Sugiarto, S., Triandini, E., Nuryananda, P. F., Yonce, A. F. E., Putra, C. A., & Rizki, A. M. (2022). Pendampingan Pemetaan dan Pengemasan Wisata Cagar Budaya di Kabupaten Blitar. Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 2(3). https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.299
Artikel ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License
© 2022 Penulis

## Penyuluhan Hukum Mengenai Bentuk-Bentuk Badan Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru
Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama* Universitas Lancang Kuning, Indonesia andrew.fh.unilak@gmail.com *

## Abstract
The problem with partners in this community service activity is the people of Lembah Sari Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City regarding the forms of business entities for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The solution offered in this community service activity is to increase the knowledge of the people of Lembah Sari Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City regarding forms of business entities  for  Micro, Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs).  The  implementation  method  used  in  this community service activity is to use the lecture, dialogue, and discussion methods in order to provide legal counseling to the people of Lembah Sari Village. Participating partners in this community service activity are the Head of the Development and Community Empowerment Section of Lembah Sari Village and the Head of RW 07 Lembah Sari Village who participated in providing time, providing space and supporting facilities, and presenting the community as activity participants. The output target of this community service activity is scientific articles published in national journals. The conclusion of this community service activity is that this activity has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants. Before the activity was carried out, of the 20 participants, only 19% answered correctly the material to be presented. Meanwhile, after the activity was carried out, 59% of participants answered that they had understood the material presented.
Keywords: MSME’s, Business Entity, Lembah Sari Village

## Abstrak
Permasalahan  mitra  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  masyarakat  Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Solusi  yang  ditawarkan  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai  bentuk-bentuk badan usaha bagi  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lembah Sari dan Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya,  dan  menghadirkan  masyarakat  sebagai  peserta  kegiatan.  Target  luaran  dari  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  artikel  ilmiah  yang  dipublikasikan  pada  jurnal  nasional.
Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta,  hanya  19%  yang  menjawab  dengan  benar  materi  yang  akan  disampaikan.  Sedangkan,  setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan. Kata kunci: UMKM, Badan Usaha, Kelurahan Lembah Sari

## PENDAHULUAN
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional.  Oleh  karena  itu,  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah,  harus memberikan  perhatian  lebih  kepada  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  sebagai  wujud keberpihakan  pemerintah  dalam  memberdayakan  ekonomi  kerakyatan  (Irham  Fahmi,  2019).  Landasan hukum yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilatarbelakangi bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi.  Sejalan  dengan  itu,  sesuai  dengan  amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik  Ekonomi  dalam  Demokrasi  Ekonomi,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  perlu diberdayakan  sebagai  bagian  integral  ekonomi  rakyat  yang  mempunyai  kedudukan,  peran,  dan  potensi strategis  untuk  mewujudkan  struktur  perekonomian  nasional  yang  makin  seimbang,  berkembang,  dan berkeadila n. Selain itu, l ahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga dilatarbelakangi bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan .
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah  melalui  penumbuhan  iklim  usaha  dan  pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  mengatur  bahwa  pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) bertujuan  untuk  mewujudkan  struktur  perekonomian  nasional  yang  adil  dan  seimbang.  Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  menjadi  usaha  yang  mandiri.  Selain  itu, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan peran Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  dalam  pembangunan  daerah,  menciptakan lapangan  kerja  baru, pemerataan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.
Dalam  penelitian  yang  berjudul ‘ Pemberdayaan  UMKM  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di  Kota Pekanbaru’ dik emukakan bahwa salah satu permasalahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru adalah masalah legalitas usaha. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  mengatur  bahwa  bentuk-bentuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu:
1. Bantuan modal usaha
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang
3. Informasi mengenai peluang usaha
4. Program kemitraan
5. Kemudahan legalitas usaha
6. Kegiatan promosi produk lokal.
Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pemekaran kecamatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru memekarkan Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur. Pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai adalah pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai Pesisir sebelumnya yaitu di Kelurahan Meranti Pandak dan pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai Barat adalah pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai sebelumnya yaitu di Kelurahan Rumbai Bukit. Sementara itu, sebagai kecamatan baru, pusat  pemerintahan  Kecamatan  Rumbai  Timur  ditempatkan  di  Kelurahan  Lembah  Sari.  Pantauan  di lapangan,  banyak  pembangunan  ruko  dan  kios  serta  perumahan  di  Kelurahan  Lembah  Sari,  yaitu  di sepanjang Jalan Limbungan dan Jalan Pramuka menuju ke Kantor Camat Rumbai Timur. Hal ini merupakan peluang berusaha bagi masyarakat Kelurahan Lembah Sari.
Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Dari diskusi awal yang dilakukan dengan Kepala Seksi  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  Lembah  Sari  diperoleh  informasi  bahwa pembentukan Kecamatan Rumbai Timur dan dipilihnya Kelurahan Lembah Sari sebagai pusat pemerintahan Kecamatan  Rumbai  Timur  memberikan  dampak  yang  positif  terhadap  pembangunan  infrastruktur  dan perkembangan perekonomian masyarakat Kelurahan Lembah Sari. Sejalan dengan itu, salah satu program kerja utama dari Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi masyarakat Kelurahan Lembah Sari.
Berdasarkan  analisis  situasi  di  atas,  maka  yang  menjadi  permasalahan  mitra  dalam  pengabdian kepada masyarakat ini yaitu minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai  bentuk-bentuk badan usaha bagi  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu, penting untuk diadakan penyuluhan hukum mengenai bentuk-bentuk badan usaha  bagi Usaha Mikro,  Kecil, dan Menengah (UMKM) di  Kelurahan Lembah Sari  Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.

## METODE
Metode  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  dengan  menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka  memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan diskusi dengan Kepala Seksi Pembangunan dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  Lembah  Sari  guna  menggali  beberapa  informasi  mengenai permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Lembah Sari. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  Lembah  Sari  dan  Ketua  RW  07  Kelurahan  Lembah  Sari  berkontribusi  menyediakan  tempat
beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan masyarakat Kelurahan Lembah Sari sebagai peserta kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan  membagikan  kuisioner  sebelum  dan  sesudah  kegiatan  penyuluan  hukum  dilaksanakan  untuk mengukur  tingkat  pengetahuan  para  peserta.  Keberhasilan  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini diukur dari perbandingan jawaban para peserta pada kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan penyuluan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada  masyarakat  ini dilaksanakan pada hari  Rabu tanggal 22 Juni 2022 dimulai pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di RW 07 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri sebanyak 20 (dua puluh) orang peserta sebagaimana terlampir dalam daftar hadir. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan mitra dan kebutuhan para peserta.
Sikap khalayak sasaran selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah baik dan antusias dalam memperhatikan materi yang dipaparkan oleh tim pelaksana. Hal ini didukung oleh Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari yang memfasilitasi kegiatan dengan menyediakan waktu, tempat, dan fasilitas pendukung lainnya.
Gambar 1. Kata Sambutan dari Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari
Selain meningkatkan  pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hasil fisik yang bermanfaat bagi para peserta adalah materi yang diberikan oleh tim pelaksana dalam bentuk fotokopi materi.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  tingkat  pengetahuan  para  peserta  mengenai  materi  yang  akan disampaikan, maka sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana membagikan kuisioner untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, untuk mengatahui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka tim  pelaksana kembali membagikan kuisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 19% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.
Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.
Pada  kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat  ini,  tim  pelaksana  memaparkan materi  mengenai bentuk-bentuk  badan  usaha  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Badan  usaha  adalah  suatu  organisasi  atau  kelompok  yang  menjalankan  kegiatan  dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari keuntungan. Sejalan dengan itu, Zaeni Asyhadie mengemukakan bahwa badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha dengan  sifat  tetap,  terus-menerus,  dan  berkedudukan  di  wilayah  Negara  Indonesia  dengan  tujuan memperoleh keuntungan.
Badan usaha di Indonesia terbagi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut serta dalam proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut serta  dalam  proses  pendiriannya  tidak  membutuhkan pengesahan  dari  pemerintah.  Pengesahan badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Bentuk-bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu:
1. Usaha Perseorangan
2. Maatschap atau Persekutuan Perdata
3. Firma
4. Commanditaire Vennootschap (CV).
Bentuk-bentuk badan usaha yang berbadan hukum yaitu:
1. Koperasi
2. Perseroan Terbatas (PT)

## 3. Perseroan Perorangan.
Usaha Perseorangan adalah badan usaha tidak berbadan hukum yang hanya dimiliki oleh satu orang saja dan dijalankan langsung oleh pemilik usaha tersebut. Usaha Perseorangan tidak memisahkan  antara harta pribadi  pemilik usaha dengan harta badan usaha tersebut, sehingga keuntungan usaha bercampur dengan harta pribadi pemilik usaha dan kerugian usaha menjadi tanggung jawab penuh pemilik usaha sampai dengan harta pribadi pemilik usaha tersebut. Dalam praktik, Usaha Perseorangan sering digunakan dalam kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan sebutan Usaha Dagang (UD).
Maatschap atau Persekutuan Perdata adalah badan usaha tidak berbadan hukum yang didirikan dengan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk menjalankan kegiatan profesinya menggunakan nama bersama. Dasar hukum yang mengatur mengenai Maatschap atau Persekutuan Perdata adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Masing-masing pendiri Maatschap atau Persekutuan Perdata wajib berkontribusi (inbreng) dalam mendirikan Maatschap atau Persekutuan Perdata tersebut. Inbreng dalam pendirian Maatschap atau Persekutuan Perdata dapat berupa uang, barang, atau keahlian.  Setelah  Maatschap  atau  Persekutuan  Perdata  berdiri,  masing-masing  sekutu  Maatschap  atau Persekutuan Perdata berhak untuk menjalankan kegiatan profesi atas nama dirinya sendiri maupun secara bersama-sama. Keuntungan Maatschap atau Persekutuan Perdata dibagi secara proporsional sesuai dengan inbreng. Apabila sekutu Maatschap atau Persekutuan Perdata yang menjalankan kegiatan profesi atas nama dirinya sendiri mengalami kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya sendiri  sampai dengan  harta  pribadinya.  Dalam  praktik,  Maatschap  atau  Persekutuan  Perdata  sering  digunakan  oleh Advokat atau Akuntan dalam menjalankan kegiatan profesinya.
Firma adalah badan usaha tidak berbadan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk menjalankan kegiatan profesinya menggunakan nama bersama. Dasar hukum yang  mengatur  mengenai  Firma  adalah  Kitab Undang-undang Hukum  Dagang.  Masing-masing pendiri Firma wajib berkontribusi (inbreng) dalam mendirikan Firma tersebut. Inbreng dalam pendirian Firma dapat berupa uang, barang, atau keahlian. Setelah Firma berdiri, masing-masing sekutu Firma berhak untuk menjalankan kegiatan profesi secara pribadi atas nama Firma, namun kerugian yang terjadi tetap menjadi tanggung jawab bersama para sekutu Firma tersebut sampai dengan harta pribadi mereka. Inilah salah satu perbedaan antara Firma dan Maatschap atau Persekutuan Perdata. Dalam praktik, Firma sering digunakan oleh Advokat dalam menjalankan kegiatan profesinya.
Commanditaire Vennootschap (CV) adalah badan usaha tidak berbadan hukum yang didirikan oleh dua  orang  atau  lebih  untuk  menjalankan  kegiatan  usaha.  Dasar  hukum  yang  mengatur  mengenai Commanditaire  Vennootschap  (CV)  adalah  Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang.  Berbeda  dengan Maatschap atau Persekutuan Perdata dan Firma yang masing-masing sekutunya aktif menjalankan kegiatan usaha, pada Commanditaire Vennootschap (CV) satu orang sekutu bertindak sebagai sekutu aktif dalam menjalankan kegiatan usaha (disebut Sekutu Komplementer), sedangkan satu orang lagi merupakan sekutu yang pasif dan tidak menjalankan kegiatan usaha (disebut Sekutu Komanditer). Sejalan dengan itu, apabila Commanditaire  Vennootschap  (CV)  mengalami  kerugian  menjalankan  kegiatan  usaha,  Sekutu Komplementer  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  kerugian  tersebut  sampai  dengan  harta  pribadinya, sedangkan  Sekutu  Komanditer  hanya  bertanggung  jawab  sebatas  modal  dalam  Commanditaire Vennootschap (CV). Dalam praktik, Commanditaire Vennootschap (CV) sering digunakan dalam kegiatan usaha perdagangan dan jasa.
Koperasi  adalah  badan  usaha  berbadan  hukum  yang  beranggotakan  orang  perseorangan  atau koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Konsep mengenai badan usaha koperasi digagas oleh
Mohammad Hatta (Bung Hatta) dan diwujudkan dengan mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Bung Hatta kemudian diberi gelar Bapak Koperasi Indonesia. Dasar hukum yang mengatur mengenai Koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jenis- jenis Koperasi adalah Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam. Bentuk Koperasi terdiri atas Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer didirikan minimal oleh 9 orang, sedangkan Koperasi Sekunder didirikan minimal oleh 3 koperasi.
Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Keuntungan Perseroan Terbatas (PT) dibagi secara proporsional sesuai dengan  nominal  saham  para  pendirinya,  sedangkan  kerugian  Perseroan  Terbatas  (PT)  ditanggung  oleh pendirinya  hanya  sebatas  modal  dalam  dimilikinya  dalam  Perseroan  Terbatas  (PT)  tersebut.  Perseroan Terbatas (PT) minimal didirikan oleh 2 (dua) orang dengan modal dasar minimal Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
Perseroan  Perorangan  adalah  badan  usaha  perorangan  yang  berbadan  hukum  serta  memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kriteria sebagai Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan  lebih  dari  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dasar hukum yang mengatur mengenai Perseroan Perorangan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah menyebutkan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
Gambar 3. Para Peserta Kegiatan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Andi Rasikin mengajukan pertanyaan “Apa bedanya badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum ?”
Gambar 4. Pertanyaan dari Peserta yang Bernama Andi Rasikin
Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya  dengan  kekayaan  badan  usaha  tersebut  serta  dalam  proses  pendiriannya  membutuhkan pengesahan dari pemerintah, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut serta dalam proses pendiriannya tidak membutuhkan pengesahan dari pemerintah.
Gambar 5. Foto Bersama dengan Masyarakat Kelurahan Lembah Sari
Kegiatan  penyuluhan  hukum  dengan  judul ‘ Peningkatan  Pengetahuan  Masyarakat  Kelurahan Lembah  Sari  Kecamatan  Rumbai  Timur  Kota  Pekanbaru  Mengenai  Bentuk-bentuk  Badan  Usaha  bagi UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ’ ini  merupakan  salah  satu  bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  penyuluhan  hukum  yang dilaksanakan oleh Tim Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

## KESIMPULAN
Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Solusi  yang  ditawarkan  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai  bentuk-bentuk badan usaha bagi  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lembah Sari dan Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya,  dan  menghadirkan  masyarakat  sebagai  peserta  kegiatan.  Target  luaran  dari  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  artikel  ilmiah  yang  dipublikasikan  pada  jurnal  nasional. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta,  hanya  19%  yang  menjawab  dengan  benar  materi  yang  akan  disampaikan.  Sedangkan,  setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.
DAFTAR PUSTAKA Asikin, Z. (2016). Hukum Dagang. Jakarta: Rajawali Pers. Asyhadie, Z. (2010). Hukum Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers.
Fahrial,  F.,  &  Utama,  A.  S.  (2021).  Pemberdayaan  Umkm  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Kota
Pekanbaru. Ensiklopedia of Journal, 3(5), 30-35.
Fahrial, F., Utama, A. S., & Dewi, S. (2019). Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa. Jurnal Wawasan Yuridika, 3(2), 251-264.
Hasnati, H. (2021). Problematika Hukum Sektor Investasi di Provinsi Riau. Journal of Criminology and
Justice, 1(1). Hasnati, H., Dewi, S., Utama, A. S., Shafira, L., & Andri, W. (2021). Penyuluhan Hukum Mengenai Bentuk- Bentuk  Badan  Usaha  Bagi  UMKM  Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Kepada Anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru. Ensiklopedia Research and Community Service Review, 1(1), 96-104.
Mulhadi, H. P. (2010). Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia. Medan: Ghalia Indonesia. Pachta, W. (2012). Andjar; Myra Rosana Bachtiar; dan Nadia Maulisa Benemy. Hukum Koperasi Indonesia.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Pardede, M. (2021). Omnibus Law. Prasetya, R. (2002). Maatschap firma dan persekutuan komanditer. Citra Aditya Bakti. Prasetya, R. (2011). Teori dan Praktik Perseroan Terbatas. Sinar Grafika Jakarta. Raharjo, H. (2009). Hukum perusahaan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Rani,  N.  P.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil  Menengah  (UMKM)  Di  Kota Pekanbaru Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asen (MEA). Jurnal Yuridis, 2(2), 178-187. Ridwan, K. (2009). Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi. Shandy,  A.  (2020).  Small  And  Medium  Enterprises  (SMEs);  The  Strength  of. Psychology  and
Education, 57(9), 1548-1551.
Soimin, S. (2013). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Susanti,  A.  P.,  Utama,  A.  S.,  &  Kamilah,  F.  (2021).  Pelaksanaan  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Jurnal Daya Saing, 7(1), 12-18.
Utama, A. S. (2021). Pengaruh Rezim Politik Terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia. Journal of Criminology and Justice, 1(1), 1-5.
Utama, A. S., & Arben, A. (2021). Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik. Recital Review, 3(1), 75-
88.
Utama, A. S., & Sartika, D. (2017). Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Al-Amwal, 6(2),
58-72.