Jurnal Analisa Sosiologi
April 2023, 12 (2): 410- 430

## DINAMIKA PERAN PEREMPUAN SUNDA DALAM KEPEMIMPINAN POLITIK ERA MODERN
Dini Asmiatul Amanah 1 , Siti Nurbayani K. 2 , Siti Komariah 3 , Restu Adi Nugraha 4

## Abstract
The involvement of women in politics is crucial for democracy. In the mythology and philosophy of Sundanese culture, women have a respected role and status in society that is equal to men. However, with the emergence of patriarchal culture during  feudalism,  women  were  placed  as  a  subordinate  class  and  men  were deemed  more  suitable  for  leadership  and  decision-making  in  public  affairs.  This research  examines  the  positive  shift  in  social  construction  and  Sundanese  values regarding  the  leadership  of  Sundanese  women  and  their  role  in  modern  politics. The research method used is a qualitative approach with a descriptive approach. Data  collection  was  conducted  through  interviews  with  legislators,  observation, and literature studies. The results show that in the modern era, there has been a positive shift in the social construction and cultural values of women's leadership in the political sphere. The public's view is becoming more open that women can be good leaders in the public domain, supported by the performance of Sundanese women  legislators  who  exhibit  political  values  such  as  awareness,  openness, consultation,  and  flexibility  in  communication.  However,  Sundanese  women  still face  obstacles  in  entering  politics,  especially  issues  of  courage  and  self- confidence.  Therefore,  efforts are needed to  increase awareness, knowledge, and skills  of  women  in  politics  through  the  community,  education,  and  organizations that support women as political leaders.

## Keywords: Leadership, Politics, Women, Sundanese

## Abstrak
Keterwakian  perempuan  dalam  ranah  politik  merupakan  hal  yang  penting  bagi demokrasi.  Dalam  mitologi  dan  filosofi  kebudayaan  Sunda,  perempuan  Sunda memiliki  peran  dan  kedudukan  terhormat  dalam  masyarakat  yang  setara  dengan laki-laki.  Namun,  seiring  masuknya  budaya  patriarki  pada  masa  feodalisme, menempatkan  perempuan  sebagai  subjek  kelas  dan  laki-laki  yang  lebih  layak menjadi  pemimpin  dan decision  making dalam  urusan  publik.  Penelitian  ini mengkaji  pergeseran  konstruksi  sosial  dan  nilai-nilai  kesundaan  dalam kepemimpinan  perempuan  sunda  dan peran  perempuan  sunda  dalam  politik  era modern.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dengan anggota  legislatif,  observasi  dan  studi  literatur.  Hasilnya  bahwa  di  era  modern, terjadi pergeseran positif dalam konstruksi sosial budaya mengenai kepemimpinan perempuan  di  dunia  politik.  Pandangan  masyarakat  semakin  terbuka  bahwa perempuan  dapat  menjadi  pemimpin  yang  baik  di  ranah  publik,  yang  didukung oleh  kinerja  anggota  legislatif  perempuan  Sunda  yang  menunjukkan  nilai-nilai politik  seperti  kesadaran,  keterbukaan,  musyawarah,  dan  fleksibilitas  dalam berkomunikasi. Meskipun demikian, perempuan Sunda masih menghadapi kendala dalam memasuki dunia politik, terutama masalah keberanian dan kepercayaan diri. Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan, dan  keterampilan  perempuan  dalam  politik  melalui  lingkungan  masyarakat, pendidikan, dan organisasi yang mendukung perempuan sebagai pemimpin politik.
Kata Kunci: Kepemimpinan, Politik, Perempuan, Sunda

## PENDAHULUAN
Keterwakian  perempuan  dalam  ranah  politik  merupakan  hal  yang sangat  penting  untuk  membangun  kehidupan  yang  demokratis.  Dalam parlemen  keterwakilan  perempuan  memiliki  peran  penting  dalam pengambilan kebijakan  yang berpihak kepada kaum  perempuan (Priandi  & Roisah,  2019).  Partisipasi  perempuan  ini  penting  untuk  pengambilan keputusan yang lebih akomodatif dan substansial untuk mewakili kebutuhan perempuan  itu  sendiri  secara  khusus,  dan  membangun  kehidupan  yang setara  secara  umum.  Kesadaran  akan  pentingnya  partisipasi  perempuan dalam  politik  telah  diakomodasi  melalui  produk  kebijakan  afirmasi  di berbagai negara (Rosen, 2017). Sayangnya, keterwakilan perempuan dalam ranah politik belum sepenuhnya terpenuhi, terutama pada perempuan Sunda. Tantangan  yang  dihadapi  perempuan  dalam  politik  ini  umumnya  bersifat kultural (Patimah, 2022).
Dalam  mitologi  Sunda,  perempuan  Sunda  dengan  nilai-nilai kesundaan  yang  luhur  memiliki  potensi  untuk  tampil  sebagai  pemimpin. Dalam  kepemimpinannya,  perempuan  sunda  mengambil  nilai-nilai  falsafah Sunda untuk meningkatkan kualitas dirinya. Secara sosiologis-antropologis, dalam  falsafah  kehidupan  masyarakat  Sunda  terdapat  nilai  yang  harus dimiliki pemimpin, baik perempuan maupun laki-laki yakni cageur, bageur, bener, pinter, tur singer (Engkoswara, 2022). Namun, pada konteks zaman yang berbeda terjadi dinamika peran perempuan Sunda di ranah publik yang tidak  terlepas  dari  aspek  sosiologis  dan  budaya  pada  masyarakat.  Di  era modern, perempuan Sunda sudah berperan secara signifikan di ruang publik, tidak  hanya  sebatas  pada  ruang  domestik.  Namun,  dalam  urusan kepemimpinan  di  ruang  publik,  sering  kali  perempuan  masih  diposisikan sebagai makhluk kedua ( the second sex ) (Wadanubun dkk, 2020). Misalnya dalam  masyarakat  sunda  yang  masih  lekat  dengan  budaya  patriarkinya, menempatkan  laki-laki  dalam  kepemimpinan  lebih  menonjol  dibandingkan perempuan (Haddad & Hijran, 2018).
Dalam  bidang  politik,  laki-laki  sering  dianggap  lebih  layak memimpin  disebabkan  konstruksi  sosial  yang  mengganggap  laki-laki  lebih memiliki  karakter  kepemimpinan  seperti  lebih  kuat,  berani  dan  mampu berpikir  logis  (Hartono,  2021;  Sastrawati,  2018).  Sedangkan  tidak  jarang
perempuan diidentikan sebagai makhluk yang lemah dan perasa dan kurang produktif  sehingga  kurang  layak  menduduki  kepepimpinan  tertinggi  di ruang  publik  (Mauliyah  &  Sinambela,  2019).  Bahkan,  konstruksi  sosial tersebut seringkali dibangun oleh perempuan itu sendiri. Perempuan sendiri seringkali  kurang  percaya  diri  dalam  bersuara  di  ranah  publik  dan  lebih memilih laki-laki untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di ruang publik (Kirwanto,  2018).  Padahal,  pada  mitologi  dan  filosofi  kebudayaan  Sunda dari  zaman  dahulu,  perempuan  Sunda  memiliki  peran  dan  kedudukan terhormat dalam masyarakat yang setara dengan laki-laki.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  yang  dilakukan  oleh  Istianah Tahun 2020 yang berjudul “Perempuan dalam System Budaya Sunda: Peran dan  Kedudukan  Perempuan  di  Kampung  Geger  Hanjuang  Leuwisari Tasikmalaya” Sistem kekerabatan Suku Sunda yang bersifat parental, yaitu menarik  garis  keturunan  dari  pihak  ayah  dan  ibu  bersama  secara  tidak langsung  mengakui  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  kedudukan yang  setara  dalam  sistem  peradaban.  Selain  itu,  masyarakat  Sunda  yang mayoritas  menganut  agama  Islam  juga  sejak  dahulu  banyak  menerapkan kebudayaan  dan  ajaran  islam  yang  juga  menempatkan  posisi  perempuan dalam  kedudukan  terhormat  dan  diakui  peran  pentingnya.  Namun  dalam perkembangannya  terjadi  pergeseran  peran  dan  posisi  perempuan  ini dipengaruhi  oleh  percampuran  budaya  Sunda  dengan  budaya  Arab  yang patriarki pada masa penyebaran Agama  Islam.  Kemudian dipengaruhi juga oleh masuknya pengaruh budaya Jawa pada masa penyerangan Mataram ke Wilayah  Sunda  yang  mengkonstruksi  kepemimpinan  adalah  urusan  laki- laki,  sedangkan  perempuan  lebih  tepat  mengurusi  urusan  domestik (Isti’anah, 2020).
Selanjutnya,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahyudi  pada  tahun 2018  dengan  judul  "Perang  Politik  Perempuan  dalam  Perspektif  Gender," peran  dan  posisi  kaum  perempuan  di  Indonesia  mengalami  diskriminasi yang kentara. Hak-hak asasi  yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, terutama  terkait  masalah  peran  dan  posisi  kaum  perempuan  di  wilayah publik,  seringkali  tidak  diakui.  Namun,  sayangnya,  banyak  perempuan Indonesia  yang  tidak  memahami  hak-hak  mereka.  Masih  banyak  terjadi diskriminasi  gender  dalam  politik  Indonesia.  Bahkan,  kaum  perempuan  di
Indonesia, meskipun mayoritas, masih kurang terlibat dalam wacana politik dan memiliki peran serta posisi yang minim dalam pengambilan kebijakan. (Wahyudi, 2018).
Batuwael,  dkk  dalam  penelitian  yang  dilakukan  pada  tahun  2022 terkait  “Persepsi  Masyarakat  Wahaeolon  terhadap  peran  dan  kedudukan perempuan  moodern  di  Kecamatan  Leksula  Kabuapaten  Buru  Selatan” menjelaskan  bagaimana  pandangan  kumulatif  masyarakat  Wahaelon terhadap  peran  dan  eksistensi  perempuan  dikehidupan  sehari-hari.  Hasil penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa  dalam  kehidupan  sehari-hari perempuan  mendapatkan  tudingan  miring  bahwa  perempuan  di  desa Wahaeolon  Kecamatan  Leksula  Kabupaten  Buru  Selatan  tidak  bisa  di andalkan  dalam  berbagai  proses  kegiatan  yang  berlangsung  di  desa Wahaeolon  mereka kaum  laki-laki berangapan  bahwa kegiatan  yang  cocok untuk  mereka  (perempuan)  tidak  lain  tidak  bukan  hanya  mampu  di  dapur saja,  sehingga  bila  ada  proses  atau  kegiatan  yang  terjadi  di  desa  hanya diandalkan  kaum  laki-laki  saja  mereka  tidak  mempesertakan  perempuan  di dalamnya  karena  mereka  menganggap  bahwa  perempuan  tidak  mampu (tidak berpotensi) dalam hal-hal tersebut. (Batuwael, 2023).
Saputri  dan  Mardijono  dalam  penlitian  yang  dilakukan  pada  tahun 2023  terkait  “Syarat  Berpenampilan  Menarik  Pada  Pendaftaran  Calon Mahasiswa  Sebagai  Salah  Satu  Diskriminasi  Di  Dunia  Pendidikan.” Menjelaskan  bagaimana  pandangan  perempuan  dilihat  dari  aspek pendidikan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapat  persyaratan berpenampilan menarik dalam bidang akses terhadap Pendidikan tentu saja merupakan  pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia.  Hal  tersebut merupakan  bentuk  diskriminasi  dalam  dunia  pendidikan.  Hal  ini dikarenakan  adanya  persyaratan  berpenampilan  menarik  yang  hanya diberlakukan pada siswa saja. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak adil dan tidak  seimbang  antara  siswa  dan  guru.  Siswa  harus  mengikuti  aturan berpenampilan menarik, sementara guru tidak. Ini sangat tidak adil dan bisa menimbulkan  rasa  tidak  puas  bagi  siswa.  Hal  ini  juga  dapat  menimbulkan rasa  rendah  diri  dan  bahkan  stereotip  tentang  bagaimana  orang  harus berpenampilan. (Saputri & Mardijono, 2023).
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Larashati  pada  tahun  2022 mengenai  "Ketimpangan  dan  Peningkatan  Kesetaraan  Gender  dalam  SDGs ( Sustainable Development Goals )," dijelaskan bagaimana peran perempuan dalam  mendukung  pembangunan  berkelanjutan,  terutama  dalam  hal ketenagakerjaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan signifikan  antara  jumlah  perempuan  yang  bekerja  dengan  laki-laki,  dengan persentase  43,39%  berbanding  36,2%.  Ketimpangan  tersebut  dipengaruhi oleh  faktor  sosial  dan  budaya  di  beberapa  wilayah  Indonesia,  di  mana perempuan  lebih  diharapkan  untuk  mengurus  rumah  tangga  dan  anak-anak daripada  mencari  nafkah.  Selain  itu,  pola  asuh  yang  diterapkan  oleh  orang tua terhadap anak perempuan dan ekspektasi masyarakat yang menempatkan perempuan  sebagai  pengurus  rumah  tangga  juga  berpengaruh.  (Larashati, 2022).
Berdasarkan  beberapa  analisis  penelitian  terdahulu  terkait  peran perempuan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  mulai  dari  bidang  politik, pendidikan  hingga  ketenagakerjaan.  Dapat  tergambar  jelas  bahwa diskpriminasi  terhadap  hak  perempuan  masih  sering  terjadi.  Hal  tersebut, harus  menjadi  landasan  untuk  melakukan  kajian  terhadap  pemenuhan  hak- hak  perempuan  dalam  berbagai  aspek,  khsusnya  aspek  politik.  Karena menjadikan perempuan sebagai pemimpin sama dengan berinvestasi sumber daya  dalam  membangun  kehidupan  yang  demokratis.  Sejatinya  perempuan pun  memiliki  kemampuan  dan  dibutuhkan  peranannya  dalam  organisasi politik  (Suarmini,  2021).  Dari  studi  pendahuluan  yang  dipaparkan  di  atas, belum  ada  yang  mengkaji  mengenai  bagaimana  kepemimpinan  perempuan Sunda dalam politik era modern dibangun. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini adalah berusaha mengkaji mengenai nilai-nilai kesundaan dan peran perempuan Sunda di Lembaga Legislatif dewasa ini dalam konstruksi sosial  budaya  saat  ini  di  tengah  keterbukaan  akses  informasi  dan komunikasi dan prinsip demokratis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Pengumpulam  data  menggunakan  teknik  wawancara,  studi literatur  dan  observasi.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan
analisis  kualitatif  deskriptif.  Dalam  melakukan  analisis  data  kualitataif, dilakukan  penyusunan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara, dokumentasi  dan  observasi.  Informan  dalam  penelitian  ini  memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Anggota legislatif perempuan yang lahir di sunda atau dibesarkan dengan orang tua yang berasal dari sunda. 2) Anggota legislatif  perempuan  yang  berada  di  daerah  pemilihan  Jawa  Barat.  3) Pengamat politik laki-laki dan perempuan.
Gambar 1. Informan Penelitian
Sumber: Amanah, DA., dkk., 2023
Wawancara  dilakukan  kepada  informan  yang  tediri  dari  anggota legislatif  perempuan  sunda  sejumlah  4  orang  dari  4  partai  berbeda, menggunakan instrumen yang memberikan sejumlah pertanyaan yang sama kepada  setiap  responden.  Kemudian  wawancara  juga  dilakukan  kepada  1 orang  pengamat  politik  perempuan  dan  1  orang  pengamat  politik  laki-laki agar diperoleh pandangan yang tidak bias gender. Jadi total informan dalam penelitian ini adalah 6 informan.
Adapun Studi literatur dilakukan dengan cara mencari literatur dari sumber buku dan artikel jurnal dengan rentang tahun 2018-2022. Observasi dilakukan  kepada  perempuan  sunda  yang  saat  ini  menduduki  jabatan  di lembaga  legislatif,  khususnya  di  DPRD  Jawa  Barat  dan  DPR  RI. Selanjutnya,  data  yang  telah  terkumpul  dilakukan  analisi.  Analisis  data dilakukan  secara  kualitataif  merujuk  pada  model  analisis  Miles  dan
Informan Penelitian DR Anggota DPR RI (PAN) NM Anggota DPRD Jawa Barat (PPP) NY Pengamat Politik Perempuan (Komisioner KPU Jawa Barat) YF Pengamat Politik (Citra Institut)
Huberman  (dalam  Moelong,  2017)  yang  terdiri  dari:  1)  Reduksi Data/Pemilihan Data. 2) Penyajin Data. 3) Penarikan
Kesimpulan/Verifikasi  (Moelong,  2017).  Selanjutnya  peneliti  melakukan validitas data dengan teknik triangulasi, yaitu mengolah data yang diperoleh dari  hasil  wawancara,  studi  literatur,  dan  observasi  untuk  mendapatkan hasil penelitian (Sugiyono, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Berdasarkan  catatan  sejarah  perempuan  dan  laki-laki  dalam kebudayaan  Sunda  yang  luhur  memiliki  kedudukan  yang  setara  dengan laki-laki.  Berdasarkan folklor dan  naskah  filologi  yang  ditulis  oleh perempuan  Jawa  Barat,  “mayoritas  perempuan  Sunda  kuno  digambarkan memiliki citra yang baik, posisi yang terhormat, dan setara dengan laki-laki. Pada  masa  Sunda  kuno  pernah  berkembang  budaya  matriarki  dimana perempuan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari laki-laki.” (Istianah, 2020).
Kedudukan  penting  perempuan  sunda  dapat  dilihat  dari  mitologi sunda  yang  berkembang,  misalnya  seperti  “konsep  Ambu  (Ibu)  dalam kepercayaaan  masyarakat Kanekes atau Baduy yang  menempatkan perempuan  pada  posisi  penting.  Dalam  kepercayaan  mereka,  Ambu memiliki  fungsi  dan  peran  yakni  sebagai  pemelihara,  pengayom,  dan pelindung,  tidak  hanya  dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam  keluarga  dan ladang  tetapi  juga  merupakan  penguasa  dan  pengayom  masyarkat  (Hak, dkk.,  2023).  Dalam  konsep  tersebut,  kedudukan  perempuan  tidak  menjadi “bawahan” laki-laki, tetapi berada dalam posisi yang lebih terhormat.
Namun,  seiring dengan  perkembangan  zaman tepatnya pada zaman feodal  (abad  ke-19  dan  awal  abad  ke-20)  kedudukan  perempuan  dalam kebudayaan sunda mengalami pergeseran, kedudukannya sangat lemah dan terkungkung dalam ruang domestik (Kurnia & Hidayat, 2020). Kebudayaan feodal  tersebut  berinteraksi  dengan kebudayaan  Sunda sehingga masuknya budaya patriarki dalam masyarakat Sunda. Penjajahan Belanda dan Jepang telah menyebabkan pergeseran kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan Sunda  yang  sebelumnya  menjunjung  tinggi  perempuan  bergeser  menjadi
menempatkan  perempuan  lebih  rendah  dari  laki-laki  karena  pengaruh budaya  asing.  Penjajahan  selanjutnya  yakni  penjajahan  Mataram,  pada masa  ini  terhadap  budaya  dan  politik  Sunda  dan  juga  akibat  dari  kontak dengan  budaya  Arab  jahiliyah.  Kebudayaan  tersebut  membawa  pengaruh patriakri  dengan  mengedepankan  kedudukan  laki-laki  lebih  terhormat dibandingkan perempuan (Istianah, 2020).
Secara  tidak  langsung  konstruksi  sosial  dalam  masyarakat  Sunda tersebut  menyebabkan  “adanya paradigma perempuan ideal  untuk menjadi seorang  istri  yang  erat  kaitannnya  dengan  dapur,  dandan  dan  ranjang.” (Zulaikha  &  Purwaningsih,  2019).  “Perempuan  dinilai  ideal  jika  memiliki paras  yang  cantik,  porsi  badan  yang  proporsional,  pintar  masak,  menurut kepada suami dan melayani  suami lahir batin. Hal  ini selain menimbulkan hilangnya  kuasa  atas  diri,  konstruksi  budaya  yang  tercermin  dalam peribahasa Sunda tersebut membentuk perempuan menjadi submisif, lemah, dan tidak mandiri secara finansial.” (Zulaikha & Purwaningsih, 2019)
Secara  umum,  dalam  realitasnya  faktor  yang  menyebabkan perempuan  termarginaliasikan  dalam  sektor  kehidupan,  khususnya  dalam politik disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu  faktor  dalam  diri  perempuan  itu  sendiri  yang  tidak  memanfaatkan peluang  untuk  meningkatkan  kualitas  diri  melalui  peningkatan  berbagai pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri perempuan, seperti laki-laki yang selalu ingin mendominasi untuk tetap menjadi  pemimpim  yang  berdampak  pada  berbagai  produk  sosial  budaya yang  tidak  berpihak  pada  perempuan.  Kemudian,  padangan-pandangan lama  yang  kurang  memberi  peluang  secara  adil  kepada  perempuan (Zulaikha & Purwaningsih, 2019)
Hasil wawancara dari DR dari PAN, perempuan sunda yang saat ini menjadi  anggota  legislatif,  pendidikan  berperan  penting  dalam  mendorong perempuan  untuk  tampil  di  dunia  politik.  Menurutnya  saat  ini  pandangan patriarki sudah mulai bergeser, ruang bagi perempuan sangat terbuka lebar untuk terjun di dunia politik. Beliau mengemukakan selama duduk di kursi legislating,  sebagai  perempuan  sunda  mampu  tampil  percaya  diri  dan berkolaborasi  dengan  laki-laki  dalam  mengambil  kebijakan  publik.  Hal tersebut  pun  tidak  terlepas  dari  pengaruh  lingkungan  keluarga  yang
memang sudah berpandangan terbuka mengenai peran perempuan di ranah publik.  Peran  keluarga  dan  pendidikan  mampu  mendorongnya  untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas serta kemampuan untuk berkompetisi tanpa pandang gender.
Sejalan  dengan  hal  itu,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  lainnya,  NM  (PPP)  yang  berasal  dari  kalangan  pesantren  dan sudah  berhasil  menjabat  selama  3  periode  sebagai  anggota  legislatif mengemukakan bahwa saat ini tidak ada hambatan berarti untuk perempuan tampil  di  dunia  politik.  Berbekal  pengetahuan  dan  keterampilan  yang diperoleh  dari  hasil  pendidikan  dan  organisasi,  perempuan  akan  mudah masuk  ke  dunia  politik.  Permasalahan  masih  belum  terpenuhinya  30% kuota  perempuan  di  lembaga  legislatif  bukan  diakibatkan  oleh  pandangan masyarakat  yang  masih  patriarki,  tapi  lebih  kepada  diri  perempuan  itu sendiri dan modal politik yang dimilikinya. Permasalahan perempuan tidak jarang munculnya di dalam diri perempuan itu sendiri, seperti tidak berani, takut  mencoba,  takut  gagal,  takut  didiskriminasi  dan  lain  sebagainya. Padahal,  faktanya  saat  ini  tidak  demikian.  “Saat  ini  kan  sudah  menjadi rahasia  umum  ya  untuk  mencalonkan  diri  di  lembaga  legislatif  pasti  kita juga modal secara materil, yah paling permasalahannya disana, ungkapnya. NM  juga  menuturkan  bahwa  saat  ingin  tampil  di  dunia  politik  perempuan harus  bisa  meyakinkan  dan  membangun  kepercayaan  dengan  masyarakat. Perempuan  saat  tampil  di  publik  harus  mampu  menunjukkan  bahwa kualitasnya  tidak  kalah  dengan  laki-laki  dan  mampu  mengemban  amanah dengan baik.
Kemudian,  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  NY  sebagai pengamat  politik  yang  berjenis  kelamin  perempuan,  menyatakan  bahwa saat  ini  pandangan  perempuan  terhadap  sebagai  seorang  pemimpin  dan menduduki  jabatan  politik  bukan  menjadi  hal  yang  tabu.  Secara  internal dalam diri perempuan sendiri sudah bisa berpikiran terbuka seiring dengan keterbukaan akses pendidikan, informasi dan komunikasi, serta lingkungan sosial  yang  semakin  setara.  NY  mengungkapkan  “Saat  ini  berbicara mengenai  sosok  pemimpin,  baik  laki-laki  dan  perempuan  sudah  bukan menjadi  hal  yang  tabu,  perempuan  dan  laki-laki  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  sama.  Apalagi  saat  ini  sistem  yang  ada  sudah  semakin
demokratis  dan  terbuka.  Bahkan  di  Indonesia  sendiri  keterlibatan perempuan  pun  sudah  dijamin  dan  didorong  melalui  konstitusi  dan mekanisme  kebijakan  dalam affirmative  action ya”.  Walaupun  belum mencapai  sepenuhnya  dari  yang  ditargetkan,  namun  keterwakilan perempuan  Sunda  juga  terus  mengalami  peningkatan  setiap  periodenya (KPU, 2019).
Sejalan  dengan  pernyataan  tersebut,  YF  sebagai  pengamat  politik yang  berjenis  kelamin  laki-laki,  memandang  bahwa  dari  sudut  pandang laki-laki melihat perempuan tampil dalam politik saat ini menjadi hal yang biasa  dan  sejatinya  tidak  ada  diskriminasi.  Perempuan  yan  terjun  di  dunia politik  bahkan  dapat  menghadirkan  transformasi  kebijakan  dan  menjadi partner strategis dalam merumuskan berbagai kebijakan, dimana perempuan dapat  memberikan sumbangsih  pemikiran dan  gagasan dari perspekti  yang dimilikinya  yang  mungkin  belum  terpikirkan  oleh  perspektif  laki-laik.  NY mengutarakan,  “Secara  eksternal  tidak  ada  hambatan  patriarki  yang menghalangi  perempuan  untuk  tampil  dalam  dunia  politik,  apalagi berbicara  konteks  pemimpin  hari  ini,  bahwa  pemimpin  semakin  disadari sebagai  sesuatu  yang  bukan  merupakan  titisan  atau  dibawa  sejak  lahir, namun  konteks  kepemimpinan  adalah  yang  bisa  diasah  dan  dibentuk. Apalagi  sekarang  di  era  yang  semakin  modern  tentu  ya  ruang  berpikir, berorganisasi  dan  membangun  jaringan  semakin  terbuka.  Bahkan, perempuan-perempuan yang sudah terlebih dahulu menonjolkan kepemimpinna yang baik dan berhasil membawa transformasi positif di era ini  tentukan  dapat  dengan  cepat  menebarkan  isnpirasi  dan  mengilhami perempuan-perempuan  lainnya  juga  untuk  tidak  ragu  memngembangkan kepemimpinannya.
Berdasrkan  hasil  wawancara  tersebut,  peran  perempuan  di  era modern  saat  ini  sangat  diakui  keberadaanya.  Pandangan  patriarki  sudah bergeser  ke  pandangan  modern  yang  menghendaki  kesetaraan,  termasuk dalam  dunia  politik.  Perempuan  sudah  diberi  ruang  yang  besar  dalam politik  melalui  berbagai  mekanisme  kebijakan.  Begitupun  halnya  dengan lingkungan masyarakat sunda yang sudah mulai berpikiran terbuka, dimana perempuan  sunda  tidak  hanya  dipersespsikan  untuk  berperan  dalam  ranah domestik,  namun  juga  dapat  tampil  di  ranah  publik.  Di  era  modern  ini
Gender  bukan  menjadi  permasalahan  keterpilihan  perempuan  menjadi pemimpin dalam politik. Namun, peluang keterpilihan dapat diperoleh dari modal  yang  dimiliki,  seperti  modal  ekonomi  dan  sosial.  Selain  itu, berdasarkan pengamatan terhadap figur pemimpin Sunda dalam politik saat ini  secara  umum  pendidikan  dan  keterlibatan  dalam  organisasi  sejak  dini menjadi  modal  yang  dapat  memebentuk  jiwa  kepemimpinan  perempuan. Pendidikan  mampu  memperluas  pengetahuan  dan  wawasan  perempuan tentang  dunia  yang  luas  dan  sejumlah  permasalahan  yang  mendorong perempuan  untuk  berpartisipasi  secara  langsung.  Sedangkan  organisasi mengasah  keterampilan  dan  membentuk  kepribadian  pemimpin,  seperti kemampuan  dalam  berkomunikasi,  berkolaborasi,  berpikir  kritis  dan memecahkan masalah.

## Pembahasan

## Nilai-Nilai Kesundaan dalam Kepemimpinan Perempuan Sunda
Perempuan sunda dalam kepemimpinan dapat mengambil nilai-nilai luhur  kebudayaan  sunda  sejak  zaman  dahulu  yang  menempatkan perempuan  pada  posisi  yang  penting  dalam  kepemimpinan.  “Perempuan dalam  kepemimpinanya  dituntut  untuk  lebih  tenang  dalam  mengambil keputusan,  tidak  panik  ketika  menghadapi  suatu  kondisi  walaupun  dalam situasi  yang  genting  sekalipun  yang  dalam  falsafah  Sunda  diistilahlkan “ tong  kejot  borosot ”, maksudnya seorang pemimpin janganlah mengambil keputusan  cepat  atau  tergesa-gesa  tanpa  berpikir  panjang  mengenai dampaknya.”  (Iskandar,  2016).  Dalam  kebudayaan  Sunda  terdapat  nilai- nilai  yang  dapat  dijadikan  teladan  dalam  kepemimpinan.  Dalam  budaya Sunda,  pemimpin  yang  baik  itu  harus  bisa  bersikap  mandiri.  Kemudian, seorang pemimpin juga harus memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan dirinya sendiri. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi yang dipimpinnya (Kurniasari, 2019).
Dalam  istilah  sunda,  kepemimpinan  perempuan  Sunda  juga  harus menghindarkan  diri  dari  istilah  “ haripeut  ku  teuteureuyeun” .  Artinya, menjauhi  sikap  serakah,  korupsi  atau  kolusi  yang  dapat  menjadi  sumber kerusakan  bagi  hajat  hidup  orang  banyak.  Dalam  falsafah  kebudayaan sunda,  tatakrama  harus  dijunjung  tinggi  dalam  kepemimpinan.  “Seorang
pemimpin  perempuan  sunda  harus  memiliki  sifat cageur,  bageur,  bener, singer,  pinter .  Cageur  mengandung  makna  sehat  jasmani  dan  rohani. Bageur berperilaku baik, sopan santun, ramah, bertata krama. Bener berarti jujur,  amanah,  penyayang  dan  takwa.  Pinter,  memiliki  ilmu  pengetahuan. Singer berarti kreatif dan inovatif.” (Engkoswara, 2002). Nilai-nilai tersebut merupakan  nilai  yang  universal  bagi  seseorang  dalam  kepemimpinan. Perempuan sunda dapat menerapkannya dalam kepemimpinan dewasa ini.
Perempuan sunda  yang menjadi anggota  legislatif saat ini memiliki modal  pendidikan  dan  pengalaman  berorganisasi  yang  baik.  Pendidikan berperan  penting  dalam  mendorong  perempuan  untuk  tampil  di  dunia politik.  Saat  ini  pandangan  patriarki  sudah  mulai  bergeser  ke  pandangan modern. Ruang bagi perempuan sangat terbuka lebar untuk terjun di dunia politik.  Perempuan  sunda  yang  berhasil  menduduki  lembaga  legislative mampu  tampil  percaya  diri  dan  berkolaborasi  dengan  laki-laki  dalam mengambil kebijakan publik. Hal tersebut pun tidak terlepas dari pengaruh lingkungan keluarga  yang memang sudah berpandangan terbuka mengenai peran  perempuan  di  ranah  publik.  Peran  keluarga  dan  pendidikan  mampu mendorong  perempuan  Sunda  untuk  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan  yang  luas  serta  kemampuan  untuk  berkompetisi  tanpa pandang gender.
Saat ini tidak ada hambatan berarti untuk perempuan tampil di dunia politik.  Berbekal  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperoleh  dari  hasil pendidikan dan organisasi, perempuan akan mudah masuk ke dunia politik. Adapun permasalahan masih belum terpenuhinya 30 % kuota perempuan di lembaga  legislatif  bukan  diakibatkan  oleh  pandangan  masyarakat  yang masih  patriarki,  tapi  lebih  kepada  diri  perempuan  itu  sendiri  dan  modal politik yang dimilikinya. Permasalahan perempuan tidak jarang munculnya di  dalam  diri  perempuan  itu  sendiri  saat  pertama  kali  akan  terjun  dalam dunia  politik,  seperti  tidak  berani,  takut  mencoba,  takut  gagal,  takut didiskriminasi  dan  lain  sebagainya.  Padahal,  faktanya  saat  ini  tidak demikian.  Ketika  perempuan  mampu  tampil  meyakinkan  dan  membangun kepercayaan  dengan  masyarakat  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  pro rakyat,  maka  keberadaanya  akan  diakui  dengan  baik.  Perempuan  saat
tampil di publik harus mampu menunjukkan bahwa kualitasnya tidak kalah dengan laki-laki dan mampu mengemban amanah dengan baik.
Pandangan  patriarki  sudah  bergeser  ke  pandangan  modern  yang menghendaki  kesetaraan,  termasuk  dalam  dunia  politik.  Perempuan  sudah diberi  ruang  yang  besar  dalam  politik  melalui  berbagai  mekanisme kebijakan.  Begitupun  halnya  dengan  lingkungan  masyarakat  Sunda  yang sudah  mulai  berpikiran  terbuka,  dimana  perempuan  Sunda  tidak  hanya dipersespsikan  untuk  berperan  dalam  ranah  domestik,  namun  juga  dapat tampil  di  ranah  publik.  Di  era  modern  ini,  gender  bukan  menjadi permasalahan  keterpilihan  perempuan  menjadi  pemimpin  dalam  politik. Namun,  peluang  keterpilihan  dapat  diperoleh  dari  modal  yang  dimiliki, seperti modal ekonomi dan sosial.
Selain itu, berdasarkan pengamatan terhadap figur pemimpin Sunda dalam  politik  saat  ini  secara  umum  pendidikan  dan  keterlibatan  dalam organisasi  sejak  dini  menjadi  modal  yang  dapat  memebentuk  jiwa kepemimpinan  perempuan.  Pendidikan  mampu  memperluas  pengetahuan dan  wawasan  perempuan  tentang  dunia  yang  luas  dan  sejumlah permasalahan  yang  mendorong  perempuan  untuk  berpartisipasi  secara langsung.  Sedangkan  organisasi  mengasah  keterampilan  dan  membentuk kepribadian  pemimpin,  seperti  kemampuan  dalam  berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah.

## Peran Perempuan Sunda dalam Kepemimpinan Politik Era Modern
Di  era  modern  yang  diwarnai  dengan  keterbukaan  informasi  dan komunikasi,  sudah  semakin  tumbuh  semangat  demokrasi  dan  keseteraan yang memberikan akses bagi semua orang untuk tampil dalam dunia publik. Seiring berkembangnya zaman, pandangan patriarki mengalami pergeseran pada  pandangan  modern  yang  menjunjung  hak  asasi  manusia  dan kesetaraan  pada  berbagai  bidang  kehidupan.  Dampaknya  terhadap kehidupan  politik  menjadi  semakin  terbuka.  Dalam  dunia  politik,  peran perempuan  semakin  diakui  dan  dibutuhkan  dengan  munculnya  kesadaran untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik (Rosen, 2017).
Sistem  hukum  di  Indonesia  telah  memberikan  jaminan  dan dorongan  partisipasi  perempuan  dalam  politik.  Dalam  Pasal  2  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  menyebutkan pembentukan  dalam  kepengurusan  partai  politik  di  tingkat  pusat  harus menyertakan  30%  untuk  keterwakilan  perempuan,  serta  pada  Pasal  20 terdapat  ketentuan  untuk  memperhatikan  minimal  30%  keterwakilan perempuan  dalam  kepengurusan  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota. Selanjutya  dalam  sistem  pemilu  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008 menyatakan  bahwa  daftar  calon  yang  diajukan  parpol  memuat  paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.
Dalam  masyarakat  Sunda,  secara  umum  modernisasi  pun berpengaruh  terhadap  tingkat  pendidikan  perempuan  yang  pada  akhirnya mendorong  perempuan  untuk  tampil  dalam  urusan  publik.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  Istianah  (2020)  saat  ini  banyak  perempuan  yang menuntut ilmu dan berkiprah di ruang publik. Tidak sedikit pula perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah, namun tetap dapat menjadi pelayan bagi anggota keluarga, tetapi dalam ruang lingkup rumah tangga posisinya tetap  berada  di  bawah  laki-laki.  Dalam  dunia  politik  saat  ini  perempuan Sunda  sudah  mulai  banyak  yang  tampil  seperti  di  lembaga  legislatif, eksekutif,  partai  politik  maupun  organisasi-organisasi  sosial,  walaupun perempuan masih kurang menduduki jabatan-jabatan strategis. Posisi-posisi strategis  seperti  pimpinan  partai  politik,  ketua  komisi  DPR  dan  menteri- menteri  di  lembaga  eksekutif  masih  didominasi  oleh  laki-laki.  Artinya secara  kuantitas  dan  kualitas  peran  perempuan  Sunda  dalam  politik  harus ditingkatkan.
Begitupun  pada  DPR  RI  saat  ini,  peran  perempuan  di  era  modern sangat  diakui  keberadaanya.  Pandangan  patriarki  sudah  bergeser  ke pandangan  modern  yang  menghendaki  kesetaraan,  termasuk  dalam  dunia politik  (Fakih,  2013).  Perempuan  sudah  diberi  ruang  yang  besar  dalam politik  melalui  berbagai  mekanisme  kebijakan.  Begitupun  halnya  dengan lingkungan masyarakat Sunda yang sudah mulai berpikiran terbuka, dimana perempuan  Sunda  tidak  hanya  dipersespsikan  untuk  berperan  dalam  ranah domestik,  namun  juga  dapat  tampil  di  ranah  publik.  Di  era  modern  ini, Gender  bukan  menjadi  permasalahan  keterpilihan  perempuan  menjadi pemimpin dalam politik. Namun, peluang keterpilihan dapat diperoleh dari modal  yang  dimiliki,  seperti  modal  ekonomi  dan  sosial.  Hal  ini  sejalan
dengan  teori  Habitus  Pierre  Bordieu  dengan  konsep:  (Habitus  x  Modal)  + Ranah  =  Praktik,  dimana  untuk  dapat  memenangkan  sebuah  arena  harus terdapat modal sosial, modal ekonomi dan modal budaya (Bourdieu, 2010).
Selain itu, berdasarkan pengamatan terhadap figur pemimpin Sunda dalam  politik  saat  ini  secara  umum  pendidikan  dan  keterlibatan  dalam organisasi  sejak  dini  menjadi  modal  yang  dapat  memebentuk  jiwa kepemimpinan  perempuan.  Pendidikan  mampu  memperluas  pengetahuan dan  wawasan  perempuan  tentang  dunia  yang  luas  dan  sejumlah permasalahan  yang  mendorong  perempuan  untuk  berpartisipasi  secara langsung.  Sedangkan  organisasi  mengasah  keterampilan  dan  membentuk kepribadian  pemimpin,  seperti  kemampuan  dalam  berkomunikasi, berkolaborasi,  berpikir  kritis  dan  memecahkan  masalah.  Hal  ini  sejalan dengan teori sosial kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kartono, bahwa pemimpin  itu  dibentuk  oleh  faktor-faktor  sosial  dan  kemauan  diri  sendiri (Kartono,  2008).  Artinya  setiap  orang  bisa  memiliki  jiwa  kepemimpinan yang  didapatkan  dari  hasil  interaksi  dengan  lingkungannya  seperti  dalam pendidikan, organisasi serta kemauan dalam diri sendiri.
Dalam  upaya  membangun  kepemimpinan  perempuan  dalam  politik diperlukan kesadaran politik bagi perempuan itu sendiri. Kesadaran politik sebagai faktor utama seseorang melakukan partisipasi politik (Fatwa, 2016). Partisipasi  politik  merupakan  bentuk  kesadaran  warga  negara  dalam peranannya bagi pembangunan bangsa. Kesadaran politik dipengaruhi oleh pengetahuan  politik,  minat,  dan  penilaian  seseorang  terhadap  sistem pemerintahan  yang  sedang  berlangsung  (Surbakti,  1992).  Oleh  karena  itu, dalam membangun kepemimpinan politik perempuan, perlu dibangun juga kesadaran  politik  yang  dapat  ditempuh  melalui  pendidikan  baik  secara formal  di  sekolah  maupun  non  formal  melalui  komunitas  maupun organisasi. “ Political knowledge is a central concept in the study of public opinion  and  political  behavior ”  (Barabas,  2014).  Pengetahuan  politik menajdi konsep penting dalam melahirkan perilaku politik. Di era modern, semakin  banyaknya  organsiasi-organisasi  atau  ruang  yang  mewadahi perempuan  untuk  berdaya,  maka  dapat  melahirkan  salah  satunya  aktifis- aktfis perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan dalam politik.
Analisis  Proses  Perubahan  Konstruksi  Sosial  Pemimpin  Perempuan Sunda.
a. Eksternalisasi Konstruksi Sosial Pemimpin Perempuan Sunda
Dalam teori konstruksi sosial, eksternalisasi merupakan proses adaptasi atau  penyesuaian  diri  seseorang  dengan  dunia  sosiokultural  yang merupakan  produk  manusia.  Proses  eksternalisasi  terjadi  ketika  sebuah pemikiran  diimplementasikan  ke  dalam  dunia  seseorang.  Pemikiran mengenai  keseteraan  dan  keadilan  gender  yang  berkembang  dengan melalui  akses  pendidikan  yang  semakin  terbuka  juga  melalui  berbagai gerakan  feminis  yang  semakin  membuka  pemikiran  perempuan  mengenai keseteraan,  termasuk  dalam  dunia  politik.  Berdasarkan  hasil  penelitian, secara  umum  perempuan  Sunda  yang  berhasil  menjadi  pemimpin  politik mereka  berhasil  mengadaptasi  pemikiran-pemikiran  mengenai  keseteraan dari  lingkungan  sosial  kulturalnya.  Mereka  menyadari  bahwa  peran perempuan  dibutuhkan  dalam  dunia  politik  dan  perempuan  memiliki kapabilitas  untuk  masuk  dalam  dunia  politik.  Dari  proses  eksternalisasi tersebut  terjadi  perubahan  dari  semua  pemikiran  yang  menempatkan perempuan  Sunda  lebih  layak  apabila  bereperan  di  ruang  domestik, kemudian  berubah  karena  adanya  adaptasi  terhadap  nilai-nilai  keseteraan yang  diakui  dan  dibenarkan  sehingga  teradaptasi  dalam  lingkungan  sosial kultural.  Hal  ini  kemudian  menciptakan  konstruksi  sosial  yang memposisikan perempuan juga diperlukan dan dapat berperan dalam ruang publik, termasuk dalam politik.
b. Objektifikasi Konstruksi Sosial Pemimpin Perempuan Sunda
Objektifikasi  merupakan  proses  interaksi  sosial  dalam  dunia intersubjektif  yang  ang  mengalami  proses  instusionalisasi.  Proses objektifikasi  terjadi  ketika  pemikiran  atau  gagasan  yang  berkembang masuk ke dalam dunia sosial dan kemudian menjadi bagian dari kesadaran orang  lain,  hingga  pada  akhirnya  menjadi  sebuah  kebenaran  dan normalisasi.  Konstruksi  sosial  yang  terjadi  dalam  kepemimpinan perempuan  di  dunia  politik  tidak  terlepas  dari  nilai-nilai  yang  mengalami pelembagaan  sehingga  pada  akhirnya  dinormalisasi.  Dari  sebelumnya konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki lebih layak menjadi seorang pemimpin  dibandingkan  perempuan.  Kemudian,  berubah  seiring  dengan
berkembangnya  pemikiran  mengenai  kesetaraan  yang  kemudian  juga terwujud  dalam  sebuah  gerakan  institusional.  Terdapat  organisasi- organisasi  yang  secara  khusus  bergerak  dalam  pemberdayaan  perempuan juga organisasi yang secara umum turut mengakomodasi peran perempuan secara  tidak  langsung  berhasil  menciptakan  ruang  kesadaran  bahwa kepemimpinan  juga  dapat  ditempati  oleh  perempuan  dan  kemudian membuka  kesadaran  lebih  bahwa  perempuan  layak  menempati  posisi- posisi  dalam  dunia  politik.  Berdasarkan  hasil  temuan,  secara  umum perempuan  Sunda  yang  berhasil  menjaid  pemimpin  dalam  politik  tidak terlepas  dari  nilai-nilai  dan  pengalaman  berkecimpung  dalam  dunia organisasi  yang  membuka  pandangan  lebih  jauh  mengenai  peranannya dalam  politik.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  nilai-nilai  bahwa  hak memimpin  adalah  hak  yang  dapat  diperoleh  secara  setara  baik  oleh  laki- laki  maupun  perempuan  telah  dinormalisasi,  sehingga  perempuan  Sunda pun memiliki motivasi untuk tampil sebagai pemimpin dalam politik.
c. Internalisasi Konstruksi Sosial Pemimpin Perempuan Sunda
Proses  internalisasi  terjadi  ketika  suatu  fenomena  sosial  terus berkembang  dan  tanpa  sadar  diakui  kebenarannya  sehingga  menjadi sebuah pemikiran atau kebiasaan yang turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dari proses objektivikasi yang berhasil menormailisasikan  nilai-nilai  kesetaraan  dalam  kepemimpinan,  kemudian dapat  mengokohkan  suatu  nilai  tersebut  sehingga  terinternalisasi  secara terus menerus. Proses internalisai kepemimpinan perempuan sebagai suatu hal  yang  normal  dan  diterima  secara  umum,  tidak  terlepas  dari  proses identifikasi  akan  nilai-nilai  kepemimpinan  yang  berhasil  dikembangkan oleh  perempuan.  Dari  hasil  temuan,  perempuan  Sunda  yang  menduduki kursi  legislatif  saat  ini  umumnya  memiliki  karakteristik  tersendiri  dalam kepemimpinannya, seperti lebih peka terhadap permasalahan  yang terjadi, lembut,  tekun,  ulet  dan  bisa  mengkaji  suatu  permasalahan  dari  berbagai sudut pandang dan dapat lebih mudah merangkul dan menampung aspirasi dengan  masyarakat  dengan  kedekatan  emosional  dengan  pendekatan silaturahmi dan kedekatan emosional yang terbangun sehingga masyarakat bisa  memberikan  kepercayaan  dan  dukungannya.  Hal  ini  membuktikan bahwa  saat  ini  kepemimpinan  perempuan  dalam  politik  tidak  dapat
dikesmapingkan  dan  peran  perempuan  dalam  politik  semakin  diakui (Wahyudi,  2018).  Sejalan  dengan  pendapat  Jacobus  (2016)  peran  aktif perempuan  dalam  politik  tersebut  akan  mengefektifkan  pembuatan kebijakan  publik  sehingga  terwujudnya  kehidupan  yang  demokratis. Keberhasilan  perempuan  Sunda  dalam  kepemimpinan  ini  secara  tidak langsung  menggeser  kontruksi  sosial  dari  sebelumnya  menempatkan  laki- laki  lebih  pantas  memimpin  dengan  segala  keunggulannya  terkonstruksi secara  sosial,  menjadi  terbangunnya  konstruksi  sosial  yang  menempatkan kepemimpinan  dapat  ditempati  oleh  laki-laki  maupun  perempuan  dengan masing-masing karakteristik yang dimikinya. Bahkan dalam kepemimpinan  politik  saat  ini  terbangun  konstruksi  sosial,  bahwa perempuan  dan  laki-laki  adalah  partner  strategis  dalam  merumuskan kebijakan publik.

## KESIMPULAN
Perempuan  Sunda  memiliki  potensi  untuk  menjadi  pemimpin dengan nilai-nilai kesundaan yang luhur. Meskipun peran perempuan Sunda dalam ranah publik telah mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh aspek sosiologis dan budaya pada masyarakat, era modern yang diwarnai dengan keterbukaan  informasi  dan  komunikasi  serta  semangat  demokrasi  dan kesetaraan telah memberikan akses bagi  semua orang untuk  terlibat  dalam politik. Analisis kepemimpinan perempuan Sunda di lembaga legislatif saat ini menunjukkan bahwa perempuan Sunda memiliki akses yang sama untuk terjun  dalam  dunia  politik  tanpa  meninggalkan  kewajibannya  di  ranah domestik. Hal ini dapat dicapai melalui proses eksternalisasi, objektifikasi, dan  internalisasi  nilai-nilai  kesetaraan  dalam  kepemimpinan.  Proses tersebut  berhasil  mengubah  konstruksi  sosial yang  sebelumnya menempatkan  laki-laki  lebih  pantas  menjadi  pemimpin  dibandingkan perempuan.
Saat ini, terdapat konstruksi sosial yang menempatkan kepemimpinan  dapat  ditempati  oleh  laki-laki  maupun  perempuan  dengan masing-masing karakteristik  yang dimilikinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya  peningkatan  kesadaran,  pengetahuan,  dan  keterampilan  perempuan untuk  berpartisipasi  dalam  politik  melalui  lingkungan  masyarakat,
pendidikan,  dan  organisasi  yang  mendorong  perempuan  memiliki  modal untuk tampil sebagai pemimpin di politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Barabas,  et.  al.  (2014).  The  Question(s)  of  Political  KnowledgeAmerican Political  Science  Review. American  Political  Science  Review , Vol 108, No.4. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0003055414000392
Batuwael,  G.  E.,  Sialana,  F.,  &  Tuharea,  J.  (2023).  Persepsi  masyarakat
Wahaeolon  terhadap  Peran  dan  Kedudukan  Perempuan  Modern  di Kecamatan  Leksula  Kabupaten  Buru  Selatan. JETISH:  Journal  of Education Technology Information Social Sciences and Health , 1 (1),
100-107.
Bourdieu, Pierre, (2010). Arena Produksi Kultur. Diterjemahkan oleh Yudi Santoso. Yogyakarta: Kreasi wacana
Engkoswara,  (2002).  Lembaga  Pendidikan  Sebagai  Pusat  Pembudayaan: Hidup Harmoni di Keluarga, Sekolah dan di Masyarakat. Bandung: Yayasan Amal Keluarga.
Fakih,  Mansour.  (2013) Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial . Yogyakarta: Pustaka pelajar
Fatwa,  A.  N,  (2016).  Pengaruh  Kesadaran  Politik  Terhadap  Partisipasi Politik  Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Bupati  Tahun  2013  Didesa Sesulu  Kabupaten  Penajam. EJournal  Ilmu  Pemerintahan ,  Vol.4, No. 4, 16–20.
Haddad  &  Hijran,  (2017).  Model  Kepemimpinan  Politik  Sunda  Dalam Konteks Pendidikan Politik. Prosiding  Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN , 2598 , 5973. Haq dkk. (2023). Eksistensi Perempuan Sunda Berdasarkan Dimensi Sunan Ambu  dalam  Epos  Lutung  Kasarung.  Jurnal  Studi  Agama-Agama, 6(1). Doi https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i1.24087
Hartono,  Rudi,  (2021).  Kepemimpinan  Perempuan  Di  Era  GlobalisasI.
Jurnal  Pancasila  dan  Kewarganegaraan ,  Vol.  1,  No.  1.  E-ISSN  :
2774-9975
Haryani,  (2010).  Perempuan  dalam  Budaya  Patriarki:  Kajian  Semiotika Sosial  dalam  Cerpen  Sunda  Berjudul  “Si  Bocokok ”.    Jurnal Ensains, Vol. 3, No. 1. https://doi.org/10.31848/ensains.v3i1.299
Heryana, (2012). Mitologi Perempuan Sunda. Jurnal Patanjala , Vol. 4, No. 1, 156-169
Iskandar . (2016) , Manajemen dan Budaya Perpustakaan.  Bandung:  Refika. Aditama.
Istianah,  (2020).  Perempuan  dalam  System  Budaya  Sunda:  Peran  dan Kedudukan  Perempuan  di  Kampung  Geger  Hanjuang  Leuwisari
Tasikmalaya. Jurnal  Ilmiah  Peradaban  Islam, Vol.  17,  No.  2. https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v17i2.9328
Jacobus . (2016) . Sistem Sosial Budaya Indonesia . Bandung: Alfabeta.
Kafidhoh,  S.  (2019).  Kepemimpinan  Perempuan  Dalam  Pendidikan Islam. Alim| Journal of Islamic Education , 1 (2), 427-462.
Kartono, Kartini, (2008). Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Raja.
Grafindo Persada
Kirwanto,  K,  ( 2018). Kepemimpinan  Kepala  Desa  Perempuan  Di  Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten
Mesuji. Undergraduate Thesis: UIN Raden Intan Lampung.
KPU.  (2019).  Laporan  Penelitian  Keterwakilan  Perempuan.  Diakses  dari https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/download/36/17, 19 Januari 2023.
Kurnia  &  Hidayat.  (2020).  Potret  Perempuan  Menak  Sunda  dalam  Novel Dewi  Sartika  Karya  E.  Rokajat  Asura. Jurnal  Ilmiah  Kebahasaan dan Kesastraan, 10 (2).
Kurniasari. R (2019). Kepemimpinan Perempuan Yang Bernilai Kesundaan Sebagai Jawaban Tantangan Globalisasi. Institutional repositores & scientific journals.
Larashati,  L.  (2022)  Ketimpangan  Dan  Peningkatan  Kesetaraan  Gender Dalam  Sdgs (Sustainable  Development  Goals). Jurnal  Sains Edukatika Indonesia (JSEI) , 4 (2).
Mauliyah  &  Sinambela.  (2019).  Peran  Kepemimpinan  Perempuan  dalam Pengambilan  Keputusan  Bisnis. Jurnal  Kajian  Perempuan  dan Keislaman, 12 (1). Doi https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.7
Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja. Mulia,  (2011). Muslimah  Sejati;  Menempuh  Jalan  Islami  Meraih  Ridha Ilahi . Bandung: Marja.
Patimah,  Tripani.  (2022). Peran  Anggota  Legislatif  Perempuan  Dalam Pemenuhan  Aspirasi  Perempuan. Skripsi.  Bandung:  Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Priandi  &  Roisah,  (2019).  Upaya  meningkatkan  partisipasi  politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Vol 1, No. 1, 106-116. Rosen,  J,  (2017).  Gender  quotas  for  women  in  national  politics:  A comparative analysis across development thresholds. Social Science Research, Elsevier, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X17300 844
Saputri,  W.,  &  Mardijono,  H.  A.  (2023).  Syarat  Berpenampilan  Menarik Pada Pendaftaran Calon Mahasiswa Sebagai Salah Satu Diskriminasi Di  Dunia  Pendidikan. Bureaucracy  Journal:  Indonesia  Journal  of Law and Social-Political Governance , 3 (1), 569-583.
Sastrawati,  Nila (2018) Laki-Laki  dan  Perempuan  Identitas  Berbedah Analisis  Gender  dan  Politik  Perspektif  Post-Feminisme. Makassar: Alauddin Press.
Suarmini,  et.  al.  (2021).  Relationship
Between  Woman-Voters' Characteristics and Participation In Politics To Their Preferences. Jurnal Analisa Sosiologi , 10 (3).
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta
Surbakti, R, (1992). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: PT. Grasindo.
Wadanabun,  et.  al.  (2020).  Perjuangan  Perempuan  Dalam  Arena  Politik (Studi  Pemilihan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Di Kabupaten  Mimika,  Propinsi  Papua  Dalam  Prespektif  Pierre
Bourdiue). Jurnal Analisa Sosiologi , Vol 9, No. 2. DOI: https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43026
Wahyudi,  V.  (2018).  Peran  Politik  Perempuan  dalam  Persfektif  Gender. Politea: Jurnal Politik Islam, 1 (1), 63–83.
Zulaikha,  (2019).  Representasi  Identitas  Perempuan  dalam  Ranah Domestik–Sebuah  Kajian  Semiotika  Budaya  pada  Peribahasa Sunda. Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra , 14 (3), 341-352.