Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
IMPLEMENTASI  UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SEMARANG
Dimas Surya Guritno 1 , Arikha Saputra 2
Fakultas Hukum Dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia dimassuryaguritna16@gmail.com, arikhasaputra@gmail.com

## Abstract
Legal  protection  on  women  as  the  victim  of  sexual  violence  is  provided  to  look  after  the  victim  in which  her  human  right  was  being  violated,  so  that  she  could  be  treated  with  justice  according  to human right law. This study aisns to a nalyze legal protection effort on woman as the victim of sexual violence  eithin  polda  metrojaya  a  uthority.  This  study  uses  empirical  approach.  It  is  a  research method  which  uses empirical  facts  directly  taken from  human  conducts.  It  can be  taken  verbally  by interview, direct observation, as well as physical archives. This study found that the efforts given by polda  metrojaya  towards  the  victim  is  only  limited  to  legal  protection.  The  victim  does  not  receive material or on material compensation. As polda metrojaya only has the authority to process and to follow-up  report  filed  by  the  victim.  During  investigation,  the  victim  experienced  physical  and psychological  disorder,  hence  the  inability  to  gave  informations  and  details  regarding  the  sexual violence report. Victim was also unable to recognize the perpetrator as it happened in a secluded and dark place. These conditions caused some obstacles for investigators to further process the report. As there  was  no  other  witness  than  the  victim  herself,  therefore  the  head  of  female  and  children assistance unit (Kanit PPA) worked alongside DP3AP2KB Jakarta and UPTD PPA Polda Metro Jaya to assist and support the victim during the investigation proces.
Keywords: Implementation, Roadworthiness Test, Public Transportation
 Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum Dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia dimassuryaguritna16@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  mempunyai  peran  sangat  penting  bagi  kehidupan  masyarakat sehingga  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  masyarakat.  Seiring  berkembangnya  zaman  taraf kehidupan  masyarakat  mengalami  peningkatan  dan  sudah  seharusnya  diimbangi  dengan  penyediaan sarana  dan  pra  sarana  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  memadai  guna  memenuhi  kebutuhan transportasi  bagi  masyarakat.  Transportasi  adalah  kegiatan  pemindahan  penumpang  dan  barang  dari satu  tempat  ke  tempat  lain. 1 Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Sebagai  bagian  dari  sistem  transportasi  nasional,  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas  dan  angkutan  jalan  dalam  rangka  mendukung  pembangunan  ekonomi.    Di  dalam  Undang- undang  nomor  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  menjelaskan  bahwasanya transportasi  dan  pengangukatan  merupakan  serangkaian  hukum  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang tentunya  merupakan  sebuah  pelayanan  jasa  ekonomi  yang  sesuai  dengan  sifat  usaha  untuk memindahkan suatu barang dari tempat asal ke tempat yang akan dituju suatu barang tersebut.
Berbagai  alat  transportasi  digunakan  untuk  mempermudah  proses  pengangkutan  itu.  Hal  ini disesuaikan dengan jalur yang ditempuh bagi alat pengangkutan tersebut. Salah satu pengangkutan di darat adalah angkutan umum dengan kendaraan bermotor umum. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor  umum  adalah  adalah  setiap  kendaraan  yang  digunakan  untuk  angkutan  barang  dan/atau orang dengan dipungut bayaran (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan).  Kendaraan  bermotor  tidak  hanya  dipandang  sebagai  hasil  rekayasa teknologi  saja  akan  tetapi  peran  kendaraan  bermotor  juga  merupakan  sebagai  sarana  transportasi manusia,  Kendaraan  bermotor  dapat  berpotensi  untuk  menimbulkan  terjadinya  kecelakaan  dalam berlalu lintas di jalan raya, keadaan seperti itu tentu kendaraan bermotor harus selalu dalam kondisi prima  dan  membutuhkan  perlakuan  khusus  untuk  dapat  dioperasikan  di  jalan  raya,  Lalu  lintas  dan angkutan  jalan  merupakan  interaksi  dari  tiga  faktor  utama  yakni  jalan,  manusia  dan  kendaraan bermotor. Untuk mewujudkan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan selamat tentunya ketiga  faktor  tersebut  harus  memenuhi  aspek  kelaikan,  antara  lain  manusianya  harus  laik  kemudi, jalan  yang  dilintasi  harus  laik  lintas  dan  tidak  kalah  pentingnya  adalah  kendaraan  bermotor  yang digunakan  harus  laik  jalan  laik  berarti  memenuhi  persyaratan  yang  ada,  patut,  pantas,  layak.  Setiap kendaraan  bermotor  yang  dioperasikan  di  jalan  harus  memenuhi  persyaratan  teknis  dan  laik  jalan sebagaimana yang sudah di tetapkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dari pada itu untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang marak terjadi di wilayah Kabupaten Semarang alangkah baiknya sebelum kendaraan bermotor akan dioperasikan dan/atau digunakan di jalan raya, kendaraan bermotor harus selalu dalam keadaan  yang  prima  dan  harus  mendapat  kepastian  bahwa  kendaraan  tersebut  telah  memenuhi persyaratan yang telah dimaksud.
Persyaratan  teknis  itu  sendiri  terdiri  atas  : susunan  kendaraan  bermotor,  perlengkapan  dalam berkendara,  ukuran  dan  dimensi  kendaraan,  karoseri,  rancangan  teknis  kendaraan  sesuai  dengan peruntukannya, pengangkutan kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, penggandengan kendaraan  bermotor  dan/atau  penempelan  kendaraan  bermotor , sedangkan    untuk  pengertian  dari persyaratan  standarisasi  laik  jalan  dapat  ditentukan  oleh  kinerja  minimal  kendaraan  bermotor  yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari : emisi gas buang kendaraan bermotor, efisiensi kinerja fungsi rem  utama  kendaraan  bermotor,  tingkat  kebisingan  suara,  efisiensi  sistem  rem  parker  (handrem), kincup  roda  depan,  tingkat  volume  suara  klakson,  daya  pancar  dan  arah  sinar  lampu  utama,  radius putar roda depan, akurasi (speedometer) atau alat penunjuk kecepatan kendaraan bermotor, kesesuaian kinerja  roda  depan  dan  belakang,  kondisi  alur  kedalaman  ban,  dan  tingkat  kesesuaian  daya  power mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
Menurut  Kamus  Hukum,  laik  berarti  Patut,  pantas,  layak,  dan  memenuhi  persyaratan  yang ditentukan (oleh undang-undang), memenuhi persyaratan yang harus ada atau dipenuhi. Uji laik jalan berperan  sangat penting  untuk  dilaksanakan  karena  untuk menghindari  berbagai  macam  faktor  yang
1 Ahmad Munawar, Dasar-Dasar Teknik Transportasi , kab. semarang: Beta. Offset, 2005, hal 1.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
nantinya  dapat  menggangu  keselamatan  dan  kelancaran  berlalu  lintas  di  jalan,  khususnya  pada wilayah hukum Kabupaten Semarang.
Pada  kenyataan  dan/atau  realitanya,  pengangkutan  yang  terjadi  atau  dilakukan  di  daerah  akan lebih  sering  berhadapan  dengan  tindak  pelanggaran,  dikarenakan  minimnya  perlengkapan  yang dimiliki  sebagai penunjang  keselamatan  berlalu lintas.  Tentunya  hal  ini mengakibatkan  keselamatan penumpang  tidak  terjamin  sepenuhnya.  Perlengkapan  tersebut  dapat  berupa  belum  terujinya kendaraan  bermotor,  sehingga  belum  dapat  dikatakan  lolos  dalam  uji  KIR.  Maka  seharusnya kendaraan  tersebut  yang  belum  dikatakan  lolos  dalam  pengujian  tidak  dianjurkan  dan  tidak dibolehkan  untuk  beroperasi,  dikarenakaan  kondisi  kendaraan  yang  belum  tentu  dapat  dipastikan layak dan baik untuk beroperasi di jalan raya yang nantinya mengakibatkan keselamatan penumpang dan  pengguna  jasa  angkutan  umum  tidak  terjamin.  Seperti  yang  terjadi  pada  tahun  2019,  Dinas Perhubungan  (Dishub)  Kabupaten  Semarang  melakukan  uji  laik  jalan  bus  yang  akan  menjadi angkutan  lebaran,  dari  pengecekan  yang  dilakukan  ditemukan  14  (empat  belas) bus  tidak laik  jalan. Uji  laik  jalan  tersebut  digelar  di  Terminal,  garasi  bus  PO.  DeJaya,  PO.  Dwi  Sartika,  PO.  Sumber Mulyo  dan  PO.  Ambisi. 2 Terkait  hal  yang  menyangkut  kelayakan  mesin  kendaraan  dan  aspek  yang menyangut  keselamatan  lainnya,  dari  data  hasil  pengecekan  tidak  ditemukan  adanya  pelanggaran. Dari  hasil  uji  laik  jalan  yang  dilakukan,  sejumlah  bus  diketahui  tidak  memenuhi  aturan  laik  jalan hanya karena pelanggaran yang sifatnya administratif.
Setiap  kendaraan  bermotor  yang  dioperasikan  di  jalan  harus  memenuhi  persyaratan  teknis  dan laik jalan sebagaimana dimanatkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga sebelum kendaraan dioperasikan di jalan harus mendapat kepastian bahwa kendaraan  tersebut  telah  memenuhi  persyaratan  dimaksud.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  yang sudah  diuraikandiatas,  terkait  pengujian  kendaraan  bermotor  adalah  bagian  bagian  dari  keselamatan (perlindungan),  baik  terhadap  penumpang  kendaraan  angkutan  umum  maupun  pihak  pemilik  & penyelenggara kegiatan transportasi angkutan umum. Pelaksanaan undang-undang No.22 tahun 2009 tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dalam  melaksanakan  kegiatan  pengujian  kendaraan bermotoroleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  merupakan  salah  satu  langkah  preventif dalam  menghindari  dan  meminimalisir  angka  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kabupaten Semarang yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang beroperasi masih banyak terdapat jauh dari kata  layak  untuk  digunakan  di  jalan  raya,  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  masih  terdapat  banyak kendaraan  bermotor  yang  telah  dikatakan  lolos  melakukan  uji  KIR  masih  bias  dan  dapat  terjadi kecelakaan lalu lintas, Hal tersebut merupakan satu permasalahan yang nantinya akan dikaji di dalam penelitina ini, agar nantinya penumpang kendaraan angkutan yang merupakan sebagian dari pengguna jasa angkutan dan pembayar tariff angkutan tidak selalu menjadi pihak pengguna yang dirugikan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  pertanyaan  yang  muncul  adalah bagaimanakah implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam penerapan pengujian kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum oleh Dinas  Perhubungan  daam  rangka  untuk  memberikan  pelaksanaan  keselamatan  penumpang.  Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan hal ini di karenakan pada realitanya, penerapan uji laik  jalan  yang  menyangkut  kendaraan  angkutan  umum  yang  masih  belum  dapat  terlaksana  secara maksimal dan menyeluruh untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  yang  dilakukan  secara  yuridis  normatif  adalah  yuridis  normatif dimana  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan (law  in books) atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku manusia  yang  dianggap  pantas.  Penelitian  hukum  normatif  ini  diadasrakan  kepada  bahan  hukum primer  dan  sekunder,  yaitu  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan.
Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersikap deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah disebutkan terdahulu.
2 M. Zaenal Arifin, Dari 19 Bus yang Diperiksa Dishub Kab.Semarang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  dan  membahas  permasalahan  yang  dikemukakan,  yaitu dengan  mengaitkan  hukum  kepada  usaha  untuk  mencapai  tujuan  serta  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Penelitian  ini mengkaji  implementasi  Undang-Undang  No  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  terhadap  uji  laik  jalan  kendaraan  angkutan  umum  di  Wilayah  Hukum Kabupaten  Semarang.  Metode  pengumpulan  data  terdiri  dari  dokumentasi,  studi  kepustakaan, pengamatan  (observasi)  dan  wawancara  (interview),  dan  penggunaan  daftar  pertanyaan  atau kuesioner. Penelitian disamping menggunakan metode yang tepat juga perlu memiliki teknik dan alat pengumpulan data yang relevan, penelitian ini nantinya akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
a. Dokumentasi, adalah cara pengumpulan data dengan melalui benda-benda, majalah-majalah, dokumen-dokumen, pera turan-peraturan, notulen rapat serta catatan harian.
b. Studi  Kepustakaan,  merupakan  suatu  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara mempelajari data-data sekunder, buku-buku atau literatur serta peraturan perundang undangan yang berlaku dan teori sebagai tambahan dalam penulisan skripsi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
c. Wawancara,  adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu.  Peneliti  melakukan  wawancara disini  dengan  pihak-pihak  terkait  yang  berhubungan  dengan  implementasi  Undang-Undang No.  22  Tahun  2009  tentang  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  di  wilayah  Kabupaten Semarang  secara  terstruktur  guna  mempermudah  peneliti  dalam  mendapatkan  hasil  dari wawancara tersebut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Undang-undang  No.  22  Tahun  2009  Tentang  lalu  Lintas  Dan  angkutan  jalan Terhadap  Uji  Laik  Jalan  Kendaraan  Angkutan  Umum  Di  wilayah  Hukum  kabupaten Semarang
Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  khususnya  bidang  Uji  KIR  dalam  melaksanakan tugasnya  untuk  menekan  angka  kecelakaan  lalu  lintas  mewajibkan  kepada  setiap  kendaraan  niaga untuk melakukan uji kir atau uji berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Uji kir mempunyai sifat wajib untuk kendaraan angkutan umum, mobil barang, bus, truk, kereta tempelan dan/atau kereta tempelan yang  dioperasikan  di  jalan  raya.  Peraturan  mengenai  Uji  kir  tersebut  di  tertuang  di  dalam  Undang- undang  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  (UU  LLAJ)  di  dalam  pasal  53  ayat  1, pada  ayat  2  UU  22  Tahun  2009  LLAJ  mengenai  pengujian  berkala  kendaraan  meliputi  kegiatan pengujian fisik kendaraan dan/atau pemeriksaan kendaraan serta pengesahan hasil uji. Aturan uji kir ini diperjelas pada pasal 54 dan 55 ayat 3 yang menjelaskan mengenai pengujian terhadap persyaratan laik jalan yang meliputi: 3
1. Emisi gas buang kendaraan.
a. Tingkat Kebisingan.
b. Kemampuan rem utama kendaraan.
c. Kemampuan roda depan.
d. Kedalaman alur ban.
e. Akurasi alat penunjuk kecepatan ( Speedometer ).
f. Kemampuan Pancar sinar lampu dan arah sinar lampu utama.
Selain  UULLAJ  peraturan  mengenai  pengujian  kir  ini  dipertegas  oleh  Peraturan  Mentri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  133  tahun  2015  tentang  pengujian  berkala  kendaraan bermotor (Permenhub PBKB). Dalam pasal 5 dijelaskan mengenai waktu untuk melakukan pengujian kir  atau  uji  berkala,  yaitu  selama  1  (satu)  tahun  setelah  mendapat  STNK  (Surat  tanda  nomor kendaraan  bermotor),  kemudian  untuk  surat  keterangan  lulus  uji  hanya  dapat  berlaku  salama  enam bulan, maka para pemilik aangkutan jalan dapat melakukan 2 (dua) kali uji kir dalam setahunnya.
Di  dalam  pasal  76  ayat (1)  tertulis  bahwa  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  mengenai uji kir atau uji berkala dikenai sanksi administratif berupa: 4
a. Peringatan Tertulis
3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 pasal 54, 55 ayat (3)
4 Ibid,. pasal 76 ayat (1)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b. Pembekuan Izin
c. Pencabutan Izin
d. Pembayaran Denda
Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  akan  melakukan  penindakan  tersebut  sesuai Peraturan  Mentri  Perhubungan  Undang-undang  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan pasal 76 ayat 1 apabila para pemilik angkutan jalan melalaikan kewajibannya untuk melakukan uji kir atau  uji  berkala  yang  dapat  beresiko  membahayakan  pengguna  jalan  lain,  maka  Dinas  Perhubungan Kabupaten Semarang akan melakukan penindakan seperti yang sudah dijelaskan diatas sesuai dengan Peraturan  Mentri  Perhubungan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  khususnya  bidang  Uji  Laik  Kendaraan  (KIR) memiliki  peran  penting  dan  fungsi  untuk  melaksanakan  kegiatan  dalam  pengarahan,  pemberian  dan pelaksanaan serta penugasan dalam bidang uji laik jalan (KIR) kepada kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang terdaftar seacara resmi di Kabupaten Semarang. 5
Adapun  fungsi  dari  penerapan  Uji  Laik  Kendaraan  sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yaitu  antara  lain  untuk memenuhi  standarisasi  operasional  kendaraan  angkutan  jalan  dalam  beroperasi.  Uji  Laik  Jalan Kendaraan  Angkutan  Jalan  (KIR)  merupakan  serangkaian  kegiatan  untuk  melakukan  uji  kendaraan bermotor  sebagai  tanda  bahwa  kendaraan  tersebut  dapat  dikatakan  layak  untuk  digunakan  secara teknis  di  jalan  raya,  khususnya  bagi  kendaraan  yang  membawa  angkutan  penumpang  dan  barang. Adanya  Uji  Berkala  ini  dapat  menekankan  kepada  para  supir  angkutan  jalan  yang  beroperasi  agar kendaraan yang sedang digunakannya tersebut memenuhi standarisasi laik jalan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya khususnya di Kabupaten Semarang 6 .
Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  melakukan  pengelolaan  pendataan  administrasi pada kendaraan yang melakukan uji berkala di Kabupaten Semarang, guna agar dapat mengenali dan mendata  kendaraan  yang resmi  terdaftar melakukan uji  berkala  dan  kendaraan yang  dengan  sengaja tidak  melakukan  atau  memperpanjang  masa  uji  berkala,  sehingga  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Semarang  dapat  mengantisipasi  apabila  terjadi  suatu  hal  yang  diluar  kendali  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Semarang  dan  dapat  menjamin  keselamatan  sarana  dan  prasarana  pada  kendaraan angkutan  jalan  yang  sudah  melakukan  Uji  Laik  Kendaraan  (KIR)  baik  pada  konsumen  maupun pemberi jasa angkutan jalan.
Implementasi  Undang-Undang  No  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan terhadap  Uji  Laik  Jalan  Kendaraan  Angkutan  Umum  di  Wilayah  Hukum  Kabupaten  Semarang, Pelaksanaan  Uji  Laik  Jalan  Kendaraan  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  pemilik  & pengguna  jasa  transportasi  angkutan  umum,  selain  itu  adapun  pelaksanaan  uji  laik  jalan  kendaraan angkutan  umum  yang  dilakukan  secara  berkala  dengan  tujuan  agar  perusahaan  yang  bergerak  di bidang transportasi dapat menjalankan usahanya secara aman dan nyaman. Dalam hal ini Uji kelaikan jalan  kendaraan  angkutan  umum  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan  pemberian  perlindungan kepada  dunia  transportasi  darat,  serta  memberikan  perlindungan  kepada  anggota  masyarakat pengguna jalan raya  dan angkutan  umum,  Adapun  maksud  dan  tujuan  dari  peraturan  diwajibkannya Uji  berkala  yang  antara  lain  berfungsi  untuk  memudahkan  pemerintah  dalam  memantau perkembangan  kendaraan  angkutan  umum  yang  beroperasi  secara  baik  dan  sesuai  dengan  prosedur untuk  menciptakan  kenyamanan  dalam  meelayani  pengguna  jasa  angkutan  umum  dan  memudahkan dalam  penataan  penyususnan  kebijakan  pemerintah  dalam  memberikan  bimbingan,  pembinaan  serta menciptakan iklim transportasi darat yang sehat dan tertib.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  pendaftaran  uji  kendaraan angkutan  umum  merupakan  kebijakan  pemerintah  untuk  mengatur,  menata  dan  menertibkan kendaraan  angkutan  umum  sebagai  salah  satu  kendaraan  angkutan  yang  harus  mendapatkan  hasil pemeriksaan  untuk  beroperasi  di  jalan  raya  dan  sebagai  usaha  pemerintah  dalam  memberikan perlindungan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh angkutan umum.
5 Wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang pada tanggal 8 juli 2022
6 Ibid.,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Efektif  ataupun  tidak  berkenaan  dengan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  tentang  kelaikan  kendaraan  transportasi  angkutan  umum,  Penulis berpedoman  pada  asas  dan  tujuan  yang  dicapai  dari  penerapan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yaitu  dengan  memperhatikan  beberapa  asas-asas sebagai berikut:
a. Asas  akuntabel  dimana  asas  tersebut  menentukan  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Semarang  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  Negara  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Mentri Perhubungan.
b. Asas  transparansi  dimana  asas  tersebut  harus  selalu  menjadi  pedoman  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Semarang  dalam  melaksanakan tugasnya yaitu  bersifat  membuka  diri  terhadap  hak- hak  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  yang  terjamin  kebenarannya,  berlaku  jujur,  dan tidak  melakukan  tindakan  diskriminatif  tentang  penyelenggaraan  Negara  dan  selalu memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
c. Asas  berkelanjutan  yang  bersifat  membangun  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
d. Asas  partisipatif  dimana  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  harus  selalu  berperan  aktif dalam  proses  pengambilan  keputusan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan perundangan yang berlaku.
e. Asas bermanfaat yaitu dimana semua kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  harus  dapat  memberikan  nilai  positif  dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
f. Asas  efisiensi  yang  menjadikan  suatu  asas  dimana  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang dapat meminimalisasi hal-hal yang kurang mendukung dalam menyelenggarakan tugasnya untuk mencapai hasil kinerja yang terbaik.
g. Asas  efektif  dimana  asas  tersebut  merupakan  asas  yang  digunakan  Dinas  Perhubungan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga nantinya asas tersebut dapat  berorientasi  dan  memberi  effort  nilai  positif  pada  tujuan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Semarang dan tentunya berdaya guna bagi masyarakat luas.
h. Asas  seimbang  yang  merupakan  asas  untuk  melakukan  tugas  dan  fungsi  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Semarang  dalam  menjalankan  tugasnya  agar  tercipta  keseimbangan  di  masyarakat luas.
i. Asas  terpadu  dimana  asas  tersebut  merupakan  bagian  dari  penyelenggaraan  maupun  pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dengan mengutamakan  keserasian  dan  kesalingbergantungan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  penuh antar instansi Pembina.
j. Asas  mandiri  yang  merupakan  asas  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  dalam melaksanakan  tugasnya  secara  mandiri,  teguh,  dan  bertanggung  jawab  penuh  untuk  selalu melayani masyarakat secara luas agar tercipta keselarasan bersama dengan di dasari kemandirian dan  tanggung  jawab  penuh  dalam  menjalankan  tugasnya  sesuai  Peraturan  Mentri  Perhubungan dan sesuai Dengan Peraturan Prundang-undangan yang berlaku.
Konsep  dan  tujuan  dari  suatu  Undang-Undang  berkaitan  erat  dengan  penilaian. Berbengaruh  atau  tidaknya  suatu  Undang-Undang  itu  sendiri  terhadap  tingkat  pelanggaran  yang diaturnya. Sehingga adanya penerapan sanksi kelaikan jalan kendaraan angkutan jalan di Kabupaten Semarang harus sejalan dengan tujuan yang hendak di capai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:
1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan  terpadu  dengan  mode  angkutan  lain  untuk  mendorong  perekonomian  nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh kestuan dan persatuan bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian bagi masyarakat.
Dari  tujuan  tersebut  diatas  maka  penulis  berharap  agar  nantinya  terjadi  keselarasan  antara asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang nantinya dapat menciptakan suasana sehat, rapi, aman, dan serasi terhadap kendaraan angkutan umum, dan juga memberikan Kenyamanan dan Keselamatan kepada pemilik maupun pengguna jasa angkutan umum yang berada di wilayah hukum Kabupaten Semarang, dengan di landaskan Asas-asas yang dapat saling berkaitan dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di wilayah hukum Kabupaten Semarang.
Implementasi  Undang-Undang  No  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan terhadap  Uji  Laik  Jalan  Kendaraan  Angkutan  Umum  di  Wilayah  Hukum  Kabupaten  Semarang dilakukan  melalui  sosialisasi  kepada  masyarakat  secara  luas  yaitu  melalui  suatu  proses  pendekatan kepada masyarakat terutama pengemudi kendaraan bermotor khususnya angkutan umum dengan cara melakukan sosialisasi secara umum menggunakan brosur yang di berikan kepada pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan pengujian dan/atau menggunakan pamflet maupun mensosialisasikan kepada masyarakat melalui media online seperti blog, instagram, facebook maupun web uji kir online Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  yang  tentunya  hal  tersebut  bertujuan  untuk  mengenalkan pentingnya  setiap  kendaraan  yang  telah  dioperasikan  untuk  selalu  berpartisipasi  dan  kesadarannya untuk  melakukan  uji  KIR  setiap  6  bulan  sekali. 7 Pentingnya  setiap  awak  angkutan  umum  untuk melakukan  tes  Uji  Laik  Jalan  pada  kendaraannya  adalah  untuk  menjamin  keselamatan  para penumpang  secara  umum  maupun  keselamatanya  sendiri.  Bentuk  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  meliputi  2  (dua)  tahap  yaitu  melalui  pembinaan  dan himbauan.  Pembinaan  dilakukan  secara  langsung  oleh  petugas  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Semarang  dengan  pemilik  kendaraan  sedangkan  himbauan  hanya  dilakukan  melalui  spanduk  dan pamflet yang dipasang di ruas-ruas jalan dan terminal. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut sosialisasi uji  laik  jalan  dapat  dilaksanakan  oleh  petugas  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang.  Sosialisasi dilaksanakan secara spontan pada saat para pemilik kendaraan melakukan KIR terhadap kendaraannya sehingga  tidak  ada  jadwal  terperinci  karena  biasanya  pemilik  kendaraan  dalam  melakukan  uji  KIR datang secara bergiliran tidak serempak maka dari itu sosialisasi hanya bisa dilakukan secara spontan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  mengatur  bahwa  kendaraan  bermotor,  kereta  gandengan,  dan  kereta  tempelan  yang  diimpor, dibuat  dan/atau  dirakit  di  dalam  negeri  yang  akan  dioperasikan  di  Jalan  wajib  dilakukan  pengujian. Pengujian  tersebut  meliputi:  uji  tipe  dan  uji  berkala.  Uji  tipe  dilakukan  bagi  setiap  Kendaraan Bermotor,  kereta  gandengan,  dan  kereta  tempelan,  yang  diimpor,  dibuat  dan/atau  dirakit  di  dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Uji tipe terdiri atas pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan  rekayasa  Kendaraan  Bermotor  yang  dilakukan  terhadap  bak  muatan,  kendaraan  gandengan, kendaraan  tempelan,  dan  Kendaraan  Bermotor  yang  dimodifikasi  tipenya. 8 Uji  tipe  tersebut dilaksanakan  oleh  unit  pelaksana  uji  tipe  Pemerintah.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  uji  tipe  dan unit pelaksana diatur dengan peraturan pemerintah. Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dalam mengadakan  sosialisasi  pada  tahap  Pembinaan  dilakukan  oleh  Bagian  Pengujian  Laik  Jalan.  Pada umumnya dilakukan pada saat melakukan Pengujian Berkala untuk yang pertama kali pada kendaraan angkutan  umum.  Pada  tahap  Pembinaan  pihak  Dinas  Perhubungan  memberikan  arahan  pentingnya setiap kendaraan bermotor, khususnya kendaraan angkutan umum, melakukan Tes Uji Laik Jalan atau yang biasa disebut dengan Uji Kir atau Uji Berkala pada kendaraannya setiap 6 Bulan sekali di Dinas Perhubungan pada Bagian Pengujian Laik Jalan.
Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan mengatur  uji  berkala  diwajibkan  untuk  mobil  penumpang  umum,  mobil  bus,  mobil  barang,  kereta gandengan,  dan  kereta  tempelan  yang  dioperasikan  di  Jalan.  Pengujian  berkala  meliputi  kegiatan: pemeriksaan  dan  pengujian  fisik  Kendaraan  Bermotor  dan  pengesahan  hasil  uji.  Pengujian persyaratan teknis meliputi: susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, dan rancangan teknis Kendaraan Bermotor  sesuai  dengan  peruntukannya.  Pengujian  terhadap  persyaratan  laik  jalan  sekurang- kurangnya meliputi:
7 Wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang tanggal 8 juli 2022
8 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 pasal (49) LLAJ.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
a. Emisi gas buang Kendaraan Bermotor
b. Tingkat kebisingan
c. Kemampuan rem utama
d. Kemampuan rem parkir
e. Kincup roda depan
f. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama
g. Kurasi alat penunjuk kecepatan
h. Kedalaman alur ban (Pasal 54 ayat (3)
Pelaksanaan Uji kir kendaraan dilakukan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali, Pengujian Kir ini dilakukan  oleh  pemilik  kendaraan  yang  mempunyai  fungsi  pengangkutan,  baik  untuk  mengangkut penumpang maupun mengangkuta barang, Uji kir kendaraan diatur di dalam Undang-Undang no 22 Tahun 2009 Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau mengenai teknis prosedur kegiatan. 9
Kendaraan  yang  wajib  melakukan  uji  KIR  adalah  kendaraan  yang  kegunaanya  untuk mengangkut  penumpang  ataupun  mengangkut  barang.  Dahulu  prosedur  KIR  berlaku  hanya  untuk kendaraan bernopol kuning saja, namun untuk saat ini tidak hanya sebatas kendaraan ber plat kuning itu saja, Berikut adalah kendaraan yang wajib untuk melakukan uji KIR:
1. Dump Truck
2. Truck Tangki
3. Mobil Pick UP
4. Double Cabin
5. Bus
6. Taxi
7. Angkutan Kota
8. Kendaraan Khusus (dengan tambahan kereta gandeng atau tempel) 10
9. Travel (khusus yang bertrayek)
Syarat-Syarat  Kendaraan  yang  akan  melakukan  uji  KIR  yang  diatur  dalam  Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 11 :
1. Pastikan Kendaraan yang akan melakukan Uji KIR dalam keadaan baik.
2. Siapkan dokumen kendaraan secara lengkap seperti STNK asli dan BPKB Kendaraan.
3. Menyiapkan fotocopy KTP pemilik kendaraan atau pengemudi.
4. Mempersiapkan surat kuasa apabila pengujian kir dilakukan bukan oleh pemilik langsung.
5. Bagi yang ingin memperpanjang uji kir harus dating dan membawa buku kir lama yang sudah hamper habis masa berlakunya.
6. Bagi  yang  akan  melaksanakan  uji  kir  pertama  kali  harus  mempersiapkan  sertifikat  uji  tipe (SRUT)
7. Mempersiapkan  sertifikat  pengesahan  rancangan  bangun  dan  rekayasa  kendaraan  atau sertifikat uji tipe.
8. Untuk pengujian kir angkutan umum, siapkan surat izin trayek khusus.
9. Jika ingin melakukan uji kir di luar daerah, siapkan surat rekomendasi dari dinas perhubungan asal kendaraan tersebut untuk melakukan uji kir di luar daerah.
10. Mengisi formulir pengujian.
11. Membawa bukti pembayaran uji kir.
12. Membawa kendaraan yang akan di uji ke unit pelaksanaan pengujian.
Setelah  menyiapkan  dokumen  dan/atau  persyaratan  mengenai  pengujian  diatas  langkah selanjutnya  yaitu  dapat  untuk  mendaftarkan  pengujian  kir  secara  offline  atau  datang  langsung  ke Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang,  antara  lain  dapat  dilakukan  dengan  cara  offline,  via aplikasi maupun via website.
Berikut  adalah  beberapa  cara  pendaftaran  pengujian  Kir  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Semarang:
1. Untuk Pendaftaran pengujian Kir secara offline yaitu dengan cara sebagai berikut :
9 https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/kir-adalah-syarat-wajib#
10 ibid
11 https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/administrasi/kir-mobil/
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
a. Datang ke loket pendaftaran uji kir Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang
b. Isi  formulir  pendaftaran  dan  pilih  jadwal  pengujian  kendaraan  bermotor  Setelah mendapatkan  jadwal  untuk  pengujian  kir,  datangi  langsung  lokasi  pengujian  pada jadwal  pengujian  yang  telah  ditentukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Semarang.
c. Membawa  dokumen  atau  persyaratan  pengujian  kir  seperti  yang  sudah  dijelaskan diatas.
d. Bawa  kendaraan  yang  akan  dilakukan  pengujian  lalu  tunggu  nomor  antrean  yang sudah didapat untuk melakukan uji kir hingga selesai.
e. Setelah pengujian kir selesai dapat mengambil sertifikat atau bukti lulus uji kir.
2. Cara pendaftaran Uji Kir melalui Aplikasi:
a. Download aplikasi e-Kir DLLAJ resmi Dishub Kabupaten Semarang.
b. Lalukan pendaftaran aplikasi dengan cara input email, username, password dan nama pengguna aplikasi tersebut.
c. Pilih layanan Uji kir (uji pertama, uji berkala, numpang uji, dan/atau lainnya).
d. Isi  formulir  pendaftaran  layanan  sesuai  dengan  data  yang  diminta  (tanggal,hari pengujian, data kendaraan, data kepemilikan dll).
e. Kemudian pilih klik dan daftar lalu tunggu pendaftaran diferivikasi oleh admin Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
f. Informasi penjadwalan kendaraan yang akan melakukan Uji Kir akan di berikan oleh admin Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
g. Datang  ke lokasi  pengujian  sesuai  jadwal  yang  sudah  di  tentukan  oleh  admin  Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
h. Lakukan proses pengujian
i. Tunggu proses pengujian hingga selesai
3. Cara pendaftaran Uji Kir via website:
a. Kunjungi alamat pendaftaran Uji kir kendaraan
b. Pilih pendaftaran kemudian isi formulir online dengan memilih provinsi jawa tengah kemudian  pilih  PKB  Kabupaten  Semarang  dan  pilih  layanan  permohonan (perpanjangan, permohonan baru, numpang uji, dll).
c. Pilih  atau  klik  daftar  kemudian  isi  formulir  data  kendaraan  yang  akan  di  uji,  data pemilik kendaraan dan data permohonan.
d. Melampirkan seluruh persyaratan yang diminta oleh sistem online pengujian.
e. Lakukan pembayaran retribusi ujian.
f. Bawa kendaraan yang akan di ujikan ke loket pengujian yang sudah di tentukan oleh sistem.
g. Lakukan pengujian kir hingga selesai pengujian.
4. Prosedur pengujian kendaraan, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang No.22 tahun 2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yaitu  terdapat  beberapa  prosedur  dalam melakukan uji kir di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
a. Tahapan  Pra  Uji:  Yang  merupakan  tahapan  awal  dalam  melaksanakan  uji  kir,  di dalam tahapan ini diharuskan untuk menyerahkan semua dokumen persyaratan yang digunakan untuk uji kir yang bertujuan untuk pemeriksaan kevalidan data berkas dan data  kendaraan  dengan  cara  mengecek  dan  menggesek  nomor  rangka  dan  nomor mesin kendaraan.
b. Smoke Tester : merupakan pengujian tahap kedua dengan bertujuan untuk mengetahui tingkat  ketebalan  asap  dan  polusi  yang  ditimbulkan  dari  kendaraan  tersebut  untuk kendaraan  yang  bermesin  diesel,  sedangkan  kendaraan  yang  bermesin  bensin  diuji kadar karbon dioksidanya CO/HC.
c. Play  Detector :  Pada  tahapan  ketiga  ini  penguji  akan  memeriksa  dan  menguji komponen  kolong  atau  bawah  kendaraan  apakah  masih  sesuai  dengan  persyaratan standarisasi kata layak atau tidak.
d. Headlight Tester : Pada tahapan ini penguji akan melakukan pengujian terhadap lampu kendaraan,  pengujian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  intensitas  cahaya  atau  tingkat
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
cahaya  pada  lampu  utama  kendaraan,  pada  tahapan  ini  penguji  juga  melakukan pengujian berkaitan dengan perlampuan lain seperti fungsi lampu signal belok (sign), lampu rem kendaraan dan lampu mundur kendaraan apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak.
e. Side  Slip  Tester :  Merupakan  tahapan  pengujian  untuk  menguji  keamanan  dan kelayakan  roda  depan  kendaraan,  di  dalam  tahapan  ini  penguji  akan  melakukan pengujian seberapa layak kondisi roda depan kendaraan untuk melaju di jalanan.
f. Axle Road : Merupakan tahapan uji kir untuk menimbang bobot atau beban kendaraan dalam keadaan tanpa muatan atau kosong.
g. Brake Tester : Tahapan ini merupakan pengujian yang sangat penting di dalam uji kir untuk  memastikan  kelayakan  kendaraan  ketika  digunakan  di  jalanan.  Pengujian  ini meliputi pengujian efisiensi rem kendaraan bermotor yang berguna untuk memastikan kondisi rem dalam kondisi prima dan layak di gunakan atau tidak.
h. Speedometer Test : Tahapan pengujian yang terakhir ini merupakan tahapan pengujian yang akan memeriksa untuk melihat nilai ketimpangan fungsi speedometer kendaraan berfungsi dengan semestinya atau tidak.
i. Biaya Untuk melakukan pengujian Kir yang harus dikeluarkan:
Tabel 2. Biaya Pengujian KIR
No Jenis Kendaraan Bermotor Pengujian Baru Perpanjangan Uji Kir 1 Mobil Sedan Rp 18.000 Rp 18.000 2 Kendaraan Bak Tempelan Rp 18.000 Rp 18.000 3 Mikro Bus Rp 18.000 Rp 18.000 4 Mini Bus Rp 18.000 Rp 18.000 5 Bus Rp 18.000 Rp 18.000 6 Truck Rp 22.000 Rp 22.000 7 Mobil  Bak  Terbuka (Pick Up) Rp 22.000 Rp 22.000
Selain  untuk  menjamin  keselamatan  para  penumpang  secara  umum,  tes  uji  laik  jalan  juga penting  untuk  menekan  angka  kecelakan  lalu  lintas  yang  diakibatkan  perlengkapan  dan  peralatan kendaraan  angkutan  umum  yang  tidak  dalam  kondisi  laik  untuk  beroperasi.  Misalnya  kondisi  rem yang  tidak  stabil,  klakson  yang  tidak  berfungsi,  lampu  penerang  tidak  menyala,  tidak  ada  sabuk pengaman,  alat  ukur  kecepatan  atau  speedometer  tidak  berfungsi  dengan  baik  dan  benar  sehingga sopir  angkutan  tidak  bisa  mengontrol  batas  kecepatan  pada  saat  mengendarakan  angkutannya.  Hal tersebut  tentu  membahayakan  bagi  pengemudi  maupun  penumpangnya  apabila  tidak  dilakukan perbaikan pada mesin-mesin yang kondisinya tidak baik. 12
Banyaknya  kasus  manakala  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  tidak  dapat  dihindari  oleh pengemudinya  maka  akan  berakibat  fatal.  Fungsi  perlengkapan  seperti  itu  sangat  penting  untuk diperhatikan  kondisi  dan  kestabilannya.  Tujuannya  untuk  mengendalikan  kendaraan  agar  dapat terkontrol  sesuai  dengan  fungsinya.  Hal  ini  ditekankan  agar  terciptanya  suasana  kondusif  dan  aman bagi kendaraan angkutan umum khususnya agar menekan angka kecelakaan  lalu-lintas yang banyak terjadi  di  Kabupaten  Semarang  dikarenakan  masih  banyaknya  tingkat  kesadaran  masyarakat  yang kurang  mengenai  pentingnya  dalam  melakukan  pemeriksaan  kendaraan  dan  uji  berkala  untuk kendaraan angkutan umum khususnya sehingga masih terjadi banyaknya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang yang terjadi pada kendaraan angkutan umum karena selain kontur jalan yang berliku  dan  terdapat  banyak  tanjakan  dan  turunan  curam  serta  kondisi  kendaraan  yang  tidak  sesuai dengan  standar  teknis  uji  kelaikan  jalan  yang  pada  akhirnya  menyebabkan  banyaknya  angka
12 Wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang tanggal 8 juli 2022
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Semarang.Untuk memudahkan para pemilik jasa angkutan umum dalam melaksanakan Uji Berkala, maka dari itu Kementrian Perhubungan (Direktorat Jendral Kementrian Perhubungan Darat) mengeluarkan surat edaran dengan Nomor: SE.1/AJ.505/DRJD/2019  tentang  perubahan  penggunaan  bukti  lulus  uji  berkala  kendaraan  bermotor berupa  buku  uji,  tanda  uji,  dan  tanda  samping  kendaraan  bermotor  menjadi  kartu  uji  dan  tanda  uji yang berisikan 13 :
1. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu-Lintas  dan  Angkutan  Jalan, Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan bermotor, serta peraturan mentri perhubungan  Nomor  133  Tahun  2015  tentang  pengujian  berkala  kendaraan  bermotor,  diatur bebrapa hal sebagai berikut :
a. Setiap  kendaraan  bermotor  wajib  uji  berkala  yang  dinyatakan  lulus  pemeriksaan  teknis  dan pengujian laik jalan kendaraan angkutan jalan kendaraan bermotor diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
b. Bukti Lulus Uji berkala kendaraan bermotor, diberikan dalam bentuk kartu Uji dan tanda Uji Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan penyesuaian penggunnaan
Bukti  Lulus  uji  Berkala  Kendaraan  Bermotor  berupa  Buku  Uji,  Tanda  Uji  dan  Tanda  Samping Kendaraan  bermotor  digantikan  menjadi  Kartu  Uji  dan  Tanda  Uji,  Hal  tersebut  Terlampir  dan disampaikan surat  edaran Direktur  Jendral  Perhubungan  Darat tentang  Perubahan  penggunaan  Buku Uji,  Tanda  Uji,  dan  Tanda  samping  kendaraan  bermotor  menjadi  kartu  Uji  dan  Tanda  Uji,  Untuk dijadikan sebagai pedoman.
Kepala  Dinas  Perhubungan  Provinsi  dan  Kepla  Balai  Pengelola  Transportasi  Darat  (BPTD) untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan perubahan penggunaan Buku Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. Maka dari itu:
a. Unit Pelaksana uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi dan telah siap mengggunakan Bukti  Lulus  Uji  Berkala  dalam  bentuk  Kartu  Uji  dan  Tanda  Uji  segera  menerapkan  perubahan tersebut pada kesempatan pertama.
b. Unit  Pelaksana  Uji  Berkala  Kendaraan  Bermotor  yang  Terakreditasi  namum  belum  siap menggunakan  Bukti  Lulus  Uji  Berkala  dalam  bentuk  Karu  Uji  dan  tanda  Uji  dapat  tetap menggunakan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Hingga Tanggal 31 Desember 2019. 14
Berdasarkan  peraturan  Direktur  Perhubungan  Darat  Nomor  :  2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang  pedoman  teknis  bukti  lulus  uji  berkala  kendaraan  bermotor  serta  peraturan  Direktur  Jendral Perhubungan  Darat  Nomor  :  2922/AJ.402/DRJD/2018  tentang  perubahan  atas  peraturan  Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang pedoman teknis bukti lulus uji berkala  kendaraan  bermotor  yang,  telah  diatur  ketentuan  terkait  penggunaan  bukti  tanda  kendaraan yang sudah memenuhi syarat dikatakan lulus uji berkala.
1. Memperhatikan:
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2021  tentang  penyelenggaraan  bidang  Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
d. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  19 tahun  2021  tentang pengujian  berkala  kendaraan bermotor;
e. Keputusan  Direktur  Jendral  Perhubungan  Darat  Nomor  KP-DRJD  3291  tahun  2021  tentang pedoman teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
f. Surat  edaran  Direktur  Jendral  Perhubungan  Darat  Nomor  SE.1/AJ.502/DRJD/2019  tentang perubahan  Penggunaan  Bukti  Lulus  Uji  Berkala  Kendaraan  Bermotor  Menjadi  Kartu  Uji dan Tanda Uji; dan
13 Ibid.,
14 Ibid.,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
g. Surat  Direktur  Jendral  Perhubungan  Darat  Nomor  HK.209/1/I/DRJD/2019  tentang  surat edaran  tentang  perubahan  penggunaan  Bukti  Lulus  Uji  Berkala  Kendaraan  Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji.
2. Berdasarkan  Ketentuan  peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  tercantum  pada  butir  1 (satu)  diatas  dan  terkait  dengan  perubahan  Kartu  Uji,  Tanda  Uji  dan  Sertifikat  Uji  Berkala Kendaraan  Bermotor  Menjadi  Kartu  Uji  Elektronik  (Kartu  Pintar/ Smartcard ),  Kartu  Uji  Nono Elektronik  dan  Tanda  Uji  yang  dilengkapi  dengan Radio  Frequency  Identification (RFID), bersama ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Unit  Pelaksana  Uji  Berkala  Kendaraan  Bermotor  yang  terakreditasi  dan/atau  yang menggunakan  unit  pemeriksa  laik  fungsi  kendaraan  bermotor  non  statis  dihimbau  untuk menyediakan alat tambahan berupa Reader RFID (UHF Pasif ISO 18 000-6C) yang bekerja pada frekuensi sampai dengan 868 MHz serta Printer Borderless;
b. Apabila  poin  A  sudah  terpenuhi,  Unit  Pelaksana  Uji  Berkala  Kendaraan  Bermotor  yang terakreditasi dan/atau yang menggunaan unit pemeriksa laik fungsi kendaraan bermotor non statis dapat mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Perhubungan Darat :
1. Permohonan Integrasi aplikasi Pemerintsh RFID;
2. Permohonan Bukti Lulus Uji Elektronik
c. Berkaitan dengan ketersediaan Kartu Uji dan tanda Uji, apabila;
1. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang masih memiliki persediaan Kartu Uji  dan  Tanda  Uji  dapat melaksanakan  kegiatan  pengujian  berkala  kendaraan  bermotor hingga persediaan Kartu Uji dan Tanda Uji habis;
2. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang sudah tidak memiliki persediaan Kartu  Uji  dan  Tanda  Uji,  dapat  mengajukan  permohonan  Kartu  Uji  dan  Tanda  Uji elektronik  Yang  dilengkapi  RFID  ke  Direktorat  Jendral  Perhubungan  Darat,  sesuai dengan ketentuan poin A dan B.
d. Kendaraan dengan bukti lulus Uji yang lama masih dapat melakukan pengujian berkala sesuai dengan batas maksimal bukti lulus uji lama;
e. Berkaitan  dengan  pengawasan  di  lapangan  untuk  beberapa  waktu  kedepan  akan terdistribusikan  2  (dua)  jenis  bukti  uji  berupa  Kartu  Uji  dan  Tanda  Uji,  Sertifikat  Uji  dan Tanda  Uji  serta  Kartu  Elektronik  (kartu  pintar/smartcard),  kartu  Uji  non  Elektronik  dan tanda Uji yang dilengkapi Radio Frequency Identification (RFID).

## 2.  Hambatan  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Uji  Laik  Jalan Kendaraan Angkutan Umum di Wilayah Hukum Kabupaten Semarang
Dalam  wawancara  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  07  Juni  2022  Penulis  dapat  menjabarkan dan menjelaskan mengenai hambatan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang. Menurut Kepala  Bidang  Uji  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang,  Bapak Antonio  Heru  K,  ATD dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  terdapat  hambatan  dan  kendala  Dinas  Perhubungan  yang menurutnya masih  vital di Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  Dalam  melaksanakan tugasnya di bidang Uji Laik Jalan (KIR) yaitu antara lain 15 :
a. Terkendalanya  lahan  parkir  yang  menyebabkan  antrean  panjang  kendaraan  yang  akan melaksanakan  Uji  Berkala  dan  mengganggu  akses  keluar  masuk  kendaraan  lain  dan  kendaraan dinas yang akan keluar masuk wilayah perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
b. Sistim  pintu  keluar  masuk  yang  masih  satu  arah  sehingga  menyebabkan  ketidaknyamanan  dan menyebabkan  kendaraan  lain  yang  sedang  antri  untuk  melakukan  Uji  Berkala  terkadang  harus mengalah  dan  memindahkan  kendaraannya  agar  bias  di  lalui  oleh  kendaraan  yang  ingin  keluar setelah melaksanakan Uji Berkala.
c. Kurangnya  akses  kendaraan  menjadi  salah  satu  permasalahan  vital  yang  ada  di  Dinas Perhubungan Kabupaten semarang.
d. Masih terdapat sistem Uji Kelaikan Jalan yang terkadang menjadi masalah dikarenakan alat yang digunakan dalam pengujian masih terdapat beberapa alat yang tidak mempunyai spare pengganti
15 Wawancara  di  Dishub  Kabupaten  Semarang  tanggal 7  juli  2022  dengan  Bapak  Antonio  H.K  sebagai  Kabid Kesla bidang Uji
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sehingga apabila alat tersebut mengalami gagal fungsi maka dilakukan pengujian secara manual, seperti alat ukur ketinggian dan intensitas cahaya lampu dan debit volume suara klakson.
Untuk  Penindakan  pelanggaran  mengenai  Uji  Kelaikan  seperti  operasi  yang  dilaksanakan Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  yang  menyasar  kendaraan  yang  tidak  memadahi,  tidak sesuai  dengan  kapasitas  Uji  Laik  Jalan  Kendaraan  dan  tidak  melakukan  pengujian  secara  berkala (Mati  Uji)  dalam  kurun  waktu  2  tahun  terakhir  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  tidak melakukan  Operasi  tersebut  seperti  yang  di  jelaskan  penulis  diatas  dikarenakan  terkendala  oleh adanya  wabah  virus  covid-19  dan  adanya  kegiatan pembatasan  kegiatan masyarakat  (PPKM). Maka dari  itu  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  tidak  melaksanakan  operasi  tangkap  tangan  yang menyasar  kendaraan  yang  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi  yang  sudah  di  sebutkan  di  atas  dan digantikan  oleh  sosialisai  kepada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  untuk  menggemparkan sosialisasi  kepada  kendaraan  Angkutan  Umum  khususnya  untuk  menjerapkan  anjuran  pemerintah pusat  untuk  melaksanakan  Sosial  Distancing.  Lain  halnya  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Semarang  pada  bidang  Uji,  untuk sementara  waktu  dalam melaksanakan  tugasnya  untuk melakukan  pengujian  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  mengajak  para  sopir  angkutan  yang melaksanakan uji berkala untuk tetap mematuhi aturan pemerintah yang sudah ada terkait pembatasan kegiatan  masyarakat  dan  menempelkan  stiker  di  kendaraan  yang  melakukan  uji  berkala  yang bertujuan  untuk  lebih  menghimbau  kepada  pengguna  jalan  dan  penumpang  angkutan  umum  untuk lebih  mematuhi  protokol  kesehatan  yang  sudah  di  tetapkan  pemerintah  pusat  untuk  mencegah penyebaran virus covid-19.
Adapun  permasalahan  menurut  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  yang  sempat menjadi problem di berbagai kalangan supir angkutan umum dan angkutan jalan, menurut pemaparan Kabid  Uji  Kir  bapak Antonio  Heru  K,  ATD mengenai  permasalahan  yang  sempat  menjadi problematika di kalangan sopir mengenai penggantian buku Uji diganti dengan E-Uji Kir yaitu :
a. Kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  terhadap  para pemilik jasa angkutan umum dan angkutan jalan.
b. Kurangnya  memberikan  arahan  dan  pengertian  kepada  para  pemililk  jasa  angkutan  umum  dan angkutan  jalan  mengenai  perubahan  sistem  yang  awaknya  menggunakan  buku  uji  digantikan dengan E-Uji Kir.
Proses  sosialisasi  menurut  penulis  sangat  penting,  hal  tersebut  dapat  di  siasati  dengan menggunakan  brosur  panduan  informasi  mengenai  KIR  dan  memberikan  informasi  berupa  aplikasi pengujian  yang  sangat  jelas  dan  lengkap  sehinggan  dari  mulai  proses  pendaftaran,  ataupun  brosur- brosur tersebut dapat di berikan kepada orang-orang yang dating pada saat akan melakukan proses Uji Kir secara langsung. Tapi menurut penulis cara ini juga kurang efektif mengingat kurangnya anggota personil  yang  melakukan  pengujian  sehingga  hal  tersebut  mungkin  sangat  sulit  untuk  terlaksana. Menurut  penulis,  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Semarang  selalu memiliki  hambatan  yang  menjadi  permasalahan  umum  pada  sebuah  komunikasi.  Sehingga  perlu adanya evaluasi yang diharapkan mampu memperbaiki kesalahan yang terjadi di Dinas perhubungan Kabupaten Semarang.

## IV. KESIMPULAN
Dinas  Perhubungan  Kab  Semarang  khususnya  bidang  Uji  Laik  Kendaraan  (KIR)  Memiliki peran  penting  dan  fungsi  untuk  melaksanakan  kegiatan  dalam  pengarahan,  pemberian  dan pelaksanaan serta penugasan dalam bidang uji laik jalan (KIR) kepada kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang terdaftar seacara resmi di kabupaten semarang. Adapun fungsi dari penerapan Uji  Laik  Kendaraan  sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu antara lain untuk memenuhi standarisasi operasional kendaraan angkutan jalan  dalam  beroperasi.Menurut  penulis  Implementasi  Undang-Undang  No.22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap uji laik jalan kendaraan angkutan umum di wilayah hukum  Kabupaten  Semarang  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal  54  ayat  (3)  mengenai pengujian terhadap persyaratan laik jalan untuk kendaraan angkutan umum (mobil penumpang umum dan bus).
Hambatan Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kabupaten Semarang antara lain:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
a. Terkendalanya  lahan  parkir  yang  menyebabkan  antrean  panjang  kendaraan  yang  akan melaksanakan  Uji  Berkala  dan  mengganggu  akses  keluar  masuk  kendaraan  lain  dan  kendaraan dinas yang akan keluar masuk wilayah perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
b. Sistim  pintu  keluar  masuk  yang  masih  satu  arah  sehingga  menyebabkan  ketidaknyamanan  dan menyebabkan  kendaraan  lain  yang  sedang  antri  untuk  melakukan  Uji  Berkala  terkadang  harus mengalah  dan  memindahkan  kendaraannya  agar  bias  di  lalui  oleh  kendaraan  yang  ingin  keluar setelah melaksanakan Uji Berkala.
c. Kurangnya  akses  kendaraan  menjadi  salah  satu  permasalahan  vital  yang  ada  di  Dinas Perhubungan Kabupaten semarang.
d. Masih terdapat sistem Uji Kelaikan Jalan yang terkadang menjadi masalah dikarenakan alat yang digunakan dalam pengujian masih terdapat beberapa alat yang tidak mempunyai spare pengganti sehingga apabila alat tersebut mengalami gagal fungsi maka dilakukan pengujian secara manual, seperti alat ukur ketinggian dan intensitas cahaya lampu dan debit volume suara klakson.
Sebenarnya  mengenai  permasalahan  yang  ada  tersebut  dapat  di  siasati  menggunakan  Proses sosialisasi. Menurut penulis proses sosialisasi sangat penting nantinya dikarenakan hal tersebut dapat di siasati dengan menggunakan brosur panduan informasi mengenai KIR dan memberikan informasi berupa  aplikasi  pengujian  yang  sangat  jelas  dan  lengkap  sehinggan  dari  mulai  proses  pendaftaran, ataupun  brosur-brosur  tersebut  dapat  di  berikan  kepada  orang-orang  yang  dating  pada  saat  akan melakukan proses Uji Kir secara langsung.

## REFERENSI
Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 112 A.G. Subarsono, Analisis kebijakan Publik: Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 93.
Agustino, Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik , Bandung: Alfabeta, 2008. Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja  Grafindo Persada, 2006
Ahmad Munawar , Dasar-Dasar Teknik Transportasi , kab. semarang: Beta. Offset, 2005 Austroads, 1992. Road Crashes, Guide and Traffic Enginering Practice Part 4. Sydney. Hesel  Nogi  Tangkilisan,  Kebijakan  Publik  Yang  Membumi,  Yogyakarta:  Lukman  Offset  YPAPI,
2003, hal. 19.
Sebian  Utsman, Dasar-  Dasar  Sosiologi  Hukum;  Makna  Dialog  antara  Hukum  dan  Masyarakat,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 156.
Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Solichin  Abdul  Wahab,  Analisis  Kebijakan:  dari  Formulasi  ke.  Implementasi  Kebijakan  Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hal. 65.
Sudarsono, 2005. Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal. 239.
Nugroho  D.  Riant,  Kebijakan  Publik,  Formulasi,  Implementasi,  dan.  Evaluasi,  Jakarta:  Gramedia, 2004, hal. 161. Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Yogyakarta: Genta Publishing
Malkhamah,  Siti,  1994.  Survey,  Lampu  Lalu  Lintas,  dan  Pengantar  Manajemen  Lalu  Lintas, Jogjakarta. Biro Penerbit Fakultas Teknik, UGM.
Pusdiklat Perhubungan Darat, 1998. Pecegahan dan Penanganan Kecelakaan, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota. Jakarta.
Soehartono, 1990. Kecelakaan Lalu Lintas. Jakarta. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402?DRJD/217  Tentang Pedoman Teknis Bukti Uji Berkala Kendaraan Bermotor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik.  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi