Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Pengawasan Pajak, terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta)
The Effect of The Justice System of Taxation and Tax Supervision on Tax Evasion (A Case Study of Tax Payers in The Special Region of Yogyakarta)
Nur Anita Candra Putry 1 , Heru Juliansyah 2
1 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa – Yogyakarta
2 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa – Yogyakarta Email: herujulian223@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  keadilan  sistem  perpajakan, pengawasan  pajak    terhadap tax  evasion .  Penelitian  ini  bersifat    data  kualitatif.  Populasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi . Pengambilan sampel penelitian ini  menggunakan  metode snowball  sampling dan  diperoleh  88  responden.  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  primer  yang  diperoleh  dari  responden  wajib  pajak  orang  pribadi  DIY. Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  berganda.  Hasil  regresi  penelitian  menemukan keadilan  sistem  perpajakan  terhadap tax  evasion berpengaruh  negatif  dengan  nilai  signifikansi 0,013  dan  nilai  t  2,550  dan  pengawasan  pajak  terhadap tax  evasion tidak  memiliki  pengaruh dengan nilai signifikansi 0,741 dan nilai t -0,331.
Kata kunci: keadilan sistem perpajakan, pengawasan pajak , tax evasion

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of tax system fairness, tax control on tax evasion. This research  is  qualitative  data.  The  population  used  in  this  study  is  an  individual  taxpayer.  The sampling method used in this research was snowball sampling and obtained 88 respondents. The type of data used is primary data obtained from individual DIY taxpayer respondents. This study uses multiple regression analysis. The regression results of the study found that taxation system justice has a  negative effect with a significance value  of 0.013  and a t value of 2.550 and tax control on tax evasion has no effect with a significance value of 0.741 and a value of t -0.331.
Key words: tax system justice, tax control, tax evasion

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009  Pasal  1  ayat  1  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan megartikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara  yang  bersifat  memaksa  kepada  badan/orang  pribadi  dengan  tidak  secara  langsung medapatkan  imbalan  serta  dapat  digunakan  untuk  memenuhi  keperluan  rakyat  Indonesia  agar makmur. Fenomena yang terkait dengan penggelapan pajak yaitu  PT. KJS Purwokerto. PT. KJS diduga dengan sengaja tidak menyampaikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan negara sebesar 5,1 miliar (finance.detik.com, 2020).
Dari    uraian  di  atas  yang  terpapar  di  atas  merupakan  bukti  bahwa  tindakan tax  evasion selama  beberapa  kurun  waktu  ini  masih  menjadi  isu  yang  penting  dan  menarik  untuk mendapatan  perhatian  yang  lebih.Dalam  hal  ini  tindakan tax  evasion yang  dilakukan  oleh  WP akan dianggap suatu perbuatan yang etis dikarenakan buruknya kondisi birokrasi yang ada dan sangat  kecilnya  kesadaran  hukum  terhadap  tindakan tax  evasion . Tax  evasion lebih  banyak dilakukan  oleh  wajib  pajak  dibandingkan  dengan  tindakan  penghindaran  pajak  karena  dalam melakukan  penghindaran  pajak  diperlukan  pengetahuan  dan  wawasan  yang  luas  dalam mengetahui  seluk  beluk  peraturan  perundang-undangan  tentang  perpajakan  dengan  mencari celah  peraturan  pajak  yang  dapat  digunakan  untuk  mengurangi  beban  pajak  yang  dibayarkan wajib pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Utami & Helmy, 2016)
Faktor  yang  mendorong  wajib  pajak  dalam  melakukan  tindakan tax  evasion keadilan sistem  perpajakan,  dan  pengawasan  perpajakan.  Mardiasmo  (2018)  mengatakan  bahwa  untuk mencapai  keadilan,  undang-undang  dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajak  harus  dilakukan secara  adil  sesuai  dengan  tujuan  hukum.  Adil  dalam  perundang-undangan  dikenakan  pajak secara  umum  dan  merata,  serta  harus  sesuai  dengan  kemampuan  pendapatan  yang  didapat masing-masing  wajib  pajak.  Sedangkan  adil  dalam  pelaksanaannya  dengan  memberikan  hak kepada  semua  wajib  pajak  untuk  mengajukan  penundaan  dalam  pembayaran,  mengajukan keberatan dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Adanya keadilan dalam sistem  perpajakan  yang  semakin  baik  akan  mendorong  perilaku  wajib  pajak  untuk  patuh  akan kewajibannya  yang  berlaku,  sehingga  akan  semakin  rendah  tindakan  wajib  pajak  melakukan tindakan tax  evasion (Mughal,  2012).  Dengan  demikian  keadilan  pajak  terhadap tax  evasion memiliki pengaruh negatif.
Hasil tersebut didukung oleh penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Paramita & Budiasih (2016)  dan  Wahyuni  dan  Sulindawati  (2016)  yang  menyebutkan  keadilan  sistem  perpajakan terhadap tax evasion berpengaruh negatif. Penelitian ini tidak didukung dengan hasil yang diteliti oleh  Maghfiroh  &  Fajarwati  (2016)  dan  Indriyani et  al., (2016)  menyatakan  keadilan  sistem perpajakan  terhadap  pengggelapan  pajak  tidak  memiliki  pengaruh.  Penelitian  ini  juga  tidak sejalan  dengan  penelitian  Sasmito  (2017)  dan  Ervana  (2019)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa keadilan sistem pajak terhadap tax evasion berpengaruh positif.
Pengawasan  pajak  salah  satu  faktor  yang  juga  dapat  mempengaruhi tax  evasion. Pengawasan pajak dilakukan guna mengetahui apakah wajib pajak sudah wajar dan betul dalam membayarkan  kewajiban  pajaknya.  Oleh  karena  itu,  dukungan  data  sangat  diperlukan  untuk menunjukkan keseriusan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya ( www.pajak.go.id ). Semakin tinggi Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan pada wajib pajak, maka akan semakin rendah  wajib  pajak  melakukan  tindakan tax  evasion karena  adanya  sanksi  perpajakan  yang
nantinya akan memberatkan wajib pajak jika terbukti melakukan tax evasion. Dengan demikian pengawasan  pajak  terhadap tax  evasion memiliki  pengaruh  negatif.  Penelitian  sebelumnya memberikan  hasil  yang  sejalan  telah  dilakukan  oleh  Abidin  (2016)  yang  menyebutkan pengawasan  pajak  terhadap tax  evasion berpengaruh  negatif.  Penelitian  ini  berbeda  dengan hasil yang diteliti oleh Putra (2019) menyatakan pengawasan pajak terhadap tax evasion memiliki pengaruh positif.

## LANDASAN TEORI

## Theory Of Planned Behavior
Teori ini dikembangkan dari Theory  of Reasoned Action (TRA) , yang dicetuskan  oleh  Fishbein dan  Ajzen  pada  tahun  1975. Theory  of  Planned  Behavior menyatakan  bahwa  selain  sikap terhadap  tingkah  laku  dan  norma-norma  subjektif,  individu  juga  mempertimbangkan  kontrol tingkah  laku  yang  dipersepsikannya  melalui  kemampuan  mereka  untuk  melakukan  tindakan tersebut. Dalam teori ini, perilaku yang  dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat yang mendorong  mereka  untuk  melakukan  tindakan  tersebut.  Munculnya  niat  dalam  berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu:
1. Behavioral belief
Keyakinan tentang kemungkinan hasil dan evaluasi dari perilaku tersebut.
2. Normative belief
Keyakinan tentang norma yang diharapkan dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. Control beliefs Serta keyakinan tentang adanya faktor yang dapat mendukung atau 11 menghalangi perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor tersebut.

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion
Pemungutan besarnya pajak harus sebanding dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak  dan  sesuai  dengan  manfaat  yang  diterimanya,  sehingga  dapat  dikatakan  bersifat  adil. Semakin adilnya penerapan sistem perpajakan yang berlaku maka akan mendorong wajib pajak untuk membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat miningkatkan kepatuhan wajib  pajak  sehingga  dapat  mengurangi  tindakan  wajib  pajak  dalam  melakukan tax  evasion (Sasmito,  2017).  Hal  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan  oleh Paramita  &  Budiasih  (2016)  dan  Wahyuni  dan  Sulindawati  (2016)  yang  menunjukkan  bahwa terdapat pengaruh negatif keadilan sistem perpajakan pada tax evasion.
H1: Pengaruh negatif keadilan sistem perpajakan terhadap tax evasion
Pengaruh Pengawasan Pajak Terhadap Tax Evasion
Fungsi  Pengawasan  sebagai  salah  satu  tugas  pokok  Direktorat  Jenderal  Pajak  pada dasarnya meliputi kegiatan memantau wajib pajak dalam membayar pajak. Adanya pengawasan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak akan mempengaruhi  perilaku seseorang dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Pengawasan pajak dilakukan agar semua masyarakat  patuh  membayar  pajak,  apabila  tidak  mematuhi  aturan  pajak  yang  berlaku  maka akan  dilakukan  pemeriksaan  pajak  yang  pada  akhirnya  akan  dikenakan  sanksi  pajak  yang memberatkan wajib pajak. Artinya hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengawasan pajak,  maka  akan  semakin  rendah  tindakan tax  evasion. Sejalan  dengan Theory  of  Planned
Behavior, variabel pengawasan perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh akan  kewajiban  perpajakan  yang  berlaku.Hal  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya yang  telah  dilakukan  oleh  Abidin  (2016)  yang  menyebutkan  pengawasan  pajak  terhadap tax evasion berpengaruh negatif. Penelitian ini  berbeda dengan hasil yang diteliti oleh Putra (2019) menyatakan pengawasan pajak terhadap tax evasion memiliki pengaruh posistif.
H2 :  Pengawasan pajak terhadap tax evasion memiliki pengaruh negatif

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data Penelitian
Sifat  penelitian  yang  digunakan  merupakan  bentuk  penelitian  kuantitatif.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  data  primer,  sehingga  penelitian  dalam  bentuk  angka.  Data  tersebut diperoleh  dari  responden  wajib  pajak  orang  priadi  DIY.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  wajib  pajak  orang  pribadi.  Adapun  teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan snawball sampling . Sampel diperoleh 88 wajib pajak.

## Metode Analisis dan Hipotesisi Penelitian
Pegujian  penelitian  ini  menggunakan  uji  statistik  deskriptive,  uji  kualitas  data,  uji  asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda. Uji kualitas data pada penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reabilitas. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen pada variabel dependen menggunakan model analisis regresi linear berganda.

## Operasional Variabel Penelitian
Operasional  variabel  penelitian  ini  menggunakan  variabel  bebas  yaitu  keadilan  sistem perpajakan, pengawasan pajak, serta variabel terikat pada penelitian ini yaitu tax evasion .

## 1. Tax Evasion
Penelitian  ini  dalam  mengukur tax  evasion diukur  dengan  skala linkert 5 point mulai  dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju.
Tabel 1 Pengukuran Variabel Tax Evasion Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Tax Evasion Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat yaitu tax evasion. Tax evasion adalah suatu tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan sehingga pendapatan negara menurun dan negara dapat dirugikan (Abidin, 2016). 1. Peran  kerja  sama yang baik antara fiskus dan wajib pajak
2. Pelaksanaan  hukum yang lemah
3. Peluang  penggelapan pajak
4. Integritas aparatur
perpajakan
5. Sanksi tax evasion
Ordinal

## 2. Keadilan Sistem Perpajakan
Penelitian ini dalam mengukur keadilan sistem perpajakan diukur dengan skala linkert 5 point mulai dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju.
Tabel 2 Pengukuran Variabel Keadilan Sistem Perpajakan Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Keadialan Sistem Perpajakan Keadilan sistem perpajakan  adalah  suatu keadilan  yang  diterapkan dalam  sistem  perpajakan yang  berlaku  di  Indonesia (Sasmito, 2017). 1. Keadilan dalam pemungutan pajak 2. Keadilan dalam penyusunan UU 3. Keadilan dalam ketentuan perpajakak 4. Manfaat  pajak  yang  di setor 5. Kemampuan  WP  dalam membayar pajak. Ordinal

## 3. Pengawasan Pajak
Penelitian ini dalam mengukur pengawasan  pajak diukur  dengan skala linkert 5 point mulai dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju.
Tabel 3 Pengukuran Variabel Pengawasan Pajak Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Pengawasan Pajak Pengawasan pajak adalah  tindakan  yang dilakukan  oleh  DJP untuk  memeriksa  dan mengawasi  WP  dalam membayar pajak (Abidin, 2016). 1. Pemeriksaan dan penpenyidikan 2. Surat tagihan pajak 3.  Surat  pemberitahuan kepada WP 4.  Motivasi  oleh  pegawai pajak 5. Sanksi pajak Ordinal

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Pengujian  pada  penelitian  ini  yang  pertama  yaitu  menganalisi  statistik  deskriptif  yang menampilkan  data  dalam  bentuk  tabel  yang  melingkupi  informasi  nilai  minimum,  maksimum, mean, dan  standar  deviasi.  Pengujian  kedua  dilakukan  uji  kualitas  data  yaitu  uji  validitas  dan reabilitas. Analisis yang ketiga menguji apakah hipotesis yang telah diajukan telah memenuhi 3 uji asumsi klasik yang diterapkan pada model regresi (Ghozali, 2018). Pengujian pada hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Sebelum dilakukan penelitian yang sebenarnya,  peneliti  akan  melakukan pilot  test terlebih  dahulu  untuk  mengevaluasi  pernyataan dalam kuesioner. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil sampel kecil (30 responden)  untuk dilakukan pengujian validittas dan realibitas digunakan untuk menguji keandalan dan keakuratan suatu kuesioner yang telah dibuat. Hasil pilot test menunjukkan bahwa data kuesioner dinyatakan valid  karena  nilai  sig  dibawah  dari  0,05  dan  dinyatakan  realibel  karena  nilai cronbach,s  alpha lebih tinggi dari 0,600.
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
Dapat  ditunjukkan  dari  hasil  uji  kualitas  data  menunjukkan  bahwa  pada  penelitian  ini dinyatakan lulus uji validitas dan reabilitas. Tabel dibawah menunjukkan nilai R 2 sebesar 0,109 yang  memberikan  penjelasan  bahwa  keadilan  pajak  dan  pengawasan  pajak  terhadap tax evasion memiliki  pengaruh  sebesar  10,9%  sisanya  89,1%  dapat  digambarkan  oleh  variabel bebas lainnya. Hasil uji output SPSS dapat dibuktikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Penelitian Analisis Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 8,534 2,737 3,118 ,002 Keadilan Pajak ,515 ,202 ,397 2,550 ,013 Pengawasan Pajak -,062 ,188 -,052 -,331 ,741 R Square ,129 Adjusted R Square ,109 F hitung 6,302 Signifikansi ,003
Sumber Data: Data Primer, Diolah dengan SPSS 20, (2020)
Hasil uji F dalam penelitian ini menunjukkan hasil F-hitung 6,302 dan nilai signifikan sebesar 0,003 Hal ini memberikan kesimpulan bahwa nilai sig jauh diatas 0,05 maka hipotesis diterima, artinya  salah  satu  variabel  independen  dapat  berpengaruh.  Berdasarkan  tabel  1  dapat  dilihat bahwa  variabel  keadilan  pajak  terhadap tax  evasion memiliki  pengaruh  positif pada  tingkat signifikansi 5%. Keadilan pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,013>0,05 dengan nilai t statistik sebesar  2,550  dan nilai B sebesar  0,397. Dengan demikian,  dapat disimpulkan  bahwa adanya pengaruh  positif  hubungan  keadilan  pajak  terhadap tax  evasion, sehingga  hipotesis  yang menyatakan keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap tax evasion tidak terdukung. Variabel keadilan  pajak  terhadap tax  evasion memiliki  pengaruh  positif  Hasil tersebut  didukung  dengan penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan  oleh  Sasmito  (2017)  dan  Ervana  (2019)  menyatakan bahwa  adanya  pengaruh  positif  antara  keadilan  sistem  perpajakan  pada  penggelapan  pajak. Penelitian  berbeda  dilakukan  oleh  Paramita  &  Budiasih  (2016)  dan  Wahyuni  dan  Sulindawati (2016) yang menyebutkan keadilan sistem perpajakan terhadap tax evasion berpengaruh negatif.
Hasil pengujian hipotesis kedua pada tabel 1 menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh pengawasan pajak terhadap tax evasion. Hal tersebut ditujukkan pada nilai t sebesar -0,331 dan nilai B sebesar -0,062 dengan  probabilitas signifikansi 0,741 jauh di atas 0,05, maka hipotesis yang  menyatakan  bahwa  pengawasan  pajak  terhadap tax  evasion memiliki  pengaruh  negatif ditolak.

## REKOMENDASI  KEBIJAKAN

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  pengujian  data  menggunakan  SPSS V.20  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini,  maka  adapun  rekomendasi  hasil  dari  penelitian  ini sebagai berikut:
1. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keadilan  sistem  perpajakan  berpengaruh  positif  dalam melakukan tax evasion . Hasil tersebut variabel keadilan sistem perpajakan dalam membayar
pajak  akan  mempengaruhi  perilaku  wajib  pajak.  Apabila  wajib  pajak  memperoleh ketidakadilan  pada sistem perpajakan maka  akan memicu timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak  dalam  pembayaran  pajak  sehingga  akan  cenderung  melakukan tax  evasion .  Ketika tingginya tingkat ketidakadilan sistem perpajakan, maka tindakan tax evasion akan semakin tinggi (Sasmito, 2017)
2. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengawasan  pajak  tidak  memiliki  pengaruh  dalam mempengaruhi  perilaku  wajib  pajak  untuk  melakukan tax  evasion. Hasil  tersebut menunjukkan tinggi rendahnya pengawasan pajak tidak mengindikasikan wajib pajak telah melakukan  penggelapan  pajak.  Ketika  pengawasan  pajak  semakin  tinggi,  maka  tidak mungkin  terpantau  wajib  pajak  yang  melakukan  penggelapan  pajak  sebelum  dilakukan pemeriksaan mendalam dan pengadilan pajak karena banyaknya wajib pajak.
Kebijakan
Penelitian  ini  menguji  pengaruh  keadilan  pajak  dan  pengawasan  pajak  terhadap tax evasion . Berdasarkan hasil penelitan ini dan interpretasi penelitian ini, maka peneliti dapat ditarik beberapa saran sebagai rekomendasi kebijakan antara lain :
1. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi tax evasion .
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian yang lebih banyak lagi dengan ruang lingkup yang lebih luas lagi.
3. Peneliti  selajutnya  dapat  melakukan  pengumpulan  sumber  data  atau  sampel  dengan melalkukan wawancara kepada responden, tidak hanya menggunkan kuesioner.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  N.  (2016).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Sistem  Perpajakan,  Pengawasan  Pajak  Dan  Sunset Policy  Terhadap  Minimalisasi Tax  Evasion (Penggelapan  Pajak). Revista  Brasileira  de Ergonomia , 9 (2),
10. https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revist a/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/vie w/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106
Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika  Penggelapan  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Klaten). Akuntansi Pajak , 1 ( 1), 80–92. https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802
finance.detik.com.  (2019).  Mengenal  soal  Penghindaran  Pajak  yang  Dituduhkan  ke  Adaro.  In https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran- pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro .
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9 . Badan Penerbit Universitas Diponegorro.
Indriyani,  M.,  Nurlaela,  S.,  &  Wahyuningsih,  E.  M.  (2016).  Pengaruh  Keadilan,  Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai  Perilaku Tax  Evasion.  Prosiding  Seminar  Nasional IENACO , 818–825.
Maghfiroh,  D.,  &  Fajarwati,  D.  (2016).  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Pengaruh  Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi). Jrak , 7 (1), 39–55.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018 .
Mughal, M. M. (2012). Reasons of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflections from Pakistan. Journal of Economics and Behavioral Studies, 4(4), 217–222. https://doi.org/10.22610/jebs.v4i4.320
Paramita,  M.,  &  Budiasih,  I.  (2016).  Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Keadilan,  Dan  Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. E-Jurnal Akuntansi , 17 (2), 1030–1056.
Putra, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Dan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi) , 53 (9), 1689–1699.
Sasmito,  G.  G.  (2017).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Keadilan  Sistem  Perpajakan,  Teknologi  dan Informasi  Perpajakan  Terhadap  Penggelapan  Pajak. Artikel  Ilmiah  STIE  Perbanas Surabaya , 1–17.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009.  (n.d.).  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 31 Desember 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211. Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata Cara Perpajakan, 31 Desember 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211 .
Utami, P. D. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Dan Keadilan Sistem  Perpajakan  Terhadap  Penggelapan  Pajak  (Studi  Empiris  WPOP  yang  Melakukan Kegiatan  Usaha  Di  Kota  Padang). Jurnal  Akuntansi,  4(1),  893–904. http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2350/1859
Utami,  P. D.,  & Helmy,  H.  (2016).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Teknologi  Informasi  Perpajakan,  dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang. Wahana Riset Akuntansi , 4 (2), 893–904.
Wahyuni  dan  Sulindawati.  (2016).  Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,  Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)  Pada  Kpp  Pratama  Singaraja. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi  S1) , 6 (3), 1–11.