## KORUPSI DAN KETIDAKSETARAAN GENDER SEBAGAI TANTANGAN UTAMA GOOD GOVERNANCE DI INDIA

## Winny Permataningtyas
Pascasarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia winnypermata.2206@gmail.com

## Abstrak
India merupakan negara di wilayah Asia dengan jumlah penduduk kedua terbanyak di dunia setelah  Tiongkok. Pertumbuhan ekonominya  yang  mencapai 6  hingga 7 persen  selama  10  tahun  terakhir  ini  membuat  India  menjadi  salah  satu  negara berkembang  dengan  perekonomian  yang  berkembang  sangat  pesat.  Namun sayangnya, di balik pertumbuhan ekonomi yang pesat itu, India memiliki isu lama yang  terus  menghantui  di  belakangnya  yakni  isu  kesetaraan gender dan  korupsi. Kedua  isu  tersebut  terus  membayangi  perpolitikan  di  India  dan  menjadi  alasan utama  marak  terjadinya  isu-isu  sosial  lainnya  seperti  kemiskinan,  pengangguran, lemahnya sistem pemerintahan, hingga hilangnya hak-hak perempuan di salah satu negara  demokrasi  terbesar  di  dunia  ini.  Tulisan  ini  akan  menguraikan  indikator- indikator  ketidaksetaraan gender dan  korupsi  yang  berujung  pada  terhambatnya pencapaian good governance di India. Pentingnya kehadiran kesetaraan gender dan ketegasan  dalam  pemberantasan  kasus  korupsi  akan  dijelaskan  dalam  tulisan  ini sebagai bentuk saran untuk mencapai good governance di dalam negara khususnya di India.
Kata Kunci : India, kesetaraan gender , korupsi, good governance

## Abstract
India  is  a  country  in  the  Asian  region  with  the  second  largest  population  in  the world after China. Its economic growth, which has reached 6 to 7 percent over the last  10  years,  has  made  India  one  of  the  developing  countries  with  a  very  fast- growing economy. But unfortunately, behind this rapid economic growth, India has an old issue that continues to haunt behind it, namely the issue of gender equality and corruption. These two issues continue to overshadow Indian politics and are the main reason for the rise of other social issues such as poverty, unemployment, weak  government  systems,  and  loss  of  women's  rights  in  one  of  the  largest democracies  in  the  world.  This  paper  will  describe  the  indicators  of  gender inequality and corruption which have resulted in obstruction of the achievement of good governance in India. The importance of gender equality and assertiveness in eradicating corruption cases will be explained in this paper as a form of advice for achieving good governance in the country, especially in India.
Keywords: India, gender equality, corruption, good governance.

## PENDAHULUAN
Isu kesetaraan gender dan korupsi merupakan isu yang kerap kali terjadi di berbagai  negara  di  dunia.  Tingginya  intensitas  kejadian  kedua  isu  tersebut  telah membuat  banyak  pihak  baik  dari  kalangan  individu  maupun  pemerintah  yang menganggapnya  lumrah  untuk  terjadi  sehingga  tidak  menjadi  isu  yang  darurat untuk  diatasi.  Padahal,  dampak  buruk  yang  disebabkan  baik  oleh  tidak  adanya kesetaraan  gender  atau  tingginya  kasus  korupsi  dapat  dirasakan  langsung  oleh masyarakat  biasa  dan  tak  jarang  menjadi  penghambat  negara  yang  bersangkutan untuk terus maju dan berkembang. Kedua isu tersebut seakan menjadi batu besar yang menghalangi dan tak jarang sulit untuk dilewati.
Kebanyakan negara yang masih berkutat baik dengan isu kesetaraan gender maupun isu korupsi adalah negara-negara berkembang dengan tingkat pendapatan per  kapita  yang  masih  tergolong  relatif  rendah.  Tata  kelola  di  negara-negara tersebut  yang  sering  kali  belum  baik  memperkeruh  kemampuan  untuk menyelesaikan  kedua  isu  tersebut.  Pemerintah  di  negara  berkembang  acap  kali dianggap sebagai pemerintahan yang lemah karena sistem hukum yang tidak tegas ditegakkan,  kurangnya  transparansi  dalam  sistem,  diskriminasi  kelompok  yang kerap  terjadi,  serta  minimnya  tingkat  partisipasi  politik.  Berbagai  negara  di berbagai  belahan  dunia  hingga  hari  ini  masih  tersandung  kedua  isu  tersebut. Beberapa contoh negara yang masih menderita dan terjerat di dalam isu kesetaraan gender dan korupsi adalah Nigeria, Nikaragua, Zimbabwe, Kenya, dan juga India.
Isu kesetaraan gender dan tingginya angka korupsi bukanlah sesuatu yang asing jika kita membahas tentang India. Kedua permasalahan ini telah terjadi sejak zaman nenek moyang di India dan terus turun menurun meski zaman telah berganti, globalisasi telah hadir, dan bahkan dunia sudah menjadi lebih modern dibandingkan zaman  dahulu  kala.  Ketidaksetaraan  gender  dan  juga  tingginya  angka  korupsi  di India  seakan  sudah  mendarah  daging  dalam  sistem  pemerintahannya.  Hal  ini memang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kuatnya  norma,  budaya,  serta  nilai  yang dipercayai oleh masyarakat India.
Berdasarkan  nilai,  norma  dan  kepercayaan  yang  dianut  oleh  masyarakat India,  laki-laki  memiliki  posisi  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  perempuan.  Tak hanya di dalam rumah tangga, dalam pemerintahan, lingkup kerja, dan berbagai hal lainnya, laki-laki menempati posisi nomor satu sedangkan perempuan selalu berada di  posisi  ke  dua.  Nilai-nilai  yang  sudah  tertanam  sejak  dahulu  kala  membuat kehadiran  kesetaraan  gender  di  India  seakan  menjadi  utopia.  Demikian  pula keadaan  pemerintahan  yang  bebas  dari  korupsi,  menjadi  sebuah  utopia  karena korupsi kerap terjadi tak hanya di sektor pemerintahan, tetapi juga sektor swasta, bisnis,  dan  sektor  utama  lainnya.  Rendahnya  transparansi  yang  disebabkan  oleh hanya  elit-elit  politik  yang  memegang  informasi,  menyebabkan  korupsi  menjadi sesuatu yang tidak lagi mencengangkan untuk terjadi.
Atas  dasar  tingginya  angka  korupsi  dan  rendahnya  tingkat  kesetaraan gender sebagaimana telah digambarkan di paragraf-paragraf sebelumnya, penulis sampai pada suatu rumusan masalah yakni “bagaimana isu korupsi dan kesetaraan gender  dapat  menjadi  tantangan  untuk  India  dalam  menciptakan good governance? ”.  Tulisan  ini  akan  memberikan  penjelasan  serta  saran  tidak  hanya untuk India, tetapi juga bagi negara-negara berkembang lainnya yang terjerat kedua isu  kesetaraan  gender  dan  korupsi.  Penulis  percaya  bahwa  isu  kesetaraan gender dan  korupsi  memiliki  keterkaitan  erat  satu  sama  lain  yang  menjadi  penghambat utama  bagi  sebuah  negara  menciptakan  suatu  pembangunan  berkelanjutan  yang berujung pada sulit terciptanya good governance di negara yang bersangkutan.
Dalam  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  dua  indikator  penting  sebagai variabel  utama  atas  tantangan  yang  dihadapi  oleh  negara  India  untuk  mencapai suatu good  governance. Dalam  melihat  indikator  sebuah  korupsi,  penulis  akan menggunakan  teori  realis  yang  menyatakan  bahwa  korupsi  memiliki  kaitan  yang sangat  erat  dengan  kepentingan  atau  keuntungan  baik  pribadi  maupun  suatu kelompok  tertentu.  Sedangkan  untuk  melihat  indikator  isu  kesetaraan gender , penulis akan menggunakan teori feminisme mengingat kasus kesetaraan gender di India  erat  kaitannya  dengan  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Tata  kelola  atau governance yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  suatu  proses  dalam pembuatan kebijakan dan proses bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan.
Konteks  dari  konsep  tata  kelola  sangat  beragam  seperti  tata  kelola  sebuah perusahaan, tata kelola dunia internasional, juga tata kelola nasional suatu negara. Dalam penelitian ini, tata kelola yang dimaksud  adalah tata kelola nasional suatu negara (India). Sebuah tata kelola dapat dikatakan baik ( good governance ) apabila memenuhi  6  karakteristik  utama  yakni:  a)  partisipasi;  b)  orientasi  konsensus;  c) akuntabilitas; d) transparansi; e) adil dan inklusif; dan f) mematuhi peraturan dalam hukum.
Seperti  telah  dijabarkan  sebelumnya,  isu  korupsi  dan  kesetaraan  gender merupakan  isu  kuno  yang  masih  terjadi  hingga  zaman  sekarang  di  India.  Jeevan S.Rajak (2013) dalam tulisannya berjudul “ Corruption in  India: Nature, Causes, Consequences  and  Cure ”,  menyatakan  bahwa  korupsi  merupakan  suatu  masalah yang sudah sangat mengerak di India. Joshi (2005) mengategorikan korupsi di India ke  dalam  4  kategori  yakni  korupsi  politik,  korupsi  dalam  program  kerja,  korupsi dalam  proyek,  dan  juga  suap.  Di  sisi  lain  fenomena  diskriminasi  terhadap perempuan  juga  sudah  terjadi  sejak  tahun  1980.  Di  berbagai  belahan  di  India, perempuan  sering  kali  dianggap  sebagai  beban  ekonomi  dan  finansial  meskipun sudah  berkontribusi  bagi  keluarga  mereka  sendiri. Isu  ketidaksetaraan  gender  ini merupakan akar dari  isu-isu lain seperti hak atas properti, sulitnya akses terhadap kredit bagi perempuan, juga rendahnya partisipasi wanita dalam angkatan kerja.
Dalam sistem parlemen India, tanggung  jawab untuk melakukan eksekusi terkait kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan legislatif diambil alih  oleh  birokrasi  itu  tersendiri.  Sedangkan,  birokrasi  di  India  pun  tidak  dapat dipercaya karena termasuk dalam kategori zona merah kasus korupsi serta memiliki prosedur  yang  sangat  rumit.  Tata  kelola  di  India  juga  dikategorikan  sebagai  tata kelola yang tidak transparan dalam penegakan peraturannya. Hal-hal tersebut yang menyebabkan  korupsi  di  India  sudah  terjadi  bahkan  sejak  negara  India  merdeka (Ganguly, 2012 & Kundu, 2015). Kedua penulis tersebut juga menyebutkan bahwa korupsi  di  India  merupakan  korupsi  di  India  merupakan  warisan  yang  turun menurun  dalam  pemerintahan  India.  Pada  pemilihan  umum  (pemilu)  pertama  di India  pada  tahun  1951,  Sebagian  dari  anggota  kongres  dijatuhi  tuduhan  atas tindakan  korupsi.  Jaringan  korupsi  di  India  sudah  menjadi  makanan  sehari-hari
masyarakat  di  sana  sehingga  tidak  lagi  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  asing (Miklian,  2013).  Jaringan  korupsi  di  India  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah interaksi finansial dan birokrasi yang dilakukan oleh masyarakat serta perusahaan- perusahaan dengan perwakilan pemerintah dari semua tingkatan. Dengan demikian, tidak heran jika Tindakan korupsi di India erat kaitannya dengan black market di berbagai  sektor  industri  (Miklian&Carney,  2013).  Permasalahan  korupsi merupakan  akar  dari  berbagai  masalah  sosial  lainnya  seperti  isu  keadilan,  akses terhadap power , transparansi informasi, serta tidak harmonisnya hubungan antara negara dengan masyarakat.
Dalam tatanan negaranya, isu kesetaraan gender juga menjadi sorotan utama dalam lingkungan sosial di India. Banyak tulisan-tulisan yang menjabarkan bahwa India memiliki tingkat yang sangat rendah dalam perihal kesetaraan gender. Singh (2016) dalam tulisannya  yang  berjudul  “ The state of  Gender Inequality in India ” menyatakan  bahwa  tidak  hanya  akses  terhadap  sumber  daya  dan  kesempatan- kesempatan yang dibatasi bagi perempuan, namun hal-hal yang berkaitan dengan prospek kehidupan bagi perempuan tersebut sangat dibatasi di India. Perempuan di India hanya dapat melakukan pekerjaan domestik. Akses partisipasi perempuan di sektor  ekonomi,  politik,  sosial,  bahkan  pendidikan  sangat  dibatasi.  Padahal, rendahnya tingkat pendidikan pada wanita dapat menjadi akar bagi permasalahan sosial  lainnya  seperti  rendahnya  edukasi  seks,  pernikahan  dini,  bahkan  dapat meningkatkan  risiko  terjangkitnya  penyakit  HIV/AIDS  pada  perempuan  (The National  Family  Health Survey, 1998-1999). Rendahnya tingkat pendidikan  bagi perempuan di India juga menyebabkan minimnya partisipasi perempuan terhadap politik  di  India.  Padahal,  dalam  sistem  demokrasi  yang  utuh,  adanya  kesetaraan gender merupakan salah satu prasyarat dasar. Partisipasi perempuan dalam politik bukan  sekedar  untuk  memberikan  hak  pilih  pada  masyarakat  dengan  gender perempuan,  namun  sebagai  bentuk sharing  power dan  keterlibatan  perempuan dalam setiap pembuatan kebijakan dalam tata kelola pemerintahan di suatu negara (Krishnaveni, 2017).
Sebagaimana  penulis  nyatakan  sebelumnya,  kedua  isu  korupsi  dan kesetaraan gender memiliki  kaitan  satu  sama  lain  dalam  menciptakan  suatu  tata
kelola  yang  baik  ( good  governance )  dalam  sebuah  pemerintahan. Department  of International  Development, Britania Raya (2015) menjelaskan bahwa perempuan cenderung tidak akan melakukan Tindakan korupsi dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian dari Bank Dunia ( World Bank ) juga menemukan bahwa semakin tinggi perwakilan  wanita  dalam  suatu  pemerintahan  berbanding  lurus  dengan  semakin rendahnya tingkat korupsi di pemerintahan tersebut. Dalam kasus India, mengingat rendahnya  angka  partisipasi  perempuan  di  ranah  pendidikan  yang  menyebabkan rendahnya  partisipasi  wanita  di  politik,  juga  menunjukkan  bahwa  kebanyakan korupsi dilakukan oleh laki-laki.
Kedua  indikator  korupsi  dan  juga  kesetaraan  gender  akan  dibahas  lebih lanjut  untuk  melihat  kaitannya  dengan  terciptanya  suatu good  governance. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  melalui extensive  study  literature yang bersumber dari publikasi sebelumnya berkaitan dengan gender, korupsi, juga good governance.

## PEMBAHASAN

## A. Korupsi di India
Korupsi merupakan sebuah terminologi yang memiliki banyak definisi dari berbagai  ahli.  Kata  “ corrupt ”  pertama  kali  digunakan  oleh  Aristoteles  dan kemudian  digunakan  pula  oleh  Cicero  untuk  mendefinisikan  sebuah  perihal perampokan dan penolakan atas perilaku yang baik. Menurut kamus Oxford , kata “ corrupt ”  berarti  “dipengaruhi  oleh  perampok,  khususnya  pada  saat  pemilu”.
Ensiklopedia Britannica juga mengatakan bahwa korupsi merupakan suatu praktik yang  melibatkan  perampokan;  namun  memiliki  hubungan  dengan  sistem pemilihan.  Sedangkan  menurut  KBBI,  korupsi  berarti  penyelewengan  atau penyalahgunaan  uang  negara  (perusahaan  dan  sebagainya)  untuk  keuntungan pribadi atau orang lain.
Morris  menuliskan  bahwasanya  korupsi  merupakan  suatu  penggunaan kekuatan  publik  yang  ilegal  dan  hal  tersebut  bertujuan  untuk  mendapatkan keuntungan untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok tertentu. Hal tersebut sama  dengan  definisi  yang  diberikan  oleh World  Bank yakni  korupsi  merupakan
“ abuse  of  public  power  for  private  benefit ”  namun,  keuntungan  pribadi  yang dimaksudkan disini tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau hanya satu orang melainkan  juga  dapat  menguntungkan  suatu  kelompok tertentu  baik  dalam  suatu perusahaan maupun dalam pemerintahan.
India  menempati peringkat 80 dari 180 negara di tahun 2019 berdasarkan dari Corruption Perception Index (CPI). Dilihat dari tahun 2012 hingga tahun 2019, total  nilai  yang  didapatkan  oleh  India  terkait  dengan  penilaian  indeks  korupsi  di India  tidak  terlalu  meningkat  secara  signifikan.  Itu  berarti,  kasus-kasus  korupsi masih kerap terjadi di negara India dari tahun ke tahunnya.
Tabel 1. 1 Nilai Persepsi Indeks Korupsi di India Tahun 2012-2019
Sumber: Transparency International
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai persepsi indeks korupsi di  India  dari  tahun  ke  tahun  sejak  2012  hingga  2019  mengalami  peningkatan. Berdasarkan Transparency  International ,  hal  ini  menunjukkan  suatu  kemajuan dalam pemberantasan korupsi  mengingat semakin tinggi persepsi  indeks korupsi, semakin  rendah  pula  tingkat  korupsi  di  negara  tersebut.  Hanya  saja  dalam  kasus India, sejak tahun 2012 hingga 2019 hanya meningkat sebanyak 5 poin yang artinya kemajuan  dalam  pemberantasan  kasus  korupsinya  sangat  rendah.  Nilai  41  yang didapat India pada tahun 2019 masih menunjukkan bahwa negara India memiliki kecenderungan untuk korupsi  yang cukup tinggi  dan India tergolong dalam zona kuning.
Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para politisi di India dan pihak- pihak lainnya dalam sistem birokrasi adalah sebagai berikut:
1. Coalgate Scam (Cost – 186000 Crores)
30 35 40 45 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nilai Persepsi Indeks Korupsi India Tahun 2012-2019
Skala 0-100
2. 2G Spectrum Scam (Cost – 176000 Crores)

## 3. Commonwealth Games Scam (Cost – 70000 Crores)
Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya,  korupsi  di  India  sudah mendarah daging dalam sistem pemerintahan dan birokrasinya. Kasus korupsi yang telah menjalar di hampir seluruh lapisan pemerintahan di India sudah berawal sejak India  merdeka.  Konstitusi  pemerintahan  di  India  terdiri  dari  tiga  bagian  yakni legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Fungsi  dari  tiap-tiap  bagian  sama  seperti pemerintahan  demokrasi  lainnya.  Namun  sayangnya,  perilaku  untuk  melakukan korupsi  telah  menjadi  tingkah  laku  dasar  para  pihak  yang  menduduki  kursi pemerintahan.
Terdapat beberapa penyebab menjalarnya korupsi di berbagai sektor di India yakni (Arman, 2011 & Kundu, 2015):
a. Kurangnya  efektivitas  dalam  manajemen  dan  organisasi.  Kurangnya pengontrolan dan pemantauan pada proses administrasi mengantarkan kepada tindakan korupsi. Selain itu, penunjukan pihak manajer maupun badan  eksekutif  lainnya  yang  tidak  efisien  dan  tidak  kapabel  juga mengantarkan pada perihal mis -manajemen. Oleh karena itu, akibat dari adanya  kesalahan  penunjukan  adalah  korupsi  dan  hal  tersebut  akan terus menerus dilakukan.;
b. Kurangnya  stabilitas  ekonomi.  Krisis  perekonomian  dan  adanya kenaikan  harga  yang  cukup  signifikan  mengakibatkan  adanya perubahan  dalam  gaya  hidup  masyarakat.  Kebanyakan  masyarakat dalam  menghadapi  situasi  tersebut  untuk  melanjutkan  hidup  akan melakukan hal-hal yang ilegal dan jauh dari nilai-nilai moral. Mereka lebih  memilih  menggunakan  “jalan  pintas”  untuk  mencapai keinginannya daripada harus bekerja keras. Hal tersebut akan menjadi suatu  kebiasaan  sehingga  kebanyakan  pemangku  kebijakan  yang menggunakan  “jalan  pintas”  cenderung  akan  melakukan  tindak korupsi.;
c. Pemilihan  umum.  Pada  saat  pemilihan  umum,  korupsi  berada  di puncaknya  karena  pada  saat  itu  terjadi  pihak-pihak  yang  memiliki kepentingan-kepentingan personal
(industrialis terkemuka) memberikan  biaya  kepada  para  politisi  untuk  melakukan  kampanye selama  periode  sebelum  pemilihan  umum.  Para  pemilik  kepentingan personal  melakukan  penyuapan  agar  dapat  memengaruhi  politisi  di kemudian  hari,  dan  dengan  penyuapan  tersebut  politisi  bisa mendapatkan  suara  sehingga  memenangkan  pemilihan.  Biasanya politisi  akan  melakukan  penyuapan  kepada  masyarakat  yang perekonomiannya kurang dan kurang berpendidikan.;
d. Kurangnya  kesadaran  dan  kerelaan  masyarakat.  Apabila  masyarakat memutuskan  untuk  tidak  setuju  atau  tidak  melakukan  penyuapan  di setiap proses administrasi maupun institusi politik maka tingkat korupsi akan dapat berkurang.  Namun hal tersebut kembali lagi kepada proses administrasi  yang  cenderung  lambat  karena  adanya mis -manajemen yang  mana  banyak  pihak-pihak  yang  tidak  kapabel  mengurusi  hal tersebut serta kurangnya pendidikan bagi masyarakat dan adanya krisis perekonomian  yang  menuntut  beberapa  pihak  melakukan  penyuapan dan tindak korupsi.
Tindakan  korupsi  di  India  berdampak  kepada  banyak  hal,  yaitu:  a) Meningkatkan  kemiskinan.,  b)  Meningkatkan  isu  kelaparan.,  c)  Hilangnya kekayaan  untuk  negara  India.,  d)  Rendahnya  tingkat  kesejahteraan  hidup.,  e) Rendahnya tingkat keadilan hukum. Dampak-dampak yang dihasilkan dari tindak korupsi ini tidak hanya merugikan pihak-pihak maupun sektor tertentu melainkan banyak sekali pihak  yang terkena dampak dari tindak korupsi dan tidak  hanya di sektor pemerintahan melainkan dalam sektor sosio-ekonomi juga terkena dampak dari masifnya tindak korupsi. Apabila dianalogikan, korupsi ini seperti “ spaghetti bowl ”, yang berarti bahwa antara satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga menghasilkan  sesuatu  yang  lebih  kompleks  lagi  dan  sulit  sekali  untuk  diuraikan satu persatu.
Sebagian besar tindak korupsi  yang dilakukan oleh beberapa pihak secara umum bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (personal gain) atau untuk mencapai  kepentingan  suatu  kelompok.  Mengingat  sifat  dasar  dari  manusia  itu sendiri adalah tidak baik dan ingin menang sendiri, maka mereka melakukan tindak korupsi.  Manusia  dapat  dikatakan  sebagai Homo  Hominilupus ,  yakni  manusia adalah serigala  bagi  manusia  lainnya,  yang kuat  akan  memakan  yang  lemah atau yang  kuat  akan  menindas  yang  lemah.  Pihak  yang  kuat  di  sini  merupakan  para pemangku  kebijakan  atau  para  birokrat  yang  melakukan  tindak  korupsi  untuk keuntungannya sendiri dan menindas masyarakat yang lemah agar kepentingannya tetap terjaga.
Sudah  jelas  sekali  bahwa  dengan  masifnya  tindak  korupsi  menandakan bahwa tata kelola di negara tersebut tidak baik. Menurut tulisan  yang diterbitkan oleh United  Nations  Economic  and  Social  Commission  for Asia  and  the  Pacific ,
beberapa  karakteristik  untuk  menciptakan  tata  kelola  yang  baik.  Kurang  lebih terdapat tiga poin yang menyimpang yaitu:
a. Transparansi;  Segala  bentuk  kebijakan  yang  dibuat  harus  sesuai  dengan peraturan dan regulasi yang ada. Selain itu, perlu adanya informasi secara detail  mengenai  kebijakan  tersebut  yang  dapat  diakses  secara  bebas  oleh seluruh  masyarakatnya.  Namun,  tingginya  angka  korupsi  di  India menunjukkan  rendahnya  angka  transparansi  dalam  setiap  kebijakan. Sebagaimana  ditunjukkan  oleh  angka  persepsi  indeks  korupsi  di  India, angka 41 juga menunjukkan rendahnya transparansi dalam pemerintahan.
b. Peraturan  dalam  Hukum;  Di  dalam  suatu tata  kelola  yang  baik,  kerangka hukum  akan  bersifat  adil.  Adanya  dukungan  dari  sektor  yudisial  dan kepolisian  yang  bersih  sehingga  hukum  yang  berlaku  benar-benar  dapat ditegakkan  dan  diterapkan  dengan  adil.  Namun  sayangnya,  di  India, penyuapan kerap terjadi di sektor yudisial dan kepolisian sehingga hukum yang  berlaku  tidak  benar-benar  diterapkan  sebagaimana  mestinya.  Angka korupsi  yang  terus  tinggi  dari  tahun  ke  tahun  menunjukkan  lemahnya peraturan dalam hukum India untuk di tegakkan.
c. Efektivitas  dan  Efisiensi;  Menciptakan  suatu good  governance berarti institusi  tersebut  akan  mengeluarkan  kebijakan  yang  dapat  memenuhi kebutuhan  masyarakatnya  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada. Hal ini tidak mencerminkan negara berkorupsi yang mana kebijakan yang diambil  bukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  secara  luas melainkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sebagian  orang  atau  sebagian kelompok yang menguntungkan bagi para birokrasi.
Berdasarkan  ketiga  indikator  di  atas,  India  tidak  memenuhi  satu  pun indikator untuk dapat dikatakan sebagai  negara  yang  memiliki good governance. Dengan demikian dapat terlihat jelas bagaimana korupsi menjadi tantangan dalam terciptanya good governance di India.

## B.        Kesetaraan Gender di India
UNICEF  (2017)  telah  menjabarkan  definisi  dan  konsep  terkait  dengan kesetaraan gender secara umum  yakni  suatu konsep  yang  menempatkan  laki-laki dan  perempuan  memiliki  kondisi,  perlakuan,  dan  peluang  atau  kesempatan  yang setara  dalam  mengembangkan  potensialnya  secara  maksimal  dan  dalam berkontribusi  untuk  perkembangan  ekonomi,  sosial,  budaya,  serta  dunia perpolitikan.  Hal  tersebut  juga  sama  dengan  definisi  kesetaraan  gender  menurut kamus Cambridge yaitu “ the act of treating women and men equally ”.
Menurut KBBI, kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan  perempuan  untuk  memperoleh  kesempatan  dan  hak-haknya  sebagai  manusia agar  mampu  berperan dan  berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya,  dan  kesamaan  dalam  menikmati  hasil  pembangunan.  Kesetaraan  yang dimaksud  yakni  setara  dalam  nilai  yang  diberikan  oleh  masyarakat.  Hal  tersebut bukan  berarti  laki-laki  dan  perempuan  harus  menjadi  sesuatu  yang  sama  namun lebih  kepada  hak-hak  yang  diberikan,  tanggung  jawab,  dan  kesempatan  harus diberikan tanpa bergantung kepada gendernya laki-laki ataupun perempuan.
Berdasarkan  dari  laporan  Indeks  Ketidaksetaraan Gender (GII)  yang dipaparkan oleh UNDP di tahun 2018, India menempati urutan ke 122 yang mana 11.7% bangku pemerintahan ditempati oleh wanita. Hal tersebut jauh lebih rendah daripada Bangladesh  yang berada di  angka 20.3%. Dari tahun 2010  hingga 2018 jumlah wanita yang mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah atas hanya 39%,  jauh  berbeda  dengan  jumlah  laki-laki  yakni  di  angka  63.5%.  Begitu  pula dengan  tingkat  partisipasi  dalam  menjadi  tenaga  kerja,  wanita  sebanyak  23.6% yang mana laki-laki mencapai 78.6%. Angka-angka tersebut jelas memperlihatkan adanya kesenjangan antara wanita dengan laki-laki di berbagai sektor.
Tabel 1. 2
Perbandingan Jumlah Wanita Pekerja yang Tidak Dibayarkan dengan Laki-Laki
Isu kesetaraan gender di India juga merupakan isu yang telah lama melekat di India. Kasus kesetaraan gender ini pun menyebar di berbagai sektor mulai dari di sektor pendidikan, tempat kerja, hingga partisipasi politik di luar atau di dalam pemerintahan.  Contoh yang sering kali terjadi pada wanita di tempat kerja adalah jumlah  wanita  yang  tidak  dibayar  lebih  banyak  dibandingkan  laki-laki.  Tingkat kemampuan  literasi  wanita  dari  tahun  2001  hingga  2011  juga  tidak  terlalu signifikan perkembangannya. Padahal kemampuan literasi merupakan bekal utama seseorang untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut kemudian berdampak  kepada  rendahnya  angka  representasi  wanita  di  dalam  kursi pemerintahan di India.
Berdasarkan Tabel 1.2, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan di India, dari  setiap  perempuan  dengan  sekitar  300  menit  per  harinya  yang  tidak  dibayar, hanya terdapat kurang dari 50 menit dari laki-laki yang tidak dibayar. Kesenjangan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal gaji bagi perempuan dan laki-laki yang  menyebabkan  pendapatan  perempuan  di  India  selalu  lebih  rendah  jika dibandingkan dengan pendapatan laki-laki.
Tabel 1. 3 Perbandingan Tingkat Literasi Wanita dan Laki-Laki di India
Sumber: MOSPI Government India, 2018
Tabel 1.3  menunjukkan bahwa tingkat literasi  laki-laki di India baik pada tahun 2001 maupun 2011 selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan. Hal ini erat kaitannya dengan rendahnya akses pendidikan bagi perempuan dan juga dibatasinya partisipasi perempuan di sektor pendidikan. Sama seperti isu korupsi, isu  kesetaraan gender juga  saling  berkaitan  satu  dengan  yang  lainnya.  Adanya gender gap pada tingkat mengenyam pendidikan  di India  yang  masih didominasi oleh  laki-laki  menyebabkan  diskriminasi  terhadap  perempuan  terjadi  di  tempat kerja dan kurangnya partisipasi politik dari perempuan. Perempuan tidak memiliki pengetahuan maupun edukasi yang lebih tinggi dibanding laki-laki sehingga apabila terjadi  diskriminasi  seperti  di  tempat  kerja,  perempuan  tidak  dapat  melakukan perlawanan  karena  rendah  pengetahuan  yang  dimiliki.  Karena  kurangnya pendidikan  pun  menyebabkan  perempuan  sulit  untuk  duduk  di  bangku pemerintahan dan ikut andil secara langsung dalam pemutusan suatu kebijakan.
Oleh  karena  itu,  kebanyakan  kebijakan  yang  dihasilkan  akan menguntungkan  laki-laki  karena  sudut  pandangnya  hanya  dari  laki-laki  sehingga semakin memperpanjang budaya patriarki yang ada di samping itu semakin masif pula diskriminasi serta gender gap yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan (Krishnaveni, 2017).
0:00:00 24:00:00 48:00:00 72:00:00 96:00:00 2001 2011 Perbandingan Tingkat Literasi Wanita dan Laki-

## Laki di India
Wanita Laki-Laki
Tabel 1. 4

## Tingkat Partisipasi Wanita dalam Pemerintahan di India
Sumber: MOSPI Government India, 2018
Tabel  1.4  menunjukkan  bahwa  tingkat  partisipasi  wanita  dalam pemerintahan  di  India  tidak  pernah  lebih  dari  20%.  Artinya,  lebih  dari  80% parlemen  di  India  diduduki  oleh  laki-laki  dan  memberikan  kemungkinan  yang tinggi untuk sebuah kebijakan menjadi cenderung menguntungkan gender laki-laki. Padahal  sebagai  negara  demokrasi  seharusnya  wanita  juga  memiliki  kesempatan yang  sama  dengan  laki-laki  mengenai  partisipasinya  dalam  perpolitikan.  Dengan adanya  partisipasi  politik  yang  aktif  dan  masif  dari  wanita  di  India,  akan meningkatkan kualitas demokrasi di India dan dapat memberikan insight baru untuk kebijakan-kebijakan  yang akan dibuat nantinya sehingga tidak  melulu  merugikan pihak wanita di India itu sendiri.
Budaya,  kultur,  serta  nilai  yang  diyakini  oleh  sebagian  besar  masyarakat India juga dapat menjadi salat satu penyebab ketidaksetaraan gender di India tetap bertahan lama hingga zaman modern ini. Konstruksi sosial yang menyatakan bahwa setiap tugas, fungsi,  peran, dan  nilai-nilai  yang berasal dari  laki-laki dinilai  lebih baik  dan  menguntungkan  daripada  yang  berasal  dari  perempuan.  Ada  pula keyakinan  terkait  dengan  pembagian  divisi  pekerjaan  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  mana  aktivitas  di  dalam  rumah  seperti  mengurusi  keluarga, memasak, mencuci, dan sebagainya sedangkan laki-laki melakukan aktivitas yang di  luar rumah seperti  berpartisipasi dalam politik, dll. Hal tersebut  menyebabkan berkembangnya  hierarki  dan  pemikiran  di  berbagai  kawasan  India  bahwasanya laki-laki berada pada nomor satu sedangkan wanita di nomor kedua (Kassa, 2015).
0 10 20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

## Tingkat Partisipasi Wanita dalam Pemerintahan di India
dalam persen (%)
Dampak  utama  yang  akan  terjadi  apabila  partisipasi  politik  dari  wanita masih  minim  adalah  ketidaksetaraan  gender  serta  isu-isu  diskriminasi  terhadap wanita pun akan tetap kerap terjadi. Untungnya, berdasarkan dari penelitian Nisha &  Vezhaventhan  (2018)  menyatakan  bahwasanya  berdasarkan  data  statistik partisipasi  politik  wanita  rata-rata  mengalami  kenaikan  walaupun  tidak  secara signifikan.  Itu  berarti  mulai  ada  kesadaran  dari  para  wanita  untuk  menyuarakan hak-haknya serta usaha agar tidak terdiskriminasi di sektor-sektor umum.
Isu  kesetaraan gender yang  disuarakan  oleh  para  feminisme  ini  bukan berarti antara laki-laki dan wanita  menjadi  sama tetapi  lebih kepada  memberikan kesadaran bahwasanya para wanita juga memiliki hak-hak untuk berpendapat, hak untuk memilih sesuatu, hak untuk mengenyam pendidikan, dan lain-lain. Tanpa ada kesadaran tersebut, wanita akan selalu menjadi pihak yang dirugikan tidak hanya di sektor umum seperti tempat kerja dan pemerintahan melainkan juga di sektor-sektor privat  seperti  rumah  tangga.  Adanya  kesetaraan gender juga  merupakan  suatu bentuk sistem demokrasi untuk berjalan dengan lancar sehingga dapat menciptakan suatu tata kelola yang baik. Di dalam karakteristik utama good governance terdapat poin partisipasi  yang  mana partisipasi dari  laki-laki dan wanita  merupakan kunci utama  untuk  menciptakan  suatu  tata  kelola  yang  baik  ( good  governance ) (UNESCAP,  nd).  Dalam  tata  kelola  yang  baik  menyebutkan  bahwa  setiap  pihak harus berpartisipasi aktif sehingga pemerintah dapat mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan masyarakat pun mendapatkan hak mereka (Bundschuh-Rieseneder, 2008).

## C. Korelasi  Korupsi  dan  Kesetaraan  Gender  di  India  dan  Solusi  dalam Menciptakan Good Governance
Di dalam karakteristik good governance , isu korupsi dan kesetaraan gender tidak  mewakili  beberapa  poin  di  antaranya  seperti  partisipasi,  peraturan  dalam hukum, transparansi,  serta poin  efektivitas dan efisiensi. Sudah  jelas  hal tersebut menjadi  penyebab  tidak  terciptanya good  governance di  India.  Antara  indikator korupsi dan kesetaraan gender itu sendiri memiliki suatu korelasi. Adanya korelasi terkait dengan korupsi dan gender ini pun  masih  menjadi perdebatan antara para
ahli di dunia internasional. Beberapa ahli menyatakan bahwa tidak ditemukan suatu korelasi.  Namun  di  sisi  lain,  banyak  pula  ahli  yang  menemukan  korelasi  antara korupsi dan gender melalui penelitiannya yang bersifat empiris.
Seperti  yang  telah  penulis  sebutkan  sebelumnya,  penulis  melihat  apabila kasus  korupsi  suatu  dimensi gender terdapat  korelasi  mekanisme  sebab  akibat. Pasalnya, beberapa sumber telah menjabarkan bahwasanya adanya korelasi antara tingkat  korupsi  dengan  pemberdayaan  perempuan  yang  mana  semakin  tinggi tingkat  partisipasi  wanita  dalam  politik  khususnya  partisipasi  wanita  dalam pembuatan kebijakan di suatu negara menunjukkan semakin rendah tingkat korupsi di negara tersebut (UKAid, 2015).
Sebaliknya,  apabila  tingkat  partisipasi  wanitanya  rendah  maka  tingkat korupsi di negara itu cenderung tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Wanita  melihat  tindakan  korupsi  sebagai  suatu  tindakan  yang  sangat berisiko dan wanita lebih cenderung untuk tidak mengambil tindakan yang berisiko tinggi.
b. Wanita melihat tindakan korupsi sebagai sesuatu yang tabu untuk dilakukan sehingga akan ada tekanan sosial tersendiri bagi wanita apabila melakukan hal tersebut.
c. Wanita cenderung lebih memegang teguh nilai dan moral daripada laki-laki. Kebanyakan  wanita  memandang  posisi  dalam  pemerintahan  merupakan suatu prestasi yang sangat berharga, kesempatan yang sangat langka, dan beruntung karena  dapat  ikut  andil  di  dalamnya  sehingga  mereka  cenderung  untuk  tidak melakukan  tindak  korupsi  yang  dapat  menodai  prestasinya  tersebut.  Seperti contohnya di India sendiri, isu-isu diskriminasi yang dirasakan oleh kaum wanita, hak-hak  wanita  yang  tidak  terpenuhi,  serta  kebijakan  publik  yang  cenderung menguntung kaum laki-laki daripada perempuan disebabkan karena adanya gender gap  dalam  pemerintahan  dan  birokrasi  yang  didominasi  oleh  laki-laki.  Di  sisi lainnya,  tindak  korupsi  pun  masif  dilakukan  karena  hal  itu  sudah  menjadi  hal lumrah  untuk  dilakukan  sedangkan  bagi  wanita  itu  merupakan  hal  yang  tabu. Tindak korupsi  yang dilakukan pun umumnya  hanya  menguntungkan pihak  laki-
laki  karena  kaum  perempuan  cenderung  memutuskan  untuk  tidak  terlibat  ke dalamnya.
Untuk  melanggengkan  dan  memudahkan  tindakan-tindakan  korupsi lainnya,  maka kursi-kursi pemerintahan dan  birokrasi terus didominasi oleh  laki- laki sehingga akan terus mengakibatkan adanya gender gap di dalam perpolitikan. Oleh karena itu, India akan sulit untuk mencapai suatu tata kelola yang baik ( good governance ) apabila isu korupsi dan ketidaksetaraan gender masih sangat melekat di kehidupan masyarakat India sehari-hari. Untuk mengurangi tingkat korupsi dan gender  gap di  India  untuk  menciptakan  suatu tata  kelola  yang  baik  adalah  perlu adanya partisipasi wanita yang lebih aktif lagi tidak hanya di sektor-sektor publik melainkan  partisipasi  secara  politik  untuk  dapat  andil  dalam  pemutusan  suatu kebijakan.
Dengan adanya  partisipasi politik dari wanita dalam pemutusan kebijakan maka  dapat  menyuarakan  hak-hak  wanita  yang  selama  ini  terlupakan  atau terabaikan karena power yang dimiliki oleh wanita cenderung dianggap lebih lemah dibandingkan  laki-laki.  Untuk  meningkatkan  partisipasi  politik  dari  wanita  itu sendiri  sangat  diperlukan  adanya  pemberdayaan  perempuan  atau  pemberdayaan perempuan dalam skala  besar. Hal tersebut berguna untuk membentuk pola pikir baru, pandangan serta nilai baru bahwasanya wanita juga bisa menjadi seperti laki- laki.  Wanita  juga  memiliki  hak-hak peran seperti laki-laki, wanita dapat  menjadi sosok pemimpin dan wanita juga berhak untuk menentukan pilihannya sendiri.
Dengan  adanya  pola  pikir  yang  baru,  maka  diharapkan  generasi-generasi wanita muda di India tergerak untuk mengenyam pendidikan yang lebih layak dan lebih  tinggi  lagi  untuk  mencapai  cita-citanya  seperti  yang  diinginkan.  Dengan pendidikan yang lebih tinggi maka akan membuka pemikiran-pemikiran baru yang lebih kritis sehingga meningkatkan kesempatan untuk dapat andil langsung dalam pemutusan  kebijakan  di  pemerintahan.  Adanya  peningkatan  partisipasi  wanita secara  signifikan  dalam  politik  diharapkan  dapat  mengurangi  kesempatan  tindak korupsi.
Selain  itu,  perlu  adanya  koneksi  sosial  dan  kerja  sama  yang  erat  antar masyarakat. Koneksi sosial berguna untuk menyebarkan pengaruh ke dalam suatu
lingkup  lingkungan.  Koneksi  sosial  itu  sendiri  terbentuk  dari  adanya  kerja  sama yang  erat  antar  masyarakat.  Kerja  sama  untuk  saling  mengingatkan  dan menyadarkan  perilaku-perilaku  yang  tidak  baik  untuk  dilakukan  sehingga  dapat membentuk suatu kebiasaan baru yang lebih baik. Setelah terbentuk kebiasaan baru yang lebih baik itu, dengan adanya koneksi secara sosial maka kebiasaan baru itu akan  mudah  mempengaruhi  pihak-pihak  lainnya.  Masyarakat  juga  harus  lebih pintar lagi dalam memilih wakil-wakilnya yang duduk di kursi pemerintahan serta harus lebih kritis lagi dalam melihat dan mengevaluasi tindak lanjut dari tindakan- tindakan korupsi yang dilakukan oleh para birokrat.

## KESIMPULAN
Isu korupsi dan kesetaraan gender sudah menjadi semacam penyakit dalam yang sulit sekali disembuhkan. India sebagai negara berkembang yang cukup besar di wilayah Asia masih berurusan dengan masalah tersebut hingga saat ini. Adanya mis -manajemen, serta kesenjangan ekonomi  menjadi penyebab  korupsi di  negara tersebut  yang  kemudian  berdampak  kepada  kemiskinan,  kelaparan,  tingkat pengangguran  dan  masalah-masalah  yang  bersifat  sosio-ekonomi  lainnya.  Begitu pula dengan permasalahan kesetaraan gender yang salah satu penyebabnya adalah budaya serta nilai yang dianut oleh masyarakat India itu sendiri yang menempatkan laki-laki di atas wanita dan menganggap wanita hanya dapat melakukan pekerjaan- pekerjaan yang bersifat privat atau di dalam rumah tangga. Kedua indikator tersebut pula menjadi penyebab utama tidak terciptanya tata kelola yang baik di India karena kurangnya transparansi, hukum yang mudah disuap, birokrasi dan kebijakan yang tidak  efektif  dan  efisien  serta  adanya gender  gap dalam  partisipasi  masyarakat khususnya dalam perpolitikan yang masih didominasi oleh laki-laki.
Oleh  karena  itu,  untuk  menciptakan  suatu  tata  kelola  global  diperlukan adanya  pemberdayaan  perempuan  dalam  skala  besar  yang  bertujuan  untuk mengubah  pola  pikir  wanita  di  India  serta  adanya  koneksi  sosial  dan  kerja  sama yang  erat  antar  masyarakat  untuk  sama-sama  menjadi  pengawas  dan  melakukan evaluasi terhadap perihal  yang  menyimpang dari  sebagaimana  mestinya. Korupsi dan kesetaraan gender memang mustahil dapat hilang dari muka bumi ini namun
alangkah  baiknya  apabila  rasionya  semakin  berkurang  dan  terciptanya  suatu  tata kelola  yang  baik  sehingga  permasalahan  dalam  negara  itu  pun  dapat  berkurang karena pemerintahannya sudah tertata dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bundschuh-Rieseneder,  Friederike.  (2008).  Good  Governance:  Characteristics, Methods, and   The  Austrian  Examples.  Transylvanian  Review  of Administrative Sciences. Pp 26-52.
Bhayam,  Madhvi.  (2014).  Challenges  of  Corruption  and  Good  Governance:  A Human Rights Perspective. DOI: 10.7763/IPEDR. 2014. V71. 6
Department  for  International  Development  UK  Aid.  (2015).  Why  Corruption
Matters: Understanding  Causes,  Effects,  and  How  to  Adress  Them. UK Aid. Dilansir dari https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploa ds/attachme nt_data/file/406346/corruption-evidence-paper-why- corruption matters.pdf pada 15 April, 20.00 WIB.
Ganguly,  Sumit.  (2012).  Corruption  in  India:  An  Enduring  Threat.  Journal  of Democracy. Vol
23(1). Pp 138-148.
Jha, Priti. (2015). A Study of Gender Inequality in India. The International Journal of Indian Psychology Volume 2, issue 3. DOI: B00344V2I32015 Kassa,  Shimelis.  (2015).  Challenges  and  Opportunities  of  Women  Political Participation in Ethiopia. Journal of Global Economics. Vol 03.
Krishnaveni D. (2017). Gender Equity and Political Participation. IOSR Journal of Humanities and Social Science. Vol 22(10). Pp 01-04.
Kohli,  Sugandha  (2017).  Gender  Inequality  in  India.  International  Journal  of Humanities and Social Science Studies. Vol-III, Issue-IV, Pp. 178-185
Kundu, Mousumi. (2015). Some  Aspects of Corruption  in India  in 21st Century. International   Journal of Scientific and Research Publications. Vol 5 (12). Pp 155-205.
Miklian,  Jason  &  Carney,  Scott.  (2013).  Corruption,  Justice,  and  Violence  in Democratic   India. SAIS Review. Vol 33(1). Pp 37-49.
Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India. (2018). Women and  Men  in  India:  A  Statistical  Compilation  of  Gender
Related Indicators in India.   Government of India. Dilansir dari
http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/Women%2
0and%20 Men%20%20in%20India%202018.pdf pada 23 April 2020,
13.20 WIB.
Minocha,  O.P.  (1998).  Good  Governance:  New  Public  Management  Perspective.
Indian Journal of Public Administration, Vol. 44, No.3, Pp. 270-280
Nisha,  M  Ameen  &  Vezhaventhan,  D.  (2018).  Political  Empowerment  and Participation of Women  in  India.  International  Journal  of  Pure  and Applied Mathematics. Vol 120(5).   Pp 4721-4736.
Rajak, Jeevan S. (2013). Corruption in India: Nature, Causes, Consequences, and Cure. IOSR   Journal of Humanities and Social Science. Vol 18 (5). Pp 20- 24.
Saxena,  Abhay.  Corruption  in  India  –  Causes  and  Solution.  Anamika  Publishers and Distributers Pvt.Ltd. DOI: 10.13140/RG.2.1.1386.5446
Sumanjeet, Singh. (2016). The State of Gender Inequality in India. Gender Studies.
Pp 139- 157. DOI: 10.1515/genst-2017-0009 Transparency  International.  (2019).  Corruption  Perception  Index  2019. Transparency   International. Dilansir dari https://www.transparency.org/cpi2019 pada 17 April 2020,  14.00 WIB. United Nations Childern’s Fund. (2017). Glosary of Terms and Concepts. UNICEF. Dilansir dari
https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20glossary%20of%
20terms%2 0and%20concepts%20.pdf pada 19 April 2020, 13.45 WIB. United Nations Development Programme. (2018). Human Development Reports: Gender Inequality
Index (GII). UNDP. Dilansir dari http://hdr.undp.org/en/content/table-5-
gender-inequality-index-gii
pada 20 April 2020, 19.15 WIB.
United  Nations  Economic  and  Social  Commision  for  Asia  and  the  Pasific.  (n.d). What is Good  Governance. UNESCAP. Dilansir dari https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf pada tanggal 14 April 2020, 18.00 WIB.