licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Konflik Agraria: Sebuah Refleksi Hak Menguasai Negara Atas Tanah erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Fifik Wiryani 1 , Mokhammad Najih 2 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, fifik@umm.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO The state's right to control land as a principle is often problematic in practice. The  problem  generally  lies  with  the  state  which  tends  to  use  land  only  for economic and oligarchic interests. As a result, the right to control the state whose function is to prosper the people cannot be realized. This research will reveal and analyze the background of the causes of the agrarian conflict in the village of Tegalrejo, Malang Regency, and provide an overview in a reflection of  the  state's  right  to  control  land.  This  research  uses  normative  juridical research with statutory,  historical and case study approaches which in this case are agrarian conflicts. The results of the research show that the state's right to control over land sometimes becomes a tool for state legitimacy to carry out land grabs. The right to control the state, which essentially serves as a legal framework to protect the public, has not been able to fully function ideally and properly. There is no significant difference between the New Order regime  and  the  Reform  Government  regime  in  the  management  of  state control rights, because both have a mode of appropriation by granting status of  land  rights  and  compensation.  This  is  similar  to  what  happened  in  the agararia  conflict  in  Tegalrejo  Village,  Malang  Regency,  where  legal appropriation was formulated in the form of Cultivation Rights. Compensation that has not been resolved to date has also led to the creation of structural agrarian  conflicts  that  have  disrupted  the  socio-economic  life  of  the surrounding  community.  In  the  future,  it  is  necessary  to  think  about  the rejuvenation of the concept of the state's right to control so that state control over land is no longer hegemonic and can be on a par with the protection of citizens' rights to land.
Manuscript History:
Received: 2023-07-27
Accepted: 2023-09-02
Corresponding Author: Fifik Wiryani, fifik@umm.ac.id
Keywords : Right to Control the State; Land; Agrarian Conflict
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Wiryani, F., & Najih, M. (2023). Konflik Agraria: Sebuah Refleksi  Hak  Menguasai  Negara  Atas  Tanah.  Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6(3).

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  2  jembatan  emas  dalam  memasuki  era  hukum  pertanahan: Pertama,  17  Agustus  1945  sebagai  proklamasi  kemerdekaan  dan  kedaulatan  penuh Indonesia  sebagai  negara. 1 Indonesia  tidak  jauh  berbeda  dengan  negara-negara  dunia
1 M. Yamin, mengatakan: “Proklamasi kemerdekaan adalah suatu alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesai mengambil nasoh ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan dan kebahagiaan masyarakat”. Lihat dalam H. Muhammad Yamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960). Hlm. 19
ketiga,  menurut  E.  Jacoby  permasalahan  agraria  menjadi  salah  satu  motor  penggerak percepatan  jalanya  kemerdekaan  dan  revolusi.  Struktur  agraria  yang  merusak,  membuka jalan  bagi  gagasan  kebangsaaan,  perjuangan  politik  yang  diperkuat  identitas  melalui perjuangan  tanah  air  dan  revolusi  struktur  penguasaan  negara. 2 Terbentuknya  Republik Indonesia  diiringi  dengan  semangat  menciptakan  tatanan  hukum  baru  menggantikan tatanan  hukum  kolonial.  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  Tentang  Pokok-Pokok Agraria  (UUPA)  adalah  harapan  baru  revolusi  Indonesia  dalam  bidang  pertanahan  dan sumber daya alam, yang menggantikan tatanan hukum kolonial dengan hukum pertanahan nasional. 3 UUPA merupakan hasil dari tafsiran rezim pemerintahan Sukarno terhadap Pasal 33  UUD  1945  Naskah  Asli,  bertujuan  untuk  redistribusi  tanah  dan  menyelesaikan ketimpangan pemilikan dengan pemerataan penguasaan tanah bagi rakyat. 4
Jembatan emas kedua di tahun 1999 yang ditandai dengan berhentinya Soeharto dari Presiden, disusul dengan reformasi konstitusi. Dalam bidang pertanahan dan sumber daya alam,  terdapat  penambahan  1  ayat  dalam  Pasal  33  UUD  1945  sehingga  menjadi  4  ayat. Adanya  reformasi  konstitusi  tidak  serta  merta  menyelesaikan  persoalan  hukum  dan masyarakat  di  masa  orde  baru,  reformasi  konstitusi  membebankan  pemerintahan  baru warisan  masalah untuk  diselesaikan  seperti  pelanggaran  HAM  berat  di  masa  lalu  sampai konflik  agraria  akibat  liberalisasi  ekonomi,  yang  disertai  dengan  perubahan  struktur ketatanegaraan  secara  signifikan  mulai  dari  pembatasan  kekuasaan  Presiden,  pemisahan kekuasaan sampai pada kekuasaan kehakiman. 5
Dalam lapangan agraria, produk hukum kebijakan yang dikeluarkan pada orde baru masih memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat serta merta dianulir. TAP MPR IX/2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  hadir  dengan semangat  menyelesaikan  persoalan  kemiskinan,  ketimpangan  dan  ketidakadilan  sosial ekonomi  rakyat  serta  kerusakan  sumber  daya  alam,  yang  pada  masa  orde  baru  telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan pemilikan, penggunaan  dan  pemanfaatannya  menimbulkan  berbagai  konflik.  Pemerintahan dibebankan kewajiban mendesain pembagunan yang tidak lagi bercorak orde baru—yakni pembangunan  ekonomi  dan  tanah  yang  berubah  fungsi  menjadi  komoditi  dan  ekonomi kapitalistik,  berpijak  pada  kepentingan  kelompok  investor  yang  memudahkan  prosedur sehingga para investor leluasa dan mudah mendapatkan hak atas tanah untuk diusahakan. 6
Menurut  Maria  S.W  Sumardjono  kehadiran  TAP  MPR  itu  adalah  dalam  rangka menegaskan  kedudukan  komunitas  masyarakat,  baik  umum  atau  adat  sebagai  kelompok yang  terpinggirkan  dalam  upaya  pemanfaatan  sumber  daya  agraria/alam  karena keberadaannya tidak dihormati dan dilindungi, walaupun sumber penghidupannya berasal dari keberadaan sumber daya agraria/alam. Kearifan tradisional untuk mempertahankan, mengembangkan dan melestarsikan sumber daya agraria/alam dikalahkan oleh teknologi modern  yang  digunakan  secara  kurang  bertanggung  jawab.  Bersamaan  dengan  hal  itu, pranata yang hidup di lingkungan masyarakat tidak berdaya berhadapan dengan peraturan hukum  formal.  Kelangkaan  dan  kemunduran  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya agaria/alam,  dan  perbedaan  posisi  tawar  antara  pihak  yang  mempunyai  akses  terhadap modal  dan  akses  politik  satu  pihak,  dengan  rakyat  yang  pada  umumnya  lemah  posisi
2 Ooi Jin Bee, “Review Agrarian Unrest in Southeast Asia by Erich H. Jacoby,” Journal of Southeast Asian History Vol. 3, No. 2 (1962): 180–82, https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/20067411.
3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang -Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2003). Hlm. 67
4 Franklin Obeng-Odoom, “Land Reform,” in Property, Institutions, and Social Stratification in Africa (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 80–117, https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781108590372.005.
5 Febriansyah Ramadhan, Xavier Nugraha, Patricia Inge Felany, “Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam  Penegakan  Hukum  Pelanggaran  Ham  Berat,” Veritas  et  Justitia 6,  no.  1  (2020):  172–212, https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v6i1.3514.
6 Imam  Koewahyono,  “Penyelesaian  Persoalan  Tanah  Perkebunan  Dalam  Perspektif  Socio  Legal  (Studi  Pada  Beberapa Perkebunan Di Jawa Timur),” Jurnal Hukum & Pembangunan 18, no. 4 (2008): 43,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol38.no4.181.
tawarnya,  telah  berakibat  terhadap  ketimpangan  struktur  penguasaan,  peruntukan, penggunaan,  dan  pemanfaatan  sumber  daya  agraria/alam,  disamping  menimbulkan berbagai konflik dalam penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan sumber daya agraria/alam tersebut. 7 Setelah melalui reformasi konstitusi, Indonesia memasuki babak baru yang umum disebut  orde  reformasi  dengan  menggunakan  konstitusi  hasil  amandemen  1999-2022. Walau  memasuki  rezim  baru,  orde  baru  meninggalkan  warisan  masalah  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  bidang  pertanahan.  Reformasi  konstitusi  tidak  sampai melakukan  perubahan  hukum  besar-besaran  terhadap  seluruh  peraturan  perundang- undangan  dan  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  pada  rezim  terdahulu.  Di  bidang pertanahan, ada 2 (dua) warisan masalah rezim terdahulu yang masih perlu diselesaikan.
Pertama, warisan masalah utama adalah produk regulasi  pertanahan. Pasal 33 UUD 1945 yang berkaitan dengan Tanah dalam UUD 1945 bercorak sosialisme: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan negara diberi kekuasaan untuk mengusai cabang-cabang produksi yang penting serta bumi, air dan kekayaan alam yang ada ada didalamnya. 8 Penguasaan negara dilakukan dalam 2 hal, yakni penguasaan atas produksi  dan  penguasaan  atas  sumber  daya  alam—2  penguasaan  tersebut  adalah penguasaan negara yang berlebihan terhadap produksi dan sumber daya alam. Penguasaan berlebihan tersebut dijustifikasi konsep Hak Menguasai Negara (HMN) dalam UUPA. Negara begitu leluasa untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  tersebut;  menentukan  dan  mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan  hukum  yang  mengenai  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  (pasal  2  UUPA)—yang keseluruhannya dapat dilakukan sepihak oleh negara.
Secara  historis,  konsep  HMN  memiliki  kemiripan  dengan domein  veklaring dalam hukum kolonial yang merupakan hak kepemilikan tanah oleh negara tetapi hanya berlaku untuk tanah-tanah yang ‘tidak’ dapat dibuktikan hak kepemilikannya. HMN dalam UUD 1945 Naskah  Asli  dan  UUPA  jauh  lebih  ‘agresif’  dibandingkan  prinsip domein  veklaring dalam penguasaan tanah; yakni berlaku untuk tanah yang ‘tidak’ memiliki hak dan berlaku juga untuk tanah yang ‘sudah’ memiliki hak. 9 Saat reformasi konstitusi, Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi  induk  pengaturan  HMN  tidak  mengalami  perubahan  signifikan  dalam  reformasi konstitusi—hanya menambah 1 ayat. Hal ini dapat dimaknai, abainya pelaku amandemen terhadap  penguasaan  berlebihan  atas  tanah  pada  rezim-rezim  terdahulu  dan  masih ‘merawat’  permasalahan  pertanahan  yang  disebabkan  oleh  aturan-aturan  negara.  Ide pembatasan  kekuasaan  yang  muncul  pada  reformasi  konstitusi,  terbatas  memikirkan bagaimana  membatasi  kekuasaan  Presiden  yang powerfull dalam  menjalankan  negara seperti  Soeharto  dan  Sukarno  dahulu—tidak  sampai  memikirkan  ide  pembatasan  negara dalam lapangan agraria dan sumber daya alam. 10 Dalam catatan Christian Lund, besarnya penguasaan  negara  atas  tanah  menunjukan  bahwa  Indonesia  lebih  mengutamaan pemerintahan daripada warga negara sebagai subjek hak. Hukum negara yang sedemikian kompleks dalam penguasaan atas tanah, menyebabkan adanya ketidaksetaraan sosial dan akses  terhadap  tanah  semakin  jauh  dari  harapan;  petani  dengan  skala  kecil-pun  kian terpinggirkan. 11
7 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008). Hlm. 4
8 Febriansyah Ramadhan & Ilham Dwi Rafiqi, “Study of Constitutional Court Decisions Cancelling All Norms In The Law,” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 29, no. 2 (2021): 232, https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15434.
9 Zaki Ulya Zainuddin, “Domein Veklaring Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh,” Jurnak Hukum Samudra Keadilan 3, no. 1 (2018): 139–52, https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.699.
10 Margarito  Kamis, Pembatasan  Kekuasaan  Presiden:  Pergeseran  Kekuasaan  Presiden  Pasca  Amandemen  UUD  1945 (Malang: Setara Press, 2014). Hlm. 68
11 Christian Lund, “An Air of Legality – Legalization under Conditions of Rightlessness in Indonesia,” The Journal of Peasant Studies , 2022, 1–21, https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2096448.
Kedua, warisan masalah berikutnya adalah ‘produk kebijakan’ HGU yang diterbitkan rezim terdahulu. HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai ‘langsung’ oleh Negara.  Tanah yang  ‘langsung’  dikuasai  oleh  negara  memilliki  makna  bahwa  HGU  adalah derivasi dari Hak Menguasai Negara. Ketentuan itu mengandung makna bahwa HGU tidak boleh  didirikan  diatas  tanah  ‘tidak  bebas’  atau  tanah  yang  memiliki  hak  atas  tanah  yang didalamnya  melekat  hak  subjek hukum  atas  tanah  baik  yang  sudah  terdaftar  atau  belum terdaftar. 12 Apabila negara ingin menerbitkan HGU terhadap tanah yang ‘tidak bebas’, maka wajib  dilakukan  pelepasan  hak  atas  tanah  sesuai  ketentuan  yang  berlaku terlebih  dulu. 13 Secara normatif, Hal itu juga diatur dalam Pasal 4 ayat ayat (3) PP 40/1960: “Pemberian Hak Guna  Usaha  atas  tanah  yang  telah  dikuasai  dengan  hak  tertentu  sesuai  ketentuan  yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya  pelepasan  hak  tersebut  sesuai  dengan  tata  cara  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku” . Pengaturan  tentang  ‘pelepasan  hak’  atas tanah  tersebut  tidak  terintegrasi  dalam  PP  40/1960—melainkan  berdiri  dalam  aturan tersendiri  dengan  subjek  peraturan  mengenai  ‘pembangunan  untuk  kepentingan  umum’. Tiap-tiap pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum (dalam arti luas) maka warga  negara  harus  merelakan  tanah  (dengan  ganti  rugi)  untuk  dilepaskan  demi pembangunan  melalui  tafsir  sepihak  negara—ini  menjadi  contoh  negara  memiliki kekuasaan yang berlebihan atas tanah. 14
Desa  Tegalrejo  Kabupaten  Malang  merupakan  salah  satu  daerah  yang  menerima dampak dari belum sempurnanya konsep dan implementasi hak menguasai oleh negara di Indonesia.  Negara  bahkan  cenderung  yang  menciptakan  latar  belakang  konflik  agraria  di Tegalrejo. Melalui penetapan HGU di daerah Tegalrejo, praktik perampasan secara formal terjadi.  Hal  ini  dikarenakan  regulasi  pada  waktu  orde  baru  hanya  diprioritaskan  untuk kepentingan  pembangunan  dan  ditambah  lagi  inkonsistensi  regulasi  yang  tidak  secara spesifik.  Akibatnya  masyarakat  Tegalrejo  tidak  pernah  menerima  hak  ganti  rugi sebagaimana yang dijamin oleh peraturan dan mendapat akses perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat dari ancaman perampasan.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, tulisan ini pertama-tama akan memamparkan  realitas  konflik  agraria  di  Tegalrejo  bertujuan  untuk  mengulas permasalahan hukum apa yang melatar belakangi dan bentuk konflik agrarianya. Kemudian, karena banyak menyinggung HGU dalam konflik agraria di Tegalrejo maka tulisan ini akan mengkritisi  dan  mengambarkan  konsep  yang  ideal  hak  menguasai  negara  dalam  hal pembuatan dan penerapan HGU. Tulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah baru pada kajian-kajian hukum agraria yang terus berkembang hingga saat ini.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  normatif. Metode  ini  digunaan  untuk  menilai  fenomena  hukum  apakah  sesuai  dengan  kaidah  yang seharusnya atau justru bertentangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pertama  adalah  pendekatan  perundang-undangan.  Perundang-undangan  yang  dimaksud dalam hal ini yang menyangkut segala kaidah hukum tentang hak menguasi negara mulai dari  UUD  1945  serta  aturan  turunan  dibawahnya.  Kedua  pendekatan  sejarah,  digunakan untuk menelusuri riwat pengaturan hak menguasi negara dan riwayat konflik agraria. Ketiga
12 Triana Rejekiningsih, “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia),” Yustisia
Jurnal Hukum 5, no.
2 (2016): 298–300,
https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744.
13 Herawan Sauni, “Konflik Penguasaan Tanah Perkebunan,” University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ) 1, no. 1 (2016): 45–67, https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.45-67.
14 Wahyu Bening & Ilham Dwi Rafiqi, “Permasalahan Hukum Pengaturan Bank Tanah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Jurnal Suara Hukum 4, no. 2 (2022): 265–98,
https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p265-298.
adalah pendekatan kasus yang dalam hal ini adalah kasus konflik agraria Desa Tegalrejo di Kabupaten Malang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konflik Agraria Tegalrejo
Salah satu modus operandi perampasan tanah selama masa rezim Orde Baru, adalah memanipulasi  prosedur-prosedur  hukum  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  dengan mengabaikan  ‘pelepasan  hak  atas  tanah’  melalui  kompensasi  yang,  ironisnya,  tetap dipertahankan  dimasa  reformasi.  Praktik  semacam  ini  bisa  kita  saksikan  dalam  kasus perampasan tanah oleh negara di desa Tegalrejo, Jawa Timur. Secara historis, masyarakat Tegalrejo ada dibawah pemerintahan Desa Tegalrejo yang resmi berdiri pada tahun 1980, menduduki tanah seluas 2.300 Hektar. 15 Kerangka hukum administrasi desa ini didasarkan pada  UU  5/1979  tentang  Pemerintahan  Desa  yang  menempatkan  desa  sebagai  otoritas perpanjangan  tangan  kepentingan  pusat  dimana  kepala  desa  dipilih  oleh  Bupati  yang umumnya berasal dari kalangan militer atau birokrat sipil yang loyal terhadap kepentingan negara. 16
Sejak  tahun  1980,  warga  Tegalrejo  mulai  melakukan  pendaftaran  tanah  untuk mendapatkan  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  sebagai  bukti  kepemilikan  yang  sah  secara hukum. 17 Program pendaftaran tanah seperti itu umum dilaksanakan  di beberapa negara baru merdeka dari tahun 1940-1980 guna terciptanya land tenure system yang menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah dan untuk merangsang aktivitas investasi yang berfungsi  untuk  mengakselerasi  pertumbuhan  ekonomi.  Kepastian  hak  atas  tanah  di Indonesia yang dijamin oleh produk hukum, banyak dipengaruhi oleh pemikiran positivisme hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan dalam mengatur segala sektor kehidupan. 18
Pada  tahun  1988,  rezim  Orde  Baru menerbitkan  Penetapan  Hak Guna  Usaha  (HGU) Nomor  35/HGU/DA/88  untuk  PT.  Perkebunan  XXIII  yang  dimiliki  oleh  negara.  Dekrit tersebut  disertai  pemberian  kewajiban  pada  perusahaan  tersebut  untuk  melakukan penyelesaian kompensasi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang secara turun temurun  telah  menetap  dan  menggunakan  lahan  HGU  untuk  pertanian  produktif.  Namun demikian,  sebagai  pemegang  HGU,  perusahaan  telah  gagal  melakukan  kewajiban  itu sehingga pada tahun 1996, kementerian yang berwenang menerbitkan SK Menteri Agraria Nomor  3  tentang  Penataan  Ulang  dan  SK  Nomor  4  tentang  Pembatalan  SHGU  Nomor 35/HGU/DA/88 yang secara efektif membatalkan HGU PT Perkebunan XXIII. Pembatalan tersebut  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  fakta  bahwa  penerima  HGU  telah  gagal melakukan kewajiban sebagaimana yang telah diwajibkan oleh salah satu klausul HGU. Ini juga didasarkan pada keluhan warga yang tidak menerima kompensasi yang telah dijanjikan oleh perusahaan. Dengan berakhirnya rezim Orde Baru yang dibarengi dengan kemunculan
15 Hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 418/12,011 tahun 1980 tentaang Peningkatan Status Desa Darurat Ringinkembar dan Desa Darurat Tegalrejo menjadi Desa Resmi Ringin Kembar dan  Desa  Resmi  Tegalrejo,  yang  dikeluarkan  pada  20  Oktober  1980.  Salah  satu  diktum  dalam  Keputusan  itu,  adalah memutuskan: Pelepasan dan Penyerahan tanah-tanah yang dikuasai/dikuasaol oleh pendudukan Desa Ringinkembar dan Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjung Wetan terseubt, atas tanah ex Perkebunan Pancursari cs yang penggunaan selanjutnya ditentuan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Diktum nomor 3).
16 Jacqueline Vel, Yando Zakaria, Adriaan Bedner, “Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia’s New Village Law,” Asian Journal of Law and Society 4, no. 2 (2017): 447–71, https://doi.org/https://doi.org/10.1017/als.2017.21.
17 Masyarakat menerima SHM pada tahun 1998: Melalui SK 460/1998, pemberian SHM untuk 598 Kepala Keluarga/929 bidang, masyarkat desa Tegalrejo, seluas 535.2490 Hektar, termasuk Vervonding 982 dan 983
18 Febriansyah  Ramadhan  &  Ilham  Dwi  Rafiqi,  “Menggali  Asas-Asas  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Pengujian Undang-Undang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia,” Journal  of  Judicial  Review 24,  no.  1  (2022):  35–58, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5376.
TAP  MPR  IX/2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam, pembatalan HGU tersebut dapat dikatakan konsisten dengan semangat untuk mewujudkan keadilan agraria.
Namun terlepas dari upaya mempertahankan hak atas tanah, Pemerintah Daerah pada tahun  2010,  melalui  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Malang,  menerbitkan  SHGU Nomor 2 tanggal 24 Juni 2010, dengan subjek hak PTPN XXIII yang diperpanjang sampai tahun 2015. Padahal saat perpanjangan tersebut, sudah jelas terdapat hak atas tanah yang dimiliki  oleh  masyarakat  Tegalrejo.  Penerbitan  kembali  HGU  tersebut  juga  mengabaikan fakta  bahwa  pada  tahun  1996  Kementerian  Agraria  telah  membatalkan  pemberian  HGU untuk perusahaan. Dalam menyikapi protes warga terhadap pemberian HGU tersebut, PTPN menggunakan  argumentasi  bahwa  tanah tersebut  merupakan  tanah  perkebunan  kolonial yang belum dinasionalisasi oleh negara dan belum menjadi objek dari  program landreform 1960-1965  sehingga  sistem  agraria  perkebunan  tersebut  harus  dilanjutkan  oleh Pemerintah, melalui perusahaan negara di bidang perkebunan. 19
Praktik  perampasan  tanah  di  Desa  Tegalrejo  Kabupaten  Malang  untuk  sebagian disebabkan oleh inkonsistensi regulasi yang tidak secara spesifik memberikan perlindungan terhadap  hak  atas  tanah  masyarakat  dari  ancaman  perampasan.  Pada  tahun  1980, kewenangan  untuk  mengeluarkan  HGU  ada  di  tangan  Kementrian  Dalam  Negeri berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  6  tahun  1972.  Dalam  urusan pembebasan  tanah  yang  tidak  dikuasai  langsung  oleh  negara,  dasar  hukum  pembebasan tanah  merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  tahun  1975  tentang Ketentuan-Ketentuan  Mengenai  Tata  Cara  Pembebasan  Tanah.  Peraturan  tersebut menjelaskan  bahwa  pembebasan  tanah  ialah  melepaskan  hubungan  hukum  yang  semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Mekanisme ganti rugi tersebut ditujukan kepada tanah-tanah yang telah mempunyai hak  atas  tanah  berdasarkan  UUPA  atau  tanah-tanah  milik  masyarakat  adat.  Berdasarkan peraturan  tersebut,  masyarakat  Tegalrejo  seharusnya  mendapatkan  hak  ganti  rugi  atas tanah yang digunakan untuk kepentingan pemerintah atau State-Owned Enterprises karena secara  substantif  masuk  dalam  kualifikasi  penerima  kompensasi. 20 Namun  terlepas  dari adanya  jaminan  terhadap  kompensasi,  pada  kenyataannya,  masyarakat  Tegalrejo  tidak pernah menerima hak ganti rugi sebagaimana yang dijamin oleh peraturan.
Permasalahan  di  atas  akhirnya  menimbulkan  konflik  agraria  struktural  yang disebabkan  keputusan-keputusan  pejabat  publik.  Disini,  negara  dan  perusahaan perkebunan milik negara yang memegang HGU secara leluasa mengontrol akses warga atas tanah yang pada gilirannya mendorong proses marjinalisasi masyarakat. 21 Padahal mereka menggantungkan kelanjutan hidupnya terhadap tanah yang telah dirampas dengan sistem pertanian  keluarga,  perladangan  suku,  pengembalaan  suku,  kebun-hutan  bersama. 22 Sebagian  di  antara  mereka  secara  terus-menerus  berusaha  melakukan reclaiming dan bertarung melawan penguasaaan tanah yang menindas oleh perusahaan negara. Perjuangan untuk  mendapatkan  hak  atas  tanah  juga  dihadapkan  dengan  perangkat  hukum  formil peradilan yang terkenal berbiaya tinggi di Indonesia. 23 Dengan melihat perampasan lahan tersebut,  maka  tidak  ada  perbedaan  antara  rezim  Orde  Baru  dan  rezim  pemerintahan
19 Noer  Fauzi  Rahman, Bersaksi  Untuk  Pebaharuan  Agraria  (Dari  Tuntutan  Local  Hingga  Kecenderungan  Global) (Yogyakarta: INISISTPress, 2016). Hlm. 24
20 Arrisman, “The Legal Practice of Privatisation on State Owned Enterprises in Indonesia,” International Journal of Scientific and Research Publications 7, no. 3 (2017): 283–89, https://www.ijsrp.org/research-paper-0317.php?rp=P636274.
21 Wita Sari Peranginangin & Devi Siti Hamzah Marpaung, “Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Mediasi  Oleh  Badan  Pertanahan  Nasional,” Widya  Yuridika:  Jurnal  Hukum 5,  no.  1  (2022):  191–202, https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2493.
22 I Febriansyah Ramadhan, lham Dwi Rafiqi “Antinomy of Community Participation Rights in the Law on the Environmental Sector,” Jurnal Daulat Hukum 4, no. 3 (2021): 171–88, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v4i3.17212.
23 Boedhi Wijardjo, Herlambang Perdana Reklaiming Dan Kedaulatan Rakyat (Jakarta: Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan RCAA Institute, 2001), https://ylbhi.or.id/bibliografi/buku/reklaiming-kedaulatan-rakyat/.
reformasi dimana terjadi pelanggengan terhadap perampasan tanah yang diformalkan oleh HGU dan tidak memberi penyelesaian apapun terhadap masyarakat Tegalrejo.

## Hak Menguasai Oleh Negara dan Hak Guna Usaha
Hak  Menguasai  Oleh  Negara,  adalah  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  negara  dan dirumuskan dalam UUD 1945 dan UUPA. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam Pasal 2 UUPA: “(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  Negara,  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh rakyat.  (2)  Hak  menguasai  dari  Negara  termaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  memberi wewenang untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  tersebut;  b.  menentukan  dan  mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa;  c. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”. 24
“Menguasai”  ialah  berkuasa  atas  (sesuatu),  memegang  kekuasaan  atas  (sesuatu), sedangkan pengertian kata “penguasaan” berarti; proses, cara, perbuataan menguasai atau mengusahakan”.  Mohammad  Hatta  sebagai  salah  satu  konseptor  Pasal  33  UUD  NRI mengartikan  penguasaan  negara  menurut  konstitusi  bukanlah  secara  otomatis  makna “dikuasai dan dikelola” oleh negara atau pemerintah, akan tetapi dapat menyerahkan pada pihak  swasta,  dengan  izin  pengawasan  pemerintah. 25 Sedangkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang memberikan penafsiran mengenai frasa “penguasaan negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut:
“… Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara  pada  hakikatnya  adalah  milik  publik  seluruh  rakyat  secara  kolektif  yang dimandatkan  kepada  negara  untuk  menguasainya  guna  dipergunakan  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat bersama…..’
Haruslah  diartikan  mencakup  makna  penguasaan  oleh  negara  dalam  arti  luas  yang bersumber  dan  berasal  dari  konsepsi  kedaulatan  rakyat  Indonesia  atas  segala  sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di  dalamnya  pengertian  kepemilikan  publik oleh  kolektivitas  rakyat  atas  sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat  kepada  negara  untuk  mengadakan  kebijakan  ( beleid) dan  tindakan  pengurusan ( bestuursdaad ),  pengaturan  ( regelendaad ),  pengelolaan  ( beheersdaad )  dan  pengawasan ( toezichthoudensdaad ) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 26
Pengertian “harus dikuasai oleh negara” dalam ketentuan Pasal 33  ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, menurut Mohammad Hatta, negara tidaklah secara langsung ikut mengelola atau menyelenggarakan cabang produksi, akan tetapi hal tersebut dapat diserahkan kepada koperasi atau swasta dalam hal penguasaannya. Dalam konteks menguasai hak atas negara dalam  konstitusi  tidak  adanya  keharusan  bagi  negara  untuk  menyelenggarakan  cabang-
24 Irfan Nur Rachman, “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945,” Jurnal Konstitusi 13, no. 1 (2016): 195, https://doi.org/10.31078/jk1319.
25 Ratih Lestarini dan Tri Hayati Adhi Anugroho, “Analisis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ketenagalistrikan,” Jurnal Hukum & Pembangunan 47, no. 2 (2017): 183–210, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.1451.
26 Ilham Dwi Rafiqi, “Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif,” Bina Hukum Lingkungan 5, no. 2 (2021): 320–21,
https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163.
cabang  produksi,  dapat  memberikan  peluang  kepada  swasta  untuk  menyelenggarakan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. 27
Muhammad  Yamin  memberikan  defisinisi  hak  menguasai  negara.  Menurutnya  hak menguasai  negara  menurut  konstitusi  dalam  cabang-cabang  produksi  terpenting  ialah negara menguasai hajat hidup orang banyak. Arti kata “dikuasai” termasuk dalam pengertian mengatur dan/atau menyelengggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggikan produksi. 28 Hal ini sesuai dengan asas bahwa produksi dikerjakan oleh semua  di  bawah  pimpinan  atau  pemilikan  anggota-anggota  masyarakat.  Muyarto memberikan  definisi  hak  menguasai  negara.  Menurut  Mubyarto  hak  menguasai  negara diartikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 untuk menguasai cabang-cabang produksi tertentu dengan menguasai hajat hidup orang banyak. Tujuan dari hak meguasai hajat hidup orang banyak adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara maksimal. Hal ini sejalan dengan pandangan Soepomo bahwa hak menguasai negara dapat diartikan sebagai mengatur dan/atau menyelenggarkan, dan memperbaiki serta mempertimbangkan produksi.
Boedi  Harsono  memberikan  definisi  hak  menguasai  negara.  Hak  menguasi  negara dapat  diartikan  dalam  arti  fisik  dan  arti  yuridis,  dengan  aspek perdata  dan  publik.  Lebih lanjut Boedi Harsono menegaskan hak menguasai dari negara merupakan pelimpahan tugas kewenangan bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada saat menyusun  UUD  NRI  1945  dan  membentuk  negara  RI  pada  tanggal  18  Agustus  1945. 29 Pelimpahan  tugas  tersebut  dituangkan  dalam  Pasal  33  (3)  UUD  NRI  1945.  Sebagaimana halnya dengan Hak Bangsa, Hak Menguasai dari Negara berupa lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkrit merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahka .
Hak  menguasai  negara  adalah  suatu  kewenangan  mutlak  yang  tidak  dipisahkan, diberikan secara formal pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara, dengan kata lain bahwa wewenang  negara  tidak  hanya  berpatokan  pada  pemerintah  tetapi  meliputi  kewenangan dalam  melaksanakan  tugasnya. 30 Tanpa  adanya  penguasaan  atas  negara,  maka  tidak mungkin terciptanya tujuan dalam negara sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD NRI 1945, penguasaan oleh negara lebih dari sekedar “penguasaan” kepada negara disertai dengan persyaratan tertentu sehingga tidak boleh digunakan secara kesewenang- wenangan.
Hak menguasai negara dapat dikatakan sebagai hak negara melalui pemerintah yang mewakili kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya  alam  dalam  lingkup  mengatur  ( regelen ),  mengurus  atau  mengelola  ( bestuuren, beheren ),  dan  mengawasi  ( toezichtounden )  penggunaan  serta  pemanfaatan  sumber  daya alam. 31 Dengan demikian dapat diartikan pengertian hak menguasai negara atau dikuasai oleh  negara  adalah  suatu  kemampuan  atau  kesanggupan  negara  berdasarkan  wewenang yang dimiliki atau ada padanya untuk menentukan sesuatu dapat dalam bentuk memerintah, mewakili, atau mengurus cabang-cabang produksi yang penting bagi negara danmenguasai hajat hidup orang banyak. Berbeda halnya dengan pengertian pemilikan yang berasal dari akar  kata  “milik”  atau  “memiliki”  yang  bisa  diartikan  sebagai  kepunyaan  atau  hak  atas sesuatu untuk menciptakan tujuan negar Republik Indonesia.
27 Udiyo Basuki, “Hukum, Ekonomi Dan Kesejahteraan: Telaah Yuridis Atas Dinamika Pengaturan Dan Implementasinya Pasal 33 UUD 1945,”
Jurnal Al-Mazahib 2, no. 1 (2014): 2014, https://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1400.
28 Sri Hajati, Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018). Hlm. 63
29 Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang -Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya . Hlm.
23 30 Aminudin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012). Hlm. 24
31 Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria) (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011).
Pengaturan hak menguasai negara diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh  negara  dipenggunanya  untuk  kemakmuran/kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia. Pasal 33 ayat (3) dapat dirumuskan bahwa negara diwakili oleh Pemerintah dapat megatur dan  mengurus  keterkaitan  dengan  SDA  khusunya  Mineral  dan  Batubara  yang  tersedia dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan. 32 Dengan  demikian,  peranan  pemerintah  hanya  sebagai  pihak  yang menguasai  SDA  dan  bukanlah  sebagai  pemilik.  Sebagai  penjabaran  Pasal  tesebut,  maka dikeluarkan beberapa peraturan pelaksanannya dalam beberapa perundang-udangan.
Hak  menguasai  negara  pada  cabang-cabang  produksi  penting  bagi  negara  dan menguasai hajat hidup orang banyak pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari tujuan bernegara  yang  ingin  dijelmakan.  Tujuan  bernegara  menjadi  dasar  acuan  pencapaian kehendak dari negara memerlukan tidak hanya alat perlengkapan negara, akan tetapi juga dengan penggunaan sarana kekuasaan.
Hak  menguasai  negara  harus  ditujukan  untuk  kesejahteraan  bangsa  dengan  tetap memperhatikan  dan  menghargai  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  setempat.  Dikuasai  oleh negara mempunyai padanan arti negara menguasai, kata menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Istilah lain yang berkaitan dengan menguasai adalah  penguasaan  yang  berarti  proses,  cara,  perbuatan  menguasai  atau  mengusahakan. Secara  etimologis,  kata  menguasai  yang  membentuk  kalimat  aktif,  memengan  kekuasaan atas sesuatu. Hak menguasai dari negara yang tidak dipunyai oleh perorangan atau keluarga dengan  hak  apapun,  dan  masih  belum  dibuka  juga  dapat  digolongkan  sebagai  hak penguasaan  bersifat  aktif.  Ada  batasan-batasan  penting  yang  harus  diingat  oleh  negara didalam  menggunaan  hak  menguasi  dari  negara  tersebut,  Maria  SW  Sumardjono mengatakan bahwa kewenangan negara ini harus dibatasi dua hal: 33
a. Pembatasan oleh UUD NRI Tahun 1945. Bahwa hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh  berakibat  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  oleh  UUD  NRI  Tahun 1945. Peraturan yang biasa terhadap suatu kepentingan dan menimbulkan kerugian di pihak  lain  adalah  salah  satu  bentuk  pelanggaran  tersebut.  Seseorang  yang  melepas haknya  harus  mendapat  perlindungan  hukum  dan  penghargaan  yang  adil  atas pengorbanan tersebut.
b. Pembatasan  yang  bersifat  substantif  dalam  arti  peraturan  yang  dibuat  oleh  negara harus  relevan  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai  yaitu  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Dan  kewenangan  ini  tidak  dapat  didelegasikan  kepada  pihak swasta karena menyangkut kesejahteraan umum yang sarat dengan misi pelayanan. Pendelegasian  kepada  swasta  yang  merupakan  bagian  dari  masyarakat  akan menimbulkan konflik kepentingan, dan karenanya tidak dimungkinkan.
Konsep  HMN  di  dalam  UUPA  lahir  dalam  semangat  pada  masa  itu  dimana  ideologi nasionalisme  yang  anti  terhadap  asing  sedang  menguat.  Selain  itu  nasionalisme  yang berkembang pada masa itu juga anti terhadap feodalisme yang masih melekat dalam tradisi kebanyakan  masyarakat  Indonesia.  Penguatan  negara  sebagai  penguasa  atas  tanah  dan sumber daya alam merupakan wujud dari semangat zaman yang baru pada masa itu untuk menghadirkan  keberadaan  negara  sebagai  entitas  baru,  yang  baik  dan  kuat.  Jika  ditelaah lebih  mendalam,  konsepsi  negara  menguasai  ini,  mengasumsikan “ negara  berdiri  di  atas kepentingan semua golongan ” atau dalam istilah Kuntowijoyo “Negara Budiman”. Padahal, pada kenyataannya tidak demikian, karena negara merupakan organisasi kekuasaan yang sarat  dengan  sejumlah  kepentingan  kelompok  atau  individu  yang  mengatasnamakan
32 Ira Fadilla Rohmadanti, Febriansyah Ramadhan, and Ilham Dwi Rafiqi, “Disharmony of Domestic Refining Provisons for Mineral  and  Coal  in  Indonesian  Laws  and  Regulations,” Pandecta:  Jurnal  Penelitian  Hukum 17,  no.  1  (2022):  1–17, https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i1.31236.
33 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009). Hlm. 4
kepentingan  rakyat  atau  kepentingan  negara.  Paham  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  teori integralistik ,  yang  diajarkan  oleh  Spinoza,  Adam  Muller,  Hegel  dan  lain-lain  yang berpendapat  bahwa  negara  bukan  dimaksudkan  untuk  menjamin  kepentingan  seseorang atau  golongan,  akan  tetapi  menjamin  kepentingan  masyarakat  seluruhnya  sebagai  satu kesatuan. Dalam pandangan ini, negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan  masyarakat  yang  organis.  Ditelusuri  lebih  jauh,  Konsepsi  HMN  dipengaruhi paham  Negara  Integralistik  yang  berkembang  ketika  perumusan  UUD  1945  dan  tercatat dalam  perdebatan  di  BPUPK,  terutama  dari  gagasan-gagasan  Soekarno  dan  Supomo. Pandangan  ini  pada  intinya  melihat  antara  antara  masyarakat  dan  negara  merupakan kesatuan  dimana  kepentingan  individu  dan  kelompok  larut  dalam  kepentingan  negara, sehingga  tidak  terjadi  pertentangan  hak  dan  kepentingan  warga  masyarakat  dan  negara. Individu  ditempatkan  di  bawah  nilai  masyarakat  sebagai  keseluruhan.  Atas  dasar integralisme  itulah  kemudian  hak-hak  rakyat  atas  tanah,  terutama  hak  ulayat  dianggap melebur dalam tubuh negara. Bahkan Budi Harsono mengatakan bahwa penguasaan negara, yang disebutnya sebagai hak bangsa, merupakan hak ulayat yang ditinggikan kedudukannya pada tingkat supra masyarakat adat, yaitu tingkatan yang meliputi seluruh wilayah negara. 34 Adapun ruang lingkup HMN adalah berlaku atas semua tanah yang ada di Indonesia, baik  itu tanah yang  belum  dihaki,  juga  tanah yang  telah  dihaki  oleh perseorangan.  Itulah salah  satu  pembeda  antara  HMN  dengan  Prinsip domein  verklaring. Prinsip domein verklaring meskipun  menganut  konsepsi  pemilikan  tanah  oleh  negara,  tapi  secara konseptual hanya berlaku untuk tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan hak pemilikannya. Artinya, Prinsip domein verklaring menjadi tidak berlaku di atas tanah-tanah milik individu berdasarkan  KUHPerdata.  Meskipun  demikian  tidak berarti  prinsip domein  verklaring itu lebih baik sebab konsepsi itu mengandaikan konsep pemilikan atas tanah oleh negara yang sebenarnya bertujuan untuk memberi legalisasi dan legitimasi bagi perusahaan perkebunan swasta  dalam  perolehan  lahan  yang  luas  di  Hindia  Belanda.  Apalagi  beban  untuk membuktikan  apakah  sesuatu  itu  merupakan  tanah  milik  perorangan  atau  tanah  Hal  ini sejalan dengan Penjelasan Umum UUPA Angka II (1) yang berbunyi: “... Ini berarti bahwa bumi,  air  dan  ruang  angkasa  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  yang    kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari  bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah didaerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah samata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak  ulayat  yang  diangkat  pada  tingkatan  yang  paling  atas,  yaitu  pada  tingkatan  yang mengenai seluruh wilayah Negara .
Hak Guna Usaha (HGU) adalah bagian dari jenis Hak Atas Tanah dalam UUPA. Dalam sejarah  hukum  pertanahan,  HGU  adalah  hak erfpacht yang  merupakan  hak  barat  yang dikenal pada zaman kolonial Belanda diatur dalam Buku ke-II KUH Perdata. Menurut Pasal 720 dan Pasal 721 KUHPerdata, Hak Erfpacht merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan  tanah  kepunyaan  pihak  lain.  Pemegang  Hak Erfpacht boleh  menggunakan kewenangan yang terkandung dalam Hak Eigendom atas tanah.  Hak Erfpacht merupakan Hak Guna Usaha atau hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya tanah kepunyaan pihak lain. Pasal 720 KUH Perdata berbunyi:
“Hak  guna  usaha  adalah  hak  kebendaan  untuk  menikmati  sepenuhnya  barang  tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah,  sebagai  pengakuan  tentang  pemilikannya,  baik  berupa  uang  maupun  berupa
34 Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria (Yogyakarta: STPN Press, 2014). Hlm. 381
hasil atau pendapatan. Alas hak lahirnya hak  guna usaha harus diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.”
UUPA  kemudian  menyatakan  bahwa  ketentuan  itu  tidak  lagi  berlaku,  dan  beralih menjadi  HGU  sebagaimana  diatur  dalam  UUPA.  Sebelum  kehadiran  UUPA,  semangat nasionalisasi  hak  tanah  kolonial  didahului  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1998 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir yang bisa berupa seluruhnya tanah usaha atau tanah  kongsi  atau  sebagian  tanah  usaha  dan  sebagian  tanah  kongsi. Dalam  Pasal  6  UU tersebut ditegaskan:
“Orang  asing  yang  mempunyai  tanah  usaha  harus  melepaskannya  kepada  seorang warga-negara Indonesia atau kepada Negara dalam waktu satu tahun terhitung mulai berlakunya Undang- undang ini. Atas permintaan yang bersangkutan Menteri Agraria atau  pejabat  lain  yang  ditunjuknya  dapat  memperpanjang  waktu  tersebut  di  atas dengan paling lama satu tahun.
Nasionalisasi  tanah-tanah  usaha  tersebut,  merupakan  pembaharuan  struktur penguasaan  tanah  untuk  mencapai  keadilan  dalam  perolehan  dan  pemanfaatan  tanah, khususunya  disektor  pertanian/perkebunan  dan  peternakan.  Hal  ini  dikarenakan,  pada zaman kolonial banyak tanah rakyat dirampas untuk kepetingan usaha perkebunan besar (zaman Belanda), dan itu diserahkan kepada  pengusaha-pengusaha swasta. Rakyat harus kehilangan  aset  strategis  mereka,  dan  justru  menjadi  pekerja  di  perusahaan-perusahaan tersebut—tidak menjadi tuan di tanahnya sendiri.
HGU dalam pengaturan UUPA merupakan derivasi dari Hak Menguasai Negara (HMN – yang sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya). Terdapat beberapa rambu-rambu dalam UUPA  yang  berkaitan  dengan  pengusahaan  oleh  negara  terhadap  tanah:  Pertama,  segala usaha  bersama  dalam  lapangan  agraria  didasarkan  pada  kepentingan  nasional  dengan bentuk koperasi atau gotong royong lainnya. Dalam memaknai asas tersebut, negara tidak sendiri  melakukannya,  melainkan  ‘dapat’  dilakukan  dengan  pihak-pihak  lain  dalam menyelenggarakan  usahanya.  (Lihat  dalam  Pasal  12  UUPA).  Kedua,  dalam  menjalankan usahanya atas tanah-tanah Indonesia negara harus menjamin derajat dan martabat hidup tiap warganya yang terdampak dari pengusahaan itu, baik sendiri maupun keluarganya dan menghindari adanya monopoli pengusahaan swasta (Lihat dalam Pasal 13 UUPA).
HGU  dalam  pengaturan  UUPA  adalah  bagian  dari  hak-hak  atas  tanah  sebagaimana diatur  dalam  pasal  16  yang  membagi  8  jenis  hak  atas  tanah.  HGU  adalah  hak  untuk mengusahakan tanah yang ‘dikuasai langsung oleh Negara’. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara ini-lah yang kemudian memilliki makna bahwa HGU adalah derivasi dari Hak Menguasai Negara. Menurut Mukmin Zaki, ketentuan itu mengandung makna bahwa HGU tidak boleh didirikan diatas tanah ‘tidak bebas’ atau tanah yang memiliki hak atas tanah yang didalamnya melekat hak oleh subjek hukum atas tanah baik yang sudah terdaftar atau belum terdaftar. Apabila negara ingin menerbitkan HGU terhadap tanah yang ‘tidak bebas’, maka wajib dilakukan pelepasan hak atas tanah, sesuai ketentuan yang berlaku terlebih dulu. 35 Secara  normatif,  UUPA  tidak  memberikan  pengertian/penjelasan  mengenai  ‘tanah  yang dikuasai langsung oleh negara’, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah  yang  merupakan  peraturan pelaksana  dari  ketentuan  HGU  dalam  UUPA  –  juga  tidak  menjelaskan  tentang  apa  yang dimaksud ‘tanah yang dikuasai langsung oleh negara’. Pengertian dan penjelasannya, dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP tersebut  menjelaskan:  “Tanah  Negara  atau  Tanah  yang  Dikuasai  Langsung  oleh  Negara merupakan  seluruh  bidang  Tanah  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Repubiik  Indonesia  yang
35 Pelepasan tanah menurut peraturan yang berlaku ini, diatur dalam peraturan khusus yang dalam perkembangannya diatur dalam UU Nomor 20 tahun 1961, Inpres Nomor 9 Tahun 1973, PMDN Nomor 15 tahun 1975, Kepres Nomor 55 tahun 1993, Peraturan Pemerintah 40 tahun 1960, Perpres Nomor 36 tahun 2005.
tidak  dipunyai  dengan  sesuatu  hak  oleh  pihak  lain” . Lebih  rinci  lagi,  dalam  PP  tersebut menjelaskan  tanah  negara  meliputi:  a.  Tanah  yang  ditetapkan  Undang-Undang  atau Penetapan  Pemerintah;  b.  Tanah  reklamasi;  c.  Tanah  timbul;  d.  Tanah  yang  berasal  dari pelepasan/penyerahan hak; e. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan; f. Tanah Telantar; g. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan; h. Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang; dan i. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara (Lihat dalam Pasal 2 ayat (3) PP 18/2021). Dengan menggunakan kerangka tersebut, maka terhadap tanah yang akan ditetapkan HGU—dan ternyata di tanah tersebut terdapat hak atas tanah maka harus dilakukan pelepasan hak terlebih dahulu sehingga terbentuk alur: Pemegang hak atas tanah –pelepasan hak –tanah negara—HGU. 36
Subjek  HGU  dalam  UUPA  terdiri  dari  2  jenis,  yakni  Warga  Negara  Indonesia—yang memiliki  makna  bahwa  HGU  dapat  dilakukan  oleh orang  per-orangan  warga  negara;  dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia (Lihat dalam Pasal 30 UUPA). Kedua subjek hukum itu adalah prasyarat mutlak HGU. Jangka waktu yang diberikan dalam UUPA adalah paling lama 25 tahun dan maksimal 35 tahun (Lihat Pasal 29 UUPA).  Ketentuan  jangka  waktu  HGU  ini,  kemudian  dirubah  oleh  Undang-Undang  Cipta Kerja  menjadi  paling lama  35  tahun  dan  dapat  diperpanjang  paling  lama  35  tahun.   HGU ditetapkan oleh penetapan yang bersifat keputusan oleh pemerintah (Lihat dalam Pasal 31 UUPA).
Dalam lintasan perkembangan hukum Indonesia, Ketentuan HGU dalam UUPA diatur lebih  lanjut  dalam  beberapa  peraturan  pelaksana—penguraian  ini  diperlukan  untuk menentukan tempus dari  penetapan  HGU  oleh  pemerintah  dan  penetapan  HGU  tersebut dihadapkan  dengan  konflik  agraria  struktural. 37 Pertama,  yakni  Peraturan  Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban pembebasan/pelepasan hak terlebih dahulu sebelum pemberian HGU, baik itu adalah kawasan hutan atau tanah yang dikuasai oleh hak tertentu (lihat dalam pasal 4). Dalam pengaturan jangka waktu, PP ini memiliki ketentuan yang berbeda dengan UUPA. Dalam UUPA paling lama adalah 25 tahun, dan PP ini menambah menjadi 35 tahun. Terdapat perlindungan terhadap tanah yang dikuasai oleh hak atas  tanah  dan  akan  dijadikan  HGU;  dimana  PP  ini  mewajibkan  pemegang  HGU  untuk memberi ganti kerugian atas tanaman dan/atau bangunan, yang diatur dalam Pasal 4:
“Dalam  hal  di  atas  tanah yang  akan  diberikan  dengan  Hak Guna  Usaha  itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak  yang  sah,  pemilik  bangunan  dan  tanaman  tersebut  diberi  ganti  kerugian  yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru.”
Point yang perlu diperhatikan dalam pasal ini adalah: ganti kerugian yang diberikan dalam pasal ini, bukan dalam hal hak atas tanah yang akan dijadikan HGU, melainkan adalah dalam  hal  ganti  rugi  “tanaman  dan/atau  bangunan”.  Berkaitan  dengan penggantian/pembebasan  hak  atas  tanah,  PP  ini  tidak  mengatur  secara  rinci,  melainkan diatur dalam peraturan lain yang berkaitan dengan pembebasan/pelepasan tanah. 38 Dalam Perjalanannya,  PP  ini  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  paska  terbitnya  Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun  dan  Pendaftaran  Tanah,  sebagai  peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Cipta Kerja.
36 Isdiyana Kusuma Ayu, et.al., , “Legality Of Land And Building Objects In The Tomb Of Ki Ageng Gribig, Malang City,” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 6, no. 1 (2023): 147–56, https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v6i1.4030.
37 Istijab,  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Sesudah  Berlakunya  Undang-Undang  Pokok  Agraria,” Widya  Yuridika:  Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 11–23, https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v1i1.522.
38 Pelepasan tanah menurut peraturan yang berlaku ini, diatur dalam peraturan khusus yang dalam perkembangannya diatur dalam UU Nomor 20 tahun 1961, Inpres Nomor 9 Tahun 1973, PMDN Nomor 15 tahun 1975, Kepres Nomor 55 tahun 1993, Peraturan Pemerintah 40 tahun 1960, Perpres Nomor 36 tahun 2005.
Kedua,  dalam  level  peraturan  pelaksana  di  Kementrian,  pengaturan  HGU  tersebar dalam  beberapa  Peraturan  Menteri  Agraria.  Namun  dalam  uraian  ini,  kami  akan menguraikan satu peraturan spesifik yang mengatur tentang tata cara pemberian HGU yang tidak diatur secara rinci dalam level Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Dalam peraturan itu, mengatur untuk Permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor wilayah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. (lihat dalam pasal 23). Alur mekanisme penerbitan HGU yakni:
1. Panitia B melakukan pemeriksaan tanah Setelah berkas permohonan diterima lengkap dan  Pemohon  telah  melakukan  pembayaran  biaya  penerimaan  negara  bukan  pajak. Panitia B adalah panitia yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan  pengkajian  Data  Fisik  maupun  Data  Yuridis  dalam  rangka  penyelesaian permohonan Pemberian, Perpanjangan atau Pembaruan HGU.
2. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan tanah masih terdapat ketidaksesuaian Data Fisik dan Data Yuridis maka diberitahukan kepada Pemohon..
3. Dalam  hal  keputusan  pemberian  HGU  merupakan  kewenangan  Kepala  Kantor Pertanahan  maka  setelah  dilakukan  kegiatan  pemeriksaan  tanah,  Kepala  Seksi menyiapkan konsep: (1) keputusan pemberian HGU atas tanah yang dimohon; atau (2) keputusan  penolakan  permohonan  HGU  yang  disertai  dengan  alasan  penolakannya, apabila permohonan ditolak.
4. Kepala  Kantor  Pertanahan  menerbitkan  keputusan  pemberian  HGU  atau  keputusan penolakan  permohonan  HGU  berdasarkan  dokumen  persyaratan  yang diajukan  dan pertimbangan dari Panitia B dan pertimbangan Kepala Seksi.
5. Pemberian HGU mulai berlaku sejak didaftar haknya oleh Kantor Pertanahan.
6. Dalam  hal  keputusan  pemberikan  HGU  merupakan  kewenangan  Kepala  Kantor Pertanahan Wilayah atau Menteri maka permohonan dan alur menyesuaikan prosedur yang terlah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 67 dan Pasal 68.
Secara  konseptual,  dalam  UUD  1945  terdapat  tiga  hal  yang  menjadi  perhatian mendasar: negara, warga negara dan tanah. Ketiganya memiliki hubungan yang tidak bisa terputus, saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Ketiganya sebagai hubungan ‘ tritunggal’ — yakni  hubungan  yang  harus  saling  menguntungkan,  melindungi  dan  tidak  boleh  saling merugikan.  Persoalannya  adalah,  bagaimana  ketika  negara  yang  bertindak  sebagai ‘penguasa’ atas tanah secara politis cenderung memprioritaskan pembangunan berorientasi pasar  alih-alih  berorientasi  sosial?  Akan  ada  kecendrungan,  negara  melakukan  tindakan agresif dalam penguasaan tanah guna memfasilitasi kepentingan modal. Apakah hukum dan perilaku  rezim  pemerintahan  pasca-Soeharto  ini  dapat  dikatakan  mewakili  konsep kolektivisme dalam bidang pertanahan? Jika melihat problem dalam Undang-undang Nomor 39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan  yang  merupakan  warisan  pemerintahan  pasca- Soeharto—maka dapat dikatakan bahwa UU di era reformasi telah gagal melindungi hak atas tanah, khususnya terhadap lahan warga yang diduduki oleh perkebunan di Desa Tegalrejo.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa: pertama , konflik  agraria  di  Desa  Tegalrejo  Kabupaten  Malang  terjadi  akibat  negara  memanfaatan inrtument  HGU  sebagai  alat  legitimasi  untuk  melakukan  perampasan  tanah.  Hal  tersebut dilatar  disebabkan  karena  regulasi  pada  masa  Orde  Baru  banyak  diprioritaskan  untuk kepentingan  pembangunan  serta  terjadi  inkonsisteni  regulasi  yang  tidak  secara  spesifik memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat dari ancaman perampasan. Permasalahan  tersebut  hingga  era  reformasi  saat  ini  ternyata  masih  terjadi.  Akibatnya,
tercipta konflik agraria struktural yang menganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Kedua ,  Hak  menguasi  negara  yang  hakikatnya  sebagai  kerangka  hukum  untuk melindungi  masyarakat  ternyata  belum  bisa sepenuhnya  berfungsi  secara  ideal  dan  baik. Antara rezim Orde Baru dan rezim Pemerintahan Reformasi tidak memiliki perbedaan yang signifikan  dalam  pengeleloaan  hak  menguasi  negara,  karena  sama-sama  memiliki  modus perampasan  dengan  cara  pemberian  status  hak  atas  tanah  dan  dengan  atau  tanpa konpensasi. Salah satunya dengan menggunakan instrument Hak Guna Usaha sebagai salah satu hak atas tanah. Solusi yang dapat ditawarkan adalah dipikirkan mengenai rejuvenasi dari konsep hak menguasi negara agar penguasaan negara atas tanah tidak lagi hegemonik dan dapat sejajar dengan perlindungan hak warga negara atas tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arizona, Yance. Konstitusionalisme Agraria . Yogyakarta: STPN Press, 2014.
Bakri,  Muhammad. Hak  Menguasai  Tanah  Oleh  Negara  (Paradigma  Baru  Untuk  Reforma Agraria) . Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
Hajati, Sri. Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan . Surabaya: Universitas Airlangga, 2018.
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia :  Sejarah  Pembent ukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan, 2003.
Ilmar, Aminudin. Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN . Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
Kamis,  Margarito. Pembatasan  Kekuasaan  Presiden:  Pergeseran  Kekuasaan  Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 . Malang: Setara Press, 2014.
Rahman,  Noer  Fauzi. Bersaksi  Untuk  Pebaharuan  Agraria  (Dari  Tuntutan  Local  Hingga Kecenderungan Global) . Yogyakarta: INISISTPress, 2016.
Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
———. Tanah  Dalam  Prespektif  Hak  Ekonomi,  Sosial  Dan  Budaya .  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas, 2008.
Wijardjo, Boedhi, Herlambang Perdana. Reklaiming Dan Kedaulatan Rakyat . Jakarta: Yayasan Lembaga  bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI)  dan  RCAA  Institute,  2001. https://ylbhi.or.id/bibliografi/buku/reklaiming-kedaulatan-rakyat/.
Yamin,  H.  Muhammad. Pembahasan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia . Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960.

## Jurnal
Adhi  Anugroho,  Ratih  Lestarini,  dan  Tri  Hayati.  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Asas  Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Dalam Peraturan Perundang- Undangan  Di  Bidang  Ketenagalistrikan.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 47,  no.  2 (2017): 183–210. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.1451. Arrisman.  “The  Legal  Practice  of  Privatisation  on  State  Owned  Enterprises  in  Indonesia.” International Journal of Scientific and Research Publications 7, no. 3 (2017): 283–89. https://www.ijsrp.org/research-paper-0317.php?rp=P636274.
Basuki,  Udiyo.  “Hukum,  Ekonomi  Dan  Kesejahteraan:  Telaah  Yuridis  Atas  Dinamika Pengaturan Dan Implementasinya Pasal 33 UUD 1945.” Jurnal Al-Mazahib 2, no. 1
(2014):
2014.
https://ejournal.uin-
suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1400.
Bee,  Ooi  Jin.  “Review  Agrarian  Unrest  in  Southeast  Asia  by  Erich  H.  Jacoby.” Journal  of Southeast Asian History 3, no. 2 (1962): 180–82. https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/20067411.
Febriansyah Ramadhan, Xavier Nugraha, Patricia Inge Felany. “Penataan Ulang Kewenangan
Penyidikan  Dan  Penuntutan  Dalam  Penegakan  Hukum  Pelanggaran  Ham  Berat.” Veritas et Justitia 6, no. 1 (2020): 172–212.
https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v6i1.3514.
Febriansyah Ramadhan, Ilham Dwi Rafiqi. “Antinomy of Community Participation Rights in the Law on the Environmental Sector.” Jurnal Daulat Hukum 4, no. 3 (2021): 171– 88. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v4i3.17212.
———.  “Menggali  Asas-Asas  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Pengujian  Undang- Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.” Journal of Judicial Review 24, no. 1 (2022): 35–58. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5376.
———. “Study of Constitutional Court Decisions Cancelling All Norms In The Law.” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 29, no. 2 (2021): 232. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15434.
Isdiyana Kusuma Ayu, Pinastika Prajna Paramitha, Lina Alfiana, Isdian Anggraeny. “Legality
Of Land And Building Objects In The Tomb Of Ki Ageng Gribig, Malang City.” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 6, no. 1 (2023): 147–56. https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v6i1.4030. Istijab. “Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 11–23. https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v1i1.522.
Jacqueline  Vel,  Yando  Zakaria,  Adriaan  Bedner.  “Law-Making  as  a  Strategy  for  Change: Indonesia’s New Village Law.” Asian Journal of Law and Society 4, no. 2 (2017): 447– 71. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/als.2017.21.
Koewahyono,  Imam.  “Penyelesaian  Persoalan  Tanah  Perkebunan  Dalam  Perspektif  Socio
Legal  (Studi  Pada  Beberapa  Perkebunan  Di  Jawa  Timur).” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 18, no. 4 (2008): 43. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol38.no4.181. Lund,  Christian.  “An  Air  of  Legality  –  Legalization  under  Conditions  of  Rightlessness  in Indonesia.” The Journal of Peasant Studies , 2022, 1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2096448. Obeng-Odoom, Franklin. “Land Reform.” In Property, Institutions, and Social Stratification in Africa , 80–117. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781108590372.005.
Rachman, Irfan Nur. “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945.” Jurnal Konstitusi 13, no. 1 (2016): 195. https://doi.org/10.31078/jk1319.
Rafiqi,  Ilham  Dwi.  “Pembaruan  Politik  Hukum  Pembentukan  Perundang-Undangan  Di
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif.” Bina Hukum Lingkungan 5, no. 2 (2021): 320–21.
https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163.
Rejekiningsih,  Triana.  “Asas  Fungsi  Sosial  Hak  Atas  Tanah  Pada  Negara  Hukum  (Suatu Tinjauan  Dari  Teori,  Yuridis  Dan  Penerapannya  Di  Indonesia).” Yustisia  Jurnal Hukum 5, no. 2 (2016): 298–300.
https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744.
Rohmadanti,  Ira  Fadilla,  Febriansyah  Ramadhan,  and  Ilham  Dwi  Rafiqi.  “Disharmony  of Domestic  Refining  Provisons  for  Mineral  and  Coal  in  Indonesian  Laws  and Regulations.” Pandecta:  Jurnal  Penelitian  Hukum 17,  no.  1  (2022):  1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i1.31236.
Sauni,  Herawan.  “Konflik  Penguasaan  Tanah  Perkebunan.” University  of  Bengkulu  Law Journal (UBELAJ) 1, no. 1 (2016): 45–67. https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.45-67.
Wahyu  Bening,  Ilham  Dwi  Rafiqi.  “Permasalahan  Hukum  Pengaturan  Bank  Tanah  Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Jurnal Suara Hukum 4, no. 2 (2022): 265–98. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p265- 298.
Wita Sari Peranginangin, Devi Siti Hamzah Marpaung. “Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Belum  Bersertifikat  Melalui  Mediasi  Oleh  Badan  Pertanahan  Nasional.” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 5, no. 1 (2022): 191–202. https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2493.
Zainuddin,  Zaki  Ulya.  “Domein  Veklaring  Dalam  Pendayagunaan  Tanah  Di  Aceh.” Jurnak Hukum Samudra Keadilan 3, no. 1 (2018): 139–52.
https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.699.