## URGENSI PENERAPAN WINDFALL PROFIT TAX ATAS KOMODITAS BATU BARA DI INDONESIA
Khoirun Arifbillah 1) , Rizky Aji Santoso 2) , Veren Yolanda 3) , Suparna Wijaya 4)
1) khoirun.arifbillah@kemenkeu.go.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) rizky.aji94@kemenkeu.go.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
3) veren.yolanda@kemenkeu.go.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
4) sprnwijaya@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
The hike in world coal prices that occurred in 2021 is a breath of fresh air for coal mining companies around the world,  including  Indonesia.  This  hike  is  called  windfall  profit  because  the  hike  is  influenced  by  other  factors beyond the control of the coal mining entrepreneur. On the other hand, along with this fresh breeze, the Indonesian people's economy has been declining due to the Covid-19 pandemic. The occurrence of this imbalance prompted this research to be conducted to find out whether the windfall profits experienced by coal mining companies in Indonesia can be subject to windfall tax. This research uses qualitative methods with literature study techniques. By looking at the condition of coal mining companies in Indonesia, the application of the windfall tax in other countries, and studying the taxation regulations for coal companies currently in effect in Indonesia, this research results that the application of the windfall tax on coal exports can act as an instrument for a source of state revenue as well as an automatic stabilizer instrument of domestic coal commodities availability. The scheme that can be applied based on this research is taxation of additional income which is temporary for short term purposes and permanent taxation for long term purposes.
Keywords: Coal, Tax, Windfall

## Abstrak
Kenaikan harga batu bara dunia yang terjadi pada tahun 2021 merupakan angin segar untuk perusahaan tambang batu  bara  di  seluruh  dunia  termasuk  Indonesia.  Kenaikan  ini  disebut  dengan windfall  profit karena  penyebab kenaikan  tersebut  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  di  luar  kendali  pengusaha  tambang  batu  bara.  Di  sisi  lain, berbarengan  dengan  angin  segar  tersebut,  perekonomian  masyarakat  Indonesia  mengalami  penurunan  akibat pandemi Covid-19. Terjadinya ketimpangan ini  mendorong penelitian ini dibuat untuk  mengetahui apakah atas windfall profit yang dialami oleh perusahaan tambang batu bara di Indonesia dapat dikenai windfall tax . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur. Dengan melihat kondisi perusahaan tambang batu bara di Indonesia, penerapan windfall tax di negara lain, dan  mendalami peraturan pemajakan perusahaan batu bara yang sedang berlaku di Indonesia, penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan windfall tax atas ekspor batu bara  dapat  berperan  sebagai  instrumen  sumber  penerimaan  negara  sekaligus  instrumen automatic  stabilizer ketersediaan komoditas batu bara domestik. Skema yang dapat diterapkan berdasar penelitian ini adalah pemajakan atas tambahan penghasilan yang bersifat sementara untuk tujuan jangka pendek dan pemajakan bersifat permanen untuk tujuan jangka panjang.
Kata kunci: Batu bara, Pajak, Windfall

## PENDAHULUAN
Semenjak tahun 2021, Harga Batu bara Acuan (HBA) Indonesia mengalami lonjakan yang tinggi dari harga USD 59,65 per ton pada awal tahun hingga mencapai harga USD 159,79 per ton pada akhir tahun (ESDM, 2022). Lonjakan harga ini tidak terhenti pada tahun 2021 saja, pada  tahun  2022  lonjakan  juga  terjadi  hingga  pada  bulan  November  2022  menyentuh  harga 308,20 USD/ton. Perlu diketahui pula, kenaikan harga acuan batu bara Indonesia juga dibarengi dengan  kenaikan  harga  batu  bara  dunia  yang  hingga  bulan  November  2022  mencapai  harga 385,00 USD/ton (Trading Economics, 2022).
Salah satu penyebab lonjakan harga batu bara dikarenakan kebutuhan akan konsumsi energi yang berimbas pada permintaan batu bara melebihi dari penawaran yang ada pada fase pemulihan  ekonomi  pasca  pandemi  Covid-19  ( Baunsgaard  &  Vernon,  2022).  Selain  itu, Baunsgaard  dan  Vernon  juga  menambahkan  bahwa  adanya  serangan  Rusia  ke  Ukraina  juga merupakan  salah  satu  penyebab  lonjakan  harga  komoditas  sumber  daya  energi  dunia  yang termasuk didalamnya adalah batu bara. Menanggapi lonjakan harga batu bara, Johnson (2022) menyebutkan  bahwa  China  merupakan  negara  yang  turut  andil  atas  lonjakan  ini.  China merupakan negara dengan tingkat konsumsi dan impor batu bara terbesar semenjak terjadinya pandemi Covid-19. Johnson melalui tulisannya berpendapat bahwa dengan adanya Covid-19 seharusnya kebutuhan atas bahan bakar di China akan menurun karena banyak industri yang harus berhenti akibat kebijakan pemerintah dalam menanggapi pandemi Covid-19. Namun pada kenyataannya  perekonomian  China  pulih  dengan  cepat  yang  berujung  pada  melonjaknya kebutuhan  akan  sumber  energi.  Selain  alasan  tersebut,  Putra  (2022)  mengungkapkan  bahwa kenaikan  harga  batu  bara  ini  juga  disebabkan  karena  kelangkaan  pasokan  gas  alam  yang menyebabkan pergeseran bahan bakar kembali menjadi menggunakan batu bara.
Dengan  kenaikan  harga  acuan  batu  bara  Indonesia  tersebut,  pengusaha  batu  bara  di Indonesia yang berorientasi pada ekspor cenderung diuntungkan atas kenaikan harga ini (Putra, 2022). Berdasarkan riset yang telah dilakukan pada tulisan Putra, pada tahun 2021, pendapatan perusahaan  batu  bara  secara  rata-rata  mengalami  peningkatan  41%  secara year  on  year . Selanjutnya  jika  melihat  laba  bersih  perusahaan  batu  bara  di  Indonesia,  terjadi  peningkatan hingga 342% pada triwulan tiga tahun 2021. Kejadian ini biasa disebut dengan windfall profit , yaitu dimana terdapat suatu kejadian yang tidak dipengaruhi oleh pelaku usaha ( Baunsgaard & Vernon,  2022).  Seperti  dalam  kejadian  dalam  penelitian  ini,  pengusaha  batu  bara  tidak melakukan hal yang membuat harga batu bara melonjak melainkan kejadian lain di luar kendali perusahaan  tambang  batu  bara  yang  memaksa  harga  batu  bara  untuk  melonjak.  Di  sisi  lain, penerimaan  pajak  dalam  negeri  Indonesia  tahun  2020  dan  2021  mengalami  penurunan  jika dibandingkan dengan tahun 2019 (BPS, 2022). Penurunan ini menandakan adanya penurunan pendapatan masyarakat Indonesia yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19.
Berkaitan dengan ketimpangan tersebut, pajak yang memiliki fungsi sebagai redistribusi pendapatan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan terkait pemulihan ekonomi negara (Nusantari & Swasito, 2019). Sehingga atas lonjakan pendapatan pengusaha batu bara yang tidak terduga yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dunia seharusnya dapat dipajaki.  Salah  satu  instrumen  pemajakan  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  Indonesia adalah  penerapan windfall  tax . Windfall  tax merupakan  pemajakan  yang  dikenakan  atas windfall profit ( Baunsgaard & Vernon, 2022). Artinya, pendapatan pengusaha batu bara yang dipengaruhi  oleh  lonjakan  harga  akan  dikenakan  pajak  penghasilan  berupa windfall  tax . Terdapat  beberapa cara  dalam  memperhitungkan dasar pengenaan pajak (DPP) atas windfall tax . Enache (2022) dalam tulisannya yang memuat penerapan windfall tax di Eropa menuliskan beberapa  cara  dalam  menetapkan  DPP  atas windfall  tax .  Cara  pertama  adalah  dengan mengurangkan pendapatan bulan terutang pajak dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian  cara  berikutnya  adalah  menentukan  nilai  batas  dimana  penghasilan  tersebut dianggap  sebagai windfall  profit .  Selain  itu  juga  dapat  dengan  cara  tidak  menentukan  DPP,
melainkan  menetapkan  pungutan  atas  barang  ekspor  yang  menjadi  sumber windfall  profit seperti yang telah dilakukan di India (ET Online, 2022).
Penelitian Lundstøl & Isaksen (2018) menemukan bahwa bukti empiris menunjukkan rezim pajak pertambangan 2008 yang terjadi di Zambia, dapat dipahami dan dibenarkan dari sudut pandang ekonomi, mengingat sifat negara dan perusahaan tembaga. Sementara itu, Rao (2018)  menemukan  bahwa  meningkatnya  produksi  minyak  AS  telah  memicu  perdebatan tentang pengenaan pajak baru atas minyak. Tidak ada bukti pergeseran spasial produksi untuk meminimalkan  kewajiban  pajak.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  pajak  mengurangi  produksi dalam negeri pada 1980-an, dan respons sebagian besar datang dari sumur yang terus memompa minyak, tetapi dengan laju yang berkurang.
Adapun  Lazzari  (2006)  menjelaskan  bahwa Windfall  Profit  Tax (WPT)  sebenarnya adalah cukai, bukan pajak keuntungan, dikenakan pada perbedaan antara harga pasar minyak dan harga dasar yang disesuaikan. Sementara sebagian besar minyak yang diproduksi di dalam negeri dikenakan pajak (sekitar 2/3 pada tahun 1985), 1/3 sisanya dibebaskan dari pajak adalah signifikan (1,3 miliar barel  pada tahun 1985,  atau 360.000 barel  per hari). Pendapatan kotor $ 80 miliar dihasilkan oleh WPT antara tahun 1980 dan 1988 secara signifikan kurang dari $393 miliar diproyeksikan. Karena pengurangan WPT terhadap pajak penghasilan, pendapatan WPT bersih kumulatif sekitar $38 miliar, jauh lebih kecil dari $175 miliar diproyeksikan. Laporan ini  menyajikan  perkiraan  jumlah  minyak  yang  hilang  produksi  1980-1986  karena  WPT  di bawah  tiga  harga  pasokan  alternative  tanggapan,  mencerminkan  tiga  asumsi  yang  berbeda tentang elastisitas harga dari fungsi pasokan minyak dalam negeri, faktor kritis (statistik) dalam memperkirakan kehilangan produksi minyak dan ketergantungan impor yang meningkat. Dari tahun 1980 hingga 1988, WPT mungkin telah berkurang produksi minyak dalam negeri berkisar antara 1,2% hingga 8,0% (320 hingga 1.269 juta barel). Ketergantungan pada minyak impor tumbuh antara 3% dan 13%. Pajak itu dicabut pada tahun 1988 karena (1) itu merupakan beban administrasi  Internal  Revenue  Service  (IRS),  (2)  merupakan  beban  kepatuhan  bagi  industri minyak, (3) karena harga minyak yang rendah, the pajak menghasilkan sedikit atau tidak ada pendapatan pada tahun 1987 dan 1988, dan (4) itu membuat  Amerika  lebih tergantung  pada minyak asing. Keadaan industri minyak AS yang tertekan setelah 1986 juga berkontribusi pada keputusan pencabutan.
Lazzari  (2006)  juga  menjelaskan  bahwa  mengembalikan Windfall  Profit  Tax (WPT) akan mengurangi rejeki tak terduga industri minyak karena harga minyak mentah dan minyak bumi  yang  tinggi  tetapi  dapat  memiliki  beberapa  kerugian  ekonomi  efek.  Jika  dikenakan sebagai  cukai,  WPT  akan  meningkatkan  produksi  biaya  marjinal  dan  diharapkan  dapat mengurangi produksi minyak dalam negeri dan meningkatkan tingkat minyak impor, yang saat ini  mencapai  hampir  60%  dari  permintaan.  Harga  minyak  mentah  tidak  akan  cenderung meningkatkan. Beberapa telah mengusulkan pajak cukai baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diproduksi di dalam negeri minyak impor sebagai cara untuk mengurangi dampak negatif  impor  minyak  bumi  ketergantungan.  WPT  berbasis  luas  seperti  itu  akan  cenderung mengurangi ketergantungan impor, tetapi itu akan menyebabkan harga minyak mentah lebih tinggi dan kemungkinan keuntungan industri minyak, secara potensial merusak tujuan awalnya. Karena pajak keuntungan perusahaan murni relative netral dalam jangka pendek - sedikit, jika ada, efek harga dan output terjadi karena biaya produksi marjinal tidak berubah dalam jangka
pendek.  Opsi  yang  memungkinkan  adalah  menjadi  pendapatan  tambahan  perusahaan  pada operasi hulu produsen minyak mentah. Pajak seperti itu yang akan menutup rejeki tak terduga baru-baru ini dengan ekonomi yang tidak terlalu merugikan efek; impor tidak akan meningkat karena produksi dalam negeri akan tetap tidak berubah. Dalam jangka panjang, pajak semacam itu adalah pajak atas modal; mengurangi tingkat pengembalian, sehingga mengurangi pasokan modal ke industri minyak.
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah Indonesia dapat menerapkan pengenaan pajak dengan skema windfall tax atas pendapatan yang dihasilkan oleh pengusaha batu  bara  pada  tahun  2021  hingga  2022  yang  mana  pada  tahun  tersebut  merupakan  puncak pandemi Covid-19 yang berimbas pada penurunan perekonomian negara. Sehingga penelitian ini  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  dasar  pertimbangan  pemerintah  dalam  pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan windfall profit yang dinikmati oleh perusahaan tambang batu bara di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA
Terdapat beberapa penelitian yang membahas windfall tax atau excess profit tax namun secara spesifik belum ada penelitian yang menyorot pengenaan windfall tax atas penjualan atau keuntungan dari energi batu bara. Sehubungan dengan pertimbangan pengenaan windfall tax , penelitian yang dilakukan oleh Hebous et al (2022) menjelaskan bahwa terdapat sebuah kasus untuk  memajaki  kelebihan  atau  rejeki  tak  terduga  ( windfall )  untuk  memenuhi  kebutuhan pembiayaan  yang  luar  biasa,  sementara  juga  mendukung  hubungan  sosial,  selama  pandemi global  dan  sekarang  selama  episode  lonjakan  harga  energi  setelah  invasi  Rusia  di  Ukraina. Adapun penelitian yang dilakukan oleh United Nation (2022) dalam sebuah Executive Summary menyebutkan  bahwa  menanggapi  lonjakan  harga  energi,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan lainnya  menyerukan  pajak  tak  terduga  ( windfall  tax )    atas  minyak  dan  gas  perusahaan. Penelitian  lainnya  yang  mengungkapkan  pentingnya  mengenakan  pajak  atas  kejadian  yang tidak terduga ini diungkapkan oleh Baunsgaard dan Vernon (2022)  yang menyatakan bahwa secara intuitif, keuntungan tak terduga muncul dari peristiwa tak terduga yang tidak terpengaruh oleh tindakan atau keputusan investor. Contoh nyatanya adalah lonjakan harga komoditas yang menguntungkan hasil usaha setelah keputusan investasi dibuat (Baunsgaard dan Vernon, 2022). Fakta  bahwa  keuntungan  yang  direalisasi  ternyata  lebih  tinggi  dari  yang  diantisipasi  atau diperhitungkan  sebelumnya  pada  saat  keputusan  investasi  memang  tidak  dapat  terlepas  dari faktor keberuntungan.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan data studi literatur. Teknik  studi literatur dalam  penelitian ini dilakukan untuk dapat  mencapai  tujuan  penelitian  dengan  cara  mempelajari  teori  yang  relevan,  penelitian terdahulu, serta bagaimana penerapan kebijakan windfall tax yang telah dilakukan di Indonesia maupun di negara lain.

## EDUCORETAX

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbandingan pendapatan dan laba bersih perusahaan tambang batu bara sebelum dan saat pandemi Covid-19
Salah satu cara untuk melihat seberapa besar peningkatan keuntungan suatu perusahaan dapat  dilihat  dari Net  Profit  Margin (NPM).  NPM  merupakan  rasio  yang  dihitung  dengan memperhitungkan  laba  setelah  pajak  terhadap  terhadap  penjualan.  Artinya,  NPM  juga  dapat menunjukkan  seberapa  efektif  sebuah  perusahaan  dapat  melakukan  penjualan  dan mengendalikan biaya (Ikhsan, 2009 dalam Bionda & Mahdar, 2017). Selanjutnya, perusahaan tambang batu bara yang memiliki produksi terbesar di Indonesia selama tahun 2021 terdiri dari PT  Bumi  Resources,  PT  Adaro  Energy,  PT  Bayan  Resources,  PT  Indika  Energy,  PT  Dian Swastika,  PT  Bukit  Asam,  dan  PT  Indo  Tambangraya  (Pahlevi,  2022).  PT  Bumi  Resources sebagai produsen terbesar tercatat berhasil memproduksi batu bara sebesar 78,8 juta ton pada tahun  2021.  Berdasarkan  data  ekspor  batu  bara  Indonesia  pada  laman  BPS,  jumlah  tersebut telah mewakili hampir 20% jumlah ekspor secara keseluruhan yang mencapai 345,5 juta ton pada tahun 2021. Berdasarkan keterangan tersebut, berikut tabel data NPM tujuh perusahaan- perusahaan tersebut dari tahun 2018 hingga tahun 2022 triwulan III:
Tabel 1. NPM Tujuh Perusahaan Tambang batu bara tahun 2018 - 2022 (Q3)
No Nama Perusahaan 2018 2019 2020 2021 2022 Q3 1 PT Bumi Resources 14,23% 0,85% -42,68% 22,16% 27,51% 2 PT Adaro Energy 13,19% 12,58% 6,25% 25,76% 36,67% 3 PT Bayan Resources 31,27% 16,83% 24,69% 44,38% 51,00% 4 PT Indika Energy 3,30% 0,18% -5,70% 2,06% 12,33% 5 PT Dian Swastatika 6,79% 4,30% -3,84% 12,26% *20,10% 6 PT Bukit Asam 24,19% 18,54% 13,90% 27,47% 32,76% 7 PT Indo Tambangraya 12,89% 7,37% 3,19% 22,89% 34,15% Rata-rata 15.12% 8.66% -0.60% 22.43% 30.65%
Sumber: diolah dari laporan tahunan tiap perusahaan keterangan: * merupakan laporan keuangan triwulan II
Berdasarkan  tabel  1,  rata-rata  NPM  perusahaan  tersebut  mengalami  lonjakan pendapatan pada tahun 2021 dan kemudian meningkat lebih tinggi lagi di tahun 2022 kuartal III. Hal ini berarti bahwa kejadian windfall profit memang terjadi. Dengan dibuktikan melalui lonjakan  signifikan  NPM  tersebut  menandakan  pula  bahwa  omzet  perusahaan  tambang  batu

## EDUCORETAX
bara  tersebut  berada  jauh  di  atas  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  melakukan  produksi  dan penjualan.
Adapun  kinerja  beberapa  perusahaan  tambang  batu  bara  mengalami  pertumbuhan keuntungan atau laba bersih yang cukup signifikan sejak kuartal pertama tahun 2021 hingga kuartal ketiga tahun 2022. Untuk mengetahui perbandingan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan batu bara dari kenaikan harga batu bara, akan disajikan tabel sebagai berikut :
Tabel 2. Perbandingan Keuntungan Bersih Perusahaan Tambang Batu Bara
Sumber : diolah dari idnfinancial.com
Berdasarkan Tabel 2, secara umum ketujuh perusahaan tambang batu bara yakni T Bumi Resources, PT Adaro Energy, PT Bayan Resources, PT Indika Energy, PT Dian Swastika, PT Bukit Asam, dan PT Indo Tambangraya mencatatkan kenaikan keuntungan bersih dari periode Q1 2021 hingga Q3 2022. Adapun laba terbesar diperoleh oleh PT Bayan Resource dari kuartal pertama 2021 hingga kuartal keempat tahun 2021 diikuti oleh PT Adaro yang juga memperoleh laba terbesar sejak Q1 tahun 2022 hingga Q3 tahun 2022. Sedangkan secara nominal, PT Harum Energy memperoleh laba terendah pada periode yang sama. Untuk mempermudah melihat tren kenaikan  laba  atau  keuntungan  bersih  dari  adanya  kenaikan  harga  batu  bara,  akan  disajikan grafik sebagai berikut :
Grafik 1. Tren Kenaikan Laba Perusahaan Batu Bara
Sumber : diolah dari idnfinancial.com
Berdasarkan Grafik 1 dapat disimpulkan bahwa sejak tahun awal tahun 2021 keempat perusahaan tambang batu bara tersebut mengalami tren kenaikan keuntungan bersih walaupun sempat mengalami penurunan pada kuartal pertama tahun 2022 yang kemudian diikuti dengan kenaikan  laba  bersih  pada  periode-periode  berikutnya.  Kenaikan  laba  tersebut  salah  satunya
disebabkan oleh kenaikan harga batu bara dunia seperti yang disajikan pada grafik 2 berikut ini. Rencana terkait pengenaan pajak tak terduga yang diterima oleh perusahaan batu bara di Indonesia dinilai sudah tepat mengingat terdapat kenaikan keuntungan bersih yang jumlahnya signifikan.
Grafik 2. Perkembangan Harga Batu Bara Dunia
Sumber : Internship Report Kemenkeu
Berdasarkan  grafik  2,  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  awal  tahun  2022  hingga  akhir Agustus  2022  ( year  to  date/ytd )  telah  terjadi  kenaikan  harga  batu  bara  sebesar  152  persen. Harga batu bara dengan waktu terkini berdasarkan data pada Grafik 2 yakni pada Agustus 2022 masih berada di kisaran USD 419,4 per ton.

## Penerapan windfall tax di negara lain
Terkait  dengan  adanya windfall  profit di  tahun  2021,  telah  banyak  negara  yang menerapkan  skema  perpajakan windfall yang  berlaku  surut.  Bersumber  dari  laman Tax Foundation , Enache (2022) menyampaikan bagaimana Eropa menerapkan windfall tax . Yunani menerapkan skema windfall  tax terhadap produsen energi  tertentu  pada Mei  2022 atas masa pajak Oktober 2021 hingga Juni 2022. Tarif yang ditetapkan atas pemajakan ini adalah 90% dengan  dasar  pengenaan  pajak  (DPP)  yang  dihitung  dengan  cara  menghitung  selisih  lebih antara keuntungan pada masa pajak terutang dan keuntungan pada masa pajak  yang sama di tahun  sebelumnya.  Kemudian  United  Kingdom  (UK)  juga  menerapkan  skema  perpajakan windfall pada perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di UK dan landas kontinental UK. Skema tersebut ditetapkan pada 11 Juli 2022 dan diterapkan atas keuntungan sejak 26 Mei 2022 hingga  31  Desember  2025.  Tarif  yang  ditetapkan  adalah  25%  keuntungan  yang  tidak diinvestasikan  ke  UK  dan  akan  dinaikkan  menjadi  35%  pada  Januari  2023  (Guceri,  2022). Selain  Eropa,  India  juga  menerapkan  skema  perpajakan windfall .  ET  Online  (2022) menyebutkan bahwa India mengenakan windfall tax atas ekspor bahan bakar avtur dan diesel serta  atas  produsen  minyak  domestik.  Berbeda  dengan  Eropa  yang  menggunakan  tarif ad valorem , India menggunakan tarif spesifik dalam skema ini. 5 Rupee per liter dikenakan atas ekspor  avtur,  10  Rupee  per  liter  dikenakan  atas  ekspor  diesel,  dan  10.500  Rupee  per  ton dikenakan atas ekspor minyak oleh produsen minyak domestik.
Dalam  menetapkan  dan  menerapkan  kebijakan  skema  perpajakan windfall tersebut, terdapat  alasan  dan  tujuan  yang  mendasarinya.  Yunani  menetapkan  tarif  sebesar  90%  atas windfall profit karena pada saat itu, setiap rumah tangga di Yunani berada di bawah tekanan
kenaikan inflasi yang tertinggi selama 30 tahun terakhir. Sehingga, pengenaan windfall tax ini akan  ditujukan  untuk  mensubsidi  tagihan  energi  tiap  rumah  tangga  yang  meningkat  akibat inflasi (Demars, 2022). Pemerintah Yunani sendiri mengidentifikasi terdapat potensi windfall profit sebesar 375 juta euro pada masa pajak Oktober 2021 hingga Juni 2022 (Karolina, 2022).
Kemudian  UK  menetapkan  tambahan  tarif  sebesar  25%  atas  penghasilan  perusahaan migas karena adanya lonjakan harga pada komoditas tersebut dan atas hasil pungutan tambahan tersebut  akan digunakan untuk  subsidi  tagihan energi  bagi  konsumen  yang kesulitan. Dalam penerapannya,  perusahaan-perusahaan  migas  di  UK  melakukan  penolakan  dengan  beberapa alasan salah satunya pajak dalam keadaan normal yang dibayar sudah dua kali lipat lebih besar dibandingkan perusahaan lain dan dianggap penerapan pungutan tambahan ini dilakukan untuk keuntungan  tahun  lalu  yang  mana  masih  belum  terencana  dalam  laporan  keuangan  oleh perusahaan.  Namun,  pemerintah  UK  menganggap  bahwa  pengenaan  pungutan  tambahan dengan skema windfall tax ini sudah rasional karena banyak warga negara yang berpenghasilan rendah mengalami kesulitan karena keadaan global. Di sisi lain, windfall profit yang dialami oleh  perusahaan  migas  dianggap  bukan  berasal  dari  usaha  perusahaan  tersebut,  melainkan keuntungan dari sebuah bencana (Jacobs, 2022).
India  tercatat  mengalami trade  deficit yang  cukup  tinggi  yang  menyebabkan  Rupee melemah disaat harga minyak mentah mengalami lonjakan harga karena konflik yang terjadi pada Rusia dan Ukraina. Ditambah lagi pemerintah telah melakukan peningkatan belanja pada sektor  makanan  dan  pupuk  setelah  melakukan  pemotongan  cukai.  Untuk  itu,  selain  untuk menambah  pendapatan  negara,  penerapan windfall  tax juga  ditujukan  agar  para  eksportir minyak  mentah  lebih  mempertimbangkan  untuk  melakukan  pengolahan  minyak  mentah  di dalam  negeri  dan  mencukupi  kebutuhan  minyak  mentah  domestik  karena  terdapat  pungutan tambahan atas ekspor minyak mentah yang menyebabkan kenaikan harga minyak mentah India. Tujuan  pemerintah  tersebut  tercermin  dengan  adanya  pengecualian  pengenaan  pungutan tambahan  atas  minyak  yang  telah  diolah  dan  hanya  55%  produknya  yang  dilakukan  ekspor (Timesofindia.com, 2022).
Berdasarkan  ketiga  negara  tersebut, windfall  tax diterapkan  karena  ada  lebih  banyak pihak yang dirugikan dibandingkan yang diuntungkan atas terjadinya suatu peristiwa. Windfall tax yang diterapkan akan dibenarkan jika memiliki tujuan yang benar, bukan untuk menambah penerimaan pajak semata melainkan untuk pendistribusian pendapatan pihak yang diuntungkan kepada pihak yang dirugikan dan mengalami kesulitan. Artinya terdapat earmarking yang jelas atas pungutan tambahan yang terapkan.

## Kondisi eksisting pungutan negara atas usaha batu bara di Indonesia
Pengenaan pajak atau pungutan terhadap penghasilan atau keuntungan atas usaha batu bara  sebenarnya  sudah  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  yang  terbaru  yakni  PP  Nomor  15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan & PNBP Usaha Tambang batu bara (PP 15 Tahun 2022) dan PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PP 26 Tahun 2022). Pasal 2 PP 15 Tahun 2022 mengatur secara spesifik subjek “Pengusaha batu bara” yang dimaksud, yakni:
1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
3) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
4) Pemegang  Perjanjian  Karya  Pengusahaan  Pertambangan  batu  bara  (PKP2B)  yang  dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban PPh berdasarkan PKP2B dimaksud, dan
5) Pemegang PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
Sedangkan jika ditinjau dari sisi objeknya, yang menjadi objek pajak di bidang Usaha Pertambangan menurut Pasal 4 ayat (1) PP 15 Tahun 2022 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di bidang Usaha Pertambangan sehubungan dengan penghasilan dari usaha dan penghasilan dari luar usaha dengan nama dan dalam bentuk  apapun. Adapun atas objek pajak di bidang Usaha Pertambangan tersebut menjadi dasar untuk dikenakan pungutan negara berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pungutan negara berupa PPh secara spesifik merupakan jenis PPh Badan dengan tarif 22% yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pengusaha batu bara, baik yang berasal dari usaha batu bara itu sendiri maupun yang berasal dari luar usaha. Pasal 4 ayat (2) PP 15 Tahun 2022 secara eksplisit menyebutkan bahwa penghasilan dari usaha batu bara merupakan  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  dari  penjualan  atau  pengalihan  hasil produksi.  Selanjutnya  pada  ayat  (3),  dirinci  lebih  lanjut  mengenai  perhitungan penjualan/pengalihan  hasil  produksi  sebagai  dasar  perhitungan  PPh  Badan,  yaitu  harus menggunakan harga yang lebih tinggi antara
1) Harga yang lebih rendah antara harga patokan batu bara atau indeks harga batu bara pada saat transaksi (yaitu Harga batu bara Acuan/HBA yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral), dan
2) Harga sesungguhnya/seharusnya yang diterima/diperoleh penjual.
Harga patokan batu bara pada saat transaksi merupakan harga patokan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang mineral dan batu bara. Dalam hal batu  bara  tidak  mempunyai  harga  patokan  batu  bara  atau  indeks  harga  batu  bara,  harganya dihitung  menggunakan  harga  sesungguhnya  atau  seharusnya  yang  diterima  atau  diperoleh penjual. Adapun nilai dari indeks harga batu bara dapat mengacu pada:
1) Indonesian Coal Index/ Argus Coalindo;
2) New Castle Export Index;
3) Globalcoal New Castle Index;
4) Platts Index;
5) Energy Publishing Coking Coal Index;
6) IHS Market Index ; dan/atau
7) Indeks harga lain yang digunakan oleh kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dalam penetapan HBA.
Sementara itu, pungutan negara berupa PNBP dirinci dalam beberapa jenis, yang dimuat dalam PP 15 Tahun 2022 dan PP 26 Tahun 2022, yang meliputi:
1) Iuran Tetap Usaha Pertambangan
2) Iuran Hasil Produksi (Royalti Pemerintah), dan
3) PNBP atas Hasil Penjualan batu bara
Penetapan tarif untuk ketiga jenis PNBP diatur lebih lanjut dalam PP 15 Tahun 2022 dan lampiran PP 26 Tahun 2022, dengan variasi tarif yang didasarkan pada jenis kegiatan dan jenis produksi hasil tambang batu bara itu sendiri.
Volume 3 No.1, 2023
Tabel 1. Tarif Iuran Tetap Usaha Pertambangan Mineral dan batu bara
Jenis Iuran Tetap Satuan Tarif IUP dan IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan batu bara per ha per tahun Rp30.000 IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan batu bara per ha per tahun Rp60.000 Sumber: Lampiran PP 26 Tahun 2022
Iuran Tetap sebagaimana dimuat dalam Tabel 1 merupakan iuran yang bersifat flat rate yang  harus  ditanggung  dan  disetorkan  oleh  pengusaha  batu  bara  kepada  negara  berdasarkan tahapan produksi batu bara yang sedang berlangsung. Secara umum, iuran tetap tersebut tidak berkenaan  dengan  kuantitas  produksi  yang  dihasilkan  oleh  pengusaha  batu  bara,  melainkan hanya sebagai pembayaran dengan nominal tetap atas penggunaan lokasi pertambangan batu bara itu sendiri.

## Tabel 2. Tarif Iuran Hasil Produksi (Royalti Pemerintah)
Jenis Iuran Hasil Produksi (Royalti Pemerintah) Satuan Tarif
a. Batu bara (Open Pit)
1) Tingkat Kalori ≤ 4.200 Kkal/Kg ( gross air received)
a) HBA < USD70 per ton 5% dari Harga b) USD70 ≤ HBA < USD90 per ton 6% dari Harga c) HBA ≥ USD90 per ton 8% dari Harga 2) Tingkat Kalori > 4.200- 5.200 Kkal/Kg ( gross air
received) a) HBA < USD70 per ton 7% dari Harga b) USD70 ≤ HBA < USD90 per ton 8,5% dari Harga c) HBA ≥ USD90 per ton 10,5% dari Harga 3) Tingkat Kalori ≥ 5.200 Kkal/Kg (gross air received)
a) HBA < USD70 per ton 9,5% dari Harga b) USD70 ≤ HBA < USD90 per ton 11,5% dari Harga c) HBA ≥ USD90 per ton 13,5% dari Harga
b. Batu bara (Underground)
1) Tingkat Kalori ≤ 4.200 Kkal/Kg ( gross air received) a) HBA < USD70 per ton 4% dari Harga b) USD70 ≤ HBA < USD90 per ton 5% dari Harga c) HBA ≥ USD90 per ton 7% dari Harga 2) Tingkat Kalori > 4.200- 5.200 Kkal/Kg ( gross air
received) a) HBA < USD70 per ton 6% dari Harga b) USD70 ≤ HBA < USD90 per ton 7,5% dari Harga c) HBA ≥ USD90 per ton 9,5% dari Harga
3) Tingkat Kalori ≥ 5.200 Kkal/Kg (gross air received)
a) HBA < USD70 per ton 8% dari Harga b) USD70 ≤ HBA < USD90 per ton 10,5% dari Harga c) HBA ≥ USD90 per ton 12,5% dari Harga Sumber: Lampiran PP 26 Tahun 2022 Tabel 3. Tarif PNBP atas Hasil Penjualan batu bara Jenis PNBP atas Hasil Penjualan batu bara Tarif 1) HBA < USD70 per ton 14% dari harga jual, dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan BMN eks PKP2B dari hasil produksi per ton 2) HBA ≥ USD70 per ton sampai dengan < USD80 per ton 17% dari harga jual, dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan BMN eks PKP2B dari hasil produksi per ton 3) HBA ≥ USD80 per ton sampai dengan < USD90 per ton 23% dari harga jual, dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan BMN eks PKP2B dari hasil produksi per ton 4) HBA ≥ USD90 per ton sampai dengan < USD100 per ton 24% dari harga jual, dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan BMN eks PKP2B dari hasil produksi per ton 5) HBA ≥ USD100 per ton
28% dari harga jual,
dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif
pemanfaatan BMN eks PKP2B dari hasil produksi per ton Sumber: PP 15 Tahun 2022
Iuran Hasil Produksi  sebagaimana ditunjukkan dalam  Tabel  2 merupakan iuran  yang berkaitan  langsung  dengan  kuantitas  produksi  pengusaha  batu  bara.  Adapun  tarif  yang digunakan untuk perhitungan iuran hasil produksi didasarkan pada jenis pertambangan (open pit  atau  underground),  tingkat  kalori  hasil  produksi,  dan  HBA.  Nominal  tertinggi  dari  HBA yang termuat dalam Tabel 2 adalah sebesar USD 90. Selain itu, perhitungan iuran hasil produksi tersebut dilakukan secara progresif.
PNBP  atas  Hasil  Penjualan  Batu  bara  dalam  Tabel  3  merupakan  PNBP  yang  harus disetorkan ke kas  negara atas penjualan batu  bara  yang dilakukan. Adapun tarif PNBP hasil penjualan batu bara didasarkan pada HBA. Nominal tertinggi dari HBA yang termuat dalam Tabel 3 adalah sebesar USD 100.
Komparasi tarif pengenaan pungutan negara dengan Harga Batu bara Acuan (HBA) dan harga batu bara dunia
Grafik 3. HBA Januari 2022-Januari 2023
Sumber: Kementerian ESDM
Grafik  3  menunjukkan  tren  pergerakan  HBA  yang  dipatok  oleh  Kementerian  ESDM setiap bulan. Pada triwulan pertama tahun 2022, HBA cenderung berada pada kisaran USD 150 - USD 200 per ton. Namun angka tersebut kemudian terus naik pada triwulan kedua dan ketiga tahun 2022, hingga mencapai puncak HBA tertinggi yaitu USD 330,97 per ton pada Oktober 2022. Sisa triwulan keempat ditutup dengan sedikit penurunan pada HBA, namun kemudian dibuka kembali naik pada awal tahun 2023.
Sementara itu, PP 15 Tahun 2022 dan PP 26 Tahun 2023  yang di dalamnya terdapat klausul  tarif  pungutan  PNBP  baru  saja  berlaku  berturut-turut  pada  18  April  2022  dan  14 September 2022. Lapisan tarif tertinggi pungutan PNBP atas batu bara, terutama yang termuat dalam lampiran PP 26 Tahun 2022 “hanya” mampu menjangkau hingga HBA USD 90 per ton (sebagaimana  tertera  dalam  Tabel  2.  Kebaruan  kedua  regulasi  tarif  tersebut  tidak  mampu
mengimbangi kenaikan HBA dan menyisakan ruang atau gap yang tidak mampu menangkap momentum tingginya harga batu bara acuan di sepanjang tahun 2022 hingga awal tahun 2023.
Jika harga HBA meningkat cukup drastis, maka dapat diindikasikan bahwa harga batu bara dunia berada di atas angka HBA yang ditetapkan Kementerian ESDM. Hal ini dibuktikan dengan data harga batu bara yang dirilis oleh Trading Economics sebagaimana berikut:
Grafik 4. Harga batu bara Dunia Januari 2022-Januari 2023
Sumber: Trading Economics
Jika  diperhatikan  kembali,  pola  pergerakan  HBA  cenderung  mengikuti  pergerakan harga batu bara dunia. Namun begitu, nominal harga batu bara dunia jauh lebih tinggi dibanding HBA yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Kesenjangan antara HBA dan harga batu bara dunia, serta kesenjangan antara lapisan tertinggi dari tarif progresif pungutan PNBP atas batu bara  dengan  harga  batu  bara  (baik  HBA  maupun  harga  batu  bara  dunia)  dapat  berpotensi menimbulkan moral hazard di kalangan pengusaha batu bara. Bentuk moral hazard tersebut adalah kecenderungan untuk memilih melakukan ekspor ke luar negeri ketimbang melakukan penjualan secara domestik di dalam negeri. Kecenderungan pemilihan tersebut karena terdapat perbandingan  manfaat  yang  lebih  banyak  didapatkan  jika  batu  bara  tersebut  diekspor, diantaranya: harga transaksi yang lebih tinggi dan bebas pungutan PNBP.
Dari uraian di atas, maka secara umum terdapat dua isu utama dari kesenjangan antara HBA dan harga batu bara dunia serta kesenjangan antara lapisan tarif tertinggi pungutan dan harga batu bara. Pertama “timing ” yang kurang tepat dalam penetapan PP 15 Tahun 2022 dan PP 26 Tahun 2022. Meskipun kedua PP tersebut baru berlaku pada April dan Agustus 2022, namun  dapat  dipastikan  bahwa  penyusunan  regulasi  tersebut  dilakukan  berbulan-bulan sebelumnya.  Sebagai  contoh,  jika  kedua  PP  tersebut  disusun  pada  awal  tahun  2022,  maka benchmark yang  digunakan  sebagai  dasar  penetapan  tarif  adalah  harga  batu  bara  pada  awal tahun. Sementara harga batu bara pada awal tahun 2022 merupakan harga terendah di sepanjang tahun  tahun  2022.  Akibatnya,  tarif  yang  ditetapkan  pada  kedua  PP  tersebut  menjadi under-

## EDUCORETAX
estimated . Selain itu, terdapat risiko yang harus ditanggung dari under-estimated tarif tersebut dalam bentuk opportunity cost atas momentum penerimaan negara yang hilang.
Kedua,  atas under-estimated tarif  pungutan  tersebut,  terdapat  potensi moral  hazard yang  dapat  dilakukan  oleh  para  pengusaha  batu  bara.  Para  pengusaha  batu  bara  yang berorientasi  pada  profit  cenderung  akan  melakukan  keputusan  yang  dianggap  paling menguntungkan. Dan dari penjelasan mengenai ketimpangan harga sebelumnya, jelas bahwa kondisi  yang lebih menguntungkan  adalah ketika pengusaha batu  bara melakukan ekspor ke luar  negeri.  Ekspor  yang  tidak  terkendali  akan  merembet  pada  masalah  baru,  yaitu  potensi kelangkaan komoditas batu bara untuk mencukupi kebutuhan domestik.

## Pengenaan windfall tax terhadap batu bara
Dari  uraian  pembahasan  di  atas,  diketahui  bahwa  di  sepanjang  tahun  2022  para pengusaha batu bara secara nyata mendapatkan keuntungan dari melonjaknya harga batu bara dunia. Keuntungan tersebut -yang merupakan windfall profit , dibuktikan dengan kenaikan laba yang signifikan pada laporan keuangan. Namun di sisi lain, momentum windfall profit tersebut tidak  dapat  ditangkap  dan  dimanfaatkan  untuk  menambah  pundi-pundi  penerimaan  negara, mengingat regulasi terbaru atas pengenaan pungutan batu bara ternyata under-estimated . Lebih lanjut, terdapat risiko  yang harus dimitigasi selain hilangnya momentum penerimaan negara, yaitu  potensi moral  hazard oleh  oknum  pengusaha  batu  bara  yang  hanya  memikirkan keuntungan.
Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut, serta dengan keadaan harga batu bara  dunia  yang  masih  berada  dalam  rentang  USD  300-400  per  ton,  pemerintah  seharusnya dapat meraup windfall income melalui pemajakan progresif atas ekspor batu bara. Pemajakan progresif atas ekspor ini dapat digunakan untuk menggantikan skema pemungutan PPh Pasal 22  ekspor  yang  berlaku  saat  ini.  Selain  mendapatkan  penerimaan,  pemajakan  progresif  atas windfall  profit ini  juga  dapat  menjadi  instrumen  pengendali  atau automatic  stabilizer dalam rangka menjamin ketersediaan komoditas batu bara yang diperlukan di dalam negeri.
Sebagai  ilustrasi,  dengan  menggunakan  data  ekspor  batu  bara  dari  BPS,  diketahui bahwa  pada  tahun  2021  total  ekspor  batu  bara  adalah  sebesar  345,24  juta  ton  dengan  nilai ekspor  mencapai  USD  26,53  miliar.  Dengan  kurs  JISDOR  sebesar  Rp14.287,  nilai  tersebut setara dengan Rp379,07 triliun. Saat ini, pungutan progresif yang dikenakan atas ekspor batu bara tersebut berupa Iuran Hasil Produksi dengan tarif tertinggi sebesar 13,5% dan PNBP atas Hasil Penjualan Batu bara dengan tarif tertinggi sebesar 28%. Selain itu, acuan pengenaan pajak yang  digunakan  adalah  HBA  dalam  rentang  US$70-US$90  untuk  Iuran  Hasil  Produksi  dan US$70-US$100 untuk PNBP atas Hasil Penjualan Batu bara. Jika tarif tertinggi tersebut, yaitu 28% dikenakan atas ekspor batu bara yang saat ini berada pada level harga US$377, maka: Potensi windfall tax = (harga batu bara dunia Januari 2023 - bracket HBA tertinggi) x volume ekspor x tarif usulan windfall tax
Potensi windfall tax = (USD 377 - USD 100) x 345,243 juta ton x 28%
Potensi windfall tax = USD 26.777.047.080
Potensi windfall tax = Rp 382,56 triliun.

## EDUCORETAX

## PENUTUP
Penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap penerapan windfall tax atas windfall profit yang secara nyata dinikmati oleh perusahaan tambang batu bara di Indonesia. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa penerapan windfall tax atas batu bara, khususnya atas ekspor  batu  bara  dapat  berperan  sebagai  instrumen  sumber  penerimaan  negara  sekaligus instrumen automatic stabilizer ketersediaan komoditas batu bara domestik. Windfall tax batu bara  sebagai  instrumen  sumber  penerimaan  negara  artinya windfall  tax ditujukan  untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari momentum kenaikan harga komoditas batu bara yang  terjadi  di  sepanjang  tahun  2022  hingga  awal  2023.  Sementara windfall  tax sebagai instrumen automatic  stabilizer ketersediaan  batu  bara  dalam  negeri  yaitu  peran windfall  tax sebagai alat kontrol atas risiko over-ekspor yang dilakukan oleh oknum pengusaha batu bara yang hanya memikirkan keuntungan.
Lebih lanjut sehubungan dengan praktik dalam pengenaan windfall tax akan berujung pada  dua  pilihan  yakni  apakah  pengenaanya  bersifat  sementara  ( temporary )  ataukah  akan dikenakan secara permanen.  Jika tujuannya hanya untuk  mengejar pendapatan, maka Excess Profit Tax (EPT) atau windfall tax dapat menjadi pajak tambahan yang sifatnya sementara dari pajak  penghasilan  perusahaan  yang  sudah.  Lebih  ambisius  lagi,  jika  tujuannya  adalah  untuk mewujudkan sebuah sistem yang efisien, EPT dapat diperkenalkan sebagai pintu masuk untuk pajak  efisien  permanen  menggantikan  korporasi  pajak  penghasilan  dalam  jangka  panjang. Terlepas  dari  desain  mana  yang  terpilih,  pemajakan  atas  keuntungan  berlebih  dapat menghasilkan potensi pendapatan pajak yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Baunsgaard,  M.  T.,  &  Vernon,  N.  (2022). Taxing  Windfall  Profits  in  the  Energy  Sector . International Monetary Fund.
Bionda, A. R., & Mahdar, N. M. (2017). Pengaruh gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia. Kalbisocio Jurnal Bisnis dan Komunikasi , 4 (1), 34-49.
BPS. (2022). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html. diakses pada 05-12-2022
Demars, A. (2022). Greece
Taxes Windfall Profits. Energynews. https://energynews.pro/en/Yunani-taxes-windfall- profits/#:~:text=Government%20assistance,this%20pan%2DEuropean%20energy%20cr isis.. Diakses 06-12-2022
Enache,  C.  (2022).  What  European  Countries  Are  Doing  about  Windfall  Profit  Taxes.  Tax Foundation. https://taxfoundation.org/windfall-tax-europe/. Diakses pada 05-12-2022.
ESDM.  (2022).  Harga  Acuan.  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral. https://www.minerba.esdm.go.id/harga_acuan. diakses pada 05-12-2022.
ET Online. (2022).  India cuts windfall tax on crude oil to Rs 10,500 per tonne. The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/india-cuts- windfall-tax-on-crude-oil-to-rs-10500-per-tonne/articleshow/94254075.cms?from=mdr. Diakses pada 05-12-2022
Guceri, I. (2022). What is the UK energy windfall tax and why does it need to change?. World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2022/11/uk-energy-windfall- tax/#:~:text=The%20UK%20government%20has%20scaled,%C2%A314%20billion%2 0next%20year. Diakses 06-12-2022.
Hebous, S., Prihardini, D., & Vernon, N. (2022). Excess Profit Taxes: Historical Perspective and Contemporary Relevance.
IDN Financial. (2022). Companies
Financial Data. IDN Financial. https://www.idnfinancials.com/. diakses pada 06-12-2022
Jacobs, M. (2022). The case for a UK windfall tax on oil and gas giants is unanswerable. The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/11/uk-windfall-tax- oil-gas-bp-profits. Diakses 06-12-2022.
Johnson, M. (2022). Why  Have Coal  Prices Surged Since  Late 2020?. International  Banker. diakses pada 05-12-2022.
Karolina,  T.  (2022).  Greece  to  tax  power  firms  on  windfall  profits  from  higher  gas  prices. Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/greece-tax-power-firms-windfall- profits-higher-gas-prices-2022-11-03/. Diakses 06-12-2022
Kementerian  Keuangan.  (2022). Internship  Report  Kemenkeu  2022 . Slide  Paparan  Internal Kemenkeu.
Lazzari,  S.  (2006).  The  crude  oil  windfall  profit  tax  of  the  1980s:  Implications  for  current energy policy. Congressional Research Service.
Lundstøl,  O.,  &  Isaksen,  J.  (2018).  Zambia's  mining  windfall  tax  (No.  2018/51).  WIDER Working Paper.
Nusiantari,  D.,  &  Swasito,  A.  P.  (2019).  Peran  Penerimaan  Pajak  Dalam  Usaha  Pemerataan Pendapatan. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) , 3 (1).
Pahlevi, R. (2022).  Ini  Emiten Batu  Bara dengan Produksi  Terbesar di  Indonesia. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/10/ini-emiten-batu-bara-dengan- produksi-terbesar-di-indonesia. Diakses pada 05-12-2022.
Putra.  (2022).  Faisal  Basri  Sebut  Batu  Bara  Bikin  Cuan,  Ini  Laba  6  Emitennya.  CNBC Indonesia. diakses pada 05-12-2022.
Rao, N. L. (2018). Taxes and US oil production: Evidence from California and the windfall profit  tax.  American  Economic  Journal:  Economic  Policy,  10(4),  268-301. DOI: 10.1257/pol.20140483
Timesofindia.com. (2022). Explained: What is windfall profit tax and why has it been imposed on oil and gas companies.
The
Times Of India. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/explained-what-is-windfall- profit-and-why-has-it-been-imposed-on-oil-and-gas-
companies/articleshow/93919507.cms. Diakses 06-12-2022. Trading Economics. (2022). Coal. Trading Economics.
https://tradingeconomics.com/commodity/coal. diakses pada 05-12-2022