## Analisis Kinerja dan Kemampuan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pontianak
Atria Tiffany Widyaningsih *
Akademi Perpajakan Panca Bhakti

## ABSTRACT
Discussion about the Regional Financial Performance  and Capabilities required to be processed more deeply, then becomes a problem in this research are: the financial capacity of the region in the  implementation  of  regional  autonomy,  especially  in  2011-2014,  when  viewed  from  the degree  of  decentralization  Fiscal  Indicators  (DDF),  Degree  of  Fiscal  Autonomy  (DOF),  Fiscal Capacity,  Needs  Fiscal  Effort  /  Effectiveness  Ratio  Fiscal  Position  original  revenue  (PAD)  and Tax  Performance  Indicators  and  Local  Retribution  in  Pontianak.  And  will  be  discussed  also about the level of local financial independence in 2011-2014 to support the organizers of regional autonomy  as  measured  by  the  ratio  of  Regional  Financial  Independence  and  Relationship Patterns  in  Pontianak.  Research  conducted  at  the  Office  of  Pontianak  City  BPKAD,  with  the quantitative descriptive analysis method which uses data measured in a numerical scale / number. (Kuncoro,  2003)  This  analysis  aims  to  determine  the  level  of  local  financial  capacity,  level  of independence  and  the  readiness  of  the  local  government  of  the  city  of  Pontianak  in  the implementation of regional autonomy. Results from this study and the performance of Financial Ability in one regional assessed from the ratio of local independence that describes to the extent of financial dependence of local governments to the central government, obtained by comparing the acceptance of PAD to acceptance Assistance and Contribution Regions. From the year 2011- 2014, the average calculation independence ratio Pontianak City generate value 21.22% Because of  the  value  is  between  0-25%,  the  city  of  Pontianak  is  considered  to  have  very  low  financial capacity  and  have  a  pattern  instructive  relations  with  the  central  government,  which  where financial  dependence  on  the  central  government  is  still  low  compared  to  the  regional independence.

## Keywords:  Performance,  Regional  Finance  Capabilities,  Regional  Autonomy,  Regional Financial Independence

## 1. PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional  yang  lebih  berdaya  tumbuh  tinggi  dengan  memberikan  kehidupan  yang  lebih
* Korespondensi: Atria Tiffany Widyaningsih, Akademi Perpajakan Panca Bhakti,  Jl. Sultan Abdurrahman No. 8 Pontianak, Kalimantan Barat. Email: atria_tiffany@yahoo.co.id
baik  bagi  masyarakat  di  daerah.  Asas  yang  menjadi  prinsip  dasar  otonomi  adalah otonomi  luas,  nyata  dan  bertanggungjawab.  Prinsip  ini  memperhatikan  aspek  demo- krasi, partisipasi, adil dan  merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah.  Berdasarkan  asas  tersebut,  diharapkan  otonomi  daerah  mampu  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  daerah.  Kesejahteraan  masyarakat  memang menjadi tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagaimana tuntutan pada saat reformasi digulirkan.  Tujuan  tersebut  hanya  dapat  terwujud  dengan  adanya  pembagian  urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Dalam menjamin terselangaranya otonomi daerah yang mantap perlu dilakukan usaha-usaha  meningkatkan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah,  baik  yang  sudah  ada maupun  dengan  menggali  sumber  dan  potensi  ekonomi  masyarakat.  Peningkatan penerimaan  pendapatan  asli  daerah  perlu  dilakukan  dan  dikembangkan  untuk kesenambungan  pembangunan.  Dalam  rangka  upaya  peningkatan  pendapatan  asli daerah  perlu  diadakan  analisis  pendapatan  asli  daerah  untuk  mendukung  otonomi daerah. Pajak daerah perlu dianalisis karena pajak daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Selain itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Kemampuan  keuangan  suatu  daerah  dapat  dilihat  dari  besar  kecilnya Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  diperoleh  daerah    yang    bersangkutan.    Dalam kaitannya  dengan  pemberian  otonomi  daerah  yang  lebih  besar  kepada  daerah.  PAD selalu  dipandang  sebagai  salah  satu  indikator  atau  kriteria  untuk  mengukur ketergantungan  suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin  besar sumbangan PAD  kepada  APBD  maka  akan  menunjukkan  semakin  kecil  ketergantungan  daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.
Lembaga  pemerintahan  melakukan  berbagai  bentuk  pengeluaran  guna  mem- biayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di  sisi  lain  lembaga ini harus melakukan  berbagai  upaya  untuk  memperoleh    penghasilan  guna  menutupi  seluruh biaya tersebut.Dalam melaksanakan  aktivitas  ekonominya,  organisasi  atau  lembaga pemerintah  membutuhkan  jasa  akuntansi  untuk  pengawasan  dan  menghasilkan    infor- masi  keuangan  yang  akan  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan-keputusan  ekono- minya.  Akan  tetapi,  karena  sifat  lembaga  pemerintahan  berbeda  dari  sifat  perusahaan yang  bertujuan  mencari  laba,  maka  sifat  akuntansi  pemerintahan  juga    berbeda    dari sifat  akuntansi perusahaan.
Dengan  adanya  akuntansi  pemerintahan  maka  pemerintah  harus  mempunyai rencana  yang  matang  untuk  suatu  tujuan  yang  dicita-citakan  sesuai  dengan  penerapan akuntansi  pemerintahan  di  Indonesia.  Ditetapkannya  Undang-undang  No.  23  tahun 2014  tentang  Pemerintah Daerah serta  Undang-undang No. 33  tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  pusat  dan  daerah  akan  dapat  memberikan  kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah  secara
proporsional.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  pengaturan,  pembagian  dan  pemanfaatan sumber  daya  nasional,  serta  perimbangan  keuangan  daerah  dan    pusat  secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, terutama kepada Pemerintah Kabupaten  dan Pemerintah Kota.
Tujuan  pemberian  keuangan  dalam  penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  adalah guna  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  pemerataan  dan  keadilan  sosial.    Menurut Undang-Undang  No.  23  tahun  2014  pasal  1  ayat  5  Otonomi  Daerah  adalah  hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah    dan    kepentingan    masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan  berhasil  tidaknya  menciptakan  kemandirian    yang    selalu    didambakan Pemerintah  Daerah.
Terlepas  dari  perdebatan  mengenai  ketidaksiapan  daerah  di  berbagai  bidang untuk  melaksanakan  kedua  Undang-undang  tersebut,  otonomi  daerah  diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Menggantikan sistem pembangunan terpusat yang  oleh  beberapa  pihak  dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Halim  (2004)  menjelaskan  bahwa  ciri  utama suatu  daerah  yang  mampu  melaksanakan  otonomi  dan  desetralisasi, yaitu:
1. Kemampuan  keuangan  daerah,  artinya  daerah  harus  memiliki  kewenangan  dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup  memadai  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahannya.    Artinya    daerah    harus    mampu    mengelola keuangan daerahnya baik penerimaan maupun pengeluarannya, dimana penerimaan yang  diperoleh  daerah  kemudian  dialokasikan  sebagai  pembiayaan  belanja daerahnya.
2. Ketergantungan  kepada  bantuan  pusat  harus  seminimal  mungkin,  agar  pendapatan asli  daerah  (PAD)  dapat  menjadi  bagian  sumber  keuangan    terbesar  sehingga peranan  pemerintah  daerah  menjadi  lebih  besar Dwirandra (2006) dalam Rusydi (2011).  Jadi,  PAD  harus  menjadi    basis    utama  penerimaan  daerah  dibandingkan dengan  DAU  agar  daerah  mampu  melaksanakan  otonomi  dan  desentralisasi seutuhnya.
Kinerja dan kemampuan keuangan daerah  merupakan  salah  satu ukuran  yang dapat digunakan untuk  melihat kemampuan daerah dalam  menjalankan otonomi daerah (Halim,  2004).  Struktur  keuangan    daerah  tercermin    dalam    2    sisi,    yaitu    sisi penerimaan  dan  sisi  pengeluaran.  Sisi  penerimaan  adalah PAD, dana perimbangan, dan  pendapatan  lain-lain  yang  sah  sedangkan  sisi  pengeluaran  adalah  belanja  daerah. Dana  perimbangan  dan  PAD  merupakan  sumber  penerimaan  daerah  yang  memberikan kontribusi besar kepada anggaran penerimaan.
Dengan adanya Otonomi Daerah,  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak.   Implikasi  dari   adanya  kewenangan   urusan pemerintahan  yang  begitu  luas yang  diberikan  kepada  daerah  dalam    rangka  otonomi  daerah  dapat  menjadi  suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan  beban  yang  menuntut  kesiapan  daerah  untuk  pelaksanaannya,  karena semakin  besar  urusan  pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya  manusia,  sumber daya keuangan,  sarana dan pra sarana daerah.  Aspek keuangan merupakan  salah  satu  dasar  kriteria  untuk  dapat mengetahui  secara  nyata  kemampuan daerah dalam  mengurus rumah tangganya  sendiri. Kemampuan daerah  yang dimaksud adalah  sampai  sejauh  mana  daerah  dapat  menggali  sumber-sumber  keuangan  sendiri guna  membiayai  kebutuhan  keuangan daerah tanpa  harus  menggantungkan  diri pada bantuan  dan  subsidi    dari  pemerintah  pusat.  Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mengelola    keuangan  tercermin  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) yang  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Kemampuan  keuangan  suatu  daerah  dapat  dilihat  dari  besar  kecilnya Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  diperoleh  daerah    yang    bersangkutan.    Dalam kaitannya  dengan  pemberian  otonomi  daerah  yang  lebih  besar  kepada  daerah.  PAD selalu  dipandang  sebagai  salah  satu  indikator  atau  kriteria  untuk  mengukur ketergantungan  suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD  kepada  APBD  maka  akan  menunjukkan  semakin  kecil  ketergantungan  daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.
Dalam rangka mewujudkan pertanggung jawaban keuangan melalui perhitungan tersebut,  perhitungan  anggaran  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  Kota  Pontianak sejak  Tahun  Anggaran  2011  sampai  sampai  tahun  2014,  selalu  menunjukkan  adanya Kenaikan dapat dilihat pada Tabel 1.
Berdasarkan  Tabel  1  tersebut  pada  tahun  2011  realisasi  pendapatan  sebesar  Rp. 765.700.088.194,17  dengan  target  sebesar  Rp.  801.516.577.716,66  atau  95,53% sedangkan  realisasi  belanja  sebesar Rp.  752.867.063.169,12  dengan target sebesar Rp. 826.258.381.426,96  atau  91,12%  pada  tahun  2012  realisasi  pendapatan  sebesar  Rp. 920.727.224.217,34  dengan  target  sebesar  Rp.  935.858.780.555,25  atau  98,38% sedangkan  realisasi  belanja  sebesar  Rp.  891.672.005.596,75  dengan  target    sebesar  Rp. 965.283.440.932,80 atau 92,37%.
Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2011-2014
Berdasarkan kondisi tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya pada  tahun  2011-2014,  jika  ditinjau  dari  Indikator  Derajat  Disentralisasi  Fiskal  (DDF), Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya/Posisi Fiskal Rasio  Efektifitas  Pendapatan  asli  Daerah  (PAD)  serta  Indikator  Kinerja  Pajak  dan Retibusi  Daerah  di  Kota  Pontianak.  Dan  akan  dibahas  pula  mengenai  tingkat kemandirian  keuangan  daerah  pada  tahun  2011-2014  dalam  membiayai  penyelenggara otonomi  daerah  yang  diukur  dengan  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dan  Pola Hubungannya di Kota Pontianak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan sebagai bahan analisis mengenai kemampuan  keuangan  daerah  Kota  Pontianak  adalah  Derajat  Desentralisasi  Fiskal (DDF),  Derajat  Otonomi  Fiskal  (DOF),  Kapasitas  Fiskal,  Kebutuhan  Fiskal,  Upaya/ Posisi  Fiskal,  Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli  serta  Indikator  Kinerja  Pajak  dan Retribusi  Daerah.  Data  yang    digunakan  untuk  mengukur  indikator  DDF  adalah  data pendapatan daerah yang meliputi PAD, Sumbangan dan Bantuan serta Bagi Hasil Pajak dan  Bukan    Pajak.  Selain  untuk  mengukur  indikator  DDF,  data  PAD  juga  digunakan dalam  pengukuran  indikator  DOF,  Rasio  Efektivitas  serta  Indikator  Kinerja  Pajak dan  Retribusi.  Untuk  indikator  Upaya  Fiskal  digunakan  data  PAD  dan  PDRB. Sedangkan  data  jumlah  penduduk  dan  PDRB  digunakan  untuk  mengukur  indikator Kapasitas  Fiskal,  serta  data  belanja  daerah  untuk  pengukuran  indikator  Kebutuhan Fiskal.

## 2.1.     Otonomi Daerah
Secara etimologis, kata otonomi  berasal  dari  bahasa  latin: auto berarti sendiri dan  nomein  berarti  peraturan,  atau  undang-undang.    Maka    autonom    berarti  mengatur sendiri, atau memerintah sendiri, atau dalam arti  luas  adalah  hak  untuk  mengatur  dan
Tahun Pendapatan Belanja Target Realisasi (%) Target Realisasi (%) 2011 801.516.577.716,66 765.700.088.194,17  95,53% 826.258.381.426,96 752.867.063.169,12  91,12 2012 935.858.780.555,25 920.727.224.217,34  98,38% 965.283.440.932,80 891.672.005.596,75  92,37 2013  1.077.049.414.461,92  1.076.345.061.831,18  99,93%  1.115.955.094.821,26  1.006.492.631.240,15  90,19 2014  1.296.146.443.040,64 1.247.089.546.932,33  96,22%  1.396.834.104.682,67  1.309.158.772.458,49  93,72
mengurus    rumah  tangga    daerah  sendiri  (Adisubrata,    2003).    Menurut  pasal    1    UU No.  23   Tahun  2014, Otonomi Daerah adalah  hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.
Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  mempunyai  batas-batas wilayah  yang berwenang  mengatur dan  mengurus urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kaho (1998) dalam Safi’i (2007) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi  Daerah  adalah  hak  dan  wewenang  untuk  mengatur    dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri.  Urusan  rumah  tangga  sendiri  ialah  urusan  yang  lahir  atas  adanya prakarsa daerah dan dibiayai dengan pendapatan daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut  Safrudin  dalam    Adisubrata  (2003),  istilah  otonomi  mempunyai  makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, artinya kebebasan yang terbatas, kebebasan  yang  harus  dipertanggung  jawabkan  kepada  pemerintah  yang  lebih  tinggi (pemerintah  pusat).

## 2.2.  Keuangan Daerah
Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  16dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan  dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005 dalam Halim, 2004).
Dari pengertian diatas, dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu.
a. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah,  retribusi daerah dan/atau  penerimaan  dan  sumbersumber  lain  sesuai  ketentuan  yang  berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;
b. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan  kepada  daerah  dalam  rangka  pembiayaan  rumah  tangga  daerah  serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan  pasal  66  UU  No.  33/2004,  asas  umum  pengelolaan  keuangan daerah adalah sebagai berikut:
1. Keuangan  daerah  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-  undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.
4. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
5. Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.
6. Penggunaan  surplus  APBD  dimaksudkan  untuk  membentuk  dana  cadangan  atau penyertaan  dalam  perusahaan  daerah  harus  memperoleh  persetujuan  terlebih  dahulu dari DPRD.

## 2.3.      Manajemen Keuangan Daerah
Guna mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dibutuhkan pengelolaan  dengan  suatu  sistem  manajemen  keuangan  yang  jelas  dan  berdaya  guna. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,  dan  pengawasan  usaha-usaha  para  anggota  organisasi  dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari  pengertian  tersebut,  jelas  bahwa  manjemen  mempunyai  empat  fungsi  dasar,  yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.
Konsep  dasar  dari  manajemen  tersebut  dapat  diaplikasikan  dalam  berbagai  jenis organisasi,  termasuk  lingkungan  organisasi  sektor  publik  tidak  terkecuali  dalam pengelolaan keuangan daerah.
Beberapa prinsip penting manajemen keuangan daerah yaitu:
a. Taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  dengan  maksud  bahwa  pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
b. Efektif  merupakan  pencapaian  hasil  program  dengan  target  yang  telah  ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
c. Efisien  merupakan  pencapaian  keluaran  yang  maksimum  dengan  masukan  tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
d. Ekonomis  merupakan  pemerolehan  masukan  dengan  kualitas  dan  kuantitas  tertentu pada tingkat harga terendah.
e. Transparan  merupakan  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk mengetahui  dan  mendapatkan  akses  informasi  seluas-  luasnya  tentang  keuangan daerah.
f. Bertanggungjawab merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan  pengendalian  sumber  daya  dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan.
g. Keadilan  adalah  keseimbangan  distribusi  kewenangan  dan  pendanaannya  dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
h. Kepatutan  adalah  tindakan  atau  suatau  sikap  yang  dilakukan  dengan  wajar  dan proporsional.
i. Manfaat  maksudnya  keuangan  daerah  diutamakan  untuk  pemenuhan  kebutuhan masyarakat.

## 2.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  suatu  rencana keuangan tahunan daerah  yang ditetapkan  berdasarkan peraturan daerah  tentang  APBD yang disetujui oleh DPRD. Menurut pasal 16 Permendagri No. 13/2006 (Yuwono, 2008), APBD memiliki fungsi sebagai berikut.
1. Otorisasi;  anggaran  daerah  menjadi  dasar  untuk  melaksanakan  pendapatan  dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Perencanaan;  anggaran  daerah  menjadi  pedoman  bagi  manajemen  dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Pengawasan;  anggaran  daerah  menjadi  pedoman  untuk  menilai  apakah  kegiatan penyelenggaraan  pemerintah  daerah  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan.
4. Alokasi;  anggaran  daerah  harus  diarahkan  untuk  menciptakan  lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan  sumber daya serta  meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Distribusi;  kebijakan  anggaran  daerah  harus  memperhatikan  rasa  keadilandan kepatutan.
6. Stabilisasi;  anggaran  pemerintah  daerah  menjadi  alat  untuk  memelihara  dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Yuwono  (2008)  mengemukakan,  jika  keuangan  daerah  (APBD)  dapat  dikatakan sebagai  jantung  pengelolaan  lembaga  pemerintahan  daerah,  maka  pengelolaan  APBD merupakan  denyut  nadi  yang  merefleksikan  dinamika  keuangan  daerah  sekaligus merupakan  bagian  integral  dari  sistem  keuangan  Negara  sebagaimana  diatur  dalam  UU No.  17/2003.  Dalam  UU  No.  23/2014  juga  disebutkan  bahwa  pengelolaan  APBD merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pengelolaan pemerintah daerah. Mengingat bahwa salah satu sumber pendanaan APBD berasal dari APBN, maka proses penyusunan APBD diatur dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang penjabarannya diatur dalam PP No.  58/2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan PP terkait lainnya.
Arti  penting  anggaran  daerah  dapat  dilihat  dari  aspek-aspek  berikut  ini.  (Halim, 2007)
1. Anggaran  merupakan  alat  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengarahkan  dan menjamin  kesinambungan  pembangunan  serta  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice) dan trade offs .
Berdasarkan  Permendagri  No.  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  disebutkan  bahwa  struktur  APBD  terdiri  atas  pendapatan,  belanja, dan pembiayaan.

## 1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  bersangkutan  (UU  No.  33/2004  pasal  1). Pendapatan  daerah  dalam  struktur  APBD  dikelompokkan  atas  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

## 2. Belanja Daerah
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (UU No. 33/2004 pasal  1).  Belanja  daerah  dipergunakan  dalam  rangka  mendanai  pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  propinsi/kabupaten/kota  yang  terdiri  atas urusan  wajib,  urusan  pilihan,  dan  urusan  yang  penanganannya  dalam  bagian  atau bidang  tertentu  yang  dapat  dilaksanakan  bersama  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  atau  antar  pemerintah  daerah  yang  ditetapkan  dengan  ketentuan  perundang- undangan.
Dalam  penyelenggaraan  belanja,  urusan  wajib  diprioritaskan  untuk  melindungi  dan meningkatkan  kuaitas  kehidupan  masyarakat  sebagai  upaya  pemenuhan  kewajiban daerah  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  peningkatan  pelayanan  dasar,  pendidikan, kesehatan,  fasilitas  sosial,  dan  fasilitas  umum  yang  layak  serta  mengembangkan sistem  jaminan  sosial.  Peningkatan    kualitas  kehidupan  masyarakat  tersebut diwujudkan  melalui  prestasi  kinerja  dalam  pencapaian  standar  minimal  sesuai peraturan perundang-undangan.

## 3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan  adalah  setiap  penerimaan  yang  perlu  dibiayai  kembali  dan/atau pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun  anggaran  yang
bersangkutan  maupun  tahun-tahun  anggaran  berikutnya  (UU  No.  33/2004  pasal  1). Pembiayaan  daerah  bersumber  dari:  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  tahun  lalu, transfer  dari  dana  cadangan,  hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan pinjaman daerah.

## 2.5.     Laporan Keuangan Daerah

## a. Laporan Laba Rugi (Income Stetement)
Laporan  laba-rugi  adalah  laporan  keuangan  yang  melaporkan  mengenai  aktifitas operasional  perusahaan  dengan  menghitung  pendapatan  dan  beban-  beban  selama satu  periode  yang  kemudian  dapat  ditentukan  laporan  laba-  ruginya.  Ada  dua pendekatan sebagai dasar menggolongkan, serta mengikhtisiarkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Kedua pendekatan itu adalah.
1. Dasar  Tunai  ( cash  basis) yaitu;  suatu  system  yang  mengakui  penghasilan  pada  saat uang tunai diterima dan mengakui beban pada saat  mengeluarkan uang tunai. Metode ini cocok untuk perusahaan  dengan skala kecil, karena metode ini kurang tepat untuk mengakui laba atau rugi laba pada periode tertentu.
2. Dasar waktu ( akrual basis) yaitu suatu sistem  yang  mengakui pendapatan pada saat terjadinya  transaksi,  walaupun  sudah  atau  belum  menerima  uang  tunai  mengakui beban pada saat terjadinya transaksi walaupun sudah atau belum mengeluarkan uang tunai.
Metode  dasar  waktu  ( akrual  basis) ini  sangat  tepat  untuk  perusahaan  yang melakukan transaksi secara kredit, karena laporan laba-rugi akan mencerminkan kondisi yang benar selama satu periode tertentu. Dalam laporan laba-rugi, terdapat tiga rekening (akun)  yang  perlu  dipahami  secara  jelas  yaitu;  pendapatan  adalah  penghasilan  yang timbul  dari  pelaksanaan  aktivitas  perusahaan  yan  biasa  ( reguler) dan  dikenal  sebutan yang berbeda-beda, seperti,penjualan, penghasilan jasa ( fee) , bunga, deviden, royalti dan sewa.  Beban  adalah  pengorbanan  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  aktivitas  yan  biasa ( reguler) , seperti beban pokok penjualan, beban gaji, beban sewa, beban penysutan aset tetap,  beba  asuransi,  beban  pajak,  beban  kerugian  piutang,  beban  perlengkapan.  Laba atau Rugi terjadi  bila pendapatan  lebih  besar dari beban-beban  yang terjadi, sebaliknya rugi terjadi bila pendapatan lebih kecil dari pada beban-beban yang terjadi.

## b. Laporan Neraca (Balance Sheet)
Yaitu  laporan  keuangan  yang  menunjukkan  posisi  aset,  kewajiban  dan  ekuitas  pada periode  tertentu.  Data  untuk  menyusun  laporan  neraca  diambil  dari  neraca  lajur.  Isi neraca secara garis besar adalah sebagai berikut.
1. Kelompok Aset:
a. Aset Lancar
b. Investasi jangka panjang
c. Aset tetap- Aset yang tidak berwujud
d. Aset lain-lain
2. Kelompok Kewajiban
a. Kewajiban lancer
b. Kewajiban jangka panjang
c. Kewajiban lain-lain
3. Kelompok Ekuitas
a. Modal saham
b. Agio/disagio saham
c. Cadangan-cadangan
d. Saldo laba
Aset,  adalah  kekayaan  atau  sumber-sumber  ekonomi  yang  dimiliki  perusahaan dan diharapkan akan member manfaat dimasa yang akan dating. Asset terdiri atas sebagai berikut.
a. Aset Lancar ( current assets ) adalah uang tunai dan saldo rekening giro di Bank serta kekayaan-kekayaan  lain  yang  dapat  diharapkan  bias  dicairkan  menjadi  uang  tunai atau rekening giro Bank, atau dijual maupun dipakai habis dalam operasi perusahaan, dalam jangka pendek ( satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan). Yang termasuk  asset  lancer:  Kas  (saldo  uang  tunai  pada  tanggal  neraca),  Bank  (  saldo rekening  giro  bank  pada  tanggal  neraca),  Surat  berharga  jangka  pendek,  piutang, persediaan (barang berwujud yang tersedia untuk dijual, di produksi atau masih dalam proses), beban dibayar dimuka.
b. Investasi jangka panjang ( long-term investments ) Terdiri dari aset berjangka panjang (tidak  untuk  dicairkan  dalam  waktut  satu  tahun  atau  kurang)  yang  diinvestasikan bukan  untuk  menunjang  kegiatan  operasi  pokok  perusahaan.  Misalnya:  penyertaan pada  perusahaan  dalam  bentuk  saham,  obligasi  atau  surat  berharga,  dana  untuk tujuan-tujuan  khusus    (dana  untuk  pelunasan  hutang  jangka  panjang),  tanah  yang dipakai untuk lokasi usaha.
c. Aset  Tetap  ( fixed  assets )  Aset  berwujud  yang  digunakan  untuk  operasi  normal perusahaan, mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau satu siklus operasi normal  dan  tidak  dimaksudkan  untuk  dijual  sebagai  barang  dagangan.  Misalnya: tanah  untuk  lokasi  baru,  gedung,  mesin-mesin  dan  peralatan  produksi,  peralatan kantor, kendaraan.
d. Aset  Tak  Berwujud  ( intangible  assets )  Terdiri  hak-hak  istemewa  atau  posisi  yang menguntungkan  perusahaan  dalam  memperoleh  pendapatan,  missal:  hak  paten,  hak cipta, franchise, merk dagang, atau logo dan goodwill.
e. Aset  Lain-lain  ( other  assets )  Untuk  menampung  asset  yang  tidak  bisa  digolongkan sebagai  asset  lancer,  investasi  jangka  panjang,  aset  tetap  dan  tetap  tak  berwujud. Misalnya; mesin yang dipakai dalam operasi.
Kewajiban dapat digolongkan menjadi:
1. Kewajiban  Lancar  ( current  liabilities )  Kewajiban  lancar  meliputi  kewajiban  yang harus diselesaikan dalam jangka pendek atau jangka satu tahun atau jangka satu siklus operasi normal perusahaan. Misalnya: hutang usaha, beban yang harus masih dibayar, pendapatan yang diterima dimuka, utang pajak, utang bunga.
2. Kewajiban  Jangka  Panjang  ( long-term  debts )  Kewajiban  jangka  panjang  adalah kewajiban  yang  jatuh temponya  melebihi  satu periode akuntansi atau  lebih dari  satu tahun. Misalnya: utang hipotik, utang obligasi.
3. Kewajiban Lain-lain ( other liabilities ) Adalah kewajiban yang tidak bisa digolongkan ke kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang.
4. Ekuitas
Menunjukan  hak  milik  para  pemilik  asset  perusahaan  yang  diukur  atau  ditentukan besarnya dengan menghitung selisih antara asset dan kewajiban.

## c.  Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan  keuangan  yang  menunjukkan  perubahan  ekuitas  selama  satu  periode. Laporan  ekuitas  terdiri  dari  saldo  awal  modal  pada  neraca  saldo  setelah  disesuaikan ditambah  laba  bersih  selama  satu  periode  dikurangi    dengan  pengambilan  prive. Komponen laporan perubahan ekuitas adalah sebagai berikut.
1. Modal awal diperoleh dari investasi awal ataupun penambahan nilai investasi.
2. Laba  atau  Rugi  Laba  perusahaan  akan  menambah  modal  perusahaan,  sedangkan rugi akan mengurangi modal perusahaan.
3. Penarikan ( prive ) Apabila sebagian laba diambil oleh pemilik untuk kepentingannya sendiri  diluar  kepentingan  perusahaan,  maka  kejadian  ini  akan  mengurangi  modal pemilik. Jika perusahaan perseorangan atau firma maka penarikan disebut prive dan jika  berbentuk  perseroan  (PT)  disebut  Dividen.  Apabila  laba  besar  dari  pada penarikan  maka  akan  ada  kenaikan  modal,  sebaliknya  jika  laba  lebih  kecil  dari penarikan makan akan terjadi penurunan modal.
4. Modal Akhir adalah saldo modal awal ditambah laba rugi dikurangi penarikan.

## d. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menunjukkan sumber dan penggunaan kas sselama satu periode sehingga saldo kas Nampak seperti neraca, laporan arus kas membutuhkan data/informasi dari neraca periode sbelumnya dan periode yang bersangkutan dan laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan.

## 2.6.      Kinerja Keuangan Daerah
Salah  satu  aspek  dari  pemerintah  yang  harus  diatur  adalah  masalah  pengelolaan keuangan  daerah  dan  anggaran  daerah.  Dalam  upaya  pemberdayaan  pemerintah  daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah di masa otonomi daerah dan anggaran daerah adalah.
a. Pengelolaan  keuangan  daerah  harus  bertumpu  pada  kempentingan  publik,  hal  ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi penganggaran untuk kepentingan publik, tetapi pada  besarnya  partispasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pelaksanaan  dan pengawasan keuangan daerah;
b. Kejelasan  tentang  misi  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  anggaran  daerah  pada khususnya;
c. Desentralisasi  pengelolaan  keuangan  dan  kejelasan  peran  serta  partispasi  yang terkait  dengan  pengelolaan  anggaran  seperti  DPRD,  Kepala  Daerah,  Sekretariat daerah dan perangkat daerah lainnnya;
d. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar;
e. Kejelasan  aturan  tentang  pengeluaran  operasional  lain-lain  yang  tidak  jelas akuntabilitas;
f. Prinsip  anggaran  dan  kejelasan  larangan  pengaturan  alokasi  anggaran  di  luar  yang diterapkan dalam strategi dan prioritas APBD.
Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi adalah terletak  pada  kemampuan  keuangan  daerah  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang mempunyai  proporsi  semakin  kecil.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  PAD  dapat  menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 3.  METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  Kantor  BPKAD  Kota  Pontianak,  dengan  metode deskriptif  kuantitatif  yakni  analisis  yang  menggunakan  data  yang  diukur  dalam  suatu skala  numerik/angka.  (Kuncoro,  2003)  Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat
kemampuan  keuangan  daerah,  tingkat  kemandirian  daerah  serta  kesiapan  pemerintah daerah Kota Pontianak dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Dalam  pengumpulan  data  adapun  alat  pengumpul  data  yang  digunakan  adalah sebagai berikut:

## 1. Wawancara
Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya atau bertatap muka secara langsung kepada pihak yang berkaitan tentang keuangan daerah serta otonomi daerah  Kota  Pontianak  yaitu  dengan  Bagian  Akuntansi  di  kantor  BPKAD  Kota Pontianak.  Wawancara  dilakukan  secara  terstruktur  dengan  menggunakan  Pedoman Wawancara.

## 2. Daftar Observasi (pengamatan)
Dalam penelitian  ini penulis  mengobservasi  langsung atau tidak  langsung  masalah tentang bagaimana kemampuan keuangan daerah Kota Pontianak dan apa saja yang menjadi masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah Kota Pontianak.

## 3. Dokumentasi
Adalah catatan yang sudah berlalu yang menyediakan dokemen- dokumen, gambar, bukti-bukti,  buku,  undang-undang,  peraturan,  dan  lain-lain.  Dalam  penelitian  ini penulis mendapatkan data kuantitatif dalam bentuk hardcopy maupun softcopy .

## 4.  TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1.   Analisis Kualitatif

## 4.1.1. Pertumbuhan APBD
Pada  dasarnya  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan rencana  keuangan  tahunan  Pemerintahan  Daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  oleh Pemerintah  Daerah  dan  DPRD,  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.  APBD  dapat menjadi  sarana  bagi  pihak  tertentu  untuk  melihat/mengetahui  kemampuan  keuangan daerah,  baik  dari  sisi  pendapatan  maupun  dari  sisi  belanja.  Tabel  berikut  merupakan gambaran  perkembangan  penerimaan  APBD  Kota  Pontianak  tahun  2011-2014.    Untuk mengatahui penerimaan APBD Kota Pontianak dengan menggunakan rumus (pendapatan daerah – belanja daerah) apakah  menjadi surplus atau defisit.

## Tabel  2. Penerimaan  APBD Kota Pontianak Tahun 2011-2014
Tahun Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus/Defisit 2011 765.700.088.194,17 752.867.063.169,12 12.833.025.025,05 2012 920.727.224.217,34 891.672.005.596,75 29.055.218.620,59 2013 1.076.345.061.831,18 1.006.492.631.240,15 69.852.430.591,03
2014 1.247.089.546.932,33 1.309.158.772.458,49 -62.069.225.526,84
Dari Tabel 2 dapat dilihat dari tahun ke tahun pendapatan Kota Pontianak  terus mengalami  peningkatan.  Peningkatan  pendapatan ini terkadang juga diimbangi dengan meningkatnya  jumlah  belanja  daerah  sehingga  surplus/defisit  daerah  juga  berfluktuasi. Seperti  pada  tahun  2014  terlihat  terjadi  defisit  sebesar  -62.069.225.526,84  defisit  ini disebabkan  adanya  kendala  dalam  melaksanakan  program  pembangunan  ,  jika  APBD yang defisit kebijakan yang diambil yaitu,memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih  perhitungan  anggaran  tahun  lalu  atau  menjual  aset  kekayaan  daerah,  melakukan pinjaman, dan menjual obligasi.

## 4.1.2. Kontribusi PAD terhadap APBD
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  cerminan  dari  potensi  ekonomi daerah.  Salah  satu  cara  untuk  mengetahui  tingkat  kemampuan  suatu  daerah  adalah dengan  melihat  besarnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan  APBD. Untuk mencari  kontribusi  PAD  terhadap  APBD  dengan  menggunakan  rumus:  PAD  = APBD x 100%.
Tabel 3. Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Pontianak Tahun 2011-2014
Tahun PAD (Rp) APBD (Rp) Kontribusi PAD (%) 2011 87.368.264.213,70 765.700.088.194,17 11,41 2012 151.139.421.187,94 920.727.224.217,34 16,41 2013 208.628.660.840,82 1.076.345.061.831,18 19,38 2014 265.271.762.170,33 1.247.089.546.932,33 21,27 Rata-rata 17,11
Hasil  perhitungan  Tabel  3  tersebut  memperlihatkan  bahwa  dalam  kurun  waktu tahun  2011-2014  kontribusi  PAD  terhadap  APBD  terus  mengalami  peningkatan. Kontribusi  PAD  terhadap  APBD  yang        terendah  di  tahun  2011  dengan  nilai  sebesar 11,41%.  Jika  dilihat  secara  rata-rata,  kontribusi  PAD  terhadap  APBD  ini  bernilai 17,11%. Hal tersebut mengindikasikan peranan yang masih sangat kecil dan Pemerintah Daerah  Kota  Pontianak  masih  perlu  mengoptimalkan  lagi  penggalian  potensi-  potensi daerahnya yang potensial bagi pemasukan PAD.

## 4.2. Analisis Kuantitatif

## 4.2.1. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
Penghitungan  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  (DDF)  dapat  dilakukan  dengan menggunakan tiga (3) formula, yakni rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan
Total  Pendapatan  Daerah  (TPD),  rasio  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Bukan  Pajak  (BHPBP) dengan  TPD  dan  rasio  Sumbangan  dan  Bantuan  Daerah  (SBD)  dengan  TPD.  Jika  hasil rasio  antara  PAD  dengan  TPD  maupun  BHPBP  dengan  TPD  lebih  dari  50%  maka kemampuan keuangan daerah dapat dikatakan semakin baik/mandiri.
Sebaliknya  jika  nilainya  kurang  dari  50%  maka  kemampuan  keuangan  daerah dikatakan belum mandiri. Sedangkan untuk rasio antara SBD dengan TPD, jika  nilainya lebih  dari  50%  berarti  tingkat  ketergantungan  Pemerintah  Daerah  terhadap  Pemerintah Pusat semakin tinggi. Tetapi jika kurang dari 50% maka tingkat ketergantungan finansial terhadap  Pemerintah  Pusat  berkurang.  Untuk  mencari  derajat  desentralisasi  fiskal  dapat menggunakan rumus DDF1 = PAD : TPD, DDF2 = BHPBP : TPD dan DDF3 = SBD : TPD.
Tabel 4. Data Pendapatan PAD, BHPBP dan SBD Tahun 2011-2014 Tahun PAD BHPBP SBD TPD 2011 96.595.549.904,85 499.166.051.965,00 179.165.772.015,47 765.700.088.194,17 2012 151.139.421.187,94 542.387.713.353,00 227.200.089.676,40 920.727.224.217,34 2013 208.628.660.840,82 659.548.774.706,00 208.167.626.284,36 1.076.345.061.831,18 2014 256.271.762.170,33 699.877.420,402,00 281.940.364.360,00 1.247.089.546.932,33
Dalam  pendapatan  PAD,  BHPBP  dan  SBD  Kota Pontianak  dari  tahun  ke  tahun mengalami  peningkatan  terutama  pada  PAD  dan  BHPBP  tiap  tahun  meningkat, sedangkan SBD Kota Pontianak pada tahun 2013 sedikit menurun tetapi pada tahun 2014 mengalami kenaikan lagi, dari jumlah 208.167.626.284,36 menjadi 281.940.364.360,00. Dalam  hal  ini  Kota  Pontianak  harus  meningkatkan  lagi  pendapatan  PAD  agar kemandirian keuangan daerahnya semakin baik.
Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa rasio PAD terhadap TPD terus meningkat dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Hasil rasio PAD terhadap TPD tertinggi adalah ditahun 2014 dengan nilai sebesar 20,54%, dan yang terendah adalah di tahun 2011 dengan nilai sebesar 12,61%. Jika dilihat secara rata-rata,  hasil   rasionya  adalah 17,23%.  Dengan penurunan  nilai  rasio  PAD  terhadap  TPD  ini  dan  berdasarkan  rata-ratanya  dari  tahun 2011-2014, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kota Pontianak dapat dikatakan masih rendah.
Tabel 5. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Pontianak Tahun 2011-2014
Tahun DDF (%) PAD/TPD BHPBP/TPD SBD/TPD 2011 12,61 65,19 23,39 2012 16,41 58,90 24,67 2013 19,38 61,27 19,34 2014 20,54 56,12 22,60
Rata-rata 17,23 60,37 22,50
Adapun  hasil  perhitungan  DDF  yang  ketiga,  yakni  rasio    antara  SBD  terhadap TPD, nilai tertingginya adalah 65,19% pada tahun 2011 dan nilai terendah 56,12% pada tahun  2014.  Sedangkan  untuk  rata-ratanya  dari  tahun  2011-2014,  hasil  rasio menunjukkan  angka  60,37%.  Karena  nilainya  yang  berada  diatas  50%,  maka  hal  ini mengindikasikan  bahwa  ketergantungan  Pemerintah  Daerah  Kota  Pontianak  finansial terhadap Pemerintah Pusat berkurang.

## 4.2.2. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)
Kemandirian  keuangan  daerah  (Otonomi  Fiskal)  menunjukkan  kemampuan Pemerintah  Daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah  (Halim,  2004).    Derajat Otonomi Fiskal Kota Pontianak dihitung dengan menggunakan rasio  antara bagian PAD (pajak daerah + retribusi daerah) dengan total belanja daerah.
Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa besarnya DOF Kota Pontianak tertinggi adalah pada tahun 2014 sebesar 17,80% dan yang terendah pada tahun 2011 dengan nilai 10,23%.  Secara  rerata,  besarnya  DOF  Kota  Pontianak  adalah  15,69%.  Hal  ini  berarti kecenderungan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  masih rendah.

## Tabel 6. Derajat Otonomi Fiskal Kota Pontianak Tahun 2011-2014
Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah Total Belanja DOF (%) 2011 58.769.561.681,00 18.305.299.499,00 752.867.063.169,12 10,23 2012 117.806.409.735,00 23.940.468.459,00 891.672.005.596,75 15,89 2013 162.782.492.225,00 26.992.841.239,50 1.006.492.631.240,15 18,85 2014 179.655.427.197,00 53.412.352.739,63 1.309.158.772.458,49 17,80 Rata-rata 15,69

## 4.2.3. Kebutuhan Fiskal (Fiscal Need/KbF)
Kebutuhan  Fiskal  menggambarkan  seberapa  besar  kebutuhan  per  kapita penduduk  jika  jumlah  seluruh  pengeluaran  dibagi  secara  adil  kepada  seluruh  penduduk daerah tersebut. Kebutuhan  Fiskal  juga  menunjukkan  besarnya  indeks pelayanan publik per  kapita.  Kebutuhan  Fiskal  Kota  Pontianak  dan  Propinsi  Kalimantan  Barat  dapat  di hitung  menggunakan  rumus  (pengeluaran  Kalbar  :  penduduk  kalbar  :  jumlah  kab/kota) untuk  mencari  KBF  Kota  Pontianak  rumus  (  Belanja  tidak  langsung  Kota  Pontianak  : SKbF Kalbar).
Dari  Tabel  7  terlihat  bahwa  dari  tahun  2011-2014  rata-rata  kebutuhan  fiskal standar  se-Kalbar  adalah  sebesar  Rp.3.094.  adapun  kebutuhan  fiskal  Kota  Pontianak sebesar  169.357.128.  Hal  ini  menunjukkan  Indeks  Pelayanan  Publik  Perkapita  (IPPP) Kota Pontianak  adalah  sebesar  169.357.128  dan  kebutuhan  fiscal  Kota  Pontianak  besar dari rata-rata kebutuhan standar se-Kalbar.

## 4.2.4. Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity/KaF)
Kapasitas Fiskal  menunjukkan  berapa  besar usaha dari daerah  yang diwujudkan dalam  PDRB  untuk  memenuhi  semua  kebutuhannya,  dalam  hal  ini  adalah  total pengeluaran  daerah.  Hasil  dari  indeks  Kapasitas  Fiskal  menunjukkan  seberapa  besar hasil  yang  didapatkan  oleh  setiap  penduduk  dalam  setiap  daerah.  Hasil  perhitungan Kapasitas  Fiskal  Kota  Pontianak  dan  Propinsi  Kalimantan  Barat  pada  Tabel  berikut dengan  menggunakan  rumus  (  PDRB  HB  Kalbar  :  jumlah  penduduk  Kalbar  :  jumlah Kab/kota ) sedangkan untuk mencari KaFPTK dengan menggunakan rumus ( PDRB HB PTK : jumlah penduduk PTK : SKaF Kalbar).

## Tabel 7. Kebutuhan Fiskal (KbF) Se-Kalbar dan Kota Pontianak Tahun 2011-2014
Tahun  Pengeluaran Kalbar  Pengeluaran PTK  Penduduk Kalbar Penduduk PTK  SKbFKalbar KbF PTK 2011 153.009.098,000 603.958.638,80 4.395.983 554.764 2.486 155.708.245 2012 135.449.301.730 4.603.958.638,80 4.460.795 565.856 2.168 202.382.195 2013 333.302.411.000 20.603.958.638,80 4.552.345 575.843 5.229 93.163.966 2014 162.039.565.550 21.745.959.308,34 4.641.393 587.169 2.493 226.174.106 Rata-rata 3.094 169.357.128
Tabel  8  menunjukkan  bahwa  rata-rata  kapasitas  fiskal  standar  se-  Kalbar  dari tahun  2011-2014  adalah  Rp  1.134.  Sedangkan  kapasitas  fiskal  standar  Kota  Pontianak sebesar 13,169. Bila dibandingkan, Kota  Pontianak memiliki kapasitas fiskal yang lebih kecil  dibanding  kebutuhan  fiskalnya  (13,169  :  169.357.128).  Selisih  kurang  ini diharapkan  dapat  ditutup  melalui  mekanisme  transfer  dari  pemerintah  pusat,  sehingga dengan  demikian  Kota  Pontianak  masih  mempunyai  ketergantungan  fiskal  terhadap pemerintah pusat.
Tabel 8. Kapasitas Fiskal (KaF) Se-Kalbar dan Kota Pontianak Tahun 2011-2014
Tahun PDRB HB Kalbar PDRB HB PTK Penduduk Kalbar Penduduk PTK SKaF Kalbar KaF PTK 2011 60.541.582,28 12.567.866,77 4.395.983 554.764 983 11.327 2012 66.915.615,47 13.913.282,19 4.460.795 565.856 1.071 12.294 2013 74.969.657,05 15.727.004,22 4.550.297 575.843 1.176 13.655 2014 84.956.229,91 18.086.076,95 4.641.393 587.169 1.307 15.401
Rata-rata 1.134 13.169

## 4.2.5. Upaya/Posisi Fiskal (Tax Effort)
Posisi  Fiskal  suatu  daerah  dihitung  dengan  mencari  koefisien  elastisitas  PAD terhadap  PDRB  dengan  rata-rata  pertumbuhan  selama  kurun  waktu  tertentu  dengan menggunakan rumus : (PAD tahun 2012 – 2011 : PAD tahun 2011) begitu juga dengan PDRB HK dan PDRB HB. Sedang rumus Elastisitas PAD= PAD : PDRB x i
Berdasarkan  Tabel  9  dapat  dihitung  elastisitas  PAD  terhadap  PDRB  sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Elastisitas PAD terhadap PDRB ADHK      29,33         4,74
6,18
2. Elastisitas PAD terhadap PDRB ADHB  29,33        3,40 12,12

## Tabel 9. Pertumbuhan PAD dan PDRB Kota Pontianak Tahun 2011-2014
Dari  hasil  perhitungan  di  atas  diketahui  bahwa  dengan  menggunakan  PDRB ADHK,  laju  pertumbuhan  PDRB  berpengaruh  terhadap  peningkatan  PAD  meskipun hanya kecil, yaitu bila PDRB meningkat 1% maka PAD akan meningkat sebesar 4,74%. Sedangkan  bila  menggunakan  PDRB  ADHB,  laju  pertumbuhan  PDRB  juga  hanya sedikit berpengaruh terhadap peningkatan PAD, yaitu apabila PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat  sebesar  3,40%.

## 4.2.6. Rasio Efektivitas PAD
Rasio  Efektivitas  menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam merealisasikan  PAD  berdasarkan  target  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  yang disesuaikan dengan potensi riil daerahnya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dikategorikan efektif bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau  100%  (seratus  persen).  Semakin  tinggi  rasio  efektivitas  berarti  menggambarkan kemampuan  keuangan  daerah  yang  semakin  baik  pula.  Untuk  mencari  rasio  efektifitas PAD dengan menggunakan rumus ( Realisasi PAD : Target PAD x 100%).
Tahun PAD % ΔPAD PDRB HK % Δ PDRB HK PDRB HB % Δ PDRB HB 2011 96.595.549.904,85 - 30.328.699,14 - 60.541.582,28 - 2012 151.139.421.187,94 56,46 32.141.382,11 5,97 66.915.615,47 10,52 2013 208.628.660.840,82 38,03 34.007.555,49 5,80 74.969.657,05 12,03 2014 256.271.762.170,33 22,83 36.075.103,43 6,79 84.956.229,91 13,32 Rata-rata 29,33 6,18 12,1
= =
Tabel 10. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak Tahun 2011-2014
Tahun Pajak Daerah Retribusi daerah Target Realisasi Target Realisasi 2011 56.415.000.000,00 58.769.561.681,00 21.145.436.200,00 18.305.299.499,00 2012 104.409.000.000,00 117.806.409.735,00 26.838.924.945,00 23.940.468.459,00 2013 157.421.000.000,00 162.782.492.225,00 29.193.705.300,00 26.992.841.239,00 2014 177.730.000.000,00 179.655.427.197,00 66.193.057.260,00 53.412.352.739,63
Dalam  anggaran  pendapatan  asli  daerah  Kota  Pontianak  dari  tahun  ke  tahun selalu  mengalami  peningkatan  dari  pajak  daerahnya  dan  retribusinya.  Pajak  daerah tertinggi  pada  tahun  2014  dengan  jumlah  179.655.427.179,00  sedangkan  yang  rendah pada  tahun  2011  berjumlah  58.769.561.681,00  dan  retribusi  yang  tertinggi  pada  tahun 2014  dengan  jumlah  53.412.352.739,63  sedangkan  yang  rendah  terdapat  pada  tahun 2011 yang berjumlah 18.305.299.499,00. Dari itu Kota Pontianak dalam pendapatan asli daerahnya tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.
Dalam  anggaran  pendapatan  asli  daerah  Kota  Pontianak  dari  tahun  ke  tahun selalu  mengalami  peningkatan  dari  pajak  daerahnya  dan    retribusinya.  Laba  Usaha Daerah  tertinggi  pada  tahun  2014  dengan  jumlah  8.553.670.659,30  sedangkan  yang terendah pada tahun 2011 berjumlah 1.899.421.498,85 dan Lain-lain PAD yang tertinggi pada  tahun  2014  dengan  jumlah  23.650.311.574,40  sedangkan  yang  terendah  terdapat pada  tahun  2011  yang  berjumlah 7.336.114.567,77 .  Dari  itu  Kota  Pontianak  dalam pendapatan asli daerahnya tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

## Tabel 11. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak Tahun 2011-2014
Tahun Laba Usaha Daerah Lain-lain PAD Target Realisasi Target Realisasi 2011 2.035.113.704,85 1.899.421.498,85 17.000.000.000,00 8.393.981.534,85 2012 2.237.062.638,17 2.056.428.426,17 8.332.184.650,00 7.336.114.567,77 2013 2.790.876.038,42 2.246.318.191,49 18.089.019.750,00 16.607.009.184,83 2014 9.190.404.786,64 8.553.670.659,30 54.932.208.290,00 23.650.311.574,40
Tabel  12  menunjukkan  bahwa  secara  rerata  dari  tahun  2011-2014,  bagian penyusun  PAD  Kota  Pontianak  yang  dapat  dikategorikan  kurang  efektif  karena  rasio antara realisasi dengan target yang ditetapkan bernilai kurang dari dari 100%.
Tabel 12. Rasio Efektivitas PAD Kota Pontianak Tahun 2011-2014
Tahun Bagian Daerah Pajak Daerah Retri Daerah Laba Usaha Daerah Lain-lain PAD
2011 104,17 86,56 93,33 49,37 2012 112,83 89,20 91,92 88,04 2013 103,40 92,46 80,48 91,80 2014 101,08 80,69 93,07 43,05 Rata-rata 105,37 87,22 89,70 68,06

## 4.2.7. Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi
Pos  Pajak  dan  Retribusi  merupakan  pos  yang  memberikan  sumbangan  relatif besar terhadap PAD. Untuk  mengetahui kinerja/kemampuan Pajak dan Retribusi dalam menghasilkan  PAD,  dapat  diketahui  dengan  melihat  besarnya  Rasio  Pengumpulan, Pertumbuhan,  maupun  Proporsi  (Kontribusi)  Pajak  serta  Retribusi  Daerah.  Semakin besar nilainya maka semakin besar pula kemampuan Pajak dan Retribusi Daerah dalam menghasilkan PAD.
1. Rasio  Pengumpulan  (Collection  Ratio)  Pajak  dan  Retribusi  diperoleh  dari perbandingan  antara  realisasi  penerimaan  Pajak  dan  Retribusi  dengan  targetnya. Rasio pengumpulan ini digunakan untuk    mengukur efektivitas realisasi penerimaan Pajak  dan  Retribusi  di  wilayah  Kota  Pontianak.  Untuk  mencari  rasio  pengumpulan pajak menggunakan rumus (Realisasi Pajak : Target Pajak x 100%) sedangkan untuk mencari  pertumbuhan  pajak  dengan  menggunakan  rumus  (  Realisasi  Pajak  :  Target pajak daerah x 100%).

## Tabel 13. Rasio Pengumpulan Pajak Kota Pontianak Tahun 2011-2014
Tahun Maksimal Minimal Jenis Pajak Nilai (%) Jenis Pajak Nilai (%) 2011 Denda Pajak 133,50 Tunggakan Pajak 91,75 2012 Denda Pajak 125,43 Tunggakan Pajak 63,70 2013 Denda Pajak 143,85 Pajak Sarang Burung Walet 24,76 2014 Pajak Hotel 104,50 Pajak Sarang Burung Walet 6,18
Dari  Tabel  13  di  atas  dapat  3  tahun,  yakni  tahun  2011,  2012,  dan  2013,  rasio pengumpulan  pajak  diketahui  bahwa  dalam  kurun  waktu  tertinggi  dicapai  oleh  Denda Pajak.  Secara  keseluruhan  rasio  pengumpulan  tertinggi  dari  tahun  2011-2014  dicapai oleh Denda Pajak pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 143,85%. Tapi pada tahun 2013 dan  2014,  rasio  pengumpulan  pajak  Sarang  Burung  Walet  menjadi  yang  terendah dibandingkan pajak-pajak lainnya.
Tabel 14. Pertumbuhan Pajak Kota Pontianak Tahun 2011-2014
Tahun
Maksimal
Minimal
Jenis Pajak Nilai (%) Jenis Pajak Nilai (%) 2011 Denda Pajak 1,59 Tunggakan Pajak 0,10 2012 Denda Pajak 1,66 Tunggakan Pajak 0,05 2013 Denda Pajak 3,65 Pajak Sarang Burung Walet 0,07 2014 Pajak Hotel 8,34 Pajak Sarang Burung Walet 0,08
Pada Tabel 14  menggambarkan  bahwa pada tahun 2011, 2012, 2013  dan tahun 2014  nilai  pertumbuhan  pajak  tertinggi  di  Kota  Pontianak  dicapai  oleh  Pajak  Hotel dengan nilai terbesarnya di tahun 2014 mencapai 8,34%. Sedangkan nilai pertumbuhan pajak  terendah  di  tahun  2012  dicapai  oleh  Tunggakan  Pajak  dengan  pertumbuhan 0,05%.  Untuk  mencari  rasio  pengumpulan  retribusi  dengan  menggunakan  rumus (realisasi  retribusi  :  target  retribusi  x  100%)  sedangkan  untuk  mencari  pertumbuhan retribusi daerah dengan rumus ( realisasi retribusi : target retribusi daerah x 100%).
Berbeda  dengan  pajak,  rasio  pengumpulan  retribusi  baik  yang  mencapai  nilai tertinggi maupun yang terendah dari tahun 2011-2014 selalu berbeda. Jika dilihat secara keseluruhan, nilai tertinggi untuk rasio pengumpulan retribusi dicapai pada tahun 2014 dengan  jenis  retribusi  Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  169,44%. Sedangkan  nilai  terendah  untuk  rasio  pengumpulan  retribusi  terjadi  pada  tahun  2013 dengan jenis Retribusi Izin Usaha Perikanan 22,00%.

## Tabel 15. Rasio Pengumpulan Retribusi Kota Pontianak Tahun 2011-2014
Tahun Maksimal Minimal Jenis Retribusi Nilai (%) Jenis Retribusi Nilai (%) 2011 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 102,55 Retribusi Izin Bidang Postel 39,05 2012 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 120,02 Retribusi Izin Trayek 24,15 2013 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 136,52 Retribusi Izin Usaha Perikanan 22,00 2014 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 169,44 Retribusi Izin Usaha Perikanan 29,60 Tabel 16. Pertumbuhan Retribusi Kota Pontianak Tahun 2011-2014 Tahun Maksimal Minimal Jenis Retribusi Nilai (%) Jenis Retribusi Nilai (%) 2011 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 0,01 Retribusi Izin Bidang Postel 0,02 2012 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 0,02 Retribusi Izin Trayek 0,01 2013 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 0,02 Retribusi Izin Usaha Perikanan 0,01 2014 Retribusi Pengendalian 0,05 Retribusi Izin Usaha 0,01
Menara Telekomunikasi Perikanan
Dari Tabel 16 tersebut di atas terlihat dari tahun ke tahun pertumbuhan masing- masing  retribusi  Kota  Pontianak  baik  yang  mencapai  nilai  tertinggi  maupun  yang terendah  tidaklah  sama.  Secara  keseluruhan  pertumbuhan  retribusi  yang  tertinggi dicapai  pada  tahun  2014  yakni  retribusi  pengendalian  menara  telekomunikasi  dengan nilai  pertumbuhan  sebesar  0,05%.  Sedangkan  pertumbuhan  retribusi  yang  terendah adalah retribusi izin usaha perikanan 0,01% di tahun 2013 dan 2014.

## 4.2.8. Kemandirian Keuangan Daerah dan Pola Hubungan
Kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah dalam  membiayai  sendiri  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan kepada  masyarakat.  Kemandirian  keuangan  daerah  dapat  juga  menggambarkan  sampai seberapa besar tingkat ketergantungan finansial Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.  Kemandirian  keuangan  daerah  Kota  Pontianak  dihitung  dengan  membandingkan penerimaan PAD terhadap penerimaan Bantuan dan Sumbangan Daerah.
Mengenai  pola  hubungan  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah,  ada  4  hubungan  situasional  yang  dapat  digunakan  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah  Pola  Hubungan  Instruktif,  dimana  perananPemerintah  Pusat  lebih  dominan daripada  kemandirian  Pemerintah  Daerah  (daerah  yang  tidak  mampu  melakasanakan otonomi daerah), 2) Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan Pemerintah Pusat sudah  mulai  berkurang  karena  daerah  dianggap  sedikit  lebih  mampu  melaksanakan otonomi,  3)  Pola  Hubungan  Partisipatif,  dimana  peran  Pemerintah  Pusat  semakin berkurang,  mengingat  daerah  yang  bersangkutan  tingkat  kemandiriannya  mendekati mampu  melaksanakan  otonomi  daerah.  4)  Pola  Hubungan  Delegatif,  dimana  campur tangan  Pemerintah  Pusat  sudah  tidak  ada  karena  daerah  telah  benar-benar  mampu  dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.
Bertolak dari teori di atas, karena adanya potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbeda akan menyebabkan perbedaan dalam tingkat kemandirian  daerah  dan  pola  hubungan  antar  daerah  terhadap  Pemerintah  Pusat.  Pola hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  tingkat  kemandirian  dan  kemampuan keuangan  daerah  dapat  disajikan  dalam  matriks  seperti  pada  tabel  berikut  ini  (Halim, 2007):

## Tabel 17. Tingkat Kemampuan Keuangan, Kemandirian dan Pola Hubungan
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0-25 Instruktif Rendah 25-50 Konsultatif
Sedang 50-75 Partisipatif Tinggi 75-100 Delegatif
Untuk  mengatahui  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  Kota  Pontianak digunakan  analisis  Rasio  Kemandirian  dengan  rumus  (Rasio  Kemandirian  =  PAD  : Bantuan + sumbangan + pinjaman x 100%).
Dari  Tabel  tersebut  terlihat  bahwa  kemandirian  daerah  Kota  Pontianak  dalam mencukupi  kebutuhan  pembiayaan  untuk  melakukan  tugas-tugas  pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  sosial  masyarakat  masih  sangat  rendah  dan  bahkan  dari tahun  2011  sampai  tahun  2013  cenderung  mengalami  peningkatan.  Karena  nilai  rata- ratanya  yang  menunjukkan  presentase  di  bawah  50%,  ini  berarti  Kota  Pontianak memiliki  pola  hubungan  yang  bersifat  Instruktif  terhadap  pemerintah  pusat,  dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dibanding kemandirian pemerintah daerah.
Tabel 18. Tingkat Kemandirian, Kemampuan Keuangan dan Pola Hubungan Kota Pontianak Selama Kurun Waktu 2011-2014
Tahun PAD Bantuan+Sumbangan +Pinjaman Rasio Kemandirian Kemampuan Keuangan Pola Hubungan 2011 87.368.264.213,70 678.331.823.980,47 12,87 Rendah Sekali Instruktif 2012 151.139.421.187,94 770.059.958.238,40 19,62 Rendah Sekali Instruktif 2013 208.628.660.840,82 867.716.400.990,36 24,04 Rendah Sekali Instruktif 2014 2 6.271.762.170,33 981.817.784.762,00 27,01 Rendah Konsultatif Rata-rata 21,22

## 5.   PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Analisis Kualitatif
a. Pertumbuhan APBD
Perhitungan APBD Kota Pontianak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 memperlihatkan  adanya  defisit  anggaran  yang  berfluktuasi.  Sedangkan  pada tahun  2014  justru  terjadi  defisit  anggaran  yang  rendah,  jumlah  defisit  - 62.069225.526,84    yang  lebih  besar  daripada  prosentase  peningkatan pendapatan daerah.
b. Kontribusi PAD terhadap APBD
Dari  tahun  2011-2014,  kontribusi  PAD  terhadap  APBD  terus  mengalami
peningkatan.Hal  ini  menunjukkan  semakin  besarnya  kontribusi  selain  PAD dalam menyumbang pendapatan daerah, misalnya saja bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah yang lebih tinggi.

## 2. Analisis Kuantitatif
a. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
Dari  perhitungan  DDF,  yakni  rasio  antara  PAD,  BHPBP  dan  SBD  terhadap TPD,  menunjukkan  bahwa  secara  rata-rata      dari  tahun  2011-2014  nilai kontribusi  SBD  terhadap  TPD  lebih  dominan,  bahkan  kurang  dari  50%  jika dibandingkan  kontribusi  PAD  dan  BHPBP  terhadap  TPD.  Hal  ini mengindikasikan  ketergantungan  Pemerintah  Daerah  Kota  Pontianak  terhadap Pemerintah  Pusat  baik  maka  tingkat  ketergantungan  finansial  terhadap Pemerintah Pusat berkurang
b. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)
DOF  Kota Pontianak  yang  menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah  Kota Pontianak dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  cenderung  mengalami kenaikan dari tahun  2011  sampai dengan tahun 2014. Jika dilihat rata-ratanya, besarnya  DOF  Kota  Pontianak  adalah  15,69%.  Ini  menunjukkan    kemampuan keuangan Kota Pontianak yang mulai mandiri..
c. Kebutuhan Fiskal ( Fiscal Need )
Kebutuhan  fiskal  Kota  Pontianak  yang  menggambarkan  seberapa  besar kebutuhan perkapita penduduknya adalah  sebesar 169.357.128. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa kebutuhan fiskal Kota Pontianak lebih besar dari rata- rata kebutuhan standar se-Kalbar.
d. Kapasitas Fiskal ( Fiscal Capacity ).
Seberapa  besar  usaha  dari  suatu  daerah  yang  diwujudkan  dalam    PDRB    untuk memenuhi  semua  kebutuhannya    tercermin dalam nilai kapasitas fiskal daerah tersebut.  Kapasitas  fiskal  Kota  Pontianak  adalah  sebesar  13.169.  Jika dibandingkan,  nilai  kapasitas  fiskal  ini  lebih  kecil  dari  kebutuhan  fiskalnya (13.169 : 169.357.128). Dan diharapkan selisih kurangnya dapat ditutup melalui mekanisme  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Dengan  demikian  Kota  Pontianak masih mempunyai ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
e. Upaya/Posisi Fiskal ( Tax Effort )
Hasil  perhitungan  posisi  fiskal  Kota  Pontianak  dengan  mencari  koefisien elastisitas  PAD  terhadap  PDRB  dengan  rata-rata  pertumbuhan  selama  kurun waktu  tertentu  menunjukkan  bahwa  dengan  menggunakan  PDRB  ADHK,  laju pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap peningkatan PAD, yakni bila PDRB
naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 4,47%.Adapun bila menggunakan PDRB  ADHB,  pengaruh  laju  pertumbuhan  PDRB  terhadap  peningkatan  PAD adalah sebesar 3,40%. Artinya, bila PDRB naik 1%, PAD juga akan meningkat sebesar 3,40%.
f. Rasio Efektivitas PAD
Berdasarkan  reratanya,  pos-pos  bagian  penyusun  PAD  yang  terdiri  dari  pajak daerah,  dapat  dikategorikan  efektif  karena  rasio  antara  realisasi  dengan  target yang telah ditetapkan sebelumnya lebih  besar  dari  100%.  Sedangkan  bagian penyusun  PAD  yang berupa retribusi daerah secara rerata dari tahun 2011-2014 dapat dikategorikan tidak efektif karena hasil rasionya sebesar 87,22%.
g. Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah
Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan dan nilai proporsi dari tiap- tiap  pos  pajak/retribusi  terhadap  total  pajak  maupun  retribusi  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pajak Daerah
Jenis pajak yang termasuk kategori:
a. Berkembang: pajak hotel, pajak reklame dan pajak hiburan.
b. Potensial: pajak BPHTB
c. Terbelakang: pajak sarang burung walet
2. Retribusi Daerah
Jenis retribusi yang termasuk kategori:
a. Prima:  Retribusi  izin  mendirikan  bangunan,  retribusi  pemeriksaan  alat pemadam kebakaran, Retribusi Pelayananpersampahan/kebersihan.
b. Berkembang:  Retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan,  retribusi jasa  umum,  retribusi  perizinan  tertentu,  retribusi  izin  mendirikan bangunan
c. Potensial:  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan,  retribusi  pasar, retribusi  pelayanan  kesehatan,  retribusi  pelayanan  parkir  tepi  jalan umum dan retribusi
d. Terbelakang:  retribusi  pelayanan  kesehatan  hewan  dan    ikan,  penjualan produksi  usaha  daerah,  retribusi  rumah  potong  hewan,  retribusi  Tanda Daftar Gudang (TDG), retribusi ijin usaha industri, retribusi pemeriksaan alat  pemadam  kebakaran,  retribusi  pengujian  kendaraan  bermotor, retribusi  ijin  trayek,  retribusi  pelayanan  pemakaman,  retribusi  ijin gangguan, retribusi JU. tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyediaan usaha pariwisata serta retribusi pelayanan
pencegahan bahaya kebakaran.
h. Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian daerah yang menggambarkan sampai seberapa besar tingkat ketergantungan  financial  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat, diperoleh  dengan  membandingkan  penerimaan  PAD  terhadap  penerimaan Bantuan  dan  Sumbangan  Daerah.  Dari  tahun  2011-2014,  rata-rata  perhitungan rasio  kemandirian  Kota  Pontianak  menghasilkan  nilai  21,22%  Karena  nilainya yang  berada  diantara  0-25%,  maka  Kota  Pontianak  dianggap  memiliki kemampuan  keuangan  yang  rendah  sekali  dan  mempunyai  pola  hubungan instruktif  terhadap  pemerintah  pusat,  yang  mana  ketergantungan  finansial terhadap pemerintah pusat masih rendah dibandingkan kemandirian daerahnya.

## 5.2 Saran
Dari  hasil  kesimpulan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  saran  yang  dapat  diambil terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Upaya pengoptimalan sumber-sumber PAD yang potensial masih sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah Kota Pontianak.
2. Menciptakan  daya  tarik  dan  iklim  yang  kondusif  bagi  investor  baik  lokal  maupun asing guna menanamkan modalnya di Kota Pontianak sehingga dapat meningkatkan laju  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  meningkatnya  PDRB.  Jika  PDRB meningkat,  maka  pendapatan  perkapita  masyarakat  meningkat  dan  akhirnya berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak.
3. Perusahaan  daerah  (BUMD)  yang  merupakan  salah  satu  sumber  pemasok  dana  ke kas  daerah  harus  lebih  profesional  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sehingga kontribusinya bagi PAD juga akan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisubrata,  W.  S.  (2003). Perkembangan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia  (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi) . Semarang: CV. Aneka Ilmu.
Bratakusumah,  D.  S.,  &  Solihin,  D.  (2002). Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Halim,  A.,  & Damayanti, T.  (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah .  Yogyakarta: UPP

## STIM YKPN
Kuncoro,  M.  (2000). Ekonomi  Pembangunan  (Teori,  Masalah  dan  Kebijakan) . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Mardiasmo.  (2004) Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta:  Penerbit Andi
Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah . Jakarta: Erlangga.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara.
Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah.  Bandung:  Citra Umbara.
Safi’i.  (2007). Strategi  dan  Kebijakan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah  (Perspektif Teoritik) . Malang: Averroes Press.
Yuwono,  S.,  Utomo,  D.  C.,  Zein,  S.  &  Azrafiany.  (2008). Memahami  APBD  dan Permasalahannya  (Panduan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah). Malang: Bayumedia Publishing.