Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Wajib Pajak   Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari

## INFO PENULIS
Nurhani Universitas Sulawesi Tenggara
St. Fatmawati L Universitas Sulawesi Tenggara fatma.sultra@gmail.com M. Yusuf Universitas Sulawesi Tenggara

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 1, April 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Nurhani,  Fatmawati  L,  S.,  Yusuf,  M.  (2024).  Penegakan  Hukum  terhadap  Pelanggaran  Wajib  Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (1), 97-115.

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  adalah  Untuk  menganalisis  Bagaimana  efektifitas  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran wajib pajak bumi dan Bangunan Badan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan  mempergunakan  metode  penelitian  ilmiah  serta  memecahkan  masalah  berdasarkan  data dan  fakta  yang  terkumpul  sebagaimana  adanya  pada  saat  penelitian  ini  dilakukan.  Dari  hasil Penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan penegakan hukum  terhadap  pelanggaran   pajak   bumi dan bangunan di Kota Kendari ,belum efektif, Efektivitas penegakan hukum terkait Pajak Bumi  dan Bangunan (PBB) di Kota Kendari dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu masalah utama adalah ketidaktransparanan dalam prosedur pembayaran PBB. Wajib pajak sering kali menghadapi kesulitan  dalam  memahami  prosedur  yang  kompleks,  menciptakan  tingkat  kebingungan  dan ketidakpuasan  di  kalangan  masyarakat.  Selain  itu,  terdapat  risiko  kesalahan  administrasi,  seperti kelalaian dalam pencatatan atau perhitungan PBB, yang dapat menghasilkan penagihan yang tidak akurat  dan  mengurangi  pendapatan  yang  seharusnya  diterima  oleh  pemerintah  daerah. Penyalahgunaan kewenangan juga merupakan ancaman serius, di mana petugas pajak atau penilai properti dapat terlibat dalam praktik yang tidak etis atau  korupsi.  Kurangnya  penindakan hukum terhadap  pelanggaran  terkait  PBB  dapat  mengurangi  efektivitas  penegakan  hukum,  sementara pelayanan publik yang buruk, seperti kurangnya petugas atau sistem pembayaran yang tidak efisien, dapat  merugikan  masyarakat.  Edukasi  masyarakat  mengenai  kewajiban  pajak  dan  manfaat pembayaran PBB juga seringkali kurang, menyebabkan ketidakpatuhan. Oleh karena itu, perbaikan pada  transparansi,  penanganan  administratif,  penindakan  yang  tegas,  dan  pendekatan  yang berorientasi pada pelayanan dan edukasi masyarakat perlu diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran wajib PBB di Kota Kendari. penegakan hukum Pelanggaran  PBB  di  Kota  Kendari  serta  mengeksplorasi  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat kepatuhan pajak. Sehingga dengan demkian perlunya Meningkatkan pengawasan terhadap transaksi pembayaran  PBB  dengan  melibatkan  audit  internal  yang  ketat.  Penggunaan  teknologi  untuk memantau  dan  melacak  transaksi  pembayaran  secara  lebih  efisien  dan  efektif  serta    Penegakan Hukum yang Tegas dengan Memberlakukan sanksi yang lebih tegas terhadap praktik pembayaran PBB yang tidak sesuai prosedur resmi. Hal ini untuk menekankan pentingnya kepatuhan terhadap sistem perpajakan yang sah.
Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, penegakan hukum, kepatuhan pajak, ketidaksesuaian pembayaran

## Abstract
The aim of the research is to analyze the effectiveness of law enforcement regarding violations of land and building  tax  obligations  at  the  Kendari  City  Regional  Revenue  Agency.  This  research  is  descriptive analysis, with the aim of describing the existing situation using scientific research  methods and solving problems based on data and facts collected as they existed at the time this research was conducted. From the  research  results,  it  was  found  that  the  implementation  of  law  enforcement  regarding  land  and building tax violations in Kendari City has not been effective. The effectiveness of law enforcement related to  Land  and  Building  Tax  (PBB)  in  Kendari  City  can  be  influenced  by  various  factors.  One  of  the  main problems  is  the  lack  of  transparency  in  PBB  payment  procedures.  Taxpayers  often  face  difficulties  in understanding complex procedures, creating a level of confusion and dissatisfaction among the public. In addition, there is a risk of administrative errors, such as negligence in recording or calculating PBB, which can  result  in  inaccurate  billing  and  reduce  the  income  that  should  be  received  by  local  governments. Abuse  of  authority  is  also  a  serious  threat,  where  tax  officials  or  property  appraisers  may  engage  in unethical  or  corrupt  practices.  A  lack  of  legal  action  against  PBB-related  violations  can  reduce  the effectiveness  of  law  enforcement,  while  poor  public  services,  such  as  a  lack  of  officers  or  inefficient payment systems, can harm society.  Public education regarding tax obligations and the benefits of PBB payments  is  also  often  lacking,  leading  to  non-compliance.  Therefore,  improvements  in  transparency, administrative handling, firm action, and approaches oriented towards public service and education need to be implemented to increase the effectiveness of law enforcement against mandatory PBB violations in Kendari City. law enforcement for PBB violations in Kendari City and exploring factors that influence the level  of  tax  compliance.  Thus,  it  is  necessary  to  increase  supervision  of  PBB  payment  transactions  by involving  strict  internal  audits.  Use  of  technology  to  monitor  and  track  payment  transactions  more efficiently  and  effectively  as  well  as  strict  law  enforcement  by  imposing  stricter  sanctions  on  PBB payment  practices  that  do  not  comply  with  official  procedures.  This  is  to  emphasize  the  importance  of compliance with a legal tax system.
Keywords : Land and Building Tax, law enforcement, tax compliance, payment discrepancies

## A. Pendahuluan
Latar  belakang  penelitian  ini  muncul  dari  kebutuhan  untuk  mengidentifikasi  dan menangani pelanggaran yang terjadi dalam kaitannya dengan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  di  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kota  Kendari.  Perpajakan,  khususnya  terkait PBB,  menjadi  elemen  penting  dalam  memastikan  penerimaan  pendapatan  daerah,  yang  pada gilirannya  mendukung  pembangunan  lokal  dan  penyediaan  layanan  publik.  Pada  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Kendari,  terdapat  permasalahan  terkait  dengan  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  sejumlah  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Pelanggaran  ini  dapat  mencakup berbagai  bentuk,  mulai  dari  pembayaran  pajak  yang  tidak  akurat  hingga  penghindaran  pajak yang sengaja dilakukan. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengeksplorasi disparitas antara pembayaran  pajak  dan  ukuran  properti,  serta  potensi  adanya  praktik  pengelakan  pajak. Keberlanjutan  penelitian  ini  juga  dapat  dipicu  oleh  temuan  sebelumnya  terkait  pelanggaran dalam  pembayaran  PBB  yang  dapat  memperburuk  ketidaksetaraan  ekonomi  di  Kota  Kendari. Selain  itu,  masalah  manajemen  dana  dan  transparansi  keuangan  diidentifikasi  sebagai  faktor yang mungkin mendukung terjadinya pelanggaran pajak.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  instrumen  pengumpulan pendapatan  daerah,  tetapi  juga  sebagai  alat  untuk  mengarahkan  pembangunan  dan menyediakan  layanan  publik  yang  diperlukan  oleh  masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  penting untuk  memahami  bahwa  Kota  Kendari,  seperti  banyak  entitas  pemerintahan  di  Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana PBB (Saidi, 2007). Keberhasilan  penegakan  hukum  terkait  pajak  ini  memiliki  dampak  langsung  pada kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat (Sutedi, 2022).
Tantangan  utama  yang  dihadapi  oleh  Kota  Kendari  adalah  ketidaksesuaian  pembayaran PBB dengan luasan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak (Nafiah & Warno, 2018). Fenomena ini  menciptakan  ketidakadilan  dalam  distribusi  beban  pajak  di  antara  warga,  mengakibatkan kesenjangan  ekonomi  dan  sosial  (Saidi,  2007) . Selain  itu,  adanya  indikasi  bahwa  sejumlah masyarakat  membayar  PBB  langsung  ke  kantor  lurah,  tanpa  melewati  Badan  Pendapatan
Daerah  (Bapenda)  Kota  Kendari,  membuka  celah  untuk  potensi  penyelewengan  dana  dan mengurangi transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Rico, n.d).
Penelitian  terfokus  pada  kasus  ketidaksesuaian  pembayaran  PBB  dan  penyaluran  dana yang tidak tepat sasaran menjadi sangat relevan untuk memahami akar permasalahan yang ada (Awaluddin,  2022) . Sebagai  langkah  awal,  perlu  dianalisis  apakah  ketidaksesuaian  tersebut disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman  wajib  pajak  mengenai  peraturan  perpajakan  atau adanya kegagalan dalam sistem perhitungan PBB di tingkat lokal.
Referensi  penelitian  seperti  "Pajak  dan  Otonomi  Daerah"  oleh  Mardiasmo  dan  "Hukum Pajak  di  Indonesia"  oleh  Soehendro  dapat  memberikan  landasan  teoretis  yang  kuat  untuk menggali  masalah  penegakan  hukum  PBB  (Ayza,  2016) . Di samping  itu,  studi  empiris  seperti "Evaluating  Local  Revenue  Administration  in  Indonesia"  oleh  Prasojo  dapat  memberikan perspektif  konkret  terkait  pelaksanaan  pajak  di  tingkat  daerah  dan  hambatan  yang  dihadapi. Penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Kendari  mendesak  karena  fenomena  ketidaksesuaian  pembayaran  PBB  dengan  luasan bangunan  menciptakan  ketidakadilan  dalam  penerimaan  pajak  (Sulastyawati,  2014) . Keberlanjutan  masalah  ini  dapat  mengakibatkan  disparitas  ekonomi  di  antara  warga, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Selain itu, praktik pembayaran langsung ke kantor lurah dengan dana yang tidak  teralokasikan  dengan  benar  menimbulkan  ancaman  terhadap  transparansi  dan akuntabilitas keuangan daerah. Kondisi ini menandakan adanya potensi kerugian finansial yang signifikan dan merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Melatnebar & Susanti, 2022) .
Penelitian  ini  diarahkan  untuk  menemukan  solusi  yang  efektif  dan  efisien  guna meningkatkan penegakan hukum PBB di tingkat lokal. Solusi yang ditemukan diharapkan dapat memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan, prosedur, dan mekanisme penegakan hukum perpajakan.  Fokus  penelitian  dapat  mencakup  evaluasi  terhadap  pemahaman  wajib  pajak tentang kewajiban mereka, analisis terhadap kegagalan sistem perhitungan PBB, serta tinjauan terhadap praktik pengelolaan dana PBB di tingkat kelurahan (Sumantry, 2011).
Dengan  melakukan  penelitian  ini,  diharapkan  akan  muncul  rekomendasi  konkrit  yang dapat  diterapkan  oleh  pemerintah  daerah  Kota  Kendari  untuk  merespon  dan  mengatasi permasalahan  yang  diidentifikasi  (Anggraeni,  Farida,  &  Saryadi,  2013) . Upaya  meningkatkan transparansi,  akuntabilitas,  dan  kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  krusial  dalam  membangun sistem  perpajakan  yang  adil  dan  efisien.  Selain  itu,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  lebih  lanjut  terhadap  pemahaman  teoritis  dan  praktis  dalam  konteks penegakan  hukum  PBB  di  tingkat  lokal  (Awaluddin,  Hadisantoso,  and  Nursin,  2022) . Kesimpulan  yang diambil  dari  penelitian  ini  dapat  menjadi  panduan  bagi  pemerintah  daerah lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum perpajakan. Sebab penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang  memengaruhi  ketidaksesuaian  pembayaran  PBB  dan  ketidaktransparanan  dalam penyaluran dana. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan untuk perbaikan sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah di Kota Kendari. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penelitian lebih lanjut  terkait  efektivitas  mekanisme  penegakan  hukum  PBB  di  tingkat  lokal  dan  dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Husin &Sarita, n.d). Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  menganalisis  Efektivitas    Penegakan  Hukum  Terhadap    pelanggaran  wajik pajak Bumi dan Bangunan pada badan pendapatan Daerah Di Kota Kendari.

## B. Metodologi

## Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang    digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis    penelitian    lapangan dengan  menggunakan   pendekatan deskriptif kualititatif, suatu penelitian yang secara deduktif yang  diawali  dengan menganalisis  peraturan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan .

## Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang  ada  dengan  mempergunakan  metode  penelitian  ilmiah  serta  memecahkan  masalah berdasarkan  data  dan  fakta  yang  terkumpul  sebagaimana  adanya  pada  saat  penelitian  ini dilakukan.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis  penelitian  Sosio yuridis. Dalam  konteks  penegakan  hukum  tindak  pidana  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  di  Badan Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kota  Kendari,  pendekatan  sosio-yuridis  akan  memberikan sorotan  pada  interaksi  antara  aspek  sosial  dan  hukum.  Penelitian  akan  melibatkan  analisis mendalam  terhadap  bagaimana  tindak  pidana  terkait  PBB  tercermin  dalam  dinamika  sosial masyarakat, termasuk tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajiban mereka, persepsi terhadap kebijakan  pemerintah,  dan  perilaku  masyarakat  dalam  membayar  pajak.  Faktor-faktor  sosial seperti  budaya,  struktur  sosial,  atau  interaksi  antara  pemerintah  lokal  dan  masyarakat  akan menjadi fokus penelitian untuk memahami implementasi hukum pajak di level lokal. Selain itu, penelitian  ini  juga  akan  menjelajahi  motif  di  balik  ketidakpatuhan  pajak,  respons  masyarakat terhadap  kebijakan  pajak,  serta  interaksi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  penegakan hukum,  seperti  petugas  pajak  dan  komunitas  sekitar.  Dengan  menggabungkan  dimensi  sosial dan  hukum,  penelitian  sosio-yuridis  akan  memberikan  wawasan  yang  lebih  komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh penegakan hukum terkait PBB di Bapenda Kota Kendari. Lokasi penelitian dilaksanakan  tepatnya di Kota Kendari. Penulis  Langsung  turun  langsung  di  lapangan  yaitu  di  Kantor  BAPENDA  (Badan  Pendapatan Daerah) Divis Pajak Bumi Dan Bangunan Kendari.

## Pendekatan Masalah
Tingkat ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan Bumi dan Bangunan di Kota  Kendari  menjadi  perhatian  utama  dalam  konteks  penelitian  ini.  Pertanyaan  mendasar muncul mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum dapat memberikan respons yang memadai terhadap pelanggaran perpajakan, khususnya yang terkait dengan properti. Selain itu, penelitian ini menyoroti manajemen pendapatan daerah, fokusnya pada pengelolaan dana yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut menjadi perhatian mendalam guna menilai integritas sistem perpajakan. Dalam konteks yang lebih luas, persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran wajib pajak menjadi elemen penelitian yang signifikan.  Permasalahan  ini  tidak  hanya  menciptakan  pemahaman  mendalam,  tetapi  juga memengaruhi  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  keseluruhan  sistem  perpajakan  dan pemerintahan daerah. Dengan merinci setiap aspek permasalahan ini, penelitian ini bertujuan memberikan  wawasan  yang  mendalam  dan  solusi  konkreto  untuk  meningkatkan  efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak di Kota Kendari.

## Jenis dan Sumber Data
1.  Data  primer,  yaitu  data  yang  tentunya  langsung  diperoleh  melalui  pihak  pertama.  Untuk mendapatkan hasil dari data primer ini penulis secara langsung saat turun dilapangan untuk menghubungi  pihak-pihak  yang  ada  kaitannya  dengan  materi  penelitian.  Data  peremier tersebut merupakan hasil dari proses wawancara serta situasi real yang ditemukan peneliti di lapangan penelitian.
2.  Data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  tertulis  (pustaka),  antara  lain seperti :
a. Buku-buku, tulisan, literatur lain yang memiliki keterkaitan materi pembahasan.
b. Undang-Undang terkait topik penelitian
c. Dan bahan tulisan dan literasi ilmiah lainnya Guna mendukung kajian tersebut, diadakan pula penelitian sebagai berikut :
d. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Untuk  mendapatkan  data  sistemasis,  faktual  dan  akurat  data  dikumpulkan  penulis melalui  data  kepustakaan,  yang  dengan  membaca  bahan-bahan,  tulisan-tulisan  dan literatur yang berkenaan dengan masalah penelitian terkait.
3.  Penelitian Lapangan (Field Research)
Untuk melakukan penelitian lapangan (field research) terkait penegakan hukum tindak pidana  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  di  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kota Kendari dengan pendekatan sosio-yuridis, langkah-langkah berikut dapat diambil:
1) Survei dan Wawancara: Mengumpulkan data dengan melakukan survei langsung kepada wajib  pajak  di  Kota  Kendari  untuk  memahami  persepsi,  pengetahuan,  dan  tingkat kepatuhan  mereka  terhadap  kewajiban  PBB.  Wawancara  dengan  petugas  pajak  atau pejabat  Bapenda  dapat  memberikan  wawasan  tentang  proses  penegakan  hukum  dan tantangan yang dihadapi.
2) Studi Kasus dan Observasi: Melakukan studi kasus terhadap kasus-kasus tindak pidana PBB  yang  telah  ditangani  oleh  Bapenda  Kota  Kendari.  Observasi  langsung  terhadap praktik penegakan hukum, seperti pengawasan lapangan atau proses penagihan, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam.
3) Partisipasi  dan  Pengamatan  Terlibat:  Terlibat  langsung  dengan  komunitas  lokal  dan pihak-pihak terkait seperti kelompok wajib pajak atau lembaga masyarakat. Mengamati interaksi  mereka  dengan  petugas  pajak  dan  proses  penegakan  hukum  PBB  dapat memberikan perspektif yang lebih terperinci.
4) Analisis Dokumen dan Kebijakan: Menganalisis dokumen resmi terkait kebijakan PBB di Kota  Kendari,  termasuk  regulasi,  laporan  keuangan,  atau  statistik  pajak.  Hal  ini  akan membantu  dalam  memahami  kerangka  hukum  yang  diterapkan  dan  dampaknya  pada masyarakat.
5) Kolaborasi  dengan  Institusi  Terkait:  Berkolaborasi  dengan  institusi  akademis  atau lembaga penelitian lainnya, serta membangun kemitraan dengan Bapenda Kota Kendari, dapat memfasilitasi akses ke data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.

## Teknik  Pengumpulan Data
Sehubungan dengan proses tata cara yang akan dipergunakan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi, maupun data untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan  metode  sosiologis  yuridis,  yaitu  suatu  bentuk  metode  yang  dapat mengungkapkan  perbedaan  antara  teori  kenyataan  yang  ada  dalam  praktek  dilapangan  Hal tersebut  tentu  dilakukan  dengan  proses  pengumpulan  data  secara  kuantitatif  yang  dalam definisinya berupa suatu kumpulan data-data angka kuantitatif yang

## Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah pertama-tama menyusun hasil penelitian yang berpangkal  tolak dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan analisis data deskritif.  Agar dapat menghasilkan data yang bersifat objektif rasional penganalisaan ini senantiasa didasarkan pada analisis sosio yuridis.

## Variabel Penelitian
Berikut adalah penyesuaian parameter, variabel, subvariabel, dan unit amatan berdasarkan judul tesis "penegakan hukum tindak pidana pajak bumi dan bangunan pada badan pendapatan daerah kota kendari" tanpa fokus pada transaksi elektronik:
1. Parameter Penelitian:
a. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pajak
b. Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari
c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Konteks Kota Kendari
2. Variabel Utama:
a. Efektivitas Penegakan Hukum Terkait PBB
b. Tingkat Kepatuhan Pajak
3. Subvariabel:
a. Efektivitas Penegakan Hukum:
a. Ketersediaan  dan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pada  Penegakan  Hukum PBB
b. Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi dalam Penegakan Hukum Pajak
c. Kolaborasi Antarinstansi dalam Menangani Kejahatan Pajak
b. Tingkat Kepatuhan Pajak:
d. Volume dan Akurasi Penerimaan Pajak PBB
e. Identifikasi dan Tindakan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak
f. Faktor-faktor Psikologis dan Sosial yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak
4. Unit Amatan:
a. Wajib Pajak yang terkait dengan PBB di Kota Kendari
b. Petugas  Penegakan  Hukum  dan  Pengelola  PBB  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Kendari
c. Sistem dan Infrastruktur Teknologi Pendukung Penegakan Hukum PBB

## C. Hasil dan Pembahasan
Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  sosio-yuridis  yang  berfokus pada parameter penegakan hukum tindak pidana pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota  Kendari  dengan  fokus  pada  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Konteks  Kota  Kendari. Penelitian ini menggabungkan pendekatan sosial dan hukum untuk memahami secara holistik efektivitas penegakan hukum dan tingkat kepatuhan wajib pajak terkait PBB. Fokus pada aspek sosial  memberikan  wawasan  terhadap  faktor-faktor  psikologis,  perilaku,  serta  norma  sosial yang  memengaruhi  kepatuhan  pajak  di  tengah  masyarakat  Kota  Kendari.  Di  sisi  lain, pendekatan  hukum  memungkinkan  analisis  terhadap  kerangka  hukum  yang  mengatur penegakan hukum pajak di Indonesia, khususnya terkait PBB.
Penelitian  ini  tidak  hanya  berusaha  untuk  mengidentifikasi  tantangan  dalam  penegakan hukum PBB di Kota Kendari, tetapi juga mengeksplorasi upaya dan faktor yang mempengaruhi tingkat  kepatuhan  pajak  di  tengah  dinamika  sosial  masyarakat.  Fokus  pada  sosio-yuridis membantu  dalam  melihat  kepatuhan  pajak  bukan  hanya  sebagai  masalah  hukum,  tetapi  juga sebagai  hasil  interaksi  kompleks  antara  aspek  sosial,  psikologis,  dan  regulasi  hukum  yang mengatur  sistem  perpajakan.  Selain  itu,  penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  kolaborasi antarinstansi  dalam  menangani  tindak  pidana  pajak.  Hal  ini  mengacu  pada  kerjasama  antara Bapenda,  kepolisian,  dan  lembaga  terkait  lainnya  untuk  meningkatkan  efektivitas  penegakan hukum  dan  meminimalisir  pelanggaran  pajak.  Kerjasama  ini  diatur  oleh  berbagai  undang- undang dan peraturan yang menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum.
Pada  aspek  kepatuhan  pajak,  penelitian  ini menyoroti  peranan  ketersediaan  dan  kualitas sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  terlibat  dalam penegakan  hukum  pajak.  Evaluasi  terhadap SDM  tersebut  menggambarkan  sejauh  mana  peran  mereka  dalam  menangani  kasus-kasus terkait  PBB.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan, yang menekankan pentingnya kualitas SDM dalam penegakan hukum pajak.
Kemudian,  penelitian  ini  juga  menganalisis  penerapan  teknologi  dan  sistem  informasi dalam penegakan hukum pajak. Integrasi teknologi dalam penegakan hukum pajak telah diatur dalam  berbagai  peraturan,  yang  menekankan  perlunya  pemanfaatan  teknologi  untuk meningkatkan  efisiensi  serta  responsivitas  dalam  menangani  kasus  terkait  PBB.  Ini  menjadi penting untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan era digital saat ini.

## Gambar 4.1 Alur Penelitian Sumber : Analisa Penulis

## 1.  Penegakan  Hukum  Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan
Penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  wajib  pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) menjadi isu penting dalam konteks pemerintahan daerah. Permasalahan ini timbul akibat tingginya  tingkat  ketidakpatuhan  wajib  pajak  terhadap  kewajiban  perpajakan  terkait properti di wilayah tertentu. Fokus utama adalah sejauh mana efektivitas sistem penegakan hukum dapat memberikan respons yang memadai terhadap pelanggaran tersebut.
Pentingnya penegakan hukum terletak pada upaya mencapai keadilan perpajakan, memastikan  setiap  wajib  pajak  mematuhi  kewajibannya,  dan  menyelaraskan  pendapatan daerah dengan potensi pajak yang seharusnya diterima. Dalam konteks penelitian ini, akan dieksplorasi berbagai aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran wajib pajak Bumi dan Bangunan,  termasuk  respons  lembaga  penegak  hukum,  efisiensi  mekanisme  penindakan, serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.
Penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap dinamika penegakan hukum terhadap  pelanggaran  wajib  pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Dengan  mendekati  isu  ini  secara komprehensif,  akan  ditemukan  elemen-elemen  krusial  seperti  peran  lembaga  penegak hukum  setempat,  efektivitas  mekanisme  penindakan,  serta  relevansi  sanksi  yang diterapkan.  Dalam  kerangka  ini,  penelitian  juga  akan  mengeksplorasi  dampak  dari penegakan  hukum  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  secara  keseluruhan,  baik  dari  segi responsifitas masyarakat maupun integritas sistem perpajakan itu sendiri.
Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah sejauh mana penerapan kebijakan penegakan  hukum  dapat  menciptakan  deterrence  terhadap  pelanggaran  wajib  pajak  di bidang properti. Implikasi sosial dan ekonomi dari penindakan hukum tersebut juga akan menjadi  fokus  penelitian,  mencakup  dampaknya  terhadap  kepercayaan  masyarakat terhadap  institusi  perpajakan  dan  potensi  perbaikan  dalam  penerimaan  pajak  daerah. Dengan  pendekatan  holistik  ini,  penelitian  bertujuan  memberikan  pandangan  yang komprehensif dan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran wajib pajak Bumi dan Bangunan di tingkat lokal.
Efektivitas  penegakan  hukum  terkait  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kota Kendari  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor.  Salah  satu  masalah  utama  adalah ketidaktransparanan  dalam  prosedur  pembayaran  PBB.  Wajib  pajak  sering  kali menghadapi  kesulitan  dalam  memahami  prosedur  yang  kompleks,  menciptakan  tingkat kebingungan  dan  ketidakpuasan  di  kalangan  masyarakat.  Selain  itu,  terdapat  risiko kesalahan  administrasi,  seperti  kelalaian  dalam  pencatatan  atau  perhitungan  PBB,  yang dapat  menghasilkan  penagihan  yang  tidak  akurat  dan  mengurangi  pendapatan  yang seharusnya  diterima  oleh  pemerintah  daerah.  Penyalahgunaan  kewenangan  juga merupakan  ancaman  serius,  di  mana  petugas  pajak  atau  penilai  properti  dapat  terlibat dalam  praktik  yang  tidak  etis  atau  korupsi.  Kurangnya  penindakan  hukum  terhadap pelanggaran  terkait  PBB  dapat  mengurangi  efektivitas  penegakan  hukum,  sementara pelayanan  publik  yang  buruk,  seperti  kurangnya  petugas  atau  sistem  pembayaran  yang tidak efisien, dapat merugikan masyarakat. Edukasi masyarakat mengenai kewajiban pajak dan manfaat pembayaran PBB juga seringkali kurang, menyebabkan ketidakpatuhan. Oleh karena itu, perbaikan pada transparansi, penanganan administratif, penindakan yang tegas, dan  pendekatan  yang  berorientasi  pada  pelayanan  dan  edukasi  masyarakat  perlu diimplementasikan  untuk  meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum  PBB  di  Kota Kendari.
Selain  permasalah  sebagai  aspek  negative,  tentunya  dibutuhkan  solusi  yang  dapat terus  untuk  dikembangkan,  beberapa  aspek  efektivitas  penegakan  hukum  terkait  PBB  di Bapenda Kota Kendari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi  dan  Bangunan    yang  perlu  dikembangkan  guna  mereduksi  aspek  negative  tersebut antara lain adalah:
1. Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) : Evaluasi terhadap keberadaan serta kualitas SDM yang terlibat dalam penegakan hukum  PBB  mengungkapkan  peran  krusial  mereka  dalam  memengaruhi  kinerja  dan efektivitas  penanganan  kasus.  Penilaian  ini  melibatkan  aspek-aspek  yang  mencakup keahlian  dalam  hukum  internasional,  keberagaman  budaya,  kemampuan  bahasa,  dan keterampilan negosiasi. SDM PBB harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai- nilai  kemanusiaan  dan  keadilan  sebagai  landasan  kerja  mereka.  Keberadaan  individu yang  berkompeten  dan  berintegritas  tinggi  menjadi  faktor  utama  dalam  menjamin bahwa penegakan hukum PBB dapat bekerja secara optimal. Evaluasi terhadap kualitas SDM ini perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa anggota yang terlibat dalam  penanganan  kasus  memiliki  kemampuan  dan  pengetahuan  yang  terkini  serta relevan  dengan  tuntutan  konteks  global  yang  terus  berubah.  Penyempurnaan  melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional menjadi strategi penting dalam memastikan bahwa SDM PBB tetap kompeten dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks  di  bidang  penegakan  hukum.  Keterlibatan  SDM  yang  berkualitas  dalam penegakan  hukum  PBB  juga  berdampak  pada  kepercayaan  masyarakat  internasional
terhadap lembaga ini, yang pada gilirannya mempengaruhi legitimasi dan keberlanjutan operasionalnya. Kualitas SDM yang kuat menciptakan basis yang solid untuk kerjasama.
2. Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi: Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor penegakan  hukum,  terutama  dalam  konteks  penerapan  hukum  pajak  bumi  dan bangunan  (PBB).  Integrasi  teknologi  ke  dalam  sistem  perpajakan  telah  membuka peluang baru dalam meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam mengelola data terkait kepemilikan properti.
Salah  satu  keuntungan  utama  dari  penerapan  teknologi  dalam  penegakan  hukum pajak  adalah  kemampuan  untuk  meningkatkan  aksesibilitas  dan  kecepatan  dalam pengumpulan informasi. Sistem teknologi modern memungkinkan para penegak hukum untuk dengan cepat mengakses dan menganalisis data mengenai kepemilikan properti, membantu dalam proses penilaian dan penentuan nilai pajak dengan lebih tepat. Di  samping  itu,  teknologi  juga  memfasilitasi  proses  integrasi  data  dari  berbagai sumber,  memungkinkan  otoritas  pajak  untuk  memiliki  pandangan  yang  lebih  holistik terhadap ketersediaan informasi terkait properti. Ini membantu  dalam meminimalkan kesalahan data serta memperkuat dasar pengambilan keputusan terkait perpajakan.
Penerapan teknologi tidak hanya mengoptimalkan efisiensi administratif, tetapi juga meningkatkan  transparansi  dalam  sistem  perpajakan.  Dengan  alat-alat  teknologi  yang tepat, masyarakat dapat memahami lebih baik proses penilaian dan perhitungan pajak,  meningkatkan  kepercayaan  mereka  terhadap  sistem  perpajakan.  Pentingnya teknologi dalam penegakan hukum pajak juga tercermin dalam kemampuannya untuk mendeteksi potensi penyimpangan atau ketidakpatuhan perpajakan. Analisis data yang cermat  melalui  teknologi  dapat  mengidentifikasi  pola-pola  yang  mencurigakan  atau ketidaksesuaian data yang memerlukan investigasi lebih lanjut.
Dalam  konteks  penegakan  hukum  PBB,  teknologi  memainkan  peran  penting  dalam meningkatkan  efektivitas  penanganan  kasus.  Sistem  informasi  terintegrasi memungkinkan  otoritas perpajakan  untuk  lebih cepat  dan  tepat  menanggapi  berbagai kasus yang berkaitan dengan pajak properti. Penerapan teknologi juga membuka ruang untuk  inovasi  dalam  penegakan  hukum  pajak.  Pengembangan  aplikasi  atau  platform yang  lebih  user-friendly  tidak  hanya  memudahkan  masyarakat  dalam  memahami kewajiban  perpajakannya,  tetapi  juga  memfasilitasi  komunikasi  antara  otoritas  pajak dan  pemilik  properti.  Namun,  sementara  teknologi  membawa  banyak  keuntungan, tantangan pun ada. Perlindungan data menjadi hal krusial  dalam penerapan teknologi dalam penegakan hukum pajak. Otoritas perlu memastikan bahwa data sensitif terkait properti dan perpajakan dilindungi dengan ketat dari ancaman keamanan siber. Selain itu, untuk memaksimalkan manfaat teknologi, diperlukan investasi yang berkelanjutan dalam  infrastruktur  teknologi,  pelatihan  SDM,  dan  pembaruan  sistem  secara  terus- menerus agar selaras dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Dalam era digital yang terus berkembang, inovasi dalam sistem perpajakan menjadi kunci  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban  pajak.  Dua  solusi terbaru yang meraih perhatian adalah aplikasi e-Filing dan Klik Pajak. e-Filing, sebuah platform  penyelenggaraan  pelaporan  pajak  elektronik,  memungkinkan  wajib  pajak untuk  mengisi  formulir  pajak  secara  digital,  menggantikan  proses  manual  yang kompleks.  Di  sisi  lain,  Klik  Pajak  memberikan  kemudahan  pembayaran  pajak  secara daring,  meminimalkan  kerumitan  dalam  transaksi  keuangan  yang  terkait  dengan kewajiban pajak.
Gambar 4.1 Aplikasi Klik Pajak
Sumber : Analisa Penulis
3. Kolaborasi Antarinstansi : Kerjasama antara berbagai instansi terkait dalam menangani kejahatan  pajak  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  efektivitas  penegakan hukum  terkait  PBB,  dengan  kolaborasi  yang  baik  memberikan  keunggulan  dalam menanggulangi praktik-praktik pelanggaran.

## 2. Tingkat Kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota  Kendari
Di  Kota  Kendari,  masalah  terkait  sisi  negatif  tingkat  kepatuhan  pajak  dapat mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi partisipasi dan ketaatan wajib pajak. Salah satu  masalah  utama  adalah  kurangnya  kesadaran  masyarakat  mengenai  kewajiban  pajak dan manfaat yang diperoleh dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beberapa wajib pajak mungkin tidak memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap pendapatan daerah dan fasilitas umum.
Selain  itu,  kurangnya  kepercayaan  terhadap  pengelolaan  dana  pajak  dan transparansi dalam penggunaannya dapat menjadi faktor negatif. Jika wajib pajak merasa bahwa dana yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan baik atau tidak ada akuntabilitas yang memadai, mereka mungkin cenderung menurunkan tingkat kepatuhan mereka. Aspek administratif  juga  dapat  menjadi  hambatan.  Kesulitan  dalam  proses  pembayaran, ketidakjelasan  prosedur,  dan  birokrasi  yang  rumit  dapat  menciptakan  keengganan  atau kebingungan  di  kalangan  wajib  pajak.  Hal  ini  dapat  diperparah  jika  pelayanan  publik terkait pajak tidak efisien atau kurang responsif terhadap kebutuhan wajib pajak.
Masalah  penegakan  hukum  juga  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan.  Jika penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak tidak konsisten atau tidak tegas, beberapa wajib  pajak  mungkin  merasa  dapat  menghindari  kewajiban  pajak  mereka  tanpa konsekuensi serius.
Secara  keseluruhan,  kesadaran  yang  rendah,  kurangnya  kepercayaan,  aspek administratif yang rumit, dan penegakan hukum yang kurang efektif merupakan beberapa contoh  masalah  terkait  sisi  negatif  tingkat  kepatuhan  pajak  di  Kota  Kendari.  Solusi  yang melibatkan  kampanye  edukasi  yang  lebih  efektif,  perbaikan  dalam  transparansi  dan manajemen  dana  pajak, penyederhanaan  prosedur  administratif,  serta  penegakan  hukum yang konsisten dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Berdasarkan  pengamatan  peneliti  bahwa  terdapat  atau  adanya  calo  dalam melakukan pemungutan pembayaran PBB. Masalah calo di kantor Lurah Kota Kendari juga dapat  menjadi  faktor  negatif  yang  mempengaruhi  sistem  kepatuhan  pajak.  Calo  adalah pihak  yang  tidak  resmi  atau  perantara  yang  mencoba  memanfaatkan  posisinya  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  dengan  menyediakan  jasa  atau  bantuan  dalam  proses administratif,  termasuk  pembayaran  pajak,  namun  dengan  cara  yang  tidak  sah  atau merugikan pihak lain.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  peneliti,  maka  dapat  diketahui    bahwa dengan adanya Calo di kantor Lurah yang melakukan pemungutan pembayaran PBB dapat menyebabkan beberapa masalah, termasuk:
1. Pungutan  liar : Calo  sering  kali  mengenakan  biaya  tambahan  kepada  wajib  pajak untuk  "memperlancar"  proses  pembayaran  pajak.  Hal  ini  tidak  hanya  merugikan wajib  pajak  secara  finansial,  tetapi  juga  dapat  menciptakan  ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan.
2. Ketidaktransparanan : Keberadaan  calo  dapat  menyebabkan  ketidakjelasan  dalam proses administratif. Wajib pajak mungkin tidak tahu apakah biaya tambahan yang diminta  oleh  calo  itu  sah  atau  tidak,  mengakibatkan  ketidakpastian  dan kebingungan.
3. Korupsi: Calo yang tidak diawasi dengan baik dapat menjadi sarana untuk praktik korupsi. Mereka dapat membayar atau memberikan imbalan kepada petugas pajak atau  pejabat  yang  bertanggung  jawab  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari aktivitas yang mereka lakukan.
4. Ketidaksetaraan dalam Layanan: Wajib pajak yang mampu membayar calo mungkin mendapatkan  layanan  yang  lebih  cepat  atau  lebih  lancar  dibandingkan  dengan mereka yang tidak mampu membayar. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pelayanan publik.
Pemberantasan masalah calo di kantor Lurah memerlukan upaya penegakan hukum yang  tegas,  peningkatan  pengawasan  internal,  serta  kesadaran  dan  partisipasi  aktif masyarakat dalam melaporkan praktik-praktik tidak etis. Dengan memerangi calo, dapat diharapkan  bahwa  proses  pembayaran  pajak  dapat  menjadi  lebih  transparan,  adil,  dan akuntabel.  Ketidaksesuaian  ukuran  bangunan  dengan  pembayaran  pajak  yang  tidak dilaporkan oleh masyarakat dapat menjadi masalah serius dalam penegakan perpajakan di Kota Kendari.
Beberapa isu terkait ketidaksesuaian tersebut yang mungkin tidak dilaporkan oleh masyarakat melibatkan:
1.  Ketidakpedulian atau Ketidakpahaman Masyarakat : Sebagian  masyarakat  mungkin  tidak  peduli  atau  tidak  sepenuhnya  memahami pentingnya  melaporkan  ketidaksesuaian  antara  ukuran  bangunan  dan  pembayaran pajak.  Kurangnya  kesadaran  atau  pemahaman  mengenai  dampak  dari  pelaporan ketidaksesuaian  dapat  menghambat  partisipasi  masyarakat  dalam  mengungkapkan potensi pelanggaran.
2.  Ketakutan Terhadap Retaliasi atau Intimidasi: Beberapa wajib pajak mungkin takut mengungkapkan ketidaksesuaian yang mereka ketahui karena takut akan kemungkinan retaliasi atau intimidasi dari pihak terkait, seperti calo atau bahkan petugas pajak.
3. Kurangnya Kepercayaan terhadap Sistem Pelaporan: Jika  masyarakat  merasa  bahwa  sistem  pelaporan  ketidaksesuaian  tidak  aman  atau tidak  efektif,  mereka  mungkin  enggan  untuk  melaporkan  informasi  yang  mereka miliki.  Kepercayaan  terhadap  kerahasiaan  dan  keamanan  pelaporan  sangat  penting untuk mendorong partisipasi masyarakat.
4. Ketidakmampuan Identifikasi Ketidaksesuaian:
Beberapa   wajib  pajak  mungkin  tidak  dapat    mengidentifikasi ketidaksesuaian  atau  tidak  mengetahui   cara   melaporkannya. Kurangnya   informasi   atau  panduan  tentang proses pelaporan dapat menjadi hambatan.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya dari pihak pemerintah setempat untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  mengenai  peran  penting  mereka  dalam pelaporan ketidaksesuaian. Program edukasi dan kampanye informasi dapat membantu mengatasi kurangnya pemahaman. Selain itu, perlindungan terhadap pelapor dan upaya untuk  menciptakan  mekanisme  pelaporan  yang  aman  dan  efektif  dapat  membantu mengurangi ketakutan terhadap retaliasi atau intimidasi. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat, kita dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil.
Ketidaksesuaian ukuran bangunan dengan pembayaran pajak yang tidak dilaporkan oleh masyarakat dapat menyebabkan kerugian bagi negara dalam beberapa cara:
1. Pendapatan  Pajak  yang  Hilang : Jika  wajib  pajak  tidak  membayar  pajak  sesuai  dengan ukuran sebenarnya dari bangunan mereka, penerimaan pajak yang seharusnya diterima
oleh negara akan berkurang. Ini dapat menyebabkan defisit dalam anggaran pemerintah dan  membatasi  kemampuan  untuk  menyediakan  layanan  publik  dan  fasilitas  yang diperlukan.
2. Ketidaksetaraan  dalam  Pembebanan  Pajak:  Jika  beberapa  bangunan  dengan  ukuran yang  sama  dikenakan  beban  pajak  yang  berbeda  karena  ketidaksesuaian  yang  tidak dilaporkan, maka akan terjadi ketidaksetaraan dalam pembebanan pajak di antara wajib pajak.  Hal  ini  dapat  menciptakan  ketidakadilan  dan  mengurangi  kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.
3. Rusaknya Integritas Sistem Pajak: Adanya ketidaksesuaian yang tidak dilaporkan dapat merusak  integritas  sistem  perpajakan  dan  menciptakan  persepsi  bahwa  aturan  dapat diabaikan  atau  dilanggar  tanpa  konsekuensi.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  kurangnya ketaatan  umum  terhadap  pajak  dan  mengurangi  kepercayaan  masyarakat  terhadap otoritas pajak.
4. Peningkatan  Risiko  Korupsi:  Ketidaksesuaian  yang  tidak  dilaporkan  bisa  menjadi sumber risiko korupsi. Calo atau pihak-pihak tidak sah lainnya mungkin memanfaatkan situasi  ini  untuk  keuntungan  pribadi  mereka,  yang  dapat  merugikan  negara  dan merusak integritas sistem perpajakan.
5. Pertumbuhan  Ekonomi  yang  Terhambat:  Kurangnya  pendapatan  dari  pajak  dapat menghambat  kemampuan  pemerintah  untuk  berinvestasi  dalam  proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur. Ini, pada gilirannya, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk  mengurangi  kerugian  negara  akibat  ketidaksesuaian  ini,  perlu  dilakukan upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  menciptakan  mekanisme  pelaporan yang  aman,  meningkatkan  transparansi  dalam  penilaian  properti,  dan  memperkuat penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  perpajakan.  Dengan  demikian,  negara  dapat memastikan  bahwa  semua  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  mereka  secara  adil  dan sejalan dengan aturan perpajakan yang berlaku.
Evaluasi  terhadap  tingkat  kepatuhan  pajak  dalam  konteks  PBB  di  Kota  Kendari menunjukkan:
1. Volume  dan  Akurasi  Penerimaan  Pajak:  Data  yang  dianalisis menyoroti  peran  penting volume  dan  akurasi  penerimaan  pajak  PBB  dalam  mencerminkan  tingkat  kepatuhan wajib pajak di wilayah ini.
2. Identifikasi  dan  Tindakan  Terhadap  Praktik  Penghindaran  Pajak:  Hasil  menunjukkan bahwa  identifikasi  dan  tindakan  yang  tepat  terhadap  praktik  penghindaran  pajak memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan pajak.
3. Faktor-faktor Psikologis dan Sosial: Faktor-faktor psikologis dan sosial seperti persepsi masyarakat  terhadap  keadilan  pajak  serta  norma  sosial  dalam  membayar  pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak.
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  Lapangan,  melalui  hasil  wawancara  penulis dengan tim inspektorat Pajak Kota Kendari, berhasil mengungkapkan bahwa sejumlah kasus pelanggaran pajak yang melibatkan oknum di lingkungan Dispenda. Pemeriksaan mendalam yang dilakukan tim menemukan dua modus operandi yang merugikan baik keuangan daerah maupun masyarakat.
Pertama,  terdapat ketidaksesuaian  antara  data  pembayaran  pajak  yang  tercatat  di Dispenda  dengan  bukti  fisik  pembayaran  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak.  Dalam beberapa  kasus,  uang  pembayaran  pajak  tidak  dimasukkan  ke  dalam  sistem, menciptakan  kekosongan  dalam  pendapatan  daerah.  Kedua,  tim  Inspektorat  Pajak menemukan  adanya  manipulasi  data,  di  mana  oknum  di  Dispenda  menggunakan  data palsu untuk mengambil uang dari pembayaran pajak. Pelanggaran ini mencuat setelah beberapa wajib pajak melaporkan ketidakcocokan antara bukti pembayaran dan catatan resmi  Dispenda.  "Ini  menciptakan  kebingungan  besar  dan  kehilangan  kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan setempat," ujar Kepala Tim Inspektorat Pajak Kota  Kendari.  Selain  itu,  terungkap  bahwa  sebagian  masyarakat  merasa  terbebani dengan  prosedur  pembayaran  pajak  melalui  bank.  Beberapa  mencari  jalan  pintas, membuka celah untuk potensi kekeliruan data. Ada yang enggan melakukan repot-repot untuk  menyetor  uang  pembayaran  pajak  melalui  bank,  memilih  jalur  nonresmi  yang melibatkan oknum di Dispenda. Pihak berwenang kini telah memulai penyelidikan lebih lanjut  dan  akan  menerapkan  tindakan  tegas  terhadap  oknum  yang  terlibat  dalam pelanggaran  pajak.  Sementara  itu,  Pemerintah  Kota  Kendari  akan  mengevaluasi prosedur  pembayaran  pajak  untuk  memudahkan  masyarakat,  dengan  harapan  dapat
mengurangi  risiko  manipulasi  data  dan  kekeliruan  dalam  pencatatan  pajak.  Berita  ini akan  terus  diperbarui  seiring  berjalannya  investigasi  dan  langkah-langkah  perbaikan yang diambil oleh pihak berwenang dan pemerintah setempat.
Gambar 4.4 Inpektorat Kota Kendari Pada Kasus Temuan Pelanggaran Pajak

## Sumber : Analisa Penulis
Selanjutnya Hasil wawancara terkait calo pajak bumi dan bangunan yang melakukan praktik  pembayaran  diluar  tapi  tidak  disetor  ke  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda), serta luasan yang tidak sesuai dengan harga bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):
Sehubungan  hal  tersebut  dari    hasil  wawancara  dengan  50  Responden,  dengan menggunakan metode wawancara:  Kuesioner   terstruktur   dan wawancara langsung  di Kota Kendari ( bulan Nopember dan Desember 2023) sehingga dapat diketahui bahwa :
a. 20 orang yang menyewakan atau memiliki properti yang luasannya tidak sesuai dengan nilai yang dibayarkan PBB
b. 15 orang yang mengetahui atau curiga terhadap praktik calo pajak
c. 15 petugas terkait administrasi pajak di Bapenda Kota Kendari Selanjutnya  dari  Hasil  wawancara  peneliti  dengan  20  responden  yang  memiliki properti  dengan  luasan  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai  yang  dibayarkan  PBB,  mayoritas mengungkapkan  bahwa  penilaian  luasannya  tidak  selaras  dengan  keadaan  sebenarnya. Beberapa di antaranya juga merasa bahwa proses penilaian properti mereka terlihat tidak transparan,  sehingga  dari  15  responden  yang    mengetahui  atau  curiga  terhadap  praktik calo  pajak,  sebagian  besar  menunjukkan  bahwa  mereka  telah  mendengar  atau  memiliki informasi tentang praktik calo yang melakukan pembayaran pajak di luar prosedur resmi, tetapi dana tersebut tidak disetorkan ke Bapenda Kota Kendari.
Sementara dari 15 petugas terkait administrasi pajak di Bapenda, beberapa mengakui adanya kendala dalam penilaian properti yang terkadang tidak memadai, terutama dalam hal mengukur luasan yang akurat. Selain itu, beberapa petugas juga menyuarakan kesulitan dalam mengawasi atau mendeteksi praktik calo karena keterbatasan sumber daya.
Sehingga   dengan   demikian   peneliti/penulis  dapat memberikan kesimpulan bahwa :
1) Properti dengan luasan yang tidak sesuai dengan nilai yang dibayarkan PBB merupakan keluhan umum di antara pemilik properti.
2) Terdapat  informasi  atau  curigaan  terhadap  praktik  calo  pajak  yang  melakukan pembayaran di luar prosedur  resmi namun tidak mengirimkan dana ke Bapenda Kota KENDARI.
3) Beberapa  petugas  administrasi  pajak  mengakui  kendala  dalam  penilaian  properti  dan kesulitan dalam pengawasan terhadap praktik calo karena keterbatasan sumber daya.
3. Unit Amatan dan Cara Pengambilan Data Data diperoleh melalui beberapa unit amatan termasuk wajib pajak terkait PBB di Kota Kendari, petugas penegakan hukum dan pengelola PBB di Bapenda Kota Kendari, serta  analisis  sistem  dan  infrastruktur  teknologi  yang  mendukung  penegakan  hukum PBB.  Pengambilan  data  dilakukan  melalui  survei  kuesioner,  analisis  data  penerimaan pajak,  wawancara  mendalam,  dan  analisis  dokumen  terkait  penegakan  hukum  dan kepatuhan pajak di Kota Kendari.
4 . Rujukan Hukum terkait Pajak bumi & Bangunan
Dalam  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  berdasarkan  Undang-  Undang Nomor 12 Tahun  1985  jo  Undang-Undang Nomor  12 Tahun  1994  tentang Pajak  bumi dan  Bangunan,  Tindakan  penagihan  oleh  fiskus  terhadap  wajib  pajak  ,  pajak  harus dibayar  oleh  wajib  PBB  setelah  ada  Surat  13  Ibid,  hlm.  23-24.  Lex  Privatum, Vol.I/No.4/Oktober/2013  125  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT).  Pajak  yang terutang  berdasarkan  SPPT  harus  dilunasi  selambat-lambatnya  6  bulan  sejak  tanggal diterima  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang.  Pajak  harus  sudah  lunas  pada  saat hutang  jatuhtemponya,  pembayaran  dapat  diatursendiri  oleh  wajib  pajak,  asal tidakmelampaui  batas  waktu.  Pajak  Bumidan  Bangunan  juga  dibayar  melalui  petugas pemungut  yang  ditunjuk  untuk  itu,  maka  petugas  pemungut  wajib  menyetorkan  hasil pungutan  PajakBumi  dan  Bangunan  ke  kantor  pos  dan  giro  setempat  atau  ke  cabang bank pemerintah setempat.
Jika pada saat hutang pajak jatuh tempo, dan ternyata pajak belum dibayar atau belum dibayar semua,maka maka bagi wajib pajak dapatdikenakan sanksi, baik sanksi sosial,sanksi administrasi, maupun sanks ipidana. Dalam prakteknya untuk sanksisosial dapat  berupa  pengumuman  bagipara  pengemplang  atau  yang  belummembayar  PBB, atau para penunggak PBB akan dipersulit ketika menguru ssesuatu  di tingkat RT, RW, desa  ataukelurahan,  dan  kecamatan  (aparat  ditingkat  tersebut  memiliki  daftar wargayang  belum  membayar  PBB),  dans  ebagainya.  Untuk  sanksi  adniinistrasi  akan dikenakan  denda  administrasisebesar  2%  sebulan  untuk  jumlah  yangsudah  jatuh temponya tetapi belumdibayar, yang dihitung dari saat jatuhtempo sampai dengan hari pembayaran. Untuk jangka waktupaling lama 24 bulan. Dan apabila wajib pajak masih tetap melakukan kewajibannya untuk membayar pajakmaka akan dilakukan penagihan yaitu dengan  penerbitan Surat  Tagihan  Pajak, Surat  Teguran, Surat  Paksa,pelaksanaan sita, dan lelang. Dan untuk sanksi pidana yaitu dengan pidanakurungan selama-lamanya 1 tahun ataudenda setinggi-tingginya Rp.2.000.000,00. Ancaman pidana bagiwajib pajak atau pejabat yangmelakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat satu tahunsanksi  akan  dilipatduakan,  terhitung  sejak  ia  selesai  menjalani  sebagian  atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak denda dibayar Dalam  ranah  eksistensi  Calo,  Di  berbagai  negara,  praktik  calo  pajak  bumi  dan bangunan merupakan kegiatan ilegal yang melibatkan perantara atau pihak ketiga yang mencoba  untuk  memanfaatkan  atau  mengambil  keuntungan  dari  proses  pembayaran pajak properti. Calo pajak ini seringkali mencoba untuk memfasilitasi atau menawarkan bantuan kepada pemilik properti dalam hal pembayaran pajak dengan imbalan tertentu, yang pada umumnya melanggar hukum perpajakan yang berlaku.
Praktik  calo  pajak  bumi  dan  bangunan  ini  dianggap  merugikan  karena  dapat menimbulkan  kerugian  finansial  bagi  pemilik  properti  dan  juga  merusak  kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang seharusnya transparan dan adil. Referensi  hukum  yang  mengatur  hal  ini  dapat  bervariasi  tergantung  pada  negara atau yurisdiksi. Undang-undang perpajakan dan hukum yang berkaitan dengan praktik calo pajak umumnya mengatur larangan atau sanksi terhadap kegiatan ilegal semacam ini.
Sebagai contoh, di Indonesia, praktik calo pajak bumi dan bangunan diatur oleh Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Pasal-pasal  dalam undang-undang ini melarang praktik pemungutan pajak oleh  pihak- pihak  yang  bukan  instansi  resmi,  dan  pelanggaran  terhadap  aturan  tersebut  dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.
Bagi informasi yang lebih spesifik atau rinci mengenai hukum calo pajak bumi dan bangunan  dalam  suatu  yurisdiksi  tertentu,  disarankan  untuk  merujuk  langsung  pada undang-undang  perpajakan  yang  berlaku  di  negara  tersebut  atau  dokumen  resmi  yang dikeluarkan  oleh  otoritas  pajak  setempat  yang  menjelaskan  mengenai  larangan  dan sanksi terkait praktik ilegal semacam ini.
Didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana    dijelaskan    bahwa  aturan  terkait calo  yang  melakukan  praktik  pemalsuan  surat  pajak  bumi  dan  bangunan.  Pelaku  calo tersebut dapat dijerat sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP yang menegaskan bahwa  penggunaan  surat  palsu  atau  dipalsukan  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian, dapat dikenai pidana penjara maksimal selama 6 tahun.
Selain  itu,  calo  yang  menggunakan  kartu  identitas  palsu  dalam  transaksi  pajak bumi  dan  bangunan  dapat  dijerat  Pasal  264  ayat  (2)  yang  menjelaskan  bahwa
penggunaan surat dengan isi palsu yang berdampak pada kerugian, dapat dikenai pidana penjara  maksimal  6  tahun.  Kartu  identitas  seperti  KTP  atau  SIM  dianggap  sebagai  akta otentik atau dokumen yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, calo yang memalsukan kartu identitas tersebut untuk kepentingan transaksi pajak bumi dan  bangunan  dalam  jumlah  besar,  dapat  dihukum  dengan  pidana  penjara  maksimal selama 8 tahun.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  ditemukan  bahwa  terjadinya  pelanggaran pajak oleh wajib pajak antara lain ;
1) Ke t idaksesuaian Pajak
Masalah  ketidaksesuaian  pelaporan  pajak  dapat  muncul  ketika  data  yang dilaporkan  oleh  wajib  pajak  tidak  sesuai  dengan  kondisi  sebenarnya  dari aset  atau aktivitas  ekonomi  yang  mereka  miliki.  Ini  bisa  termasuk  ketidaksesuaian  dalam pelaporan ukuran  luasan bumi dan bangunan, nilai properti, atau pendapatan yang diterima.  Ketidaksesuaian  semacam  ini  dapat  menimbulkan  beberapa  masalah. Pemutakhiran  data  menjadi  langkah  penting  untuk  mengatasi  masalah ketidaksesuaian  ini.  Proses  pemutakhiran  melibatkan  verifikasi  dan  penyelarasan ulang  data  yang  ada  dengan  kondisi  aktual  di  lapangan.  Beberapa  masalah  yang mungkin dihadapi dalam konteks ini melibatkan:
2) Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak: Wajib  pajak  mungkin  tidak  melaporkan  dengan  akurat  atau sengaja  menyajikan informasi  yang  tidak  sesuai  untuk  mengurangi  kewajiban  pajak  mereka. Pemutakhiran  data  diperlukan  untuk  memastikan  keakuratan  dan  konsistensi pelaporan.
3) Ketidakmampuan Identifikasi Perubahan: Jika terdapat perubahan dalam properti atau keadaan ekonomi wajib pajak yang tidak  dilaporkan  dengan  benar,  maka  pemutakhiran  data  menjadi  penting  untuk mencerminkan kondisi aktual dan menghindari ketidaksesuaian yang berkelanjutan.
4) Masalah Administratif dan Teknis: Kesalahan  administratif  atau  teknis,  baik  dari  pihak  wajib  pajak  maupun lembaga  perpajakan,  dapat  menyebabkan  ketidaksesuaian  dalam  pelaporan. Pemutakhiran  data  membantu  memperbaiki  dan  menyelaraskan  informasi  yang tidak konsisten.
5) Ketidakmampuan Pihak Perpajakan dalam Melakukan Verifikasi Realitas  Data:  Lembaga  perpajakan  mungkin  menghadapi  kesulitan  dalam memverifikasi  informasi  yang  dilaporkan  terutama  jika  terdapat  volume  data  yang besar. Pemutakhiran membantu meningkatkan kontrol dan keakuratan data.
6) Perubahan Kondisi Ekonomi dan Fiskal: Adanya perubahan dalam kondisi ekonomi atau  kebijakan fiskal dapat memerlukan pemutakhiran data  untuk  mencerminkan  dampak  perubahan  tersebut  terhadap  nilai  aset  atau kewajiban pajak.
Dengan  melakukan  pemutakhiran  data  secara  berkala,  lembaga  perpajakan  dapat mengurangi  risiko  ketidaksesuaian,  meningkatkan  keakuratan  informasi,  dan  memastikan keadilan dalam sistem perpajakan. Selain itu, pemutakhiran data juga membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung keberlanjutan fiskal.
Pemutakhiran  data  menjadi  suatu  keharusan  ketika  ditemukan  ketidaksesuaian  yang signifikan  antara  informasi  yang  tercatat  dan  kenyataan  di  lapangan,  terutama  dalam  hal ukuran luasan bumi dan bangunan wajib pajak (WP). Proses ini melibatkan pengumpulan ulang data  dengan  tujuan  untuk  menyelaraskan informasi  yang  ada  dengan  kondisi  aktual  properti. Kendala muncul ketika banyaknya data masyarakat yang tidak sesuai, memerlukan upaya serius untuk memastikan ketepatan dan keakuratan informasi yang digunakan dalam penilaian pajak. Pemutakhiran  tidak  hanya  mencakup  aspek  teknis  pengukuran,  namun  juga  menuntut partisipasi aktif dari masyarakat sebagai sumber informasi utama. Tantangan utama melibatkan keterbatasan sumber daya, ketidaktransparanan data, dan kemungkinan adanya pihak tidak sah yang  berusaha  memanipulasi  informasi.  Proses  ini  merupakan  langkah  kritis  dalam meningkatkan  akuntabilitas  sistem  perpajakan  dan  memastikan  bahwa  WP  membayar  pajak sesuai dengan nilai sebenarnya dari properti mereka.
Gambar 4.3 Data Pemutahiran Pajak Sumber : Data DJP Kendari
Gambar 4.4 Data Pemutahiran Pajak Sumber : Data DJP Kendari

## 1. Kejahatan Oknum Mantan Karyawan Dispenda
BTN  Puatu,  suatu  perumahan  yang  biasanya  tenang,  tiba-tiba  dihadapkan  pada  masalah serius  terkait  tagihan  pajak  yang  meningkat  secara  signifikan.  Keheranan  dan  ketidakpuasan masyarakat  semakin  bertambah  ketika  terungkap  bahwa  penyebabnya  adalah  praktik penagihan  yang  ilegal  oleh  seorang  mantan  pegawai  kelurahan  yang  kini  bekerja  di  Dinas Pendapatan  Daerah  (Dispenda).  Oknum  tersebut  menggunakan  kwitansi  palsu  dan memanfaatkan  pengetahuannya  tentang  nomor  objek  pajak  (NOP)  dan  alamat  warga  untuk mengecoh dan memaksa warga membayar pajak yang seharusnya tidak sebesar itu.
Praktik  ilegal  kolektor  ini  ternyata  telah  berlangsung  selama  dua  tahun  di  BTN  Puatu. Selama  rentang  waktu  tersebut,  oknum  tersebut  berhasil  mengumpulkan  lebih  dari  20  juta rupiah,  menimbulkan  beban  finansial  yang  tidak  adil  bagi  warga  yang  menjadi  korban. Masyarakat  BTN  Puatu  yang  merasa  dirugikan  mulai menyuarakan  keluhan  mereka  terhadap tagihan pajak yang tak wajar ini.
Ketidakpuasan mencapai puncaknya ketika masyarakat BTN Puatu, dengan keberanian dan kegigihan mereka, melaporkan praktik ilegal ini kepada pihak berwajib. Polisi merespons laporan  tersebut  dengan  cepat,  dan  oknum  tersebut  berhasil  ditangkap  di  lokasi  perumahan BTN  Puatu.  Penangkapan  ini  menjadi  titik  balik  dalam  menyelesaikan  masalah  tagihan  pajak yang  tidak  adil  dan  membawa  harapan  akan  pemulihan  keamanan  dan  kepercayaan masyarakat.
Kronologi  ini  mencerminkan  perjalanan  dari  keheranan  terhadap  tagihan  yang  tidak wajar hingga puncaknya dengan penangkapan oknum pelaku. Kejadian ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem keamanan dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat agar dapat mencegah praktik ilegal serupa di masa depan.

## 2. Kurangnya ketelitian dalam pelaporan Sertifikat Pajak
Dalam  peristiwa  kedua  di  BTN  Puatu,  muncul  permasalahan  terkait  surat  teguran  pajak yang  diterima  oleh  seorang  warga.  Kejadian  ini  menarik  perhatian  karena  surat  teguran tersebut disampaikan oleh Tim Unified Collection Center (UCC), yang terdiri dari instansi-instan berwenang seperti polisi, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan pihak berwajib lainnya.
Warga tersebut, awalnya terkejut dengan menerima surat teguran pajak tersebut, terutama karena  ia  telah  memiliki  sertifikat  yang  sudah  tercatat.  Namun,  ketika  ia  melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata terungkap bahwa sertifikat tersebut telah terbagi dan pindah nama. Meskipun demikian, proses administratif penghapusan sertifikat tersebut belum tuntas.
Ketidaksesuaian data antara fakta bahwa sertifikat sudah terbagi dan pindah nama dengan surat  teguran  pajak  yang  diterima  menyebabkan  warga  tersebut  diminta  untuk  membayar pajak  secara  utuh.  Padahal,  seharusnya  pembayaran  pajak  dilakukan  berdasarkan  nominal persertifikat setelah proses penghapusan selesai.
Namun,  berkat  ketelitian  dan  kecermatan  warga  tersebut,  ia  segera  mengurus  proses penghapusan sertifikat di kelurahan. Dengan penyelesaian administratif yang cepat dan akurat, warga ini berhasil membuktikan bahwa ia sebenarnya tidak harus membayar pajak secara utuh, melainkan berdasarkan nominal persertifikat setelah sertifikatnya resmi terhapus.
Kejadian ini menggambarkan bagaimana ketelitian dalam menangani administrasi properti dapat menghindarkan warga dari kewajiban pembayaran pajak yang sebenarnya tidak terutang. Selain  itu,  hal  ini  juga  menyoroti  pentingnya  koordinasi  antara  instansi  terkait  untuk memastikan  data  yang  digunakan  dalam  penagihan  pajak  adalah  akurat  dan  sesuai  dengan kondisi aktual pemilik properti.

## D. Kesimpulan
1. Pelaksanaan penegakan hukum   terhadap    pelanggaran   pajak bumi   dan  bangunan di Kota Kendari  ,belum  efektif,  Efektivitas  penegakan  hukum  terkait  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB)  di  Kota  Kendari  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor.  Salah  satu  masalah  utama adalah  ketidaktransparanan  dalam  prosedur  pembayaran  PBB.  Wajib  pajak  sering  kali menghadapi  kesulitan  dalam  memahami  prosedur    yang  kompleks,  menciptakan  tingkat kebingungan  dan  ketidakpuasan  di  kalangan  masyarakat.  Selain  itu,  terdapat  risiko kesalahan  administrasi,  seperti  kelalaian  dalam  pencatatan  atau  perhitungan  PBB,  yang dapat  menghasilkan  penagihan  yang  tidak  akurat  dan  mengurangi  pendapatan  yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah. Penyalahgunaan kewenangan juga merupakan ancaman  serius,  di  mana  petugas  pajak  atau  penilai  properti  dapat  terlibat  dalam  praktik yang  tidak  etis  atau  korupsi.  Kurangnya  penindakan  hukum  terhadap  pelanggaran  terkait PBB  dapat  mengurangi  efektivitas  penegakan  hukum,  sementara  pelayanan  publik  yang buruk,  seperti  kurangnya  petugas  atau  sistem  pembayaran  yang  tidak  efisien,  dapat merugikan  masyarakat.  Edukasi  masyarakat  mengenai  kewajiban  pajak  dan  manfaat pembayaran  PBB  juga  seringkali  kurang,  menyebabkan  ketidakpatuhan.  Oleh  karena  itu, perbaikan  pada  transparansi,  penanganan  administratif,  penindakan  yang  tegas,  dan pendekatan  yang  berorientasi  pada  pelayanan  dan  edukasi  masyarakat  perlu diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran wajib  PBB  di  Kota  Kendari.  penegakan  hukum  Pelanggaran  PBB  di  Kota  Kendari  serta mengeksplorasi  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  pajak.  Sehingga  dengan demkian perlunya Meningkatkan pengawasan terhadap transaksi pembayaran PBB dengan melibatkan audit internal yang ketat. Penggunaan teknologi untuk memantau dan melacak transaksi pembayaran secara lebih efisien dan efektif serta  Penegakan Hukum yang Tegas dengan  Memberlakukan  sanksi  yang  lebih  tegas  terhadap  praktik  pembayaran  PBB  yang
tidak  sesuai  prosedur  resmi.  Hal  ini  untuk  menekankan  pentingnya  kepatuhan  terhadap sistem perpajakan yang sah.
2. Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  PBB  dapat  dimotivasi  dengan  adanya  kebijaksanaan pengelolaan pajak PBB. Dalam arti, untuk menumbuhkan perilaku/sikap para wajib pajak PBB menjadi patuh, harus ada sanksi hukum yang bersifat memaksa ( the strong approach ) yaitu kebijaksanaan pengelolaan mekanisme pajak PBB harus mengandung pemaksanaan bagi  yang  tidak  memenuhi  syarat  kepatuhan.  Sanksi  hukum  tersebut  juga  harus diberlakukan  Untuk  mendorong  dan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  PBB,  yang tercermin dari adanya prapemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang wajib  pajak  PBB,  kedisiplinan  terhadap  pemenuhan  kewajibannya,  pemenuhan  aturan dalam  peraturan  perundangan  maupun  pemenuhan  kewajiban-kewajiban lainnya.  Upaya yang dapat dilakukan instansi dan aparat pemerintah  Kota Kendari untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB  di Kota Kendari antara lain :
a. Penyuluhan  terhadap  wajib  pajak  PBB,  baik  melalui  media  massa  maupun penerangan secara langsung.
b. Pelayanan  yang  baik  terhadap  wajib  pajak  PBB,  baik  pelayanan  administrasi maupun pelayanan dalam arti sikap.
c. Intensifikasi  dan  ekstensifikasi  penyuluhan  dan  penataan  yang  terus  menerus untuk  mengefektifkan  fungsi  peraturan  perundangan  yang  berlaku  bagi  wajib pajak PBB.

## Saran
a. Diharapkan  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Kendari  melakukan  sosialisasi  berupa penyuluhan  hukum  kepada  wajib  pajak  agar  tidak  menunggak  pembayaran  pajak  Bumi dan  Bangunan  (PBB)  serta  hendaknya  petugas  dari  Badan  Keuangan  Daerah  Kota Kendari  harus  bertindak  tegas  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap    wajib pajak  yang  menunggak  pembayaran  pajak    bumi  dan  bangunan  ,atau  wajib  pajak  yang melanggar pembayarn wajib pajak, sehingga memberikan   efek jera bagi mereka.
b. Mengingat  pentingnya  pajak  daerah  bagi  kelangsungan  pelaksanaan  pembangunan daerah,  maka  diperlukan  kerjasama  dari  semua  elemen  masyarakat  untuk  membayar pajak daerah secara tepat waktu.

## E. Referensi
Ardiano, C., Pujiyono, P., & Rochaeti, N. (2022). Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang  Elektronik  Bitcoin  Sebagai  Sarana  TINDAK  PIDANA  PENCUCIAN  UANG. Diponegoro Law Journal , 11 (1).
Azhari, A., Firman, H., & Andryawan, A. (2022). Penggelapan Pajak Perusahaan Yang Dilakukan Oleh Direktur Perusahaan. Prosiding SENAPENMAS , 2 (1), 921–929. Bohari, H. (2010). Pengantar hukum pajak . Iman, M., & Nailulfari, F. (2023). Hukum Pajak Digital Edisi Youtuber . Um Jember Press.
Irawan,  A.  (2015).  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Kebijakan  Kriminalisasi  Tindak  Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia. Ganec Swara , 9 (2), 28.
Nurcholis,  M.  R.,  Suarda,  I.  G.  W.,  &  Prihatmini,  S.  (2022).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  dalam  Penyalahgunaan  Investasi  Aset  Kripto. Jurnal  Anti  Korupsi , 11 (2), 21–40.
Pardomuan,  O.  A.,  &  Wijaya,  S.  (2022).  Pemblokiran  Pengusaha  Ekonomi  Digital  Atas  Cross- Border  Transaction  Sebagai  Upaya  Perubahan  Skema  PPN. Jurnal  Penelitian  Teori  Dan Terapan Akuntansi (PETA) , 7 (1), 92–112.
Perbawa, I. K. S. L. P. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia.
Jurnal Advokasi , 5 (1).
Puanandini, D. A. (2021). Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (Cyber Crime) Melalui Mata Uang Digital (Crypto Currency). Jurnal Pemuliaan Hukum , 4 (2), 57–70.
Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, F. (2023). Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana  Dan  Perkembangan  Teknologi. Seikat:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik  Dan  Hukum , 2 (3), 347–355.
Ramadayanti, E., Ramli, T. S., & Muttaqin, Z. (2022). Menelaah Aspek Yuridis Pajak E-Commerce Sebagai  Langkah  Efektif  Optimalisasi  Penerimaan  Negara. Citizen:  Jurnal  Ilmiah Multidisiplin Indonesia , 2 (1), 105–117.
Sukmariningsih,  R.  M.,  Nurudin,  A.,  &  Nursanty,  E.  (2022).  Pengenaan  Hukum  Pajak  Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi , 6 (2), 1644–1654. Wiraguna,  S.  A.,  Santiago,  F.,  &  Redi,  A.  (2023).  Harmonization  of  Law  on  Transactions  E- Commerce  in  order  to  support  Indonesia’s  Economic  Development. Journal  of  Social Research , 2 (6), 1929–1936.
Yudhistira, A. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Online Marketplace Tokopedia. Jurnalku , 1 (1), 59–69.
Anggraeni,  Intan  Yuningtyas,  Naili  Farida,  and  Saryadi  Saryadi.  “Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Semarang Tengah Satu.” Jurnal  Ilmu Administrasi  Bisnis ,
2013.
Awaluddin,  Ishak,  Erwin  Hadisantoso,  And  Nursin  Nursin.  “Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kantor Bapenda Kota Kendari).” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 7, No. 2 (2022): 212–22.
Ahmad “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli  Daerah  (Studi  Kasus  Di  Kantor  Bapenda  Kota  Kendari).” Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan 7, No. 2 (2022): 212–22.
Bohari, H. “Pengantar Hukum Pajak,” 2010.
Bukit, Elya Santa, Himasari Hanan, and Arif  Sarwo Wibowo. “Aplikasi Metode N . J . Habraken Pada Studi Transformasi.” Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia V 1, no. 1 (2012): 51–62.
Bustamar Ayza, S H. Hukum Pajak Indonesia . Kencana, 2016.
Harahap, Wina Sasmita, and Alistraja Dison Silalahi. “Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kab. Deli Serdang.” Indonesian Journal of Business Analytics 1, no. 2 (2021): 199–210.
Husin,  Nur  Asni,  And  Kiki  Fatimah  Sarita.  “ANALISIS  KONTRIBUSI  PAJAK  BUMI  DAN BANGUNAN  (PBB)  DAN  BEA  PEROLEHAN  HAK  ATAS  TANAH  DAN  BANGUNAN  (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KENDARI Oleh,” N.D.
Abdullah.  “Analisis  Kontribusi  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (Pbb)  Dan  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Oleh,” N.D.
Kamaroellah,  R  Agoes.  “Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Berdasarkan Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (PBB)  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Pamekasan.” IQTISHADIA:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah 4,  no.  1 (2017): 83–103.
Melatnebar,  Benyamin,  and  Metta  Susanti.  “Pelatihan  Literasi  Pajak  UMKM  Berbasis Harmonisasi Undang-Undang Pajak Pada UMKM Kotabumi Tanggerang.” Jurnal Masyarakat Madani Indonesia 1, no. 2 (2022): 8–16.
Nafiah,  Zumrotun,  and  Warno  Warno.  “Pengaruh  Sanksi  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan  Bangunan  (Study  Kasus  Pada  Kecamatan  Candisari  Kota  Semarang  Tahun  2016).” Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik) 10, no. 1 (2018): 86–105.
Nasrudin,  Khairu.  “Penegakan  Hukum  Secara  Terpadu  Terhadap  Tindak  Pidana  Peredaran Minuman Keras.” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 4 (2017): 933–42. “Pedoman Penulisan Tesis Magister Hukum Pascasarjana Unsultra.,” N.D.
Ratu,  Sheeva  Amadea,  Siti  Resnawati,  and  Afandi  Sitamala.  “Status  Hukum  Resolusi  Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia.” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2022): 19–36.
Rico,  Muhammad.  “Peranan  Aparatur  Kelurahan  Dalam  Meningkatkan  Kesadaran  Masyarakat Terhadap  Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di  Kelurahan  Jati  Mekar  Kecamatan Kendari Kota Kendari,” N.D.
Saidi, Muhammad Djafar. “Pembaruan Hukum Pajak,” 2007.
Situmorang,  Victorio  Hariara.  “Lembaga  Pemasyarakatan  Sebagai  Bagian  Dari  Penegakan
Hukum.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 1 (2019): 85. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98 .
Sukmayana,  Dodi,  Tuti  Anggraeni,  and  Arie  Melani  Purbasari.  “Implementasi  Manajemen Pemerintah  Desa  Dalam  Meningkatkan  Capaian  Pbb  (Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Melalui Program  Kadarkum  (Keluarga  Sadar  Hukum)  Di  Desa  Cikurutug  Kecamatan  Cireunghas Kabupaten Sukabumi.” Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen 4, no. 2 (2023): 106–14.
Sulastyawati,  Dwi.  “Hukum  Pajak  Dan  Implementasinya  Bagi  Kesejahteraan  Rakyat.” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i 1, no. 1 (2014): 119–28.
Sumantry, Deden. “Reformasi Perpajakan Sebagai Perlindungan Hukum Yang Seimbang Antara Wajib  Pajak  Dengan  Fiskus  Sebagai  Pelaksanaan  Terhadap  Undang-Undang  Perpajakan.” Jurnal Legislasi Indonesia 8, no. 1 (2011): 13–28. Sutedi, Adrian. Hukum Pajak . Sinar Grafika, 2022.
Utomo,  Banyu  Ageng  Wahyu.  “Pengaruh  Sikap,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Dan  Pengetahuan Perpajakan Terhadap Keputusan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan,” 2011.
Soekanto,  S.  (2014). Pengantar  Penelitian  Hukum. (Edisi  ke-3).  Jakarta:  Universitas  Indonesia. ISBN: 979-8034.
Atmaja, B., & Suryono, A. (2021). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pajak Di Indonesia. Jurnal Kajian Ilmiah, 21(1), 1-17.
Kristianto, B., & Rahayu, M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Jurnal Hukum Novelty, 10(1), 20-32.
Setiawan, H., & Indriana, Y. (2020). Strategi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak di Era Digital. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 276-293.
Wibisono,  B.,  &  Darmawan,  I.  G. N.  (2018).  Penegakan  Hukum Terhadap Tindak  Pidana  Pajak (Tax Crime) di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 7(1), 53-66.
Indrayani,  I.  N.,  &  Murniati,  K.  W.  (2022).  Peran  Aparatur  Penegak  Hukum  dalam  Penyidikan Tindak Pidana Pajak. Jurnal Ilmu Hukum Lex Generalis, 5(1), 15-30.
Firmansyah,  Y.,  &  Arifin,  Z.  (2019).  Hambatan  Penegakan  Hukum  Pajak  di  Indonesia.  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7(1), 45-58.
Aditya,  A.,  &  Sartono,  B.  (2020).  Kebijakan  Hukum  Dalam  Penegakan  Tindak  Pidana  Pajak  Di Indonesia. Jurnal Yustika, 23(2), 234-246.
Wijaya, A., & Trigustono, T. (2018). Tindak Pidana Pajak dan Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Prima, 19(2), 243-255.
Utama,  A.  Y.,  &  Riyadi,  S.  (2021).  Efektivitas  Penegakan  Hukum  Pajak  di  Indonesia:  Tinjauan Empiris dan Regulasi. Jurnal Analisis Pajak, 5(2), 135-150.
Yuniartha, D. R., & Gunadi, H. (2019). Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pajak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(2), 123-138.
Maulana, R., & Purwanto, B. E. (2020). Dampak Globalisasi Terhadap Penegakan Hukum Pajak di Indonesia. Jurnal Hukum Pajak, 5(1), 1-15.
Kurniawan,  D.  A.,  &  Handayani,  T.  (2018).  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Menghadapi  Sistem Perpajakan yang Dinamis. Jurnal Kajian Hukum, 4(2), 138-150.
Saputri, R. A., & Hardianto, M. (2021). Relevansi Pengaturan Tindak Pidana Pajak dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. Jurnal Dinamika Hukum, 21(3), 319-332.
Maharani,  W.,  &  Santoso,  A.  P.  (2019).  Kendala  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Pajak di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(2), 183-196.
Purwanto,  B.  E.,  &  Nurzaman,  M.  S.  (2022).  Analisis  Penegakan  Hukum  Pajak  di  Era  Revolusi Industri 4.0. Jurnal Cita Hukum, 10(1), 52-66.
Raharjo, D. T., & Lestari, D. (2020). Hambatan Penegakan Hukum Pajak di Indonesia: Perspektif Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Hukum Citra Buana, 7(2), 112-128.
Wijaya,  A.,  &  Syamsuddin,  S.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Wajib  Pajak  Terhadap Penegakan Hukum Pajak di Indonesia. Jurnal Hukum Universitas Halu Oleo, 2(1), 27-38. Noviyanti,  R.,  &  Indriastuti,  D.  (2021).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pajak  di  Indonesia. Jurnal Yustika, 24(2), 165-178.