Penafsiran Ujaran Kebencian Dalam  Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan
Erdianto Effendi a a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email : erdianto.effendi@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 19-03-2020
Revised     : 02-05-2020 Accepted : 02-05-2020 Published  : 31-05-2020
Keywords: Sexual harrasment Sexual assault Criminal law Hate  speech  is  a  form  of  crime  that  often  occurs,  especially  related  to the political  situation,  both national and regional. Although  it has  been regulated  in  various  laws,  the  meaning  of  the  hate  speech  is  still multiple interpretations. By using juridical normative research methods, it  is  known that what  is  meant by  hate speech  should  be  interpreted as saying  that  invites  hatred  of  individuals  or  groups  of  people  based  on ethnicity,  religion,  race  and  class,  not  expressions  of  hatred  towards someone or a group of people.
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 19-03-2020
Direvisi      : 02-05-2020 Disetujui : 02-05-2020 Diterbitkan : 31-05-2020

## Kata Kunci:
Pelecehan seksual Perbuatan cabul Hukum pidana Ujaran kebencian merupakan bentuk tindak pidana yang banyak terjadi khususnya  terkait  dengan  situasi  politik  baik  nasional  maupun  daerah. Meskipun  sudah  diatur  dalam  berbagai  perundang-undangan,  makna ujaran  kebencian  tersebut  masih  bersifat  multitafsir.  Dengan menggunakan  metode  penelitian  yang  bersifat  yuridis  normatif, diketahui  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ujaran  kebencian  seharusnya dimaknai  dengan  ujaran  yang  mengajak  membenci  seseorang  indvidu atau  kelompok  masyarakat  berdasarkan  suku,  agama,  ras  dan  antar golongan,  bukan  pernyataan  kebencian  kepada  seseorang  atau sekelompok orang.

## PENDAHULUAN
Meskipun  hukum  khususnya  hukum  pidana  dibuat  dengan  berlandaskan  asas legalitas  sedemikian  kongkrit,  dalam  penerapan  hukumnya  tetap  menyisakan  berbagai masalah.  Tidak  semua  kaidah  hukum  mencakup  pengaturan  terhadap  semua  fakta,  terjadi kekosongan  hukum  atau  suatu  Undang-undang  seringkali  tidak  jelas  maknanya.  Sudikno Mertokusumo  menyatakan  bahwa  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya. 1
Dalam  hal  perundang-undangannya  tidak  jelas,  tersedialah  metode  interpretasi  atau metode  penafsiran.  Penafsiran  tidak  hanya  dilakukan  oleh  hakim,  tetapi  juga  oleh  peneliti hukum,  dan  mereka  yang  berhubungan  dengan  kasus  atau  konflik  dan  peraturan-peraturan hukum,  namun  penafsiran  oleh  hakim  yang  mempunyai  kekuatan  karena  dituangkan  dalam bentuk putusan. 2
Berbagai metode itu antara lain : (i) penafsiran hukum yang sudah dikenal antara lain penafsiran  gramatikal  yang  menguraikannya  menurut  bahasa  umum  sehari-hari.  Dalam praktik,  penafsiran  secara  gramatikal  melibatkan  para  ahli  bahasa,  (ii)  penafsiran  sistematis atau  logis,  yaitu  penafsiran  dengan  cara  menghubungkan  perundang-undangan  yang  satu dengan  keseluruhan  sistem  hukum,  (iii)  penafsiran  historis  yaitu  metode  penafsiran  menurut terjadinya  dengan  cara  meneliti  sejarah  terjadinya,  (iv)  penafsiran  teleologis  atau  sosiologis yaitu  metode  penafsiran  dengan  memahami  tujuan  dibentuknya  Undang-undang,  dalam  hal ini lebih diperhatikan tujuan pembentukan Undang-undang daripada bunyi kata-kata saja, (v) penafsiran komparatif, yaitu dengan cara memperbandingkan, (vi) penafsiran antisipatif atau futuristis yaitu dengan cara melihat perundang-undangan yang belum berlaku, (vii) penafsiran Restriktif,  yaitu  metode  penafsiran  dengan  cara  mempersempit  pengertian,  serta  (viii) penafsiran ekstensif yaitu dengan memperluas arti dari suatu kata dalam Undang-undang. 3
Salah  satu  persoalan  hukum  yang  sering  mengundang  kontroversi  dan  perdebatan adalah  terkait  dengan  apa  yang  sering  disebut  sebagai  ujaran  kebencian  ( hate  speech )  yang hari  ini  makin  marak  dengan  menjamurnya  penggunaan  media  sosial  dan  diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kebebasan  yang  terbelenggu  di  masa  Orde  Baru  dan  dijamin  sepenuhnya  di  masa Orde  Reformasi  ditafsirkan  di  tengah  masyarakat  seolah-olah  sebebas-bebasnya.  Kebebasan dan  jaminan  atas  HAM    di  dalam  praktiknya  telah  menimbulkan  pemahaman  di  kalangan masyarakat  seolah-olah  sebagai  bebas-sebebasnya  tanpa  ada  batas  dan  pengecualian.  Tidak mengherankan  jika  di  masa  reformasi  kegiatan-kegiatan  yang  dipandang  sebagai
1 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Suatu Pengantar (Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka,  2014),  48- 49.
2 Ibid , 73.
3 Ibid , 77-82.
implementasi  kebebasan  dalam  menjalankan  HAM  semakin  marak  baik  atas  nama  agama, etnik maupun kedaerahan. 4
Semua  orang  bicara,  bicara  apapun  atas  nama  kebebasan,  hak  asasi  manusia  dan demokrasi termasuk bicara tentang apa yang ia tidak tahu sekalipun, atau termasuk menghina atau menuduh orang  yang tidak ia sukai yang lazim dikenal dengan istilah ujaran kebencian tersebut,  khususnya  dalam  masa  pesta  demokrasi    seperti  saat  pemilihan  presiden  atau pemilihan  kepala  daerah.  Berhadapan  dengan  fakta  ini,  negara  berada  dalam  posisi  yang dilematis.  Di  satu  sisi  ada  keinginan  untuk  memberikan  jaminan  berupa  kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat, tetapi di sisi lain, ada hak warga negara, kelompok masyarakat dan negara itu sendiri yang juga perlu dilindungi untuk dijaga kehormatannya.
Jika  pada  masa  Orde  Baru  dan  Orde  Lama  pola  hubungan  antara  hukum  pidana  di satu sisi dengan demokratisasi ditandai dengan digunakannya hukum pidana sebagai alat yang secara  represif  untuk  membungkam  lawan-lawan  politik  atau  lebih  tepatnya  kelompok  pro demokrasi di Indonesia, dalam masa reformasi  saat ini, sudah seharusnya lah hukum pidana digunakan  untuk  kepentingan  negara  yang  menunjung  tinggi  demokrasi  dan  hak  asasi manusia. 5
Membatasi  kebebasan  yang  dapat  mengancam  keamanan  dan  keselamatan  negara, kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan serta individu sangat diperlukan dalam rangka menghadapi kebebasan yang disalahtafsirkan sebagai bebas sebebas- bebasnya,  namun  harus  senantiasa  diingat  agar  penggunaan  hukum  pidana  tidak  bersifat multitafsir.  Harus  dibedakan  mana  kritik,  mana  pula  ujaran  kebencian.  Harus  dipilah-pilah benar, mana yang merupakan hak asasi mana pula yang patut disebut sebagai kejahatan yang boleh dihukum dengan menggunakan hukum pidana.
Berhadapan  dengan  kenyataan  itu,  salah  satu  pasal  yang  paling  sering  digunakan terhadap  pelaku  penyebar  ujaran  kebencian  adalah  Pasal  45A  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan  atau  kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  dipidana  penjara  paling  lama  6
4 Erdianto Effendi, Penanggulangan Separatisem dengan Menggunakan Hukum Pidana (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015).
5 Ibid.
(enam)  tahun  dana  atau  denda  paling  banyak  Rp.1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah)”.
Penggunaan  pasal  tersebut  oleh  sebagian  pihak  seringkali  diartikan  sebagai  pembelenggu kebebasan dan hak asasi manusia, apalagi pengertian dan definisi dari ujaran  kebencian tidak lah kongkret.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis - normatif , dengan jenis penelitian dogmatik ,  bentuk  penelitian perskriptif hubungan  hukum.  Spesifikasi  penelitian  ini  yaitu deskriptif-analitis. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui  metode library research (metode  kepustakaan)  dengan  menguji  bahan  dokumen  dan  bahan  pustaka  yang digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data  dianalisis  secara kualitatif - normatif ,  meneliti  dengan jalan  menafsirkan  dan  membangun  pernyataan  yang  terdapat  dalam  dokumen  per-undang- undangan. Metode analisis kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna  dan  substansinya  dari  berbagai  literatur,  peraturan  perundang-undangan,  putusan pengadilan,  kemudian  dianalisis  dengan normatif nya  undang-undang,  teori  dan  pendapat pakar  yang  berkaitan,  sehingga  didapat  kesimpulan  tentang  penafsiran  ujaran  kebencian dalam kasus-kasus ujaran kebencian menurut beberap putusan pengadilan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Mengatasi dilema antara penegakan hukum dengan jaminan hak asasi manusia, maka harus  ada  pembatasan  yang  tegas  mana  yang  merupakan  hak  asasi  mana  pula  yang  patut disebut sebagai kejahatan yang boleh dihukum dengan menggunakan hukum pidana. Muladi 6 mengingatkan agar penggunaan hukum pidana harus memperhatikan hal-hal berikut :
Pertama , jangan menegakkan hukum pidana untuk pembalasan semata-mata. Dalam hal ini ada kepentingan lain yakni kepentingan pribadi si pelaku juga harus dijamin agar tidak muncul istilah crime by the government dan the victim of abuse of power . Kedua , jangan menggunakan hukum pidana apabila korbannya tidak jelas,
Ketiga ,  jangan  menggunakan  hukum  pidana  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  selagi masih  dapat  dicapai  dengan  cara  lain  yang  sama  efektifnya,  dan  dengan  kerugian yang lebih kecil (asas subsidaritas)...,
Keempat , jangan menggunakan hukum pidana bilamana kerugian akibat pemidanaan lebih besar daripada kerugian akibat tindak pidana itu sendiri,,
Kelima ,  jangan  menggunakan  hukum  pidana  bilamana  hasil  sampingan  yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang dikriminalisasikan,
Keenam ,  jangan  menggunakan  hukum  pidana  apabila  tidak  mendapatkan  dukungan masyarakat
6 Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Hakekat,  Konsep  dan  Implikasinya  dalam  Perspektif  Hukum  dan  Masyarakat , (Bandung: Refika Aditama, 2009), 95-96.
Ketujuh , jangan menggunakan hukum pidana apabila diperkirakan tidak efektif,
Kedelapan ,  hukum  pidana  harus  dapat  menjaga  keselarasan,  keserasian,  dan keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu,
Kesembilan ,  penggunaan  hukum  pidana  harus  selaras  dengan  tindakan  pencegahan lain yang bersifat non penal,
Kesepuluh ,  penggunaan  hukum  pidana  harus  dapat  meredam  faktor  utama  yang bersifat kriminogen,
Kesebelas ,  perumusan  tindak  pidana  harus  tepat  dan  teliti  dala  menggambarkan perbuatan yang dilarang,
Keduabelas , perbuatan yang dikriminalisasi harus digambar secara jelas, dan Ketigabelas ,  prinsip  diferensiasi  kepentingan  yang  dirusak,  perbuatan  yang dilakukan, status pelaku dalam kerangka asas kulpabilitas
Guna  menghindari  multi  tafsir  yang  mengancam  kebebasan  menyampaikan pendapat,  maka  perlu  dilakukan  tafsir  yang  tidak  serampangan  akan  tetapi  tafsir  menurut metode  ilmiah  hukum  sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas  yaitu  metode  penafsiran gramatikal,  penafsiran  sistematis  atau  logis,  penafsiran  historis,  penafsiran  teleologis  atau sosiologis,  penafsiran  komparatif,  penafsiran  antisipatif  atau  futuristis,    penafsiran  restriktif, serta penafsiran ekstensif. Secara bahasa, ujaran kebencian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris  yaitu hate  speech .  Pada  dasarnya,  ujaran  kebencian  berbeda  dengan  ujaran  ( speech ) pada  umumnya,  walaupun  di  dalam  ujaran  tersebut  mengandung  kebencian, menyerang  dan berkobar-kobar.  Perbedaan  ini  terletak  pada  niat  ( intention )  dari  suatu  ujaran  yang  memang dimaksudkan  untuk  menimbulkan  dampak  tertentu,  baik  secara  langsung  (aktual)  maupun tidak  langsung  (berhenti  pada  niat).  Menurut  Susan  Benesch,  jika  ujaran  tersebut  dapat menginspirasi  orang  lain  untuk  melakukan  kekerasan,  menyakiti  orang  atau  kelompok  lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan. 7
Namun  menurut  David  O.  Brink,  ada  pernyataan  atau  ujaran  yang  bersifat diskriminatif  namun  tidak  termasuk  dalam  kategori  ujaran  kebencian.  Hal  ini  dapat dicontohkan  pada  stereotipe  yang  bias  dan  jahat,  namun  tidak  sampai  pada  derajat stigmatisasi,  merendahkan,  sangat  menyakiti  ataupun  melukai.  Menurut  Brink, hate  speech lebih  buruk  dari  sekedar  pernyataan  yang  diskriminatif.  Ia  menggunakan  simbol  tradisional untuk  melecehkan  seseorang  karena  keterikatannya  pada  kelompok  tertentu  dan  sebagai
7 Lidya  Suryani  Widayati,  “Ujaran  Kebencian:  Batasan  Pengertian  Dan  Larangannya,” Jurnal  Kajian  Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis X No. 06 (2018)
ekspresi  dari  penghinaan  kepada  targetnya  agar  menimbulkan  efek  kesengsaraan  secara psikologis. 8
Prinsip-prinsip Camden, suatu dokumen yang disepakati oleh para ahli HAM tentang pembatasan  hak  ekspresi  dalam  kaitannya  dengan hate  speech ,  mendorong  setiap  Negara untuk  mengadopsi  hukum  yang  melarang  advokasi  kebencian  antar  bangsa,  ras  atau  agama yang  mengandung  penyebarluasan  diskriminasi,  kebencian  dan  kekerasan.  Untuk  menjaga penyalahgunaan  pembatasan  hak,  legislasi  harus  membuat  secara  rigit  definisi  yang  ketat, antara  lain  yaitu:  istilah  „kebencian‟  dan  „kekerasan‟  yang  mengacu  pada  perasaan merendahkan, menghina, membenci yang kuat dan irasional yang ditujukan kepada kelompok sasaran  tertentu.  Istilah  „advokasi‟  mensyaratkan  adanya  maksud  untuk  mempromosikan kebencian  secara  terbuka  terhadap  kelompok  sasaran  tertentu;  dan  istilah  „penyebarluasan‟ mengacu  pada  pengungkapan  pernyataan  terhadap  kelompok  kebangsaan,  ras  atau  agama tertentu  yang  menciptakan  risiko  diskriminasi,  kebencian  dan  kekerasan  yang  mendesak terhadap orang-orang yang termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut.
Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan pengertian ujaran kebencian  adalah  ujaran  yang  mengandung  kebencian,  menyerang  dan  berkobar-kobar  yang dimaksudkan  untuk  menimbulkan  dampak  tertentu,  baik  secara  langsung  (aktual)  maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain. 9 Jika diterjemahkan satu per satu kata dalam delik menurut  Pasal  45  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dilarang  dalam  Undang-undang adalah  :
- perbuatan menyebarkan
- informasi yang ditujukan
- untuk menimbulkan rasa kebencian atau
- permusuhan
- individu dan atau
- kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras  dan antar golongan (SARA)
Dari  pemisahan  kata-kata  dalam  Pasal  45  tersebut  jelaslah  perancang  Undang- undang telah membuat pengaturan yang sejalan dengan pengertian ujaran kebencian menurut
8 Ibid.
9 Ibid.
para ahli bahasa di atas. Yang dilarang dalam Undang-undang adalah menyebarkan informasi yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  bagi  individu  atau kelompok.  Dengan  demikian,  informasi  yang  dilarang  untuk  disampaikan  adalah  informasi yang  diperkirakan  akan  dapat  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan,  bukan informasi  yang  menunjukkan  permusuhan  atau  menunjukkan  kebencian.  Informasi  yang “bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan” dengan informasi yang “menunjukkan permusuhan atau kebencian” merupakan dua hal yang berbeda jelas. Informasi yang bersifat “menunjukkan  kebencian  atau  permusuhan”  misalnya,  “saya  membenci  si  A,  ”  sedangkan informasi “bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan”  misalnya, “ si A pencuri dan perusak rumah tangga orang.”. Pernyataan seperti ini diperkirakan akan membuat orang lain akan menjadi benci atau memusuhi si A.
Jika penafsiran secara gramatikal, bukan murni penafsiran hukum karena melibatkan ahli  bahasa,  maka  metode  penafsiran  sistematis  adalah  murni  metode  penafsiran  hukum karena  objek  dan  alat  tafsirnya  adalah  Undang-undang  atau  hukum  itu  sendiri.  Penafsiran sitematis adalah penafsiran dengan memahami pasal-demi pasal dalam Undang-undang yang sama atau menghubungkan dengan pasal lainnya yang berkaitan.  Penafsiran secara sistematis dan  logis  dapat  dilakukan  dengan  mengaitkan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan putusan  yang  sudah  ada.      Jika  dikaitkan  dengan  pasal-pasal  dalam  hukum  pidana.  Dalam hukum pidana, tidak ada satu pun pasal yang mengatur delik bernama ujaran kebencian.
Seperti  telah  dikemukakan  di  atas,  salah  satu  pasal  yang  paling  dekat  dengan pengertian  ujaran  kebencian  adalah  Pasal  45A  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan  atau kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras  dan  antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dana  atau  denda  paling  banyak  Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Undang-undang  tidak  menjelaskan  apa  saja  bentuk  perbuatan  yang  merupakan  perbuatan yang  “ menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan  atau  kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras  dan  antar  golongan  (SARA).” Perubahan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  menjadi  Undang-Undang  Nomor  19
Tahun 2016 dengan menambah Pasal 45 menjadi Pasal 45 A adalah terkait dengan ketentuan pidana  bagi  Pasal  28  ayat  (2),  dimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008, pelanggaran atas ketentuan Pasal 28 ayat (2) hanya merupakan perbuatan yang dilarang akan tetapi tidak diancam dengan pidana. Pasal 28 ayat (2) adalah Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompokmasyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama, ras,  dan  antargolongan  (SARA).  Dalam  Penjelasan  tidak  dijelaskan  sekedar  menyatakan cukup jelas sekalipun.
Dalam  hal  tudak  diatur  secara  tegas  dalam  teks  Undang-undang  atau  Penjelasan Undang-undang,  maka  harus  dicari  pendapat  para  ahli  sebagai  sumber  hukum.  Reda Mantovani 10 mengaitkan  pengertian  ujaran  kebencian  tersebut  meliputi  pasal-pasal penghinaan  dalam  KUHP  dan  penyebaran  berita  bohong  dalam  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1946  sehingga  pendefinisian  Pasal  45A  juncto  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  merujuk kepada :
1) Penghinaan terhadap kepala negara lain (Pasal 142 KUHP)
2) Penghinaan  yang  dilakukan  terhadap  bendera  dan  lambang  negara  lain  (Pasal 142a KUHP)
3) Penghinaan terhadap wakil negara lain (Pasal 143 & 144 KUHP)
4) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambing negara RI (Pasal 154a KUHP)
5) Penghinaan  terhadap  golongan  penduduk  Indonesia  tertentu  (Pasal  156  &  157 KUHP)
6) Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a KUHP)
7) Penghinaan  terhadap  petugas  agama  yang  menjalankan  tugasnya  dan  benda- benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 KUHP)
8) Penghinaan terhadap penguasa umum diatur dalam Pasal 207 KUHP
9) Penistaan ( smaad ) diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP
10) Penistaan dengan surat/ smaadschrift (diatur pada Pasal 310 ayat (2) KUHP 11) Fitnah/laster (Pasal 311 KUHP)
12) Penghinaan ringan/ eenvoudige belediging (Pasal 315 KUHP)
13) Pengaduan untuk memfitnah/ lasterlijke aanklacht (Pasal 317 KUHP)
10 Reda Mantovani, “Meluruskan Istilah Kritik, Fitnah dan Ujaran Kebencian,” Hukumonline, 31 May 2019
14) Tuduhan secara memfitnah/ lasterlijke verdachtmaking (Pasal 318 KUHP)
15) Penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 321 ayat (1) KUHP)
Selanjutnya, karena tidak ada penjelasan dalam KUHP maupun Undang-undang lain, maka perlu ditelusuri perundang-undangan lain yang lebih rendah dalam hal ini Surat Edaran Kapolri  Nomor  :  SE/  6  D/2015  tentang  Penanganan  Ujaran  Kebencian  ( Hate  Speech )  yang menyatakan  bahwa  ujaran  kebencian  dapat  berupa  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  ketentuan  pidana  lainnya  di  luar  KUHP,  yang berbentuk antara Iain:
1) penghinaan;
2) pencemaran nama baik;
3) penistaan;
4) perbuatan tidak menyenangkan;
5) memprovokasi;
6) menghasut;
7) penyebaran berita bohong;
8) dan  semua  tindakan  di  atas  memiliki  tujuan  atau  bisa  berdampak  pada  tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.
Dari  8  poin  yang  disebutkan  dalam  Surat  Edaran  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  poin  1 sampai 3 yaitu penghinaan, pencemaran nama baik dan penistaan, adalah istilah yang berbeda untuk merujuk kepada rumusan delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP atau Pasal 156 dan Pasal  156  a.  Poin  4  tentang  perbuatan  tidak  menyenangkan,  tidak  lagi  memiliki  kekuatan hukum  mengingat  Pasal  335  KUHP,  frasa  perbuatan  tidak  menyenangkan  telah  dihapus dengan  adanya  Putusan  MK  Nomor  01/PUU-XI/2013.  Poin  5  dan  Poin  6  merujuk  kepada pengertian Pasal-pasal hatzai artikelen yaitu Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP yang juga sudah dihapus oleh Putusan MK  No. 6/PUU-V/2007. Jika merujuk kepada pengertian penghasutan dalam  Pasal  160  KUHP,  maka  Pasal  160  pun  berdasarkan  P utusan MK  Nomor  7/PUU- VII/2009    dinyatakan  konstitusional  bersyarat  yaitu  sepanjang  perbuatan  yang  dihasutkan telah  dilaksanakan.  Putusan  MK  ini  seharusnya  juga  menjadi  pedoman  bagi  beberapa  pasal lain  yang  bersifat  “delik  semi  materil”.  (Walaupun  telah  ada  pembagian  delik  materil  dan delik  formil,  dalam  banyak  pasal  terdapat  pengaturan  perbuatan  yang  bersifat  semi  materil dimana  untuk  disebut  terpenuhinya  unsur  harus  telah  terjadi  satu  perbuatan  yang  dilarang akan tetapi juga mempersyaratkan “dapat” terjadinya akibat  yang tidak diinginkan Undang-
undang, akan tetapi tidak harus telah sempurna terjadi, contoh delik semacam ini adalah delik Pasal 335 KUHPidana, delik Pasal 263 KUHPidana, dan delik menurut Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1946/  UU  No.1  Tahun  1946).  Point  7  pun  sebenarnya masih dapat diperdebatkan karena Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 mengandung multi  tafsir  pula,  bahwa  pasal  tersebut  bersifat  delik  materil  yang  baru  terpenuhi  jika perbuatan  bohong  mengakibatkan  keonaran  di  tengah  masyarakat.  Demikian  pula  dengan poin 8 yang menunjukkan perbuatan bersyarat. Dengan demikian, Surat Edaran Kapolri yang paling  dapat  diterapkan  dalam  mengartikan  ujaran  kebencian  adalah  point  1  sampai  3  yang sebenarnya  merujuk  pada  satu  delik  saja  yaitu  delik  penghinaan  atau  dapat  diperluas  jika korbannya adalah kelompok suku, agama, ras, dan antara golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 156 a.
Yang  dimaksud  penghinaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  310  yaitu  barang siapa  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang  dengan  menuduhkan  sesuatu  hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,  dipertunjukkan  atau  ditempelkan  dimuka  umum.  dengan  menuduhkan  suatu  hal, yaitu  menuduh  seseorang  melakukan  suatu  perbuatan  baik  tindak  pidana  maupun  perbuatan tercela  lainnya  yang  tidak  diatur  dalam  Undang-undang  yang  jika  dituduhkan  kepada seseorang melakukan perbuatan itu akan mengakibatkan jatuhnya kehorrmatan dan atau nama baik  seseorang  dimana  perbuatan  yang  dituduhkan  bisa  jadi  benar,  tetapi  yang  ingin dilindungi  oleh  Pasal  310  adalah  bahwa  seharusnya  hal  tersebut  tidak  diberitahukan  kepada publik.  Menyerang  dalam  arti  ini  bukan  menyerbu  tetapi  melanggar  atau  menyerang  secara psikis bukan fisik atau menyerang dengan kata-kata  yaitu Kehormatan ( eer ) atau nama baik ( goede naam ) yaitu hak setiap orang atau hak asasi manusia atas kehormatan dan nama baik. Menurut  Satochid  Kartanegara  dalam  buku  Kumpulan  Kuliah,  Balai  Lektur  Mahasiswa, halaman  596,  walaupun  seseorang  bertabiat  hina  dan  telah  tidak  mempunyai  perasaan  lagi terhadap  kehormatan  dirinya,  namun  setiap  orang  berhak  agar  kerhormatannya  tidak dilanggar. Syarat untuk disebut adanya penghinaan menurut Pasal 310 adalah adanya tuduhan sesuatu hal yaitu tuduhan melakukan sesuatu yang sifatnya merusak kehormatan orang  yang dituduh.  Tuduhan  tersebut  tidak  sekedar  tuduhan  melakukan  kejahatan  yang  diatur  dalam Undang-undang, tetapi juga tuduhan melakukan perbuatan yang bukan kejahatan tetapi dalam masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak patut yang jika itu dilakukan oleh orang yang  dituduh  dalam  pandangan  masyarakat  adalah  tidak  patut  sehingga  dengan  tuduhan  itu
rusak  kehormatan  orang  yang  dituduh.  Tuduhan  itu  pun  harus  bersifat  kongkret  seperti misalnya,  si  anu  mencuri  uang  si  B.  Kalau  sekedar  menuduh  si  anu  mencuri  tidak  dapat disebut  sebagai  tuduhan  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  310.  Tuduhan  tersebut  diumumkan kepada  orang  lain  sehingga  membuat  jatuhnya  kehormatan  orang  yang  dituduh.  Jatuhnya kehormatan seseorang tidak menjadi syarat, cukup dengan perkiraan saja.
SE Kapolri bahkan mempersempit pengertian antar golongan  menjadi kaum difabel, gender dan orientasi seksual tetapi di sisi lain diperluas yaitu warna kulit, etnis, kepercayaan, aliran keagamaan. Dijelaskan pula dalam Surat Edaran bahwa  ujaran kebencian sebagaimana dimaksud  di  atas,  bertujuan  untuk  menghasut  dan  menyulut  kebencian  terhadap  individu dan/atau  kelompok  masyarakat  dalam  berbagai  komunitas.  Dari  bunyi  kalimat  terakhir tampak  lah  sejalan  antara  penafsran  secara  sistematis  dengan  penafsura  secara  gramatikal bahwa  ujaran  kebencian  “bukan  lah  berupa  pernyataan  kebencian  oleh  pelaku  terhadap individu  atau  kelompok  orang”  akan  tetapi  berupa  suatu  “ujaran  yang    bertujuan  untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas” , yang disebutkan sebagai objek perbuatan ujaran oleh pelaku.
Selanjutnya,  masih  dalam  konteks  penafsiran  sistematis,  perlu  pula  ditelusuri bagaimana  putusan  pengadilan  yang  mengadili  perkara  ujaran  kebencian  untuk  dijadikan sebagai yurisprudensi. Yurisprudensi diterima sebagai suatu sumber hukum dikarenakan hal- hal berikut :
1. Adanya kewajiban hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya;
2. Salah satu fungsi Pengadilan dalam pembaharuan dan pembangunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru;
3. Hal yang baik dalm mencari dan menegakkan keadilan. 11
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasonal  (BPHN)  berdasarkan  penelitian  pada  tahun 1994/1995 merumuskan bahwa sebuah putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi apabila sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu :
1. Keputusan atas sesuatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang- undangannya;
2. Keputusan itu merupakan keputusan tetap;
3. Telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama;
4. Memiliki rasa keadilan;
11 Paulus Effendi Lotulung, Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), 8-9

## 5. Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. 12
Beberapa  putusan  pengadilan  itu  di  antaranya  adalah  Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019, di mana Ahmad Dhani  divonis  bersalah  melakukan  ujaran  kebencian.  Dhani  dianggap  bersalah  karena  telah melakukan  ujaran  kebencian  melalui  media  sosial  dengan  menyinggung  soal  penistaan agama. Melalui akun Twitter-nya, Dhani menyatakan, 'Siapa saja yang dukung penista agama adalah  bajingan  yang  perlu  diludahi  mukanya.”  Pengadilan  Negeri  Muaro  No. 45/PID.B/2012/PN.MR  atas  nama  terdakwa  Alexander  AN,  juga  memvonis  bersalah Terdakwa karena mengunggah link gambar dan tulisan Nabi Muhammad yang berjudul Nabi Muhammad  bersetubuh  dengan  pembantu  isterinya.  Putusan  Pengadilan  Pati  No. 10/Pid.Sus/2013/PN.PT  atas  nama  terdakwa  Muhamad  Rokhisun  Bin  Ruslan  karena mengunggah  foto  telanjang  dada  Kristiningrum  dan  foto  FX  Yudi  Arif  Wicaksono,  juga mengunggah karikatur Nabi Muhammad dan membuat status atau kata-kata yang menyerang antara lain “Buat orang islam di pati diagama Nasrani prnah dicramahin lo agama islam adlah ajaran sesat orang islam adlah domba yang perlu diselamatkan”. Majelis hakim Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  juga  memutuskan  Asma  Dewi  melanggar  Pasal  207  KUHP  karena penggunaan  kata  "koplak"  dan  "edun"  dalam  postingannya  di  Facebook.  Adapun  Alfian Tanjung divonis lepas dari kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Alfian terbukti melakukan cuitan 'PDIP 85% isinya kader PKI' di akun Twitter tetapi perbuatannya itu  dinilai  bukanlah  tindak  pidana,  namun  dalam  kasus  lain  di  Pengadilan  Negeri  Surabaya, Alfian  Tanjung  divonis  bersalah  karena  dalam  videonya,  Alfian  menyebut  bahwa  „Jokowi adalah  PKI‟,  „Cina  PKI‟,  „Ahok  harus  dipenggal  kepalanya‟,  dan  „Kapolda  Metro  Jaya diindikasikan PKI.
Dari  beberapa  kasus  di  atas,  jelas  terlihat  bahwa  para  terdakwa  mulai  dari  Ahmad Dhani,  Alfian  Tanjung,  Asma  Dewi,  maupun  Alexander  AN  dan  Muhamad  Rokhisun  Bin Ruslan  juga  membuat  postingan  atau  video  yang  bersifat  menuduh  seseorang,  berapa  orang atau  kelompok  agama  tertentu  atau  bahkan  satu  golongan  tertentu  (dalam  kasus  Ahmad Dhani).  Tuduhan-tuduhan  tersebut  dapat  memprovokasi  orang  membenci  korban  atau  objek yang  dihina  atau  dinistakan  oleh  pelaku  yaitu  antara  lain,  Presiden  Jokowi,  Basuki  Tjahaya Purnama  (Ahok),  anggota  PDIP,    dalam  kasus  Alfian  Tanjung,  pemerintah  pada  umumnya
12 Ibid.
dalam  kasus  Ama  Dewi,  Nabi  Muhammad  dan  umat  Islam  pada  umumnya,  dalam  kasus Alexander  AN  dan  Muhammad  Rosikhun,  serta  dan  apa  yang  disebut  oleh  Ahmad  Dhani sebagai pendukung penista agama.
Untuk  menafsirkan  ketentuan  tentang  ujaran  kebencian  dengan  metode  tafsir sosiologis  atau  sosiologis  yaitu  metode  penafsiran  dengan  memahami  tujuan  dibentuknya Undang-undang.
Berdasarkan  bunyi  diktum  menimbang  dalam  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tujuan pembentukan Undang-undang ini adalah:
- bahwa  penggunaan  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  harus  terus dikembangkan  untuk  menjaga,  memelihara,  dan  memperkukuh  persatuan  dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- bahwa  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  berperan  penting  dalam  perdagangan dan  pertumbuhan  perekonomian  nasional  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat;
- bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur  hukum  dan  pengaturannya  sehingga  pemanfaatan  Teknologi Informasi  dilakukan  secara  aman  untuk  mencegah  penyalahgunaannya  dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
Adapun  diktum  menimbang  yang  menjadi  tujuan  pembentukan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah  untuk menjamin pengakuan serta penghormatan  atas hak dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  yang  demokratis  perlu  dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.
Selanjutnya, Surat Edaran Kapolri lahir dengan dasar pertimbangan antara lain :
a. menimbang bahwa persoalan mengenai ujaran kebencian (hate speech) semakin mendapatkan  perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan  meningkatnya  kepedulian  terhadap  perlindungan  atas  Hak  Asasi Manusia (HAM);
b. bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusian seperti yang telah terjadi di Rwanda, Afrika Selatan, ataupun di Indonesia;
c. bahwa dari sejarah kemanusiaan di dunia maupun bangsa ini, ujaran kebencian bisa  mendorong  terjadinya  kebencian  kolektif,  pengucilan,  diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian;
d. bahwa  masalah  ujaran  kebencian  harus  dapat  ditangani  dengan  baik  karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang  Berbhineka Tunggal Ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini;
e. bahwa  dengan  memperhatikan  pengertian  ujaran  kebencian  di  atas,  perbuatan ujaran  kebencian  apabila  tidak  ditangani  dengan  efektif,  efisien,  dan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.
Dari ketiga perundang-undangan tersebut, jelas terlihat bahwa yang menjadi tujuan pengaturan  ujaran  kebencian  adalah  dalam  rangka  mencegah  timbulnya  keresahan, kemarahan,  konflik  sosial  atas  perbuatan  yang  terkategori  sebagai  ujaran  kebencian  kepada individu,  atau  kelompok  yang  menjadi  objek  perbuatan  ujaran  kebencian.  Delik  ini  senafas dengan delik penghinaan dalam Pasal 310 KUHP dimana perbuatan menuduh seseorang yang dapat  menyebabkan  jatuhnya  kehormatan  atau  nama  baik  korban  yang  dituduh  apakah menjadi  dibenci  atau  bahkan  mungkin  menjadi  sasaran  kemarahan  dan  delik  penistaan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan yang dengan penistaan itu membuat orang dari kelompok  masyarakat  yang  lain  menjadi  benci,  merendahkan,  menjauhi  bahkan  melakukan kekerasan  fisik  kepada  kelompok  yang  menjadi  objek  atau  korban  penistaan.  Dalam masyarakat  Indonesia  yang  majemuk,  sangat  diperlukan  pengauran  hal  ini  menjadi  satu perbuatan yang patut diancama dengan pidana agar tercipta suasana saling menghormati.
Penafsiran historis yaitu metode penafsiran menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah  terjadinya.  Dilihat  dari  sejarah  terbentuknya  Undang-undang  ini,  perlu  dipahami bahwa  kehadiran  UU  ITE  adalah  dalam  rangka  mengakomodir  perkembangan  di  bidang teknologi  informasi.  Pada  saat  itu  ada  kegamangan  terkait  apakah  tanda  tangan  dan  surat elektronik serta alat bukti lain yang menggunakan sarana elektronik dapat diakui sebagai alat
bukti  yang  sah  baik  dalam  hukum  perdata  maupun  hukum  pidana.  Pada  awalnya,  UU  ITE hanya  terbatas  pada  pengaturan  hal  ini,  bukan  bermaksud  menambah  norma  delik  baru, karena cukup dengan delik-delik yang sudah ada. UU ITE hanya mengatur bahwa perbuatan delik  yang  dilakukan  dengan  sarana  informasi  elektronik  diakui  dan  dianggap  sama  dengan yang  dilakukan  secara  manusal.  Oleh  karena  itu  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 50/PUU-VI/2008  yang  menyatakan  keberlakuan  dan  tafsir  atas  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE tidak dapat dipisahkan dari norma pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict.  Demiian  pula  kiranya  pasal-pasal  yang  menjdi  delik  lain  dalam  UU  ITE  harus dikembalikan  ke  norma  dasarnya  menurut  sumber  hukum  asalnya,  kecuali  dalam  hal pemerasan  dan  pengancaman  yang  diperluas  oleh  Penjelasan  Pasal  45B  yaitu  bahwa Ketentuan  dalam  Pasal  ini  termasuk  juga  di  dalamnya  perundungan  di  dunia  siber  ( cyber bullying )  yang  mengandung  unsur  ancaman  kekerasan  atau  menakutnakuti  dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.
Penafsiran  ekstensif  yaitu  dengan  memperluas  arti  dari  suatu  kata  dalam  Undang- undang,  yang  pada  prinsipnya  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  1  KUHP  yang  menolak analogi, kecuali dalam hal benar-benar diperlukan apabila aspek keadilan yang akan dicapai lebih  utama.  Memperluas  pengertian  ujaran  kebencian  menjadi  sesuai  kehendak  penegak hukum tidak memperoleh legitimasi teoritis yang kuat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan ujaran kebencian adalah ujaran yang dapat menimbulkan kebencian, walaupun akibat tersebut tidak  harus  telah  terjadi,  bukan  ujaran  tentang  kebencian  pelaku  kepada  seseorang  individu atau kelompok orang berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Pernyataan kebencian oleh  pelaku  kepada  seseorang  adalah  perbuatan  tidak  terpuji  dan  dapat  dipersalahkan,  akan tetapi penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Effendi,  Erdianto. Penanggulangan  Separatisem  dengan  Menggunakan  Hukum  Pidana . Yogyakarta: Genta Publishing.2015.
Kartanegara, Satochid. Kumpulan Kuliah Hukum Pidana . Balai Lektur Mahasiswa
Mantovani,  Reda.  “Meluruskan  Istilah  Kritik,  Fitnah  dan  Ujaran  Kebencian”. Hukumonline .
31 May 2019
Mertokusumo,  Sudikno. Penemuan  Hukum,  Suatu  Pengantar .  Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka. 2014.
Muladi. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat . Bandung: Refika Aditama, 2009.
Widayati, Lidya Suryani. “Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian Dan Larangannya”. Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis X No. 06 (2018)