## KEBIIAKAN SEKOLAH  INTERNASIONAI,
OIeh : Asep Sumaryanar

## Abstract
International school orientation  to quality without  forgotten of ]ocal values. There for must be available choice for region government  for increasing quakt_v of all elementaty  and medium school. Important for attented when using  english more often then Indonesian. If that do it, perhaps perseption  english  more important  than bahasa Indonesia.
Kata  lftinci : Kebijakan,  Sekolah Internasional.

## A- Pendahuluan
Iudul dimalcsud bertumpu pada "taraf " atau "level",  bukan pada yang diselenggarakan oleh pihak asing  sehingga dinamai  juga dengan sekolah bertaraf Internasional (SBI).  Dalam sebuah diskusi bulan Agustus  2007  diJakarta terungkap  bahwa  sekolah tersebut tidak bertumpu pada penggunaan bahasa  asing  saja namun juga pada pola pikir dan metode pengajarannya. Artinya, penggunaan bahasa asing tidak dapat berbuat banyak ketika metode dan pola pikirnya masih tradisional  sehingga mungkin akan lebih  baik ketika  bahasa lokal dengan  metode internasional  yang teruji. Dalam pedoman penjaminan  mutu sekolah./ madrasah  SBI yang  dikeluarkan Depdiknas 2OO7, terungkap  bahwa  sebuah sekolah internasional  harus  memiliki  akreditasi  A dari Badan Akreditasi  Nasional ditambah  mendapat akreditasi sekolah pada salah satu megara anggota OECD (organization for Economic Cooperation and Development) atau negara maju lainnya ang memilikikeunggulan tertentu dalam  bidang pendidikan. Sementara itu dari sisi kurikulum selain menggunakan SKS juga berbasis teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK) yang memungkinkan setiap  siswa dapat mengakses transkripnya  masing-masing.

## B. Ciri dan Syarat
Dari pedoman diatas tampak bahwa menjamurnya SBI perlu dipandang sebagai fenomena yang pelahsanaannya  diapresiasi oleh semua pihak.  Ketika  banyak daerah berusaha  membangun  SBI bisa jadi potensi dan kebutuhan daerah  tersebut  sudah demikian tinggi. Hal demikian sejalan dengan kecenderungan bahwa SBI dijadihan sebagai indikator  kemajuan  pendidikan di suatu  daerah.
Dengan demikian, SBI merembet pada ukuran ekonomis lainnya seperti kemampuan  ekonomi .orangtua  siswa  sudah baik serta  komitmen penduduk  pada  kualitas  pendidikan  cukup tinggi. Sugito (2OO7) menyampaikan beberapa ciri SBI, yaitu: 1. pengajarannya yang bervariasi dengan mengutamakan standar pendidikan berkualitas tinggi-metode student centered; 2. sarana  sekolah yang  nyaman dan modern;
3. kelas  dengan jumlah murid  sedikit;
4. ijasah  yang diakui  internasional;
5. mempersiapkan murid memasuki
perguruan  tinggi;
6. bahasa pengantar  asing.
Selanjubrya  disampaikan  pula bahwa SBI mempersyaratkan  hal-hal  berikut:
t) Asep  Sumatyana adalah Lektor Kepala pada lurusan llnu AdministaSl Negara FISIp Unpad dan Sekretaris LP3AN  Unpad
Kebijakan  Sekolah Internasional (Asep  Sumaryana) 29
1. Peningkatan mutu sekolah harus setara dengan sekolah  internasional dan memperoleh akreditasi dari lembaga internasional;
2. guru dan kepala  sekolah harus  memperoleh
sertifikasi  dan  atau  lisensi internasional;
3. peningkatan  mutu sekolah harus dilandasi suatu rencana  yang menggunakan pendekatan  bottom up? 4, partisipasi  masyarakat,  pemda propinsi dan kota selama  proses peningkatan  mutu sampai  dengan  pencapaian  standar internasional untuk menjamin  keberlan- jutan (sustainability)  program sekolah tersebut;
5. melibatkan  instansi  profesional, LPMP untuk menjamin  keberlanjutan  program sekolah  yang  bertaraf  internaional;
6. bermitra dengan sekolah luar negeri sehingga lulusannya  dapat diterima di perguruan tinggi  luar maupun dalam negeri.
(Sugito, 2OO7)
Ada  penjelasan Sugito yang  diragukannya sendiri yakni persoalan "bottom  up". Persoalan ini tentu saja bertumpu pada kebutuhan lokal.
Bisa saja safu daerah dengan daerah lain akan memandang berbeda persoalan SBI tersebut.
Oleh sebab itu SBI menjadi pemikiran tiga instansi  terkait,  yakni Depdiknas  cq Direktorat
fenderal Manajemen  Pendidikan  Dasar dan Menengah  (MPDM);  pemerintah  Propinsi  dan juga  pemerintah  Kabupaten/Kota. Ketiganya harus bahu membahu  mengatur  baik izin maupun teknis operasional agar tidak  menjadi persoalan dikemudian  hari.
C. I(ewenangan Pemerintah dan Sekolah
Ketiga pihak pemerintah  diatas memiliki kewenangan  yang berbeda satu  dengan  yang
Iainnya.  MPDM memiliki  kewenangan sebagai berikutr : merumuskan dan melaksanakan pengaturan dan perizinan secara nasional atas  penyelenggaraan Sekolah/lVladrasah bertaraf  Internasional; melakukan  pembinaan  teknis manajerial atas penyelenggaraan  sekolab/  madrasah bertaraf  Internasional; mendukung upaya  setiap sekolah/ madrasah bertaraf Internasional  untuk mengembangkan dan/atau memperkaya sarana dan  prasarana,  pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan; melakukan koordinasi dengan  dinas pendidikan  provinsi  dan dinas  pendidikan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sekolah/madrasah  bertaraf  Internasional; memberikan  fasilitasi teknis terseleng- garanya Ujian  Nasional  bagi Sekolahl Madrasah  bertaraf  Internasional; membantu pemerintah provinsi dan kabupatenikota  dalam penjaminan mutu infra-struktur Sekolah/Madrasah bertaraf
Internasional; melakukan  pengawasan manajerial atas penyelenggraan sekolah/ madrasah bertaraf  Internasional.
Sementara itu kewenangan pemerintah propinsi yang dilakukan oleh  Dinas Pendidikan
Propinsi  adalahr : 1. metryusun  kebijakan  operasional  Sekolah/ Madrasah  bertaraf Internasional di tingkat propinsi sesuai dengan kebijakan  nasional;
2, melakukan  koordinasi  dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program
seholah/madrasah  bertaraf  Internasional antar kabupaten/kota;
3. memberikan  dukungan  informasi dan
layanan mengenai pengaturan dan perizinan  pendirian bagi penyelenggaraan sekolah/madrasah  bertaraf  Internasion al;
a.
2) dapat dilihat pada Pedoman  Penjaminan Mutu Sekolahlvladrasah Bertaraf  Internasional pada fenjang  Pendidikan  Dasar  dan Menengah,  Depdiknas, 2007 halaman  21'24 3)opcit
30 MANAJERIAL VoI.  6, No.  11, fuli 2OO7 :29 - 34
4. memberikan  fasilitasi terselenggaranya ujian nasional bagi sekolah/madrasah bertaraf  Internasional;
5. melahukan pengawasan dalam rangha penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf  Internasional;
6. menyediakan layanan sistem informasi  dan data sekolah/madrasah  bertaraf Internasional  di tingkat  propinsi.

## Dalam  konteks  yang  sama pemerintah
kabupaten/kota  yang diwakili Dinas Pendidikan Kabupaten/kota memiliki  kewenangan sebagai berikut:
l. menyusun  kebijakan  operasional  sekolah/ madrasah  bertaraf Intemasional di tingkat
kabupaten/kota sesuai dengan kabijakan nasional dan  provinsi;
2. melakukan  koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan operasional  dan program antar sekolah/madrasah  bertaraf  Internasional;
3. memberikan dukungan  informasi dan layanan mengenai pengaturan dan perizinan pendirian bagi penyelenggaraan sekolah/rnadrasah  bertaraf Internasional;
4. memberikan  fasilitasi terselenggaranya ujian nasional bagi sekolah/madrasah bertaraf  trntemasioual;
5. melakukan  p€nga$asan dalam  rangka peniaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf  Intemasional;
6. menyediakan  la5ranan  sistem informasi dan data sekolah/rnadrasah bertaraf Intemasional  di tingkat  kabupatenlkota.
Untuk mendukung  dan rnerealisasikan kewenangan pemerintah ter*but, maka SBI menetapkan  hal-hal  yang berlaku pada tingkat sekolab./madrasah  sebagai berikut : l. menyusun  program sekolah/madrasah bertaraf Intemasional, baik jangka  pendek dan menengah  maupun  jangka  panjang; 2. mengembangkan  dan /atau  memperkaya standar  nasional  pendidikan  dengan  cara adaptasi  atau adopsi yang mengacu  pada standar  pendidikan  salah satu negara anggota OBCD dan/atau  negara  maju
lainnya yang  mempunyai kelebihan tertentu  dalam bidang pendidikan;
3. mengadaptasi dan/atau mengadopsi model-model pengembangan  dan/atau pengayaan  standar nasional pendidikan yang disusun oleh DirjenMPDM  mengenai standar  sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan; Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik  dan Tenaga
Kependidikan  mengenai  standar  pendidik dan  tenaga  kependidikan; dan Badan Penelitian dan Pengembangan  mengenai standar isi, proses,  kompetensi  lulusan,
dan penilaian;
4. melaksanakan ujian nasional yang diselenggarakan  oleh BSNP;
5. memelihara dan  meningkatkan  mutu
sekolah/madrasah untuk berdaya saing di tingkat  nasional  dan internasional;
6. menyediakan layanan sistem informasi
dan data di tingkat  sekolah/madrasah.
Dari uraian  tersebut  diatas tampaknya urutan kewenangan yang harus ditempuh memerlukan adaptasi dan adopsi  yang berkelanjutan. Kewenangan dari level yang lebih bawah tenhr  rnerujuk kepada yang  lebih atasnya sehiugga  pelaksanaan  kebijakan tentang  SBI tidak akan  bertabrakan satu denganyang  lainnya.

## D
Pro-Kontra
Visi SBI: terwujudnya  insan Indonesia yang cerrilas, beriman dan  bertaqwa terhadap Tuhan  YME,  berahlaq mulia, berjati diri Indonesia,  dan kompetitif secara  global.  Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi : mewujudkan  insan Indonesia yang mampu bersaing dan  berkolaborasi secara  global; sehingga tujuannya menjadi  : menghasilkan lulusan  yang memiliki kompetensi  berkelas nasional dan  internasional  sekaligus.
Tampaknya mewujudkan ketiga hal sekaligus menjadi kesulitan  yang  tidak  dapat diakomodasi oleh setiap  daerah  kabupaten/ kota. Namun  demikian, ada kecenderungan bahwa setiap daerah berkeinginan
3l
Kebijakan  Sekolah Internasional (Asep  Sumaryana)
membangun  SBI tanpa mempertimbangkan kondiqi: serta  situasi yang ada di daerahnya.
Dikatakan  demihian, dapat dilihat dari dua sisi.
Pertama, persoalan pendidikan  yang berkaitan dengan  sarana/prasarana  terbatas masih meliputi banyak daerah yang ada di Indonesia;
kedua; masih dominannya  masyarakat  daerah yang masih kesulitan mendanai  pendidikan anaknya.
Dalam  banyak kasus, bukan hal yang luar biasa tatkala ada sekolah yang mau roboh, sementara di pihak lain ada sekolah  yang mampu  membangun  masjid sekolah  yang cukup bagus. Persoalan ini menunjul<kan tidak seragamnya sarana/prasarana sekolah yang dipicu  dengan persepsi masyarakat  terhadap sekolah favorit dengan tidak favorit.
Kesenjangan  semacam ini perlu mendapat penanganan terlebih  dahulu sebelum melangkah  ke SBI. Artinya, pemda perlu memeihimalisasikan  kesenjangan kedua kelompok  sekolah agar  kesempatan sekolah bagi  anak sama di setiap sekolah yang ada di wilayahnya.
Kemiskinan dapat dilihat dari  pengguliran dana  biaya operasional sekolah (BOS).
Rebutan BOS menunjukkan  bahwa kesulitan mendanai sekolah masih  menyelimuti  banyak orangtua  dari berbagai  jenjang.  Kesmiskinan ini mendorong  pemikiran untuk pemda  agar dapat menciptakan  sekolah yang gratis  bagi semua  anak  dalam koridor wajib belajar (wajar). Dalam konteks ini, biaya sekolah dibebaskan  dalam jenjang  waiar. Dengan cara seperti itu kesenjangan  pendidikan  penduduh dapat diminimalisasikan agar  pemda memiliki sumber  daya manusia yang cukup baik'
Pendidikan penduduk  tampaknya  perlu memperoleh status baru dalam  konteks pemerintah.  Pbndidikan sebagai beban  perlu diubahnya  menjadi peluang. Pengeluaran anggirran  pendidikan  bagi pemerintah sqbenarnya bukan beban dalam  jangka panjang, namun peluang.  Dengan membaiknya pendidikan  masyarakat, maka peluang memperbaiki  ekonomi  masyarakat  akan
semakin baik.  Oleh sebab itu orientasi pendidikan lebih cocok untuh diarahkan  bagi pengembangan  potensi lohal sehingga jenis pendidihan di masing-masing daerah akan berbeda. Di darah  perkotaan bisa jadi SMK otomotif yang berkembang, di pedesaan munglcin SMK pertanian,  dan di pantai  ahan helautan,  demikian  halnya di pedalaman  akan berkembang SMK kehutanan.
Konteks kompetitif  secara global,
tampaknya perlu ditafsirkan bahwa masyarakat terdidik Indonesia tidak tergantung dengan negara lain. fepang  sendiri  mengembangkan potensi dirinya untuk  menjadi negara  kuat. Ketergantungan terhadap negara asing menyebabkan  Indonesia tidak dapat  bersaing dan selalu  berada  dibawah  negara yang digantunginya.  Ketika  muncul SBI pun tampaknya  negara OECD yang terdiri dari negara-negara maju  masih menjadi rujukan dari sisi yang masif, yakni penggunaan bahasa
inggrisnya.
Indikator penggunaan bahasa  Inggris sebagai SBI tampahnya  menguat. Banyah sekolah  dengan  kelas unggulan  menggunahan bahasa tersebut sebagai pengantar  dalam beberapa bidang studi. Dalam banyalc pengamatan seringkali hal tersebut mendorong guru untuk mengadakan les agar yang disampaikan  dengan  bahasa asing tersebut diulang  dengan bahasa nasional.  Artinya  tidak banyak  guru pede mengajar dalam bahasa asing  tersebut,  apalagi anak didiknya' Ketika semakin  banyak sekolah  mengidentikhan peuggunaan bahasa  Leggris dengan kemajuan sekolahnya, maka akan semahin tertinggalkan juga bahasa yang dalam  sumpah pemuda sangat  dibanggakan : berbahasa satu yaitu
bahasa Indonesia.
Dari  sisi kultur, bengkung ngariung bangkok ngaronyok ataa  mangan ora mangan  waton  ngumpuladalah  budaya yang menghendaki  kedekatan sesama  anggota keluarga. Nilai tersebut  dijadikan  kebutuhan sehingga nilai sejajar dengan kebutuhan untuk dipertahankana.  Dalam  konteks ini bekerja  di
a fidat pananjaya, 1986.  Sistem Nilai Manajer  Indonesia. i
32
MANAIERIAL  Vol. 6, No.  11, fuli 2OO7 :29 - 34
luar negeri bukan  menjadi tujuan banyak orang  yang  ada di tanah air. Tentu  saja hal semacam ini tidak dapat  dipersepsikan  sebagai lemahnya  daya  saing bangsa.  Pandangan bahwa kekayaan  alam  yang melimpah dapat dijadikan alasan untuk tetap bertahan kumpul.
Dampak susulannya tidak banyak  orangtua rela anaknya bekerja jauh  dari dirinya. Nilai semacam diatas tampahnya perlu dipikirkan oleh pemda untuk  membangun SBL Kehadiran SBI perlu  didasarkan  pada kebutuhan lokal , bukan status sosial  pemda dimata pemda lainnya. Ketika  status sosial  mengedepan, maka akan terjadilah cul dog-dog tinggal igel. Kebutuhan akan diabaikan untuk mengejar status tersebut  sehingga pengeluaran anggaran akan tidak sebanding dengan benefit bagi masyarakat dan pembangunan  daerahnya. Namun bagi pemda yang telah mampu merneratakan kualitas sekolah dan ketersediaan anggaran untuk  hal tersebut,  bisa saja SBI menjadi kebutuhan  untuk direalisasikan.
Jika Griffin (1996:1 L2-Ll4) menjadi rujukan dalam  konteks  tersebut  diatas,  maka ada 13 aspek lingkungan  yang berinteraksi dengan sebuah  organisasi.  Pemda lainnya merypakan  salah  satu dari  ketiga belas yang mengitari untuk diperhatikan.  Lebih jelasnya Grilfin membuatnya dalam sebuah  gambar sebagai berikut:
Gambar 8 :
sumber:  Ricky W. Griffin. Management, halaman 113.
Masyarakat lokal tampahnya  tidah  dapat diabaikan secara kualitas,  kuantitas  juga kebutuhan dan aspirasinya.  Dengan  konsep pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  maka  rnasyarakat setempat perlu  menjadi prioritas disamping lingkungan lainnya.  Dengan perhatian kepada masyarakat  tersebut, maka kehadiran SBI yang dibutuhklan  masyarakat  akan mendapat dukungan guna mempercepat proses pengembangan  masyarahat itu sendiri.
Pada saatnya  pedoman Penjaminan Mutu SBI tidak ditafsirkan sebagai keharusan. Dalam konteks otonomi daerah,  kewenangan  daerah untuk membangun  daerah sesuai  dengan potensi dan sumberdaya  yang ada merupakan pilihan  yang  harus dipertahankans.  Namun ketika pilihnp tersebut dilakukan, maha aturan pusat yang memayunginya tidak boleh diabaikan6. Dengan demikian, ketika pemda masih bertumpu pada  upaya penuntasan program  wajar, maka lakukan  dengan  tuntas kewajiban  pemerintah  tersebut jangan kagembang oleh aroma  pretisius yang membius.

## E Penutup
SBI memang  perlu dikembangkan  sejalan dengankebutuhan kedepan. Namun halitu ddak
1. Cre&tor 2. Customers
3, hcal Community 4. Supplier 5, Enployees 6. Intercst groups 7. IladeAssociaflons
8. Owners/Investor 9. Courts 10. Colleges  and  Universities 1.1. Foregn Govemment 12. State8ederal  Govemment 13. tocal Govemment
Lingkungan Organisasi
5 Th  Edition,  Houghton Mifflin Company,1996 ,
5) cocokkan  dengan UU 32l2004tentang Pemerintahan  Daerah
6) Gladden  dalam Bintoro Tjokromaidjojo, 1987
Kebijakan  Sekolah Internasional (Asep  Sumaryana)
33
berarti bahwa  pemerintah cul dog4og  tinggal igelyang menyebabkan  fardu kalarung sunat kalampah, Keseimbangan perlu  untuk mendapat perhatian  agar pro-kontra dapat dimusyawarahkan  bersama.  Faktor  kearifan lokal bukan sesuatu yang dapat digantikan  oleh muatan internasional yang belum  tentu dibutuhkan pada  masa sekarang. Yang mungkin sedang terjadi adalah  kearifan tersebut cenderung terlupakan sejalan dengan orientasi masyarakat, khususnya terdidik ke dunia barat yang dianggapnya maju dan modern. Untuk itu apa yang bisa diperoleh Barat cendeung ingin dikejarnya  pula. Bila hal demikian  terus terjadi, bisa-bisa  bangsa kita dianggap  tidak  pernah bisa mandiri,  termasuk dibidang pendidikan.
Sebagai gambaran, hasil penelitian  dari
National  Association  of College and Employee
(NACB) 2002 menempatkan  Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di Perguruan  Tinggi (PI) pada urutan ke-17.  IPK  kalah oleh kemampuan komputer,  kemampuan berorganisasi, kepemimpinan,  kepercayaan  diri, ramah, sopan, dan bijaksana.  Namun kemamPuan komunikasi, bekerjasama, interpersonal,  etika, inisiatif, adaptasi, dan analitik  lebih penting daripada komputer. Bisa jadi ada  keraguan bahwa  IPK tinggi adalah bagus,  demikian
sebaliknyaT.
Bisa jadi di level sekolah  dasar  dan menengah juga perlu memperhatikan apa yang berkembang  di dunia Barat agar tidak fufuruf munding  dengan  kacamata kuda' Masih ada waktu dan belumterlambat. Semoga pendidikan Indonesia berkembang pesat dan berakar pada kultur  luhur bangsa  dengan  kulaitas
Internasional.  Semoga llt
F. Daftar Pustaka
Dananjaya. 1986. Sistem Nilai Manaier
Indonesia. lakarta: PT. Pustaka  Binaman
Presindo.
Griffin. R.W. 1996. Managemenf.  Houghton
MifflinCompany. Haryana. 2OO7 . Sekolah Bertanf Intemasional.
Makalah  Diskusi. Depdiknas Jakarta.
Sugito. AT. 2007. Sekolah Internasional.
Makalah  Diskusi Depdiknas Jakarta. Sumaryana.  Asep.IPtr( VS Soft Skills. Pikiran Rakyat,  18 |uli 2007. Tjokromamidjojo. 1990. Pengantar Administrasi Pe mb a n gu n an. |akarta : tP3ES.
Pedoman Penjaminan  Mutu  Sekolah/Mailrasah Bertaraf Internasional. 2OO7 . Depdiknas:
Jakarta.
7) Asep Sumaryana.  IPK VS Soft Skills.  Bandung : Pikiran  Rakyat  18 fuli 2007.
34 MANAJBRIAL Vol. 6, No.  11, fuli 2OO7 :29 - 34