## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN KORBAN TINDAKAN MAL PRAKTEK DOKTER
Oleh : Syahadah Siregar 
Abdul Halim Bin Ahmad 

## ABSTRAK
Persoalan malpraktik kedokteran  lebih dititik beratkan pada permasalahan hukum, karena  Malptraktek  Kedokteran  adalah  Praktik  Kedokteran  yang  mengandung  sifat melawan hukum sehingga menimbulkan akibat fatal bagi pasien Teruma bagi para korban. Masalahnya  terletak  pada  belum  adanya  hukum  dan  kajian  hukum  khusus  tentang malpraktik yang dapat di jadikan pedoman dalam menentukan dan menanggulangi adanya Malpraktik  kedokteran  Indonesia.  Untuk  itu  maka  perlu  dikaji  kembali  kebijakan perlindungan  hukum  yang  dapat  dikaitkan  dengan  kelalaian  atau  Malpraktik  Kedokteran khususnya  didalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  Malpraktik (pasien).
Kata Kunci:  Perlindungan Hukum, Pasien,  Mal Praktek

## A. Pendahuluan
Malpraktik  merupakan  pelayanan  kesehatan  yang  mengecewakan  pasien  karena kurang  berhasil  atau  tidak  berhasilnya  dokter  dalam  mengupayakan  kesehatan  , kesembuhan  bagi  pasiennya.  Sistim  hukum  di  Indonesia  yang  salah  satu  komponennya adalah  hukum  substansi,  diantaranya  hukum  pidana,  hukum  perdata  dan  hukum administrasi.  Tidak  mengenal  bangunan  hukum  Malpraktik.  Justru  yang  utama  dan mendasar ada didalam hukum kesehatan Indonesia yang berupa UU Kesehatan no 23 tahun 1992 serta pembaharuan UU Nomor 36 Tahun 2009.
Tuntutan terhadap Malpraktik Kedokteran sering kali kandas ditengan jalan.secara resmi nenyebut kesalahan atau kelalaian dan melaksanakan dalam pasal 54 dan 55, lebih- lebih apabila ditinjau dari budaya hukum di Indonesia Malpraktik merupakan sesuatu yang asing  karena  batasan  mengenai  Malpraktik  yang  diketahui  dan  dikenal  oleh  kalangan profedi Kedokteran dan hukum itu berasal dari alam pikiran barat yang nampaknya ingin diterapkan  di  Indonesia.untuk  itu  masih  perlu  ada  pengkajian  secara  khusus  guna memperoleh  suatu  rumusan  pengetian  dan  batasan  istilah  Malpraktik  dalam  rangka menanggulangi  tindak  pidana  Malpraktik  khususnya  didalam  memberikan  perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban Malpraktik.
 Mahasiswa Pada Program Doktoral Hukum Universiti Utara Malaysia.
 Pengajar pada School of Law, Universiti Utara Malaysia.
Sulitnya  pembuktian  dalam  hal  ini  pihak  kedokteran  perlu  membela  diri  dan mempertahankan  hak-haknya  dengan  mengemukakan  alasan-alasan    atas  tindakannya. Baik  pengugat  dalam  hal  ini  pasien,  Pihak  dokter  maupun  praktisis(  Hakim  dan  jaksa) mendapat kesulitan dalam menghadapi masalah Praktik kedokteran ini, terutama dari sudut teknis    hukum  atau  formulasi  hukum  yang  tepat  untuk  diguanakan.  Masalahnya  terletak pada  belum  adanya  hukum  dan  kajian  hukum  khusus  tentang  malpraktik  yang  dapat  di jadikan  pedoman  dalam  menentukan  dan  menanggulangi  adanya  Malpraktik  kedokteran Indonesia.
Untuk itu maka perlu dikaji kembali kebijakan hukum pidana yang dapat dikaitkan dengan  kelalaian  atau  Malpraktik  Kedokteran  khususnya  didalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  korban  Malpraktik,  dalam  hal  ini  pasien.  Karena  itu  maka perlu dibahas mengenai malpraktik Kedokteran dari sudut kajian kebijakan tindak pidana, Karena Kajian Malprakti Kedokteran dari sudut hukum sangatlah penting.
Persoalan malpraktik kedokteran  lebih dititik beratkan pada permasalahan hukum, karena  Malptraktek  Kedokteran  adalah  Praktik  Kedokteran  yang  mengandung  sifat melawan hukum sehingga menimbulkan akibat fatal bagi pasien Teruma bagi para korban.

## B. Hubungan Hukum Pasien Dengan Dokter
Hubungan  antara  pasien  dengan  rumah  sakit,  dalam  hal  ini  terutama  dokter, memang  merupakan  hubungan  antara  penerima  dengan  pemberi  jasa.  Hubungan  antara dokter dan pasien pada umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. 1
Namun perlu disadari bahwa dokter tidak bisa disamakan dengan pemberi/penjualan jasa pada umumnya. Hubungan ini terjadi pada saat pasien mendatangi dokter/pada saat pasien bertemu dengan dokter dan dokterpun memberikan pelayanannya maka sejak itulah telah terjadi suatu hubungan hukum. 2
Hubungan  pasien  dengan  dokter  adalah  suatu  Perikatan  Berusaha  ( Inspannings- verbintenis )  yaitu  di  mana  dalam  melaksanakan  tugasnya  dokter  berusaha  untuk menyembuhkan atau memulihkan kesehatan pasien.
Dalam  memberikan  jasa  ini  dokter  tidak  boleh  dan  tidak  mungkin  dapat memberikan jaminan/garansi kepada pasiennya. Dan dokter juga tidak dapat dipersalahkan begitu  saja  apabila  hasil  usahanya  itu  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  sepanjang
1 Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, Mandar Maju , Bandung, 1996, hal. 42.
2 Safitri Hariyani, Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian antara Dokter dan Pasien , Diadit Media, Jakarta, 2005, hal. 10.
dalam  melakukannya  dokter  telah  mematuhi  standart  profesi  dan  menghormati  hak-hak pasien (Pasal 53 ayat 2 UU Kesehatan).
Selain  itu,  dokter  sebagai  professional  menjadi  anggota  organisasi  profesi  yang memiliki  Peraturan  sendiri    ( Self  Regulation )  yang  diakui  keabsahannya  yang  disebut sebagai Kode Etik. Dokter juga memiliki sumpah/janji yang harus diucapkan dan dihayati dalam hati serta dipakai sebagai pedoman dalam perilakunya.
Tidak  kalah  pentingnya  adalah    fungsi  sosial  yang  melekat  pada  rumah  sakit sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  57  ayat  2  UU  Kesehatan  yang  berbunyi    “Sarana kesehatan  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tetap memperhatikan fungsi sosial“.
Menurut penjelasan Pasal 57 ayat 2 tersebut  fungsi sosial sarana kesehatan adalah bahwa  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  setiap  sarana  kegiatan  baik  yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  maupun  oleh  masyarakat  harus  memperhatikan pelayanan  kesehatan  golongan  masyarakat  yang  kurang  mampu  dan  tidak  semata-mata mencari keuntungan.
Jadi  menurut  ketentuan  UU  Kesehatan,  rumah  sakit  milik  swasta  juga  harus memberikan pelayanan kesehatan kepada golongan masyarakat tidak mampu dengan tidak mencari keuntungan.
Ketentuan  UU  Kesehatan  ini  sesuai  pula  dengan  Pasal  3  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  seorang  dokter  dalam  menjalankan  profesinya  tidak boleh  mempertimbangkan  keuntungan  pribadi.  Sedangkan  bagi  rumah  sakit  telah  diatur pula pada Pasal 3 Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI), yang berbunyi: “Rumah sakit  harus  mengutamakan  pelayanan  yang  baik  dan  bermutu  secara  berkesinambungan serta tidak mendahulukan biaya “.
Dengan  memperhatikan  ketentuan  UU  Kesehatan  yang  kemudian  dipertegas dengan  Kode  Etik  Kedokteran  dan  Kode  Etik  Rumah  Sakit  Indonesia,  maka  jelas  bahwa rumah  sakit/dokter  baik  pemerintah  maupun  swasta  harus  memberikan  pelayanan kesehatan tanpa mempertimbangan keuntungan pribadi.
C. Perbedaan Malpraktek dengan Kecelakaan Praktek yang dilakukan oleh Dokter
Malpraktek  medis  menurut  Kamus  besar  Bahasa  Indonesia  adalah  praktik  paktek kedoteran yang dilakukan salah atau tidak tepat menyalahi undang-undang atau kode etik. 3 Selanjutnya  Malpraktek  medis  menurut J.  Guwandi meliputi  tindakan-tindakan  sebagai berikut:
1. Melakukan  sesuatu  yang  seharusnya  tidak  boleh  dilakukan  oleh  seorang  tenaga kesehatan.
2. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban.
3. Melanggar suatu ketentuan menurut perundang-undangan. 4
Selanjutnya dari beberapa pendapat pakar Guwandi memberikan pengertian bahwa malpraktek dalam arti luas dibedakan antara tindakan yang dilakukan: 5
a. Dengan sengaja  ( dolus, Vorsatz, intentional ) yang dilarang oleh Peraturan Perundang- undangan, seperti dengan sengaja melakukan abortus tanpa indikasi medis, euthanasia, memberikan keterangan medis yang isinya tidak benar.
b. Tidak dengan sengaja  ( negligence, culpa ) atau karena kelalaian, misal: menelantarkan pengobatan pasien, sembarangan dalam mendiagnosis penyakit pasien.
Selanjutnya  dikatakan  perbedaan  antara  malpraktek  murni  dengan  kelalaian  akan lebih jelas jika dilihat dari motif perbuatannya sebagai berikut: 6
a. Pada  malpraktek  (dalam  arti  sempit),  tindakannya  dilakukan  secara  sadar,  dan  tujuan dari  tindakan  memang  sudah  terarah  pada  akibat  yang  hendak  ditimbulkan  atau  tidak peduli terhadap akibatnya, walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.
b. Pada  kelalaian,  tindakannya  tidak  ada  motif  atau  tujuan  untuk  menimbulkan  akibat. Timbulnya akibat disebabkan kelalaian yang sebenarnya terjadi di luar kehendaknya. Dengan  demikian  didalam  malpraktek  medis  terkandung  unsur-unsur  kesalahan, yaitu  adanya  kesengajaan  atau  kelalaian  termasuk  juga delik  omissi yang  menimbulkan kerugian baik materiil maupun inmmateriil terhadap pasien.
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Depdikbud, Jakarta, 1990 Cetakan ke 3, hal, 551
4 J. Guwandi,  Hukum Medik (Medical Law), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 24.
5 Ibid
6 Ibid
Dalam  perkembangannya  malpraktek  medis  harus  dibedakan  dengan  kecelakaan medis  ( medical  mishap,  misadventure,  accident ).  Hal  ini  oleh  karena  keduanya  sepintas tampak  sama,  walaupun  sebenarnya  mempunyai  unsur  yang  berbeda  sehingga mempengaruhi  pertanggungjawaban  pidananya.  Dalam  malpraktek  medis  ( medical malpractice )  dokter  yang  melakukannya  telah  memenuhi  unsur-unsur  kesalahan,  seperti adanya  kesengajaan  dan  kelalaian,  kecerobohan  serta  tidak  melakukan  kewajibannya (omissi)  sebagaimana  ditentukan  dalam  standar  pelayanan  medis  dan  standar  prosedur operasional  dalam  menangani  penyakit  pasien,  sehingga  peristiwa  malpraktek  dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.
Sementara  itu  kecelakaan  medis  ( medical  mishap/medical  accident )  merupakan sesuatu  yang  dapat  dimengerti,  dimaafkan  dan  tidak  dipersalahkan,  karena  dalam kecelakaan  medis  dokter  sudah  bersikap  hati-hati,  teliti  dengan  melakukan  antisipasi terhadap  kemungkinan  timbulnya  akibat-akibat  pada  pasien  sesuai  dengan  standar pelayanan  medis  dan  standar  prosedur  operasional,  namun  kecelakaan  (akibat  yang  tidak diharapkan) timbul juga.
Hal ini mengingat setiap tindakan medis sekecil apapun selalu mengandung risiko, dan  dalam  kecelakaan  medis  dokter  tidak  dapat  dituntut  pertanggungjawabannya  karena risiko  yang  terjadi  merupakan  risiko  yang  ditanggung  oleh  pasien    ( inherent  risk )  seperti reaksi alergik, shock anafilatik, hipersensitif terhadap obat yang sukar diduga sebelumnya yang  dapat  berakibat  fatal  seperti  kematian, cardilac  arrest ,  kerusakan  otak,  koma, lumpuh, dan sebagainya.

## D. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Tindakan  Mal Praktek Dokter
Perlindungan  hukum  bagi  pasien  korban  malpraktek  dokter  digolongkan victimisasi  medis  seperti  dalam  hal  ini  dapat  disebut  penyalahgunaan  obat  bius, alkoholisme,  malpraktek  di  bidang  kedokteran,  eksperimen  kedokteran  yang  melanggar ( ethik )  peri  kemanusiaan 7 .  memberikan  perlindungan  kepada  individu  korban  malpraktek sekaligus juga mengandung pengertian memberikan pula perlindungan kepada masyarakat, karena  eksistensi  individu  dalam  hal  ini  adalah  sebagai  unsur  bagi  pembentukan  suatu masyarakat, atau dengan kata lain, bahwa masyarakat adalah terdiri dari individu-individu,
7 JE. Sahetapy, Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimasi , Bandung, 1995. hal. 6
oleh karena itu, antara masyarakat dan individu saling tali-menali. Konsekuensinya adalah, bahwa  antara  individu  dan  masyarakat  saling  mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Walaupun disadari bahwa antara masyarakat dan individu, dalam banyak hal mempunyai kepentingan yang  berbeda,  akan  tetapi  harus  terdapat  "keseimbangan"  pengaturan  antara  hak  dan kewajiban di antara keduanya itu.
Dilakukannya  kejahatan  terhadap seseorang  anggota  masyarakat,  akan menghancurkan sistem kepercayaan yang telah melembaga dan pengaturan hukum pidana dan  lain-lain  berfungsi  untuk  mengembalikan  kepercayaan  tersebut  karena  masyarakat dipandang  sebagai  sistem  kepercayaan  yang  melembaga.  Tanpa  kepercayaan  ini  maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik. Agar peraturan-peraturan hukum ini dapat  berlangsung  terus  dan  diterimanya  oleh  seluruh  anggota  masyarakat,  maka peraturan-peraturan  hukum  yang  ada  harus  sesuai  dan  tidak  lebih  bertentangan  dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.
Perlindungan  hukum  bagi  pasien  korban  tindakan  mal  praktek  dokter  telah  diatur dan  diterbitkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  yaitu  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP),  Undang  undang  No.36  tahun  2009  tentang  kesehatan,  Undang-undang  No.29 tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran  dan  Undang-undang  No.8  tahun  1981  tentang Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  Undang  Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka hukum  positif  yang  berlaku  bagi  perlindungan  konsumen  adalah  UUPK.  Namun  dalam Pasal 64 tentang aturan peralihan, dinyatakan bahwa:
“Segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  bertujuan  melindungi konsumen  yang  telah  ada  pada  saat  undang-undang  ini  diundangkan  dinyatakan tetap  berlaku  sepanjang  tidak  diatur  secara  khusus  dan/atau  tidak  bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini ”.
Kemudian  dalam  penjelasan  Pasal  64  tersebut  dicantumkan  beberapa  peraturan perundang-undangan yang dimaksud di antaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU Kesehatan/UUK).
Dengan  demikian  maka  dalam  mengimplementasikan  Undang  Undang Perlindungan  Konsumen  sebagai  perlindungan  hukum  bagi  pasien  selaku  konsumen  jasa pelayanan kesehatan.
Kesalahan  atau  kelalaian  dokter  sebagai  tenaga  medis  dapat  terjadi  memenuhi unsur tindak pidana diatur di dalam pasal : 346, 347, 359, 360, 386 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Ada  perbedaan  kepentingan  antara  tindak  pidana  biasa  dengan  “tindak  pidana medis”.  Pada  tindak  pidana  yang  terutama  diperhatikan  adalah  “akibatnya”,  sedangkan pada  tindak  pidana  medis  adalah  “penyebabnya”.  Walaupun  berakibat  fatal,  tetapi  jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya tidak dapat dipersalahkan.
Beberapa  contoh  dari criminal  malpractice yang  berupa  kesenjangan  adalah melakukan  aborsi  tanpa  indikasi  medis,  membocorkan  rahasia  kedokteran,  tidak melakukan  pertolongan  seseorang  yang  dalam  keadaan  emergency,  melakukan euthanasia,menerbitkan  surat  keterangan  dokter  yang  tidak  benar,  membuat  visum  et repertum    yang  tidak  benar  dan  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  di  sidang pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli.
Sebagai  contoh  dalam  menganalisis  apakah  perbuatan  dokter  itu  mengandung tanggung  jawab  pidana  apa  tidak,  adalah  dalam  hal  melakukan  pembedahan.  Persoalan pokok yang perlu dikemukakan adalah pembedahan dengan indikasi medis. Apakah hal itu dilakukan  dokter  terhadap  pasien,  maka  perbuatan  dokter  tersebut  dapat  dibenarkan.
Sedangkan  jika  pembedahan  dilakukan  tanpa  melalui  indikasi  medis,  maka  perbuatan dokter tersebut dipidanakan.

## E. Daftar Pustaka
Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, Mandar Maju , Bandung, 1996.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Depdikbud, Jakarta, 1990 Cetakan ke 3
J.  Guwandi,    Hukum  Medik  (Medical  Law),  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, Jakarta, 2004
JE. Sahetapy, Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimasi , Bandung, 1995. hal. 6
Street,  R.  M.  Howdoes  communication  heal?  Pathway  linking  clinician-patient communication to health outcomes. Patient Education Couns , 2009. Safitri  Hariyani,  Sengketa  Medik: Alternatif  Penyelesaian  antara  Dokter  dan  Pasien , Diadit Media, Jakarta, 2005
Wong, S.  Y. Communication Skill and Doctor-Patient Relationship. Medical Buletin, Vol 11 No 3 , March, 2006.