## PELAYANAN POLA MAKANAN SEHAT DAN GIZI TERHADAP TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I DEPOK
Herdiana Ramadhan 1 , Padmono Wibowo 2
Email : ramadhan.herdian@gmail.com, padmonowibowo@gmail.com Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 1,2

## Abstrak
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 UU  Pemasyarakatan  merupakan  tempat  dilaksanakannya  penghukuman  dan  pembinaan  bagi  narapidana dengan sistem kelembagaan, pembinaan ini menjadi satu tujuan akhir dari sistem pemidanaan. Berdasarkan Pasal  14  UU  Pemasyarakatan  ini  narapidana  berhak  mendapatkan  pengayoman  pelayanan  kesehatan  dan makanan  yang  layak.  Adapun  berkenaan  dengan  proses  pelayanan  konsumsi  makanan  untuk  narapiana  di dalam  Lapas/Rutan,  idealnya  yang  berdampak  pada  peningkatan  kualitas  SDM,  maka  dengan  demikian dalam  hal  ini  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas  gizi  harus  seimbang  serta  layak  dan  aman  untuk dikonsumsi. Pada kenyataannya pelayanan kesehatan dan konsumsi yang penulis teliti baik di Rutan Kelas I Depok masih kurang memadai dan belum memenuhi standar yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pemenuhan hak-hak dasar narapidana atas pelayanan kesehatan dan konsumsi, faktor-faktor  yang  mempengaruhinya,  dan  upaya  peningkatan  pemenuhannya.  Jenis  penelitian  hukum  dan pendekatan  yuridis  empiris,  atau  penelitian  hukum  sosiologis.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  data  kualitatif,  metode  kualitatif  ini  digunakan  agar  penulis  dapat  mengerti  dan memahami  gejala  yang  diteliti.  Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  diketahui  bahwa  pelayanan  kesehatan dan  konsumsi  di  Lapas  dan  Rutan  masih  belum  efektif,  terlihat  dari  sarana  dan  prasarana  penunjang pelayanan kesehatan, frekuensi kunjungan tenaga kesehatan, dan anggaran yang tersedia,  upaya peningkatan pemenuhan  nya  secara  internal  maupun  eksternal  berupa  sosialisasi,  memperjuangkan  anggaran  melalui legislatif,  dan  optimal  menjalankan  aturan  untuk  pelayanan  hak  narapidana,  baik  pelayanan  kesehatan  dan makanan yang layak.
Kata Kunci : Rutan, Pola Makanan Sehat, Gizi

## Abstrack
Penitentiaries and State Detention Centers as regulated in Article 1 Number 1 of the Correctional Law is a place for punishment and guidance for inmates with an institutional system, this guidance becomes the final goal  of the criminal  system. Based  on Article  14  of  the  Correctional  Law,  prisoners  are  entitled  to  receive adequate protection for health services and food. With regard to the process of food consumption service for prisoners  in  correctional  institutions  /  detention,  ideally  that  has  an  impact  on  improving  the  quality  of human  resources,  thus  in  this  case  in  terms  of  quality  and  quantity  of  nutrition  must  be  balanced  and appropriate and safe for consumption. In fact, the health services and consumption that the author studied at the  Class  I  detention  center  in  Depok  were  still  inadequate  and  had  not  met  the  standards  set.  This  study aims  to  explain  and  analyze  the  fulfillment  of  the  basic  rights  of  prisoners  to  health  services  and consumption,  the  factors  that  influence  them,  and  efforts  to  increase  their  fulfillment.  This  type  of  legal research and empirical juridical approach, or sociological legal research. The data analysis technique used in  this  research  is  qualitative  data.  This  qualitative  method  is  used  so  that  the  writer  can  understand  and understand the symptoms under study. Based on the results of the author's research, it is known that health services  and  consumption  in  prisons  and  detention  centers  are  still  not  effective,  it  can  be  seen  from  the facilities  and  infrastructure  to  support  health  services,  the  frequency  of  visits  by  health  workers,  and  the available budget, efforts to increase fulfillment internally and externally in the form of socialization, fighting for the budget. through the legislature, and optimally implement the rules for the services of prisoners' rights, both health services and adequate food.
Keyword : Detention center, Healthy Food Patterns, Nutrition

## PENDAHULUAN
Status  gizi  merupakan  keadaan
kesehatan tubuh seseorang atau sekelompok  orang  yang  diakibatkan  oleh konsumsi,  penyerapan  ( absorpsi ),  dan penggunaan ( utilization ) zat gizi makanan.
Status  gizi  seseorang  tersebut  bisa  diukur dan  dinilai.  Dengan  menilai  status  gizi seseorang  atau  sekelompok  orang  maka dapat  diketahui  apakah  seseorang  atau sekelompok  orang  tersebut  status  gizinya baik atau tidak baik (Riyadi,2006).
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah  Tahanan  Negara  sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 1 Angka 1 UU Pemasyarakatan merupakan tempat dilaksanakannya penghukuman dan pembinaan bagi narapidana dengan sistem kelembagaan, pembinaan  ini  menjadi satu tujuan akhir dari sistem pemidanaan. Pasal 14  UU  No  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan  mengatur  tentang  hak- hak dasar narapidana yang harus terpenuhi salah satu hak diantaranya adalah pelayanan  kesehatan  dan  konsumsi  di Lembaga Pemasyarakatan.
Berdasarkan Pasal 14 UU
Pemasyarakatan  ini  narapidana  berhak mendapatkan pengayoman pelayanan kesehatan  dan  makanan  yang  layak. Adapun berkenaan dengan proses pelayanan  konsumsi  makanan  untuk narapiana di dalam Lapas/Rutan. Idealnya
yang berdampak pada peningkatan kualitas  SDM,  maka  dengan  demikian dalam  hal  ini  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas  gizi  harus  seimbang  serta  layak dan  aman  untuk  dikonsumsi.  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Bab  VIII Pasal 142 tentang Kesehatan juga menyebutkan  bahwa upaya perbaikan gizi dilakukan  pada  seluruh  siklus  kehidupan sejak  dalam  kandungan  sampai  dengan lanjut  usia  dengan  prioritas  kepada kelompok  rawan.  Surat  Edaran  Dirjen Pemasyarakatan No E.PP.02.05-02 tgl 20- 9-2007  tentang  peningkatan  pelayanan makan  bagi  narapidana  WBP  baik  pria maupun  wanita  dewasa  adalah  sebesar 2.250 kkal untuk  energi  dan  60  gram untuk protein (Republik Indonesia, 2009). Berpedoman  pada  pelayanan  kesehatan yang diberikan di Lapas dan Rutan adalah merupakan  suatu  wujud  pemberian  HAM oleh  Negara  dalam  konteks  ini  kepada warganya. Adapun penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  di  Lapas/Rutan dimuat dalam beberapa peraturan perundangan diantaranya :
1. UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.
2. UU  No  12  tahun  1995  tentang Pemasyarakatan.
3. PP  No  58 tahun  1999  tentang  syarat- syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Wewenang,  Tugas  dan  Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
4. Permenkumham
Nomor M.HH-
01.PK.07.02  Tahun  2009  Tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Makanan Bagi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan Rumah Tahanan Negara.
5. Permenkumham No M.HH-
172.PL.02.03  Tahun  2011  tentang Pedoman  Pengadaan  Bahan  Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak
Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Negara di Lingkungan Kemenkumham.
Kondisi  kesehatan  tahanan  dan narapidana sangatlah penting dalam melaksanakan  program  pembinaan  bagi narapidana  di  Lapas.  Oleh  karenanya terhadap pelayanan kesehatan dan makanan  yang  layak  dan  sesuai  standar kesehatan harus menjadi perhatian utama/prioritas  utama  dari  pihak  Lapas dan  Rutan  dalam  hal  ini  Kepala  Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian  hukum  dengan  pendekatan yuridis  empiris,  atau  disebut  penelitian hukum  sosiologis.  Adapun  sumber  data yang    digunakan    dalam  penelitian  ini meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder dan  bahan hukum tersier atau  bahan  hukum  penunjang.  Adapun
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan dimana penelitian kepustakaan  dilakukan  dengan  menelaah peraturan perundangan, mempelajari buku dan  karya  tulis  yang  relevan  dengan penelitian yang diteliti. Penelitian lapangan  laksanakan  melalui  wawancara dengan  responden  maupun  informan. Dalam  hal  ini  di  identifikasikan  ,diolah dan  dianalisis  secara  sistematis  dengan mengolah data dengan teknik analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Status  gizi  merupakan  hasil  akhir dari  keseimbangan  antara  makanan  yang masuk  ke  dalam  tubuh  dengan  kebutuhan tubuh  akan  zat  gizi  tersebut.  Masalah  gizi merupakan  faktor  dasar  dari  berbagai masalah  kesehatan.  Masalah  gizi  dapat terjadi  pada  seluruh  kelompok  umur. Status  gizi  seseorang  dapat  dipengaruhi oleh  berbagai  faktor  seperti  usia,  jenis kelamin,  pola  konsumsi,  pola  aktivitas fisik  dan  lain  sebagainya  (Supariasa, 2012).
Pola  makan  dapat  diartikan  sebagai suatu  kebiasaan  menetap  dalam  hubungan dengan konsumsi makan yaitu berdasarkan jenis  bahan  makanan  dan  berdasarkan frekuensi  :  harian,  mingguan,  pernah,  dan tidak  pernah  sama  sekali.  Dalam  hal
pemilihan  makanan  dan  waktu  makan manusia  dipengaruhi  usia,  selera  pribadi, kebiasaan,  budaya  dan  sosial  ekonomi (Almatsier,  2009).  Tingkat  kesukaan merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat mempengaruhi konsumsi seseorang (Munggaranti,  2012).  Menurut  Suhardjo (1989),  sikap  manusia  terhadap  makanan banyak  dipengaruhi  oleh  pengalaman- pengalaman  dan  respon-  respon  yang diperlihatkan  oleh  orang  lain  terhadap makanan sejak masa kanak-kanak.
Penilaian pola makan dalam penelitian  ini  dibagi  dalam  dua  kategori yaitu  sesuai  ketentuan  Lapas  dan  tidak sesuai  ketentuan.  Sesuai  ketentuan  berarti bahwa  makanan  yang  diterima  oleh narapidana  sesuai  jenis,  jumlah  dan frekuensi  makan  berdasarkan  ketentuan lapas. Tidak sesuai ketentuan  berarti tidak sesuai  jenis,  jumlah  ataupun  frekuensi makan  berdasarkan  ketentuan  Lapas. Menu  makanan  dalam  Rutan  Kelas  I Depok  dibuat  berdasarkan  keputusan Kementrian  Hukum  dan  HAM  tentang penyelenggaraan  makan  di  Lapas/Rutan tahun 2009.
Dilihat  dari  sudut  pandang  Hak Asasi  Manusia,  Ditjen  Pemasyarakatan telah  berupaya  memenuhi  hak  narapidana akan  makanan  dan  minuman  sesuai Peraturan  Standar  Minimum  Perlakuan terhadap  tahanan  yang  berlaku  secara
internasional.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari penyediaan makanan yang tepat waktu dan disajikan  3  kali  sehari  oleh  lapas  walau pun  dengan  menu  yang  disajikan  kurang bervariasi  dan  kurang  layak  bila  dilihat dari angka kecukupan gizi karena keterbatasan anggaran (Primawardani,

## 2017).
Pemenuhan  pelayanan  pola  makanan sehat  dan  gizi  terhadap  tahanan  di Rutan Kelas I B Depok
Pembahasan terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar narapidana  atas pola  makanan  sehat  dan  gizi  terhadap tahanan  di  Rutan  Kelas  I  B  Depok  dapat dianalisis menggunakan teori kewenangan, teori  perlindungan  hukum,  dan  teori pelayanan hukum. Guna menjawab permasalahan pemenuhan hak-hak narapidana  di  Lapas/Rutan  baik  terhadap kesehatan  dan  juga  konsumsi  makan  dan gizi,  maka  dapat  dicermati  melalui beberapa  analisis  hasil  wawancara  dengan responden  dan  informan  di  Rumah Tahanan  Negara  Klas  I  Depok    sebagai berikut. Adapun penyelenggaraan pemberian hak-hak napi untuk memperoleh pelayanan makanan sehat dan gizi di Rutan Depok sudah berjalan dengan baik,  tetatpi  masih  ada  beberapa  kendala yang  masih  menjadi  penghabat.  Hal  ini juga  tidak  hanya  terjadi  di  Rutan  Depok, namun secara umum di  seluruh UPT yang
ada  di  Indonesia  terdapat  kendala  serupa. Pelayanan  pola  makanan  sehat  dan  gizi belum  berjalan  dengan  baik,  berdasarkan beberapa indikator berikut: 1.  Sumber  daya  manusia tenaga kesehatan masih kurang
Secara  kuantitas  dapat  dinyatakan bahwa  tenaga  kesehatan  yang    tersedia  di Rutan  Klas  I  Depok  sangat  sedikit.  Selain minimnya  kuantitas  yaitu  jumlah  tenaga kesehatan yang tersedia, kualitas kunjungan  ke  Rutan  juga  tidak  memenuhi standar. Namun karena kondisi  yang tidak mendukung  bagi  dokter  untuk  selalu berada di Rutan.
Berdasarkan permasalahan ini, secara  sederhana  solusi  yang  dapat ditawarkan untuk mensiasati permasalahan kualitas  dan  kuantitas  dari  dokter  dan perawat tersebut adalah dibangun  jaringan kerjasama antara Lapas atau Rutan dengan Dinas  Kesehatan  atau  instansi  pemerintah lainnya. Kerjasama tersebut dapat dilakukan  di  tingkat  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota.
Dengan  adanya  kerjasama  akan dapat menyelesaikan masalah yang terberat  sekalipun.  Kementerian  Hukum dan  HAM  dapat  membuat  kesepakatan kerjasama  dengan  Departemen  Kesehatan sehingga  adanya  hubungan  yang  sinergi antara.
Pusat dan  daerah  dalam  pelaksanaan
pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  di Lapas  dan  Rutan  untuk  warga  binaan pemasyarakatan  yang  sehat  dan  memiliki semangat  untuk  memperbaiki  kesalahan dan akhirnya dapat kembali ke masyarakat.
2. Anggaran sangat kurang
Sehubungan  dengan  hak  narapidana terhadap  pelayanan  pola  makanan  sehat dan gizi yang baik untuk para tahanan dan kesehatan. Hak narapidana/tahanan lainnya  yang  ada  penelitian  ini  adalah makanan yang layak. Kenyataan diperoleh dari kunjungan ke Rumah Tananan Negara Depok  makanan  yang  disajikan  masih kurang.  Makanan  bagi  narapidana  tidak dapat terpenuhi  secara  jumlah  protein  dan kalori  yang  telah  ditentukan.  Hal  inilah yang  dialami  oleh  narapidana  warga binaan  pemasyarakatan.  Kurang  layak makanan bagi narapidana dapat dilihat dari beberapa  indikator  yaitu:  keluhan  warga binaan  pemasyarakatan  atas  konsumsi makanan  yang  kurang  enak,  kebersihan makanan yang kurang diperhatikan, banyak  menggunakan  penyedap  rasa,  gizi makanan yang masih kurang.
Adapun  yang  menjadi  pedoman dalam  hal  keseimbangan  gizi,  yaitu berisikan susunan pangan sehari-hari  yang di  dalamnya  telah  termuat  zat  gizi  dalam jenis, jumlah yang  sesuai. Adapun menyangkut dengan hal penyediaan
makanan yang diselenggarakan oleh pihak, Rutan/Lapas idealnya terpenuhi gizi seimbang, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas  yang  kesemuanya  ini  bermuara pada  terpenuhi  nya  gizi,  kesehatan  yang baik  untuk  peningkatan  kualitas  SDM. Kebutuhan energi untuk Narapidana/Tahanan  yaitu  berkisar  2.250 kkal dan  60 gr protein.  Gizi  ialah meyangkut tentang makanan yang berdampak langsung bagi kesehatan manusia. Adapun status gizi sesorang ialah kondisi  tubuh  yang  di  akibatkan  asupan, penyerapan dan penggunaan zat gizi dalam makanan.  Energi  dan  protein  merupakan suatu yang  sangat berpengaruh  bagi status gizi  setiap  individu  dikarenakan  menjadi penyumbang  terbesar  dalam  tubuh.  Status gizi  juga  menjadi  hasil  akhir  dari keseimbangan antara makanan yang masuk  ke  dalam  tubuh  dengan  kebutuhan tubuh  akan  zat  gizi  tersebut.  Masalah  gizi juga  merupakan  faktor dasar dari  berbagai masalah  di  dalam  kesehatan,  hal  tersebut terjadi dari berbagai kelompok umur.
Gizi yang seimbang dapat didefensikan  sejumlah  makanan  yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan oleh tubuh seseorang dalam kesehariannya. Adapun kondisi kurangnya gizi  dalam  tubuh  disebabkan  ketidak seimbangan yang namanya asupan zat gizi yang  salah  satu  diantaranya  karbohidrat.
Gizi buruk ialah kurang nya asupan dalam tubuh tingkat tinggi dan kondisi ini terjadi dalam  waktu  yang  lama.  Gizi  lebih merupakan  kondisi  kelebihan  konsumsi dalam waktu lama.
Ada  beberapa  pedoman  pelaksanaan pemenuhan  makanan  bagi  narapidana yakni  SE  Menteri  Kehakiman  No.  M.02- Um.01.06  Tahun  1989,  SE  Dirjen  PAS Kemenkumham No.E.PP.02.05-02 Tanggal  20  September  2007,  dan  Surat
Keputusan Menkumham No. HH01.PK.07.02 Tahun 2009 yang berkenaan dengan penyelenggaraan makanan untuk WBP.
Adapun yang menjadi kendala dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan, ialah yang terjadi jumlah tahanan melebihi kapasitasnya,  dan  masalah  anggaran, dimana  dana  yang  disediakan  negara masih sangat terbatas.
Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Pelayalanan  Pola  makanan  sehat  dan Gizi di Rutan Depok
Jika  dicermati  dengan  saksama, maka dapat diketahui pada saat ini, sarana dan prasarana tidak cukup karena Narapidana  bertambah,  oleh  karena  itu membutuhkan  anggaran  tambahan  akibat adanya  fenomena  over  kapasitas  yang terjadi  Lapas  dan  Rutan.  Oleh  karena  nya akibat  dari  kondisi  tersebut  pihak  Rutan
mengalami berbagai kendala dalam memenuhi  kebutuhan  gizi  bagi  tahanan  di karena  pengelolaan  makanan  di  dapur yang masih belum baik, baik itu di Rumah Tahanan Depok. Berdasarkan hasil penelitian  penulis,  yang  menjadi  faktor mempengaruhi  pelayalanan  pola  makanan sehat dan Gizi di Rutan Depok antara lain: 1. Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai.
Berdasarkan  Pasal  18,  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun  1999  Tentang  Syarat-Syarat  Dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Wewenang,  Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, dinyatakan  bahwa:  Sarana  dan  prasarana perawatan  rohani  dan  jasmani  di  fasilitas oleh  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan. Kenyataannya  fasilitas  yang  tersedia  baik di Lapas maupun di Rutan adalah di dalam kamar  sel  hanya  terdapat  1  kamar  mandi dan water  close (WC)  dan  ventilasi  udara yang  kecil.  Selain  itu  setiap  sel  yang luasnya 3x5 meter idealnya hanya menampung  3  (tiga)  orang  narapidana pada kenyataannya harus memuat 7 (tujuh) orang  bahkan  ada  yang  memuat  9 (sembilan)  orang.  Pada  setiap  sel  tahanan terjadi  kondisi  over  kapasitas  tahanan  dan narapidana,  hal  ini  tidak  sebanding  luas dengan  jumlah  penghuninya  sehingga dapat  berakibat  pada  kondisi  mudah terjangkit penyakit menular.
Banyak  kekurangan  sarana  prasarana Rutan  yang  tidak  akan  dapat  diatasi  tanpa kerjasama  Rutan  Klas  I  Depok  dengan pihak  lainnya.  Dengan  bersinergi  banyak yang  dapat  diatasi  dan  tanggung  jawab pelayanan  kesehatan  narapidana  menjadi memudahkan dan lebih ringan. Sehubungan  dengan  hal  ini,  maka  dapat dibuat hubungan kerjasama dengan membentuk kesepahaman kerjasama diantara Depkumham dengan Dinas Kesehatan  berdasarkan  hasil  kesepakatan, baik  itu  dalam  bentuk  tertulis  maupun tidak  tertulis  untuk  melakukan  kerja  sama dalam bidang pelayanan kesehatan narapidana dan jangka waktu tertentu.
2. Alokasi anggaran yang tidak cukup.
Tanpa  dana  yang  cukup  atau memadai,  maka  segala  kegiatan  akan terhambat bahkan terhenti. Namun berkaitan  dengan  kebutuhan  makanan narapidana  di  Rutan  tidak  mungkin ditiadakan,  maka  yang  terjadi  di  lapangan ialah  kondisi  kelayakan  makanan  yang disajikan  kepada  napi  yang  masih  kurang layak.  Sehingga  timbul  asumsi  dari narapidana  merasa  diperlakukan  secara tidak  manusiawi  dan  memilih  untuk  tidak menjalankan  pidana  dan  melarikan  diri dari  rumah  tahanan  negara.  Apabila dikaitkan  dengan  kehidupan  sehari-hari dalam  sebuah  keluarga  misalnya,  menu yang  disajikan  keluarga  dalam  memenuhi
kebutuhan  sehari-hari  bagi  anggotanya sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Besar kecilnya pendapatan keluarga berpengaruh terhadap pola konsumsi makanan dan pola konsumsi  makanan  dipengaruhi  pula  oleh faktor  sosial  budaya  masyarakat.  Faktor utama  yang  mempengaruhi  penyajian masakan  bagi  anggota  keluarga  ini  akan menentukan penggolongan keluarga tersebut  kepada  keluarga  yang  mampu atau keluarga miskin. Kemiskinan menjadi penyebab  gizi  kurang,  jumlah  pendapatan naik maka akan berdampak pada membaik nya jenis makanan yang di pilih.
Upaya  Peningkatan  Pemenuhan  Hak- Hak  Dasar  dan  Pelayanan  Makanan sehat dan Gizi di Rutan
Hak  kesehatan  yang  wajib  diberikan kepada  narapidana  meliputi  penyediaan alat-alat  medis,  obat-obatan,  penyediaan jasa  tenaga  medis  yang  lengkap,  juru masak  dapur,  penyimpanan  makan,  alat masak  dan  alat  makan  yang  layak,  dan penyediaan  ahli  gizi.  Sehubungan  dengan hal  ini  Kemenkumham  melalui Dirjen Pas mengeluarkan Keputusan No. 385.PK.01.07.01 Tahun 2016  menyangkut standar  perawatan paliatif  bagi  narapidana dan tahanan.
Penyakit  yang tidak terlayani  seperti gatal  karena  alergi  makanan,  mengingat makanan yang tersedia di Lapas dan Rutan berupa  menu  yang  berlaku  secara  umum.
Hal  ini  sangat  sulit  bagi  narapidana  di Lapas  dan  Rutan  yang  menderita  alergi pada  sesuatu  makanan.  Penderita  meliputi sebagian  kecil  dari  tahanan,  dan  kepada tahanan  tersebut  diberi  hak  untuk  berobat keluar  dengan  surat  rujukan  atau  dengan biaya  dari  narapidana  atau  keluarganya bagi  yang  mampu.  Pada  Rutan  tidak tersedia pelayanan kesehatan yang memadai.  Oleh  karena  itu  upaya  yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan pemenuhan  hak-hak  dasar  narapidana  atas pelayanan  kesehatan  dan  konsumsi  di Lapas harus dilakukan secara berkelanjutan  berupa  upaya  baik  upaya yang  dilakukan  secara  internal  dan eksternal. Lapas dan Rutan dapat melakukan upaya-upaya berupa:
1. Sosialisasi
Negara  di  dalam  hal  ini  pemerintah berkewenangan  dan  berkewajiban  untuk mewujudkan  kesejahteraan  bagi  warga negaranya termasuk juga para tahanan dan narapidana di Lapas dan Rutan. Rekomendasi pertama sebagai upaya  yang tepat  ialah  menyosialisasikan  menyangkut Hak  WBP  untuk  pelayanan  kesehatan seperti  yang  termuat  di  PP  No.  32  tahun 1999,  yang  pada  akhir  nya  tujuan Pemasyarakatan dapat tercapai.
2.  Memperjuangkan  Alokasi  Anggaran  di Legislatif
Adapun  akibat  dari  keterbatasan
anggaran  yang  tersedia  ini  berakibat  pada belum  memenuhi standar yang ditentukan, baik  itu  penyelenggaraan  kesehatan  dan makanan  narapidana.  PP  32  Tahun  2009 pada  Pasal  14  ayat  (1)  dan  (2),  pada  segi pelayanan  kesehatan,  sebagaimana  diatur napi berkewajiban mendapatkan pemenuhan  yang  layak  bagi  kesehatan nya,  yang  mana  tersedia  medis/poliklinik dan fasilitasnya beserta sekurang- kurangnya  1  orang  dokter  dan  1  orang tenaga  kesehatan  yang  semua  nya  ini bermuara pada pelayanan yang optimal.
Dalam  upaya  untuk  memenuhi kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia, implementasi  penyediaan  anggaran  yang cukup bagi kesehatan dan juga melibatkan masyarakat  luas  di  dalam  hal  ini  menjadi kewajiban pemerintah. Khusus bagi narapidana  dan  tahanan  di  Lapas  dan Rutan,  maka  tidak  ada  pihak  yang  akan memberikan  perhatian  apabila  dari  Lapas dan Rutan tidak proaktif dalam mengupayakannya. Substansi hukum adalah  produk  dari  struktur  hukum,  baik peraturan  yang  dibuat  melalui  mekanisme struktur  formal  atau  peraturan  yang  lahir dari  kebiasaan.  Substansi  hukum  dapat dikaji dari aspek materi Undang- Undangnya, asas-asas hukum serta aktualisasi peraturan pelaksanaannya. Oleh karenanya  Kepala  Lapas  dan  Rutan  harus melaksanakan  tanggung  jawabnya  dengan
baik  untuk  mengupayakan  substansi  yang diatur oleh legislatif, aturan yang berpihak dan peduli  terhadap pemenuhan kesehatan dan  makanan  yang  layak  serta  gizi  yang baik bagi narapidana.
3.  Melaksanakan peraturan  yang telah ada dan mengadakan kerjasama dengan instansi.
Pemerintah  dan  pihak-pihak  terkait lainnya  sehubungan  dengan  pelayanan kesehatan  narapidana  telah  terdapat  suatu aturan  yakni PP No 58 Tahun 1999, Serta sebagai  bentuk  wujud  dari  komitmen manifestasi  perlindungan  hak  narapidana, dalam  hal  ini  Menteri  Hukum  dan  Ham mengeluarkan  lagi  Permen  Kumham  No. M.HH-172.PL.02.03
Tahun 2011.
Prinsipnya pemenuhan hak dasar narapidana  di  Lapas  dan  Rutan  menjadi tanggung  jawab  Kepala  Lapas  dan  Rutan. Lapas  dan  Rutan  mempunyai  tanggung jawab  dalam  pelayanan  kesehatan  dan perawatan tahanan, akan tetapi kenyataannya  yang  terjadi  di  Lapas  dan Rutan  belum  memiliki  saranan  dan prasarana  yang  memadai.  Khusus  di bidang perawatan tahanan misalnya sanitasi  yang  belum  baik,  tidak  tersedia poliklinik  bagi  Narapidana  dan  Tahanan yang sedang mengalami sakit, pemeriksaan  kesehatan  yang  rutin  belum terlaksana,  dan  tidak  tersedia  ruangan khusus  bagi  narapidana  dan  tahanan  yang
menderita penyakit menular.
Sehubungan dengan itu, maka Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  (Depkumham)  membentuk MoU dengan instansi pemerintah (Dinas
Kesehatan Provinsi Aceh) tingkat Provinsi,  dan MoU antara  Lembaga Pemasyarakatan  atau  Rumah  Tahanan Negara  dengan  Dinas  Kesehatan  di Kabupaten/Kota,  yang  ditindak  lanjuti melalui  perjanjian  dengan  menentukan langkah  konkrit  peran  para  pihak,  yang memuat  Standar  Operasional  Prosedur (SOP),  mengatur  pengawasan  dan  sanksi di  dalam  upaya  terselenggaranya  hak kesehatan  bagi  napi  di  Lapas.  Sebaik apapun  peraturan  hukum  yang  sudah dibuat,  namun  apabila  mentalitas  penegak hukum kurang baik, maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum  tersebut.  Sepanjang  penelitian  ini pengamatan penulis, personil di Lapas dan Rutan  dari  segi  SDM  baik  kualitas maupun  kuantitas  masih  terbatas,  untuk melaksanakan  pembinaan  dan  bimbingan keterampilan bagi Narapidana dan tahanan.

## PENUTUP
Pemenuhan
hak-hak dasar narapidana  atas  pelayanan  pola  makanan sehat  dan  gizi  di  Rutan  masih  belum efektif  terlihat  dari  sarana  dan  prasarana,
frekuensi kunjungan untuk pelayanan yang diberikan  petugas,  dan  anggaran  yang tersedia.
Konsumsi  makanan  yang  disajikan sehari-hari bagi narapidana di Rutan masih kurang,  hal  ini  dilihat  dari  keluhan  warga binaan  pemasyarakatan  atas  konsumsi makanan  yang  kurang  enak,  kebersihan makanan yang kurang diperhatikan, banyak  menggunakan  penyedap  rasa  serta gizi makanan yang kurang seimbang.
Adapun  faktor-faktor  yang  sangat berpengaruh  dalam  pemenuhan  hak  dasar narapidana  atas  pelayanan  pola  makanan sehat dan gizi di Rutan antara lain:  berupa over  kapasitas  yang  terjadi  di  Lapas  dan Rutan,  sarana  dan  prasarana  yang  belum memadai,  anggaran  yang  tersedia  masih kurang  memadai  (terbatas),  substansi perangkat  aturan  yang  mengatur  tata hubungan  diantara  struktur  hukum  belum memadai,  memaksimalkan  pelaksanaan tanggung  jawab  Kepala  Lapas  dan  Rutan, upaya  peningkatan  pemenuhan  hak-hak dasar  narapidana  atas  pelayanan  pola makanan  sehat  dan  gizi  di  rutan  baik secara  internal  maupun  eksternal  berupa sosialisasi, memperjuangkan anggaran melalui legislatif,  dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kesehatan  dan  makanan  yang  layak  bagi Narapidana dan juga tahanan.

## DAFTAR PUSTAKA
JUSTITIA.  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Humaniora , 7 (1), 142-156.
Abera  F,  Adane  K.  2017. One-fourth  of the  prisoners  are  underweight  in Northern  Ethiopia:  a  crosssectional study. BMC Public Health .  17:449.
Almatsier  S.  2009. Prinsip  Dasar  Ilmu Gizi .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Andari  F.  2017. Hubungan asupan energy dan  asupan  protein  dengan  status gizi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  1  Cirebon. Skripsi. Surakarta  : Universitas
Muhamadiyah Surakarta.
Depkes, RI. 2009. Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyaraktan
dan
Rutan. Jakarta : Direktorat Bina Gizi Masyarakat.
Dewi,  A.,  dkk.  2017.  Hubungan  Asupan Energi  dan  Protein  dengan  Status
Gizi Narapidana Umum (Studi  di
Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I
Semarang Tahun 2016). FKM UNDIP.
Jurnal Kesehatan Masyarakat . 5(1): 2356-3346.
Kemenkes  RI.  2014. Pedoman  gizi seimbang.  Jakarta :  Direktorat  Bina Gizi Masyarakat.
Kurniawati,  dkk.  2016.  Faktor-faktor Yang Berhubungan dengan Terjadinya Sisa Makanan Narapidana  (studi  di  Lembaga
Pemasyarakatan  Klas  I  Semarang). Jurnal Kesehatan Masyarakat . 4(3).
Munggaranti,  Y.  2012.  Analisis  Tingkat
Kesukaan dan Daya Terima Sarapan Sekolah terhadap Tingkat
Kecukupan dan Status Gizi Siswa di SDN  Kebon  Kopi  Bogor. Skripsi . Bogor: Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi
Manusia, Institut Pertanian Bogor.
Firmansyah,  R.,  Rani,  F.  A.,  &  Adwani,
A. Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan  Konsumsi  Bagi  Narapidana  di Lapas  dan  Rutan. Jurnal  Magister Hukum  Udayana  (Udayana  Master Law Journal) , 8 (3), 433-448.
Asmarani, A., Sudayasa, I. P., & Dewi, A. R.  2019.  Pengaruh  Pola  Makan terhadap    Status    Gizi    Narapidana Lapas      Kelas      II      A      Baubau.
MEDULA , 6 (1).
Sailan,  M.,  &  Ilyas,  I.  L.  2019. Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang  Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan  Klas  1  Makassar. Supremasi , 13 (2).