MENINGKATKAN KINERJA SISTEM RESI GUDANG DI INDONESIA

## IMPROVING THE PERFORMANCE OF WAREHOUSE RECEIPT SYSTEM IN INDONESIA
Dini Septia A. M. , Syarif I. Hidayat, Setyo Parsudi
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gn. Anyar, Kota Surabaya, Kode pos . 60294
Email : dinsepmurti123@gmail.com

## Abstrak
Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  merupakan  salah  satu  solusi  dalam  memanajemen  risiko  agribisnis. Selain  itu  SRG  hadir  di  Indonesia  bertujuan  untuk  membantu  petani  dalam  mengatasi permasalahan mengenai pembiayaan usaha tani dan antisipasi terhadap harga rendah pada musim panen.  Dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  masalah  dan  kendala  yang  ditemui  sehingga  perlu adanya  pembahasan  mengenai  upaya  dan  tindakan  pemerintah  dan  para stakeholders untuk mengembangkan SRG di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya dan tindakan dalam  mengatasi  masalah  dan  kendala  Sistem  Resi  Gudang  di  Indonesia.  Metode  pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain, dan  ditabulasikan  ke  dalam  narasi  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan terdapat  3  masalah  dan  6  kendala  yang  masing-masing  memiliki  upaya  dan  tindakan  yang  dapat dilakukan  oleh  pemerintah  dan  para stakeholders SRG.  SRG  merupakan  barang  baru  baru  di Indonesia  sehingga  perlu  sinergitas  antara  pemerintah  pusat,  daerah,  serta  lembaga  pendukung lainnya agar sistem ini berkembang pesat di Indonesia.
Kata kunci : Masalah dan kendala; upaya dan tindakan; Sistem Resi Gudang (SRG)

## Abstract
Warehouse Receipt System (WRS)   is one solution in agribusiness risk management. In addition, WRS is present in Indonesia with the aim of assisting farmers in overcoming problems regarding farming  financing  and  anticipating  low  prices  during  the  harvest  season.    In  its  implementation, there are still problems and obstacles encountered, so there needs to be a discussion on the efforts and actions of the goverrnment and stakeholders to develop WRS in Indonesia. The purpose of this study  is  to  analyze  the  efforts  and  actions  in  overcoming  the  problems  and  constraints  of  the Warehouse Receipt System in Indonesia. The data collection method in this study utilized data or documents  produced  by  other  parties,  and  was  tabulated  into  a  descriptive  qualitative  narrative. The  results  of  the  study  showed  that  there  were  3  problems  and  6  contraints,  each  which  has efforts  and  actions  that  can  be  taken  by  the  government  and  WRS  stakeholders.  WRS  is  a  new production  in  Indonesia,  so  it  needs  synergy  between  the  central  government,  regional governments, and other supporting institutions so this system can develop rapidly in Indonesia.
Keywords : problems and obstacles; efforts and actions; Warehouse Receipt System (WRS)

## Pendahuluan
Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Perdagangan  pada  tahun  2006 menciptakan  salah  satu  alternatif  solusi  bagi  petani  mengenai  pembiayaan usahatani serta membantu dalam permodalan. Solusi ini juga dapat meminimalisir risiko  adanya  kegagalan  panen.  Solusi  tersebut  adalah  Sistem  Resi  Gudang (SRG).  Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2011,  Sistem  Resi  Gudang adalah  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penerbitan,  pengalihan,  penjaminan,  dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sedangkan resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang  tertentu  yang  harus  mendapatkan  persetujuan  yakni  Badan  Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Secara  umum  penerapan  SRG  mampu  meningkatkan  pendapatan  rumah tangga,  meningkatkan  posisi  tawar  petani,  memotivasi  petani  untuk  berproduksi lebih  tinggi  dan  menjaga  kualitas,  meningkatkan  akses  pembiayaan  ke  lembaga keuangan,  membuka  wawasan  dan  keterampilan  petani  terkait  teknologi informasi,  dan  mengurangi  intervensi  pemerintah  dalam  mengatur  perdagangan komoditas  pertanian  (Coulter  dan  Onumah,  2002).  Namun  pada  kenyataanya, SRG baru terdapat di 26 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Sampai akhir 2020 jumlah gudang SRG terdiri dari 123 gudang milik Kementerian Perdagangan dan 83 gudang milik swasta. 83 gudang milik swasta terbagi menjadi 26 gudang aktif dan  57  gudang  tidak  aktif.  Sedangkan  milik  pemerintah  terbagi  menjadi  sebagai berikut :
Gambar 1. Sebaran gudang SRG milik Kementerian Perdagangan
Dari  sebaran  diatas,  dapat  terbilang  SRG  merupakan  “barang”  baru  di Indonesia.  Minimnya  implementasi  SRG  menimbulkan  banyak  masalah  dan kendala  yang  terjadi  sehingga  hal  ini  mungkin  harus  dipandang  sebagai “pekerjaan  rumah”  bagi  semua  pihak  yang concern dalam  masalah  ini.  Padahal salah  satu  maksud  dari  sistem  ini  adalah  sebagai  sarana  membantu  petani  untuk bisa  menekan  kerugian  pada  saat  harga  komoditas  sedang  turun  dengan  cara menyimpannya  didalam  gudang  yang  bersertifikat.  Selain  itu,  petani  dapat menjaminkan  dokumen  tersebut  untuk  mendapatkan  pembiayaan  usaha  tani berikutnya. Sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya dan tindakan dalam mengatasi masalah dan kendala Sistem Resi Gudang di Indonesia.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  sekunder  (analisis data  sekunder).  Penelitian  ini  mempergunakan  atau  memanfaatkan  data  yang sudah  ada,  umumnya  berupa  bukti,  catatan  atau  laporan  historis,  data  hasil penelitian,  dan  dapat  pula  berupa  dokumenter  administratif  kelembagaan,  baik yang dipublikasikan dan yang tidak.  Heaton (2004) menunjukkan bahwa analisis

## Sebaran gudang SRG milik Kemendag
Operasional berkelanjutan
Operasional Tumbuh
Operasional Terhenti Belum Operasional 19% 23% 23% 35%
data  sekunder  adalah  cara  yang  efektif  untuk  menganalisis  data  ketika  ada kesulitan mengakses sampel yang  sulit dijangkau, dan ketika berhadapan dengan masalah  yang  sangat  sensitif,  populasi  kecil,  dan  fenomena  langka.  Data-data yang  didapat  akan  diteliti  secara  mendalam  menggunakan  analisis  deskriptif kualitatif.  Sugiyono  (2015)  menjelaskan  bahwa  analisis  deskriptif  kualitatif merupakan  metode  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme, digunakan pada kondisi objek yang alamiah, dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

## Hasil dan Pembahasan

## Masalah dan Kendala Sistem Resi Gudang
Masalah  SRG  adalah  kondisi  belum  tercapainya  rencana/target  dari  yang sudah ditentukan. Hasil penelusuran data sekunder ditemukan bahwa pelaksanaan SRG  berjalan  relatif  lambat.  Berikut  beberapa  masalah  dan  kendala  yang diperoleh dari jurnal-jurnal yang didapat :
Tabel 1. Masalah Sistem Resi Gudang
Tahun Sumber Masalah 2021 Bappebti SRG belum merata di 34 provinsi di Indonesia (baru ada di 26 provinsi) 2017 Journal of Agribusiness and Rural Development Research Tidak adanya kesinambungan mitra usaha 2018 Journal Research and Analysis 2016 Jurnal Sosiohumaniora Kebijakan pemerintah yang saling bertentangan
Tabel 2. Kendala Sistem Resi Gudang
Tahun Sumber Kendala 2012 Forum Penelitian Agro Ekonomi
Kurangnya SDM untuk memberikan sosialisasi & penyuluhan 2013 Bulletin Ilmiah Litbang Perdagangan 2014 Analisis Kebijakan Pertanian
2015 Analisis Kebijakan Pertanian
2016 Universitas Lampung 2017 Journal of Agribusiness and Rural Development Research 2019 Institut Pertanian Bogor
2020 Scientia : Jurnal Hasil Penelitian 2013 Bulletin Ilmiah Litbang Perdagangan Fasilitas gudang yang kurang memadai 2014 Analisis Kebijakan Pertanian
2015 Analisis Kebijakan Pertanian 2014 Analisis Kebijakan Pertanian Penyediaan LPK yang belum merata 2013 Jurnal Bina Praja Kurangnya partisipasi perbankan 2016 Universitas Lampung 2014 Analisis Kebijakan Pertanian Potensi terjadinya Non Performing Loan (NPL)
2013 Bulletin Ilmiah Litbang Perdagangan Rendahnya hasil produksi petani 2016 Institut Pertanian Bogor 2017 Journal of Agribusiness and Rural Development Research 2019 Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)
Upaya  dan  Tindakan  untuk  Mengembangkan  Sistem  Resi  Gudang  di Indonesia
Berdasarkan  perkembangan  Sistem  Resi  Gudang  di  Indonesia  yang  masih rendah  dengan  beberapa  kendala  dan  masalah  yang  dihadapi,  maka  pemerintah dan para stakeholders harus menentukan upaya dan tindakan yang bertujuan untuk mengembangkan  sistem  ini.  Adapun  upaya  dan  tindakan  pemerintah  dan  para stakeholders untuk mengembangkan Sistem Resi Gudang adalah sebagai berikut :
Tabel 3. Upaya dan tindakan berdasarkan masalah yang ada Masalah Penanggung Jawab Upaya Dan Tindakan SRG masih belum merata di 34 Provinsi Pemerintah pusat (Kemendag, Bappebti), Pemerintah daerah (Dinas perdagangan) Pemerataan SRG dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tidak adanya kesinambungan mitra usaha Pengelola gudang dengan Bappebti Pengaturan kontrak Kerjasama dengan jangka waktu yang panjang dan saling menguntungkan Kebijakan pemerintah yang saling bertentangan Pemerintah pusat (Kemendag, Kementan) Melakukan kerjasama antara kebijakan Kemendag dengan Kementan
1. Pemerataan Sistem Resi Gudang
Pemerataan Sistem Resi Gudang di  Indonesia dapat dilakukan dengan cara komitmen  untuk  bekerjasama  diantara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah. Komitmen ini bukan hanya secara lisan, tetapi juga tertulis melalui surat keputusan.  Strategi  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  pengalihan  APBN (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara),  APBD  (Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah), pemanfaatan DAK (Dana Alokasi Khusus) serta mengoptimalkan sumberdaya  yang dimiliki OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Contohnya pada gudang  SRG di  Wonogiri, Jawa Tengah  yang pembangunannya menggunakan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  pada  tahun  2011  dan  pada  tahun 2018  menggunakan  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah) Kabupaten Wonogiri. Menurut Wakil Kementerian Perdagangan Jerry Sambuaga, Jawa Tengah merupakan wilayah potensial sebagai provinsi yang mengimplementasikan  SRG  dikarenakan  wilayah  tersebut  merupakan  salah  satu sentra  produksi  dengan  banyak  komoditas.  Hingga  Maret  2021,  Kementerian Perdagangan  telah  memberi  bantuan  15  gudang  SRG  beserta  fasilitasnya  yang tersebar  di  Wonogiri,  Grobogan,  Kebumen,  Demak  (2  gudang),  Pekalongan, Jepara, Cilacap, Purworejo, Brebes,  Kudus (2  gudang),  Blora,  Banjarnegara, dan Pemalang (Bappebti, 2021).

## 2. Pengaturan Kontrak Kerjasama
Bappebti  memberikan  penilaian  rencana usaha  selama  3  tahun  kepada  calon pengelola  gudang.  Penilaian  rencana  usaha  ini  juga  melibatkan  Lembaga  OSS (Online  Single  Submission) .  Lembaga  OSS  merupakan  lembaga  pemerintah  non kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  di  bidang  koordinasi penanaman  modal.  Bappebti  dan  Lembaga  OSS  menilai  calon  pengelola  gudang selama  3  tahun  tersebut  apakah  memenuhi  persyaratan  komitmen  dan  SLA (Service Level Agreement) penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan. Apabila  dalam  penilaian  tersebut  calon  pengelola  gudang  tidak  memenuhi persyaratan,  maka  Bappebti  berhak  mengeluarkan  sanksi  administrasi  (Peraturan Kepala  Bappebti,  2018).  Salah  satu  badan  usaha  yang  telah  memutus  kontrak kerjasama  dengan  Bappebti  adalah  PT.  Pertani.  Sejak  tahun  2014,  PT.  Pertani memutuskan  untuk  tidak  lagi  membangun  kerjasama  dikarenakan  tidak  adanya keuntungan di pihak mereka. Padahal PT. Pertani telah menjadi pengelola gudang semenjak  SRG  ini  berdiri.  Pemutusan  ini  berdampak  pada  gudang-gudang  yang ditinggal, sehingga beberapa darinya ada yang beralih fungsi manajemen dan ada juga  yang  dimanfaatkan  oleh  petani  sekitar  untuk  menitipkan  hasil  pertaniannya sementara.
Cara  mengatasi  permasalahan  yang  seperti  ini  adalah  dengan  mengubah pengaturan  kesepakatan  MoU  dan  kontrak  kerjasama  didalamnya.  Perubahan  ini bisa  mengubah  lama  waktu  kerjasama  yang  awalnya  3  tahun  menjadi  5  tahun. Selain itu isi dari kesepakatan tersebut lebih diperjelas, sehingga calon pengelola gudang  yakin  akan  sistem  ini  dan  senantiasa  meneruskan  untuk  menjadi  mitra usaha. Pendampingan pengelola gudang juga perlu dilakukan dari pihak Bappebti, Kemendag, maupun lembaga penjaminan (Perum Jamkrindo).
3. Kerjasama antar Kebijakan
Kebijakan  Perum  Bulog  dapat  menjadi  ancaman  bagi  keberlanjutan  SRG dimasa  mendatang.  Hal  ini  dikarenakan  kebijakan  Perum  Bulog  yang  membeli gabah/beras  dalam  negeri  dengan  ketentuan  HPP  (Harga  Pembelian  Pemerintah) dapat  merubah  sikap  petani  yang  akan  menunda  jual  hasil  pertaniannya.
Kerjasama  antar  pembuat  kebijakan  yakni  Kemendag  dengan  Kementan  sangat efektif  untuk  menghindari  sikap  petani  yang  bimbang.  Menurut  Rizki  (2021), Kementerian  Pertanian  dalam  Webinar  INDEF (Institute  for  Development  of Economics and Finance) ada 4 cara dalam menunjang keberlanjutan Sistem Resi Gudang,  salah  satunya  adalah  dengan  adanya off  taker . Off  taker atau  penjamin komoditas  adalah  orang  atau  sekelompok  orang  yang  dapat  menjaminkan komoditas  hasil  pertanian.  Perum  Bulog  dapat  bertindak  sebagai off  taker untuk komoditas  gabah  dan  beras.  Bulog  dapat  membeli  gabah  dan  beras  dari  gudang SRG  yang  bertujuan  untuk  pengelolaan  persediaan,  distribusi,  dan  pengendalian harga  beras.  Sehingga  nantinya  tidak  terjadi  fluktuasi  harga  dikarenakan pengendalian  harga  sudah  diatur  oleh  sentral,  yakni  Bulog.  Menjadikan  Bulog sebagai off  taker SRG  perlu  adanya  pembicaraan  lebih  lanjut  agar  dapat terintegrasi dengan baik. Tidak hanya Bulog yang dapat menjadi off taker, BUMN juga dapat menjadi off taker Sistem Resi Gudang.
Tabel 4. Upaya dan tindakan berdasarkan kendala yang ada
Kendala Penanggung Jawab Upaya Dan Tindakan Kurangnya SDM untuk memberikan LES (Literasi, Edukasi, Sosialisasi) Pemerintah pusat (Kemendag, Bappebti, Kementan, Kemenko, Kemenkop & koperasi), pemerintah daerah (dinas perdagangan, pertanian, koperasi), dan pengelola gudang Perekrutan SDM yang berkompeten dan tidak melakukan mutasi pegawai dengan cepat Fasilitas gudang yang kurangi memadai Pemerintah pusat (kemendag, Bappebti) dan pemerintah daerah (dinas perdagangan) Penambahan teknologi yang sesuai dengan komoditas yang disimpan Penyediaan LPK yang belum merata Pemerintah pusat (kemendag, Bappebti) Pemerataan LPK dengan menjalin kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah Kurangnya partisipasi perbankan Pemerintah pusat (Kemendag, Bappebti) dan perbankan Penambahan partisipasi perbankan Potensi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Pemerintah pusat (kemenko, Bappebti) dan lembaga keuangan Adanya kepastian jaringan pemasaran Rendahnya hasil produksi petani Pemerintah pusat (Kemendag, Bappebti, Kementan, Kemenko, Kemenkop & koperasi), pemerintah daerah (dinas perdagangan, pertanian, koperasi), pengelola gudang, dan petani Pemberian subsidiserta pendampingan

## 1. Perekrutan SDM yang Berkompeten
Komoditas  dalam  SRG  sebagian  besar  masih  terbatas  gabah  dan  beras dikarenakan  teknologi  penyimpanan  kedua  komoditas  tersebut  relatif  lebih sederhana  dan murah.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  pemerintah  perlu memfasilitasi pengelola gudang terkait peningkatan kemampuan untuk menguasai teknologi penyimpanan barang non gabah/beras. Kegiatan pelatihan ke pengelola gudang dan stakeholder terkait, merupakan strategi alternatif untuk meningkatkan kemampuan para pelaku SRG (Suryani,  2014).  Menyikapi hal tersebut, Bappebti selaku  badan  pengawas  SRG  terus  melakukan  literasi,  edukasi,  serta  sosialisasi (LES) terkait SRG kepada masyarakat. Mulai dari pembuatan pamflet, sosialisasi ke  universitas,  hingga  mengadakan  seminar.  Selain  perekrutan  atau  penyediaan sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  dengan  LES,  tidak  melakukan  mutasi pegawai dengan cepat juga merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kendala kurangnya  sumber  daya  manusia.  Tidak  hanya  perekrutan  SDM  yang berkompeten,  adanya  pelatihan  tentang  Sistem  Resi  Gudang  juga  perlu ditingkatkan.
Webinar INDEF (Institute For Development of Economics and Finance) yang dilaksanakan pada 25 Mei 2021 secara online dengan tema “Reaktualisasi Sistem Resi Gudang” merupakan contoh upaya Bappebti yang selalu mengenalkan SRG kepada masyarakat. Harapan dari pelatihan ini adalah peran serta dukungan semua pihak  dalam  kelembagaan  SRG  dapat  memahami  semua  materi  yang  diberikan sehingga  implementasinya  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  dapat  mendorong berkembangnya  SRG  kedepan.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Direktur  Utama  PT. Kliring  Berjangka  Indonesia,  Fajar  Wibhiyadi  melalui  keterangan  tertulisnya kepada media (Rizki, 2021). Sosialisasi kepada petani juga perlu dilaksanakan dan ditingkatkan,  karena  pada  dasarnya stakeholder utama  dalam  sistem  ini  adalah petani.  Dalam  mengajak  petani  untuk  ikut  serta  dalam  sistem  ini  adalah  dengan mendatangi  secara  aktif  ke  rumah  petani  secara  langsung (door  to  door) untuk menciptakan kedekatan dan pemahaman yang menyeluruh mengenai SRG. Selain datang  secara  langsung,  dalam  penyampaian  materi  sebisa  mungkin  untuk
menyederhanakan bahasa dan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh petani. (Masithoh, 2016).

## 2. Penambahan Fasilitas Sesuai dengan Komoditas yang Disimpan
Penambahan  gudang  saja  tidak  cukup  untuk  perkembangan  SRG  di Indonesia,  harus  dibarengi  dengan  pemberian  teknologi  yang  dibutuhkan. Pemberian teknologi menggunakan pengalihan anggaran  APBN,  APBD, maupun DAK  merupakan  langkah  yang  baik.  Contohnya  seperti  penambahan  alat dryer dan RMU (Rice Milling Unit) pada SRG  Wonogiri sejak 2018 lalu. Penambahan alat  ini  dibutuhkan  sebagai  upaya  untuk  membantu  petani  mendapatkan  nilai tambah  dari  kegiatan  SRG  tersebut.  Dari  penambahan  alat  tersebut,  SRG Wonogiri  mampu memproduksi  beras  sendiri  dan telah  mendistribusikan  “Beras ASN  Wonogiri”  sebagai  penguatan  program  PTSP  (Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu)  (Bappebti,  2021).  Contoh  lainnya  seperti  PT.  Bhanda  Ghara  Reksa  yang memberikan  bantuan  alat  sortir  lada  kepada  gudang  SRG  Puding  Kabupaten Bangka  dan  Mangkol  Kabupaten  Bangka  Tengah.  Pemberian  alat  sortir  lada  ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas lada Muthok White Pepper serta mendukung perindustrian di wilayah tersebut (Saliem, 2021).
3. Pemerataan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)
LPK  yang  sudah  terdaftar  di  Bappebti  baru  sebanyak  37  perusahaan  dan berada di 29 provinsi  yang tersebar di 72 kabupaten/kota.  Penyediaan  LPK  yang belum merata menyebabkan beberapa pengelola gudang menguji komoditasnya di daerah  lain  sehingga  menimbulkan  biaya  uji  mutu  yang  lebih  tinggi.  Padahal peran  LPK  sangat  penting  untuk  menentukan  kualitas  komoditas  yang  akan disimpan  dalam  gudang  SRG.  Pemerataan  LPK  dapat  dilakukan  dengan penambahan UPTD BPSMB (Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang) di daerah-daerah yang sudah melaksanakan SRG. Dapat pula  menjadikan  pengelola  gudang  sekaligus  lembaga  penilaian  untuk mempercepat  penerbitan  resi  gudang.  Hal  ini  diungkapkan  juga  oleh  Bappebti
(2019),  pihaknya  juga  mendorong  pengelola  gudang  untuk  menjadi  lembaga penguji mutu komoditas melalui program pelatihan dan pendampingan.
4. Penambahan Partisipasi Perbankan
Peningkatan  LES  (literasi,  edukasi,  sosialisasi)  dilakukan  secara kontinu kepada pihak perbankan dan dengan menunjukkan bukti nyata bahwa resi gudang merupakan  lembaga  jaminan  yang  dapat  melindungi  kepentingan  perbankan sebagai  kreditur  (Riana,  2010).  Pemberian  LES  dapat  disertai  dengan success stories dari beberapa bank yang sudah melaksanakan, contohnya pada Bank BJB. Bank  BJB  yang  mulai  menyalurkan  kredit  sejak  tahun  2010  hingga  September 2020 dan mampu menyalurkan kredit dengan skema subsidi resi gudang (S-SRG) yang hampir mencapai Rp178 miliar untuk 1.612 petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi (Bappebti, 2020).

## 5. Adanya Kepastian Jaringan Pemasaran
Non  Performing  Loan (NPL)  adalah  kondisi  dimana  debitur  tidak  dapat membayar  kewajibannya  terhadap  bank  yaitu  kewajiban  dalam  membayar angsuran  yang  sudah  dijanjikan  di  awal  (Ismail,  2010).  Potensi  NPL  muncul ketika  barang  (komoditas)  di  gudang  yang  belum  terjual  saat  jatuh  tempo.  Cara mengatasi NPL adalah dengan memasarkan barang yang disimpan sebelum waktu jatuh tempo. Penggunaan Pasar Lelang Komoditas (PLK) menjadi hal yang bagus untuk  meminimalisir  terjadinya  NPL.  Kepala  Bappebti,  Sidharta  Utama mengungkapkan bahwa 3 pilar utama perdagangan komoditas yakni Perdagangan Berjangka  Komoditi  (PBK),  Sistem  Resi  Gudang  (SRG),  dan  Pasar  Lelang Komoditas  (PLK).  Menurut  Bappebti  (2021),  PBK  mempunyai  peran  sebagai sarana  pengelolaan  risiko  melalui  kegiatan  lindung  nilai,  sebagai  sarana pembentukan  harga  yang  wajar  dan  transparan  serta  alternatif  investasi  bagi pelaku  usaha.  Sedangkan  PLK  dapat  meningkatkan  daya  saing  petani/produsen, menciptakan  intensif  bagi  peningkatan  produksi  dan  mutu  serta  meningkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat.

## 6. Pemberian Subsidi serta Pendampingan
Rendahnya  hasil  produksi  petani  berdampak  pada  banyaknya  volume penyimpanan  dalam  gudang.  Hasil  produksi  yang  tidak  sesuai  dengan  batas minimum  penyimpanan  tidak  dapat  disimpan  dalam  gudang  SRG.  Hal  ini merupakan  salah  satu  persyaratan  yang  terterta  dalam  Peraturan  Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 pasal 3 ayat (1) tentang barang  dan  persyaratan  barang  yang  disimpan  dalam  Sistem  Resi  Gudang. Sehingga perkembangan SRG cenderung lambat dikarenakan banyak petani yang ragu  akan  syarat  kuantitas  barang  tersebut.  Didalam  teori  ekonomi  dijelaskan bahwa berproduksi sedikit maka cenderung akan lebih rugi karena tidak mencapai economies  of  scale (Fitrianasari,  2018).  Sehingga  mereka  mengalami  kesulitan dalam  melakukan  tunda  jual  di  gudang  SRG  dikarenakan  prasyarat  tadi. Fitrianasari  (2018)  menyatakan  bahwa  peluang  petani  dalam  mengakses  SRG adalah  luas  lahan  yang  dimiliki  petani.  Semakin  luas  lahan  yang  dimiliki  maka semakin  tinggi  peluang  untuk  mengakses  SRG.  Oleh  karena  itu,  pembentukan kelompok  tani  maupun  gabungan  kelompok  tani  sangat  membantu  para  petani berlahan sempit untuk dapat mengakses program ini.
Penguatan  ini  tentunya  perlu  pendampingan  dari  pengelola  gudang  secara aktif agar tersinergi dengan baik. Oleh sebab itu, Bappebti selaku badan pengawas SRG terus melakukan  LES serta pendampingan kepada stakeholder SRG.  Selain pendampingan, pemberian subsidi dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah  juga  dapat  mensukseskan  sistem  ini.  Subsidi  yang  diberikan  bisa  diambil dari anggaran APBN atau APBD dan mengalokasikannya tepat sasaran.

## Kesimpulan
Upaya dan tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dan para stakeholders Sistem  Resi  Gudang  adalah  dengan  pemerataan  kelembagaan  dalam  SRG  di wilayah  yang  belum  terdapat  sistem  ini  serta  pemberian  fasillitas  yang mendukung dengan pengaturan anggaran APBN dan APBD. Disamping itu terus melakukan LES (Literasi, Edukasi, dan Sosialisasi) baik kepada
petani/poktan/gapoktan,  koperasi,  maupun  kepada  lembaga  pendukung  SRG lainnya. Dan tidak lupa sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena apabila tidak ada sinergitas  diantara keduanya maka sistem ini tidak akan berjalan dengan maksimal.

## Daftar Pustaka
Bappebti.  2018. Annual  Report  Bappebti  2018  LaporanTahunan .  Jakarta  (ID)  : Bappebti.
Bappebti. 2019. Langkah Penyiapan Pelaksanaan SRG . [Booklet]
Bappebti.  2020. Apresiasi  Untuk  Pengelola  SRG  Terbaik .  Buletin  Perdagangan Berjangka Edisi 213 Bulan Januari 2020.
Bappebti.  2021. Strategi  Pengembangan  Gudang  SRG  di  Kabupaten  Wonogiri . [Bahan Literasi Bappebti].
Bappebti.  2021. Urgensi  Akselerasi  Pemanfaatan  Sistem  Resi  Gudang  di Indonesia . [Bahan Literasi Bappebti].
Coulter  J.  and  Onumah  G.  2002. The  Role  of  Warehouse  Receipt  System  in Enhanced  Commodity  Marketing  and  Rural  Livelihoods  in  Africa. Food Policy.
Fitrianasari,  Erika  Kartika.  2018.  “Akses  Petani  Padi  Terhadap  Sistem  Resi Gudang dan Dampaknya pada Pendapatan Petani di Tasikmalaya”. Skripsi . Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
Haryotejo,  Bagas.  2013.  “Analisis  Korelasi  Faktor  Yang  Mempengaruhi Implementasi Sistem Resi Gudang di Daerah”. Jurnal Bina Praja . Vol. 5(2): 91-100.
Heaton. 2004. Reworking Qualitative Data . London : Sage Publications Limited.
Ismail.  2010. Manajemen  Perbankan  dari  Teori  Menuju  Aplikasi .  Jakarta  : Kencana
Masithoh,  Dewi.  2016.  “Biaya  Transaksi  Sistem  Resi  Gudang  Gabah”. Tesis . Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Riana,  Dina.  2010.  “Penggunaan  Sistem  Resi  Gudang  Sebagai  Jaminan  Bagi Perbankan di Indonesia”. Tesis . Universitas Indonesia.
Rizki.  2021. KBI  dan  Bappebti  Gelar  Pelatihan  Calon  Pengelola  Gudang  SRG . Berita Elektronik Neo-Demokrasi.com. dalam https://www.neo- demokrasi.com/kbi-dan-bappepti-gelar-pelatihan-calon-pengelola-gudang- srg/ diakses 15 Februari 2022.
Saliem,  Novian  Miftachul.  2021. Tingkatkan  Mutu  dan  Kualitas  Lada,  BGR
Logistics Bersama Pemprov Babel Berikan Bantuan Alat Sortir Lada . [BGR Logistics NEWS]. https://www.bgrlogistics.id/id/publikasi/berita/Berita/Tingkatkan%20Mutu %20dan%20Kualitas%20Lada,%20BGR%20Logistics%20Bersama%20Pe mprov%20Babel%20Berikan%20Bantuan%20Alat%20Sortir%20Lada diakses 19 Februari 2022
Sugiyono.  2015. Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mix  Methods) .  Bandung  : Alfabeta.
Suryani,  E.,  Erwidodo  dan  Iwan  S.A.  2014.  “Sistem  Resi  Gudang  di  Indonesia  : Antara Harapan dan Kenyataan”. Analisis Kebijakan Pertanian. Vol. 12(1) : 69 - 86.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.