## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.33 54 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Penerapan Sanksi Praktik Bisnis Curang Sebagai Upaya Melindungi Konsume:

## Suatu Kajian Perbandingan Indonesia Dengan Brunei Darussalam
Arianisti zulhanita putri basry 1 , Febby Mutiara Nelson 2
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 28 Mei 2022 Publish : 05 Juli 2022 Consumer  protection  is  a  very  important  system  in  ensuring  the  safety  and  rights  of consumers  when  making  buying  and  selling  transactions  to  meet  their  daily  needs. Indonesia has established the Consumer Protection Law as the legal basis that applies as a  preventive  and  curative  way  to  protect  consumer  rights.  Like  Indonesia,  Brunei Darussalam  as  a  country  also  provides  several  regulations  regarding  consumer protection.  This  is  intended  as  an  effort  from  the  state  of  Brunei  Darussalam  itself  in guaranteeing and protecting all the people of Brunei Darussalam who act as consumers who  must  meet  their  needs.  So  this  journal  will  conduct  comparative  research  on sanctions regulations for violations in the field of consumer protection law in Indonesia and Brunei Darussalam as well as examples of the application of sanctions for violations in the field of consumer protection law in Indonesia and Brunei Darussalam.
Keywords:
Peraturan, Pengaturan Sanksi, Hukum perlindungan Konsumen
Indonesia, Hukum perlindungan Konsumen
Brunei
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 28 Mei 2022 Publis : 05 Juli 2022 Perlindungan konsumen merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam menjamin keselamatan  maupun  hak-hak  dari  konsumen  pada  saat  melakukan  transaksi  jual-beli guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan  konsumen  sebagai  landasan  hukum  yang  berlaku  sebagai  cara  preventif dan  kuratif  dalam  melindungi  hak  konsumen.  Seperti  halnya  Indonesia,  Brunei Darussalam  sebagai  sebuah  negara  juga  memberikan  beberapa  pengaturan  mengenai perlindungan konsumen. Hal ini ditujukan sebagai upaya dari negara Brunei Darussalam sendiri  dalam  menjamin  maupun  melindungi  seluruh  rakyat  Brunei  Darussalam  yang berperan sebagai konsumen.  Maka jurnal ini akan  melakukan penelitian perbandingan peraturan sanksi atas pelanggaran di bidang hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan  Brunei  Darussalam  serta  bagaimana  contoh  penerapan  sanksi  atas  pelanggaran  di bidang hukum perlindungan konsumen baik itu di Indonesia maupun di negara Brunei Darussalam
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Arianisti zulhanita putri basry Magister Hukum, Universitas Indonesia Email: Arianisti.s2ui.fh@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Saat  ini  kita  memasuki  zaman  yang  sudah  global  termasuk  juga  sistem  perdagangan dimuka bumi yang makin maju, hal itu terjadi karena kerjasama perdagangan antar negara-negara dan bangsa-bangsa, sehingga tidak terelakkan bakal memberikan pengaruh kepada praktis bisnis, diantaranya  kompetisi  yang  sengit  hingga  menuju  perlombaan  yang  tidak  adil  (unfair competition). Perlombaan tidak adil itu  bisa memancing pengusaha untuk  menciptakan produk dengan budget yang sangat minim dengan demikian mampu  memperoleh untung yang banyak. Tindakan begitu sangat dimaklumi jika ada etika dan hukum yang dilanggar. Tapi pada realitanya banyak  tindakan  usaha  yang  tidak  adil  dikerjakan  oleh  pengusaha  yang  menuju  ke  tindakan curang serta membuat konsumen mengalami kerugian.
Berbagai tindakan usaha curang yang kita kenali yaitu: satu, memakai barang mentah yang tidak sesuai mutunya dan berbahaya bagi fisik serta jiwa manusia. Dua, memberikan info  yang
salah  terkait  produk  yang  diproduksi  dan  mengakibatkan  pengguna  produk  tertipu  serta  rugi dikarenakan produk yang didapatkan tidak valid dengan info yang ada. Tiga, Pengusaha kadang menghasilkan produk yang bisa mengakibatkan pengaruh besar bagi alam dan sekitarnya, contoh racun/limbah yang bahaya buat kesehatan.
Praktek  usaha  tidak  adil  yang  lain  adalah  melalui  iklan/Promosi.  Iklan/promosi  sesuai gunanya  ialah  menghadirkan  barang  pada  pikiran  pengguna,  media  berkomunikasi  antara penghasil  untuk  memberitahukan  pesan/pengaruh  produk/jasa  yang  dihasilkan,  tetapi  pada realitanya  banyak  promo/iklan  yang  membuat  sesat  konsumennya.  Promo/iklan  yang disampaikan  tidak  sedikit  yang  sifatnya  memberikan  info  salah  atau  tidak  akurat  agar keuntungannya banyak meskipun tidak sesuai etik atau aturan. Praktik usaha  yang dibuat lewat promo/iklan bisa dilakukan secara beragam, misalnya memberitahukan sesuatu yang salah (false statement); menggunakan pendapat yang tidak benar dan tidak disertai kebenaran (puffery), serta sesuatu  yang  sesat  (mislead  statement).  Berkaitan  dengan  promo/iklan  curang,  bisa  berkenaan dengan  tipuan  mengenai  nilai  (deceptive  pricing)  serta  penipuan  dalam  dalam  bentuk  promo (deceptive promotion)
Di  Indonesia,  perlindungan  konsumen  merupakan  hal  yang  diperlukan  karena  pada dasarnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber  hukum  di  Indonesia,  mengamanatkan  bahwa  pembangunan  nasional  bertujuan  untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem  pembangunan  ekonomi  yang  demokratis  sehingga  mampu  menumbuhkan  dan mengembangkan  dunia  yang  memproduksi  barang  dan  jasa  yang  layak  dikonsumsi  oleh masyarakat.  Kedua,  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK).  Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Untuk memastikan kegiatan jual/beli berjalan mulus, apalagi dengan banyaknya kegiatan jual/beli yang dilakukan secara online e-commerce besar  seperti  tokopedia,  shopee,  bukalapak,  dan  lain  sebagainya,  maupun  kegiatan  konsumsi secara langsung.  Untuk  memastikan  kedudukan  konsumen tidak  didiskriminasi  oleh  produsen, maka  hadirlah  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen,  yaitu  UU  No  8  Tahun  1999.  Pada dasarnya hukum perlindungan konsumen berisi tentang keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya dalam bermasyarakat.
Seperti  halnya  Indonesia,  Brunei  Darussalam  sebagai  sebuah  negara  juga  memberikan beberapa  pengaturan  mengenai  perlindungan  konsumen.  Hal  ini  ditujukan  sebagai  upaya  dari negara  Brunei  Darussalam  sendiri  dalam menjamin maupun melindungi  seluruh  rakyat  Brunei Darussalam yang berperan sebagai seorang konsumen yang pastinya harus memenuhi kebutuhan- kebutuhannya.  Brunei  sendiri  telah  menerbitkan  peraturan  hukum  yang  mengatur  mengenai perlindungan konsumen, yaitu Consumer Protection (Fair Trading) Order, yang dikeluarkan pada tahun 2011. Peraturan ini mengatur banyak sekali poin-poin dalam hal perlindungan konsumen yaitu “unfair practices” atau praktek yang tidak adil. Salah satu contoh yang ditemui dalam hal perlindungan  konsumen  di  Brunei  Darussalam  adalah  penyesatan  yang  dilakukan oleh  penjual kepada  konsumen  dalam  kegiatan  promosi  penjualan.  Oleh  karena  itu  baik  Indonesia  maupun Brunei Darussalam harus dapat menjamin dan menegakkan perlindungan konsumen bagi setiap rakyatnya.
1.1.Rumusan Masalah
a. Bagaimana bentuk praktek bisnis curang dan perlindungan terhadapnya menurut hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan Brunei Darussalam?
b. Bagaimana  penerapan  sanksi  atas  bentuk  praktik  bisnis  curang  menurut  hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan Brunei Darussalam?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Metode  Penilitian  Normatif  yaitu menggunakan studi kasus hukum berupa Produk hukum seperti undang-undang dan buku-buku untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data sekunder ataupun primez nnn sehingga penulis dapat menggunkan logika berpikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.Perbandingan Bentuk Bisnis/Usaha Curang dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia dengan Brunai Darussalam
Berbagai macam praktik usaha tidak adil seperti  produk atau barang  yang dimakan, minum  serta  obat  yang  terbuat  dari  jenis/bahan  berbahaya  bila  dikonsumsi  oleh  manusia; memberikan keterangan terhadap suatu produk yang tidak sesuai dengan kenyataan; kompetisi kurang  baik  sesama  pelaku  usaha  yang  bisa  membuat  rugi  masyarakat,  masyarakat;  dan Promosi/iklan  yang sesat.  Berikut ini jenis-jenis tentang Praktik curang  serta dampak  yang timbul yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari
a. Barang yang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan orang
Dari sekian kasus di lingkungan kita, yang menimpa itu kebanyakan kepada anak. Karena kondisi menuntut harus selalu bergerak dan jarang untuk tinggal dirumah untuk waktu yang lama dikarenakan aktivitas diluar, membuat kita cenderung makan makanan siap  saji  yang  gizinya  berlebihan  dan  produk  instant  yang  mengandung  pengawet  dan sudah  kadaluarsa.  Produk  begitu  mungkin  belum  berakibat  secara  langsung,  bisa  jadi berakibat jangka panjang, orang tua mestinya hati-hati dalam memilih. Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM sering menjumpai pengusaha yang tak mengambil produk buat anak yang kadaluwarsa di pasaran. Peristiwa ini sering terjadi dikarenakan seringnya memakan produk tersebut tapi tidak melihat apakah masih layak dikonsumsi. Kondisi itu menggambarkan  bahwa  anak  kecil  paling  sering  kena  tipu  dari  barang  makanan kadaluwarsa.  Persoalan  ini  terkait  tindakan  melanggar  haknya  pengguna/konsumen, berupa hak terkait keselamatan serta rasa aman dari produk-produk yang dimakan.
b. Menampilkan penjelasan yang tidak sesuai tentang suatu barang/produk Info  yang  informatis  terkait  produk  serta pelayanan  yaitu  info  yang  sesuai  serta akurat terkait seluruh barang, mulai darimana, standarisasi, kualitas, barometer, tingkatan, padanan, persyaratan lumrah. Yang memproduksi tidak boleh menyatakan sesuatu yang tidak  benar  serta  mengaburkan  nilai  barang  yang  diedarkan.  Pembatasan  tiap  praktek- praktek bohong itu diiginkan bahwa ketika menjalani aktivitas usahanya pebisnis mesti sadar  bahwa  mengelola  praktik  economi  yaitu  buat  kemaslahatan  umum.  Pelaku  usaha yang barangnya jadi komoditi luas pasti bakal dapat untung berkali lipat sehingga bakal mendorong  terjadinya  peningkatan  pendanaan  serta  mempelebar  jaringan  usaha. Bertambahnya  jaringan  bisnis,  peluang  untuk  bekerja  pasti  bertambah  sehingga  bakal menambah  penghasilan  warga  dan  alhasil  kesejahteraan  hidup  masyarakat  dapat meningkat.
Pembatasan  menjalani  praktek  curang  tersebut  juga  menjadi  dasar  terhadap pemuasan  akan  keistimewaan  yang  dipunyai  pemakai,  bahwa  keistimewaan  untuk memperoleh info yang tepat oleh penjual. Sehingga info itu bisa menjadi rujukan  orang untuk  memilih  produk  atau  layanan  apa  saja  yang  bakal  dikonsumsinya  tentu  dengan pikiran  yang  matang.  Tetapi  pada  realitanya  selalu  saja  terjadi  informasi  yang  keliru. Kejadian berikut sering terjadi di luarsana. Tampilan barang berupa air mineral di katakan memiliki kandungan protein serta mineral. Namun ketika diuji di laboratium oleh Yayasan Perlindungan  Konsumen,  hasilnya  lebih  banyak  mengandung  air  ketimbang  protein maupun mineral. Saus tomato yang selama ini dianggap dari tomato, trnyata dibuat dari carica  yang  telah  diwarnai,  Coffe  yang  dikatakan  dalam  kemasan  coffe  asli,  nyatanya dicampur dengan biji lain, dan masih banyak lagi.
c. Penyesatan oleh Iklan Suatu barang/produk
Zaman sekarang media memiliki andil besar untuk agenda sebuah bisnis.  Lewat media  iklan  pelaku  usaha  membuat  masyarakat  tertarik  kepada  barang/produk  yang mereka  hasilkan.  Namun  buat  masyarakat  media  promosi/iklan  juga  berperan  dalam meentukan minat mereka akan barang atau produk. Berdasarkan itu, media iklam adalah sarana  interaksi  yang  ampuh  diantara  penjual  dan  pembeli.  Tetapi  realita  yang  terjadi komunikasi yang semestinya bisa membuat untung justru sebaliknya yang terjadi. Selalu pihak konsumen yang mengalamin kerugian.
Ada  2  tipe  promosi/iklan  yang  bisa  digolongkan  menjadi  promosi/iklan  yang membuat  rugi,  missleading  atau  membuat  sesat  serta  un’true  atau  bohong.  Dikatakan missleading bila konsumennya sangat non racional terbujuk promosi/iklan itu. Dikatakan un’true  bila  promosi/iklan  tersebut memberi  info  salah.  Pengaruh  buruk  prilaku  curang dari media iklan itu ialah, munculnya model konsumsif yang tak saama dngan kebenaran, kompetisi tidak adil, serta produk yang berbeda dengan yang diiklankan, seperti, kualitas, faedah produk iklan tersebut tidak sama dengan realitanya.
Praktek  usaha  tidak  adil  bisa  digolongkan  menjadi  tindakan  pidana  economi. Karakteristif tindak pidana economi itu seringnya dikerjakan terorganisasi melalui bentuk lembaga  berbadan  hukum  atau  corporasi.  Aktornya  biasanya  adalah  orang  kedudukan social  econominya  elit  serta  dihormati  dan  tindakan  jahat  itu  terkait  dengan  pekerjaan orang itu “crime committed by a person of respectibility and high socio economic status in  the  course  of  his  occupation”.  Dampak  dari  tindakan  tersebut  yang  bentukannya corporasi  tak  hanya  economi  saja  tetapi  ada  unsur  kekerasannya  bila  kita  cermati  jika dampaknya  ke  mastarakat  luas.  Pengaruh  buruk  dari  kejahatan  jenis  ini  terhadap konsumen bisa mengakibatkan kesehatannya terganggu hingga mengakibatkan meninggal dunia.
Kecurangan  economi  oleh  corporasi  ini  sering  terjadi  kepada  konsumennya. Konsumen  bisa  jadi  korban  dimanapun  konsumen  ada.  Ditinjau  oleh  sudut  economi, kurugian yang terjadi akibat kecurangan economi ini banyak juga jumlahnya. Kecurangan dalam dunia usaha ialah tindakan jahat yang dilakukan dengan cara yang sangat halus dan dibantu  dengan  tindakan  curang,  melakukan  penyesatan  dengan  kata-kata  manis, memanipulasi, mengakal-akali, melanggar rasa percaya orang, menyembunyikan sesuatu yang nyata, serta menghindari segala aturan yang ada. Menimbang tindakan jahat tersebut sering  diperbuat  oleh  manusia-manusia  yang  sangat  pintar  atau  intelektual  kriminal. Sehingga  proses  penangannya  apabila  terjadi  kejadian  seperti  itu  sangat  susah  untuk diungkap bila tak dilakukan secara maksimal.
Sementara itu di Negara Brunei Darussalam Brunei Darussalam memiliki hukum utama untuk perlindungan konsumen di Brunei Darussalam adalah Perintah Perlindungan Konsumen (Perdagangan Adil), 2011 (CPFTO), yang disahkan pada November 2011 dan mulai  berlaku  sejak  1 Januari  2012.  Perintah  tersebut  mengatur  praktik  tidak  adil  yang pada dasarnya berfokus pada business-to-consumer (B2C). Sebagai cermainan dari hasil MEA, Competition Order 2015 juga diberlakukan untuk mendukung aspek perlindungan konsumen. sFaktanya adalah beberapa undang-undang Brunei tidak cocok dengan semua masalah masalah konsumen yang terjadi. Seperti permasalahan ganti rugi, Small Claims Tribunal Order 2006 diberlakukan di Brunei padahal otoritas yang bertanggung jawab dan mempunyai  kewenangan  adalah  adalah  Komisi  Urusan  Kompetitif  dan  Konsumen, Departemen  Persaingan  dan  Urusan  Konsumen.  Tantangan  yang  saat  ini  dihadapi  oleh Brunei Darusalam terkait perlindungan hukum terhadap hak konsumen ini adalah berfokus pada jumlah kemiskinan yang karena mempunyai pengaruh yang besar pada akses ke hak dasar pendidikan dan kesejahteraan layanan negara. Area-area ini jika diperhatikan maka akan  menghilangkan  penghalang  dan  kendala  dalam  menjalankan  undang-undang perlindungan  konsumen.  Jika  ini  bisa  diperbaiki,  Brunei  Darussalam  akan  melalui implementasi yang efisien untuk kepentingan konsumen pada akhirnya.

## 3.2.Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Praktik Curang antara Indonesia dan Brunai Darussalam
Sesuai  dengan  keistimewaan  yang  dipunyai  konsumen/pengguna  sebagaimana disebutkan di Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, namun nyatanya  yang terjadi, hak istimewa itu  tidak  dipenuhi  dengan  lengkap.  Contohnya,  sering  terjadi  praktik  usaha  kotor contohnya  statment  yang  sesat  terkait  barang/produk  yang  diedarkan,  penjualan barang/produk  yang  bahaya  untuk  jiwa  manusia,  kompetisi  tidak  adil,  mengedarkan barang/produk  dengan  nilai  yang  tidak  sesuai,  promosi/iklan  sesat,  memberikan  informasi yang  salah  tentang  jenis,  inti,  ciri-ciri,  kualitas  dan/atau  bahan    baku  barang  tersebut,  dan tindakan sehingga membuat konsumen mesti melakukan pembayaran dengan nilainya tidak sama dari nilai  yang semestinya dibayarkan konsumen  yang berbeda terkait produk/barang serta  layanan/jasa  yang  sama.  Pelindungan  hukum  kepada  konsumen/pengguna  bisa dikategorikan ke 2 golongan, pertama pelindungan yang sifatnya preventif/pencegahan serta yang sifatnya represif/penindakan. Usaha preventif/pencegahan yaitu fungsi pemerintah buat melakukan  pencegahan  agar  tidak  bakal  ada  kejadian  praktek  usaha  kotor  dan  tidak  boleh terjadi  masyarakat  bagian  dari  warga  negara  kena  akibat  oleh  praktek  usaha  kotor.  Usaha represif/penindakan  yaitu  negara  serta  warga  negara  lewat  pengadilan  tindak  pidana  serta lewat pengadilan perdata oleh tiap-tiap anggota warga negara.
Sehubungan dengan tindakan pelanggaran hukum didalam praktik usaha/bisnis yang berkaitan oleh sudut pandang hukum pidana, persoalan yang timbul yaitu, praktik bisnis/usaha yang seperti apa yang seharusnya dikatakan adalah tindakan pidana atau kejahatan. Ataupun dan  pernyataan  beda,  atas  dasar  tolak  ukur  bagaimana  suatu  bangsa  bisa  menyimpulkan praktik usaha spesifik adalah satu tindakan kejahatan/pidana. Persoalah ini bisa hadir sebab dikarenakan tidak samanya diantara negara A dengan negara didalam menyimpulkan apakah suatu  agenda  usaha  tersebut  itu  adalah  bagian  tindakan  kejahatan  /pidana.  Bisa  jadi  satu bangsa/negara  menyimpulkan  praktik  usaha  spesifik  adalah  bagian  perbuatan pidana/kejahatan,  tetapi  bangsa/negara  yang  lain  malah  cuman  beranggapan  perbuatan tersebut adalah tindakan menentang aturang yang sifatnya pribadi dan sebenarnya tidak ada perbuatan pidana sekalipun. Sebagian referensi beda mengenai istilah (business crime) dan (business  tort) .  Sunaryati  Hartono  yang  mengutip  Ralph  C.  Hoeber  menjelaskan  hal  yang berbeda itu. Dijelaskannya ialah yang dimaksud (business crime)’ ialah tindakan kotor yang diperbuat pengusaha dan pegawainya dalam suatu usaha karena ingin meraih untung dalam usahnaya atau membuat rugi usahanya. Berbeda dengan istilah (business tort) ialah tindakan yang dan biasanya diperbuat Bissnisman, namun bukan digolongkan dalam tindak pidana. Berdasarkan penjelasan diatas bisa terlihat disparitas dasar yang berada pada definisi dua sebutan itu. Pada (tort) ada tindakan melanggar keistimewaan seseorang ‘privat rights’ . Sementara  istilah (crime) ,  kemaslahatan  masyarakat  umum  dirugikan.  Maka  karena  hal tersebut (business  tort) hanya  pihak  saja  yang  merugi  yang  berhak  melakukan  gugatan terhadap oknum yang melakukan kesalahan. berdasarkan pengertian itu maka bisa dijelaskan bahwasanya penetapan tentang istilah ( business tort) serta istilah (business crime ) berdasarkan oleh filosofis economi negara. Bisa jadi  yang dikira (business tort) pada satu bangsa, tetapi dibangsa yang lainnya malah dikatakan (business crime) . Hadirnya 2 definisi itu diatas karena (business  tort) atau (business  crime) oleh  suatu  negara  bakal  berdampak  terjadi  perubahan yang  mendasar  dari  istilah (business  tort )  menjadi  ( business  crime) dan  kebalikannya. Konsekuesinya  ialah,  jika  kondisi  tertentu,  meskipun  praktik  usaha  tersebut  berlawanan dengan rasa susila serta etika yang berlaku dimasyarakat, serta oleh masyarakatnya dianggap praktek  tersebut  pantas  dikenakan  hukuman  pidana,  tetapi  oleh  UU  tak  mengatur  hal  itu, sehingga  tindakan  tersebut  dikatakan  saja  tindakan (business  tort) .  Tuntutannya  pun  hanya oleh pihak ikut merugi saja karena praktik usaha tersebut. Praktik usaha yang membuat rugi seseorang meski dalam jenis memberi penjelasan salah terkait barang, melakukan penjualan barang yang bahaya untuk tubuh dan rohani, atau melalui media promosi/iklan yang membuat sesat dan menimbulkan kerugian pada perusahaan lain karena tindak kompetisi tak adil, terkait
dari sudut pandang hukum pidana mestinya dibuat kedalam ketentuan undang-undang yang sifatnya khusus misalnya UU Perlindungan Konsumen serta UU Persaingan Usaha.
Ketentuan hukum utama untuk perlindungan konsumen di Brunei Darussalam adalah Perintah  Perlindungan  Konsumen  (Perdagangan  Adil),  2011  (Consumer  Protection  Fair Trading Order / CPFTO), yang disahkan pada bulan November 2011 dan mulai berlaku sejak tanggal  1  Januari  2012.  CPFTO  melindungi  konsumen  terhadap  praktik  tidak  adil  apa  pun yang  dilakukan  oleh  oleh  penjual,  seperti:  Menipu  atau  menyesatkan  konsumen;  misalnya, biaya  tersembunyi  dan  biaya  tambahan,  manipulasi  unit  pengukuran,  penggunaan  cetakan kecil untuk menyembunyikan syarat dan ketentuan dalam memberikan diskon, dll; Membuat klaim  palsu;  misalnya,  mengklaim  barang  bekas  sebagai  barang  baru  /  tidak  terpakai;  dan Mengambil  keuntungan  dari  konsumen  yang  tidak  dalam  posisi  untuk  melindungi kepentingannya sendiri atau tidak cukup mampu memahami transaksi. CPFTO berlaku untuk semua  bisnis  atau  konsumen  yang  berada  di  Brunei  Darussalam;  atau  transaksi  bisnis  ke konsumen  (Business-to  Customer/B2C)  yang  dilakukan  di  atau  dikirim  dari  Brunei Darussalam.  Setiap  konsumen  yang  telah  melakukan  suatu  transaksi  konsumen  yang melibatkan  praktik  secara  tidak  adil  memiliki  hak  untuk  memulai  tindakan  di  pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten terhadap pemasok. Hak untuk memulai tindakan semacam itu tidak berlaku apabila: jumlah klaim tersebut melebihi batas yang ditentukan; atau tidak ada klaim terkait dengan uang, dan ganti rugi atau pemulihan  yang dimintakan dalam tindakan tersebut berkenaan dengan masalah yang nilainya melebihi batas yang ditentukan.
3.3.Perbandingan Penerapan Sanksi Terhadap Praktik Bisnis Curang antara Indonesia dan Brunai Darussalam
Ketika  berhadapan  dengan  (prilaku  menyimpang)  di  bidang  usaha,  pemerintahan kecenderungannya  menyelesaikannya  dengan  cara  administrasi.  Menyelesaikan  denga  pola begitu  terkadang  tidak  menghasilkan  sesuatu  yang  maksimal  dikarenakan  untuk  corporasi yang  elit,  membayar  biaya  pinalti  akan  ruginya  seseorang  hanya  dianggapan  corporasi  itu hanya karena masalah kecil saja akibatnya efek jera akibat terhadap perbuatan mereka tidak berlaku  sehingga  mereka  mengulangi  perbuatan  tersebut.  Tindakan  pemerintahan  yang ambigu  ketika  menjalakan  aturan  UU  terkait  economi  karena  pemerinta  lebih  cenderung memprioritaskan  pembangunan.  System  economi  yang  seimbang,  aspek  economi  sebagai aspek  yang  penting  dikarenakan  berpengaruh  kepada  bidang  pembangunan’  yang  lainnya sehinggan digunakan pola nonpenal ketimbang pola penal.
Berdasarkan teori menyelesaikan sesuatu dengan administrasi itu merugikan, karena ketika case-case yang berat mestinya peninjauan pidananya dikedepankan. Karena atas alasan apa kasus yang berat serta mengakibatkan adanya orang yang dirugikan bisa dimediasi hanya dengan  administratasi  saja.  Untuk  itu  menggunakan  pola  penal  dibutuhkan  sekali  untuk menegakkan  aturan  terutama  bidang  economi.  Selaras  oleh  yang  disampaikan  diatas, bahwasanya  untuk  tindakan  jahat  didunia  usaha  lebih  rasional  untuk  kadang-kadang menerapkan  hukum  pemidanaan  sebab  lebih  memiliki  efek  jera,  berdasarkan  akibat viktimologinya yang bisa jadi meluas. Gangguan bisa terjadi baik kepada pemerintah ‘tindak pidana pajak’, warga sekitar “tindak pidana lingkungan”, pelaku usaha yang lain ‘persaingan tidak jujur’, tindak pidana perburuhan’ serta konsumennya “‘menipu via iklan”.
Persoalan yang ditemukan didalam tindakan curang terkait bisnis yaitu ada 2 sebagai berikut:
(1)      Susahnya  mengambilkan  kesimpulan  siapa  korbannya,  dikarenakan  ‘abstract  victims’ serta ‘collective victims’;
(2)    Susahnya  menuntut  ke  pelakunya  dikarenakan  sangat  susah  dalam  mencari  dan mengumpulkan barang bukti.
Terkait  oleh  halangan  ketika  proses  menegakkan  hukum  kepada  tindak  pidana economi  itu  telah  diperkirakan  bahwa  tahap  kesuksesan  untuk  hukuman  atas  case-case  itu tidak signifikan. Sebuah survey kejahatan yang dilaksanakan di USA pun menunjukkan kalau masyarakat  sadar  dampak  tindak  pidana  economi  serta  mengharapkan  pelaku  dikenakan
sanksi yang tinggi, tetapi sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dikutip dari Miller bahwasanya (the sanctions actually imposed by  sentencing about the severity of accupational crime.)’
Keadaan ini tidak beda jauh dengan keadaan di Indonesia. Perlindungan konsumen di negara  Indonesia  masih  menjadi  hal  yang  kurang  mendapat  perhatian.  Penegakan  hukum terhadap  perlindungan  konsumen  belum  berjalan  dengan  baik  karena  masih  banyak  kasus yang belum tersentuh hukum. Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak sadar hukum melegitimasi ketidakadilan sosial ekonomi, misalnya struktur hukum sangat  memungkinkan  bagi  pengusaha/atau  produsen  untuk  menindas  konsumen  sebagai salah  satu  pelaku  ekonomi.  Melalui  doktrin  ini  telah  terjadi  deregulasi  doktrin  perbuatan melawan hukum.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen (selanjutnya  disebut  UUPK)  masih  belum  menunjukkan  keberpihakan  dan  akomodasi terhadap  pengaduan  konsumen.  Lemahnya  implementasi  UUPK  dimanfaatkan  oleh  pelaku usaha untuk menjual produk yang tidak aman dan paham.
Di Brunei Darussalam, konsumen yang dirugikan karena praktik yang tidak adil harus terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada penjual dengan dokumen pendukung, seperti kwitansi,  untuk  menjelaskan  masalah  dan  mencoba  bernegosiasi  untuk  hasil  yang memuaskan. Apabia hal ini tidak berhasil, maka konsumen yang dirugikan kemudian dapat mengajukan keluhan dan meminta kompensasi melalui saluran berikut ini: CCAD, Pengadilan Klaim Kecil. CCAD menangani keluhan konsumen umum yang berkaitan dengan ganti rugi perdata  dan  keluhan/klaim  bisnis-ke-konsumen  di  mana  keluhan  tersebut  dapat  disalurkan secara langsung atau melalui telepon, melalui email atau situs web, melalui faks, melalui pos, melalui formulir pengaduan Tidak ada biaya untuk mengajukan pengaduan ke CCAD. Pengadilan Klaim Kecil di Brunei didirikan sesuai dengan Perintah Pengadilan Kecil tahun 2006. Pengadilan Klaim Kecil memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus yang dibawa oleh konsumen di bawah CPFTC dan akan memutuskan apakah produsen atau penjual telah ditemukan terlibat dalam suatu praktek yang tidak adil. Pengadilan Klaim Kecil dapat memberikan beberapa penyelesaian berbeda, termasuk: Memerintahkan pengembalian uang yang  diberikan  oleh  konsumen;  Memberi  ganti  rugi  kepada  konsumen  dalam  jumlah  yang telah  diderita  oleh  konsumen;  Membuat  urutan  kinerja  spesifik  terhadap  produsen  atau penjual;  Membuat  perintah  yang  mengarahkan  produsen  atau  penjual  untuk  memperbaiki barang; dan Membuat perintah untuk mengubah kontrak antara konsumen dan produsen atau penjual.  Pihak-pihak  yang  tidak  berdomisili  atau  tinggal  di  Brunei  dapat  dibawa ke  dalam yurisdiksi  pengadilan  Brunei  jika  kontrak  penjualan  dilakukan  di  Brunei  atau  pelanggaran kontrak atau hukum dan peraturan terkait terjadi di Brunei. Pengadilan hukum dipulihkan oleh pihak-pihak yang menang di hadapan pengadilan Brunei dan pihak-pihak yang berhasil dapat berharap  untuk  memulihkan  sekitar  60  persen  dari  biaya  hukum  mereka  dan  semua pengeluaran mereka, selama biaya tersebut telah dikeluarkan secara wajar.
3.4.Perbandingan  Hambatan-hambatan  dalam  menanggulangi  Praktis  Bisnis  Curang  di Indonesia dan Bruunai Darussalam
Terdapat  beberapa  hambatan  dalam  praktis  bisnis  curang  dari  Brunai  Darussalam  yaitu salah satunya masih rendahnya transparansi ekononi karena control sultan terhadap system informasi yang ketat, meningkatnya tindakan curang dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Hal  tersebut  secara  keseluruhan  merupakan  dampak  langsung  oleh  penerapan  system pemerintahan monarki absolut yang sudah ada di brunai Darussalam.
a. Persoalan Ketentuan Perundang-undangan
Aturan  undang-undang  yang  spesifik  terkait  dengan  (Pelindungan  Konsumen)  serta (Persaingan  Tidak  Jujur)  dan  dibidang  (Periklanan),  pada  kenyataanya  tidak  berjalan dengan maksimal. Tidak optimalnya perundang-undangan itu membuat kita mesti melihat ketentuan Perundang-undangan yang sifatnya lebih umum. 3 disiplin hukum yang sifatnya general yang bisa dipakai dalam memperbaiki persoalan praktik usaha tidak adil ini yaitu dari  aspek  perdata,  administratif,  serta  pidana.  Ketiganya  meskipun  bisa  tapi  kadang
belum  terlalu  efektif  jika  berhadapan  dengan  prilaku  yang  diluar  koridor  terkait  usaha khusus yang ada sangkut pautnya dengan praktik usaha tidak adil/curang. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hokum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dengan UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Hukum  pemerdataan  yang  terkait  soal  permasalahan  perjanjian,  ganti  rugi  serta wanprestasi,  memilki  persoalan  yang  lebih  melebar  serta  untuk  membuktikannya  tak gampang  untuk  orang  yang  tidak  kuat  dari  segi  apapun.  Bahkan  kendala  lainnya  yaitu tahapan di pengadilan yang sangat lama sehingga menguras biaya serta waktu yang cukup panjang  dan  banyak,  mengakibatkan  masyarakat  konsumen  tidak  sanggup.  Aturan administratif yang kecenderungannya mendekati aturan dari segi sektoral tetap belum kuat karena hukuman yang berada didalam aturan sektoral itu kebanyakan memuat hukuman administratisi dan tidak ada dukungan hukuman yang lain, dengan demikian psikologinya takkan  membuat  efek  jera  terhadap  seluruh  pengusaha  untuk  taat  pada  aturan.  Malah kadang ada aturan administratasi di dunia usaha yang tidak ada hukuman sama sekali. Sedangkan, hukum pemidanaan yang juga adalah (ultimum remedium) jika hukuman lain  telah  tidak  berjalan  lagi,  sepertinya  masih  tampak  lemah.  Disamping  terkait  soal deliknya, juga hanya yang paling utama didalam menegakkan hukum oleh aparatur yang menegakkan hukumnya.
Di Negara Brunei sendiri ada beberapa yang masuk kategori perlindungan konsumen yang tidak memiliki undang-undang mengenai perlindungannya misalnya, Brunei  tidak memiliki undang-undang / perundang-undangan khusus tentang keamanan dan kewajiban produk,  penjualan  langsung  atau  pemasaran  piramida  juga  tidak  diatur  undang-undang brunei, dan terakhir layanan transportasi tidak diatur juga dalam undang-undang Brunei
b. Persoalan Membutikan Praktis Bisnis curang Berhubungan  dengan  prinsip  hukum  pemidanaan,  persoalan  ketika  menegakkan hukum ialah tentang membuktikan apakah perbuatan itu melanggar hukum. Berdasarkan yang kita ketahui bersama membuktikan perbauatan melanggar hukum sifatnya material serta mesti relevan sebab akibat tindakan seseorang dengan dampak yang terjadi. Sulitnya membuktikan perbuatan melanggar hukum adalah aspek lemah yang sangat penting dalam hukum  pemidanaan.  Berhadapan  dengan  persoalan  membuktikan  ini,  peran  aparatur penegakan  hukum  mesti  melakukan  tindakan  dengan  sangat  cermat  dalam penanggulangan  satu  kasus  bahkan  jika  case  tersebut  dianggap  tak  mampu  dibuktikan dengan  kuat.  Terkait  barang  bukti,  persoalan  yang  terjadi  ialah  korban  yang  abstrack ‘abstract  victim’ serta  korbannya  colektif ‘colektive  victim ’  maka  tanpa  diketahui  bila yang bersankutan sudah berakhir sebagai korban karena perbuatan pengusaha. Misalnya saja, memberikan pernyataan salah terkait tentang bahan pangan, bahan minum serta obat dengan baik cara lewat labeli barang ataupun dengan promosi/iklan. Dalam kasus seperti ini  terdapat  korban  yang  bersifat  abstrak  dan  kolektif.  Disebut  sebagai  abstrack,  krena korbannya tersebut sangat samar. Disebut kolecktif, karna korban ramai serta melebar.
c. Penegak Hukum yang tidak Profesional serta Pengusaha yang nakal Karakter  jiwa  aparatur  hukum  serta  pelaku  usaha  juga  salah  satu  aspek  yang memperlambat  ketika menegakkan  hukum  dibidang  usaha.  Tingginya  peran  pengusaha bisa  berpengaruh  terhadap  pemerintahan  serta  para  legislator  sehingga  menciptakan undang-undang  pesanan  para  pengusaha  saja.  Mentalitas  aparatur  yang  menegakkan hukum  yang  gampang  mendapat  pengaruh  dari  pelaku  usaha  dengan  disiapkan  komisi ‘penyuapan’  juga  salah  tantang  yang  lazim  ditemui.  Hingga  proses  peradilan  pun  bisa mereka pengaruhi membuat tahapan pemidanaan kepada pengusaha jauh dari harapan.
Hal yang sulit dihilangkan berdasarkan pendapat Mardjono Reksodiputro ialah (moral insensibility) . Yang dimaksudkan itu ialah ketika yang memiliki dan mengurus corporasi tak peka dalam (kesalahan moral) akibat ulahnya. Ketika kegiatan mereka hanya mencari untung semata, mereka tak peduli dengan orang lain yang menderita maupun yang merugi
yang  juga  dampak  dari  tindakan  corporasi  itu.  Parahnya  juga  ialah  para  pengusaha corporasi itu beranggapan jika apa yang mereka lakukan tidak jahat tapi hanya “melanggar peraturan game semata”. Sedikit dan tidak merasanya akan tindak kejahatan mereka bisa juga meyakinkan peradilaan sehingga kurang yakin memvonis hukuman yang membuat efek jera. Dan pemidanaan hanya sekedar formalitas belaka karena diberikan kepada anak buahnya  saja  (anak  buah  jadi  kambing  hitam)  Corporasi  serta  direksinya  lolos  dari kesalahan mereka.
d. Kurangnya Peran Pemerintah
( Political will) oleh Pemerintahan kita ialah rencana kerja pembanguna yang mengarah pada tumbuhnya perekonomian. Aspek pembangunan economi adalah faktor utama dalam menyusun  program  pembagunan.  Konsekuensinya  adalah  bakal tidak  diperhatikan atau diabaikannya  aspek  lain  dari  program  kerja  pemerintah.  Di  aspek  hukum  contohnya, selalu  disangka  menjadi  aspek  yang  menghalangi  laju  pertumbuhan  ekonimi  dari  segi pembangunan.  Dampaknya,  program  terkait  aspek  hukum  sangat  dibawah  sekali  dan mengalami stagnanisasi dibandingkan aspek economi. Contohnya ialah, aturan Undang- undang yang berhubungan dengan aspek economi, misalnya UU Pasar Modal, Peraturan Perundang-undangan  tentang  Bank,  Peraturan  tentang  Kepabeaan,  serta  peraturan  lain Pemerintah sangat responsif jika terkait peraturang dibidang ekonomi. Sedangkan jika itu berkaitan  dengan  aturan  undang-undang  terkait  pelindungan  masyarakatnya,  contoh peraturan perundang-undangan Pelindungan Konsumen, Peraturan Perundang-undangan Persaingan  usaha  atau  Peraturan  Peundang-undangan  Tentang  Iklan  tak  mendapatkan tanggapan  yang  responsif  oleh  Pemerintah.  Oleh  karena  itu political  will oleh pemerintahan  penting  dalam  membuat  ketentuan  serta  penunjang  aspek  pembangunan dibidang hukum.
3.5.Perbandingan  Penerapan  Sanksi  dan  Penyelesaian  kasus  Perlindungan  Konsumen  di Indonesia dan Brunei Darussalam
a. Indonesia
Contoh kasus pelanggaran perlindungan konsumen yang terjadi di Indonesia salah satunya  adalah  kasus false  advertisement oleh  perusahaan  mobil ternama  Nissan.  Iklan sendiri  menurut  KBBI  adalah  berita atau  pesan  untuk  mendorong,  membujuk  khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan; pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa (seperti surat kabar dan  majalah)  atau  di  tempat  umum.  Iklan  dibuat  secara  se-menarik  mungkin  agar masyarakat  tertarik  untuk  membeli  barang  tersebut.  Dalam  kasus  Nissan,  konsumen bernama  Ludmilla Arief merasa dikelabui oleh iklan mobil jenis Nissan March. Jargon yang menjadi andalan Nissan march adalah mobil city car yang irit dan stylish. Hal ini memikat  konsumen  seperti  Ludimilla  yang  membeli  1  unit  Nissan  march  di  showroom Nissan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Ludmilla mengaku tertarik dengan mobil Nissan march karena dijanjikan akan irit. Namun, sebulan menggunakan Nissan march tersebut, Milla merasa bahwa jargon irit dalam iklan Nissan tidak sesuai dengan kenyataan, malah Milla merasa mobil Nissan march boros bahan bakar. Milla kemudian menghitung jarak tempuh  kendaraan  dan membandingkannya  dengan  konsumsi  bensin,  kemudian  setelah itu hasil yang dia dapatkan adalah bahwa apa yang dia rasakan ternyata memang benar bahwasanya  mobil  tersebut  boros  bahan  bakar.  Data  deteksi  Milla  tersebut  kemudian ditunjukkan  ke  Nissan  cabang  Warung  Buncit  tempat  ia  membeli  mobil  tersebut. Berdasarkan brosur dan iklan Nissan, 1 liter bensin dapat untuk menemuh jarak 21.8 km, yang mana data deteksi Milla menghitung bahwa 1 liter bensin hanya dapat menempuh 7.9  km  saja.  Kemudian  kasus  ini  masuk  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) Jakarta yang kemudian dimenangkan oleh Milla. BPSK menyatakan PT Nissan Motor  Indonesia  (NMI)  telah  melanggar  pasal  9  ayat  (1)  huruf  k  dan  pasal  10  huruf  c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. NMI pun diminta membatalkan transaksi dan harus  mengembalikan  uang  pembelian  sebesar  Rp.150  juta.  Pihak  NMI  berkata  lain,
bahwa  tidak  ada  kesalahan  dalam  produk  tersebut  dan  mengaku  bahwa  iklan  tersebut sudah sesuai prosedur. Namun kenyataan berkata lain, bahwa hasil test yang dilakukan Milla terbukti benar dan pihak NMI harus menerima putusan BPSK.
Jika  melihat  dari  kasus  ini,  merujuk  pada  pasal  9  ayat  (1)  huruf  k  tentang menawarkan  sesuatu  yang  belum  pasti  dan  pasal  10  huruf  c  tentang  mengiklankan pernyataan yang tidak benar mengenai kondisi suatu barang, terbukti bahwa NMI memang secara jelas melanggar pasal tersebut, hal ini ditunjukkan dari claim NMI tentang jarak yang bisa ditempuh 1 liter tidak sesuai dengan kenyataannya, dan jargon irit juga tidak sesuai dengan kenyataan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa NMI terbukti melanggar pasal tersebut.  Kemudian  untuk  sanksi  terhadap  NMI,  dikenakan  sanksi  berupa  sanksi administratif, dimana penetapan ganti rugi sebesar Rp.150 juta sesuai dengan harga jual mobil Nissan march bekas di pasaran pada kala itu. Hal ini karena sanksi administratif tidak boleh lebih dari Rp.200 juta. Kedudukan BPSK juga sesuai dengan tugasnya, dalam pasal  52  huruf  m  UUPK  disebutkan  bahwa  tugas  dan  wewenang  badan  penyelesaian sengketa konsumen meliputi menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang.
b. Brunei Darussalam
Contoh kasus pelanggaran perlindungan konsumen yang terjadi di wilayah Brunei Darussalam  seperti  pada  kasus  dua  toko  perabot  rumah  tangga  yang  menyesatkan konsumen  dalam  kegiatan  promosi  penjualan,  menurut  laporan  dari  website  resmi Departemen Persaingan dan Urusan Konsumen Negara Brunei Darussalam per tanggal 29 April  2021.  Competition  and  Consumer  Affairs  Department  (CCAD)  atau  Departemen Persaingan  dan  Urusan  Konsumen  yang  berada  di  bawah  Kementerian  Keuangan  dan Ekonomi telah mendapatkan dua pihak toko yang melanggar Consumer Protection (Fair Trading) Order of 2011, yakni Nani Riza Jaya Sdn Bhd dan Ilham  Fiqri Sdn Bhd yang ditemukan  menaikkan  harga  'normal'  atau  pra-penjualan  mereka  pada  sejumlah  barang yang dijual dan menghasilkan catatan bisnis palsu selama inspeksi. Perilaku bisnis di atas adalah  sebuah  perbuatan  yang  termasuk  ke  dalam  praktek  yang  tidak  adil  menurut Consumer  Protection  (Fair  Trading)  Order  of  2011,  yakni  membebankan  harga  barang atau  jasa  yang  jauh  lebih  tinggi  daripada  harga  perkiraan  awal  yang  diberikan  kepada konsumen  yang  tertuang  dalam  Section  4  huruf  (c)  CPFTO  yang  menyebutkan  bahwa salah satu arti dalam praktek tidak adil adalah memanfaatkan konsumen jika pemasok tahu atau sewajarnya mengetahui perbuatannya tersebut. Consumer Protection (Fair Trading) Order  of  2011  sebagai  aturan  pokoknya,  melarang  pelaku  bisnis  terlibat  dalam  praktik bisnis  yang  tidak  etis  termasuk  membuat  klaim  yang  salah  kepada  konsumen  atau cenderung  menciptakan  kesan-kesan  palsu.  Pelaku  bisnis  juga  dilarang  memberikan keterangan yang salah atau menyesatkan konsumen. Dari sini, peran Consumer Protection (Fair  Trading)  Order  of  2011  sangatlah  penting  dalam  kasus  ini.  Pada  akhirnya, penyelesaian dari kasus ini tidak sampai ke tahap Small Claims Tribunal, karena negosiasi antara  konsumen  dengan  dua  toko  tersebut  yang  difasilitasi  oleh  Competition  and Consumer  Affairs  Department  (CCAD)  berhasil  menghasilkan  penyelesaian  yang  adil bagi kedua pihak yang bersangkutan.

## 4. KESIMPULAN
1. Pelindungan  hukum  kepada  pengguna/konsumen  di  Indonesia  masih  rentan  dan  lemah. Minimnya  undang-undang  pelindungan  konsumen  serta  masih  sangat  rendah  cara  berpikir sebagai besar konsumen yang ada di Indonesia menjadi batu sandungan untuk mendapatkan pelindungan hukum yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia hak istimewa warga yang di  deklarasikan  oleh  Perserikatan  bangsa-bangsa  dan  sudah  diratifikasi  di  Indonesia,  juga sampai saat ini tidak juga diakomidir dalam system  peraturan perundang-undangan. Celah- celah itu yang berada di masyarakat khususnya konsumen sering disalah gunakan oleh pelaku usaha (pebisnis dan pengusaha) yang suka berbuat curang hanya untuk mendapatkan untung
sebesar-besarnya.  Produk-produk  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  untuk  dikonsumsi dijual dengan model macam-macam kadang dengan cara yang sesat. Kejadian-kejadian yang kerap  kali  berada  di  tengah  masyarakat  memperlihatkan tentang  hal  tersebut.  Contoh  yang seringkali kita temui ialah barang bahan pangan, produk minuman serta alat-alat medis sangat membahayakan  bagi  kesehatan  fisik  serta  rohani  seseorang,  memberikan  gambaran  di kemasan  barang  yang  seringkali  salah  serta  bukan  yang  sebenarnya,  kompetisi  saling mencurangi, dan promosi/iklan sesat atau hoax.
Bahwasanya  bila  ingin  meredam  serta  menanggulangi  praktik  usaha  yang  tidak  adil  ialah dengan menggunakan mekanisme hukum yang ada. Gambaran besarnya ialah, hukum yang terkait  dan  memiliki  hubungan  dengan  persoalan  ini  ialah  hukum  pemerdataan,  hukum pemidanaan serta hukum administratif. Hingga bagaimana ketentuan itu bisa menjadi sarana yang  tepat  untuk  membuat  perlindungan  terhadap  keinginan  dan  kebutuhan  custumer,  kita akan urai sebagai berikut: ,
1).  Proses  pemerdataan  atau  hukum  perdata,  secara  garis  besarnya  terkait  dengan kesepakatan/perjanjian,  ganti  rugi,  ingkar  janji atau  wanprestasi.  Peraturan  ini  sifatnya terlalu  luas  maka  bakal  sulit  untuk  dicoba  dilaksanakan  ke  persoalan-persoalan  yang terkait pada praktik usaha yang tidak adil oleh pengusaha.
2). Proses pemidanaan atau hukum pidana, secara garis besarnya terkait dengan mengedarkan, memasarkan  serta  melakukan  penjualan produk-produk  bahaya  bagi  tubuh  secara fisik dan rohani, kompetisi tidak adil, menipu penipuan terhadap customer serta memalsukan barang  dan  layanan.  Menerapkan  pasal  yang  ada  dalam  Kitab  undang-undang  hukum pidana atau KUHP, meskipun mampu dijadikan pedoman tapi kesannya sangat memaksa.
3).  Proses  administratif,  menampung  norma-norma  hukum  yang  gambaran  umumnya berfungsi  untuk  membuat  aturan,  pembinaan  serta  pengawasan  prilaku  pelaku  usaha ketika  melaksanakan  agenda  bisnisnya.  Meskipun  hukum  administratif  itu  sifatnya sectoral  yang  membuat  aturan  persoalan  spesifik,  tapi  sering  ditemui  titik  lemahnya. Peraturan administrasi sangat lebih berisikan hukuman yang sifatnya administrasi semata, karena itu tidak ada dampaknya secara psikis karena tak ada efek jera bagi pelaku yang berbuat curang sehingga aturan itu tidak memaksa bagi pengusaha untuk taat pada aturan tersebut. Meskipun ada peraturan administrasi yang menerapkan hukuman pemidanaan, tetapi  hukuman  itu  terkesan  ringan.  Bahkan  dalam  ketentuan  administratasi  ada  yang tidak  memiliki  hukuman  sekalipun,  karenanya  susah  sekali  untuk  memberikan  efek hukum  kepada  orang  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  itu. Mutadis mutandis dengan  ketentuan  undang-undang  yang  sangat  sangat  tidak  sempurna sebagaimana dijelaskan diatas, persoalan itu menimbulkan dampak serius terkait dengan penegakannya.  Sebagaimana  ketentuan  undang-undang  yang  masih  banyak  memiliki kekurangan itu, bakal mengakibatkan kondisi yang sulit untuk aparatur penegak hukum dalam menemukan landasan hukum/yuridis untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku usaha yang berbuat curang. Permsalahan dalam menegakkan hukum yang lainnya yaitu, susahnya  menemukan  bukti  yang  memadai,  sarana  serta  fasilitasi  yang  kurang, Profesionalisme aparat, pelaku usaha serta masyarakat, dan lemahnya peran dan tanggung jawab Negara.
Karena Brunei juga mengikuti sistem common law, seperti halnya dalam hukum Inggris, pembeli  di  Brunei  dapat  mengajukan  suatu  klaim  perbuatan  melawan  hukum  terhadap produsen atau pemasok karena kelalaian di mana perilaku produsen atau pemasok berada di bawah standar perawatan yang diharapkan sesuai dengan ketentan hukum. Tanggung jawab  berbasis  kesalahan  dan  diperluas  tidak  hanya  untuk  pembeli  tetapi  juga  untuk pengguna  akhir  lainnya  yang  melakukan  kontak  dengan  produk  yang  dibeli,  yaitu konsumen.  Namun  masih  terdapat  beberapa  layanan  yang  berkaitan  dengan  konsumen yang  tidak  memilki  undang-undang  untuk  melindungi  konsumen  misalnya,  keamanan dan  kewajiban  produk,  penjualan  langsung  atau  pemasaran  piramida  serta  layanan transportasi padahal jumlah konsumen di tiga layanan itu cukup tinggi.
2. Di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat contoh bahwa PT NMI terbukti melanggar pasal  tersebut.  Kemudian  untuk  sanksi  terhadap  NMI,  dikenakan  sanksi  berupa  sanksi administratif, dimana penetapan ganti rugi sebesar Rp.150 juta sesuai dengan harga jual mobil Nissan march bekas di pasaran pada kala itu. Hal ini karena sanksi administratif tidak boleh lebih  dari  Rp.200  juta.  Kedudukan  BPSK  juga  sudah  sesuai  dengan  tugasnya.  Di  Brunei Darussalam Consumer Protection (Fair Trading) Order of 2011 ini juga menjadi acuan dasar dalam menangani beberapa kasus pelanggaran perlindungan konsumen seperti halnya kasus toko Nani Riza Jaya Sdn Bhd dan Ilham Fiqri Sdn Bhd yang menyesatkan konsumen dalam kegiatan promosi penjualan.

## 3. DAFTAR PUSTAKA Sumber Hukum
Consumer Protection (Fair Trading) Order of 2011 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## Buku
Adi  S.,  &  Isharyanto.  2018.  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia  Dalam teori  dan  Praktik.  Penerbit: Prenadamedia Group,
Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen” Jakarta: Sinar Grafik, 2008. Kristian.  2014.  Jenis-Jenis  Sanksi  Pidana  Yang  Dapat  Diterapkan  Terhadap  Korporasi.  Jurnal
Hukum dan Pembangunan. Vol. 44. No. 1
Nasution, Az, dkk, “Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Aspek  Hukum dan Etika Bisnis Periklanan di Indonesia”, BPHN Departemen Kehakinan RI, 1993/1994.
Pakpahan, Normin S., Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha, Proyek ELIPS, Jakarta
R.  Soesilo. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1994.
Rosmawati. 2018. “ Pokok-Pokok  Hukum Perlindungan  Konsumen ”. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Sekretariat ASEAN. 2018. Buku Pegangan Tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen di ASEAN. Jakarta
Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia” Jakarta: Gramedia, 2000.
Sigler, Jay A., Understanding Criminal Law, Boston: Little Brown and Company, 1981. Zulham. 2013. “Hukum Perlindungan Konsumen”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## Jurnal
Arifin, Ridwan, Juan Anthonio Kambuno, Waspiah Waspiah, and Dian Latifiani, ‘Protecting the
Consumer  Rights  in  the  Digital  Economic  Era:  Future  Challenges  in  Indonesia’, Jambura Law Review , 3.Special Issue (2021), 135–60 <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.9635>
ASEAN. Handbook on ASEAN Consumer Protection Laws and Regulations , 2018. CIKL.  “Roadmapping  Capacity  Building  Needs  in  Consumer  Protection.” Country  Report  – Brunei Darusaslam (Final) , no. August 2010 (2011).
Galasintu, Sareeya, and Chanakant Loveera, ‘The Comparative Study on Consumer Protection Laws  in  Asean’, Kasetsart  Journal  of  Social  Sciences ,  42.4  (2021),  804–9 <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.4.13>
Hidayati, Syafaatul. “TEORI EKONOMI MIKRO.” UNPAM PRESS , 2019, 224. Ibrahim, Fahmi, Irsyad Ramzi, and Fadzli Abd. Razak. “E Business in Practice: Evidence from Brunei Darussalam.” Journal of Entrepreneurship and Business Innovation 5, no. 2 (2019): 46. https://doi.org/10.5296/jebi.v5i2.13787.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. “Hukum Perlindungan Konsumen,” 27. Jakarta: Sinar Grafik, 2008.
Looi, Hong Cheong. “E-Commerce Adoption in Brunei Darussalam: A Quantitative Analysis of Factors Influencing Its Adoption.” Communications of the Association for Information Systems 15 (2005): 61–81. https://doi.org/10.17705/1cais.01503.
Norvadewi. 2015. Bisnis Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.01, No. 01
PraveenKumar, Dr S. “MISLEADING ADVERTISEMENTS AND ISSUES” 7, no. 2 (2016): 10. “Product Liability Law and Safety Regulation,” no. 15 (2015).
Suhardini, Eni. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Jasa Pelayanan Rumah Sakit.” Media Neliti , 2015, 7.
Supriyanta.  2007.  Ruang  Lingkup  Kejahatan  Ekonomi.  Jurnal  Ekonomi  dan  Kewirausahaan. Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Volume 7, No. 1
Sudjana.  2021.  Tanggungjawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Penayangan  Iklan  Niaga  Yang Menyesatkan Konsumen. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Volume 12, Nomor 2
Syam,  Misnar,  Ismansyah  Ismansyah,  Busyra  Azheri,  and  Muhammad  Hasbi,  ‘Consumer Protection  Enforcement  Law  Characteristics  on  Civil  Law  Aspects  in  Indonesia’,
Linguistics and Culture Review , 5.S2 (2021), 1471–81
<https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns2.1976>
Wariati, Ambar. “E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN.” Vol. 1, no. 2 (2015): 19.
Wibowo, Dwi Edi, ‘How Consumers in Indonesia Are Protected Fairly?’, Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services , 2.1 (2020), 57–70 <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.36546>

## Makalah
Hartono,  Sunaryati,  Kemungkinan  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Praktek-praktek  Bisnis Internasional,  Makalah  Seminar  Aspek-aspek  Pidana  dalam  Kegiatan  Dunia  Usaha, Jakarta: Babinkumnas, 1985
Miller, Jo Ann, White Collar Crime, Makalah Seminar di PAU Bidang Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.
Muladi, Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, Makalah Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Universitas Parahiyangan, Bandung, tanggal 26- 27 Agustus 1994
Reksodiputro, Mardjono, Struktur Perekonomian Dewasa Ini dan Permasalahan Korban, Makalah Seminar Viktimologi di Universitas Airlangga, tanggal 28 Oktober 1988.
Siti, Z. Demokrasi, otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia. Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sumber Online http://bruneiresources.com/2016/11/consumer-protection-in-brunei-darussalam http://repository.uin-suska.ac.id/20248/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf http://www.deps.gov.bn/DEPD%20Documents%20Library/KH/PR_violating.pdf http://www.deps.gov.bn/SitePages/Competition%20and%20Consumer%20Affairs.aspx https://aseanconsumer.org/read-legislation-consumer-protection-fair-trading-opt-out-practices- regulations-2011
https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan- melawan-hukum/
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200903/12/1286852/agar-terhindar-penipuan-saat-belanja- online-ini-tips-ala-kementerian-perdagangan
https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/ https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-iklan-nissan-march-masuk-pengadilan-
lt4f8503fecc5fb
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8503fecc5fb/kasus-iklan-nissan-march-masuk- pengadilan/
https://www.internations.org/brunei-expats/forum/consumer-protection-complaints-process-in- brunei-1591410
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen