Problematika  Kewajiban  Sertifikasi  Halal  bagi  Pelaku  Usaha  Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun
 Ririn Tri Puspita Ningrum

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri, Indonesia

## ABSTRAK
Terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi halal  bagi  Pelaku  UMK  mewajibkan  bagi  semua  Pelaku  Usaha  untuk  mengolah  produk  usahanya  sesuai  dengan syariat Islam dan memiliki bukti sertifikat halal. Secara implementasi, kebijakan ini tentunya mengahadapi berbagai permasalahan  khususnya  yang  dirasakan  oleh  Pelaku  UMK  di  wilayah  pedesaan  atau  pinggiran.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika sertifikasi halal yang dihadapi oleh Pelaku UMK di Kabupaten Madiun. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi kepada beberapa Pelaku UMK di Kabupaten Madiun. Adapaun temuan pada penelitian ini antara lain: 1) Dari aspek pengetahuan dan informasi, problematika  yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi yang bisa menjangkau Pelaku UMK di wilayah pinggiran atau pedesaan, 2) Dari aspek kecukupan ekonomi, financial dan aksesibilitas, problematika yang dihadapi adalah tingkat pengahasilan yang minim dan tidak pasti menyebabkan keterbatasan ekonomi sehingga Pelaku UMK merasa berat untuk mengurus sertifikasi halal. Keterbatasan penggunaan teknologi informasi juga menjadi hambatan proses pengurusan sertifikasi halal secara online sehingga menyebabkan kurangnya tingkat aksesibiltas sertifikasi halal, 3) Dari aspek ketersediaanya fasilitas produksi, problematika yang dihadapi  adalah  belum  memadainya  fasilitas,  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  Pelaku  UMK  sehingga  untuk syarat proses produksi secara halal dinilai minim. Pelaku Usaha juga belum memiliki dokumen sebagai aspek legal pengurusan sertifikasi halal, 4) Dari aspek mindset Pelaku UMK, problematika yang dihadapi adalah sertifikasi halal hanya untuk usaha bepenghasilan besar sehingga menyebabkan sikap pasif dan apatis dalam mengupayakan sertifikasi halal.
Kata kunci: Sertifikasi Halal; Pelaku UMK Kabupaten Madiun.

## ABSTRACT
The issuance of the Minister of Religion Regulation (PMA) No. 20 of 2021 on September 14, 2021 regarding halal certification  for  UMK  requires  all  business  actors  to  process  their  business  products  in  accordance  with  Islamic law and have proof of a halal certificate. In implementation, this policy certainly faces various problems, especially those felt by UMK in rural or suburban areas. This study aims to find out how the problems of implementing halal certification are faced by UMK in the Madiun Regency. This research is a qualitative descriptive research. Data was collected using interview, documentation and observation techniques to several UMK in the Madiun Regency. The findings in this study include: 1) From the aspect of knowledge and information, the problem faced is the lack of socialization that can reach UMK in suburban or rural areas, 2) From the aspect of economic adequacy, financial and accessibility, the problem faced is the level of income minimal and uncertain causes economic limitations so that UMK find it difficult to take care of halal certification. The limited use of information technology is also an obstacle to the online halal certification process, causing a lack of accessibility to halal certification, 3) From the aspect of the availability of production facilities, the problem faced is the inadequate facilities, facilities and infrastructure owned by UMK so that the requirements for the production process are Halal is considered minimal. Business actors also do not have documents as a legal aspect of obtaining halal certification, 4) From the mindset of UMK, the problem faced is that halal certification is only for large-income businesses, causing passive and apathetic attitudes in seeking halal certification.
Keywords: Halal Cerification; Micro and Small Business Actors (UMK) Kabupaten Madiun.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Juni 2022
ISSN (Cetak) : 2598-9804; ISSN (Online) : 2654-9387 http://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar DOI : http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30
Email : ririntripuspitaningrum@iainkediri.ac.id Address  : Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, Kediri, East Java, 64129 Page: 43-58
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Article History:
Submitted : 29 Desember 2021; Accepted: 1 Juni 2022; Published: 7 Juni 2022
How to Cite:
Ririn Tri Puspita Ningrum. 2022. Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah 6 (1): 43-58. http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30 .
44 | Ririn T.P. Ningrum, Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk  Muslim  mencapai  87,18%  dari populasi 232,5 juta jiwa(Charity 2017). Hal  ini  mengindikasikan  bahawa  pasar Muslim  di  Indonesia  memiliki  potemsi yang sangat besar. Gaya hidup halal ( halal life  style ) di Indonesai juga menunjukkan trend yang tinggi. Gejala halal merebak dalam berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat, tidak hanya pada produk makanan dan minumam, juga merebak pada bidang obat-obatan, kosmetik, fashion , hotel, pariwisata serta bisnis  keangan  dan  investasi.  Hal  ini membuktikan bahwa konsep halal memiliki nilai ekonomi  dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia. Gejala  yang terjadi di Indonesia me- nuntut Pemerintah untuk mengakomodir trend yang ada di Indonesia dengan memberikan respon positif  dan kepastian hukum dengan menerbitkan regulasi terkait produk dan label halal. Regulasi Pemerintah dibutuhkan oleh masyarkat selain sebagai upaya perlindungan konsumen juga untuk meningkatkan daya saing bisnis halal di dalam maupun luar negeri. Beberapa regulasi  tersebut  antara  lain:  UU  No.33 Tahun 2014 yang mewajibkan semua hasil  produksi  tersertifikasi  halal  serta Selanjutnya adalah terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal  sebagai  penguatan  pada peraturan sebelumnya dengan mem- berlakukan penerapan sertiikasi halal dari status voluntary menjadi manadatory dengan memberikan jangka waktu 5 tahun sejak pemberlauannya. Sejak tahun 2019 inilah sertifikasi halal tidak dilakukan oleh MUI,  tetapi  melalui  Badan  Penyelengara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  dibawah Kementerian Agama. Sedangkan regulasi terbaru  tentang  sertifikasi  halal  adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 pada tanggal 14
September  2021  tentang  sertifikasi  halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Meskipun  dengan  beberapa  regulasi yang mengakomodir jaminan produk halal, label halal dan sertiikasi halal yang diterbitkan oleh Pemerintah, namun ke- nyataanya dalam ranah implementasi menimbulkan banyak polemik di kalangan stakeholder maupaun  Pelaku  Usaha, khususnya  pada  Pelaku  Usaha  Mikro  dan Kecil  (UMK).  Hal  ini  misalnya,  hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasori, dkk yang  mencoba  memetakan  UMK  di  Jawa Timur menuju sertifikasi halal 2024. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa dari 319 jumlah responden Workshop Jaminan  Halal  yang  diselenggarakan Dinas  KUKM  Jawa Timur  2021,  terdapat sejumlah  35.1%  peserta  pelatihan  yang belum memiliku izin usaha (Nasori et al. 2022). Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa syarat kelengkapan dokumen khususnya tentang izin usaha ternyata masih menjadi kendala dalam pengurusan sertifikat halal bagi Pelaku Usaha di daerah perkotaan. Akan berbeda jika penelitian tersebut dilakukan di wilahah pedesaan dengan tingkat aksesibilitasnya lebih rendah.
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berbagai problematika sertifikasi  halal  yang  dihadapi  oleh  para Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) sesuai PMA  No.  20  Tahun  2021.  Problematika tidak hanya berasal dari wilayah di perkotaan, tetapi juga harus diimbangi dari wilayah pinggiran dan pedesaaan. Di  Kabupaten  Madiun,  selain  merupakan wilayah yang menonjol dibidang pertanian, namun juga ditemukan banyak sekali Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK) atau usaha ruamhan yang bergerak baik pada bidang makanan maupun kerjainan rumah tangga. Penelitian ini memilih salah satu  daerah  di  Kabupaten  Madiun,  yaitu di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, dengan pertimbangan
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 6, No. 1 2022: 43-58 | 45
Desa tersebut termasuk daerah perabatasan antara  wilayah  Kabupaten  Madiun  dan Kabupaten Ngawi dengan ditemukannya usaha rumahan yang bergerak baik di bidang  kerjinan hingga bergerak dibidang makanan rumah tangga seperti: usaha catering, bakso, cilok, sate yang dipasarkan secara keliling. Dengan menganggali informasi  dari  pelaku  UMK  yang  berada di deaerah pinggiran diharapkan berbagai data  tentang  problematika  sertifikasi halal didapatkan sedalam mungkin untuk diangkat ke permukaan.
Oleh karena itu, untuk memenuhi ekspektasi yang telah dipaparkan di atas, maka  penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana problematika  implmentasi  sertifikasi halal di Kabupaten Madiun. Problematika tentang  implementasi  sertifikasi  halal tersebut oleh peneliti difokuskan setidaknya mencakup beberapa aspek, antara lain: aspek pengetahuan dan informasi, aspek kecukupan ekonomi, financial dan aksesibilitas, aspek ketersediaanya fasilitas produksi, serta aspek mindset Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tentang kewajiban sertifikasi halal.

## KAJIAN LITERATUR
Pengertian Sertifkasi Halal Jaminan  Produk  Halal,  yang  selanjutnya disingkat  JPH  adalah  kepastian  hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan  dengan  sertifikat  halal. Setiap produk masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib  bersertifikat  halal.  Produk  sendiri adalah barang dan/atau jasa yang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunaan atau dimanfaatkan oleh  masyarakat.  Sertifikat  halal  sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  berdasarkan  fatwa
halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama  Indonesia.  BJPH  berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri  (“Keputusan  Kepala  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif  Layanan  Badan  Layanan  Umu.m (BLU)  BPJPH.,”  n.d.).  Adapun  wewenag BPJPH  Berdasarkan  Pasal  6  Undang- undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Merumuskan dan nenetapkan kebijakan JPH;
b. Menetapkan  norma,  standar,  prosedur, dan kriteria JPH;
c. Menerbitkan  dan  mencabut  sertifikat halal dan Label Halal pada produk;
d. Melakukan  registrasi  sertifikat  halal pada produk luar negeri;
e. Melakukan  sosialisasi,  edukasi,  dan publikasi produk halal;
f. Melakukan akreditasi terhadap LPH
g. Melakukan registrasi Auditor Halal
h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. Melakukan pembinaan Auditor Halal;
j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan  JPH,  bekerja  sama dengan kementrian dan/atau lembaga terkait; LPH dan MUI.
a. UU  No  33  tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal  mengatur tiga pihak yang terlibat dalam proses Sertifikasi  Halal.  Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawabnya Badan Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) memiliki tugas menetapkan aturan/ regulasi, menerima dan memveriikasi pengajuan produk yang  akan  disertifikasi  halal  dari Pelaku  Usaha  (pemilik  produk) dan menerbitkan sertiifkasi halal beserta label halal.
46 | Ririn T.P. Ningrum, Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
b. Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH) melalui auditor halal bertugas melakukan pemerikasaan dan/ atau pengujian kehalalan produk.
c. Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.
Dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat, antara lain: Kewajiban konstitusional diberikan dalam bentuk kepastian hukum berupa jaminan kehalalan semua produk, baik yang dipakai, digunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Disahkan dan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk  Halal  sebagai  bukti  komitmen perlindungan secara konstitusional tersebut (Hakim  2015).  Dengan  Undang-undang Jaminan Produk Halal ini, sertifikasi halal muncul sebagai alternatif untuk melindungi konsumen dengan menggunakan ajaran Islam  sebagai  fondasinya.  Halal    tidak lagi terbatas pada kewajiban agama di antara umat Islam, namun telah diantur ketentuanya secara konstitusional. Dengan demikian, masyarakat dapat meng- konsumsi/menggunakan produk apapun dengan nyaman, dan sehat selain juga, meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha dalam menjual produk halal.
Urgensi Sertifikasi Halal Kewajiban  sertifikasi  halal  yang  dibawa oleh  UUJPH  merupakan  kebangkitan tren halal bagi produk di Indonesia agar mampu unggul secara komparatif terutama ketika bersaing dengan produk yang tidak bersertifikat halal. Keunggulan komparatif yang  sekaligus  sebagai  urgensi  sertifikasi halal secara singkat dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur, antara lain (Akim et al. 2019):
a.  Otoritas, untuk memberikan kepastian hukum bahwa produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan hukum
Syariah tentang halal dan menciptakan mekanisme untuk memantau kepatuhan dengan pedoman dan standar baku bahan dan proses produksi;
b.  Keyakinan, untuk memberikan jaminan kepada  Muslim  konsumen  (dan konsumen lain yang jatuhkan preferensi mereka untuk produk halal);
c.  Keunggulan kompetitif, untuk memperluas cakupan pasar menuju kesiapan untuk bertemu kebutuhan global;
d.   Kualitas, untuk menunjukkan bahwa produk memenuhi persyaratan halal dan standar praktik kebersihan dan ketat kesehatan; dan
e.  Penerimaan internasional dan pasar ekspor simbol jaminan produk atau identitas.

## Syarat  Fasilitas  Produksi  dan  Dokumen Untuk Sertifikasi Halal
Fasilitas Produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal, atau juga digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan Sertifikat Halal dan tidak berasal dari Bahan yang mengandung babi atau turunannya, maka Pelaku Usaha wajib menyampaikan dokumen: 1) nama dan jenis produk, 2) daftar produk dan bahan yang digunakan; 3) proses pengolahan produk, 4) pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama. Namun jika produk yang diproduksi menggunakan bahan yang berasal dari dan/ atau mengandung babi, Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat yang digunakan dalam proses produksi dengan lokasi, tempat, dan alat Pendamping Penyelia Halal (PPH). Sedangkan persyaratan kelengkapan dokumen untuk penerbitan sertiikat halal sebagaimana telah ditentukan oleh Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH) antara lain:
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 6, No. 1 2022: 43-58 | 47
a.  Surat permohonan (format telah ditentukan oleh BPJPH) b.  Formulir pendaftaran (format telah
ditentukan oleh BPJPH)
c.  Aspek legal (Nomor Induk Berusaha) atau surat izin usaha dan sejenisnya
d.  Dokumen penyelia halal berupa: KTP, keputusan penetapan penyelia halal,  daftar  riwayat  hidup,  sertifikat pelatihan dan/atau kompetensi penyelia halal (jika ada)
e.  Daftar produk dan bahan f.  Alur proses produksi g.  Dokumen sistem jaminan halal/ sistem jaminan produk halal (format telah ditentukan oleh BPJPH)
h. Salinan sertifikat hala (bagi pendaftaran perpanjangan)
i.  Dokumen lainnya (Contoh: Dokumen izin edar dari instansi terkait)

## Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal
Untuk  mendaptakan  sertiikat  halal  pada, Pelaku Usaha harus melakukan pendaftaran secara online. Badan Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  membuat terobosan pelayanan pengurusan sertifikasi halal hanya selama 21 hari mulai dari pendaftaran  hingga  terbitnya  sertifikat halal per produk yang diajukan oleh Pelaku Usaha,  sebagaimana  tergambar  pada  alur
pendftaran  sertifikasi  halal  berikut  ini (Gambar 1). Lebih lanjut, untuk memperjelas gambar diatas peneliti mendeskripsikan alur  proses  pendaftaran  sertifikasi  halal yang berlaku setelah tanggal 14 Februari 2022 lengkap dengan urutan kegiatan, pelaksana dan estimasi waktu sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini (Tabel 1).

## Biaya Pengurusan Sertifikasi Halal
Adapaun ketentuan biaya pengurusan sertifikasi  halal  mencakup  beberapa  ta- hapan yang terdiri dari: a. Biaya sertifikasi halal terdiri atas:
• Biaya pengajuan permohonan sertifikat halal;
• Biaya pemeriksaan dan/atau pe- ngujian terhadap kehalalan Produk;
• Biaya pelaksanaan sidang fatwa halal;
•  Biaya  penerbitan  sertifikat  halal; dan
•  Biaya registrasi sertifikat halal luar negeri.
b. Biaya  sertifikasi  halal  dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
c. Besaran  tarif  biaya  sertifikasi  halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Gambar 1 Alur Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal
Sumber: www.halal.go.id
d. Biaya  sertifikasi  halal  merupakan penerimaan negara bukan pajak kecuali biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk dan biaya pelaksanaan sidang fatwa halal.
Adapaun  ketetuan  biaya  sertifikasi halal  untuk  Pelaku  Usaha  Mikro  dan
Kecil  (UMK)  dapat  dikenakan  bebas biaya dengan cara difasilitasi oleh pihak lain. Adapaun ketentuan tersebut sebagai berikut:
a. Pelaku Usaha merupakan usaha Mikro dan Kecil, Fasilitasi oleh pihak lain berupa fasilitasi oleh: 1) Pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan

## Tabel 1
Alur Layanan Sertifikasi Halal (Pasca 14 Februari 2022) No Alur Kegiatan Pelaksana Estimasi Waktu 1 Mendaftar melalui SIHALAL Pelaku Usaha 2 Memeriksa kelengkapan dokumen. Jika sesuai dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BPJPH 2 hari kerja 3 Menginput biaya pemeriksaan untuk diterbitkan invoice oleh BPJPH LPH 4 Membayar biaya sesuai invoice Pelaku Usaha 5 Memeriksa pembayaran. Jika sesuai, terbit STTD BPJPH 6 Memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk LPH 15  hari kerja 7 Menetapkan fatwa halal MUI 3 hari kerja 8 Menerbitkan sertifikat halal BPJPH 1 hari kerja Sumber: www.halal.go.id (Data diolah kembali)
Tabel 2
Komponen Biaya Permohonan Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa (Per Sertifikat) Jenis Usaha Tarif Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Self Declare) Rp.                0,00 Permohonan Sertiikasi Halal*: a. Usaha Mikro dan Kecil
b. Usaha Menengah
c. Usaha Besar atau Berasal dari Luar Negeri Rp.     300.000,00 Rp.  5.000.000,00 Rp 12.500.000,00
Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal*:
a. Usaha Mikro dan Kecil
b. Usaha Menengah
c. Usaha Besar atau Berasal dari Luar Negeri Rp       200.000,00 Rp    2.400.000,00 Rp    5.000.000,00 Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri* Rp       800.000,00
Keterangan: *Belum termasuk biaya pemerikasaan kehalalan produk oleh LPH Usaha Mikro (Modal paling banyak 1 Milyar) Usaha Kecil (Modal lebih dari 1 Milyar sd. 5 Milyar) Usaha Menengah (Modal lebh dari 5 Milyar-10 Milyar) Usaha Besar (Modal Lebih dari 10 Milyar) Sumber: Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021(Data Diolah Kembali)
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 6, No. 1 2022: 43-58 | 49
dan belanja negara; 2) Pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah; 3) Perusahaan; 4) Lembaga sosial; 5) Lembaga keagamaan; 6) Asosiasi; 7) Komunitas.
b. Biaya  sertifikasi  halal  bagi  Pelaku Usaha  Mikro  dan  Kecil  difasilitasi oleh  pihak  lain  :  1)  biaya  sertifikasi halal dibebankan pada anggaran pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) fasilitasi biaya sertifikasi halal ditetapkan dalam keputusan  pihak  (“Keputusan  Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang
Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan  Umu.m  (BLU)  BPJPH.,” n.d.).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupaka penelitian lapangan ( field  research ) dan merupkan jenis penelitian kualitatif. Penggunanaan jenis ini juga dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan subyek penelitian itu sendiri, yakni bagaimana subyek memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya yang  disebut  “ persepsi  emic ”  (S.  1996). Peneliti mendalami emosi, perilaku dan

## Tabel 3
Penetapan Batas Tertinggi Biaya Pemeriksa Kehalalan Produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar dan Luar Negeri)
Jenis Usaha Biaya Usaha Mikro dan Kecil Produk dengan proses/ material sederhana Rp      350.000,00 Pangan Olahan Rp      350.000,00 Obat Rp      350.000,00 Kosmetik Rp      350.000,00 Barang Gunaan Rp      350.000,00 Jasa Rp      350.000,00 Restoran, Katering atau Kantin Rp      350.000,00 Rumah Potong Hewan dan Jasa Sembelih Rp      350.000,00 Usaha Menengah, Besar dan Luar Negeri Restoran, Katering atau Kantin Rp   3.687.500,00 Rumah Potong Hewan dan Jasa Sembelih Rp   3.937.000,00 Obat, Kosmetik, Produk Biologi Rp   5.900.000,00 Pangan Olahan, Produk Kimiawai dan Produk Mikroba Rp   6.468.750,00 Produk Rekayasa Genetika Rp   5.415.500,00 Produk dengan proses/ material sederhana Rp   3.000.000,00 Barang Gunaan dan Kemasan Rp   3.937.000,00 Vaksin Rp 21.125.000,00 Jasa Rp   5.275.000,00 Flavour dan Fregnance Rp   7.652.500,00 Gelatin Rp   7.912.000,00
Sumber:  Keputusan  Kepala  BPJPH  Nomor  141  Tahun  2021  tentang  Penetapan  Tarif Layanan  BLU  BPJPH  dan  Peraturan  BPJPH  Nomor  1 Tahun  2021  tentang Tata  Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH (Data Diolah Kembali)
50 | Ririn T.P. Ningrum, Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Mikro  dan  Kecil  (UMK)  di  Kabupaten Madiun.  Dalam  melaksanakan  penelitian ini, diperlukan data primer digunakan sebagai dasar untuk pengambilan tindakan data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan (Tika 2006), berasal dari sumber data utama diperoleh  dari  Pelaku  Usaha  Kecil  Dan Mikro (UMK) di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan  Kabupaten  Madiun.  Adapun Pelaku  Usaha  tersebut  antara  lain:  Ibu Dasminiati (usaha catering), Bapak Baris (usaha bakso keliling), dan Bapak Nanang (usaha cilok keliling). Sedangkan data Sekunder, adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari buku, dokumen, surat kabar, majalah, dan publikasi lainnya (Marzuki 2005). Strategi pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode non interaktif diwujudkan melalui hasil riset pustaka dan dokumentasi dan metode interaktif tmelalui wawancara mendalam ( in-depth interview ) dan observasi. Melalui in depth interview ini, memungkinkan pihak yang  diwawancarai  untuk  mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya untuk kenggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti (Mulyana 2004).  Sedangkan teknik analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif hingga diperoleh kesimpulan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Meskipun  Pemerintah  melalui  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH)  di  bawah  Kementerian  Agama terus melakukan upaya sosialisasi penerapan  sertifikasi  halal,  namun  pada kenyataannya hal ini menimbulkan beragam permasalahan di lapangan khususnya  bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  dan Kecil  (UMK)  (Rokhman  2021).  Namun demikian, berbagai permasalahan yang
ada tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dan didikusikan bersama agar ditemukan solusi demi perbaikan teknis di lapangan sehingga tujuan-tujuan sertifikasi halal dapat terealisasikan dengan baik. Beberapa problematika implementasi kewajiban  sertifikat  halal  yang  dihadapi oleh  Pelaku  UMK  di  wilayah  Kabupaten Madiun  setidaknya  dapat  dipilah  menjadi beberapa aspek berikut ini:
Aspek  Pengetahuan  dan  Informasi  Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Banyak usaha Mikro dan Kecil yang belum memiiliki sertikasi halal, hal ini disebabkan kurangnya  informasi  tentang  sertifikasi halal  meskipun  sejak  adanya  UU  No.  33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan menegaskan bahwa undang-undang ini bersifat mandatory atau bersifat wajib. Artinya Pemerintah mewajibkan bagi para Pelaku  Usaha  untuk  memiliki  sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selain itu, tujuan dari sertifikasi halal tidak hanya bentuk upaya melindungi konsumen (khususnya  masyarakat  Muslim)  tentang jaminan produk halal, tetapi juga sebagai upaya  mempersipakan  para  Pelaku  Usaha agar mampu bersaing di pasar dengan tuntutan yang berbeda dari masa ke masa. (Anam and Sariati 2021) Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggali informasi dari para Pelaku Usaha tentang kebijakan sertifikasi halal. Menurut William Dunn dalam bukunya Public Policy Analysis: An Integrate Approach menyampaikan  bahwa;  “ Responsiveness refers to the extent that a policy satisfies the needs, preferences, or interests of particular groups .”  (W.N  2018)  Dapat  dijelaskan bahwa salah satu kriteria keberhasilan sebuah kebijakan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai dari kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain dari
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 6, No. 1 2022: 43-58 | 51
sisi masyarakat, keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapannya tentang penerapan kebijakan baik itu tanggapan positif (dukungan) ataupun tanggapan negatif (penolakan). Bentuk keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan, terutama  dari  para  Pelaku  Usaha  sebagai penerima manfaat yang dituntut untuk mentaati kebijakan tersebut.
Pada penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara  kepada  Pelaku  Usaha.  Data yang dihasilakan dari wawancara tersebut menunjukkan tanggapan yang hampir sama terhadap kewajiban sertiikasi halal. Ketika Peneliti memberikan pertanyaan tentang informasi kewajiban sertifkasi halal, Informan menjelaskan bahwa selama ini mereka belum mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal bagi para Pelaku Usaha.  Seperti  pada  kutipan  wasancara berikut ini: “Saya  belum  tahu  tentang  kewajiban sertifikasi  halal  untuk  UMKM, apalagi  pedagang  cilok  seperti  saya ini  juga  diwajibkan  punya  sertifikasi halal.  Apa  karena  saya  kurang  lihat berita  di  televisi  ya,  saya  juga  belum mendapatkan  informasi  apapun  dari kawan-kawan  sesama  pedangang cilok”  (Wawancara  dengan  Bapak Nanang (Usaha Cilok Kelililng), pada hari Selasa 15 Maret 2022 Pukul 17.05 di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.).
Sedangakan jawaban yang diberikan oleh informan saat ditanya tentang apa yang  mereka  ketahui  tentang  sertifikasi halal, jawaban informan masih sangat umum. Informan mengatakan bahwa sertifikasi  halal  merupakan  aturan  yang dibuat oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang dibuat dan dijual kepada masyarakat harus halal. Informan juga menyampaikan bahwa belum mengetahui tentang secara rinci aturan dan
undang-undang  tentang  sertifikasi  halal. Sebagaiamana pada kutipan wawancara berikut ini: “Menurut saya sertifikasi halal itu ingin memastkan bahwa makanan yang kita buat  dan  kita  jual  kepada  masyarkat harus  halal,  sehingga  baik  dan aman  dikonsumsi  oleh  masyarakat” (Wawancara  dengan  Bapak  Baris (Usaha  Bakso  Kelililng),pada  hari Rabu  1  6Maret  2022  Pukul  17.15  di Desa  Klumpit  Kecamatan  Sawahan Kabupaten Madiun.).
Terkait dengan tanggapan tentang pemberlakuan  kewajiban  sertifikasi  halal bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil, informan mengatakan bahwa sebenarnya setuju  dengan  pemberlakuan  sertifikasi halal. Selain itu informan juga tertarik untuk mengikuti sertifikasi halal tersbut. Karena hal ini bisa menjamin bahwa produk dan makanan yang telah dibuat memang benar- benar halal. Sebagaimana terdapat pada kutipan wawancara berikut ini: “Sebenarnya  bagus  dan  saya  setuju dengan  sertifikasi  halal,  biar  barang jualan saya ini benar-benar baik, bersi dan halal serta dipercaya masyarakat. Saya  ingin  mengikutinya  Mbak,  tetapi saya  tidak  tau  bagaiman  acaranya” (Wawancara  dengan  Bapak  Baris (Usaha  Bakso  Kelililng),pada  hari Rabu  1  6Maret  2022  Pukul  17.15  di Desa  Klumpit  Kecamatan  Sawahan Kabupaten Madiun.)
Berdasarkan data yang Peneliti dapatkan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diuriakan bahwa dari segi pengetahuan dan informasi tentang sertifikasi  halal  bagi  Pelaku  Usaha  Mikro dan Kecil (UMK) masih terbilang minim. Hal  ini  disebakan  karena  kurangnya mendapatkan informasi atau sosialisasi dan kurang aktifnya mencari informasi tentang serifikasi halal. Namun demikian, minimnya
52 | Ririn T.P. Ningrum, Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pengetahuan  mereka  tenatang  sertifikasi halal memunculkan motivasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi  produk  yang  dihasilkan.  Mereka juga berpendapat bahwa dengan adanya sertifikasi halal maka ada jaminan tentang kualitas produk sehingga masyarakat akan benar-benar yakin bahwa produk yang dihasilkan benar-benar baik,aman dan halal. UU  No.  33  Tahun  2014  tentang jaminan produk halal, PP No. 31 Tahun 2019  peraturan  pelaksanaan  UU  No. 33  Tahun  2014  dan  PMA  No.20  Tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro  dan  Kecil  merupakan  bentuk upaya Pemerintah turut andil penjaminan produk halal di Indonesia. Regulasi yang ditetapkan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa produk yang beredar, masuk dan dijualbelikan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.
Aspek Kecukupan Ekonomi, Financial dan Aksesibilitas  yang  Dimliki  Oleh  Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Meskipun  kewajiban  sertifikasi  halal mendapatkan tanggapan positif dari Pelaku  UMK,  namun  hal  ini  belum  tentu bisa dijadikan patokan bahwa program sertiifkasi halal benar-benar telah berhasil diimplementasikan. Saat dibenturkan pada aspek kecukupann ekonomi dan financial , ternyata Pelaku UMK menagalami banyak permasalahan.  Hal  ini  karena  dalam mengurus  sertifikat  halal  membutuhkan biaya cukup yang besar bagi Pelaku Usaha Mikro  dan  Kecil  (UMK).(“PERANAN UANG DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM | Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah”  n.d.)  Terlebih  lagi  pada  saat pandemi Covid 19 dua tahun terakhir ini,  banyak  Pelaku  Usaha  yang  banyak megalami  penurunan  penjualan.  Untuk bisa sekedar mempertahankan usaha sudah menjadi hal yang sangat disyukuri karena
daya beli masyarakat turun. Penuturan hampir sama disampaiakna oleh informan saat peneliti menyampaikan besaran tarif pengurusan  sertifikat  halal.  Pelaku  Usah rata-rata keberatan dengan tarif reguler pegurusan  sertifikat  halal,  sebagaimana terdapat pada kutipan wawancara berikut ini: “Wah,  kalau  tarif  Rp.  300.000,00 untuk pendaftaran saja, ada lagi tarif- tarif  yang  lain  saya  keberatan  Mbak. Penghasilan  saya  juga  tidak  pasti. Palagi  saata  ada  Corona  kemarin, modal  bisa  berputar  kembali  itu  saja sudah bagus. Saya saja dapat bantuan dari  Desa  untuk  bisa  hidup  Mbak. Saya  pikir  gratis  untuk  pedagang kecil  seperti  saya  ini,  kalau  gratis kan  lumayan  memudahkan  Mbak.”( Wawancara  dengan  Bapak  Nanang (Usaha  Cilok  Kelililng),  pada  hari Selasa  15  Maret  2022  Pukul  17.05  di Desa  Klumpit  Kecamatan  Sawahan Kabupaten Madiun.)
Selanjutnya dari sisi kemudahan akses  (asksesibilitas),  sertifikasi  halal yang hanya dapat dilakukam di Pusat dan dibantu Kantor Wilayah , tenyata membuat pelaku UMK merasa kesulitan. Jangkauan yang terlalu jauh khususnya bagi pelaku UMK dari akan berpengaruh dengan biaya sertifikasi halal yang semakin besar untuk mereka.  Meskipun  telah  ada  fassilitas pelayanan  pengurusan  sertifikasi  halal secara online, ternyata hal ini tidak berarti memberi  kemudahan  bagi  Pelaku  UMK karena minimnya kemampuan pelaku UMK  dalam  menggunakan  teknologi informasi. Hal ini sebagaimana penuturan Inoforman berikut ini: “Kalau daftar sertifikat halal pakai cara online,  saya  tidak  paham  bagaimana langkahnya  Mbak.  Saya  juga  jarang bahkan  tidak  pernah  ngurus-ngurus sesuatu pakai cara online. Susah buat saya  yang  tidak  paham  cara  online
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 6, No. 1 2022: 43-58 | 53
dan teknologi zaman sekarang Mbak.” (Wawancara  dengan  Bapak  Nanang (Usaha  Cilok  Kelililng),  pada  hari Selasa  15  Maret  2022  Pukul  17.05  di Desa  Klumpit  Kecamatan  Sawahan Kabupaten Madiun).”
Berdasarkan data yang Peneliti dapatkan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diuriakan bahwa dari segi kecukupan ekonomi dan financial tentang  sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)  juga  masih  terbatas.  Minimnya kecukupan  ekonomi  dan  fiancial  tersebut karena memang pendapatan yang tidak pasti dan  penguasaan teknologi digital pada  Pelaku  UMK.  Sedang  pada  tingkat aksesibilitas,  proses  pengurusan  sertifiksi halal dilakukan secara online melalui aplikasi khusus dan inilah yang menjadikan pelaku  UMK  seolah-olah  hal  ini  terlalu sulit karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman di bidang teknologi. Pelaku UMK  terbiasa  mengurus  sesuatu  secara manual, misalkan pengurusan berkas kependudukan di Kelurahan setempat. Demikian juga tentang pengurusan legalitas usaha dan prasyaratnya seperti NPWP, pelaku UMK merasa tidak paham tentang alur dan prosedurnya.
Aspek  Ketersediaan  Fasilitas  dan  Ke- lengkapan  Dokumen  yang  Dimliki  Oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Ketresedian fasilitas yang dimiliki oleh Pelaku  Usaha  Kecil  dan  Mikro  (UMK) merupakan hal yang penting dalam mendukung terlaksananya sertifikasi halal. Namun pada kenyataannya hal ini tidak semua Pelaku UMK mampu menyediakan. Saat Peneliti menanyakan tentang ketesediaan fasilitas rumah dan kebersihan dalam memproduksi makanan, informan menerangkan bahwa fasilitas rumah yang dimiliki tergolong terbatas. Kondisi rumah yang kecil dan sederhana, menjadikan proses produksi diolah pada tempat yang
seadanya. Seperti yang diuraikan oleh informan pada wawancara berikut ini: “Saya mengolah makanan untuk dijual ini  ya  saya  usahakan  bersih  Mbak. Wadahnya  juga  bersih.  Tetapi  ya memang rumah saya sederhana dan kecil ya semua saling berdekatan. Dapur dan  kamar  mandi  juga  berdekatan. Kalau kran tempat cucian saya adanya di dekat kamar mandi. Jadi bersihakan bahan ya di sana, tetapi tidak di dalam kamar  mandi,  ya  di  luarnya.  Saya kalau  mengolah  adonan  kadang  di meja kadang di lantai mbak. Kalau di meja penuh, ya saya mengolah adonan di lantai.” (Wawancara dengan Bapak Baris  (Usaha  Bakso  Kelililng),pada hari Rabu 1 6Maret 2022 Pukul 17.15 di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.)
Sedangkan saat peneliti menanyakan tentang sumber bahan baku, apakah sudah dipastikan berasal dari bahan yang halal, informan menyatakan bahwa mereka yakin bahan baku berasal dari bahan halal meskipun tidak berlabel halal. Seperti pada hasil wawancara berikut ini: “Asal  bahan  baku  makanan  yang saya  jual  ini  selayaknya  dibeli  oleh masyarakat  Mbak.  Ya  saya  belanja di  pasar,  semuanya  saya  belanja  di pasar.  Seperti  tepung,  telur,  minyak, mentega, kecap, saos, sayuran, ini kan dari  pasar.  Kalu  terigu  ya  saya  beli kiloan  plastik  biasa  itu  mbak.  Tidak ada  capnya.  Juga  tidak  ada  gambar label halalnya. Langsung ditimbang dari karung itu Mbak. Tapi saya yakin terigu itu kan halal. Mentega, margarin juga  saya  langsung  beli  toko  roti.  Ya macam-macam Mbak, ada yang bercap halal ada yang dibungkus biasa. Kalau minyak saya kadang beli minyak corah kadang beli kemasan itu. Kalau curah kan juga plastikan biasa, kalau kemasan
54 | Ririn T.P. Ningrum, Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
kan  sudah  gambar  tulisan  halalnya. Kalau sayuran ya langsung beli lesehan dari  penjual  Mbak.  Biasanya  mereka juga  belinya  dari  petani  langsung yang  sering  diangkut  pakai  mobil pick-up  itu.”  (Wawancara  dengan  Ibu Dasminiati (UsahaKatering), padahari Kamis 1 7 Maret 2022 Pukul 09.30 di Desa  Klumpit  Kecamatan  Sawahan Kabupaten Madiun).”
Pada saat Peneliti mendeskripsikan syarat pengurusan sertifikasi halal termasuk dokumen yang harus dimiliki, informan mengatakan bahwa banyak kendala yang mereka hadapi antara lain: ketidaklengkapan dokumen, kekhawatiran kena pajak dengan pendapatan yang tidak pasti, serta prosedur pendaftaran secara online yang sama sekali tidak  terpikirkan  bagi  Pelaku  Usaha  yang gagap teknologi. Secara praktis, Pelaku Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UMK)  yang mayoritas melakukan kegiatan produksi dalam skala kecil membutuhkan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit. Para Pelaku Usaha harus menyiapkan berbagai kelengkapan dokumen, pelatihan, dan berbagai persyaratan proses produksi halal yang dianggap sulit dilaksanakan oleh usaha  kecil  rumahan.  Bagi  Pelaku  UMK, tidak  memiliki  sertifikasi  halal  bukan berarti barang dagangannya tidak halal. Mereka  berani  menjamin  bahwa  produk yang mereka pasarkan ialah halal dan bersih. Sebagaimana pernyataan informan berikut ini:
“Saya  belum  tau  mbak  apa  saja syaratnya.  Kalau  kata  mbaknya harus  punya  surat  izin  usaha,  kartu pajak,  saya  tidak  punya  Mbak.  Saya juga  tidak  tau  bagaimana  prosesnya. Karena  saya  belum  pernah  dapat himbauan  tentang  kewajiban  punya sertifikat  halal.  Pokoknya  saya  sudah memasak makanan yang yang dipesan orang-orang  menurut  saya  sudah bersih,  saya  juga  tidak  pakai  bahan
dari  babi”.  (Wawancara  dengan  Ibu Dasminiati  (UsahaKatering),  pada hari Kamis 1 7 Maret 2022 Pukul 09.30 di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun).”
Senada dengan penuturan informan lainnya, bahwa kelengkapan dokumen masih  belum  dimiliki  oleh  Pelaku  Usaha. Sebagaimana pada kutipan wawancara berikut ini: “Wah  kalau  syarat  dapat  sertiifkasi halal  harus  punya  izin  usaha,  dan ngurus  izinnya  harus  punya  kartu pajak  (NPWP),  saya  kok  takut  ya mbak. Lha kalau ada kartu pajak, nanti jangan-jangan  saya  ditagih  pajak. Lha  wong  pendapatan  saya  saja  pas- pasan  dan  tidak  pasti.  Ini  saya  sudah bisa  tetap  jualan  saja  sudah  syukur Ahamdulilah. Apalagi ada Corona ini, saya  agak  mempis-mempis  penjualan saya  menurun.  Inipun  saya  juga dibantu  Progaram  Desa  untuk  bisa terus  berjualan  Mbak”.  (Wawancara dengan  Bapak  Baris  (Usaha  Bakso Kelililng),pada  hari  Rabu  1  6Maret 2022  Pukul  17.15  di  Desa  Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun).” Berdasarkan data yang Peneliti dapatkan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diuriakan bahwa dari segi ketersediaan fasilitas yang dimliki oleh Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK) dinilai masih terbatas. Tuntutan bahwa dalam proses produksi juga harus didukung oleh fasilitas yang bersih dan terjaga menjadi tantangan tersendiri bagi Pelaku UMK.  Misalnya  tersedianya  tempat  cuci tangan, tempat yang terpisah dan jauh dari barang yang haram atau najis, pengolahan yang tidak langsung menyentuh lantai tanah.  Hal  ini  menjadi  keterbatasan  bagi pelaku  UMK  yang  tidak  memiliki  tempat dan fasilitas yang memadai. Karena
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 6, No. 1 2022: 43-58 | 55
kondisi rumah yang sempit, tidak jarang para  pelaku  UMK  meletakkan  dengan sembarangan bahan olahan produksi di lantai yang dekat dengan tempat berjalan. Selain itu adanya kendala tentang kriteria- kriteri dalam pemenuhan syarat halal baik pada bahan dan proses produksi bagi  pelaku  UMK.  Misalnya  bahan  yang digunakan harus halal yang dibuktikan dengan label halal yang tercantum dalam kemasan bahan, kecuali bahan yang berasal dari pemasok awal seperti beras, bawang, cabai,  tomat,  dll.  Meskipun  selama  ini Pelaku  Usaha  masih  minim  memenuhi kriteria fasilatas produksi halal, namun Pelaku  Usaha  berusaha  menjelasakan kepada konsumen yang bertanya bahwa barang yang dihasilkkan  benar-benar dari bahan yang halal dan bersih. Juga proses pembuatannya juga dengan cara yang bersih dan terjamin.
Dari segi  kelengkapan  dokumen, Pelaku  UMK  juga  belum  memiliki kelengkapan dokumen sebagai syarat administrasi pendaftaran sertiikasi halal. Kelengkapan dokumen tersebut antara lain: data Pelaku Usaha (izin usaha atau legalitas dari usaha yang dijalankan dan penyelia halal  yang  telah  tersertifikasi);  nama  dan jenis produk yang tidak melanggar atau menggunakan nama-nama yang berhubugan dengan sesuatu yang haram; daftar dan bahan yang digunakan harus halal baik itu bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong; proses pengolahan produk yang halal tidak melibatkan zat atau proses yang haram dilakukan; serta dokumen sistem jaminan halal.
Munculnya kekhawatiran bagi Pelaku Usaha  Mikro  dan  Kecil  terkait  dengan biaya pengurusan  sertifikasi halal. Seperti misalnya dalam persyaratan pengurusan izin usaha/ legalitas usaha dibutuhkan adanya dokumen NPWP, mayoritas Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil  belum memiliki NPWP. Sehingga ada asumsi jika
telah memiki NPWP, maka Pemerintah beranggapan para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil akan dikenai pajak tiap tahunnya. Meskipun  asumsi  ini  kurang  tepat,  tetapi Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil  tetap berpendapat bahwa modal dan pendapatan yang kadang tidak pasti tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sederhana dan diputar kembali sebgai modal usaha. Bahkan tidak sedikit dari mereka masih mengandalkan program bantuan Pemerintah untuk mendukung berjalannya usaha yang dimiliki.
Aspek Mindset Pelaku  Usaha  Mikro  dan Kecil (UMK) Problematika yang menjadi tantangan selanjutnya adalah tenntang pola pikir atau mindset  pelaku  UMK  terhadap  sertifikasi halal. Pola pikir ini tentu saja dibentuk karena kondisi dan keadaan yang dialami oleh pelaku UMK sehingga mempengaruhi sikap  dan  tanggapan  terhadap  sertifikasi halal.  Bagi  pelaku  UMK,  kewajiban sertifikasi  halal  bukan  menjadi  kebutuhan yang mendesak jika belum ada himbauan dari Pemerintah Desa atau pihak terkait yang bisa langsung membantu, memfasilitasi dan mendampingi pengurusan sertifikasi halal. Hal  ini  sebagimana  penuturan  informan sebagai berikut: “Kalau belum ada himbauan dari RT, RW atau dari Kantor Desa saya masih santai Mbak. Kalau mau ngurus sendiri ya saya masih bingung bagaimana. Kecuali begini, kalau misalkan ramai- ramai  disuruh  Desa,  dikumpulkan  di Desa  bareng-bareng  kan  enak,  saya ada  temannya.  Juga  kalau  ngurus sana-sini  kaan  juga  butuh  diajari, dibimbing, diarahkan apalagi dibantu, itu lebih memudahkan. Kalau bingung kan  tidak  sendiri,  nanti  diaksih  solusi kan  ya  bareng-bareng,  lebih  enak.” (Wawancara  dengan  Ibu  Dasminiati (Usaha  Katering),  padahari  Kamis
56 | Ririn T.P. Ningrum, Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
17  Maret  2022  Pukul  09.30  di Desa  Klumpit  Kecamatan  Sawahan Kabupaten Madiun).”
Selanjutnya, saat ditanyai tentang kesanggupan  untuk  pengurusan  sertifikasi halal, Pelaku UMK berpendapat sebenarnya pelaku  UMK  sanggup  jika  memang  dari unsur biaya bisa gratis, dan pengurusannya pun tidak sulit. Namun mereka beranggapan baha sebenarnya menurut mereka untuk Pelaku  Usaha  kecil-kecilan  atau  rumahan tidak terlalu butuh sertifikasi halal, karena yang membeli dan mengkonsumsi tetangga sekitar dan terjauh mungkin dua hingga tiga desa  tetangga.  Mereka  saling  mengaenal satu sama lain dan sudah tau kondisi masin-masing.  Menurut  pelaku  UMK, sertifikasi  halal  harusnya  diwajibkan  bagi Pelaku Usaha yang besar-besar saja. Hal ini karena hasil produksinya besar, dikonsumsi luas  oleh  masyarakat  luar  daerah.  Hal  ini sebagaimana hasil wawancara dengan informan berikut ini:
“Menurut saya Mbak, sertifikasi halal itu  harusnya  wajib  utuk  pedagang- pedangan atau yang punya usaha besar. Kalau  pedagang  kecil-kecilan  seperti saya itu tidak terlalu butuh. Lha wong yang  beli  kan  tetangga  sendiri.    Kita tau sama tau, taulah bagaiman kondisi saya, kondisi rumah saya. Mereka bisa menilai  sendiri.  Kita  kan  orang  kecil Mbak, ga mau ribet ini itu. Bisa jualan, bisa laku, bisa balik modal, syukur bisa untung  dan  diputer  kembali  itu  sudah syukur  Alhamdulillah.”  (Wawancara dengan  Bapak  Nanang  (Usaha  Cilok Kelililng),  pada  hari  Selasa  15  Maret 2022  Pukul  17.05  di  Desa  Klumpit Kecamatan Sawahan
Kabupaten
Madiun).”
Berdasarkan data yang Peneliti dapatkan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diuriakan bahwa dari segi mindset mempengaruhi perilaku Pelaku Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK)  dalam
menanggapi  sertifikasi  halal.  Minimnya tingkat  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) pelaku  UMK  memunculkan  sikap  pasif dan apatis dalam upaya mendapatakan sertifikasi  halal.  Pelaku  UMK  masih bergantung pada himbauan pemerintah desa setempat atau pihak terkait. Jika sudah ada himbauan, dibantu bahkan diproses seperti langsung ke rumah (jemput bola), maka hal itu lebih memudahkan. Artinya dalam hal ini,  pelaku  UMK  belum  tergerak  mandiri dan proaktif mencari tahu bagaimana proses  penrgurusan  sertifikasi  halal  pada produk yang dihasilkan. Selain ini rasa pesimistis memunculkan anggapan bahwa yang sebenarnya kewajiban sertifikasi halal hanya berlaku bagi Pelaku Usaha besar.

## SIMPULAN
Mengacu  kepada  hasil  penelitian  dan pembahasan di atas ,  kewajiban  sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)  ternyata  menghadapai  beberapa persoalan  khususnya  bagi  Pelaku  Usaha di wilayah pinggiran dan pedesaan Kabupaten  Madiun. Pertama , dilihat dari aspek pengetahuan dan informasi, bentuk problematika yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) antara lain kurangnya sosialisasi tentang kewajiban sertifikasi  halal  baik  yang  dilakukan  oleh Pemerintah ataupun pihak terkait sehingga informasi belum sampai pada Pelaku UMK  yang  berada  di  wilayah  pinggiran atau pedesaan. Kedua , dilihat dari aspek kecukupan ekonomi, financial dan aksesibilitas, problematika yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah tingkat pengahasilan yang minim dan tidak pasti menyebabkan keterbatasan ekonomi  sehingga  Pelaku  UMK  merasa berat  untuk  mengurus  sertifikasi  halal. Di sisi lain, habit atau kebiasaan pengurusan administrasi secara manual dan keterbatasan penggunaan teknologi informasi juga menjadi hambatan proses pengurusan  sertifikasi  halal  secara online
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 6, No. 1 2022: 43-58 | 57 sehingga hal ini menjadi penghambat tingkat aksesibiltas sertifikasi halal. Ketiga , dilihat dari ketersediaan fasilitas dan kelengkapan dokumen, problematika yang dihadapi  oleh  Pelaku  Usaha  Mikro  dan Kecil  (UMK)  adalah  belum  memadainya fasilitas, saranan dan prasarana yang dimiliki sehingga untuk syarat proses produksi secara halal masih terbatas. Di sisi lain,  Pelaku  Usaha  juga  belum  memiliki dokumen sebagai aspek legal syarat utama pengurusan sertifikasi halal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, NPWP dan lainnya. Keempat , dilihat dari aspek mindset Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), bagi Pelaku  Usaha  kewajiban  sertifikasi  halal hanya diperuntukkan bagi usaha dengan berpenghasilan besar. Hal ini menyebabkan apatis dan pasif dari Pelaku Usaha tentang sertifikasi halal. Di sisi lain, ketergantungan dengan himbauan dari Pemerintah Desa menyebabkan mereka tidak mandiri dan proaktif, dan menganggap bahwa sertifikasi halal belum dirasa penting. Selanjutnya, pada penelitian ini penulis memberikan beberapa rekomendasi  terkait problematika sertifikasi  halal  antara  lain:  1)  Perlunya peningkatan  sosialisasi  tentang  sertifikasi halal yang melibatkan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa, sehingga literasi tenntang  sertifikasi  halal  tidak  hanya sampai di masyarakat perkotaan, tetapi juga samapi pada masyarakat pedesaan dan pinggiran dengan karakteristik yang berbeda, 2) Perlunya kontribusi dan sinergi berbagai pihak baik dari Pemerintah Desa, organisasi kemasyarakata, LSM, Perguruan Tinggi untuk memberikan pendampingan bagi  Pelaku  UMK  di  wilayah  pedesaan atau pinggiran dalam meningkatkan kesadaran  pentingnya  sertifikasi  halal bahkan hingga pengurusan kepemilikan sertifikat.  3)  Perlunya  kontribusi  dari Lembaga Pemerintah, Lembaga Keuangan, Lembaga  Ekonomi  Ummat,  bahkan  dari
berbagai perusahaan besar untuk bersinergi memberikan dukungan pendanaan sehingga sertifikasi  halal  gratis  bisa  lebih  banyak diberikan kepada Pelaku UMK di wilayah pedesaan dan pinggiran yang mengalami banyak keterbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akim, Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, and Leeja Citra Korina. 2019.  “The  Shifting  of  Halal Certification  System  in  Indonesia: From Society-Centric To State- Centric.” MIMBAR :  Jurnal  Sosial Dan Pembangunan 35 (1): 115–26. https://doi.org/10.29313/mimbar. v35i1.4223.
Anam, Choiril, and Purnama Sariati. 2021.  “Rasionalitas  Konsumsi  Di Masa  Pandemi  Perspektif  Islam.” Istithmar :  Jurnal  Studi  Ekonomi Syariah 5 (1). http://jurnalfebi. iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/ article/view/17.
Charity, May Lim. 2017. “Jaminan Produk Halal  Di  Indonesia  (Halal  Products Guarantee  In  Indonesia)”.    Vol. 14,  No.  01,  2017.” Jurnal Legilasi Indonesia 14 (01).
“Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  Nomor  141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan  Badan  Layanan  Umu.m (BLU) BPJPH.” n.d.
Marzuki. 2005. Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis Dan Sosial . Yogyakarta: Ekonisia.
Mulyana,  Dedi.  2004. Metodologi
Penelitian  Kualitatif:  Paradigma Baru  Ilmu  Komunikasi  Dan  Ilmu Sosial Lainnya . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
58 | Ririn T.P. Ningrum, Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Nasori, Nasori, Susilo Indrawati, Endarko Endarko, Mashuri Mashuri, Gontjang Prayitno, and Agus Rubiyanto. 2022. “Pemetaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Jawa  Timur  Menuju Sertifikasi  Halal  Tahun  2024.” SEWAGATI 6 (1): 76–84. https://doi. org/10.12962/j26139960.v6i1.172.
Rokhman, Auliyaur. 2021. “Analisis Sistem Pengawasan  Terhadap  Produk  Yang Tersertifikasi Halal Di Bakso Mama
1  Jombang.” ISTITHMAR:  Jurnal Studi Ekonomi Syariah 5 (1). https:// doi.org/10.30762/itr.v5i1.3096.
S., Nasution. 1996. Metode Penelitian Naturalistik  Kualitatif . Bandung: Bandung: Transito.
Tika. 2006. Metodologi  Riset  Bisnis . Jakarta: Bumiaksara.
W.N, Dunn. 2018. Public Policy Analysis: An  Integrate  Approach  (Sixth Edition). New  York:  Routledge Taylor & Francis Group.