ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 3 Nomor 1 Februari 2022 Halaman 27-39

## IMPLEMENTASI PENGATURAN TATA RUANG KOTA MELALUI PENERAPAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA JAMBI
Annisa Khairiyyah
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi annisakhairiyyah20@gmail.com
Latifah Amir
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi latifah_amir@unja.ac.id

## Abstract
This paper is entitled the implementation of urban spatial planning through the application of building permits in the city of Jambi. As for the background of this paper are some of the first problems of spatial irregularities such as spatial violations that occurred in the city of Jambi, namely the permanent building belonging to the Rimbo Medika Hospital which was standing without permission to build a building on Jalan Pattimura Simpang Rimbo, Jambi City. In addition, support for regional development is not optimal. therefore there should be further  arrangements  regarding  the  spatial  plan  for  the  city  of  Jambi.  and  it  takes  a commitment from the city government of Jambi to overcome these problems by one of them through  local  regulations  governing  the  spatial  function  of  the  city  of  Jambi.  The  problem raised in this study is about how to further regulate the local regulations of the city of Jambi related to the spatial planning of the city of Jambi and what factors influence the issuance of further  regulations  of  the  regional  regulations.  The  method  used  in  this  research  is normative legal research.

## Keywords : Implementation, Spatial Planning, Development.

## Abstrak
Tulisan  ini  berjudul  Implementasi  Pengaturan  Tata  Ruang  Kota  Melalui  Penerapan  Izin Mendirikan  Bangunan  Di  Kota  Jambi.  Adapun  yang  melatarbelakangi  tulisan  ini  adalah beberapa  permasalahan  yakni  pertama,  penyimpangan  tata  ruang  seperti  pelanggaran tata  ruang  yang  terjadi    di  Kota  Jambi  salah  satunya  yaitu  bangunan  permanen  yang berdiri  tanpa  Izin  seperti  Bangunan  Rumah  Sakit  Rimbo  Medika  di  Jalan  Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi, yang dibangun tanpa mengantongi izin mendirikan bangunan. Selain itu dukungan terhadap pengembangan wilayah yang belum optimal. Oleh karena itu harus ada pengaturan lebih lanjut tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.  Serta dibutuhkan  suatu  komitmen  dari  Pemerintah  Kota  Jambi  untuk  mengatasi  masalah- masalah tersebut dengan salah satunya melalui  peraturan daerah (Perda) yang mengatur fungsi tata ruang Kota Jambi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain tentang bagaimana bagaimana implementasi rencana tata ruang wilayah Kota Jambi yang dikonsepsikan  melalui  perizinan  bangunan?  Dan  kedua  bagaimana  pengaturan
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
pelaksanaanya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku?  Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif.
Kata Kunci : Implementasi, Tata Ruang, Pembangunan .

## A. PENDAHULUAN
Peranan tata ruang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan  sumber  daya  optimal dengan  sedapat  mungkin  menghindari konflik  pemanfaatan  sumber  daya, mencegah timbulnya kerusakan
lingkungan  hidup  serta  meningkatkan keselarasan.  Dalam  lingkup  tata  ruang itulah  maka  pemanfaatan  dan  alokasi lahan  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan.  Setiap  pembangunan yang  dilakukan  di  dalam  suatu  negara harus terarah, supaya terjadi
keseimbangan,  keserasian  (keselarasan), berdaya  guna,  berhasil  guna,  berbudaya, dan  berkelanjutan  dalam    rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.  Untuk  itu,  perlu  disusun suatu rencana yang disebut rencana tata ruang.
1 Kenyataan  yang  terjadi  akhir-akhir ini menunjukan bahwa dalam
penyelenggaraan  tata  ruang  di  Kota Jambi belum terlaksana secara maskimal, sebagai  contoh  kasusnya  adalah  kasus
1 Adrian Sutedi, Hukum perizinan dalam sektor  pelayanan  publik,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2011) hlm, 205.
penyegelan  bangunan  rumah  sakit Rimbo  Medika  di  Jalan  Pattimura
Simpang  Rimbo  Kota  Jambi.  Tindakan pemerintah berupa penyegelan dilakukan  sebab  rumah  sakit  tersebut melanggar  beberapa  Perda  diantaranya adalah  Perda  Nomor  3  tahun  2015 Tentang  Bangunan  dan  Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Izin  Prinsip.  Sebelumnya  rumah  sakit tersebut    merupakan  sebuah  kinik dengan  nama  Klinik  Rimbo  Medika kemudian  dilakukan  perubahan  bentuk dari  klinik  menjadi  rumah  sakit  dan perluasan  bangunan  yang  ada  tanpa mengajukan  izin  mendirikan  bangunan atau IMB.
Pengerjaan IGD rumah sakit tersebut tanpa adanya  izin bangunan (IMB), yang ada  hanya  IMB  lama  yakni  bangunan yang  difungsikan  sebagai  IGD  tersebut sesuai  IMB  lama  digunakan  untuk  lahan parkir.  Hal  ini  bertentangan  dengan Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  3 Tahun 2015 Tentang Bangunan. Pasal 13 ayat  (1)  Perda  Kota  Jambi  Nomor  3
Tahun 2015 Tentang Bangunan menjelaskan  bahwa  setiap  orang  atau badan  wajib  memiliki  IMB  dengan mengajukan  permohonan  IMB  kepada
Walikota  Jambi  untuk  melakukan kegiatan  diantaranya  pada  huruf  b  yaitu rehabilitasi/renovasi  bangunan  atau prasarana  bangunan  meliputi  perbaikan atau  perawatan,  perubahan,  perluasan atau pengurangan bangunan 2 . Selain  Itu  RS  Rimbo  Medika  Juga Melanggar Ketentuan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun  2014. Hal Ini Berkaitan  Dengan  Izin  Prinsip.  Izin
Prinsip  Yaitu  Izin  Dari  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  Yang  Wajib  Dimiliki Dalam  Rangka  Memulai  Usaha.  Dalam Hal  Ini  Izin  Prinsip  Merupakan Kewenangan  Walikota  Dan  Ditanda Tangani  Oleh  Walikota  Sebagai  Mana Diatur  Pada  Pasal  4  Peraturan  Walikota Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman Dan  Tata  Cara  Penerbitan  Izin  Prinsip Penanaman  Modal.  Rumah  Sakit  Rimbo Medika Tidak Melalui Tahapan Dokumen Izin  Prinsip  Yang  Semestinya  Dilakukan. Dalam  Pasal  11  Ayat  (2)  Ditegaskan Untuk  Memulai  Kegiatan  Usaha  Baik Dalam  Rangka  Penanaman  Modal  Dalam
Negeri Maupun Penanaman Modal Asing Wajib  Memliki  Izin  Prinsip.  Selanjutnya Ayat  (3)  Dijelaskan  Bahwa  Izin  Prinsip Diantaranya Termasuk Sektor Kesehatan 3 . 2 Perda  Kota  Jambi  Nomor  3  Tahun  2015 Tentang Bangunan 3 Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2014 Tentang  Pedoman  Dan  Tata  Cara  Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal
Bangunan rumah sakit tersebut juga telah melanggar Garis Sempadan
Bangunan  yang  dikenal  dengan  istilah GSB. Jarak antara  bangunan rumah sakit dengan  jalan  raya  yang  seharusnya minimal  20  meter  telah  dilanggar.  Di dalam  penjelasan  pasal  13  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang Bangunan  Gedung,  Garis  Sempadan Bangunan (GSB) mempunyai arti sebuah garis  yang  memebatasi  jarak  bebas minimum  dari  bidang  teratur  suatu massa  bangunan  terhadap  batas  lahan yang dikuasai 4 . Dalam GSB, pengembangannya harus memper-
hatikan  keharmonisan  antara  banguna dengan  lingkungan  sekitarnya,  sehingga dalam  mendesain    bangunan  perlu diterapkan  ketentuan-  ketentuan  seperti Garis  Sempadan  Bangunan,  Koefisisen
Dasar Bangunan, Koefisien Luas Bangunan,  Daerah  Cadangan  untuk Kepentingan Umum, dan pagar pembatas.  Dengan  kata  lain  GSB  adalah batas  bangunan  yang  diperkenankan untuk dibangun. GSB adalah peraturan yang diberlakukan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)  untuk suatu wilayah yang diatur.  Menurut  Pasal  1  angka  2 Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor: 20/Prt/M/2011 Tentang Pedoman  Penyusunan  Rencana  Detail 4 Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  2002 tentang Bangunan Gedung
Tata  Ruang  Dan  Peraturan  Zonasi Kabupaten/Kota  Rencana  detail  tata ruang kabupaten /kota yang selanjutnya disingkat  RDTR  adalah  rencana  secara terperinci  tentang  tata  ruang  wilayah kabupaten/kota  yang  dilengkapi  dengan peraturan zonasi kabupaten/kota 5 . Terjadinya pelanggaran dan penyimpangan  terhadap  pemanfaatan tata ruang dalam kasus diatas disebabkan oleh beberapa faktor penyebab  diantaranya  adalah    karena adanya inkonsistensi kebijakan terhadap rencana  tata  ruang  serta  kelemahan dalam pengendalian pembangunan. Akibatnya  pada  tahap  perkembangan yang  lebih  kompleks  timbul  berbagai permasalahan kota antara lain: ketidakteraturan  penggunaan  tata  ruang seperti  tanah  kota,  timbulnya  berbagai masalah  lalu  lintas,  serta  timbulnya permasalahan terkait
pencemaran
lingkungan  kota,  hal  ini  dibuktikan kembali  dengan  persoalan  pengolahan limbah yang dihasilkan dari rumah sakit. Kenyataan tersebut menjadi permasalahan  yang    sering  dihadapi diberbagai  daerah  tidak  terkecuali  di Kota Jambi.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  ada 2 (dua) permasalahan yang ingin penulis
5 Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor:  20  Tahun  2011  Tentang  Pedoman Penyusunan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
fokuskan  pada  artikel  ini,  yang  penulis rumuskan  dalam  kalimat  pertanyaan sebagai berikut. Yaitu pertama, bagaimana  konsepsi  rencana  tata  ruang wilayah Kota Jambi yang dimplementasikan  melalui  perizinan bangunan?  Dan  kedua  bagaimana pengaturan  pelaksanaanya  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif.  Ilmu  hukum  normatif dipahami  sebagai  ilmu  tentang  kaidah (noram) merupakan ilmu yang menelaah hukum  sebagai  kaidah  atau  sistem kaidah-kaidah,  dengan  dogmatik  hukum atau  sistemaik  hukum.  Penelitian  ini dilakukan  di  Kota  Jambi.  Adapun  alasan utama  melakukan  penelitian  di  Kota Jambi  yakni  bahwa  dilihat  dari  fungsi pelaksanaan  tata  ruang  dalam  menjaga kelestarian  lingkungan  hidup  di  daerah ini  perlu  mendapat  perhatian  yan  lebih serius  dari  pemerintah  Kota  Jambi.
Dengan demikian penelitian ini diupayakan dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah Kota Jambi teruatama  terkait  aspek  regulasi  dan legalitas kebijakan yang diambil.
Mengingat  bahwa  penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  normatif  studi tentang  (teori/konsep,  asas-asas  dan perundang-undangan),  maka  metode
pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan ( statute  approach ).  Pendekstsn  konsep
( conceptusl spproach ), pendekatan historis ( historical approach ) dan pendekatan analitis ( analytical approach ). Penelitian  ini  dilakukan  melalui penelitian kepustakaan ( library research ).  Untuk  mengkaji  bahan-bahan
hukum  primer  berupa  Undang-Undang,
Peraturan-Peraturan
Pemerintah,
Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri, Peraturan  Daerah  dan  lainnya,  bahan hukum  primer  berupa  pendapat  para ahli,  dan  dokumen,  konsep-konsep  teori dan  hasil-hasil  penelitian,  serta  bahan hukm  tersier  berupa  kamus-kamus bahasa dan kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan
mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan. Analisis bahan dengan cara menggunakan  penasiran  gramatikal, penafsiran  historical,  penafsiran  hukum, penasiran  otentik  maupun  secara ekstensif.    Dan  kemudian  disimpulkan dengan menggunakan penalaran deduktif-induktif. C. Esensi  Tata  Ruang  Kota  Dan

## Hubungannya  Dengan  Perizinan Bangunan
Pengendalian  pemanfaatan  lahan yang  telah  dikonsepsikan  seringkali mengalami benturan dan atau penyimpangan  dengan  berbagai  bidang lainnya. Dalam kaitannya dengan penataan ruang  Undang-Undang Nomor
26 Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan  bahwa  segala  bentuk kegiatan  pemanfaatan  ruang  harus dilakukan  sesuai  dengan  aturan  rencana tata  ruang  wilayah  sehingga  diharapkan dapat  mewujudkan  pemanfaatan  ruang yang  berhasil  guna,  berdaya  guna  serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 6 .
Adapun  jika  kita  merujuk  pada Undang-Undang  Dasar  1945  yang mengamanatkan    pemerintah  daerah berwenang untuk mengatur dan
mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan. 7 Dalam era otonomi daerah pemerintah  daerah  bertanggung  jawab dalam  melaksanakan  urusan  rumah tangganya sendiri. Dalam rangka terselenggaranya otonomi daerah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pada tingkat daerah 6 Undang-Undang  Nomor  26  Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang
7 Baca Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
berwenang melakukan pengawasan salah  satunya  dalam  hal  pemanfaatan dan  pengelolaan  ruang  agar  dapat mewujudkan  harapan  sesuai  dengan yang  dicita-citakan  dalam  undang- undang.
Pengawasan pemerintah dalam pemafaatan  ruang  diimplementasikan dalam bentuk pengawasan salah satunya terkit  izin  dalam  penggunaan  ruang  dan pemanfaatan  ruang  sesuai  wilayah administrasinya. Dengan dikeluarkannya izin, penguasa memperkenankan pemohon izin untuk melakukan tindakan atau  kegiatan  tertentu  yang  sebenarnya dilarang demi memperhatikan
kepentingan  umum  yang  mengharuskan adanya pengawasan. Suatu tindakan atau kegiatan  pada  dasarnya  dilarang,  akan tetapi  dapat  diperkenankan  dengan tujuan  agar  dalam  ketentuan-ketentuan yang  bersangkutan  dilakukan  dengan cara-cara tertentu.
Perizinan  yang  berkaitan  dengan pemanfaatan  ruang  adalah  terkaiat  Izin Mendirikan  Bangunan.  Penerbitan  izin sebagaimana dimaksud di atas didukung oleh  rekomendasi  yang  diterbitkan  oleh instansi  terkait,  dan  dalam  wilayah administrasi kota intasni yang
berwenang  dan  bertanggung  jawab adalah di bidang tata kota yang nantinya akan  menerbitkan  suatu  rekomendasi dalam  bentuk  ketetapan  rencana  kota dan  rencana  tata  letak  bangunan,
rekomendasi  dari  instansi  pertanahan, rekomendasi  komisi  andal,  rekomendasi manajemen  lalu  lintas.  Penerbitan  izin mendirikan  bangunan  dari  dinas  terkait berdasarkan pada penggunaan bangunan, kelayakan menggunakan bangunan, izin undang-undang gangguan, rekomendasi sistem penanggulangan dan pencegahan kebakaran    harus  didasarkan  kepada peruntukkan  tanha  yang  ditetapkan dalam  rekomendasi  ketetapan  rencana kota.
Berdasarkan  anilisis  dan  tinjauan
pemerintah terkait pemrmohonan
pengauan  izin  suatu  bangunan  maka nantinya  izin  akan  dikeluarkan  dalam beberapa  bentuk  seperti  pendaftaran, rekomendasi,  sertifikasi,  dan  izin  untuk melakukan kegiatan usaha yang biasanya harus  dimiliki  atau  diperoleh  suatu organisasi,  perusahaan  atau  seseorang sebelum  yang  bersangkutan  dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Penolakan  izin  dapat  terjadi  apabila kriteria-kriteria  yang  ditetapkan  oleh penguasa  tidak  dipenuhi.  Misalnya, dilarang  mendirikan  suatu  bangunan kecuali ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang  dengan  ketentuan  mematuhi persyaratan-persyaratan. Dengan adanya izin  maka  hal  ini  juga  menjadi  sinergi dalam  pelaksaan  tertib  administrasi pemerintahan,  Izin  merupakan  aktivitas administrasi  negara  dalam  rangka
melaksanakan, menjalankan dan menyelenggarakan tugas pemerintah. Aktivitas administrasi negara tersebut  salah  satunya  adalah  membuat keputusan  yang  bersifat  yuridis  dan mengandung  penetapan  atau  dalam bahasa  Belanda  disebut  dengan  istilah beschikking. karena tidak dapat dipungkiri  kegiatan  pemanfaatan  ruang yang  dilakukan  masyarakat  dalam pemenuhan  kegiatan  sosial-ekonominya masih menyisahkan berbagai
permasalahan  yang  justru  bersifat kontra-produktif, dan berkelanjtan. Maka dengan  adanya  administarsi  yang  tertib melalui  izin,  hal  ini  dapat  memudahkan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya  dalam  mengendalikan  tata ruang. Terlaksananya pemanfaatan
ruang  berwawasan  lingkungan  dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama  pengelolaan  lingkungan  hidup. Kemudian dengan adanya IMB
pemerintah  daerah  dapat  melakukan kontrol  terhadap  fisik  kota  yang  mana hal  ini  merupakan  hal  yang  sangat penting  dalam  aspek  perencanaan, pengawasan  dan  penertiban  bangunan kota  yang  terearah  dan  disamping  itu juga  dapat  memberikan  kepastian hukum kepada pemiliki bangunan.
Apabila  nantinya  terjadi  suatu pelanggaran terhadap izin yang melanggar  rencana  tata  ruang  maka
pemerintah  dapat  menerapkan  sanksi yang diberikan terdiri atas sanksi pidana, sanksi  perdata,  dan  sanksi  administratif. Ketentuan  sanksi  pidana  dan  perdata sepenuhnya mengikuti ketentuan Undang-undang  dan  Hukum  Acara Perdata.  Sedangkan  pengenaan  sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai Pasal 182 ayat
(3) PP No. 15 Tahun 2010, dapat berupa:
1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan;
3. penghentian  sementara  pelaya- nan umum;
4. penutupan lokasi;
5. pencabutan izin;
6. pembatalan izin;
7. pembongkaran bangunan;
8. pemulihan fungsi ruang;
9. dendaadministrasi. Perizinan pemanfaatan ruang
dimaksudkan  sebagai  upaya  penertiban pemanfaatan  ruang  sehingga  setiap pemanfaatan  ruang  harus  dilakukan sesuai  dengan  rencana  tata  ruang.  Izin pemanfaatan  ruang  diatur  dan  dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah  daerah  sesuai  dengan kewenangannya  masing-masing  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Menurut tingkat administrasi pemerintahan,  pengaturan  tata  ruang dilaksanakan  secara  berhirarki  mulai dari  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten/Kota  (RTRWK). Dikaitkan  dengan  substansinya,  RTRWN berisi  arahan  struktur  ruanga  dan  pola pemanfaatan  ruang  yang  memiliki  nilai strategis nasional (sistem nasional). 8
RTRWP berisi arahan struktur ruang dan  pola  pemanfaatan  ruang  yang merupakan  sistem  provinsi  dengan memperhatikan  sistem  nasional  yang ditetapkan  RTRWN.  Sementara  RTRWK berisi  arahan  struktur  ruang  dan  pola pemanfaatan  ruang  di  wilayahnya dengan  memperhatikan  tata  ruang  yang berhirarki ini harus dilaksanakan dengan memeperhatikan kewenangan yang dimiliki  oleh  masing-masing  tingkat pemerintahan, untuk menghindari tumpang  tindih  pengaturan  pada  obyek yang sama. Dengan kata lain, perencanaan yang beerhirarki/
berjenjang  memenuhi  prinsip  saling melengkapi (komplementer). 9
Pemanfaatan  ruang  yang  tidak sesuai  dengan  rencana  tata  ruang,  baik
8 Bayi Priyo no , “Perizinan sebgai sarana pengendalian penataan ruang dalam perspektif  pemanfaatan  ruang  di  daerah”: Jurnal  Administrasi  Pemerintahan  Daerah, Vol. VIII, E disi II.
9 KBBI  Yang  dimaksud  dengan “komplementer”  adalah  bahwa  penataan ruang  wilayah  nasional,  penataan  ruang wilayah  provinsi,  penataan  ruang  wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain,  bersinergi  dan  tidak  tumpang  tindih kewenangan  dalam  penyelenggaraannya. Lihat, Penjelasan  Pasal  6  ayat  (2)  UU  No.  26 Tahun 2007.
yang  dilengkapi  dengan  izin  maupun yang  tidak  memiliki  izin  akan  dikenai sanksi.  Sanksi  tersebut  dapat  berupa sanksi  administratif,  sanksi  pidana penjara,  dan/atau  sanksi  pidana  denda. Sanksi-sanksi  tersebut  dapat  diterapkan apabila terdapat perilaku yang melanggar kewajiban-kewajiban pemanfaatan  ruang  yang  diatur  dalam Pasal  61  UU  No.  26  Tahun  2007,
kewajiban-kewajiban  yang  dimaksud diantaranya:
1. Menaati  rencana  tata  ruang  yang telah ditetapkan; 2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan  izin  pemanfaatan  ruang dari pejabat yang berwenang; 3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan  dalam  persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan 4. Memberikan akses terhadap kawasan  yang  oleh  ketentuan peraturan  perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Setiap  orang  yang  melanggar ketentuan  di  atas,  maka  sebagaimana halnya  diatur dalam  Pasal  63  UU  No.  26 Tahun  2007,  perbuatan  melanggar hukum  tersebut  dapat  dikenai  sanksi administratif, diantaranya:
1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan;
3. penghentian  sementara  pelaya- nan umum;
4. penutupan lokasi;
5. pencabutan izin;
6. pembatalan izin;
7. pembongkaran bangunan;
8. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
9. denda administratif.
Perizinan  pada  dasarnya  memiliki fungsi  lain  yang  justru  sangat  mendasar yakni  menjadi  instrumen  pembangunan. Dalam  fungsi  tersebut,  perizinan  akan berperan  sebagai  suatu  bentuk  rekayasa kebijakan  yang  berperan  dalam  setiap siklus pembangunan yakni sejak
perencanaan  hingga  ke  pengawasan  dan evaluasi.  Dalam  proses  perencanaan, perizinan  akan  menjadi  salah  satu variable  kebijakan  yang  dapat  memaksa pelaku  usaha  untuk  bekerja  sesuai dengan  target  yang  ingin  dicapai  dalam pembangunan  daerah.  Dengan  demikian pemberian  izin  tidak  terlepas  dari kepentingan  pembangunan  secara  luas dengan  berbagai  persyaratan  sebagai indikator tujuannya. 10
D. Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang Dalam Upaya Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah Dalam pengendalian dan pemanfaatan  tata  ruang  di  daerah pemerintah  berperan  penting  dalam
melakukan  pengawasan  terutama  dalam
10 Adrian  Sutedi,  Hukum  Perizinan, Op.Cit ., hlm. 212.
hal perizinan. Dengan adanya pengawasan  pemerintah  melalui  izin maka  hal  ini  dapat  menghindari terjadinya inkonsistensi terhadap rencana tata ruang yang telah dikonsepkan sebelumnya. Untuk melaksanakan  penataan  ruang  kawasan strategis daerah dalam rangka mewujudkan  keterpaduan,  keterkaitan, dan  keseimbangan  perkembangan  antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian  antar  sektor,  Pemerintah daerah harus terus mengawasi perkembangan  pembangunan  sesuai dengan rencana tata ruang kota.
Hal  ini  sangat  penting  mengingat agar  terciptanya  pembanguanan  yang berdaya guna serta berkelanjutan sesuai dengan  apa  yang  diamantkan  oleh undang-undang. Sebagaimana yang diatur  dalam  UU  No.  32  Tahun  2009, bahwa  lingkungan  hidup  dalam  hal  ini kesatuan  ruang  harus  dilindungi  dan dikelola  dengan  upaya  sistematis  dan terpadu  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan hidup tersebut dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup  melalui upaya perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian,  pemeliharaan,  pengawa- san, dan penegakan hukum 11 .
11 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dengan  adanya  penjelasan  pada undnag-undang  tersebut penting  artinya agar  wajah  perkotaan  dapat  ditata dengan rapi serta menjamin keterpasuan pelaksanaan  pekerjaan  pembangunan perkotaan.  Penyeseuain  pemberian  izin oleh  pemrintah  tentunya  disesuaikan dengan  syarat-syarat  yang  telah  diatur dalam  peraturan  perundnag-undangan terkait,  dengan  demikian  izin  yang dikeluarkan  telah  sesuai  dengan  master plan kota yang memungkinkan koordinasi antara berbagai pihak seperti departemen  teknis  dalam  pembangunan kota. Adapun  untuk  mempertahankan master  plan  kota,  pemerintah  harus mampu menjaga dan mengontrol pelaksanaan pembangunan diatas wilayah  suatu  kota  sesuai  dengan rencana tata ruang yang telah dikonsepsikan  sedari  awal.  Pemerintah yang  berwennag  dalam  hal  ini  adalah Dinas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan  Kota  (DP3K).  Selanjutnya UU No. 26 Tahun 2007 mengatur bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dan
pemerintah  daerah  dengan  melibatkan peran  masyarakat.  Peran  masyarakat merupakan  hal  yang  sangat  penting dalam  penataan  ruang  karena  pada akhirnya  hasil  penataan  ruang  adalah untuk  kepentingan  seluruh  masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan
ruang,  yaitu  terwujudnya  ruang  wilayah nasional  yang  aman,  nyaman,  produktif, dan berkelanjutan.
Sebagaimana  Pasal  60  UU  No.  26 Tahun  2007  diatur  bahwa  dalam penataan  ruang,  setiap  orang  berhak untuk:
1. mengetahui rencana tata ruang;
2. menikmati  pertambahan  nilai ruang  sebagai  akibat  penataan ruang;
3. memperoleh  penggantian  yang layak  atas  kerugian  yang  timbul akibat  pelaksanaan  kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; 4. mengajukan  keberatan  kepada pejabat  berwenang  terhadap pembangunan  yang  tidak  sesuai dengan  rencana  tata  ruang  di wilayahnya; 5. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan  yang  tidak  sesuai dengan  rencana  tata  ruang kepada pejabat berwenang, dan 6. mengajukan gugatan ganti kerugian  kepada  pemerintah dan/atau  pemegang  izin  apabila kegiatan  pembangunan  yang tidak  sesuai  dengan  rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Pemanfaatan  ruang  merupakan kegiatan  dalam  pelaksanaan  penataan ruang. Sesuai dengan Pasal 93 PP No. 15
Tahun  2010,  pelaksanaan  pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk:
1. mewujudkan  struktur  ruang  dan pola  ruang  yang  direncanakan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat  secara  berkualitas, dan 2. mewujudkan  pembangunan  yang berkelanjutan  dan  dilaksanakan secara terpadu. Selanjutnya  dalam  Pasal  94  PP  No. 15  Tahun  2010  dijelaskan,  bahwa “pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan  pembangunan  sektoral  dan pengembangan  wilayah,  baik  yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, yang dalam pelaksanaannya harus mengacu pada rencana tata ruang”. Pengawasan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dengan mengacu kepada Ketetapan Rencana Kota. Ketetapan  Rencana  Kota  adalah  peta rencana  lokasi  tertentu  pada  kedalaman skala  1:1.000  yang  menggambarkan informasi  pemanfaatan  ruang  yang selanjutnya digunakan sebagai pembangunan fisik kota. 12 Pemantauan dapat dilakukan melalui  cara  formal  dan  informal. Pemantauan  yang  dilakukan  secara
formal,  berfungsi  untuk  mendapatkan suatu  informasi  yang  diproses  dari sumber  data  eksternal  dan  internal. Pemantauan  formal  ini  menghasilakn laporan periodik (informasi yang diperoleh akan meningkatkan efektivitas keputusan untuk perencanaan, pengarahan, dan pengendalian aktivitas). Sedangkan pemantauan yang dilakukan  secara  informal,  biasanya digunakan  untuk  memecahkan  masalah lokal atau sering dikatakan pengindikasian cepat. Pemantauan informal dapat dilakukan melalui kontak personal  dan  kunjungan  lapangan. Pemantauan  dilakukan  berdasarkan dimensi  waktu  tertentu  (dilakukan secara periodik). Dalam pelaksanaannya, dikembangkan  indikator  manfaat  dan tolok  ukur  berdasarkan  kurun  waktu tersebut, sehingga
periodisasi pemantauan akan sangat tergantung dari karakter  setiap  parameter  dan  indikator tersebut.  Mekanisme  pengawasan  teknis pengaturan  penataan  ruang  ini  terdiri dari  kegiatan,  pemantauan,  kegiatan evaluasi dan kegiatan pelaporan.
Berdasarkan hierarki pemerintahan,
Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan  kegiatan  pemantauan  ini terdiri atas: dalam kegiatan pemantauan,
pemerintah  provinsi  memantau  apakah pemerintah daerah kabupaten/kota telah memiliki  dokumen  peraturan  penataan ruang dan peraturan yang terkait dengan
rencana  tata  ruang  dan  telah  ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. 13
Pengawasan  dalam  pengendalian pengendalian  pemanfaatan  ruang  salah satunya  dilakukan  melalui  pengawasan terhadap  pelaksanaan  penerbitan  izin- izin  yang  dikeluarkan  instansi  yang berwenang  menyangkut  pembangunan fisik  suatu  kawasan.  Dalam  perizinan, melekat fungsi pengawasan atas kegiatan pemanfaatan  ruang  guna  melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam pengawasan pemanfaatan ruang, instansi yang  berwenang  wajib  melaksanakan pemantauan,  evaluasi  dan  pengelolaan kualitas ruang sesuai dengan ketentuanketentuan yang ada.
Evaluasi  kesesuaian  rencana  tata ruang  terhadap  pemanfaatan  ruang dilakukan dengan cara menelaah bentuk pemanfaatan  ruang  dan  perizinan  yang dimiliki.  Salah  satu  evaluasi  adalah
rumusan rekomendasi (pelaporan), yakni  saran  tindak  lanjut  terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.38 Dalam hal terjadinya penyimpangan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, dimana pelaksanaan pemanfaatan  ruang  tidak  sesuai  dengan Rencana  Tata  Ruang  dan  peraturan
13 Iman  Sudrajat,  Pengawasan  Teknis Pengaturan,  Pembinaan  dan  Pelaksanaan
Penataan Ruang, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Jakarta, (tanpa tahun), hlm. 13.
zonasi, baik yang dilengkapi dengan izin maupun  yang  tidak  memiliki  izin,  maka akan dilakukan tindakan penertiban.
Penertiban  merupakan  bagian  dari proses pengendalian pemanfaatan ruang sebagai  hasil  dari  pelaporan  mengenai penyimpangan pemanfaatan ruang.
Pengenaan  sanksi  merupakan  perangkat tindakan  penertiban  atas  pemanfaatan ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana tata  ruang  dan  peraturan  zonasi  baik yang  dilengkapi  dengan  izin  maupun tidak  memiliki  izin.  Sesuai  dengan  Pasal 182  ayat  (2)  PP  No.  15  Tahun  2010 bentuk  pelanggaran  dalam  pemanfaatan ruang, meliputi:
1. Pemanfaatan  ruang  yang  tidak sesuai  dengan  rencana  tata ruang;
2. Pemanfaatan  ruang  yang  tidak sesuai  dengan  izin  pemanfaatan ruang  yang  diberikan  oleh pejabat berwenang;
3. Pemanfaatan  ruang  yang  tidak sesuai  dengan  persyaratan  izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau
4. Menghalangi  akses  terhadap kawasan  yang  dinyatakan  oleh peraturan  perundang-undangan sebagai milik umum.

## E. KESIMPULAN
Dalam  proses  pembanguan  dan dalam rangka pemanfatan ruang
haruslah  mengacu  kepada  ketentuan ketentuan  yang  diharuskan.  Perizinan pada dasarnya memiliki fungsi lain yang justru  sangat  mendasar  yakni  menjadi instrumen  pembangunan.  Dalam  fungsi tersebut,  perizinan  akan  berperan sebagai suatu bentuk rekayasa kebijakan dan  suatu  alat  kendali  pemerintah  yang berperan dalam setiap siklus
pembangunan  yakni  sejak  perencanaan hingga  ke  pengawasan  dan  evaluasi. Dalam  proses  perencanaan,  perizinan akan  menjadi  salah  satu  variable kebijakan  yang  dapat  memaksa  pelaku usaha  untuk  bekerja  sesuai  dengan target  yang  ingin  dicapai  dalam pembangunan  daerah.  Dengan  demikian pemberian  izin  tidak  terlepas  dari kepentingan  pembangunan  secara  luas dengan  berbagai  persyaratan  sebagai indikator  tujuannya.  Pada  intinya  setiap pembangunan  dan  setiap  pemanfaatan ruang yang sudah tertib dan patuh pada ketentuan  perundang  undangan  dan ketentuan  administrasi  yang  ada  akan mencapai  keselarasan  dan  ketertiban tata ruang yang kita tempati sehari hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi,  Hukum  Perizinan  Dalam Sektor  Pelayanan  Publik,  Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Bayu  Priyono  ,  “Perizinan  sebgai  sarana pengendalian penataan ruang dalam
perspektif  pemanfaatan  ruang  di daerah”:
Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. VIII, Edisi II. Iman  Sudrajat,  Pengawasan  Teknis Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Jakarta, (tanpa tahun).
Kamus Besar Bahasa Indonesia

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  2002 tentang  Bangunan  Gedungeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun    2007 Tentang Penataan Ruang Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyusunan  Rencana  Detail  Tata  Ruang Dan  Peraturan  Zonasi  Kabupaten/
Kota  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi Nomor  3  Tahun  2015  Tentang
Bangunan Peraturan  Walikota  Nomor  29  Tahun 2014  Tentang  Pedoman  Dan  Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal