Vol. 2 No. 6 (2022) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1288

## The Influence of Regional Financial Management Information System (SIPKD) and Fixed Asset Management on the Quality of Local Government Financial Reports in City and Regency Regional Governments in West Java Province
Kamilia Lestari* & Winwin Yadiati
Master of Accounting Faculty of Economics and Business, Universitas Padjadjaran, Indonesia

## Abstract
The background of this research is that there are still problems in the quality of financial reports presented by local governments, as can be seen from the fact that WTP's opinion has not been obtained on local government financial reports. This study aims  to determine how the influence of regional financial management information systems and fixed asset management on the quality of local  government  financial  reports  in  cities  and  districts  in  West  Java  Province,  either  partially  or  simultaneously.  The  factors tested in this study are the local financial management information system and fixed asset management as independent variables, while the quality of local government financial reports as the dependent variable. The research method used in this research  is the verification method. The sampling technique used in this study is a non-probability sampling technique with purposive sampling technique, so that the sample in this study is 135 respondents, each of which consists of a regional head, regional secretary, and 3 employees of the finance department. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis using SPSS Version 25.00. Based on the results of the research partially and simultaneously, it shows that the regional financial management information system and fixed asset management affect the quality of local government financial reports. In addition, the magnitude of  the  influence  of  regional  financial  management  information  systems  and  fixed  asset  management  on  the  quality  of  local government financial reports is 65.0%.
Keywords: Regional Financial Management Information System, Fixed Asset Management, Quality of Local Government Financial Reports.

## 1. Pendahuluan *
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan titik awal adanya otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Tujuan dilaksanakannya  otonomi  daerah  yaitu  meningkatkan  pemerintahan  daerah  dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri.  Hal  teserbut  demi  terciptanya  peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Baldric, 2015).
Kedua  landasan Undang-Undang tersebut  merupakan satu kesatuan  yang tak dapat dipisahkan dengan pemerintah pusat  dalam  upaya  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan masyarakat  serta  telah  membuka  jalan  bagi  pelaksanaan  reformasi  sektor  publik  di  Indonesia.  Salah  satu pelaksanaan  reformasi  sektor  publik  yang  dilakukan  diantaranya  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa instansi pemerintah wajib melakukan  pengelolaan  keuangan  serta  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  keuangannya  dengan  menyajikan laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Laporan  keuangan  sektor  pubik  merupakan  komponen  penting  untuk menciptakan  akuntabilitas  sektor  publik.  Adanya  tuntutan  yang  semakin  besar  terhadap  pelaksanaan  akuntabilitas
* Corresponding author.
E-mail address : : kamilialestari@gmail.com
publik  menimbulkan  implikasi  bagi  manajemen  sektor  publik  untuk  memberikan  informasi  kepada  kepada  publik dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2021).
Laporan  keuangan  adalah  laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan sendiri merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau  lebih  entitas  akuntansi  atau  entitas  pelaporan  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  wajib menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan.  Penyajian  laporan  keuangan  pemerintah daerah  didasarkan  atas  standar  akuntansi  pemerintahan.  Standar  akuntansi  pemerintahan  adalah  prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintahan.  Kriteria  dan  unsur- unsur  pembentuk  kualitas  informasi  yang  menjadikan  informasi  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  mempunyai nilai  atau  manfaat  yang  memenuhi  karateristik  kualitatif  laporan  keuangan  diantaranya  relevan,  andal,  dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Pemerintah, 2010).
Kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari  hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Representasi  kewajaran  laporan  keuangan  dituangkan  dalam  bentuk  opini  dengan  mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (Ratifah & Ridwan, 2014). Berkenaan dengan  opini  yang  dikeluarkan  BPK  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  terdapat  empat  macam  opini sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu : (1) Wajar Tanpa Pengecualian, (2) Wajar dengan Pengecualian, (3) Tidak Wajar, dan (4) Tidak Memberikan Pendapat.
Pada kenyataannya dari hasil pemeriksaan BPK tidak semua pemerintah daerah sudah berhasil mendapatkan opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP).  Berdasarkan  informasi  yang  dikutip  dari  artikel  www.jabar.tribunnews.com tahun 2019 menyebutkan bahwa tiga  Kabupaten di Jabar gagal raih opini  WTP untuk laporan tahun 2018. Kepala Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Jawa  Barat  yaitu  Sahat  MT  Panggabean  mengatakan  dari  28  pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat terdapat 25 pemerintah daerah yang LKPDnya memperoleh opini WTP, sementara 3 pemerintah  daerah  lainnya  yakni  Kabupaten  Cianjur,  Kabupaten  Tasikmalaya,  dan  Kabupaten  Bandung  Barat (Fatimah,  2019).  Di  bawah  ini  akan  disajikan  data  persentase  peroleh  opini  WTP  dan  WDP  atas  LKPD  pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :
Gambar  1 . Grafik Persentase Perolehan Opini WTP dan WDP Atas LKPD Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020
Berdasarkan  gambar  1  di  atas  bahwa  pada  tahun  2016-2018  menunjukan  persentase  jumlah  Pemerintah  Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan opini WTP sebesar 88,89% atau sebanyak 24 Kota dan  Kabupaten,  sedangkan  yang  mendapatkan  opini  WDP  sebesar  11,11%  atau  sebanyak  3  Kota  dan  Kabupaten. Pada  tahun  2019  menunjukan  bahwa  semua  Pemerintah  Daerah  Kota  dan  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Barat mendapatkan  opini  WTP.  Namun  pada  tahun  2020  menunjukan  persentase  jumlah  Pemerintah  Daerah  Kota  dan Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  mendapatkan  opini  WTP  sebesar  96,30%  atau  sebanyak  26  Kota  dan Kabupaten,  sedangkan  yang  mendapatkan  opini  WDP  sebesar  7,41%  atau  sebanyak  2  Kota  dan  Kabupaten.  Di bawah  ini  akan  disajikan  data  opini  audit  atas  LKPD  Pemerintah  Provisni  dan  beberapa  Pemerintah  Kota  dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2016-2020 disajikan pada Tabel 1.
Tabel  1  menunjukan  bahwa  opini  atas  LPKD  yang  diperoleh  Pemerintah  Daerah  Provisni  Jawa  Barat  pada tahun 2016-2020 mendapatkan opini WTP secara berturut-turut. Hal tersebut berbanding terbalik dengan opini atas LPKD yang  diperoleh  Pemerintah  Daerah  Kota  dan  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  beberapa  diantaranya  pada tahun  2016-2020  mendapat  opini  WDP.  Pada  tahun  2020  terdapat  2  Pemerintah  Daerah  Kota  dan  Kabupaten  di Provinsi  Jawa  Barat  yang  mengelami  penurunan  kualitas  opini  atas  LKPD  dari  tahun  2019  mendapatkan  opini
88,89% 88,89%
88,89% 100,00% 96,30% 11,11% 11,11% 11,11% 0,00% 7,41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016 2017 2018 2019 2020 WTP WDP
WTP,  namun  pada  tahun  2020  mendapatkan  opini  WDP  dinataranya  Kabupaten  Bandung  Barat  dan  Kabuapaten Indramayu.  Dari  uraian  di  atas  menunukan  bahwa  kualitas  laporan  keuangan  yang  ditunjukan  pemerintah  daerah masih  belum  optimal.  Beberapa  faktor  yang  diduga  menyebabkan  Pemerintah  Daerah  Kota  dan  Kabupaten  di Provinsi  Jawa  Barat  tidak  mendapatkan  opini  WTP  diantaranya  dikarenakan  permasalahan  dalam  pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah yang belum optimal.
Tabel 1. Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di
Provinsi Jawa Barat No Entitas Pemda Opini Audit LKPD TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 1 Provinsi Jawa Barat WTP WTP WTP WTP WTP 2 Kab. Bandung Barat WDP WDP WDP WTP WDP 3 Kab. Cianjur WTP WTP WDP WTP WTP 4 Kab. Indramayu WTP WTP WTP WTP WDP 5 Kab. Subang WDP WDP WTP WTP WTP 6 Kab. Tasikmalaya WTP WTP WDP WTP WTP 7 Kota Bandung WDP WDP WTP WTP WTP

## Sumber : Pemda Provinsi Jabar
Sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaran  pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dari  seluruh  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah  (Elsye  et  al., 2016).  Laporan  pertanggungjawaban  menjadi  salah  satu  kewajiban  pemerintah  daerah  dalam  rangka  pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu penting  bagi  pemerintah  daerah  agar  dapat  meningkatkan  kualitas  laproan  keuangan  pemerintah  daerah.  Maka untuk  mencapai  tujuan  tersebut  pemerintah  daerah  harus  berupaya  untuk  meningkatkan  efektifitas  pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keungan daerah (Soleh & Rohmansjah, 2014, p. 67).
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  terdapat  beberapa  kasus  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  pada Pemkab  Bandung  Barat  sepertihalanya  informasi  yang  dikutip  dari  artikel  www.pikiran-rakyat.com  tahun  2018 menyebutkan  bahwa  belum  optimalnya  kinerja  pengelolaan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung Barat  berkaitan  dengan  masih  rendahnya  realisasi  serapan  anggaran  belanja  daerah.  Penggunaan  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  tahun  2017  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat  menyisakan  angka  yang  cukup signifikan. Sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2017 mencapai Rp 304 miliar mengalami peningkatan dari tahun 2016  yang  mencapai  Rp  166  miliar.  Hal  itu  menjadi  sorotan  DPRD  Kabupaten  Bandung  Barat,  sebab  besarnya Silpa menunjukkan tidak optimalnya kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Samsul Maarif selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung  Barat mengungkapkan Silpa  mengindikasikan perencanaan program  yang tidak matang  oleh  pemerintah  daerah,  akibatnya  anggaran  tidak  terserap  maksimal  sehingga  pembangunan  menjadi tersendat (Sari, 2018).
Informasi  lainnya  yang  dikutip  dari  artikel  www.pikiran-rakyat.com  tahun  2019  menyebutkan  bahwa  gagalnya Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat  dalam  memperoleh  opini  WTP  tahun  2018  akibat  terganjal penggelapan  dana  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan  sebesar  Rp  7,7  miliar  di  RSUD  Lembang.  Bupati Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat  yaitu  Aa  Umbara  Sutisna  mengungkapkan    kegagalan  meraih  WTP dikarenakan  mantan  Direktur  RSUD  Lembang  dan  bendaharanya  yang  membawa  kabur  uang  BPJS  total  nilai mencapai Rp7,7 miliar untuk anggaran tahun 2017 dan 2018. Akibat kasus tersebut, Pemkab harus mengembalikan uang  negara  yang dikorupsi  itu. Namun selain  masalah di  atas, Pemkab Bandung Barat selalu  mendapatkan opini WDP secara berturut-turut sejak tahun 2012 akibat masalah aset daerah (Sari, 2019).
Selain  itu  kasus  terbaru  terkait  kasus  korupsi  yang  dialami  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat  yang dikutip dari artikel www.mediaindonesia.com tahun 2020 menyebutkan  bahwa penyidikan kasus korupsi komplek perkantoran  Pemerintah  Kabupaten  Bandung,  Jawa  Barat  senilai  Rp2,134  miliar  yang  sudah  mangkrak  10  tahun. Satreskrim Polres Cimahi menyelidiki tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan lahan untuk komplek perkantoran Pemkab  Bandung  Barat  seluas  19,53  hektar  yang  dibayai  APBD  Kabupaten  Bandung  Barat  pada  2009.  Kanit Tipikor  Polres  Cimahi  yaitu  Iptu  Herman  Saputra  mengungkapkan  tersangka  mantan  Kabag  Umum  dan  Setda
Pemkab  Bandung  Barat  terbukti  menggelembungkan  harga  lahan  untuk  kantor  Pemkab  Bandung  Barat  yang menyebabkan kerugian negara kurang lebih Rp2,134 miliar (Gunawan, 2020).
Sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  salahsatu  alat  pengendalian  pemerintah  daerah  dan merupakan  seperangkat  aplikasi  terpadu  yang  dipergunakan  sebagai  alat  bantu  dalam  meningkatkan  kualitas implementasi  berbagai  regulasi  bidang  pengolahan  keuangan  daerah.  Oleh  karena  itu  perku  didukung  dengan penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keungan daerah yang efektif dan efisien guna menghasilkan laporan informasi  keuangan  dengan  akurat  dan  tepat  waktu.  Jadi  semakin  tinggi  efektivitas  penerapan  sistem  informasi pengelolaan  keungan  daerah,  maka  semakin  tinggi  kualitas  laporan  keuangan  (Yusup,  2016).  Penerapan  sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini  mengindikasikan  bahwa  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  diterapkan  berpengaruh  pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lestari & Hastuti, 2020).
Selain itu sistem informasi pengelolaan keungan daerah, pengelolaan aset daerah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014 menyebutkan  bahwa  pengelolaan  aset  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  atau  perolehan  lainnya  yang  sah.  Salah  stau  aset  yang  dikelola  oleh  pemerintah daerah  yaitu  aset  tetap.  Aset  tetap  adalah  aset  berwujud  yang  dimiliki  untuk  digunakan  dalam  produksi  atau penyediaan  barang  dan  jasa,  untuk  direntalkan  kepada  pihak  lain,  atau  untuk tujuan  administratif  dan  diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Indonesia, 2009, p. 49).
Berdasarkan  informasi  yang  dikutip  dari  artikel  www.pikiran-rakyat.com  tahun  2019  menyebutkan  bahwa  salah satu  permasalahan  aset  tetap  di  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bandung  Barat  yaitu  adanya  aset  sebanyak  1.444 bidang  yang  dimiliki  Kabupaten  Bandung  Barat  bersifat  illegal  atau  tidak  resmi,  karena  aset-aset  tersebut  tidak memiliki sertifikat dan saat  ini  hanya berpegang pada surat  pelimpahan aset  yang berasal dari daerah  induk  yakni Kabupaten  Bandung  dan  banyaknya  aset  tetap  yang  belum  tertib  penyalurannya,  pertanggungjawaban  belanja, pencatatan dan inventarisasi yang masih belum sesuai (Sari, 2019).
Informasi lainnya yang dikutip dari artikel www.bandungbaratpos.com tahun  2020 menyebutkan bahwa emerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) berhasil  meraih opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2019. Namun  salah  anggota  DPRD  yaitu  Rahmat  mengatakan  Pemkab  Bandung  Barat  untuk  tidak  terlalu  euforia  atas raihan  WTP  yang  ditetapkan  oleh  BPK  dikarenakan  selama  12  tahun  Bandung  Barat  belum  pernah  WTP  itu  di sebab karena persoalan asset yang belum pernah dapat terselesai kan kalau tidak salah ada ribuan asset yang belum tersertifikasi. Meskipun tahun 2019 Pemkab Bandung Barat mendapat WTP, namun bukan berarti persoalan aset ini sudah bisa terselesaikan dengan baik (Nasir, 2020)
Selain itu infotmasi yang dikutip dari artikel www.bandungbaratpos.com tahun 2021 bahwa Ketua Komisi II DPRD Kabupaten  Bandung  Barat  yaitu  Sundaya  menyebutkan  masih  banyak  aset  daerah  milik  Pemkab  Bandung  Barat yang  belum  diinvetarisasi  dan  tidak  dikelola  dengan  baik.  Sundaya  mengungkapkan  ribuan  aset  milik  Pemkab Bandung Barat rawan  beralih ke pihak  lain,  hal  ini dikarenakan aset tersebut tersebar di wilayah  KBB dan  masih belum  bersertifikat.  Kendala  tersebut  akibat  Pemkab  Bandung  Barat  belum  memiliki  atau  membuat  perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah. Pihaknya berencana akan menyusun SOP  pengelolaan  aset  agar  masalah  administrasi  menjadi  tidak  menjadi  hambatan  akibat  terkendala  anggaran. Kepala  Bidang  Aset  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  KBB  yaitu  Yusep  Ahmad  Darajat  menyebutkan dari  total  aset  yang  dimiliki  Pemkab  Bandung  Barat  sebanyak  1.677  bidang,  hanya  65  bidang  yang  bersertifikat (Gimnastiar, 2021)
Pengelolaan aset bertujuan untuk membantu suatu organisasi dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif  dan  efisien.  Meliputi  petunjuk  cara  perangcangan  aset,  pengoperasian/penggunaan  aset  sampai  pada penghapusan  aset  serta  resiko  yang  mungkin  ada  selama  siklus  hidup  aset  (Yusuf,  2010,  p.  198).  Kegiatan inventarisasi  aset  dimaksudkan  untuk  memperoleh  informasi  yang  akurat,  lengkap  dan  mutakhir  mengenai kekayaan  daerah  yang  dimiliki  atau  dikuasai  oleh  pemerintah  daerah.  Mengacu  pada  prinsip  good  governance bahwa  pemerintah  daerah  harus  menyajikan  laporan  keuangan  yang  tranparan  dan  akuntabel.  Tujuannya  agar semua  yang  dilaporkan  bisa  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  termasuk  aset  tetap  berupa  barang  milik daerah  (BMD).  Semakin  baik  pengeloalan  aset  daerah,  maka  dapat  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah (Anshari & Syofyan, 2016)
Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh (Yusup, 2016) menunjukan bahwa  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Penelitian
yang dilakukan oleh (Sundari, 2018) menunjukan bahwa pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.  Selain  itu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lestari  (2016)  menunjukan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan daerah  dan  pengelolaan  aset tetap  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Berdasarkan hasil uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dikarenakan masih banyaknya Pemerintah Kota dan Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  masih  mendapatkan  opini  WDP,  bahkan  beberapa  diantaranya  mengalami penurunan kualitas opini audit dari WTP menjadi WDP.

## 2. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  untuk  menentukan  pengaruh  sistem  adalah  deskriptif,  dengan  pendekatan  kuantitatif  terhadap studi dampak. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 Kota dan Kabupaten, dengan menggunakan sampel jenuh Kriteria yang dimaksud dalam peneltian ini yaitu responden penelitian berjumlah 5 orang yang terdiri dari kepala daerah, sekretaris daerah, dan 3 pegawai bagian keuangan. Teknik  analisis  data  adalah  dengan  menggunakan  analisis  regresi  untuk  melakukan  perhitungan  untuk  mengetahui besarnya  pengaruh  variabel  X  terhadap  Y.  Pengolahan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  SPSS  25  for  windows (software statistik produk dan layanan) dan EXCEL. Selanjutnya hipotesis yang telah diajukan dapat dijabarkan dalam uji statistik. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan digunakan uji-t. Pemeriksaan kualitas data menunjukkan bahwa instrumen penelitian efektif dan reliabel.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Hasil
3.1.1. Uji Validitas
Tabel 2. Validitas Variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Butir Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan P1 0,893 0,169 Valid P2 0,800 0,169 Valid P3 0,775 0,169 Valid P4 0,976 0,169 Valid P5 0,969 0,169 Valid P6 0,980 0,169 Valid P7 0,970 0,169 Valid P8 0,969 0,169 Valid P9 0,976 0,169 Valid P10 0,839 0,169 Valid P11 0,978 0,169 Valid P12 0,941 0,169 Valid
Sumber: Pengolahan Data
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  menunjukan  bahwa  nilai  r  hitung  >  r  tabel,  artinya  setiap  pernyataan  pada  variabel sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  (SIPKD)  sudah  memenuhi  kriteria  validitas.  Di  bawah  ini  akan disajikan hasil uji validitas pada variabel pengelolaan aset tetap yaitu sebagai berikut:
Tabel 3. Validitas Variabel Pengelolaan Aset Tetap Butir Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan P1 0,951 0,169 Valid P2 0,964 0,169 Valid P3 0,957 0,169 Valid P4 0,854 0,169 Valid P5 0,943 0,169 Valid P6 0,965 0,169 Valid P7 0,957 0,169 Valid P8 0,928 0,169 Valid P9 0,875 0,169 Valid P10 0,853 0,169 Valid
Sumber: Pengolahan Data
Berdasarkan tabel 3 menunjukan bahwa nilai r hitung > r tabel, artinya setiap pernyataan pada variabel pengelolaan aset tetap  sudah  memenuhi kriteria  validitas. Di  bawah  ini akan disajikan  hasil uji  validitas pada  variabel  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:
Tabel 4. Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Butir Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan P1 0,936 0,169 Valid P2 0,857 0,169 Valid P3 0,946 0,169 Valid P4 0,949 0,169 Valid P5 0,865 0,169 Valid P6 0,969 0,169 Valid P7 0,886 0,169 Valid P8 0,933 0,169 Valid P9 0,904 0,169 Valid P10 0,861 0,169 Valid P11 0,969 0,169 Valid
Sumber: Pengolahan Data
Berdasarkan  tabel  4  di  atas  menunjukan  bahwa  nilai  r  hitung  >  r  tabel,  artinya  setiap  pernyataan  pada  variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah memenuhi kriteria validitas.

## 3.1.2. Uji Realibilitas
Tabel 5. Reliabilitas Variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,985 ,987 12

## Sumber: Hasil Output SPSS
Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukan bahwa nilai Cronbach's Alpha Based on Standardized Items pada variabel sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  (SIPKD)  sebesar  0,987>0,70,  artinya  variabel  sistem  informasi pengelolaan  keuangan  daerah  (SIPKD)  sudah  memenuhi  kriteria  reliabel.  Di  bawah  ini  akan  disajikan  hasil  uji reliabilitas pada variabel pengelolaan aset tetap yaitu sebagai berikut :
Tabel 6. Reliabilitas Variabel Pengelolaan Aset Tetap
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,982 ,985 10

## Sumber: Hasil Output SPSS
Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukan bahwa nilai Cronbach's Alpha Based on Standardized Items pada variabel pengelolaan aset tetap sebesar 0,985>0,70, artinya variabel pengelolaan aset tetap sudah memenuhi kriteria reliabel. Di  bawah  ini  akan  disajikan  hasil  uji  reliabilitas  pada  variabel  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yaitu sebagai berikut:

## Tabel 7. Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,979 ,985 11 Sumber: Hasil Output SPSS
Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukan bahwa nilai Cronbach's Alpha Based on Standardized Items pada variabel kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebesar  0,985>0,70,  artinya  variabel  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah udah memenuhi kriteria reliabel.

## 3.1.3. Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  sebuah  regresi,  variabel  dependen  dan  variabel independen  atau  keduanya  terdistribusi  secara  normal.  Di  bawah  ini  akan  disajikan  hasil  pengujian  normalitas menggunakan uji kolmogrov smirnov yaitu sebagai berikut:
Tabel 8. Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 135 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 6,50958534 Most Extreme Differences Absolute ,074 Positive ,064 Negative -,074 Test Statistic ,074 Asymp. Sig. (2-tailed) ,064 c

## Sumber: Hasil Output SPSS
Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukan bahwa besarnya nilai  signifikansi kolmogrov smirnov sebesar 0,064 yaitu (0,064>0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, artinya model regresi memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal.

## 3.1.4. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas  merupakan  fenomena  adanya  korelasi  antara  variabel  bebas.  Di  bawah  ini  akan  disajikan  hasil pengujian multikolineritas yaitu sebagai berikut :
Tabel 9. Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ,659 1,518 Pengelolaan Aset Tetap ,659 1,518 Sumber: Hasil Output SPSS
Berdasarkan  tabel  4.30  di  atas  menunjukan  nilai tolerance dari  masing-masing  variabel  independen  sebesar 0,659>0,1  dan  nilai  VIF  dari  masing-masing  variabel  independen  sebesar  1,518<10.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

## 3.1.5. Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dari  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan  varians  dari residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Gambar  2  menyajikan  hasil  pengujian  heteroskedastisitas mengunakan grafik scatterplot.
Gambar 2 menunjukan bahwa dari grafik scatterplot tidak menunjukan adanya pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan bawa angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hetersokedastisitas pada model regresi.

## 3.2. Pembahasan
3.2.1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat
Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah  yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Elsye et al., 2016, p. 2) Variabel sistem informasi
pengelolaan  keuangan  daerah  (SIPKD)  terdiri  dari  12  butir  pernyataan  yang  terbagi  ke  dalam  6  indikator,  yaitu indikator  perencanaan  terdiri  dari  2  pernyataan,  indikator  pelaksanaan  terdiri  dari  2  pernyataan,  indikator penatausahaan  terdiri dari 2 pernyataan,  indikator pelaporan  terdiri dari 2 pernyataan,  indikator pertanggungjawaban terdiri dari 2 pernyataan, dan indikator pengawasan terdiri dari 2 pernyataan.

## Sumber: Hasil Output SPSS
Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas
Hasil  penelitian  secara  keseluruhan  pada  variabel  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  (SIPKD) menunjukan  bahwa  nilai  total  skor  aktual  sebesar  5.323,  nilai  total  skor  ideal  sebesar  8.100,  nilai  total  persentase sebesar  65,72%,  dan  nilai  total  mean  skor  sebesar  3,29  termasuk  dalam  kategori  cukup  baik.  Hal  ini  menunjukan bahwa  penerapan  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  (SIPKD)  yang  ditunjukan  di  Pemerintah  Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam kategori cukup baik.
Pada indikator perencanaan menunjukan bahwa nilai persentase total sebesar 72,81% dan nilai mean skor total sebesar 3,64  termasuk  ke  dalam  kategori  baik.  Nilai  mean  skor  tertinggi  sebesar  3,84,  artinya  mayoritas  responden beranggapan bahwa pemerintah daerah perlu untuk menyusun, mengajukan, dan menetapkan rancangan Perda tentang APBD  yang  dijadikan  sebagai  landasan  untuk  keseragaman  peraturan  keuangan  daerah,  sehingga  dapat  mendukung efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  keuangan  daerah.  Adanya  Perda  tentang  APBD  yang  dibuat  oleh  pemerintah daerah  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  bagi  setiap  perangkat  daerah  (SKPD)  dalam  menjalankan  pengelolaan keuangan  daerah  secara  efektif  dan  efisien,  serta  sesuai  dengan  prisipi-prinsip good  goverment  governance .  Nilai mean  skor  terendah  sebesar  3,44,  artinya  masih  adanya  responden  yang  beranggapan  bahwa  masih  ada  pemerintah daerah  dalam  membuat  RAPBD  masih  belum  dilakukan  secara  rinci  dan  jelas  berdasarkan  program-program  yang disusun  pemerintah  daerah.  Pentingnya  pembuatan  RAPBD  secara  rinci  dan  jelas  bertujuan  agar stakeholder dapat mengetahui  dan  mengevaluasi  kesesuaian  anggaran  yang  yang  disusun  dengan  program-program  yang  ditetapkan pemerintah daerah.
Pada indikator pelaksanaan menunjukan bahwa nilai persentase total sebesar 68,67% dan nilai mean skor total sebesar 3,43  termasuk  ke  dalam  kategori  baik.  Nilai  mean  skor  tertinggi  sebesar  3,81,  artinya  mayoritas  responden beranggapan  bahwa  pemerintah  daerah  bertanggungjawab  terhadap  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah.  Tanggungjawab  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  salahstaunya  dijasajikan  dalam bentuk  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD).  Nilai  mean  skor  terendah  sebesar  3,06,  artinya  mayoritas responden  beranggapan  bahwa  masih  adanya  pemerintah  daerah  yang  kurang  melakukan  verifikasi  dari  pihak berwenang  atau  yang  memiliki  otorisasi  atas  transaksi  dalam  pelaksanaan  anggaran  terkait  sistem  penerimaan  dan pembayaran  keuangan  daerah.  Kurang  verifikasi  atas  setiap  transaksi  yang  berkaitan  dengan  penerimaan  dan pengeluaran  anggaran  keuangan  daerah  menjadi  salahsatu  pelaung  bagi  oknum  tertentu  untuk  melakuakn  tindakan kecurangan, hal tersebut terlihat dari masih adanya beberapa kasus yang terjadi di beberapa pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangand aerah diantaranya kasus korupsi anggaran daerah.
Pada  indikator  penatausahaan  menunjukan  bahwa  nilai  persentase  total  sebesar  61,85%  dan  nilai  mean  skor  total sebesar  3,09  termasuk  ke  dalam  kategori  cukup  baik.  Nilai  mean  skor  tertinggi  sebesar  3,15,  artinya  mayoritas
responden  beranggapan  bahwa  pemerintah  daerah  mendokumentasikan  semua  bukti  transaksi  penerimaan  dan pengeluaran anggaran keuangan daerah agar memudahkan dalam proses penginputan data ke dalam sistem informasi pengelolaan  keuangan  daerah.  Proses  pendokumentasian  bukti  transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran keuangan  daerah  menjadi  faktor  penting  sebagai  bukti  apabila  adanya  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  inspektorat atau  BPK  atas  kinerja  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah.  Nilai  mean  skor  terendah  sebesar  3,04,  artinya mayoritas  responden  beranggapan  bahwa  masih  adanyaa  transaksi  terkait  penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran keuangan  daerah  yang  belum  dicatat  secara  lengkap  dan  akurat  oleh  pemerintah  daerah.  Ketidaklengkapan  dan ketidakakuratan pencatatan transaksi dapat berdampak pada  informasi  yang  yang dijadikan dalam  laporan keuangan menjadi kurang andal.
Pada indikator  pelaporan  menunjukan bahwa nilai  persentase total sebesar  60,81% dan nilai  mean skor total sebesar 3,04  termasuk  ke  dalam  kategori  cukup  baik.  Nilai  mean  skor  tertinggi  sebesar  3,07,  artinya  mayoritas  responden beranggapan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah membuat penyajian laporan keuangan menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.  Sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  memudahkan  pemerintah  daerah khususnya  pegawai  bagian  keuangan  dalam  menginput,  memproses,  dan  mengolah  semua  transaksi  menjadi  sebuah informasi  keuangan  secara  efektif  dan  efisien  ke  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Nilai  mean  skor terendah  sebesar  3,01,  artinya  mayoritas  responden  beranggapan  bahwa  adanya  penerapan  sistem  informasi pengelolaan keuangan daerah tidak menjamin penyampaian informasi keuangan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Hal  tersebut  dapat  dikarenakan  kurangnya  ketelitian  dan  masih  terjadi  kesalahan  dalam  proses  verifikasi, pendokumentasian, pencatatan, penginputan dan lain sebagainya membuat informasi dalam laporan keuangan menjadi kurang  akurat.  Selain  itu,  ketidaksesuaian  penyeusuanan  laporan  keuangan  sesuai  dengan  standar  akntansi pemerintahan  membuat  masih  banyaknya  laporan  keuangan  yang  harus  direvisi  oleh  pemerintah  daerah,  sehingga menyebabkan  masih  banyaknya  pemerintah  daerah  yang  tidak  tepat  waktu  dalam  menyampaikan  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Pada  indikator  pertanggungjawaban menunjukan  bahwa  nilai  persentase  total  sebesar  69,56%  dan  nilai  mean  skor total  sebesar  3,48  termasuk  ke  dalam  kategori  baik.  Nilai  mean  skor  tertinggi  sebesar  3,90,  artinya  mayoritas responden  beranggapan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah  melalui penyampaian LAKIP. Selain laporan keuangan pemerintah daerah, salahsatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  juga  disajikan  dalam  bentuk  laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah daerah. Salahsatu bentuk pertanggungjawabanya  yang disampaikan dalam LAKIP diantaranya  informasi mengenai kinerja penyerapan anggaran, kinerja realisasi dan target atas program-program yang dijalankan pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Nilai mean skor terendah sebesar 3,06, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa meskipun  sudah  adanya  otorisasi  terkait  pemisahan  wewenang  dan  tanggungjawab  dalam  pengelolaan  keuangan daerah antara bagian aset dengan bagian keuangan, namun  hal tersebut tidak  menjadin pengelolaan keuangan  sudah dilakukan secara optimal.
Hal  tersebut  dikarenakan  masih  adnaya  oknum  di  dalam  pemerintahd  aerah  yang  kurang  bertanggungjawab  atas wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki dalam pelaksanaa anggaran daerah,  terlihat dari masih adnaya berbagai kasus keuangan daerah yang terjadi di pemerintah daerah.
Pada indikator pengawasan menunjukan bahwa nilai persentase total sebesar 60,59% dan nilai mean skor total sebesar 3,03  termasuk  ke  dalam  kategori  cukup  baik.  Nilai  mean  skor  tertinggi  sebesar  3,04,  artinya  mayoritas  responden beranggapan  bahwa  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Daerah  melakukan  pemeriksaan  secara  periodik  (semester)  atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal ini emlakuan pemeriksaaannterkait kinerja  pemerintah  daerah  salahsatunya  dalam  mengelola  keuangan  daerah  yang  dilakukan  secara  periodik  yaitu biasanya  persemseter  (6  bulan  sekali).  Nilai  mean  skor  terendah  sebesar  3,02,  artinya  mayoritas  responden beranggapan  bahwa  pengawasan  atas  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  dilakukan  aparatur  pengawas intern  pemerintah  (APIP)  dalam  hal  ini  Inspektorat  belum  dilakukan  secara  optimal.  Hal  terebut terlihat  dari  masih adanya  pemerintah  daerah  dalam  menyajikan  laporan  keuangan  belum  dilakukan  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan,  serta  masih  adanya  berbagai  kasus  pengelolaan  keuangan  daerah  mulai  dari  kinerja  penyerapan anggaran  yang  masih  rendah,  kinerja  pelaksanaan  anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan  program  yang  ditetapkan pemerimtah daerah, dan masih adanya berbagai kasus anggaran yang terjadi di pemerintah daerah.

## 3.2.2. Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat
Pengelolaan  aset  atau  barang  milik  daerah  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh    atas  beban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah (PP No 71 Tahun 2010). Variabel pengelolaan aset tetap terdiri dari 10 butir pernyataan yang terbagi ke dalam 5 indikator, yaitu indikator inventarisasi aset daerah terdiri
dari 2 pernyataan, indikator legal audit aset daerah terdiri dari 2 pernyataan, indikator penilaian aset daerah terdiri dari 2 pernyataan, indikator optimalisasi aset daerah terdiri dari 2 pernyataan, dan indikator pengawasan dan pengendalian aset daerah terdiri dari 2 pernyataan.
Hasil  penelitian  secara  keseluruhan  pada  variabel  pengelolaan  aset  tetap  menunjukan  bahwa  nilai  total  skor  aktual sebesar  4.288,  nilai  total  skor  ideal  sebesar  6750,  nilai  total  persentase  sebesar  63,53%,  dan  nilai  total  mean  skor sebesar 3,18 termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan aset tetap yang ditunjukan di Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam kategori cukup baik.
Pada indikator inventarisasi aset daerah menunjukan bahwa nilai persentase total sebesar 59,93% dan nilai mean skor sebesar  3,00  termasuk  ke  dalam  kategori  cukup  baik.  Nilai  mean  skor  tertinggi  sebesar  3,07,  artinya  mayoritas responden  beranggapan  bahwa pemerintah daerah sebagai  besar sudah  melakukan  inventarisasi  yuridis/legal dengan melakukan  pencatatan  status  kepemilikan  aset  tetap  milik  daerah.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  aset  yang  dicatat sebagai milik pemerintah daerah memiliki keuatan hukum (tersertifikasi), sehingga dapat menghindari adanya oknum yang  mengklaim  kepemilikan  aset  tesebut.  Nilai  mean  skor  terendah  sebesar  2,93,  artinya  mayoritas  responden beranggapan  bahwa  proses  pencatatan  aset  tetap  milik  daerah  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  sebagai  bentuk inventarisasi  fisik  masih  belum  optimal  lengkap  dan  akurat.  Hal  tersebut  terlihat  dari  masih  banyaknya  kasus  aset tetap milik pemerintah daerah yang belum tercatat atau belum memliki sertifikat, sehingga masih banyaknya berbagai kasus yang terjadi terkait penyelahgunaan aset tetap milik daerah.
Pada  indikator  legal audit aset daerah  menunjukan  bahwa  nilai persentase total  sebesar  68,81% dan  nilai  mean skor sebesar  3,44  termasuk  ke  dalam  kategori  baik.  Nilai  mean  skor  tertinggi  sebesar  3,82,  artinya  mayoritas  responden beranggapan  bahwa  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  sebagai  besar  sudah  menindaklanjuti  berbagai  proses penyelesaian  masalah  legalitas  aset  tetap  milik  daerah.  Hal  tersebut  terlihat  dari  banyaknya  proses  sertifikasi  yang dilakukan  pemerintah  daerah  terhadap  kepemilikan  aset  tetap  milik  daerah.  Nilai  mean  skor  terendah  sebesar  3,06, artinya  mayoritas  responden  beranggapan  bahwa  masih  belum  optimalnya  penyelesaian  kasus  inventarisasi  yang dilakukan Pemerintah Daerah terkait masalah pengalihan aset milik pemerintah daerah yang dikuasai oleh pihak lain. Hal  tersebut terlihat  belum  semua  aset  dilakukan  sertifikasi  karena  berbagai  masalah  sepertihalnya  banyakanya  aset daerah, status kepemilikan (sengketa), dan lain sebagainya.
Pada  indikator  penilaian  aset  daerah  menunjukan  bahwa  nilai  persentase  total  sebesar  61,33%  dan  nilai  mean  skor sebesar  3,07  termasuk  ke  dalam  kategori  cukup  baik.  Nilai  mean  skor  tertinggi  sebesar  3,10,  artinya  mayoritas responden  beranggapan  bahwa  penilaian  penyusutuan  aset  tetap  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  sudah  dilakukan secara  akurat  dan  transparan.  Meskipun  penilaian  penyusutuan  aset  tetap  hanya  dilakukan  pada  aset  yang  sudah tercatat  dan tersertifikasi  sebagai  milik pemerintah daerah. Nilai  mean skor terendah sebesar  3,04, artinya  mayoritas responden  beranggapan  bahwa  penilaian  aset  tetap  daerah  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  belum  semuanya dilakukan secara akurat  dan transparan. Hal  ini dikarenakanya  masih  banyaknya aset tetap milik daerah  yang belum tercatat dikarenakan faktor banyaknya aset yang tersebut diberbagai lokasi, banyaknya aset yang belum tersertifikasi, proses permasalahan (sengketa) kepemilkan aset tetap, dan lain sebagainya.
Pada indikator optimalisasi aset daerah menunjukan bahwa nilai persentase total sebesar  59,11% dan nilai mean skor sebesar  2,96  termasuk  ke  dalam  kategori  cukup  baik.  Nilai  mean  skor  tertinggi  sebesar  3,08,  artinya  mayoritas responden  beranggapan  bahwa  Pemerintah  Daerah  melakukan  pengklasifikasikan  aset  tetap  milik  daerah  untuk mengetahui aset tetap yang  memiliki potenesi untuk  dikembangan dan dikelola. Pemanfaatan aset tetap daerah yang memiliki potensi dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik dan optimal oleh pemerintah daerah guna menambah pendapatan  daerah  atas  pengelolaan  aset  tetap  daerah.  Nilai  mean  skor  terendah  sebesar  2,83,  artinya  mayoritas responden  beranggapan  bahwa  Pemerintah  Daerah  dalam  memanfaatkan  aset  tetap  milik  daerah  dengan  optimal dalam  memberikan  nilai  tambah  terhadap  pendapatan  daerah  belum  dilakukan  secara  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari masih banyaknya aset tetap milik daerah seperti tanah yang masih menggangur atau tidak dimanfaatkan sepertihalnya disewakan untuk perkebunan, pertanian, indsutri atau lain sebagainya.
Pada  indikator  pengawasan  dan  pengendalian  aset  daerah  menunjukan  bahwa  nilai  persentase  total  sebesar  68,44% dan  nilai  mean  skor  sebesar  3,42  termasuk  ke  dalam  kategori  baik.  Nilai  mean  skor  tertinggi  sebesar  3,80,  artinya mayoritas  responden  beranggapan  bahwa  penerapan  sistem  informasi  manajemen  daerah  (SIMDA)  memudahkan Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  aset  tetap  milik  daerah.  Sistem  informasi manajemen  daerah  (SIMDA)  dapat  digunakan  untuk  menyusun  daftar  aset  tetap  milik  daerah,  sehingga  dengan adanya  informasi  tersebut  memudahkan  dalsahsatunya  bagi  APIP  (Inspektorat)  dalam  melakukan  pengawasan  dan pengendalian  aset  daerah.  Nilai  mean  skor  terendah  sebesar  3,04,  artinya  mayoritas  responden  beranggapan  bahwa aktivitas  pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pengecekan  antara  catatan  dengan  bukti
fisik aset tetap milik daerah belum secara optimal dan secara periodik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya aset tetap milik daerah yang belum tercatat, serta belum dilakukan sertifikasi atas kepemilikan aset tetap milikan daerah.

## 3.2.3. Pembahasan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat
Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya  (PP  No  71  Tahun  2010).  Variabel  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah terdiri dari 11 butir pernyataan yang terbagi ke dalam 4 indikator yaitu indikator relevan terdiri dari 4  pernyataan,  indikator  andal  terdiri  dari  3  pernyataan,  indikator  dapat  dibandingkan  terdiri  dari  2  pernyataan,  dan indikator dapat dipahami terdiri dari 2 pernyataan.
Hasil  penelitian  secara  keseluruhan  pada  variabel  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  menunjukan  bahwa nilai total skor aktual sebesar 5.034, nilai total skor ideal sebesar 7425, nilai total persentase sebesar 67,80%, dan nilai total  mean  skor  sebesar  3,39  termasuk  dalam  kategori  cukup  baik.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  kualitas  laporan keuangan  yang  ditunjukan  Pemerintah  Daerah  Kota  dan  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Barat  termasuk  ke  dalam kategori cukup baik.
Pada  indikator  relevan  menunjukan  bahwa  nilai  persentase  total  sebesar  65,48%  dan  nilai  mean  skor  sebesar  3,27 termasuk  ke  dalam  kategori  cukup  baik.  Nilai  mean  skor  tertinggi  sebesar  3,89,  artinya  mayoritas  responden beranggapan  bahwa  pemerintah  daerah  menjadikan  laporan  keuangan  tahun  sebelumnya  sebagai  alat  untuk memprediksi kinerja di  masa depan dan sebagai  bahan dalam  membuat perencaan untuk kedepanya. Informasi  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat  dijadikan  sebagai  alat  unutk  memprediksi  kondisi  salahsatnya  dalam  aspek keuangan untuk dijadikan dasar dalam  membuat perencanaan atas program-program pemerintah daerah kedepannya. Nilai  mean  skor  terendah  sebesar  3,04  artinya  mayoritas  responden  beranggapan  bahwa  pemerintah  daerah  belum secara optimal dalam  memanfaatkan  laporan keuangan tahun sebelumnya sebagai  bahan evaluasi dan koreksi dalam mengambil  keputusan  untuk  meningkatkan  kinerja  tahun  berikutnya.  Hal  tersebut  terlihat  dari  masih  kurang optimalnya kinerja pemerintah daerah sepertihalnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Selain itu juga terlihat dari laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah masih banyak yang belum memenuhi karatertistik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan adanya banyaknya permasalahan  yang  terjadi  di  pemerintah  daerah  yang  belum  terselesaikan  sepertihalnya  masalah  pengelolaan keuangan daerah atau pengelolaan aset tetap daerah.
Pada  indikator  andal  menunjukan  bahwa  nilai  persentase  total  sebesar  70,67%  dan  nilai  mean  skor  sebesar  3,53 termasuk  ke  dalam  kategori  baik.  Nilai  mean  skor tertinggi  sebesar  3,90,  artinya  mayoritas  responden  beranggapan bahwa  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  disajikan  secara  jujur  dan  andal  bebas  dari  adanya  kesalahan  material. Hal  ini  menunjukan  bahwa  informasi  yang  disajukan  dalam  laporan  keunagan  pemerintah  daeraj  sudah  disajikan secara  jujur tanpa  adanya  indikasi  kecurangan  yang  bersifatmaterial.  Nilai  mean  skor terendah  sebesar  2,85,  artinya mayoritas  responden  beranggapan  bahwa  laporan  keuangan  yang  disajikan  pemerintah  daerah  terkadang  masih adanya  yang  tidak  menunjukan  kesimpulan  yang  sama  apabila  diuji  dan  diverifikasi  lebih  dari  satu  kali  oleh  pihak yang berbeda. Hal tersebut dapat dikarenakan masih danya kesalahan pencatatan yadalam laporan keuangan, sehingga ketika diuji atau diverifikasi ulang menunjukan hasil yang berbeda.
Pada  indikator  dapat  dibandingkan  menunjukan  bahwa  nilai  persentase  total  sebesar  69,41%  dan  nilai  mean  skor sebesar  3,47  termasuk  ke  dalam  kategori  baik.  Nilai  mean  skor  tertinggi  sebesar  3,90,  artinya  mayoritas  responden beranggapan  bahwa  laporan  keuangan  yang  disajikan  pemerintah  daerah  dapat  dijadikan  alat  perbandingan  dengan informasi  laporan  keuangan  pada  tahun  sebelumnya.  Laporan  keuangan  periode  berjalan  dapat  dijadikan  sebagai bahan perbandingan denga  laporan keuangan periode sebelumnya untuk dilakukan evaluasi, agar pemerintah daerah dapat  melakukan  koreksi  dan  perbaikan  atas  kinerja  pemerintah  daerah  kedepannya,  serta  dapat  memperbaiki penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan guna mendapatkan opini WTP. Nilai mean skor terendah sebesar  3,04, artinya  mayoritas responden  beranggapan  bahwa  masih aadanya  laporan keuangan  yang disajikan  pemerintah  daerah  yang  belum  secara  konsisten  dalam  menyajikan  dan  mengklasifikasi  pos-pos  dalam laporan  keuangan.  Hal  ini  dapat  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  akuntansi  pada  pegawai  bagian  keuangan sehingga  masih  terjadinya  kesalahan  dan  ketidakkonsistenan  dalam    pencatatan  transaksi  dan  mengklasifikasi  ke dalam pos-pos akun dalam laporan keuangan.
Pada indikator dapat dipahami menunjukan bahwa nilai persentase total sebesar  66,52% dan nilai mean skor sebesar 3,32  termasuk  ke  dalam  kategori  cukup  baik.  Nilai  mean  skor  tertinggi  sebesar  3,80,  artinya  mayoritas  responden
beranggapan bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan.  Hal  ini  bertujuan  memudahkan  para  pengguna  laporan  keuangan  dapat  membava  dan  menilai  laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai mean skor terendah sebesar 2,85, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa masih  adanya  laporan  keuangan  yang  disajikan  pemerintah  daerah  yan  terkadang  menggunakan  istilah  yang  sulit dipahami.  Adanya  istilah  yang  sulit  dipahami  oleh  pengguna  laporan  keuangan  dapat   menyebabkan  para  pengguna salah dalam pengambilan keputusan.

## 3.2.4. Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  (SIPKD) berpengaruh  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Besarnya  pengaruh  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah (SIPKD) terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebesar  32,8%.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaran  pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dari seluruh  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan pengawasan keuangan daerah (Elsye, 2016:2). Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah  dalam  rangka  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  akuntabel  dan  transparan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk laporan  keuangan.  Oleh  karena  itu  penting  bagi  pemerintah  daerah  agar  dapat  meningkatkan  kualitas  laproan keuangan  pemerintah  daerah.  Maka  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  pemerintah  daerah  harus  berupaya  untuk meningkatkan  efektifitas  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  menerapkan  sistem  informasi  pengelolaan  keungan daerah (Soleh & Rohmansjah, 2014, p. 67).
Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  SE.900/122/BAKD  Tahun  2008  menyebutkan  tujuan  utama  program sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah mengembangkan, menginstalasikan, dan mengimplementasikan aplikasi  keuangan  daerah  berdasarkan international  best  practice komputerisasi  sistem  informasi  pengelolaan keuangan daerah. Melalui penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mempermudah pemerintah untuk mengelola keuangan di daerahnya dengan efektif, efisien, dan ekonomis serta dapat  menghasilkan laporan  keuangan  pemerintah  yang  andal  dan  relevan.  Semakin  tinggi  penerapan  sistem  informasi  pengelolaan keungan daerah akan berdampak pada peningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  salahsatu  alat  pengendalian  pemerintah  daerah  dan merupakan  seperangkat  aplikasi  terpadu  yang  dipergunakan  sebagai  alat  bantu  dalam  meningkatkan  kualitas implementasi  berbagai  regulasi  bidang  pengolahan  keuangan  daerah.  Oleh  karena  itu  perku  didukung  dengan penyempurnaan  sistem  informasi  pengelolaan  keungan  daerah  yang  efektif  dan  efisien  guna  menghasilkan  laporan informasi  keuangan  dengan  akurat  dan  tepat  waktu.  Jadi  semakin  tinggi  efektivitas  penerapan  sistem  informasi pengelolaan  keungan  daerah,  maka  semakin  tinggi  kualitas  laporan  keuangan  ((Yusup,  2016).  Penerapan  sistem informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal ini  mengindikasikan  bahwa  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  diterapkan  berpengaruh  pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan  (Lestari & Hastuti, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mimba, 2014), (Yusup, 2016), dan (Lestari & Hastuti, 2020). Hasil penelitiannya  menunjukan  bahwa  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  (SIPKD)  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 3.2.5. Pengaruh Pengelolaan Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pengelolaan  aset  tetap berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar  32,2%.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  landasan  teori  pada  pembahasan  sebelumnya  yang  menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan aset adalah semua barang yang dibeli  atau  diperoleh    atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  atau  perolehan  lainnya  yang  sah.  Salah stau aset yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu aset tetap.  Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan  dalam  produksi  atau  penyediaan  barang  dan  jasa,  untuk  direntalkan  kepada  pihak  lain,  atau  untuk tujuan administratif  dan  diharapkan  untuk  digunakan  selama  lebih  dari  satu  periode  (Indonesia,  2009).  Pengelolaan  aset bertujuan untuk membantu suatu organisasi dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Meliputi petunjuk cara perangcangan aset, pengoperasian/penggunaan aset sampai pada penghapusan aset serta resiko yang mungkin ada selama siklus hidup aset (Yusuf, 2015:198).
Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  harus  serius  dalam  mengelola  aset.  Apalagi  aset  terkait  dengan  bagaimana  cara mengelola aset tetap, agar aset tetap tersebut terinventarisir, ternilai, tersajikan serta terungkap sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Kegiatan inventarisasi aset dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Mengacu pada prinsip good governance bahwa pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang tranparan dan akuntabel. Tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk aset tetap berupa barang milik daerah  (BMD).  Semakin  baik  pengeloalan  aset  daerah,  maka  dapat  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah (Anshari dan Syofyan, 2016).
Penatausahaan/pencatatan barang daerah sangat penting dikarenakan catatan tersebut dijadikan objek audit oleh BPK dalam  meyakini  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Melalui  penatausahaan  secara  tertib,  maka  akan dihasilkan  angka-angka  yang  tepat  dan  akurat  yang  berdampak  pada  tersedianya database yang  memadai  dalam menyusun  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran  serta  akan  menghasilkan  laporan  aset  dineraca  dengan  angka yang  tepat  dan  akurat  sehingga  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  yang  lebih  baik  (Poae  et  al.,  2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sundari (2018), Poae dkk (2017), Anshari  dan  Syofyan  (2016),  (Ramli,  2014),  Lestari  (2016),  dan  (CAESARINA,  2017).  Hasil  penelitiannya menunjukan bahwa pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3.2.6. Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pengelolaan  aset  tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan  daerah  dan  pengelolaan  aset  tetap terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebesar  65,0%. Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  landasan  teori  pada  pembahasan  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa  laporan keuangan sektor pubik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan  informasi kepada kepada publik dalam  bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2016:159).
Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh  suatu  entitas  pelaporan.  Kriteria  dan  unsur-unsur  pembentuk  kualitas  informasi  yang  menjadikan  informasi dalam  laporan  keuangan  pemerintah  mempunyai  nilai  atau  manfaat  yang  memenuhi  karateristik  kualitatif  laporan keuangan  diantaranya  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat  dipahami  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010).
Beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah tidak mendapatkan opini  WTP diantaranya dikarenakan  permasalahan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pengelolaan  aset  tetap  daerah.  Surat  Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/122/BAKD Tahun 2008 menyebutkan tujuan utama program sistem informasi pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  mengembangkan,  menginstalasikan,  dan  mengimplementasikan  aplikasi keuangan  daerah  berdasarkan international  best  practice komputerisasi  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah.  Melalui  penerapan  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  diharapkan  dapat  mempermudah pemerintah untuk mengelola keuangan  di daerahnya dengan efektif, efisien, dan ekonomis serta dapat  menghasilkan laporan  keuangan  pemerintah  yang  andal  dan  relevan.  Semakin  tinggi  penerapan  sistem  informasi  pengelolaan keungan daerah akan berdampak pada peningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  salahsatu  alat  pengendalian  pemerintah  daerah  dan merupakan  seperangkat  aplikasi  terpadu  yang  dipergunakan  sebagai  alat  bantu  dalam  meningkatkan  kualitas implementasi  berbagai  regulasi  bidang  pengolahan  keuangan  daerah.  Oleh  karena  itu  perku  didukung  dengan penyempurnaan  sistem  informasi  pengelolaan  keungan  daerah  yang  efektif  dan  efisien  guna  menghasilkan  laporan informasi  keuangan  dengan  akurat  dan  tepat  waktu.  Jadi  semakin  tinggi  efektivitas  penerapan  sistem  informasi pengelolaan  keungan  daerah,  maka  semakin  tinggi  kualitas  laporan  keuangan  (Yusup,  2016).  Penerapan  sistem informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal ini  mengindikasikan  bahwa  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  diterapkan  berpengaruh  pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lestari dan Hastuti, 2020).
Selain  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah,  pengelolaan  aset  tetap  daerah  juga  menajdi  faktor  penting dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  harus serius dalam mengelola aset. Apalagi aset terkait dengan bagaimana cara mengelola aset tetap, agar aset tetap tersebut
terinventarisir, ternilai, tersajikan serta terungkap sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kegiatan inventarisasi aset dimaksudkan untuk  memperoleh  informasi  yang akurat, lengkap dan  mutakhir  mengenai kekayaan daerah  yang dimiliki  atau  dikuasai  oleh  pemerintah  daerah.  Mengacu  pada  prinsip good  governance bahwa  pemerintah  daerah harus  menyajikan  laporan  keuangan  yang  tranparan  dan  akuntabel.  Tujuannya  agar  semua  yang  dilaporkan  bisa dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  termasuk  aset  tetap  berupa  barang  milik  daerah  (BMD).  Semakin  baik pengeloalan  aset  daerah,  maka  dapat  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (Anshari  dan Syofyan, 2016).
Penatausahaan/pencatatan barang daerah sangat penting dikarenakan catatan tersebut dijadikan objek audit oleh BPK dalam  meyakini  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Melalui  penatausahaan  secara  tertib,  maka  akan dihasilkan  angka-angka  yang  tepat  dan  akurat  yang  berdampak  pada  tersedianya database yang  memadai  dalam menyusun  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran  serta  akan  menghasilkan  laporan  aset  dineraca  dengan  angka yang tepat dan akurat sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik (Poae dkk, 2017). Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Lestari  (2016).  Hasil  penelitiannya menunjukan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dan  pengelolaan  aset  tetap  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 4. Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  (SIPKD) berpengaruh  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Besarnya  pengaruh  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah (SIPKD) terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebesar  32,8%.  Pengelolaan  aset  tetap berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Besarnya  pengaruh  pengelolaan  aset  tetap terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 32,2%. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset  tetap berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Besarnya  pengaruh  sistem  informasi pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pengelolaan  aset  tetap terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah sebesar 65,0%.

## References
Anshari,  A.,  &  Syofyan,  E.  (2016).  Pengaruh  pengelolaan  barang  milik  daerah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah kota Padang. Jurnal Riset Manajemen Bisnis Dan Publik , 4 (1).
Baldric, S. (2015). Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual .
CAESARINA, P. (2017). JUAL BELI RUMAH TOKO YANG DIBANGUN OLEH PERSEROAN TERBATAS YANG BERKEPASTIAN HUKUM . Universitas Airlangga.
Elsye, R., Suwanda, D., & Muchidin, U. (2016). Dasar-dasar akuntansi akrual pemerintah daerah . Ghalia Indonesia.
Fatimah, S. (2019). Tiga Kabupaten di Jabar Gagal Raih Opini WTP . Tribun Jabar. https://jabar.tribunnews.com/2019/06/21/tiga-kabupaten-di-jabar-gagal-raih-opini-wtp
Gimnastiar,  S.  (2021). Bandung  Barat  Mulai Benahi  Aset .  https://www.bandungbaratpos.com/bandung-barat-mulai- benahi-aset/.
Gunawan, D. (2020). Mangkrak 10 Tahun, Korupsi Kantor Pemkab Bandung Siap Sidang . https://mediaindonesia.com/nusantara/319714/mangkrak-10-tahun-korupsi-kantor-pemkab-bandung-siap- sidang.html
Indonesia, I. A. (2009). Pernyataan standar akuntansi keuangan. Jakarta: Salemba Empat .
Lestari,  S.  F.,  &  Hastuti,  H.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  dan  Peran  Audit  Internal  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar , 11 (1), 820–827.
Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru . Penerbit Andi.
Mimba,  N.  P.  S.  H.  (2014).  Pengaruh  Efektivitas  Penerapan  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi , 8 (3), 442– 457.
Nasir, H. (2020). Pemkab Bandung Barat  Terima Opini  WTP, DPRD: Masih Banyak PR yang Harus Diselesaikan . https://www.bandungbaratpos.com/2020/06/30/pemkab-bandung-barat-terima-opini-wtp-dprd-masih-banyak- pr-yang-harus-diselesaikan/
Pemerintah, R. I. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang. Standar Akuntansi Pemerintah .
Poae,  Y.,  Ilat,  V.,  &  Warongan,  J.  (2017).  Pengaruh  pengelolaan  barang  milik  daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten  kepulauan  talaud. JURNAL  RISET  AKUNTANSI  DAN  AUDITING" GOODWILL" , 8 (1).
Ramli, M. R. (2014). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh). SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES , 4 (2), 84–103.
Ratifah,  I.,  &  Ridwan,  M.  (2014).  Komitmen  organisasi  memoderasi  pengaruh  sistem  akuntansi  keuangan  daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Trikonomika Journal , 11 (1), 29–39.
Sari,  C.  W.  (2018). APBD  Bandung  Barat  Sisa  Rp  304  Miliar,  Serapan  Anggaran  Jadi  Sorotan .  Pikiran  Rakyat. https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01299441/apbd-bandung-barat-sisa-rp-304-miliar-serapan- anggaran-jadi-sorotan-427627
Sari,  C.  W.  (2019). Ribuan  Aset  Belum  Bersertifikat,  Pemkab  Bandung  Barat  Sulit  Beroleh  WTP .  Pikiran  Rakyat. https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01308652/ribuan-aset-belum-bersertifikat-pemkab-bandung- barat-sulit-beroleh-wtp.
Soleh, C., & Rohmansjah, H. (2014). Pengelolaan keuangan desa . Fokusmedia.
Sundari,  R.  (2018).  PENGARUH  PENGELOLAAN  ASET  TETAP  TERHADAP  KUALITAS  LAPORAN KEUANGAN  PADA  KANTOR  PELAYANAN  KEKAYAAN  NEGARA  DAN  LELANG  (KPKNL) BANDUNG. Jurnal Akuntansi , 10 (2), 114–124.
Yusuf,  M.  (2010).  Delapan  Langkah  Pengelolaan  Aset  Daerah  Menuju  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terbaik. Jakarta: Salemba Empat .
Yusup, M. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship (e-Journal) , 10 (2).