## PANCASILA DI ERA PASKA IDEOLOGI
Widodo Dwi Putro Fakultas Hukum, Universitas Mataram email: widodo.fhunram@gmail.com
disampaikan 12/5/19 – di -review 29/5/19 – diterima 25/6/19
DOI: 10.25123/vej.3233

## Abstract
It is considered axiomatic that Pancasila has been accepted as State ideology (formally and final) and in addition been perceived as the ultimate source of all legal sources. But this acceptance as axiom leads to the fact that Pancasila has almost never been reflected upon. This said in consideration that the  basis  for  this  ideology,  the  contemporary  society  tends  to  be  suspicious  of  ideology  or  grand narratives.  This article, as a reflective-critical analysis, shall discuss how Pancasila is understood by the  Indonesian  post  ideological  society.  The  critiques  put  forward  is  meant  to  offer  an  alternative value transformation for a society disillusioned by grand narratives.
Keywords:
axiomatic, Pancasila, post ideology, critical reflective, transformation

## Abstrak
Pancasila adalah ideologi Negara yang final, sumber dari segala sumber hukum  diterima sebagai suatu axioma. Hal ini  menyebabkan keberadaan Pancasila nyaris tidak pernah direfleksikan secara kritis.  Sementara,  masyarakat,  basis  sosial  yang  menjadi  tempat  berpijak  ideologi,  justru kehilangan  kepercayaan  dan  menolak  ideologi  sebagai  narasi  besar.    Tulisan  ini,  sebagai  kajian reflektif-kritis akan menelusuri bagaimana Pancasila dipahami di era pasca ideologi. Kritikan yang diajukan  dimaksudkan  sebagai  tawaran  transformasi  nilai  bagi  masyarakat  yang  kehilangan kepercayaan terhadap narasi-narasi besar.
Kata kunci:
aksioma, Pancasila, paska ideologi, refleksif-kritis, transformasi

## Pendahuluan
Pada  awal  abad  ke-21,    masyarakat  terkesan  hidup  tanpa  memegang teguh  ideologi  dan  lebih  pragmatis,  atau  yang  lebih  dikenal  masyarakat  paska ideologi ( post-ideological) . Post-ideological dalam kamus Oxford diartikan sebagai,
“ designating  or  relating  to  a  time  in  which  (a  particular)  society  is  no  longer characterized by a strong adherence to political or social ideologies .” 1
Daniel  Bell  justru  memuji  kematian  atau  berakhirnya  ideologi-ideologi, sembari mengatakan, perpolitikan tanpa ideologi telah mendorong Barat menuju
1 Oxford Dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-ideological .
masyarakat  yang  lebih  rasional. 2 Sebaliknya,  Michael  Freeden  mencemaskan gambaran  masyarakat  seperti  itu.  Ia  menulis  bahwa  “orang  yang  tidak  ideologis hanyalah orang yang telah meninggal dengan sedih.” 3
Dalam  masyarakat  paska  ideologi  yang  semakin  “mencair”  ( liquid modernity ) 4 ,  orang-orang  sekarang  apatis  dengan  narasi-narasi  besar.  Mereka lebih  suka  ‘nongkrong’  di  pusat  perbelanjaan  (mall),  sibuk  memainkan smartphone ,  bergosip  skandal  artis,  konser  musik,  transfer  bintang  sepak  bola, perkembangan game ,  hingga  curhat  galau  percintaan. Facebook,  Twitter, Instagram,  Whatsapp,  Snapchat ,  dan  masih  banyak  lagi,  mengubah  cara berkomunikasi  generasi  milenial.  Demikianlah  tampak  semakin  banyak  orang terkena  autis,  semakin  individualistik,  lebih  sibuk  dengan smartphone masing- masing. Semangat komunal “ Ho Lopis Kuntul Baris ” menguap diganti  dengan gaya hidup dan konsumerisme.
Kalau  pun  anak-anak  muda  masih  fanatik,  hal  itu  ditujukan  bagi  tim sepakbola  kesayangan. ‘Hidup  Bonek!  Hidup  bobotoh!  Hidup  the  Jak,!’ Lihat  saja, ratusan ribu pendukung membanjiri stadion membela klub sepak bolanya masing- masing.  Bak  perang  antar  ‘ideologi’,  dengan  bendera  di  tangan,  mereka  berani mati ‘hanya’ karena membela klub sepak bola.
Sementara  itu,  sebagian  dari  kelompok  masyarakat  yang  lain  yang hidupnya  lebih  ‘tertib’  juga  berpikir  pragmatis;  bagaimana  bisa  mendapatkan kerja mudah, bisa mengambil kredit mobil, lalu kawin dan mempunyai anak yang lucu-lucu. Mimpi anak-anak muda seperti mimpi yang ke sana-kemari, tidak bisa diikat dalam satu ide kolektivitas yang bernama ideologi.
Ketika  segelintir  jenderal  purnawirawan  meributkan  soal  kebangkitan komunis,  beritanya  sempat  muncul  di  koran,  tapi  ‘gosip  ala  Orde  Baru’  itu  tidak
2 Daniel Bell, The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in Fifties, Free Press, New York, 1960, hlm. 13-18.
3 Michael Freeden, Confronting The Chimera of A ‘post-ideological,  Age 1, ECPR Joint Sessions of Workshops, Uppsala, 13-17 April 2004.
4 Zygmunt  Bauman  membuat  metafora  masyarakat  modern  dengan  istilah  “fluidity”  atau “liquidity.” Lihat: Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge, 2000, Hlm. 53-80 dan  130-137.    Lihat  juga:  Rolf  Petri,  A  Short  History  of  Western  Ideology.  A  Critical  Account, Bloomsbury Publishing, London, 2018, hlm. 131-133.
bertahan  lama.  Isu  kebangkitan  hantu  komunis  tenggelam  oleh  gosip  tentang kehidupan para artis dan berbagai iklan gaya hidup.
Kalau  pun  ada  yang  menyinggung  soal  Pancasila,  mereka  tidak  bicara substansi,  tapi      karena  ada  pendangdut  yang  mempelesetkan  Sila  Kelima Pancasila  sebagai  bebek  nungging’.  Uniknya,   polemik  kasus  pelecehan  simbol negara  berujung  pada  ide  pengangkatan  pendangdut  ‘si  goyang  itik’  itu  menjadi Duta Pancasila. 5
Kita  hidup  di  era  mayarakat  tanpa  lagi  memegang  ideologi.  Pertanyaan yang  hendak  dikaji  di  sini  adalah:  bagaimana  eksistensi  Pancasila  di  era  paska ideologi?  Demokrasi  liberal  membuat  orang  dan  masyarakat  merasa  tidak  perlu mengubah  dunia  lagi  karena  demokrasi  telah  memberikan  fasilitas  kebebasan. Persoalannya, apakah kita menyerah begitu saja pada realitas dan meninggalkan tanggung jawab sosial?
Ideologi pada era paska ideologi mungkin layu, tapi tidak pernah mati-mati, karena    ia  merupakan  produk  dari  perkembangan  kesadaran  masyarakat  itu sendiri.  Bagaimana  idealnya  Pancasila  dipandang  dan  dimaknai  dalam  konteks sekarang  ini?  Bagaimanakah  pendekatan  metodologis  yang  tepat  dalam mentransformasikan nilai-nilai, budaya dan ideologi Pancasila?
Tulisan  ini  berupaya  mendekati  masalah  tentang  hubungan  antara pemikiran Pancasila dan ideologi dengan membahas gagasan-gagasan dari lintas bidang  disiplin  yang  terkait  dengan  refleksi  tentang  hukum,  yakni  disiplin  teori hukum,  teori-teori  sosial  ( social  theories ),  dan  filsafat  politik.  Sebagaimana layaknya  penelitian  filsafat  hukum,  metodologi  penelitian  ini  bersifat  refleksif- kritis, mempertanyakan eksistensi dan relevansi Pancasila sebagai ideologi di era paska  ideologi.    Penulis  mengawali  dengan  menelusuri  dokumen-dokumen  yang
5 Ide  ini  sempat  diprotes,  misalnya,  di  forum  “serius”  yang  bertajuk  Pelatihan  Untuk  Pelatih Sosialisasi  Empat  Pilar  MPR  bagi  para  dosen  se-Provinsi  Lampung.  Menanggapi  kritik,  Ketua Fraksi  PKB  MPR  RI,  Abdul  Kadir  Karding  yang  menjadi  pembicara  dalam  forum  tersebut mengatakan  bahwa  "Pengangkatan  Zaskia  sebagai  duta  (Pancasila)  ...  karena  sosialisasi  yang dilakukan  para  artis  akan  lebih  gampang  dipublikasikan  oleh  media  dibanding  politisi . ” Isu bebek nungging dan duta Pancasila bahkan menjadi trending topic di media sosial Twitter. Isu itu  sempat  menempati  posisi  teratas  dari  10  trending  topic  Twitter  Indonesia. http://bangka.tribunnews.com/2016/04/10/zaskia-gotik-sila-bebek-nungging-hingga-jadi- duta-pancasila.
berisi  pidato-pidato  para  pendiri  bangsa  untuk  menggali  spirit  awal  perumusan Pancasila.  Metode  penelitian  filsafat  hukum  ini  mengkaji  literatur,  terutama diskursus  ideologi  sebagai  lokus  kajian.  Untuk  menjawab  pertanyaan  eksistensi Pancasila  di  era  paska  ideologi,  penulis  mendialogkan  spirit  ideologi  Pancasila dengan  kenyataan  yang  terus  bergerak,  yakni  bagaimana  ideologi  yang menjanjikan  kemakmuran  dan  keadilan    sosial    di  ranah das  sollen dengan kenyataan  ( das  sein )  di  era  masyarakat  yang  semakin  cair  dan  tidak  lagi memegang  teguh  ideologi.  Penulis  juga  mengkritisi  implikasi  perselisihan- perselisihan  ideologi  besar  yang  berakhir  pada  dominannya  ideologi  tertentu. Meski  penelitian  ini  bersifat  konseptual,  kritik  terhadap  ideologi  dimaksudkan sebagai  sebuah  praksis  yakni,  sebuah tawaran  untuk  mentransformasi  Pancasila sebagai nilai, budaya dan ideologi terbuka di tengah era paska ideologi.

## Pembahasan
Ideologi antara Das Sollen dan Das Sein
Jauh  sebelum  filsuf  dan  sosiolog  Jerman  dari  Mazhab  Frankfurt,  Jürgen Habermas,  menawarkan  demokrasi  deliberatif, 6 para  pendiri  bangsa  telah mempraktikan demokrasi deliberatif sewaktu merumuskan ideologi dalam sidang BPUPKI, sebagaimana dapat dibaca dalam kutipan dari pidato Soekarno berikut:
“Kita  hendak  mendirikan  Negara  Indonesia  Merdeka  di  atas ‘Weltanschauung’  apa?  Nasional  –  Sosialisme  –  kah,  Marxisme  –  kah,  San Min Chu I – kah atau  ‘Weltanschauung’ apakah?” 7
Di  sini,  Soekarno  sadar  bahwa  para  pemimpin  yang  hadir  dalam  sidang  BPUPKI lebih  banyak  perbedaan  ideologinya  dibanding  persamaannya  sehingga  perlu mencari persetujuan “ philosophische grondslag ” atau “ weltanschauung ”.
“ Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya, banyak pikiran  telah  dikemukakan,  macam-macam,  tetapi  alangkah  benarnya
6 Tentang  gagasan  demokrasi  “ deliberative ”  lihat,  Jürgen  Habermas, Communication  and  The Evolution of Society, Heinemann, London, 1979 .
7 Dikutip  dari  pidato  Soekarno  1  Juni    1945  di  depan  Sidang  BPUPKI.  Risalah  Sidang  Badan Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia,  Edisi  IV , Sekretariat  Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 92.
perkataan  Dr.  Soekiman,  perkataan  Ki  Bagoes  Hadikoesoemo,  bahwa  kita harus  mencari  persetujuan,  mencari  persetujuan  faham.  Kita  bersama- sama  mencari  persatuan philosophische  grondslag ,  mencari  satu “ weltanschauung ”  yang  kita  semuanya  setuju.  Saya  katakan  lagi  setuju! Yang saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hadjar setujui, yang  saudara  Sanoesi  setujui,  yang  saudara  Abikoesno  setujui,  yang saudara Lim Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui...” 8
Ketika  menyampaikan  pidatoya  tersebut,  Soekarno  menyinggung  tentang kebangsaan, dan berkali-kali ia meminta maaf. Rupanya pada waktu itu masalah kebangsaan sangat sensitif.
“Saya minta saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain  :  maaf  saya  memakai  perkataan,  “kebangsaan”  ini!  Saya  pun  orang Islam.  Tetapi  saya  minta  kepada  saudara-saudara,  janganlah  saudara- saudara  salah  faham  jikalau  saya  katakan  bahwa  dasar  pertama  buat Indonesia ialah dasar kebangsaan...” 9
Lantas,
“...Karena  itu,  jikalau  tuan-tuan  terima  baik,  marilah  kita  mengambil sebagai  dasar  negara  yang  pertama:  Kebangsaan  Indonesia.  Kebangsaan Indonesia  yang  bulat!  Bukan  Kebangsaan  Jawa,  bukan  Kebangsaan Sumatra,  bukan  Kebangsaan  Borneo,  Selebes,  Bali,  atau  lain-lain,  tetapi kebangsaan  Indonesia  yang  bersama-sama  menjadi  dasar nationale  staat . Maaf,  Tuan  Lim  Koen  Hian,  Tuan  tidak  mau  akan  kebangsaan?  Di  dalam pidato  Tuan,  waktu  ditanya  sekali  lagi  oleh  Paduka  Tuan  Fuku-Kaityoo, Tuan menjawab: Saya tidak mau kebangsaan”.
(“Bukan begitu. Ada sambungannya lagi,” sahut Liem Koen Hian) “Kalau begitu, maaf, dan saya mengucapkan terima kasih, karena Tuan Lim Koen Hian pun menyetujui dasar kebangsaan...” 10
Soekarno  merumuskan  5  (lima)  dasar  Pancasila  dengan  urutan:  1) Kebangsaan  Indonesia;  2)  Internasionalisme,  atau  perikemanusiaan;  3)  Mufakat, atau demokrasi; 4) Kesejahteraan; 5) Prinsip Ketuhanan. Urutan itu menunjukkan bahwa  dasar  yang  ditempatkan  pada  urutan  pertama  bukanlah  Ketuhanan, melainkan  Kebangsaan.  Soekarno  mengusahakan  persatuan  di  antara  kelompok Nasionalis,  Islam,  dan  Komunis.    Di  samping  itu,  Soekarno  juga  merangkul
8 Id .
9 Id .
10 Id ., 96.
kelompok Timur Asing (Cina dan India) dengan menawarkan filsafat San Min Chu- I  dan  Gandhi.  Ketika  menjelaskan  Sila  Kedua,  Soekarno  mengutip  pemikiran Gandhi  bahwa  ” Saya  seorang  nasionalis,  tapi  kebangsaan  saya  adalah perikemanusiaan. My nationalism is humanity ”. 11
Ideologi  dianut  karena  diyakini  akan  membawa  negara-bangsa  ke  arah kemakmuran  dan  keadilan. 12 Pidato  Soekarno  pada  saat  sidang  perumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 menyatakan pandangannya bahwa:
“Saya  di  dalam  3  hari  ini  belum  mendengarkan  prinsip  itu,  yaitu  ‘prinsip kesejahteraan’,  ‘prinsip:  tidak  akan  ada  kemiskinan  di  dalam  Indonesia Merdeka’...  Apakah  kita  mau  Indonesia  Merdeka  yang  kaum  kapitalisnya merajalela,  ataukah  yang  semua  rakyatnya  sejahtera,  yang  semua  orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?” 13
Hatta memasukkan sila keadilan sosial itu ke dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  (selanjutnya  akan  disebut  dengan  UUD  NRI 1945)  dalam  sistem  ekonomi  koperasi,  yakni  Pasal  33  UUD  NRI  1945,  yang berbunyi  “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan.” ‘Asas kekeluargaan’ itu adalah koperasi. 14
Setelah  menjadi  presiden,  Soekarno  konsisten  dengan  prinsip  ‘Keadilan Sosial’, dalam Kursus Pancasila 21 Februari 1958 mengatakan:
“Keadilan  sosial  ialah  suatu  masyarakat  atau  sifat  suatu  masyarakat  adil dan  makmur,  berbahagia  buat  semua  orang,  tidak  ada  penghinaan,  tidak ada  penindasan,  tidak  ada  penghisapan...  Semua  berbahagia,  cukup sandang, cukup pangan... “ 15
11 Id ., 97. 12 Tujuan  dari  setiap  ideologi  politik  adalah  untuk  menghindari  penderitaan  manusia  dengan menggabungkan ide-ide, emosi, dan orang-orang dalam moda produksi perubahan sosial yang mendasar.  Ideologi  harus  memiliki  ketiga  variabel  ini  untuk  mendapatkan  kekuatan  yang diperlukan sehingga berhasil sebagai kekuatan politik. Jadi, alasan penciptaan ideologi politik sebagai  “pelarian”  keluar  dari  ketidakadilan  yang  dirasakan.  Lihat:  Hanna Samir Kassab,  The Power of Emotion in Politics, Philosophy, and Ideology , Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York, 2016, Hlm. 2-9.
13 Wawan Tunggul Alam (ed.), Bung Karno Menggali Pancasila, Gramedia, Jakarta, 2000, Hlm. 25.
14 Muhammad Hatta dan Zainul Yasni, Bung Hatta Menjawab: Wawancara Dr. Mohammad Hatta dengan Dr. Z. Yasni, Cet-3 , Gunung Agung, Jakarta, 1980, Hlm. 199.
15 Wawan  Tunggul  Alam,  Demi  Bangsaku  Pertentangan  Bung  Karno  vs.  Bung  Hatta,  Gramedia, Jakarta, 2003, Hlm. 377 .
Pada  bulan  Juni  1958,  5  (lima)  bulan  setelah  ia  mengumumkan  sistem sosialisme  ala  Indonesia  yang  disebutnya  ‘Sosialisme  Pancasila’,  Soekarno menjelaskan  bahwa  sistem  tersebut  tidak  akan  berhasil  diterapkan  di  Indonesia tanpa  kerjasama  politik  internasional  dengan  negara-negara  lainnya,  yakni negara-negara yang baru merdeka di Asia-Afrika. 16
Ideologi  alih-alih  membawa  kemakmuran  sebagaimana  yang  dijanjikan. Pertikaian  antar  ideologi  justru  mengantarkan  jutaan  manusia  pada  tebing kematian.  Bahkan,  berubah  menjadi  ladang  pembantaian  sesama  manusia  atas nama keagungan cita-cita.
Di  Indonesia  pada  tahun  1965,  misalnya  setelah  gerakan  "30  September" terjadi  pertikaian  antar-ideologi  yang  banyak  mengorbankan  nyawa  manusia. Paska  peristiwa  1  (satu)  malam  itu  menenggelamkan  begitu  banyak  korban. Sekitar 500 (lima ratus) ribu jiwa korban pembantaian massal (versi lain, jumlah lebih  besar  dari  itu)  dan  lebih  dari  10.000  (sepuluh  ribu)  orang  dibuang  tanpa proses peradilan ke Pulau Buru. Implikasinya panjang, jutaan keluarga mengalami perlakuan diskriminasi dan stigma sosial, bahkan residunya masih bisa dirasakan hingga sekarang. 17
Sewaktu Orde Baru berkuasa, volume perselisihan antar ideologi kemudian diperkecil  dan  digantikan  dengan  pelaksanaan  program-program  pemerintah. Pada  masa  rezim  Soeharto,  ideologi-ideologi  di  luar  Pancasila,  terutama komunisme 18 dilarang dipelajari dan kita hanya mengenal ideologi tunggal, yakni Pancasila.  Mendudukkan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  ideologi  menandai berakhirnya politik aliran.
16 Ferry  Hidayat,  Pancasila:  Perspektif  Pendiri  RI  dan  Problematikanya,  STIBA  Pertiwi,  Bekasi, Tanpa Tahun, Hlm. 27.
17 Lihat: Rian Adhivira Prabowo, Homo Sacer 1965: Perampasan Hak dan Pelampauan Atasnya, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2015.
18 TAP  MPRS  XXV/MPRS/1966  tentang  Pembubaran  Partai  Komunis  Indonesia  memuat pernyataan  bahwa  Partai  Komunis  Indonesia  merupakan  organisasi  terlarang  di  seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ketetapan tersebut juga memuat larangan setiap kegiatan untuk  menyebarkan  atau  mengembangkan  paham  atau  ajaran  komunis  atau  marxisme- leninisme. Demikianlah, ketetapan tersebut menjadi aturan induk mengenai larangan paham Marxisme, Komunisme, dan Leninisme.
Tahap demi tahap Pancasila dijadikan sebagai ideologi tunggal yang hanya bisa  ditafsirkan  oleh  negara.  Ideologisasi  tunggal  ini  dilegalisasikan  oleh  rezim Orde  Baru  dengan  dikeluarkan  Tap  MPR  No.  II/1978  tentang  Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  (P4)  serta  Keputusan  Presiden  No. 10/1979  tentang  Pembentukan  Badan  Pelaksana  Pembinaan  dan  Pendidikan  P4 (BP7). Sejak saat itu pola indoktrinisasi ideologi Pancasila dilakukan melalui jalur pendidikan  nasional.  Proses  ini  dilanjutkan  dengan  dikeluarkan  Tap  MPR  No. II/1983  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1985  yang  mengharuskan  semua partai  politik,  golongan  karya,  dan  organisasi  kemasyarakatan  (Ormas) berasaskan  Pancasila.  Ideologisasi  Pancasila  menuntut  kepatuhan,  mereka  yang mencoba berada di luar jalur akan distigmatisasi sebagai “Anti- Pancasila”. 19
Setelah  Orde  Baru  tumbang,  orang  trauma  dan  sudah  ‘letih’  dengan ideologisasi Pancasila. Pada awal reformasi, negara terasa berjalan tanpa ideologi, tidak  tahu  apa  yang  sedang  dan  akan  diperjuangkan.  Tanpa  ideologi,  negara sebagai  organisasi  kekuasaan  hanya  dijadikan  tempat  kumpul,  curhat,  arisan hingga memperkaya diri.
Pancasila  seperti  kunang-kunang  yang  tetap  berkedip  walau  malam semakin  larut.  Sesekali  Pancasila  diperbincangkan  dan  dirindukan  terutama ketika  merosotnya  rasa  kebangsaan  dan  intoleransi  yang  diikuti  meletusnya konflik  di  Sambas,  Sampit,  Aceh,  Jakarta,  Ambon,  Poso,  Lombok  hingga  Tolikara. Ketika  terjadi  konflik,  intuisi  orang-orang  yang  sedang  lemah  biasanya  mencari pegangan  pada  narasi  besar  untuk  mempersatukan  kembali.  Sebagian  orang kemudian  merindukan  kembali  ke  “rumah  Pancasila”  sebagai  pengikat kolektivitas suatu bangsa.

## Masyarakat Paska Ideologi
Ideologi  seperti  " pharmacon ",  ular  yang  membelit  gelas whisky :  bisa sebagai obat sekaligus racun. Sebagai obat, ideologi dibutuhkan sebagai pengikat kolektivitas  untuk  menjadi  sebuah  gerakan  yang  terarah  guna  meraih  cita-cita
19 Peringatan  lahirnya  Pancasila  tanggal  1  Juni  kemudian  diganti  dengan  peringatan  Kesaktian Pancasila  1  Oktober.  Pancasila  sakti,  dianggap  sebagai  azimat.  Ketika  kita  mengatakan Pancasila sakti, ada metafisika yang dipegang dibalik kata Pancasila.
tertentu. Reo M. Cristenson menjelaskan fungsi ideologi, yakni “ to unite people in political  organization  for  effective  political  action.” Lebih  lanjut,  masih  menurut Cristenson, “the  goal  of  ideology  is  to  arouse  feelings  and  incite  action,  and  the power of the ideology derives from its capacity to capture the human imagination and mobilize and unleash human energies .” 20
Ideologi  sebagai  “racun”,  wataknya  yang  dogmatis,  cenderung  mencekik leher  masyarakat  dan  mencegah  pertumbuhan  ide-ide  baru  yang  berseberangan dengan  ideologi  itu  sendiri.  Govand  Khalid  Azees  &  Alejandra  Gaitan-Barrera mengingatkan  bahwa,  “ The  synthesis  of  different  modalities  of  power  and ideological frameworks has ensured an overpowering and suffocating interpellation of the subject .” 21
Ideologi  tidak  pernah  datang  dari  ide  penganutnya,  karena  umumnya bukan  hasil  refleksi  melainkan  doktriner  sehingga  mengerdilkan  daya  kritis penganutnya.  Dalam  masyarakat  ideologis,  menurut  John  Schwarzmantel, pandangan dominan tentang kehidupan yang baik tersebar dalam masyarakat dan membentuk  kesadaran  subjek. 22 Seorang  Hegelian  sangat  percaya  bahwa  roh absolut sebagai kebenaran akhir. 23 Seorang Marxis sangat meyakini bahwa semua persoalan bisa dijelaskan dengan Materialisme Dialektika Historis. 24 Begitu pula, kita menganggap Pancasila adalah inti dari yang paling inti. Ada kebutuhan untuk berpegang  pada  sesuatu  dalam  bentuk  ideologi  atau  semacam  keyakinan  akan kebenaran akhir.
Meminjam cara berpikir Auguste Comte 25 , ideologi dan filsafat dipisahkan. Ideologi  kemudian  diartikan  cenderung  mempertahankan  klaim  kebenaran, sedangkan  filsafat  selalu  membuka  diri  pada  kemungkinan  kebenaran.  Seolah-
20 Reo M. Cristenson (et.al ), Ideologies and Modern Politics , Dodd, Mead & Company,  New York, 1975, hlm. 6.
21 Lihat: Khalid Azees & Alejandra Gaitan-Barrera, Power, Ideology, Politics and the Revolutionary Subject, Critique Journal of Socialist Theor y, Volume 501, 2017, hlm. 45.
22 John Schwarzmantel, Hegemony and Contestation in Post-Ideological Society, ECPR Joint Sessions of Workshops, Uppsala , 13-17 April 2004.
23 G.W.F. Hegel, The Phenomenology of Mind , trans. B.J. Baillie Blackmask Online, 2001, hlm. 7-8,
10, dan 29.
24 Jonathan Wolff, Why Read Marx Today , Oxford University Press, Oxford, 2002, hlm. 21-28.
25 Lihat:  Auguste  Comte ,  A  General  View  of  Positivism  ( 1865), trans.  H.J.  Bridges,  Cambridge University Press, Cambridge , 2009, tanpa halaman.
olah  filsafat  dil  luar  ideologi,  atau  sebaliknya.  Padahal  filsafat  tidak  mungkin bersih sama sekali dari kepentingan ideologis, seperti keyakinan akan kebenaran. Bukankah diskursus dalam filsafat juga ideologi? Karena ideologi dipisahkan dari filsafat, ideologi kemudian dianggap sebagai klaim kebenaran final.
Ideologi  masih  dianggap  sebagai  dasar  dari  sebuah  kelompok,  termasuk dasar  filosofis,  tata  nilai  dan  tata  kelola  hidup  sehari-hari.  Ideologi  diandaikan memiliki  kemampuan  menjelaskan  bahwa  ia  benar  pada  dirinya.  Ideologi diumpamakan sebagaimana matahari, ia tidak perlu mendapat bantuan sinar dari benda  lain  untuk  menyatakan  dirinya  sebagai  sinar,  karena  ia  sendiri  adalah sumber sinar yang menerangi yang lain.
Ideologi  secara  konsep  sering  dipahami  berbeda-beda.  Sesekali  ideologi dicemooh  sebagai  kesadaran  palsu,  ditakuti  seperti  hantu.  Ideologi  kadang berperan  sebagai  dogma,  apabila  realitas  tidak  sama  dengan  ideologi,  maka realitas yang menyesuaikan dengan ideologi. Ideologi memperkosa realitas karena ideologi  diandaikan  lebih  riil  dari  realitas  itu  sendiri.  Di  lain  waktu,  ia  dipuja sebagai keyakinan yang menyerupai agama sehingga penganutnya rela berkorban demi memperjuangkan ideologinya.
Ideologi  memang  berwajah  ganda,  seperti  dikatakan  Ernst  Bloch  yang dikutip ulang generasi penerusnya Douglas Kellner dalam artikel lepasnya “Ernst Bloch, Utopia and Ideology Critique” sebagai berikut,” For Bloch, ideology is “Janus- faced”, two-sided: it  contain errors, mystifications, and techniques of manipulation and domination, but it also contains a utopian residue or surplus that can be used for social critique and to advance progressive politics. ” 26
Para ideolog kapitalisme, misalnya, berlomba-lomba melahirkan teori-teori modernisasi  dan  pembangunan  untuk  membendung  pengaruh  sosialisme  – komunisme  dan  antikapitalisme  di  negara-negara  Ketiga.    Uniknya  dalam  tubuh kapitalisme  sendiri  terjadi  pertarungan  teoritik  antara  Neo  Klasik  (Keynesian) yang  masih  menginginkan  campur  tangan  negara  ( welfare  state )  dengan
26 Douglas Kellner, “Ernst Bloch, Utopia and Ideology Critique Douglas Kellner” dalam artikel lepasnya “Ernst Bloch, Utopia and Ideology Critique”,
http://www.uta.edu/huma/illuminations/kell1.htm (diakses 24 November 2008).
Neoliberalisme  yang  menghendaki  kedaulatan  pasar  sepenuhnya.  Pertikaian saudara  ini  “diselesaikan”  Neoliberalisme  dengan  pembagian  peran:  Milton Friedman  melucuti  pemikiran  ekonomi  Neo  Klasik 27 dan  Frederick  von  Hayek melawan sosialis-komunis 28 dengan ditunjang lembaga dana internasional ( World Bank , IMF, WTO, dan sebagainya).
Di  sisi  yang  berseberangan,  para  teoritisi  sosialis-komunis  melahirkan teori-teori  yang  menelanjangi  keserakahan  kapitalisme  sekaligus  kritik  (anti) terhadap kapitalisme seperti teori “Materialisme-Dialektika-Historis” (Karl Marx), teori  “Strukturalis”  (Althusser),  teori  “Hegemoni”  (Antonio  Gramsci),  dan  teori ketergantungan (Samir Amin, Ande Gunder Frank, dan sebagainya). 29
Selain  itu,  dalam  kelompok  “kiri”  muncul  teori  “Kritis”  (Max  Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse,  dan sejumlah penerusnya) yang berusaha menyingkap  dan  menyobek  selubung-selubung  ideologis  yang  menutupi kenyataan  tak  manusiawi  dari  kesadaran  manusia.  Dengan  membuka  kedok- kedok ideologis dalam segala hal -termasuk bangunan teori Kritis itu sendiri- teori Kritis  hendak  mengajukan  kembali  maksud  dasar  Marx,  yaitu  membebaskan manusia  dari  belenggu  penindasan  dan  pengisapan,  tetapi  secara  kritis  dan antidogmatis. 30
Di  luar  kubu  kapitalisme  dan  sosialisme,  muncul  Posmodernisme  sebagai kritik  terhadap  modernisme  dan  keluar  dari  tradisi enlightenment .  Meski beraneka  warna,  filsafat  bernapaskan  posmodernisme  bersatu  dalam  penolakan “cerita-cerita besar” ( grand narrative ) penyelamatan manusia, menolak pemikiran dikotomis  ( binary  opposition ),  dan  menolak  obyektivitas  ilmu  pengetahuan. Penekanan posmodernisme pada right of different (hak untuk berbeda) sehingga tidak  ada  kebenaran  tunggal  (yang  ada  adalah  “kebenaran  dan  kebenaran”).
27 Lihat: Milton  Friedman,  Capitalism  and  Freedom,  University  of  Chicago  Press,  Chicago ,  1962, tanpa halaman.
28 F. A Hayek, The Fatal Conceit: The Errors of Socialism, Vol.  1  of The Collected Works of F. A. Hayek, e d. W. W. Bartley III, University of Chicago Press, Chicago , 1989.
29 Widodo  Dwi  Putro,  Pertikaian  Ideologi:  Dari  “Hubungan  Produksi”  sampai  “Kesadaran”  , Kompas, 23 September 2002.
Dengan  gaya  dekonstruksinya,  posmodernisme  memutus  ( discontinuity )  rantai perdebatan “kanan-kiri” beserta seluruh rasionalitas yang membenarkannya. 31
Pada  paruh  kedua  abad  ke-20,  kita  menyaksikan  bahwa  era  perang ideologi akan berakhir dengan kemenangan kapitalisme-liberal. Pada awal 1960- an,  para  penulis  Prancis  dan  Amerika,  Raymond  Aron,  Daniel  Bell,  dan  Seymour Martin Lipset menulis tentang “akhir ideologi”. 32 30 (tiga puluh) tahun kemudian, Francis  Fukuyama,  menangkap  semangat  paska  runtuhnya  pemerintahan otoritarian  pada  1970-an  dan  1980-an  di  Eropa,  Amerika  Selatan,  dan  lain-lain (Yunani,  Spanyol,  Argentina,  Brazil,  dan  sebagainya)  mendahului  runtuhnya komunisme  sesudah  1989.  Ia  memotret  gerakan  menuju  demokrasi  dan kapitalisme sebagai bagian dari pola umum evolusi sejarah. Fukuyama menyebut zaman  ini  sebagai  “titik  akhir  dari  evolusi  ideologis  manusia  dan  bentuk  final “pemerintahan  manusia”.  Alasannya,  telah  terjadi  kesepakatan  luar  biasa berkenaan  dengan  pengakuan  terhadap  demokrasi  liberal  sebagai  sistem  yang diterima di seluruh dunia. 33
Fukuyama    cenderung  melihat  perkembangan  ideologi    berjalan  linier  - padahal ideologi bukan seperti film India, dimana skenario bercerita yang benar pada  akhirnya  akan  menang  karena  dilindungi  oleh  para  dewa.  Kemenangan kapitalisme,  mungkin  lebih  disebabkan  pendukungnya  mempunyai  kekuatan, bukan karena teori itu lebih manusiawi, lebih baik, apalagi lebih benar.
Sementara eksistensi ideologi Pancasila - yang diartikan bukan kapitalisme dan bukan sosialisme - nyaris tak terdengar dalam pertarungan ideologi-ideologi besar  itu.    Kita  hanya  menyaksikan  kebijakan  tambang,  pengusahaan  hutan, sumberdaya  air,  agraria  dan  barang  publik  lainnya  yang  pengelolaannya diserahkan  kepada  privatisasi  swasta  sudah  cukup  menjelaskan  ke  arah  mana ideologi kita berjalan.
31 Id .
32 Lihat: Raymond Aron, The Opium of the Intellectuals , Norton, New York, 1962, tanpa halaman; Daniel  Bell,  The  End  of  Ideology,  The  Free  Press,  New  York,  1960 ,  tanpa  halaman; Seymour Martin Lipset, Political Man, Heinemann, London, 1960 .
33 Lihat: Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man , The Free Press, New York, 1992, tanpa  halaman.  Lihat  juga: Eliane  Glaser,  Anti-Politics:  On  the  Demonization  of  Ideology, Authority and the State, Repeater Books, London, 2018 , hlm. 41-43.
Kalau  anda  berwisata  ke  Pulau  Lombok  hampir  sepanjang  pantai  yang melingkari  pulau  itu  telah  habis  dikapling-kapling  investor.  Atau,  kita  pergi  ke daerah  yang  lebih  terpencil  seperti  pulau-pulau  kecil  di  sekitar  Banda  Naira, Maluku -tempat pengasingan Hatta, Sjahrir, Tjipto Mangoenkoesoemo– juga telah dikapling-kapling investor. Sementara di daerah urban, kita melihat pabrik-pabrik multinasional milik kapitalis global telah lama berdiri kokoh di daerah Cikarang, Cengkareng, Tambun, Karawang, Cikampek, Sidoarjo, Pasuruan dan lain-lain.
Potongan  bukti  empiris  itu  apabila  diabstraksikan  cukup  menandakan meredupnya ideologi alternatif di luar kapitalisme, bersama dengan dominannya neo-liberal, 34 seolah berakhir pula cita-cita keadilan sosial.
Perayaan  kematian  ideologi-ideologi  di  luar  kapitalisme  menyebabkan kekosongan cangkang  metafisika tidak dengan sendirinya dibiarkan melompong. Kekosongan  cangkang  metafisika  segera  diisi  ideologi  yang  paling  tua,  yakni ideologi  berbasis  agama.  Paradoksnya,  pengisian  oleh  radikalisasi  agama  ini terjadi secara “sadomakis”, yakni mempunyai potensi menghancurkan  demokrasi tempat  di  mana  ia  tumbuh. 35 Ideologi  berbasis  agama  sebenarnya  bukan  hanya monopoli Islam. 36 Agama-agama lain telah mengenal ideologisasi agama jauh lebih
34 Rachel  S.  Turner  menggambarkan  bagaimana  neo-liberal  menjadi  ideologi  yang  dominan.  Ia menuliskan, “ The final dominant principle of neo-liberalism is private property. A system of full private  ownership  forms  an  indispensable  part  of  a  neo-liberal  social  order,  reinforcing  the irreplaceable  value  of  the  individual  against  the  collective.  To  neo-liberals,  the  institution  of private property and its corollary, the free  market, act as a vehicle for  decentralising decision- making  and  for  placing  it  at  the  level  of  the  individual.  The  concept  goes  to  the  heart  of  the public–private divide and, consequently, of liberalism itself, by conceptually delineating a sphere of private ownership and autonomy that no state institution may legitimately invade .” Rachel S. Turner,  Neo-Liberal  Ideology,  History,  Concepts  and  Policies  5,  Edinburgh  University  Press, Edinburgh, 2008, hlm. 192.
35 Robertus Robet, Manusia Politik: Subyek Radikal dan Politik Emansipatoris di Era Kapitalisme Global menurut Slavoj Zizek , PT Wahana Aksi Kritika, Tangerang, 2010, hlm. 9.
36 Ibn Warraq membahas beberapa kesalahpahaman tentang penyebab terorisme Islam. Banyak sarjana  menolak  untuk  mempertimbangkan  kepercayaan  para  teroris,  dan  banyak  yang tampaknya berpikir bahwa  "terorisme Islam" telah  muncul hanya dalam empat  puluh tahun terakhir. Banyak analis percaya bahwa Amerika Serikat menjadi sasaran karena kebijakan luar negerinya,  sementara  yang  lain  berpendapat  bahwa  kita  harus  menggali  akar  penyebab kemiskinan  sosial  ekonomi.  Ibn  Warraq    meneliti  serius  kepercayaan  para  jihadis.    Menurut Ibn  Warraq,  tindakan  ISIS,  Taliban  atau  kelompok  jihadis  lainnya  bukanlah  tindakan kekerasan  acak  oleh  gerombolan  psikopat,  frustrasi  seksual,  pengacau  yang  miskin,  tetapi operasi  yang  direncanakan  dengan  cermat  dan  strategis  yang  merupakan  bagian  dari kampanye  panjang  oleh  orang-orang  yang  berpendidikan  yang  ingin  mewujudkan pembentukan  negara  Islam  berdasarkan  syariah,  Gerakan  jihadis,  telah  muncul  pada  abad
awal  misalnya  Kristen  Evangelikal,  Neo-Calvinis,  fundamentalisme  Hindu,  dan sebagainya. 37

## Refleksi
Abad  21  ini  kita  menghadapi  situasi  pergeseran  paradigma  yang  sangat mendasar  dan  terlihat  saling  berkontradiksi.  Tendensi-tendensi  kontradiksi  itu terlihat  sama  kuat.  Di  satu  sisi,  selesainya  perang  dingin,  volume  ideologisasi semakin mengecil dan masyarakat semakin pragmatis, tetapi pada saat yang sama, di  sisi  yang  lain,  dogmatisme  muncul  dalam  bentuk  fundamentalisme  agama semakin  menguat.  Di  tambah,  ‘bakteri’  korupsi  semakin  berkembang  biak menggerogoti  sendi-sendi  negara  bangsa  hingga  menjadi  semakin  ringkih.  Inilah tantangan Pancasila pada abad 21.
Secara  normatif  Pancasila  adalah  ideologi  bangsa.  Dikatakan  normatif karena  pernyataan  itu  berada  di  level  seharusnya,  dan  bukan  senyatanya.  Kita mendudukkan  Pancasila  sebagai  ideologi  yang  final,  namun  disadari  atau  tidak, bangsa  ini  telah  berjalan  terlalu  jauh  ke  arah  kapitalisme,  juga  mulai  ke  arah tebing    intoleransi.  Kita  nyaris  tidak  pernah  merefleksikan  eksistensi  Pancasila, karena  apa  yang  final  tidak  perlu  direfleksikan.  Sebagai  ideologi  yang  final, Pancasila dianggap sumber dari segala sumber hukum. Pancasila diandaikan telah memuat  segala-galanya  sehingga  suatu  sistem  hukum  dapat  diciptakan  dari mengambil saripati Pancasila dengan jalan deduksi.  Pancasila diandaikan sebagai konsep  metayuridis  yang  sudah  jelas,  seperti  “Lampu  Aladin”  yang  jika  kita menginginkan  apa  saja  akan  terkabul.  Aksioma  ini  jelas  menyederhanakan persoalan,  karena  Pancasila  hanya  memuat  serangkaian  nilai-nilai  yang  masih abstrak.  Implikasinya  seperti  reifikasi,  yang  tidak  ada  kemudian  dibendakan seolah-olah konkrit.
ketujuh  dengan  berusaha  untuk  menghidupkan  kembali  Islam  yang  “benar”,    dan  hendak mengganti ideologi yang tidak sesuai dengan cita-cita Islam paling awal. Ibn Warraq meneliti dengan teliti tulisan-tulisan para pemikir Islam kunci di masa lalu, seperti Ibn Taymiyyah, dan aktivis  modern,  dari  Mawdudi  hingga  Khomeini.    Lihat: Ibn  Warraq,  The  Islam  in  Islamic Terrorism: The Importance of Beliefs, Ideas, and Ideology, New English Preview Press, Nashville, 2017 .
37 Lihat: As’ad Said Ali, Pertarungan Ideologi:Indonesia Kini, 5 Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen, Maret – April 2009, hlm.29-41.
Ideologi-ideologi  lain  seperti  sosialisme  dan  kapitalisme  memberi pedoman  yang  jelas  mulai  dari  dasar  teoritik  hingga  pada  instrumen operasionalnya  sehingga  cenderung  rigid-deduktif.  Sementara  Pancasila  “hanya” serangkaian 5 (lima) sila yang abstrak. Tetapi Pancasila seringkali diklaim digali dari  kepribadian  bangsa.  Padahal  Pancasila  lahir  dari  proses  perdebatan  dan konsensus  pada  masa  darurat-politik  yang  menyatukan  pandangan-pandangan yang  berbeda  waktu  itu  dari  kalangan  nasionalis,  agama,  dan  sosialis  (lihat, dokumen sidang BPUPKI) terutama untuk mempersiapkan dasar yang di atasnya akan dibangun bangunan negara Indonesia merdeka.
Sidang  BPUPKI  merupakan  laboratorium  yang  istimewa  untuk  melihat bagaimana  ideologi  atau  cita-cita  masyarakat  masa  depan  bisa  diperbincangkan secara  deliberatif  dan  terbuka  untuk  diperbaharui.  Kekeliruan  kita,  menganggap konsensus para pendiri bangsa tersebut sebagai suatu yang final sehingga nyaris tidak pernah direfleksikan.
Bercermin  dari  pengalaman  deliberatif  para  pendiri  bangsa,  seharusnya Pancasila  dilihat  bukan  hanya  ideologi  melainkan  juga  filsafat  yang  membuka ruang  diskursus. Kelebihan Pancasila dibanding ideologi-ideologi lain yang  rigid, ia serangkaian 5 (lima) sila yang abstrak sehingga masih memungkinkan sebagai ideologi yang terbuka untuk ditafsirkan.
Setelah  reformasi,  secara  retorik  banyak  orang  mengatakan  sebaiknya Pancasila  bukan  lagi  ideologi  tertutup  melainkan  sebagai  ideologi  terbuka.  Jika benar  mendudukkan  Pancasila  sebagai  ideologi  terbuka,  berarti  mengandaikan Pancasila sebagai ideologi yang belum selesai, tetapi proses yang “menjadi”.
Lalu, apakah ideologi tidak berakhir pada pluralitas sehingga tidak ada lagi ikatan  kolektif  dalam  negara  bangsa?    Atau  kemungkinan  yang  terburuk,  negara terancam “punah” karena fundamen negara di”modifikasi”?
Idealnya,  Pancasila  menjadi  ‘ideologi’  yang  terus  “menjadi”  yakni,  setiap orang  diberikan  ruang  mengimajinasikan  bagaimana  tentang  masa  depan masyarakat  Pancasila  yang  dicita-citakan.    Tentu,  satu  hal  Pancasila  sebagai ideologi, ada lapisan nilai-nilai dasar yang disepakati untuk tidak diubah misalnya 5 (lima) sila sebagai ‘engsel’ bangsa.
Dari satu sudut pandang kiranya dapat dinyatakan bahwa dalam pluralitas, tentu  masih  ada  titik-titik  kesamaan  yang  menjadi  ikatan  kolektivitas bermasyarakat,  karena  jika  tidak  maka  semuanya  akan  berjalan  sendiri-sendiri. Artinya,  pluralitas  tidak  berakhir  pada incommensurable, suatu  yang  tak  dapat dibandingkan.  Toh  buktinya,  negara  tidak  bubar  atau  punah,  dan  kehidupan bermasyarakat  masih  berlangsung  hingga  sekarang  meski  ideologi  tidak  bekerja karena  sedang dirawat di ruang Intensive Care Unit (ICU).
Pada fase ‘krisis’ ini, yang diperlukan adalah refleksi kritis disertai dengan pengambilan sikap atau aksi yang nyata merespon situasi paska ideologi. Selama ini, tanggung jawab pengembanan Pancasila seolah hanya berada di pundak guru Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn),  atau  para  elite  yang  duduk  di  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Praksis  pembelajaran  pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  juga relatif monoton dan doktriner. Pendidikan Pancasila lebih menghafal materi yang diambil dari buku teks pelajaran saja, tetapi lepas dari realitas sosial yang terjadi di masyarakat.
Pada  era  paska  ideologi,  tidak  mungkin  memaksakan  ideologi  untuk diyakini  begitu  saja,  atau  cara  yang  lebih  hegemonik  yaitu  penundukan  tanpa perlawanan. Baik praktik dominasi maupun hegemoni membuat ideologi menjadi beku,  tidak  berkembang,  dan  seringkali  menutupi  praktik  diskriminasi, ketidakadilan, intoleransi dan sejenisnya yang terjadi di sekitarnya. Di sinilah seni ideologi  di  era  paska  ideologi,  menari  “ whirling  dervhises ”  di  tengah  masyarakat yang apatis dengan narasi-narasi besar.
Lebih jauh, saya tertarik dengan kehidupan sel. Sebagaimana temuan para ahli  biologi  masing-masing  kita  terdiri  dari  kombinasi  lebih  dari  30  (tiga  puluh) trilyun  sel  individual.  Jumlah  itu  jauh  lebih  besar  dibanding  jumlah  bangsa Indonesia.  Setiap  sel  dan  mikro  organisme  itu  adalah  mahluk  individual  yang dengan kemampuan sendiri mengarahkan diri-sendiri, bergabung bersama dalam suatu aliansi yang mengatur diri sendiri dan terus menerus memperbaharui diri. Sepanjang  umurnya,  organisme  itu  memperbaharui  tatanan  fisiknya  melalui kematian dan penggantian sel. Dalam tubuh manusia, kira-kira tiga milyar sel mati
setiap  menit  yang  masing-masingnya  secara  sepadan  digantikan  oleh  sebuah sel hidup  sejenis.  Artinya,  setiap  mahluk  hidup  mempunyai  pengetahuan  dan kesadaran  batin  tentang  dirinya  sendiri. Menariknya,  jika  timbul  kebutuhan khusus,  seperti  ketika  dalam  keadaan  terluka,  sumber-sumber  yang  tersedia langsung  diarahkan  pada  sel-sel  yang  tepat.  Karakter  sel  yang  mengagumkan mempunyai  kehidupan  untuk  bekerjasama  secara  tolong  menolong.  Tidak  ada penumpukan  bagi  kepentingan  diri-sendiri. 38 Saya  mengimajinasikan,  apabila setiap  warga  merefleksikan  Pancasila  sebagaimana  sel  yang  merawat sustainibiltas  “ living  system ”nya  tanpa  merasakan  sebagai  beban,    maka  dalam kehidupan  sehari-hari  Pancasila  menjadi  nilai,  budaya  dan  ideologi  yang  hidup, karena dijalankan dengan kesadaran otonom.
Pengembanan  nilai-nilai  Pancasila,  tidak  cukup  dipelajari  sebagai pengetahuan,  melainkan  juga  ditransformasikan  pada  ranah  afektif  dengan merespon  masalah  kekinian.  Dalam  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk misalnya,  Pancasila  menegaskan  posisi  ideologinya  menjamin  keadilan multikultural  yang  melindungi  semua  kelompok  yang  ada  di  dalam  masyarakat, baik  yang  minoritas  maupun  mayoritas.  Keadilan  multikultural, tidak  hanya menekankan  soal  keragaman,  melainkan  juga  mencairkan  sekat-sekat  yang menyebabkan  intoleransi  dengan  membuka  dialog  atau  diskurus  multi-identitas kebangsaan. Hal ini berarti keadilan multikultural bukan hanya dibebankan pada pundak  negara,  yang  tak  kalah  penting  adalah  kesadaran  toleransi  warga masyarakat atas keragaman.
Sebagai  ‘kontras  penanda’,  Pancasila  juga  perlu  menegaskan  dirinya sebagai  ideologi  yang  berbeda  dengan  ideologi  dominan,  kapitalisme.  Sistem kapitalisme  yang  bertumpu  pada  mekanisme  pasar  tidak  hanya  menyebabkan kesenjangan sosial, melainkan juga sebagai penyebab ketidakadilan sosial di mana kelompok  rentan  terpelanting  ke  pinggir.  Negara  tidak  boleh  pasif  dan
38 Robert A. Weinberg, “ How Cancer Arises ,” https://courses.washington.edu/gs466/readings/Weinberg.pdf  (diakses pada tanggal 21 April 2019).  Lihat juga, Humberto R. Maturana dan Francisco J. Varela, Autopoiesis and Cognitio n, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1980.
menyerahkan  kedaulatannya  pada  mekanisme  pasar,  melainkan  harus  hadir memperluas distribusi  misalnya melalui program landreform dan pengalokasian anggaran  untuk  kepentingan  publik  ( public  expenditure )    dalam  Anggaran Pembelanjaan  Biaya  Negara  (APBN)  dan  kebijakan  publik  yang  mengikat  untuk menjamin  pemerataan  dan  kompensasi  bagi  mereka  yang  tercecer  dalam pembangunan.

## Daftar Pustaka
Buku: Auguste Comte, A General View of Positivism (1865) , trans. H.J. Bridges, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
Daniel Bell, The End of Ideology, The Free Press, New York, 1960. Daniel Bell, The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in Fifties, The Free Press, New York, 1960.
Eliane  Glaser,  Anti-Politics:  On  the  Demonization  of  Ideology,  Authority  and  the State, Repeater, Books, London, 2018.
F. A. Hayek, The Fatal Conceit: The Errors of Socialism, Vol. 1 of The Collected Works of  F.  A.  Hayek,  ed. W.  W.  Bartley  III,  University  of  Chicago  Press,  Chicago, 1989.
Ferry  Hidayat,  Pancasila:  Perspektif  Pendiri  RI  dan  Problematikanya,  STIBA Pertiwi, Bekasi, tanpa tahun.
Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, The Free Press, New York,
1992.
G.W.F. Hegel, The Phenomenology of Mind, trans. B.J. Baillie, Blackmask Online, 2001. Hanna Samir  Kassab,  The  Power  of  Emotion  in  Politics,  Philosophy,  and  Ideology , Palgrave Macmillan, New York, Basingstoke, 2016.
Humberto  R.  Maturana    dan  Francisco  J.  Varela,  Autopoiesis  and  Cognition, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1980.
Ibn  Warraq,  The  Islam in  Islamic  Terrorism:  The  Importance  of  Beliefs,  Ideas,  and Ideology, New English Preview Press, Nashville, 2017.
Jonathan Wolff, Why Read Marx Today, Oxford University Press, Oxford, 2002. J ü rgen  Habermas,  Communication  and  The  Evolution  of  Society,  Heinemann, London, 1979.
Milton  Friedman,  Capitalism  and  Freedom,  University  of  Chicago  Press,  Chicago,
1962.
Muhammad  Hatta  dan  Zainul  Yasni,  Bung  Hatta  Menjawab:  Wawancara  Dr. Mohammad Hatta dengan Dr. Z. Yasni, Gunung Agung, Jakarta, 1980.
Rachel  S.  Turner,  Neo-Liberal  Ideology,  History,  Concepts  and  Policies,  Edinburgh University Press, Edinburgh, 2008.
Raymond Aron, The Opium of the Intellectuals, Norton, New York, 1962.
Reo  M.  Cristenson  (et.al),  Ideologies  and  Modern  Politics,  Dodd,  Mead  &  Company, New York, 1975.
Rian  Adhivira  Prabowo,  Homo  Sacer  1965:  Perampasan  Hak  Dan  Pelampauan Atasnya, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2015.
Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
Edisi ke IV, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998.
Robertus Robet, Manusia Politik: Subyek Radikal dan Politik Emansipatoris di Era Kapitalisme  Global  menurut  Slavoj  Zizek,  PT.  Wahana  Aksi  Kritika, Tangerang, 2010.
Rolf  Petri,  A  Short  History  Western  Ideology.  A  Critical  Account,  Bloomsbury Publishing, London, 2018.
Seymour Martin Lipset, Political Man, Heinemann, London, 1960.
Wawan  Tunggul  Alam  (ed.), Bung  Karno  Menggali  Pancasila ,  Gramedia,  Jakarta, 2000.
Wawan Tunggul Alam, Demi Bangsaku Pertentangan Bung Karno vs. Bung Hatta, Gramedia, Jakarta, 2003.
Zygmunt Bauman, Liquid Modernity , Polity Press, Cambridge, 2000.
Artikel:
As’ad  Said  Ali,    Pertarungan  Ideologi:  Indonesia  Kini,  5  Jurnal  Intelijen  &  Kontra Intelijen Maret – April 2009.
John Schwarzmantel, Hegemony and Contestation in Post-Ideological Society , Paper to  be presented  at  the ECPR  Joint  Sessions  of Workshops,  Uppsala,  13-17 April 2004.
Khalid  Azees  &  Alejandra  Gaitan-Barrera, Power,  Ideology,  Politics  and  the Revolutionary Subject , 45 Critique Journal of Socialist Theory 2017.
Michael Freeden, Confronting The Chimera of A ‘post-ideological’’ Age , Paper to be presented  at  the  ECPR  Joint  Sessions  of  Workshops,  Uppsala,  13-17  April 2004.
Widodo  Dwi  Putro,  Pertikaian  Ideologi:  Dari  “Hubungan  Produksi”  sampai “Kesadaran” , Kompas, 23 September 2002.

## Internet:
https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-ideological. http://bangka.tribunnews.com/2016/04/10/zaskia-gotik-sila-bebek-nungging- hingga-jadi-duta-pancasila.
Douglas Kellner, “ Ernst Bloch, Utopia and Ideology Critique Douglas Kellner” dalam artikel lepasnya “Ernst Bloch, Utopia and Ideology Critique ”, diakses pada tanggal 28 November 2008 dalam http://www.uta.edu/huma/illuminations/kell1.htm Robert A. Weinberg, “ How Cancer Arises ,” diakses pada tanggal 22 April 2019 dalam https://courses.washington.edu/gs466/readings/Weinberg.pdf
Peraturan:
TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.