Asy-Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) Vol. 2, No. 1 (2017), pp. 196 -  220

## OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
DALAM MENJAGA KEPATUHAN SYARIAH

## PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Sumar’in Asmawi,
Sultan Muhammad Syafiuddin Institute of Islamic Studies of Sambas Kalimantan Barat

## Abstract
The  challenge  of  financial  globalization  impact  on  Islamic  finance  businesses  to maintain shariah compliance aspects as a means of mistake prevention and possible risks in the real sector. Compliance functions as actions and measures, both are preventive to ensure the policies, rules, systems and procedures, the business activities carried out by the Islamic Bank. The design of this study is library reaserch approach. The result shows that the system of supervision of compliance toward sharia must been done based on the rules  by  DPS.  The  functions  of  DPS  on  Islamic  Banking,  normatively  must  been implemented in accordance  with the principles of compliance, the  compliance culture, management  risk  and  the  values  of  shariah  systems.  The  existence  of  DPS  really determines the establishment of sharia compliance, which becomes the main unsure in the existence and continuity of syariah financial industry.
Keyword: shariah systems, shariah compliance and DPS.

## A. Pendahuluan
Persaingan dunia perbankan pada era globalisasi saat ini semakin ketat akibat  semakin  majunya  usaha  perbankan  baik  dalam  maupun  luar  negeri, sehingga setiap usaha perbankan berusaha memanfaatkan seoptimal mungkin dalam  penggunaan  dana  dan  teknologi  yang  dimilikinya.  Merujuk  pada
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  perbankan,  menjelaskan bahwa  Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf  hidup  rakyat  banyak. 1 Perbankan  merupakan  lembaga  yang  berfungsi sebagai  intermediasi  yang  menyimpan  dana  dari  pihak  yang  kelebihan  dana dan menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dana.
Perbankan  syari’ah  merupakan  sebuah  sistem  yang  menghilangkan sistem bunga dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukannya dan diganti dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Eksistensi  perbankan  syari’ah  itu  sendiri, diawali dengan terbentuknya PT.Bank Muamalat  Indonesia pada tahun 1991. Konsep ekonomi syari’ah diyakini menjadi sistem imun yang efektif bagi Bank Muamalat Indonesia sehingga tidak terpengaruh oleh gejolak krisis ekonomi. Dalam  perkembangannya,  bank  syariah  menjadi  sebuah  model  bisnis  baru yang  menarik  banyak  pihak  termasuk  didalamnya  pihak  perbankan konvensional yang ikut mendirikan dan mengubah sistem perbankan mereka dangan bank sistem syari’ah.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu  perbankan  syari’ah  di  Indonesia mengalami  kemajuan  yang  cukup  pesat  dari  tahun  ke  tahun.  Menurut  data Statistik  OJK  per  30  September  2016  tercatat  total  aset  bank  syariah  telah mencapai  Rp  331,76  triliun  atau  tumbuh  sebesar  17,58%  pertahun. Pertumbuhan  ini  ditopang  oleh  penghimpunan  dana  Pihak  ketiga  (DPK) sebesar Rp 263,52 triliun atau tumbuh 20,16% pertahun. Dan pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional sudah mencapai 5,31%. 2
Melihat  data  diatas  memberikan  gambaran  bahwa  perkembangan perbankan  syariah  di  Indonesia  sangat  meyakinkan.  Namun,  seiring perkembangannya  itu  masih  banyak  masalah  yang  harus  dihadapi  oleh
1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 dan 2.
2 Lihat data OJK per Oktober 2016.
lembaga  perbankan  syariah  tersebut.  Tingginya  perkembangan  perbankan Syariah  di  Indonesia  ternyata  tidak  diikuti  dengan  sistem  pengawasan  dan penerapan  syariah  yang  ketat  oleh  lembaga  pengawas.  Padahal  aspek kepatuhan  syariah  adalah  inti  dan  pembeda  antara  bank  Islam  dan  bank Konvensional.
Kepatuhan syariah ( shariah compliance ) adalah hal utama yang menjadi pembeda  antara  ekonomi  syariah  dengan  ekonomi  konvensional  atau  antara perbankan  syariah  dengan  perbankan  konvensional. 3 Penerapan  prinsip- prinsip  syariah  menjadi  suatu  keharusan  bagi  sebuah  institusi  syariah, termasuk di dalamnya institusi  bank syariah. Hal  ini lebih ditujukan sebagai bentuk  tanggung  jawab  pada  publik  ( public  accountability )  berkaitan  dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan- ketentuan  yang  telah  digariskan  dalam  hukum  syariah.  Menjadi  hilang  ruh dan  nilai  syariahnya  ketika  perbankan  syariah  hanya  mengejar  keuntungan tanpa  melihat dan  menjaga  aspek  syariah  dari core bisnis  bank.  Karena  pada prinsipnya,  masyarakat  sangat  percaya  dan  memberikan  stigma  positif terhadap hadirnya bank syariah sebagai bank yang halal dan berkah.
Lebih  lanjut  menurut  Setiawan,  dalam  penerapan  sistem  operasional perbankan  syariah,  masih  tampak  dibatasi  oleh  distorsi  dalam  ekonomi, seperti kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam  sistem  keuangan. 4 Artinya  merujuk  pada  pendapat  Setiawan, penerapan kepatuhan syariah masih menjadi distorsi dalam beberapa konteks aplikasi di bank syariah. Chapra menjelaskan, perbankan Islam sebagai salah satu lembaga intermediasi belum mampu melakukan perubahan pada tatanan sosial  utamanya  untuk  saling  mengenal,  adanya  peran  kekeluargaan,  suku serta ikatan sufistik religius yang dapat memberikan kepercayaan dan menjaga
3 M.  Syafi’i Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik , (Jakarta  :  Penerbit  Gema  Insani, 2001), hlm. 125
4 Aziz  Budi  Setiawan,  “Perbankan  Syariah;  Challenges  dan  Opportunity  Untuk Pengembangan di Indonesia”, Jurnal Kordinat , Edisi: Vol.VIII No.1, April 2006, hlm. 1-13.
hubungan stakeholders . 5 Hal  ini  tentunya  menjadikan  peran  bank  syariah sebagai  lembaga  keuangan  yang  dianggap  berperan  ganda  baik  sebagai shahibul maal maupun mudharib belum dijalankan seutuhnya, utamanya dalam memberikan pembinaan dan pendidikan pada masyarakat.
Pihak  Bank  Indonesia  selaku  pemegang  regulasi  perbankan  syariah  di Indonesia sendiri berusaha untuk mendorong praktik perbankan syariah yang kuat  dan  sehat  secara  finansial  dan  senantiasa  mengacu  kepada  prinsip- prinsip  syariah, maka bank syariah diharapkan dapat melaksanakan prinsip- prinsip  GCG  berupa  transparansi,  akuntabilitas,  tanggung  jawab,  kebebasan dan  kewajaran  dan  kepatuhan  kepada  ketentuan-ketentuan  syariah  ( shariah compliance).
Menurut  Zainal,  Kepatuhan  syariah  dalam  bank  syariah  adalah penerapan  prinsip-prinsip  Islam,  syariah  dan  tradisinya  dalam  transaksi keuangan  dan  perbankan  serta  bisnis  lain  yang  terkait. 6 Artinya  kepatuhan syariah  adalah  komitmen  bank  untuk  menjalakan  prinsip-prinsip  syariah dalam  setiap  operasional  yang  dijalankan.  Lebih  lanjut  menurut  Adrian Sutedi,  kepatuhan  syariah  dalam  operasional  bank  syariah  tidak  hanya meliputi  produk  saja,  akan  tetapi  meliputi  sistem,  teknik  dan  identitas perusahaan. Karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan image perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank  syariah.  Tujuannya,  tidak  lain  untuk  menciptakan  suatu  moralitas  dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami. 7
Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  dilakukan  terkait  pengawasan fungsi  kepatuhan  syariah  di  industri  keuangan  syariah,  dimana  fungsi
5 M.  Umer  Chapra dan  Habib  Ahmed, Corporate  Governance  Lembaga  Keuangan  Syariah , diterj. Oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 11
6 Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah , (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), hlm. 2.
7 Adrian  Sutedi, Perbakan  Syariah,  Tinjauan  dan  Beberapa  Segi  Hukum (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 145.
kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante ( preventif ), untuk  memastikan  kebijakan,  ketentuan,  sistem  dan  prosedur,  serta  kegiatan usaha  yang  dilakukan  oleh  Bank  Islam  sesuai  dengan  ketentuan  Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8 Hal ini  dilakukan  untuk  mengontrol  operasional  perbankan  syariah  serta menjadikan  bank  syariah  agar  tidak  keluar  dari  koridornya,  disiplin  dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.
Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  melalui Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  adalah  pihak  yang  ditugaskan  untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip syariah di sektor ekonomi, khususnya perbankan  syariah,  dijalankan  secara  maksimal.  Namun  dalam  praktiknya, pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPS  belum  maksimal,  dan  masih menunjukkan adanya beberapa pelanggaran syariah di perbankan syariah.
Pelanggaran shariah  complience merupakan  dampak  dari  tidak optimalnya  peran  dan  fungsi  DPS  atau  luput  dari  pengawasan  DPS,  yang berakibat  pada  rusaknya  citra  dan  kredibilitas  bank  syariah  di  mata masyarakat,  sehingga  dapat  menurunkan  kepercayaan  masyarakat  kepada bank  syariah  yang  bersangkutan.Untuk  itulah  peran  DPS  di  bank  syariah harus benar-benar dioptimalkan.

## B. Tinjuan Pustaka
Secara  sederhana  bank  merupakan  sebuah  lembaga  intermediasi  yang memberikan  fasilitas  pelayanan  keuangan  pada  masyarkat.  Dalam perkembangannya  sistem  perbankan  di  Indonesia  terbagi  menjadi  dua  yakni bank  syariah  dan  bank  konvensional.  dalam  beberapa  hal  bank  syariah  dan bank  konvensional  memiliki  persamaan  terutama  dalam  hal  sisi  teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum dalam pembukaan
8 Bank  Indonesia,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/2/PBI/2011  Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
simpanan  maupun  dalam  mendapatkan  pembiayaan. 9 Akan  tetapi  terdapat perbedaan  mendasar  (prinsip)  di  antara  bank  syariah  dengan  bank konvensional  yakni  terkait  tentang  penerapan  dan  kepatuhan  syariah  yang harus melekat pada bank syariah.
Bank konvensional adalah sebuah institusi bisnis yang bernafaskan atas dasar  prinsip  ekonomi  barat,  sehingga  keuntungan  hanyalah  diterjemahkan dalam  tataran  dan  aspek  material  belaka,  sementara  bank  syariah  adalah sebuah prinsip perbankan yang dilandaskan  pada nilai-nilai Islami, sehingga tidak  hanya  menghendaki  keuntungan  material,  namun  juga  keuntungan spritual.  Sehingga  identitas  bank  Islam  yang  mengharapakan  keuntungan ganda adalah sebuah ciri khas yang melekat dalam bank syariah itu sendiri. 10
Menurut  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  pasal  1  ayat  (1) Pebankan  Syariah  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  Bank Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha, serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Kemudian dalam  Pasal  1  ayat  (7)  disebutkan  bahwa  Bank  Syariah  adalah  bank  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah  dan  menurut jenisnya  sendiri  atau  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah.  Kemudian  dalam  pasal  1  ayat  (12),  menyebutkan  bahwa  prinsip syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan  berdasarkan fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenanga  dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 11
Kepatuhan  syariah  dalam  bank  syariah  adalah  penerapan  prinsip- prinsip  Islam,  syariah  dan  tradisinya  dalam  transaksi  keuangan  dan perbankan  serta  bisnis  lain  yang  terkait.  Sistem  keuangan  Islam  secara substansial berbeda dari industri keuangan yang masih menggunakan sistem
9 Kautsar  Riza  Salman ,  Akuntansi  Perbankan  Syariah  Berbasis  PSAK  Syariah (Padang: Akademia Permata, 2012) , hlm. 60.
10 Sumar’in, Konsep Kelembagan Bank Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 58.
11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pebankan Syariah.
konvensional. Ada kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari aktivitas bisnis keuangan dan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Dengan kata lain, salah satu aspek mendasar yang membedakan industri keuangan syariah dan  konvensional  adalah  perihal  kepatuhan  pada  prinsip  syariah  ( sharia compliance ). 12
Menurut  Zainal  Kepatuhan  syariah  dalam  bank  syariah  adalah penerapan  prinsip-prinsip  Islam,  syariah  dan  tradisinya  dalam  transaksi keuangan  dan  perbankan  serta  bisnis  lain  yang  terkait. 13 Hal  ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah adalah suatu bentuk aktivitas  holistik  dari  kegiatan  bank  syariah,  yang  tidak  hanya  berbicara produk,  akad  tapi  juga  bicara  budaya  kerja,  tradisi,  traksaksi  serta  semua aktivitas kegiatan bank syariah. Adapun konsep dasar fungsi kepatuhan yakni berfungsi  sebagai  pelaksana  dan  pengelola  risiko  kepatuhan  yang berkoordinasi  dengan  satuan  kerja  dalam  manajemen  resiko.  Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah. 14 Sehingga dalam  perbankan  syariah  sendiri  yang  dimaksud  dengan sharia  compliance yaitu    meningkatkan  pengetahuan  syariah  bagi  karyawan  sehingga  peluang terjadinya  pelanggaran  syariah  akan  dapat  diminimalisir  dan  mampu menciptakan tawaran-tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aspek syariah.
Lebih lanjut menurut Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah dalam operasional  bank  syariah  tidak  hanya  meliputi  produk  saja,  akan  tetapi meliputi  sistem,  teknik  dan  identitas  perusahaan.  Karena  itu,  budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan image perusahaan merupakan
12 Abdullah  M.  Noman,  “Imperatives  of  Financial  Innovations  For  Islamic  Banks”, International Journal of Islamic Financial Services , Vol. 3, (2003), hlm. 5-18
13 Zainal Arifin, Dasar..., hlm. 2.
14 Haniah  Ilhami,  Pertanggungjawaban  Dewan  Pengurus  Syariah  Sebagai  Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 477
salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah. Tujuannya, tidak lain untuk  menciptakan  suatu  moralitas  dan  spiritual  kolektif,  yang  apabila digabungkan  dengan  produksi  barang  dan  jasa,  maka  akan  menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami. 15
Konteks  dalam  Perbankan  Syariah,  memaknai  bahwa  kepatuhan syariah adalah suatu makna yang luas mencakup meningkatkan pengetahuan syariah  bagi  karyawan  sehingga  peluang  terjadinya  pelanggaran  syariah berkurang, selain itu menciptakan tawaran-tawaran produk dan layanan yang kreaktif  dan  inovatif,  namun  tetap  patuh  pada  aturan  DSN-MUI.  Artinya penerapan kepatuhan syariah harus difahami secara komprehensif.
Berdasarkan  penelitian  Agus  Triyanta  tentang  “Implementasi Kepatuhan  Syariah  dalam  Perbankan  Islam  (Syariah)  studi  perbandingan antara  Malaysia  dan  Indonesia”.    Dalam  penelitiannya  tersebut,  dijelaskan bahwa  keberadaan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  sangatlah  dibutuhkan pada  Lembaga Keuangan  Syariah  sebagai  jaminan  atas  operasional  lembaga- lembaga  keuangan  syariah  agar  benar-benar  sesuai  dengan  syariah, sebagaimana  yang  telah  diaplikasikan  di  Indonesia  maupun  Malaysia walaupun ada beberapa perbedaan antara penerapan di Indonesia dengan di Malaysia. 16
Penerapan  kepatuhan  syariah  adalah  suatu  hal  yang  mau  tidak  mau harus  dilakukan  dan  dijaga  oleh  pihak  bank  syariah.  Karena  penerapan kepatuhan syariah merupakan suatu aspek yang akan menjaga reputasi bank. Artinya  jika  bank  syariah  dianggap  tidak  menerapkan  prinsip  syariah  maka secara  otomatis  reputasi  bank  tersebut  telah  jatuh  dimata  nasabah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ganesan terkait tentang pengaruh
15 Adrian Sutedi, Perbakan ... , hlm. 145.
16 Agus  Triyanta,  “Implementasi  Kepatuhan  Syariah  dalam  Perbankan  Islam  (Syariah) (studi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”, IIUM (International Islamic University of Malaysia)  dalam Jurnal  Hukum No.  Edisi  Khusus  Vol.16  Oktober  2009,  Unversitas  Islam Indonesia, hlm 209-228.
reputasi  terhadap  dasar  penilaian  dalam  menentukan  apakah  suatu perusahaan  layak  untuk  dijadikan  mitra  kerjasama,  hasil  penelitian  tersebut menunjukkan pengaruh positif antara reputasi dengan kepercayaan yang pada akhirnya  akan  mengarah  pada  terciptanya  hubungan  jangka  panjang  antara bank dengan nasabah. 17 Hasil penelitian Saxton juga menunjukkan hasil yang sama  bahwa  reputasi  berhubungan  positif  terhadap  kepercayaan  masyarakat untuk  bekerjasama  pada  suatu  instansi  perusahaan. 18 Melihat  betapa pentingnya  penerapan  syariah  bagi  sebuah  lembaga  perbankan  syariah  oleh itu  penting  kiranya  untuk  memberikan  penguatan  pada  aspek  tersebut  yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak DPS.

## C. Metodologi
Penelitian ini menggunakan metode penelitian library researc (penelitian pustaka).  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  kepustakaan yang  menjadi  referensi  utama  yang  berkaitan  dengan  tema  tulisan  ini. Oleh  karena  itu,  untuk  mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini,  penulis  melakukan  penelusuran  terhadap  bahan-bahan kepustakaan  seperti,  artikel,  jurnal,  kitab-kitab  dan  buku-buku  serta  literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah ini untuk kemudian ditelaah atau  dianalisa.  Adapun  analisis  dilakukan  dengan  pendekatan deskriptik analitik, 19 artinya  peneliti  berusaha  untuk  mendeskripsikan  dan  memecahkan masalah yang diselidiki.
17 Shankar  Ganesan,  ”Determinants  of  Long-term  Orientation  in  Buyer-Seller Relationship”, Journal of Marketing , No.58, April, 1994, hlm. 1-19.
18 Todd  Saxton,  “The  Effects  of  Partner  and  Relationship  Characteristic  on  Alliance Outcomes”, Academy of Management Journal , Vol. 40, No.2, 1997, hlm. 443-461.
19 Syayfudin    Azwar, Metode  Penelitian, cet  ke-2  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  1999), hlm.126.

## D. Pembahasan
Berbicara  tentang sharia  compliance sesungguhnya  berbicara  tentang keunikan  dan  beda  antara  bank  syariah  dan  bank  konvensional.  Karena  hal esensi  dari  penerapan  kepatuhan  syariah  adalah  menjadi  keunikan  dan  ciri khas dari nilai Islam pada lembaga tersebut. Dalam beberapa hal bank syariah dan  bank  konvensional  memiliki  persamaan  terutama  dalam  hal  sisi  teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum dalam pembukaan simpanan  maupun  dalam  mendapatkan  pembiayaan. 20 Akan  tetapi  terdapat perbedaan  mendasar  (prinsip)  di  antara  bank  syariah  dengan  bank konvensional,  yaitu: 21
Tabel 1.1 Perbedaan bank syariah dan bank konvensional Karakteristik Sistem Bank Syariah Sistem Bank Konvensional Kerangka Bisnis Berdasarkan  pada  nilai-nilai Islam sebagai Landasan Filosofis Prinsip Ekonomi (barat) dijadiakan  sebagai  Landasan Filosofis Menjadi Maslahah sebagai tujuan untuk mencapai Falah Kegiatan  bisnis  dilandaskan pada  orientasi  keuntungan Optimal Meninggalkan  segala  bentuk aktivitas  yang  bertentangan dengan nilai agama Landasan Hukum Hukum Syariah Undang-undang Perbankan Undang-undang Perbankan Imbalan Hasil Prinsip Bagi Hasil dan Margin keuntungan yang jelas Sistem bunga Disepakati  secara  bersama- sama Fluktuatif  dan  sesuai  dengan tingkat suku bunga Bentuk Transaksi Akad yang jelas sesuai dengan kesepakatan bersama Uang boleh digunakan sesuai keinginan Menjunung  tinggi  hak  dan kewajiban sesuai akad Sektor Bisnis  Optimalisasi Pembiayaan Sektor riil Sektor  keuangan  dan  pasar derivatif Melihat  karakteristik  usaha  Semua perusahaan dan usaha 20 Kautsar Riza Salman , Akuntansi Perbankan ... , hlm. 60.
21 Sumar’in, Konsep Kelembagaan ... , hlm. 58-59.
dan  Perusahaan  yang  sesuai syariah yang dianggap menguntungkan Denda Diambil sesuai ketentuan dengan  prinsip  pendidikan dan penegasan Diambil  sesuai  pelanggaran yang dilakukan Dihitung sebagai bukan pendapatan  (pendapatan  non halal) Dihitung  sebagai  bagian  dari pendapatan bank Penyelesaian Sengketa Pengadilan Pengadilan Badan Arbitrase Syariah Arbitrase Hubungan bisnis Kemitraan Kreditor dan Debitor Perdagangan dan penjual Pelayanan Etika Bisnis Islami Etika bisnis yang berorientasi keuntungan material Pengawasan   Manajemen Prudensial Manajemen Prudensial
Manajemen Syariah
Melihat detail dan bedanya bank syariah dengan bank konvensional ini, menjadi  tanggung  jawab  semua  pihak  untuk  menjaga  dan  mengawasi  agar bank  syariah  tetap  pada  prinsip  dan  nilai-nilai  syariah.    Pengawasan merupakan  salah  satu  dari  fungsi  manajemen.  Adanya  pengawasan  agar menjamin  terlaksananya  sebuah  kegiatan  dengan  konsisten,  sehingga  tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik. Penjagaan dan pengawasan dalam  pandangan  Islam  dilakukan  untuk  meluruskan  yang  tidak  lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.
.  Pengawasan  dalam  Islam  mempunyai  karakteristik  antara  lain: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya  manajer, tetapi  juga  Allah  Swt,  menggunakan  metode  yang  benar  sesuai  prinsip  Islam yang  menjunjung  martabat  manusia.  Dengan  karakterisrik  tersebut  dapat dipahami  bahwa  pelaksana  berbagai  perencanaan  yang  telah  disepakati  akan bertanggung jawab kepada tidak hanya pada pimpinan dunia tapi juga Allah swt.  Di  sisi  lain  pengawasan  dalam  konsep  Islam  lebih  mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi, pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman dan tanggung jawab.
Pengawasan ( control ) dalam ajaran Islam paling tidak terbagi dalam dua hal, yaitu Pertama , control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid  dan  keimanan  kepada  Allah  Swt.  Seseorang  yang  yakin  bahwa  Allah mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati. 22
Kedua ,  sebuah  pengawasan  akan  lebih  efektif  jika  sistem  pengawasan tersebut  juga  dilakukan  dari  pihak  luar.  Bisa  berasal  dari  pimpinan,  yang menyangkut  tugas  yang  didelegasikan,  kesesuaian  penyelesaian  dan perencanaannya,  dan  lain-lain.  Oleh  itu  penerapan  syariah compliance adalah suatu  mekanisme  dari  satu  kesatuan  dalam  seluruh  aktivitas  bank  syariah. Meskipun  dalam  penerapannya  menjadi  tanggung  jawab  oleh  DPS,  namun bukan  berarti  peran  unit-unit  lain  terabaikan  dalam  penerapan  syariah compliance ini.
Kepatuhan  syariah  ( sharia  compliance )  merupakan  bentuk  pemenuhan seluruh  prinsip-prinsip  syariah  dalam  lembaga  yang  memiliki  wujud, karakteristik,  integritas  dan  kredibilitas  di  bank  syariah.  Kepatuhan  syariah tersebut  merupakan  perwujudan    nilai,  perilaku  dan  tindakan  yang mendukung  terciptanya  kepatuhan  bank  syariah  terhadap  seluruh  ketentuan- ketentuan syariah islam, yang dalam hal ini secara regulasi perbankan syariah dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  perbank syariah.  Undang  Undang  tersebut  merupakan  sebuah  dukungan  penguatan kelembagaan  dalam  memberikan  layanan  serta  kepercayaan  kepada masyarakat akan eksistensi bank syariah.
Fungsi  kepatuhan  syariah  dalam  perbankan  syariah  erat  kaitannya dengan peran dan fungsi dewan pengawas syariah di masing-masing lembaga keuangan  syariah.  Kepatuhan  syariah  ( shariah  compliance )  memiliki  standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service  Board
(IFSB)  dimana  kepatuhan  syariah  merupakan  bagian  dari  tata  kelola  lembaga ( corporate governance ).
Penerapan  syariah compliance dalam  perbankan  syariah  sesungguhnya dilimpahkan  pada  satu  lembaga  syariah.  Lembaga  tersebut  merupakan  satu elemen kunci yang berfungsi sebagai regulator dalam mengeluarkan kebijakan, aturan,  tata  kerja  yang  dijalankan  dalam  praktek  dunia  perbankan  syariah. Instrument  tersebut  adalah  Dewan  pengawas  syariah  (DPS).  Di  Indonesia, tingkat pengawasan pertama dinamai dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tingkat pengawasan berikutnya  di level nasional dinamai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). 23
Dewan pengawas syariah (DPS) ditetapkan melalui  persetujuan Dewan Syariah nasional (DSN) merupakan sebuah badan yang dibentuk secara khusus oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  DSN  adalah  lembaga  yang  berfungsi untuk  melaksanakan  tugas-tugas  MUI  dalam  menangani  masalah-masalah yang  berhubungan  dengan  aktivitas  lembaga  keuangan  syariah.  DSN  terdiri dari  beberapa  ulama,  praktisi,  maupun  pakar  ekonomi  syariah  yang sebelumnya ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti kepengurusan selama lima (5) tahun. DSN memiliki tanggung jawab dalam memastikan atau mengawal  kepatuhan  syariah,  baik  dalam  produk  maupun  operasional  dari industri keuangan syariah itu sendiri. Untuk mendukung para anggota dewan syariah  dalam  menjalankan  tugasnya,  DSN  menyiapkan  aturan  yang diperlukan,  terkait  dengan  kualifikasi  keanggotaan,  tugas  dan  kewajiban, pengakuan  fatwa  yang  diterbitkan,  serta  independensi  mereka  dari  berbagai intervensi dari berbagai pihak. 24
23 Didin  Hafidhuddin  dan  Hendri  Tanjung, Manajemen  Syariah  dalam  Praktik ,  (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm. 39
24 Lihat  Surat  Edaran  Gubernur  Bank  Indonesia  No.  8/19/DPBS  tentang  Pedoman Pengawasan  Syariah  dan  TataCara  Pelaporan  Hasil  Pengawasan  bagi  Dewan  Pengawas Syariah.
Tugas  DSN  adalah  mengawasi  produk-produk  lembaga  keuangan syariah  agar  sesuai  dangan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  dalam  syariah. Maka dari itu, DSN membuat aturan dalam bentuk guidelines dengan mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah  yang mana dalam  bentuk  fatwa  untuk  dijadikan  pedoman  dalam  kegiatan  transaksi  dan analisis  produk  dan  jasa  di  lembaga  keuangan  syariah.  Secara  rinci,  berikut tugas dan wewenang daripada DSN, yaitu: 25
1. memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah;
2. mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
3. mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah;
4. mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan.
DPS  yang  menjadi  perpanjangan  tangan  DSN  akan  memiliki  peran sebagai  pengawal  syariah compliance dalam  operasional  lembaga  keuangan syariah  yang  diawasinya.  Fungsi  utama  DPS  adalah  sebagai  penasehat  dan pemberi  saran  kepada  direksi,  pimpinan  unit  usaha  syariah  dan  pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, dan juga  sebagai  mediator  antara  lembaga  keuangan  syariah  dengan  DSN  dalam mengkomunikasikan  usul  dan  saran  pengembangan  produk  dan  jasa  dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
DPS  memiliki  peranan  penting  dalam  meminimalisir  dan  menghindari adanya  kemungkinan  penyimpangan  terhadap  kepatuhan  syariah  ( sharia compliance ).  Melalui  pengawasan  tersebut,  maka  DPS  diharapkan  dapat membantu untuk mengevaluasi dan mendeteksi sejauhmana pelaksanaan atau implementasi  kepatuhan  syariah  ditetapkan  dan  sejauhmana  penyimpangan yang  terjadi  dalam  mengevaluasi  kepatuhan  syariah  oleh  industri  keuangan
25 Rizal Yahya dkk., Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer , (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 27
syariah  atas  prinsip-prinsip  syariah.  Keberadaan  dari  DPS  diharapkan  dapat memfokuskan  dirinya  dalam  mengembangkan  dan  mengawal  industri keuangan  syariah  atas  produk  yang  dikeluarkan  maupun  operasional  yang bersangkutan  yang  diawasinya  agar  selalu  berjalan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip yang ada di dalam koridor  syariah
Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memberikan nasehat dan saran  kepada  direksi  serta  mengawasi  kegiatan  bank  agar  sesuai  dengan perinsip syariah. Dalam penjelasan pasal 32 ayat (4) hal-hal mengenai a) ruang lingkup, tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah; b) jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, harus diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
Menurut  Standar  AAOIFI,  anggota  DPS  setidaknya  harus  terdiri  atas tiga  orang  cendekiawan  syariah. 26 yang  diangkat  berdasarkan  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam keadaan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan  di  seluruh  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah.  Hal  ini perlu  dilakukan  karena  DPS  sebagai  badan  independen  dapat  terlepas  dari konflik kepentingan.  Dalam pelaksanaan tugasnya, diatur dalam Pasal 46  PBI No.11/33/ PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berikut adalah tugas dan tanggungjawab DPS: 27
1. DPS  wajib  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  sesuai  dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Tugas  dan  tanggungjawab  DPS  adalah  memberikan  nasihat  dan  saran kepada  Direksi  serta  mengawasi  kegiatan  bank  agar  sesuai  dengan prinsip syariah.
3. Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  DPS  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
26 Muhammad  Ayub, Understanding  Islamic  Finance ,  (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2009), hlm. 590
27 Lihat PBI No. 11/03/2009 Tentang Bank Umum Syariah.
a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas  pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
b. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk  produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
d. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan  penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
4. DPS  wajib  menyampaikan  Laporan  Hasil  Pengawasan  DPS  secara semesteran yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat dua bulan  setelah  periode  semester  dimaksud  berakhir.  Dalam  laporannya dibuat  pernyataan  bahwa  bank  yang  diawasinya  telah  berjalan  sesuai dengan  ketentuan  syariah.  Pernyataan  ini  kemudian  dimuat  dalam laporan keuangan bank.
5. Dari segi kinerja bisa jadi tugas DPS lebih berat dari Dewan Komisaris. Hal  ini  bisa  dilihat  dari  jumlah  rapat  yang  wajib  dilakukan  oleh  DPS dibandingkan  oleh  Dewan  Komisaris.  Dalam  Pasal  49  ayat  1  PBI No.11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan  GCG  bagi  Bank  Umum Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  disebutkan  bahwa  rapat  DPS  wajib diselenggarakan  paling  kurang  satu  kali  dalam  satu  bulan.  Sedangkan bagi  Dewan  Komisaris  wajib  diselenggarakan  paling  kurang  satu  kali dalam dua bulan
Terkait  dengan  proses  pengawalan  kepatuhan  syariah,  proses pengawalan  kepatuhan  syariah  oleh  DPS  mengikuti  aturan  yang  telah ditetapkan  oleh Accounting  And  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial Institutions (AAOIFI)  dan Islamic  Financial  Services  Board (IFSB),  yang
menegaskan  adanya  pengawasan  sebelum  bisnis  dijalankan  ( ex  ante )  dan setelah bisnis dijalankan ( ex post ).
Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengemban tugas dan tanggungjawab besar  dan  berfungsi  sebagai  bagian stakeholders ,  karena  mereka  adalah pelindung  hak  investor  dan  pengusaha  yang  meletakkan  keyakinan  dan kepercayaan  dalam  institusi  finansial.  Dalam  analisis  penulis  setidaknya terdapat beberapa 3 (tiga) isu strategis yang harus diperbaiki dalam kaitannya dengan  tugas  DPS  yakni  masalah  kompetensi  dan  kualifikasi,  masalah independen, serta masalah prosedur pelaksanaan audit syariah.
Pertama Masalah kompetensi dan kualifikasi ini menjadi masalah utama yang mestinya harus benar-benar diatasi. Fakta di lapangan ditemukan bahwa pengangkatan  DPS  bukan  didasarkan  pada  keilmuannya,  sehingga  fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dari praktik syariah menjadi  hal  yang  mungkin  dan  sering  terjadi.  Oleh  itu,  sistem  seleksi, kompetensi  dan  kualifikasi  terhadap  DPS  harus  distandarisasikan  oleh  pihak OJK, hal ini dengan harapan DPS benar-benar orang pilihan yang mempunyai kualifiasi  dan  kompetensi  baik  secara  ilmu  ekonomi,  maupun  ilmu  agama khususnya  tentang  syariah  yang  relevan  dalam  menunjang  pekerjaannya sebagai pengawas internal di bank syariah.
Kesalahan  bank-bank  syariah  di  Indonesia  mengangkat  DPS,  yakni mengangkat  orang  yang  sangat  terkenal  di  ormas  Islam  atau    terkenal  dalam ilmu  keislaman  (bukan  syari’ah),  tetapi  tidak  berkompeten  dalam  bidang perbankan  dan  keuangan  syariah  merupakan  bahaya  latin  yang  harus  segera hilangkan. DPS bagi sebagian bank hanya dijadikan sebagai alat promosi untuk memperkenalkan  bank.  Sebagian  DPS  tidak  mengerti  operasional  perbankan syariah dan tidak optimal mengawasi bank syariah.
Realita  ini  sesungguhnya  menguntungkan  bagi  pihak  manajemen perbankan  syariah,  karena  mereka  lebih  bebas  berbuat  apa  saja,  karena pengawasannya  sangat  longgar.  Tetapi  dalam  jangka  panjang  hal  ini  justru
merugikan  gerakan  ekonomi  syariah,  tidak  saja  bagi  bank  syariah  yang bersangkutan  tetapi  juga  bagi  gerakan  ekonomi  dan  bank  syariah  secara keseluruhan dan kemajuan bank syariah di masa depan. Karena itu tidak aneh jika masih banyak masyarakat Indonesia yang memandang bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional
Kemampuan  Fiqih  yang  dimiliki  oleh  DPS  tidak  diimbangi  dengan kemampuan dan pengetahuan dibidang perbankan juga merupakan hal biasa yang  ditemukan  dari  beberapa  DPS,  sehingga  berkemungkinan  akan memposisikan DPS kepada dua opsi. Pertama , DPS akan selalu berpijak kepada prinsip  syariah  dan  memegang  teguh  kaidah-kaidah  fiqih,  sehingga  dari  sisi bisnis perbankan tidak terpikirkan bagaimana julan produk yang bisa diminati oleh  nasabah  sehingga  produk  tidak  bisa  bersaing  di  pasaran  sehingga marketing  produk  juga  akan  terdampak. Kedua ,  jika  DPS  tidak  mengetahui siklus perbankan secara keseluruhan dan tidak melakukan pengawasan secara optimal,  hal  ini  akan  menguntungkan  manajemen  karena  mereka  lebih  bebas berbuat  apa  saja,  karena  pengawasannya  sangat  longgar.  Dalam  jangka panjang, dua opsi tersebut akan merugikan gerakan ekonomi syariah kedepan. Oleh  itu,  dalam  analisis  penulis,  sistem  seleksi  dan  pengangkatan  DPS  harus dievaluasi  oleh  pihak  OJK,  dalam  upaya  menjaga  syariah compliance di perbankan syariah.
Kedua masalah  Independensi,  bahwa  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) adalah  pihak  yang  memberikan  jaminan  kepada  masyarakat  terhadap kemurnian nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah, namun dilain pihak mereka juga dihadapkan pada objektivitas dan independensi sebagai pegawai yang  juga  mendapatkan  fasilitas  dan  gaji  dari  pihak  perbankan  tersebut. Keterkaitan  struktur  ini  menyebabkan  DPS  akan  kesulitan  untuk  bersikap independen  secara  mental  untuk  memberikan  pengawasan  yang  objektiv terhadap  produk  dan  operasional  dari  bank  bersangkutan.  Walaupun,  ini
secara  individu  secara  subyektif  bisa  dilakukan,  namun  relative  sulit  untuk diukur dan dibuktikan.
Selanjutnya,  independensi  DPS  terhadap  DSN.  Saat  ini,  beberapa  DPS juga  merangkat  menjadi  pengurus  di  DSN.  Kondisi  ini  akan  menimbulkan konflik  kepentingan  saat  DPS  yang  rangkap  jabatan  tersebut  mengajukan permohonan  fatwa  kepada  DSN.  Idealnya,  pemisahan  DSN  dan  DPS  seperti yang ditunjukkan antara BI atau OJK dengan bank, dimana tidak ada pegawai BI  atau  OJK  yang  membuat  regulasi  yang  merangkap  sebagai  karyawan  di bank. Oleh itu, perlunya diatur bagaimana mestinya pihak DPS adalah badan otonom yang terpisah dari manajemen bank, bahwa mereka adalah pihak yang menadapatkan  fasilitas  dari  OJK  atau  BI,  bukan  dari  bank  secara  langsung. Selain  itu,  perlunya  aturan  yang  tegas  pada  pihak  DPS  untuk  bersikap independen,  dan  bukan  bagian  dari  DSN  karena  mereka  adalah  pihak  yang mestinya ditunjuk oleh DSN bukan bagian dari orang DSN.
Ketiga adalah  masalah  prosedur  pelaksanaan  audit  syariah,  bahwa pengembangan  perbankan  syariah  merupakan  suatu  hal  yang  patut  untuk  di apresiasi,  namun  disisi  lain  harusnya  juga  diikuti  dengan  penerapan  prinsip kehatian-hatian  ( prudential )  dalam  setiap  aktivitas  utamanya  terkait  masalah pembiayaan  yang  bermasalah  (NPF),  harus  dapat  terus  diminimalisir. Keinginan untuk terus berkembang dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar  harus  diimbangi  dengan  ketelitian  dan  kehati-hatian  dalam  mengelola dana perbankan sehingga perkembangan perbankan syariah dapat terus terjaga stabilitasnya.  Sehingga  terkait  masalah  prosedur  pelaksanaan  audit  syariah juga harus benar-benar diperhatikan dalam menjaga kridebilitas DPS di sebuah lembaga perbankan.
Selain  itu  masalah  ketiga  terkait  dengan  prosedur  pelaksanaan  audit syariah  juga  berhubungan  dengan  masalah  akad  dan  prosedur  pembiayaah. Bahwa  perbankan  syariah  sangat  rentan  terhadap  kesalahan-kesalahan  yang bersifat  prinsip  utamanya  terkait  tentang  masalah  akad  dan  prosedur
pembiayaan.  Tuntutan  target,  tingkat  keuntungan  yang  lebih  baik,  serta penilaian  kinerja  pada  setiap  cabang  bank  syari’ah,  yang  masih  dominan didasarkan  atas  kinerja  keuangan,  akan  dapat  mendorong  para  pelaku  dan praktisi untuk  melanggar  ketentuan  syari’ah.  Hal  ini  akan  semakin  rentan terjadi  pada  bank  syari’ah  dengan  tingkat  pengawasan  syariah  yang  rendah. Oleh  karenanya,  tidak  heran,  jika  masih  banyak  ditemukannya  pelanggaran aspek  syari’ah  yang  dilakukan   oleh  lembaga-lembaga  perbankan  syariah, khususnya  perbankan  yang  konversi  ke  syariah  atau  membuka  unit  usaha syariah. Oleh itu dalam upaya menjaga dan meningkatkan prosedur kepatuhan syariah disuatu bank, pihak manajemen atau OJK harus membuat aturan yang ketat tentang standar audit internal yang dilakukan oleh DPS.
Merujuk  pada  pendapat  Makmur  dalam  melakukan  pengawasan  ada beberapa  teknik  yang  harus  diperhatikan  agar  pengawasan  utamanya  DPS yang dilakukan bisa berjalan maksimal, diantaranya: 28
1. Pemantauan  dalam  pengawasan.  Pemantauan  yang  dilakukan  secara langsung  atau  tidak  langsung,  agar  program  yang  direncanakan  bisa diimplementasikan dengan baik.
2. Pemeriksaan dalam pengawasan. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus  dapat  memberikan  informasi  atau  keterangan  yang  jelas    dengan mengandung kebenaran.
3. Penilaian  dalam  pengawasan.  Penilaian  sebagai  bagian  dari  pengawasan harus dilakukan dengan jujur dan adil. Jiwa utamanya adalah kebenaran, karena penilaian akan sangat berakibat negatif.
4. Wawancara dalam pengawasan.Wawancara dalam pengawasan dilakukan dalam rangka memperoleh informasi sehingga pengawas bisa menentukan suatu  keyakinan  dari  kebenaran  dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan  yang sesuai dengan rencana awal.
28 Makmur, Efektivitas  Kebijakan  Kelembagaan  Pengawasan ,  (Bandung;  Rfika  Aditama, 2011) hlm. 195.
5. Pengamatan  dalam  pengawasan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  membuktikan antara data yang diamati dengan yang sesungguhnya terjadi.
6. Analisis  dalam  pengawasan.  Setiap  data  yang  diperoleh  dari  hasil pengawasan  harus  dilakukan  analisis  untuk  menentukan  kualitas  hasil pekerjaan yang dilakukan oleh satuan unit kerja.
7. Pelaporan  dalam  pengawasan.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa setiap  pelaksanaan  kegiatan  dalam  berbagai  kelembagaan  selalu memberikan  laporan  dari  apa  yang  telah  dikerjakan,  begitu  juga  dalam sebuah pengawasan.
Lebih  lanjut  merujuk  pada  pendapat  Agustianto,  agar  DPS  dan  DSN memiliki peran  yang optimal dan  signifikan, setidaknya ada lima hal penting yang harus menjadi perhatian  bersama: 29
1. MUI  menentukan  klasifikasi  keahlian  pihak-pihak  yang  dapat  diangkat menjadi  anggota  DSN  atau  DPS.  Seperti  di  Sudan,  Abdallah  (1994) menyatakan bahwa anggota Department of Fatwa and Research (DFR) dan Higher  Sharia  Supervisory  Board  (HSSB)  adalah  orang-orang  yang mempunyai  keahlian  di  bidang  Syariah  ( Islamic  Jurisprudence ),  hukum  dan ekonomi (akuntansi).
2. Bank Indonesia sudah mengeluarkan PBI (Peraturan bank Indonesia), tahun 2010 tentang Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dan UUS. Salah isinya  adalah  mengatur  tentang  peran  dan  kedudukan  Dewan  Pengawas Syariah. Menurut PBI tersebut, seorang konsultan bank syariah tidak boleh menjadi  Dewan  pengawas  Syariah,  hal  ini  bertujuan  agar  terjadi   pola hubungan yang fair antara konsultan, DPS dan bank syariah. Dalam masa transisi,  dimana  Indonesia  masih  kekurangan  SDM,  DSN  MUI  dan  Bank Indonesia  telah  melakukan  berbagai  terobosan  program  dan  juga  kegiatan dalam  rangka  menambah  jumlah  sumber  daya  manusia  yang  ahli  dalam
29 Agustianto,  “Optimalisasi  Peranan  Dewan  Pengawas  Syari’ah”,  dikutip  dari http://www.agustiantocentre.com/, tanggal 2 Mei 2017.
bidang  ekonomi  syariah,  seperti  sertifikasi,  annual  meeting,  seminar, workshop dan sebagainya.
3. Model  pengawasan  DPS  pasca  keluaranya  PBI  tentang  GCG  Bank  Syariah betul-betul aktif dan produktif. Pada model pengawasan ini DPS dilakukan oleh  sebuah  departemen  syari’ah  di  suatu  perbankan  syari’ah.  Dengan model  ini  ahli  syariah  bertugas full  time ,  didukung  oleh  staf  teknis  yang membentu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahi syariah  departemen  tersebut.  Jika  model  ini  diterapkan  secara  fungsional, maka  tugas-tugas  DPS  sebagaimana  yang  dihekehendaki  DSN  dapat terwujud. Kalau DPS melanggar PBI dan sudah diingatkan sebanyhak tiga kali, maka selama 10 tahun, orang tersebut tidak boleh menjadi DPS.
4. Posisi  DPS  seharusnya  sejajar  dengan  Komisaris.  sehingga  perannya  dan kedudukannya  sangat  kuat.  Ketentuan  ini  seyogianya  masuk  dalam Undang-Undang  Perbankan  Syari’ah.  Apabila  Dewan  Pengawas  Syari’ah terlepas  dari  Bank  Indonesia/  Otoritas  Jasa  Keuangan,  maka  akibatnya, mereka  bekerja dalam pengawasan itu, hanya sambilan saja. Padahal Islam menuntut profesionalisme dan keseriusan dalam setiap pekerjaan, termasuk dalam pengawasan.
5. Kelima,  Banyak  usulan  dari  tokoh  di  daerah,  agar  bank  syari’ah  memiliki DPS  di  daerah.  Hal  ini  sejalan  dengan  semakin  meluasnya  kantor  cabang perbankan syari’ah ke berbagai wilayah provinsi, bahkan kabupaten /kota. Usulan tersebut positif dan perlu didukung, agar penerapan prinsip syari’ah lebih terjamin di daerah-daerah.

## E. Penutup
Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap  kepatuhan  syariah  ( sharia  compliance )  dalam  perbankan  syariah  di Indonesia,  memiliki  tanggungjawab  dan  peranan  setral  yang  diatur  melalui ketentuan hukum yang tegas. Dilihat berdasarkan aturan dan undang-undang
serta  praktik  yang  dilakukan  dalam  lembaga  perbankan  syariah,  DPS  adalah kunci dalam pelaksanaan dan pengawasan sharia compliance ). Kedudukan DPS sangat  menentukan  terciptanya  kepatuhan  syariah  (sharia  compliance)  yang merupakan  unsur  utama  dalam  keberadaan  dan  kelangsungan  usaha  bagi industri keuangan syariah.
Beberapa rekomendasi yang dituliskan oleh peneliti utamanya terkait 3 (tiga)  fokus  utama  yang  isu  dalam  optimalisasi  peran  DPS  di  Bank  Syariah meliputi,  standarisasi  kompetensi  dan  kualifikasi  seorang  DPS,  masalah independen  yang  harus  diatur  secara  jelas  dalam  regulasi  baik  oleh  OJK maupun pihak Internal bank syariah, serta masalah prosedur pelaksanaan audit syariah  yang  harus  dibakukan  secara  nasional  dalam  semua  lembaga perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Abdullah M. Noman, “Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks”,
International Journal of Islamic Financial Services , Vol. 3, (2003), hlm. 1-14
Adrian  Sutedi, Perbakan  Syariah,  Tinjauan  dan  Beberapa  Segi  Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)
Agus  Triyanta,  “Implementasi  Kepatuhan  Syariah  dalam  Perbankan  Islam (Syariah)  (studi  perbandingan  antara  Malaysia  dan  Indonesia)”,  IIUM (International Islamic University of Malaysia) dalam Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol.16 Oktober 2009, Unversitas Islam Indonesia, hlm 209- 228.
Agustianto,  “Optimalisasi  Peranan  Dewan  Pengawas  Syari’ah”,  dikutip  dari http://www.agustiantocentre.com/, tanggal 2 Mei 2017.
Aziz  Budi  Setiawan,  “Perbankan  Syariah;  Challenges  dan  Opportunity  Untuk Pengembangan di Indonesia”, Jurnal Kordinat , Edisi: Vol.VIII No.1, April 2006, hlm. 1-14.
Bank  Indonesia,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/2/PBI/2011  Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik , (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
Haniah Ilhami, Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 14-28.
Kautsar  Riza  Salman ,  Akuntansi  Perbankan  Syariah  Berbasis  PSAK  Syariah (Padang: Akademia Permata, 2012)
M.  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik ,  (Jakarta  :  Penerbit  Gema Insani, 2001)
M.  Umer  Chapra  dan  Habib  Ahmed, Corporate  Governance  Lembaga  Keuangan Syariah , diterj. Oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
Makmur, Efektivitas  Kebijakan  Kelembagaan  Pengawasan ,  (Bandung;  Rfika Aditama, 2011)
Muhammad  Ayub, Understanding  Islamic  Finance ,  (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2009)
Rizal  Yahya  dkk., Akuntansi  Perbankan  Syariah  Teori  dan  Praktik  Kontemporer , (Jakarta: Salemba Empat, 2009)
Shankar  Ganesan,  ”Determinants  of  Long-term  Orientation  in  Buyer-Seller Relationship”, Journal of Marketing , No.58, April, 1994, hlm. 1-19
Sumar’in, Konsep Kelembagan Bank Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
Syayfudin    Azwar, Metode  Penelitian, cet  ke-2  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1999).
Todd Saxton, “The Effects of Partner and Relationship Characteristic on Alliance Outcomes”, Academy of Management Journal , Vol. 40, No.2, 1997, hlm. 443-461.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pebankan Syariah.
Zainal  Arifin, Dasar-dasar  Manajemen  Bank  Syariah ,  (Tangerang:  Aztera Publisher, 2009)