## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 5, No. 1, Juni 2023, pp 9-17 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v5i1.2017
9
Analisis Kritis Penggunaan Strict Liability dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Muh Farhan Arfandy 1 , Ranggalawe Suryasaladin 2 12 Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia
1 Email: muhfarhanarfandy@gmail.com
Artikel info
Artikel history: Received; xx-xx Revised:xx-xx Accepted;xx-xx
Keywords: Strict Liability, Environment, Accountability;
Kata Kunci: Strict Liability, Lingkungan, Pertanggungjawaban;
Abstract. The aims of this study are: 1. To find out how the Urgency of  Strict  Liability  is  in  Enforcement  of  Environmental  Law  in Indonesia and; 2. To find out how Strict Liability Implementation Efforts  in  Environmental  Disputes  in  Indonesia.  The  research method used is a normative method using a conceptual approach and a statutory approach. The conclusions from this study are 1. By using Strict Liability, the constraints experienced by sufferers of environmental impacts can be minimized. Then another thing that can be considered as something that benefits the victim is that the polluter  has  been  held  responsible,  regardless  of  whether  he  is guilty or not. and; 2. The removal of the phrase "without the need to prove an element of guilt," by Law No. 11 of 2020 Concerning Job  Creation  does  not  make  Article  88  UUPPLH  where  Strict Liability is removed. Regarding the concern that the formulation of Strict  Liability  in  the  Ciptaker  Law  will  further  obscure  the understanding of Strict Liability.
Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana  Urgensi  Strict  Liability  dalam  Penegakan  Hukum Lingkungan  di  Indonesia  dan;  2.  Untuk  mengetahui  bagaimana Upaya  Penerapan  Strict  Liability  dalam  Sengketa  Lingkungan  di Indonesia.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  konsep  dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Dengan menggunakan Strict Liability, kendala  yang  dialami  oleh  penderita  dampak  lingkungan  dapat diminimalkan. Hal lain yang bisa dianggap berpihak pada korban adalah pencemar telah dimintai pertanggungjawaban apakah dia bersalah  atau  tidak.  dan;  2.  Penghapusan  frasa  “tanpa  perlu pembuktian unsur kesalahan,” oleh UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak menjadikan pada Pasal 88 UUPPLH dimana Strict Liability  menjadi  dihapus.  Terkait  kekhawatiran  terhadap rumusan  Strict  Liability  yang  berada  di  UU  Ciptaker  akan menimbulkan multitafsir terhadap makna Strict Liability.
Coresponden author:
*Email: Muhfarhanarfandy@gmail.com artikel dengan   akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN
Pencemaran  lingkungan  adalah  suatu  fenomena  dalam  masyarakat  yang  sekarang  dengan mudahnya  dapat  kita  dapati,  seperti  halnya  membuang  sampah  ke  muara  sungai,  membuang limbah beracun tanpa adanya proses filterisasi, serta penebangan hutan secara tidak legal/ilegal. fenomena  yang  saat  ini  telah  menjadi  suatu  diskursus  dalam  masyarakat  serta  keprihatinan beberapa pihak dalam hal ini adalah  pembakaran hutan  dengan tujuan oleh  pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu (Sodikin, 2022).
Perbuatan  tersebut  memiliki  dampak  terjadinya  sengketa  lingkungan  hidup  ( environmental disputes) yang merupakan suatu sengketa di antara 2 (dua) pihak atau lebih yang muncul di suatu agenda yang memiliki potensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Oleh karena itu, dimana pihak kegiatan tersebut memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab maupun membayar ganti  rugi  kepada  korban  yang  terkena  dampak  lingkungan  yang  telah  ditimbulkan  tersebut (Sutrisno, 2011).
Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pokok Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup  memberikan  pertanggungjawaban  atas  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  hidup berdasarkan  UUPLH  1997,  yang  menyebutkan  dua  ciri  pertanggungjawaban/tanggung  jawab antara lain adalah pertanggungjawaban Biasa; dan pertanggungjawaban Khusus.
Pertanggungjawaban  dasar  penyelesaian  biasa  (umum)  didasarkan  pada  prinsip pertanggungjawaban  tortious  ( tortious  liability )  atau  pertanggungjawaban  berdasarkan kesalahan,  di  mana  unsur  kesalahan  (kesalahan)  yang  dilakukan  oleh  pelaku  atau  pihak  yang menyebabkan  kerugian  wajib  ditahan.  Sementara  itu,  prinsip  pertanggungjawaban  mutlak ( absolute  liability )  atau  pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan  ( Liability  Without  Fault ),  yaitu pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dianut untuk melaksanakan pertanggungjawaban khusus (Dinah, 2007).
Pada dasarnya, tort liability mensyaratkan bukti perbuatan salah, yang sulit dibuktikan, dan hal itu dilakukan dengan membuktikan unsur kausalitas antar perbuatan. dengan jatuhnya korban. Jika dikaitkan dengan kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, penggugat dituntut untuk dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya memang disebabkan oleh kegiatan industri/pabrik. Karena sifat zat kimia dan kompleksitas interaksinya, pembuktian semacam ini sulit  dilakukan,  dan  sulit  bagi  orang  awam  untuk  membuktikannya  dengan  mudah.  Dari  segi pembuktian,  masyarakat  membutuhkan  dukungan  pendapat  para  ahli  sejak  lama.  Sehingga cenderung mempersulit korban (Handayani, Arifin & Virdaus, 2018).
Indonesia  meratifikasi Convention  on  Civil  Liability  for  Oil  Pollution  Damage (CLC)  pada  tahun 1969 melalui Keputusan Presiden No. 18/1978,  yang dicabut pada tahun 1998.  Hal ini diikuti dengan dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 1978 dan kemudian pada tahun 1982 tentang Peraturan Kebijakan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  telah  dua  kali  diubah,  Undang-Undang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  No.  32  Tahun  2009  telah diundangkan dan dilaksanakan hingga saat ini.
Konsep strict liability telah diupayakan dan diberlakukan sejak pengesahan sebanyak tiga kali amandemen  hukum  lingkungan.  Pada  tahun  2003,  pengadilan  Indonesia  membuat  putusan tentang strict  liability ,  yang  merupakan  penerapan strict  liability pertama  untuk  menghukum terdakwa.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  No.  49/Pdt.G/2003/PN.bdg,  yang  kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan akhirnya menang di Mahkamah Agung yang dikenal dengan Putusan Mandalawangi. Kemudian, putusan kedua yang menerapkan strict liability hanya terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel. Perkara terhadap PT oleh  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Waringin Agro  Jaya divonis oleh hakim  dan  diperintahkan  untuk  membayar  hingga  1  juta  rupiah.  466  miliar,  (Rp  466  miliar). Kemudian, terdapat undang-undang terbaru yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang
Analisis Kritis Penggunaan Strict Liability … (Arfandy, & Suryasaladin ) | 11
Cipta Kerja, yang merupakan undang-undang sangat kontroversial, dimana banyak permasalahan pro kontra di dalam undang-undang tersebut, salah satunya dalam aspek lingkungan.
Dimana  sejak  pembentukan  hingga  pengesahannya,  UU  Ciptaker  menuai  kritik  dari  berbagai pihak  dan  berbagai  kalangan.  Sebelumnya,  Pasal  88  UUPPLH  menyatakan: “Setiap  orang  yang perbuatan,  usaha,  dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3,  menghasilkan  dan/atau  mengelola limbah B3, dan/atau menim  bulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. bertanggung jawab  mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi  tanpa  harus  membuktikan  unsur  kesalahan.” Berdasarkan  UU  Ciptaker,  pada  pasal  88  UUPPLH  memiliki  perubahan  yang  berbunyi:  “ Setiap orang yang perbuatan, usaha dan/atau  kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 (Wibisana, 2021).
Tidak hanya Indonesia, beberapa negara juga menerapkan prinsip strict liability dalam undang- undang  lingkungan  mereka.  Shelton  dan  Kiss  menjelaskan  bagaimana strict  liability telah berkembang dan diterapkan dalam beberapa konvensi. Mereka juga menambahkan bahwa pada tahun 2006, International Law Commission mengadopsi draf prinsip tentang Allocation of Loss in the Case of Transboundary Harm Arising Out of Hazardous Activities , yang menganut prinsip strict liability untuk kerugian yang timbul akibat kegiatan legal yang berbahaya (Jones, 2015) . Selain itu, strict liability untuk pencemaran lingkungan juga telah diadopsi dan diterapkan di Amerika Serikat,  Uni  Eropa,  negara  anggotanya,  dan  Brazil.  Negara-negara lain  yang  menerapkan strict liability termasuk RRC, Malaysia, dan Singapura (Mustafa, Ariffin, 2011). Oleh karena itu, usaha untuk  menghilangkan  strict  liability  dari  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) akan membawa hukum Indonesia kembali ke masa lampau selama beberapa  dekade.  Selain  itu,  secara  teoritis,  upaya  penghapusan  tersebut  tidak  dapat dipertanggungjawabkan, mengingat strict liability sudah menjadi praktik umum di negara-negara yang memiliki sistem hukum yang serius dalam pengelolaan lingkungan.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, kemudian dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai urgensi Strict Liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia,  dan  mengenai  upaya  penerapan Strict  Liability dalam  sengketa  lingkungan  di Indonesia. Penulis meneliti lebih lanjut dalam pembahasan di bawah ini untuk memahami apa dan bagaimana suatu konsep tanggung jawab perdata dengan model tanggung jawab mutlak ( strict liability ), yang memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan konsep perbuatan melawan hukum. Dalam perkembangannya,  tanggung jawab perdata dengan konsep tanggung jawab mutlak dapat dianggap sebagai model penyelesaian sengketa dalam era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi.

## METODE
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  penelitian  hukum  normatif  adalah  jenis  penelitian  yuridis  yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumen hukum melalui analisis terhadap inti permasalahan (Hadjon, Djamiati, 2005). Adapun pendapat Lili Rasjidi menyatakan bahwa metode penelitian  hukum  yang  orisinal  adalah  penelitian  hukum  normatif (Rasjidi,  Rasjidi,  2009). Penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dengan  menggunakan  pendekatan  konsep  dan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan dalam  hal  ini  segala  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  memiliki  keterkaitan dengan Strict  Liability .  Adapun  tipe  penelitian  dalam  penulisan  ini  bila  dilihat  dari  sifatnya termasuk tipe penelitian Preskriptif, yaitu penelitian yang memberikan arahan teori hukum dan peraturan  perundang-undangan  terhadap  suatu  masalah  dalam  peristiwa  hukum,  serta memberikan petunjuk hukum untuk menyelesaikannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan
A. Urgensi Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia
Jika  dilihat  secara  sederhana, Sustainable Development Goals (SDG) didefinisikan sebagai “pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan masa  kini  tanpa  mengurangi  kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya  sendiri”,  pengertian  tersebut telah  dikemukakan  oleh  komisi  dunia  untuk lingkungan  dan  pembangunan  (komisi  dunia untuk  lingkungan  dan  pembangunan)  pada tahun  1987 (Ngoyo,  2015). Gelombang pembangunan  yang  semakin  berkembang mengikuti  lahirnya  era  tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) tentunya memberikan  pekerjaan  rumah  bagi  setiap negara,  salah  satunya  Indonesia  yang  setiap negaranya  dituntut  untuk  melaksanakan pembangunannya  dengan  tidak  mengabaikan ekosistem.  environmentalisme,  dengan  kata lain,  melindungi  lingkungan  dari  kerusakan akibat pembangunan.
Sengketa  lingkungan  adalah  sengketa  yang timbul  karena  akibat  atau  dugaan  dampak lingkungan (Akib,  2014). Pasal  1  Ayat  25  UU Pengelolaan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup Tahun  2009  menjelaskan  bahwa  sengketa lingkungan  hidup  adalah  perselisihan  antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang  berpotensi  dan/atau  berdampak  pada lingkungan  hidup.  Dengan  demikian,  yang menjadi  objek  sengketa  adalah  pelaku  dan korban  dampak  lingkungan  hidup  dan  objek sengketanya adalah kegiatan yang berpotensi dan/atau  berdampak  terhadap  lingkungan hidup.
Terdapat beberapa aspek dalam penyelesaian sengketa perdata, dimana salah satunya ialah aspek  pertanggungjawaban.  Kemmudian, terdapat dua  bentuk tanggung jawab perdata yang  dikenal  di  Indonesia,  yaitu  tanggung jawab  umum  (umum)  dan  tanggung  jawab khusus. Adapun, Dasar hukum dari pertanggungjawaban  biasa  (umum)  dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang berbunyi:
“Setiap  perbuatan  melanggar  hukum  berupa
pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan yang  menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan untuk  membayar  ganti  rugi  dan/atau melakukan tindakan tertentu.”
Kemudian  dipertegas  dalam  Pasal  87  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  yang berbunyi:
“Setiap  penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar  hukum  berupa  pencemaran dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  yang menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain  atau lingkungan hidup  wajib membayar ganti  rugi dan/atau melakukan ti ndakan tertentu.”
Pasal  ini  menetapkan  pertanggungjawaban atas  pencemaran  lingkungan  yang  biasanya didasarkan  pada  perbuatan  melawan  hukum (PMH).  PMH  tercantum  dalam  Pasal  1365 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPer),  yang  menjelaskan  bahwa  setiap perbuatan  melawan  hukum  yang  merugikan orang lain memerlukan penggantian kerugian dari  orang  yang  menyebabkan  kerugian  itu karena kesalahan.
Di  Indonesia, Strict  Liability untuk  kegiatan berbahaya  ini  awalnya  dilakukan  melalui konvensi  internasional.  Konvensi  tersebut menjadi  pintu  gerbang  masuknya  CLC  pada tahun  1969,  yang  kemudian  diratifikasi  oleh Indonesia melalui Keppres No. 18 Tahun 1978. Setelah  itu,  Strict  Liability  muncul  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan, misalnya  UU  Lingkungan  Hidup  dan  UU Ketenaganukliran ( Wibisana, 2018).
Ketentuan  dalam  undang-undang  yang pertama  memuat  frasa  “ tanggung  jawab mutlak”  dalam  konteks  lingkungan  hidup  di Indonesia adalah Pasal 21 UUPLH. Kemudian, ketentuan  tentang Strict Liability diatur  lebih lanjut  pada  UUPLH  yang  menyatakan  bahwa usaha/kegiatannya  “menghasilkan  dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya  dan  beracun"  akan  bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul.
Analisis Kritis Penggunaan Strict Liability … (Arfandy, & Suryasaladin ) | 13
Ketika  dilakukan  revisi  terhadap  UUPLH menjadi  UUPPLH,  terdapat  perubahan  juga terhadap  ketentuan  tentang Strict  Liability juga.  Pasal  88  UUPPLH  menyatakan:  “setiap orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau kegiatannya  menggunakan  B3,  menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan  ancaman  serius  terhadap lingkungan  hidup  bertanggungjawab  mutlak atas  kerugian  yang  terjadi  tanpa  perlu pembuktian unsur kesalahan.”
Terkait Strict  Liability, Prayekti  Murharjanti yang  merupakan  peneliti  hukum  lingkungan dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)  mengatakan  bahwa  ada  beberapa kerusakan  dan  dampak  lingkungan  yang dimana  konsep Strict  Liability dapat diimplementasikan. Mengacu terhadap penelitian ICEL dan Van Vollenhoven Institute mengenai  kasus  sengketa  lingkungan  hidup, dimana dari tahun 1989-2009 terdapat sampai dengan  puluhan  kasus  sengketa  lingkungan hidup  yang  terjadi  di  Indonesia ( Siahaan, 2004).
Merujuk  pada  komentar Prayekti  Murhajanti, terlihat  bahwa  konsep strict  liability sangat dibutuhkan  di  Indonesia.  Sebab,  sistem tersebut awalnya menyimpang dari kebutuhan berupa perkembangan teknologi dan modernisasi.  Berdasarkan  asas  ini,  seorang pelaku  atau  pencemar  dapat  dinyatakan bertanggung  jawab  atas  pencemaran  atau perusakan  lingkungan  hidup,  walaupun pelakunya belum dinyatakan bersalah. Karena berdasarkan  prinsip strict  liability unsur bersalah/ mens  rea tidak  penting  untuk menyatakan pelaku bertanggung jawab karena dia  sudah  bertanggung  jawab  pada  saat kejadian.  Ketika  peristiwa  terjadi,  berlaku prinsip res ipso loquitur , yaitu fakta berbicara sendiri.  Dr.  Komar  Kantaatmadja  dalam disertasinya  secara  gamblang  menjelaskan perkembangan gugatan ini dengan mengemukakan  teori  dan  pandangan  para ulama  mengenai  hal  tersebut (Kantaatmadja, 1981).
Strict  Liability  System merupakan  sistem hukum  yang  sangat  menguntungkan  korban untuk  menuntut  tanggung  jawab  terhadap pelaku.  Sistem  ini  memang  sangat  cocok karena di era teknologi terbaru dan tercanggih
ini, banyak yang menjadi korban dari pengaruh modernisasi  termasuk  dengan  pencemaran lingkungan.  Namun  karena  sistem  hukum belum dimodernisasi sedemikian rupa, banyak korban yang kemudian dikecewakan oleh  hal tersebut.  Faktor  terpenting  di  sini  adalah sulitnya  pasien  mengumpulkan  data  lengkap sebagai bukti. Oleh karena itu, pembuktiannya dapat  dikatakan  lebih  jelas,  sederhana,  dan singkat  (praktis).  Tetapi  hal  ini  dapat dilakukan  dengan  jumlah  tanggungan  yang terbatas,  karena  aspek  lain  dari  tanggung jawab  yang  ketat  adalah  pembatasan  jumlah ganti rugi. Sistem tersebut dinamakan sistem plafon ( Plafond ) (Danusaputro, 1962).
Dengan  memperkenalkan  dan  memperbarui sistem  pertanggungjawaban  ketat  sebagai rezim  hukum  baru,  hambatan  yang  dihadapi pasien dapat diminimalkan. Kemudian hal lain yang dapat dianggap memihak kepada korban adalah pelaku yang akan dimintai pertanggungjawaban  terlepas  dari  bersalah atau  tidaknya.  Ini  merupakan  perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu hukum. Karena sampai  saat  ini,  unsur  kelalaian  ( negligence, mens rea ) menjadi pilihan utama sebagai dasar untuk  melakukan  tuntutan  pertanggung jawaban.
B.  Upaya  Penerapan Strict  Liability dalam Sengketa Lingkungan di Indonesia
Penerapan  UU  Cipta  Kerja  atau  yang  biasa dikenal dengan Omnibus Law membuat banyak masyarakat  Indonesia  khawatir  karena ditengarai banyak ketentuan yang dihapus dan substansinya  diubah  ke  arah  yang  hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Dampak terhadap lingkungan yang sedang diperbincangkan para aktivis lingkungan akan menambah  daftar  panjang  pencemaran  yang dilakukan  perusahaan  dalam  menjalankan aktivitas  bisnisnya.  Dari  sini  terlihat  bahwa apa yang tidak selalu menguntungkan dari segi ekonomi  bisa  sama  menguntungkannya  di bidang lain (Riswanti, 2013).
Undang-undang terdahulu yang sangat di sorot pengubahannya  oleh  omnibus  law  adalah undang-undang  No.  32  Tahun  2009,  dimana pada  Pasal  88  yang  berbunyi  “Setiap  orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya  menggunakan  B3,  menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang
14 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, Juni 2023
menimbulkan  ancaman  serius  terhadap lingkungan  hidup  bertanggung  jawab  mutlak atas  kerugian  yang  terjadi  tanpa  perlu pembuktian  unsur  kesalahan.”  Kemudian, Omnibus Law mengubahnya dengan menggantikan  beberapa  kata  diakhir  pasal,
menjadi:  “Setiap  orang  yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab  mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi  dari usaha dan/atau kegiatannya.” Terlihat bahwa ketentuan  dalam  pasal  ini  berbeda  dengan Pasal  88  UUPPLH,  dimana  ketentuan  yang dihapus  adalah  5  (lima)  kata  dalam  UUPPLH yaitu  “tanpa  perlu  dibuktikan  adanya  unsur kesalahan”.  Penghapusan  ini  berdampak menghilangkan  asas  strict  liability  dalam penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup (Mahardika, 2022).
Penegakan strict liability tidak jelas karena dua alasan (Wibisana, 2022). Pertama, penafsiran unsur bahwa strict liability tetap mensyaratkan  adanya  pelanggaran  hukum kurang  tepat.  Penafsiran  ini  muncul  ketika delik  perdata  menitikberatkan  pada  sikap batin pelaku yaitu kesengajaan atau kelalaian. Dalam  hal  ini,  jika  unsur  kesalahan  hanya diartikan  sebagai  kesalahan  subyektif,  atau sikap  batin  pelaku,  maka  “tidak  bersalah” dalam strict liability diartikan tidak mensyaratkan adanya unsur niat pidana, yang berkaitan dengan akal budi. Tingkah laku Sikap atau  pengetahuan  orang  tersebut,  sehingga penetapan  tanggung  jawab  tetap  perlu dibuktikan bahwa perbuatan pelaku (terdakwa) memiliki unsur melawan hukum).
Penafsiran  ini  menyebabkan strict  liability Indonesia  menjadi  perdata  yang  tidak  dapat dibedakan  dengan fault-based  liability dalam hal ini PMH. Kedua, terdapat asumsi yang tidak tepat yang menyamakan strict liability dengan pembuktian
kesalahan/salah unsur. Ketidaktepatan pemahaman atas kedua hal di atas bukan disebabkan oleh tidak adanya frasa “unsur -unsur kesalahan yang tidak terdokumentasikan” dalam undang -undang.
Dalam  pandangan  Richard  A.  Posner,  dengan berpegang  pada  asas  kesalahan,  penegakan hukum  lingkungan  melalui  pengadilan  akan
menghadapi  berbagai  kendala.  Hal  ini dikarenakan  ada  beberapa  syarat  kritis  yang harus  dipenuhi  dalam  hal  kekeliruan  atau kesalahan (Marilabg,  Bakry  &  Arbani,  2021). Dengan  cara  ini,  jika  terdakwa  (pencemar) berhasil  menunjukkan  kehati-hatian  dalam menyebabkan kerusakan, ia dapat menghindari tanggung jawab. Untuk mengatasi  masalah  ini,  Pasal  88  UU  No.  32 Tahun 2009 menetapkan asas tanggung jawab mutlak.  Konsep  strict  liability  memaksa seseorang  untuk  bertanggung  jawab  ketika terjadi  kerugian.  Ini  berarti  bahwa  pertama- tama  korban  dibebaskan  dari  beban pembuktian  hubungan  sebab-akibat  antara kerugiannya dan perbuatan pribadi terdakwa. Kedua,  pencemar  memperhatikan  tingkat kehati-hatian dan aktivitas.
Pemerintah memiliki wewenang sebagaimana yang tetulis pada pasal 76 UU Cipta Kerja yang berbunyi, “pemerintah pusat atau pemerintah daerah  menerapkan  sanksi  administrasi kepada  penanggung  jawaban  usaha  dan/atau kegiatan  jika  dalam  pengawasan  ditemukan pelanggaran  terhadap  perizinan  berusaha, atau  persetujuan  pemerintah  pusat  atau pemerintah  daerah”.  Dan  tertulis  juga wewenang  menteri  pada  pasal  77  Undang- Undang  Cipta  Kerja  yang  berbunyi,  “Menteri dapat  menerapkan  sanksi  administrasi terhadap  penanggungjawab  usaha  dan/atau kegiatan  dalam  hal  menteri  menganggap pemerintah  daerah  secara  sengaja  tidak menerapkan  sanksi  administrasi  terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup”.
Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 501, strict liability diubah dari salah satu rezim pertanggungjawaban  Pasal  94  UUPPLH menjadi  bentuk  pembuktian.  Dilihat  dari rumusannya,  ketentuan strict  liability PP No.501.  Putusan  Ketua  Agung  Nomor  21 Nomor 21 Tahun 2021 sebenarnya menganut strict liability . 36/KMA/SK/II/2013 Pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan  hidup  yang  ditetapkan  atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi, pembahasan strict liability memang termasuk dalam bagian pembuktian, dengan menggunakan istilah “menunjukkan penerapan  prinsip strict  liability ”.  Ini  adalah
Analisis Kritis Penggunaan Strict Liability … (Arfandy, & Suryasaladin ) | 15 kesalahpahaman.  Konsep Strict  Liability merupakan dasar pertanggungjawaban, dasar seseorang untuk menuntut
pertanggungjawaban  dari  pihak  lain.  harus dibuktikan  oleh  penggugat  Namun,  bukti  ini Tidak ada aturan beban pembuktian yang ketat telah ditetapkan.
Tidak  perlu  membuktikan  bahwa  ada  unsur kesalahan dalam prinsip strict liability bahwa tindakan yang diambil lebih berkaitan dengan hak  untuk  melindungi  kepentingan  publik, sehingga  fakta  bahwa  masyarakat  yang terkena dampak mungkin khawatir konsisten dengan pernyataan res ipsa loquitor , yaitu fakta itu  sendiri,  maka  untuk  itu  unsur  kesalahan dalam  hal  demikian  tidak  perlu  dibuktikan. Dengan  deforestasi  yang  menimbulkan masalah  lingkungan  dan  kerugian  bagi masyarakat  dan  keanekaragaman  hayati, ternyata  prinsip  strict  liability  sangat berdampak  pada  jebakan  perusahaan  yang tidak  peduli  terhadap  kelestarian  dan pemeliharaan lingkungan (Fadhli, 2018).
Oleh  karena  itu,  penghapusan  istilah  “ strict liability ” dari UU Ciptaker akan memperburuk situasi lingkungan Indonesia ke depannya. Alih fungsi  lahan  melalui  deforestasi  diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan  semakin  banyaknya  perusahaan  baru yang beroperasi di beberapa kawasan strategis (Tejaswi,  2007). Perkiraan  ini  diperkuat dengan  dasar  pendekatan  UU  Ciptaker  yang dianggap tidak "bebas dari kesalahan" karena tidak  ada  prinsip  yang  kuat  untuk  menjebak perusahaan.
Walaupun penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencemaran  lingkungan  masih  diatur  dalam ominibus  law,  namun  hal  ini  mempersulit korban  yang  terkena  dampak  untuk mengajukan  tuntutan  hukum  karena  frasa baru  yang  berbunyi  “dari  usaha  dan/atau kegiatannya”  akan  me nimbulkan  banyak perbedaan  penafsiran  bagi  masing-masing individu,  kalangan  dan  kelompok,  terutama mereka yang memiliki minat khusus terhadap isu tersebut (Listiyani, 2022).

## SIMPULAN DAN SARAN
Dengan menggunakan strict liability , hambatan bagi  korban  dampak  lingkungan  dapat
diminimalisir. Strict  liability hadir  untuk menyelesaikan keterbatasan terhadap pertanggungjawaban  berdasarkan  kesalahan ( liability  based on-fault) dalam aktivitas  yang diantisipasi  yang  melibatkan  risiko signifikan atau substansial. Situasi ini mempersulit para pencari  keadilan  atau  korban  yang  benar- benar  merasa  terugikan  untuk  menunjukkan bukti teknis. Akan dianggap tidak adil juga jika pihak-pihak yang dirusak oleh limbah industri besar  juga  harus  membuktikan  kesalahan industri. Hakim tidak perlu mencari bukti dan argumentasi  yang  tidak  sah.  Penggugat  tidak perlu menjelaskan apakah praktik perusahaan itu  melawan  hukum,  karena  keduanya  tidak ada  kaitannya.  Penggugat  tidak  perlu menanyakan  kepada  majelis  kolegial  apakah tergugat  terbukti  melakukan  pelanggaran pencemaran  lingkungan  atau  perusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghilangkan frasa “unsur -unsur  yang  tidak  wajib  dibuktikan b ersalah”  dan  bukan  merupakan  Pasal  88 UUPPLH  yang  menghapuskan strict  liability . Strict liability tetap ada dalam undang-undang ini.  Mengenai  kekhawatiran  rumusan strict liability dalam  UU  Ciptaker  akan  semakin mengaburkan  pengertian strict  liability , sepertinya  ini  hanya  hipotesis,  belum  jelas besarannya,  dan  masih  perlu  diuji  dalam praktek.
Adapun  saran  yang  direkomendasikan  oleh penulis  adalah  yang  pertama  adalah dikembalikannya 5 (lima) frasa di dalam Pasal 88 UUPPLH serta menghidupkan kembali strict liability dalam  sistem  hukum  Indonesia mengenai  perlindungan  terhadap  lingkungan hidup.  Kedua,  penulis  merekomendasikan penambahan  dua  ayat  baru  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  menguatkan  posisi strict liability .

## DAFTAR RUJUKAN
Akib, Muhammad. (2014). Hukum Lingkungan Perspektif  Global  dan  Nasional .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Danusaputro,  St.  Munadjat.  (1962). Hukum Lingkungan . Bandung: Binacipta.
Fadhli,  Riza.  (2018). “Pertanggungjawaban
16 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, Juni 2023
Pidana  Korporasi  dalam  Tindak  Pidana Kebakaran  Hutan  dan  Lahan”. Jurnal Renaissance Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 2.
Hadjon,  Philipus  M,  Tatiek  Sri  Djatmiati. (2005). Argumentasi  Hukum .  Yogyakarta: Gadjah Mada University.
Handayani,  Emi  Puasa,  Zainal  Arifin,  Saivol Virdaus. (2018). “ Liability without Fault dalam Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  di Indonesia”. Jurnal  Hukum  Acara  Perdata (ADHAPER) Vol. 4 No. 2.
Jones,  Carol  Adaire. et  al .  (2015), “Tropical Conservation  and  Liability  for  Environmental Harm,” Environmental Law Reporter, Vol. 45 .
Kantaatmadja,  Komar.  (1962). Ganti  rugi Internasional  pencemaran  Minyak  di  Laut . Bandung: Alumni.
Listiyani,  Nurul.  Rakhmat  Nopliardy.  (2022). “Kajian  Terhadap  Uu  Cipta  Kerja  Kluster Lingkungan  Hidup  Atas  Dihapusnya  Prinsip Strict  Liability”. Al-Ulum  Ilmu  Sosial  dan Humaniora Vol. 8 No. 2.
Mahardika,  Ahmad  Gelora.  (2022) .  “ Implikasi Penghapusan  Strict  Liability  dalam  Undang- Undang  Cipta  Kerja  Terhadap  Lingkungan Hidup  di  Era  Sustainable  Development  Goals” . Legacy:  Jurnal  Hukum  dan  Perundang- undangan Vol. 2 No. 1.
Marilang,  Muammar  Bakry,  Tri  Suhendra Arbani, et.al .  (2021). “ Establishing  Omnibus Law  in  Indonesia:  Strict  Liability  in Environmental  Law”. Journal  of  Legal,  Ethical and Regulatory Issues Volume 24. Special Issue 1.
Mustafa,  Maizatun,  Mariani  Ariffin.  (2011). “Protection  of  Marine  Biodiversity  from Pollution:  Legal  Strategies  in  Malaysia,” International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics. Vol. 1. No. 4. Ngoyo, Muhammad Fardan. (2015).
“ Mengawal  Sustainable  Development  Goals (SDGs);  Meluruskan  Orientasi  Pembangunan Yang Berkeadilan ”. Sosioreligius Vol. I no. 1,
Rasjidi,  Lili,  Lili  Sonia  Rasjidi.  (2009). Monograf:  Filsafat  Ilmu,  Metode  Penelitian,
Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakri.
Riswanti, Ade Risha. (2013) . “Tanggung Jawab Mutlak  (Strict  Liability)  Dalam  Penegakan Hukum  Perdata  Lingkungan  di  Indonesia”. Jurnal  Kertha  Wicara  Fakultas  Hukum Universitas Udayana Vol. 01. No. 03.
Shelton,  Dinah  L,  Alex  Kiss.  (2007) .  “ Strict Liability  in  International  Environmental  Law ”. Brill Academic Publishers .
Siahaan, N.H.T. (2004). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan . Jakarta: Erlangga.
Sodikin. (2022) . “Perkembangan Konsep Strict Liability sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era
Globalisasi ” . Al-Qisth Law Review Vol. 5 No. 2.
Sutrisno. (2011) . “Politik Hukum Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup ” . Jurnal hukum No.3. Vol.18. Tejaswi, Giri. (2007). “Manual on Deforestation, Degradation, and
Fragmentation Using Remote Sensing and GIS”. MAR-SFM Working Paper Vol. 5 .
Wibisana, Andri Gunawan. (2018). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban  Perdata .  Jakarta:  BP-
FHUI.
Wibisana,  Andri  Gunawan.  (2021). “ Undang- Undang Cipta Kerja dan Strict Liability ”. Jurnal Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3.

## Undang-Undang
UU  Nomor  23  tahun  1997  Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN tahun 1997 N. 68. TLN Nomor 3699 [UUPLH].
UU  Nomor  32  tahun  2009  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN tahun 2009 N. 140. TLN Nomor 5059 [UUPPLH].
UU  Nomor  4  tahun  1982  tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. LN tahun 1982 N. 12. TLN Nomor 3215 [UULH].
UU Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja. LN tahun 2020 N. 245. TLN Nomor 6573.
Analisis Kritis Penggunaan Strict Liability … (Arfandy, & Suryasaladin ) | 17
PP  Nomor  22  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  LN  Tahun 2021 No. 32. TLN No. 6634. Pasal 501.