## SYI’AR IQTISHADI
Journal of Islamic Economics, Finance and Banking
E-ISSN : 2598-0955

## Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Is Susanto
Dosen UIN Raden Intan Lampung issusanto@radenintan.ac.id
Maya Meilia Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam maya@stebilampung.ac.id
Darania Anisa

## Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam
darania.anisa@stebilampung.ac.id
Abstract. The  growth  of  various  business  sectors  in  Indonesia  has  shown  quite rapid  development,  both  in  the  industrial  and  service  sectors,  so  that  in  turn competition  will  emerge  that  should  be  seen  as  positive,  where  with  the competition  itself,  business  actors  will  compete  to  continue  to  improve  their products or services generated so that businesses continue to innovate and strive to provide the best products or services for consumers. According to the results of research  that  business  competition  according  to  Islamic  economic  law  is permissible competition, as long as business competition is carried out in a healthy manner,  but  if  the  business  competition  is  monopolistic  in  order  to  take advantage,  then  the  Islamic  economy  prohibits  it.  This  is  because  Islamic economics provides a line that business competition must be conducted fairly (fair play) with the principles of honesty (honesty), openness (transparentcy), and justice (justice).  Meanwhile  according  to  Law  No.  5  of  1999,  business  competition  is permissible  competition,  however  if  competition  between  business  actors  in carrying  out  production  and  or  marketing  activities  of  goods  and  or  services carried  out  in  a  manner  that is  dishonest  or  against  the  law  or  inhibits  business competition, according to the provisions of Article 17 paragraph (1) Law No. 5 of 1999, such business competition is prohibited.
Keywords: Unfair  Business  Competition,  Islamic  Economic  Law,  Law  no.  5  of 1999.

## A. Pendahuluan
Pasar  merupakan  tempat  bertemunya  antara  pedagang  dan  penjual. Dalamkehidupan  nyata,  sukar  ditemui  pasar  yang  didasarkan  pada  mekanisme persaingan yang sempurna, namun persaingan dianggap sebagai suatu hal yang esensial  dalam  ekonomi  pasar.  Oleh  karena  dalam  keadaan  nyata  yang  kerap terjadi adalah persaingan tidak sempurna. Persaingan yang tidak sempurna terdiri dari persaingan monopolistik dan oligopoli.
Persaingan  memberikan  keuntungan  kepada  para  pelaku  usaha  maupun kepada konsumen. Dengan adanya persaingan maka pelaku usaha akan berlomba- lomba  untuk  terus  memperbaiki  produk  ataupun  jasa  yang  dihasilkan  sehingga pelaku  usaha  terus  menerus  melakukaninovasi  dan  berupaya  keras  memberi produk  atau  jasa  yang  terbaikbagi  konsumen.  Persaingan  akan  berdampak  pada efisiensinya pelakuusaha dalam menghasilkan produk atau jasa. Disisi lain dengan adanyapersaingan maka konsumen sangat diuntungkan karena merekamempunyai pilihan  dalam  membeli  produk  atau  jasa  tertentu  denganharga  yang  murah  dan kualitas baik.
Ada  beberapa  asumsi  yang  menjadi  dasar  untuk  menentukan  adanya persaingan usaha yang mengakibatkan monopoli. Pertama, apabila pelaku usaha mempunyai pengaruh untuk menentukan harga. Kedua, pelaku usaha tidak merasa perlu  untuk  menyesuaikan  diri  terhadap  pesaing  dan  terakhir,  adanya  “ entry barrier” bagi pelaku usaha yang ingin masuk dalam pasar yang sudah dimonopoli oleh pelaku usaha (Michael-Kantz dan Harveey S Rosen: 1994, 432-433).
Dibeberapa  negara,  hukum  persaingan  dikenal  dengan  istilah,  “ Antitrust Laws” atau antimonopoli. Di Indonesia istilah yang sering digunakan adalah hukum persaingan  atau  anti  monopoli.  Di  Indonesia  hukum  anti  monopoli  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  larangan  prakek  monopoli  dan persaingan usaha tidak  sehat. Undang-undang ini merupakan pengaturan secara khusus dan komprehensif yang berkaitan dengan persaingan antar pelaku usaha.
Sejarah  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  menunjukkan  bahwa  iklim bersaing  di  Indonesia  belum  terjadi  sebagaimana  yang  diharapkan,  dimana Indonesia telah membangun perekonomiannya tanpa memberikan perhatian yang memadai  untuk  terciptanya  sebuah  struktur  pasar  persaingan  (Agus  Maulana: 2000,  4).  Khususnya  pada  masa  Orde  Baru  dimana  pada  waktu  itu  terjadi kemandekan sistem persaingan dalam dunia usaha, akibat corak kekuasaan Orde Baru yang sangat mementingkan kelompok dan kroni-kroninya agar mendapatkan keutungan sistem pasar yang monopolistik. Para ahli ekonomi mengatakan bahwa
monopoli terjadi bilamana output seluruh industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan, yang dinamakan monopolis atau perusahaan monopoli.
Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  monopoli  adalah  suatu  pasar tanpa  persaingan,  tetapi  sebaliknya  monopoli  dapat  juga  diperoleh  melalui kemampuan  usaha,  kejelian  terhadap  bisnis  yang  tinggi,  sehingga  pelaku  usaha dapat  mengelola  usahanya  pada  tingkat  efisiensi  yang  tinggi  yang  akan menjadikan  perusahaannya  dapat  tumbuh  dengan  pesat,  yaitu  dengan  cara menawarkan  produk  kombinasi  kualitas  dan  harga    sesuai  yang  diinginkan  oleh konsumen sehingga pangsa pasarnya dapat bertambah dengan cepat dan secara alamiah  dapat  merebut  pangsa  pasar  yang  luas.  Dengan  adanya  pangsa  pasar yang luas untuk suatu produk sejenis maka akan  dapat terjadi monopoli alamiah dalam suatu pasar.
Monopoli  adalah  situasi  pengadaan  barang  dagangan  tertentu  (di  pasar local  atau  nasional)  sekurang-kurangnya  sepertiga  dikuasai  oleh  satu  orang  atau satu  kelompok,  sehingga  harganya  dapat  dikendalikan  (Kartika  dan Simangunsong: 2007, 170). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  menjelaskan  bahwa  monopoli adalah  “penguasaan atas  produksi  dan  atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.
Agus Maulana (2000: 33) menjelaskan bahwa “Pasar monopoli adalah suatu bentuk  pasar  dimana  hanya  terdapat  satu  perusahaan  saja  dan  perusahaan  ini menghasilkan  barang  yang  tidak  mempunyai  substitusi  atau  barang pengganti”.Sedangkan  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  (2001:  512)  yang mengatakan  bahwa  monopoliyang  dilarang  oleh  Undang-undang  adalah monopoli  yang menyebabkan  terjadinya  penentuan  pasar,  pembagian  pasar  dan konsentrasi pasar.
Munculnya persaingan menjadikan setiap pelaku pasar dituntut untuk terus menemukan  metode  produksi  yang  baru  untuk  memperbaiki  kualitas  dan  harga barang  maupun  jasa  yang  dihasilkannya,  sehingga  terciptalah  efisiensi  ekonomi, yang berarti pelaku usaha dapat menjual barang dengan harga yang wajar. Hal ini akan sangatmenguntungkan bagi konsumen, karena dapat menikmati barang atau jasa yang tinggi kualitasnya dengan harga yang seimbang.
Hukum  persaingan  diciptakan  dalam  rangka  mendukung  terbentuknya sistem ekonomi pasar, agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung  secara  sehat,  sehingga  konsumen  dapat  terlindungi  dari  ajang ekploitasi bisnis.Meskipun persaingan usaha sebenarnya merupakan urusan antar
pelaku  usaha,  namun  untuk  dapat  terciptanya  aturan  main  dalam  persaingan usaha,  maka  pemerintah  perlu  ikut  campur  tangan  untuk melindungi  konsumen. Karena bila hal ini tidak dilakukan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi persengkongkolan  (kolusi)  antar  pelaku  bisnis  yang  akan  menjadikan  inefisiensi ekonomi, yang pada akhirnya konsumenlah yang akan menanggung beban yaitu membeli barang atau jasa dengan harga dan kualitas yang kurang memadai.
Di  Indonesia,  pada  tanggal  5  Maret  1999  telah  diundangkan  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Pasal  3  Undang-undang  tersebut menyatakan  bahwa  tujuan  pembentukan  Undang-undang  ini  adalah  untuk: Menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional sebagai  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat;Mewujudkan iklim  usaha  yang  kondusif  melalui  persaingan  usaha  yang  sehat  sehingga menjamain adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar,  pelaku  usaha  menengah  dan  pelaku  usaha  kecil;  Mencegah  praktek monopoli atau praktek usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Istilah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam terminologi Islam tidak ditemukan secara konkrit namun dalam Islam terdapat satu ungkapan yang disinyalir  (hampir  mirip)  dengan  monopoli  yaitu al-Ihtikar.  Menurut  Hukum Islam, Ikhtikar diartikan  sebagai  suatu  praktik  atau  proses  monopoli  atas supply dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu.
Secara  bahasa, al-Ihtikar  secara  etimologi  dapat  diartikan  dengan: Perbuatan  menimbun,  pengumpulan  (barang-barang)  atau  tempat  untuk menimbun. Dalam kajian fikih al-Ihtikar bermakna menimbun atau menahan agar terjual  (Munawir:  1994,  307).  Sedangkan  menurut  Adimarwan  (2000:  154)  bahwa al-ikhtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual  lebih  sedikit  barang  untuk  harga  yang  lebih  tinggi,  atau  istilah ekonominya disebut dengan monopoly‟s rent.
Adapun al-Ihtikar secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang- barang  pokok  manusia  untuk  dapat  meraih  keuntungan  dengan  menaikkan harganya  (Qasim:  1986,  75).  Sedangkan  menurut  Aziz  Salim  (tt.:  56)  menjelaskan bahwa ikhtkar  adalah  “Penyimpanan  barang  dagangan  oleh  penjual  makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjaknya, yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan”.
Ketentuan  dalam  al-Qur‟an  secara  langsung  tidak  menyebutkan  mengenai al-Ihtikar  (Monopolistic  rent).  Tetapi  ada  ayat  yang  menyebutkan  mengenai
praktek  penimbunan  emas  dan  perak,  sebagaimana  terdapat  di  dalam  al-Qur‟an Surat al-Imran  ayat 108. Walaupun  tidak  ditemukan  secara jelas dalam al-Qur‟an tentang Monopolitetapi ia mempunyai hubungan erat dengan riba, dimana riba ini sangat dilarang. Karena di dalam riba terdapat unsur zulmun (menganiaya) orang lain diakibatkan karena ketidakmampuan peminjam untuk membayarkan utangnya tepat  waktu  maka  secara  otomatis  harga  menjadi  naik  melebihi  pokok pinjamannya dan hal ini memberatkan yang mengakibatkan sipeminjam teraniaya dan secara terpaksa harus membayarkan tambahan modal tersebut.
Sementara ihtikar  walaupun  secara  implisit,  juga  menagandung  zulmun (menzhalimi)  dan  masyarakat  akan  merasakan  akibat  fatalnya.  Sebab al-Ihtikar bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  yang  lebih  banyak,  dengan  menimbun barang  yang  beredar  di  pasaran  dapat  mengakibatkan kelangkaan  dan  tentunya akan terjadi kenaikan harga secara otomatis di atas normal. Sehingga masyarakat yang  biasanya  tidak  kekurangan  barang  dan  dapat  membelinya  sesuai kehendaknya  tanpa  merasakan  kesulitan,  namun  karena  akibat ihtikar  tersebut mereka  jadi  kekurangan  barang  dan  sulit  untuk  menjangkau  harga  agar  dapat memenuhi  kebutuhan  mereka,  namun  karena  sudah  terdesak  akan  kebutuhan pokok  dan  hidup  sehari-hari  barang  yang  langka  tersebut  akhirnya  dibeli  juga walaupun terpaksa.
Kegiatan  persaingan  dalam  dunia  usaha  yang  tidak  sehat  yang mengakibatkan terjadinya monopoli inilah yang membuat menarik peneliti untuk mengkaji  lebih  dalam  terutama  menggunakan  kerangka  teori  Hukum  Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  dan  terkait  dengan  prospek  penerapan  UU  No.5 Tahun  1999  sebagai  upaya  pencegahan  terhadap  persaingan  usaha  di  Indonesia yang bersifat monopolistik.

## B. Kerangka Teoritis
Persaingan  usaha  merupakan  prasyarat  ekonomi  pasar  bebas  yang memberikan  empat  keuntungan  dalam  pembangunan  ekonomi  Indonesia.  Yaitu, terciptanya harga yang kompetitif, peningkatan kualitas hidup oleh karena inovasi yang  terus-menerus,  mendorong  dan  meningkatkan  mobilitas  masyarakat,  serta adanya  efisiensi  baik  efisiensi  produktif  maupun  alokatif.  Namun  demikian, keuntungan tersebut dapat kita nikmati hanya jika terdapat faktor-faktor penentu, yaitu: stabilitas dan prediktabilitas hukum, keadilan, pendidikan, dan kemampuan aparat penegak hukum.
Pengertian  dan  pemahaman  yang  salah  akan  persaingan  dan  pasar  bebas mengakibatkan  timbulnya  sikap  skeptis  para  pembuat  kebijakan  dan  penegak hukum  ketika  Undang-undang  ini  disahkan.  Pertanyaan  yang  timbul  adalah dapatkah Undang-undang antimonopoli ini memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia  mengingat  selama  ini  Indonesia  mengalami  pembangunan  dengan sistem ekonomi yang diperintah dan terencana.
Selain itu persaingan selalu dikaitkan dengan individualisme yang bertolak belakang  dengan  kultur  masyarakat  yang  komunal  dimana  segala  sesuatunya dilakukan  atas  dasar  kekeluargaan  dan  gotong-royong.  Hal  ini  dikuatkan  oleh Pasal  33  Undang-undang  Dasar  1945  bahwa  cabang-cabang  produksi  yang penting  dan  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  negara.  Ayat lainnya  menyatakan  perekonomian  Indonesia  dilandaskan  pada  demokrasi ekonomi kerakyatan. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  kini  tengah  memasuki  arena penegakan hukum dan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta  menciptakan  efisiensi  bagi  pelaku  usaha,  yang  tentu  saja  akan  membawa kesejahteraan bagi konsumen. Adanya sikap skeptis dapat menjadi hambatan bagi terwujudnya  tujuan  yang  ingin  dicapai  Undang-undang  antimonopoli  ini mengingat ada relevansi yang kuat antara hukum dengan pembangunan ekonomi (David  M.  Trubeck:  1972,  6).  Hukum  merupakan  alat  rekayasa  sosial  yang  dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara.  Hukum  persaingan  usaha  di Indonesia  dapat  menjalankan  tugasnya  sebagai  alat  rekayasa  sosial apabila terdapat  keadaan  yang  cukup  kondusif,  yaitu  stabilitas,  prediktabilitas,  keadilan, pendidikan,  dan  kemampuan  aparat  penegak  hukum.  Dengan  demikian  hukum persaingan  usaha  mampu  menempatkan  dirinya  tidak  saja  sebagai  alat  rekayasa sosial namun juga sebagai tool of economic development.
Persaingan dan usaha yang begitu luas bila dapat diterjemahkan kedalam sebuah  pemahaman  yang  komprehensif,  pengertian  yang  dimaksud  juga  sangat beragam.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  bisnis  diartikan  sebagai  usaha dagang,  usaha  komersil  di  dunia  perdagangan,  dan  bidang  usaha  (Yusanto  dan Wijajakusuma:  2002,  6). Sedangkan  dalam  bahasa  arab  persaingan  bisnis  berasal dari  kata al-ajru yang  berarti menurut  bahasa adalah al-imadi yang artinya dalam bahasa Indonesia gaji atau upah(Atabik Ali, Achmad Zuhdi Muhdlor: 1998, 1278).
Berbicara tentang persaingan usaha tentunya perlu mengetahui pengertian persaingan  itu  sendiri.  Persaingan  dari  kata  dasar  “saing”  yang  berati  berlomba atau  (mengatasi,  dahulu  mendahului),  dengan  kata  lain  yakni  usaha  untuk
memperhatikan  keunggulan  masing-masing  yang  dilakukan  perseorangan  atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, pertahanan dan sebagainya.
Islam sebagai suatu sistem hidup ( way to life) dan manusia adalah khalifah di muka bumi, Islam memandang bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah  SWT.  kepada  sang  khalifah  agar  digunakan  sebaik-baiknya  bagi kesejahteraan  bersama.  Untuk  mencapai  tujuan  suci  ini,  Allah  memberikan perumus  melalui  para  rasul-Nya. Petunjuk  tersebut  meliputi  segala  sesuatu  yang dibutuhkan  manusia  baik  aqidah,  akhlak,  maupun  syariah.  Dua  komponen pertama,  aqidah  dan  akhlak  bersifat  konstan,  keduanya  tidak  mengalami perubahan  apapun  dengan  berbedanya  waktu  dan  tempat.  Adapun  syariah senantiasa  berubah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  taraf  peradaban  umat  yang berbeda-beda  sesuai  dengan  masa  rasul  masing-masing  (Antonio:  2001,  3- 4),termasuk  dalam  dunia  bisnis.  Al-Qur‟an  memberi  pentunjuk  agar  dalam  bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi.
Syed Nawab Haidar Naqvi dalam Mujahidin (2005: 123) memaparkan empat aksioma  etika  ekonomi,  yaitu,  tauhid,  keseimbangan  (keadilan),  kebebasan  dan tanggung  jawab.  Tauhid  merupakan  wacana  teologis  yang  mendasari  segala aktivitas  manusia,  termasuk  dalam  berbisnis.  Tauhid  menyadarkan  manusia sebagai makhluk ilahiyah atau makhluk yang bertuhan.
Kepemilikan individu yang tak terbatas, sebagaimana dalam sistem kapitalis, tidak  dibenarkan.  Dalam  Islam,  Harta  mempunyai  fungsi  sosial  yang  kental. Kebebasan,  berarti  manusia  sebagai  individu  dan  kolektivitas,  mempunyai kebebasan  penuh  untuk  melakukan  aktivitas  bisnis.  Dalam  ekonomi,  manusia bebas  mengimplementasikan  kaidah-kaidah  Islam.  Karena  masalah  ekonomi, termasuk aspek  mu‟amalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum, “semua  boleh  kecuali  yang  dilarang”.  Yang  tidak  boleh  dalam  Islam  adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak,  tetapi  merupakan  kebebasan  yang  bertanggung  jawab  dan  berkeadilan. Pertanggungjawaban,  berarti,  bahwa  manusia  sebagai  pelaku  bisnis,  mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan (Algaoud & Lewis : 2005, 42).
Sedangkan pedoman bisnis menurut Imam Ibnu Taymiyyah dalam kitab Al Hisbah  antara  lain  adalah:  Pertama,  sempurna  dalam  timbangan  “Kecelakaanlah bagi  orang-orang  yang  curang,  (yaitu)  orang-orang  yang  apabila  menerima takaran  dari  orang  lain  ia  minta  dipenuhi.  Dan  apabila  mereka  menakar  atau menimbang  untuk  orang  lain,  mereka  mengurangi”.  Kedua,  hindari
penipuan/kecurangan. Ketiga,  hindari  kontrak  bisnis  yang  tidak  sah  (illegal). Kontrak  yang  terkait  dengan  riba  dan  judi  seperti  jual  beli  spekulatif  ( bay  al- gharar), membeli bayi ternak yang masih dalam kandungan (mulamasa), menawar tinggi  untuk  menaikkan  harga  bukan  berniat  untuk  membeli  (najas). Keempat, kondisi ketidaksempurnaan pasar.
Selain itu, persaingan dalam pasar dan mekanisme pasar dapat membentuk beberapa  jenis  pasar.  Ada  yang  disebut  dengan  pasar  persaingan  sempurna ( perfect competition market), pasar monopoli maupun pasar oligopoli. Persaingan sempurna adalah struktur  pasar  yang paling ideal karena sistem pasar  ini adalah struktur  pasar  yang  akan  menjamin  terwujudnya  kegiatan  memproduksi  barang dan jasa yang sangat tinggi efisiensinya.
Empat  asumsi  yang  melandasi  agar  terjadinya  persaingan  sempurna  pada suatu pasar tertentu, yaitu:
1. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa.  Adapun  yang  menentukan  harga  adalah  pasar  berdasarkan ekuilibrium permintaan  dan  penawaran  (supply  and  demand).  Dengan  demikian,  pelaku pasar  dalam  pasar  persaingan  sempurna  tidak  bertindak  sebagai price  maker melainkan hanya bertindak sebagai price taker.
2. Barang  dan  atau  jasa  yang  dihasilkan  oleh  pelaku  usaha  adalah  betul-betul sama ( pr(oduct homogeneity).
3. Pelaku  usaha  mempunyai  kebebasan  untuk  masuk  atau  keluar  pasar  ( perfect mobility of resources).
4. Konsumen  dan  pelaku  usaha  memiliki  informasi  yang  sempurna (perfect information) tentang berbagai hal, diantaranya kesukaan, tingkat pendapatan, biaya  dan  teknologi  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  barang  dan  jasa.
Selain  empat  asumsi  di  atas,  Soeharno  menambahkan  bahwa  ciri  pasar persaingan sempurna adalah penjual dan pembeli secara individu tidak dapat mempengaruhi  harga  (price  taker).  (Robert  S.  Pindyck  and  Daniel  L.  Rubinfel: 1998, 283).
Tati  Suhartati  Joesron  dan  M.  Fathorrazi  (2012:  153)  berpendapat  bahwa suatu  pasar  dapat  dikatakan  sebagai  pasar  persaingan  sempurna  atau perfect competition jika memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli. Hal ini menyebabkan perilaku penjual  atau  pembeli  tidak  dapat  mempengaruhi  keadaan  pasar,  karena  ia merupakan  bagian  kecil  dari keseluruhan  yang  ada  di  pasar.  Seorang  penjual atau pembeli dikatakan sebagai pengikut harga ( price taker) sehingga harga di pasar  bersifat datum,  artinya  berapapun  jumlah  barang  yang  dijual  di  pasar,
harganya akan tetap. Harga pasar ditentukan oleh bekerjanya mekanisme pasar yaitu oleh interaksi antara seluruh penjual dan pembeli yang ada di pasar.
b. Adanya kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan ( free entry and free  exit).    Dalam  hal  ini  tidak  ada  hambatan  yang  menghalangi  suatu perusahaan  untuk  memulai  usaha  baru  jika  dianggap  menguntungkan  dan menutup usahanya jika dianggap merugikan, baik secara legal maupun bentuk hambatan lainnya.
c. Barang  yang  diperjual  belikan  bersifat  homogen.  Dalam  hal  ini  barang  yang dihasilkan  merupakan  pengganti  yang  sempurna  terhadap  barang  yang dihasilkan  oleh  produsen  lain  dalam  semua  segi.  Homogenitas  barang  yang dihasilkan  ini  ditentukan  oleh  konsumen  dan  bukan  dilihat  dari  spesifikasi tekhnis saja.
d. Penjual  dan  pembeli  mempunyai  pengetahuan  yang  sempurna  tentang keadaan  pasar.  Dalam  hal  ini  penjual  dan  pembeli  mempunyai  pengetahuan yang  sempurna  tentang  keadaan  pasar,  yaitu  mengetahui  tingkat  harga  yang berlaku  di  pasar  dan  perubahan-perubahannya.  Adanya  inforrmasi  yang lengkap  tentang  pasar  ( perfect  knowledge)  ini  mengakibatkan:  Tidak  ada penjual yang menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar; Tidak ada  pembeli  yang  membeli  dengan  harga  yang  lebih  dari  harga  pasar;  Tidak ada  sumber  daya  yang  digunakan  untuk  berproduksi  yang  kurang menguntungkan  daripada  yang  lain;  dan  Mobilitas  sumber  ekonomi  yang cukup sempurna.
Monopoli tidak hanya diartikan mencakup struktur pasar dengan hanya ada satu pemasok atau pembeli di pasar bersangkutan, hal mana dikarenakan struktur pasar  (yang  hanya  satu  pemasok)  jarang  sekali  terjadi.  Menurut  Pasal  17  ayat  2 Undang-undang  nomor  5  Tahun  1999,  bahwa  pelaku  usaha  patut  diduga  atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau  jasa,  jika  barang  dan  atau  jasa  yang  dimaksud  belum  ada  substitusinya, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak  dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang  dan  atau  jasa  yang  sama,  atau  saru  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok pelaku  usaha  menguasai  pangsa  pasar  lebih  dari  50  persen  terhadap  satu  jenis barang atau jasa tertentu.
Monopoli dapat terjadi dengan dua cara, yaitu: Monopoli alamiah ( natural monopoly)  dan  monopoli  berdasarkan  hukum  (monopoly  by  law).Monopoli alamiah terjadi akibat kemampuan seseorang atau sekelompok pelaku usaha yang mempunyai  satu  kelebihan  tertentu,  sehingga  membuat  pelaku  usaha  lain  kalah bersaing,  sedangkan  monopoli  berdasarkan  hukum  ( monopoly  by  law)  adalah
monopoli yang berasal dari pemberian negara seperti yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945, yang selanjuutnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pada Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, dan lain sebagainya.
Pasar  monopoli  adalah  suatu  bentuk  pasar  dimana  hanya  terdapat  satu perusahaan saja yang menghasilkan barang yang tidak dipunyai barang pengganti perusahaan,  tidak  mempunyai  barang  pengganti  yang  mirip,  tidak  terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat menguasai penentuan harga serta  promosi  iklan  kurang  diperlukan.  Pasar  monopli  dapar  diartikan  sebagai suatu  model  pasar  yang  mempunyai  ciri  hanya  terdapat  satu  penjual  di  pasar, output  yang  dihasilkan  oleh  produsen  bersifat  lain,  tidak  mempunyai  barang pengganti  yang  sangat  dekat,  di  pasar  ada  rintangan  bagi  produsen  lain  untuk memasukinya (barries to entry).
Pasar  monopoli  merupakan  kebalikan  dari  pasar  persaingan  sempurna, sedangkan  pasar-pasar  lainnya  berada  di  antara  keduanya.  Faktor-faktor  yang memungkinkan  untuk  dapat  terjadi  monopoli,  adalah:Produsen  mempunyai  hak paten untuk output yang dihasilkan, seperti hak pengarang, merek dagang, nama dagang,  produsen  memiliki  salah  satu  sumber  daya  yang  penting  dan merahasiakannya  atau  produsen  memiliki  pengetahuan  yang  lain  daripada  yang lain  tentang  teknis  produksi,  pemberian  izin  khusus  oleh  pemerintah  pada produsen  tententu  untuk  mengelola  suatu  usaha  tertentu,  ukuran  pasar  begitu kecil  untuk  dilayani  lebih  dari  satu  perusahaan  yang  mengoperasikan  skala perusahaan  optimum,  dan  produsen  menerapkan  kebijaksanaan  pembatasan harga ( limit pricing policy).
Adanya  monopoli  dapat  merusak  sifat-sifat  efisiensi  dari  sistem  harga persaingan.  Hal  ini  dikarenakan  monopoli  dapat  mempengaruhi  harga  pasar, perusahaan tersebut mungkin berkepentingan untuk membatasi keluaran dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada yang tersedia dalam harga persaingan (Walter Nicholson: 1999, 204-205).
Menurut  perspektif  Islam,  monopoli  ( ihtikar)  berasal  dari  kata  hakr,  yang berarti mengumpulkan dan menguasai barang kebutuhan. Ihtikar digunakan oleh para  ahli  Fiqh  Islam  untuk  menyatakan  hak  istimewa  untuk  mengumpulkan  dan menguasai  barang  kebutuhan  dalam  upaya  mengantisipasi  kenaikan  harga. Dengan kata lain, ihtikar berarti proses memonopoli produk agar mengakibatkan terjadinya kenaikan harga.
Monopoli  atau  ihtikar  artinya  menimbun  barang  agar  yang  beredar  di masyarakat  berkurang,  lalu  harganya  naik.  Yang  menimbun  memperoleh keuntungan  besar,  sedang  masyarakat  dirugikan  (Basyarahil:  tt,  56).  Menurut
Adimarwan  (2002:  73)  "Monopoli  secara  harfiah  berarti  di  pasar  hanya  ada  satu penjual". Hal ini didasarkan  pada hadist yang artinya: Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa'," (HR Muslim (1605).
Berdasarkan  hal  tersebut,  bahwa  monopoli  seperti  yang  dijelaskan  dalam tersebut merupakan kegiatan yang dilarang dan hukumnya adalah haram, karena perbuatan  demikian  didorong  oleh  nafsu  serakah,  loba  dan  tamak,  serta mementingkan  diri  sendiri  dengan  merugikan  orang  banyak.  Selain  itu  juga menunjukan bahwa pelakunya mempunyai moral dan mental yang rendah.
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ihtikar. Haram secara mutlak (tidak  dikhususkan  bahan  makanan  saja),  hal  ini  didasari  oleh  sabda  Nabi  Saw bahwa Barangsiapa menimbun  maka  dia  telah  berbuat  dosa.  (HR.  Muslim  1605). Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih bila memenuhi tiga kriteria:Barang  yang  ditimbun  melebihi  kebutuhannya  dan  kebutuhan  keluarga untuk  masa  satu  tahun  penuh.  Kita  hanya  boleh  menyimpan  barang  untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah Saw; Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan  rakyat  sudah  mendesak  baru  dijual  sehingga  terpaksa  rakyat membelinya  dengan  harga  mahal;  Yang  ditimbun  (dimonopoli)  ialah  kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetatpi tidak  termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat. maka itu tidak termasuk menimbun.
Sedangkan  ulama  yang  memberikan  hukum  makruh  secara  mutlak,  yaitu dengan alasan bahwa larangan Nabi Saw berkaitan dengan ihtikar adalah terbatas kepada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai peringatan bagi umatnya.Al- Hafidz  Ibnu  Hajar  al-Asqolani  berkata:"Imam  Bukhori  sepertinya  berdalil  atas bolehnya menimbun/ihtikar dengan (hadits ini), karena Nabi Saw memerintahkan pembeli bahan makanan supaya mengangkutnya terlebih dahulu ke rumah-rumah mereka  sebelum  menjualnya  kembali,  dan  seandainya  ihtikar  itu  dilarang,  maka Rosulullah Saw tidak akan memerintahkan hal itu." (Fathul Bari 4/439-440).
Demikian pula pendapat tentang waktu diharamkannya ihtikar. Ada ulama yang  mengharamkan    ihtikar  setiap  waktu  secara  mutlaku,  tanpa  membedakan masa  paceklik  dengan  masa  surplus  pangan,  berdasarkan  sifat  umum  larangan terhadap  monopoli  dari  hadits  yang  sudah  lalu.  Ini  adalah  pendapat  golongan salaf.

## C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  kepustakaan (library  research) yaitu; pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan (Kartono: 1996, 33). Penelitian kepustakaan dimaksudkan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku- buku, artikel-artikel, makalah atau jurnal dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.
Teknik  Pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  melalui pengambilan  data  dari  studi  kepustakaan,  dengan  mengkaji  sejumlah  literatur seperti  peraturan  perundang-undangan,  buku  artikel,  makalah,  laporan  hasil penelitian,  majalah  dan  surat  kabar  yang  berkenaan  dengan  masalah  yang diangkat.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dan  data sekunder.  Adapun  data  primer  dari  penelitian  ini  adalah;  1)  Al-qur‟an  dan  As- Sunnah  serta  pendapat  para  ulama  di  dalam  kitab-kitab  fikih  yang  relevan,  2) Undang  -  Undang  RI  Tahun  1945,  dan  3)  Undang-Undang  RI  No.  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Sedangkan  data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yakni, buku-buku, artikel- artikel dan jurnal serta bahan-bahan bacaan lainnya yang sangat relevan sebagai bahan penunjang di dalam penulisan penelitian ini.
Analisa  data  sebagai  bagian  penting  dari  penelitian,  seringkali  peneliti menggunakan  kutipan-kutipan  dari  hasil  penelitianterdahulu  atau  mengutip pendapat  para  ahli  dari  buku  karyailmiah  sebagai  upaya  untuk  mempertajam analisa  yang  akandikerjakan.  Data  yang  diperoleh  dari  hasil  studi  pustaka disusunsecara  sistematis,  sehingga  memperoleh  gambaran  secaramenyeluruh tentang  permasalahan  yang  diteliti.  Dari  hasil  analisa  tersebut  maka  diambillah kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian ini.

## D. Hasil Penelitian
Berbicara  persaingan  usaha  tidak  akan  terlepas  dari  kajian  pasar.  Hal  ini disebabkan  karena  pasar  merupakan  tempat  transaksi  munculnya  sebuah persaingan  usaha  antara  pelaku  usaha.  Pelaku    usaha    sebenarnya    merupakan pesaing di antara mereka sendiri kemudian melakukan konsolidasi dan bergabung bersama  dalam  suatu  wadah  bisnis  atau  asosiasi.  Asosiasi  mengatur  tugas  dan tanggung  jawab  anggotanya,  juga  mengeluarkan  peraturan  internal  yang  dapat dikategorikan  menghambat  perdagangan  (misalnya  peraturan  dasar  tentang komisi, masalah diskon, waktu melakukan transaksi, atau jam berusaha) yang dapat
dikategorikan  sebagai  bentuk  lain  dari  hambatan  perdagangan  ( nonprice  trade restraint).
Persaingan usaha sendiri dalam kamus manajamen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bersaing/ bertanding diantara pengusaha atau pembisnis yang satu dengan pengusaha lainnya di dalam memenangkan pangsa pasar  ( share market) dalam  upaya  melakukan  penawaran  produk  barang  dan  jasa  kepada  konsumen dengan  berbagai  strategi  pemasaran  yang  diterapkan.  Persaingan  usaha  terdiri atas persaingan sehat ( healthy competition) dan persaingan gorok leher (cut throat competition).
Menurut  teori  persaingan  sempurna  ekonomi  klasik,  pasar  terdiri  atas sejumlah  produsen  dan  konsumen  kecil  yang  tidak  menentu.  Kebebasan  masuk dan keluar,  kebebasan memilih teknologi  dan metode produksi, serta kebebasan dan  ketersediaan  informasi,  semuanya  dijamin  oleh  pemerintah.  Dalam  keadaan pasar  seperti  ini,  dituntut  adanya  teknologi  yang  efisien,  sehingga  pelaku  pasar akan dapat bertahan (Muhammad: 2004, 371).
Namun  sistem  ekonomi  seperti  ini,  dituduh  oleh  kaum  sosialis  hanya melindungi pemilik faktor produksi. Sehingga ada tudingan bahwa kaum kapitalis telah  membuat  keputusan  ekonomi  yang  mengejar  kepentingan  individu, menekankan  tingkat  upah  yang  minimal  dan  mendorong  keuntungan  yang sebesar-besarnya,  mengkonsetrasikan  ekonomi  pada  sebagian  kecil  orang  saja. Selanjutnya,  sistem  ekonomi  pasar  bebas  juga  telah  membawa  kepada ketidakstabilan dalam aktivitas ekonomi dan perputaran usaha.
Munir  Fuady  (1994:  8)  menjelaskan  bahwa  dalam  ilmu  hukum  monopoli, dikenal beberapa sikap monopolistik, yaitu:
1. Mempersulit masuknya para pesaing ke dalam bisnis yang bersangkutan;
2. Melakukan  pemasungan  ( captive)  sumber  suplai  yang  penting  atau  outline distribusi yang penting;
3. Mendapatkan  hak  paten  yang  dapat  mengakibatkan  pihak  pesaingnya  sulit untuk menandingi produk atau jasa tersebut;
4. Integrasi  ke  atas  atau  ke  bawah  yang  dapat  menaiki  persediaan  modal  bagi pesaingnya atau membatasi akses pesaingnya kepada konsumen atau supplier;
5. Mempromosikan produk secara besar-besaran;
6. Menyewa tenaga-tenaga ahli yang berlebihan;
7. Pembedaan  harga  yang  dapat  mengakibatkan  sulitnya  bersaing  dari  pelaku pasar lain;
8. Kepada pihak pesaing disembunyikan informasi tentang pengembagan produk, tentang waktu atau skala produksi;
9. Memotong  harga  secara  drastis;  membeli  atau  mengakuisisi  pesaing-pesaing yang tergolong kuat atau tergolong prospektif;
10. Menggugat  pesaing-pesaingnya  atas  tuduhan  pemalsuan  hak  paten, pelanggaran hukum anti monopoli dan tuduhan-tuduhan lainnya.
Pasar  sebagai  tempat  persaingan  usaha  merupakan  tempat  bertemunya penjual dan pembeli yang disana terjadi transaksi. Secara garis besar pasar dapat dibagi  menjadi  dua,  pertama:  pasar  nyata  atau konkrit,  atau  tempat  bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa, misalnya pasar  tradisional,  kedua;  pasar  abstrak,  merupakan  pasar  yang  penjual  dan pembelinya  tidak  bertemu  secara  langsung,  misalnya  pasar  bursa  komoditi  dan bursam saham.
Sebuah  negara  dengan  kebijakan,  baik  pasar  bebas  ataupun  ekonomi terencana  memiliki  dasar  argumen  tersendiri  mengapa  salah  satunya  dipilih sebagai  landasan  kebijakan.  Selama  lebih  dari  dua  dekade  bangsa  Indonesia mengalami pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi yang diperintah dan pada akhir 1990-an mengalami transisi ekonomi pada mekanisme pasar adalah hal baru baik bagi pemerintah, para pelaku usaha maupun konsumen. Sistem ekonomi terencana  tidak  memberikan  ruang  gerak  yang  bebas  bagi  para  pelaku  usaha dalam berbisnis.
Ekonomi  Islam  memandang  bahwa  pasar,  negara,  dan  individu  berada dalam  keseimbangan (iqtishad),  tidak  boleh  ada  sub-ordinat,  sehingga  salah satunya menjadi dominan dari yang lain.  Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.
Pasar  yang  dibiarkan  berjalan  sendiri  ( laissez  faire),  tanpa  ada  yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (capitalist)  penguasa  infrastruktur  dan  pemilik  informasi.  Asymetrik informasi  juga  menjadi  permasalahan  yang  tidak  bisa  diselesaikan  oleh  pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar,    tugasnya     adalah     mengatur   dan    mengawasi    ekonomi,  memastikan kompetisi  di  pasar  berlangsung  dengan  sempurna,  informasi  yang  merata  dan keadilan  ekonomi.  Perannya  sebagai  pengatur  tidak  lantas  menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak  boleh mengganggu pasar  yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.
Konsep  makanisme  pasar  dalam  Islam  dapat  dirujuk  kepada  hadits Rasululllah  Saw  sebagaimana  disampaikan  oleh  Anas  RA,  sehubungan  dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan  jelas  bahwa  Islam  jauh  lebih  dahulu  (lebih  1160  tahun)   mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadits Nabi Muhammad Saw.  dijelaskan  bahwa: Harga  barang  dagangan  pernah  melambung  tinggi  di Madinah pada zaman Nabi Saw, lalu orang-orang pun berkata:”Wahai Rasulullah, harga  barang  melambung,  maka  tetapkanlah  standar  harga  untuk  kami.  Maka Rasulullah  Saw  bersabda:”Sesungguhnya  Allah  lah  al-Musa‟ir  (Yang  Maha Menetapkan  harga),  al-Qabidh,  al-Basith,  dan  ar-Raziq.  Dan  sungguh  aku  benar- benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian  yang  menuntutku  dengan  kezhaliman  dalam  masalah  darah  (nyawa)  dan harta”. (HR. al-Khomsah kecuali an-Nasa‟i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) .
Inilah  teori  ekonomi  Islam  mengenai  harga.  Rasulullah  Saw.  dalam  hadits tersebut  tidak  menentukan  harga.  Ini  menunjukkan  bahwa  ketentuan  harga  itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.
Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand. Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori invisible hands. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan ( invisible  hands). Bukankah teori invisible  hands  itu  lebih  tepat  dikatakan  God  Hands  (tangan-tangan  Allah). Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka  harga  barang  tidak  boleh  ditetapkan  pemerintah,  karena  ketentuan  harga tergantung  pada  hukum supply  and  demand.  Namun  demikian,  ekonomi  Islam masih  memberikan  peluang  pada  kondisi  tertentu  untuk  melalukan  intervensi harga  ( price  intervention)  bila  para  pedagang  melakukan  monopoli  dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.
Pasar  sebagai  mekanisme  pertukaran  barang  dan  jasa  yang  alamiah  dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah  dan  Khulafaurasyidin  menunjukkan adanya  peranan  pasar  yang  besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu price intervenstion seandainya perubahan harga
terjadi  karena  mekanisme  pasar  yang  wajar.  Namun,  pasar  di  sini mengharuskanadanya  moralitas,  antara  lain:  persaingan  yang  sehat  ( fair  play), kejujuran  ( honesty),  keterbukaan  (transparancy),  dan  keadilan  (justice).  Jika  nilai- nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.
Selain melarang intervensi harga, ada beberapa larangan yang diberlakukan Rasulullah Saw untuk menjaga agar seseorang tidak dapat melambungkan harga seenaknya seperti larangan menukar kualitas mutu barang dengan kualitas rendah dengan harga yang sama serta mengurangi timbangan barang dagangan. (Karim: 2010, 182).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  menurut  Islam  negara  memiliki  hak  untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan  maupun  pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  yang  tidak  mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah  maupun  non  alamiah.  Pada  umumnya  intervensi  pemerintah  berupa kebijakan  dalam  regulasi  yang  berhubungan  dengan  permintaan  dan  penawaran dan  intervensi  dalam  menentukan  harga.  Intervensi  dengan  cara  membuat kebijakan  yang  dapat  mempengaruhi  dari  sisi  permintaan  maupun  dari  sisi penawaran ( market intervention) biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distori pasar terjadi karena faktor non alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi harga pasar.
Mekanisme pasar, regulasi dan moral harus ada dalam satu kesatuan, satu paket pemikiran. Dengan adanya moral dan harga saja, boleh jadi belum mampu mewujudkan  tujuan-tujuan  yang  diinginkan  masyarakat.  Maka  dari  itu,  peran efektif  negara  sebagai  mitra,  katalisator  dan  fasilitator,  sangat  dibutuhkan  untuk mewujudkan  misi  Islam.  Berdasarkan  hadis  di  atas  telah  menekankan  perlunya peran-peran  tersebut.  Al-Qur‟an  hanya  menyediakan  norma-norma  dan memerintahkan  kaum  muslimin  untuk  menjalankan  norma-norma  itu,  dengan harapan  kaum  muslimin  mentaatinya.  Namun  beberapa  dari  mereka  tidak  mau mematuhinya,  khususnya  manakala  moral  lingkungan  telah  rusak.  Maka  dari  itu negara  mempunyai  peranan  penting  melalui  pendidikan,  dorongan  dan pencegahan  untuk  tingkah  laku  yang  membahayakan  masyarakat  seperti kezaliman,  kecurangan,  penipuan,  dan  keculasan  dengan  tidak  mematuhi perjanjian dan tanggung jawab.
Perhatian  pada  pentingnya  peranan negara  telah  dicerminkan  oleh  tulisan ulama-ulama  terkemuka  sepanjang  sejarah.  Al-Mawardi  misalnya,  telah menyatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintah yang efektif, sangat diperlukan untuk  mencegah  kezaliman  dan  pelanggaran.  Sedangkan  Ibn  Taimiyah  pun
menekankan Islam dan negara mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Satu  pihak  tidak  dapat menjalankan perannya dengan  baik  tanpa adanya negara yang  memainkan  peranan  penting,  dan  negara  mungkin  akan  terpuruk  dalam pemerintahan  yang  tidak  adil  dan  tirani  tanpa  pengaruh  syari‟ah.  Demikian  pula Baqir  al-Sadr  sebagaimana  dikutip  oleh  Umer  Chapra  mengatakan  bahwa intervensi  pemerintah  dalam  ruang  lingkup  kehidupan  perekonomian  adalah penting dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam (Nasution: 2007, 189).
Syarat utama untuk menjamin sebuah sistem ekonomi pasar yang fair dan adil  adalah  perlunya  suatu  peran  pemerintah  yang  sangat  canggih  yang merupakan  kombinasi  dari  prinsip non-intervention.  Dalam  teori  Adam  Smith seperti  yang  dikutip  oleh  Mustafa  Edwin  bahwa  peran  bahkan  campur  tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali atas dasar prinsip no harm, yaitu bahwa demi menegakkan  prinsip  keadilan no  harm,  pemerintah  harus  campur  tangan.  Jadi, bahkan sebaliknya, dalam situasi tertentu pemerintah justru dituntut untuk campur tangan. Dalam situasi seperti itu, pemerintah yang tidak ikut campur tangan justru akan  dianggap  tidak  adil.  Situasi  seperti  ini  adalah  situasi  di  mana  ada  pihak tertentu yang dilanggar hak dan kepentingannya atau yang dirugikan oleh pihak lain secara tidak sah.
Harus  diyakini  nilai  konsep  Islam  tidak  memberikan  ruang  intervensi  dari pihak  manapun  untuk  menentukan  harga,  kecuali  dan  hanya  kecuali  adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan  harga.  Pengertian  darurat  di  sini  adalah  pada  dasarnya  peranan pemerintah  ditekan  seminimal  mungkin.  Namun  intervensi  pemerintah  sebagai pelaku  usaha  dapat  dibenarkan  hanyalah  jika  pasar  tidak  dalam  keadaan sempurna,  dalam  arti  ada  kondisi-kondisi  yang  menghalangi  kompitisi  yang fair terjadi ( market failure).
Berkaitan dengan penetapan harga, perjanjian penetapan harga merupakan salah  satu  bentuk  perjanjian  yang  dilarang  oleh  Undang-undang  Nomor  5  tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Dalam  prakteknya  ada  beberapa  bentuk  perjanjian  penetapan  harga,  yaitu penetapan harga antara pelaku usaha ( price fixing); penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama (diskriminasi harga); penetapan harga di bawah  harga  pasar  dengan  pelaku  usaha  lain  ( predatory  price);  dan  penetapan harga jual kembali ( resale price maintenance).
Penetapan harga antar pelaku usaha ( price fixing) menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, pelaku usaha dilarang mengadakan
perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan suatu harga tertentu atas  suatu  barang  dan/atau  jasa  yang  akan  diperdagangkan  pada  pasar bersangkutan.  Larangan  muncul  sebab  perjanjian  seperti  itu  akan  meniadakan persaingan  usaha  diantara  pelaku  usaha  yang  mengadakan  perjanjian  tersebut. Oleh  karena itu,  hal  ini  dianggap per  se  illegal.  Dalam  pasal  5  ayat  (1)  dikatakan bahwa  perjanjian  penetapan  harga  dilarang  tanpa  melihat  efek  negatif  dari perjanjian tersebut terhadap persaingan. Dengan kata lain, walaupun efek negatif terhadap persaingan usaha kecil, perjanjian price fixing tetap dilarang. Akan tetapi undang-undang memberikan perkecualian terhadap larangan membuat perjanjian tentang  penetapan  harga  antar  pelaku  usaha  ini,  yaitu  jika  perjanjian  penetapan harga  tersebut  dibuat:  Dalam  suatu  usaha  patungan  ( joint  venture),  atau; didasarkan  pada  undang-undang  yang  berlaku  ( Vide  Pasal  5  ayat  (2)  Undang- undang Nomor 5 tahun 1999).
Dalam  undang-undang  tidak  dijelaskan  usaha  patungan  seperti  apa  yang bisa  dikecualikan.  Bila  usaha  patungan  membuat collateral  restraint,  yakni perjanjian yang membatasi kompetisi dimasa datang antara para pihak, usaha ini bisa  menghadapi  tuntutan  pelanggaran  peraturan  dibidang  anti  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa semua perjanjian  dalam  usaha  patungan  tidak  akan  merugikan  persaingan.  Perlu dibuatkan  penjelasan  lagi  mengenai  kriteria  usaha  patungan  yang  dapat dikecualikan.
Kemudian  tentang  Penetapan  harga  yang  berbeda  terhadap  barang  dan atau  jasa  yang  sama  (diskriminasi  harga).  Pembuatan  perjanjian  yang  berisikan penetapan harga berbeda terhadap bar ang dan atau jasa yang sama dilarang oleh Pasal  6  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1999.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  6 tersebut,  diskriminasi  harga  dilarang  apabila  pelaku  usaha  membuat  suatu perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  yang  mengakibatkan  pembeli  satu  harus membayar harga yang tidak sama atau berbeda dengan harga yang harus dibayar oleh  pembeli  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang  sama,  karena  hal  ini  dapat menimbulkan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  dikalangan  pelaku  usaha  atau dapat merusak  persaingan  usaha.  Dalam hal ini  terdapat  tiga jenis  dan  tingkatan strategis  diskriminasi  harga,  dimana  setiap  tingkatan  menuntut  informasi  yang berbeda mengenai konsumen, yaitu:
a. Diskriminasi harga  sempurna,  dimana  produsen  akan menetapkan harga  yang berbeda  untuk  setiap  konsumen.  Dengan  menerapkan  strategi  ini,  produsen akan menyerap seluruh surplus konsumen, sehingga dapat mencapai laba yang paling tinggi.
b. Pada  situasi  dimana  produsen  tidak  dapat  mengidentifikasi  maksimum  harga yang  dapat  dikenakan  untuk  setiap  konsumen,  atau  situasi  dimana  produsen tidak  dapat  melanjutkan  struktur  harga  yang  sama  untuk  tambahan  unit penjualan, maka produsen dapat menetapkan strategi diskriminasi tingkat harga kedua,  dimana  produsen  akan  menerapkan  sebagian  dari  surplus  konsumen. Pembeli yang bersedia membeli barang lebih banyak diberikan harga per unit yang  lebih  murah.  Strategi  ini  banyak  dilakukan  pada  penjualan  grosir  atau pasar swalayan besar.
c. Bentuk  terakhir  diskiminasi  harga  umumnya  diterapkan  produsen  yang mengetahui bahwa permintaan atas produk mereka beragam secara sistematik berdasarkan  karakteristik  konsumen  dan  kelompok  demografis  (Rachmadi Usman: 2004, 49-50).
Sedangkan  kaitannya  dengan  penetapan  harga  di  bawah  harga  pasar dengan pelaku usaha lain ( predatory price), penetapan harga ini dilarang oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Pasal 7 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga  di  bawah  pasar,  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha tidak  sehat.  Pada  satu  sisi,  penetapan  harga  di  bawah  biaya  marginal  akan menguntungkan konsumen dalam jangka pendek tetapi di pihak lain akan sangat merugikan  pesaing  (produsen  lain).  Strategi  yang  tidak  sehat  ini  pada  umumnya beralasan  bahwa  harga  yang  ditawarkan  merupakan  hasil  kinerja  peningkatan efisiensi  perusahaan.  Strategi  ini  akan  menyebabkan  produsen  menyerap  pangsa pasar  yang  lebih  besar,  yang  dikarenakan  berpindahnya  konsumen  pada penawaran  harga  yang  lebih  rendah.  Pada  jangka  yang  lebih  panjang,  produsen pelaku predatory pricing akan dapat bertindak sebagai monopolis.
Adapun  kaitannya  dengan  penetapan  harga  jual  kembali  ( resale  price maintenance), sama halnya dengan penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku  usaha  lain  ( predatory  price).  Penetapan  harga  jual  kembali  dilarang  oleh Pasal  8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ini, pelaku  usaha  ( supplier)  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain (distributor)  untuk  menetapkan  harga  vertikal  ( resale  price  maintenance),  dimana penerima barang atau jasa selaku distributornya tidak boleh menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang telah diterimanya dari suplier tersebut dengan harga  yang  lebih  rendah  daripada  harga  yang  telah  diperjanjikan  sebelumnya diantara  supplier  dan  distributor,  sebab  hal  itu  akan  dapat  menimbulkan persaingan  usaha  tidak  sehat.  Dari  bunyi  pasal  8  terlihat  bahwa  perjanjian
penetapan  harga  vertikal  hanya  dilarang  apabila  dapat  mengakibatkan  terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Dalam  teori  ilmu  hukum,  larangan  terhadap  tindakan  persaingan  usaha tidak  sihat  pada  garis  besarnya  dilakukan  dengan  menggunakan  salah  satu  dari dua teori, yaitu doktrins Per Se dan doktrin Rule of Reason. Larangan yang bersifat Per  Se  merupakan  bentuk  larangan  yang  tegas  dalam  rangka  memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan usaha. Dalam praktek, pengaturan ini berguna agar pelaku usaha sejak awal  mengetahui  rambu-rambu  terhadap  perbuatan  apa  saja  yang  dilarang  dan harus dijauhkan dalam praktik usaha guna menghindari munculnya potensi resiko bisnis  yang  besar  dikemudian  hari  sebagai  akibat  pelanggaran  terhadap  norma- norma larangan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak dapat mengendalikan dirinya dan  melanggar  ketentuan  hukum  yang  mengatur  ( Per  Se  Illegal),  maka  Komisi Pengawasan  Persaingan  Usaha  cukup  membuktinya  bahwa  telah  terjadi pelanggaran.  Pelanggaran  terhadap  larangan  yang  bersifat Per  Se,  ancaman pidana  pokoknya  lebih  rendah  daripada  pelanggaran  terhadap  larangan  yang bersifat Rule of Reason (vide Pasal 48), (Johnny Ibrahim: 2007, 222-224).
Doktrin Rule  of  Reason  berasal  dari  tradisi  comon  law  (case  law).  Dalam doktrin Rule of Reason, jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku  usaha  akan  dilihat  seberapa  jauh  efek  negatifnya.  Ciri-ciri  pembeda terhadap  larangan  yang  bersifat Rule  of  Reason  adalah  bentuk  aturan  yang menyebutkan  adanya  persyaratan  tertentu  yang  harus  terpenuhi  sehingga memenuhi klasifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktik monopoli atau praktik persaingan  usaha.  Perbuatan-perbuatan  yang  dimaksud  jika  terbukti  merupakan perbuatan  yang  menghalangi  persaingan  (anti  kompetitif)  selain  menghadapi sanksi  administratif  (Pasal  47),  juga  diancam  sanksi  pidana,  baik  pidana  pokok (Pasal 48 ayat 1) maupun pidana tambahan (Pasal 49).
Pendekatan per  se  illegal  dan  rule  of  reason  adalah  konsep  klasik  dalam hukum persaingan usaha. Kedua pendekatan ini juga berlaku pada UU No. 5 Tahun 1999, sehingga ada bentuk perjanjian atau kegiatan yang per se, namun ada juga bentuk perjanjian atau kegiatan yang rule of reason.
Secara sederhana, kedua pendekatan itu dapat disandingkan dengan delik formal  dan  delik  material.  Pada  delik  formal,  unsur-unsur  pidananya  sudah dianggap lengkap begitu perbuatannya itu selesai dilakukan, sehingga tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut. Pada delik  material, unsur-unsur  itu belum lengkap jika  syarat  akibat  perbuatan  itu  tidak  tercakup  di  dalamnya.  Tindak  pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah contoh jenis delik material karena akibatnya
harus  berupa  kehilangan  nyawa.  Jika belum  ada  korban  yang  mati,  belum dapat disebut pembunuhan.
Pada hakikatnya, semua tindakan yang terlarang secara per se diasumsikan mengandung konsekuensi yang lebih berat dibandingkan dengan rule of reason. Misalnya,  Pasal  5  Ayat  (1)  tentang  perjanjian  penetapan  harga:  “Pelaku  usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga  atas  suatu  barang  dan  atau  jasa  yang  harus  dibayar  oleh  konsumen  atau pelanggan  pada  pasar  bersangkutan  yang  sama.”  Pasal  ini  dimasukkan  dalam kategori terlarang secara per se.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  apapun  alasannya, tindakan  pelaku  usaha  yang  mengarah  pada  kegiatan  produksi  atau  pemasaran barang  dan  atau  jasa  yang  dilakukan  dengan  cara  yang  tidak  jujur,  melawan hukum  atau  mengahambat  persaingan  usaha  berarti  telah  melanggar  undang- undang.  Apabila  itu  semua  diimplementasikan  dengan  baik,  tentunya  akan menciptakan  kondisi  pasar  yang  penuh  dengan  pelaku  usaha  yang  baik, mendorong  kegiatan  pelaku  usaha,  memungkinkan  pelaku  usaha  baru  masuk pasar,  dan  efisiensi  kegiatan  pelaku  usaha  dapat  ditingkatkan,  dan  harga  akan seimbang.

## E. Penutup
Persaingan usaha menurut hukum ekonomi Islam merupakan kompetisi yang diperbolehkan, asalkan persaingan usaha itu dilaksanakan secara sehat, akan tetapi apabila  persaingan  usaha  yang  dilaksanakan  itu  bersifat monopolistik  dalam rangka  mengambil  keuntungan ,  maka  ekonomi  Islam  melarangnya.  Hal  ini disebabkan  karena  ekonomi  Islam  memberikan  garisan  bahwa  persaingan  usaha harus  dilakukan  secara  sehat  ( fair  play)  dengan  prinsip  kejujuran  (honesty), keterbukaan  ( transparancy),  dan  keadilan  (justice).  Sedangkan  menurut  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1999,  persaingan  usaha  merupakan  persaingan  yang diperbolehkan,  akan  tetapi  apabila  persaingan  antar  pelaku  usaha  dalam menjalankan  kegiatan  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan  hukum  atau  menghambat persaingan usaha, maka menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.
5 Tahun 1999, persaingan usaha tersebut dilarang.
Prospek penerapan UU No. 5 Tahun 1999 sebagai upaya pencegahan terhadap persaingan  usaha  di  Indonesia  yang  bersifat monopolistik  mengakibatkan  harga kompetitif dengan kualitas terbaik,  persaingan dapat memacu inovasi yang lebih baik,  persaingan dapat mendorong mobilitas sosial, persaingan memiliki efisiensi
produktif dan efisiensi alokatif, hukum yang kondusif bagi pelaksanaan persaingan usaha, dan stabilitas dan prediktabilitas.

## REFERENSI
Ad-Darimy, Sunan Ad-Darimy, Beirut: Darul Fikri, tt.
Ali, Atabik, dan Achmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, Pon-
Pes Krapyak : PT. Multi Karya Grafika, 1998.
al-Qasim, Yusuf, At-Ta‟mil at-Tijariyyi fi Mijan asy-Syari‟ah, Kairo: Dar an-Nahdhoh al-„Arabiyyah, 1986.
Antonio, M.  Syafi‟i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema Insai Press,
2001.
Fuady, Munir, Hukum Anti Monopoli Menyongsing Era Persaingan Sehat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
Kantz,  Michael  dan  Harveey  S  Rosen, Microeconomic,  USA:  Richard  D.  Irwin  Inc,
1994.
Karim, Adiwarman A., Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. Ke-3.
Karim, Adiwarman A., Kajian  Ekonomi Islam Kontemporer, Jakarta, TIII, 2003.
Kartika, Elsi Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial,Bandung: Mandar Maju, 1996,
Cet. Ke-VII.
KPPU, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta, 2008.
Marzuki,  Peter  Mahmud, Telaah  Filosofi  terhadap  Undang-Undang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Dalam  Kaitannya Dengan  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Surabaya:  Majalah  Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Erlangga, 2001.
Maulana, Agus, Pengantar Mikro Ekonomi, Jakarta: Bina Rupa Aksara, 2000, Jilid II.
Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: BPFE, 2004, Cet.
Ke-1.
Munawir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir, 1994.
Nasution,  Mustafa  Edwin,  dkk., Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam,  Jakarta: Kencana, 2007.
Trubeck, David M., “Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law an Development,” The Yale Law Journal, Vol. 82, No. 1, 1972.