https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## PERAN DPRD DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA DI TENGAH PANDEMI

## THE ROLE OF THE DPRD IN RUNNING DUTIES AND FUNCTIONS IN THE MIDDLE OF A PANDEMIC
Wisnu Ardianto * 1 , Muhammad Kamil 2 , Iradhad Taqwa Sihidi 3 1,2,3 Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang *Koresponden email: wisnu954ari@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ilmiah ini membahas tentang Peran DPRD Kota Manado dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya di tengah Pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah DPRD Kota Manado menerapkan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam membahas dan menyetujui perubahan RAPBD kota manado 2021 secara efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif yang penulis dapatkan melalui kegiatan magang selama dua bulan. Keberadaan DPRD Kota Manado sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan daerah. DPRD Kota Manado sebagai garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat tentunya harus membawa nilai-nilai tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengingat bahwa kondisi sosial masyarakat yang terdampak covid -19 serta banyaknya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan dalam penanganan Covid-19 di kota Manado. Hal itu disebabkan tugas dan fungsi DPRD yang tidak sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu DPRD sebagai pemegang kekusaan Legislatif tertinggi di daerah-daerah seharusmya menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebai-baiknya sesuai dengan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal No. 32 Tahun 2004.
Kata kunci: Peran, tugas dan fugsi DPRD, Pemerintah Kota Manado

## ABSTRACT
This scientific article discusses the role of the Manado City DPRD in carrying out their duties and functions in the midst of a pandemic. The purpose of this study was to determine whether the Manado City DPRD implements the duties and authorities in implementing the legislative function, budget function, and supervisory function in discussing and approving changes to the 2021 Manado City RAPBD effectively and efficiently. The method used in this article is a descriptive method that the author got through an internship for 2 months. The existence of the Manado City DPRD as a government institution that has an obligation to realize regional welfare. The Manado City DPRD as the frontline in voicing the aspirations of the community must of course carry these values in carrying out their duties and functions, given that the social conditions of the people affected by COVID-19 and the many public complaints about irregularities in handling Covid-19 in the city of Manado. This is due to the duties and functions of the DPRD that are not as expected. Therefore, DPRD as the holder of the highest legislative power in the regions should carry out their duties and functions as well as possible in accordance with the Law as regulated in Article no. 32 of 2004.
Keywords: Role, duties and functions of DPRD, Manado City Government
PENDAHULUAN Pemerintah daerah dan DPRD merupakan lembaga tinggi daerah yang memiliki hubungan yang sejajar dan bersifat kemitraan. Sehingga kedua lembaga tersebut memiliki tanggung jawab yang sama, hal tersebut mengacu pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam UUD tersebut menjelaskan tentang hubungan antar kedua lembaga tersebut yakni, DPRD berkedudu- kan sebagai lembaga legislatif di daerah sedang- kan pemerintah daerah berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di daerah.
Kedua lembaga tersebut harus memiliki hubungan yang harmonis, agar nantinya, dapat memberi manfaat positif dalam proses demokrasi. Hubungan yang di jalin dengan baik antara ke- duanya tentu memberikan hasil yang positif pe- nyelenggaraan pemerintah daerah. Peran kedua lembaga tersebut juga dapat memungkinkan ter- jadinya "check and balances" antara keduanya hal tersebut tentunya untuk mewujudkan pemerintah yang baik ( good governmance ). Guna terciptanya pemerintah yang berpartisipatif, adil akuntabel dan transparan.
Dengan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama DPRD dan Pemerintah Daerah. Maka, kedua lembaga tersebut harus berkolaborasi untuk menyalurkan pendapat, ide, serta gagasan yang dimiliki. Sehingga dapat melahirkan sebuah ino- vasi baru dalam proses pembuatan kebijakan publik ataupun dalam proses pembahasan. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan terjadi bisa diselesaikan secara bersamaan. Akan tetapi, me- lihat dari beberapa peristiwa yang terjadi di lapangan. Terkadang terjadi debat yang berkepan- jangan antara anggota Dewan dan pejabat Peme- rintahan terkait pembahasan dalam rapat Pari- purna. Hal tersebut, mencerminkan bahwa hubu- ngan antara kedua lembaga tersebut tidak sejalan antara satu dengan yang lain.
Melihat kondisi pandemi saat ini, tentunya mekanisme penganggaran dan pengelolaan ang- garan Covid-19 ini mengalami berbagai peru- bahan dimana mekanisme sebelumnya dilakukan dengan pembahasan bersama Anggota Dewan kini sudah tidak dilakukan. Pasalnya, Peraturan Peme- rintah penganti Undang-Undang (Perpu) dalam penanganan Covid-19 diterbitkan langsung oleh Presiden Jokowi hal tersebut membuat pemerintah daerah mempunyai kehendak penuh dalam me- ngatur anggaran penanganan Covid-19 tersebut. Dan tentunya indikasi penyalahgunaan anggaran dalam penaganan Covid-19 di daerah ini rentan terjadi. Untuk Kota Manado sendiri kebijakan yang di tempuh Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 ini adalah dengan Refocusing dan Realokasi penggunaan anggaran APBD. Yang di- mana anggaran tersebut digunakan untuk mem- bantu masyarakat Kota Manado yang berada di golongan pendapatan terendah. Kebijakan tersebut berfokus pada 3 bidang yang sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat, yaitu bidang kese- hatan, bidang jaring pengamanan sosial dan bi- dang ekonomi.
Tentunya terkait perubahan kebijakan ter- sebut DPRD Kota Manado melalui anggotanya turut berpartisipasi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal No. 32 Tahun 2004. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan penga- wasan”. Mengenai fungsi legislasi merupakan fungsi dari DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Yang dimaksud fungsi legislasi disini adalah DPRD turut mengambil bagian dalam proses pembentukan peraturan daerah dengan ini tentunya menjadi salah satu tugas utama DPRD
sebagai pemegang kekusasaan legislatif di daerah- daerah. Mengenai fungsi anggaran, denagn fungsi ini DPRD memiliki hak untuk pembahasan terkait pendapatan daerah dan APBD. Fungsi tersebut membuat DPRD berhak memberi masukan ten- tang Rancangan APBD yang diajukan oleh pe- merintah daerah serta memberi persetujuan terkait Rancangan atau perubahan APBD. Maka, kedudu- kan DPRD disini menetukan apakah APBD ini bisa dilaksanakan atau tidak, dan jika APBD yang dinilai efektif maka, DPRD dapat melakukan perbaikan atau revisi terhadap APBD tersebut. Fungsi pengawasan, fungsi ini memberikan akses kepada DPRD untuk mengawasi proses pe- laksanaan peraturan daerah atau pengelolaan anggaran APBD yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui oleh Pimpinan daerah. Ditengah daruratnya kesehatan yang melanda bangsa Indo- nesia saat ini, sebenarnya ada fungsi yang sangat ensensial dari DPRD yaitu meyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dimasa- masa yang susah seperti ini sudah seharusnya bagi pemerintah daerah hadir untuk memberikan solusi dan membantu masyarakat yang terdampak pan- demi agar bisa meringankan beban masyarakat. Sebagai bentuk kegiatan dalam menyerap aspirasi masyarakat, setiap anggota DPRD Kota Manado memiliki kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota dewan yaitu kegiatan Reses. Reses ini menjadi sebagai salah satu penyampaian informasi secara Vertikal dari Rakyat kepada Pemerintah. yang telah dilakukan oleh setiap anggota DPRD Kota Manado melalui kunjungan mereka didaerah pilihan (dapil). Tu- juan kegiatan reses ini adalah menyerap aspirasi masyarakat serta pengaduan masyarakat untuk dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah hal ini me- rupakan wujud dari perwakilan rakyat dalam ranah pemerintahan (Sembiring, 2017). Upaya menjalankan tugas fungsinya DPRD kota Manado masih menunjukan lemahnya di bidang pengawasan APBD Kota Manado. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat Kota Manado tentang ketidakberesan Pemerintah dalam pelaksanaan penanganan Co- vid-19 hal ini, tentunya tidak sesuai dengan hajat dan hasrat yang dinginkan oleh sebagian mas- yarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa fungsi Pengawasan yang seharusnya dijalankan secara maksimal oleh DPRD Kota Manado seringkali dianggap sepele oleh sebagian anggota Dewan. Dari berbagai uraian data dan fakta di atas, membuktikan DPRD Kota Manado dalam men-
jalankan tugas dan fungsinya ditengah pandemi dinilai masih belum maksimal. Hal tersebut membuat penulis sangat menarik untuk melihat sejauh mana peran DPRD kota Manado dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah pan- demi.
METODE Rujukan dari penulisan kajian ini meng- gunakan jenis penelitian kualitatif dengan pen- dekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan studi yang meneliti suatu kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material. Artinya penelitian kualitatif lebih menekankan pada des- kripsi holistik, yang dapat menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung daripada membandingkan efek perlakuan tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang (Fadli, 2021).
Metode kualitatif dengan pendekatan des- kriptif dipilih oleh peneliti berdasarkan tujuan untuk mendapatkan gambaran sesuai dengan yang ingin dicapai. Pendekatan deskriptif dipilih oleh peneliti berdasarkan tujuan untuk mendapatkan gambaran sesuai dengan yang ingin dicapai me- ngenai peran DPRD Kota Manado dalam men- jalankan tugas dan fungsinya di tengah pandemi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
DPRD sebagai
Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peran DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat yang ada didaerah menjadi sangat krusial dimana, DPRD Sebagai bagian dalam proses Penyelenggaran Pemerintah didaerah sering kali, menimbulkan polemik terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dinilai, tidak sesuai dengan hasrat dan hajat masyarakat banyak. Seharusnya, keinginan dan kehendak masyarakat tersebut harus ada dalam setiap Kebijakan- kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Keselarasan kepentingan masyarakat dengan ke- bijakan yang diambil oleh Pemerintah daerah bisa diwujudkan melalui rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah dan DPRD guna, mendapatkan “ check and balance ” antara kedua kepentingan tersebut. Dengan adanya fungsi tersebut menjadikan acuan oleh beberapa ahli dalam mengukur proses demokrasi yang dilaksanakan oleh daerah tersebut. Sejatinya, upaya pembentukan sistem Perwakilan di ranah pusat dan daerah Indonesia di dasari oleh pemikiran dari para ahli demokratis. Beberapa ahli tersebut menyatakan bahwa setiap masyarakat wajib berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan yang akan di tetapkan nantinya. DPRD
sebagai bagian dalam penyelenggaraan peme- rintah mempunyai kedudukan strategis dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan di daerah agar bisa di kelola dengan baik sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan ber- keadilan. Mengawal setiap program yang disele- nggarakan oleh pemimpin daerah dan perang- katnya merupakan hal yang penting dilakukan DPRD sebagai bentuk lembaga representasi rakyat. dimana, segala sesuatu harus mengacu kepada kepentingan rakyat banyak sehingga da- lam agenda penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Dengan demikian, maka dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD yang dilaksanakan oleh pemerintah kota manado terkait realokasi dan refocusing APBD Kota Manado 2021 yang ber- fokus pada 3 bidang yakni bidang kesehatan, bidang pengamanan jaring sosial dan bidang ekonomi. Merupakan kewajiban dari penyele- nggara Pemerintah kota Manado untuk dilak- sanakan sebaik-baiknya dengan demikian peme- rintah kota Manado selalu berkolaborasi dengan semua pihak. Dari mulai elemen masyarakat dan instansi-instasi yang terkait sehingga bisa me- minimalisir persoalan dan dampak pandemi. DPRD Kota Manado juga memiliki peranan yang strategis dalam persoalan dan dampak pan- demi di kota Manado. Melalui fungsi supervisi yang diberikan oleh konsitusi, maka DPRD dapat mengawal jalannya program-program yang dilak- sanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga dalam proses penerapan program tersebut tidak me- nimbulkan Indikasi-indikasi penyelewengan yang dapat menyebabkan kerugian baik di kehidupan sosial ataupun Pemerintahan.
Dalam melaksanakan wewenang tersebut DPRD juga didukung hak prerpgatif yang dimiliki olehnya yaitu hak untuk mengemukakan pendapat, hak Angket dan hak untuk bertanya. Dengan demikian, indikasi penyelewengan Program se- perti indikasi Korupsi ataupun sebagainya bisa di minimalisir. Dengan wewenang dan hak tersebut dan ditambah hak untuk bertanya, meminta lipu- tan dan mengadakan penyelidikan. DPRD se- makin bebas menyalurkan aspirasi dan keluhan masyarakat.
Hak untuk bertanya juga merupakan hak yang penting bagi DPRD. Sehingga dalam men- jalankan tugas dan fungsinya DPRD seringkali meminta laporan tentang kebijakan pemerintah yang dinilai krusial dan strategis yang berdampak signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pe- rangkat DPRD untuk menilai apakah program-
program tersebut telah dijalankan sebaik-baiknya ataupun sebaliknya. Agar supaya menjadi bahan evalusi bagi pihak-pihak terkait guna terciptanya good governance . Hak angket juga hak yang dimiliki oleh DPRD untuk mensupport segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas DPRD itu sendiri sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Hal angket yang dimaksud disini adalah hak me- lakukan penyeledikan terkait kebijakan yang di- terapkan oleh pemerintah daerah yang menyang- kut kepentingan masyarakat luas. Agar supaya kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan Perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak yang bersifat prerogatif atau hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD. Sehingga setiap usulan agenda ataupun kebijakan yang diambil oleh pe- merintah daerah terkait permasalahan-permasa- lahan yang dihadapi di daerah bisa mendapatkan tindakan lanjut oleh DPRD. Agar tindakan ter- sebut bisa menajadi bahan alternatif baru dalam pemasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dae- rah. Dari berbagai hak tersebut tentunya me- miliki tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni:
1. Dapat menjamin pemerintah daerah dapat ber- jalan sesuai dengan apa yang telah direncana- kan.
2. Agar dapat melakukan tindakan cepat dan tepat jika ditemukan penyelewenagan.
3. Dapat meyakinkan bahwa pemerintah daerah bahwa program yang dijalankan sudah atau belum mencapai target yang telah di tetapkan. Dan melakukan supervisi terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui sebelum dan sesudah Raperda, dan proses tersebut tentunya melalui proses kajian legislasi. Apabila Raperda itu sinkron dengan mengacu pada peraturan per- undang-undangan yang lebih tinggi, maka bisa disahkan dan tetapkan begitupun sebaliknya jika tidak singkron maka peraturan tersebut tidak boleh disahkan. Secara sinkron sebagai lembaga legislatif DPRD juga berhak untuk mengajukan produk terkait rancangan atau perubahan peraturan daerah. Dalam hal ini, DPRD bisa mengajukan usulan atau perubahan kebijakan peraturan daerah. Usu- lan tersebut tentunya memiliki tingkatan yaitu tingkat Provinsi dan Kota sehingga usulan ter- sebut bisa melalui Gubernur dan Walikota. Meski- pun DPRD berhak mengusulkan gagasan terkait Raperda hal itu tidak merubah posisi pimpinan
daerah yakni pemegang kesuasaan disini tetaplah Gubernur dan Walikota.
Berdasarkan acuan tersebut, fungsi primer DPRD tetaplah berfungsi sebagai lembaga pe- ngontrol dalam proses penyelenggaraan peme- rintah daerah, hal tersebut didasari pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana DPRD membantu Pemerintah daerah dalam mengawasi setiap tindakan dan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Implementasi Tugas dan Fungsi DPRD di Tengah Pandemi Pandemi Covid 19 ini telah merubah tatanan hidup masyarakat Kota Manado, tidak terkecuali penyelenggara pemerintahan di daerah terutama dalam hal kebijakan yang diambil. Keadaan ter- sebut memaksa segala elemen lebih khususnya Pemerintah Kota Manado untuk mengambil tindakan cepat dalam proses penanganan Covid- 19. Hal tersebut tentunya menjadi krusial meng- ingat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kepetingan masyarakat luas harus meliputi segala aspek kehidupan sosial.
Peran DPRD Kota Manado sebagai garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Kota Manado telah berupaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin. Mulai dari menampung sebagian aspirasi masya- rakat Kota Manado dengan turut berperan aktif dalam proses legislasi, rapat anggaran dan me- ngawasi jalannya roda pemerintahan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa intruksi terkait penanganan Covid-19 bersifat langsung dari pemerintah pusat yaitu Presiden. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, Peme- rintah daerah kota Manado telah merancang sebuah program dalam hal ini pemerintah kota Manado telah memfokuskan anggaran APBD untuk direfocusing dan direalokasikan pada 3 bidang yaitu Bidang kesehatan, Bidang jaring pengamanan sosial dan Bidang ekonomi.
Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah kota Manado membuat Raperda 2021 dirapat paripurna bersama DPRD Kota Manado. Pemba- hasan tersebut telah di setujui dan disahkan pada bulan September 2021 yang lalu, hal tersebut menuntut DPRD kota Manado untuk mengawal penerapan kebijakan tersebut agar penerapanya tepat sasaran dan tentunya menindak lanjuti apakah penerapan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan.
Proses pengawasan tersebut merupakan sa- lah satu unsur dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan
daerah serta meyelaraskan kepentingan masya- rakat. Oleh karena itu, setiap aktivitas bagaimana- pun bentuk dan sifatnya tentunya memerlukan supervisi guna melancarkan segala proses pe- nyelenggaraan pemerintahan yang terarah dan sinkron terhadap agenda yang sudah dibuat guna terciptanya output yang kita harapkan. Untuk mencapai tujuan penanganan Covid-19 tersebut, maka diperlukan adanya supervisi yang baik, karena dalam proses kebijakan penanganan covid- 19 yang mencakup semua aspek kehidupan yang kompleks ini, tentunya sangat dirasakan penting- nya supervisi yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sebagai akibatnya apa yang diperlukan bisa tercapai dan tidak menimbulkan defleksi yang tidak diinginkan. Pengawasan dilakukan guna pencapaian tujuan penanganan Covid-19.
Supervisi ini pada dasarnya berkaitan de- ngan proses penentuan serta penilaian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang telah dijalankan sebelumnya. Sebagai landasan hukum Negara Indonesia, Undang-undang telah mem- berikan dukungan penuh dalam meningkatkan kinerja DPRD kota Manado. Supervisi yang dilaksanakan oleh anggota dewan dalam hal ini terkait penerapan kerja APBD kota Manado Tahun 2021 tentang Refocusing dan Realokasi APBD yang berfokus pada Bidang Kesehatan, Bidang jaringan pengamanan sosial dan bidang ekonomi. Supervisi sangat berperan penting dalam menentukan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kota Manado terhadap pengelolaan perubahan APBD 2021 tersebut. Melalui proses kajian legis- lastif yang dilakukan oleh para anggota DPRD sesuai dengan bidang masing-masing. Tentunya supervisi ini bukan hanya sekedar mengukur keberhasilan pemerintah kota Manado saja, akan tetapi juga dapat mengukur kinerja anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Mekanisme DPRD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Tengah Pandemi Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah DPRD Kota Manado mempunyai berbagai cara dalam menampung aspirasi masyarakatnya, salah satunya melalui kegiatan Reses. Dalam kegiatan ini setiap anggota melakukan kunjugan langsung di Daerah Pilihan (DAPIL) masing-masing. Untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang terjadi di daerah pilihannya. Selain dapat secara langsung menyerap aspirasi masyarakat kegiatan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengukur skala prioritas untuk pembangunan kedepannya.
Dampak adanya pandemi ini telah meng- hambat kegiatan reses tersebut. Bagaimana tidak kebijakan PSBB yang diterapkan oleh Pmerintah kota Manado secara tidak langsung menjadi salah satu factor yang mengambat kegiatan tersebut. Sehingga banyak masyarakat menilai bahwa sosok yang telah dipilihnya dalam mewakili suara dan kehendaknya dianggap negativ oleh sebagian masyarakat.
Disisi lain, dalam mengikuti arahan Peme- rintah Kota Manado terkait kebijakan PSBB DPRD Kota Manado telah membatasi skala pertemuan yang besar. Akan tetapi proses penye- rapan aspirasi masyarakat tetap dilaksanakan de- ngan dua cara, yaitu:
1. Dalam menyuarakan pendapat, kritik maupun saran masyarakat bisa melalui kertua RT/RW setempat. Apresiasi tersebut kemudian ditam- pung oleh ketua RT/RW yang kemudian akan diampaikan langsung kepada anggota DPRD tersebut.
2. Sebagian anggota DPRD kota Manado telah membuat grup via Whatsapp RT/RW per- wilayah. Jadi masyarakat bisa menyampaikan apapun tanpa harus bertemu langsung kepada Anggota DPRD. Hal tersebut dinilai dapat mencegah penyebaran virus Covid-19.
SIMPULAN Sesuai instruksi Pemerintah Pusat, yaitu refocusing dan realokasi, Pemerintah Kota Ma- nado membuat fokus penyelenggaraan pemerintah ikut berubah. Berfokus pada bidang kesehatan, jaring pengamanan sosial dan ekonomi. Hal ini tentunya membuat APBD 2021 yang telah di- tetapkan sebelumnya ikut berubah. Disisi lain, pembahasan perubahan APBD 2021 kota Manado ikut berubah dengan berfokus pada 3 bidang tersebut. Peran DPRD Kota Manado dalam men- jalanakan tugas dan fungsinya sebagai garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat di- tuntut untuk membawa seluruh aspirasi mas- yarakat yang telah didapat dari hasil Reses dalam pembahasan Rencana Perubahan APBD.
Meskipun hasilnya tidak sepenuhnya me- wakili aspirasi rakyat. Akan tetapi, hasil tersebut sudah berupaya mewakili kepentingan masyarakat luas. Dalam proses pelaksanan program pena- nganan Covid-19 yang telah disepakati sebelum- nya bersama pimpinan daerah membuat DPRD turut mengambil bagian dalam proses pelaksa- naannya agar tidak terjadi penyelewengan angga- ran program tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD. Dimana fungsi tersebut meliputi fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan. Fungsi pengawasan menjadi fungsi yang sangat penting bagi DPRD untuk dapat mengetahui proses pelaksanaan kebijakan tersebut telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemu- dian dilakukan supervisi untuk mendapatkan hasil agar dapat ditarik kesimpulan.

## DAFTAR RUJUKAN
Disasmita, Raharjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan . Yogjakarta: Graha Ilmu. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Andi Gafriana Mutiah. Fungsi Pengawasan DPRD
Dalam Pengelolaan APBD Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Kota Makassar. Jurnal Retenrum , Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Agustus).
Agus Budi Setiyono. Pembentukan Peraturan Hukum Daerah yang Demokratis oleh Pemerintah Daerah. Journal of Constitutional Law . Volume: Vol 1, No 1 (2021). Dasrol. Kebijakan Pemerintah terhadap Penguatan Eksistensi Sistem Pemerintahan Adat. Jurnal Kebijakan Publik Vol. 13, No. 1 2022. M. Agus Santoso. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. Jurnal Hukum, No. 4 Vol. 18 Oktober 2011.
Moelong, L, J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Suyatno Hempiri, Suprajan. 2003. Pembangunan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan . Yogjakarta: Aditya Media.
Rustopo dan Soegito. 2006. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen . Semarang: UPT Unnes Press. Sujamto. 1994. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika Rudi Santoso. Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. Journal of Constitutional Law . Volume: Vol 1, No 1 (2021). Mhd. Taufiqurrahman. Peran DPRD Dalam Mengawasi Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Medan. Jurnal Retenrum , Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Agustus). Muhammad Asdhar. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pemberian Hak Atas Tanah di Kabupaten Enrekang. Jurnal Retenrum , Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Agustus). Wahyuni. Problematika Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011. Journal of Constitutional Law . Volume: Vol 1, No 1 (2021).