## Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 8 Issue 3, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  CSR  Pt  Tirta  Investama Airmadidi  Di  Desa  Tumaluntung  Kec  Kauditan  Pasca Berlakunya  UU  No  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan
Shandy Ch Kaunang 1 , Diana Putong 2 , Feibe Engeline Pijoh 3
1 Faculty of Social and Law, University of Manado. E-mail: shandykaunang1987@gmail.com
2 Faculty of Social and Law, University of Manado.
3 Faculty of Social and Law, University of Manado.
Abstract: Corporate Social Responsibility is set in article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. Corporates have to do corporate social and environmental responsibility. In sustainable development context, there are three values to be applied in corporates CSR, such as economic, social, and environmental. In the implementation  of  CSR,  corporate  must  set  plan  and  allocate  funds  from  the  revenues  of  the  company worthily.  Based  on  the  background,  the  problem  formulation  is  how  is  the  implementation  of  PT.  Tirta Investama  Airmadidi  CSR  by  way  of  Organic  farmer  and  Biogas  based  on  Law  No.  40  of  2007  on  Limited Liability Company? The purpose of Organic farmer and Biogas this study are to investigate the implementation of PT. Tirta Investama Airmadidi CSR by way of based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. In the implementation, PT. Tirta Investama Airmadidi CSR by way of Organic farmer and Biogas experience some technical  problems.  Organic  farmer  and  Biogas  don’t  provide  a  significant  change  to  the  community’s economic,  and  the  result,  it  doesn’t have impact  on  community’s  prosperity.  In  addition,  the  conducted Organic farmer and Biogas doesn’t fulfill the fit and proper values.
Keywords:  corporate  social  responsibility;  corporate;  sustainable  development;  Business  Law;  European Competition Law; Market; Predatory Pricing.
How to Site: Shandy Ch Kaunang, Diana Putong (2022). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Csr Pt Tirta Investama Airmadidi Di Desa Tumaluntung Kec  Kauditan Pasca Berlakunya Uu No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  Demi  Terwujudnya  Pembangunan  Berkelanjutan. Jurnal  hukum to-ra , 8(3),  pp  xx-xx. DOI.10.55809/tora.v8i3.175

## Introduction
Setiap orang dan kelompok melakukan usaha untuk mengumpulkan keuntungan dengan berbagai  cara,  Baik  melalui  perseroan  terbatas  atau  usaha  lainnya.  Pada  Perseroan terbatas  yang  berbadan  hukum  yang  dimaksud  merupakan  suatu  persekutuan  modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan dalam  Undang-Undang  ini  serta  peraturan  pelaksanaannya. 1 Kegiatan  usaha  ini  jelas memiliki tujuan dasar yaitu memperoleh keuntungan. Hal ini juga dikemukankan oleh Sri Redjeki  Hartono,  menurutnya  kegitan  ekonomi  pada  hakekatnya  adalah  kegiatan menjalankan  perusahaan,  yaitu suatu  kegiatan  yang  mengandung  pengertian  bahwa
1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Shandy Ch Kaunang, Diana Putong (2022)
Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  CSR  PT  Tirta  Investama  Airmadidi  di  Desa  Tumaluntung  Kec  Kauditan Pasca Berlakunya UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 316-328
kegiatan yang dimaksud harus dilakukan 2 secara terus menerus dalam pengertian yang tidak terputus-putus; secara terang- terangan dalam pengertian yaitu sah (bukan illegal ); dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik  untuk diri sendiri atau orang lain.
Menurut  doktrin  hukum  suatu  badan  dikatakan  sebagai  badan  hukum  jika  memenuhi kriteria  atau  syarat  sebagai  berikut:  (1)  adanya  kekayaan  yang terpisah, (2) mempunyai tujuan  tertentu,  (3)  mempunyai  kepentingan  sendiri,  dan  (4)  adanya  organisasi  yang teratur. 3
Perkembangan  perekonomian  di  Indonesia  yang  semakin  pesat  seiring  dengan perkembangan  perusahaan  baik  swasta  maupun  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) meningkatkan persaingan dalam dunia bisnis yang sangat penuh persaingan khususnya antar  perusahaan.  Mengingat  tujuan  utama  didirikannya  sebuah  perusahaan  adalah keuntungan ( profit – oriented ), maka dari itu tentu seluruh perusahaan kompetitor saling bersaing  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Selain  itu  juga,  Free  International  Trading menciptakan kondisi yang semakin ketat, baik itu persaingan antar perusahaan nasional maupun multinasional. Semua perusahaan baik yang memproduksi barang maupun yang menyediakan  jasa  berlomba-lomba  menambah  keuntungan  agar  proses  perputaran modal tetap berlangsung.
Perusahaan  zaman  dahulu  memang  mempunyai  pandangan  yang  sangat  ekonomis. Artinya perusahaan hanya mementingkan pemegang  sahamnya atau disebut perusahaan yang  lebih  memprioritaskan shareholders perusahaannya.  Aspek-aspek  diluar  dari kepentingan perusahan tidak terlalu diperhatikan atau bahkan diabaikan oleh perusahaan itu sendiri. Sehingga menciptakan  yang  merugikan  baik  itu  dalam  segi ekonomi,  sosial, dan lingkungan.
Akibat dari proses produksi perusahaan yang tidak memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan antara lain: pertama, merusak dan mencemari lingkungan yang ada karena pemanfaatan sumber daya alam yang tak terbarukan, pemanfaatan secara besar-besaran tanpa  memperhatikan  nilai  konservasinya,  perusakkan  sumber  daya  alam  untuk pembangunan infrastruktur, dan lainnya, kedua, menciptakan kondisi kemiskinan dengan menjadikan lingkungan yang rusak sehingga masyarakat luas tidak dapat memanfaatkan lingkungan – sumber  mata  pencaharian – untuk  mencapai kesejahteraan  mereka,  dan ketiga, dengan adanya kemiskinan sehingga mempersulit masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan.
Kompleksitas permasalahan  sosial  ( social  problems ) yang  semakin  rumit  dalam  dekade terakhir  dan  implementasi  desentralisasi  telah  menempatkan Corporate  Social Responsibility (CSR) sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan  baru  dalam  pemberdayaan  masyarakat  miskin. 4 Seiring  dengan
2 Sri Redjeki Hartono, 2000, Kapita Selekta Hukum Ekonomi , Penerbit PT. Mandar Maju, Bandung, hlm. 4
3 Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum , Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 69.
4 Hendrik Budi Untung, 2008, Corporate Social Responsibility, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
Shandy Ch Kaunang, Diana Putong (2022)
Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  CSR  PT  Tirta  Investama  Airmadidi  di  Desa  Tumaluntung  Kec  Kauditan Pasca Berlakunya UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 316-328
berkembangnya zaman, perusahaan pun dihadapkan dengan kepentingan yang semakin kompleks.  Namun  perusahaan  era  modern  saat  ini  menyadari  perlu  menerapkan perusahaan  yang  lebih  ramah,  yaitu tidak hanya  memperoleh  keuntungan  sendiri,  tapi juga memperhatikan berbagai aspek dalam masyarakat khususnya prinsip keberlanjutan yang akan menciptakan kondisi yang stabil. Bottom line perusahaan yang tidak lagi hanya single  bottom  line ,  akan  tetapi  perusahaan harus menekankan triple bottom line yaitu profit, people , dan planet . 5 Menurut William Ford Jr. chairman Ford Motor Company , korporasi bisa dan seharusnya bisa menjadi kekuatan utama dalam mengatasi masalah sosial dan  lingkungan  hidup  abad 21.” 6 Biasanya  praktik  perusahaan  seperti  ini tidak hanya  menekankan  pada  kepentingan shareholders serta stakeholders perusahaan, artinya  perusahaan  memperhatikan  berbagai  kepentingan  termasuk  kepentingan- kepentingan  pihak  lain  di  dalam  dan  luar  perusahaan.  Pelaku  ekonomi  juga  harus memperhatikan segala aspek selain keuntungan, misalnya lingkungan, sosial dan ekonomi di luar dari pengelolaan kegitan ekonomi tersebut. Hal itu karena setiap manusia adalah makhluk sosial dan sudah sepantasnya setiap manusia saling membutuhkann dan saling menghargai. Selain itu, masyarakat luas juga adalah sasaran konsumen dari perusahaan. Perusahaan  yang  memiliki  pandangan  hanya  berorientasi  terhadap  kepentingan ekonominya  sendiri  ( shareholders )  maka  akan  menciptakan  citra  yang  buruk  di  mata stakeholders -nya  yang di dalamnya juga merupakan konsumen maka akan berdampak tidak baik terhadap kelangsungan perusahaan itu sendiri.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau sering disebut Corporate Social Responsibility (CSR)  ini  belakangan  menjadi trend baru  perusahaan-perusahaan  di Indonesia  dalam  menciptakan  pembangunan  yang  berkelanjutan.  CSR  sendiri  memiliki berbagi definisi dan tidak memiliki definisi yang tetap dan berlaku secara universal . Tapi inti yang paling penting dari CSR yaitu cara perusahaan melakukan tanggung jawab moral kepada  berbagai stakeholders dan  lingkungan  demi  menjaga  keberlanjutan  yaitu mencapai  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Perusahaan  juga  diwajibkan  untuk melaksanakan  CSR  dengan  harus  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya Perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  memperhatikan  kepatutan  dan kewajaran. Pelaksanaan CSR terhadap lingkungan fisik dan sosialnya di Indonesia cukup tinggi sehingga diharapkan akan direspon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham perusahaan. 7
Pengaturan tentang CSR dari perusahaan di Indonesia sendiri sudah ada, yaitu Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas yang mengawalinya. Di dalam undang-undang tersebut diaturlah semua tata kelola perusahaan yang juga menekankan adanya  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan. Corporate  Social  Responsibility dari perusahaan  merupakan  wujud  nyata  dari  penerjemahan  pelaksanaan Good  Corporate Governance (GCG)  serta  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas.  Namun  dalam  hal
5 Yusuf Wibisono, 2007, Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR , Penerbit Fascho Publishing, Gersik, hlm. 7.
6 Joel Bakan, 2007, The Corporation Pengejar Patologis Terhadap Harta Dan Tahta , Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 32.
7 Ni Nyoman Yintayani, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 , Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpassar.
Shandy Ch Kaunang, Diana Putong (2022)
Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  CSR  PT  Tirta  Investama  Airmadidi  di  Desa  Tumaluntung  Kec  Kauditan Pasca Berlakunya UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 316-328
disusunnya,  CSR  ini  menjadi  suatu  peraturan  hukum  mendapat  banyak  pertentangan. Banyak  yang  berpendapat  bahwa  CSR  merupakan  suatu  etika  bisnis.  Suatu  etika  bisnis seharusnya  tidak  mengikat  terhadap  suatu  perusahaan,  melainkan  suatu  kesadaran moral  dari  suatu  perusahaan  itu  sendiri.  Sekalipun  ada  yang  bersetuju  dengan memindahkan  CSR  dari  ranah  philantropik  dan/atau  etik  ke  ranah  yuridis,  ada  pula eksponen  yang  tidak  setuju  ini. 8 Kewajiban  untuk  melaksanakan  CSR  diatur  Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) dengan sanksi mulai dari peringatan  tertulis,  pembatasan  kegiatan  usaha,  pembekuan  kegiatan  usaha  dan/atau fasilitas  penanaman  modal,  atau  pencabutan  kegiatan  usaha  dan/atau  fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU PM) apabila tidak melaksanakannya.
Pelaksanaan CSR di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang terjadi  seperti  kesalahan  pandangan  dari  perusahaan  masyarakat  mengenai  CSR  itu sendiri.  Perusahaan  dan  masyarakat  lebih  cenderung  memilih  pelaksanaan  CSR  yang bersifat  philantropik,  artinya  CSR  yang  dilakukan  melalui  sumbangan  dana  maupun fasilitas  yang  berlangsung  hanya  sementara.  Selain  itu,  permasalahan  lainnya  adalah ketidakjelasan peraturan mengenai CSR. Roscoe Pound mengemukakan paradigm hukum ” law is a tool  of social engineering ” yang artinya hukum sebagai alat perubahan sosial masyarakat.  Secara  umum  dapat  dinyatakan  bahwa  pewajiban  CSR  terhadap  seluruh perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam UU PT adalah hal yang tidak tepat dan belum jelas. 9 Belum adanya peraturan  tentang  CSR  secara  jelas  dan  mendasar.  Tujuan dari  pembentukan aturan adalah jelas untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum pada CSR ini.
PT.  Tirta  Investama  Airmadidi  adalah  suatu  badan  hukum  yang  berbentuk  perseroan terbatas  yang  memiliki  program  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.  PT.  Tirta Investama Airmadidi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi air mineral dalam kemasan yang mengelola sumber mata air di wilayah Airmadidi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara,  Minahasa utara mengalami permasalahan seperti lahan tidur yang belum di  manfaatkan  dan  Kelangkaan  Tabung  Gas  3  KG  .  Permasalahan  tersebut  diakibatkan kurangnya Kesadaran Masyarakat dan Stake holder lainnya dalam mengelola lahan tidur dan  Kotoran  peternakan  sehingga  masyarakat  cenderung  memilih  untuk  membiarkan lahan tidur tidak digunakan dan membiarkan kotoran kandang dibuang begitu saja. PT. Tirta  Investama  Airmadidi  melaksanakan  berbagai  macam  program  CSR  salah  satunya adalah Program Pertanian Organik dan Biogas PT. Tirta Investama Airmadidi dilakukan di desa  Tumaluntung  Jaga  14  Kecamatan  Kauditan  Minahasa  Utara.  Tujuan  dari  Program Pertanian Organik dan Biogas adalah memanfaatkan lahan tidur warga dan sedimen sisa kotoran  kendang  babi  berada  di  lingkungan  jaga  14  Desa  Tumaluntung  sehingga  tidak terjadi  pembiaran  lahan  tidur  dan  Bau  menyengat  dari  kandang  Babi  yang  dibiarkan. Adanya  Program  Pertanian  Organik  dan  Biogas  ini  juga  digunakan  untuk  mengatasi permasalahan  Ekonomi  masyarakat  sekitar  di  jaga  14  .  Pengelolaan  lahan  tidur  dan Sedimen  kotoran  babi  melalui  program  tersebut  harus  memberikan  manfaat
8 Tri Budiyono, 2011, Hukum Perusahaan, Penerbit Griya Media, Salatiga, hlm. 122.
9 Hasan Asy’ari, 2009, Implementasi  Corporate  Social  Responsibility  (CSR) Sebagai  Modal  Sosial  Pad  Apt.  Newmont, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
Shandy Ch Kaunang, Diana Putong (2022)
Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  CSR  PT  Tirta  Investama  Airmadidi  di  Desa  Tumaluntung  Kec  Kauditan Pasca Berlakunya UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 316-328
pembangunan yang berkelanjutan yang terdiri dari ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai dengan hukum. Peningkatan pendapatan  dari  segi  ekonomi  kepada  masyarakat  perlu diperhatikan  dalam  pelaksanaannya.  Manfaat  bagi  sosial  juga  harus  bisa  merubah paradigma masyarakat  terhadap  lahan  tidur  dan  sediman  kotoran  babi  sehingga pemanfaatan  lahan  tidur  dan  pengelolaan  sedimen  kotoran  babi  bisa  dimaksimalkan dengan  baik.  Manfaat  sosial  lainnya  yang  harus  dituju adalah  keikutsertaan  aktif  dari masyarakat  dan  perusahaan  dalam pengelolaannya.  Program  Pertanian  Organik  dan Biogas harus memberi manfaat untuk lingkungan dengan memanfaatkan lahan tidur dan Sedimen kotoran babi sehingga lingkungan di sekitar dapat lebih bermanfaat dan memiliki udara  yang  bersih.  Dalam  pelaksanaan  program  tersebut  juga  tidak  boleh  lebih mementingkan salah satu aspek saja dan mengorbankan aspek lainnya. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus dapat berjalan secara bersama sehingga dapat menciptakan program  CSR  yang  baik  dan  bermanfaat bagi  perusahaan,  masyarakat,  dan  lingkungan sekitarnya.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan menjadi focus dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan tannggung jawab social dan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama Airmadidi di Desa Tumaluntung Kec Kauditan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.

## Discussion

## Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Pasal  1  Nomor  3  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  (TJSL)  sebagai  terjemahan  dari  istilah Corporate  Social  Responsibility (CSR) untuk  konteks  perusahaan  dalam  masyarakat  Indonesia,  dan  mengartikannya  sebagai "komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".
Dalam  literatur  manajemen  perusahaan  banyak  sekali  ditemukan  tulisan  tentang  CSR atau  TJSL  baik  untuk  konteks  masyarakat  Indonesia  maupun  asing. Pada  tingkat paling dasar  namun  sekaligus  sangat  luas,  CSR  dapat  dipahami  sebagai  sebuah  relasi  atau interkoneksi  antara  perusahaan  dengan  para  pemangku  kepentingan  perusahaan tersebut,  termasuk  misalnya  dengan  pelanggan,  pemasok,  kreditur,  karyawan,  hingga masyarakat  khususnya  mereka  yang  berdomisili  di  wilayah  perusahaan  tersebut menjalankan aktivitas operasionalnya. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa  kegiatan  operasionalnya  mampu  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  secara ekonomis, efisien, dan bermutu untuk kepuasan pelanggan disamping untuk memperoleh keuntungan.  Perusahaan  juga  berkewajiban  untuk  mematuhi  hukum  dan  seluruh peraturan  perundang-undangan  nasional  dan  daerah  yang  berlaku  di  dalam  wilayah negara  seperti  misalnya  mematuhi  aturan  hukum  ketenagakerjaan,  persaingan  usaha
Shandy Ch Kaunang, Diana Putong (2022)
Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  CSR  PT  Tirta  Investama  Airmadidi  di  Desa  Tumaluntung  Kec  Kauditan Pasca Berlakunya UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 316-328
yang  sehat,  perlindungan  terhadap  konsumen,  perpajakan,  pelaporan  aktivitas perusahaan, dan seterusnya termasuk juga untuk mematuhi hak-hak asasi manusia dan asas pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.
Konsep  CSR  atau  TJSL  memperluas  kewajiban  perusahaan  tersebut  dengan  kewajiban untuk peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal di mana perusahaan tersebut berdomisili dan/atau menjalankan aktivitas operasionalnya. Kewajiban terakhir ini  dapat  dilakukan  perusahaan  melalui  berbagai  bentuk  kegiatan  yang  idealnya  cocok dengan strategi dan business core dari perusahaan itu sendiri. 10 Misalnya, pemberdayaan ekonomi rakyat berupa membina usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah; penyediaan hingga  pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan  masyarakat;  penyediaan  sarana  dan prasarana umum, dan sebagainya. Bahkan, deretan kegiatan sebagai wujud dari CSR atau TJSL  inipun  masih  dapat  ditambah  bila  kita  memasukkan  aneka  kegiatan  yang  bersifat karitatif di dalamnya, seperti menyantuni anak yatim piatu, menolong korban bencana alam, dan sebagainya.
Jadi,  pada  prinsipnya  CSR  bertujuan  agar  perusahaan  dapat  memberi  kontribusi  untuk kemajuan  atau  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Pada  poin  inilah tampak nyata bahwa pelaku usaha melalui berbagai badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum ‘diminta’ untuk bersama -sama dengan Pemerintah mewujudkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  sebab  perusahaan  juga  secara  etis  moral dinilai  memiliki  tanggung  jawab  sosial  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat.  Tugas nasional  ini  tidak  lagi  dipandang  sebagai  tanggung  jawab  negara  semata-mata  untuk melaksanakannya, walaupun  memang  masih dapat dikaji  lebih  mendalam  menyangkut sampai  seberapa  jauh  sebenarnya  perusahaan dapat  diminta  untuk  memikul  tanggung jawab mulia itu bila dibandingkan dengan kewajiban negara. Di sisi lain, CSR atau TJSL juga sebenarnya memberi manfaat bagi perusahaan yang melaksanakan. Manfaat itu misalnya CSR mampu menciptakan brand image bagi perusahaan di tengah pasar yang kompetitif sehingga  pada  gilirannya  nanti  akan  mampu  menciptakan customer  loyalty dan membangun  atau  mempertahankan  reputasi  bisnis. 11 Kemudian,  CSR  juga  dapat membantu  perusahaan  untuk  mendapatkan  atau  melanjutkan license  to  operate dari Pemerintah maupun dari publik sebab perusahaan akan dinilai telah memenuhi standar tertentu  dan  memiliki  kepedulian  sosial. 12 Singkat  kata,  CSR  memang  dapat  menjadi semacam iklan bagi produk perusahaan yang bersangkutan.
Konsep CSR atau TJSL di berbagai negara asing, utamanya negara-negara industri maju, dianggap  sebagai  sebuah  konsep  yang  berdimensi  etis  dan  moral  sehingga pelaksanaannya  pun  oleh  perusahaan  pada  prinsipnya  bersifat  sukarela  bukan  sebagai suatu  kewajiban  hukum.   Di  Indonesia,  konsep  TJSL  justru  dijadikan  sebagai  sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam
10 Michel E. Porter dan Mark R. Kramer, “Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility” . Harvard Business Review Collection, 2007.
11 Suharto, Edi., “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa itu dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan” , makalah pada seminar  Corporate  Social  Responsibility:  Strategy,  Management  and  Leadership,  di  Hotel  Aryaduta  Jakarta,  13-14 Februari 2008.
12 Ibid
Shandy Ch Kaunang, Diana Putong (2022)
Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  CSR  PT  Tirta  Investama  Airmadidi  di  Desa  Tumaluntung  Kec  Kauditan Pasca Berlakunya UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 316-328
Pasal 74 UU PT. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan.  (2)  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan  memperhatikan  kepatutan  dan  kewajaran.  (3)  Perseroan  yang  tidak melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenai  sanksi  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 13

## Pengertian Perseroan Terbatas
Perseroan  Terbatas  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  Perseroan  dan  Terbatas.  Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. 14 Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT, yaitu: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksana lainnya.
Di dalam hukum Inggris PT dikenal istilah Limited Company. Company bermakna sebagai lembaga  usaha  yang  diselenggarakan  tidak  seorang  diri,  namun  terdiri  dari  beberapa orang  yang  tergabung  dalam  satu  badan.  Limited  menunjukkan  terbatasnya  tanggung jawab  pemegang  saham,  artinya  tanggung  jawabnya  tidak  lebih  dari  dan  semata-mata dengan  harta  kekayaan  yang  terhimpun  dalam  badan  tersebut.  Dengan kata  lain,  hukum  Inggris  lebih  menampilkan  segi  tanggung  jawabnya.7  Pada  dasarnya pemegang  saham  tidak  dapat  dimintakan  tanggung  jawab  melebihi  jumlah  nominal saham  yang  ia  setor  ke  dalam  Persero. 15 Di  dalam  hukum  Jerman,  PT  dikenal  dengan istilah Aktien Gesellschaft. Aktien adalah saham. Gesellschaft adalah himpunan. Berarti hukum  Jerman  lebih  menekankan  segi  saham  yang  merupakan  ciri  bentuk  usaha ini. 16
Sedangkan  di  Indonesia  sendiri,  menurut  Rudhi  Prasetya,  istilah  PT  yang  digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan atau menggabungkan antara istilah yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak menekankan segi sero atau sahamnya, namun di sisi lain jugamenekankan segi tanggung jawabnya ayng terbatas. 17 Definisi PT
13 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 ttg Perseroan Terbatas Bab V pasal 74 ttg CSR
14 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang- Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009,hlm. 1.
15 Walter Woon, Company Law, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65.
16 Norbert Horn, et.al, ed, German Private and Commercial Law: An Introduction, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65
17 Rudhi Prasetya, Loc. Cit, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII
Shandy Ch Kaunang, Diana Putong (2022)
Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  CSR  PT  Tirta  Investama  Airmadidi  di  Desa  Tumaluntung  Kec  Kauditan Pasca Berlakunya UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 316-328
dapat  ditemukan  di  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  PT.  Pasal  ini  menyebutkan  bahwa: “Perseroan  Terbatas,  yang selanjutnya  disebut  Perseroan,  adalah  badan  hukum  yang merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Dari definisi di atas, badan hukum dapat disebut PT jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:  PT  adalah  badan  hukum;  PT  adalah  persekutuan  modal;  Didirikan  berdasarkan perjanjian;    Melakukan  kegiatan  usaha;  dan  Modalnya  terdiri  dari  saham-  saham  atau sero-sero.

## Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan adalah “ development that meets the needs of the present without compromising the ability of  future generation to meet their own needs.” 18 Artinya pembangunan yang memenuhi  kebutuhan  untuk  masa  sekarang  tanpa  mengorbankan kemampuan  generasi  mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  sendiri. Pembangunan  berkelanjutan  dapat  juga  dimaknai  dengan  pembangunan  yang memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan amat erat kaitannya prinsip triple bottom line ( profit, people, and planet ). Pembangunan ini melakukan usaha dengan memperhatikan kepentingan stakeholders.
Bagi  masyarakat  Internasional,  khususnya  negara  developing  countries,  konsep pembangunan  berkelanjutan  merupakan  salah  satu  konsep  yang  berkembang berdasarkan standar ilmu pengetahuan. Menurut Club of Rome (1972) melalui Laporan berjudul The Limits to Growth mengingatkan dunia bahwa jika terus-menerus mengejar pertumbuhan  yang  tak  terbatas  di  dunia  yang  terbatas  ini  termasuk  di  dalamnya keterbatasan  memikul  beban  limbahnya,  maka  kita  akan  menghadapi  kehancuran lingkungan,  dan  kehancuran  itu  nampaknya  lebih  cepat  daripada  yang  dapat  diduga. Senada dengan itu dan tahun yang sama Fred Hirsch menerbitkan buku Social Limits to Growth.  Selanjutnya,  pada  tahun  1987  World  Commission  on  Environment  and Development  (WCED)  atau  dikenal  sebagai  Brundland  Commission  menerbitkan  buku berjudul  Our  Common  Future.  Publikasi  ini  kemudian  memicu  lahirnya  agenda  baru mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. 19 Mengacu pada pengalaman pemerintahan Jokowi – Jusuf Kala, prinsip pembangunan berkelanjutan dalam bidang kehutanan tidak begitu  jelas  dasar  pemikiran  yang  digunakan.  Pemerintahan  ini  mengusung  agenda pembangunan nasional yang disebut dengan ‘Nawa Cita’ yang berisikan sembilan prioritas pembangunan.  Nawa  cita  kemudian  diterjemahkan  kedalam  dalam  Rencana
Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65
18 Gunawan Widjaja dan Yeremia Adri Pratama, 2008, Resiko Hukum &  Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Penerbit ForumSahabat, Jakarta, hlm. 43
19 Fred Hirsch, The Social Limits to Growth (London: Routledge & Kegan Paul, 1977). Sebelumnya, The Limit to Growth oleh William W. Behrens III Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, 1972. Selanjutnya penulis yang sama menerbitkan buku lainnya, yaitu , Beyond the Limits, 1993; dan Limits to Growth: The 30-Year Update Limits to Growth: The 30-Year Update, 2004.
Shandy Ch Kaunang, Diana Putong (2022)
Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  CSR  PT  Tirta  Investama  Airmadidi  di  Desa  Tumaluntung  Kec  Kauditan Pasca Berlakunya UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 316-328
Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019.  Dokumen  RPJMN  ini terdiri  dari  tiga  bagian,  yaitu  Agenda  Pembangunan  Nasional,  Agenda  Pembangunan Bidang,  dan  Agenda  Pembangunan  Wilayah.  Setahun  kemudian,  pada  tanggal  25 September  2014  mengadopsi  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  sebagai  agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030. Menindaklanjuti kesepakatan negara-negara  anggota  PBB  yang  tertuang  dalam “Transforming  Our  World:  The  2030 Agenda  for  Sustainable  Development”  tanggal  2  Agustus  2015, pengesahan  17  SDGs menjadi tonggak baru komitmen masyarakat internasional pada agenda pembangunan global untuk meneruskan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).20 Dalam realisasinya,  prinsip  yang  dilaksanakan  pada  pemerintahan  tersebut  masih  jauh  dari sasaran  yang  dicita-citakan.  Dalam  sejumlah  kajian  tentang  kendala  dan  hambatan pengelolaan hutan dan konservasi sumber daya alam di Indonesia (antara lain, lihat Forest Watch  Indonesia/GFW,  2002;  Triwibowo  dan  Haryanto,  2011;  Bank  Dunia,  2006). Semuanya menggambarkan bagaimana Indonesia mengalami deforestasi dan degradasi hutan yang cukup pesat selama empat dasawarsa terakhir ini. Semua laporan tersebut menyebutkan  “bad  governance”  sebagai  penyebab  dasar  yang menggagalkan penyelenggaraan kehutanan berkelanjutan di Indonesia. Sayangnya pernyataan tersebut sering  tidak  ditindaklanjuti  dengan  rekomendasi  langkah-langkah  kongkrit  yang dibutuhkan  untuk memperbaiki  “forest  governance” 21 .  Berdasarkan,  Envoronmental Performance  Index  (EPI),  Indonesia  masih  urutan  133  dari  180  negara  tahun  2018. Sebelumnya,  tahun  2008  posisi  EPI  Indonesia  Indonesia  menduduki  peringkat  102  dari 149 negara. Index tersebut merupakan gabungan dari performa 25 kelompok indikator, baik  di  bidang  kesehatan  public  dan  kesehatan  lingkungan.  Indikator  kesehatan  hutan adalah  Change  in  Growing  Stock  (Perubahan  laju  pertumbuhan  stok),  Indonesia menduduki urutan terbawah dengan skor “0”. Salah satu tujuan dari EPI adalah mengukur prestasi negara-negara dunia dalam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan 22
Pelaksanaan Tanggung Sosial dan Lingkungan ( Corporate Social Responsibility / CSR) PT. Tirta Investama Airmadidi di Desa Tumaluntung Kec Kauditan
Pelaksanaan  tanggung  jawab  Sosial  dan  Lingkungan  dari  PT  Tirta  Investama  Airmadidi terhadap warga di Desa Tumaluntung sudah berlangsung sejak 2014 berkolaborasi antara Pemerhati lingkungan Manengkel Solidaritas bersama Kelompok Tani Karioka dan PT Tirta Investama Airmadidi. “Setelah dikaji dan disosialisasikan, masyarakat desa setuju dengan pemanfaatan  limbah  ternak  menjadi  biogas.  Akhirnya,  tahun  2013  kami  bersama kelompok masyarakat disini membangun reaktor yang memproduksi biogas. Kemudian biogas  baik  gas  kompor  dan  gas  listrik  bisa  dimanfaatkan  mulai  awal  tahun  2014,” Awalnya, menurut Rumimper, setiap kotoran ternak dikumpul secara manual kemudian ditampung di reaktor. Namun, saat ini sudah dibangun pipa sambungan dari kandang ke reaktor sehingga kotoran ternak bisa disiram dan mengalir langsung ke reaktor kemudian
20 https://www.undp.org diakses 16 Juni 2022
21 (Bakti, dkk, Kajian Tata Kelola Hutan Aceh. Sebuah Usulan Redesain Kehutanan Aceh, Sekretariat Aceh Green, 2009, hal. 9-10).
22 https://epi.yale.edu/ di Akses 16 Juni 2022.
Shandy Ch Kaunang, Diana Putong (2022)
Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  CSR  PT  Tirta  Investama  Airmadidi  di  Desa  Tumaluntung  Kec  Kauditan Pasca Berlakunya UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 316-328

## diproses. 23
Pemanfaatan limbah kotoran babi ini juga selain dimanfaatkan sebagai biogas tapi juga diambil untuk dijadikan pupuk kandang oleh beberapa warga sekitar termasuk kelompok pertanian  organik  karioka.  Reaktor  biogas  ini  dibangun  Bersama  pemilik  kandang  dan Konsultan  pertanian  Bpk  Herry  Rumimper  kerja  sama  dengan  PT  Tirta  Investama Airmadidi, Pemanfaatan Biogas ini sudah bisa dirasakan oleh 10 kepala keluarga dengan hitungan Dalam 50 kg kotoran yang dihasilkan dari 70 ekor ternak, bisa menghasilkan 10 kubik  gas  yang  bisa  dimanfaatkan  dalam  2,5  sampai  3  jam  per  hari,  baik  gas  kompor maupun gas listrik oleh 10 rumah tangga dan pupuk kandangnya bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tani yang ada di desa Tumaluntung.
Penulis  turun  langsung  ke  lokasi  pada  Rabu,  15  Juni  2022  dan  mendapatkan  fakta dilapangan bahwa pelaksanaan CSR PT Tirta Investama sudah sejak 2014 berlangsung di Desa Tumaluntung, Pelaksanaan CSR ini belum memenuhi sepenuhnya atas permintaan yang  tertuang  dalam  ketentuan  pasal  74  UU nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas  yaitu  kewajiban  perusahaan  untuk  menganggarkan  dan  memperhitungkan sebagai  biaya  Perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Karena terlihat setelah pembuatan di tahun 2014 sampai saat penelitian ini terbit, tidak ada pembaharuan alat atau Update yang signifikan yang sudah dilakukan,  terbukti  seperti  Rumah  Edukasi  yg  sudah  terbengkalai,  tanaman  Organik seperti Sawi, Terong, Cabe dan Tomat yang tidak terdistribusi dengan baik, Instalasi yang tidak memadai dan distribusi Tanaman organic lainnya yg produksinya hanya memenuhi skali  kecil  saja  serta  minimnya  tanda  tanda  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di  Area Bungker dan rumah warga penerima manfaat Biogas.
23 https://beritamanado.com/kisah-sukses-warga-desa-tumaluntung-meraup-untung-kotoran-ternak-babi/ diakses 16 Juni 2022
Shandy Ch Kaunang, Diana Putong (2022)
Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  CSR  PT  Tirta  Investama  Airmadidi  di  Desa  Tumaluntung  Kec  Kauditan Pasca Berlakunya UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 316-328

## Conclusion
Penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan CSR dari PT Tirta Investama Airmadidi harus merujuk kepada UU No 40 Tahun 2007 Pasal 74 ttg CSR yang mana penganggaran dan perhitungannya  masuk  dalam  biaya  perusahaan  dan  lebih  memperhatikan  perihal kepatutan dan kewajaran suatu program. Tidak adanya peraturan lebih lanjut yang harus dirujuk selain PP nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan penulis  menyarankan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kabupaten Minahasa utara untuk memprioritaskan Usulan Draft Perda Tanggung Jawab sosial yang sudah masuk dalam tahapan pengusulan sesuai informasi yang penulis dapatkan pada 15 Juni 2022 di Bidang Persidangan dan Peraturan Daerah Kantor DPRD Minahasa Utara an Ibu Pinkan Doodoh SH MH dan Kadis Naker sebagia dinas pengusul Draft Ranperda CSR. Saran  kepada  pelaksana  CSR  untuk  melakukan  pembaharuan  alat  seperti  pengantian Selang yang ber SNI (Standart Nasional Indonesia) dan reactor secara berkala, merawat Gedung  pertemuan  kelompok  tani  dengan  baik,  Pihak  Pemerintah  dan  Perusahaan membantu  membuka  jaringan  pasar  yang  ada di  Airmadidi  sampai Manado  untuk bisa membeli langsung hasil pertanian dari kelompok – kelompok tani, membuat tanda tanda Kesehatan  dan  Keselamatan  kerja  di  Area  Kandang  dan  Rumah  Rumah  warga  yang menerima manfaat Biogas.
Shandy Ch Kaunang, Diana Putong (2022)
Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  CSR  PT  Tirta  Investama  Airmadidi  di  Desa  Tumaluntung  Kec  Kauditan Pasca Berlakunya UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 316-328

## References

## Book
Bakti, dkk, Kajian Tata Kelola Hutan Aceh. Sebuah Usulan Redesain Kehutanan Aceh, Sekretariat Aceh Green, 2009, hal. 9-10).
Fred Hirsch, The Social Limits to Growth (London: Routledge & Kegan Paul, 1977).
Sebelumnya, The Limit to Growth oleh William W. Behrens III Donella H.
Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, 1972. Selanjutnya penulis yang sama menerbitkan buku lainnya, yaitu, Beyond the Limits, 1993; dan Limits to Growth: The 30-Year Update Limits to Growth: The 30-Year Update, 2004.
Gunawan Widjaja dan Yeremia Adri Pratama, 2008, Resiko Hukum &  Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Penerbit ForumSahabat, Jakarta, hlm. 43.
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang- Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.
Hasan Asy’ ari, 2009, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pad Apt. Newmont, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
Hendrik Budi Untung, 2008, Corporate Social Responsibility, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
Joel Bakan, 2007, The Corporation Pengejar Patologis Terhadap Harta Dan Tahta , Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 32.
Michel E. Porter dan Mark R. Kramer, “Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage  and  Corporate Social  Responsibility” .  Harvard  Business  Review Collection, 2007.
Norbert Horn, et.al, ed, German Private and Commercial Law: An Introduction, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65
Rudhi Prasetya, Loc. Cit, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65
Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum , Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 69.
Sri Redjeki Hartono, 2000, Kapita Selekta Hukum Ekonomi , Penerbit PT. Mandar Maju, Bandung, hlm. 4
Shandy Ch Kaunang, Diana Putong (2022)
Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  CSR  PT  Tirta  Investama  Airmadidi  di  Desa  Tumaluntung  Kec  Kauditan Pasca Berlakunya UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 316-328
Suharto,  Edi., “Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan:  Apa  itu  dan  Apa  Manfaatnya  Bagi Perusahaan” ,  makalah  pada  seminar  Corporate  Social  Responsibility:  Strategy,
Management and Leadership, di Hotel Aryaduta Jakarta, 13-14 Februari 2008.
Tri Budiyono, 2011, Hukum Perusahaan, Penerbit Griya Media, Salatiga, hlm. 122.
Walter Woon, Company Law, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65.
Yusuf Wibisono, 2007, Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR , Penerbit Fascho Publishing, Gersik, hlm. 7.

## Regulation
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## Thesis
Ni Nyoman Yintayani, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 , Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpassar.

## Website
https://beritamanado.com/kisah-sukses-warga-desa-tumaluntung-meraup-untung- kotoran-ternak-babi/ diakses 16 Juni 2022
https://epi.yale.edu/ di Akses 16 Juni 2022.
https://www.undp.org diakses 16 Juni 2022