## REFORMASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

## Briyam Ksatria Permana
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
bryamtanjuang@gmail.com

## ABSTRACT
Cooperatives, SMEs and trade sector of South Pesisir have not been maximized in supporting the people’s economy. Even the number of cooperatives and SMEs of South Pesisir Regency is still relatively minimal that of 333 the number of cooperatives, only 221 active cooperatives and only 69 cooperative srunning RAT. Also from 4440 the number of SMEs only 210 who have received coaching. In order to make the Cooperatives, SMEs and Trade as the main sector in supporting the economy of South Pesisir community, it is necessary to improve the performance apparatur of the Cooperative, SME, Trade and The Industry of South Pesisir Regency in conducting the cooperative and SMEs in the South Pesisir Regency. So that needed Bureaucratic Reform in improving performance of apparatus of Cooperatives, SME, Trade and Industry of ϔ ice of South Pesisir Regency. This research aims to determine and describe the form of Bureaucratic Reform that is applied and its effect on the performance of apparatus in Cooperatives, SME, Trade and Industry Of ϔ ice of South Pesisir Regency of West Sumatra Province. This research uses Descriptive Method with Inductive approach and data collection technique using Triangulation technique consist of interview technique, observation, and documentation.
This research concludes that Bureaucratic Reform has been applied well in Cooperatives, SME, Trade and Industry Of ϔ ice of South Pesisir Regency, so that have improved apparatus performance. However, the implementation of Bureaucratic Reforms leads to quite fundamental changes that require adjustment. Therefore, socialization related to the changes that occurred, the provision of new SOP hardcopy and supervision attached to the apparatus.
Keywords: bureaucratic reform, performance, apparatus.

## ABSTRAK
Sektor  Koperasi,  UMKM  dan  Perdagangan  di  Pesisir  Selatan  belum  maksimal dalam menunjang Perekonomian masyarakat. Bahkan jumlah Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesisir Selatan masih tergolong minim yaitu dari 333 jumlah koperasi, hanya 221 koperasi aktif dan hanya 69 koperasi yang menjalankan RAT, juga dari 4440 jumlah UMKM hanya 210 yang telah mendapatkan pembinaan. Dalam rangka menjadikan  Koperasi,  UMKM,  dan  Perdagangan  sebagai  sektor  utama  dalam
menunjang  perekonomian  masyarakat  Pesisir  Selatan,  maka  perlu  peningkatan kinerja  aparatur  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian  Pesisir Selatan dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM yang terdapat di Pesisir Selatan. Upaya peningkatan kinerja Aparatur dilakukan dengan penerapan Reformasi Birokrasi.
Penelitian  ini  mendeskripsikan  bentuk  Reformasi  Birokrasi  yang  diterapkan serta  pengaruhnya  terhadap  kinerja  aparatur  di  Kantor  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian  ini  menggunakan  Metode  Deskriptif  dengan  pendekatan  Induktif  dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik Triangulasi yang terdiri dari teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  penerapan  Reformasi  Birokrasi  telah menigkatkan kinerja Aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Namun  penerapan  Reformasi  Birokrasi  menimbulkan perubahan  yang  cukup  mendasar  sehingga  membutuhkan  penyesuaian.  Untuk itu  dilakukan  sosialisasi  terkait  perubahan-perubahan  yang  terjadi,  pemberian hardcopy SOP yang baru dan pengawasan melekat terhadap para aparatur.
Kata kunci:  r eformasi birokrasi, kinerja, aparatur.

## PENDAHULUAN
N egara-negara  di  dunia  termasuk Indonesia mencoba untuk menerapkan  birokrasi  yang  baik  demi tewujudnya  pemerintahan  yang  baik
( good governance) dan  pemerintahan yang  bersih  ( clean government) . Namun  dalam  praktiknya  efektivitas pelaksanaan  birokrasi  masih  belum sesuai  dengan  harapan.  Birokrasi  yang seharusnya mempermudah masyarakat justru  malah  membuat  masyarakat kebingungan  tentang  apa  yang  harus dilakukan dalam mengurus sesuatu pada instansi  pemerintah.  Ketidakjelasan prosedur, biaya yang tinggi, dan kualitas pelayanan  yang  buruk  merupakan permasalahan birokrasi yang membuat masyarakat semakin kebingungan.
Permasalahan birokrasi di Indonesia terus berkembang menjadi  semakin  rumit,  dinamis, kompleks, dan beraneka ragam seiring  dengan  perkembangan  zaman. Permasalahan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan  manusia  Indonesia
dalam  mengendalikan  birokrasi  itu sendiri.  Hal  ini  terjadi  karena  kualitas aparatur  masih  dalam  keadaan  kurang baik.  Sehingga  para  aparatur  tidak mampu  mengendalikan  perkembangan birokrasi  yang  begitu  cepat  dan  tidak terkendali.  Masyarakat  menilai  kinerja aparatur  Indonesia  masih  belum memenuhi  standar.  Jumlah  aparatur yang  berkualitas  masih  cukup  rendah, rendahnya  penegakkan  hukum  sampai kepada  praktik  KKN  masih  menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi dalam proses birokrasi di Indonesia.
Reformasi Birokrasi dipahami sebagai  suatu  upaya  berkelanjutan di  mana  pada  setiap  tahapannya memberikan perbaikan terhadap birokrasi ke arah yang lebih baik. Pada setiap tahapan dilakukan suatu evaluasi dan  penilaian  terhadap  pelaksanaan reformasi  birokrasi.  Sehingga  sesuai harapan  pada  2025  kondisi  birokrasi Indonesia  sudah  dalam  kondisi  baik. Reformasi  Birokrasi  adalah  langkah strategis  untuk  mewujudkan  aparatur
negara  yang  lebih  berdaya  guna  dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Pemerintah selaku organisasi yang  mempunyai  misi  pelayanan publik  ( public service) berusaha untuk  mengimplementasikan  makna hakiki  dari  pelayanan  publik  tersebut, namun  dalam  pelaksanaannya  masih belum  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan.  Secara  umum  terdapat dua  variabel  yang  sangat  berperan dan  memilki  pengaruh  yang  tidak boleh  diabaikan  oleh  pemerintah dalam  mengimplementasikan  konsepsi mengenai  pelayanan  publik  tersebut, yaitu:  1.  Faktor  komitmen  untuk melaksanakan  kebijakan  yang  sudah ada; 2. Faktor aparatur (birokrat) yang menjalankan fungsi pelayanan tersebut. Apabila  kedua  hal  tersebut  dijadikan suatu  pedoman  dan  pandangan  dalam pelaksanaan  fungsi  pelayanan  maka akan  membentuk  suatu  etika  yang dijadikan  sebagai  acuan  bagi  setiap perilaku  birokrat  dalam  melaksanakan tugasnya.
Dalam rangka mewujudkan konsepsi pelayanan publik tersebut,  dibutuhkan  aparatur  yang berkompetensi  tinggi,  memiliki  rasa tanggung  jawab,  dan  mengerti  dengan tugas pokok dan fungsinya. Kompetensi aparatur merupakan salah satu penentu baik  atau  buruknya  kinerja  aparatur yang  juga  menentukan  keberhasilan organisasi. Apabila kompetensi aparatur  rendah  maka  hal  tersebut akan  memengaruhi  kinerja  aparatur dan akhirnya mengurangi produktivitas organisasi.  Namun  ketika  aparatur memiliki  kompetensi  yang  dapat diandalkan,  organisasi  akan  mampu
mencapai  produktivitas  kinerja  yang memuaskan sesuai dengan harapan.
Aparatur  dengan  semangat  dan motivasi  kerja  yang  tinggi  merupakan aparatur  yang  disiplin  dalam  bekerja, namun  sebaliknya  apabila  semangat dan  motivasi  aparatur  rendah  maka hal  tersebut  akan  berdampak  pada rendahnya  disiplin  aparatur  sehingga kinerja  menjadi  tidak  maksimal.  Hal ini akan menimbulkan suatu kebiasaan yang  tidak  baik  seperti  terlambat datang  ke  kantor,  tidak  masuk  kerja tanpa  alasan  yang  jelas,  dan  bahkan sampai  kepada  perilaku  yang  kurang ramah dan sopan terhadap orang–orang di  sekitar  lingkungan  kerja.  Apabila tidak  segera  dievaluasi,  maka  hal  ini akan menimbulkan permasalahan seperti pekerjaan terbengkalai, keterlambatan  dalam  penyelesaian tugas, sampai kepada penurunan kinerja aparatur  sehingga  akan  menurunkan produktivitas organisasi. Permasalahan ini  juga  akan  berdampak  pada  proses pencapaian  tujuan  organisasi,  visi  dan misi  organisasi,  program  kerja  tidak terealisasi dan permasalahan organisasi lainnya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  memberlakukan konsep  Desentralisasi  yang  secara prinsipil  memberikan  kewenangan teradap  pemerintah  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan pemintahannya  sendiri.  Sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  209  ayat  (2) Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa  “perangkat  daerah  kabupaten/ kota  terdiri  atas  Sekretariat  Daerah, Sekretariat  DPRD,  Inspektorat,  Dinas,
Badan,  dan  Kecamatan”.  Sehubungan dengan organisasi pemerintah di tingkat daerah kabupaten/kota terkhusus pada  Dinas  bahwa  salah  satu  faktor yang  memengaruhi  kesuksesan  atau kegagalan  dalam  pelaksanaan  tugas penyelenggaraan  pemerintahan  adalah kinerja dari para pegawainya.
Pesisir  Selatan  merupakan  salah satu  kabupaten  di  Provinsi  Sumatera Barat dengan Ibukota Painan yang masih minim akan kawasan sentra industri dan usaha kecil menengah. Kondisi koperasi, UMKM,  dan  industri  belum  mampu berkembang  dengan  baik  meskipun memiliki  potensi  untuk  dikembangkan. Diantara  faktor  penyebabnya  adalah masyarakat cenderung kesulitan dalam pengurusan  izin  pendirian  koperasi, UMKM  dan  industri  kecil  menengah terkait prosedur yang harus dilalui. Hal ini  menyebabkan  koperasi  masyarakat tidak berkembang dan UMKM serta  idustri  kecil  menengah  milik masyarakat  tidak  terdaftar  sehingga tidak  mendapat  pemberdayaan,  karena masyarakat  sangat  minim  informasi dan  pengetahuan  tentang  pengelolaan UMKM  dan  industri  kecil  menengah. Akibatnya  masyarakat  lebih  memilih mengembangkan  usaha  dengan  modal dan pengalaman sendiri meskipun tanpa adanya pembinaan dari pemerintah. Hal ini  tentu  akan  merugikan  masyarakat karena  akan  berpengaruh  terhadap pemasaran  hasil  produksi.  Akhirnya usaha  masyarakat  yang  tidak  terkelola dengan  baik  tersebut  tidak  bertahan lama dan menimbulkan kerugian.
Permasalahan perizinan, pengembangan  dan  pemberdayaan di  atas  disebabkan  oleh  kondisi keorganisasian,  ketatalaksanaan,  dan kinerja  aparatur  pada  Dinas  Koperasi,
UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.
Struktur organisasi dinilai masih belum tepat  fungsi  dan  tepat  ukuran  serta kurang memperhatikan kuali ikasi aparatur,  tata  laksana  juga  belum memiliki  standar  baku  sehingga cenderung  berbelit-belit  serta  kinerja aparatur  yang  belum  maksimal  dalam memberdayakan  koperasi  dan  industri milik masyarakat.
Kinerja  aparatur  di  Kantor  Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan Perindustrian masih butuh peningkatan. karena  pelaksanaan  tugas  belum maksimal dilakukan oleh para aparatur. Kinerja aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan  dan  Perindustrian  sangat menetukan  dan  dibutuhkan  dalam pelaksanaan  tugas  penyelenggaraan pemerintahan.  Namun  masih  banyak aparatur  yang  tidak  disiplin  dalam pelaksanaan  tugas,  karena  banyak ditemukan aparatur yang meninggalkan kantor  pada  jam  kerja  maupun  dalam pelaksanaan  tugas.  Hal  ini  akan mengganggu  proses  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
Kinerja  aparatur  akan  sangat memengaruhi pelayanan terhadap masyarakat.  Di  mana  hal  ini  akan menjadi  suatu  permasalahan  bagi Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan dan  Perindustrian  secara  khusus  dan masyarakat  secara  umum  karena tidak  mendapatkan  pelayanan  yang maksimal dalam pembinaan UMKM dan industri  kecil  menengah.  Oleh  karena itu  diperlukan  adanya  suatu  Reformasi Birokrasi  dalam  peningkatan  kinerja aparatur  di  Kantor  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
Salah  satu  arah  perubahan  yang diharapkan  dalam  Reformasi  Birokrasi adalah  mewujudkan  Sumber  Daya Manusia  Aparatur  yang  berkompeten, profesional,  dan  memiliki  integritas.
Reformasi  Birokrasi  dalam  upaya peningkatan kinerja aparatur diharapkan  mampu  mengubah mindset
para aparatur untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya selaku  aparatur  pemerintahan.  Para aparatur  yang  sebelumnya  sudah terbiasa  dengan  budaya  kerja  malas- malasan  sehingga  membuat  pelayanan tidak  maksimal  juga  menjadi  sasaran perubahan Reformasi Birokrasi.
Reformasi  birokrasi  diharapkan mampu  menjadikan  aparatur  Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan lebih berkompeten, profesional, dan  memiliki  integritas.  Sehingga dapat  menunjang  pengembangan  dan pemberdayaan  koperasi,  UMKM,  dan industri masyarakat menjadi lebih maju dan  mapan  yang  pada  akhirnya  akan menunjang ekonomi masyarakat Pesisir Selatan. Dengan demikian, visi dan misi
Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan dan  Perindustrian  yaitu  mewujudkan industri sebagai sektor utama pembangunan daerah dapat tercapai
Identi ϐ ikasi Masalah
1.  Bagaimana  penerapan  reformasi birokrasi  pada  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian  Kabupaten  Pesisir Selatan? 2.  Bagaimana kinerja aparatur pada  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan  dan  Perindustrian
Kabupaten  Pesisir  Selatan  setelah penerapan Reformasi Birokrasi?
3.  Apa kendala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan  dan  Perindustrian
Kabupaten  Pesisir  Selatan  dalam penerapan Reformasi Birokrasi? 4.  Bagaimana  upaya  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian  Kabupaten  Pesisir Selatan  dalam  mengatasi  kendala yang  terjadi  guna  meningkatkan kinerja  aparatur  setelah  Reformasi Birokrasi?

## KAJIAN PUSTAKA

## Reformasi Birokrasi
Pemerintah Indonesia telah membuat  suatu  gebrakan  dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap  tatanan  pemerintahan  yang dikenal  dengan  istilah  reformasi birokrasi. Menurut pendapat Sedarmayanti (2013:113) bahwa reformasi  birokrasi  dimaknai  sebagai suatu  penataan  ulang  terhadap  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  yang dijalankan aparatur pemerintah, baik  pada  level  pemerintahan  lokal maupun nasional. Pelaksanaan reformasi  birokrasi  salah  satunya untuk  mewujudkan  kepemerintahan yang  baik,  secara  ontologis  perubahan paradigma government menuju
governance berwujud  pada  pergeseran pola  pikir  dan  orientasi  birokrasi yang  semula  melayani  kepentingan kekuasaan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedarmayanti  (2013:71)  kembali mengemukakan bahwa reformasi birokrasi berarti: 1.  Perubahan cara berpikir. 2.  Perubahan penguasa menjadi pelayan masyarakat.
3.  Mendahulukan  peranan  daripada wewenang.
4.  Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir.
5.  Perubahan manajemen kinerja.
Dwiyanto  (2012:ix)  mengatakan ”reformasi  politik  yang  terjadi  belum mampu menghasilkan perbaikan terhadap kehidupan masyarakat tanpa  adanya  reformasi  birokrasi”.
Reformasi birokrasi terjadi bukan tanpa alasan,  namun  terdapat  faktor-faktor pendorong sehingga reformasi birokrasi harus  dilakukan.  Faktor-faktor  yang mendorong reformasi birokrasi (Thoha,
2011:106) adalah sebagai berikut
:
1.  Adanya  kebutuhan  melakukan perubahan dan pembaharuan.
2.  Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional.
3.  Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manjemen pemerintahan. Berbagai pendapat yang dikemukakan  di  atas,  memberikan pemahaman  secara  general  bahwa reformasi  birokrasi  merupakan  suatu upaya  pemerintah  dalam  memperbaiki penyelenggaraan  sistem  pemerintahan untuk  mewujudkan good governance dan clean government sesuai  dengan keinginan masyarakat .

## Kinerja
Robbins dalam Sinambela (2012:5) mengatakan  bahwa  “kinerja  diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan  yang  dilakukan  individu dibandingkan  dengan  kriteria  yang telah  ditetapkan  bersama”.  Selanjutnya Fahmi  (2015:2)  mengatakan  bahwa “kinerja  adalah  hasil  yang  diperoleh oleh  suatu  organisasi  baik  organisasi
tersebut  bersifat pro ϔ it oriented dan non pro ϔ it oriented yang  dihasilkan selama  satu  periode  tertentu”.  Secara lebih  tegas  Ruky  dalam  Sembiring (2012:81) memberikan de inisi tentang performance sebagai berikut.
“ Performance is de ϔ ined as the record of outcomes produced on a species job function or activity during a speci ϔ ied time period”.
Selanjutnya  Moeheriono  (2014:95) mengemukakan  pengertian  tentang kinerja yaitu:
“Kinerja atau performance merupakan  gambaran  mengenai tingkat  pencapaian  pelaksanaan suatu  program  kegiatan  atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran,  tujuan,  visi  dan  misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi”.
Berdasarkan  beberapa  de inisi di  atas  dapat  dipahami  bahwa kinerja  merupakan  capaian  hasil  atas pelaksanaan  suatu  program  kegiatan oleh  suatu  fungsi  atau  profesi  dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan  misi  yang  telah  ditetapkan  dengan jangka waktu tertentu.
Untuk  mengukur  dan  mengetahui kemajuan suatu kinerja dapat dilakukan dengan  penilaian  kinerja.  Fahmi (2015:65) mengatakan bahwa penilaian kinerja  adalah  suatu  penilaian  yang dilakukan  kepada  pihak  manajemen perusahaan  baik  karyawan  maupun manajer  yang  selama  ini  telah melakukan pekerjaannya.
Mitcel dalam Sedarmayanti (2009:51) memberikan gambaran tentang  apa  yang  menjadi  indikator dalam suatu penilaian kinerja antara lain
Quality of Work, Promptness,  Initiative, Capability, dan Communication.
Peneliti  dalam  penelitian  ini  sesuai paparan  di  atas  akan  menggunakan indikator penilaian kinerja yang dikemukakan oleh Mitcel dalam Sedarmayanti (2009:51). Peneliti berpemahaman bahwa penilaian kinerja diharapkan mampu meningkatkan motivasi  kerja  aparatur  dan  sebagai bahan  evaluasi  demi  peningkatan kinerja  aparatur  pada  masa  yang  akan datang  sehingga  tujuan  reformasi birokrasi  untuk  meningkatkan  kualitas SDM  aparatur  dapat  diwujudkan,  salah satunya  dengan  meningkatkan  kinerja aparatur.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan induktif untuk mengetahui secara  mendalam  dan  memahami isu-isu  atau  fenomena  di  lapangan mengenai  tindakan  apa  yang  akan diambil  sebagai  upaya  untuk  mencari alternatif  penyelesaian  permasalahan ataupun isu-isu tersebut.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah observasi, wawancara dan dokumentasi serta  triangulasi.  Informan  dalam penelitian  ini  yaitu  Kepala  Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan,  Kepala  Bidang  Koperasi  dan UMKM,  Kepala  Bidang  Perindustrian,
Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan,  Kepala  Seksi  Bina  Pasar, Kepala  Seksi  Perdagangan  Dalam  dam Luar  Negeri,  dan  Fungsional  Umum
Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan dan Perindustrian.
Teknik analisis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik analisis data kualitatif
menggunakan  model  interaktif.  Miles dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2013: 338-345) menjelaskan langkah-langkah dalam  analisis  data  meliputi  data reduction ,  data display ,  dan conclusion drawing/veri ϔ ication.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Peraturan  Presiden  Nomor  81 Tahun  2010  tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 memuat 8  (delapan)  arah  dan  perubahan  yang diharapkan  dalam  reformasi  birokasi. Arah  dan  perubahan  yang  diharapkan itu anatara lain : organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber  daya  manusia,  pengawasan, akuntabilitas,  pelayanan  publik  dan pola pikir serta budaya kerja aparatur.
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan  Perindustrian  telah  menerapkan tiga di antara arah dan perubahan yang diharapkan  dalam  reformasi  birokrasi tersebut,  di  antaranya  adalah  penataan organisasi,  penataan  tata  laksana,  dan peningkatan  sumber  daya  manusia aparatur. Ketiga hal tersebut merupakan hal-hal  mendasar  dalam  reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

## Penataan Organisasi Pemerintah
Pemerintah melalui reformasi birokrasi  bertujuan  untuk  menjadikan
organisasi pemerintah yang tepat ukuran dan  tepat  fungsi.  Menindaklanjuti  hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerah. Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor
53  Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  Pokok  dan
Fungsi,  Tata  Kerja  dan  Uraian  Tugas Jabatan  Struktural  Dinas  Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian. Peraturan Bupati Pesisir Selatan  Nomor  53  Tahun  2016  telah merekonstruksi  struktur  organisasi dinas yang lama menjadi struktur yang lebih  ramping  dengan  memperhatikan sasaran dinas dan kuali ikasi aparatur  yang  tersedia.  Perubahan ini  menghasilkan  susunan  organisasi yang  tepat  fungsi  dan  tepat  ukuran
sesuai  dengan  arah  perubahan  yang diharapkan dalam reformasi birokrasi.
Pada  nomenklatur  lama  Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan  dan  Pasar  terdiri  dari empat  bidang  tugas  yang  terdiri dari  Bidang  Koperasi  dan  UMKM, Bidang Perindustrian, Bidang
Perdagangan  dan  Bidang  Pasar.
Pada  tiap-tiap  bidang  dipimpin  oleh seorang  kepala  bidang  sehingga terdapat  4  (empat)  kepala  bidang pada  struktur  organisasi  yang  lama. Struktur  organisasi  ini  dinilai  belum tepat fungsi dan tepat ukuran karena bidang  perdagangan  dan  pasar  yang seharusnya hanya dipimpin oleh satu orang tetapi dipimpin oleh dua orang. Struktur  Organisasi  Dinas  Koperasi UMKM,  Peridustrian,  Perdagangan dan  Pasar  dapat  dijelaskan  pada gambar berikut.

## Gambar 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, perdagangan dan Pasar Berdasarkan Perda Pesisir Selatan Nomor: 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber: Lakip Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, 2016
Struktur  organisasi  di  atas  dinilai belum  tepat  fungsi  dan  tepat  ukuran karena  terdapat  bidang  yang  memiliki keterkaitan namun dipisahkan menjadi bidang  yang  berbeda  yaitu  Bidang Perdagangan  dan  Bidang  Pasar.  Bidang Pasar  seharusnya  menjadi  bagian dari  Bidang  Perdagangan  karena menangani  perihal  yang  berkaitan dengan perdagangan. Pasar merupakan tempat  terjadinya  proses  perdagangan namun  tidak  semua  perdagangan berlangsung  di  pasar.  Sehingga  Bidang Pasar  seharusnya  dihilangkan  dan dipindahkan menjadi bagian dari Bidang Perdagangan  agar  selain  menangani perihal  perdagangan  dalam  dan  luar negeri  dan  perlindungan  konsumen, juga  menangani  pasar  sebagai  tempat berlangsungnya proses perdagangan.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas maka Pemerintah Daerah Pesisir Selatan melakukan  penataan  kembali  terhadap Struktur  Organisasi  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian. Penataan  organisasi  yang  dilakukan Pemerintah  Daerah  Pesisir  Selatan telah  menjadikan  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian lebih  tepat  fungsi  dan  tepat  ukuran. Pembagian  tugas  dan  fungsi  menjadi lebih  jelas  sehingga  memudahkan aparatur  dalam  melakukan  koordinasi antar  dan  inter  Organisasi  Perangkat Daerah.

## Perbaikan Ketatalaksanaan Orga- nisasi
Tata laksana merupakan rangkaian proses  yang  berlaku  pada  suatu organisasi  sebagai  acuan  bagi  aparatur dalam mencapai tujuan organisasi. Tata laksana suatu organisasi bersifat absolut agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam
pelaksanaannya. Untuk itu tata laksana yang  dimaksud  harus  ditetapkan secara  tertulis  dalam  bentuk  Standar Operasional Prosedur (SOP).
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten  Pesisir  Selatan  selaku Organisasi  Perangkat  Daerah  telah melaksanakan kebijakan tersebut dengan  membentuk  suatu  acuan  baku dalam proses pelaksanaan kegiatan yang tertuang  dalam  Standar  Operasional Prosedur  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan dan Perindustrian melalui Keputusan  Kepala  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Nomor:  516//DKUP2/2017  tentang Standar  Operasional  Prosedur  Dinas Koperasi  UMKM,  Perdagangan  Dan
Perindustrian. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Pesisir Selatan  telah  memiliki  51  SOP  dalam mewujudkan tertib administrasi. Pada  setiap  kegiatan  administrasi telah  terdapat  Standar  Operasional Prosedur  yang  menjadi  acuan  dalam melaksanakan tugas bagi aparatur. Hasil wawancara  dengan  Kasubbag  Umum dan Kepegawaian pada 10 Januari 2018 menyebutkan  bahwa  setiap  aktivitas administrasi  telah  memiliki  Standar Operasional Prosedur sehingga aparatur bekerja sesuai SOP tersebut.
Sejalan  dengan  hal  tersebut Kasubbag  Perencanaan  Keuangan  dan Pelaporan  dalam  wawancara  pada  10 Januari  2018  yang  mengatakan  bahwa pengelolaan  keuangan  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sudah  dijalankan  sesuai  dengan SOP  yang  ada,  karena  keuangan  ini merupakan  perihal  yang  sangat  butuh ketelitian  dan  kehati-hatian,  sehingga
harus betul-betul dikelola sesuai dengan prosedur yang ada.
Selain  wawancara,  hasil  observasi peneliti  menunjukkan  bahwa  SOP telah diterapkan dengan baik oleh para aparatur.  Hal  ini  terlihat  pada  saat peneliti  melakukan  pengurusan  izin melaksanakan  penelitian  di  Kantor Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan dan  Perindustrian.  Pengurusan  izin penelitian  hanya  memerlukan  waktu 15 menit sehingga surat izin penelitian dapat langsung diterbitkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi  bahwa  ketatalaksanaan  pada Dinas  Koperasi  UMKM,  Perdagangan dan  Perindustrian  telah  sesuai  dengan Standar  Operasional  Prosedur  dan diterapkan  oleh  aparatur  dalam melaksanakan  pekerjaan  sesuai  tugas dan  fungsi.  Sehingga  aparatur  dapat melaksanakan  tugas  dan  fungsinya sebagaimana SOP yang telah ditetapkan.
Penetapan  Standar  Operasional Prosedur  telah  memberi  dampak positif  dalam  pengembangan  koperasi, industri,  dan  UMKM  di  Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelumnya masyarakat anggota  koperasi,  pemilik  industri dan UMKM cenderung memilih untuk mengembangkan usahanya sendiri  dibandingkan  dengan  harus mendaftarkan  usahanya  kepada  Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan Perindustrian. Hal ini karena masyarakat sering  merasa  dipersulit  dengan prosedur yang berbelit-belit dan kurang efektif.  Sehingga  masyarakat  industri beranggapan  lebih  baik  menjalankan usaha  sendiri  meski  tidak  terdaftar, akibatnya  banyak  koperasi  dan  UMKM yang  tidak  terdaftar  sehingga  tidak mendapat  pemberdayaan  dari  Dinas
Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan Perindustrian. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan  dan  Perindustrian  dalam mengatasi permasalahan tersebut menetapkan Standar Operasional Prosedur  yang  lebih  efektif  dan  e isien dalam  ketatalaksanaan  administrasi. Setelah penetapan SOP tersebut terjadi peningkatan  jumlah  koperasi,  UMKM dan  IKM  yang  terdaftar  pada  Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan Peridustrian.

## Meningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur
Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian melalui Program Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan  telah  melakukan follow up terhadap  amanat  reformasi  birokrasi dalam  upaya  mewujudkan  aparatur yang  berintegritas,  profesional  dan berkinerja  tinggi.  Beberapa  kebijakan dan  peraturan  telah  dibuat  terkait dengan  peningkatan  kualitas  kerja aparatur di antaranya sebagai berikut.

##  Perbaikan Sistem Absensi
Pemerintah  Kebupaten  Pesisir Selatan  dalam  meningkatkan  kinerja aparatur  di  antaranya  diwujudkan dengan  perbaikan  tingkat  kehadiran aparatur  sesuai  dengan  jam  kerja  yang telah ditentukan. Pemerintah Kabupaten Pesisir  Selatan  menilai  bahwa  tingkat kehadiran  dapat  menunjukkan  rasa tanggung jawab, integritas, ketaatan dan prestasi  kerja  yang  merupakan  aspek- aspek dalam kinerja aparatur.
Sistem  absensi  lama  yaitu  dengan menggunakan  tanda  tangan  memiliki kelemahan di antaranya tidak
menunjukkan waktu pengambilan absen.  Di  samping  itu  sistem  absensi tanda tangan ini juga bisa diwakilkan oleh orang  lain  dan  dimanipulasi  sehingga tidak  dapat  dijadikan  pedoman  akurat dalam  menilai  kehadiran  aparatur.  Hal inilah yang selama ini dimafaatkan oleh aparatur yang tidak bertanggung jawab. Aparatur  bisa  masuk  kerja  sesuka hati  tanpa  takut  terlambat  apalagi pengawasan dari pimpinan juga kurang memadai.
Mengatasi  permasalahan  yang terjadi,  Pemerintah  Daerah  Pesisir Selatan melakukan pembaharuan terhadap sistem absensi untuk meningkatkan  kehadiran  aparatur. Pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan memanfaatkan teknologi sebagai bentuk  penerapan e-government yaitu
dengan  penggunaan  scan  wajah online sebagai  absensi  kehadiran  aparatur. Absensi  scan  wajah online juga diterapkan pada Kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan  sebelumnya  telah  dilakukan  uji coba yaitu pada bulan Desember 2017.
Sistem  absensi  ini  cukup  efektif dalam meningkatkan kehadiran aparatur. Sistem online yang diterapkan dapat  menunjukkan  pukul  berapa seorang  aparatur  melakukan  absensi.
Sehingga secara tidak langsung menimbulkan  kesadaran  bagi  aparatur untuk datang lebih awal dan melakukan absensi. Akhirnya upaya untuk meningkatkan kehadiran aparatur dapat terwujud. Berdasarkan hasil wawancara dengan fungsional umum Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan Perindustrian  pada  2  Januari  2018 mengatakan  bahwa  absen  scan  wajah
online mampu meningkatkan kehadiran aparatur.  Para  aparatur  datang  lebih awal  agar  tidak  terlambat  dalam absensi sehingga pelaksanaan tugas dan pekerjaan  dapat  dilakukan  lebih  awal pula.  Akhirnya  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  dapat  dilakukan  dengan  efektif dan e isien.
 Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Perbaikan sistem absensi menggunakan scaning wajah online ternyata  belum  sepenuhnya  mampu meningkatkan kinerja aparatur secara  keseluruhan. Scaning wajah online secara  umum  memang  telah memperbaiki tingkat kehadiran, namun belum  mampu  menimbulkan  rasa tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  aparatur.  Hal  ini disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran dan tanggung jawab aparatur terhadap tugas dan fungsi yang dimiliki.
Berdasarkan  kondisi  yang  peneliti amati  adalah  aparatur  yang  tidak bertanggung jawab meninggalkan kantor dengan berbagai alasan setelah  pengambilan  absen.  Selain itu  juga  terdapat  aparatur  yang tidak  melaksanakan  tugas  namun mengerjakan  hal-hal  lain  seperti menonton youtube ,  bermain game , atau  membuka  forum  tersendiri  untuk membicarakan  hal-hal  tidak  penting. Hal  seperti  ini  dapat  menyebabkan pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  tidak berjalan efektif.
Dalam rangka meningkatkan kinerja  aparatur  yang  berintegritas dan profesional, Pemerintah Daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan mengeluarkan  kebijakan  Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh
aparatur  di  lingkungan  Pemerintah Daerah  Pesisir  Selatan.  Kebijakan  ini merupakan follow up dari  reformasi birokrasi  untuk  menciptakan  aparatur yang  berintegritas,  profesional  dan berkinerja tinggi. Tambahan  Penghasilan  Pegawai merupakan strategi Pemerintah Kabupaten  Pesisir  Selatan  dalam meningkatkan motivasi aparatur agar  mencapai  kinerja  yang  optimal. Teknis  Tambahan  Penghasilan  Pegawai berdasarkan  hasil  penilaian  kinerja dengan indikator-indikator tertentu yang dilakukan oleh atasan langsung aparatur yang  bersangkutan  yang  selanjutya dilaporkan  kepada  Kepala  Dinas  selaku pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah. Dalam  hal  penilaian  kinerja,  setiap aparatur  membuat  capaian  hasil  kerja harian yang akan di periksa oleh atasan langsung pada setiap minggunya. Capaian hasil kerja yang dibuat merupakan bukti pertanggungjawaban  atas  pekerjaan yang telah dilakukan pada setiap satu hari kerja. Hasil penilaian kinerja tersebutlah yang  kemudian  akan  menjadi  salah satu  dasar  dalam  pemberian  tambahan penghasilan pegawai.
Aparatur  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan dan Peridustrian berdasarkan pengamatan peneliti telah  memahami  tentang  bagaimana pengisian  capaian  hasil  kerja  tersebut. Namun kelemahan dari cara ini adalah, para  aparatur  cenderung  lebih  sibuk mengisi  hasil  capaian  kerja  sebagai laporan  pertanggungjawaban  harian daripada  melaksanakan  tugas  dan fungsi.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa isian capaian hasil kerja tersebut berpotensi  untuk  dimanipulasi  oleh aparatur bersangkutan.
Hal tersebut karena setiap aparatur menginginkan  capaian  kerja  mencapai 100%  setiap  harinya  agar  tambahan penghasilan  yang  diperoleh  maksimal.
Namun  hal  tersebut  bertentangan dengan tujuan awal pemberian
Tambahan  Penghasilan  Pegawai  yaitu untuk  menumbuhkan  motivasi  kerja dan tanggung jawab aparatur terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Gejala yang terjadi adalah para aparatur lebih cenderung  untuk  membuat  laporan kinerja  daripada  bekerja.  Akibatnya adalah  tugas  dan  fungsi  terbengkalai dan tidak terlaksana dengan baik.
Kinerja Aparatur setelah Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kualitas Kerja ( Quality of Work )
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala  Dinas  Koperasi,  UMKM,
Perdagangan  dan  Perindustrian  Pesisir Selatan dan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM  menyatakan  bahwa  aparatur Dinas  Koperasi,  UMKM,  perdagangan dan  Perindustrian  Pesisir  Selatan telah menunjukkan peningkatan
kinerja.  Selain  itu,  program  tambahan penghasilan  pegawai  juga  memberi dampak  baik  terhadap  peningkatan kualitas  kerja  aparatur  yang  ditandai dengan  capaian  hasil  kerja  yang memuaskan.  Capaian  hasil  kerja  yang baik  harus  memperhatikan  kesesuaian antara  hasil  kerja  yang  dicapai  dengan tujuan  organisasi  dan  fokus  pada manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari capaian hasil kerja tersebut.
Kualitas  kerja  aparatur  Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan Perindustrian relatif sudah baik, namun
perlu  diadakan  peningkatan  keahlian dan  keterampilan  melalui  pemberian pendidikan  dan  pelatihan  terhadap aparatur  berkaitan  dengan  teknis pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan dan  sasaran  Dinas  Koperasi  UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.
Ketepatan Waktu ( Promptness )
Ketepatan waktu menjadi suatu hal yang  harus  diperhatikan  karena  setiap rencana program yang telah ditetapkan memiliki  batas  waktu  yang  telah ditentukan  dan  berhubungan  dengan pelaksanaan program berikutnya.
Berdasarkan hasil wawancara bahwa aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan  dan  Peridustrian  telah mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan beban tugas yang  diberikan.  suatu  perencanaan dibutuhkan  sebagai  acuan  dalam bekerja agar pekerjaan menjadi terarah sehingga  dapat  diselesaikan  sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Pekerjaan  yang  telah  direncanakan dengan  baik  akan  meningkatkan efektivitas dan e isiensi waktu dan biaya dalam  proses  pelaksanaan  pekerjaan tersebut sehingga secara tidak langsung juga meningkatkan produktivitas.

## Inisiatif
Upaya  mewujudkan  visi  dan  misi Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan dan Perindustrian memerlukan inisiatif yang  tinggi  dari  seluruh  aparatur. Inisiatif  dapat  dilihat  dari  keaktifan aparatur  dalam  memberikan  ide/ gagasan  guna  menunjang  pencapaian tujuan  organisasi.  Inisiatif  aparatur diperlukan  untuk  membuat  suatu trobosan  baru  yang  berguna  untuk
mengatasi permasalahan atau menciptakan  sesuatu  yang  baru  dalam organisasi. Berdasarkan hasil wawancara bahwa  setiap  aparatur  sudah  mampu berpikir  terbuka  dalam  menyelesaikan setiap  tugas  dan  pekerjaan  yang dibebankan. Jadi aparatur telah mampu menafsirkan  perintah  yang  diberikan dan bisa menyelesaikannya dengan baik.
Berdasarkan  kejadian  empirik tersebut dapat dipahami bahwa inisiatif aparatur  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan  dan  Perindustrian  sudah cukup baik. Namun perlu peningakatan dan  pemerataan  sehingga  seluruh aparatur  memiliki  inisiatif  yang  baik guna mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi.
Kemampuan ( Capability )
Kemampuan yang dimiliki aparatur Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan dan  Perindustrian  sudah  cukup  baik namun  masih  perlu  peningkatan. Kemampuan  aparatur  cenderung  statis dan  tidak  mengalami  perkembangan karena  belum  memperoleh  pendidikan dan pelatihan.
Aparatur sudah menunjukkan motivasi kerja yang baik sesuai dengan kapasitas  keahlian  dan  keterampilan yang  dimiliki  sehingga  perlu  diadakan pendidikan  dan  pelatihan  untuk  para aparatur  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

## Komunikasi
Komunikasi dalam konteks organisasi pemerintah merupakan proses penyampaian  informasi  kepada  pihak lain  baik  di  dalam  organisasi  maupun di  luar  organisasi  guna  memperoleh
kesepahaman tentang informasi tersebut.  Komunikasi  yang  dilakukan antar  aparatur  dalam  suatu  organisasi pemerintah disebut komunikasi internal sedangkan  komunikasi  dengan  pihak diliuar  organisasi  disebut  komunikasi eksternal.
Aparatur  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan  dan  Perindustrian  Pesisir Selatan telah memliki kordinasi yang baik antara  atasan  dengan  bawahan  secara vertikal  dan  sesama  rekan  kerja  secara horizontal. Berdasarkan hasil wawancara dipahami  bahwa  komunikasi  internal antara  atasan  dengan  bawahan  pada Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan dan  Perindustrian  telah  cukup  baik. Di  samping  itu  aparatur  juga  saling bertukar informasi dan terbuka mengenai permasalahan-permasalahan
yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.
Hasil  wawancara  menggambarkan bahwa komunikasi memang dibutuhkan guna  terjadinya  koordinasi  yang  baik. Karena setiap OPD memiliki keterkaitan dalam  Sistem  Pemerintahan  Daerah Pesisir  Selatan.  Komunikasi  internal dan  ekstenal  aparatur  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sudah cukup baik sesuai dengan tugas, fungsi  dan  jabatan  masing-masing.  Hal ini  menandakan  bahwa  aparatur  telah mampu berkordinasi dengan baik dalam melakukan  pekerjaan.  Koordinasi  yang baik kemudian akan menciptakan suatu kerja  sama  yang  baik  antar  aparatur dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan.
Kinerja aparatur akan mempegaruhi kinerja  organisasi  secara  umum  dan menyeluruh. Untuk mengetahui kinerja dinas  koperasi  maka  diperlukan  suatu pengukuran  kinerja.  Keberhasilan  dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur  dengan  capaian  kelompok indikator  kinerja  sasaran  strategis yang  berkenaan.  Untuk  penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran  strategis  dan  keberhasilan/ kegagalan  capaian  indikator  kinerja, ditetapkan kategori penilaian
keberhasilan/kegagalan  sebagaimana tercantum pada tabel 1 berikut.

## Tabel 1
Klasi ikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator
Kinerja Tahun 2016 No Klasi ϐ ikasi Penilaian Predikat 1 85%  -  100% Sangat Baik 2 69%  -  84% Baik 3 53%  -  68% Cukup 4 < 53% Kurang Baik Sumber :  Dinas Koperasi, UMKM, Perdagagan  dan  Perindustrian, 2017
Kinerja  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagagan  dan  Perindustrian  setelah penerapan  reformasi  birokrasi  dapat dilihat capaian kinerja pada tabel 2.
Capaian rata-rata 7 (tujuh) indikator  kinerja  untuk  mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian
6  (enam)  sasaran  strategis  yang ditetapkan  dalam  Perjanjian  Kinerja Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perindustrian, Perdagangan dan pasar sebesar 103,6%. di  antara  7  indikator  sasaran  kinerja, Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan dan  Perindustrian  telah  mampu merealisasikan  6  indikator  kinerja, sehingga dapat dipahami bahwa kinerja Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan dan Perindustrian telah cukup baik.

## Tabel 2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan
Pasar Tahun 2016 No Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Tar- Get (%) Reali- Sasi (%) Capai- An (%) MISI 4:

## MENINGKATKAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Tujuan 1.1:
Meningkatnya koperasi berkualitas dan UMKM yang berdaya saing 1.1.1 M e n i n g k a t n y a k o p e r a s i berkualitas 1.1.1.1 Persentase  koperasi sehat 20 20 100 1.1.1.2 Persentase  koperasi aktif melaksanakan RAT 30 31,22 104 1.1.2 M e n i n g k a t n y a skala Usaha UMKM 1.1.2.1 Persentase skala usaha mikro menjadi kecil 3 3,1 103 Tujuan 1.2: Meningkatnya iklim usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing. 1.2.1 M e n i n g k a t n y a transaksi  jual  beli di pasar 1.2.1.1 Pertumbuhan omset pedagang pasar rakyat yang telah direvitalisasi 0 0 0 1.2.2 T e r j a g a n y a stabilitas harga 1.2.2.1 Koefesien variasi harga bahan kebutuhan pokok antar waktu < 9 < 9 100
Tujuan 1.3:

## Terwujudnya industri unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan
1.2.1 Meningkatnya kua- litas produk IKM 1.2.1.1 Jumlah  produk  IKM yang berserti ikasi 69 77 111 1.2.2 Meningkatnya penguatan sentra IKM dalam rangka pemerataan pengembangan IKM 1.2.2.1 Meningkatnya penguatan sentra IKM dalam rangka pemerataan pengembangan IKM 0 0 0 Rata-rata Capaian Indikator 6 Sasaran Strategis 7 Indikator Kinerja 103,6
Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan, 2017

## Kendala
Penyesuaian Aparatur terhadap Struktur Organisasi Baru Perubahan struktur organisasi Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan dan  Perindustrian  Pesisir  Selatan mengakibatkan  terjadinya  perubahan
tugas  pokok  dan  fungsi  pada  setiap aparatur. Hal ini mengakibatkan perlunya penyesuaian  aparatur  Dinas  Koperasi, UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian Pesisir  Selatan  terhadap  struktur tersebut  agar  pekerjaan  tetap  dapat diselesasikan  dengan  optimal  karena perubahan  tugas  dan  fungsi  juga  akan berdampak pada beban kerja aparatur.
Kendala  lain  yag  disebabkan  oleh perubahan  struktur  organisasi  adalah adanya  perubahan  nomenklatur  dalam sistem  administrasi  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir  Selatan.  Perbahan  nomenklatur tersebut menyebabkan terjadi perubahan  administrasi  seperti  dalam penulisan surat-menyurat. Namun perubahan tersebut kurang diperhatikan oleh  aparatur  Dinas  Koperasi,  UMKM,
Perdagangan  dan  Perindustrian  Pesisir Selatan. Hal ini terjadi karena pada 2016
tersebut  merupakan  tahun  dilakukan nya  perubahan  sehingga  memerlukan penyesuaian  pada  berbagai  sektor. Sebagai contoh pada penulisan Lembar Disposisi seperti pada gambar 2 diatas.
Lembar  Disposisi  Dinas  Koperasi UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian Pesisir Selatan di atas merupakan format pada  2016  yang  masih  menggunakan nomenklatur  yang  lama  yaitu  Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian,
Perdagangan  dan  Pasar  yang  seharusnya seudah  diubah  menjadi  Dinas  Koperasi, UMKM Perdagangan dan Perindustrian. Hal tersebut merupakan suatu kendala sebagai akibat dari perubahan struktur organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan.

## Pemahaman Aparatur terhadap SOP
Penerapan  Standar  Operasional Prosedur  pada  Dinas  Koperasi  UMKM,

## Gambar 1

## Contoh Lembar Disposisi
Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pesisir Selatan
Perdagangan dan Perindustrian Pesisir  Selatan  secara  umum  telah diterapkan oleh aparatur dalam kegiatan administrasi.  Namun  yang  menjadi kendalanya adalah belum semua aparatur Dinas  Koperasi  UMKM,  Perdagangan dan  Perindustrian  Pesisir  Selatan  yang memahami sop yang telah diattur dengan Keputusan  Kepala  Dinas  Koperasi, UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian Nomor  :516//DKUP2/2017  tentang Standar  Operasional  Prosedur  Dinas
Koperasi  UMKM,  Perdagangan  Dan Perindustrian tersebut. Pelaksanaan  Standar  Operasional Prosedur yang belum maksimal dilakukan  oleh  seluruh  aparatur
Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan Dan  Perindustrian  Pesisir  Selatan disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi tentang penerapan Standar Operasional Prosedur baru tersebut sehingga terdapat aparatur  yang  kurang  memahami bahkan tidak mengetahui SOP tersebut. Selain itu, terdapat permasalahan pada pembuatan database perdagangan  di Pesisir  Selatan  yang  merupakan  tugas dari  Seksi  Bina  Pasar  pada  Bidang Perdagangan,  yaitu  seorang  staf  tidak memberikan  formulir  pendaftaran sebagai  persyaratan  kepada  Kepala Seksi  Bina  Pasar,  sehingga  formulir tersebut  harus  disediakan  sendiri  oleh Kepala Seksi. Hal ini merupakan bentuk ketidakpahaman staf terhadap SOP yang telah  ada  yang  menyebabkan  proses administrasi menjadi terganggu.

## Kendala dalam Peningkatan SDM Aparatur
 Kendala dalam Pemberian TPP
Pemberian  Tambahan  Penghasilan Pegawai  (TPP)  merupakan  langkah
strategis  dalam  meningkatkan  kinerja aparaturDinas Koperasi UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Pesisir Selatan  karena  telah  menunjukkan akuntabilitas  dari  pelaksanaan  tugas aparatur.  Namun,  selalu  ada  cara aparatur  untuk  mengelabui  sistem yang  telah  secara  matang  disusun  oleh pemerintah.
Pemberian  Tambahan  Penghasilan Pegawai  dapat  diberikan  berdasarkan beban kerja dan kapasitas kerja aparatur yang  berasangkutan.  Para  aparatur harus mengisi kegiatan yang dilakukan setiap hari kerja pada format yang telah tersedia. Setiap hari presentasi kegiatan aparatur  harus  mencapai  100%  agar mendapatkan tambahan pegasilan yang tinggi pula. Akibatnya aparatur menjadi lebih  fokus  mengisi  laporan  tersebut daripada  melaksanakan  tugas  dan fungsi.
 Permasalahan Absensi Wajah
Peningkatan  disiplin  merupakan suatu  cara  Dinas  Koperasi  UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Pesisir Selatan  dalam  meningkatkan  kinerja aparatur.  Pembenahan  sistem  absensi dengan memanfaatkan teknologi scaning wajah  diharapkan  mampu untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur sehingga meningkatkan kinerja aparatur.
Pembenahan  sistem  absensi  telah meningkatkan kehadiran aparatur Dinas Koperasi  UMKM,  Perdagangan  Dan Perindustrian  Pesisir  Selatan.  Namun, beberapa  aparatur  masih  menyiasati sistem yang bahkan telah secara matang disusun  oleh  Pemeritah,  hal  ini  tentu akan berdampak pada kinerja aparatur yang  pada  akhirnya  akan  berdampak pada  kinerja  Dinas  Koperasi  UMKM,
Perdagangan Dan Perindustrian Pesisir  Selatan.  Untuk  itu  perlu  adanya upaya  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut.

## Upaya

## Sosialisasi SOTK Baru di Tiap Bidang
Perubahan  struktur  organisasi Dinas  Koperasi  UMKM,  Perdagangan Dan  Perindustrian  Pesisir  Selatan menimbulkan banyak gejala yang cukup berpengaruh  terhadap  kinerja  Dinas
Koperasi  UMKM,  Perdagangan  Dan
Perindustrian  dan  kinerja  aparatur.
Dalam mengantisipasi timbulnya permasalahan  lain,  Dinas  Koperasi
UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Pesisir  Selatan  telah  menerbitkan  Sotk yang  baru  berdasarkan  Peraturan Bupati  Nomor  53  Tahun  2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  Pokok,  Fungsi,  Tata  Kerja,  dan Uraian  Tugas  Jabatan  Struktural  Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan
Perindustrian. Di samping itu juga telah dilakukan  pembagian  tugas  dan  fungsi aparatur berdasarkan Peraturan Bupati tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dipahami bahwa upaya Dinas Koperasi,
UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan dalam menyosialisasikan struktur yang baru berikut tugas pokok dan fungsi telah terlaksana dengan baik.

## Tata Laksana
Standar Operasional Prosedur yang  telah  diterapkan  terhitung  mulai tahun  2017  lalu  secara  umum  telah dilaksanakan  dengan  baik  oleh  tiap aparatur.  Namun,  terdapat  beberapa aparatur yang masih belum memahami
bahkan belum mengetahui tentang SOP tersebut.
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan  Perindustrian  Pesisir  Selatan  telah melakukan  upaya  dalam  mengatasi permasalahan  tersebut  yaitu  dengan memberikan hardcopy SOP  pada  setiap bidang di Kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan  dan  Perindustrian  Pesisir Selatan. Sehingga SOP telah secara umum diketahui  oleh  seluruh  aparatur.  Upaya yang  dilakukan  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan  dan  Perindustrian  Pesisir Selatan  berdasarkan  hasil  wawancara dan  pengamatan  peneliti  telah  berhasil mengatasi permasalahan dalam
penerapan Standar Operasional Prosedur.

## Peningkatan Sumber Daya Aparatur


## Pengawasan Melekat
Permasalahan kedisiplinan aparatur  merupakan  suatu  perihal yang hampir terjadi pada seluruh sendi pemerintahan. Aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan meskipun telah dilakukan pembenahan absensi, namun tetap  saja  terjadi  ketidakdisiplinan aparatur. Absensi dengan scaning wajah hanya membuat aparatur jadi lebih pagi datang  ke  kantor  namun  tidak  serta merta  menumbuhkan  kedisiplinan dan  tanggung  jawab  aparatur  secara keseluruhan.
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan  pengawasan  melekat  yang dilakukan  oleh  Kepala  Dinas  selaku pimpinan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir  Selatan.  Pengawasan  dilakukan
guna  mengingatkan  aparatur  untuk dapat  bekerja  lebih  disiplin  dan bertanggug jawab. Sebagai tindaklanjut dari  pengawasan  melekat  tersebut diterapkan reward and punishment
dalam  meningkatkan  disiplin  dan motivasi aparatur. Kepala Dinas memberikan rekomendasi bagi aparatur yang dinilai berprestasi dan memenuhi syarat  untuk  mendapat  penghargaan Satya Lencana dan sebagainya.
 Pemeriksaan TPP oleh Atasan Langsung
Penerapan  pemberian  Tambahan Penghasilan  Pegawai  memerlukan pengawasan  dari  atasan  langsung dalam pelaksanaannya. Atasan langsung  harus  memastikan  apakah aparatur  yang  bersangkutan  telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan format TPP yang telah diisi.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti paparkan mengenai  reformasi  birokrasi  dalam meningkatkan  kinerja  aparatur  pada Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan maka dapat disimpulkan bahwa:
Pertama, reformasi birokrasi
telah  diterapkan  dengan  baik  pada Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan dan  Perindustrian  Pesisir  Selatan sesuai  dengan  arah  dan  perubahan yang  ingin  dicapai  dalam  reformasi birokrasi  yaitu  dalam  bentuk  penataan organisasi,  penataan  ketatalaksanaan, dan peningkatan sumber daya manusia aparatur.
Kedua,
kinerja  aparatur  pada
Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan
dan  Perindustrian  Pesisir  Selatan  telah mengalami peningkatan. Tiap-tiap indikator  kinerja  mulai  dari  kualitas kerja,  ketepatan  waktu,  inisiatif, kemampuan  dan  komunikasi  aparatur telah  mengalami  peningkatan  yang signi ikan.
Ketiga, penerapan reformasi birokrasi  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan  dan  Perindustrian  Pesisir Selatan mengalami beberapa kendala, di antaranya:
a.   Penataan  organisasi  menimbulkan beberapa  perubahan  yang  cukup mendasar, yaitu perubahan tugas  pokok  dan  fungsi  aparatur, perubahan  beban  kerja,  dan perubahan nomenklatur yang berpengaruh pada sistem administrasi  pada  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan. b.  Penataan  ketatalaksanaan  dengan pembuatan  Standar  Operasional Prosedur (SOP) mengalami beberapa kendala,  di  antaranya,  SOP  belum diketahui oleh seluruh aparatur pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan  Perindustrian  Pesisir  Selatan, dan  kekurangmampuan  aparatur yang  memiliki  tingkat  pendidikan yang rendah dalam memahami SOP yang ada.
c.   Peningkatan sumber daya manusia aparatur dengan pembenahan sistem  absensi  dan  pemberian Tambahan  Penghasilan  Pegawai mengalami  beberapa  kendala,  di antaranya:
- Setelah  melakukan scaning wajah  untuk  absensi,  para aparatur kembali meninggalkan kantor dengan berbagai alasan.
Jurnal MSDA Vol. 7, No. 1/ Juni 2019     41 – 62
- Pemberian  Tambahan  Peng- hasilan  Pegawai  menyebabkan aparatur  menjadi  lebih  fokus mengisi  daftar  isian  TPP  dari- pada  melaksanakan  tugas  dan fungsi masing-masing.
Keempat, upaya  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan reformasi  birokrasi  adalah  sebagai berikut.
a.   Menyosialisasikan susunan organisasi  yang  baru  serta  tugas pokok  dan  fungsi  aparatur  kepada seluruh  aparatur  pada  Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan
Perindustrian Pesisir Selatan.
b.  Memberikan hardcopy Standar Operasional Prosedur kepada setiap bidang pada Dinas Koperasi, UMKM,
Perdagangan  dan  Perindustrian
Pesisir Selatan.
c.   Guna  meningkatkan  sumber  daya manusia  aparatur  pada  Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan maka upaya yang dilakukan adalah: - Pengawasan melekat oleh Kepala  Dinas  kepada  seluruh aparatur  pada  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan. - Pemerikasaan  daftar  isian Tambahan Penghasilan Pegawai oleh  atasan  langsung  setiap minggu, dan dilaporkan kepada
Kepala Dinas setiap bulan.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  simpulan  yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti menyampaikan  saran  agar  penerapan
reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan  dan  Perindustrian  Pesisir Selatan dapat diwujudkan di antaranya:
Pertama,  para aparatur sebaiknya mampu  beradaptasi  dan  memahami setiap  perubahan  yang  terjadi  dalam rangka  mewujudkan  pemerintahan yang baik.
Kedua , perlu diadakan Pendidikan  dan  Pelatihan  bagi  setiap aparatur  guna  meningkatkan  keahlian dan keterampilan.
Ketiga ,  aparatur  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan sebaiknya lebih mengutamakan  peningkatan  kinerja dan  bertanggung  jawab  dalam  mengisi daftar isian TPP.
Keempat ,  integritas aparatur perlu ditingkatkan  agar  dapat  melaksanakan tugas  dan  fungsi  secara  akuntabel dengan  atau  tanpa  pengawasan  dari atasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Albrow, Martin. 2005. Birokrasi. Diterjemahkan  oleh  Karim  dan Daryanto. Yogyakarta: Tiara Wacana
Yogya.
Arikunto,  Suharsimi.  2010. Prosedur
Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka cipta.
Creswell,  Jhon  W.  2017. Resarch Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran . Diterjemahkan  oleh  Fawaid  dan Pancasari.  Yogyakarta:  Pustaka pelajar.
Dharma,  Surya.  2013. Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapannya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dwiyanto,  Agus,  dkk.  2012. Reformasi
Birokrasi Publik di Indonesia .
Yogyakarta:  Gadjah  Mada  Univesity
Press.
Fahmi,  Irham.  2015. Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi .  Bandung:
Alfabeta.
Jeddawi,  Murtir.  2008. Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, dan Pembinaan PNS .
Yogyakarta: Kreasi Total Media.
Moeheriono.  2014. Pengukuran Kinerja
Berbasis Kompetensi . Jakarta: Rajawali Pers.
Nazir. Moh. 2014. Metode Penelitian . Bogor:
Ghalia Indonesia.
Said,  Mas’ud.  2007. Birokrasi di Negara
Demokratis .  Malang:  Universitas Muhammadiyah Malang.
Sembiring,  Masana.  2012. Budaya dan Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah) .  Bandung: Fokusmedia.
Sedarmayanti.  2011. Membangun dan
Mengembangkan Kepemimpinan serta Meningkatkan Kinerja untuk Meraih Keberhasilan .  Bandung:
Re ika Aditama.
___________.  2013. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan
Kepemimpinan Masa Depan . Bandung: Re ika Aditama.
Sedarmayanti.  2014 . Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Re ika aditama.
Sinambela,  Lijan  Poltak.  2012. Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Siswadi,  Edi.  2012. Birokrasi Masa Depan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Prima .  Bandung:
Mutiara Press. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2017  tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2010 tentang  G rand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  20  Tahun 2010  tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi  Birokrasi  Tahun 2015-2019.
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi Pemerintah  Provinsi  Sumatera Barat Tahun 2011-2015.

## Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor  4  Tahun  2014  tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Dinas. Sumber Lain

## Kabupaten  Pesisir  Selatan  dalam  angka
2017