DOI: 10.15575/kh.v3i2. 11924
This work is licensed under  a Creative  Commons Attribution-ShareAlike  4.0 International  License .
Diterima:  7 Maret  2021;  Direvisi: 27 Maret 2021;  Disetujui:  29 Maret  2021
Argumentasi  Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah  t entang  Shalat Jum’at
dalam  Jaringan (Daring)
Fahmi Hasan Nugroho 1* , Muhammad Syarif Hidayat 2
1 Department  of Sharia  and Law, UIN Sunan  Gunung  Djati Bandung,  Indonesia 2 Department  of Sharia  and Law, Universitas Islam Negeri  Wali Songo, Indonesia *Corresponding  Author  E-mail: fahmihasan91@uinsgd.ac.id

## ABSTRACT
This study analyzes the fatwa arguments from Dar al-Ifta al-Mashriyyah regarding Friday prayers which are carried out over the network, either through radio or via online video calls. This study found that Dar  al-Ifta  al-Mashriyyah stated  that  prayers  carried  out  through  radio  or  internet networks were not valid because they did not meet the legal requirements of Friday prayers, which were  carried  out  in  congregation  and the imam  and congregation  were  in  the same  place. The strongest arguments put forward by Dar al-Ifta al-Mashriyyah are the three arguments for ijma ', namely ijma' that khutbah is a valid requirement for Friday prayers, ijma 'that Friday prayers must be carried out in congregation, and ijma' that Friday prayers' at can only be done in the mosque. Apart from the argument of ijma ', Dar al-Ifta al-Mashriyyah also argued with the Sunnah of the Prophet in the implementation of Friday prayers, and a number of other arguments. This research is a normative legal research with a legal clinical approach ( istinbath al-hukm ). The data reviewed in this study were five fatwas of Dar al-Ifta al-Mashriyyah which were released between 1950 and 2020.
Keywords: Fatwa, Friday Prayer, Online

## ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis argumentasi fatwa dari Dar al-Ifta al-Mashriyyah terkait  shalat Jum’at yang dilaksanakan melalui jaringan, baik bermakmum melalui radio maupun melalui panggilan video online. Penelitian ini menemukan bahwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah menyatakan bahwa shalat yang dilakukan melalui jaringan radio ataupun internet tidak sah dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat  sah shalat  jum'at  yaitu  dilakukan secara  berjamaah  serta  imam  dan makmum  berada di tempat yang sama. Argumentasi terkuat yang diajukan oleh Dar al-Ifta al-Mashriyyah adalah tiga argumentasi ijma’, yaitu ijma’ bahwa khutbah adalah syarat sah shalat Jum’at, ijma’ bahwa shalat Jum’at  harus  dilaksanakan  secara  berjamaah,  dan  ijma’  bahwa  shalat  Jum’at  hanya  dapat dilaksanakan  di masjid.  Selain  argumentasi ijma’, Dar  al-Ifta  al-Mashriyyah juga  berargumentasi dengan  sunnah  Rasulullah  dalam  pelaksanaan  sh alat  Jum’at  dan  sejumlah  argumentasi  lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan klinis hukum (istinbath al- hukm ). Data yang dikaji dalam penelitian ini adalah lima buah fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah yang dirilis antara tahun 1950 hingga tahun 2020.
Kata Kunci: Fatwa, Shalat Jum’at, Online

## PENDAHULUAN
Pada pertengahan bulan Maret 2020 terjadi pembatasan kegiatan keagamaan di masjid secara serentak di berbagai negara akibat merebaknya virus Covid-19 yang telah menyebar ke berbagai negara. Pembatasan kegiatan keagamaan tersebut muncul baik melalui fatwa dari otoritas keagamaan setempat maupun melalui kebijakan dari pemerintah.  Adanya pembatasan kegiatan keagamaan di masjid tersebut

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 47 - 58
Argumentasi  Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah Tentang  Shalat  Jum’at  Dalam Jaringan  (Daring/Online) Fahmi Hasan Nugroho,  Muhammad  Syarif Hidayat
menjadikan pelaksanaan kegiatan keagamaan mengalami perubahan. Kegiatan-kegiatan keagamaan non ibadah seperti pengajian dan peringatan hari besar Islam dilaksanakan secara online, sedangkan kegiatan keagamaan yang berbentuk ibadah seperti shalat wajib berjamaah, shalat jum’at, shalat terawih dibatasi, bahkan haji dan umrah pun ditiadakan. Sebagimana pelaksanaan Misa yang dilakukan secara online oleh beberapa gereja saat masa pandemi, muncul juga ide untuk melaksanakan shalat berjamaah secara online, baik shalat wajib lima waktu ataupun shalat Jum’at secara online (A. Wahid, 2020).
Shalat wajib berjamaah yang dilakukan secara online dilakukan dengan cara makmum mengikuti imam yang disiarkan melalui pengeras suara ataupun video. Dalam hal ini Hishshah bint Abdul Aziz al- Sudais merinci permasalahan ini ke dalam beberapa kategori: 1) Jika makmum mengikuti imam melalui pengeras suara atau video televisi dan keduanya berada di tempat yang sama dan ada hajah (kebutuhan) untuk melaksanakan dengan cara itu — seperti di masjidil haram yang luas, jamaah yang banyak, banyak lantai dan banyak sekat dinding — maka para ulama sepakat bahwa hal ini sah dilakukan. 2) Jika imam dan makmum berada di wilayah yang sama, namun tidak ada hajah untuk melakukan hal tersebut — seperti orang yang tinggal di hotel dan pertokoan di sekitaran masjid — maka itu tidak sah dilakukan. 3) Jika imam dan makmum berada di wilayah yang berbeda namun ada hajah untuk melaksanakannya — seperti adanya pembatasan sosial dan penutupan masjid di masa wabah Covid 19 — maka menurutnya itu sah dilaksanakan (Al-Sudais, 2021).
Argumentasi Binti Abdul Aziz al-Sudais di atas didasari atas adanya hajah atau kebutuhan karena terbatasnya pelaksanaan shalat jamaah di masa Covid. Ia juga berargumen bahwa batasan yang disepakati dalam berjamaah adalah kemampuan mengetahui dan mengikuti gerakan imam, dan pelaksanaan melalui video  masih  memungkinkan  bagi  makmum  untuk  mengikuti  gerakan  imam,  atas  dasar  ini  ia mensyaratkan bahwa harus ada kesamaan waktu antara makmum dan imam (Al-Sudais, 2021).
Dalam artikel di atas, Binti Abdul Aziz hanya membahas mengenai shalat berjamaah secara online , namun tidak  membahas mengenai shalat Jum’at yang  dilakukan secara online . Perbedaan antara keduanya jelas terletak pada adanya khutbah sebagai syarat sah dari pelaksanaan shalat Jum’at. Shalat Jum’at online ini dilakukan dengan cara imam (dan/sekaligus) khatib serta makmum yang berada di tempat yang berbeda namun saling terhubung melalui jaringan, baik radio ataupun jaringan internet Selama tahun 2020, p elaksanaan shalat  Jum’at dengan tata cara ini telah dilaksanakan di sejumlah wilayah  seperti  komunitas  Muslim  di  Finlandia  dan  komunitas  Muslim  di  Princeton  University (Kenshanahan, 2021). Adanya pelaksanaan shalat Jum’at secara online tersebut direspon di Indonesia dengan  munculnya  salah  satu  artikel  yang  dirilis  oleh  Redaksi  NU  Online  mengenai  kebolehan pelaksanaan shalat Jum’at dengan cara tersebut (Kurniawan, 2020). Respon yang sama juga muncul dari Wawan  Gunawan  Abdul  Wahid  yang  bahkan  tidak  hanya  menulis  sebuah  artikel  namun  juga melaksanakan shalat Jum’at secara online melalui media Zoom sejak 29 Mei 2020 (Siregar, 2021).
Dalam tulisannya, Wahid mengajukan dua argumentasi bagi keputusannya melaksanakan shalat Jum’at melalui media online itu. Argumentasi pertama adalah dengan memposisikan rumah sebagai masjid atas dasar hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa di antara keistimewaan umat Islam adalah tanah manapun suci dan dapat digunakan untuk melaksanakan shalat. Argumentasi kedua adalah dengan menggunakan qiyas terhadap akad nikah yang dapat dilaksanakan secara online . Wahid juga mengutip sejumlah argumentasi bagi k ebolehan shalat Jum’at dari Ahmad b. Muhammad b. al -Shiddiq al-Gumari dalam bukunya al- Iqna’ bi  Shihhat Shalat  al - Jum’ah fi  al -Manzil Khalf  al- Midzya’ yang menyatakan kebolehan shalat di belakang radio (W. G. A. Wahid, 2020).
Berbeda dengan pendapat di atas, Dar al-Ifta al-Mashriyyah , lembaga fatwa Republik Arab Mesir menyatakan bahwa pelaksanaan shalat Jum’at melalui media online tidak sah untuk dilaksanakan. Fatwa

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 47 - 58
Argumentasi  Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah Tentang  Shalat  Jum’at  Dalam Jaringan  (Daring/Online) Fahmi Hasan Nugroho,  Muhammad  Syarif Hidayat
tersebut dilandasi atas sejumlah argumen, yaitu: 1) pelaksanaan semacam itu tidak dapat disebut sebagai suatu “ perkumpulan ” ( ijtima’ ) padahal shalat jum’at mensyaratkan adanya ijtima’ , 2)  pelaksanaan semacam ini bertentangan dengan kesepakatan para ulama yang mensyaratkan adanya ketersambungan shaf shalat dan tempat yang sama antara imam dan makmum, 3) tidak hadirnya makmum di tempat di mana khutbah Jum’at dilaksanakan (’Allam, 2020a, hal. 193– 203). Fatwa di atas adalah fatwa dari Syauqi ‘Allam, Mufti Negara Republik Arab Mesir, yang awalnya dirilis melalui website Dar al-Ifta al-Mashriyyah pada tanggal 30 Maret 2020 dengan judul Shalat al- Jum’ah Khalf al-Tilfaz (’Allam, 2020b) . Pada Agustus 2020, Dar al-Ifta al-Mashriyyah kemudian merilis satu buku khusus yang mengumpulkan seluruh fatwa yang berkaitan dengan virus Covid-19 dengan judul Fatawa al-Nawazil: Waba Corona (Covid-19) dan memasukkan fatwa tersebut ke dalam salah satu fatwa di buku itu. Dalam fatwa tersebut Syauqi ‘Allam juga mengutip sejumlah fatwa yang dirilis oleh para mufti Dar al- Ifta al-Mashriyyah pada masa-masa terdahulu yang masih berkaitan dengan hal ini. Setelah  melakukan  penelusuran  terhadap  silsilah  fatwa Dar  al-Ifta  al-Mashriyyah penulis menemukan setidaknya ada empat fatwa yang terkait dengan hal ini selain dari fatwa Syauqi ‘Allam di atas, yaitu fatwa yang dirilis oleh Hasanayn Makhluf, Hasan Ma’m un, Muhammad Khathir dan Jad al-Haqq. Dalam lima fatwa itu diketahui bahwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah konsisten menyatakan bahwa shalat jum’at dalam jaringan tidak sah untuk dilakukan.
Penulis menilai bahwa penelitian terhadap argumentasi Dar al-Ifta al-Mashriyyah terkait hal ini menarik untuk dilakukan karena Dar al-Ifta al-Mashriyyah telah merespon permasalahan ini sejak tahun 1950, yaitu fatwa yang dirilis oleh Hasanayn Makhluf. Terlebih lagi, sejauh penelusuran penulis belum ditemukan adanya penelitian yang membahas mengenai shalat jum’at online secara umum ataupun penelitian yang secara khusus membahas fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah dalam masalah ini. Maka, penelitian ini tepat untuk dilaksanakan dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para peneliti, cendekiawan muslim ataupun masyarakat muslim secara umum mengenai keabsahan shalat yang dilakukan secara online ini.

## METODOLOGI  PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk kajian pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian — yang oleh Faisar Ananda Afra disebut dengan penelitian — Klinis Hukum, atau penelitian Istinbath al-Ahkam, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat proses hukum yang terjadi sehingga tercapainya suatu pendapat hukum (Arfa, 2010, hal. 59 – 61). Penelitian ini termasuk ke dalam salah satu jenis penelitian hukum normatif.
Data primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah lima fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah yang berkaitan dengan shalat di dalam jaringan, empat fatwa mengenai shalat Jum’at dengan khutbah atau imam melalui radio dan satu fat wa mengenai shalat Jum’at melalui video call. Sedangkan data sekunder adalah sejumlah buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan pendekatan ilmu ushul fiqh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah tentang Shalat Jum’at dalam Jaringan
Sebagaimana yang dijelaskan di  atas bahwa shalat Jum’at dalam jaring an atau shalat online dilakukan dengan cara imam (dan/sekaligus) khatib serta makmum yang berada di tempat yang berbeda

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 47 - 58
Argumentasi  Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah Tentang  Shalat  Jum’at  Dalam Jaringan  (Daring/Online) Fahmi Hasan Nugroho,  Muhammad  Syarif Hidayat
namun saling terhubung melalui video call dalam jaringan internet. Hal yang serupa telah terjadi sejak dahulu, meski media yang digunakan bukanlah media internet melainkan radio atau pengeras suara masjid. Namun baik shalat Jum’at online ini dan shalat Jum’at melalui radio atau pengeras suara keduanya memiliki kesamaan yaitu adanya jarak yang jauh antara imam (dan/sekaligus) khatib serta m akmum karena mereka berada di tempat yang berbeda.
Pembahasan mengenai pelaksanaan shalat Jum’at dengan tata cara seperti ini telah dibahas oleh para mufti di Dar al-Ifta al-Mashriyyah setidaknya sejak tahun 1950. Pada 1 Februari 1950, Hasanayn Makhluf (w. 1410 H/1990 M), Mufti Negara Mesir yang ke 8 (1946-1950, dan ke 10 tahun 1952-1954) telah merilis fatwa yang menjawab sebuah pertanyaan mengenai suatu masjid yang telah melaksanakan shalat jum’at tanpa ada imam dan khatib karena mengikuti siaran shalat Jum’at melalui Radio. Dalam fatwa tersebut Hasanayn Makhluf menyatakan bahwa shalat masjid tersebut yang dilakukan dengan cara seperti itu tidaklah sah (Makhluf, 2010, hal. 26).
Kemudian pada 8 September 1955, Hasan Ma’mun (w. 1393 H/1973 M), Mufti Negara Mesir yang ke 11 (1955-1964) merilis fatwa yang serupa sebagai resp on dari pertanyaan mengenai shalat Jum’at yang khutbahnya berasal dari radio meski shalatnya diimami secara langsung oleh seorang Imam. Hasan Ma’mun pun menjawab dengan jawaban yang sama yaitu shalat dengan tata cara seperti itu tidak sah dilakukan (Ma’mun, 2010, hal. 29– 30).
Pada 20 Juni 1976 Muhammad Khathir Muhammad al-Syaikh (w. 1390 H/2004 M), Mufti Negara Mesir yang ke 13 (1970- 1978) merilis fatwa yang merespon pertanyaan mengenai shalat Jum’at yang khutbah dan imamnya dilakukan melalui radio karena orang yang biasa menjadi imam sekaligus khatib tidak hadir hingga waktu adz an sehingga jamaah berinisiatif untuk mengikuti shalat jum’at yang disiarkan melalui radio. Dalam kasus ini, Muhammad Khathir memfatwakan hal yang sama dengan fatwa yang sebelumnya bahwa shalat dengan tata cara ini tidak sah dilakukan (Al-Syaykh, 2010, hal. 57 – 58). Pada 16 Januari 1979, Jad al- Haqq ‘Ali Jad al-Haqq (w. 1416 H/1996 M), Mufti Negara Mesir yang ke 14 (1978-1982) merespon sebuah pertanyaan mengenai seseorang yang tidak mampu pergi ke masjid dan ia hendak mengikuti shalat Jum’at dari rumah dengan menyimak khutbah dan bermakmum melalui suara yang dipancarkan melalui pengeras suara masjid. Dalam fatwanya Jad al-Haqq menjelaskan dua hal, yang pertama adalah bahwa syarat shalat Jum’at harus dilaksanakan di masjid (dan tidak bisa dilakukan di rumah), dan yang kedua menjelaskan tentang batasan jarak maksimal bolehnya shalat berjamaah menurut empat mazhab. Atas dasar itu ia menyatakan bahwa mengikuti shalat Jum’at di rumah dengan mengikuti suara yang dipancarkan melalui pengeras suara masjid tidaklah sah, namun untuk shalat berjamaah dari luar masjid masih diperbolehkan meski terhalang oleh sungai atau jalan sebagaimana pendapat mazhab yang ia kutip dalam fatwanya (Al-Haqq, 1979).
Sebagaimana  fatwa  Hasanayn  Makhluf  yang  pertama,  fatwa-fatwa  yang  dirilis  setelahnya membahas mengenai shalat yang dilakukan dengan imam dan khatib (atau salah satunya) melalui suara saja, baik yang dipancarkan melalui radio ataupun melalui pengeras suara masjid. Berbeda dengan fatwa yang dirilis oleh Syauqi ‘Allam pada Maret 2020 yang merespon mengenai shalat Jum’at melalui video call sebagaimana pembelajaran online . Dua kasus tersebut sekilas memang berbeda, karena dalam fatwa- fatwa sebelumnya makmum hanya mengikuti suara imam tanpa melihatnya, sedangkan dalam fatwa Syauqi ‘Allam makmum tidak hanya mengikuti suara imam namun juga bisa melihat gerakan imam, dan salah satu ukuran yang dibahas oleh para ulama mengenai sah atau tidaknya bermakmum adalah ketika makmum bisa mengetahui gerakan imam baik karena mendengar suara imam ataupun dengan melihat gerakannya.

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 47 - 58
Argumentasi  Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah Tentang  Shalat  Jum’at  Dalam Jaringan  (Daring/Online) Fahmi Hasan Nugroho,  Muhammad  Syarif Hidayat
Meski dua kasus itu memiliki perbedaan dalam hal media dan hal yang diikuti oleh makmum, namun keduanya memiliki kesamaan dalam hal terpisahnya jarak antara imam (dan/sekaligus) khatib serta makmum karena tempat yang  berbeda. Atas  dasar itulah Syauqi ‘Allam di  dalam fatwanya menyatakan bahwa hal tersebut dilarang dengan sejumlah argumentasi yang akan dibahas dalam bagian berikutnya.
Fatwa Syauqi ‘Allam i ni dirilis pertama kali melalui website Dar al-Ifta al-Mashriyyah dengan judul “ hukm al-shalat khalfa al-tilfaz ” pada 30 Maret 2020, bulan yang sama ketika Syauqi ‘Allam merilis sejumlah fatwa mengenai virus Covid-19 sebagai respon dari mulai ditemukannya kasus Covid-19 di Mesir (Rusyana et al., 2020). Fatwa ini merespon pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Spiritual Muslim Rusia yang mana para mufti di Rusia sendiri memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini sehingga mereka perlu untuk meminta opini dan fatwa dari Dar al-Ifta al-Mashriyyah (’Allam, 2020b) . Fatwa ini kemudian dirilis ulang di dalam buku kumpulan fatwa tentang covid- 19 dengan judul “ hukm al-shalat khalfa al- midzya’ ” (’Allam, 2020a) .
Selain f atwa di atas, terdapat satu fatwa lain yang dirilis oleh ‘Allam Nashr (w. 1386 H/1966 M), mufti Negara Mesir yang ke 9 (1950-1052), yang dirilis pada tahun 1951 dan disinggung oleh Syauqi ‘Allam dalam fatwanya, namun teks fatwa tersebut tidak dapat ditemuk an baik di dalam website Dar al- Ifta al-Mashriyyah maupun di dalam buku ensiklopedi fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah . Namun meski begitu, di dalam fatwanya Syauqi ‘Allam menyatakan bahwa fatwa yang ia rilis menyatakan hal yang sama dengan fatwa-fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah yang lain, termasuk fatwa dari ‘Allam Nashr ini.
Tahapan dan Rujukan Fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah
Salah satu metode yang digunakan dalam berfatwa di Dar al-Ifta al-Mashriyyah dikenal dengan marahil al-ifta (tahapan berfatwa) yang merupakan aturan baku tentang proses yang harus dilakukan dalam perumusan sebuah fatwa. Empat tahapan tersebut adalah: fase tashwir, takyif, hukm, dan ifta (’Allam, 2020c, hal. 29– 36).
Fase pertama adalah fase tashwir atau fase penggambaran. Tashwir serupa dengan tashawwur di dalam ilmu  Mantik karena  berasal  dari akar kata yang sama. Dalam ilmu  Mantiq  sendiri tashawwur didefinisikan  sebagai  pengetahuan/gambaran  terhadap  sesuatu  yang  tidak  disertai  penghukuman apapun terhadap sesuatu itu  (Nuruddin, 2019, hal. 47).  Dalam  fase  ini  seorang faqih mendalami permasalahan yang hendak dihadapi dengan sungguh-sungguh sehingga ia mampu mengetahui segala unsur yang berkaitan dengan masalah tersebut, unsur-unsur yang mempengaruhinya, dampak yang ditimbulkan oleh unsur tersebut dan cara mengatasi dampak yang muncul darinya.
Fase selanjutnya adalah fase takyif atau fase pengembalian masalah ke dalam bab induknya. Dalam bahasa lain, takyif disebut juga dengan adaptasi fiqih (Khairuldin et al., 2020). Setelah gambaran mengenai permasalahan yang dibahas telah didapati secara sempurna, barulah perkara tersebut dicarikan padanan dan kemiripannya dengan masalah serupa yang ada dalam bab fikih agar kemudian dapat didapatkan kaidah-kaidah, dalil-dalil beserta illat hukum yang berkaitan dengannya. Fase ini sangat membutuhkan ketelitian karena para ulama bisa saja berbeda dalam hal ini dan memasukkan suatu perkara ke dalam bab yang tidak sesuai sehingga memunculkan kesimpulan hukum yang keliru.
Fase selanjutnya adalah fase hukm , yaitu penentuan hukum terhadap masalah yang sedang dihadapi berbekal pada tashwir dan takyif yang benar dan melihat pada dalil-dalil hukum yang terkait baik dari al- Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas atau dalil -dalil lainya. Fase terakhir adalah fase ifta atau fase tanzil yaitu pengaplikasian hukum kepada kondisi riil yang dihadapi  dengan  mempertimbangkan  konsekuensi  ( maalat )  dari  penyampaian  hukum  tersebut.

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 47 - 58
Argumentasi  Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah Tentang  Shalat  Jum’at  Dalam Jaringan  (Daring/Online) Fahmi Hasan Nugroho,  Muhammad  Syarif Hidayat
Terkadang suatu hal yang pada dasarnya hukumnya adalah boleh bisa berpotensi memunculkan suatu mudarat maka hal tersebut bisa difatwakan tidak boleh, begitupun sebaliknya jika suatu hal pada dasarnya hukumnya adalah tidak boleh namun jika dilarang maka bisa menyusahkan bagi mustafti atau umat muslim secara umum maka hal tersebut bisa difatwakan boleh (’Allam, 2020c) .
Dalam fatwa terkait pelaksanaan shalat Jum’at ini, empat langkah fatwa ini dijalankan denga n baik. Fase tashawwur terletak pada pemahaman mufti terhadap pertanyaan yang diajukan dan respon dari mufti dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan tersebut juga dilampirkan secara lengkap di dalam kompilasi fatwa sebelum penulisan jawaban fatwa agar pembaca dapat memahami konteks dari kemunculan fatwa tersebut. Hal ini berbeda misalkan dengan tata cara penulisan fatwa di Majelis Ulama Indonesia yang tidak secara langsung menuliskan pertanyaan dari mustafti namun hanya menuliskannya secara sing kat pada bagian “menimbang”.
Fase takyif terlihat pada pembahasan para  mufti tersebut yang terfokus pada pembahasan mengenai syarat sah shalat Jum’at karena permasalahan yang dibahas sangat erat kaitannya dengan hal tersebut. Fase hukm terlihat pada penyampaian sejumlah aturan mengenai syarat sa h shalat Jum’at dan penjelasan bahwa shalat yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka tidaklah sah. Sedangkan fase ifta terlihat pada keseluruhan jawaban dari mufti setelah mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam permasalahan ini tidak terlihat ada perubahan hukum dari fase hukm hingga fase ifta , hal itu karena hukum yang dijelaskan telah dilandasi oleh Ijma’ hingga putusan hukumnya bersifat qath’i atau pasti dan tidak menerima perubahan ataupun perbedaan pendapat. Terkait dengan rujukan atau landasan dalam berfatwa, Dar al-Ifta berbeda dengan (misalkan) Majelis Tarjih Muhammadiyah atau Dewan Hisbah Persis di Indonesia yang dalam kajian fatwanya melakukan penelusuran langsung kepada nas al- Qur’an dan Hadis sejak awal. 1 Dalam kajiannya Dar al- Ifta al-Mashriyyah memulai kajian dengan penelusuran terhadap pendapat dan penjelasan para ulama terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam nas. Penelusuran tersebut dapat digambarkan dalam lingkaran- lingkaran yang semakin lanjut semakin meluas.
Dalam tahapannya, Dar al-Ifta al-Mashriyyah memulai dengan penelusuran terhadap literatur yang berasal dari empat mazhab Sunni: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali, ini adalah lingkaran pertama yang menjadi rujukan utama dalam berfatwa. Dalam hal tidak didapatkan pembahasan dari lingkaran tersebut, atau mencari penjelasan atau penguatan argumentasi yang lebih baik, maka Dar al-Ifta al-Mashriyyah menelusuri dengan lingkaran yang lebih luas dengan memasukkan literatur dari 4 mazhab lain selain Sunni, yaitu mazhab Imami, Zaidi, Ibadhi dan Zahiri.
Pada lingkaran ketiga, Dar al-Ifta al-Mashriyyah mengambil rujukan yang lebih luas lagi, yaitu pendapat sejumlah mujtahid di luar mazhab yang populer, seperti pendapat al- Layts b. Sa’ad (w. 175 H/791 M), ‘Abd al -Rahman al- Awza’i (w. 157 H/774 M), Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H/923 M) dan sejumlah mujtahid lain yang jumlahnya sekitar 80 orang mujtahid.
Pada lingkaran keempat Dar al-Ifta al-Mashriyyah mengambil rujukan dari hasil ijtihad kolektif yang dilakukan oleh para ulama kontemporer di lembaga-lembaga kajian fikih Islam seperti Majma’ al - Buhuts al-Islamiyah lembaga riset keislaman yang berada di bawah naungan al-Azhar, Majma’ al -Fiqh al- Islami lembaga riset fikih yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan Majma’ al-Fiqh al-Islami yang berada di bawah naungan Liga Muslim Dunia, khususnya jika menghadapi suatu permasalahan yang benar-benar baru dan perlu untuk dipecahkan dengan segera.
1 (Anwar, 2018, hal. 19) (Abbas, 2016)

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 47 - 58
Argumentasi  Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah Tentang  Shalat  Jum’at  Dalam Jaringan  (Daring/Online) Fahmi Hasan Nugroho,  Muhammad  Syarif Hidayat
Dar al-Ifta al-Mashriyyah terkadang juga melakukan penelusuran langsung terhadap nas al- Qur’ an dan Hadis khususnya jika permasalahan tersebut tidak didapati penjelasannya di dalam literatur para ulama terdahulu atau penjelasannya ada namun konteksnya sudah tidak sesuai dengan konteks masa kini.
Dalam poin terakhir dari metode fatwanya dijelaskan bahwa jika terdapat perubahan fatwa atau perbedaan antara satu fatwa dengan fatwa lain yang dirilis oleh Dar al-Ifta al-Mashriyyah dari masa yang berbeda maka hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan empat hal yang memang lazimnya akan merubah hukum, yaitu perbedaan waktu, tempat, kondisi dan orang ( Mu’tamad al -Fatwa fi Dar al-Ifta , 2011).
Jika fatwa-fatwa di atas dibandingkan, diketahui bahwa urutan dalam kutipan ini baru dilakukan sejak fatwa Jad al-Haqq yang menjadi mufti hingga tahun 1982. Fatwa-fatwa yang datang sebelumnya tidak banyak melakukan kutipan langsung dari para ulama sebagaimana yang telah dijelaskan, fatwa- fatwa tersebut langsung masuk ke dalam argumentasi baik dengan mengajukan dalil dari hadis, ijma’ ataupun argumentasi lain. Berbeda dengan fatwa Jad al- Haqq ataupun Syauqi ‘Allam yang didominasi oleh kutipan langsung pendapat para ulama. Maka, fatwa yang datang sebelum Jad al-Haqq relatif pendek, ringkas dan padat, berbeda dengan fatwa yang dirilis setelahnya yang relatif lebih panjang dan diisi dengan banyak kutipan langsung dari pendapat para ulama. Dari pembahasan ini diketahui bahwa terjadi perkembangan metodologi fatwa di Dar al-Ifta al-Mashriyyah antara sebelum Jad al-Haqq dan setelahnya.
Argumentasi Dar al-Ifta al-Mashriyyah tentang Larangan Shalat Jum’at dalam Jaringan
Dari lima fatwa di atas, dapat kita simpulkan sejumlah argumentasi yang dijadikan landasan dalam pelarangan pelaksanaan shalat dalam jaringan dalam penjelasan berikut:

## Sunnah
Sunnah yang digunakan sebagai landasan di dalam fatwa-fatwa tersebut ada dalam bentuk sunnah qauliyyah ada juga sunnah fi’liyyah . Sunnah quliyyah yang dituliskan di dalam fatwa tersebut adalah penggalan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari (Al-Bukhari, n.d., hal. 166) dari Malik b. al- Huwayrits bahwa Rasulullah bersabda:
...
اوُّلَص اَمَك يِن ْوُمُتْيَأ َر يِِّلَصُأ
“ Shalatlah sebagaimana kalihan melihatku shalat ” .
Hadis ini dikutip oleh Hasanayn Makhluf, Hasan Ma’mun, dan Khathir Muhammad. Hadis ini berisi tentang perintah untuk mengikuti Rasulullah dalam shalat, termasuk di dalamnya adalah t ata cara pelaksanaan shalat Jum’at. Atas dasar hadis tersebut maka segala tata cara shalat harus mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah sunnah fi’liyyah , yaitu perbuatan Rasulullah yang menjadi landasan hukum.
Hasanayn Makhluf, Hasan Ma’mun dan Khathir Muhammad menguatkan argumentasinya dengan hadis  ini.  Hasanayn  Makhluf  menyatakan,  “Rasulullah  tidak  pernah  shalat  Jum’at  kecuali  secara berjamaah, dan beliau berkhutbah dua  kali dengan duduk di  antara keduanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan  Muslim” (Makhluf, 2010). Hasan Ma’mun menyatakan, “R asulullah melaksanakan khutbah dua kali dan memimpin shalat para jamaah ” (Ma’mun, 2010) . Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Khathir Muhammad (Al-Syaykh, 2010).
Hadis di atas sebenarnya merupakan dalil yang umum dan tidak spesifik membahas mengenai tata cara pelaksanaan shalat jum’at, terlebih lagi jika konteks hadis tersebut dilihat secara utuh maka akan diketahui bahwa hadis itu adalah nasehat perpisahan dari Rasulullah kepada sejumlah sahabat muda yang

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 47 - 58
Argumentasi  Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah Tentang  Shalat  Jum’at  Dalam Jaringan  (Daring/Online) Fahmi Hasan Nugroho,  Muhammad  Syarif Hidayat
sebelumnya nyantri di masjid Madinah untuk beberapa waktu. Namun karena hadis tersebut bermakna umum dan dapat masuk ke dalam setiap detail permasalahan di dalam bab shalat, maka hadis tersebut bisa dijadikan sebagai landasan bagi khutbah dan berjamaah sebagai syarat sah dari pelaksanaan shalat Jum’at.

## Ijma’
Argumentasi Ijma’ pertama adalah ijma’ bahwa khutbah adalah syarat sah shalat Jum’at. Ijma’ ini dikutip oleh Hasanayn Makhluf dari pernyataan Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam bukunya al-Mughni yang menyatakan ini adalah ijma’ dari imam empat (Abu Hanifah, Malik b. Anas, Muhammad b. Idris al- Syafi’i, dan  Ahmad  b.  Hanbal).(Makhluf,  2010)  Fatwa  yang  lain  juga  menyebutkan  hal  ini  meski  tanpa menggunakan redaksi “ijma’”, seperti Hasan Ma’mun yang me nggunakan istilah “la na’lam mukhalifan” (kami tidak mengetahui ada yang menentang hal ini) kecuali Imam Hasan al-Bashri yang menyatakan bahwa khutbah di dalam shalat Jum’at tidaklah wajib sebagaimana khutbah dalam shalat ‘id, itu pun dikomentari oleh Hasa n Ma’mun dengan “tidak memiliki sanad (landasannya) dari Rasulullah ataupun umat Muslim setelahnya” (Ma’mun, 2010) .
Ijma’ yang kedua adalah ijma’ bahwa shalat Jum’at harus dilaksanakan secara berjamaah. Ijma’ ini dikutip oleh Hasanayn Makhluf dari pernyataan Imam Nawawi dalam bukunya al- Majmu’ . Hasanayn Makhluf menyatakan —setelah mengutip hadis di atas, “…Atas dasar itu telah terjadi Ijma’ bahwa shalat Jum’at itu tidak sah kecuali dengan berjamaah dan dipimpin oleh salah seorang dari mereka sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di dalam al- Majmu’ (Makhluf, 2010).
Hal ini juga dikutip oleh Syauqi ‘Allam di dalam fatwanya. Ia menyatakan, “Kata Jum’at berasal dari kata ‘ijtima’— sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Sughdi al-Hanafi di dalam fatwanya. Atas dasar makna tersebut maka para ulama telah ijma’ mengenai keharusan terpenuhinya ‘jamaah’ sebagai syarat sahnya shalat Jum’at.” ‘Allam juga mengutip pernyataan Imam al -Kasani dari mazhab Hanafi dalam bukunya Badai’ al -Shana i’ yang menyatakan, “ La khilaf (tidak ada perbedaan pendapat) dalam hal pelaksanaan secara berjamaah adalah syarat dari pelaksanaan shalat Jum’at hingga tidak dihitung terjadi shalat Jum’at tanpa ada jamaah.”
Selain itu juga Syauqi ‘Allam mengutip pernyata an dari sejumlah ulama lain dari mazhab Sunni seperti Imam Syihab al-Din al-Qarafi dari mazhab Maliki , Imam Haramayn al-Juwayni, Imam Ibn Hajar al- Haitami, dan Imam al-Khathib al- Syarbini dari mazhab Syafi’i, Imam al - Mardawi dan Ibn ‘Aqil dari mazhab Hanba li. Syauqi ‘Allam kemudian menjelaskan bahwa meski para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kriteria ijtima’ yang menjadi syarat dalam pelaksanaan shalat Jum’at namun seluruhnya telah sepakat bahwa shalat Jum’at harus dilaksanakan dengan cara berjam aah (’Allam, 2020a) .
Ijma’ yang ketiga adalah mengenai wajibnya pelaksanaan shalat jum’at di masjid. Hal ini disinggung oleh Jad al-Haqq dan disandarkan pada imam empat. Jad al- Haqq menyatakan, “…Shalat Jum’at dengan tata cara ini tidak sah di dalam syariat menurut kesepakatan para imam yang empat, karena mereka semua mensyaratkan pelaksanaannya harus dilakukan di masjid sebagai syarat sah pelaksanaan shalat Jum’at...” (Al-Haqq, 1979).
Ijma’ pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu dalil  yang kuat, bahkan jika dibandingkan dengan sejumlah dalil yang digunakan oleh Dar al-Ifta al-Mashriyyah dalam perkara pelaksanaan shalat Jum’at ini ijma’ adalah dalil yang paling kuat. Hal tersebut karena ijma’ menjadikan suatu hukum menjadi bersifat qath’i atau pasti, bahkan tidak boleh dilanggar dan tidak boleh ada perbedaan pendapat di dalamnya, berbeda dengan hadis yang masih memiliki sisi zhanni baik dari sisi wurud ataupun dari sisi dilalah sehingga bisa memunculkan ragam tafsir dan perbedaan pendapat.

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 47 - 58
Argumentasi  Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah Tentang  Shalat  Jum’at  Dalam Jaringan  (Daring/Online) Fahmi Hasan Nugroho,  Muhammad  Syarif Hidayat
Sifat qath’i dari hasil ijma’ ini dinyatakan oleh Ali Jum’ah Muhammad Mufti Negara Mesir ke 19 (2003-2013) dalam al- Ijma’ ‘inda al -Ushuliyyin yang mengutip sejumlah pendapat ahli ushul fiqh seperti al- Syafi’i, al -Shayrafi, al-Syirazi, al-Khathib al-Baghdadi, Imam al-Haramayn al-Juwaini, Ibn Burhan, al- Ghazali,  al-Dabusi  dan  al-Sarakhsi (Jum’ah,  2009,  hal.  25– 28). Bahkan  jika  argumentasi  ijma’  ini dibandingkan dengan argumentasi sunnah di  atas, sunnah tersebut masih bersifat zhanni karena maknanya umum dan tidak secara spesifik membahas mengenai tata cara shalat jum’at sehingga adanya tiga ijma’ dari para ulama ini mengikat perbedaan penafsiran yang mungkin terdapat dalam hadis tersebut hingga maknanya menjadi pasti.

## Kutipan ijtihad ulama
Kutipan terhadap pernyataan para ulama banyak dilakukan oleh Jad al- Haq dan Syauqi ‘Allam dalam fatwa mereka ketimbang tiga fatwa yang lain, bahkan dapat dikatakan bahwa Syauqi ‘Allam dan Jad al-Haq di dalam fatwanya tidak menuliskan argumentasi selain dari kutipan terhadap pendapat para ulama ini, bahkan argumentasi ijma’ pun dikutip dari ulama lain yang menyatakan adanya ijma’ tersebut.
Pengutipan terhadap pendapat ulama sejatinya tidak hanya bersandar pada pendapat  ulama tersebut namun juga kepada dalil dan argumentasi yang menjadi landasan dari pendapat tersebut. Karena pendapat-pendapat  para  ulama  yang  dikutip  itu  pada  dasarnya  merupakan  hasil  ijtihad  yang kemunculannya melalui proses penelaahan terhadap sejumlah dalil-dalil yang berkaitan dengan hal yang sedang dibahas sehingga dapat dikatakan bahwa mengikuti pendapat mereka berarti sama dengan mengikuti dalil sebagaimana cara mereka memahaminya.
Di antara argumentasi yang dikutip adalah shalat Jum’at itu harus dilaksanakan di dalam masjid dan bukan di luar masjid, dan jika dilaksanakan (oleh sebagian orang) dari luar masjid maka syaratnya adalah adanya ketersambungan shaff dengan jamaah lain. Argumentasi ini dinyatakan oleh Syauqi ‘Allam dengan mengutip pernyataan dari Imam al- Buhuti dari mazhab Hanbali yang menyatakan, “Jika makmum dapat melihat imam atau dari belakangnya, dan keduanya sama-sama berada di dalam masjid maka shalatnya tetap sah meski tidak ada ketersambungan antara shaff secara ‘urf, karena masjid itu dibangun untuk pelaksanaan shalat jamaah, maka siapapun yang berada di masjid maka ia berada di tempat jamaah. Lain hal dengan bagian luar masjid, wilayah itu tidak disediakan untuk jamaah di sana, maka disyaratkan adanya ketersambungan shaff de ngan jamaah lain” (’Allam, 2020a) .
Syauqi ‘Allam juga mengutip ragam pendapat yang berbeda mengenai batasan maksimal jarak antara satu shaf dengan shaf lainnya sehingga shalat tersebut masih dianggap melaksanakan shalat berjamaah di satu tempat yang sama.
Argumentasi lain yang dikutip adalah bahwa imam dan makmum harus berada di satu tempat yang sama. Hal ini dikutip oleh Syauqi ‘Allam dari Imam al-Kasani dalam Badai’ al - Shanai’ yang menyatakan, “…dan di antara (syarat sah)nya adalah menyatunya tempat imam dan makmum.” Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibn Hajar al- Haitami bahwa, “Jika syarat sah bermakmum itu cukup dengan mengeta hui pergerakan imam saja (tanpa adanya persamaan tempat) maka perintah bergegas untuk pergi ke masjid ketika shalat Jum’at dan panggilan jamaah tidak berguna karena orang -orang bisa melakukannya di rumah mereka atau pasar mereka dengan imam yang berada di masjid, dan ini bertentangan dengan al- Qur’an dan Sunnah. Maka, harus ada syarat menyatunya tempat imam dan makmum karerna tujuan dari bermakmum dalam shalat itu adalah bersatunya  sejumlah o rang di satu tempat secara ‘urf” (’Allam, 2020a).
Argumentasi yang dikutip lainnya adalah kewajiban hadir di masjid saat adanya khutbah dan tidak cukup jika hanya mendengar khutbah tanpa hadir di tempat itu. Hal in i dikutip oleh Syauqi ‘Allam dari al -

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 47 - 58
Argumentasi  Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah Tentang  Shalat  Jum’at  Dalam Jaringan  (Daring/Online) Fahmi Hasan Nugroho,  Muhammad  Syarif Hidayat
Kasani dalam Badai’ al - Shanai’ dan juga Ibn ‘Abidin dalam Radd al- Muhtar ‘ala al -Durr al-Mukhtar . Syauqi ‘Allam menyatakan, “Para ulama telah mensyaratkan al-hudhur al-makani (hadir di tempat) saat khutbah Jum’at agar shalat Jum’atnya sah, bahkan mereka menjadikan hadir saja sebagai syarat namun tidak dengan mendengarkan, ini menunjukkan bahwa mencukupkan dengan mendengarkan khutbah tanpa hadir di tempatnya menjadikan shalat Jum’atnya tidak sah (’Allam, 2020a) .

## Argumentasi Pribadi
Selain  berfatwa  menggunakan  kutipan  langsung  dari  sejumlah  dalil  di  atas,  terdapat  juga argumentasi yang merupakan argumentasi pribadi yang tidak diperkuat dengan kutipan dari dalil ataupun ijtihad para ulama.
Argumentasi pribadi yang dinyatakan di dalam fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah mengenai kasus ini adalah argumentasi mengenai posisi khutbah di dalam shalat jum’at yang merupa kan pengganti dari dua rakaat shalat dzuhur. Argumentasi ini dinyatakan oleh Hasan Ma’mun dan Muhammad Khathir. Hasan Ma’mun yang menyatakan, “…Khutbah Jum’at diadakan sebagai pengganti dua rakaat dari shalat dzuhur, maka ia adalah bagian yang tak terpisah kan dari shalat Jum’at” (Ma’mun, 2010) . Muhammad Khathir di dalam fatwanya juga menyatakan, “…karena khutbah didirikan sebagai p engganti dua rakaat maka ia adalah bagian dari shalat jum’at atau minimal seperti bagian darinya (Al-Syaykh, 2010).
Pernyataan di atas memang tidak didasarkan atas kutipan terhadap dalil ataupun ijtihad para ulama, namun jika pernyataan tersebut ditelusuri lebih dalam maka sumber dari argumentasi tersebut dapat ditemukan, salah satunya ada di dalam al-Mushannaf karya Ibn Abi Syaybah dari Umar b. Khaththab bahwa ia berkata (Abi Syaybah, 2004, vol. 2),
اَمَّنِإ ِِتَلِعُج ُِةَبْطُخلا َِناَكَم ِِنْيَتَعْك َّرلا ِْنِإَف ِْمَل ِِك ِرْدُي َِةَبْطُخلا ِِِّلَصُيْلَف اًعَبْرَأ
“ Sesungguhnya diadakan khutbah itu (sebagai pengganti) dua rakaat, maka jika ia tidak mendapati khutbah hendaklah ia shalat empat rakaat ” .
Pernyataan ini adalah pernyataan Umar b. Khaththab yang tidak dinisbatkan kepada Rasulullah ataupun kepada masa Rasulullah, atas dasar ini dapat dikatakan bahwa pernyataan itu merupakan ijtihad pribadi Umar b. Khaththab dan bukan merupakan sebuah hadis baik mauquf ataupun marfu’ .

## SIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah m enyatakan shalat Jum’at yang dilaksanakan dalam jaringan adalah tidak sah dan itu dinyatakan melalui lima fatwa: satu fatwa merespon mengenai shalat dalam jaringan melalui video call dan empat fatwa lainnya melalui radio. Argumentasi yang digunakan oleh Dar al-Ifta al-Mashriyyah dalam hal ini adalah Sunnah Fi’liyyah yang ditegaskan oleh Sunnah qauliyyah , Ijma’, kutipan dari para ulama dan argumentasi pribadi yang sejatinya didasari oleh riwayat dari ulama salaf. Argumentasi terkuat yang diajukan di dalam masalah ini adalah ijma’, karena suatu perkara yang telah dilandasi oleh ijma’ tidak dapat dilanggar dan tidak menerima adanya perbedaan pendapat, sehingga jika  dibandingkan dengan argumentasi Wawan Gunawan Abdul Wahid dalam masalah ini — sebagaimana yang dijelaskan di bagian pendahuluan — maka argumentasi Dar al-Ifta al- Mashriyyah dalam fatwanya ini lebih kuat. Penelitian ini juga menemukan telah terjadi perubahan metode dalam  perumusan  fatwa  di  mana  tiga  fatwa  pertama  secara  langsung  menyebutkan  hadis  dan menjelaskan kandungan hadis tersebut sedangkan dua fatwa yang terakhir sama sekali tidak mengutip hadis secara langsung dan lebih banyak diisi dengan kutipan dari para ulama dengan berbagai mazhabnya.

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 47 - 58
Argumentasi  Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah Tentang  Shalat  Jum’at  Dalam Jaringan  (Daring/Online) Fahmi Hasan Nugroho,  Muhammad  Syarif Hidayat
Penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah penelitian terhadap sejumlah fatwa dari lembaga fatwa dari negara-negara lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas mengingat tema ini merupakan perkara baru dalam fikih (nazilah ) dan banyaknya lembaga fatwa di dunia muslim. Penelitian lainnya adalah penelitian mengenai fatwa-fatwa lain dari lembaga fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah mengingat minimnya penelitian tentang lembaga tersebut — khususnya di Indonesia — yang berbanding terbalik dengan fatwa yang telah dirilis oleh lembaga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
’Allam, S. (2020a). Fatawa  al-Nawazil: Waba Corona (Covid-19) (1 ed.). Dar al-Ifta al-Mashriyyah. ’Allam, S. (2020b). Shalat al- Jum’ah Khalf al -Tilfaz . Dar al-Ifta al-Mashriyyah. https://bit.ly/3sobfEZ ’Allam,  S.  (2020c).  Ta’shil  Fiqh  al - Thawari’. Majallat  Dar  al-Ifta  al-Mashriyyah , 12 (43),  12 – 47. https://doi.org/10.21608/DFTAA.2020.126300 Abbas, R. (2016).  Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam , 6 (1), 214 – 236. http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/112
Abi Syaybah, A. b. M. b. I. b. (2004). al-Mushannaf (1 ed.). Maktabah al-Rusy Nasyirun. Al-Bukhari, M. I. (n.d.). al- Jami’ al -Musnad al-Sahih al-Mukhtashar  min Umur Rasulullah Shallallah ’Alayh wa Sallam wa Sunanih wa Ayyamih .  al-Maknaz al-Islami. Al-Haqq,  J.  al- H.  ’Ali.  (1979). Shalat  al- Jum’ah  Khalf  al - Midzya’ .  Dar  al-Ifta  al-Mashriyyah. https://bit.ly/2LBPzEH
Al-Sudais, H. binti A. al- ’Aziz. (2021). Shalat al - Jama’ah kh alf al- Midzya’ aw al - Tilfaz ’inda al -Hajah wa  al-Nawazil. Majallat  Kulliyyah  al- Syari’ah  wa  al - Qanun  Jami’at  al - Azhar  Far’  Asyuth , 33 (1), 724 – 808. https://doi.org/10.21608/JFSU.2021.142531
Al-Syaykh, M. K. M. (2010). Hukm al- Shalat Wara’a al - Midzya’. In al-Fatawa al-Islamiyah min Dar al- Ifta al-Mashriyyah (1 ed., hal. 57 – 58). Dar al-Ifta al-Mashriyyah.
Anwar, S. (2018). Manhaj Tarjih Muhammadiyah (1 ed.). Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Arfa, F. A. (2010). Metodologi Penelitian Hukum Islam (W. Marpaung (Ed.); 1 ed.). Citapustaka Media Perintis.
Jum’ah, A. (2009). al- Ijma’ ’inda al -Ushuliyyin (2 ed.). Dar al-Risalah.
Kenshanahan, A.  (2021,  Januari  8).  Fenomena  Salat  Jumat  Online  di  Sejumlah Negara  Selama Pandemi  Corona. Kumparan .  https://kumparan.com/kumparannews/fenomena-salat- jumat-online-di-sejumlah-negara-selama-pandemi-corona-1uvZD7EP1x5/full
Khairuldin, W. M. K. F. W., Hassan, S. A., Anas, W. N. I. W. N., Mokhtar, W. K. A. W., & Embong, A. H. (2020). Al-Takyif Al-Fiqhi and its application in Islamic research methodology. Journal of Critical Reviews , 7 (7), 462 – 467. https://doi.org/10.31838/jcr.07.07.80 Kurniawan, A. (2020). Hukum Shalat Jumat Online atau Live Streaming via Media Sosial . NU Online. https://islam.nu.or.id/post/read/119154/hukum-shalat-jumat-online-atau-live- streaming-via-media-sosial
Ma’mun, H. (2010). Sama’ Khuthbah al - Jum’ah min al -Radiyu. In al-Fatawa al-Islamiyah min Dar al- Ifta al-Mashriyyah (1 ed., hal. 29 – 30). Dar al-Ifta al-Mashriyyah. Makhluf, H. M. (2010). Shalat al- Jum’ah Khalf al - Midzya’ Gayru Jaizah. In al-Fatawa al-Islamiyah min Dar al-Ifta al-Mashriyyah (1 ed., hal. 26). Dar al-Ifta al-Mashriyyah.
Mu’tamad al -Fatwa fi Dar al-Ifta . (2011). Dar al-Ifta al-Mashriyyah. https://bit.ly/2XJwBOW Nuruddin, M. (2019). Ilmu Mantik (B. Irawan, Y. Arbi, & P. T. Jaya (Ed.); 1 ed.). Keira.
Rusyana, A. Y., Supriyadi, D., Khosim, A., & Nugroho, F. H. (2020). Fatwa Penyelenggaraan Ibadah di saat  Pandemi Covid-19  di  Indonesia  dan  Mesir. Perbandingan  Mazhab  dan  Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung , January , 1 – 14.

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 47 - 58
Argumentasi  Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah Tentang  Shalat  Jum’at  Dalam Jaringan  (Daring/Online) Fahmi Hasan Nugroho,  Muhammad  Syarif Hidayat
Siregar,  E.  N.  N.  (2021,  Januari  8).  Praktik  Salat  Jumat  Online  di  Indonesia. Kumparan . https://kumparan.com/kumparannews/praktik-salat-jumat-online-di-indonesia- 1uvr0MIjMt3/full
Wahid, A. (2020). Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid
Syariah Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga. ANTARADHIN: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer , 1 (2), 123 – 136. http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/antaradhin/article/view/277
Wahid,  W.  G.  A.  (2020). Sekali  Lagi,  Tidak  Ada  Masalah  Shalat  Jumat  Secara  Online . IB  TImes. https://ibtimes.id/sekali-lagi-tidak-ada-masalah-shalat-jumat-secara-online/