Terakreditasi

## Efektivitas Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo

## Fajar Muharram
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia fajarmuharram@umsida.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  effectiveness  of  priority  village  policy programs in accelerating stunting reduction in Sidoarjo Regency. Referring to Siagian's theory of effectiveness which includes the role of government as a stabilizer, innovator, modernizer and implementer, this research examines how these roles are implemented in the local context. The method used is qualitative with a descriptive approach. Data was obtained through literature studies which included policy documents, government reports and relevant scientific articles. The technique for determining informants was carried out purposively,  by  selecting  informants  who  had  relevant  experience  and  knowledge regarding  the  implementation  of  stunting  programs  at  the  village  level,  namely  the Sidoarjo District Health Service. The research results show that the government's role as a stabilizer  is  reflected in  the political  and social stability that supports the desires of these programs. As an innovator, the government has succeeded in introducing various new initiatives that improve the quality of children's nutrition and health. The role as a modernizer can be seen from efforts to modernize health and sanitation facilities, as well as  educating  the  public.  As  implementer,  the  government  shows  high  commitment  by directly  implementing  various  program  interventions.  This  research  concludes  that  a holistic  approach  that  integrates  these  four  government  roles  has  shown  significant effectiveness in reducing stunting rates in Sidoarjo Regency. From the series of programs and policies implemented in Sidoarjo Regency to accelerate stunting reduction, holistic effectiveness has been implemented through various program implementations. such as Stabilizers  to  expand  the  scope  of  interventions,  Innovators  to  integrate  cross-sector activities,  and  Modernizers  to  improve  data  and  information  management.  As  the implementer  itself,  Sidoarjo  Regency  also  implements  regulations  and  establishes  a responsible  team,  stunting  programs  can  produce  a  significant  positive  impact  in preventing stunting.

## Keywords: Stunting Program; Policy; Priority Villages

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program kebijakan desa prioritas  dalam  percepatan  penurunan  stunting  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Mengacu  pada teori  efektivitas  oleh  Siagian  yang  mencakup  peran  pemerintah  sebagai  stabilisator, inovator,  modernisator,  dan  pelaksana,  penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  peran-peran tersebut diimplementasikan dalam konteks lokal. Metode yang dipakai adalah kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Data  diperoleh  melalui  studi  literatur  yang  mencakup dokumen-dokumen  kebijakan,  laporan  pemerintah,  serta  artikel-artikel  ilmiah  yang relevan.  Teknik  penentuan  informan  dilakukan  secara  purposive,  dengan  memilih informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terkait implementasi program  stunting  di  tingkat  desa,  yakni  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Sidoarjo.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  pemerintah  sebagai  stabilisator  tercermin  dalam stabilitas politik dan sosial yang mendukung keberlanjutan program-program ini. Sebagai inovator,    pemerintah    berhasil    memperkenalkan    berbagai    inisiatif    baru     yang
meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak. Peran sebagai modernisator terlihat dari upaya  modernisasi  fasilitas  kesehatan  dan  sanitasi,  serta  edukasi  kepada  masyarakat. Sebagai  pelaksana,  pemerintah  menunjukkan  komitmen  tinggi  dengan  pelaksanaan langsung berbagai program intervensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan holistik  yang  mengintegrasikan  keempat  peran  pemerintah  ini  telah  menunjukkan efektivitas  yang  signifikan  dalam  menurunkan  angka  stunting  di  Kabupaten  Sidoarjo, Dari rangkaian program dan kebijakan yang diimplementasikan di Kabupaten Sidoarjo untuk  percepatan  penurunan  stunting,  bahwa  efektivitas  yang  holistik  telah  diadopsi melalui  berbagai  penerapan  program  seperti  Stabilisator  untuk  memperluas  cakupan intervensi,  Inovator  untuk  mengintegrasikan  kegiatan  lintas  sektor,  dan  Modernisator untuk  meningkatkan  manajemen  data  dan  informasi.  Sebagai  pelaksana  sendiri, Kabupaten  Sidoarjo  juga  mengimplementasikan  regulasi  dan  menetapkan  tim  yang bertanggung jawab, program-program stunting dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam penanggulangan stunting.

## Kata Kunci: Program Stunting; Kebijakan; Desa Prioritas

## Pendahuluan
Stunting  adalah  gangguan  pertumbuhan  dan  perkembangan  pada  anak  yang disebabkan  oleh  kekurangan  gizi  dan  infeksi  berulang  dalam  jangka  waktu  lama. Gangguan  ini  ditandai  dengan  panjang  atau  tinggi  badan  anak  yang  berada  di  bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi  berulang.  Meskipun  prevalensi  stunting  balita  di  Indonesia  terus  menurun, angkanya masih tergolong tinggi dan tersebar hampir di seluruh wilayah serta berbagai kelompok  sosial  ekonomi  (Alifah  et  al.,  2023).  Penyebab  stunting  bersifat multidimensional, tidak hanya dipicu oleh kemiskinan dan akses pangan yang terbatas, tetapi juga oleh pola asuh dan pemberian makan pada balita yang kurang tepat. Dampak stunting  sangat  signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia, karena menurunkan produktivitas  dan  menyebabkan  bonus  demografi  tidak  dapat  dimanfaatkan  dengan optimal.  Stunting  memiliki  dampak  yang  signifikan  dan  luas  terhadap  individu  dan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak utama stunting (Aminullah & Rini, 2023).
Anak-anak  yang  mengalami  stunting  memiliki  tinggi  badan  yang  lebih  pendek dibandingkan  anak-anak  seusia  mereka.  Stunting  membuat  anak  lebih  rentan  terhadap berbagai  penyakit  karena  sistem  kekebalan  tubuh  yang  lemah.  Anak-anak  yang mengalami  stunting  seringkali  memiliki  keterlambatan  dalam  perkembangan  kognitif, yang mempengaruhi kemampuan belajar dan prestasi akademik mereka. Kekurangan gizi yang  kronis  dapat  menyebabkan  keterbelakangan  mental,  yang  mempengaruhi kemampuan berpikir dan memecahkan masalah (Asmawati, 2023).
Individu yang mengalami stunting cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah ketika dewasa, yang berdampak negatif pada kesempatan kerja dan pendapatan. Masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya kesehatan yang lebih tinggi untuk mengatasi  masalah  kesehatan  yang  diakibatkan  oleh  stunting.  Anak-anak  yang mengalami stunting mungkin mengalami diskriminasi dan memiliki peluang yang lebih sedikit  dalam  kehidupan  sosial  dan  pendidikan.  Stunting  seringkali  lebih  tinggi  di kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah, yang memperburuk ketidaksetaraan social (Muafa  et  al.,  2024).  Stunting  berdampak  negatif  pada  kualitas  sumber  daya  manusia, yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Negara yang memiliki tingkat stunting yang tinggi tidak dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal, karena banyak anak-anak tidak tumbuh menjadi individu produktif yang sehat. Secara  keseluruhan,  stunting  bukan  hanya  masalah  kesehatan,  tetapi  juga  masalah
ekonomi dan sosial yang mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan stunting harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan dan pembangunan (Natsir, 2023).
Baru-baru  ini  Presiden  Jokowi  memberikan  statemen  pentingnya  percepatan penurunan stunting pada tahun 2023 dengan menekankan bahwa dampak stunting tidak hanya  terbatas  pada  pertumbuhan  fisik  anak,  tetapi  juga  pada  kemampuan  belajar, keterbelakangan  mental,  dan  kerentanan  terhadap  penyakit  kronis.  Dalam  upayanya untuk mencapai target penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024, Presiden yakin bahwa dengan kerja sama yang solid, target ini dapat tercapai. Untuk itu, beberapa langkah strategis telah ditetapkan, termasuk pemanfaatan teknologi untuk pendataan yang akurat, penyediaan alat ukur di puskesmas, perhatian terhadap aspek lingkungan seperti air  bersih  dan  sanitasi,  penyediaan  protein  bagi  ibu  hamil  dan  bayi,  serta  penyuluhan tentang pra-nikah, pra-hamil, dan saat hamil (Panjaitan et al., 2022).
Sinergi  antara  berbagai  pihak  seperti  Kementerian  dan  Lembaga,  Pemerintah Daerah,  tenaga  kesehatan,  TNI-Polri,  dan  sektor  swasta  juga  ditekankan.  Arahan  ini disampaikan Presiden pada Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Peraturan Presiden (Perpres)  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  (RPJMN)  2020-2024,  salah  satu  fokus  utama  adalah  pengembangan  Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak (Yuliandy et al., 2023).
Langkah-langkah  yang  diambil  meliputi  percepatan  pemberian  jaminan  asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, serta peningkatan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dalam RPJMN 2020-2024, upaya percepatan penurunan stunting menjadi salah satu Proyek Prioritas dan Major  Project  yang  berfokus  pada  percepatan  penurunan  kematian  ibu  dan  stunting. Penyebab masalah gizi ini saling berkaitan antara satu dan lainnya, termasuk rendahnya akses terhadap makanan dengan kualitas gizi yang memadai, pola asuh yang kurang baik, serta  akses  yang  terbatas  terhadap  pelayanan  kesehatan,  sanitasi,  dan  air  bersih,  hal tersebut sudah dilakukan oleh pemetintah Kabupaten Sidoarjo.
Data  stunting  di  Kabupaten  Sidoarjo  menunjukkan  penurunan  yang  signifikan pada tahun 2023. Pada Februari 2023, angka stunting mencapai 5,3%, dengan 4.986 balita terindikasi  stunting. Namun,  upaya keras dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil menurunkan angka ini menjadi 3,4% pada Agustus 2023, meskipun jumlah balita yang terindikasi  stunting  sedikit  meningkat  menjadi  5.026.  Berdasarkan  Data  Sistem Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, kasus stunting di Sidoarjo turun menjadi 8,4%, secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Kondisi Stunting Kabupaten Sidoarjo
Penurunan  ini  tidak  lepas  dari  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Salah satu langkah utama adalah memberikan bantuan peningkatan  gizi  kepada  20.299  Kepala  Keluarga  (KK)  kategori  Keluarga  Rawan Stunting (KRS). Selain itu, pemerintah juga memberikan tablet penambah darah kepada ibu hamil dan remaja sebagai langkah pencegahan anemia yang dapat berkontribusi pada stunting, salah satunya adalah penerapan Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo.
Program  Kebijakan  Desa  Prioritas  Percepatan  Penurunan  Stunting  Kabupaten Sidoarjo adalah inisiatif strategis yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah stunting di tingkat local (Rosiyati et al., 2019). Program ini menetapkan sejumlah desa sebagai prioritas, dengan fokus utama pada upaya meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak  di  wilayah  tersebut.  Melalui  pendekatan  holistik,  program  ini  mencakup berbagai kegiatan seperti penyuluhan gizi kepada ibu hamil dan balita, peningkatan akses terhadap  pelayanan  kesehatan,  modernisasi  fasilitas  sanitasi,  serta  pembangunan infrastruktur  yang  mendukung  kesehatan  masyarakat.  Tujuan  utama  dari  program  ini adalah  untuk  mengurangi  prevalensi  stunting  secara  signifikan  dengan  melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta (Agus et al., 2020).
Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah stunting  secara  holistik,  mencakup  intervensi  gizi,  kesehatan,  dan  edukasi  kepada masyarakat.  Dengan  terus  memantau  dan  mengimplementasikan  program-program strategis, diharapkan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo akan terus menurun, sehingga menghasilkan generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Sehingga diperlukan keberlanjutan program dengan melihat efektivitas yang dijalankan.
Kondisi penelitian saat ini ditemukan Kebijakan penggunaan dana desa memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan dan layanan publik di  tingkat  lokal.  Dengan  fokus  pada  teori  efektivitas  menurut  Siagian,  kebijakan  ini bertujuan  untuk  memperkuat  layanan  publik  melalui  peningkatan  responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Responsivitas mencakup kemampuan untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan efektif (Situmeang, 2022).
Penelitian lain ditemukan politik dan tata kelola memainkan peran krusial dalam menentukan  efektivitas  kebijakan  sosial  dalam  mengurangi  ketimpangan.  Beragam praktik budaya dan kesenjangan sosial menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi serta  efektivitas  kebijakan  sosial.  Dinamika  politik  yang  ada  juga  turut  memengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan berdampak pada masyarakat. Iklim politik yang stabil dan tata kelola yang baik dapat memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dengan  efektif,  sementara  ketidakstabilan  politik  dan  tata  kelola  yang  lemah  dapat menghambat  atau  bahkan  mengubah  arah  kebijakan  sosial  (Sarjito,  2024).  Dalam implementasi kebijakan, seperti kebijakan yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya, tepat  aturan,  dan  tepat  administrasi.  Temuan  dari  penelitian  ini  memberikan  wawasan mendalam tentang sejauh mana program-program perlindungan sosial saat ini memenuhi kriteria-kriteria  tersebut.  Berdasarkan  hasil  analisis  ini,  rekomendasi  disusun  untuk meningkatkan  efektivitas  implementasi  kebijakan  perlindungan  sosial  di  Indonesia, dengan  fokus  pada  memperbaiki  aspek-aspek  yang  masih  kurang  optimal  dan memperkuat kebijakan yang telah terbukti berhasil (Najwa et al., 2024).
Dari  adanya  kondisi  penelitian  yang  ditemukan,  belum  ada  yang  membahas efektivitas  program  kebijakan  menurut  Teori  efektivitas  Siagian.  Yang  mana  mengacu pada konsep bahwa efektivitas suatu program kebijakan dapat dinilai dari empat peran utama  pemerintah:  stabilisator,  inovator,  modernisator,  dan  pelaksana.  Dalam  konteks Program  Kebijakan  Desa  Prioritas  untuk  percepatan  penurunan  stunting  di  Kabupaten
Sidoarjo,  teori  ini  sangat  relevan.  Sebagai  stabilisator,  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo menciptakan stabilitas politik dan sosial yang mendukung kelangsungan program tersebut (Amas et al., 2020).
Sebagai  inovator,  pemerintah  telah  mengintroduksi  berbagai  inisiatif  baru  yang bertujuan  meningkatkan  kualitas  gizi  dan  kesehatan  anak-anak  di  desa-desa  prioritas. Peran modernisator tercermin dalam upaya modernisasi fasilitas kesehatan dan sanitasi di tingkat desa, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi dan  kesehatan.  Sebagai  pelaksana,  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  menunjukkan komitmen  tinggi  dalam  mengimplementasikan  program-program  intervensi  dengan efektif  di  lapangan.  Dengan  mengintegrasikan  keempat  peran  ini,  Program  Kebijakan Desa Prioritas telah berhasil menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mengurangi angka  stunting  di  Kabupaten  Sidoarjo,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  teori  efektivitas menurut Siagian (Claryssa & Siagian, 2022).
Menurut  Siagian,  peran  pemerintah  dalam  proses  pembangunan  dapat  dibagi menjadi empat peran utama: stabilisator, inovator, modernisator, dan pelaksana sendiri. Dalam  konteks  kebijakan  percepatan  penurunan  stunting  di  Kabupaten  Sidoarjo, pemerintah  telah  memainkan  peran-peran  ini  secara  efektif.  Sebagai  stabilisator, pemerintah memastikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang diperlukan untuk  menjalankan  program-program  stunting  dengan  lancar.  Peran  sebagai  inovator terlihat dari berbagai inisiatif inovatif yang diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas gizi  dan  kesehatan  anak,  seperti  pemberian  tablet  penambah  darah  dan  bantuan peningkatan gizi kepada keluarga rawan stunting (Santoso et al., 2023).
Sebagai  modernisator,  pemerintah  mendorong  modernisasi  dalam  praktik kesehatan  dan  sanitasi  melalui  penyediaan  fasilitas  yang  lebih  baik  dan  edukasi kesehatan.  Terakhir,  peran  sebagai  pelaksana  sendiri  tercermin  dalam  pelaksanaan langsung  berbagai  program  intervensi  yang  menargetkan  penurunan  angka  stunting, menunjukkan komitmen kuat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah tersebut.  Melalui  pendekatan  yang  holistik  dan terstruktur  ini,  program  kebijakan  desa prioritas percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan efektivitas yang  signifikan  dalam  mengatasi  masalah  stunting,  sejalan  dengan  teori  pembangunan yang dikemukakan oleh Siagian (Anam & Anwar, 2020).
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Kebijakan Desa Prioritas dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo. Dalam konteks ini, penelitian  mengkaji  peran  pemerintah  sebagai  stabilisator,  inovator,  modernisator,  dan pelaksana  dalam  implementasi  program-program  tersebut.  Tujuan  utama  penelitian adalah  untuk  memahami  bagaimana  keempat  peran  tersebut  berkontribusi  terhadap efektivitas  program  dalam  menangani  masalah  stunting  di  tingkat  lokal.  Manfaat  dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap strategi dan implementasi  kebijakan  yang  berhasil  dalam  konteks  penurunan  angka  stunting,  serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dan praktik yang relevan di masa mendatang.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas program kebijakan desa prioritas dalam percepatan penurunan stunting  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Data  diperoleh  melalui  studi  literatur  yang  mencakup dokumen-dokumen  kebijakan,  laporan  pemerintah,  serta  artikel-artikel  ilmiah  yang relevan.  Teknik  penentuan  informan  dilakukan  secara  purposive,  dengan  memilih informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terkait implementasi program stunting di tingkat desa, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Instrumen
penelitian  yang  digunakan  adalah  pedoman  wawancara  semi-struktured,  yang memungkinkan  untuk  pengumpulan  data  yang  mendalam  mengenai  peran  pemerintah dalam  program  stunting.  Analisis  data  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  tema-tema utama  yang  berkaitan  dengan  peran  pemerintah  sebagai  stabilisator,  inovator, modernisator,  dan  pelaksana  dalam  implementasi  program  tersebut.  Pendekatan  ini memfasilitasi pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana peran-peran tersebut diimplementasikan secara lokal untuk mencapai tujuan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo.

## Hasil dan Pembahasan 1. Stabilisator
Untuk melihat efektivitas program kebijakan desa prioritas percepatan penurunan stunting kabupaten sidoarjo. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas  di  berbagai  sektor  kehidupan  masyarakat  (Afero  et  al.,  2022).  Ini  mencakup stabilitas  politik  yang  memastikan  proses  demokrasi  berjalan  dengan  baik,  stabilitas ekonomi yang menjaga inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, stabilitas sosial yang mencegah konflik antar kelompok, serta stabilitas keamanan dalam negeri  yang  melindungi  warga  negara  dari  ancaman  internal  maupun  eksternal.  Tanpa stabilitas  di  bidang-bidang  ini,  pembangunan  tidak  akan  dapat  berlangsung  secara optimal. Secara rinci dilihat pada gambar 2.
Gambar 2. Stabilisator Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo
Program  Stabilisator  Kebijakan  Desa  Prioritas  untuk  Percepatan  Penurunan Stunting  di  Kabupaten  Sidoarjo  mengusung  komitmen  dan  visi  yang  kuat  dalam kepemimpinan.  Pilar  komunikasi,  perubahan  perilaku,  dan  pemberdayaan  masyarakat menjadi  fokus  utama  dalam  mengubah  paradigma  dan  meningkatkan  kesadaran  akan pentingnya  gizi  serta  pola  makan  sehat.  Melalui  konvergensi,  intervensi  spesifik,  dan sensitif, program ini bertujuan untuk mengintegrasikan langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan dalam menanggulangi stunting.
Ketahanan  pangan  dan  gizi  menjadi  pijakan  utama  dalam  pilar  ketiga,  dengan upaya memastikan akses dan kualitas layanan yang merata bagi semua sasaran prioritas stunting.  Program  ini  juga  menekankan  pentingnya  sistem,  data,  informasi,  riset,  dan inovasi  sebagai  fondasi  untuk  pengambilan  keputusan  yang  lebih  baik.  Peningkatan cakupan intervensi pada setiap sasaran prioritas, termasuk ekspansi sasaran, fokus pada indikator kesehatan yang telah ditetapkan, dan pembinaan kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan menjadi strategi kunci.
Penguatan  regulasi  daerah,  termasuk  peran  aktif  desa/kelurahan  dalam pengelolaan stunting, serta optimalisasi sistem data dan pelaporan menjadi landasan bagi transparansi  dan  akuntabilitas  program.  Dengan  meningkatkan  publikasi  data  stunting, program  ini  berupaya  membangun  strategi  komunikasi  yang  efektif  untuk  merubah perilaku  dan  menciptakan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  gizi  yang  baik. Integrasi  perencanaan  dan  pembangunan  daerah  serta  optimalisasi  sistem  data  dan pelaporan  adalah  langkah  krusial  dalam  memastikan  keberhasilan  dan  keberlanjutan program ini (Alkornia, 2023)

## 2. Inovator
Efektivitas  program  kebijakan  desa  prioritas  percepatan  penurunan  stunting kabupaten sidoarjo Sebagai inovator, pemerintah berperan dalam mendorong terciptanya ide-ide baru dan solusi  kreatif untuk  menghadapi tantangan pembangunan. Pemerintah bertindak  sebagai  penggagas,  dengan  memulai  inisiatif-inisiatif  yang  inovatif;  sebagai pengembang,  dengan  mendukung  penelitian  dan  pengembangan  (R&D)  serta menyediakan  sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  inovasi;  serta  sebagai  penyebar inovasi, dengan memastikan bahwa hasil-hasil inovasi dapat diakses dan dimanfaatkan oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  mendorong kemajuan. Secara rinci dilihat pada gambar 3.
Gambar 3. Inovator Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo
Inovator Program Kebijakan Desa Prioritas untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sidoarjo mengusulkan kerangka konseptual yang terdiri dari delapan aksi konvergensi.  Stunting  dianggap  sebagai  sinyal  adanya  masalah  dalam  manajemen penyelenggaraan  pelayanan  dasar,  yang  belum  tersedia  dalam  skala  dan  kualitas  yang memadai, serta belum sepenuhnya mencapai kelompok sasaran prioritas seperti Remaja, Calon Pengantin, Ibu Menyusui, Ibu Hamil, dan Anak usia 0 – 59 Bulan (Natsir, 2023).
Delapan aksi konvergensi ini merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan yang dirancang  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk  meningkatkan  manajemen penyelenggaraan  pelayanan  dasar  secara  terpadu  dan  tepat  sasaran.  Hal  ini  bertujuan untuk  memastikan  bahwa  setiap  langkah  intervensi  dan  layanan  yang  diberikan  dapat memberikan  dampak  maksimal  dalam  menurunkan  prevalensi  stunting  di  masyarakat. Aksi-aksi  ini  mencakup  berbagai  strategi,  mulai  dari  koordinasi  yang  lebih  baik antarinstansi  terkait  dalam  penyediaan  pelayanan  kesehatan  dan  gizi,  hingga pengembangan  program  yang  memprioritaskan  pendekatan  yang  sensitif  terhadap kebutuhan  masing-masing  kelompok  sasaran.  Selain  itu,  peningkatan  kapasitas  dan pelatihan bagi tenaga kesehatan lokal serta pembinaan kelembagaan di tingkat desa juga
menjadi bagian integral dari upaya ini. Dengan demikian, melalui implementasi delapan aksi  konvergensi  ini,  diharapkan  dapat  tercipta  ekosistem  yang  mendukung  dan memungkinkan  percepatan  dalam  menurunkan  angka  stunting  di  Kabupaten  Sidoarjo, dengan  memastikan  bahwa  setiap  individu,  terutama  kelompok  sasaran  prioritas, mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas dan terjangkau secara merata.

## 3. Modernisator
Pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  proses  modernisasi,  yaitu  mengubah berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  agar  lebih  sesuai  dengan  perkembangan  zaman. Sebagai  pendorong,  pemerintah  mengarahkan  dan  memotivasi  masyarakat  untuk menerima dan mengadopsi teknologi serta pola pikir yang lebih maju. Sebagai fasilitator, pemerintah  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  untuk  proses modernisasi, seperti infrastruktur teknologi informasi, pendidikan yang berkualitas, dan regulasi yang mendukung. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan aturan-aturan yang memastikan modernisasi berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(Aming, 2022) . Secara rinci dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Modernisator Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo
Indikator-operasional  yang  didefinisikan  oleh  OPD  penanggung  jawab  dalam program  Modernisator  untuk  Percepatan  Penurunan  Stunting  di  Kabupaten  Sidoarjo mencakup berbagai aspek kesehatan dan pelayanan sosial yang penting. Pertama, jumlah balita stunting dan persentasenya dari total balita diukur tinggi badan, yang diawasi oleh Dinas Kesehatan, memberikan gambaran tentang prevalensi stunting di wilayah tersebut.
Kedua, keluarga yang berisiko stunting, termasuk keluarga dengan faktor risiko seperti  kemiskinan,  pendidikan  rendah,  sanitasi  buruk,  dan  air  minum  tidak  layak, dipantau  oleh  Dinas  P3AKB  untuk  menargetkan  bantuan  yang  tepat.  Aksi  berikutnya termasuk  pemantauan  dan  pengelolaan  status  gizi  remaja  putri  dan  calon  pengantin melalui  layanan  seperti  Tablet  Tambah  Darah  (TTD)  dan  pemeriksaan  anemia,  yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
Selain  itu,  pendampingan  kesehatan  reproduksi  dan  edukasi  gizi  bagi  calon pasangan  usia  subur  (PUS)  sebelum  pernikahan,  serta  bimbingan  perkawinan  dengan materi  pencegahan  stunting,  diperkuat  oleh  kerjasama  antara  Dinas  Kesehatan  dan Kemenag.  Dinas  Sosial  juga  berperan  penting  dengan  memberikan  bantuan  tunai bersyarat  kepada  PUS  yang  membutuhkan,  sementara  Dinas  Kesehatan  fokus  pada pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronik (KEK) (Firman & Ali, 2023).
Secara  keseluruhan,  kerangka  indikator-operasional  ini  dirancang  untuk mengintegrasikan  berbagai  upaya  dari  berbagai  OPD  agar  dapat  secara  efektif mengurangi stunting di Kabupaten Sidoarjo. Kolaborasi antarinstansi ini menjadi kunci untuk menyediakan pelayanan yang komprehensif dan tepat sasaran kepada masyarakat yang  membutuhkan,  dengan  tujuan  akhir  meningkatkan  kesehatan  dan  kesejahteraan keluarga.  Indikator-operasional  yang  ditetapkan  oleh  OPD  penanggung  jawab  dalam program  Modernisator  untuk  Percepatan  Penurunan  Stunting  di  Kabupaten  Sidoarjo mencakup sejumlah aspek kunci terkait kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Pertama, monitoring  konsumsi  Tablet Tambah Darah  (TTD) oleh ibu  hamil,  dengan fokus pada persentase ibu  hamil  yang berhasil mengonsumsi minimal  90 tablet  TTD selama masa kehamilan, diawasi oleh Dinas Kesehatan.
Indikator kedua adalah persentase kehamilan yang tidak diinginkan terhadap total kehamilan,  yang  dikelola  oleh  Dinas  P3AKB  untuk  mengidentifikasi  dan  mengurangi risiko  kehamilan  yang  tidak  direncanakan.  Selanjutnya,  pentingnya  ASI  eksklusif  bagi bayi  di  bawah  6  bulan  ditangani  oleh  Dinas  Kesehatan  untuk  memastikan  bahwa persentase bayi yang hanya mendapatkan ASI, tanpa tambahan makanan atau cairan lain, memenuhi standar kesehatan yang diperlukan.
Anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) juga  menjadi  fokus  dalam  upaya  pencegahan  stunting,  yang  diperkuat  oleh  Dinas Kesehatan untuk memastikan anak-anak menerima nutrisi tambahan yang sesuai. Selain itu,  pelayanan  tata  laksana  gizi  buruk  bagi  balita  dan  pemantauan  pertumbuhan  dan perkembangan mereka dikelola dengan cermat oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan balita yang membutuhkan perawatan mendapat perhatian yang tepat (Adawiah, 2022).
Penanganan  gizi  kurang  dan  tambahan  asupan  gizi  untuk  balita,  serta  capaian imunisasi  dasar  lengkap  bagi  anak-anak  di  bawah  lima  tahun,  menjadi  prioritas  yang diawasi  oleh  Dinas  Kesehatan  untuk  memastikan  bahwa  semua  anak  mendapatkan perlindungan  kesehatan  yang  optimal.  Selanjutnya,  promosi  perilaku  hidup  bersih  dan sehat (PHBS) serta peningkatan konsumsi ikan dalam negeri di keluarga berisiko stunting juga  menjadi  bagian  dari  strategi  yang  dijalankan  oleh  OPD  terkait,  seperti  Dinas Kesehatan dan Dinas Perikanan. Secara keseluruhan, kerangka indikator-operasional ini menunjukkan komitmen OPD penanggung jawab untuk mengintegrasikan berbagai aspek kesehatan dan pelayanan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Kolaborasi antarinstansi ini  diharapkan  dapat  menciptakan  dampak  yang  signifikan  dalam  meningkatkan kesehatan anak-anak dan ibu di wilayah tersebut.
Indikator-operasional  yang  didefinisikan  oleh  OPD  penanggung  jawab  dalam program  Modernisator  untuk  Percepatan  Penurunan  Stunting  di  Kabupaten  Sidoarjo mencakup sejumlah aspek yang penting dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Pertama, Dinas P3AKB memantau persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan, dengan tujuan memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai untuk meningkatkan kondisi gizi dan kesehatan mereka.
Kedua, Dinas Pangan dan Pertanian bertanggung jawab atas persentase keluarga berisiko  stunting  yang  mendapatkan  manfaat  dari  sumber  daya  pekarangan  untuk peningkatan  asupan  gizi,  seperti  tanaman  sayuran  dan  buah-buahan  yang  dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi di rumah tangga.
Selanjutnya, akses terhadap air minum layak dan sanitasi yang layak juga menjadi fokus  dalam  indikator-operasional  ini,  yang  diawasi  oleh  Dinas  P2CKTR.  Persentase rumah tangga yang memiliki akses yang memadai terhadap air minum layak dan sanitasi yang  aman  akan  berkontribusi  pada  kondisi  hidup  yang  lebih  sehat  dan  mencegah penyebaran penyakit.
Dinas  Sosial  memonitor  partisipasi  Kelompok  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM)  dari  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  Pertemuan  Peningkatan Kemampuan  Keluarga  (P2K2)  dengan  modul  kesehatan  dan  gizi.  Ini  bertujuan  untuk memberikan edukasi yang diperlukan kepada keluarga penerima manfaat terkait dengan praktik  kesehatan  dan  gizi  yang  baik.  Terakhir,  persentase  keluarga  penerima  manfaat PKH  yang  menerima  variasi  bantuan  pangan  selain  beras  dan  telur  juga  dipantau  oleh Dinas  Sosial.  Hal  ini  mencakup  karbohidrat,  protein  hewani,  protein  nabati,  vitamin, mineral, dan/atau Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), yang penting untuk memastikan bahwa  keluarga  penerima  manfaat  mendapatkan  nutrisi  yang  cukup  untuk  mendukung tumbuh kembang anak-anak dan kesehatan ibu.
Kerangka  indikator-operasional  ini  menunjukkan  komitmen  OPD  terkait  untuk menyediakan layanan yang holistik dan terintegrasi guna mendukung upaya penurunan angka  stunting  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Dengan  melibatkan  berbagai  sektor  dan memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia  dengan  efektif,  diharapkan  dapat  tercapai peningkatan signifikan dalam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

## 4. Pelaksanan Sendiri
Pelaksanaan  program  kebijakan  desa  prioritas  percepatan  penurunan  stunting kabupaten  sidoarjo  pemerintah  bertindak  sebagai  pelaku  utama  yang  langsung  terlibat dalam penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan. Ini berarti pemerintah tidak hanya membuat  kebijakan,  tetapi  juga  mengambil  tindakan  konkret  dalam  melaksanakan program-program  pembangunan.  Sebagai  pelaksana,  pemerintah  bertanggung  jawab untuk  memastikan  bahwa  program-program  pembangunan  berjalan  sesuai  rencana, efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pemerintah juga berperan dalam mengelola anggaran pembangunan,  mengawasi  pelaksanaan  proyek,  serta  melakukan  evaluasi  dan penyesuaian  yang  diperlukan  agar  tujuan  pembangunan  dapat  tercapai  dengan  optimal (Agustinus et al., 2024).
Pelaksanaan  regulasi  dan  kebijakan  untuk  percepatan  penurunan  stunting  di Kabupaten  Sidoarjo  mencakup  beberapa  dokumen  penting  yang  memberikan  landasan hukum  dan  organisasi  untuk  implementasi  program-program  tersebut.  .  Secara  rinci dilihat pada gambar 5.
Gambar 5. Pelaksana Sendiri Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo
Pertama,  Peraturan  Bupati  (Perbup)  No.  89  Tahun  2021  tentang  Percepatan Penurunan  Stunting  Terintegrasi  memberikan  arahan  utama  bagi  semua  pihak  terkait untuk bekerja secara kolaboratif dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di wilayah tersebut. Dokumen ini menetapkan kerangka kerja dan strategi yang harus dijalankan oleh semua OPD terkait untuk mencapai tujuan tersebut.
Kedua, Perbup No. 90 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Upaya Pencegahan dan  Penurunan  Stunting  Terintegrasi  menekankan  peran  penting  desa-desa  dalam menyediakan  pelayanan  dasar  yang  memadai  untuk  mencegah  stunting.  Ini  termasuk upaya  peningkatan  akses  terhadap  layanan  kesehatan,  edukasi  gizi,  sanitasi  yang  baik, dan pendampingan bagi keluarga yang berisiko stunting.
Selain  itu,  SK  Bupati  Sidoarjo  No.  188/197/438.1.13/2022  mengenai  Tim Percepatan  Penurunan  Stunting  Kabupaten  Sidoarjo  Periode  2022-2024  menetapkan struktur  tim  kerja  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengkoordinasikan  dan  mengawasi pelaksanaan  program-program  stunting  di  tingkat  kabupaten.  Tim  ini  bertugas memastikan integrasi kebijakan dan program dari berbagai sektor untuk mencapai hasil yang optimal.
Terakhir,  SK  Bupati  Sidoarjo  No.  188/357/438.1.13/2022  tentang  Tim  Audit Kasus  Stunting  Kabupaten  Sidoarjo  menegaskan  pentingnya  pemantauan  dan  evaluasi terhadap  kasus-kasus  stunting  di  wilayah  tersebut.  Tim  ini  bertugas  untuk  melakukan audit,  analisis,  dan  rekomendasi  perbaikan  terhadap  implementasi  kebijakan  stunting yang  telah  ditetapkan.  Keseluruhan,  regulasi  dan  kebijakan  ini  memberikan  kerangka kerja  yang  komprehensif  dan  terstruktur  untuk  memastikan  bahwa  upaya  percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai peraturan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan

## Kesimpulan
Dari  rangkaian  program  dan  kebijakan  yang  diimplementasikan  di  Kabupaten Sidoarjo  untuk  percepatan  penurunan  stunting,  bahwa  efektivitas  yang  holistik  telah diadopsi  melalui  berbagai  penerapan  program  seperti  Stabilisator  untuk  memperluas cakupan  intervensi,  Inovator  untuk  mengintegrasikan  kegiatan  lintas  sektor,  dan Modernisator  untuk  meningkatkan  manajemen  data  dan  informasi.  Sebagai  pelaksana sendiri,  Kabupaten  Sidoarjo  juga  mengimplementasikan  regulasi  dan  menetapkan  tim yang  bertanggung  jawab.  Melalui  pendekatan  ini,  kabupaten  ini  mengamati  komitmen yang  kuat  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat,  khususnya  dalam  hal kesehatan anak dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, yang merupakan fondasi penting untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang.

## Daftar Pustaka
Adawiah,  A.  R.  (2022).  Perkembangan  Kognitif  Anak  Usia  Dini  3-4  Tahun:  Bermain Tebak Gambar Bola Hewan. Jurnal Bunga Rampai Usia Emas , 8 (2), 74–74. Afero, D., Rosalia, F., & Budiono, P. (2022). Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam Perspektif  Desentraslisasi  Pembangunan. Jurnal  Studi  Pemerintahan  Dan Akuntabilitas , 1 (2), 151–159.
Agus, F., Fanny, S., & Muliana, R. (2020). Efektivitas Implementasi Program Perumahan Bersubsidi  Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  Kota  Pekanbaru  (Studi Kasus: Kecamatan Tenayan Raya): Effectiveness of Subsidied Housing Programs Implementation for Low-Income Communities In Pekanbaru City (Case of Study: Tenayan Raya District). Jurnal Saintis , 20 (02), 101–109.
Agustinus,  A.,  Muttaqin,  M.,  &  R,  A.  (2024).  Implementasi  Model  Context,  Input, Process, Product dalam Evaluasi Program Distance Learning Latsar CPNS. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan , 9 (2), 712–720.
Alifah, R. N. A., Diana, D., & Pranoto, Y. K. S. (2023). Analisis Publikasi Karya Ilmiah tentang Pernikahan Usia Dini dan Stunting Pasca Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 7 (5), 6177–6184.
Alkornia, S. (2023). Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi Anak Usia Dini Dalam Meningkatkan  Keterampilan  Komunikasi  Orang  Tua. Learning  Community : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah , 7 (1), 7–7.
Amas, N. W., Bake, J., & Alam, S. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa Bagi  Pemerintah  Desa  Dalam  Pelaporan  Keuangan  Di  Kabupaten  Kolaka. Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik , 11 (2), 232– 232.
Aming,  A.  K.  (2022).  Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Program  Kerja  Organisasi Terhadap Manajemen Program Kerja Organisasi Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja Sekolah. Jurnal Publik , 14 (1), 40–48.
Aminullah,  null, & Rini,  null R. S. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Advokasi Kebijakan Stunting Di Dinas P3ap2kb Kabupaten Pasuruan. Journal Publicuho , 6 (2), 649–657.
Anam, S., & Anwar, K. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd dalam Pelayanan Publik. Reformasi , 10 (1), 61–69.
Asmawati, L. (2023). Pencegahan Stunting melalui Ketahanan Pangan Lokal Banten dan Pengasuhan  Digital. Jurnal  Obsesi :  Jurnal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini , 7 (6), 6915–6926.
Claryssa,  A.,  &  Siagian,  H.  L.  (2022).  Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial  dan Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Integritas  Keuangan. Pekobis :  Jurnal Pendidikan, Ekonomi, Dan Bisnis , 7 (2), 92–92.
Firman, F., & Ali, U. (2023). Perencanaan Strategis dalam Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 7 (3), 3537–3544. Muafa, M. A., Wahyudin, C., Salbiah, E., & Subagdja, O. (2024). Efektivitas Program Pemberian  Makanan  Tambahan  Pada  Anak  Stunting. Karimah  Tauhid , 3 (4), 4947–4953.
Najwa,  Y.,  Amanda,  P.  D.,  Fatmawati,  F.,  Al-Kalam,  S.,  &  Wahyudi,  S.  N.  (2024). Analisis  Efektivitas  Program  Perlindungan  Sosial  dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan di  Indonesia. Al-I’timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam , 2 (1), 1–20.
Natsir,  M.  (2023).  Evaluasi  Kebijakan  Program  Percepatan  Pencegahan  Stunting Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik) , 13 (1), 26–31.
Panjaitan, A. A., Yanto, A., Naibaho, R., & Fitriani, N. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting Terintegrasi. Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis , 3 (1), 13–16.
Rosiyati, E., Pratiwi, E. A. D., Poristinawati, I., Rahmawati, E., Nurbayani, R., Lestari, S.  M.,  Wardani,  P.  S.,  &  Nugroho,  M.  R.  (2019).  Determinants  of  Stunting Children (0-59 Months) in Some Countries in Southeast Asia: Jurnal Kesehatan Komunitas , 4 (3), 88–94.
Santoso, A. B., Girsang, S. S., Raharjo, B., Pustika, A. B., Hutapea, Y., Kobarsih, M., ...
& Sudarmaji. (2023). Assessing the Challenges and Opportunities Of Agricultural Information Systems To Enhance Farmers’ Capacity And Target Rice Production in Indonesia. Sustainability , 15 (2), 1114.
Sarjito,  A.  (2024).  Efektivitas  Kebijakan  Sosial  dalam  Mengurangi  Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan. Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora , 6 (2), 1–12.
Situmeang, M. (2022). Kebijakan Pengguna Dana Desa dan Pelayanan Publik Terhadap Efektivitas Program Pembangunan di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten  Deli  Serdang. All  Fields  of  Science  Journal  Liaison  Academia  and Sosiety , 2 (4), 238–248.
Yuliandy,  T.,  Widiowati,  D.,  &  Ismudiyati,  Y.  S.  (2023).  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  dalam  Monitoring  Kegiatan  Pencegahan  Stunting Posyandu  di  Kabupaten  Cianjur. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Dan  Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan) , 5 (2).