (2004)
Berdasarkan  gambar  3  elemen-elemen terbagi  atas  tekanan, kesempatan,  rasionalisasi,  dan  kapabilitas. tersebut  disajikan  secara
Keinginan  karyawan  untuk  bertindak karena  adanya  tekanan  dari  pihak
internal maupun eksternal. Biasanya
dorongan/ tekanan situasional tersebut timbul karena  adanya masalah keuangan, tetapi bisa gejala  tekanan lainnya  seperti  tekanan  pekerjaan,  gaya n sebagainya. Wexley dan Yuki (2003) menyebutkan bahwa adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai  atau  pekerjaan  yang  menjemukan
juga  dapat    mendukung  insiden pencurian oleh  para pekerja.
Kebutuhan  akan  berupa  materi  seperti uang merupakan tekanan yang paling banyak menyebabkan  kecurangan.  Cara  mengatasi tekanan  berupa  material  misalnya  dengan memberikan  kesesuaian  kompensasi  sesuai tugas  pokok  dan  fungsinya,  kesesuaian kompensasi berimiplikasi mengurangi kecurangan.  Hasil  penelitian (2009)  menemukan  sistem  kompensasi  yang sesuai dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.
2) Kesempatan (Opportunity) Opportunity adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan  karena  internal  control  suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Pengendalian  internal  yang  baik  dan  efektif akan menutup peluang terjadinya kecurangan.  Hasil  penelitian  Wilopo  (2006) dan Najahningrum (2013) menemukan keefektifan  pengendalian  internal  dalam suatu organisasi/instansi dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Penyalahgunaan wewenang ini bersebrangan  dengan  prinsip  teori  keagenan. Pihak  agen  sudah  memberikan  wewenang atau  otorisasinya  kepada  manajemen  untuk mengelola  organisasi  perusahaan  dengan baik.

## 3) Rasionalisasi ( Rationalization
Rasionalisasi  adalah  pemikiran  yang
menjustifikasi  tindakannya  sebagai  suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima  dalam  suatu  masyarakat  yang normal. Hampir semua fraud dilatarbelakangi oleh  rasionalisasi.  Rasionalisasi  membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan fraud pada akhirnya melakukannya. Teori  agensi  menjelaskan  bahwa  agen meng-otorisasikan perusahaan kepada manajemen  untuk  memenuhi    keinginan pihak  agen.  Namun  terkadang  manajemen juga  memiliki  rasionalisasi  lain  untuk memenuhi  kepentingan  manajemen  sendiri. Albrecht et al. (2011) mengemukakan bahwa
Rasionalisasi
juga  dapat    mendukung  insiden-insiden
Kebutuhan  akan  berupa  materi  seperti rupakan tekanan yang paling banyak menyebabkan  kecurangan.  Cara  mengatasi tekanan  berupa  material  misalnya  dengan memberikan  kesesuaian  kompensasi  sesuai tugas  pokok  dan  fungsinya,  kesesuaian kompensasi berimiplikasi mengurangi Thoyibatun (2009)  menemukan  sistem  kompensasi  yang sesuai dapat meminimalisir terjadinya adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan  karena  internal  control  suatu mah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Pengendalian  internal  yang  baik  dan  efektif akan menutup peluang terjadinya kecurangan.  Hasil  penelitian  Wilopo  (2006) dan Najahningrum (2013) menemukan keefektifan  pengendalian  internal  dalam rganisasi/instansi dapat meminimalisir Penyalahgunaan wewenang ini bersebrangan  dengan  prinsip  teori  keagenan. Pihak  agen  sudah  memberikan  wewenang atau  otorisasinya  kepada  manajemen  untuk mengelola  organisasi  perusahaan  dengan
Rationalization )
Rasionalisasi  adalah  pemikiran  yang menjustifikasi  tindakannya  sebagai  suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima  dalam  suatu  masyarakat  yang dilatarbelakangi .  Rasionalisasi  membuat seseorang yang awalnya tidak ingin pada akhirnya Teori  agensi  menjelaskan  bahwa  agen otorisasikan perusahaan kepada
manajemen  untuk  memenuhi    keinginan pihak  agen.  Namun  terkadang  manajemen emiliki  rasionalisasi  lain  untuk memenuhi  kepentingan  manajemen  sendiri. Albrecht et al. (2011) mengemukakan bahwa
pikiran  rasionalisasi  yang  sering  terjadi ketika melakukan fraud antara lain:
4) Kapabilitas ( Capability ) Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat  bahwa  banyak fraud yang
umumnya  bernominal  besar  tidak  mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas khusus yang ada dalam perusahaan. Opportunity membuka  peluang atau  pintu  masuk  bagi fraud ,  sedangkan pressure dan rationalization yang  mendorong seseorang untuk melakukan fraud .
3. Pencegahan Fraud Menurut  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan Pengawasan (pusdiklatwas), Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  2008,  pencegahan fraud merupakan upaya  terintegrasi  yang  dapat  menekan terjadinya faktor penyebab fraud . Pusdiklatwas BPKP (2008) menyatakan beberapa  metode  pencegahan  yang  lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup beberapa langkah berikut:
1) Penetapan Kebijakan Anti Fraud 2) Prosedur Pencegahan Bahan Baku 3) Organisasi
4) Teknik Pengendalian
5) Kepekaan terhadap Fraud

## Kerangka Berpikir
Pencegahan fraud pada  PT  BPR Central Pitoby,  PT  BPR  Tanaoba  Lais  Manekat,  PT BPR  Timor  Raya  Makmur,  PT  BPR  Christa Jaya  Perdana,  dan  PT  BPR  Nusantara  Abdi Mulia, dapat diketahui dari penerapan prinsip- prinsip good corporate governance pada BPR- BPR  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan variable  eksogen  yakni good  corporate governance dan  dimensi  variabel  eksogen yakni: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi, kewajaran.
Variabel  endogen    dalam  penelitian  ini  yakni pencegahan fraud dengan  dimensi  penetapan kebijakan  anti fraud, prosedur  pencegahan baku,  organisasi,  teknik  pengendalian,  dan kepekaan terhadap fraud .
Gambar 4 Kerangka Berpikir
Sumber: Data diolah, 2019
Transparansi Akuntabilitas Responsibilitas Indepedensi Kewajaran Good Corporate Governance Pencegahan Fraud Penetapan Kebijakan Anti Fraud Prosedur
Pencegahan Baku
Organisasi
Teknik Pengendalian Kepekaan
Terhadap Fraud
Rowa et al : Pengaruh Good Corporate Governance …
Menurut  Dominikus  (2014),  penerapan corporate  governance tidak  hanya  tergantung pada  prinsip dan  peraturan  yang ada, melainkan tergantung pada integritas dan likuiditas sumber daya manusia yang ada. Etika dan budaya kerja, serta prinsip-prinsip kerja profesional memegang  peranan  penting  dalam  penerapan corporate  governance . Hasil Mahendrayasa  dan Putri  (2017),  transparansi  dan  responsibilitas berpengaruh  positif  dan tidak  signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa  di  Kota  Denpasar.  Berdasarkan  uraian  di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu: H 0 :  Tidak  terdapat  pengaruh  signifikan  antara Variabel  x  (eksogen)  terhadap  pencegahan fraud.
Hasil Penelitian Jannah (2016)
mengungkapkan, variabel good corporate governance berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pencegahan fraud pada Bank Perkreditan  Rakyat  di  Surabaya.  Berdasarkan uraian  di  atas  maka  dapat  diperoleh  hipotesis yaitu :
H 1 :  Terdapat  pengaruh  signifikan  antara variabel x (eksogen) terhadap pencegahan fraud.

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini adalah Perusahaan Bank Perkreditan  Rakyat  yang  berada  di  Nusa Tenggara  Timur,  dengan  mengakses  laman www.ojk.go.id  untuk  mendapatkan  informasi yang  diperlukan  tentang  BPR  di  wilayah  Nusa Tenggara  Timur.  Pemilihan    sampel  penelitian pada  5  BPR  dilakukan  secara purposive sampling dimana  dari  12  BPR  yang  beroperasi di  wilayah  NTT  dipilih  5  BPR.  Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut :
1) Perusahaan BPR NTT yang terdaftar di OJK.
2) Perusahaan BPR NTT yang mengalami kasus penipuan oleh nasabah.
Penyebaran  kuesioner  dilakukan  pada top level management dan middle level management pada  masing-masing  BPR  disesuaikan  dengan struktur  organisasi  dan  keadaan  masing-masing BPR.

## Teknik Analisis Data
Analisis  deskriptif,  yaitu  analisis  empiris secara deskripsi tentang informasi yang diperoleh untuk
memberikan gambaran/menguraikan  tentang  suatu  kejadian (siapa/apa,  kapan,  dimana,  bagaimana,  berapa banyak)  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian (Supranto:2002).  Data  tersebut  berasal  dari jawaban  yang  diberikan  oleh  responden  atas item-item  yang  terdapat  dalam  kuesioner. Selanjutnya  peneliti  akan  mengolah  data-data yang  ada  dengan  cara  dikelompokkan  dan ditabulasikan kemudian diberi penjelasan.
Statistik  inferensial,  (statistik  induktif  atau statistik  probabilitas),  adalah  teknik  statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan  hasilnya  diberlakukan  untuk  populasi (Sugiyono, 2018). Sesuai dengan hipotesis yang telah  dirumuskan,  maka  dalam  penelitian  ini analisis  data  statistik  inferensial  diukur  dengan menggunakan software SmartPLS (Partial Least Square) versi  2.0.m3  mulai  dari  pengukuran model  ( outer  model ),  struktur  model  ( inner model ) dan pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner sebagai  alat  pengumpulan  data  yang  kemudian diuji.  Penelitian  dilakukan  dengan  menyebar kuesioner kepada 36 responden yang menempati posisi top  level  management    dan  middle  level management pada lima Bank Perkreditan Rakyat di  Kota  Kupang.  Dari  36  responden  yang direncanakan  semuanya  (100%)  responden mengembalikan  dan  mengisi  kuesioner.  Semua responden  sebanyak  33  atau  setara  92% responden  yang  lengkap  mengisi  kuesioner  dan layak  dijadikan  data,  sedangkan  3  responden atau setara  8%  tidak  lengkap  mengisi  kuesioner sehingga  tidak  layak  dijadikan  data  untuk diproses lebih lanjut.

## 1. Statistik Deskriptif
Analisis statistika deskriptif diperlukan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai jawaban responden melalui kuesioner yang disebar di lima Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang dengan posisi yang ditempati oleh responden berada pada top level management dan middle level management. Analisis statistik
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 127-142
deskriptif untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel N Min  Max  Mean Std. Deviation Good Corporate Governance 33 62 80 70.64 6.837 Pencegahan Fraud 33 58 75 66.58 6.685

## Sumber: data diolah, 2019
Pada  tabel  2 good  corporate  governance memiliki  nilai  minimum  62  dan  maksimum  80. Standar  Deviasi good  corporate  governance yakni 6,8 lebih kecil dari nilai mean yang artinya nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari  keseluruhan  data.  Pencegahan fraud memiliki nilai minimum 58 dan nilai maksimum 75  dengan  standar  deviasi  yang  lebih  kecil  dari nilai mean yang  artinya  nilai mean pencegahan fraud digunakan  sebagai  representasi  dari keseluruhan data .
2 . Asesmen Model Pengukuran ( Outer Model)
1) Convergent Validity Convergent  validity di  dalam  PLS  dengan indikator  reflektif  dilihat  berdasarkan  nilai loading  factor (korelasi  antara  skor  item/skor komponen dengan skor konstruk) (Jogiyanto dan Willy,  2009). Convergent Validity dapat dievaluasi dengan 3 tahap, yakni: faktor loading, Average Varian Extracted ( AVE) dan Communality . Discriminant  Validity dilalui dengan  tahap  akar AVE dan  korelasi  variabel laten atau nilai cross loading .

## Factor Loading
Berdasarkan  sajian  data  dalam  tabel  3, diketahui  masing-masing  indikator  variabel penelitian  mayoritas  yang  memiliki  nilai outer loading >  0,7. Namun,  masih  terdapat  beberapa indikator  yang  memilki outer  loading  <  0,7 . Rule  of  tumb yang  digunakan  untuk outer loading yakni > 0,7 (Chin 1995).
Tabel 3 menunjukkan Indikator X 11 dan X 12 nilai outer  loadingnya <  0,7  sehingga  indikator tersebut harus dihilangkan. Penghilangan Indikator  X 11 dan  X 12 menyebabkan  perubahan nilai factor  loading X 13 dan  X 14 menjadi  0,94 dan  0,92.  Sementara  itu,  nilai factor  loading indikator lain tetap sama. Tabel 3 Loading Factor Variabel Sub Variabel Indikator Loading Factor Keterangan Good Corporate Governance Transparansi X 11 X 12 X 13
X 14 0.27 0.10 0.91 0.92 Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Akuntabilitas X 21 X 22 X 23 0.87 0.82 0.91 Valid Valid Valid Responsibilitas X 31 X 32 0.89 0.84 Valid Valid Independensi X 41 X 42 X 43 X 44 0.87 0.91 0.88 0.93 Valid Valid Valid Valid Kewajaran X 51 X 52 X 53 0.76 0.88 0.79 Valid Valid Valid Pencegahan Fraud Penetapan Kebijakan Anti Fraud Y 11 Y 12 Y 13 0.93 0.95 0.95 Valid Valid Valid Prosedur Pencegahan Baku
Y 21
Y 22 Y 23 0.81 0.87 0.81 Valid Valid Valid
Rowa et al : Pengaruh Good Corporate Governance …
Variabel Sub Variabel Indikator Loading Factor Keterangan Organisasi Y 31 Y 32 Y 33 Y 34 0.84 0.84 0.86 0.86 Valid Valid Valid Valid Teknik Pengendalian Y 41 Y 42 Y 43 0.83 0.79 0.90 Valid Valid Valid Kepekaan  Terhadap Fraud Y 51 Y 52 0.93 0.87 Valid Valid Sumber : Data diolah, 2019 AVE dan Communality Tabel 4 AVE dan Communality AVE Communality X 0.66 0.66 Y 0.62 0.62 TP 0.71 0.71 KTF 0.81 0.81 TR 0.87 0.87 AB 0.76 0.76 RB 0.75 0.75 IS 0.81 0.81 KW 0.67 0.67 PKAF 0.89 0.89 PPB 0.69 0.69 Sumber : Data diolah, 2019 Keterangan : X :Good Corporate Goveranance Y :Pencegahan Fraud TP :Teknik Pengendalian KTF :Kepekaan Terhadap Fraud TR :Transparansi AB :Akuntabilitas RB :Responsibilitas IS :Indepedensi KW :Kewajaran PKAF  :Penetapan Kebijakan Anti Fraud PPB :Prosedur Pencegahan Baku OR
:Organisasi
Output AVE seperti  yang  terlihat  pada tabel 4.3, semuanya menunjukkan nilai di atas 0,50. Variabel good corporate governance (X) dengan  nilai output  AVE sebesar  0,66  .  Sub Variabel good  corporate  governance yakni transparansi  (tr)  dengan  nilai output 0,87, akuntabilitas  (ab)  dengan  nilai output 0,76, responsibilitas  (rb)  dengan  nilai output 0,75,
indepedensi  dengan  nilai oupu t  0,81  (rb), kewajaran (kw) dengan nilai ouput 0,67. Variabel  pencegahan fraud (  Y)  dengan nilai AVE sebesar  0,62.  Sementara  itu  sub variabel  pencegahan fraud yang  terdiri  dari penetapan  kebijakan  anti fraud (pkaf)  dengan nilai AVE 0,89,  prosedur  pencegahan  baku (ppb)  dengan  nilai AVE 0,69,  organisasi dengan  nilai AVE 0,73,  teknik  pengendalian (tp)  dengan  nilai  0,71  dan  kepekaan  terhadap fraud 0,81.
Communality adalah  ukuran  kualitas model  pengukuran  pada  tiap  blok  variabel laten  yang  dihasilkan  dalam  proses  iterasi algoritma dalam PLS. Hasil output communality memperlihatkan  Variabel good corporate  governance (X)  dan  sub  variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepedensi  dan  kewajaran  lebih  dari  0,5. Sementara itu, variabel pencegahan fraud (Y) dengan nilai communality 0,62.
Sub  variabel  pencegahan fraud yaitu, penetapan  kebijakan  anti fraud, prosedur pencegahan baku, organisasi, teknik pengendalian  dan  kepekaan  terhadap  nilainya berada  diatas  0,5  (Chin  1995).  Dengan demikian dapat dikatakan Convergent Validity yang baik.

## Discriminant Validity
Validitas  diskriminan  berhubungan dengan  prinsip  bahwa  pengukur-pengkur konstruk  yang  berbeda  seharusnya  tidak berkorelasi degan tinggi. Evaluasi discriminant validity dilakukan dapat
dilakukan  dalam  dalam  dua  tahap,  yaitu melihat  nilai cross  loading untuk  setiap variabel  >  0.70  (Chin  1995)  atau  dengan membandingkan  antara  nilai  kuadrat  korelasi antara konstrak dengan nilai AVE atau korelasi antara konstrak dengan akar AVE .
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 127-142
Tabel 5 Cross Loading Dimensi Good Corporate Governance Tr Ab Rb Is Kw X13  0.94 0.82 0.69 0.80 0.77 X14  0.92 0.68 0.67 0.66 0.57 X21 0.71 0.87 0.81 0.80 0.74 X22 0.67 0.82 0.58 0.66 0.61 X23 0.73 0.91 0.75 0.84 0.90 X31 0.70 0.81 0.90 0.79 0.69 X32 0.56 0.61 0.83 0.59 0.60 X41 0.70 0.74 0.74 0.87 0.65 X42 0.68 0.84 0.66 0.91 0.81 X43 0.67 0.80 0.79 0.88 0.76 X44 0.79 0.80 0.72 0.93 0.87 X51 0.51 0.71 0.65 0.68 0.76 X52 0.72 0.78 0.75 0.81 0.88 X53 0.51 0.62 0.39 0.60 0.79 Y11 0.50 0.76 0.59 0.68 0.72 Y12 0.56 0.79 0.66 0.81 0.90 Y13 0.50 0.81 0.68 0.82 0.78 Y21 0.61 0.63 0.68 0.72 0.65 Y22 0.32 0.49 0.53 0.68 0.60 Y23 0.44 0.60 0.52 0.65 0.65 Y31 0.59 0.75 0.64 0.70 0.77 Y32 0.50 0.54 0.52 0.67 0.67 Y33 0.72 0.76 0.63 0.74 0.86 Y34 0.39 0.50 0.41 0.56 0.86 Y41 0.66 0.72 0.52 0.59 0.59 Y42 0.56 0.64 0.59 0.63 0.61 Y43 0.63 0.72 0.53 0.72 0.73 Y51 0.66 0.65 0.63 0.76 0.79 Y52 0.47 0.54 0.47 0.58 0.52 Sumber : Data diolah, 2019 Tabel 6 Cross Loading Dimensi Pencegahan Fraud Pkaf Ppb Or Tp Ktf X13 0.61 0.53 0.67 0.78 0.69 X14 0.41 0.51 0.53 0.56 0.49 X21 0.72 0.69 0.63 0.64 0.55 X22 0.64 0.52 0.61 0.72 0.62 X23 0.81 0.60 0.72 0.78 0.59 X31 0.71 0.70 0.57 0.63 0.59 X32 0.44 0.49 0.56 0.47 0.48 X41 0.71 0.74 0.62 0.60 0.63 X42 0.74 0.67 0.71 0.70 0.56 X43 0.73 0.73 0.66 0.70 0.72 X44 0.76 0.81 0.82 0.76 0.79 X51 0.77 0.74 0.66 0.67 0.53 X52 0.67 0.66 0.75 0.77 0.70
X53 0.65 0.46 0.59 0.66 0.54 Y11 0.93 0.70 0.74 0.68 0.61 Y12 0.95 0.76 0.84 0.79 0.74 Y13 0.95 0.79 0.71 0.69 0.59 Y21 0.65 0.81 0.64 0.69 0.72 Y22 0.62 0.87 0.66 0.45 0.52 Y23 0.70 0.81 0.73 0.52 0.48 Y31 0.79 0.68 0.84 0.79 0.68 Y32 0.67 0.79 0.84 0.51 0.54 Y33 0.64 0.59 0.86 0.79 0.71 Y34 0.67 0.71 0.86 0.51 0.59 Y41 0.51 0.51 0.59 0.83 0.64 Y42 0.68 0.58 0.61 0.79 0.55 Y43 0.72 0.61 0.73 0.90 0.82 Y51 0.70 0.71 0.79 0.79 0.93 Y52 0.52 0.52 0.52 0.63 0.87 Sumber : Data diolah, 2019 Keterangan : TR :Transparansi AB :Akuntabilitas RB :Responsibilitas IS :Indepedensi KW :Kewajaran PKAF  :Penetapan Kebijakan Anti Fraud PPB :Prosedur Pencegahan Baku OR :Organisasi TP :Teknik Pengendalian KTF :Kepekaan Terhadap Fraud
Hasil output SmartPls ,  memperlihatkan setiap  indikator  yang  mengukur  konstruknya berkorelasi  lebih  tinggi  dengan  konstruknya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Seperti yang terlihat pada tabel 5 indikator X 13 dan  X 14 memiliki  korelasi  lebih  tinggi terhadap konstruk asosiasinya yakni transparansi  (tr)  yakni,  0,94  dan  0,92. Indikator  X 21 ,  X 22 ,  X 23 dengan  nilai  korelasi 0,87, 0,82 dan 0,91 terhadap akuntabilitas (ab) Indikator  X 31 dan  X 32 masing-masing dengan  nilai  korelasi  0,90  dan  0,83  terhadap konstruk asosiasinya yakni responsibilitas (rb). Indikator  X 41 ,  X 42 ,  X 43 ,  X 44 dengan  koefisien korelasi  sebesar  0,87,  0,91,  0,88  dan  0,93 terhadap  indepedensi  (is).  Indikator  X 51 ,  X 52 , X 53 dengan  nilai  korelasi  0,76,  0,88  dan  0,79 terhadap kewajaran (kw). Sama halnya dengan indikator  konstruk  lainnya  yang  berkorelasi lebih  tinggi  dengan  konstruk  asosiasinya dibandingkan  dengan  konstruk  lain,  sehingga dapat dikatakan memiliki discriminant validity yang baik.
Rowa et al : Pengaruh Good Corporate Governance …
Uji Reliabilitas Uji Reliabilitas untuk mengukur konsistensi  internal  alat  ukur.  Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan  suatu  alat  ukur  dalam  melakukan pengukuran  (Hartono,  2008  dalam  Jogiyanto dan  Willy,  2009).  Uji  reliabilitas  dalam  PLS menggunakan  dua  metode,  yaitu cronbach’s alpha dan composite reliability. Rule of thumb nilai cronbach’s alpha dan composite reliability diatas  0,7  .  Hasil  uji cronbach alpha dan composite  reliability dapa  dilihat pada tabel 7.

## Tabel 7
Cronbach’s Alpha Dan Composite Reliability
Sumber : Data diolah, 2019
Keterangan : X:Good Corporate Governance TR:Transparansi AB:Akuntabilitas RB:Responsibilitas IS:Indepedensi KW:Kewajaran Y:Pencegahan Fraud PKAF:Penetapan Kebijakan Anti Fraud PPB:Prosedur Pencegahan Baku OR:Organisasi TP:Teknik Pengendalian KTF:Kepekaan Terhadap Fraud
Berdasarkan tabel 7 hasil output pengujian cronbach’s  alpha dan composite reliability >  0,7  (  Chin  1995)  bisa  dikatakan reliabel sehingga semua instrumen (kuesioner) pada  penelitian  ini  dinyatakan  “reliabel”  dan
teruji kehandalannya sehingga dapat digunakan pada penelitian selanjutnya.

## 3. Asesmen Model Struktural ( Inner Model)
Asesmen  model  struktural  dilakukan dengan  melihat  relasi/koefisien  jalur  antar peubah  laten  yang  satu  dengan  peubah  laten yang  lain  sesuai  dengan  hipotesis  yan diajukan. Goodness  of  fit  inner  model diukur menggunakan R-square .  Tingkat  signifikasi pengaruh dapat dilihat dengan path coefficients dan nilai sifnifikasi t-statistik.
1) R-Square

## Tabel 8
R-Square
Sumber : Data diolah, 2019
Keterangan : X:Good Corporate Governance TR:Transparansi AB:Akuntabilitas RB:Responsibilitas IS:Indepedensi KW:Kewajaran Y:Pencegahan Fraud PKAF:Penetapan Kebijakan Anti Fraud PPB:Prosedur Pencegahan Baku OR:Organisasi TP:Teknik Pengendalian KTF:Kepekaan Terhadap Fraud
Berdasarkan tabel 8 nilai R-Square untuk variabel good  corporate  governance (X) memberikan nilai sebesar 0.999. Hal ini berarti good  corporate  governance dapat  dijelaskan dengan  baik  oleh  prinsip  transparansi  (tr), akuntabilitas (ab), responsibilitas (rb), indepedensi  (is)  dan  kewajaran  (kw).  Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepedensi dan kewajaran dapat mempengaruhi  pencegahan  terhadap fraud Cronbachs Alpha Composite Reliability X 0.95 0.96 TR 0.85 0.93 AB 0.84 0.90 RB 0.68 0.86 IS 0.92 0.94 KW 0.75 0.85 Y 0.95 0.96 PKAF 0.94 0.96 PPB 0.78 0.87 OR 0.87 0.91 TP 0.80 0.88 KTF 0.78 0.89 R Square X 0.999 TR AB RB IS KW Y 0.805 PKAF 0.842 PPB 0.787 OR 0.875 TP 0.786 KTF 0.727 PPB 0.787
sebesar  80,5%  sementara  19,5%  dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.
Pengaruh prinsip transparansi (tr),
akuntabilitas (ab), responsibilitas (rb), indepedensi  (is)  dan  kewajaran  (kw)  terhadap penetapan  kebijakan  anti fraud dengan  nilai 84.2%  sedangkan  15.8%  dijelaskan  oleh variabel  lain  diluar  yang  diteliti.  Prosedur pencegahan  baku  (ppb)  dan  organisasi  (or) dengan nilai masing-masing 78,7% dan 87,5% dipengaruhi oleh transparansi (tr),
akuntabilitas (ab), responsibilitas (rb), indepedensi (is) dan kewajaran (kw). Sementara  itu,  21,3%  dan  12,5%  dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti. Pengaruh prinsip transparansi (tr), akuntabilitas (ab), responsibilitas (rb), indepedensi  (is)  dan  kewajaran  (kw)  terhadap terhadap teknik pengendalian (tp) dengan nilai 78,6%  sedangkan  sisanya  21,4%  dijelaskan oleh  variabel lain  diluar  yang diteliti.
Pengaruh prinsip transparansi (tr), akuntabilitas (ab), responsibilitas (rb), indepedensi  (is)  dan  kewajaran  (kw)  terhadap kepekaan  terhadap fraud (ktf)  dengan  nilai 72,7%  sementara  27,3%  dijelaskan  oleh variabel lain diluar yang diteliti.
R-Square dimasukkan
ke dalam persamaan Q-Square berikut :
Q 2 1-(1- R 2 ) Q 2 = 1-(1- 0,805 2 ) = 0,64 Berdasarkan  perhitungan  tersebut,  nilai Q 2 yang  diperoleh  sebesar  0,64  yang menunjukkan  bahwa  model  yang  dibentuk sudah  baik  karena  memiliki  hasil  Q- Square hitung  di  atas  0  sehingga  model  mempunyai predictive relevance .

## Pengujian Hipotesis

## 1) Path Coefficients
Tabel 9 Path Coefficients

## Sumber, Data Diolah, 2019
Berdasarkan  tabel  9  hasil  uji  hipotesis yaitu, good  corporate  governance (X)
berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pencegahan fraud (Y). Hal ini ditandai dengan nilai t-statistics adalah 35,14 (diatas 1.96) dan koefisien  jalur  0,89.  Dengan  demikian  H 1 diterima  dan  H 0 ditolak  yang  berarti  terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  variabel good corporate  governance terhadap  pencegahan fraud.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Tabel 10

## Total Effect
Original Sample T Statistics TR -> Y 0.139 17.091 AB -> Y 0.212 25.704 RB -> Y 0.121 13.116 IS -> Y 0.304 26.493 KW -> Y 0.186 14.023 X -> Y 0.897 35.144 Sumber, Data diolah 2019 Keterangan : TR-> Y    :Transparansi Terhadap Pencegahan Fraud AB -> Y   :Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud RB -> Y  :Responsibilitas  Terhadap  Pencegahan Fraud IS -> Y    :Indepedensi Terhadap Pencegahan Fraud KW -> Y  :Kewajaran Terhadap Pencegahan Fraud X -> Y :Good  Corporate  Governance  Terhadap Pencegahan Fraud Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SmartPLS 2.0 seperti pada tabel
10 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Transparansi  (tr)  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pencegahan fraud (Y).
Koefisien  jalur  yaitu  0,139  dan  t-statistik menunjukkan  signifikansi  pengaruh  yaitu 17,091 lebih besar dari t tabel 1,96..
2)  Faktor  akuntabilitas  (ab)  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  terhadap pencegahan fraud dengan t  -statistics 25,704 dengan koefisien jalur 0,212.
3)    Responsibilitas  (rb)  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  pencegahan fraud dilihat  dari  t  –statistik13,116  >  1,96  dan koefisien jalur 0,121.
Original Sample T Statistics X -> Y 0.897 35.144
Rowa et al : Pengaruh Good Corporate Governance …
4)    Indepedensi  (is)  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pencegahan fraud dengan  nilai  t  -  statististik 26,493  >  1,96 dan koefisien jalur 0,304.
5)  Kewajaran  (kw)  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  pencegahan fraud dengan  nilai  14,023  lebih  besar  dari  nilai t tabel  dan  koefisien  jalurnya  kearah  yang positif dengan nilai 0,186.
Teori keagenan seperti yang dijelaskan di kajian  teori  menyatakan good  corporate governance merupakan upaya untuk menjembatani  konflik  antar  pemilik  dan pengelola  perusahaan,  dimana  konflik  yang terjadi  bahwa  agen  (  pengelola  perusahaan) lebih banyak tahu tentang informasi perusahaan  sehingga  diperlukan  tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepedensi, dan kewajaran  dalam  pengelolaan  perusahaan. Teori Stewardship dalam  penelitian  ini dipertimbangkan  mampu  digunakan  sebagai argument  penjelasan  bahwa  prinsip–prinsip good  corporate  governance yang  terdapat dalam  perusahaan  akan  memaksimalkan kinerjanya  agar  tujuan  perusahaan  dapat tercapai.
Berangkat  dari teori  ini  dapat  dilihat  dari nilai  koefisien  jalur  pada  tabel  10  dimana koefisen  jalur  dan  t-statistik  masing  masing prinsip good  corporate  governance yang berpengaruh  terhadap  variabel  Pencegahan Fraud berpengaruh  positif  dan  signifikan sehingga,  setiap  prinsip good  corporate governance yang  diterapkan  pada  Bank
Perkreditan Rakyat dapat menjembatani konflik antar pemilik dan pengelola perusahaan  dan  penerapan good  corporate governance Bank  Perkreditan  Rakyat  dapat memaksimalkan kinerjanya agar tujuan perusahaan tercapai.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  pengaruh prinsip  prinsip good  corporate  governance terhadap  pencegahan fraud pada  Bank
Perkreditan Rakyat di Kota Kupang berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan.
Prinsip-  prinsip good  corporate  governance terdiri dari :
1)  Transparansi  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada Bank  Perkreditan  Rakyat  di  Kota  Kupang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2)  Akuntabilitas  berpengaruh  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  pencegahan fraud pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  di Kota  Kupang  yang  terdaftar  di  Otoritas Jasa Keuangan.
3)  Responsibilitas  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada Bank  Perkreditan  Rakyat  di  Kota  Kupang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4)  Indepedensi  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada Bank  Perkreditan  Rakyat  di  Kota  Kupang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5)  Kewajaran    berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada Bank  Perkreditan  Rakyat  di  Kota  Kupang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka  saran  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
1) Bagi Pengembangan ilmu pengetahuan
Dengan  adanya  penelitian  ini,  diharapkan sebagai  bahan  acuan  dalam  pembelajaran dan pengembangan good corporate
governance dan  pencegahan fraud untuk program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan  Bisnis  dan  ilmu-ilmu  lain  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Dengan Penelitian ini, good corporate goveranance terhadap pencegahan fraud dapat
diterapkan pada civitas academica Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  dan  juga  Universitas Nusa  Cendana  selain  itu  dapat  diterpakan pada badan/organisasi lainnya.
2) Bagi Obyek Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penerapan good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada  Bank  Perkreditan Rakyat yang belum sepenuhnya
menerapkan good  corporate  governance sehingga  menyebabkan  BPR  dilikuidasi seperti  yang  terjadi  pada  PT  BPR  Bina Dian  Citra,  PT  BPR  Akarumi,  PT  BPR Budi  Setia,  dan  PT  BPR  Mega  Karsa Mandiri  dan  3  BPR  Nusa  Tenggara  Timur
yang  dinyatakan  dibawah  kategori  sehat namun bukan berarti tidak sehat, agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance sseperti yang terdapat pada penelitian ini. 3) Bagi Peneliti selanjutnya
Peneliti  selanjutnya  diharapakan  dapat meneliti  dengan  variabel-variabel  lain  di luar  variabel  ini  agar  memperoleh  hasil yang lebih bervariatif yang dapat
menggambarkan  hal-hal  apa  saja  yang
berpengaruh pada pencegahan fraud . Sampel  yang  terpilih  dalam  penelitian  ini hanya  menggunakan  perusahaan  Bank Perkreditan  Rakyat  di  Kota  Kupang. Peneliti  selanjutnya  dapat  memperbaiki kriteria  pemilihan  sampel  sehingga  dapat mengakomodir  semua  jenis  perusahaan perbankan.  Tujuan  menggunakan  jenis perusahaan  perbankan  dengan  lain  atau industri  yang  berbeda  dengan  maksud apakah  penelitian  sejenis  dengan  obyek yang berbeda dapat digeneralisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, Mas Daniri (2005). Good Corporate
Governance : Konsep dan Penerapannya dalam  Konteks  Indonesia.  Jakarta:  Ray
Indonesia
Albrecht,  W.  S.,  C.  O.  Albrecht  and  C.  C. Zimbelman. (2011). Fraud Examination,  4th  Edition (Cengage Learning: Mason, Ohio). Arthana,  I  Komang  (2019).  "Analisis  Faktor- Faktor Terjadinya Kecurangan ( Fraud )  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa  Pada  Kecamatan  Amabi  Oefeto Timur." Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Universitas Nusa Cendana, Vol. 7, No. 1, hal 35-43. Chin, W.W. (1995). Partial Least Square is to LISREL  as  a  Principal  Components analysis  is  to  common  factor  analysis .
Technology Studies , 2:315-319. Cressey,  D.  R.  (1950). The  criminal  violation of financial trust. American Sociological Review , 15(6), 738-743. Dominikus,  Octavianto  Kresno  Widagdo  ( 2014).  Pengaruh Good  Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan.  Diponegara Journal  of Accounting . 3(3), h: 1-9.
Donaldson,  L.,  &  Davis,  J.  H.  (1991). Stewardship  theory  or  agency  theory:
CEO  governance  and  shareholder returns. Australian Journal of Management, 16: 49-64. Indonesia,  Bank.  "Kajian  Ekonomi  dan Keuangan  Regional  Provinsi  Nusa Tenggara Timur." KPW Bank Indonesia Provinsi NTT. Agustus 2018. J,  Supranto, A  M.  (2002). Metode Peramalan Kuantitatif untuk Perencanaan Ekonomi  dan  Bisnis. Jakarta:  Rineka Cipta. Jannah,  Sitti  Fitratul  (2016).  "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Di Bank Perkreditan  Rakyat  (Studi  Pada  Bank Perkreditan  Rakyat  Di  Surabaya)  ."
Jurnal  Akuntansi ,  Fakultas  Ekonomi Universitas  Negeri  Surabaya , Vol  7 No. 2, 2016.
Jensen  &  Meckling  (1976). “The  Theory  of The  Firm:  Manajerial  Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure ”. Journal  of  Financial  and
Economics, 3:305-360
Jogiyanto dan Abdillah, Willy (2009). Konsep &  Aplikasi PLS  (Partial  Least  Square)
Untuk  Penelitan  Empiris.Eds.Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Keuangan,  Otoritas  Jasa.
Laporan  Profil Industri  Perbankan  Triwulan  II  2018. Otoritas Jasa Keuangan, n.d. —. "Permasalahan Dan Tantangan BPR/BPRS." Rakernas  dan  Seminnar Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia. Pontianak, 2016. Keuangan,  Otoritas  Jasa. Salinan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015  Tentang  Penerapan
Rowa et al : Pengaruh Good Corporate Governance …
Tata  Kelola  Bagi  Perkreditan  Rakyat. Otoritas Jasa Keuangan, 2015. Mahaendrayasa, Putu Krishna Aryastha, I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri (2017). "Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar." E- Jurnal Akuntansi, Universitas Udayana, Vol. 21 No. 2, November 2017. Najahningrum,  Anik  Fatun  (2013).  "Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi Fraud : Persepsi  Pegawai  Dinas  Provinsi  DIY". Jurnal . Universitas Negeri Semarang.
Pusat Pendididikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (2008). Fraud  Auditing.
Edisi Kelima. Bogor : BPKP.
Sari, dkk (2015). "Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian  Internal,  Ketaatan  Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi  Dan  Implementasi Good Governance Terhadap  Kecenderungan Fraud ". e-Journa l  S1  Ak  Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3, No. 1. Sugiyono (2018). Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan    Kuantitatif Kualitatif dan  R&D. Bandung :
Alfabeta.
Sutedi,  Adrian  (2011).
Good  Corporate
Governance. Jakarta: Sinar Grafika. Tangkilisan, Nogi S Hessel (2003). Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance. Yogyakarta: Balaiurang. Thoyibatun,  Siti  (2009)."Faktor-Faktor  yang Berpengaruh  pada  Perilaku  Tidak  Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi  serta  Akibatnya  terhadap Kinerja Organisasi". Jurnal . Universitas Negeri Malang.
Wilopo  (2006).  "Analisis  Faktor-Faktor  yang
Berpengaruh  terhadap  Kecenderungan Kecurangan  Akuntansi:  Studi  pada Perusahaan  Publik  dan  Badan  Usaha Milik Negara di Indonesia". Jurnal .STIE Perbanas : Surabaya.
Wolfe, D.T  and  D.R.  Hermanson  (2004). The Fraud  Diamond: Considering  The  Four Element of Fraud . The CPA Journa l.Desember 2004, pp. 38-42.
Wexley  Kenneth, Yuki Gary  (2003). Perilaku Organisasi  dan  Psikologi  Personalia. Jakarta : Rineke Cipta. http://digilib.unila.ac.id/11362/16/BAB%20II. pdf http://repository.umy.ac.id/