INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14969-14976 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pelanggaran Tindak Pidana oleh Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Memberikasn Informasi yang Benar Tentang Barang

## Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen
Herry Tuwaidan
Universitas Sam Ratulangi Manado Email: herryfdtuwaidan@unsrat.ac.id

## Abstrak
Pelanggaran tindak pidana oleh pelaku usaha terhadap kewajiban memberikan informasi yang benar tentang barang terkait erat dengan konsep perlindungan konsumen. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Pelanggaran tindak pidana oleh pelaku usaha terhadap kewajiban memberikan informasi yang benar tentang barang merupakan isu krusial dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  pelaku  usaha  memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai produk yang mereka tawarkan.  Pelanggaran  terhadap  kewajiban  ini,  seperti  menyembunyikan  informasi  penting, memberikan informasi yang menyesatkan, atau tidak transparan, dapat mengakibatkan sanksi pidana dan  administratif.  Sanksi  pidana  dapat  berupa  hukuman  penjara  maksimal  lima  tahun  atau  denda maksimal  dua  miliar  rupiah,  sementara  sanksi  administratif  meliputi  pencabutan  izin  usaha  dan penarikan produk dari peredaran. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan keamanan, hak atas  informasi, dan  keadilan bagi konsumen, mencegah  pelaku usaha mengambil keuntungan  yang tidak wajar dari ketidaktahuan konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan memiliki beberapa langkah yang dapat ditempuh, termasuk melapor ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), mencari penyelesaian  alternatif,  atau  menggugat  pelaku  usaha  melalui  pengadilan.  Dengan  regulasi  ini, diharapkan  tercipta  lingkungan  bisnis  yang  lebih  bertanggung  jawab  dan  konsumen  yang  lebih terlindungi.
Kata Kunci: Pelanggaran Tindak Pidana, Pelaku Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

## Abstract
Criminal  offenses  committed  by  business  actors  in  regard  to  the  obligation  to  provide  accurate information about goods are closely related to the concept of consumer protection. In Indonesia, this is regulated  by  Law  Number  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection  (Consumer  Protection  Law). Violations of the obligation to provide true information about goods are a critical issue in the context of consumer protection in Indonesia. According to the Consumer Protection Law, business actors are obliged to provide accurate, clear, and honest information about the products they offer. Violations of this obligation, such as concealing important information, providing misleading information, or lacking transparency,  can  result  in  criminal  and  administrative  sanctions.  Criminal  sanctions  may  include imprisonment for up to five years or fines of up to two billion rupiah, while administrative sanctions may include the revocation of business licenses and the withdrawal of products from circulation. The purpose of consumer protection is to ensure consumer safety, the right to information, and fairness, preventing business actors from unfairly profiting from consumer ignorance. Consumers who feel disadvantaged have  several  steps  they  can  take,  including  reporting  to  the  National  Consumer  Protection  Agency (BPKN),  seeking  alternative  dispute  resolution,  or  suing  the  business  actor  in  court.  With  these regulations, it is hoped that a more responsible business environment and better consumer protection will be created.
Keywords: Criminal Offense, Business Actors, Consumer Protection Law

## PENDAHULUAN
Persaingan dunia bisnis saat ini sangat ketat, sehingga dunia usaha atau perusahaan berlomba-lomba untuk memperoleh pelanggan atau untuk dapat memasarkan produknya secara  cepat.  Konsumen  menjadi  target  dari  perusahaan  dan  para  pebisnis  untuk menyalurkan produknya, sehingga tak jarang konsumen menjadi sasaran perbuatan curang dari pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, meskipun harus merugikan konsumen.
Keluhan  dari  konsumen  terhadap  pelayanan  perusahaan  maupun  kualitas  produk yang  digunakan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah  dijanjikan  oleh  perusahaan,sangat sering terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa posisi konsumen sangat lemah, dan mudah dipermainkan  oleh  pihak  produsen  maupunoleh  para  distributor  atau  penjual  barang. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung di balik Standard Contract atau Perjanjian Baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui berbagai informasi “semu” yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.
Seharusnya dalam setiap transaksi yang dilakukan, prinsip-prinsip kesetaraan dalam pola hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, akan menciptakan kelancaran berbisnis karena masing-masing memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Transaksi  seperti  ini  dikenal  sebagai  mutual  relationsih  between  produsen  and consumer dalam suatu transaksi bisnis.
Adanya kesadaran  dari para  pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya, akan menimbulkan  keserasian  dalam  suatu  transaksi  bisnis,  sehingga  akan  dirasakan  manfaat atau  kegunaan  sekaligus  akan  menciptakan  kepastian  hukum  karena  adanya  ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila kondisi tersebut dapat dicapai, maka hal ini merupakan salah satu kontribusi penting  bagi  terwujudnya konsep Negara  Kesejahteraan, karena hukum efektif sekaligus menciptakan  kemanfaatan  guna  mencapai  kehidupan  yang  sejahtera.  Dalam  kaitan  ini, kedudukan  pelaku  usaha  dan  konsumen  merupakan  partner  dalam  berbisnis,  sehingga paradigma yang mengatakan kedua belah pihak tersebut merupakan lawan untuk mencapai kepentingan masing-masing perlu diubah melalui aturan hukum.
Di dalam transaksi bisnis saat ini, secara nasional telah diberlakukan Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Undang-undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan akan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak dan kewajiban yang dimiliki terhadap para pelaku usaha. Sebagaimana tertera dalam konsiderans Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan,  kepedulian,  kemampuan,  dan  kemandirian konsumen  untuk  melindungi  dirinya,  serta  menumbuhkembangkan  sikap  pelaku  usaha yang bertanggungjawab.
Dengan demikian, maka makna UUPK seharusnya dipahami sebagai UUPK dan Pelaku Usaha.  Perubahan  paradigma  tersebut  sejalan  dengan  Teori  Hukum  Pembangunan  dari Mochtar  Kusumaatmadja  yang  intinya  bahwa  “hukum  sebagai  sarana  perubahan  sosial masyarakat”. Peruba han sosial adalah perubahan sikap, nilai dan perilaku masyarakat kearah yang diinginkan oleh pembangunan melalui hukum, karena hukum akan membimbing atau mengarahkan pembangunan agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur.
Melalui  UUPK  di  Indonesia,  tidak  memberikan  jaminan  tentang  hak  publik  atas informasi (public access to information) secara luas. Misalnya saja akses informasi mengenai hasil  penelitian  terhadap  barang  yang  menyangkut  keselamatan  konsumen,  seperti  oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Hak dalam informasi dalam undang-undang ini bersifat  sangat  terbatas  pada  hak  informasi  tentang  kondisi  dan  jaminan  barang
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK. Namun demikian, secara umum hak publik atas informasi yang transparan atau keterbukaan atas informasi publik diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  konsumen  sangat  rentan terhadapinformasi  atau  tawaraniklan  yang  menyesatkan  dari  para  pelaku  usaha,  hal  ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan konsumen, atau adanya unsur kesengajaan dari pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen mau membeli barang yang seharusnya tidak sesuai standart atau sesuai dengan yang dijanjikan dalam iklan atau brosur yang dibuat.
Didalam  relasi  ini,  konsumen  seringkali  dihadapkan  pada  persoalan  ketidak- mengertian  dirinya  ataupun  ketidak-jelasan  akan  pemanfaatan,  penggunaan  maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, karena kurang atau terbatasnya  informasi  yang  disediakan.  Selain  itu,  konsumen  juga  seringkali  dihadapkan pada  bargaining  position  yang  sangat  tidak  seimbang  (posisi  konsumen  sangat  lemah dibanding  pelaku  usaha).  Hal  tersebut  tercermin  dalam  perjanjian  baku  yang  sudah disiapkan  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  dan  konsumen  harus  menerima  serta menandatanganinya  tanpa  dapat  ditawar-tawar  lagi,  padahal  isi  dari  perjanjian  tersebut, hanya mewakili kepentingan pelaku usaha semata.
Adapun tujuan daripada penulisan ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk bentuk pelanggaran tindak pidana oleh pelaku usaha terhadap kewajiban memberikan informasi yang benar tentang barang dikaitkan dengan perlindungan konsumen.
2. Untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  iklan  yang  menyesatkan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap kewajiban memberikan informasi yang benar tentang barang..

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode ilmiah, baik untuk mendapatkan data maupun untuk mengolah data yang sudah diperoleh. Mendapatkan data tersebut Penulis menggunakan metode  penelitian  kepustakaan.  Selanjutnya  data  yang  sudah  terkumpul  diolah  dengan menggunakan metode pengolahan data yang terdiri dari :
1. Metode Induksi
2. Metode Deduksi; dan
3. Metode Perbandingan
Metode-metode tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun ilmu pengetahuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Pelanggaran Oleh Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Memberikan Informasi Yang Benar Tentang Barang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen
Pertanggungjawaban  adalah  konsekuensi  dari  hak  dan  kewajiban  yang  merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak Hukum. Kedua hak ini tidak hanya mencakup hak, tetapi  juga  kewajiban  yang  harus  dipenuhi.  Keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban mencerminkan  keadilan,  salah  satu  tujuan  hukum.  Menurut  Aristoteles,  keadilan  dapat berupa keadilan distributif atau kumulatif.
Dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila, keadilan harus diberikan kepada seluruh  rakyat  Indonesia  sehingga  semua  warga  merasakan  perlakuan  yang  sebanding dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  termasuk  dalam  hubungan  bisnis  antara pelaku  usaha  dan  konsumen.  Pemahaman  hak  dan  kewajiban  oleh  kedua  pihak menciptakan kelancaran bisnis, keserasian dalam transaksi, serta kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini berkontribusi pada terwujudnya konsep Negara Kesejahteraan karena hukum yang efektif menciptakan manfaat untuk kehidupan sejahtera.
Pelaku  usaha  dan  konsumen  harus  dianggap  sebagai  partner  bisnis,  bukan  lawan. Paradigma ini sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja yang  menyatakan  bahwa  "hukum  sebagai  sarana  perubahan  sosial  masyarakat."  Hukum membimbing  perubahan  sikap,  nilai,  dan  perilaku  masyarakat  menuju  tujuan pembangunan.
Ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar terkait  metode  produksi  dan  kualitas  barang  sangat  penting  untuk  melindungi  hak konsumen,  termasuk  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  keselamatan,  pemilihan  barang, mendapatkan kompensasi, dan menyuarakan keluhan. Pelaku usaha harus beritikad baik, memberikan  informasi  yang  jelas,  menjamin  mutu,  memberi  kesempatan  uji  coba,  serta memberikan kompensasi jika barang tidak sesuai dengan perjanjian.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia memberikan batasan terbatas  mengenai  hak  publik  atas  informasi,  terutama  terkait  keselamatan  konsumen. Namun,  UU  No.  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  melengkapi kebutuhan  ini.  Pelanggaran  kewajiban  oleh  pelaku  usaha  merupakan  pelanggaran  HAM
karena hak atas informasi adalah hak konsumen yang dijamin oleh negara melalui UUD 1945 dan undang- undang terkait.
Paradigma bisnis yang menyembunyikan informasi demi keuntungan ekonomis perlu diubah melalui hukum, sesuai dengan Teori Hukum Pembangunan yang menyatakan bahwa hukum adalah sarana perubahan sosial. Pelaku usaha harus transparan dalam memberikan informasi produk untuk memastikan keselamatan dan kesehatan konsumen.
UUPK mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Hak konsumen lebih banyak dibandingkan hak pelaku usaha, sementara kewajiban pelaku usaha lebih banyak dari kewajiban konsumen. UUPK juga melarang kegiatan tertentu bagi pelaku usaha, baik pabrikan  maupun  distributor,  untuk  memastikan  produk  memenuhi  standar  yang  layak digunakan dan informasi yang diberikan tidak menyesatkan.
Ketentuan  dalam  UUPK  harus  dipahami  oleh  pelaku  usaha,  termasuk  dalam periklanan,  sesuai  dengan  pasal-pasal  yang  melarang  informasi  yang  menyesatkan  dan mempromosikan produk secara tidak benar. Selain itu, ada beberapa kode etik dalam dunia kehumasan  yang  harus  diikuti,  seperti  IPRA  Code  of  Conduct,  Kode  Etik  Kehumasan Indonesia,  Kode  Etik  Penerangan,  dan  Kode  Etik  Profesi  APPRI.  Pelaku  usaha  harus mematuhi aturan UUPK dan kode etik ini untuk menciptakan hubungan bisnis yang adil dan transparan dengan konsumen.
Bentuk  Perlindungan  Terhadap  Iklan  Menyesatkan  Yang  Dilakukan  Oleh  Pelaku  Usaha Terhadap Kewajiban Memberikan Informasi Yang Benar Tentang Barang.
Perlindungan konsumen adalah masalah serius. Paradigma laissez-faire menganggap konsumen  dan  pelaku  usaha  setara  dalam  kebebasan  berkontrak,  tetapi  kenyataannya, konsumen  sering  kali  lebih  lemah.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  konsumen  khusus diperlukan melalui hukum, dengan prinsip "caveat venditor."
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  bertujuan  agar  konsumen  dapat melindungi diri dan agar pelaku usaha bertanggung jawab serta transparan mengenai mutu produk.  Iklan  menyesatkan  dapat  merugikan  konsumen  karena  menciptakan  kesalahan persepsi tentang produk.
Pelaku usaha dan perusahaan periklanan harus mematuhi UUPK, khususnya Pasal 9, 10, 12, 13, dan 17, serta tanggung jawab khusus di Bab VI, yang meliputi tujuh pasal tentang pertanggungjawaban (Pasal 19-21, 24-27), dua pasal tentang pembuktian (Pasal 22, 28), dan satu pasal tentang penyelesaian sengketa (Pasal 23). Jika terjadi pelanggaran hak konsumen, konsumen  dapat  melakukan  pembuktian  terbalik,  di  mana  beban  pembuktian  menjadi
tanggung jawab pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 28 UUPK. Ketentuan ini merupakan lex spesialis terhadap ketentuan umum KUH Perdata.
Konsumen yang mengajukan gugatan hukum harus memperhatikan:
a) Penentuan pelaku usaha yang akan digugat: produsen, distributor, importir, retail, atau perusahaan periklanan.
b) UUPK tidak mengenal konsep Product Liability.
Hubungan  hukum  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  adalah  hubungan  hukum perdata. Pasal 57 ayat (4) dan (5) menyatakan bahwa putusan BPSK yang tidak dilaksanakan oleh  pelaku  usaha  dapat  dijadikan  bukti  permulaan  bagi  penyidik,  menunjukkan  bahwa UUPK juga mengenakan sanksi pidana. Pasal 45 ayat (3) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.
Sanksi yang dapat dikenakan meliputi:
1. Sanksi Administratif
2. Sanksi Pidana Pokok
3. Sanksi Pidana Tambahan
1. Sanksi Administratif
- Hak khusus BPSK yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26;
- Berupa penetapan ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah;
- Tata cara penetapan diatur dalam peraturan perundang-undangan
2. Sanksi Pidana Pokok
- Pasal 61: terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya;
- Pasal 62 (1): pelanggar UUPK Pasal 8, 9, 10, 13(2), 15, 17(1) hrf a, b, c, e, 17(2), dan Pasal 18, Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 milyar Rupiah;
- Pasal 62 (2): pelanggar UUPK Pasal 11, 12, 13(1), 14, 16, dan 17(1) hrf d dan f, pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta Rupiah;
- Pasal 62 (3): pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian dikenai sanksi sesuai ketentuan pidana yang berlaku.
3. Sanksi Pidana Tambahan
Pasal 63 UUPK memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan disamping sanksi pidana pokok sesuai Pasal 62, yaitu antara lain :
- Perampasan barang tertentu;
- Pengumuman keputusan hakim;
- Pembayaran ganti rugi;
- Perintah penghentian kegiatan tertentu yang merugikan konsumen;
- Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- Pencabutan ijin usaha.

## SIMPULAN
Bentuk pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap kewajiban memberikan informasi yang benar tentang barang dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen, berkaitan dengan aturan pada Pasal 8 UUPK yang intinya mengatur larangan mengenai informasi yang tidak benar  dan  tidak  akurat,  yang  menyesatkan  konsumen;  Hal  ini  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  informasi  tentang  produk  merupakan  hal  yang  penting  bagi konsumen, karena dari informasi tersebut konsumen dapat menentukan pilihan atas suatu barang dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu, para pelaku usaha harus  memberikan  informasi  yang  sebenar-benarnya  tentang  produk  yang  dihasilkan atau diperdagangkan,sehingga tidak merugikan konsumen.
Bentuk perlindungan terhadap iklan menyesatkan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap  kewajiban  memberikan  informasi  yang  benar  tentang  barang,  diatur  secara khusus dimana para pelaku usaha diwajibkan untuk mentaati ketentuan UUPK, khususnya pada  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  12,  dan  Pasal  13  yang  berhubungan  dengan  berbagai larangan  dalam  mempromosikan  produk,  serta  ketentuan  Pasal  17  yang  khusus diperuntukkan bagi perusahaan Periklanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi,  Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2007.
Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka  Pembangunan Nasional,  Cetakan Kedua. LPHK FH Unpad, Binacipta, Bandung, 1976.
Sudjana,  Elisantris  Gultom,  Rahasia  Dagang  Dalam  Perspektif  Perlindungan  Konsumen,  KENI Media, Bandung, 2016.
Awamhukum,  2013.  Modul  UUPK  (Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen). http://awamhukum.blogspot.com/2013/02/blog-post.html. Diakses  tanggal  19  Oktober 2018.
Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia, Jakarta, 2003.