## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1123-1139 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247

## RELASI POLITIK BIROKRASI DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN PT. JHONLIN BATU MANDIRI DI KABUPATEN BOMBANA
Asriani 1 , La Ode Muhammad Elwan 2 , Dhani Himawan 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Correspondent author : muh.elwan@uho.ac.id Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The purpose of writing this article is to find out the relationship between the bureaucracy and the company PT. Jhonlin Batu Mandiri in Bombana Regency.
The  research  method  used  is  a  qualitative  research  type  with  a  descriptive  approach.  The data analysis technique uses the opinion of Miles, Huberman &  and Saldaña (2014) with an interactive  model  starting  from  data  collection,  data  reduction,  data  presentation,  and conclusions. Based on the results that have been obtained regarding bureaucratic relations and plantation companies which result in power politics in local government agencies that collaborate with entrepreneurs through clientelistic relations and market relations. As a result, in  the  regional  relations  position,  bureaucratic  and  company  cooperation  occurred  for the benefit of village infrastructure development, and in the market relations position, there was a claim for community plantation land from PT. Jhonlin Batu Mandiri in Tinabite Village, Lantari Jaya District, Bombana Regency. Market relations are short-term relations that are developed through  the  issue  of  company  political  promises  to  land  owners,  resulting  in  supply  and demand.

## Keywords: Bureaucracy; Clientelism Relations; Market Relations; Political Relations; Plantation Company

## Abstrak
Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk mengetahui  relasi  politik  birokrasi  dan  perusahaan PT. Jhonlin Batu Mandiri di Kabupaten Bombana. Metode penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan Deskriptif. Teknik analisis data menggunakan pendapat Miles, Huberman & Saldaña (2014) dengan model interaktif dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Berdasarkan hasil yang telah di peroleh dalam mengenai  relasi  birokrasi  dan  perusahaan  perkebunan  yang  mengakibatkan  politik kekuasaan  pada  instansi  pemerintah  daerah  yang  melakukan  kerjasama  dengan pengusaha melalui relasi klientalistik dan relasi pasar.  Akibatnya pada posisi relasi klentalistik terjadi  kerjasama  birokrasi  dan  perusahaan  demi  keuntungan  pembangunan  infrastruktur desa  dan  pada  posisi  relasi  pasar,  terjadi  mengklaim  lahan  perkebunan  masyarakat  dari PT.Jhonlin  Batu  Mandiri  di  Desa  Tinabite  Kecamatan  Lantari  Jaya  Kabupaten  Bombana. Relasi Pasar tersebut merupakan relasi jangka pendek yang di kembangkan melalui isu janji politik perusahaan kepada pemilik lahan sehingga terjadi penawaran dan permintaan.
Kata Kunci: Relasi Politik; Birokrasi;  Relasi Klientaslisme; Relasi Pasar; Perusahaan Perkebunan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1123-1139 Asriani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Birokrasi di desain sebagai aparat publik yang diangkat oleh negara dan diasumsikan sebagai  lembaga  yang  netral  secara  politik,  dan  tidak  memiliki  kekuasaan  serta  tanpa kepentingan.  Terjadinya  antara  administrasi  dan  politik  di  Amerika,  menjadikan  birokrat terbagi ke dalam dua kategori, yaitu: pertama, careerist adalah aparat publik yang memiliki masa  kerja  yang  panjang.  Sehingga  dianggap  memiliki  netralitas  politik  dan  diasumsikan sebagai birokrat sesungguhnya. Kedua transients adalah aparat publik yang hanya memiliki masa kerja yang pendek, atau sering disebut aparat politik yang diangkat, dan karenanya tidak  dianggap  birokrat.  Birokrat  dengan  kategori  careerist,  sangat  memiliki  kepentingan untuk  menjaga  kelangsungan  karirnya,  dibandingkan  dengan  birokrat  yang  memiliki  masa kerja yang pendek yaitu kategori transient . Oleh karena itu, birokrat yang memiliki masa kerja panjang,  lebih  memiliki  peluang  untuk  memainkan  politik  birokrasi,  karena  ia  berorientasi pada  kelangsungan  karirnya  dalam  suatu  institusi  birokrasi,  walaupun  umumnya  seringkali diasumsikan  netral.  Karena  adanya  dikotomi  antara  administrasi  dan  politik,  maka  birokrasi dipandang  netral  secara  politik  karena  hanya  mengimplementasikan  kebijakan  publik. Birokrasi  juga  senantiasa  memiliki  orientasi  yang  bersifat  administratif  dan  politis,  sehingga kinerja  administratif  birokrasi  berhubungan  dengan  kekuasaan  politik  yang  dimilikinya (Farazman).  Sehingga,  efektivitas  proses  birokrasi  dapat  tercapai  optimal  bila  kekuasaan politik yang dimilikinya seimbang dengan institusi lainnya diluar birokrasi.
Birokrasi dan politik bagai dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Birokrasi dan politik memang merupakan dua institusi yang memiliki karakter yang berbeda, namun  saling  mengisi.  Dua  karakter  yang  berbeda  antara  ini  memerikan  sisi  positif  terkait dengan  sinergi,  namun  disisi  lain  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  aroma  perselingkuhan (Rozi,2006).
Ciri  khas  birokrasi  adalah  bentuk  institusi  yang  berjanjang,  rekuitmen  berdasarkan keahlian,  dan  bersifat  impersonal.  Sedangkan  politik  adalah  usaha  untuk  menentukan peraturan-peraturan  yang  dapat  diterima  baik  oleh  sebahagian  besar  warga  untuk membawa  masyarakat  kearh  kehidupan  bersama  yang  harmonis  (Budiarjo,2008).  Politik, kekuasaan, dan birokrasi dalam dinamika pemerintahan Indonesia bagaikan kesatuan yang tidak  terpisahkan.  Hubungan  ketiganya  dapat  dilacak  dari  sejarah  awal  pembentukan negara ini, dari masa kerajaan, zaman kolonial hingga setelah kemerdekaan. Tarik menarik politik  dan  kekuasaan  berpengaruh  kuat  terhadap  pergeseran  fungsi  dan  peran  birokrasi selama  ini.  Birokrasi  yang  seharusnya  bekerja  melayani  dan  berpihak  kepada  rakyat berkembang  menjadi  melayani  penguasa  dengan  keberpihakan  pada  politik  dan kekuasaan. Sampai saat ini, pengaruh kuat pemerintah terhadap birokrasi membuat sulitnya mesin  birokrasi  member  pelayanan  publik  yang  profesional,  rentan  terhadap  tarik-  menarik

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1123-1139 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247
kepentingan  politik,  korupsi,  kolusi,  nepotisme,  inefisiensi,  dan  berbagai  penyakit  birokrasi lainnya.
Ini  semua  adalah  awal  berkembangnya  bisnis  kekuasaan  yang  akan  mengatur kegiatan  bisnis  rakyatnya.  Dari  sinilah  muncul  hubungan  antara  birokrasi,  kekuasaan  dan kalangan  bisnis,  suatu  hubungan  yang  saling  menunjang  dan  menghidupi  dan  efeknya adalah munculnya berbagai praktik korupsi,kolusi dan nepotisme. Fenomena yang ada saat ini adalah banyaknya birokrat yang melakukan kegiatan tamabahan dengan menciptakan bisnis kekuasaan didalamnya, baik itu yang berkaitan dengan peraturan perizinan  maupun proyek-proyek pembangunan.
Birokrasi  dan  politik  adalah  suatu  alat  atau  instrumen  suatu  pemerintah  untuk melaksanakan  keputusan-keputusan  serta  kebijakan-kebijakan.  Birokrasi  menjadi  penting karena merupakan suatu bentuk hierarki, yang diikat dengan sistem legislasi yang relatif luas dan mengalokasikan kewenangan serta legitimasi kekuasaan, kemudian mendistribusikannya dalam bentuk tugas-tugas pelayanan secara terpadu. Secara otomatis hal ini berkaitan dengan aspek hubungan atau relasi, sehingga birokrasi secara operasional bermakna  sesuatu  yang  ingin  dicapai  sebagai  tujuan  dan  mereka  menerima  gaji  karena statusnya itu. Maka, apabila ada imajinasi pada setiap tingkat kegiatan, setiap sektor, setiap fungsionaris,  ia  tidak  semata-mata  mengarahkan  lingkungan,  tetapi  juga  melayani lingkungan masyarakat secara komprehensif dan integral.
Namun  di  sisi  lain  muncul  praduga  adanya  azas  manfaat  pada  para  birokrat  dan pengusaha,  yang  mempunyai  koneksitas  dan  relasi  dengan  partai-  partai  politik  yang menguasai  pemerintahan  dan  birokrasi  tertentu.  Hal  ini,  cetaris  paribus  dengan  patron- patron  politik  dan  patron-client  yang  memanfaatkan  turbulensi  pembangunan  ekonomi untuk melahirkan kartel politik.
Andre  Krouwel  merumuskan  politik  kartel  sebagai  suatu  model  yang  muncul  dalam organisasi  partai  dalam  studinya  di  beberapa  negara  di  kawasan  Amerika  Latin.  Dalam artikel  ini,  istilah  kartel  politik  merujuk  pada  istilah  yang  digunakan  Yahya  Muhaimin  (1990) dalam buku Bisnis dan Politik, yang mengutip pendapat Herbert Feith tentang “patronase”, yaitu mengenai peran partai politik, dimana partai-partai tersebut merupakan suatu saluran utama  untuk  dapat  memasuki  birokrasi  dan  kepentingan  partai  politik  tertentu  yang mempunyai relasi dengan birokrasi pemerintahan.
Tentunya saja kondisi tersebut secara otomatis dapat membentuk Patron-clientalisme .
Di  dalam  hal  ini,  Yahya  Muhaimin  menggunakan  model  pemikiranya  yang  disebut "CLIENTILISM". Model ini sebenarnya banyak sekali dikembangkan di dalam studi antropologi dan sciologi. Clintilism itu sendiri sebenarnya untuk kajian mengenai Asia Tenggara bukanlah
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1123-1139 Asriani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
hal yang baru sama sekali, karena James Scott lande yang khusus menggunakan kerangka yang  sama  untuk  membahas  politik  di  Philipina  sudah  banyak  sekali  mengungkapkannya. Apakah  yang  dimaksud  dengan clintilism ?.  Mungkin  ada  baiknya  dijelaskan  bagaimana kerangka hubungan yang bersifat "clientilism"
Hubungan yang clientilistic terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu antara "patron" dan "client".
Masing-masing  pihak  memiliki  sejumlah "resources" atau  sumber  daya  yang  dapat dipertukarkah (exchange) satu sama lain yang menguntungkan. Si patron biasanya memiliki sumber  daya  cukup  besar,  misalnya  perlindungan,  rasa  aman,  fasilitas,  kedudukan,  lisensi, keuangan/dana, dan lain sebagainya. Sementara itu si Client menyediakan dukungan, dan tenaga  (baik  yang  berwujud  keahlian  maupun  tenaga  kasar,  seperti  misalnya  penggarap sawah  pada  tingkat  lokal,  demikian  pula  centeng).  Dengan  demikian  terjadi  hubungan yang  timbal  balik  (reciprocal),  akan  tetapi  sebenarnya  yang  paling  besar  menikmati  hasil dari interaksi tersebut adalah si Patron. Tidak selamanya si Client akan menjadi client karena pada suatu waktu ia akan berfungsi sebagai "brooker ? atau apa yang disebut "middleman," atau  perantara  antara  si  patron  dengan  si  client  yang  sesungguhnya.  Hubungan  tersebut tetap  terpelihara  kalau  seandainya  tetap  saling  menguntungkan,  akan  tetapi  apabila masing-masing  pihak  sudah  merasa  bahwa  hubungan  tersebut  tidak  lagi  menguntungkan maka dapat saja si patron mencari client yang baru ataupun si client mencari patron yang baru.
Seiring  dengan  alasan  sistem  ekonomi  politik  modern  dewasa  ini,  domain  negara harus dipisah dari domain swasta. Masing-masing memiliki ciri dan karakteristik berbeda serta diatur  dengan  aturan  main  yang  berbeda  pula.  Campur  aduk  keduanya  menyebabkan kedua  sistem  tersebut  mengalami  distorsi,  yang  akan  berujung  pada  ketidakadilan, kesenjangan  ekonomi,  monopoli,  dan  korporatisme.  Pengusaha  memperoleh  keuntungan dengan  cara  bukan  persaingan  yang  sehat  di  dalam  pasar.  Kekuasaan  dipakai  untuk memengaruhi  pasar sehingga  mengalami  distorsi  untuk kepentingannya.  Dalam  praktiknya perburuan  rente  ekonomi,  pelaku  usaha  mengundang  kekuasaan  atau  memengaruhi kekuasaan untuk mengambil dari suatu nilai yang tidak dikompensasi.
Retorika  tentang  “pelayanan  negara”  mengandaika n  bahwa  para  pejabat  pemerintah bagaimanapun juga akan diarahkan untuk bertindak dalam kepentingan publik luas, meski dalam  kenyataannya  perilaku  mereka  secara  empiris  lebih  dapat  dijelaskan  lewat  motif- motif  kepentingan  pribadi  yang  lebih  sempit.  Perilaku  para  pejabat  negara  dapat dipengaruhi oleh suap, kampanye sumbangan hadiah kepada anggota keluarga, atau janji masa  depan.  Sejumlah  besar  aktivitas  sektor  swasta  dengan  demikian  diselewengkan  dari kewirausahaan  menghasilkan  kekayaan  ke  pemburuan  rente  (Krueger  1974;  Buchanan, Tullock,  dkk,  1980).  Memang  tidak  semua  pengusaha  yang  berpolitik  berdampak  negatif.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1123-1139 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247
Namun  pengalaman  empirik  di  negara  berkembang  menunjukkan,  kemungkinan  tabiat koruptif dari dwifungsi itu justru semakin membesar. Karena umumnya, motivasi utama para pengusaha  atau  'taipan'  berpolitik  guna  mempertahankan  kepentingan  bisnisnya  (Harris, 2003). Tracking yang dilakukan menunjukkan, pebisnis di negara berkembang yang berpolitik adalah kroni kapitalis, bukan entrepreneur sejati. 'Kerajaan' bisnis yang dibangun bukan hasil persaingan  usaha  sehat  dan  inovasi  bisnis,  tetapi  dari  privilege  dan  konsesi  yang  diberikan patron politik. Yashiro Kunio (1990) menamakannya ''kapitalis semu'' (ersatz kapitalism), yaitu pengusaha yang tumbuh karena memiliki hubungan mesra dengan rezim.
Menurut  Widanarto  (2017)  yang  dimaksud  dengan  praktek rent  seeking itu  adalah  perilaku pejabat  publik  dan/atau  politisi  yang  hanya  melayani  dirinya  sendiri  atau  penguasaan- penguasaan  sumber  daya  yang  memikirkan  kepentingan  pribadi  dengan  cara  mencari celah-celah  kebijakan  publik  atau  pengalokasian  anggaran  dalam  proyek-proyek pemerintah  demi  kepentingan  memperkaya  diri  sendiri  atau  menguntungkan  sebagian kelompok  tertentu  dengan  tujuan  penguasaan  ekonomi-politik.  Menurut  Pahlevi  dalam tulisannya berjudul Republik Rent-Seeker Indonesia (2013) menerangkan bahwa Rent Seeking juga  dapat  diartikan  sebagai  perilaku  pengeluaran  sumber  daya  untuk  mengubah kebijakan ekonomi, atau menelikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan pihak rent seekers Dalam teori ekonomi klasik,konsep rent- seeking dinilai sebagai perilaku negatif karena  mempengaruhi  kegiatan  ekonomi  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak lain.  Asumsi  yang  dibangun  dalam  teori  ekonomi  politik  adalah,  bahwa  setiap  kelompok kepentingan berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya  sekecil-kecilnya.  Praktek  rent  seeking  juga  di  kategorikan  sebagai  penyalahgunaan wewenang,  memperdagangkan  pengaruh,  penyalahgunaan  fungsi  dan  memperkaya  diri secara  tidak  sah.  Untuk  mengatasi  terjadinya  praktek  rent  seeking  maka  harus  ada peraturan yang menjadi landasan hukum penangkapan pelaku rent seeking.
Teori  yang  mengkaji  masalah  itu  dikenal  dengan  sebutan  teori  perburuan  rente ekonomi ("Theory of Economic Rentseeking"). Teori tersebut menjelaskan fenomena perilaku pegusaha untuk mendapatkan lisensi khusus, monopoli dan fasilitas lainnya dari pihak yang berwenang, yang mempunyai kekuasaan atas bidang tersebut. Dengan lisensi khusus, maka dengan mudah pelaku yang lain tidak bisa masuk pasar. Karena itu, perilaku pemburu rente ekonomi biasanya merupakan perilaku antipersaingan atau menghindari persaingan.
Melihat  konteks  di  tingkat  lokal  yang  terjadi  di  Kabupaten  Bombana,  fokusnya  di Desa Tinabite, Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana. Berawal dari perkembangan industri  PT.  Jhonlin  Batu  Mandiri  atau  di  kenal  dengan  singkatan  (JBM)  yaitu  berupa  pabrik tebu/gula  yang  membutuhkan  lahan  seluas  150.000  hektar  Area  tersebut  telah  masuk  di
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1123-1139 Asriani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
wilayah hutan produksi yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tina Orima. Luas kebun tebu PT Jhonlin menurut izin 20.000 ribu hektare. Lahan  yang tak digarap peternak dan gembala berupa alang-alang yang kini sudah ditanami tebu. PT Jhonlin sudah membeli konsesi   penanaman berupa sawahi dan sekitarnya untuk di jadikan lokasi pabrik gula. dimana lahan yang dibutuhkan untuk memberikan perubahan positif bagi masyarakat di kawasan pabrik dalam hal pembangunan ekonomi dan investasi.
Berdasarkan  hasil  observasi,  menunjukan  bahwa  masyarakat  sekitar  sempat  frustasi karena tidak ada manajemen yang jelas dalam kontribusi tersebut, kemudian mereka kaget mengetahui  bahwa  lokasi  tersebut  di  penuhi  dengan  alat  berat  dan  dijaga  ketat  serta diawasi oleh aparat kepolisian bersenjata lengkap. Salah satu instansi pengelola perkebunan di  lingkungan  Pemerintah  Bombana  adalah  (UPTD)  atau  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  dan Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  di  Kabupaten  Bombana,  yang  pada  hakikatnya  merupakan perkebunan  tebu  yang  dikelola  pada  suatu  lokasi  yang  ditetapkan  oleh  (KPH  Tina  Orima) atau  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Tina  Orima,  yang  kewenangannya  ditetapkan  melalui Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007  Tentang  Tata  Hutan  Dan  Penyusunan  Rencana Pengelolaan  Hutan  Serta  Pemanfaatan  Hutan.  Mengenai  pengelolaan  perkebunan  lahan tebu  di  Kabupaten  Bombana  pada  dasarnya  membutuhkan  lahan  yang  sangat  luas  dan selama  ini  lahan  tidak  tersentuh  oleh  keberadaan  industri  tersebut  setetelah  dimanfaatkan lebih  dulu  oleh  masyarakat  kurang  lebih  untuk  perkebunan  dan  peternakan.  Pada  hal  ini eksistensi  perkebunan  biasa  mempengaruhi  hak-hak  masyarakat  (petani,  peternak  dan penduduk setempat).
Tujuan  pengembangan  lahan  untuk  lokasi  perkebunan  tebu      perusahaan  dan pemerintah menyebabkan banyak pertanyaan mengenai lahan mereka yang telah di klaim perusahaan  tersebut  sehingga  mengakibatkan  konflik  persengketaan  lahan  dalam  sektor pengelolaan  perkebunan  tebu  lalu  apakah  di  maksud  akan  berjalan  sesuai  pembentukan peraturan daerah yang ada atau bagaimana relasi antara instansi agar pemerintah daerah benar  benar  konsisten  dalam  pelaksanaanya  dalam  hal  pembangunan  terkhususnya penataan ruang lahan perkebunan tersebut.
Kasus  di  atas  dapat  dijadikan  dasar  untuk menganalisis  bagaimanakah  relasi  politik  antara birokrasi  dan  perusahaan  mengenai  pengelolaan  lahan  perkebunan  Di  Desa  Tinabite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
Studi ini memberikan berbagai kepentingan dalam pengelolaan penataan ruang di lingkungan  terutama  penataan  lahan  perkebunan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  untuk mengkonfirmasikan diberbagai pihak membangun sosialisasi antara rencana pembangunan yang ditetapkan melalui peraturan dalam pelaksanaannya dan mengidentifikasi hubungan antara berbagai pihak.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1123-1139 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247

## METODOLOGI
Penelitian dilakukan di Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten bombana. Alasan pemilihan lokasi tersebut yaitu untuk mengetahui Relasi Birokrasi Dan Pengusaha Perkebunan yang berdiri di PT.Jhonlin Batu Mandiri Di Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
Rancang  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kuaitatif.  Bagdon  dan  Taylor  (dalam Moelong,  2005:4).  Menjelaskan  tentang  kualitatif  yaitu  prosedur  penelitian  yang  dimana mendapatkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  yang  tertulis  serta  lisan  dari  orang  yang diamati.  Pendekatan  kualitatif  di  arahkan  pada  latar  dan  individu  tersebut  secara lengkap,maka  hal  ini  tidak  di  perbolehkan  mengisolasi  seorang  individu  atau  organisasi kedalam  variable  ataupun  hipotesis  tetapi  memandangnya  sebagai  bagian  dari  suatu keutuhan.
Informan penelitian dapat diartikan sebagai orang yang dianggap memiliki kompetensi dan dipercaya  dapat  memberikan  informasi  valid  dan  reliable  dalam  lingkup  penelitian  ini, dalam artian orang yang mengerti mengenai kondisi dan situasi dari dasar dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data secara representif, maka informan kunci yang di maksud adalah orang memahami permasalahan dan berkaitan langsung dalam penelitian ini yakni Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana, Kepala Seksi  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Tina Orima  Bombana,  Direktur  divisi  humas  perusahaan  (PT.  Jhonlin  Batu  Mandiri),  Kepala  desa dan tokoh masyarakat di Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua pembagian yaitu kombinasi antara  data  kualitatif  dan  kuantitatif,  namun  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data kualitatif deskriptif atau disebut juga data naratif, adalah data penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, data  yang  di  gunakan  berdasarkan  kualitas  dari  suatu  objek  atau  fenomena  yang  ada dilapangan.
Sumber  data  berupa  data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  oleh  peneliti  dari objek penelitiannya. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi  pada  pihak  yang  bersangkutan  dalam  tujuan  penelitian,  dan  data  sekunder yang  diperoleh  secara  tidak langsung  dari objek penelitian.  Jadi  data sekunder yaitu  data yang dikumpulkan berupa dokumen yang terkait dengan tujuan penelitian.
Selanjutnya  teknik  Pengumpulan  Data  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Observasi  adalah salah  satu  langkah  mendapatkan  data  dengan  proses  pengamatan  secara  langsung terhadap  objek  penelitian  untuk  mendapatkan  data  yang  berhubungan  dengan  masalah
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1123-1139 Asriani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
penelitian sekaligus melakukan pencatatan mengenai informasi yang diperoleh dan memiliki kaitan dengan penelitian ini; (2) Wawancara adalah salah satu langkah untuk memperoleh dan  mengumpulkan  data  melalui  kegiatan  dialog  atau  tanya  jawab  serta  diskusi  dengan narasumber atau informan yang memiliki pengetahuan mengenai objek dan masalah yang diteliti;  (3)  Dokumentasi  dilakukan  untuk  memeroleh  data-data  secara  langsung  dari  lokasi penelitian.  Dokumentasi  tersebut  berbentuk  beberapa  jurnal  yang  relevan,  buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto dan data-data yang memiliki relevansi dengan kegiatan penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui Relasi Politik Birokrasi dan Pengusaha Perkebunan PT. Jhonlin Batu Mandiri Desa Tinabite Kecamata Lantari Jaya Kabupaten Bombana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Dwiyanto  (2006:56)  yang  dikutip  dari  La  Ode  Muhammad  Elwan.  (2019)  bahwa pemberian  pelayanan  publik  oleh  aparatur  pemerintah  kepada  masyarakat  (publik) merupakan  perwujudan  dan  fungsi  aparatur  negara  sebagai  pelayan  masyarakat  (abdi), disamping  sebagai  abdi  negara.  Dalam  konteks  ini  masyarakatlah  sebagai  aktor  utama (pelaku)  pembangunan,  sedangkan  pemerintah  berkewajiban  untuk  mengarahkan, membimbing  serta  menciptakan  suasana  yang  menunjang  kegiatan-kegiatan  dari masyarakat  tersebut.  Pada  kondisi  ini  aparatur  negara  dituntut  untuk  lebih  mampu memperbaiki  kinerjanya  (pelayanan  prima)  dan  diharapkan  lebih  mampu  merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi  pendorong  percepatan  terwujudnya  masyarakat  yang  mandiri  dan  sejahtera. Pelayanan  yang  telah  menunjuk  kepada  aturan  formal  dianggap  telah  memenuhi  sendi- sendi  pelayanan  yang  baik  dan  aparat  pelayanan  dianggap  telah  konsisten  dalam menerapkan  aturan  hukum  pelayanan.  (Muhammad  Elwan,  2019).  Untuk  itu  dibutuhkan kerja  nyata  dari  aparat  Birokrasi  dalam  menemukan  formulasi  pelayanan  yang  benar dengan memposisikan dirinya sebagai tuan kepada pengguna layanan (warga dan pelaku usaha).  Pada  posisi  ini,  diharapkan  berikrasi  tau  dirinya  seperti  yang  dikemukakan  oleh Weber dalam (Bakti, Ode, & Elwan, 2018), bahwa sumber legitimasi dari birokrasi berasal dari aturan  yang  berlaku  (legalitas  formal).    Dalam  konsep  Weber  birokrasi  sebagai  aparat administratif  mempunyai  peran  yang  menentukan  tumbuh  dan  berkembangnya organisasi tersebut, sehingga perhatian Weberian ini lebih  kepada struktur (birokrasi) yang telah diatur secara  normatif  dan  mekanisme  untuk  mempertahankan  struktur  tersebut  untuk  menjamin tercapainya tujuan organisasi. (Bakti et al., 2018).

## Tata Ruang Wilayah Perkebunan Masyarakat Desa Tinabite Kabupaten Bombana
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Bombana 2013-2030, lahan di Tanabite dan desa-desa

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1123-1139 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247
sekitarnya memang diperuntukkan bagi ladang penggembalaan dan persawahan. Dalam Peraturan  Daerah  Nomor  20  Tahun  2013  yang  memuat  ketentuan  tata  ruang  itu,  nama ladang penggembalaan tersebut adalah dusun lababu dengan luas 11 ribu hektare. Seperti dikutip Majalah  Tempo  edisi  9  September 2019  dengan  judul  “Gula - gula  Dua  Saudara”,  PT Jhonlin  mendapatkan  konsesi  perkebunan  tebu  di  Bombana.  Menteri  Pertanian  Amran Sulaiman  bahkan  turun  tangan  untuk  membantu  perizinan  perusahaan  tersebut.  Amran membenarkan  pernah  mengumpulkan  pejabat  pemerintahan  di  Sulawesi  Tenggara membahas investasi Isam.
Area  tersebut  masuk  wilayah  hutan  produksi  yang  dikelola  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Produksi  (KPHP)  Tina  Orima.  Total  luasnya  150  ribu  hektare.  Luas  kebun  tebu  PT  Jhonlin menurut izin 20 ribu hektare. Lahan yang tak digarap peternak dan gembala berupa alang- alang,  yang  kini  sudah  ditanami  tebu.  PT  Jhonlin  sudah  membeli  konsesi  perusahaan tambang emas di sekitarnya untuk lokasi pabrik gula.
PT Jhonlin mengklaim masuk wilayah itu karena sudah menjalin kerja sama dengan KPHP Tina Orima.  Dalam  perjanjian,  lahan-lahan  di  Tinabite,  termasuk  yang  diklaim  Marjuni,  berstatus hutan produksi. “Sesuai d engan izin, kami akan menjadikannya ladang t ebu,” kata Direktur PT Jhonlin Batu Mandiri Mochamad Arif Efendi.
Adapun  data  wilayah  lahan  yang  di  klaim  oleh  pihak  PT.Jhonlin  Batu  Mandiri  terletak  di Dusun  Lababu  dengan  jumlah  kepala  keluarga  27  KK  dan  luas  lahan  perkebunan  dan peternakan  11.000  Ha.    (Sumber;  data  Desa  Tinabite  Kecamatan  Lantari  Jaya  Kabupaten Bombana, 2023).

## Profil  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Unit  X  Tina Orima Kabupaten Bombana
Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Tina  Orima Kabupaten  Bomabana  merupakan  unsur  pelaksana  urusan  pemerintahan  yang  dimana kewenangnanya telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara NO 80 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Pada  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sulawesi Tenggara.  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP)  Model  X  Tina  Orima  mempunyai luas±  115.093  hektar,  terletak  di  Kabupaten  Bombana  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Berdasarkan penetapan KPHP Tina Orima merupakan KPH dengan luas 116.126 ha. Namun berdasarkan  hasil  analisis  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  yang  bersumber  dari  hasil pemetaan,  pengecekan  lapangan  dan  konsultasi  publik  dalam  rangka  penyusunan rencana  pengelolaan  KPHP  Tina  Orima diperoleh  luas  115.113,15 ha.  Sehingga  kajian  yang digunakan  dalam  dokumen  rencana  pengelolaan  ini  adalah  115.113,15  ha  tetapi
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1123-1139 Asriani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
berdasarkan  data  pemutahiran  kawasan  hutan  berdasarkan  penetapan  kawasan  hutan pada kompleks hutan G. Mendoke sesuai keputusan mentri kehutanan No.SK.6583/menhut- VII/KUH/2014  tanggal  28  Oktober 2014  luas  wilayah  KPHP  Model Bombana  (unit  X)  menjadi seluas  ±  115.093  ha.  Fakta  menunjukan  bahwa  terjadi  missing  data  yang  kita  tidak  ketahui sumber data mana yang mesti digunakan untuk ditetapkan kebenarannya.
Profile Company PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM).
PT.  Jhonlin  Batu  Mandiri  adalah  perusahaan  yang  didirikan  pada  tanggal  30  April  2014 berdasarkan akte pendirian perseroan no 31 yang di buat oleh notaris Muhammad Hanafi, SH yang telah mendapatkan pengesahan pendirian Perseroan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  republik  Indonesia  Nomor AHU-15099.40.10.2014  tertanggal 26 Juni  2014. Kemudian,  dalam  perjalanannya  telah  beberapakali  mengalami  perubahan  anggaran dasar  perseroan  dan  terakhir  dirubah  berdasarkan  akte  pernyataan  keputusan  para pemegang saham nomor 29 tanggal 22 Januari 2018 yang di buat oleh notaris Muhammad Hanafi, SH.

## Wilayah Konsesi PT Jhonlin Batu Mandiri
Areal  kerjasama  dibahas  secara  luas  dalam  Rencana  Kerja  Usaha  (RKU),  Tata  batas  areal kerjasama  dilaksanakan  sebagai  tata  batas  terluar  areal  kerjasama  yang  berada  didalam wilayah  pengelolalaan  KPHP  Unit  X  Tina  Orima.  Penataan  batas  luar  areal  kerjasama dilakukan berdasarkan peta sesuai gambar 1.
Gambar 1 Peta wilayah kerjasama KPHP Tina Orima dengan JBM.

## Sumber: KPHP Tina Orima
Pemasangan  batas  areal  kerjasama  di  lakukan  satu  pal  batas  areal  kerjasama  adapun jumlah  target  rencana  pelaksanaan  batas  blok  areal  kerjaama  pada  KPHP  Tina  Orima isajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Target Rencana Pelaksanaan Penataan Batas Blok Areal Kerjasama Uraian Panjang Batas Rencana Pelaksanaan (Tahun) Km Titik Koordinat Geografis Batas buatan (batas  Luar) 102,30 Terlampir 2017 s/d 2018
Sumber: Rencana Kerja Usaha kerjasama PT. Jhonlin Batu Mandiri dengan KPHP Tina Orima.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1123-1139 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247
Pengembangan  perkebunan  tebu  pada  kesatuan  pengelolaan  hutan  produksi  (KPHP) Model Unit X Tina Orima yang dikelola oleh pihak JBM mempunyai luas ±20.000 ha, dengan membagi-bagi  areal  ke  dalam  beberapa  blok  yaitu:  blok  perlindungan,  blok  hasil  hutan kayu, blok pengembnagn ternak dan hijauan makanan ternak, dan blok sarana prasarana denganpenjelasan sebagai berikut:
1. Blok  perlindungan:  blok  perlindungan  ini  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan (sumber mata air, kiri-kanan sungai, plasma nutfah, sepandan danau/sungai,  buffer  zone  hutan  lindung  /kawasan  konservasi,  dll).  Blok  yang dilindungi  ini  juga  termasuk  areal  untuk  keperluanreligi  dan  budaya  masyarakat hukum adat setempat.
2. Blok hasil hutan kayu: blok yang dimanfaatkan untuk budidaya pohon atau hutan.
3. Blok  pengembangan  ternak  dan  hijauan  makanan  ternak  (hmt):  merupakan  blok yang dimanfaatkan untuk pengembangan ternak dan budidaya.
4. Blok  sarana  Prasarana:  blok  sarana  prasarana  merupakan  blok  yang  tidak dimanfaatkan  untuk  budidaya  pohon  dan  hmt,  yaitu:  sungai,  danau,  gudang, bangunan kantor, dsb.
Berdasarkan  tujuan  penelitian  dan  penulisan  ini  maka  penulis  menggunakan  teori  Ralp Miliband  (1969),  Trotsky  (1937)  tentang  bentuk  relasi  kekuasaan  yang  terbangun  antara birokrasi  dan  perusahaan  perkebunan  tebu  Di  Desa  Tinabite  Kecmatan  Lantari  Jaya Kabupaten Bombana, melalui relasi klientalistik dan relasi pasar sebagai indicator kajian.

## A. Relasi Klientalistik Birokrasi dan Perusahaan Perkebunan
Sejak di  resmikan  perusahaan  PT  jhonlin batu  mandiri atau  biasa  di  kenal  dengan  (PT.JBM) pada  tahun  2018  di  lahan  perkebunan  desa  tinabite  kecamatan  lantari  jaya  kabupaten bombana  menuai  konflik  persengketaan  lahan  masyarakat,  dengan  keluarnya  izin perusahaan  tersebut  melalui  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Bombana atau (DPMPTSP) kabupaten bombana.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keluarnya izin dari pemerintah daerah untuk pembangunan perusahaan dan perkebunan di Desa Tinabite merupakan relasi yang saling  menguntungkan  di  tiap  instansi  dimana  birokrasi  mempunyai  kekuasaan  lebih  besar ketimbang  masyarakat  karena  untuk  pembangunan  infrastruktur  di  daerah  dan diharapakan pemerintah daerah mendapatkan penghasilan dari pihak perusahaan berupa pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan daerah.
Namun  dalam  perjalanannya,  operasionalisasi  Perusahaan  tebu  tersebut  tidak  semudah yang mereka bayangkan, karena status lahan yang di klaim Perusahaan mendapat protes dari  warga  sekitar.  Hal  ini  sesuai  dengan  penyapaian  dari  informan  bapak  Rustam  selaku
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1123-1139 Asriani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Kepala Seksi Kesatuan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (KPPH), Tina Orima:
“  adapun  bentuk negosiasi  kepada  masyarakat  sangat  sulit  meng enai  lahan  yang akan di kelola oleh perusahaan tersebut karena kebanyakan masyarakat yang telah lebih  dulu  tinggal  dan mengelola  lahan tersebut  mereka  tidak mengikuti  peraturan yang  di  tetapkan  oleh  pemerintah  dan  kami  selaku  dari kesatuan  pengelola  hutan cuman  bisa  mengikuti  arahan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  dan  dari situlah  terjadinya  sebuah  konflik antara  kesatuan  pengelola  hutan  dan  masyarakat desa tinabite tentang lahan masyarakat yang tak mempunyai izin ataupun sertifikat tersebut (wawancara, 21 mei 2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  telah  terjadi  Relasi Klientalistik  antara  Birokrasi  dan  Perusahaan  Perkebunan.  Hasil  peneloitian  menunjukan bahwa Posisi Birokrasi terkesan tidak memberikan ruang bagi warga sekitar untuk melakukan complain  atau  keberatan  atas  lahan  yang  sudah  begitu  di  olah  oleh  mereka.  Kondisi  ini memberikan  gambaran  bahwa  telah  terjadi  kolaborasi  antara  pihak  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah  dan  pihak  Perusahaan  untuk  memuluskan  segala  urusan  tentang operasional  Perusahaan  perkebunan.  Masyarakat  tereksan  di  abaikan  dan  pemerintah kurang  peduli  terhadap  masalah  yang  warga  alami  dengan  adanyan  Perusahaan perekebunan tersebut.
Temuan  penelitian  juga  menemukan  bahwa  perusahaan  perkebunan  mengklaim lahan  perkebunan  di  desa  tinabite  karena  adanya  surat  perjanjian  dimana  birokrasi mengeluarkan  surat  izin  untuk  investasi  perusahaan  mendapatkan  keuntungan  di  mana dalam  keuntungan  tersebut  bisa  mengklaim  lahan  masyarakat  desa  tinabite  guna  untuk pembangunan  perusahaan  dan  lahan  perkebunan  adapun  keuntugan  dari  pemerintah adanya sumber pendapatan pajak retrbusi dari perusahaan.
Hal  ini  sesuai  hasil  wawancara  Bapak  Hasanuddin  HR  selaku  Kepala  Desa  Tinabite  yang menyatakan bahwa:
“mengenai  pola  kerja  sama antara  pihak perusahaan  dan  pemerintah  daerah terhadap  masyarakat  saya  selaku  kepala  desa  tinabite  mengetahui  problem yang  ada  pada  kerja  sama  tersebut  karena  masyarakat  kami  merasakan adanya  perampasan  lahan  tanpa  adanya  sosialisasi  dari  pemerintah  maupun perusahaan  tersebut  di  mana  lahan  tersebut  mengatas  namakan  lahan  milik pemerintah  yang  berdasarakan  izin  dari  pemerintah  daerah,  tetapi  sejak  di klaimnya  lahan  masyarakat  kami  perusahaan  bisa  menfasilitasi  desa  kami sebagai  mana  penjanjian  kerjasama  antara  pemerintah  daerah  dan perusahaan untuk menfasilitasi desa kami. ”
Hubungan  yang  sifatnya  klientelistik  itu  terjadi  apabila  dua  instansi  atau  lebih  mempunyai kepentingan yang sama, yaitu antara patron dan klien. Hubungan ini didefinisikan sebagai kepedulian  khusus  antara  perusahaan  dan  birokrasi  yang  terkait  dalam  persahabatan instrumental,  dimana  yang  berstatus  tinggi  dalam  bidang  sosial-ekonomi  memberikan perlindungan  dan  keuntungan  untuk  masyarakat  yang  berstatus  rendah  yang  telah memberikan jasa dan pelayanan. Gejala patron-klien ini bisa muncul dan bertahan karena adanya  kondisi  sosial  yang  mendukungnya.  perusahaan  perkebunan  telah  mencoba

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1123-1139 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247
mengukur  biaya  politik  dengan  melihat  mekanisme  pertukaran  langsung  jasa  dan pelayanan  membujuk  masyarakat  untuk  kemajuan  prasarana  perekonomian  di  tingkat nasional.

## Pola Relasi Klientalistik Yang Saling Menguntungkan
Dalam bentuk pola relasi klientalistk birokrasi dan perusahaan perkebunan terbagi ke dalam satu spesifik. Berikut adalah bentuk pola relasi klientalistik, yang melibatkan masyarakat Desa Tinabite  tentang  pelayanan  perizinan  usaha  perusahaan  perkebunan.  Pola  relasi  antara birokrasi dan perusahaan perkebunan yang di dalamnya pemerintah daerah mengeluarkan izin  untuk  perusahaan  karena  adanya  peningkatan  di  sector  perekonomian  yang  di tanggung oleh perusahaan terhadap masyarakat desa tersebut dan memberikan layanan pekerjaan  di  industry  di  perusahaan  perkebunan  adapun  keuntungan  yang  didapatkan oleh  birokrasi  yaitu  adanya  Pendapatan  Asli  Daerah  berupa  pajak  dari  perusahaan perkebunan guna untuk peningkatan swasembada pangan. Berikut  model relasi klientalistik antara birokrasi dan Perusahaan  perkebunan tebu seperti pada Gambar 2.
Gambar 2. Model relasi klientalistik antara birokrasi dan perusahaan
Gambar 2 menunjukkan bahwa terdapat keseriusan oleh perusahaan guna pembangunan dalam sector perekonomian dan menfasilitasi infrastruktur desa melalui perizinan agar proses pertukaran  kedua  belah  pihak  sama-sama  di  untungkan.  Bagi  masyarakat  keuntungan tersebut  hanya  berdampak  pada  jangka  pendek,  sedangkan  bagi  perusahaan  dan pemerintah  daerah  dari  hasil  dari  upaya  itu  akan  berdampak  pada  jangka  panjang,  dan bisa menunjang jenjang kariernya.

## B. Relasi Pasar Antara Birokrasi Perusahaan Dan Masyarakat
Melihat  apa  yang  terjadi  pada  masyarakat  berkaitan  dengan  Undang  undang, birokrasi  dan  perusahaan  mengembangkan  sebuah  isu  bahwa  adanya  sarana pembangunan segi makro di area lahan tersebut masyarakat yang di klaim lahannya akan di  bangunkan  sebuah  sarana  infrakstruktur  seperti  pembangunan  lahan  persawahan dengan  sertifikat  resmi  dari  pemerintah,  penataan  lahan  peternakan  dan  pembangunan jembatan menuju desa tersebut ini akan saling mempengaruhi, dipengaruhi, demikian juga sebaliknya.  perusahan  membutuhkan  dukungan  melalui  masyarakat  dan  penataan  lahan
BIROKRASI PERUSAHAAN Restribusi pajak usaha Pelayanan Perizinan
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1123-1139 Asriani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
melaui  kesatuan  pengelola  hutan,  Keadaan  seperti  inilah  yang  kemudian  menciptakan hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan dalam perpolitikan.
Hubungan  simbiosis  mutualisme  yang  saling  mendapatkan  keuntungan  perusahaan dengan  masyarakat,  yang  mudah  terlihat  adalah  seperti  kehadiran  birokrasi  di  tengah- tengah  masyarakat  dalam  bentuk pendampingan  masyarakat,  Selain  itu  perusahaan  juga merealisasikan  janji  mereka  dengan  menghadirkan  di  pembangunan  fasilitas  umum infrastruktur  seperti  (perbaikan  jalan  memperkerjakan  masyarakat  daerah  tersebut  guna untuk meminimalisir tingkat pengangguran) Semua upaya oleh birokrasi dan pengusaha ini bukanlah  semata  pemberian  secara  gratis,  di  balik  semua  itu  di  antara  pemerintah  dan perusahan  telah  melakukan  kesepakatan.  Kesepakatan  tersebut  adalah  berupa keuntungan  dimna  keuntungan  tersebut  berupa  kualitas  pembangunan  perusahaan perkebunan  untuk  meningkatkan  kualitas  perekonomian  daerah  dan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) untuk retribusi pajak daerah.
Pada  prinsipnya,  Relasi  pasar  berkewajiban  untuk  mendorong  akses  ekonomi  produktif, dimana  yang  terbangun  karena  isu  yang  diusung  oleh  pemerintah  daerah  dan perusahaaan  kepada  masyarakat.  Dari  sinilah  terjadi  pertemuan  antara  permintaan  dan penawaran antara birokrasi, perusahaan dan masyarakat.
Adapun isu yang di kembangkan oleh birokrasi dan perusahaan tersebut antara lain :
1.  Perusahaan  menjamin  bahwa  berdirinya  lahan  perkebunan  perusahaan  di  daerah tersebut  dapat  meningkatkan  kualitas  perekonomian  di  sector  industri  dan  meminimalisir tingkat penggangguran di daerah .tersebut
2. Pemerintah daerah mendapatkan retribusi pajak dari perusahaan untuk pendapatan asli daerah.  Salah  satu  sarana  yang  di  harapkan  kepada  masyarakat  yaitu  pembenahan jalanan atau infrastruktur desa penataan lahan persawaahan dan ladang peternakan.
3.  Adapun  dari  masyarakat  daerah  karena  adanya  sebuah  tanggung  jawab  yang  di keluarkan  oleh  perusahaan  dan  pemerintah  bahwa  di  belinya  lahan  kepada  masyarakat yang  tak  memiliki  izin  tersebut  akan  di  ganti  di  tata  kan  lahan  oleh  pemerintah,  demi kemajuan perekonomian daerah dan kemajuan tingkat daerah bentuk segi makro.
Berikut  gambaran  model  relasi  pasar  antara  birokrasi  perusahaan  dan  masyarakat  terkait pembangunan lahan perusahaan perkebunan tersebut:
Gambar 3. Model relasi pasar antara birokrasi, perusahaan dan masyarakat
PEMERINTAH DAERAH
PERUSAHAAN PERKEBUNAN LAHAN PERKEBUNAN MASYARAKAT DESA

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1123-1139 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247
Gambar  3  menunjukan  bahwa  model  relasi  pasar  antara  birokrasi,perusahaan,dan masyararakat  yaitu  birokrasi  mendatangkan  perusahaan  perkebunan  tersebut  guna  untuk kemajuan  di  sector  perekonomian  masyarakat  degan  cara  perusahaan  menawarkan masyarakat untuk menjual lahan tersebut dengan alasan pembangunan dalam segi makro dan  masyarakat  meminta  bahwa  dalam  pembangunan  lahan  perkebunan  di  desa  akan meningkatkan kualitas masyarakat daerah.
Hal  ini  di  lakukan  karena  adanya  hubungan  relasi  pasar  yang  berkaitan  antara birokrasi,perusahaan dan masyarakat daerah untuk pembangunan lahan perkebunan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,ketahanan pangan nasional dan kemajuan masyarakat  desa  melalui  penawaran  dan  permintaan  masyarakat  terhadap  birokrasi  dan perusahaan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  hasil  dalam  penelitian  ini  maka  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa relasi birokrasi dan perusahaan perkebunan tebu di Kabupaten Bomabana dapat di lihat  dari  2  indikator,  yaitu  melalui  relasi  klientalistik  dimana  birokrasi  dan  perusahaan perkebunan  mengupayakan  pembangunan  perkebuan  tebu  untuk  saling  mendapatkan keuntungan  di  lahan  masyarakat  desa  karena  berdasarkan  dimana  birokrasi  dan perusahaaan  mempunyai  nilai  kekuasaan  yang  besar  melalui  patron  clien  yang memanfaatkan stabilitas pembangunan ekonomi untuk melahirkan kartel politik perusahaan merangkul  semua  kebijakan  birokrasi  untuk  mendukung  semua  program  program pemerintah  kekuasaan  yang  mengatur  sumber  pendapatan  Negara.  Adapun  relasi  pasar antara  birokrasi  perusahaan  yang  mengembangkan  sebuah  isu  kepada  masyarakat  guna untuk  sebuah  pencapaian  yang  saling  menguntungkan  antara  lain  melalui  program program  pemerintah  dan  perusahaan  yang  menawarkan  sebuah  pekerjakan  dan pembangunan mikro guna untuk kemajuan di tingkat perekonomian daerah.

## REFERENSI

## Buku
Abdullah,  Taufik  &  Karim,  Rusli.  1989.  Metodologi  Penelitian  Agama  Sebuah  Pengantar.
Yogyakarta: Tiarawacana.
Brannen,  Julia,  2005,  Memadu  Metode  Penelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta.
Budi  Setiono,  2005,,  Jaring  Birokrasi  Tinj auan  Dari  Aspek  Politik  dan  Administrasi”,  Jakarta,
Gugus Press
Campbell,  D.T.,  &  Stanley,  J  C.,  1963,  Experimental  and  Quasiexperimental  Designs  For
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1123-1139 Asriani. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Research, Chicago, IL: Rand Mc Nally.
Creswell,  John  W,  2010,  Reseach  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Dwiyanto,  Agus,  2006,  Reformasi  Birokrasi  Publik  Di  Indonesia,  Gajah  Mada  University  Press,
Jogya.
Kunio, Yoshihara,. September, 1999, Kapitalisme Semu Asia Tenggara, Jakarta, LP3ES Moleong ,lexy. (2005).Metodologi penelitian kualitatif.Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
R.Martini., Pengembangan, Penjaminan,dan Pendidikan,(2013). Politisasi Birokrasi Di Indonesia. Sutoro  eko,  (2004),  Reformasi  Politik  dan  Pemberdayaan  Masyarakat,  APMD  Press,
Yogyakarta.
Schmandt, Hendri. J. (2002). Filsafat Politik (Terjemahan Kajian Historis dari zaman Yunani Kuno sampai zaman Modern), Ahmad Baidlowi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Usman, Sunyoto. 2005. Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

## Jurnal:
A, Gide. (1967). Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952., 4(1), 5 – 24.
Bakti, O. :, Ode, L., & Elwan, M. (2018). ANALISIS RESTRUKTURISASI BIROKRASI DALAM PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE PADA SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN
KONAWE UTARA . 1 (3), 1 – 13. Retrieved from http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO D, Rofifah. (2020).Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 12 – 26.
Denhardt, R.B. & J.V. Denhardt, 2000. “The New Public Service”, dalam Public Administration Review, Vol 60, No. 6.
Emi Kholifah. (2010). Konsep Pertambangan. Journal of Chemical Information and Modeling,
53(9), 1 – 24. http://teori- pertambangan-html.,
Grindle Merilee S. (1980). Policy Content and Context in Implementations in, dalam merilee s. Grindle Ced.
G.A, Usman ., Saleh, L. M. I., Negeri, M., Mangkurat, L., Kalimantan, P., & Usman, A. G. (1998). Bab i pendahuluan a. latar belakang. 1 – 10.
I, Hidayat. (2009). Kekuasaan Politik di Desa. Ilmu Politik, c
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Macintyre,  Andrew.  (1991).  Business  and  Politics  in  Indonesia,  Allen  and  Unwin  Pty  Ltd,
Australia.
Muhammad  Elwan,  La  Ode.  "Problem  Birokrasi  dalam  Meningkatan  Pelayanan  Publik  pada Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Muna."  Journal  Publicuho,  vol. 2, no. 2,  2019,  pp.  31-42, doi:10.35817/jpu.v2i2.7223.
Vargo,  and  Lusch.  (2004).  ‘The  Four  Services  Marketing Myths:  Remnants  from  a Manufacturing Model’, Journal of Service Research 6(4): 324– 35.
Widanarto,  A.  (2017).  Praktek  Rent  Seeking:  Budaya  Korupsi  Baru  Di  Kalangan  Politisi  dan Birokrasi Indonesia.Jurnal Politiokom Indonesian.
Yahya,  Muhaimin,  (1988)  Kebijaksanaan  Ekonomi  dan Klientelisme,  Yogyakarta,  Pusat  Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1123-1139 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.247
Yahya,  A.  Muhaimin.  (1990).  Bisnis  dan  Politik:Kebijaksanaan  Ekonomi  Indonesia  1950-1980, LP3ES.

## Dokumen perUndang undang:
Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 6 Tahun  2007  Tentang  Tata  Hutan  Dan  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan  Serta Pemanfaatan Hutan.
Undang-Undang No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor/P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Kerjasama Penggunaan  Dan Pemanfaatan  Pemanfaatan  Kawasan
Hutan Untuk Ketahanan Pangan.
Sumber lain (laman internet):
https://nasional.tempo.co/read/1246012/kebun-tebu-haji-isam-di-  bombana-diduga-tabrak- aturan-tata-ruang
https://nasional.tempo.co/read/1245437/ada-menteri-pertanian-diduga-  di-kebun-tebu-haji- isam/full&view=ok
https://www.sultranet.com/pt-jhonlin-di-duga-serobot-lahan-warga/ https://sultrapost.id/diduga-serobot-lahan-warga-pt-jhonlin-bakal-di-seret-ke-dprd- bombana/
https://sultrapost.id/pt-jhonlin-bantah-serobot-lahan-phk-sepihak-dan-tak-bayar-retribusi- pajak-imb/
https://zonasultra.com/pt-jhonlin-kuasai-20-ribu-hektar-lahan-bombana-peternak- dirugikan.html