## Penyusunan  Analisis  Standar  Belanja
Pembangunan  Gedung  Dan Rehabilitasi  Ruang  Kelas Lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Buton  Tahun 2019
1 Marwah Yusuf , 2 Rahmawati, Aswar 3
1 STIEM  Bongaya  Makassar , 2 Universitas  Muhammadiyah  Palopo, 3 Universitas  Indonesia  Timur Makassarr

## INFO NASKAH
Diserahkan 26 November 2019 Diterima 03 Desember 2019 Diterima dan Disetujui 23 Desember 2019
Kata Kunci: Analisis Standar Belanja,
Pembangunan Gedung, Rehabilitasi Ruang Kelas
Key Words: Analysis Of Shopping Standard, Building Construction,
Classroom Rehabilitation

## ABSTRAK
Keharusan Pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan Kegiatan penyusunan Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  adalah implementasi amanat  Pasal  89 Peraturan      Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007      tentang Pengelolaan     Keuangan     Daerah.     Sehingga  pemerintah  kabupaten  Buton perlu  melakukan Analisis  Standar  Belanja  (ASB) dalam  menganalisis kewajaran beban  ker ja  atau  biaya  setiap  program/kegiatan  dalam  satu  tahun anggaran,  un t u k  m ewu ju d k a n   efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  Asas Umum  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Sehingga  penyusunan  ASB diharapkan  dapat  memberikan  pengetahuan,  sikap  dan  perilaku  SKPD  di Kabupaten  Buton  melalui  kegiatan  Pendampingan.  Pendampingan  ini menggunakan  metode  kuantitatif  dan  fokus  group  discussion. Analisis Standar  Belanja  (ASB)  dapat  dilakukan  dengan  metode  biaya  rata-rata  dan metode  OLS.  Namun  untuk  penyusunan  dokumen  ASB  di  Kabupaten  Buton akan  menggunakan  metode  metode  OLS  (regresi)  yang  disesuaikan  dengan kondisi kecukupan  data. Dengan  terbitnya  Analisis  Standar - Belanja  (ASB) Kabupaten Buton  Tahun 2019,  sebagai  informasi atau data  yang  dibutuhkan dalam  mengalokasikan anggaran    setiap    lingkup Satuan    Kerja   Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten  Buton.
Abstract . The  central and regional  governments'  obligation  in  formulating the activity of compiling Shopping Standards Analysis (ASB) is the implementation of the mandate of Article 89 of the Minister of Domestic Affairs Regulation No. 59  of  2007.  It  concerning  Regional  Financial  Management  so  that  the  Buton district  government  needs  to  conduct  a  Shopping  Standards  Analysis  (ASB)  in analyzing the reasonableness of the workload or cost of each program/activity in one fiscal year, to realize effective and efficient following the General Principles of  Regional  Financial  Management.  So  that  the  preparation  of  ASB  was expected  to  provide  knowledge,  attitudes,  and  behavior  of  SKPD  in  Buton Regency  through  the  Mentoring  activities,  this  assistance  uses  quantitative methods  and  focuses  on  group  discussion.  Spending  Standards  Analysis  (ASB) can be done using the average cost method and the OLS method. However, for the  preparation  of  ASB  documents  in  the  Buton  District,  OLS  (regression) method is adjusted to suit the data sufficiency conditions. With the publication of the 2019 Buton Regency Standards-Expenditure Analysis (ASB), as information or  data  needed  in  allocating  the  budget  for  each  scope  of  the  Buton  District Regional Work Unit (SKPD).
1. Pendahuluan
Seiring  dengan  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  pemberdayaan masyarakat  yang  lebih  luas  dimulai  pada  tahun  2001.  Hal  tersebut    diawali  dengan terbitnya  UU  No.  22  Tahun  1999,  kemudian  mengalami  perubahan  dengan    UU    No.    32 Tahun   2004   dan   perubahan dengan UU No.  23  Tahun 2014  tentang  pemerintah daerah  dan terbitnya  UU  No.  25  Tahun  1999. Kemudian  mengalami  perbubahan  dengan  UU  No.   34 tahun 2004 tentang perimbangan  keuangan  pusat dan daerah.
Penyelenggaraan  otonomi daerah yang dilaksanakan  dengan  memberikan kewenangan yang  luas, nyata  dan  bertanggung jawab kepada daerah  secara    proporsional, yang  diwujudkan  dengan  pengaturan,  pembagian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional yang  berkeadilan,  serta  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  telah menimbulkan  pertanyaan  apakah  penyelenggaraan  otonomi  daerah  tersebut  sudah  sesuai dengan  harapan  yang  diinginkan  oleh    pemerintah,  yaitu  penyelenggaraan  pemerintahan yang  bersih,   efisien,  efektif,  transparan,  dan  akuntabel      serta  pada  akhirnya  benar-benar memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Denni S Mirzap, 2012).
Pada  era  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  menjadi  tantangan  bagi  setiap    daerah, untuk  semakin  nyata   memanfaatkan   peluang  kewenangan yang  diperoleh serta  tantangan untuk  mengembangkan    kapasitas    ekonomi  yang    dimiliki.  Dengan    adanya  kewenangan daerah  yang    lebih  luas  dalam  penyelenggaran    pemerintahan    dan    keuangan,    telah menimbulkan  suatu konsekuensi adanya  tuntutan      terhadap    kinerja    pengelolaan keuangan daerah yang semakin  ekonomis, efisien,  efektif, akuntabel dan transparan.
Untuk    memenuhi  tuntutan    terhadap    kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah,   maka perlu  diimbangi  dengan  pengawasan  agar  tidak  menimbulkan  inefisiensi,  inefektivitas  dan intransparansi  pengelolaan  keuangan  daerah.  Pengawasan  tersebut    dilakukan  melalui pengawasan  internal pemerintah  dan  pengawasan  ekstern  pemerintah (Gusnardi, 2009),  baik pada  tingkat    pusat  maupun  pada  tingkat  daerah,  sebagai  alat  pengawasan  yang  mutlak diperlukan  dan  tidak  saling  menggantikan.  Di  samping  itu,  peraturan  perundang-undangan telah  menentukan  alat  penting  yang    diperlukan  sebagai  kriteria    pengawasan  efektif (Widanarto,  2012),    antara    lain  perencanaan  dan    penganggaran  yang    berbasis kinerja/partisipasi  kerja  (Muhyarsyah,  2008),  standar  pelayanan  minimal  (SPM),    analisis standar    belanja  (ASB),    standar  akuntansi  pemerintahan,  standar  audit  pemerintahan, standar  alokasi  dana  perimbangan    keuangan   pusat   ke   daerah,    tata     cara    penyaluran dana dekonsentrasi,  dan dana pembantuan dari pemerintah  pusat ke daerah (Yusdianto, 2015).
Pengukuran  kinerja  digunakan  untuk  menilai  keberhasilan  atau  kegagalan pelaksanaan  kegiatan/program/kebijakan  sesuai  dengan  sasaran  dan  tugas  yang  telah ditetapkan,  dalam  rangka  mewujudkan  visi  dan  misi  pemerintah  daerah.    Untuk  melakukan suatu  pengukuran  kinerja  perlu ditetapkan   indikator  masukan (input) berupa   dana   dan sumber   daya manusia.   Agar   input  dapat   diinformasikan   dengan   akurat   dalam   suatu anggaran,   maka  perlu  dilakukan  penilaian  kewajarannya.   Dalam  menilai kewajaran   input dengan  keluaran (output) yang  dihasilkan,    peran  Analisis  Standar  Belanja  {ASB)  sangat diperlukan.  ASB  adalah  penilaian kewajaran atas  beban  kerja     dan  biaya  yang  digunakan untuk  melaksanakan suatu kegiatan (Yanita, Mochtar, & Huda, 2018).
Standar  analisis  biaya    dilakukan  guna  menghindari  terjadinya  kelebihan  biaya (overfinancing) atau  terjadinya  ketidakcukupan  biaya (underfinancing) dalam    suatu    jenis kegiatan,  sehingga  dengan  demikian bahwa ASB   ini  akan  memberikan kewajaran  analisis biaya  suatu  kegiatan.  Adanya    ketidakadilan  dan    ketidakwajaran    anggaran  belanja  antar jenis  kegiatan,    dapat  disebabkan  karena  perbedaan  ouput  kegiatan,    perbedaan  lama  waktu pelaksanaan,    perbedaan  kebutuhan  sumber  daya  dan  beragamnya objek/rincian objek/item belanja. Secara  legal  formal  pentingnya dan diperlukannya  Analisis  Standar Belanja   adalah berdasarkan   pada   UU   No.    23   Tahun   2014,    tentang pemerintah  daerah pasal  298  ayat (3), bahwa  belanja  daerah mempertimbangkan  beberapa instrumen pendukung  berupa:  standar analisis  belanja,    standar  harga,    tolok    ukur  kinerja  dan  standar  pelayanan  minimal  yang ditetapkan sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Dan berdasarkan  pada  PP  No.  58 tahun  2005  pada  pasal  39  ayat   (2),   serta berdasarkan pada Permendagri  No.  13 Tahun 2006 pasal 93 ayat  1& 4).
Pemerintah  kabupaten  buton  dalam  hal  ini  merupakan  satu  kesatuan  unit pemerintahan yang harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam  hal  ini  berkewajiban  untuk  menyusun  ASB  sebagai  acuan  dalam  pengunaan  dan pertanggung jawaban anggaran yang digunakan dari tahun ke tahun.

## 2. Masalah
Sebagai  respons      terhadap  amanat  undang-undang  sebagaimana  dikemukakan  UU No.    23  Tahun  2014,  tentang  perlunya  standar  analisis  belanja,  maka  dikemukakan permasalahan  sebagai  dasar  pelaksanaan  kegiatan  ini:  Ketersediaan baseline data  Analisis Standar  Belanja  (ASB)  di  berbagai  unit  organisasi  yang  berada  pada  lingkup  pemerintah Kabupaten  Buton pada tahun  berjalan  belum tersedia.  Sehingga  kegiatan  ini  bertujuan  untuk
memberikan pemahaman mengenai penyusunan standar ASB dan Lahirnya satndar ASb yang dapat diimplementasikan pada lingkup SKPD pemerintah Kabupaten Buton.

## 3. Metode
Tempat dan Waktu .
Waktu  pelaksanaan  penyusunan  Analisis Standar Belanja (ASB)  berlangsung selama  2 bulan sejak  kontrak  kegiatan  ditandatangani.  Lokasi penyusunan ASB  di Kabupaten Buton. Metode Pengabdian .
Data  sekunder  diporoleh  dengan  metode  dokumentasi,  di  mana  data  diperoleh  dari berbagai  dokumen  instasi  pemerintah daerah  Kabupaten Buton Data  primer diperoleh dengan (i) metode  survey,  data  yang diporoleh di lapangan dengan  menggunakan  catatan (instrument) yang digunakan  guna mendapat -  informasi    dari   responden;    (ii)   metode  wawancara,    data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  menggunakan  koesioner (instrument) untuk mendapatkan informasi  dari  responden,  kuesioner tersebut  merupakan kombinasi  pertanyaan terbuka (open    question) dan;    (iii)  Metode focussed group      disscussion (FGD)  terbatas pada  yang  membidangi keuangan  pada  SKPD, dilakukan  terutama  untuk  melengkapi  data yang  sudah  dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode  survey  dan  wawancara,   dan  juga melakukan  klarifikasi  terhadap    informasi    yang    telah    dikumpulkan.    Tentunya    FGD    ini dilakukan  terhadap  responden  tertentu  yang  dianggap  memiliki  pengetahuan  dan  informasi terkait  dengan kegiatan di instasi terkait.
Analisis  ASB .
Untuk  melakukan  analisis,  Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  dapat  dilakukan  dengan metode  biaya  rata-rata  dan  metode  OLS.  Namun  untuk  penyusunan  dokumen  ASB    di Kabupaten  Buton akan  menggunakan    metode   metode   OLS   (regresi)     yang   disesuaikan dengan  kondisi kecukupan data seperti . a) Penentuan Pengendali  Belanja  ( Cost  Driver ) dari tiap-tiap    jenis  kegiatan.  Pengendali  Belanja  (Cost Driver) adalah  faktor-faktor  yang mempengaruhi  besar  kecilnya  belanja  dari  suatu  kegiatan  b)  Penentuan  Nilai  Belanja (Fixed Cost) dan Belanja Variabel (VariabelCost) untuk setiap Jenis Kegiatan

## 4. Hasil dan Pembahasan
Padakegiatan  yang  berlangsung  pada  proses  pengumpulan  data  dari  setiap  sumber yaitu  SKPD  dan  masyarakat  mengenai  standar  harga  barang  di  kabupaten    tersebut berlangsung  dengan  baik  dan  lancar.  Selanjutnya  pada  kami  melakukan  pengolahan  data-
data  yang  telah  kami  peroleh.  Kemudian  dilakukan    analisis    standar    belanja    (ASB) Kabupaten   Buton Tahun 2020  disusun  ke dalam   ASB   dengan  sumber  (input)  data   dari berbagai  jenis  kegiatan  yang  diprogramkan  oleh  seluruh  SKPD  di  Kabupaten   Buton   pada tahun   anggaran   2019.
Penyusunan   analisis   standar belanja  (ASB)  melalui tiga  tahapan. Berikut  ini adalah tahapan-tahapan  analisis yang  dilakukan,  yaitu:
1. Tahap  pertama  (Tahap  Pembuatan  Data  Base  Kegiatan)
Pada  tahap    ini  semua  kegiatan  dari  seluruh  SKPD  dikumpulkan  untuk  memperoleh gambaran  awal atas  berbagai jenis kegiatan yang ada.
2. Tahap  kedua  (Tahap  Penyetaraan   Kegiatan)
Selanjutnya    tahap    ini   dilakukan   untuk   mengelompokkan   berbagai kegiatan   yang diperoleh   dari  tahap   pengumpulan  data   ke   dalam  jenis  atau  kategori  kegiatan  yang memiliki  kemiripan pola  kegiatan  dan  bobot kerja    yang    sepadan .     Tujuannya    adalah untuk      memenuhi      kerangka  konseptual  dimana  penyusunan  ASB  harus  berdasarkan prinsip anggaran berbasis  kinerja.
3. Tahap  ketiga  (Tahap  Analisis/Pemodelan)
Tahap  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  gambaran  nilai  belanja  dan  alokasinya  yang terjadi    di   Pemerintah    Daerah    Kabupaten    Buton.
Berikut  ini  sa lah  satu  jenis hasil olahan data yang telah kami lakukan, pada kegiatan yang    mempunyai  pengendali  belanja (cost  driver) yang    sama    yang    disatukan (disetarakan)      dalam    satu    kelompok  analisis  standar  belania    (ASB)  (Babad  & Balachandran,  1993).    Secara      rinci  nama  ASB    dan  pengendali  belanja (cost  driver) sebagai berikut:

## Pembangunan Gedung dan Rehabilitasi Ruang Kelas pada Kabupaten Buton
Deskripsi
Pembangunan  gedung  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  tidak  hanya sebagai  kepentingan  penyelenggaraan  pemerintah  saja,  akan  tetapi  diperuntukkan  untuk pelayanan publik.
Pengendali Belanja ( Cost Driver )
Pengendali belanja melalui pengendalian biaya ( cost driver ) adalah jumlah bangunan, ukuran, dan  peruntukan  gedung  yang  akan  dibangun  pada  ruang  kelas,  ruang  kantor  untuk  guru  dan rehabilitasi jembatan dan ini diperuntukkan untuk pelayanan publik di sekolah-sekolah tingkat PAUD, TK, SD dan SMP.
Jumlah bangunan dan luas bangunan menjadi pengendali biaya pada bangunan tersebut.
Satuan  pengendali  biaya  tetap  ( fixed  cost )  diestimasi  berdasarkan  histori  biaya  pada Organisasi  Perangkat  Daerah  Pendididkan  (Rp.  5.260.6755),  sementara  biaya  variabel ditentukan berdasarkan perhitungan unit gedung (Rp. 10.407).
Data ini diperoleh dari informasi yang terhimpun pada seluruh SKPD dan Standar harga yang ada di Kabupaten Buton
Rumus perhitungan belanja total
ASB = Rp, 5.260.657 + Rp, 10.407 X unit gedung
Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja NAMA BELANJA RATA-RATA (%) MAKSIMUM (%) Belanja Perencanaan 3 33 Belanja Pengawasan 3 33 Belanja Pembangunan 94 99 JUMLAH BELANJA 100
Pada  table  di  atas  merupakan  standar  Alokasi  objek  belanjaPadajajaran  SKPD  di kabupaten  Buton.  Berdasarkan  hasil  Olah  data  yang  menunjukkan  bahwa    untuk  Belanja Perencanaan rata-rata belanja sebesar 3 % dengan batas maksimun kenaikan biaya sebesar 33 %.  Selanjutnya  untuk  Belanja  Pengawasan    rata-rata  belanja  sebesar  3%  dengan  batas maksimun  kenaikan  sebesar  33  %.  Sedangakn  pada  belanja  bagunan  rata-rata  sebesar  94% dengan standar  maksimum sebesar 99%.  Sehingga hasil analisis di atas diperoleh gambaran besaran  ASB  untuk  seluruh  SKPD  khususnya  pada  Pembangunan  Gedung  dan  Rehabilitasi Ruang Kelas pada Kabupaten Buton di  Kabupaten Buton dapat  dijadikan standar pada tahun 2020.
Kegiatan  berikutnya  yang  dilakukan  adalah  proses focussed  group      disscussion (FGD) terbatas  pada  yang  membidangi keuangan pada SKPD. Untuk proses sosialiasi dan melengkapi  data  ASB  yang  telah  disusun,  serta  persentasi  hasil  ASB.berikut  foto - fotokegiatan FGD.
Berlangsung  sangat  baik,  terlihat  peserta  yang  sangat  aktif  dalam  proses  diskusi. Diskusi  ini  dibagi  menjadi  tiga  sesi    pada  sesi  pertama  kami  sebagai  pemateri  memberikan gambaran  secara  teoritisdan  praktis  terkait  pengertian,  fungsi  dan  proses  analisis  data  serta landasan  hukumterkait  penyusunan  ASB.  Kemudian  dilanjut  dengan  sesi  kedua  yaitu pemaparan  hasil  Anlisis  data  yang  telah  dilakukan  dan  Tanya  jawab    mengenai  hasil  ASB yang telah kami rancang. Pada sesi ketiga ini adalah pemahaman secara  mendalam mengenai cara  menyusun  dan  mengaplikasikan  hasil  ASB  dalam  lingup  pemerintahan  Kabupaten Buton.  Walupun  pada  kenyataannya  massih  ada  beberapa  SKPD  yang  berpendapat  bahwa penyusunan  ASB  secara  keseluruhan  sudah  baik,namun  mereka  berpendapat  bahwa kebutuhan setiap SKPD berbeda SKPD berbeda sehingga dalam menyusun ASB masih harus melihat  kebutuhan  setiap  SKPD  .  sehingga  wacana  penyeragaman  ASB  masih  harus dipertimbagan untuk digunakansebagai acuan dalam pengunaan anggaran.
5. Simpulan dan Saran
1. Telah  Ketersediaan baseline data  Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  di  berbagai  unit organisasi  yang   berada  pada  lingkup  pemerintah  Kabupaten Buton pada tahun 2020.
2. Secara  pengetahuan  SKPD  pemerintah  kabupaten  Buton  telah  mengetahui  dan  memahami Pentingnya  ASB,  Namun  masih  harus  ditingkatkan  agar  seluruh  SKPD  dapat  memanfaatkan hasil analisi data ASB pada berbagai kegiatan pada lingkup pemerintah kabupaten Buton.

## Ucapan Terima Kasih
Ungkapan terima kasih penulis ucapkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya  Makassar  dan  Ketua  P3M  Ketua Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Bongaya  Makassar yang  telah  mewadahi  penulis  dalam  melaksanakan  program  pengabdian  masyarakat.  Serta kepada  Aparat  pemerintah  kabupaten  Buton  yang  telah  memberikan  kerjasama  yang  baik sehingga  kegiatan  pengabdian  ini  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  waktu/jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

## Daftar Pustaka
Babad,  Y.,  &  Balachandran,  B.  (1993).  Cost  driver  optimization  in  activity-based  costing.
Accounting Review: A Quarterly Journal of the American Accounting Association .
Denni  S  Mirzap.  (2012).  Pengaruh  Kemiskinan,  Pertumbuhan  Ekonomi,dan  Belanja  Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009, 1 (1).
Gusnardi.  (2009).  PENGARUH  PERAN  KOMITE  AUDIT  ,  PENGENDALIAN  INTERNAL  , AUDIT INTERNAL DAN PELAKSANAAN TATA KELOLA, 15 (110), 130–146.
Muhyarsyah.  (2008).  ANGGARAN  BERBASIS  KINERJA:  IMPLEMENTASI  PADA PENYUSUNAN APBD. JRAB: JURNAL RISET AKUNTANSI & BISNIS . https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jrab.v8i1.446
Widanarto,  A.  (2012).  Pengawasan  Internal,  Pengawasan  Eksternal  dan  Kinerja  Pemerintah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara .
Yanita,  R.,  Mochtar,  K.,  &  Huda,  N.  (2018).  IMPLEMENTASI  VALUE  ENGINEERING  (VE) PADA  DESAIN  BANGUNAN  TINGGI :  METODE  PELAT  LANTAI  PRACETAK HALF-SLAB  TERHADAP  CAST-IN-SITU. TECHNOPEX-2018  Institut  Teknologi Indonesia .
Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum (Journal of Law) . https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4