Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perspektif Al-Qur`an dan Hadits
1 Fuad Fatkhurakman*, 2 Syufa`at Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri
1 zuzuki70an@gmail.com , 2 syufaat@iainpurwokerto.ac.id

## Abstract
This study aims to find out the basis for Alternative Dispute Resolution (APS) which includes mediation, negotiation, conciliation, and arbitration in Islamic law taken from the Al-Qur'an and Al-Hadith. The core of the problem to be uncovered in this study is to find models of dispute resolution at the time of Rasulullah SAW. The research method used in this research is a library study  research  model  with  a  descriptive  qualitative  approach  and  relies  on  books,  articles, journals, and turots as a source of research data. The results of this study found that during the time  of  Rasulullah  SAW  and  his  companions,  the  practice  of  resolving  disputes  through Alternative Dispute Resolution (APS) had been found. This is evidenced by, first, the discovery of the basis for negotiation, mediation, conciliation, and arbitration from the Al-Qur'an and Hadith, second, the prophet Muhammad SAW negotiated with Suhail Bin 'Amr as a negotiator of the polytheists in the form of a hudaibiyah agreement, the three prophets of Muhammad SAW became a mediator in reconciling two people from the Ansor who had a dispute over material rights, fourthly it was found that the Prophet Muhammad SAW justified the arbitration carried out by Abu Syuraikh and Sa'ad Bin Muadz.
Keywords: Alternative Dispute Resolution, Al-Qur'an, Al-Hadith

## Abstract
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  landasan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  yang meliputi mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam hukum Islam yang dipetik dari Al- Qur’an  dan  Al-Hadits.  Inti  permasalahan  yang  ingin  diungkap  dalam  penelitian  ini  adalah menemukan  model-model  Penyelesaian  Sengketa  pada  zaman  Rasulullah  SAW.  Adapun metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  model  penelitian  studi kepustakaan  dengan  pendekatan  kualitatif deskriptif dan  mengandalkan  buku, artikel,  jurnal, dan  turots  sebagai  sumber  data  penelitian.  Hasil  dari  penelitian  ini  menemukan  bahwa  pada masa  Rasulullah  SAW  dan  sahabat  telah  dijumpai  praktek  penyelesaian  sengketa  melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Hal ini di buktikan dengan, pertama, ditemukannya landasan  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  dan  arbitrase  dari  Al-Qur’an  dan  Hadits, kedua, nabi Muhammad  SAW  melakukan  negosiasi  dengan  Suhail  Bin  ‘Amr  sebagai  negosiator  kaum musyrik dalam wujud perjanjian hudaibiyah, ketiga nabi Muhammad SAW menjadi mediator dalam  mendamaikan  dua  orang  dari  kalangan  ansor  yang  berselisih  dalam  hak  kebendaan, keempat ditemukan bahwa nabi Muhamad SAW membenarkan arbitrase yang dilakukan oleh Abu Syuraikh dan Sa’ad Bin Muadz.
Keywords : Alternatif Penyelesaian Sengketa, Al-Qur’an, Al-Hadits

## PENDAHULUAN
Agama Islam adalah agama yang sempurna dengan memiliki pakem absolut yang dapat menjadi acuan dalam segala aspek kehidupan  baik  duniawi  maupun  ukhrowi, tak terkecuali dalam permasalahan hubungan  antara  manusia  satu  dengan manusia  lainnya  yang  sering  disebut mu`amalah. Indonesia dalam angka menduduki  negara  mayoritas  berpenduduk muslim  yang  seyogyanya  dalam  segala aspek  kehidupannya  tak  lepas  dari  ajaran dan  norma  yang  termaktub  dalam  Al- Qur`an  dan  Al-Hadits  atau  tak  terlewat untuk  menjalankan  substansi  dari  Hukum- hukum  Islam.  Selain  itu,  Indonesia merupakan negara hukum, sehingga diharapkan hukum sebagai panglima terdepan disetiap sendi kehidupan berbangsa  dan  bernegara  dapat  berjalan dengan baik di setiap bidang yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan  dan  lain  sebagainya. Hampir di setiap negara hukum menjadikan lembaga-lembaga  hukum  sebagai  sarana untuk  mencari  keadilan.  Ketika  terjadi persengketaan  secara  umum  antara  dua pihak  maka  perlu  adanya  suatu  lembaga yang  mendamaikan  keduannya,  biasanya persengketaan  akan  dapat  diselesaikan  di lembaga-lembaga peradilan tingkat pertama maupun tingkat lainnya.
Secara umum, ketika terjadi persengketaan seperti persengketaan dalam bidang ekonomi syariah maupun konvensional dan ingin mendamaikan atau menyelesaikannya  dapat  melalui  dua  jalan yaitu,  lewat  jalan  Peradilan (Litigasi) dan lewat jalan alternatif diluar Peradilan (Non Litigasi). Didalam  pasal  1  angka  10 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 (Undang-Undang Republik Indonesia, 1999)  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  yang  selanjutnya disebut  (UUAAPS)  menyatakan  bahwa alternatif  penyelesaian  sengketa  adalah lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat  melalui prosedur yang disepakati para  pihak,  yakni  penyelesaian  diluar pengadilan dengan cara konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian  ahli.  Meskipun  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  telah  diakui secara sah oleh undang-undang, namun hal tersebut  terkadang  masih  membuat  para pihak yang bersengketa merasa tidak puas, sebab pada  masa penyelesaian dan pengambilan  hukum  terdapat  aturan  yang saling  kontradiktif  dan  di  sisi  lain penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan masih dominan. Di samping itu penjelasan terkait cara penyelesaian perselisihan  lewat  jalur  APS  masih  belum spesifik,  sehingga  membuat  para  pihak yang  berkepentingan  merasa  kurang  puas (Hamidi & Latif, 2021). Kendati demikian, penyelesaian  sengketa  dalam  ekonomi/ bisnis menggunakan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  cenderung  diminati oleh pegiat ekonomi dibanding penyelesaiannya  melalui  litigasi.  Seperti pada permasalahan perlindungan konsumen pada fintech  lending ,  OJK  sebagai  pihak ketiga lebih memilih menyelesaikan masalah  tersebut  menggunakan  cara  APS (Bakhri, 2020). Hal demikian terjadi sebab proses yang lama dan menyita waktu serta penuh  keterbukaan  di  dalam  penyelesaian sengketa  melalui  litigasi  atau  pengadilan dan  tentunya  hal  demikian  memberikan dampak  yang  besar  bagi  keberlangsungan bisnis mereka.
Jika  melihat  dari  pola  UUAAPS tersebut  di  atas  maka  metode  pendamaian melalui  jalur  alternatif  tergolong  baru  dan merupakan  hal  yang  menarik  jika  terdapat penelitian yang meneliti terkait alternatif ini di  masa  Rasulullah  dan  para  sahabat, apakah  model-model  tersebut  telah  ada pada  zaman  tersebut  dalam  menyelesaikan persengketaan diantara kaum muslimin atau memang  model-model  tersebut  adalah model terbaru yang tidak dipraktekkan oleh Rasululloh dan sahabatnya?.
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui  landasan  atau  dalil  terkait model-model alternatif penyelesaian sengketa  dari  Al-Qur`an  dan  Al-Hadits
serta praktik penyelesaian sengketa di masa Rasullullah SAW dan sahabatnya .

## LITERATUR REVIEW
Penelitian  terkait  alternatif  penyelesaian sengketa  (APS)  telah  banyak  diteliti  oleh peneliti terdahulu, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Grace Henni Tampongangoy tentang “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional”. Hasil
kajiannya menyebutkan  bahwa  arbitrase  merupakan alternatif  penyelesaian  sengketa  yang dilakukan di luar litigasi yang berdasarkan perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis  oleh  pihak  yang  bersengketa  dan dengan adanya perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan  kepada  pengadilan  guna menyelesaikan persengketaan (Tampongangoy, 2015).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anik Entriani  tentang  “Arbitrase  Dalam  Sistem Hukum  Di  Indonesia”.  Hasil  kajiannya menyebutkan  bahwa  Arbitrase  dalam sistem  hukum  di  Indonesia  telah  memiliki landasan  yuridis/  dasar  hukum  yang  tetap dalam sistem hukum nasional Indonesia dan terdapat dua model yaitu Arbitrase Ad Hoc ( volunter )  dan  Arbitrase  Institusional ( permanent )  semisal  Badan  Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan  Arbitrase  Perdagangan  Berjangka Komoditi  (BAKTI),  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  (BASYARNAS),  dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak
Kekayaan Intelektual (BAM HKI).
Keduanya  memiliki  wewenang  yang  sama untuk mengadili dan memutuskan sengketa yang terjadi (Entriani, 2017).
Penelitian  yang dilakukan oleh Hamidi  dan  Moh  Abdul  Latif  tentang “Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Di Wilayah  Madura  Secara  Mediasi  Oleh Badan Pertanahan Nasional”. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa mekanisme mediasi yang dilakukan meliputi penelaahan surat aduan dari salah satu pihak
yang  bersengketa  dan  pemanggilan  saksi- saksi  untuk  dimintai  keterangan  perihal persengketaan  pertanahan  di  Madura. Sedangkan  mediator  dalam  menyelesaikan persengketaan  melalui  tahap  pemanggilan keduabelah  pihak  yang  bersengketa  untuk kemudian dilakukan mediasi kepada kedua belah  pihak.  Jika  menjumpai  kata  sepakat maka mediator membuatkan surat perjanjian perdamaian, dan sebaliknya jika tidak menjumpai kata damai maka mengarahkan untuk menyelesaikan persengketaan  lewat  jalur  litigasi  (Hamidi
& Latif, 2021).
Kajian-kajian tersebut memiliki beberapa  aspek  kemiripan  namun  belum ada  yang  membahas  mengenai  landasan atau  dalil  terkait  model-model  alternatif penyelesaian sengketa serta praktik penyelesaian  sengketa  di  masa  Rasullullah SAW  dan  sahabatnya . Perbedaan  tersebut merupakan  kebaruan  dalam  penelitian dengan  harapan  menjadi  rujukan  dalam mencari  landasan  hukum  Islam  terkait model-model Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan  Studi  Kepustakaan  ( library research ),  yaitu  metode  penelitian  yang menjadikan buku-buku kepustakaan seperti bahan  dan  data  bagi  penelitinya  (Fathoni, 2006)  dengan  pendekatan  kualitatif  dan menggunakan  metode  deskriptif  dengan mendeskripsikan  suatu  objek  gambaran atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan akurat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki  dengan  model  tulisan.  Sumber data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh melalui observasi teks dan artikel dari jurnal yang kredibel dan kitab turats (klasik) yang berkaitan  dengan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa beserta landasannya dalam hukum Islam.  Sedangkan  sumber  data  sekunder diperoleh  melalui  kajian  bahan  pustaka, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian  terdahulu,  dan  pendapat  para ahli.  Untuk  mencapai  pada  kesimpulan penelitian,  penulis  melakukan  observasi
sumber data  primer berupa  kitab tafsir  Al- Qur`an,  Al-Hadits  dan  kitab  Tarikh  untuk memperoleh informasi terkait model-model Alternatif Penyelesaian Sengketa di zaman Rasulullah  SAW  dan  sahabatnya  beserta landasannya dari Al-Qur`an dan Al-Hadits.

## KONSEP DASAR

## Model-Model  Alternatif  Penyelesaian Sengketa
Alternatif
penyelesaian sengketa merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan masyarakat atas penyelesaian sengketa litigasi yang terkesan konfrontatif  dan  bertele-tele  (Kurniawaty, 2017).  Respon  tersebut  menjadi  embrio lahirnya undang-undang Alternatif penyelesaian  sengketa  yang  masyhur dengan UUAAPS. UUAAPS Pasal 1 Angka (10) menyatakan “bahwa  Alternatif penyelesaian  sengketa  (APS)  diartikan sebagai  lembaga  guna  menyelesaikan sengketa  melalui  prosedur  yang  disepakati oleh  para  pihak  dan  lembaga  tersebut berada diluar pengadilan yaitu dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Dengan kata lain, APS yakni method /teknik penyelesaian sengketa yang mana pihak pihak yang berslisih ikut terlibat atau ikut membantu menyelesaikan permasalahan atau mengikutsertakan pihak ketiga  yang  bersifat  independen.  Undang- undang tersebut tidak secara lugas dan rinci menjelaskan  bentuk-bentuk  APS  selain Arbitrase. Undang-undang terkait pantasnya  hanya  menjadi  undang-undang Arbitrase, sebab undang-undang ini berjudul “ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA” dan hanya membahas mekanisme kelembagaan penyelesaian sengketa menggunakan Arbitrase,  sedangkan  bentuk-bentuk  APS lainnya  seperti  negosiasi,  mediasi  dan konsiliasi  belum  dijelaskan  secara  rinci, tegas  dan  lengkap.  Dengan  demikian model-model  dari  alternative  penyelesaian sengketa adalah 1) Negosiasi, 2) Mediasi, 3) Arbitrase dan 4) Konsiliasi.

## Negosiasi
Dalam KBBI, kata negosiasi memiliki arti “sebuah proses tawar menawar dengan jalan  berunding  untuk  memberi  atau menerima guna mencapai suatu kesepakatan  bersama  antara  satu  pihak (kelompok  atau  organisasi)  dan  pihak (kelompok  atau  organisasi)  yg  lain”,  jadi negosiasi adalah penyelesain sengketa yang timbul dari para pihak dengan melalui jalur damai  berdasarkan  perundingan  yang dirundingkan oleh pihak-pihak yang bersengketa.  UUAAPS  Pasal  6  angka  (2) menguraikan  definisi  negosiasi  dengan “Penyelesaian  atau  beda  pendapat  melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana  yang  dimaksud  ayat  (1) diselesaikan  dalam  pertemuan  langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya ditungkan dalam kesepakatan tertulis”.
Interpretasi  pasal  tersebut  yakni negosiasi merupakan sebuah proses pendamaian sengketa diluar litigasi/pengadilan yang dibuat oleh pihak- pihak  yang  bersengketa  atau  wakilnya dengan  tanpa  mengikutsertakan  pihak ketiga sebagai wasit dalam kurun waktu 14 hari  dan  hasil  negosiasi  dituangkan  dalam bentuk  tulisan  sebagai  bentuk  mufakat antara pihak-pihak.
Berkenaan dengan Negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka hal yang  menjadi  objek  penyelesaian  melalui Alternatif  tersebut  adalah  sengketa  yang mungkin diselesaikan dengan hasil musyawarah  atau  kesepakatan  bersama, sedangkan  sengketa  yang  tidak  menemui kata  sepakat    dengan  musyawarah  harus diputuskan  melalui  jalur  litigasi.  Sengketa yang dapat diputuskan dengan kesepakatan bersama  adalah  sengketa  dalam  ruang lingkup  Hukum  Perdata  dan  Hukum Dagang.  Adapun  sengketa  dalam  ruang lingkup  Hukum  Perdata  atau  Hukum Dagang  dimana  salah  satu  pihak  atau keduanya  tidak  ingin  bernegosiasi  atau sengketa  diluar  lingkup  Hukum  Perdata atau Hukum Dagang maka dalam
penyelesaiannya tidak dapat melalui alternatif negosiasi, melainkan wajib diselesaikan  lewat  pengadilan  (Supardi  & Hanifiyah,  2017).  Sebagai  contoh  dari penyelesaian  sengketa  melalui  negosiasi adalah  penyelesaian  kasus  sengketa  oleh Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) Lantabur Tebuireng kantor cabang
Surabaya  terhadap  6  kasus  sengketa ekonomi  syariah  pada  masa  pandemic covid-19 dan kebanyakan sengketa perbankan  syariah  berhasil  selesai  dengan jalur  negosiasi.Hal-hal  yang  mendorong terwujudnya  negosiasi  sebagai  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  diantara  adalah  1) kasus bersifat sederhana dan tidak rumit, 2) para  pihak  memiliki  i’tikad  baik  ingin menyelesaikan sengketa lewat negosiasi, 3) komunikasi  diantara  para  pihak  berjalan dengan  baik,  dan  4)  masih  ada  rasa  saling percaya diantara para pihak.
Dalam masa penantian setelah bernegosiasi,  hubungan  dan  komunikasi yang  baik  diatara  pihak-pihak  yang bersengketa  menjadi  syarat  wajib  untuk mencapai  kesepakatan  dalam bernegosiasi, sebab tanpa adanya hubungan dan komunikasi  yang  baik  kesepakatan  tidak akan  dijumpai  sampai  batas  waktu  paling lama yaitu 14 hari sejak bernegosiasi.  Jika dalam  kurun  waktu  14  hari  dan  ternyata tidak  menghasilkan  kesepakatan,  maka proses  negosiasi  batal,  dan  selanjutnya sengketa tersebut harus diselesaikan melalui  jalur  yang  lain  seperti  mediasi, arbitrase atau litigasi.
Negosiasi merupakan bentuk Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang sangat efektif dalam menyelesaikan masalah,  sebab  penyelesaiannya  tidak menang-kalah tapi menang-menang. Selain itu, negosiasi dinilai dapat memuaskan bagi para pihak dan dinilai cocok dilakukan oleh pengusaha kecil ketika terjadi persengketaan dalam urusan dagang, sebab umumnya pengusaha
kecil tidak menggunakan  kontrak  ketika  melakukan bisnis.
Mekanisme  penyelesaian  sengketa atau beda pendapat menggunakan negosiasi adalah,
1. Pelaksanaan  negosiasi  wajib  atas  dasar keinginan  pribadi  para  pihak  yang bersengketa, maka tidak boleh sedikitpun ada keterpaksaan.
2. Para  pihak  menyepakati  waktu  dan tempat perundingan negosiasi.
3. Dalam  proses  negosiasi  para  pihak mengutarakan keinginannya dan menegosiasi  masalah  yang  sedang mereka hadapi,
4. Cepat dan lambatnya proses penyelesaian sengketa lewat jalur negosiasi  tergantunng  I’tikad  baik  dari masing-masing pihak.
5. Pemutusan sengketa lewat jalur negosiasi  bersifat  tertutup  dan  hanya diketahui  oleh  para  pihak  yang  hadir dalam majlis.
6. Proses negosiasi tidak mengikutsertakan pihak  ketiga  sebagai  penengah  atau sebagai penentu keputusan,
7. Jika proses negosiasi berhasil, hasil dari mufakat  ditulis  dengan  menjelaskan bahwa  proses  penyelesaian  sengketa telah berhasil menuai kata sepakat.
8. Bukti  kesepakatan  negosiasi  menjadi undang-undang yang wajib dipatuhi oleh para  pihak  yang  ikut  serta  dalam negosiasi Untuk menguatkan hasil yang dicapai melalui  negosiasi,  hasil  tersebut  dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri jika kasus persengketaan hukum perdata, dan didaftarkan  ke  Pengadilan  Agama  jika kasus persengketaan perdagangan syari’ah.
Hasil negosiasi yang didafkarkan kekuatannya  sama  seperti  putusan  hakim dan dapat  dijadikan landasan eksekusi jika terjadi  wanprestasi  dari  salah  satu  pihak, kebalikannya,  hasil  negosiasi  yang  tidak terdaftar,  maka  sama  seperti  perjanjian biasa  dalam  hal  kekuatannya  (Syafrida  & Hartati, 2020).

## Mediasi
Dalam  KBBI,  kata  Mediasi  memiliki  arti “sebuah  proses  pengikutsertaan  pihak
ketiga  dalam  penyelesaian  perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat,  dia  tidak  berwewenang  untuk memberi  keputusan  untuk  menyelesaikan perselisihan tersebut”. Jadi, ia adalah proses pendamaian  para  pihak  yang  bersengketa dengan perantara mediator sebagai penasihat  yang  memberikan  solusi  kepada dua  pihak  demi  mencapai  kesepakatan bersama. Mediator adalah pihak ketiga yang tidak  dapat  memberikan  keputusan  untuk memutus  perselisihan.  Dalam  UUAAPS Pasal  6  ayat  (3)  mendefinisikan  Mediasi dengan  “Dalam  hal  sengketa  atau  beda pendapat  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan  tertulis  para  pihak,  sengketa diselesaikan  melalui  bantuan  seorang  atau lebih  penasehat  ahli  maupun  melalui seorang mediator.
Berdasarkan Undang-undang tersebut mediasi adalah sebuah Alternatif
Penyelesaian Sengketa yang digunakan jika tidak dapat menemui kesepakatan menggunakan negosiasi. Jadi, dalam mediasi,  mediator  berperan  menjembatani pihak-pihak  yang  berselisih  agar  dapat bertemu dan kemudian memberikan nasihat kepada  keduanya  agar  mencapai  kata sepakat.  Seorang  mediator  adalah  seorang ahli  atau  orang  ‘alim  yang  dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berselisih dengan kesepakatan yang tertulis. Dengan  begitu,  dapat  diambil  simpulan bahwa mediasi adalah langkah lanjutan dari negosiasi  sebagai  APS  diluar  pengadilan ketika menemui kebuntuan dalam negosiasi karena  beberapa  faktor,  dan  mediator adalah seorang penasihat ahli yang ditunjuk oleh  kedua  pihak  secara  tertulis  sebagai penengah  dan  penasihat  keduanya  agar menemui kata sepakat.
UUAAPS  belum  lugas  dan  tuntas menjelaskan mekanisme dalam pelaksanaan mediasi  dan  mekanisme Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  lainnya. Oleh  karenanya,  mengingat  banyak  dari kalangan  masyarakat  yang  menginginkan adanya  media  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa  di  luar  pengadilan  yang  lebih memberikan  kepuasan  dan  keadilan,  maka muncullah  undang-undang  yang  mengatur tentang  mekanisme  berlakunya  Mediasi  di Pengadilan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia yang tertuang dalam PERMA RI Nomor: 01  Tahun  2008 (Peraturan
Mahkamah Agung RI, 2008) yang selanjutnya  disempurnakan  oleh  PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016, sebab, Undang- Undang sebelumnya belum maksimal guna memenuhi  kekurangan  dalam  pelaksanaan Mediasi yang lebih bermanfaat dan mampu memberi  banyak  peluang  keberhasilan Mediasi di Pengadilan. Dengan kedatangan PERMA  RI  Nomor:  01  Tahun  2016 (Peraturan Mahkamah  Agung, 2016) tentang  prosedur  Mediasi  di  Pengadilan MA  RI  memberikan  keterangan  bahwa dalam  proses  mediasi  sebagai  media pemutus  sengketa  memiliki  dua  metode, yaitu, a).  Mediasi  melalui jalur pengadilan dan,  b).  Mediasi  melalui  jalur  non pengadilan.  Adapun  landasan  hukum mediasi melalui jalur non pengadilan telah dijelaskan didalam UUAAPS.
Mediasi menurut PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) adalah “cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan  Para  Pihak  dengan  dibantu oleh  Mediator”.  Definisi  ini  tentu  lebih melengkapi definisi mediasi yang tercantum  didalam  UUAAPS  Pasal  6  ayat (3). Definisi yang terbaru lebih umum sebab dapat  mencakup  tentang  penyelesaian sengketa  yang  mengikutsertakan  mediator baik di dalam maupun diluar pengadilan.
Seorang mediator yang telah disebutkan dalam UUAAPS Pasal 6 ayat (3) adalah  penasihat  ahli  tanpa  menyebutkan syarat-syarat yang  spesifik.  Hal  ini kemudian disempurnakan oleh PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2 dan 3)  dimana  seorang  mediator  haruslah seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai mediate serta  memiliki  sertifikat dari  MA  atau  lembaga  Pusat  Mediasi Nasional  (PMN)  yang  memberikan  jasa-
jasa  pelatihan  sebagai  mediator  yang dibimbing  oleh mediate profesional  dari berbagai macam background bidang hukum, banking dan busines .
Hasil  yang  dicapai  melalui  tahapan mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa berupa  akta  damai  yang  diparafi  oleh  para pihak  dan  mediator  dan  berisi  naskah perdamaian.  Akta  damai  harus  didaftarkan ke pengadilan guna mendapat putusan dari hakim  yang  menguatkan  akta  damai (PERMA  RI  No.  1,  Tahun  2016,  Pasal  1, Ayat 10).
Adapun aturan-aturan mengenai prosedur  pelaksanaan  mediasi  di  dalam pengadilan seperti peradilan umum, peradilan agama adalah sebagaimana diatur oleh  PERMA  RI  Nomor:  01  Tahun  2016 Bab  II  tentang  Pedoman  Mediasi  Di Pengadilan  pasal  2  ayat  (1).  Sedangkan dalam undang-undang yang sama pada ayat (2)  adalah  menjelaskan  aturan-aturan mengenai prosedur  mediasi di luar pengadilan  dapat  mengikuti  aturan-aturan sebagaimana pelaksanaan mediasi di pengadilan  selama  masih  memungkinkan untuk diterapkan perundang-undangan tersebut.
Dari beberapa paparan di atas terkait UUAAPS dan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan  terkait  ciri-ciri  dan  proses mediasi diantaranya adalah
1. Adanya mediate yang  netral  yang menjadi  penengah  diantara  pihak-pihak yang bersengketa, artinya mediate bebas dari  kasus  yang  diperselisihkan.  Netral dalam artian (independen) tidak memihak pihak manapun.
2. Seharusnya  dalam  mediasi,  para  pihak yang  berselisih  yang  memilih mediator, namun, jika masalah yang diperselisihkan adalah masalah individual maka mediator dapat menawarkan  dirinya  untuk  sebagai penengah diantara para pihak (Supardi &
Hanifiyah, 2017).
3. Penyelesaian  yang  dibuat  oleh  pihak- pihak yang berselisih atas dasar sukarela dan i’tikad baik dan wajib diterima oleh para pihak tanpa desakan dari siapapun.
4. Mediasi merupakan lanjutan dari tindakan  negosiasi  yang  tidak  menemui titik sepakat, maka tugas mediate adalah memperlancar  jalannya  negosiasi  dan memperjelas  duduk  permasalahan  yang diperselisihkan  serta  memberi  masukan terhadap  para  pihak  yang  berselisih. Dengan demikian, tugas utama mediator adalah  mengawasi  proses  negosiasi sampai menjumpai titik sepakat, sedangkan  tugas  para  pihak  adalah mengatur isi dari negosiasi.
5. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian  sengketa  yang  digunakan oleh  pihak-pihak  dengan  perantara mediate , sehingga dalam pelaksanaannya para pihak tidak diperkenankan  membawa  pengacara atau kuasa hukum, sebab dalam mediasi lebih  mengedepankan  sisi  familier (Hamidi & Latif, 2021).
Pada pelaksanaan mediasi, keberhasilan  mediasi  tergantung  seberapa besar  peran  mediator  sebagai  aktor  dalam penyelesaian  sengketa  (Triana,  2019).  Ia menyebutkan  bahwa  keberhasilan  mediasi dapat ditempuh dengan menerapkan beberapa siasat diantaranya adalah
1. Mediate memberi  beberapa  opsi  pada pihak-pihak  yang  bersengketa  bahwa dalam  mediasi  boleh  ditempuh  dengan berbagaimacam siasat.
2. Mediate memberi wawasan kepada para pihak  terkait  kekuatan  dan  kelemahan masing-masing  pendekatan.  Keputusan nantinya  akan  menempuh  pendekatan yang  dipilih  dikembalikan  kepada  para pihak.  Tugas mediate ialah  memberi pengetahuan  seputar  mediasi  kepada pihak-pihak.
3. Mediator  menghimpun  dan  memeriksa informasi  terkait  sengketa.  Dengan demikian,  mediator  dapat  menentukan langkah  yang  akan  ditempuh  untuk keberhasilan mediasi.
4. Menyusun  rencana  mediasi,  seperti menyusun  pertanyaan  atau  menyusun jawaban  terkait  pertanyaan  yang  sering muncul dalam proses mediasi.
5. Menjalin kepercayaan dan berpartisipasi dengan para pihak. Pendekatan semacam ini  sangat  diperlukan  jika  para  pihak yang berselisih memiliki emosi dan ego yang tinggi.
6. Mediator  harus  dapat  menguraikan masalah-masalah  yang  dipikirkan  oleh para pihak, sehingga kemudian mediator dapat  merumuskan  agenda  perundingan atau mediasi.
7. Mengungkap  kepentingan  tersembunyi dari  para  pihak.  Secara  teoritis  hal tersebut dapat menggunakan pendekatan secara  langsung  dengan  mewawancarai para  pihak  atau  dengan  menggunakan pendekatan secara tidak langsung dengan  cara  mendengarkan  dengan cermat pernyataan-pernyataan yang keluar dari para pihak atau dapat dengan membaca kembali catatan-catatat terkait kasus yang diperselisihkan.
8. Mengembangkan pilihan-pilihan
penyelesaian masalah. Setidaknya dalam hal  ini mediate harus  dapat  menggiring para  pihak  yang  berselisih  agar  dapat menemukan minimal dua opsi penyelesaian  dalam  masalahnya.  Jika mediator  hanya  dapat  menggiring  para pihak  menemukan  satu  opsi  dalam  satu masalah, kebanyakan para pihak bernego dan cenderung menemui jalan buntu.
9. Menganalisis  opsi-opsi  penyelesaian masalah.  Jika  mediator  telah  berhasil medorong  para  pihhak  menemukan  dua opsi  penyelesaian  masalah,  langkah selanjutnya  adalah  mediator  harus mendorong  para  pihak  agar  membahas masing-masing opsi sehingga para pihak menemukan  opsi  yang  memuaskan diantara mereka.

## Arbitrase
Dalam  KBBI,  arbitrase  diartikan  dengan “usaha perantara dalam meleraikan sengketa”. UUAAPS mengartikan arbitrase dengan  “cara  penyelesaian  suatu  sengketa
perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang dibuat secara  tertulis oleh  para  pihak yang bersengketa”.  Definisi  ini  mendapat beberapa  kritikan,  diantaranya  adalah bahwa  ada  ketidak  konsistensian  dalam penggunaan  istilah  “sengketa”,  sebab sengketa perdata disebut “genus”, sedangkan  sengketa  perdagangan  disebut “species”, maka pasal ini peru direvisi agar dapat  memuat  rumusan  yang  lebih  tepat (Eliza  et  al.,  2017).  Kritikan  selanjutnya diutarakan  oleh  Paustinus  Siburian  yang menyatakan bahwa penggunaan kata
“Peradilan Umum” dalam definisi mengandung kelemahan yang paling mendasar,  sebab  bukan  hanya  peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa perdata  pada  saat  itu,  namun  Peradilan Agama juga dapat menyelesaikan sengketa kekeluargaan yang termasuk dalam sengketa perdata. Dengan penggunaan kata “Peradilan Umum”
seolah-olah memperbolehkan Pengadilan Agama dapat melakukan  arbitrase.  Dengan  demikian sebenarnya  tidak  tepat  pada  saat  itu menggunakan kata-kata “Peradilan Umum”, tetapi cukup “Peradilan” saja.
Untuk  merespon  kritikan-kritikan atas  UUAAPS  Pasal  1  angka  1,  maka pembuat  undang-undang  mendefinisikan ulang  melalui  undang-undang  Nomor  48 Tahun  2009  Pasal  59  ayat  (1)  (Undang- Undang Republik Indonesia, 2009) dengan mengganti kata “Peradilan Umum” menjadi “Peradilan”, maka permasalahan mengenai definisi  Arbitrase  sudah  beres,  karena, sekarang arbitrase adalah Alternatif Penyelesaian  Sengketa  diluar  pengadilan, baik  itu  pengadilan  umum,  pengadilan khusus, maupun pengadilan agama.
Definisi  ini  juga  mencakup  Arbitrase Syariah (Triana, 2019).
Undang-undang lain yang menjelaskan  definisi  dari  arbitrase  adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  2  Tahun  2004  (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004) Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Pasal 1 ayat (15). Undang-undang tersebut  melengkapi  definisi  dan  fungsi arbitrase  di  atas.  Arbitrase  dalam  undang- undang  Nomor  2  Tahun  2004  lebih menekankan  bahwa  arbitrase  adalah  untuk menyelesaikan  sengketa  perdata  yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan perdagangan  yang  terjadi  pada  para  pihak yang  telah  melakukan  perjanjian  arbitrase sebagai mana di jelaskan di UUAAPS Pasal 5 angka (1).
Perjanjian arbitrase yang telah disebutkan  dalam  definisi  adalah  sebuah perjanjian  yang  mendasari  penyelesaian sengketa  dengan  cara  arbitrase.  Jika perjanjian  arbitrase  tidak  ada  di  dalam kontrak  maupun  di  luar  kontrak  setelah terjadi  sengketa  maka  perselisihan  harus diselesaikan  di  Pengadilan  Umum  atau Pengadilan  Agama.  UUAAPS  Pasal  1 angka 3 yang secara eksplisit mendefinisikan
Perjanjian Arbitrase
memberi  wawasan  bahwa  bentuk  dari perjanjian  arbitrase  adalah  salah  satu  dari dua  hal,  a) Pertama, perjanjian  arbitrase adalah sebuah klausul yang tertulis didalam surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa yang biasa disebut dengan istilah “ arbitration clause”/ pactum de  compromittendo. b) kedua, Perjanjian arbitrase  adalah  perjanjian  tersendiri  yang dibuat  oleh  para  pihak  setelah  timbul sengketa  yang biasa  disebut  dengan  istilah “arbitration agreement, submission agreement atau akta  kompromi. Perjanjian arbitrase yang berbentuk arbitration clause/ pactum de compromittendo biasanya masuk pada bagian dari kontrak komersial (bidang perdagangan)  yang  dibuat  para  pihak  jauh sebelum  terjadi  persengketaan.  Di  dalam kontrak komersial menyebutkan bahwa jika suatu  saat  terjadi  sengketa  maka  akan diselesaikan melalui jalur nonlitigasi berupa Arbitrase.  Sedangkan  perjanjian  arbitrase yang  berupa akta  kompromi adalah  bukan termasuk  perjanjian  yang  masuk  dalam kontrak  komersial,  melainkan  sebuah perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  setelah terjadi  sengketa.  Hal  tersebut  dapat  terjadi misalnya  para  pihak  sama  sekali  tidak
mencantumkan  klausul arbitrase  atau  telah menulis  perjanjian  bahwa  jika  ditengah perjalanan terjadi sengketa maka penyelesaiannya  melalui  litigasi  (Triana, 2019).
Arbitrase merupakan
ragam penyelesaian perselisihan di luar pengadilan berdasarkan pactum  de  compromittendo atau akta  kompromi. Maksud  di  luar pengadilan adalah penyelesaian perselisihan  dapat  diselesaikan  di  lembaga arbitrase atau berdasarkan kesepakatan para pihak  dalam  memilih  tempat  sidang arbitrase  dengan  menghadirkan  arbiter. Dalam  UUAAPS  Pasal  1  ayat  (7)  yang mendefinisikan arbiter, maka dapat dipahami  bahwa  arbiter  dapat  berupa  1). arbiter  tunggal  (orang  tunggal  yang  telah disepakati oleh para pihak sebagai arbiter), 2).  arbiter  majlis  (arbiter  yang  berbentuk majlis  berisi  beberapa  arbiter  ahli  yang disepakati  oleh  para  pihak).  Syarat  yang harus dimiliki oleh arbiter sebagai mana di jelaskan dalam UUAAPS pasal 12 adalah
1. Mengetahui  tindakan  hukum.  Seorang arbiter harus menguasai bidang sengketa.
2. Berumur 35 tahun ke atas.
3. Orang  lain  (bukan  saudara/kerabat  para pihak)
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau  kepentingan  lain  atas  putusan arbitrase; dan
5. Menguasai bidangnya dan
berpengalaman minimal 15 tahun praktek.
Adapun  jenis  arbitrase  yang  diakui eksistensinya dalam memeriksa dan memutus  perselisihan  antara  pihak  yang bersengketa adalah
1. Arbitrase Ad  Hoc (arbitrase  yang terlepas dari lembaga arbitrase),
Arbitrase Ad Hoc ditunjuk secara khusus oleh  para  pihak  atas  dasar  kesepakatan untuk menuntaskan persengketaan tertentu  dan  dalam  masa  yang  terbatas. Arbitrase Ad  Hoc akan  berakhir  jika proses  sengketa  telah  menghasilkan keputusan.  Dalam  arbitrase Ad  Hoc
dapat  menghadirkan  arbiter  tunggal maupun  arbiter  majlis  berdasarkan mufakat para pihak, oleh karena arbitrase Ad  Hoc bersifat  khusus  dan  tidak permanen,  maka  pembentukan  arbitrase Ad  Hoc adalah  ketika  sengketa  telah terjadi.
2. Arbitrase  Institusional  (arbitrase  yang masuk dalam lembaga arbitrase). Arbitrase
Institusional merupakan lembaga arbitrase yang bersifat permanen.  Lembaga  ini  akan  terus  ada meskipun  permasalahan  yang  ditangani telah  selesai  diputus  (Antasari  et  al., 2020).
Ada  dua  lembaga  arbitrase  di Indonesia  yang memberikan  jasa arbitrase. Kedua  lembaga  tersebut  adalah  Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  dan Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia (BAMUI).
Lembaga ini
boleh mengutarakan  pendapat  yang  bersifat mengikat (Binding Opinion) terkait masalah yang berhubungan dengan kesepakatan.
Produk  putusan  arbitrase  bersifat final,  mempunyai  kekuatan  hukum  seperti putusan  hakim  dan  bersifat  mengikat  para pihak.  Putusan  arbitrase  bersifat  final berarti  bagi  para  pihak  tidak  dapat mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Para pihak diperbolehkan  mengajukan  pembatalan putusan arbitrase jika terjadi ketidak jujuran dalam  proses  arbitrase  (Antasari  et  al., 2020).
Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian  Sengketa  memiliki  beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki  arbitrase  dalam  memutuskan perselisihan diantaranya adalah
1. Para pihak bebas memilih arbiter sesuai kesepakatan bersama.
2. Dalam  proses  pemeriksaan  dan  sidang arbitrase terjamin kerahasiaannya, sebab,  sidangnya  dilaksnakan  ditempat yang  tertutup  dan  tidak  dipublikasikan.
Hal  ini  menjadi  pemikat  bagi  Industri besar  untuk  memutus  perselisihan
diantara  mereka  tanpa  mengorbankan nama baik perusahaan.
3. Prosesnya lebih cepat dibanding pengadilan, sebab tidak ada banding dan kasasi dalam proses ini.
4. Fleksibel,  sebab  waktu  dan  tempat sidang  arbitrase  ditentukan  oleh  para pihak.
5. Putusan arbitrase final dan binding.
6. Dapat  memilih  hukum  yang  akan digunakan dalam menyelesaikan masalah mereka.
Kekurangan-kekurangannya diantara lain 1. Kualitas  putusan  arbitrase  tergantung pada kualitas arbiter, semakin berkualitas arbiter maka semakin berkualitas putusannya.
2. Masih  dirasa  sulit  menerapkan  putusan arbitrase  asing  di  beberapa  negara  yang kurang  mendukung  putusan  arbitrase dilaksanakan.
3. Tidak  adanya  preseden  hukum.  Dalam arbitrase  tidak  ditemukan  standar  baku terkait  metode  pengambilan  keputusan arbitrase.
4. Biaya penyelesaian masalah yang cukup tinggi  dibanding  dengan  putusan  hakim di pengadilan.
5. Kurangnya power  dari arbiter, sehingga terkadang para pihak tidak mau menghadirkan  barang  bukti,  saksi  dan lain lain (Utama, 2014).

## Konsiliasi
Dalam  KBBI  kata  “konsiliasi” diartikan  sebagai  “usaha  mempertemukan keinginan  pihak  yang  berselisih  untuk mencapai  persetujuan  dan  menyelesaikan perselisihan”.  Konsiliasi  dapat  diartikan dengan  upaya  mempertemukan  para  pihak yang  bersengketa  yang  menginginkan kesepakatan untuk menyelesaikan
perselisihan dengan cara negosiasi. Definisi lain  disebutkan  oleh  Oppenheim  bahwa konsiliasi adalah “cara
untuk menyelesaikan
perselisihan melalui penyerahan kasus kepada orang-orang yang tugasnya adalah menguraikan/ menjabarkan bukti-bukti dan (biasanya setelah
mendengarkan laporan dari para pihak yang menginginkan kesepakatan damai) membuat anjuran untuk dapat
menyelesaikan  sengketa,  namun  tidak mengikat”  (Triana,  2019).  Berkenaan dengan pengertian ini, konsiliasi merupakan  sebuah  usaha  penyelesaian sengketa  dengan  jalur  negosiasi,  namun yang  membedakan  konsiliasi  dengan negosiasi  adalah  konsiliasi  melibatkan konsiliator sebagai pihak ketiga yang netral yang  dapat  menguraikan  dan  menjelaskan fakta-fakta  kepada  para  pihak  dan  dapat memberikan  anjuran  tertulis  kepada  para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan  diantara  mereka,  sedangkan dalam negosiasi tidak menghadirkan pihak ketiga sebagai pemutus perselisihan, melainkan hanya para pihak yang memutuskan perselisihan diantara mereka.
Terkait  Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  2  Tahun  2004  Tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial Pasal  1  ayat  (13)  yang mendefinisikan konsiliasi memberikan pemahaman  bahwa  persengketaan  yang dapat diselesaikan melalui konsiliasi biasanya adalah persengketaan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial  (PHI).  Hal-hal  yang  biasa diselesaikan dengan konsiliasi adalah
a. Perselisihan  yang  berhubungan  dengan hak,  misalnya,  hak  cuti,  hak  beribadah, hak  istirahat,  hak  pesangon  PHK  dan lain-lain.
b. Perselisihan  yang  berhubungan  dengan kepentingan seperti gaji UMR, pemotongan gaji.
c. Perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja (PHK).  Biasanya  disebabkan oleh pemecatan karyawan oleh pihak perusahaan  yang  tidak  sesuai  dengan perjanjian kerja.
d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Biasanya disebabkan kesalahpahaman  tentang  keanggotaan  , pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan antara serikat
pekerja/serikat  buruh  dengan  serikat pekerja/serikat buruh yang lain (Susilawetty, 2014). Penyelesain sengketa melalui
konsiliasi sangat membantu jika perselisihan yang terjadi adalah perselisihan antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan besar, sebab dalam kenyataannya  seorang  buruh/pekerja  akan kesulitan  jika  ingin  menuntut  haknya  dari perusahaan  besar  secara  negosiasi  maupun mediasi,  dengan  perantara  pihak  ketiga sebagai  konsiliator,  kemungkinan  besar suara  buruh  yang  ingin  menutut  haknya agar  ditunaikan  akan  tersampaikan  kepada perusahaan,  disamping  itu,  perselisihan antar  serikat  buruh/pekerja  dengan  serikat buruh/pekerja  yang  lain  yang  jumlahnya tidak sedikit pula menemui kesulitan untuk menyelesaikannya  melalui  jalur  negosiasi atau  mediasi.  Kesulitan  akan  semakin bertambah  apabila  masing-masing  pihak tidak  dapat  mengontrol  emosinya.  Dengan menghadirkan  konsiliator  yang  ahli  yang dapat  mendudukkan  pokok  permasalahan dan  menjelaskan  kepada  masing-masing pihak  serta  memberi  anjuran  tertulis  guna menyelesaikan perselisihan akan
meminimalisir  terjadinya  sesuatu  yang diluar kendali. Konsiliasi dalam
rangka menyelesaikan  perselisihan  diantara  para pihak  harus  mengundang  pihak  ketiga sebagai  konsiliator  yang  netral  berfungsi sebagai pihak penengah diantara para pihak. Dalam menyelesaikan sengketa, konsiliator berhak  menyampaikan  anjuran  secara terbuka  dan  harus  netral.  Konsiliator  tidak boleh  memberi  putusan  akhir  karena  hak memutuskan sepenuhnya menjadi hak para pihak  yang  bersengketa  (Susilawetty, 2014).  Oleh  karena  konsiliator  tidak  dapat memberikan  putusan  akhir,  maka  para pihak berhak menolak dan memilih pilihan lain  untuk  menyelesaikan  perselisihan apabila  anjuran  konsiliator  tidak  sesuai dengan  keinginan  mereka.  Di  Indonesia umumnya  konsiliasi  dipergunakan  sebagai alternatif  dalam  menyelesaikan  sengketa
perlindungan konsumen dan ketenagakerjaan (hubungan industrial). Adapun syarat-syarat sebagai konsiliator adalah sebagai berikut 1. Percaya  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang Maha Tunggal
2. WNI
3. Berumur 45 tahun keatas
4. Tamat pendidikan S1
5. Sehat jasmani, dibuktikan dengan SKD
6. Berkharisma, adil, jujur, dan berperilaku baik
7. Berpengalaman  di  bidang  hubungan industrial minimal 5 tahun
8. Cakap Hukum ketenagakerjaan, dan
9. Syarat-syarat lain ditetapkan oleh pemerintah (Susilawetty, 2013).
Syarat  lainnya  disebutkan  Triana bahwa  konsiliator  harus  terdaftar  pada kantor dinas ketenagakerjaan
di Kabupaten/Kota.
Konsiliasi berbeda
dengan  arbitrase  yang  harus  membentuk komisi-komisi khusus karena skala sengketanya tidaklah besar (Triana, 2019).
Penyelesaian  sengketa  menggunakan konsiliasi  tidak  dapat  dilakukan  kecuali para  pihak  telah  melakukan  negosiasi  atau perundingan bipartit. Penyelesaian sengketa menggunakan  perundingan  bipartit  wajib dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  30  hari dimulai  sejak  tanggal  perundingan,  jika dalam kurun waktu tersebut belum menuai kata  sepakat  atau  perundingan  batal  maka salah  satu  atau  kedua  pihak  harus melakukan pencatatan kepada dinas ketenagakerjaan setempat bahwa perjanjian bipartit telah terlaksana dan belum sepakat. Selanjutnya  setelah  dinas  ketenagakerjaan menerima laporan dari salah satu atau para pihak  maka  wajib  mengajukan  penawaran kepada para pihak untuk memilih penyelesaian  menggunakan  konsiliasi  atau melalui arbitrase dan memberi waktu untuk memilih  selama  7  hari  kerja.  Jika  dalam masa  ini  para  pihak  tidak  memilih  maka dinas ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian  perselisihan  kepada  mediator untuk selanjutnya dilakukan mediasi.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Alternatif
Penyelesaian
Sengketa

## Prespektif Tafsir Al-Qur’an Dan Hadits
Islam  agama  cinta  damai.  Islam menganjurkan  seluruh  umatnya  agar mencintai  perdamaian  sekiranya  dapat merasakan  ketenangan  dan  ketentraman. Melalui syariat yang disampaikan melalui lisan para utusanNya,  Allah  SWT menyiratkan  sebuah  kestabilan  yang menyeluruh  yang  membawa  kepada kebahagiaan disemua lini kehidupan baik duniawi  maupun  ukhrowi.  Adapun ketidakstabilan  yang  muncul  setelahnya adalah  diakibatkankan  oleh  perilaku manusia  sendiri  yang  nantinya  akan menuai  hasilnya  baik  cepat  maupun lambat.
Secara  lahiriyah,  manusia  mencintai kedamaian.  Manusia  lahir  kedunia  ini dalam  keadaan  tangan  menggenggam sebagai  simbol  bahwa  manusia  mencintai persatuan  sebagai  salah  satu  sumber kedamaian.  Banyak  diantara  manusia mencari ketenangan dengan pergi berlibur kepantai,  kegunung,  ketempat  rekreasi yang  mendamaikan  atau  bahkan  banyak pula  yang    mencari  kedamaian  dengan jalan yang haram. Sebagai seorang muslim bertawakkal  kepada  Allah  SWT,  Shalat Tahajud, membaca Al- Qur’an dan melantunkan  dzikir  merupakan  sarana untuk mencari kedamaian.
Disamping manusia sangat mencintai kedamaian, manusia tidak akan pernah  lepas  dari  permasalahan,  masalah seolah mengintai manusia disetiap waktunya. Masalah yang dialami manusia jika berkaitan dengan hak Allah SWT maka harus segera diselesaikan dengan bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya, sedangkan masalah  yang berkaitan  dengan  hak  manusia  lainnya dapat  diselesaikan  melalui  pengadilan maupun alternatif penyelesaian lainnya.
Oleh  karena  Islam  agama  yang rahmatan  lil’alamin dan  agama  yang  cinta damai, maka secara teoritis dapat dijumpai ajaran  syariat  Islam  yang  berkenaan dengan  metode  penyelesaian  masalah yang dapat sebagai sumber landasan bagi Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS) yang mencakup negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi.
Landasan Hukum Islam Dalam

## Negosiasi
Ajaran  yang  lazim  dipraktekkan dalam  masyarakat  Islam  klasik  maupun modern  adalah  ajaran ishlah (damai)  yang mendukung aplikasi penyelesaian sengketa secara  damai  dengan  mengenyampingkan perbedaan  yang  menyebabkan  timbulnya masalah.  Dalam  upaya  menyelesaikan persengketaan, para pihak yang bersengketa diminta  untuk  supaya  ikhlas  memaafkan kesalahan satu sama lain dan mempraktekkan tindakan maaf memaafkan (Triana,  2019).  Allah  SWT  Berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 237
َنْ َن ََ ََْلَفْلا ا ُو َََسْنَت  َلَ َو ى َوْقَّتلِل ُب َرْقَأ اوُفْعَت  ْنَأ َو

## ْمُك ر  ِصَن َنوُلَمْعَت اَمِن َ َّاللَّ َّنِإ
Ayat  tersebut  merupakan  anjuran untuk  saling  memaafkan  dalam  kasus perceraian  sebelum  suami  menggauli  istri dan  suami  telah  menyebutkan  mahar.  Arti memaafkan disini jika dari pihak perempuan maka baginya tidak mendapatkan  mahar,  dan  jika  dari  pihak suami  maka  istri  mendapatkan  mahar sepenuhnya.
Praktek  negosiasi  telah  dipraktekan oleh  nabi  Muhammad  SAW  pada  waktu Sulh
Al-Hudaibiyyah
(Perjanjian Hudaibiyah). Perjanjian hudaibiyyah adalah perjanjian damai (genjatan senjata) pertama kali antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy  setelah  beberapa  tahun  keduanya saling  bermusuhan  dan  saling  angkat senjata dalam  peperangan.  Perjanjian hudaibiyah terjadi pada bulan Dzul Qo’dah akhir tahun 6 H. Perjanjian ini terjadi sebab kesalahpahaman  yang  dialami  oleh  kedua
belah  pihak  yang  mana  tujuan  nabi berangkat  ke  Mekah  dengan  niatan  ingin melaksanakan ‘ibadah umroh, namun yang dipahami oleh penduduk Mekah justru nabi ingin memerangi mereka sehingga penduduk  mekah  berkumpul  dan  siap menghadang  nabi  dan melarangnya  masuk ke  Mekah  walau  hanya  sekedar  untuk menjalankan ‘ibadah umroh. Kabar tersebut sampai kepada nabi sehingga nabi mengutus  salah  satu  sahabatnya  untuk menyampaikan  maksud  kedatangannnya. Selang beberapa waktu, akhirnya datanglah Suhail Bin ‘Amr sebagai utusan dari pihak kaum musyrikin, kemudian nabi
Muhammad  SAW  sebagai  delegasi  kaum muslimin  dan  Suhail  Bin  ‘Amr  sebagai delegasi  kaum  musyrikin  mengadakan perjanjian hudaibiyah  secara tertulis.
Diantara  isi  dari  perjanjian  hudaibiyah adalah  genjatan  senjata  selama  10  tahun, pada  tahun  tersebut  nabi  dan  para  sahabat tidak  diperbolehkan  melaksanakan  ibadah umroh  sampai  tahun  depannya  (Al-Buthy, 2016).
Sulh  hudaibiyyah di  atas  merupakan gambaran secara umum terkait akad damai antara  para  pihak  yang  bersengketa. Pembahasan Sulh  hudaibiyyah tercantum dalam  kitab  hadits  seperti Shahih  Muslim (Muslim,  2006). sehingga  ia  masuk  dalam pembahasan yang menjadi landasan hukum Islam  terkait  negosiasi  sebagai  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  sebab Sulh yang dapat  menjadi  landasan  yuridis  negosiasi sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa adalah Sulh yang  berkaitan  dengan mu’amalah  atau  aturan  yang  mengatur hubungan satu orang dengan orang lainnya dan Sulh hudaibiyyah masuk dalam kriteria tersebut (Zuhaily, 1985a).
Adapun  dalil  terkait Al-Sulh yang dapat  menjadi  landasan  yuridis  hukum Islam  terkait  negosiasi  menjadi  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS)  yaitu  Q.S Yusuf ayat: 58-61
ََ َرَعََ ِرَْ َلَه اوُلََْوَََ  َد ُ ََََُوُُ ُُ َوِْْإ ََاََج َو
ُرََل ْمُه َو ْمُه ( َنو ُرِكْنُم 58 ِ وُتُْا َااََق ْمِه ِهاََهََِن ْمُه َََّهَج اََّمَل َو )
ا ََ َأ َو ََ َْ َكْلا  َِوُأ  ِِّ َأ َن ْو َرَت  َلََأ ْمُك ِنَأ  ِْْم ْمُكَل  ٍَََِن ( َْ ِل َِْنُمْلا  ُرْ َْ
59 ْمُكَل َََْ َْ  َكََ ِرَِن  ِ وُتَََْت ْمَل  ْنَََِِ )
َرْقَت  َلَ َو  ِوَْنِه (  ِنوُن 60 ُ اََنَأ ُرَْنَه ُنِوا َرُن َ ََََُ اوُلاََق ) ( َنوُلِهاَفَل اَّ ِإ َو 61 ) .
Dalam ayat ini telah terjadi negosiasi antara  Yusuf  dengan  saudara-saudaranya yang berkunjung ke Mesir untuk menukarkan  barang  yang  mereka  miliki dengan bahan pangan, sebab pada waktu itu telah  terjadi  paceklik  selama  7  tahun. Alasan yang melandasi terjadinya negosiasi diantara  mereka  adalah,  Yusuf  ingin berjumpa  dengan  Benyamin  (Benyamin adalah  saudaranya  yang  paling  dicintai ayahnya setelah Yusuf) sehingga mengajukan syarat-syarat  dan bernegosiasi kepada  saudaranya  yang  lain.  Ketika mereka pulang, Yusuf menyelipkan barang yang dijadikan oleh saudaranya sebagai alat tukar  bahan  pangan  agar  mereka  dapat kembali  lagi  untuk  kedua  kalinya  dan membawa  Benyamin.  Benar  saja,  ketika kedua  kalinya  saudara-saudara  yusuf  pergi ke  Mesir  dengan  membawa  saudaranya Benyamin.  Negosiasi  antara Yusuf dengan saudara-saudaranya  ialah  dalam  urusan mu’amalat  (tampaknya  dalam  urusan  jual beli  barter)  maka  ayat  ini  dapat  menjadi landasan  yuridis  terkait  negosiasi  menjadi Penyelesaian Sengketa Alternatif.
Dalil  lain  yang  dapat  menjadi landasan  yuridis  negosiasi  adalah  hadits yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  hibban (Hibban, 1988).
ًاما َرَح َََّحأ ًاَحْلُص لَِإ ،َْ مِلْسُمْلا َْْ َن َُِاَج ُحْلُّصلا

## ًلََكَح َم َّرَح  ْوأ
Perjanjian  damai  sebetulnya  boleh bagi setiap orang kecuali apabila perjanjian damai tersebut dapat menghalalkan sesuatu yang  haram,  contohnya,  melakukan  jual beli  emas  satu  gram  ditukar  dengan  emas satu gram setengah kemudian bernegosiasi dan  menemui  kesepakatan  jual  beli,  atau mengharamkan  sesuatu  hal  yang  halal, contohnya  bernegosiasi  dengan  istri  dan menemui  kesepakatan  bahwa  suami  tidak
akan  mentalak  istrinya  bagaimanapun keadaannya.
Dari  paparan  dalil  yuridis  diatas  dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip negosiasi yang sesuai dengan ajaran syariat adalah a). Bernegosiasilah ketika dibutuhkan, b). Menghargai hak orang lain sekalipun  orang  lain  adalah  musuhnya seperti nabi Muhammad SAW menghargai permintaan  Suhail  bin  Amr  yang  menolak dalam akta perjanjian menuliskan “ bismillahirrohmanirrohim”. C).
bernegosiasi  demi  menuai  kesepakatan dalam hal yang diperbolehkan syariat.

## Landasan Hukum Islam Dalam Mediasi Dan Konsiliasi
Dalam ajaran Islam terdapat beberapa ayat  Al-Qur’an  yang  dapat  menjadi landasan  yuridis  hukum  Islam  dalam mediasi.  Mediasi  secara  makna  menjadi sinonim  dari  “ Al-Sulh” yang  mana keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu, memutus  perselisihan.  Diantara  ayat  Al- Qur’an yang dapat menjadi landasan yuridis dalam mediasi yaitu Q.S Annisa, Ayat: 128
ِنِإ َو
َكََ ا ًًَا َرْهِإ  ْوَأ ا ًهوَُشُ  اَهِلْعَن  ِْْم  ْتََاَْ  َُأ َرْما ُحْل ََُّصلا َو اًحْل ََُص اَمُهَنْ َن اَحِل ََْصُُ  ْنَأ اَمِهْ َلَه َحاَنُج رْ َْ
Ibnu  katsir  (Ibnu  Katsir,  2000) memaknai  ayat  ini  sebagai  solusi  bagi perselisihan diantara suami istri dimana jika suami  sudah  tidak  mencintai  istrinya  lagi maka  damaikanlah  keduanya  dengan  cara istri  meminta  suami  agar  mengurangi nafkah  wajib  yang  diberikan  kepadanya. Perjanjian  damai  tersebut  lebih  baik dibandingkan  perceraian.  Ayat  lain  yang dapat  menjadi  landasan  yuridis  dalam mediasi yaitu Q.S Al-Hujurot, Ayat: 9
اَمُهَنْ َن اوُحِل َْصََََ اوُلَتَتْقا َْ ِنِم ْؤُمْلا َِْم ِناَتَفُِاَط  ْنِإ َو َِْ َت  ِتَّلا اوُلِتاََقََ ى َرُْْ ْْا أَلَه اََمُهاَوَْحِإ  ْتََََن  ْنَََِِ اَمُهَنْ َن اوُحِل َْصََََ  ْتََاََ  ْنََِِ ِ َّاللَّ  ِرْمَأ أَلِإ ََ ِفَت أَّتَح َعْلاِن َْ  ِطِسْقُمْلا  ُّب ِحُُ َ َّاللَّ َّنِإ اوُطِسْقَأ َو ِاْو
Al-Baghowi  (Al-Baghowi,  1991) menyebutkan kejadian yang menjadi sebab turun  ayat  tersebut  yaitu  riwayat  dari
Qatadah  bahwa  telah  terjadi  perselisihan diantara dua orang dari kaum anshor terkait hak kebendaan. Salah satu pihak mengajak untuk menyelesaikan masalah ini dihadapan Rasulullah  SAW  sebagai  mediator,  namun pihak lainnya enggan menurutinya sehingga terjadi  perkelahian  diantara  keduanya, maka kemudian ayat tersebut turun sebagai pemutus  perselisihan  di  antara  keduanya melalui  jalur  mediasi  dengan  Rasulullah SAW  menjadi  mediator  yang  menengahi diantara para pihak.
Ibn  hanbal  (Ibn  Hambal,  2008) menyebutkan  bahwa  praktek  mediasi  telah dilakukan  oleh  Marwan  bin  Hakam  ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan hak kebendaan  antara  Sa’id  bin  Zaid  dengan Arwa. Siasat yang dilakukan oleh Marwan adalah  mengutus  beberapa  mediator  untuk mendamaikan kedua belah pihak.
Riwayatnya sebagai berikut
اوُحِل َْصََََ اوُ َهْْا  َااَق ،َنا َو ْرَم َّنَأ ،َََمَل ََُ  ِنَأ  َْْه
و ِع َ ََََُ َااَقََ ،ى َو ْىَأ َو  وُْ َه ِْْن ِو ِع َ ََََسِل  َُِْْذَه َْْ َن ُتْعِم َََُ  ِِّ َأ ُوَه ََْشَأ أاًاْ  َََش اَهِِّقَح  ِْْم ُتْذََْأ  ِ  ْو َرُتَأ َمَّلََُ َو ِرْ َلَه ُِ أَّلََص ِِ َاوَُُ َى َذَْأ  َِْم "  ُاوُقَُ ، ِ ْ  َ ََََُ  ْْ ِم ُرََقِِّوُط ،ِرَِِّقَح  ِرْ ََِن ا ًرْ  ِ ََََش  ِض ْىَْا َِْم ِرْ َلَعََ ،ْمِهِ ِْْإ  ِرْ ََِن  م ْوَق أَل ْوَم أَّل َوَت  َْْم َو ََْ  ِ ًَََ َىَأ كََ ،  ْ ِمَ ِن  مِل ََْسُم  ئ ِرْما َااَم َ َطَتْقا َِْم َو َِِ ََُنْعَل ر َِ ُرَل ُِ  َك َىاَن
"
Mediasi  dipadakan  dengan Al-Sulh yang mana keduanya dalam menyelesaikan sengketa  dengan  melibatkan  pihak  ketiga sebagai  penengah.  Redaksi  Al-Qur’an  dan Al-Hadits  diatas  menggunakan  kata  yang berasal dari kata “Al-Islah” yang memiliki arti  mendamaiakan  yang  berarti  harus  ada pihak lain selain para pihak yang berselisih yang  bertugas  sebagai  penengah,  dengan demikian kata “Fa aslihu” (bentuk perintah dari Aslaha ) memiliki    arti  “maka damaikanlah kalian semua para pihak-pihak yang berselisih”.
Landasan
Hukum
Islam Dalam Arbitrase Arbitrase  dipadakan  dengan “Al- Tahkim” di dalam hukum Islam, yang mana
keduanya  adalah  proses  penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mendatangkang  seorang  arbiter/ muhakkim yang ahli yang dapat memberi putusan yang mengikat.  Pada  zaman  Rasulullah  SAW telah  terjadi  proses “Al-Tahkim” dimana pada  waktu  itu  Abu  Syuraikh  bertanya kepada  Rasululloh  perihal  putusan  hukum yang  ia  lakukan  terhadap  kaumnya  ketika kaumnya berselisih kemudian mendatanginya dengan maksud agar diselesaikan  perselisihan  diantara  mereka, kemudian  Rasulullah  menjawab  “betapa baiknya  yang  engkau  lakukan”.  Dilain kesempatan  Rasululloh  membenarkan  apa yang  dilakukan  oleh  Sa’ad  Bin  Muadz ketika  ia  mendamaikan  bani  quraidloh dengan Tahkim (Zuhaily, 1985) .
Adapun  dalil  tentang  arbitrase  atau Al-Tahkim adalah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisa: 35 yang berbunyi
رَلهأ ْم ًاَمكح اواعناََ اَمهن ن هاَقََََش متفْ نإو ِ  َوُ ًاَحكََََصإ اوَُرُ نإ اَهلهأ ْم ًاَمكحو

## امهن ن
Berkenaan  dengan  ayat  tersebut Azzamakhsyari  menyebutkan  kisah  yang disampaikan  oleh  ‘Ubaidah  al-Salmani bahwa  telah  datang  kepada  ‘Ali  Bin  Abi Thalib  sekelompok  orang  dari  pihak  laki- laki  dan  sekelompok  orang  dari  pihak perempuan  yang  keduanya  telah  menikah kemudian  terjadi  perselisihan  diantara keduanya,  maka  ‘Ali  Bin  Abi  Thalib memanggil perwakilan (hakam) dari  pihak laki-laki  dan  perempuan  yang  masih kerabat untuk bermusyawaroh dan memutuskan perselisihan diantara keduanya.  Dari  musyawaroh  itu  maka diputuskan bahwa keduanya tetap melanjutkan  pernikahan.  Dalil  lain  yang mendasari  keabsahan tahkim sebagai penyelesaian  sengketa  adalah  ijma’  para ulama.
Dalam Tahkim disyaratkan  beberapa syarat, diantaranya
1. Muhakkim (arbiter)  merupakan  orang yang sah dalam persakisan dan syarat ini harus terus berlangsung sampai tiba pada waktu tahkim.
2. Perselisihan  yang  dapat  diselesaikan melalui  tahkim  bukanlah  perselisihan yang berhubungan dengan tindak pidana seperti “Al-Hudud/  Qishosh” sebab dalam  tindak  pidana  ini  yang  berhak mengeksekusi  adalah  imam.  Maka perselisihan  yang  dapat  diselesaikan melalui  tahkim  adalah  perselisihan tentang mu’amalah dan ahwal syahsiyyah.
Putusan muhakkim bersifat mengikat menurut  madzhab  Hanafi  dan  madzhab Hambali, dan pihak yang bersengketa dapat membatalkan putusannya sebelum eksekusi

## KESIMPULAN
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (APS)  pada  kenyataannya  telah  menjadi pemutus  perselisihan  pada  zaman  nabi Muhammad SAW dan para sahabat karena secara  praktis  telah  terjadi  beberapa peristiwa  diantaranya  (1)  Terjadinya Sulh Al-Hudaibiyyah (genjatan  senjata)  pada bulan Dzul Qo`dah akhir tahun 6 H antara kaum muslimin dengan kaum kafir Mekah,
(2) Al-Ishlah yang dilakukan oleh Marwan bin  Hakam  sebagai muslih (pihak  ketiga yang  netral  serta  memberi  arahan  agar berdamai)  pada  kasus  persengketaan  hak kebendaan  antara  Sa`id  bin  Zaid  dengan Arwa.  (3) Al-Tahkim yang  dilakukan  oleh Abu Syuraikh untuk menyelesaikan perselisihan  yang  terjadi  di  kaumnya  dan yang  dilakukan  oleh  Ali  bin  Abi  Thalib dengan  Mu`awiyyah  bin  Abi  Sufyan  pada perang siffin.
Hakikat masing-masing dari Sulh Al-
Hudaibiyyah,  Al-Ishlah  Dan  Al-Tahkim menunjukkan  kesesuaian  antara Sulh dengan negosiasi, Al-Ishlah dengan mediasi dan  konsiliasi, sedangkan Al-Tahkim dengan arbitrase.
Adapun  landasan  yuridis  hukum Islam  terkait  negosiasi  menjadi  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS)  yaitu  Q.S
Yusuf (58-61) dan Hadits yang
diriwayatkan  oleh  Ibnu  Hibban.  Landasan yuridis  hukum  Islam  terkait  mediasi  dan konsiliasi  menjadi  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu Q.S Annisa (128) dan Q.S  Al-Hujurot  (9).  Sementara    Landasan yuridis  hukum  Islam  terkait  arbitrase menjadi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (APS) yaitu Q.S Al-Nisa (35).

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Baghowi. (1991). Ma’alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur’An (Tafsir Al-baghowi) . Daar  Thoyyibah  Li  Al-Nasyr  Wa  Al- Tauzi’.
Al-Buthy, D. S. R. (2016). Fikhu as-Surah an-Nabawiyyah (p.  1991).  Daar  Al- Fikr.
Antasari, R. R., SH, M., Fauziah, M., Is, M. S.,  &  SHI,  M.  H.  (2020). Hukum ekonomi di Indonesia . Prenada Media.
Bakhri,  Syaeful.,  Layaman.,  Muh  Iqbal Alfan.  (2021).  Peran  Otoritas  Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology
Lending. J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research, 3 (1), 1-22.
Eliza,  pocut, Muhlizi, A., & Listyanto, A.
(2017). Laporan  analisis  evaluasi hukum . 325.
Entriani, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum  Di  Indonesia. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah , 3 (2). https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.2 77-293
Fathoni,  A.  (2006).  Metodologi  penelitian dan teknik penyusunan skripsi. Jakarta: Rineka Cipta .
Hamidi,  H.,  &  Latif,  M.  A.  (2021). Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan
Nasional.
YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran  Hukum
Dan Hukum Islam , 12 (1), 51. https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1 .10546
Hibban,  I.  (1988). Al-Ihsan  Fi  Taqribi Shahih  Ibnu  Hibban .  Muassasah  Al- Risalah.
Ibn Hambal, A. (2008). Musnad Ahmad Bin
Hanbal . Daar Al-Kutub Al-`Ilmiyyah.
Ibnu  Katsir.  (2000). Tafsir  Al-Qur’an  Al- ’Adzim (Tafsir Ibnu Katsir) . Daar  Ibn Hazm.
Kurniawaty, Y. (2017). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intektual ( Alternative  Dispute  Resolution  On Intellectual Property Dispute ). Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (2), 163–170.
Muslim, A.-N. (2006). Shahih Muslim, Vol.
2 (p. 62). Daar Thoyyibah Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi’.
Peraturan  Mahkamah  Agung.  (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.  In Journal  of  Chemical Information  and  Modeling (Vol.  53,
Issue 9, pp. 1689–1699). https://doi.org/10.1017/CBO9781107 415324.004
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI.  (2008). Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Issue 2, p. 121).
Supardi,  S.,  &  Hanifiyah,  Z.  (2017). Penyebab  Kegagalan  Mediasi  dalam Proses  Perceraian  (Studi  Kasus  di Pengadilan  Agama  Kudus  periode Januari-April 2017). YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam ,
8 (1),
155. https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1. 3224
Susilawetty. (2013). Arbitrase dan
alternatif penyelesaian sengketa ditinjau  dalam  perspektif  peraturan perundang-undangan . Gramata Publishing. Susilawetty. (2014). Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial . Graha Ilmu. Syafrida, & Hartati, R. (2020). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui  Negosiasi. Jurnal  Surya
Kencana  Dua:  Dinamika  Masalah Hukum  Dan  Keadilan  Vol.  7  No.2 Desember 2020 , 7 (1), 248–270.
Tampongangoy,  G.  H.  (2015).  Arbitrase
Merupakan  Upaya  Hukum  Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang
Internasioanal. Lex et Societatis , III (1), 140–150.
Triana,  N.  (2019). Alternative  Dispute Resolution  (Penyelesaian  Sengketa Alternatif  Dengan  Model  Mediasi, Arbitrase,  Negosiasi  Dan  Konsiliasi) .
Kaizen Sarana Edukasi.
Undang-Undang Republik Indonesia.
(1999).  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  In UU No 30 1999 (pp. 41–51).
Undang-Undang
Republik Indonesia.
(2004).  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2004 Tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial.  In Presiden Republik  Indonesia (Issue  1,  pp.  1– 103).
https://www.dpr.go.id/dokjdih/docum ent/uu/2.pdf
Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  48  Tahub  2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman (Vol. 27, Issue 7, pp. 1–5).
Utama,  M.  (2014). Dasar-Dasar  Hukum
Kontrak  dan  Arbitrase .  Tunggal Mandiri.
Zuhaily,  W.  (1985a).  Al-Fiqh  Al-Islāmy Wa  ‘adillatuhu  Jilid  2.  In Damascus: Dar Al-Fikr (Vol. 1, p. 944).
Zuhaily, W. (1985b). Al-Fiqh Al-Islāmy Wa ‘adillatuhu Jilid 8 . Suriah.