Agama dan Politik : Teologi Pembebasan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 133

## AGAMA DAN POLITIK: Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama

## Wasisto Raharjo Jati
Pusat Penelitian Politik, LIPI Jakarta e-mail: wasisto.raharjo.jati@lipi.go.id

## Abstract
This  article  aims  to  analyze  the  comparative  study  of  the  liberation  theology perspective. The notion of liberation theology is a form of transformative theology that concerned within issues of equality and social justice. The relationship amidst religion  and  politics  is  reciprocal  due  to  there  are  conflicts  of  interest  between both  entities.  Emergence  of  liberation  theology  itself  arises  because  of  the politicization  of  religion  has  become  more  acute  and  chronic  so  it  needs  to  be transformed. The thought of liberation theology is basically grown in the famous case of Latin America with the spirit church of the poor. However, within Islam, it also  found  a  similar  essence  that  Islam  also  teaches  that  there  egalitarianism, equality,  and  social  justice.  Article  will  elaborate  about  this  comparison  of liberation theology.
***
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  studi  perbandingan  perspektif  teologi pembebasan.  Gagasan  teologi  pembebasan  adalah  suatu  bentuk  teologi  trans- formatif  yang  bersangkutan  dalam  isu-isu  kesetaraan  dan  keadilan  sosial.
Hubungan  di  tengah-tengah  agama  dan  politik  adalah  timbal  balik  karena  ada konflik  kepentingan  antara  kedua  entitas.  Munculnya  teologi  pembebasan  itu sendiri timbul karena adanya politisasi agama telah menjadi lebih akut dan kronis sehingga perlu diubah. Pikiran teologi pembebasan pada dasarnya tumbuh dalam kasus  terkenal  Amerika  Latin  dengan  semangat  gereja  kaum  miskin.  Namun, dalam  Islam,  itu  juga  menemukan  esensi  yang  sama  bahwa  Islam  juga mengajarkan  bahwa  ada  egalitarianisme,  kesetaraan,  dan  keadilan  sosial.  Pasal akan menguraikan tentang perbandingan ini teologi pembebasan.
Keywords: teologi pembebasan, agama, politik, egalitarianisme, ekuitas, keadilan sosial
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 134

## A.  Pendahuluan
Membicangkan relasi agama dan politik adalah proses resiprokal yang satu sama  lain.  Kedua  entitas  tersebut  memiliki  proses  tarik  menarik  kepentingan. Agama  memiliki  peran  strategis  dalam  mengkonstruksi  dalam  memberikan kerangka nilai dan norma dalam membangun struktur negara dan pendisplinan masyarakat.  Sedangkan,  negara  menggunakan  agama  sebagai  legitimasi  dog- matik untuk mengikat warga negara untuk mematuhi negara. Adanya hubungan timbal  balik  itulah  yang  kemudian  menimbulkan  hubungan  dominasi-saling mendominasi  antar  kedua  entitas  tersebut.  Negara  yang  didominasi  unsur kekuatan agama yang terlalu kuat hanya akan melahirkan negara teokrasi yang cenderung melahirkan adanya hipokrisi moral maupun etika yang ditunjukkan para pemuka agama. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pencampuradukan unsur  teologis  dan  materialis  secara  konservatif.  Adapun  negara  yang  men- dominasi relasi agama justru menciptakan negara sekuler yakni persoalan agama kemudian  termarjinalkan  dan  tereduksikan  dalam  pengaruh  kehidupan  ber- bangsa dan bernegara.
Di  antara  kedua  model  relasi  agama  dan  politik  tersebut,  hal  menarik  yang peting  untuk  dikaji  adalah  soal  dominasi  dan  kuasa.  Munculnya  gejala  hipokrisi moral dan juga ditambah dengan adanya marjinalisasi agama tentu adalah hal yang menjadi mainstream kajian dalam membahas kedua hal itu. Namun demikian, hal menarik sebenarnya adalah bagaimana relasi kekuasaan dan pertentangan yang dihadirkan dari dinamika dari kedua entitas tersebut. Agama yang menjadi bahasa politik malah justru menjadi agama penindasan seperti dalam kasus menguatnya kekuasaan Gereja Romawi selama Abad Kegelapan, pertentangan antara faksi-faksi agama Islam dalam Kekhalifan Umayyah hingga Abbasiyah.
Menguatnya  negara  dengan  menyingkirkan  adanya  peran  agama  malah justru menjadikan demoralisasi masyarakat yang justru akan berkembang tinggi. Maka  inti  sarinya  adalah  adanya  depolitisasi  agama  justru  akan  menimbulkan anarki,  sedangkan  apabila  terjadi  gejala  politisasi  agama  justru  menciptakan adanya  hipokrisi  dan  vigilantilisme.  Oleh  karena  itulah,  sangatlah  urgen  dan signifikan untuk melacak sisi profetik dari munculnya agama itu sendiri. Harus diakui bahwa pemahaman agama yang dilakukan secara dogmatik malah justru dipolitisasi  menjadi  alat  justifikasi  saja.  Sedangkan  pemahaman  agama  secara pragmatik, malah justru mengarahkan agama hanya menjadi simbol formal saja, tapi minim instrumentasi nilai dan norma dalam masyarakat.
Agama dan Politik : Teologi Pembebasan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 135
Kondisi  yang  serba  dilematis itulah  yang  sebenarnya  sangat  penting  untuk melacak kembali dasar lahirnya agama di dunia. Hadirnya agama di dunia tentu memiliki  dasar  kuat  dalam  memberikan  pencerahan  dalam  pengaturan  tata perilaku  dan  norma  dalam  masyarakat. Secara historis,  lahirnya  agama di  dunia memang didasari atas kondisi masyarakat yang serba chaotic . Agama sebenarnya menjadi  dasar  kuat  untuk  melakukan  reorganisasi  ulang  terhadap  kehidupan masyarakat  tersebut  dengan  menjadikan  nilai  dan  norma  agama  sebagai  dasar pembangunan  masyarakat.  Konteks  itulah  yang  mendorong  adanya  pergeseran dimensi sakral menjadi dimensi profane, sehingga agama kemudian ditempatkan juga  menjadi  agama  sosial.  Pemaknaan  agama  sebagai  entitas  profetik  memiliki esensi pembebasan dalam membebaskan masyarakat dari pembodohan maupun kemungkaran.
Dalam era sekarang ini, profetisasi agama kian mengalami tantangan yang kuat dengan  menguatnya  gejala  konservatifisme  agama  yang  melihat  pemaknaan agama  dari  sisi  literal  saja.  Kondisi  itulah  yang  sebenarnya  menimbulkan  de- sakralisasi agama saja, dikarenakan agama telah berkembang menjadi alat politik dalam menguatkan kekuasaan hegemonik yang memanfaatkan agama sebagai alat kuasa. Berkembangnya sekulerisasi tentu juga tidak dapat dinisbikan begitu saja, korelasi  agama  dengan  politik  tentu  tidak  bisa  dipisahkan.  Hal  itulah  yang sebenarnya menjadi lokus penting dalam mendudukkan agama dalam relasi politik terutama  dalam  melihat  sisi  profetik  politik  dalam  sisi  agama.  Hal  itulah  yang sebenarnya menjadikan relevan dalam membincangkan agama dan politik adalah ketika agama menjadi spirit sosial dan politik dalam menggerakan umat menuju tatanan yang lebih baik. Maka, konstruksi pemikiran yang membawahi pemikiran agama  secara  teologis  menjadi  sosiologis  gerakan  menjadi  menarik  untuk diperbincangkan.
Oleh karena itulah, pembahasan mengenai agama sebagai teologi pembebasan dalam  konteks  ini  menjadi  penting  untuk  dibahas.  Secara  harfiah  teologi  pem- bebasan dapat diartikan sebagai tanggapan pemahaman agama dalam membaca kasus  ketimpangan  sosial-politik  yang  diakibatkan  rezim  hegemonik  yang melakukan  praktik  subordinasi  dan  intimidatif  kepada  masyarakatnya.  Adapun konstruksi  pemahaman  teologi  pembebasan  memang  sangatlah  erat  kaitannya dengan munculnya gerakan politik publik yang dilakukan dari akar rumput.
Tulisan  ini  secara  lebih  lanjut  akan  mengelaborasi  mengenai  konstruksi pemikiran  teologi  pembebasan  dari  berbagai  mazhab  pemikiran  baik  itu  pe-
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 136
mikiran teologi pembebasan di dunia Barat, Islam, maupun Latin. Adapun ketiga mazhab  tersebut  memang  memiliki  konstruksi  politik  terhadap  pembebasan yang sama yakni melawan ketimpangan yang diakibatkan oleh pengaruh rezim otoriter.  Namun  yang  menjadi  menarik  adalah  masing-masing  entitas  teologi pembebasan sendiri berkembang sesuai dengan karakteristik berbeda. Teologi pembebasan  yang  berkembang  di  Barat  sendiri  lebih  banyak  didominasi  akar Protestanisme,  namun  lebih  banyak  berkembang  dalam  ranah  pemikiran. Teologi  pembebasan  dalam  Islam  didominasi  pemikiran  untuk  melawan ketimpangan  dan  kebodohan.  Teologi  pembebasan  dalam  Latin  lebih  banyak didominasi pemikiran Gereja Romawi dan mengarah pada praksis gerakan.

## B.  Teologi Pembebasan sebagai “Perdamaian” Marxisme dan Agama
Agama  adalah  candu  bagi  masyarakat  ( religion  is  opium  for  public )  yang dikatakan oleh Karl Marx (1886) maupun Nietzsche yang mengatakan Tuhan telah  mati  tentu  perlu  dipahami  lebih  mendalam.  Marx  megkritik  tulisannya Freuerbach  yang  berjudul Das  Wesen  des  Christentums (Hakikat  Agama Kristen) yang banyak mengangkat tesis agama sebagai proyeksi manusia dalam mengejar  kebahagiaan.  Agama  merupakan  sebentuk  dari  sentimen  pribadi yang  dibentuk  dari  sebuah  proses  relasi  sosial  yang  rigid.  Hal  itulah  yang memungkinkan proses transeden dalam pemaknaan agama dikreasi untuk me- menuhi kepentingan pribadi maupun kelompok. Adanya pendekatan material- istik dalam memahami agama seperti yang diutarakan Freurbach itulah yang menjadikan agama berkembang menjadi alat justifikasi kelas.
Para  agamawan  yang  semula  menjadi  penjaga  moral  mulai  terseret  pada pengarusutamaan  dominasi  kelas.  Pada  akhirnya  ajaran  agama  yang  bersifat monastik  dan  sakral  justru  berkembang  menjadi  entitas  profan  dengan  me- nempatkan para agawan sebagai penjaga kekuasaan penguasa dengan mengikat pemahaman moral masyarakat secara dogmatik. 1 Freuerbach yang mengatakan bahwa  agama  secara  politis  memang  dimaknai  secara  proyeksi  konstruksi manusia  dalam  memahami  keimanan  dan  moral  pribadi.  Adanya  pola  pe-
______________
1 Ted Sprague, “Pendahuluan pada Sumbangan untuk Kritik terhadap Filsafat Hak Hegel”, https:// www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1844/PendahuluanSumbangan.htm,  diakses  pada tanggal 27 Maret 2014.
Agama dan Politik : Teologi Pembebasan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 137
mahaman  yang  tunggal  itulah  yang  menyebabkan  adanya  penindasan  politis kepada masyarakat dimana pihak penguasa ditempatkan sebagai wakil Tuhan.
Freuerbach  menilai  bahwa  adanya  penguasaan  agama  oleh  rezim  hege- monik  berimplikasi  pada  pembentukan  strata  kelas-kelas  dalam  masyarakat. Dalam  hal  ini  terdapat  pola  penindasan  maupun  bentuk  perilaku  subordinatif lainnya  yang  dilakukan  oleh  kelas  penguasa  kepada  publik.  Adanya  dikotomis yang disematkan dalam pembentukan kelas antara yang privileged (diistimewa- kan)  dengan  yang neglected (ditolak)  itulah  yang  kemudian  menimbulkan adanya  resistensi  epistemologis  dalam  memandang  kembali  peranan  agama dalam  masyarakat.  Agama  sendiri  yang  semula  ditempatkan  pada  pola  pikir abstrak dan monastik mulai direkonstruksi ulang dalam pengaturan norma dan etika  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  muncullah  berbagai  macam  transformasi  dan reformasi pemikiran dalam menempatkan agama kembali.
Marx dalam bukunya Holy Family menyebutkan bahwa agama berkembang menjadi  sumber  penindasan  bagi  masyarakat  yang  mengalami  proletarisasi secara struktural. Adapun kritikan Marx sebenarnya adalah repetisi pernyataan politis Martin Luther yang melihat doktrinasi agama yang dilakukan oleh Gereja Romawi  sudah  terlalu  mengekang  humanisme  politik  yang  kemudian  meng- hasilkan adanya gelombang Protestanisme yang berkembang di wilayah Eropa Barat.  Hal  itu  merupakan  bentuk  pengekspresian  dari  bentuk  keterasingan manusia dalam realitas sosial dimana kontestasi merebutkan material-material maupun  kapital sebagai  wujud  kebebasan  manusia. Agama  sebenarnya adalah ekspresi keasingan abstrak yang coba dibangkitkan sebagai alat penindasan bagi manusia.
Hal  itulah  yang  kemudian  menjadi  candu  yang  membuat  ketagihan  untuk menjaga  survivalitas  akan  keistimewaan  kelas  yang  didapatkannya 2 .  Adanya dogma mengejar kebahagian yang tetap mempertahankan kelas penguasan dan agamawan  itulah  yang  merupakan  basis  awal  pemikiran  teologi  pembebasan yakni  untuk  “membebaskan”  keterasingan  manusia  dari  model  stratifikasi tersebut. Penindasan yang dilangsungkan oleh secara dialektis itulah kemudian dicoba  untuk  memahami  agama  secara  profetik,  bahwa  agama  terlahirkan  di dunia sendiri dikarenakan memiliki pembebasan.
______________
2 Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 292-293.
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 138
Pernyataan Marx mengenai agama sebagai candu sebenarnya adalah upaya untuk mendemistifikasikan agar ajaran agama secara politis tidak berada dalam puncak  menara  gading.  Sakralisasi  agama  yang  berkohesi  dengan  model  ke- pemimpinan  otoriter  mengakibatkan  kondisi  masyarakat  yang  serba  regulatif- strukturalis.  Adanya  pola  pendisplinan  publik  melalui  politisasi  agama  itulah yang  menyebabkan  adanya  degradasi  terhadap  pemaknaan  agama.  Adapun berkembangnya agama secara sosial sendiri memiliki pengembangan kuat dalam membentuk  gerakan-gerakan  yang  ditimbulkan  masyarakat  dalam  melawan hegemonik. Perkembangan akar pemikiran politis tentang teologi pembebasan sendiri  memiliki  kaitan  kuat  antara  pemikiran  Marxisme  dengan  pendalaman agama secara profetik yakni mendudukkan agama secara politis.

## C.  Melacak Akar Pemikiran Teologi Pembebasan
Hadirnya  agama  di  dunia  memiliki  esensi  mendasar  yakni  untuk  mem- bebaskan umat manusia dari segala bentuk penderitaan di dunia. Baik dari rum- pun  agama  Samawi,  Judeo-Kristiani,  maupun  Hindu-Buddha  masing-masing memiliki  dalil  yang  cukup  kuat  dalam  menerangkan  kesahihan  agama  sebagai pembebas. Esensi pembebasan memiliki pengertian bahwa pemahaman agama sebenarnya lebih mengarah pada  ajaran  profetik  yakni  bagaimana agama  ber- peran membangun sistem dan nilai baru.
Hal itulah yang kemudian coba ditangkap sebagai bentuk sosialisasi agama memiliki peranan penting dalam membina kerangka sosial masyarakat. Agama tidak  hanya  berbicara  sakral  semata,  namun  dimensi  profan  juga  menjadi dipertaruhkan. Politisasi agama berkembang manakala agama kemudian diinter- pretasi secara pluralistik oleh berbagai kalangan. Intepretasi pluralis yang men- jadikan  adanya  politisasi  terhadap  dogma  mejadi  ajang  pembenaran  kolektif untuk menekan minoritas. Adanya berbagai macam faksionalisasi timbul dalam agama-agama  di  dunia  ini  sebenarnya  tidak  terlepas  dari  proses  politisasi  ter- hadap  ajaran  agama  sendiri.  Pertentangan  dalam  memahami  ajaran  yang kemudian menimbulkan adanya kelompok-kelompok liyan ( others ) yang selama ini dianggap bukan bagian dari mayoritas.
Dikotomi  yang  berimplikasi  kepada the  others dan  yang  lain  menjadi the hegemonic tentu adalah produk dari pada politisasi agama. Terbentuknya kelas penguasa  yang  disokong  oleh  saluran  korporatisme  agamawan,  adanya  kelas yang privileged maupun neglected dalam dinamika masyarakat, maupun muncul-
Agama dan Politik : Teologi Pembebasan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 139
nya the other s tersebut merupakan sebentuk dari esensi “penindasan” maupun “ketimpangan” dalam masyarakat sebagaimana yang diakibatkan oleh pengarus- utamaan politisasi agama secara mainstream.
Sebelum  membahas  mengenai  teologi  pembebasan  secara  leksikal  dan mendalam,  terlebih  dahulu  memahami  lebih  mendalam  mengenai  pemaknaan tentang  teologi  pembebasan.  Adapun  teologi  pembebasan  sendiri  dipahami sebagai  teologi  yang  hanya  menguliti  sisi  transeden  saja,  tapi  juga  memdedah mengenai sisi pembahasan praktikalnya juga. Artinya bahwa doktrinasi agama yang mengarah pada represifisitas iman dan norma seseorang untuk selalu taat dan  patuh  kepada  ajaran  agama  harus  segera  direkonstruksi  ulang  secara menyeluruh dan transformatif 3 .
Dalam hal ini, perlu ditonjolkan mengenai sisi dari pada penghayatan iman atau  dimensi  religiositas  yang  perlu  diutamakan.  Hal  inilah  yang  sejatinya menjadi missing  link ketika  agama  dipahami  secara  relasional  dari  atas  ( top down ),  justru  menghasilkan  adanya  proses  justifikasi  agama  oleh  negara  se- hingga membuahkan pada munculya agama negara ( state religion ). Pemaknaan agama  negara  sendiri  menegasikan  adanya  intervensi  terhadap  ajaran  agama. Sesuatu  yang  paling  terlihat  jelas  dari  proses  politisasi  tersebut  adalah  pe- nekananan terhadap aspek-aspek sekuritas ( security ), loyalitas ( loyalty ), maupun keselamatan ( salvation ). Masing-masing ketiga paham memiliki berbagai bentuk pemahaman tersendiri-sendiri yakni sekuriti ( security ) sendiri memiliki makna bahwa manusia yang hidup di dunia maupun akhirat sendiri adalah entitas yang rentan sehingga menjadikan posisi tempat ibadah sendiri menjadi satu satunya juru selamat  ( messiah ) bagi seluruh umat manusia di dunia.
Kondisi itulah yang menyebabkan adanya keterkekangan yang dialami oleh manusia oleh agama. Loyalitas tersebut merupakan buah dari proses kerentanan yakni menuntut kesetiaan umat manusia untuk selalu  terikat dalam doktrinasi agama yang komplikatif. Sedangkan yang dimaksudkan dengan aspek keselamat- an  adalah  adanya  proses  ketergantungan  terhadap  tempat  ibadah  (gereja) sebagai locus standi untuk menjadi umat yang selamat di dunia yakni manusia tidak  akan  selamat  tanpa  ada  dukungan  dari  sebuah  institusi  ibadah.  Adapun besarnya pengaruh politik terhadap aksentuasi ketiga hal yang ditunjukkan dari proses sinergisitas agama dan politik itulah yang menjadikan adanya pelanggeng-
______________
3 Wahono Nitiprawiro, Teologi Pembebasan , (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 19-20.
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 140
an  kelas-kelas  dalam  melakukan  dominasi-subordinasi  sehingga  menimbulkan adanya penindasan terhadap masyarakat.
Adanya  stratifikasi  sosial  yang  sedemikian  tentu  merupakan  sebentuk anomali  penyimpangan  ajaran  agama.  Lahirnya  teologi  pembebasan  adalah respons dari proses politisasi  agama  dan negara secara  massif. Momentum  ini digunakan untuk mengembalikan pemahaman agama sendiri secara bottom up yakni  memahami  agama  sendiri  secara  dari  bawah  tentang  bagaimana  agama dapat  memecahkan  segala  persoalan  sosial  masyarakat.  Sehingga  dari  situlah kemudian  esensi  pembebasan  dapat  dilihat  dari  konteks  agama  tersebut.  Hal itulah yang menjadikan konteks profetisasi agama sendiri kemudina perlu untui diperlihatkan.
Secara historis, munculya pemikiran maupun gerakan teologi pembebasan sendiri memang berasal dari kondisi sosio kultural Amerika Latin. Kawasan Latin yang  selama  ini  dikenal  kawasan  bergejolak  karena  pengalaman  kolonialisme yang begitu panjang memiliki sejarah penindasan dan ketimpangan yang kuat. Pengalaman  panjang  kolonialisme  Spanyol  di  kawasan  Amerika  Latin  sendiri menjadikan  ajaran-ajaran  Gereja  Katolik  Roma  sendiri  menjadi  agama  utama bagi seluruh masyarakat di kawasan tersebut. Tentunya hal ini menjadi menarik, karena  akar-akar  pembebasan  terhadap  gerakan  perlawanan  biasanya  berasal dari tradisi Protestantisme.
Secara  teologis,  protestantisme  sendiri  memiliki  sejarah  panjang  melawan hegemoni terhadap doktrin Katolik Romawi yang dinilai sudah menyimpang dari ajaran  agama.  Adapun  posisi  Gereja  Katolik  di  tengah  dinamika  masyarakat kawasan  Latin  sendiri  menjadi  lokus  penting  dalam  memahami  konteks  nalar perkembangan teologi pembebasan. Hal penting yang harus dipahami dalam me- mahami  adalah  posisi  gereja  saat  itu.  Gereja  dalam  kawasan  Amerika  Latin memiliki sejarah panjang terhadap dilema yang dihadapi antara memihak pada negara ataukah memihak pada masyarakat. Adanya dilematis itulah yang men- ciptakan  pesan  misionaris  yang  dilakukan  antara church  oriented yang  ber- orientasi pada pelayanan gereja dan negara ataukah world oriented yang meng- arah pada pelayanan pada umat secara keseluruhan.
Secara  historis  sendiri,  posisi  gereja  sendiri  memang  cenderung  memihak pada  rezim  otoriter  dikarenakan  terganjal  pada  masalah  pembiayaan  institusi. Oleh  karena  itulah,  gereja  sendiri  berada  dalam  posisi  pragmatis  yakni  men- dukung  eksistensi  rezim  otoritarian  yang  berkuasa.  Adanya  pembiaran  yang
Agama dan Politik : Teologi Pembebasan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 141
dilakukan oleh gereja itulah yang menimbulkan adanya perdebatan-perdebatan teologis  dalam  sekte  Gereja  Roma  di  kawasan  Amerika  Latin.  Hal  inilah  yang menciptakan  pemikiran-pemikiran  kritis  dari  Ordo  Jesuit  yang  cenderung  me- lihat posisi dan  pemaknaan  gereja  itu  sendiri.  Pemikiran Ordo Jesuit sangatlah berbeda dengan ajaran Ordo Roma yang selama ini cenderung mempertahankan adanya kekuasaan status quo rezim otoriter.
Pemikiran-pemikiran Ordo Jesuit yang mengarahkan kepada pola pemikiran yang  anti mainstream maupun  anti  ortodoksi  sendiri  memang  mengandung pemikiran  resistensi.  Poin  pertama  tentang  orientasi  agama  hadir  di  dunia bukanlah  selalu  mengarahkan  kepada  aspek  keselamatan  ( salvation )  maupun bentuk  penghakiman  ( condemnation )  terhadap  kedudukan  manusia  selama hidup  di  dunia.  Namun  mengarahkan  kepada  bentuk  pembebasan  ( liberated ) terhadap umat manusia di dunia segala bentuk penderitaan. Kondisi itulah yang mungkin  menjadi  bentuk  pribumisasi  agama  agar  jangan  sampai  berada  di puncak  menara  gading.  Dalam  perkembangan  selanjutnya,  pemahamanan teologi  pembebasan  sendiri  sudah  berkembang  pada  permulaan  abad  ke-16 silam.  Adalah  Bartholomeo  de  Cassas,  seorang  misionaris  India-Spanyol  yang mempopulerkan ajaran ini dalam kegiatan misionarisnya di pedalaman Peru.
Cassas  menilai  bahwa  misionarisme  yang  dijalankan  oleh  Spanyol  dalam penaklukan  Amerka  Selatan  sudah  melenceng  dari  misi  Gereja  Roma  dalam mendiseminasikan  ajaran  tersebut  ke  penduduk  setempat. 4 Dalam  faktanya ditemukan  realitas  bahwa,  misionarisme  yang  tujuan  awalnya  adalah  untuk “membebaskan”  adanya  kekafiran  penduduk  lokal  dengan  memeluk  agama Katolik, justru mengarah pada proses penindasan kepada masyarakat. Penindas- an tersebut mengarahkan pada proses pemiskinan yang dialami oleh penduduk lokal.  Kondisi  mengenaskan  itulah  yang  coba  untuk  dirombak  dalam  melihat posisi Gereja dalam posisi masyarakat. Gereja harus berada dalam posisi pelayan- an kepada umat daripada pelayanan kepada negara. Oleh karena itulah, gereja perlu  bergabung  dengan  bagian  dari  proses  revolusionerisme  politik  dalam melawan rezim hegemonik.
Anasir lainnya yang dapat dilihat dari hasil misionarisme selain halnya Casas bisa  disimak  dari  pemahaman  Petras  dan  Veltmeyer  (2009).  Karya  keduanya ______________
4 Michael Cook, “Jesus from The Other Side of History: Christology in Latin America,” Journal Current Theology , Vol. 44, No. 2, h. 260.
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 142
yang  berjudul “Social  Movement  in  Latin  America” mendeskripsikan  bahwa munculnya  gerakan-gerakan  yang  terlahirkan  dalam  akar  rumput  masyarakat memang banyak terinspirasi dari munculnya koalisi yang dibangun antara gereja dengan  masyarakat  dalam  melakukan  resistensi. 5 Tampilnya  gereja  sebagai pionir  gerakan  dalam  masa  poskolonialisme  sendiri  memang  banyak  di- pengaruhi  pemikiran  progresif  dalam  melakukan  reforma  agraria  maupun reforma industri.
Posisi  gereja  sendiri  mengalami  posisi  distortif  dalam  posisinya  lembaga pelayanan  umat  menjadi  lembaga  pembela  pemiskinan.  Implikasi  yang  timbul kemudian  munculnya  pergeseran  tentang  orientasi  beragama  yang  semula hanya  terpaku  pada  masalah  dogma  dan  pengaturan  norma  (etika)  yang  se- penuhnya  hanya  mengurus  pada  masalah  abstraksi  saja.  Teologi  juga  harus menyinggung tentang solusi pada penyelesaian masalah sosial yang berkembang dalam  dinamika  masyarakat.  Maka  sangatlah  urgen  dan  signifikan  dalam melacak peta pemikiran  mengenai pemahaman  teologi  pembebasan  yang ber- kembang  dalam  konteks  Amerika  Latin  untuk  kemudian  dipertautkan  dengan kasus lainnya.

## D.  Melacak Akar Pemikiran Teologi Pembebasan di Amerika Latin
Pemikiran  Teologi  Pembebasan  yang  berkembang  di  kawasan  Latin  perlu menjadi  kajian  pendahuluan  dalam  membahas  agama  dan  politik.  Hal  ini  jelas terkait  dengan  berkembangnya  pemikiran  politik  kiri  yang  bersinergis  agama sehingga  memunculkan  adanya  teologi  pembebasan.  Secara  garis  besar,  pe- mikiran politik Marxisme sendiri banyak mempengaruhi pemikiran teologi pem- bebasan yang terangkum dalam beberapa poin mendasar berikut ini: 1) analisis perjuangan kelas; 2) menolak adanya akumulasi kapital dan kepemilikan pribadi; 3)  mendukung  adanya  gerakan  perubahan;  4)  manusia  perlu  dinilai  sebagai makhluk sosialis dan bukan mengarah pada persaingan kompetitif. 6
Adanya  empat  parameter  sebenarnya  memiliki  kaitan  praksis  dalam membuat  agama  tidak  hanya  berlaku  dalam  nalar  profan.  Adapun  nilai-nilai praksis  yang  dapat  dilihat  dalam  merekonstruksi  makna  teologi  pembebasan
______________
5 James Petras, Social Movement in Latin America , (New York: Palgrave, 2011), h. 84.
6 Natalie, “Evaluasi Kritis terhadap Doktrin Gereja dari Teologi Pembebasan,” Jurnal Veritas , Vol. 1, No. 2, 2000 h. 185.
Agama dan Politik : Teologi Pembebasan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 143
antara  lain:  1)  relasi  agama  dan  umat  janganlah  bersifat  transedental,  namun perlu didudukkan dalam relasi setara; 2) dimensi spiritualitas perlu dikondisikan dengan religiusitas; 3) agama diciptakan sebagai resolusi masalah, bukan pada pembentuk  norma  kepatuhan;  4)  agama  juga  perlu  mendukung adanya  trans- formasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Adanya  relasi  nilai  dan  praksis  itulah  yang  kemudian  coba  untuk  melihat berbagai bentuk perspektif teologi pembebasan yang coba untuk dibahas dalam berbagai  produk  pemikiran  yang  berkembang  dalam  berbebagai  macam  per- spektif.  Mulai  dari  pemikir-pemikir  seperti  halnya  Gustavo  Gutterez,  Michael Lowly, maupun lain sebagainya. Bahwa teologi pembebasan sendiri perlu meng- hadirkan adanya Tuhan di tengah-tengah dinamika masyarakat. Maka diperlu- kan  adanya  adanya  kontemplasi  politik  dalam  merekonstruksi  ulang  dalam memaknai agama.
Perspektif  pertama  yang  datang  dalam  pemahaman  teologi  pembebasan Gustavo Gutierrez, seorang pastor kelahiran Peru. Menurut anasir politik yang di- lakukan oleh Gutierrez, lahirnya teologi pembebasan sendiri merupakan bentuk kritikan atas dua tradisi politis antara Kristen yang liberal maupun Katolik yang konservatif.  Adapun  eskatologis  yang  disampaikan  dalam  tradisi  Liberal  yang melihat  agama  “mengizinkan”  adanya  persaingan  dalam merebut  kebahagiaan ( pursuing of happiness ), justru kian melanggengkan adaya ketertindasan.
Konteks  penebusan  dosa  ( redemption )  yang  didasarkan  atas  konstruksi persaingan  sehingga  kemudian  menjadi  kaum  terpilih,  berimplikasi  pada marjinalisasi pada kelompok yang tersingkirkan. Sedangkan konteks penebusan dalam ajaran Katolik sendiri masih mengandaikan bahwa manusia akan selalu berdosa  apabila  dirinya  tidak  mengikatkan  diri  pada  pelayanan  gereja.  Posisi gereja  yang  menempatkan  sebagai  lembaga  suci  yang  bisa  menebus  dosa, ter- nyata  juga  menimbulkan  adanya  stigmatisasi  bahwa  agama  menimbulkan adanya penindasan dan proses pengekangan terhadap etika dan moral manusia. Maka dari adanya dua sumber penindasan tersebut yang menjadikan pemaham- an teologi agama perlu direkonstruksi ulang. Postulat berharga yang disampai- kan  oleh  Gutierrez  sendiri  dalam  pemahamannya  adalah  gereja  untuk  orang miskin ( church for the poor ) sebagai basis teologi itu sendiri. 7
______________
7 James Nickoloff, “Church of The Poor: The Ecclesiology of Gustavo Gutierrez,” Journal Theological Studies , Vol. 54, No. 1, 1993, h. 512-514.
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 144
Pengarusutamaan  terhadap  pembelaan  kaum  miskin  adalah  menjadi  lokus dalam teologi. Dalam pemahaman teologi ini, kaum miskin memang mendapatkan keistimewaan tersendiri. Hal ini dikarenakan orang miskin sejatinya adalah kaum terpilih  dan  tersayangi  oleh  Tuhan.  Adanya  pemilihan  terhadap  kaum  miskin tersebut  mungkin  agak  distorsi  dengan  konteks orang terpilih ( chosen one )  baik dalam tradisi Katolik maupun Protestan. Kristen sendiri melihat bahwa orang yang bekerja keras maupun kompetitif yang mendapatkan adanya keistimewaan dari Tuhan. Sedangkan, dalam tradisi Katolik sendiri adalah keistimewaan sendiri masih berorientasi konservatif kepada para agamawan maupun bangsawan yang disebut sebagai kaum terpilih yang membantu masyarakat menuju pembebasan.
Pengalaman  misionarisme  sendiri  yang  berlangsung  dalam  Amerika  Latin sangatlah beraroma konstestasi dua mazhab tersebut, yakni antara kompetisi dan konservatisme status quo sendiri. Adanya rivalitas dua corak pemikiran inilah yang sebenarnya  merupakan  sumber  penindasan  baru  dalam  pengalaman  Amerika Latin.
Dalam kasus Latin sendiri, esensi “pencerahan” yang ingin diutarakan justru menimbulkan adanya marjinalisasi bagi penduduk lokal. Penduduk lokal hanya menjadi  partisipan  pasif  yang  diindoktrinasi  soal  adanya  konsep  Tuhan  Yang Maha  Kuasa  yang  perlu  disembah  maupun  cara  menghindari  adanya  peng- hukuman Tuhan di dunia dengan cara bersaing untuk menjadi kaum yang ter- pilih, atau hanya sekedar bersikap taklid pada institusi gereja. Tentunya apabila diriilkan  dalam  kondisi  masyarakat Amerika Latin  yang  serba  terbelakang.  Pe- mahaman agama sedemikian ekleksitik maupun eksklusif tersebut menjadikan pesan-pesan  pencerahan  sebagaimana  yang  diinginkan  dalam  agama  sendiri tidak tersampaikan maksimal. Jikalau disuruh untuk bersikap taklid untuk setia dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kewajiban sebagai pemeluk agama tentu  sudah dilakukan. Namun  yang menjadi masalah adalah Tuhan  itu  terasa jauh  dari  umatnya  dan  tidak mampu memecahkan  permasalahan  yang  timbul dari dalam masyarakat.
Kedua,  mengenai  cara  untuk  menghindasi  adanya  hukuman  Tuhan  yakni dengan  cara  bersaing  melalui  kompetitif  berbasis  moda  produksi,  jelas  akan mengalami kekalahan. Hal ini dikarenakan secara materi, penduduk lokal kalah bersaing  dengan  para  pendatang  koloni  yang  membawa  banyak  materi  untuk bisa eksistensi diri. Selain itu pula, dalam stratafikasi sosial sendiri semasa zaman kolonial  menyebutkan  bahwa  adanya  pengistimewaan  terhadap  posisi  gereja sebagai penjaga moral dan bangsawan sebagai kelas penguasa. Di antara kedua
Agama dan Politik : Teologi Pembebasan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 145
kelas  tersebut,  terjadi  proses  pemiskinan  struktural  yang  terjadi  dalam  mem- bentuk dinamika kehidupan masyarakat kelas bawah.
Adanya  dua  kondisi  yang  serba  dilematis  itulah  yang  pada  akhirnya memunculkan  adanya  teologi  pembebasan.  Dua  kalimat  penting  yang  perlu untuk  dibahas  dalam  membahas  mengenai  konteks  teologi  pembebasan  ala Gustavo Gutierrez yakni: 1) pembelaan terhadap kaum miskin; 2) adanya trans- formasi gereja sebagai rumah perubahan, dan 3) perlunya menghadirkan Tuhan dalam konteks resolusi permasalahan sosial. Yang pertama, pembelaan terhadap kaum miskin. Dalam analogi teologi pembebasan, kemiskinan sendiri merupakan jalan  menuju  surga  yang  sesuangguhnya.  Orang  miskin  maupun  orang  papa lainnya sejatinya adalah yang seharusnya dibela dan diutamakan. Dalam proses kemiskinan  itulah,  sebenarnya  terjadi  proses  perimanan  yang  sesungguhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Orang  miskin  secara  politis  memang  selama  ini  mendapatkan  porsi  ter- marjinalkan  dan  teralineasasikan  oleh  rezim  karena  ketiadaan  risorsis  yang dimilikinya.  Namun  demikian,  dalam  logika  teologi  pembebasan,  posisi  orang miskin sendiri memiliki kedudukan penting dalam menggerakan suatu gerakan. Tampaknya  logika  sekerat  sebuah  roti  lebih  tajam  daripada  senjata  sangatlah mempengaruhi konteks orang miskin berkembang menjadi revolusioner politik. Dalam  kasus  berbagai  gerakan  yang  muncul  di  Dunia  Ketiga  sendiri,  Inisiasi gerakan politik sendiri banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok orang miskin yang acap kali disebut sebagai kelas subaltern .
Tidaklah  mengherankan  apabila  konteks pueblo (orang  miskin)  menjadi sangat  strategis  dalam  teologi  ini.  Gerakan-gerakan  popular  dalam  melakukan resistensi sebagian besar banyak didorong oleh inisiasi para pastor gereja-gereja Katolik. Contoh gerakan massal seperti halnya gerakan hacienda/latifunda yang berkembang dalam Amerika Latin hingga yang mutakhir adalah pembentukan Forum  Sosial  Dunia  di  Porto  Alegre,  selalu  memunculkan  aktor  gereja  sebagai penggerak. Adanya kondisi kemiskinan itulah yang menjadikan gereja kemudian berkembang  sebagai  alat  maupun  institusi  progresif  dalam  melawan  rezim. Adapun  bentuk  penghadiran  Tuhan  dalam  konteks  masyarakat  marjinal memang  menjadi  penting  sebagai  suatu  pencerahan  dan  spirit  politik.  Maka peran pastor yang dalma konteks ini sebagai nabi sosial perlu untuk dihadirkan sebagai wakil Tuhan dalam membantu memecahkan masalah sosial dan politik dalam masyarakat. Hal itu sebenarnya merupakan bentuk pelayanan umat dalam
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 146
arti riil sesungguhnya. Posisi gereja yang sedemikian eksistensial dan independen tersebut menjadikan pemikiran-pemikiran kiri berkembang dengan cepat.
Marxisme yang selama ini dianggap sebagai “musuh” dari agama kemudian dirangkul dalam konteks ideologis, kemudian dirangkul menjadi sinergisitas nilai. Sejarah  mencatat  konteks  teologi  pembebasan  sendiri  memainkan  penting dalam  memposisikan  gereja  sebagai  posisi  penting  dalam  politik  kawasan  ter- sebut. Gereja memainkan peran bersama dengan militer maupun rezim politik. Hubungan relasi politis yang terjadi dalam ketiga aktor yakni seringkali mutualis- tik,  namun  juga  oposisi.  Adapun  hubungan  harmonis  yang  tercipta  acap  kali terjadi dalam hubungan rezim dan militer sehingga menciptakan pemerintahan junta, Adapun posisi gereja sendiri mengalami aktor oposisi yang menciptakan adanya gerakan informal dalam masyarakat.

## E.  Melacak Akar Teologi Pembebasan dalam Islam
Pelacakan  atas  dasar-dasar  pembebasan  dalam  Agama  Islam  sendiri  se- benarnya bisa dilihat dalam konteks sejarahnya. Islam turun ketika masyarakat Bani  Quraisy  sendiri  yang  bermukim  di  kawasan  Makkah  tengah  mengalami masa-masa  jahiliyah  yang  begitu  masif.  Kondisi  yang  tergambarkan  seperti adanya  perilaku  maksiat,  perilaku  asusila,  dan  segala  bentuk  perilaku  amoral lainnya sangatlah jelas. Islam datang dan diturunkan dalam kondisi masyarakat sedemikian sebagai agama pembaharu. Namun demikian, Islam sendiri ditentang oleh masyarakat terutama kaum elite Quraisy sendiri karena sangatlah khawatir Islam sendiri akan membawa banyak perubahan dalam kondisi tata sosial yang telah dibangun selama ini.
Maka dalam  konteks  ini perlu  dilihat bahwa  esensi Islam sebenarnya  juga membawa  proses  dekonstruksi  terhadap  bangunan  struktur  lama  yang  dinilai hanya  akan  menimbulkan  penindasan  semata.  Islam  secara  origin  membawa semangat restrukturisasi masyarakat yang dinilai masih jahilliyah menuju pada proses Islam yang kāffah (sempurna). Maka untuk menuju proses kāffah tersebut memerlukan  berbagai  macam  nilai  dan  norma  sebagai  basis  pengikat  basis inheren.  Adapun  nilai-nilai  teologis  Islam  yang  menjadi  dasar  “pembebasan” tersebut  seperti  halnya al-‘adālah (keadilan), al-musāwah (egalitarianisme; kesetaraan; persamaan derajat), dan al-ḥurriyyah (kebebasan). 8
______________
8 Fawaizul  Umam,  “Paradigma  Teologi  Pembebasan:  Suatu  Upaya  Reformulasi  Agama  Islam,” http://idb3.wikispaces.com/file/view/rk3015.pdf, diakses pada tanggal 11 Maret 2014.
Agama dan Politik : Teologi Pembebasan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 147
Ketiga  konsep  itulah  yang  sebenarnya  menjadi  cara  melihat  Islam  sebagai teologis sebenarnya tidaklah terlalu mengukuhkan kekuasaan ulama maupun ulil amri sebagai kedua entitas yang perlu untuk dipatuhi. Adapun kejatuhan periode kepemimpinan  politik  Islam  di  dunia  sendiri  yang  dimulai  dari  semasa Reconquista hingga  pada  kekalahan telak dalam  perang  Salib dan  kekalahahan kekhalifahan  Abbasiyah  maupun  Fatimiyyah  membuat  dimensi  religiositas dalam teologi Islam menjadi berkurang.
Adapun  dalam  perkembangan  selanjutnya,  teologi  Islam  justru  terpecah antara  ketiga  mazhab  yakni  rasional,  konservatif,  maupun  liberal.  Adapun  isu revivalisme yang diangkat oleh kalangan koservatifisme sendiri pada dasarnya mengarahkan teologi Islam justru mengarah pada teosentris yang berpaku pada doktrin ‘aqīdah waḥdaniyyah yang berpaku pada konsep taqlīd pada agama dan dogma ekstalogis/predestinasi. Pengarusutamaan pada konsep ekstaologis inilah yang membuat teologi Islam menjadi berkembang sangat konservatif, di mana hanya  hanya  mengejar  kekuasaan  semata,  Sementara  di  saat  indoktrinasi  dan proses dogma terhadap agama sendiri berkembang dengan masif. Terjadi pada proses pembiaran terhadap kehidupan masyarakat Muslim yang kemudian men- jadi serba  terbelakang  karena  ulama dan  pemimpin berada di  puncak  menara gading dan membuat strata sendiri di atas masyarakat.
Berkaca pada proses keterbelakangan dan marjinalisasi tersebut, itulah yang kemudian  menimbulkan  adanya  berbagai  bentuk  pemikiran  kritis  terhadap teologi  Islam.  Adapun  pemahaman  teologi  yang  semula  berkembang  dalam doktrin waḥdaniyyah mulai beralih pada ‘aqīdah taḥarruriyyah yakni teologi yang mengarah pada pembebasan manusia dari segala bentuk ketertindasan. Muncul- nya  aliran  baru  dalam  teologi  tersebut  sejatinya  merupakan  bentuk  hasil  per- gulatan  dialektis  terhadap  hadirnya  teologi  sebagai  bentuk  resolusi  per- masalahan  sosial  di  dunia.  Doktrin  predestinasi  yang  selama  ini  dianut  Islam sendiri  lebih  mengarah  kepada  proses  pembentukan  manusia  terpilih,  namun abai terhadap proses sosial dalam masyarakat.
Dalam hal ini, kalāmullāh tidaklah selalu mengarahkan pada pembentukan rasa  patuh  dan  tunduk  pada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Konteks  “Kerajaan  Allah” sebagaimana  yang  menjadi  basis  teologi  pembebasan  Kristen  sendiri  pada dasarnya  memiliki  karaktertistik  sama  dengan  Islam.  Dalam  doktrin  Islam sendiri,  penghadiran  Tuhan  dalam  konteks  relasi  sosial  sendiri  terletak  pada proses ḥabl  mina’l-nās yang  selama  ini  kurang  diperhatikan.  Lahirnya  doktrin ‘aqīdah  taḥarruriyyah sendiri  mengarahkan  pada  proses  pemikiran  herme-
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 148
neutika  dalam  proses  agama.  Harus  diakui  untuk  mempribumisasikan  teologi dalam Islam sendiri memang sangatlah distortif dan mengundang banyak per- debatan.  Dimensi  teologi  yang  masih  transedental  perlu  untuk  diterjemahkan dalam ranah sosial melalui kerangka profetik. Pengarusutamaan pada nilai-nilai kemanusiaan  maupun  toleransi  inilah  kemudian  coba  dikontekstualisasikan dalam ayat-ayat al-Qur’an maupun Hadits.
Adapun  pemikiran  teologi  pembebasan  yang  berkembang  dalam  konteks pemikir  Islam  sebagian  besar  dipenuhi  cara  berpikir  hermeneutika  yakni berusaha untuk melakukan critical review terhadap doktrin teologis Islam yang berkembang  selama  ini.  Perkembangan  doktrin  teologis  islam  sendiri  sudah seharusnya  untuk  dilakukan  proses  revisi  dikarenakan  tidak  sesuai  dengan konteks  kekinian.  Berbagai  macam  anasir-anasir  yang  berkembang  dalam doktrin  teologis  Islam  secara  mayoritas  mengukuhkan  adanya  pengukuhan kekuasaan  teokrasi  yakni  sakralisasi  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  maupun pengkultusan  ulama  dan  penguasa  sebagai khalīfah di  bumi.  Perkembangan metode hermeneutika terhadap teks al-Qur’an maupun Hadits memang didasari pada niatan untuk mengintepretasi secara ulang dan mendekonstruksi sakralitas tersebut untuk lebih membumi dalma menghadapi masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Adapun deskripsi metode hermeneutika dalam teologi pem- bebasan Islam adalah sebagai berikut ini.

## Gambar 1.
Logika Hermeneutika dalam Teologi Pembebasan Islam Sumber: (Umam, n.d: 10)
Jika  merunut  pada  pemaknaan  dalam  label  tersebut,  sebenarnya  terdapat proses  dialektis  dalam  merumuskan  realita.  Realita  sendiri  dirumuskan  dalam
Agama dan Politik : Teologi Pembebasan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 149
untuk melihat proses kehiduapn sosial sejak zaman Nabi ( by regressive ) maupun untuk  melihat  ke  depan  ( by  progressive ).  Artinya  terdapat  idiosinkratik  dalam menafsirkan teologi dalam Islam. Memang, metode hermeneutika sendiri men- dapat  banyak  kritikan  dari  beberapa  ulama  terutama  menyangkut  terhadap kandungan otensitas dalam al-Qur’an maupun Hadits. Namun hal itu sebenarnya tidak  menjadi  masalah  pelik,  terlebih  bila  melihat  berbagai  kemunduran  yang dialami oleh masyarakat Islam baik secara politis maupun ekonomi. Kondisi itu yang  memungkinkan  adanya  berbagai  perkembangan  pemikiran  politik progresif-inklusif dalam menautkan progresifisme dengan teologis islam.
Adapun  pemikiran  Islam  yang  pertama  tentang  pembahasan  teologi  pem- bebasan Islam sendiri datang dari ‘Ali Ashgar Engineering. Asghar dalam buku- nya  yang  berjudul Islam  dan  Teologi  Pembebasan banyak  menyoroti  terhadap slogan ikonik “perubahan” yang diusung oleh gerakan pembaruan Islam pada era 1970-1980an di Timur Tengah. “Perubahan” yang dimaksudkan ialah munculnya gerakan  revivalisme  Islam  agar  kembali  pada khiṭṭah -nya  seperti  pada  zaman Nabi.  Berbagai  produk  “teologis”  seperti  Pan  Islamisme  ala  Jamaluddin  al- Afghani,  Pemurnian  Islam  ala  Sayyiq  Quthb,  maupun Khalīfah Islam  ala Wahhabisme  maupun  Syi’ah  merupakan  bentuk  dari  produk  revivalisme tersebut. Hanya saja yang menjadi lokus kritis yang diutarakan oleh Engineering sendiri terlatak pada pertanyaan yakni “perubahan itu untuk siapa”? 9
Perubahan yang marak terjadi dengan mengatasnamakan pada “perubahan” tersebut  pada  akhirnya  mengarahkan  pada  pembentukan  pemerintahan otoritarian yang dikuasai oleh kongsi penguasa maupun ulama. Kelompok Ulama Sunni  banyak  berkongsi  dengan  keluarga-keluarga  dinasti  politik  di  Timur Tengah,  begitupun  juga  dengan  rezim  Mullah  yang  pada  akhirnya  hanya  me- neruskan politik genealogis Ahlul Bait yang menegaskan pada praktik hegemonik yang dilakukan rezim kepada rakyatnya. Hal itulah yeng menjadikan Engineering berusaha untuk meramu kembali gagasan-gagasan mengenai profetisasi agama Islam dalam teologi pembebasan.
Berbeda  halnya,  dengan  spirit  teologi  pembebasan  yang  diusung  dalam teologi  pembebasan  dalam  rumpun  Judeo-Christiani  yang  menenkankan  pada spirit church  of  the  poors .  Dalam  analogi  teologi  pembebasan  islami  sendiri menekankan  pada  tiga  nilai  mendasar  yakni:  1)  egalitarianisme;  2)  keadilan ______________
9 Asghar ‘Ali Engineer, Islam & Teologi Pembebasan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 150
sosial,  dan  3)  kebersamaan.  Adapun  dalam  penekanan  egalitarianism  yakni mendaraskan pemikiran kepada pemahaman bahwa manusia sendiri dilahirkan pada semangat dan derajat yang sama. Artinya proses indoktrinasi maupu proses dogmatik lainnya yang mengarahkan pada pengkultusan dan mengabaikan pada proses penghargaan atas kemanusiaan itu sama saja dengan mengdegradasikan nilai-nilai  agama  itu  sendiri.  Bahwa  manusia  tersebut  diciptakan  setara  dan seimbang itulah hal yang mutlak perlu dibawa dalam pembawaan esensi agama Islam yang kāffah dan menekankan pada proses tasamuḥ (toleransi).
Engineering  melihat  bahwa  konsep  egalitarianisme  inilah  yang  acapkali hilang  dalam  pembahasan  teologi  Islam.  Adanya  pola  hierarkis  dan  patronase yang seolah dimonumentalisasikan itulah yang menciptakan adanya penindasan yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Terbentuknya  kluster  kelas  yang  hegemonik dengan legitimasi ritus ibadah maupun ritus kuasa pada akhirnya menciptakan proses redistribusi keadilan sosial sendiri tidak berjalan dengan seimbang. Esensi keadilan sosial sendiri memang merunut pada bunyi Qur’an maupun Hadits yang menganjurkan untuk saling berbagi dan saling berderma demi mengurangi ke- senjangan sosial maupun sebagai upaya pembersihan harta yang dinilai masih kurang  bersih.  Adapun  makna  kebersamaan  yang  menjadi  lokus  nilai  dalam pembahasan Engineering sendiri pada dasarnya merupakan bentuk otokritik ter- hadap  fragmentasi  dalam  mazhab  Islam  yang  malah  mengarahkan  pada  per- pecahan Islam.
Semangat ukhuwwah sendiri perlu dikedepankan untuk mengurangi adanya ketimpangan  tersebut.  Adapun  pemikiran-pemikiran  yang  disampaikan  oleh Engineering sendiri banyak terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran daripada Ibnu Taimmiyah.  Taimmiyah  pernah  mengkritik  adanya  kekuasaan  negara  yang dinilai  terlalu  fungsionalistik  dalam  merekatkan  agama  dengan  masyarakat sebagai basis penguat legitimasi negara. Kondisi itulah yang menyebabkan agama Islam terpolitisasi secara struktur dalam sistem yang rigid dan hegemonik. Hal itulah yang menjadikan adanya teologi Islam menjadi teologi politik yang meng- ikat  secara  politis  masyarakat  dengan  fatwa  dan  aliran  mazhab  pemahaman tertentu.
Maka  di  tengah  kondisi  yang  serba  politis  dan  serba chaotic itulah  yang menyebabkan adanya gerakan-gerakan Islam populis dalam akar masyarakat. Semangat yang didengungkan tentu saja adalah reformasi dan restrukturisasi terhadap kondisi masyarakat yang diakibatkan kongsi agama dan politik yang
Agama dan Politik : Teologi Pembebasan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 151
terlalu sangat koersif. Dalam perkembangan selanjutnya, teologi pembebasan banyak mengilhami munculnya gerakan-gerakan populis baik yang mengarah pada munculnya gerakan sekulerisme maupun pada munculnya pemerintahan trasnformatif.  Pada  awalnya  gerakan  populis  sendiri  muncul  pada  di  daerah Mesir maupun Turki yang memperlihatkan kondisi Islam yang serba tertindas oleh rezim yang berkuasa. Dalam hal ini, rivalitas mazhab dan kekuasaan bani politik  yang  serba  otoritarian.  Dalam  kondisi  Mesir  sendiri,  kekuasaan  Sunni yang berkolaborasi dengan rezim militer telah mengakibatkan adanya minori- tisasi dan marjinalisasi kelangsungan politik Islam.
Hal  itulah  yang  kemudian  menimbulkan  resistensi  dari  kelompok- kelompok  Islam  tersebut  bahwa  sudah  saatnya  dilakukan  restrukturisasi  ter- hadap  operasionalisasi  rezim  yang  selama  ini  dinilai  terlalu  pro  Barat. 10 Maka pemerintahan transformatif sendiri adalah solusi terhadap ketimpangan politis dengan  mengedepankan  dogma-dogma  agama  yang  serba  inklusif  dan  me- ngedepankan pada spirit kemanusiaan. Sedangkan apabila teologi pembebasan yang mengarahkan pada sekulerisasi bertujuan untuk menciptakan ruang-ruang dikotomis antara negara sebagai entitas profan maupun agama sebagai entitas profetik.  Adanya  pemberian  dua  ruang  tersebut  sebenarnya  bertujuan  untuk mencegah  adanya  intervensi  politik  yang  terlalu  merecoki  pada  kemurnian agama sehingga mudah untuk terpolitisir. Hal itu juga dimaksudkan agar negara memiliki  ruang tersendiri untuk mengembangkan ekspresi  politik  tanpa harus memperkuat legitimasinya dengan agama.
Selain  halnya  dengan  Engineering  sendiri,  rumusan  mengenai  teologi  pem- bebasan juga datang dari ‘Ali Syariati. Berangkat dari latar belakang sama yakni pe- nindasan umat Islam yang diakibatkan oleh rezim otoritarian. Namun demikian, berbeda halnya dengan Engineering yang merumuskan pada ketiga aspek teologi pembebasan yakni egalitarianime, kebersamaan, dan keadilan sosial. ‘Ali Syariati lebih  menekankan  pada  munculnya  tauhid  sosial  yang  menjadi  dasar  dalam perumusan  teologi  pembebasan  dalam  agama  Islam.  Dalam  konteks  ini,  mem- bincangkan sosok ‘Ali Syariati memang agak kompleks. ‘Ali sendiri adalah penganut politik  Syi’ah  yang  sudah  tentu  mengutamakan  adanya  kepemimpinan  teokrasi pimpinan  para Mullah  yang mengaku-akui  dirinya  sebagai  keturunan dari  Ahlul
______________
10 Hamid Dabashi, Islamic Liberation Theology , (London: Routledge, 2008), h. 14-15.
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 152
Bait. Syariati sendiri menilai bahwa pemerintahan teokrasi Iran yang dilaksanakan sendiri banyak yang melenceng pada penerapan tauhid yang sesungguhnya.
Menurut  Syariati,  penerapan  tauhid  yang  berorientasi  pada  pemenuhan spiritualitas transeden sudah tidak sesuai lagi dengan konteks era sekarang ini 11 . Adapun  bentuk  konkret  daripada  spiritualitas  transeden  yang  mengarahkan pada  pengkultusan  ulama  untuk  berperan  secara  dwi  fungsi  yakni  sebagai pemimpin  politik  maupun  pemimpin  agama  dalam  satu  entitas  justru  hanya akan  membawa  pada  tumpang  tindihnya  persoalan  dunia  dengan  ukhrawi. Implikasi yang ditimbulkan adalah teologi sendiri hanya akan berkembang pada ajaran  panoptikon  yang  senantiasa  melihat  secara  politis  pergerakan  warga negara.  Pola  pendisplinan  yang  terkesan  agak  “dipaksakan”  itulah  yang  men- jadikan politisasi agama menjadi sebuah keniscayaan untuk dilaksanakan secara subordinatif.
Dalam anasir yang dikembangkan oleh Syariati, pencapaian spiritualitas se- bagaimana yang diinginkan dalam doktrin Syi’ah sebenarnya tidak selalu harus melekatkan  pada  ritus  simbol  transeden  yang  pada  akhirnya  akan  mengulang konsep Gereja Roma dalam Islam. Pencapaian spiritualitas yang bertujuan untuk mendekatkan  pada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dengan  menerapkan  syariat-Nya  di dunia pada era sekarang perlu untuk direkonstruksi ulang. Konsep ketauhidan yang  seperti  demikian  sudah  selayaknya  untuk  didekatkan  untuk  membaca realitas-realitas  sosial  dalam  masyarakat.  Adapun  yang  dimaksudkan  konsep tauhid  tersebut  perlu  dilihat  sebagai  konteks  sebagai  kebebasan  berkeinginan ( free  of  wills )  semua  umat  manusia  di  dunia.  Artinya  bahwa  membaca  tauhid tidaklah  selalu  untuk  diterapkan  sebagai  bentuk  keinginan  Tuhan  saja  yang seolah ditempatkan sebagai pemegang kuasa otoritatif terhadap manusia. Tauhid bukanlah serigid untuk diterapkan manifestasi keinginan Tuhan saja.
Maka konteks penting yang ingin dilihat dalam melihat spiritualitas di segi teologi  pembebasan  di  sini  adalah  pembebasan  dan  pencerahan.  Pembebasan dimaknai sebagai bentuk agama dimaknai secara sinkretis yakni sebagai bentuk konsensus tentang hal baik dan buruk beserta konsekuensi yang diterima dari perbuatan  tersebut.  Agama  tidaklah  selalu  dimaknai  sebagai  bentuk  hukuman ______________
11 Sabara, “Teologi Pembebasan Ali Syariati”, http://indonesian.irib.ir/artikel1/-/asset_publisher/ 7xTQ/content/teologi-pembebasan-ali-syariati-bagian-pertama/pop_up,  diakses  pada  tanggal  24 Maret 2014.
Agama dan Politik : Teologi Pembebasan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 153
( judgement ) dari Tuhan kepada manusia di dunia, yang pada akhirnya mengarah- kan terciptanya sang penolong ( messiah ). Adapun pola tauhid yang sedemikian itulah  menciptakan  adanya  politik priviliese kepada  ulama  yang  nantinya  akan dikultuskan.
Maka,  adanya  politisasi  berupa  intepretasi  makna  terhadap  dogma-dogma agama itulah yang perlu untuk direduksi. Sedangkan makna pencerahan adalah memberikan pencerahan terhadap kajian-kajian agama yang acap kali dipolitisir menjadi  penguat  legitimasi  terhadap  kekuasan  politik  tertentu.  Dalam  pem- bahasan  yang  lain  disebutkan  bahwa  pencerahan  juga  diartikan  sebagai pembebasan  atas  dogma-dogma  yang  konservatif  yang  mengarahkan  pada pemberian  bentuk  previlise  kepada  kelas  tertentu.  Maka  secara  garis  besar teologi  pembebasan  sendiri  banyak  mendeskripsikan  tentang  pemahaman desakralisasi  maupun  dekostruksi  terhadap  intepretasi  teks-teks  agama  yang acap kali terpolitisasi oleh kepentingan politik

## F.  Kesimpulan
Perbincangan  tentang  relasi agama  dan politik dalam  analogi teologi  pem- bebasan sendiri mengarahkan pada proses dekonstruksi maupun desakralisasi terhadap teks-teks agama. Harus diakui bahwa relasi agama dan politik sendiri sangatlah resiprokal dan memiliki proses tarik-menarik yang cukup kuat antar keduanya. Agama bisa mempengaruhi dan terpengaruhi politik dalam skope luas maupun kecil. Implikasi yang ditimbulkan adalah munculnya interpretasi politik terhadap teks-teks agama  yang  pada  akhirnya  menciptakan  adanya sakralisasi maupun  pengkultusan.  Teologi  yang  sebelumnya  berfungsi  diametris  yakni penghubung Tuhan dan manusia maupun sesama manusia justru mengarahkan pada proses hierarkis yakni dari Tuhan kepada manusia melalui ulama maupun negara.
Anasir  Marx  tentang  agama  adalah  candu,  sebenarnya  merupakan  bentuk kritikan terhadap agama itu sendiri. Politisasi agama justru mengarahkan pada proses eklektisisme kehidupan sehingga menciptakan ada kelas masyarakat yang previeleged maupun  kelas  masyarakat  yang neglected .  Logika  teologi  pem- bebasan terlahir dari proses dialektis dan hermeneutika terhadap pemahaman agama  yang  dinilai  masih  konservatif  untuk  dipahami  dan  dijabarkan  dalam masyarakat.  Esensi  dan  spirit  yang  dibawakan  teologi  pembebasan  ini  pada dasarnya mengajak pada inklusivitas agama agar lebih membumi dalam meng-
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 154
hadirkan  resolusi  masalah  bagi  manusia.  Esensi  pembebasan  yang  diusung dalam  teologi  mengajak  pada  pemahaman  nilai-nilai  origin  dihadirkan  dan dilahirkan agamanya di dunia yakni membebaskan umat manusia dari kezaliman menuju kesengsaraan. Penerapan teologi pembebasan setidaknya menjadi ideo- logi transformatif dalam melihat relasi agama dan politik ke depannnya.[w]
Agama dan Politik : Teologi Pembebasan ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 155

## BIBLOGRAFI
Cook,  Michael,  “Jesus  from  The  Other  Side  of  History:  Christology  in  Latin America, ” Journal Current Theology , Vol. 44, No. 2.
Dabashi, Hamid, Islamic Liberation Theology , London: Routledge, 2008.
Engineer, Asghar ‘Ali, Islam & Teologi Pembebasan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Natalie,  “Evaluasi  Kritis  terhadap  Doktrin  Gereja  dari  Teologi  Pembebasan,”
Jurnal Veritas , Vol. 1, No. 2, 2000.
Nickoloff,  James,  “Church  of  The  Poor:  The  Ecclesiology  of  Gustavo  Gutierrez,” Journal Theological Studies , Vol. 54, No. 1, 1993.
Petras, James, Social Movement in Latin America , New York: Palgrave, 2011.
Suhelmi,  Ahmad., Pemikiran  Politik  Barat ,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,
2007.
Wahono, Nitiprawiro, Teologi Pembebasan , Yogyakarta: LKiS, 2000.

## Internet:
Sabara,  “Teologi  Pembebasan  Ali  Syariati”,  http://indonesian.irib.ir/  artikel1/-
/asset_publisher/7xTQ/content/teologi-pembebasan-ali-syariati-bagian- pertama/pop_up, diakses pada tanggal 24 Maret 2014.
Sprague, Ted, “Pendahuluan pada Sumbangan untuk Kritik terhadap Filsafat Hak Hegel”,  https://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1844/
PendahuluanSumbangan.htm, diakses pada tanggal 27 Maret 2014.
Umam,  Fawaizul,  “Paradigma  Teologi  Pembebasan:  Suatu  Upaya  Reformulasi Agama  Islam,  ”  http://idb3.wikispaces.com/file/view/rk3015.pdf,  diakses pada tanggal 11 Maret 2014.
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
156