## Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Desa Bangun Purba  Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal
Riadhotun Nur 1) ; Tunggul Sihombing 2)
1) Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
2) Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
Email: 1) riadhotunnur@gmail.com ; 2) tlumbantoruan@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  agraris  yang  sebagian  besar  penduduknya  bekerja  di bidang  pertanian.  Pertanian  di  Indonesia    memiliki  peranan  sangat  penting  dalam  upaya  pemenuhan kebutuhan  pokok  yang  merupakan  kebutuhan  mendasar  bagi  masyarakat.  Dalam  penyelenggaraan pemerintahan pertanian diatur oleh Dinas Pertanian sebagai unsur pelaksana urusan dibidang pertanian, yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  ketahanan  pangan.  Kecukupan  pangan  perlu  diperhatikan  karena pangan  merupakan  kebutuhan  mendasar  dalam  mempertahankan  hidup  bagi  setiap  orang.  Kebutuhan pangan  terus  meningkat  dikarenakan  jumlah  penduduk  yang  terus  meningkat.  Dalam  penyelenggaraan pemerintahan pertanian diatur oleh Dinas Pertanian sebagai unsur pelaksana urusan dibidang pertanian. Seperti  yang  diketahui  tujuan  dari  pertanian  di  Indonesia  yaitu  untuk  meningkatkan  ketahanan  pangan. Dalam  penyediaan  kebutuhan  pokok  pangan    untuk  masyarakat  sudah  menjadi  tugas  dari  Dinas Pertanian. Kecukupan pangan perlu diperhatikan karena pangan merupakan kebutuhan mendasar dalam mempertahankan hidup bagi setiap orang. Kebutuhan pangan di Indonesia tidak pernah menurun tetapi lebih  meningkat  disebabkan  meningkatnya  jumlah  penduduk.  Ketersediaan  pangan  yang  lebih  kecil

## ARTICLE HISTORY
Received [115 November 2022] Revised [30 November 2022] Accepted [19 Desember 2022]

## ABSTRAK
Penyaluran  pupuk  bersubsidi  merupakan  proses  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  dari pelaksana  subsidi  pupuk  sampai  dengan  petani  sebagai  konsumen  akhir.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  secara  rinci  efektivitas  implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani di Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah  Sorik  Merapi  Kabupaten  Mandailing  Natal.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  kebijakan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Bangun  Purba  masih memerlukan pembenahan karena belum efektif. Dari segi pendekatan sumber masih belum efektif  karena  adanya  staf  yang  kurang  memadai  dalam  memberikan  informasi  kepada petani, tetapi dalam pemenuhan fasilitas sudah dikatakan efektif. Pada pendekatan proses, pelaksanaan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  masih  mengalami  keterlambatan,  kemudian pupuk  bersubsidi  yang  disalurkan  juga  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  para  petani,  harga pupuk  bersubsidi  juga  mengalami  kenaikan  yang  menjadi  kesulitan  bagi  para  petani.  Dari segi  pendekatan  sasaran,  penyaluran  pupuk  bersubsidi  sudah  efektif  karena  pengecer  di Desa Bangun Purba hanya memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani yang terdaftar saja.

## ABSTRACT
Subsidized  fertilizer  distribution  is  the  process  of  distributing  subsidized  fertilizer  from fertilizer subsidy implementers to farmers as final consumers. This study aims to determine and  describe  in  detail  the  effectiveness  of  implementing  subsidized  fertilizer  distribution policies  for  farmers  in  Bangun  Purba  Village,  Lembah  Sorik  Merapi  District,  Mandailing Natal  Regency.  The  research  method  used  is  descriptive  method  with  a  qualitative approach.  Data  collection  techniques  were  carried  out  by  interviews,  observation,  and documentation.  The  results  showed  that  the  implementation  of  the  subsidized  fertilizer distribution policy in Bangun Purba Village still needed improvement because it was not yet effective.  In  terms  of  the  source  approach  it  is  still  not  effective  because  there  are inadequate  staff  in  providing  information  to  farmers,  but  in  terms  of  fulfilling  facilities  it  is said  to  be  effective.  In  the  process  approach,  the  implementation  of  the  distribution  of subsidized  fertilizers  is  still  experiencing  delays,  then  the  subsidized  fertilizers  that  are distributed  are  also  not  in  accordance  with  the  needs  of  farmers,  the  price  of  subsidized fertilizers  has  also  increased  which  is  a  difficulty  for  farmers.  In  terms  of  the  targeting approach,  the  distribution  of  subsidized  fertilizers  has  been  effective  because  the  retailers in Bangun Purba Village only provide subsidized fertilizers to registered farmers.
KEYWORDS
Effectiveness, Policy Implementation, Subsidized Fertilizer
This is an open access article under the CC –BY-SA license
dibandingkan dengan kebutuhan yang ada dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Dengan jumlah penduduk  yang  terus  mengalami  peningkatan  maka  masalah  dan  tantangan  dalam  pemenuhan kebutuhan  pangan  menjadi  lebih  besar,  sehingga  pemenuhan  kebutuhan  pangan  harus  lebih diperhatikan.
Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pangan adalah  dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya ketersediaan pangan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam pertanian salah satunya yaitu  dengan adanya  penyediaan  pupuk  bersubsidi  bagi  para  petani  khususnya  di  Desa Bangun  Purba Kabupaten Mandailing Natal.
Penerapan  kebijakan  pupuk  bersubsidi  sudah  ada  sejak  tahun  1970-an,  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan  berimbang  spesifik  lokasi,  serta  untuk  meningkatkan  produktivitas  dan  produksi  pertanian dalam  rangka  meningkatkan  ketahanan  pangan  nasional.  Salah  satu  subsidi  disektor  pertanian  adalah subsidi pupuk. Pupuk bersubsidi merupakan suatu bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para petani guna untuk meningkatkan mutu dari hasil pertanian atau perkebunan di Indonesia.
Penulis melihat bahwa petani yang mendapat pupuk bersubsidi adalah petani yang telah memiliki Kartu  Kependudukan  (KTP),  petani  tanaman  pangan,  hortikultura  dan  perkebunan  yang  memiliki  lahan kurang  dari  2  hektar,  petani  yang  terdaftar  pada  kelompok  tani  dan  masuk  dalam  Sistem  Informasi Penyuluh Pertanian  (SIMLUHTAN), dan petani harus masuk dalam Program Elektronik RDKK (e-RDKK). Penyaluran  pupuk  bersubsidi  sangat  diperlukan  bagi  para  petani  di  berbagai  daerah  Indonesia  karena mayoritas  petani di  Indonesia  memiliki penghasilan  menengah  ke  bawah  dan  memerlukan  pupuk  untuk bertani.  Harga  pupuk  yang  tinggi  membuat  para  petani  berfikir  untuk  membelinya,  maka  penyaluran pupuk  bersubsidi  dari  pemerintah  tersebut  sangat  berguna  bagi  para  petani  karena  mereka  dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas yang baik.
Penulis  menemukan  bahwa  penyaluran  pupuk  subsidi  harus  sesuai  dengan  prinsip  6(enam) tepat  yaitu  tepat  jenis,  tepat  jumlah,  tepat  harga,  tepat    tempat,  tepat  waktu,  dan  tepat  mutu.  Harga Eceran  Tertinggi  (HET)  Pupuk  Bersubsidi  berbeda-beda,  di  mana  harga  pupuk  bersubsidi  untuk  Pupuk Urea,  Rp.2.250,-per  kg,  Pupuk  SP-36,  Rp.2.400,-per  kg,  Pupuk  ZA,  Rp.1.700,-per  kg,  Pupuk  NPK, Rp.2.300,-per kg, Pupuk NPK Formula Khusus, Rp.3.300,-per kg, Pupuk Organik Granul, Rp.800,-per kg, dan  Pupuk  OrganikCair,  Rp.20.000,-per  kg.    HET  pupuk  bersubsidi  tersebut  berlaku  untuk  pembelian oleh petani di Lini IV (pengecer resmi) dalam kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pupuk bersubsidi dalam kemasan  ditetapkan yaitu untuk Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan Pupuk NPK Formula Khusus 50 Kg per Kemasan, sedangkan untuk Pupuk Organik ditetapkan 40 Kg per Kemasan.
Teori yang penulis gunakan sebagai pemandu ialah teori efektivitas dari Hari Lubis dan Martani Huseini.  Efektivitas  merupakan  unsur  pokok  aktivitas  untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  telah ditentukan  sebelumnya,  di  mana  efektivitas  memiliki  pendekatan  utama  yaitu  pendekatan  sumber ( resource  approach ),  pendekatan  proses ( process  approach ),  dan  pendekatan  sasaran  ( goal  approach ) Lubis dan Huseini (1987:55).
Terkait dengan efektivitas implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba,  penulis  menemukakan  permasalahan  seperti  kurang  memadainya  pegawai  atau  penyuluh pertanian  lapangan  yang  bertugas  di  Desa  Bangun  Purba  yang  kurang  memberikan  informasi  kepada kelompok tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi, hal ini diketahui karena ada keluhan masyarakat yang masih  kurang  paham  dalam  proses  penyaluran  pupuk  bersubsidi.  Ketidakpahaman  masyarakat  juga disebabkan  oleh  adanya  sistem  terbaru  di  tahun  2021  dengan  memberikan fotocopy KTP  untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, para petani yang seharusnya memiliki akte notaris juga tidak diinformasikan  dengan  baik  oleh  PPL  di  Desa  Bangun  Purba.  Seharusnya  PPL  di  Desa  Bangun  Purba menjalankan  tugas  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  sebagai  PPL  dengan  memperhatikan kebijakan maupun wewenang yang ada.
Penulis  juga  menemukan  permasalahan  lain,  yaitu  terkait  dengan  pendekatan  proses  yang melihat  bagaimana  efisiensi  pelayanan  terkait  ketepatan  waktu  dan  biaya,  serta  terkait  dengan  jumlah pupuk  bersubsidi  yang  disalurkan.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  terjadi  keterlambatan  penyaluran pupuk  bersubsidi  yang  tidak  sesuai  dengan  jadwal  tanam,  sehingga  para  petani  memupuk  sawahnya tidak  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan.    Keterlambatan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  juga diakibatkan  oleh    pengajuan  yang  lama,  hal  ini  disebabkan  oleh  perubahan  sistem  dalam  pengajuan pupuk  bersubsidi  yang  dulunya  dilakukan  secara  manual  sekarang  menjadi online yang  terkadang sistemnya masih mengalami masalah karena sulit di akses.
Permasalahan lain yang penulis temukan yaituterkait dengan pendekatan proses, di mana pupuk bersubsidi yang tersalurkan tidak sesuai dengan kebutuhan petani, karena luas lahan petani tidak sesuai dengan  jumlah  pupuk  bersubsidi  yang  diterima.  Kurangnya  jumlah  pupuk  yang  tersalurkan  ini  terjadi karena tidak sesuaianya realisasi pengadaan pupuk bersubsidi dengan alokasi yang dibuat. Tahun 2021 dosis dalam pemupukan juga dikurangi dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya perhektar lahan petani itu mendapat  200kg,  tetapi  untuk  2021  hanya  100kg  pupuk  bersubsidi  perhektarnya  yang  mengakibatkan kekurangan  pupuk  bersubsidi  sehingga  untuk  pemenuhannya  digunakan  pupuk  non  subsidi.  Selain  itu juga, terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kenaikan pupuk bersubsidi terjadi karena adanya  usulan  dari  kontak  tani  nelayan  andalan,  dan  kenaikan  tersebut  dilakukan  untuk  menutupi kekurangan anggaran.

## LANDASAN TEORI
Teori  yang  penulis  gunakan  sebagai  pemandu  ialah  teori  efektivitas  dari  Hari  Lubis  dan  Martani Huseini  yang  mengatakan  bahwa  “Efektivitas  merupakan  unsur  pokok  aktivitas  untuk  mencapai  tujuan atau  sasaran  yang  telah  ditentukan  sebelumnya”.  Efektivitas  menurut  Lubis  dan  Huseini  (1987:55) memiliki  3  pendekatan  utama  yaitu  pendekatan  sumber  ( resource  approach ),  pendekatan  proses ( process approach ), dan pendekatan sasaran ( goal approach ).
Menurut  Siagian  (2002:4)  “Efektivitas  adalah  pemanfaatan  sumber  daya,  sarana  dan  prasarana dalam  jumlah  yang  secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya  untuk  menghasilkan  jumlah  barang  atas  jasa kegiatan  yang  dijalankannya.  Efektivitas  menunjukan  keberhasilan  dari  segi  tercapai  tidaknya  sasaran yang  telah  ditetapkan.  Jika  hasil  kegiatan  semakin  mendekati  sasaran,  berarti  makin  tinggi efektivitasnya”.
Sedangkan  menurut  Sedarmayanti  (2006:61)  “Efektivitas  merupakan  suatu  rumusan  yang memberikan  gambaran  seberapa  jauh  target  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh  lembaga  atau organisasi  dapat  tercapai.  Hal  tersebut  sangat  penting  peranannya  di  dalam  setiap  lembaga  atau organisasi  dan  berguna  untuk  melihat  perkembangan  dan  kemajuan  yang  dicapai  oleh  suatu  lembaga atau organisasi itu sendiri”.
Berdasarkan  pendapat  beberapa  ahli  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  efektivitas  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  kemampuan  dalam  melakukan  tugas,  agar  dapat  diketahui  keberhasilan dari  pelaksanaan  kegiatan  maupun  program  yang  dilakukan,  agar  sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  bentuk  penelitian  deskriptif  dengan  metode  kualitatif,  di  mana  penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat menggambarkan atau mengungkapkan suatu keadaan sehingga dapat diketahui indikator dari variabel yang diteliti, guna mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian Effendi (2012:5).  Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Desa Bangun Purba  Kecamatan  Lembah  Sorik  Merapi  Kabupaten  Mandailing  Natal,  Sumatera  Utara.  Untuk  teknik pengumpulan  data,  penulis  menggunakan  metode  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi,  dan  untuk informasi  yang  akurat,  penulis  menggunakan  teknik purposive  sampling dan snowball  sampling dalam menentukan  informan  penelitian.  Adapun  kriteria  informan  penulis  ialah  dinas  pertanian,  kelompok  tani, dan  masyarakat  penerima  pupuk  bersubsidi.  Dengan  demikian,  penulis  memilih  Kepala  Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Mandailing  Natal,  Admin  RDKK  Bidang  Prasarana  dan  Sarana, Penyuluh  Pertanian  Lapangan  Desa  Bangun  Purba,  Koordinator  BPP  Pasar  Maga,  KUPT  BP3 Mandailing  Julu,  Distributor  Pupuk  Bersubsidi,  Kios  Pengecer  Pupuk  Bersubsidi  Desa  Bangun  Purba, serta  Masyarakat  Kelompok  Tani di  Desa  Bangun  Purba.  Setelah informasi  dikumpulkan, maka  penulis akan  melakukan  analisis  data  dengan  teknik  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi.  Sementara  untuk  teknik  keabsahan  data,  penulis  menggunakan  triangulasi  data, dengan  mengelompokkan  para  pemangku  kepentingan  sebagai  sumber  data/informasi  melalui wawancara  mendalam  dan  membandingkan  hasil  wawancara  mendalam  untuk  memperoleh  informasi
yang  valid  yang  telah  diperoleh  melalui  beberapa  sumber  yang  selanjutnya  dideskripsikan  dan dikategorisasikan,  kemudian  menggunakan  triangulasi  teori  dengan  mempergunakan  berbagai profesional dengan berbagai latar belakang ilmu pengetahuan untuk menilai suatu data/informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pupuk  bersubsidi  adalah  pupuk  yang  pengadaan  dan  penyalurannya  mendapat  subsidi  dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Dengan adanya keterbatasan  pemerintah  dalam  penyediaan  subsidi  pupuk  dalam  rangka  program  pemerintah,  maka pupuk  bersubsidi  hanya  diperuntukan  bagi  usaha  pertanian  yang  meliputi  Petani  Tanaman  Pangan, Peternakan  dan  Perkebunan  Rakyat.  Pupuk  bersubsidi  untuk  sektor  pertanian  diamanatkan  pada Peraturan  Presiden  No.  15  tahun  2011  perubahan  atas  No.  77  tahun  2005  tentang  Pupuk  Bersubsidi untuk  Sektor  Pertanian  sebagai  Barang  Dalam  Pengawasan,  di  mana  pelaksanaannya  harus memperhatikan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu.
Penulis  melihat  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Bangun  Purba  diperuntukkan  bagi pertanian  dan  perkebunan  yang  maksimal  lahannya  2  hektar.  Selanjutnya,  dalam  penelitian  ini  penulis mengkaji  efektivitas  implementasikebijakan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Bangun  Purba berdasarkan  3  pendekatan  efektivitas  yang  dikemukakan  oleh  Lubis  dan  Huseini  (1987:55)  yang  terdiri dari  pendekatan  sumber  ( resource approach ),  pendekatan  proses  ( process  approach ),  dan  pendekatan sasaran ( goal approach ).
Pendekatan Sumber ( Resource Approach )
Penulis  melihat pendekatan  sumber  mengukur  efektivitas  melalui  keberhasilan  suatu  organisasi dalam  mendapatkan  berbagai  sumber  yang  dibutuhkan  oleh  suatu  organisasi.  Lubis  dan  Huseini (1987:55)  menyebutkan  bahwa  organisasi  dalam  melaksanakan  program  dapat  berjalan  dengan  efektif apabila  pelaksanaannya  menggunakan  sumber  daya  yang  tepat.      Sumber  daya  fisik  dapat  berupa sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Sumber daya non fisik dapat berupa informasi serta wewenang  yang  ada.  Teori  Huseini  dan  Lubis  sejalan  dengan  elemen  sumber  daya  menurut  Edwards, yang didalamnya terdapat sumber daya staf, fasilitas, informasi, dan wewenang

## Staff
Penulis  melihat  bahwa    sumber  daya  utama  dalam  pelaksanaan  suatu  program  adalah bagaimana pelaksana kebijakan melakukan tugasnya. Kegagalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan suatu  program  disebabkan  kompetensi  pegawai  yang  tidak  memadai,  mencukupi,  ataupun  tidak kompeten di bidangnya. Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal memiliki pegawai sebanyak 142 orang  pegawai,  yang  di  dalamnya  terdiri  dari  53  pegawai  negeri  sipil  dan  89  pegawai  honorer  yang tingkat  pendidikannya  mulai  dari  SMA  Sederajat  sampai  dengan  Sarjana  tetapi  tidak  sesuai  dengan bidangnya,  karena  terdapat  pegawai  yang  lulusan  sarjana  ekonomi,  sarjana  hukum  yang  di  tempatkan bukan di bidang dari latar belakang pendidikan mereka.
Pelaksanaan  program  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Bangun  Purba,  Dinas  Pertanian memberikan  tugas  kepada  perwakilannya  untuk  membantu  kegiatan  penyusunan  RDKK  yaitu  oleh Penyuluh  Pertanian  Lapangan  (PPL).  PPL  yang  harus  menjalankankan  tugasnya  dengan  baik  sesuai dengan  apa  yang  dibutuhkan oleh  masyarakat.  Tugas dari  PPL di  Desa  Bangun  Purba  yaitu  Membuat- RDKK,  kemudian  ditugaskan  untuk  meminta  tanda  tangan  surat  pengajuan  ke  UPT  Dinas  Pertanian  di Kecamatan,  yang  berisi  rincian  kebutuhan  pupuk  bersubsidi  yang  sudah  ditanda  tangani  oleh  ketua kelompok dari setiap kelompok tani.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan,  penulis  menemukan  bahwa  PPL  di  Desa Bangun  Purba  belum  menjalankan  tugasnya  dengan  maksimal.  Meskipun  PPL  memang  sudah membantu  masyarakat  dalam  penyusunan  RDKK  untuk  mendapatkan  pupuk  bersubsidi,  tetapi masyarakat  petani  berpendapat  bahwa  PPL  di  Desa  Bangun  Purba  itu  tidak  bijak  karena  penyaluran pupuk  yang  lambat.  Dalam  mengurus  administrasi,  PPL  di  desa  lambat  dalam  proses  pengajuan  surat untuk meminta tanda tangan ke BPP Pasar Maga dan KUPT Mandailing Julu, sehingga pengecer di desa
pun tidak bisa mengajukan surat tersebut dengan cepat ke distributor pupuk bersubsidi yaitu Mitra Tani yang bekerjasama dengan pengecer resmi di Desa Bangun Purba.

## Informasi
Informaasi merupakan hal penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Penulis melihat bahwa di desa  Bangun  Purba,  masyarakat  sudah  mengetahui  adanya  pupuk  bersubsidi  yang  diberikan  kepada masyarakat  yang  masuk  dalam  kelompok  tani  Al  Fatih  sesuai  dengan  yang  ada  di  RDKK  yang disampaikan  oleh  PPL  di lapangan.  Namun,  sistem  dalam  penyaluran  pupuk  bersubsidi  sudah  berbeda karena yang dahulunya RDKK itu dibuat secara manual, sekarang menjadi online yaitu e-RDKK. Dalam hal ini  kelompok  tani  masih  mengalami  kesulitan  karena  kurangnya  pemahaman  para  petani,  ditambah lagi  pada  2021  sistem  penebusan  pupuk  harus  menggunakan fotocopy KTP,  tetapi  dilapangan  petani sulit  untuk  mengumpulkan  fotocopy  KTP  karena  merasa  tidak ada  kejelasan  mengapa  KTP  itu diminta, sehingga pengajuan pupuk oleh pengecer pun menjadi terhambat.
Selanjutnya, penulis melihat kurangnya pemahaman kelompok tani dengan adanya sistem online baru,  membuat  pengecer  yang  mendapatkan  imbasnya  karena  terlambatnya  penyaluran  pupuk, seharusnya  PPL  di  dan  kelompok  tani  di  Desa  Bangun  Purba  saling  berkomunikasi  agar  apa  yang menjadi  masalah  di  lapangan  cepat  terselesaikan,  sehingga  yang  menjadi  masalah  yang  kecil  seperti pengumpulan fotocopy KTP  tidak  terjadi,  dan  proses  pengajuan  untuk  mendapatkan  pupuk  bersubsidi menjadi lebih cepat. Tahun 2020 penyaluran pupuk bersubsidi tidak mengalami keterlambatan separah di tahun  2021  karena  belum  menggunakan fotocopy KTP  yang  lebih  mempermudah  pengecer  dan kelompok tani.
Selain itu juga, informasi terkait perlunya dibuat akte notaris untuk mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi  masih  belum  diketahui  oleh  para  petani,  sehingga  belum  diwajibkan  untuk  mendapatkan bantuan  daerah,  tetapi  PPL  di  lapangan  seharusnya  memberikan  arahan  agar  masyarakat  memahami hal  tersebut  dan  nantinya  bisa  mendapatkan  bantuan-bantuan  lain  yang  dapat  mensejahterakan masyarakat di Desa Bangun Purba. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di Desa Bangun Purba bahwa  pelaksana  kebijakan  yang  ada  di  Desa  masih  kurang  jelas  memberikan  informasi  kepada masyarakat sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi PPL Desa Bangun Purba belum efektif.

## Wewenang
Kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi efektivitas dari suatu kewenangan akan  menyurut  apabila  terjadi  penyelewengan  oleh  para  pelaksana  demi  kepentingan  sendiri  ataupun demi  kepentingan  kelompoknya.  Penulis  melihat  bahwa  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Mandailing  Natal melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Mandailing  Natal  Nomor  56  Tahun 2016  tentang  kedudukan,  susunan  organisasi,  tugas  dan  fungsi  serta  tata  kerja  Dinas  Pertanian Kabupaten  Mandailing  Natal.  Dari  peraturan  tersebut,  para  pegawai  di  bagian  sarana  dan  prasarana mengetahui  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  menjalankan  tugas  agar  tidak  terjadi  penyelewengan pegawai  yang  bekerja  di  bagian  seksi  pupuk,  pestisida  dan  alsintan.  Dari  informasi  yang  penulis temukan, bidang sarana dan prasarana bertugas untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi perkecamatan, kemudian  bertugas  dalam  mengawasi  pelaksanaan  penyaluran  pupuk  bersubsidi,  setelah  pupuk bersubsidi  tersebut  tersalurkan  maka  selanjutnya  membuat  laporan  yang  nantinya  akan  diserahkan kepada  kepala  dinas  pertanian  Kabupaten  Mandailing  Natal,  serta  tugas  yang  diberikan  untuk  admin RDKK  tingkat  kabupaten  yaitu  memantau  serta  membantu  admin  kecamatan  dalam  memasukkan  data kelompok tani apabila mengalami kesulitan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  pnulis  lakukan,  penulis  menemukan  bahwa terjadi penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di sebagian daerah di Kabupaten Mandailing Natal,  di  mana  pengecer  resmi  di  salah  satu  desa  yang  bersebelahan  dengan  Desa  Bangun  Purba menjual  pupuknya  ke  masyarakat  di  Desa  Bangun  Purba,  padahal  itu  tidak  menjadi  wilayahnya  dalam pembagian  pupuk  bersubsidi.  Pelaksana  kebijakan  sudah  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan peraturan, sehingga pelaksanaan tugas pegawai dapat dikatakan efektif.  Tetapi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba masih mengalami penyelewengan dikarenakan adanya pengecer yang memberikan  pupuk  bersubsidi  tersebut  ke  petani  yang  bukan  pendapat  bantuan  pupuk  bersubsidi  di wilayahnya.

## Fasilitas
Fasilitas  merupakan  faktor  penting  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Pembangunan  sarana  dan prasarana  yang  baik  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  pencapaian  tujuan  suatu  program ataupun  kegiatan  agar  dapat  mencapai  hasil  yang  diharapkan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang penulis  lakukan,  penulis  menemukan  bahwa  untuk  penyaluran  pupuk  bersubsidi  pengangkutan  pupuk bersubsidi  dari  distributor  ke  pengecer  resmi  di  Desa  Bangun  Purba  menjadi  tanggung  jawab  dari Distributor  Mitra  Tani,  yaitu  dengan  menggunakan  transportasi  berupa  truk  besar.  Proses  dalam memindahkan  pupuk  bersubsidi  dari  truk  distributor  ke  gudang  pengecer  dilakukan  oleh  masyarakat Desa Bangun Purba, dengan upah yang diberikan sesuai dengan jumlah yang mereka pindahkan, yaitu Rp. 1.000 per karungnya.
Penulis  melihat  bahwa  terdapat  gudang  penyimpanan  pupuk  bersubsidi  dan  kebutuhan  tani lainnya,  seperti  pestida  dan  bibit-bibit  tanaman.  Dengan  adanya  gudang  tersebut,  penyimpanan  pupuk menjadi  lebih  aman  karena  dapat  terhindar  dari  panas  matahari  dan  cuaca  buruk  seperti  hujan,  yang dapat merubah bentuk pupuk bersubsidi tersebut karena sifat pupuk yang mudah mencair dan membeku. Selain  itu,  fasilitas  pendukung  dalam  penyaluran  pupuk  bersubsidi  sudah  memadai,  karena  sudah memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan adanya fasilitas seperti transportasi pengangkutan pupuk  bersubsidi,  tersedianya  gudang  pengecer,  dan  adanya  timbangan  pupuk  bersubsidi  untuk kebutuhan  petani,  maka  dapat  mempermudah  proses  penyaluran  pupuk  bersubsidi,  sehingga  dalam penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih efektif.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  yang  penulis  lakukan  di  Desa Bangun  Purba  Kecamatan  Lembah  Sorik  Merapi,  penyaluran  pupuk  bersubsidi  dari  segi  pendekatan sumber masih mengalami belum efektif. Hal ini dikarenakan meskipun fasilitas yang sudah memadai dan mempermudah  penyaluran  pupuk  bersubsidi,  namun  dalam  hal staff (sumber  daya  manusia)  masih belum memadai dan tidak sesuai dengan bidangnya. Selain itu, informasi yang tidak dipahami oleh para petani  dan  kurang  pahamnya  petani  dengan  RDKK online ,  serta  adanya  penyalahgunaan  wewenang juga mengakibatkan terhambatnya penyaluran pupuk bersubsidi.
Pendekatan Proses ( Process Approach )
Pendekatan  proses  digunakan  untuk  melihat  sejauh  mana  pelaksanaan  kegiatan  penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani di Desa Bangun Purba apakah terdapat masalah dalam penyalurannya di lapangan.

## Efisiensi Pelayanan
Efisiensi  pelayanan  melihat    bagaimana  kepastian  waktu  dan  biaya  terkait  penyaluran  pupuk bersubsidi  bagi  para  petani  di  Desa  Bangun  Purba.  Penulis  melihat  bahwa  pelaksanaan  kegiatan penyaluran  pupuk  bersubsidi  mengalami  keterlambatan  karena  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa Bangun  Purba  tersalurkan  setelah  melewati  masa  tanam  petani  untuk  memupuk  sawahnya.  Sehingga dengan adanya keterlambatan tersebut produktivitas tani menjadi menurun.
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, terlihat bahwa pemupukan padi pertama di tahun 2021 dimulai pada masa tanam di bulan Januari, dan untuk masa tanam kedua di bulan Juli 2021, tetapi kenyataan  di  lapangan  pupuk  bersubsidi  baru  tersalurkan  di  bulan  September  dan  Desember  2021, sehingga  masyarakat  mengalami  kesulitan  untuk  memupuk.  Dari  yang  penulis  amati,  untuk  memenuhi kebutuhan sawahnya, para petani ada yang membeli pupuk bersubsidi ke desa lain, kemudian ada juga petani  yang  memupuk  padinya  menggunakan  stok  pupuk  subsidi  di  tahun  sebelumnya,  karena  petani tidak  menanam  padi  di  tahun  sebelumnya  melainkan  berkebun.  Ada  sebagian  petani  yang  membeli pupuk  urea  non  subsidi  yang  harganya  jauh  lebih  mahal.  Selain  itu,  dengan  adanya  keterlambatan tersebut  sebagian  petani  tidak  memperdulikan  sawahnya  karena  petani  tidak  memiliki  stok  pupuk bersubsidi dan kesulitan dalam perekonomiannya, sehingga menjadikan produktivitas padi menurun.
Keterlambatan  penyaluran  pupuk  tersebut  disebabkan  oleh  sistem  yang  berubah  terlalu  cepat dari  yang  serba  manual  menjadi online, sehingga  menyulitkan  orang-orang  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  program  tersebut.  Penulis  melihat  bahwa  sistem  juga  mengalami  masalah  karena  sulit untuk  diakses,  serta  keterlambatan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  juga  terjadi  akibat  jarak-jarak Kecamatan  dan  Desa-Desa  di  Mandailing  Natal  yang  cukup  jauh.  Kesulitan  lainnya  yaitu  dalam
pengumpulan fotocopy KTP  yang  disebabkan  masyarakat  petani  yang  tidak  mau  memberikannya, sehingga pengajuan untuk penebusan pupuk menjadi terlambat.
Selain masalah keterlambatan penyaluran, penulis juga menemukan bahwa dalam pemenuhuan kebutuhan  pupuk  bersubsidi  untuk  para  petani  masih  mengalami  kekurangan  dari  jumlah  yang seharusnya di dapatkan. Hal ini dikarenakan tidak sesuainya realisasi dengan alokasi pupuk bersubsidi. Pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tahun 2021 juga mengalami kekurangan, perhektar lahan petani  yang  seharusnya  mendapat  200kg  menjadi  100kg  perhektarnya,  dikurangi  50%  dari  jumlah seharusnya.  Pemenuhan  kebutuhan  pupuk  bersubsidi  semakin  lama  semakin  berkurang,  dari  yang penulis amati di tahun 2019 sebelum adanya pengurangan, alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 32,6 ton dan  setelah dikurangi  menjadi  16,3  ton.  Untuk  penebusan  di  tahun  2019 di  Desa  Bangun  Purba  pupuk bersubsidi tersalurkan 28 ton sedangkan untuk tahun 2020 sudah sangat berkurang menjadi 14,8 ton dan semakin berkurang di tahun 2021 hanya mencapai 14 ton saja. Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan, para petani membeli pupuk non subsidi.
Penulis juga menemukan bahwa kenaikan harga pupuk bersubsidi pada tahun 2021 menjadikan masyarakat mengeluh dengan keadaan itu. Meskipun kenaikan harga pupuk tersebut tidak terlalu tinggi, namun karena sulitnya ekonomi masyarakat petani di Desa Bangun Purba makapara  petani merasakan dampak dengan adanya kenaikan harga tersebut. Harga pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba tahun 2019  dan  2020  dijual  Rp100.000  per  karung  sedangkan  di  harga  HET  untuk  penjualan  seharusnya  Rp 90.000, dan di tahun 2021 pupuk bersubsidi di jual Rp125.000 per karung sedangkan di harga HET untuk penjualan seharusnya Rp 112.500. penulis menemukan bahwa hal tersebut terjadi karena kios pengecer belum mendapat keuntungan sedikit pun dari penjualan di lapangan jika di jual berdasarkan harga HET, karena  harga  HET  tersebut  merupakan  modal  yang  di  dapat  dari  pembelian  pupuk  bersubsidi  di distributor.

## Semangat Kerjasama dan Loyalitas Kelompok Kerja
Semangat  kerjasama  dan  loyalitas  kelompok  kerja  merupakan  aspek  penting  untuk  dapat meningkatkan  semangat  para  pegawai  dalam  melakukan  pekerjaannya.  Semakin  baik  kerjasama  yang terjalin  maka  semakin  tinggi  loyalitas  antara  kelompok  kerja,  semakin  tinggi  juga  rasa  solidaritas  dan saling  memiliki  di  antara  pegawai,  sehingga  akan  semakin  efektif  pelayanan  yang  diberikan  oleh distributor  dan  pengecer  tersebut  dalam  upaya  penyaluran  pupuk  bersubsidi.  Dari  yang  penulis  amati, terdapat  surat  perjanjian  yang  sah  di  mata  hukum  yang  menjadikan  kerjasama  menjadi  lebih  baik  dan terarah,  agar  tidak  terjadi  kesalahan  yang  fatal.  Penulis  juga  melihat  bahwa  untuk  meningkatkan kebersamaan, loyalitas, serta solidaritas di antara kedua belah pihak, dilakukan pengajian oleh distributor dengan mengundang pengecer-pengecer dan agen-agen yang terikat dengan distributor.

## Hubungan Antara Pimpinan dan Bawahan
Hubungan antara pimpinan dan bawahan dalam pelaksanaan suatu program sangat dibutuhkan dalam hal komunikasi dan koordinasi agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efektif, karena semakin kuat  hubungan  antara  pimpinan  dan  bawahan  maka  akan  semakin  efektif  pula  kegiatan  itu  berjalan dalam  mencapai  tujuan.  Penulis  melihat  bahwa  komunikasi  dan  koordinasi  antara  Dinas  Pertanian Kabupaten  Mandailing  Natal  dengan  distributor  Mitra  Tani  sudah  berjalan  dengan  efektif, karena  dalam hal  komunikasi  dan  koordinasi  seperti  pemberian  laporan  oleh  distibutor  ke  Dinas  Pertanian  selalu diberikan laporan perminggu dan perbulannya secara tertulis untuk dapat diketahui bagaimana realisasi penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  lapangan.  Kemudian  apabila  ada  keperluan  baik  dari  Dinas  Pertanian Kabupaten  Mandailing  Natal  maupun  distributor  Mitra  Tani  selalu  dilakukan  komunikasi  melalui  via telepon agar komunikasi selalu berjalan baik sehingga pelaksannanya menjadi efektif.
Penulis  juga  melihat  bahwa  komunikasi  dan  koordinasi  yang  dilakukan  antara  distributor  Mitra Tani  dengan  pengecer  resmi  di  Desa  Bangun  Purba  sudah  efektif.  Apabila  ada  keperluan  yang  ingin disampaikan oleh pengecer ke distributor, maka pengecer langsung datang ke distributor agar apa yang disampaikan menjadi lebih rinci dan detail, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian. Peulis juga melihat bahwa komunikasi dan koordinasi antara pengecer pupuk bersubsidi di Desa Bangun Purba dengan masyarakat kelompok tani di Desa Bangun Purba sudah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan efektif. Masyarakat kelompok tani selalu datang ke kios pengecer bukan hanya untuk bertanya
mengenai pupuk bersubsidi saja, melainkan untuk membeli kebutuhan lainnya karena pengecer pupuk di Desa  Bangun  Purba  juga  menjual    sembako.  Ketika  masyarakat  membeli  kebutuhan  sembako,  mereka juga  bertanya  mengenai  kapan  kepastian  waktu  pupuk  itu  akan  disalurkan,  terkadang  jika  sudah  bisa melakukakan  pembayaran  sekalian  berbelanja  para  petani  juga  membayar  pupuknya  sesuai  dengan bagian  yang  ia  dapatkan.  Jadi  komunikasi  pengecer  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Bangun  Purba  dan masyarakat kelompok tani di Desa Bangun Purba sudah berjalan efektif.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  yang  penulis  lakukan  di  Desa Bangun  Purba  Kecamatan  Lembah  Sorik  Merapi,  penyaluran  pupuk  bersubsidi  dari  segi  pendekatan proses  masih  belum  dikatakan  efektif.  Meskipun  dari  segi  semangat  kerjasama  dan  loyalitas  kelompok kerja, serta hubungan antara pimpinan dan bawahan sudah efektif, namun dari segi efisiensi pelayanan masih  belum  efektif.  Hal  ini  desebabkan  karena  adanya  keterlambatan  dalam  penyaluran  pupuk bersubsidi,  adanya  perubahan  sistem  dari  manual  menjadi online yang  membuat  masyarakat  kesulitan dalam hal memahaminya, adanya pengurang pupuk yang diberikan, serta adanya kenaikan harga pupuk bersubsudi yang mengakibatkan masyarakat di Desa Bangun Purba mengalami kesulitan untuk membeli pupuk bersubsidi tersebut.

## Pendekatan Sasaran (Goals Approach)
Pendekatan  sasaran  mengukur  suatu  keberhasilan  program  berdasarkan  hasil  yang  dicapai apakah  sudah  sesuai  dengan  yang  di rencanakan  sebelumnya.  Pendekatan  sasaran  melihat  efektivitas dari  segi  tepat  sasaran,  tepat  jumlah,  dan  tepat  waktu.  Dari  segi  tepat  sasaran,  penulis  melihat  bahwa penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Bangun  Purba  sudah  tepat  sasaran.  Untuk  mendapatkan  pupuk bersubsidi,  pengecer  resmi  di  Desa  Bangun  Purba  hanya  memberikan  kepada  masyarakat  masuk  ke dalam  kelompok  tani  yang  terdata  di  e-RDKK.  Kelompok  tani  sebagai  penerima  bantuan  pupuk bersubsidi juga sudah merasakan manfaat dengan adanya program tersebut.
Berdasaran  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan,  petani  yang  mendapatkan  bantuan  pupuk bersubsidi  adalah  petani  yang  telah  memiliki  e-KTP,  petani  tanaman  pangan,  hortikultura,  dan perkebunan  yang  memiliki  luas  lahan  dibawah  2  hektar,  petani  yang  terdaftar  pada  kelompok  tani  dan masuk dalam  SIMLUHTAN, serta petani harus  masuk dalam program e-RDKK. Untuk petani yang tidak memiliki KTP tidak bisa mendapat pupuk bersubsidi karena tidak terdata. Dari segi tepat jumlah dan tepat waktu,  penyaluran  pupuk  brsubsidi  di  Desa  Bangun  Purba  belum  dikatakan  efektif,  karena  dalam penyaluran  pupuk  bersubsidi  masih  kurang  dari  jumlah  pupuk  bersubsidi  yang  seharusnya  diterima. Penyaluran pupuk bersubsidi juga belum tepat waktu karena masih mengalami keterlambatan dari waktu pemupukan para petani di Desa Bangun Purba.
Oleh karena itu, para petani hanya merasa terbantu dari segi harga pupuk bersubsidi yang jauh lebih murah dari pupuk non subsidi, sedangkan untuk penerima bantuan pupuk bersubsidi tersebut sudah tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adanya pupuk bersubsidi sangat membantu masyarakat  petani  dilihat  dari  segi  harga  pupuk  bersubsidi  tersebut,  sehingga  penyaluran  pupuk bersubsidi dapat dikatakan efektif berdasarkan pendekatan sasaran.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis lakukan di Desa Bangun Purba  Kecamatan  Lembah  Sorik  Merapi  Kabupaten  Mandailing  Natal  bahwa  penyaluran  pupuk bersubsidi  dari  segi  pendekatan  sasaran  sudah  efektif.  Hal  ini  terlihat  dari  adanya  ketentuan  bagi penerima pupuk bersubsidi, di mana para petani yang menerima bantuan harus memiliki e-KTP, memiliki lahan di bawah 2 hektar, dan sudah tergabung di dalam kelompok tani, serta harus terdaftar di dalam e- RDKK.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik  Merapi  Kabupaten  Mandailing  Natal  mengenai  Efektivitas  Implementasi  Kebijakan  Penyaluran Pupuk  Bersubsidi  bagi  Para  Petani  masih  belum  efektif  dengan  pendekatan  efektivitas  yang  harus dipenuhi.  Alasannya  yaitu,  pada  pendekatan  sasaran  dari  segi  staf  masih  kurang  memadai,  dari  segi
pemenuhan  sarana  prasarana  di  Desa  Bangun  Purba  sudah  terpenuhi  karena  sudah  memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Kemudian dalam memberikan informasi, masyarakat kelompok  tani  masih  ada  yang  tidak  tahu  informasi  mengenai  detail  pupuk  bersubsidi.  Dari  segi wewenang  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Mandailing  Natal  sudah  menjalankan  tugasnya  berdasarkan regulasi  yang  telah  ditetapkan,  akan  tetapi  penyelewengan  yang  terjadi  justru  berasal  dari  pengecer resmi yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.
Pada  pendekatan  proses,  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Bangun  Purba  masih  belum dikatakan efektif. Meskipun dari segi semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, serta hubungan antara  pimpinan  dan  bawahan  sudah  efektif,  namun  dari  segi  efisiensi  pelayanan  masih  belum  efektif. Hal  ini  desebabkan  karena  adanya  keterlambatan  dalam  penyaluran  pupuk  bersubsidi,  adanya perubahan  sistem  dari  manual  menjadi online yang  membuat  masyarakat  kesulitan  dalam  hal memahaminya,  adanya  pengurang  pupuk  yang  diberikan,  serta  adanya  kenaikan  harga  pupuk bersubsudi yang mengakibatkan masyarakat di Desa Bangun Purba mengalami kesulitan untuk membeli pupuk bersubsidi tersebut.
Pada  pendektan  sasaran,  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Bangun  Purba  sudah  efektif. Penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Bangun  Purba  sudah  tepat  sasaran,  hal  ini  dikarenakan  petani yang  bisa  mendapatkan  pupuk  bersubsidi  yaitu  petani  yang  telah  memiliki  e-KTP,  petani  tanaman pangan,  hortikultura,  dan  perkebunan  yang memiliki luas  lahan  dibawah  2  hektar,  petani  yang  terdaftar pada kelompok tani dan masuk dalam SIMLUHTAN, serta petani harus masuk dalam program e-RDKK. Dengan demikian, penyaluran pupuk bersubsidi dari segi pendekatan sasasar sudah tepat sasaran.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan,  maka  saran  yang  dapat  penulis  berikan  terkait  dengan  Efekivitas Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  Upaya  Mengurangii  Beban  Pengeluaran  Keluarga  Miskin  di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun yaitu:
1.  Dari  segi  pendekatan  sumber,  pelaksana  kebijakan  di  lapangan  harus  memiliki  skill  dan  adanya pelaksana yang kompeten dibidangnya, yang dapat memberikan informasi yang jelas kepada petani, supaya  pelaksana  di  lapangan  yang  menjadi  wakil  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Mandailing  Natal mengetahui  apa  tugas  dan  fungsinya  dengan  jelas  sesuai  dengan  wewenang  yang  telah  ditetapkan dalam upaya Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi Para Petani di Desa Bangun Purba. Selain itu juga, fasilitas pendukung tidak boleh di anggap tidak penting karena itulah yang akan mempermudah dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi.
2.  Dari  segi  pendekatan  proses,  diharapkan  pihak  yang  terlibat  dalam  penyaluran  pupuk  bersubsidi bekerja  dengan  lebih  sigap  agar  tidak  ada  lagi  keterlambatan,  kurangnya  jumlah  pupuk  bersubsidi yang tersalurkan, dan kenaikan harga. Kemudian untuk semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja yang sudah baik dan efektif diharapkan seterusnya terjalin dengan lebih baik lagi, serta penulis berharap  komunikasi  dan  koordinasi  yang  sudah  berjalan  dengan  efektif  seterusnya  dapat dipertahankan.
3.  Dari segi pendekatan sasaran, penulis berharap supaya tidak ada penyelewengan dalam penyaluran pupuk  bersubsidi  agar  program  ini  terus  berjalan  dengan  baik  dan  bisa  menjadi  lebih  efektif  lagi kedepannya.  Selain itu,  penyaluran  pupuk  bersubsidi lebih baik  dilakukan langsung  oleh pemerintah tanpa adanya ikut campur dari pihak lain seperti badan usaha di daerah agar penyalurannya menjadi efektif yang dapat mengurangi biaya dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Effendi, Sofian. 2012. Metode Penelitian Survei . Jakarta: LP3S.
Huseini,  Martani  dan  Hari  Lubis.  1987. Teori  Organisasi  (Suatu  Pendekatan  Makro), Pusat  Antar. Universitas Ilmu-IlmuSosial Universitas Indonesia, Jakarta.
Nur, Riadhotun. 2022. Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi Para Petani di Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal . Medan : USU.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
Sedarmayanti.  2006. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  dan  Profuktivitas  Kerja .  Bandung:  Penerbit Mandar Maju.
Siagian, Sondang P. 2002. Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi . Jakarta: Bumi Aksara.