## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 2 June 2022: TheJournalish Hal. 130-138 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.264

## Collaborative  Governance  Berbasis  Pendekatan  Penta  Helix  Stakeholder Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lombok Timur
Siti Hidayatul Jumaah(1), Dhea Candra Dewi(2), Fitriah Kartini(3), Novinaz Benita(4) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, Telp. (0370) 626874 Email Korespondensi: hidayatulj929@yahoo.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  upaya  penanganan  Covid-19  oleh  Pemerintah Kabupaten  Lombok  Timur  dilihat  dari  perspektif  collaborative  governance  dengan  pendekatan  penti  helix stakeholder.  Adapun  metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  perangkat metode deskriptif.  Dalam  proses  pengumpulan  data, peneliti  menggunakan  metode  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  collaborative  governance  berbasis  pendekatan  penta  helix stakeholder dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik. Indikator struktur jaringan dari sisi keterlibatan aktor sudah memenuhi aspek penta helix, yang terdiri dari pihak pemerintah, swasta, akademisi, organsisasi/komunitas, dan media. Sementara dari sisi  sinergitas melalui aspek komunikasi dan koordinasi juga menunjukkan hasil yang baik, meskipun komunikasi dan koordinasi yang dibangun belum melibatkan penta helix sacara keseluruhan. Indikator komitmen terhadap tujuan menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun sudah berdasarkan komitmen pada tujuan bersama, yang mana tujuan tersebut tertuang  secara  jelas  melalui  Pedoman  Penanganan  Penyebaran  Covid-19  di  Kabupaten  Lombok  Timur. Indikator  kepercayaan masih menunjukkan hasil yang belum maksimal, sebab kepercayaan lebih banyak hanya dibangun  oleh  aktor  penta  helix  dari  pihak  pemerintah.  Indikator  dampak  sementara  sudah  cukup  baik,  sebab dilihat  dari ketercapaian  laju Covid-19  di  Kabupaten  Lombok Timur  yang  hanya  berada  pada  posisi  ke 5 dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di NTB.
Kata kunci; Collaborative governance;penta helix; Covid-19; Lombok Timur.
Abstract: This study aims to see how the efforts to handle Covid-19 by the East Lombok Regency Government are seen from the perspective of collaborative governance with a stakeholder helix approach. The method used is  a  qualitative  approach  using  a  descriptive  method.  In  the  process  of  collecting  data,  researchers  used  the methods  of  observation,  interviews,  and  documentation.  The  results  of  the  study  show  that  collaborative governance based on the stakeholder penta helix approach in handling Covid-19 in East Lombok Regency as a whole has gone quite well. The network structure indicator in terms of actor involvement has fulfilled the penta helix  aspect,  which  consists  of  the  government,  the  private  sector,  academia,  organizations/communities,  and the  media.  Meanwhile,  in  terms  of  synergy,  the  communication  and  coordination  aspects  also  showed  good results, although the communication and coordination that was built did not involve the penta helix as a whole. The commitment indicator to the goal shows that the collaboration that has been built is based on a commitment to a common goal, which goal is clearly stated through the Guidelines for Handling the Spread of Covid-19 in East  Lombok  Regency.  The  indicator  of  trust  still  shows  results  that  have  not  been  maximized,  because  more trust  is  only  built  by  penta  helix  actors  from  the  government.  The  temporary  impact  indicator  is  quite  good, because it can be seen from the achievement of the Covid-19 rate in East Lombok Regency which is only in 5th position out of all regencies/cities in NTB.
Keywords: Collaborative governance; penta helix; Covid-19; East Lombok.
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-04-26; Direvisi 2022-05-26; Disetujui: 2022-06-22

## PENDAHULUAN
Sejak munculnya Covid-19 di akhir tahun 2019, banyak negara di dunia bahu membahu memutus rantai penyebarannya,  termasuk  Indonesia. Oktober  2020,  kasus  Covid-19  di  Indonesia  mencapai  365.240  orang (covid19.go.id,  19  Oktober  2020).  Angka  tersebut  menempatkan  Indonesia  pada  posisi  ke-3  dengan  jumlah
kematian  tertinggi  di  Asia  (Tribunnews.com,  21  Oktober  2020).  Berbagai  strategipun  dilakukan  pemerintah guna  menekan  penyebaran  virus,  termasuk menyiapkan  rumah  sakit  rujukan, hingga  membentuk  satuan  tugas penanganan  (Kompas.com,  20  Oktober  2020).  Meskipun  demikian,  penanganan  Covid-19  belum  berjalan optimal, sebab kurangnya koordinasi antar-stakeholder akibat dari rendahnya kerjasama antar lembaga (Killan, 2012; Agustino, 2020).
Suryahudaya  (2020)  menjelaskan  bahwa  kebijakan  ditengah  pandemi  bisa  berjalan  efektif  apabila dilakukan kolaborasi, baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas, hingga organisasi  kemasyarakatan.  Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Kementrian  Luar  Negeri,  menurutnya, menggandeng  pihak  swasta  seperti  UMKM  dapat  meningkatkan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat (Okezone.com,  22  Oktober  2020).  Konsep  kolaborasi  ini  selanjutnya  dikenal  dengan  istilah collaborative governance (Reza, 2014). Berbicara mengenai kolaborasi multisektor , sangat tepat jika dikaitkan dengan konsep Penta Helix , yaitu konsep yang didasarkan pada lima jalinan kerjasama antara academic, bussiness, community, government , dan media. Konsep ini berguna untuk mengelola kompleksitas prolematik berbasis aktor, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19 (Suhudiyah, 2020).
Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  merupakan  salah  satu  daerah  yang  menerapkan  konsep collaborative governance dalam upaya penanganan Covid-19. Jumlah kasus di NTB hingga saat ini mencapai 3.704 atau 1,0% dari data nasional. Hasil riset Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) menunjukkan bahwa NTB berada  pada  kuadran  terbaik  dalam  penanganan  Covid-19  dan  pemulihan  ekonomi  masyarakat (HarianNusa.com,  23  Oktober  2020).  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  beberapa  program  kolaborasi  yang  telah dilakukan.  Di  bidang  ekonomi  misalnya,  program  ‘Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS)  Gemilang’  pemerintah menggandeng 5000 UMKM sebagai upaya menyerap produksi masyarakat NTB sendiri dan menjaga kestabilan ekonomi ditengah pandemi (Radarlombok.co.id, 23 Oktober 2020). Di bidang kesehatan, pemerintah membuat alat rapid  test yang  digadang  menghemat  anggaran,  bekerjasama  dengan  pihak  swasta,  yaitu  Laboratorium Hepatika Bumi Gora Mataram, (Antaranews.com, 24 Oktober 2020). Sementara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,  pemerintah  melaksanakan  kegiatan  ‘Lomba  Kampung  Sehat’  yang  diinisiasi  oleh  Polda  NTB, bekerjasama  dengan  Polres  kabupaten/kota.  Lomba  ini  disebut  berhasil  turunkan  angka  penyebaran  Covid-19 pada masing-masing daerah (Radarlombok.co.id, 23 Oktober 2020).
Konsep collaborative  governance di  NTB  juga  sejalan  dengan  nawacita  dan  visi  pembangunan pemerintah saat ini. Sebut saja program ‘JPS Gemilang’, selain untuk menstabilkan ekonomi, juga diharapkan mampu  mewujudkan  kemandirian  ekonomi  masyarakat  dengan  menggerakkan  sektor  ekonomi  domestik. Pengadaan alat rapid test yang digadang dapat menghemat anggaran sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.
Mengacu pada konsep collaborative  governance di provinsi, salah satu kabupaten yang ada di provinsi NTB yakni Kabupaten Lombok Timur juga berusaha mengaplikasikan konsep yang sama. Melakukan beberapa bentuk kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Kebijakan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran juga pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur sebagai upaya percepaatan penanganan Covid-19  walau  dalam  pelaksanaanya  masih  mengalami  beberapa  kendala  teknis  (Hermawan,  2021). Pemerintahan  daerah  Lombok  Timur  bekerja  sama  Netherlands  Development  Organisation  (SNV)  yang menggelar Media Gathering sekaligus memperkenalkan laman tanggapcovid.id. Laman ini menjadi wujud nyata kerjasama SNV dengan pemerintah Lombok Timur khususnya, dalam melawan covid-19 (OpsiNtb.com, 2021). Tercatat  hingga  bulan  April  tahun  2022  sesuai  data  Kemenkes.go.id,  jumlah  yang  terinfeksi  virus  corona  di Kabupaten  Lombok  Timur  telah  mencapai  3.645  dengan  rincian  48  orang  meninggal  dunia,  0  masih  sakit (positif sakit) serta 3.597 orang dinyatakan sembuh (Andarafarm.com, 2022).
Berangkat  dari  uraian  di  atas, collaborative  governance dengan  pendekatan penta  helix  stakeholder dalam penanganan Covid-19 menjadi hal yang menarik untuk dikaji, mengingat kolaborasi sangat berpengaruh terhadap  kesuksesan  sebuah  kebijakan,  terutama  dalam  mengatasi  masalah  yang  kompleks.  Penelitian  ini berusaha  melihat  bagaimana  upaya  penanganan  Covid-19  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  dilihat dari perspektif collaborative governance dengan pendekatan penti helix stakeholder ?. Hasil penelitian ini dapat dijadikan  acuan  dalam  merumuskan  kebijakan  penanganan  Covid-19  atau  masalah  kompleks  lainnya  yang dapat hadir pada masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam merumuskan atau memperbaiki kebijakan kolaborasi yang sudah ada.

## METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan perangkat metode deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Obyek yang diteliti adalah lembaga/instansi pemerintah, nonpemerintah (swasta),  media  dan  organisasi  kemasyarakatan  yang  terlibat  dalam  upaya  penanganan  Covid-19.  Data  yang dibutuhkan  meliputi;  1)  data  kasus  Covid-19  di  Kabupaten  Lombok  Timur,  2)  program  kolaborasi  yang dijalankan,  3)  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  program  kolaborasi,  dan  4)  kendala  dalam  proses  kolaborasi. Selain  itu,  dokumen  pemerintah  atau  publik  yang  berkaitan  dengan  upaya  penanganan  Covid-19  di  Lombok
Timur juga dibutuhkan guna menunjang analisis data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan  observasi  lapangan  untuk  menunjang  hasil  wawancara.  Wawancara  dilakukan  dengan  tujuan  untuk memperoleh pandangan terkait bentuk dan proses kolaborasi yang dilakukan, pihak-pihak yang terlibat di dalam kolaborasi,  dan  kendala  yang  dihadapi.  Sementara  observasi  dilakukan  terhadap  program  kolaborasi  yang dijalankan,  dimana  program  tersebut  kemudian  diindera  melalui  photo,  rekaman  atau  digambarkan  secara natarif.
Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposif sampling melalui key person , peneliti memilih informan dengan pertimbangan tertentu, yakni informan tersebut memiliki kapasitas dan kabilitas sesuai dengan kebutuhan  data  peneliti.  Untuk  mengetahui  bentuk  dan  proses  kolaborasi,  serta  pihak-pihak  yang  terlibat  di dalam penanganan Covid-19, peneliti terlebih dahulu menargetkan informan kunci yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya dicari informan-informan lain yang berkaitan dengan penelitian. Analisis  data  dilakukan  secara  analisis  kualitatif  berdasarkan  data,  fakta  dan  informasi  yang  dikumpulkan dengan  tetap  mengedepankan  penelusuran  representatif  untuk  menghindari  data  bias.  Kemudian  dikaji  secara kualitatif sesuai dengan teori yang digunakan dan dikembangkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Collaborative governance merupakan suatu langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19. Mengingat collaborative governance merupakan kerjasama antar berbagai stakeholder,  sehingga  kerjasama  yang  dilakukan  nantinya  diharapkan  dapat  menekan  laju  sebaran  dan mengurangi  dampak  pandemi  yang  ada.  Untuk  mengukur  keberhasilan  kolaborasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah, maka terlebih dahulu perlu diketahui siapa saja aktor yang terlibat dalam collaborative governance tersebut.  Berdasarkan  pendekatan penta  helix, berikut  dipaparkan  gugus  tugas  yang  terlibat  dalam  kolaborasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur, yaitu:
Gambar 1. Gugus Tugas Penangan Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur

## Sumber: Diolah oleh penulis.
Berdasarkan gambar di atas, maka diketahui bahwa pemangku kepentingan yang paling berperan dalam mengatasi  pandemi    Covid-19  di  Kabupaten  Lombok  Timur  adalah  pihak  pemerintah,  terutama  Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Oleh karenanya, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan  Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur di ketuai langsung oleh Bupati Kabupaten Lombok Timur, yaitu H. M. Sukiman Azmy. Sebagai koordinator  dari  Gugus  Tugas    Percepatan  Penanggulangan  Covid-19,  Bupati  selanjutnya  membangun kolaborasi dengan berbagai stakeholder, baik dari pemerintah di lingkup lembaga vertikal, pihak swasta seperti rumah sakit dan lembaga keuangan, perguruan tinggi, berbagai organisasi atau komunitas, serta media.
Keberhasilan  kolaborasi  yang  dilakukan  antar  berbagai  stakeholder (penta  helix) dapat  dilihat  dari berbagai  indikator.  Menurut  DeSeve  (2009)  beberapa  landasan  atau  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengungkapkan keberhasilan kolaborasi dalam pemerintah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

## Gambar 2. Indikator Keberhasilan Collaborative Governance
Sumber: DeSeve, 2009; Ansell and Gass, 2007.

## 1. Networked Structure (Struktur Jaringan)
Indikator  pertama  yang  dapat  menentukan  keberhasilan collaborative  governance adalah  struktur jaringan yang dapat dilihat dari sisi kolaborasi penta helix yang terlibat dan sinergitas yang dibangun antar aktor yang  berkolaborasi.  Oleh  karenanya,  pembahasan  akan  dimulai  dengan  memaparkan  aktor  penta  helix  yang telibat  terlebih  dahulu,  untuk  kemudian  dianalisis  sinergitas  kolaborasinya.  Berikut  kolaborasi  penta  helix penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur:
a) Kolaborasi antara pemerintah dengan pemerintah (antar instansi) baik secara vertikal maupun horizontal. Kolaborasi ini ditunjukkan dengan adanya gugus tugas percepatan  penanganan Covid-19  di Kabupaten Lombok Timur, dimana gugus tugas tersebut langsung di ketuai oleh Bupati Kabupaten Lombok Timur, yaitu H.  M.  Sukiman  Azmy  dan  telah  membentuk  beberapa  kolaborasi  antar  pemerintah  yang  meliputi:  (1)  Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, (2) Dinas Kominokasi Informatika  dan Persandian Kabupaten Lombok Timur,  (3)  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lombok  Timur,  (4)  Kementerian  Agama  Kabupaten  lombok  Timur, (5)  TNI,  Polri,  dan  Satpol  PP,  (6)  Dinas  PUPR,  (7)  Dinas Lingkungan  Hidup,  (8)  Pemerintah  Kecamatan, (9) Pemerintah Desa, 10) RSUD di Kabupaten Lombok Timur.
Kolaborasi  pemerintah  yang  melibatkan  beberapa  instansi  tersebut  merupakan  suatu  keharusan  dimana masing-masing  instansi  bekerja  sesuai  dengan  aturan  yang  dibuat  bersama.  Hal  ini  seperti  yang  diungkap Thomson  &  Perry  (2006)  bahwa  kolaborasi  adalah  suatu  proses  dimana  para  stakeholder  berinteraksi  dan benegosiasi,  bersama-sama  menciptakan  aturan  dan  struktur  yang  mengatur  hubungan  mereka  dan  cara-cara bertindak  atau  memutuskan  pada  isu-isu  yang  mereka  bawa.  Instansi  yang  telah  bergabung  dalam  tim  gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 telah menciptakan insteraksi bersama untuk memutuskan suatu tindakan penanganan  masalah  Covid-19.  Adapun  tindakan  yang  diputuskan  yaitu  melakukan  penanganan  melalui  tiga tahapan, yakni: tahap promotif, tahap preventif, dan tahap kuratif.
Tahap promotif merupakan tingkatan pencegahan pertama yang melibatkan instansi pemerintah dengan uraian  tugas  sebagai  berikut:  a)  Dinas  Kesehatan  memiliki  tugas,  yaitu  mengkoordinasikan  pelaksanaan promotif  kepada  masyarakat,  menyediakan  materi  dan  media  promotif  (seperti  poster,  audio,  spanduk, pengumuman),  menjelasakan  penanganan suspect  Covid-19 di  Lombok  Timur,  b)  Dinas  Komunikasi Informatika  memiliki  tugas,  yaitu  menyebarluaskan  informasi  Covid19  melalui  media  digital  dan  media elektronik,  c)  Kantor  Kementerian  Agama  dan  Dinas  Pendidikan  bertugas  untuk  mensosialisasikan  penangan Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan.
Tahap  preventif  merupakan  berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  sebagai  bentuk tindakan pencegahan.  Adapun uraian tugas instansi pemerintah pada tahap ini, yaitu: a) melaksanakan gerakan pembersihan,  b)  menyiapkan  sarana  prasarana  kegiatan  kebersihan  oleh  Dinas  PUPR  dan  Dinas  Lingkungan Hidup,  c)  memantau  dan  memobilisasi  masyarakat  oleh  pemerintah  kecamatan  dan  desa,  d)  melakukan menitoring dan pengendalian pelaksanaan penagangan Covid-19 oleh TNI, Polri, dan Satpol PP.
Sementara  tahap  kuratif  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  untuk  mencegah Covid-19 melalui pengobatan. Tugas pada tahap ini dibebankan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan uraian tugas yaitu melaksanakan penanganan terhadap suspect dan penderita Covid-19 sesuai  protokol  yang  telah  ditetapkan.  Adapun  alur  rujukan  dan  koordinasi  antar  instansi  dalam  memberikan
pengobatan pada masyarkat yang suspect adalahs sebagai berikut:
Gambar 3. Alur Rujukan dan Koordinasi Kewaspadaan Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Lombok Timur, 2020.
Adanya  kolaborasi  yang  dibangun  dalam  penanganan  Covid-19  ini  dipertegas  dengan  adanya  regulasi melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berbasis Desa dan Kelurahan dalam Penanganan Covid-19, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin  dan  Penagakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalain  Covid-19, dan Pedoman Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur. Adanya regulasi ini  merupakan suatu  bentuk  kolaborasi  yang  diciptakan  antar  instansi,  yang  melinbatkan  kerjasama  intensif.  Sesuai  dengan yang  dijelaskan  Fosler  (dalam  Dwiyanto,  2011)  bahwa  kerjasama  yang  bersifat  kolaboratif  harus  melibatkan kerjasama yang intensif, termasuk upaya bersama untuk melakukan alignment dalam agenda, aktivitas, tujuan, strategi, maupun sumber daya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa    kolaborasi  yang  dibangun  antar  instansii pemerintah  bersifat  horizontal  dan  vertikal,  dimana  pihak  yang  berkolaborasi  telah  melaksanakan  tugas  dan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jalnannya kolaborasi tersebut didasarkan pada  kesepahaman  bersama  tanpa  adanya  perjanjian  kerjasama  yang  resmi  antar  instansi  yang  terlibat Kesepemahaman  yang  dibangun  adalah  kesadaran  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat  di Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu, temuan ini mempertegas bahwa suatu struktur jaringan kolaborasi terbentuk ketika orang-orang menyadari bahwa mereka perlu bersama-sama untuk secara aktif bekerja mencapai misi yang luas dan umum (Keast, Mandell, Brown & Woolcock, 2004).
b) Kolaborasi Pemerintah dan Pihak Swasta
Kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dan pihak swasta salah satunya ditunjukkan dengan adanya kerjasama pemerintah dengan Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Lombok Timur, seperti Rumah Sakit Lombok Medical  Center  dan  Rumah  Sakit  Namira.  Tugas  dari  rumah  sakit  swasta  ini  adalah  membantu  pemerintah dalam  melaksanakan  penanganan  terhadap suspect dan  penderita  Covid-19  sesuai  protokol  yang  telah ditetapkan. Selain itu, Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Lombok Timur juga membantu dalam hal ketercapian angka vaksinasi masyarakat. Sementara itu, kerjasama lain dari pihak swasta juga ditunjukkan oleh UD Shinta dengan  memberikan  200  paket  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  dan  400  paket  sembako  sebagai  bentuk  kerjasama untuk meringankan melakukan penanganan pendemi Covid 19 di Kabupaten Lombok Timur.
Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  antara  pemerintah  dan  pihak  swasta  dalam penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten Lombok Timur bersifat sukarela dan tidak terikat dengan kontrak kerjasama.  Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan  oleh  Agranoff & Mc Guire (dalam Chang, 2009) bahwa collaborative  governance memberi  penekanan  pada  kolaborasi  sukarela  dan  hubungan  horizontal.  Sehingga kolaborasi yang terbentuk antar pemerintah dan swasta tidak dilandasi hubungan horizontal dan sukarela.
c) Kolaborasi Pemerintah dengan Akademisi
Kolaborasi  pemerintah  dengan  akademisi  dilihat  dari  keterlibatan  mahasiswa  maupun  dosen  dari berbagai  perguruan  tinggi  di  Kabupaten  Lombok  Timur.  Keterlibatan  ini  dapat  dilihat  dengan  adanya  upaya pencegahan  penyebaran  Covid-19  di  Kabupaten  Lombok  Timur  melalui  kegiatan  mahasiswa  dalam  bentuk pembagian masker, handsanitizer, dan paket sembako kepada masyarakat secara langsung. Selain itu, kegiatan lain  yang  dapat  mendukung  upaya  penanganan  Covid-19  di  Lombok  Timur  juga  terlihat  dari  adanya  seminar tentang  permasalahan  Covid-19  dan  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  dilakukan  secara  daring  oleh  berbagai
pihak akademisi.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  yang  dibangun  antara  oemerintah  dan  pihak akademisi  juga  kolaborasi  yang  bersifat  sukarela  yang  dilakukan  oleh  pihak  akademisi  untuk  membantu penaganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur.
d) Kolaborasi Pemerintah dengan Organisasi/Komunitas
Kolaborasi  antar  Pemerintah  dengan  organisasi  ataupun  komunitas  yang  ada  di  Kabupaten  Lombok Timur  perlu  dibangun  untuk  mempermudah  pemerintah  dalam  melakukan  penanganan.  Beberapa  organisasi atau komunitas yang terlibat dalam kolaborasi penanganan Covid 19 di Kabupaten Lombok Timur terdiri dari: a)  Palang  Merah  Indonesia  (PMI)  dengan  memberikan  bantuan  berupa  1300  paket  sembako,  Vitamin  C  dan Vitamin  E  bagi  tenaga  medis,  b)  Komite  Olahraga  Nasional  (KONI)  memberikan  2500  paket  sembako,  c) KORPRI dan PGRI membantu penyediaan masker sebanyak 130.000 masker.
Kolaborasi  pemerintah  dengan  organisasi  ataupun  komunitas  tersebut  jika  dianalaisis  hanya  bersifat sukarela  dan  tidak  terikat  kontrak  kerjasama.  Kolaborasi  tersebut  juga  menunjukkan  ketidakterlibatan oraganisasi atau komunitas secara langsung dalam penanganan Covid-19. Organisasi/komunitas hanya menjadi bagian  terluar  dari  penanganan  Covid-19  dengan  hanya  memberikan  bantuan  berupa  paket  sembako,  masker, dan  vitamin.  Padahal,  peluang  kerjasama  dengan  organsiasi  dan  komunitas  lainnya  perlu  dibangun  guna memperkuat  keterlibatn  mereka  secara  langsung  dalam  proses  penanganan  Covid-19  di  Kabupaten  Lombok Timur.  Misalnya  kolaborasi  dengan  organisasi  dari  lingkup  kesehatan,  yaitu  organsiasi  kedokteran, keperawatan,  dan  kebidanan.  Dengan  melibatkan  organisasi  atau  komunitas  dari  lintas  instansi  akan menunjukkan keseriusan dari pemerintah untuk memberikan penanganan  pandemi Covid-19, guna melindungi masyarakat  dari  searangan  virus.  Seperti  yang  dijelaskan  Doberstein  (2015)  bahwa  alasan  dibalik  kolaborasi adalah  untuk  menghasilkan  keputusan  yang  sama  dilihat  dari  perbedaan  para  pemangku  kepentingan  yang terlibat.  Namun,  yang  menjadi  kelemahan  dalam  kolaborasi  yang  dilakukan  dalam  penanganan  Covid-19  di Kabupaten  Lombok  Timur  adalah  belum  melibatkan  secara  utuh  organisasi  atau  komunitas  yang  berpotensi besar dapat membanggu secara langsung pada penanganan Covid-19.
e) Kolaborasi Pemerintah dengan Media
Media  memiliki  peran  yang  begitu  krusial  dalam  penanganan  Covid-19.  Oleh  karenanya,  Pemerintah Kabupaten Lpmbok Timur telah berupaya melakukan kolaborasi dengan berbagai media yang ada di Kabupaten Lombok  Timur.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  mesayarakat  memperoleh  informasi  yang  berkaitan dengan  Covid-19.  Salah  satu  hal  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  untuk  membangun  kerjasama  dengan  pihak media  adalah  dengan  tetap  melakukan  jumpa  pers  minimal  satu  kali  dalam  sebulan  untuk  menyampaikan informasi-informasi seputar Covid-19. Selain itu, pemerintah juga bekerjasama dengan Selaparang TV, dimana fungsinya tidak hanya menyampaiakan infromasi Covid-19, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat, dan kepada anak-anak yang melakukan kegiatan belajar dari rumah.
Berdasarkan  kolaborasi  tersebut,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  kolaborasi  dengan pihak  media  sudah dilakukan  dengan  cukup  baik,  dimana  keterlibatan  media  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  mereka  sebagai pemberi  informasi  kepada  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  kolaborasi  dengan  pihak  media  sudah  menunjukkan keterlibatan  mereka  secara  langsung  dalam  bentuk  pemberian  informasi  dan  edukasi  kepada  masayarakat tentang Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur.
Setelah  mengetahui  aktor penta  helix yang  terlibat  dalam  penanganan  Covid-19  di  Kabupaten  Lombok Timur,  selanjutnya  dianalisis  bagaimana  sinergitas  kolaborasi  yang  dilakukan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa    sinergitas  kolaborasi  diwujudkan  dengan  dua  metode,  yaitu  komunikasi  dan  koordinasi. Pertama, komunikasi.  Sinergitas  melalui  komunikasi  dapat  dilihat  dari  komunikasi  secara  rutin  dan  kualitas  pertemuan yang dilakukan oleh aktor-aktor penta helix penanganan Covid-19 di Lombok Timur. Komunikasi secara rutin dilakukan  dalam  bentuk  dialog  yang  dilakukan  minimal  satu  kali  dalam  satu  minggu.  Dialog  ini  dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Dialog secara langsung dilakukan berupa pertemuan tatap muka, sementara dialog secara tidak langsung dilakukan melalui media online, seperti whatshapp maupun telepon.  Sementara  kualitas  komunikasi  dapat  ditinjau  berdasarkan  adanya  diskusi  terbuka,  kritis,  dan menghasilkan  suatu  keputusan  atau  kebijakan  secara  bersama.  Dalam  hal  ini,  peneliti  menilai  bahwa  kualitas pertemuan belum menunjukkan hasil yang maksimal, mengingat aktor penta helix yang terlibat hanya sebagian sehingga  permasalahan  yang  dibahas  tidak  menyeluruh  karena  ketidakhadiran  salah  satu  atau  beberapa  dari aktor penta helix . Kedua, koordinasi. Selain membangun komunikasi yang efektif, penguatan sinergi yang dilakukan antar aktor penta  helix dalam  penanganan  Covid-19  dilakukan  dengan  cara  koordinasi.  Bentuk  koordinasi  yang dilakukan  adalah  dengan  melakukan  rapat  koordinasi  secara  rutin  yang  dihadiri  oleh  aktor penta  helix penanganan  Covid-19.  Namun  demikian,  rapat  koordinasi  rutin  tidak  melibatkan  seluruh  aktor penta  helix . Rapat  rutin  tersebut  hanya  dilakukan  bagi  instansi  pemerintah  yang  tergabung  dalam  gugus  tugas  Covid-19,
sementara  aktor penta  helix lainnya,  seperti  pihak  swasta,  akademisi,  organsiasi/komunitas,  maupun  media hanya dilakukan koordinasi tidak rutin, dimana pelaksanakannya dilakukan sesekali apabila ada kondisi tertentu yang memerlukan koordinasi.
Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dari sisi penguatan sinergitas, aktor penta helix telah melakukan kegiatan  yang  sifatnya  komunikatif  dan  koordinatif.  Koordinasi  dan  komunikasi  yang  dilakukan  dalam penguatan  sinergitas  kolaborasi  tersebut  bersifat  sangat  kondisional  dan  kompleks.  Hal  ini  dikarenakan  begitu banyaknya instansi yang terlibat dalam penanganan  Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur.  Dengan kata lain, sinergitas  yang  dibangun  pemerintah  dalam  kolaborasi  penanganan  Covid-19  sudah  berjalan  baik.  Hanya  saja sinergitas tersebut belum melibatkan semua pemangku  kepentingan. Sinergitas yang kuat hanya dibangun oleh para  pemangku  kepentingan  yang  berasal  dari  instansi  pemerintahan.  Sementara  itu,  pemerintah  belum membangun sinergitas yang kuat dengan pemangku kepentingan di luar pemerintahan.

## 2. Commitment to a common purposes (Komitmen terhadap Tujuan)
Kolaborasi  yang  terjalin  antara  pemerintah  dengan  pemangku  kepentingan  yang  lainnya mengacu  pada pentingnya memberikan perlindungan bagi masyarakat akan bahaya Covid-19. Seperti yang dijelaskan Sudarmo (2011) bahwa komitmen terhadap tujuan mengacu pada alasan mengapa sebuah jaringan kolaborasi harus ada. Alasan utama tersebut adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  komitmen  bersama  untuk  memberikan  perlindungan kepada masyarakat. Komitmen tersebut tertuang secara jelas melalui Pedoman Penanganan Penyebaran Covid- 19  di  Kabupaten  Lombok  Timur,  yaitu:  untuk  meminimalisir  potensi  penyebaran  Covid-19  di  Kabupaten Lombok Timur dan memberikan penanganan suspect/pasien Covid-19 secara cepat, tepat, dan terpadu.
Adanya tujuan bersama yang tertuang secara tertulis tersebut merupakan pedoman masing-masing aktor penta helix untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing aktor. Selain itu, kejelasan tujuan juga dapat  menunjukkan  keseriusan  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat.  Tujuan  yang jelas dapat berimbas pada visi dan misi umum dalam penanganan Covid-19.
Kolaborasi  yang  dibangun  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  telah  menghasilkan  tujuan bersama  dalam  penanganan  Covid-19.  Hal  ini  menunjukkan  sebuah  komitmen  yang  dapat  dipandang  sebagai perwujudan  tingginya  efektivitas  kolaborasi.  Dengan  demikian,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  adanya  tujuan bersama dan misi umum yang diciptakan dari para pemangku kepentingan untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan  pandangan Ansell & Gash (2008) yang menilai perlunya misi umum, visi bersama dan arah yang jelas dan strategis dari pelaksanaan pemerintahan yang kolaboratif. Dengan demikian, kolaborasi penanganan Covid- 19 di Kabupaten Lombok Timur dibentuk sesuai dengan harapan akan terwujudkan visi misi dan tujuan bersama yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing aktor kolaborasi sesuai dnegan tugas dan fungsinya.
3. Trust Among the Participant (Kepercayaan)
Collabotaive  govenance menuntut  kepercayaan  antar    pemangku  kepentingan  yang  ikut  berkolaborasi dalam  penanganan  Covid-19  di  Kabupaten  Lombok  Timur.  Setiap  pemangku  kepentingan  yang  telibat  harus memiliki  rasa  saling  percaya  agar  kolaborasi  berjalan  dengan  baik.  Kepercayaan  merupakan  indikasi  bahwa eksistensi kepercayaan di antara kelompok yang terlibat terlihat sebagai faktor yang terpenting.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kepercayaan  antar  aktor penta  helix yang  terlibat  dalam penanganan Covid-19 terutama dari pihak pemerintah sudah cukup terbangun, sebab tugas dan fungsi masing- masing  instansi  pemerintah  sudah  diatur  dengan  sangat  jelas.    Akan  tetapi,  jika  dilihat  dari  aktor pente  helix lainnya,  terutama  yang  berada  di  luar  pemerintahan,  seperti:  pihak  swasta,  akademisi,organisasi,  dan  media menunjukkan  kepercayaan  yang  masih  minim.  Hal  ini  terlihat  dari  keterlibatan  mereka  dalam  penanganan Covid-19,  dimana  secara  mayoritas  mereka  hanya  terlibat  secara  tidak  langsug,  seperti:  hanya  memberikan bantuan berupa APD, masker, paket sembako, dan lain-lain. Padahal, apabila aktor penta helix lainnya diberikan kepercayaan  yang  lebih  untuk  terlibat  secara  langsung,  maka  penganagan  Covid-19  di  Kabupaten  Lombok Timur akan dapat ditanganai secara lebih maksimal.
Hasil  penelitian  ini  selanjutnya  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh  Vangen  dan  Huxham (2003) yang meletakkan kepercayaan dan rasa hormat merupakan bagian terpenting jika kolaborasi ingin sukses dan  menyenangkan.  Rasa  saling  percaya  yang  kuat  hanya  dibangun  pada  Gugus  Tugas  yang  dibentuk  oleh Pemerintah.  Sementara  itu,  instansi  lain  di  luar  Gugus  Tugas  masih  minim  rasa  percaya  dalam  berkolaborasi. Hal itu dasari akibat kurangnya komunikasi dan masih tingginya ego sektoral dari masing-masing pihak.

## 4. Intermediated Outcome (Dampak Sementara)
Konsep kolaborasi mengungkapkan bahwa kolaborasi akan terus berlanjut apabila tujuan yang tepat dan keunggulan  dari  implementasi  kolaborasi  menunjukkan  bukti    kemenangan  kecil (small  win) yang  dihasilkan dari konsep tersebut. Dalam hal implementasi kolaborasi yang diterapkan di Kabupaten Lombok Timur belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator kolaborasi yang menunjukkan bhawa
kolaborasi  yang  ada  belum  sepenuhnya  melibatkan  aktor  pentahelix  yang  terlibat,  melainkan  pelibatan  aktor- aktor  tersebut  (selain  pihak  pemerintah)  hanya  merupakan  pelengkap,  dimana  tidak  ada  aturan  jelas  yang mengatur  tugas  dan  fungsi  mereka,  sehingga  mereka  hanya  cenderung  membantu  sekedarnya  dengan  sifat sukarela.  Meskipun  demikian,  jika  dilihat  dari  laju  sebaran  Covid-19  di  Kabupaten  Lombok  Timur,  maka kolaborasi yang ada dapat dianggap cukup berhasil, mengingat Kabupaten Lombok Timur berada diurutan ke 5 dari total Kabupaten/Kota yang terkena  virus Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, pada Mei 2022 Kabupaten Lombok Timur bebas dari kasus positif Covid-19, dan berada pada zona hijau.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan,  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa collaborative governance berbasis  pendekatan penta  helix stakeholder  dalam  penanganan  Covid-19  di  Kabupaten  Lombok Timur secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik. Meskipun, pada beberapa indikator kolaborasi masih perlu dilakukan optimalisasi agar tujuan kolaborasi dapat tercapai secara  lebih maksimal. Indikator struktur jaringan jika  dilihat  dari  keterlibatan  aktor  yang  berkolaborasi  sudah  memenuhi  aspek penta  helix ,  yang  mana  aktor tersebut  sudah  terdiri  dari  pihak  pemerintah,  swasta,  akademisi,  organsisasi/komunitas,  dan  media.  Namun demikian,  keterlibatan  aktor  selain  dari  pihak  pemerintah  hanya  bersifat  sukarela  dan  tidak  terikat  dengan kontrak  kerjasama.  Oleh  karenanya,  perlu  ditingkatkan  keterlibatan  aktor  penta  helix  secara  langsung  agar penanganan  Covid-19  di  Kabupaten  Lombok  Timur  dapat  tercapai  dengan  lebih  optimal.  Sementara  itu,  jika dilihat  dari  sisi  sinergitas  melalui  aspek  komunikasi  dan  koordinasi  sudah  menunjukkan  hasil  yang  baik, meskipun  komunikasi  dan  koordinasi  yang  dibangun  belum  melibatkan penta  helix stakeholder  saecara keseluruhan.  Indikator  komitmen  terhadap  tujuan  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  yang  dibangun  sudah berdasarkan komitmen pada tujuan bersama, yang mana tujuan tersebut tertuang secara jelas melalui Pedoman Penanganan  Penyebaran  Covid-19  di  Kabupaten  Lombok  Timur.  Indikator    kepercayaan  masih  menunjukkan hasil yang belum maksimal, sebab kepercayaan lebih banyak hanya dibangun oleh aktor perta helix dari pihak pemerintah. Hal inidilihat dari minimnya keterlibat aktor di luar pemerintah dalam penanganan Covid-19 secara langsung.  Indikator  dampak  sementara  sudah  cukup  baik,  hal  ini  dilihat  dari  ketercapaian  laju  Covid-19  di Kabupaten Lombok Timur yang hanya berada pada posisi ke 5 dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat.

## REFERENSI
Agustino,  Leo.  2020.  “Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid-19:  Pengalaman  Indonesia”. Jurnal Borneo Administrator , Vol. 16 (2).
Andarafarm.com.  (2021).  “Simak  Perkembangan  Virus  Korona  (Corona)  Kabupaten  Lombok Timur  Per  Hari Hingga  April  2022”.  Diakses  melalui  https://www.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19- kota&BK_HP=Laptop&idprovget=22&noneg=286-22&negke=606&perhal=50&asc=01000000000 tanggal 04 Juli 2021 Pukul 2.12 WITA.
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008).  Collaborative  governance  in  theory  and  practice . Journal  of  Public Administration Research and Theory , 18(4), 543–571.
Ansell,  Chris,  &  Alison  Gash.  2007.  “Collaborative  Governance  in  Theory  and  Parctice” .  Journal  of  Public Administration Research and Theory , Vol. 18, No. 4. Hlm. 543-571. Ansell, Cristopher. 2014. “ Pragmatist  Democracy:  Evolutionary  Learning as  Public  Philosophy” .  New  York: Oxford University Press, Inc.
Antaranews. (2020). “Menko PKM Apresiasi Pemprov NTB Menangani Pandemi Covid-19”. Diakses melalui https://www.antaranews.com/berita/1692650/menko-pmk-apresiasi-pemprov-ntb-menangani-pandemi- covid-19, tanggal 24 Oktober 2020 Pukul 10.20 WITA.
Arrozaaq,  D.  L.  C.  (2016). “Collaborative  Governance  (Studi  Tentang  Kolaborasi  Antar  Stakeholders  Dalam Pengembangan  Kawasan  Minapolitan  di  Kabupaten  Sidoarjo)”. Doctoral  dissertation :  Universitas Airlangga.
Chang, H. J. (2009). Collaborative governance in welfare service delivery: Focusing on local welfare system in Korea. International Review of Public Administration, 13(1), 75-90. Covid19.go.id.
(2020). “Empat Strategi
Pemerintah Atasi Covi-19”. Diakses melalui https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19,  tanggal  20  Oktober  2020  Pukul 10.05 WITA.
DeSeve,  G,  E.  (2009).  “Integration  and  innovation”  in  the  intelligence  community:  The  role  of  a  netcentric environment,  managed  networks,  and  social  networks”.  In  Goldsmith,  S.,  &  Kettl,  D.  F.  (Eds.), Unlocking  the  power  of  networks;  keys  to  high-performance  government (pp.  121-144).  Ash  Center: Brookings Institution Press.
DeSeve,  G,  E.  (2009). Integration  and  innovation”  in  the  intelligence  community:  The  role  of  a  netcentric environment, managed networks, and social networks. In Goldsmith, S., & Kettl, D. F. (Eds.) , Unlocking the  power  of  networks;  keys  to  high-performance  government  (pp.  121-144).  Ash  Center:  Brookings Institution Press.
Doberstein,  C.  (2015).  Designing  collaborative  governnace  decision-making  in  search  of  a  ‘collaborative advantage’. Public Management Review, 18(6), 819-841. Donahue, Jhon D. & Richard J. Zeckhauser. 2011. “ Collaborative Governance: provate roles for public goals in turbulent times”. New Jersey: Princenton University Press. Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Harian  Nusa.  (2020).  “Riset  CSIS:  NTB  Terbaik  Kegiatan  Ekonomi  dan  Penganganan  Covid-19”.  Diakses melalui https://hariannusa.com/2020/07/05/riset-csis-ntb-terbaik-kegiatan-ekonomi-dan-penanganan- covid-19/, tanggal 23 Oktober 2020 Pukul 10.34 WITA.
Hermawan,  A.  (2021). Implementasi  Refocussing  Dan  Realokasi  Anggaran  Bantuan  Operasional  Kesehatan (BOK)  Dalam  Penanganan  Covid-19  Di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lombok  Timur  Provinsi  Nusa Tenggara Barat (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).
Holzer, Marc, et al. 2012. “An Analysis of Collaborative Governance Models the Context of Shared Services”. Dalam  Laer  Schacher,  Hindy  Kaefeng,  Yang  (Ed).  The  State  of  Citizen  Participation  in  America. Charlotte: Information Age Publishing.
Huxham, C. (2003). The challenge of collaborative governance. Public Management Review , 2(3), 337-358.
Keast,  R.L.,  Mandel,  M.,  Brown,  K.A.,  &  Woolock,  G.  (2004).  Network  structure:  working  differently  and changing expectations. Public Administration Review, 64(3), 363-371.
Killian, E. P. (2012). “Paradigma dan problematika diplomasi ekonomi Indonesia”. Jurnal Global & Strategis,
6 (2), 170-185
OpsiNTB.  (2021).  “Pemda  Lombok  Timur  dan  SNV  Berkolaborasi  Lawan  Covid-19”.  Diakses  melalui https://www.opsintb.com/2021/06/pemda-lombok-timur-dan-snv.html  pada  tanggal  04Juli  2021  Pukul 2.03 WITA.
Radar  Lombok.  (2020).  “Lomba  Kampung  Sehat  Sukses  Turunkan  Penyebaran  Covid-19”.  Diakses  melalui https://radarlombok.co.id/lomba-kampung-sehat-sukses-turunkan-penyebaran-covid-19.html,  tanggal  23 Oktober 2020 Pukul 09.50 WITA.
Radar  Lombok.  (2020).  “Wagub  Tegaskan  JPS  Gemilang  Beri  Pengaruh  Luar  Biasa  Bagi  UMKM  di  NTB”. Diakses  melalui  https://radarlombok.co.id/wagub-tegaskan-jps-gemilang-beri-pengaruh-luar-biasa-bagi- umkm-di-ntb.html, tanggal 23 Oktober 2020 Pukul 10.30 WITA.
Reza, I. F. (2014). “Collaborative governance dalam pengelolaan buruh migran internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tesis: Universitas Gajah Mada. Sepriansi,  Sigit.  2012.  “ Collaborative  Governance dalam  Upaya  Penanganan  Tenaga  Kerja  Indonesia Bermasalah  (TKIB)  dari  Malaysia  di  Kota  Tanjungpinang  Tahun  2016”. Tesis :  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
Sudarmo. (2011). “ Isu-isu administrasi publik dalam perspektif governance”. Surakarta: Smart Media. Sudarmo. (2011). Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance . Surakarta: Smart Media. Suryahudaya, Edbert Gani. 2020. “Transaparansi, Klaborasi, dan Resiliensi Kota di Tengah Pande Covid-19”. CSIS Commentaries DMRU-004.
Thomson,  A.M  &  Perry,  J.L.  (2006).  Collaboration  processes:  Inside  the  black  box. Public  Administration Review, 66(1), 20-32.
Tribunnews.  (2020).  “Indonesia  Urutan  Ke-3  Negara  di  Asia  dengan  Kematian  Tertinggi”.  Diakses  melalui https://www.tribunnews.com/corona/2020/10/04/update-covid-19-global-4-okober-2020-indonesia- urutan-ke-3-negara-di-asia-dengan-kematian-tertinggi, tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 10.10 WITA.