El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Peran Pranata Keuangan dalam Eksekusi Nafkah Anak Perceraian Pegawai Negeri Sipil
Faisal Fauzan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: faisal.fauzan@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Bagian  Hubungan  Masyarakat  Badan  Kepegawaian  Negara  menjelaskan melalui media bahwa pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada anak dan istri pasca perceraian biasanya hanya terjadi saat awal perceraian saja  tapi  setelahnya  ada  yang  tidak  berlanjut.  Sepert i  kasus  yang terjadi  pada  Pengadilan  Agama  Kuta  Cane  Aceh  Tenggara  dengan putusan  Nomor  0034/Pdt.G/2014/MS.KC  telah  memutus  perkara  nafkah anak  yang  hasil  putusan  tersebut  tidak  dijalankan  sepenuhnya  oleh  pihak laki-laki  (bekas  suami  yang  PNS).  Sebagaimana  diketahui  juga  bahwa pembayaran gaji pegawai negeri sipil dilakukan dengan cara langsung ke  rekening  pegawai  negeri  oleh  bendahara.  Tujuan  dari  penelitian ilmiah  ini  adalah  untuk  mengetahui  peran  dan  tugas  pegawai  pranata keuangan dalam menghadapi putusan pengadilan agama khususnya perintah eksekusi  nafkah  anak  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  telah  bercerai.  Penelitian ini  berbasiskan  pada  library  research  dengan  teknik  menggali  sumber- sumber  referensi  yang  menjelaskan  konsep,  aturan  atau  dasar  hukum  tugas bendahara  dan  jabatan  pranata  keuangan.  Kesimpulan  penelitian  ini, dengan  mempertimbangkan  mekanisme  pembayaran  gaji  Pegawai  Negeri Sipil,  bahwa  peran  pranata  keuangan  dilakukan  dengan  landasan Permenpan Nomor 54 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang lainnya  dari  pranata  keuangan  adalah  memastikan  telah  terpenuhinya kewajiban  pembayaran  kepada  Negara  oleh  pihak  yang  mempunyai  hak tagih  kepada  negara.  Pada  pasal  yang  sama,  bendahara  pengeluaran  juga mempunyai tugas dan
wewenang untuk melaksanakan
pemotongan/pemungutan  dari  pembayaran  yang  dilakukannya  atas kewajiban kepada Negara.
Kata  Kunci:  Pranata  Keuangan,  Nafkah  Anak,  Perceraian,  Pegawai  Negeri Sipil

## Pendahuluan
Perceraian  adalah  perbuatan  yang  di  pandang  tidak  baik  dalam  konsep agama, meskipun  terdapat  unsur kebolehan dalam  tinjauan syariah. Hal  ini  terjadi dalam  berbagai  lini  dan  level  ekonomi,  sosial  dan  etnik  dalam  masyarakat Indonesia,  dimana  Islam  dianut  sebagai  agama  dominan  oleh  warga  negaranya, disamping  terdapat juga  agama-agama  lainnya.  Perceraian  selanjutnya
Faisal  Fauzan, Peran  Pranata  Keuangan  dalam  Eksekusi  Nafkah  Anak  Perceraian  Pegawai Negeri Sipil
menimbulkan permasalahan bagi kedua belah pihak yang bercerai, walaupun pada dasar  dari  pemahaman  melakukan  perceraian  adalah  untuk  menghilangkan kebuntuan  akan  problematika  yang  terjadi  dan  tidak  dapat  diselesaikan  dalam kehidupan rumah tangga. Hal yang menjadi perhatian penting dalam kasus ini yaitu tentang  pemenuhan  kebutuhan  anak  yang  hadir  ketika  masih  dalam  membina rumah tangga, terlepas dari adanya juga hak istri dalam keadaan-keadaaan tertentu.
Penyelesaian  permasalahan  kebutuhan  anak  tersebut  dalam  ranah  hukum Indonesia dirumuskan sebagaimana nilai yang berkembang dan mengkristal dalam masyarakat,  yakni  menjadi  tanggung  jawab  kedua  orang  tua  kandung  anak, utamanya  menjadi  tanggung  jawab  ayah.  Terkait  dengan  nafkah  anak  pasca perceraian,  pada  prinsipnya  telah  digambarkan  dalam  Al-Qur’an,  yang  mana seorang  ayah  wajib  menafkahi  ibu  (isterinya)  dan  anak-anaknya.  Hal  ini  seperti dapat dipahami dari gambaran ayat 233 Surat Al-Baqarah yang artinya: “ Para ibu hendaklah  menyusukan  anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh,  yaitu  bagi  yang ingin  menyempurnakan  penyusuan,  dan  kewajiban  ayah  memberi  makan  dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf .”
Dalam ayat tersebut nafkah seorang ibu atau istri diwajibkan kepada suami karena sang anak, maka penalaran selanjutnya kewajiban nafkah kepada sang anak tentunya  tidak  kalah  pentingnya  dari  pemberian  nafkah  ibunya 1 . Seorang  ayah harus  menanggung  nafkah  anaknya  karena  sebab  kelahiran.  Sebagaimana kewajiban  nafkah  atas  isteri  karena  ia  melahirkan  anak  tersebut.  Oleh  sebab  hal tersebut, walaupun cerai telah terjadi antara pasangan suami isteri, namun seorang suami yang telah menjadi ayah tetap dibebani untuk menafkahi anak-anaknya, hal ini  dipahami  dari  isi  pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, yang menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu antara ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  selanjutnya  apabila  terjadi  tuntutan mengenai  penguasaan  anak-anak,  pengadilan  memberi  keputusan,  selanjutnya ditetapkan pula bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya bertumbuh kembangnya  si  anak  itu  dengan  baik.  Jika  kemudian  bapak  dalam  kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut  memikul  biaya  tersebut. Ketentuan  tersebut  dipahami  berlaku  bagi  seluruh warga masyarakat, baik pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun masyarakat biasa.
Khusus  terkait  kewajiban  menafkahi  anak  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang telah  bercerai,  telah  ada  ketentuannya  secara  akurat  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  tepatnya  pada  Pasal  8  ayat  1  dan  2  yang
1 Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, al-Wajīs  fī  Ahkām  al-Usrāh  al-Islāmiyyah, ed.  In, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah, (terj:  Harits  Fadhy  &  Ahmad  Khotib),  (Surakarta:  Era Intermedia, 2005), hlm. 624.
menyatakan  bahwa  apabila  perceraian  terjadi  atas  kehendak  Pegawai  Negeri  Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Kemudian ditetapkan pula bahwa pembagian gaji tersebut ialah sepertiga  untuk  Pegawai  Negeri  Sipil  pria  yang  bersangkutan,  sepertiga  untuk bekas  isterinya,  dan  sepertiga  untuk  anak-anaknya 2 .  Khusus  terkait  istri, selanjutnya  juga  pemberian  nafkah  dari  gaji  tersebut  akan  dihentikan  untuk  istri Pegawai Negeri Sipil yang diceraikan tersebut apabila perceraian itu atas kehendak yang  bersangkutan  dan  apabila  istri  PNS  tersebut  telah  menikah  lagi . Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga ditambahkan bahwa pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri  berzinah,  dan  atau  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  baik  lahir maupun  batin  terhadap  suami,  dan  atau  istri  menjadi  pemabuk,  pemadat,  dan penjudi  yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya 3 .
Meskipun  pengaturan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983 tersebut  telah  detail  dan  juga  kemudian  disempurnakan  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun masih terjadi pembangkangan dari PNS dalam  kasus  semisal  itu.  Misalnya  dalam  salah  satu  putusan  yang  terjadi  pada Pengadilan Agama Kuta Cane atau di Provinsi Aceh sebagaimana regulasi disebut dengan  Mahkamah  Syariah,  yaitu  putusan  Nomor  0034/Pdt.G/2014/MS.KC  telah memutus  perkara  nafkah  anak  yang  hasil  putusan  tersebut  tidak  dijalankan sepenuhnya oleh pihak laki-laki (bekas  suami  yang PNS) 4 . Hal  ini senada dengan apa  yang  disampaikan  oleh  humas  Badan  Kepegawaian  Negara  bahwa  biasanya pembagian  gaji  hanya  terjadi  saat  awal  pasca  perceraian  tapi  setelahnya  ada yang  tidak  berlanjut 5 .  Hal  ini  menerangkan  bahwa  terdapat  kemungkinan bahwa eksekusi gaji PNS yg telah dilaksanakan prosedurnya oleh Pengadilan Agama hanya berlangsung beberapa kali saja.
Dalam  hal  ini,  dipahami  bahwa  jika  kemudian  biaya  nafkah  anak  tersebut tidak  direalisasikan  dengan  baik  oleh  ayahnya,  maka  isteri  dapat  mengajukan gugatan nafkah anak kepada pengadilan. Setiap putusan Pengadilan perkara perdata idealnya  dipatuhi  dan  dilaksanakan  sendiri  oleh  pihak  tergugat.  Namun  jika  tidak demikian, maka hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak penggugat, yaitu melalui permohonan eksekusi.
2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tenang  Perkawinan  dan  Perceraian  PNS, https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_10_83, diakses tanggal 10 Juni 2021
3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_45_90.pdf , diakses 10 juni 2021
4 Rasdianur, Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017, hlm.4
5 https://www.idxchannel.com/economics/bkn-pembagian-gaji-pns-pasca-cerai-sering-tidak- berlanjut , edisi 23 maret 2021, diakses 10 Juni 2021
Upaya  lain  dapat  saja  isteri  dan  atau  anak  Pegawai  Negeri  Sipil  yang menceraikan  istrinya  tersebut  dapat  memberitahukan  adanya    bagian  gaji  yang merupakan  haknya  pada  pegawai  negeri  sipil  yang  menjabat  sebagai  bendahara agar menjadi  pertimbangan petugas pranata keuangan dan  atasannya tersebut.  Hal ini semestinya mendapat perhatian dari pejabat terkait meskipun pada satu sisi PNS tersebut berhak atas gaji karena telah menjalankan tugas dan kewajibannya kepada Negara,  namun  di  sisi  lain  ia  juga  memiliki  kewajiban  sebagai  insan  sosial  yang hidup diluar aktivitas di unit kerjanya.
Pada  keadaan  dilematis  dan  dipastikan  terjadinya pro-kontra ini  maka bendahara  atau  secara  lebih  luas  aparatur  sipil  Negara  pada  jabatan  pranata keuangan  diharapkan  memiliki  andil  dengan  landasan  hukum  dalam  bertindak terkait  tarik  menarik  dalam  menjalankan  salah  satu  regulasi  negara  yang  sah tersebut  dan terkadang dalam kasus-kasus  tertentu diperkuat  juga dengan perintah eksekusi  oleh  pengadilan  agama.  Peran  pro-aktif  aparatur  pada  bidang  pranata keuangan memiliki peran strategis dalam membantu penegakan hukum.
Tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah untuk mengetahui peran dan tugas pegawai  pranata  keuangan  dalam  menghadapi  putusan  pengadilan  agama khususnya perintah eksekusi nafkah anak pegawai Negeri Sipil yang telah bercerai. Penelitian  ini  berbasiskan  pada library  research dengan  teknik  menggali  sumber- sumber  referensi  yang  menjelaskan  konsep,  aturan  atau  dasar  hukum  tugas bendahara  dan  jabatan  pranata  keuangan  dan  mendiskusikan  konsep  peranannya dalam eksekusi nafkah anak dari gaji Pegawai Negeri Sipil yang bercerai.

## Pembahasan
Anak memiliki hak yang sangat kuat pada kedua orang tuanya, malah diatur bahwa  anak  dapat  memperoleh  hak  dalam  kehidupannya  selain  dari  ayah  dan ibunya  saja.  Undang-undang  Perlindungan  anak  menjelaskan  hak  anak  adalah bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 6 Luasnya para pihak yang memiliki bagian dalam tanggung jawab pemenuhan hak anak maka tidak  terdapat lagi alasan para pihak untuk menelantarkan kehidupan anak.
Dengan  sahnya  perceraian  suami  istri  maka  selanjutnya  tidak mengakibatkan  hilangnya  atau  berkurang  pemenuhan  hak  anak.  Mencermati  ikut hadirnya  negara  dalam  mengatur  secara  formil  yuridis  dalam  kaitan  hal  ini,  maka aparatur  negara  yang  memiliki  hubungan  kerja  dengan  PNS  yang  bercerai utamanya  PNS  sebagai  suami  tersebut  dapat  memahami  dan  selanjutnya  dapat menindaklanjuti  bila  ada  putusan  perceraian  PNS  dari  Pengadilan  Agama.  Dalam hal ini, pimpinan bagian keuangan dan khususnya bendahara sebagai aparatur yang melakukan  pembayaran  gaji  dari  pegawai  negeri  sipil  sepatutnya  memahami  dan
6 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  diakses  dari https://pih.kemlu.go.id/files/UU_Perlindungan%20Anak_No.23%20Th.2002.
Faisal  Fauzan, Peran  Pranata  Keuangan  dalam  Eksekusi  Nafkah  Anak  Perceraian  Pegawai Negeri Sipil
dapat  berperan  untuk  mengeluarkan  kebijakan  dan  tindakan  yang  sesuai  dengan tugas  dan  kewenangannya.  Faktor  penting  lain  dalam  tindakan  manajerial  ini adalah  bagaimana  posisi  perintah  eksekusi  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia, sehingga  pejabat  pranata  keuangan  tidak  mengenyampingkan  adanya  putusan eksekusi  yang  dihadapkan  padanya,  atau  paling  kurang  mengerti  apa  yang  harus dilakukan bila perceraian terjadi dalam lingkungan kerjanya.

## Eksekusi
Menurut etimologi, eksekusi berasal dari bahasa Belanda “executive” yang berarti  menjalankan  putusan  hakim  atau  pelaksanaan  putusan  pengadilan.  Secara terminologi  eksekusi  adalah  melaksanakan  putusan  (vonis)  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap 7 .  Eksekusi  merupakan  tindakan  paksa  yang dilakukan Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum. Guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pada prinsipnya selama putusan  yang  belum  memperoleh  putusan  yang  tetap  belum  dapat  djalankan, dengan kata lain, selama putusan  yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya  dan  tindakan  eksekusi  belum  berfungsi.  Eksekusi  baru  berfungsi  sebagai tindakan  hukum  yang  sah  dan  memaksa,  terhitung  sejak  tanggal  putusan memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  dan  pihak  tergugat  (yang  dikalahkan)  tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela 8 .
Menurut  Prof.  Dr.  Sudikno  Mertokusumo,  SH  membagi  eksekusi  menjadi tiga  macam.  Pertama,  Eksekusi  putusan  yang  menghukum  pihak  yang  dikalahkan untuk  membayar  sejumlah  uang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  196  HIR  dan Pasal 208 RBg. Kedua, eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu  perbuatan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  225  HIR  dan  Pasal  259  RBg. Ketiga  eksekusi  riil,  yaitu  pelaksanaan  putusan  hakim  yang  memerintahkan pengosongan  benda  tetap  kepada  orang  yang  dikalahkan,  akan  tetapi  perintah tersebut  tidak  dilaksanakan  secara  suka  rela 9 .  Berdasar  pendapat  ini  dan  regulasi yang  dijadikan  sebagai  landasannya,  maka  pembayaran  bagian  gaji  karena perceraian yang diajukan seorang PNS dapat dimasukkan dalam kategori pertama, yaitu  pihak  yang  tereksekusi  diharuskan  untuk  membayar  atau  memberikan sejumlah uang kepada pihak yang diteranngkan dalam putusan pengadilan.
Pada  dasarnya  pihak  ketiga  dapat  mengajukan  perlawanan  terhadap eksekusi suatu putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206
7 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah , (Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2009), hlm.142
8 Asdian  Taluke,  Eksekusi  Terhadap  Perkara  Perdata  Yang  Telah  Mempunyai  Kekuatan Hukum Tetap (ingkraah) atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, Jurnal Lex Privatum , Vol.I/No.4/Oktober/2013
9 Ali Masykuri H, Langkah Praktis Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama (Kombinasi Teori&Praktek),www.ptapalangkaraya.go.id/images/berita_utama/Artikel/Eksekusi_Lelang_1langa h_Praktis., diakses 11 Juni 2021
Faisal  Fauzan, Peran  Pranata  Keuangan  dalam  Eksekusi  Nafkah  Anak  Perceraian  Pegawai Negeri Sipil
Rbg ayat (6), maka satu-satunya syarat agar dapat diterima pihak orang lain (pihak ketiga)  untuk  mengajukan  perlawanan  tersebut  adalah  bahwa  barang  yang  akan dieksekusi  adalah  miliknya.  Yahya  harahap menjelaskan  bahwa  salah  satu  syarat agar  perlawanan  dapat  dipertimbangkan  sebagai  alasan  untuk  menunda  eksekusi, harus  diajukan  sebelum  eksekusi  dijalankan/dilaksanakan.  Kalau  eksekusi  sudah dijalankan,  tidak  ada  relevansinya  untuk  menunda  eksekusi 10 .  Dapat  ditarik  suatu pemahaman dari peraturan dan pendapat tersebut bahwa putusan eksekusi sifatnya secara normatif adalah mendesak untuk dilaksanakan dalam waktu yang segera bila memang tiada faktor penghambat yang logis yang terjadi.
Prosedur pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan tahapan-tahapan. Pertama, Permohonan  eksekusi  (yang  menang  dalam  perkara)  mengajukan  permohonan kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  agar  putusan  itu  dijalankan/dilaksanakan,  dan pengajuan permohonan terjadi  karena  yang kalah tidak mau melaksankan putusan secara  sukarela.  Kedua,  atas  dasar  permohonan  itu  Ketua  Pengadilan  Negeri memanggil pihak yang kalah unuk dilakukan teguran ( aanmaning ) agar yang kalah memenuhi putusan dalam waktu 8 hari (Pasal 196 HIR/207 RBg). Ketiga, jika yang dikalahkan  tetap  tidak  mau,  Ketua  Pengadilan  Negeri  karena  jabatan  memberi perintah  agar  disita  barang  bergerak  dan  kalau  tidak  cukup  disita  barang  tetap sejumlah nilai dalam putusan (Pasal 197 IR/208 RBG) 11 .

## Mekanisme Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil
Gaji sebagai imbalan dari bekerja merupakan hal yang sangat penting bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, karena dengannya seorang PNS dapat melangsungkan kehidupannya  dan  keluarganya  dapat  terpenuhi  kebutuhan-kebutuhannya.  Hal  ini telah dijamin dengan konstitusi Negara tepatnya pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun  2014  menyebutkan  Pegawai  Negeri  Sipil  berhak  memperoleh:  a.  gaji, tunjangan,  dan  fasilitas;  b.  cuti;  c.  jaminan  pensiun  dan  jaminan  hari  tua;  d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi. Ini pada sisi lain juga dilengkapi dengan  kewajiban-kewajiban  bagi  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil,  terhadap  unit kerjanya dan tentunya terhadap keluarganya yaitu istri dan anaknya.
Kemudian dalam konteks kajian ini, untuk dapat dilakukan eksekusi nafkah anak  dari  gaji  PNS  maka  selanjutnya  maka  alur  pembayaran  gaji  dari  Pegawai Negeri Sipil mesti mendapat  perhatian agar proses eksekusi  terus dapat  dilakukan sampai dengan berakhirnya kewajiban bagi PNS tersebut dalam pemenuhan nafkah anaknya pasca perceraian.
Mekanisme pembayaran gaji PNS telah mengalami perubahan dari masa ke masa  dengan  dasar  regulasi  yang  ada.  Sebagai  bagian  dari  Anggaran  belanja  dan
10 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: PT. Gramedia. 2008), hlm. 27
11 Suparmono R., Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, (Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 194.
pendapatan  Negara,  hal  ini  yang  diatur  dalam  undang-undang  yang  dikeluarkan setiap  tahun  mengenai  rencana  belanja  dan  pendapatan  negara  tahun  berikutnya, dan  implementasinya  diatur  melalui  Undang-Undang  No  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara. Dalam undang-undang ini disebutkan tahapan yang harus dilakukan  agar  APBN/APBD  dapat  dilaksanakan  dan  untuk  memudahkan pelaksanaan  maka  dikeluarkan  keputusan  presiden  tentang  pedoman  pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu pada bagian teknis perencanaan masing-masing  lembaga  maka  akan  dikeluarkan  peraturan  pemerintah,  seperti peraturan  pemerintah  no  21  tahun  2004  tentang  penyusunan  rencana  kerja  dan anggaran kementerian Negara/lembaga, setelah masing-masing lembaga menyusun rencana  kerja  dan  anggaran,  yang  didalamnya  termasuk  anggaran  untuk  belanja gaji pegawai, maka selanjutnya menjadi tugas menteri keuangan sebagai bendahara umum  negara  untuk  pengaturan  pengeluaran  atau  pencairan  anggaran  pendapatan dan  belanja  negara,  oleh  karena  itu  dikeluarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  134  Tahun  2005  tentang  pedoman  pembayaran  dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang berisi mekanisme yang harus  dilakukan  agar  dapat  dilakukan  pembayaran  dari  APBN  yang  telah diajukan 12 .
Pada peraturan menteri keuangan Republik Indonesia, nomor 134/PMK.06/2005,  mengenai  pedoman  pembayaran  dalam  pelaksanaan  anggaran pendapatan  dan  belanja  Negara,  dalam  peraturan  inilah  semua  mekanisme pembayaran anggaran pendapatan dan belanja negara dijelaskan, dimana termasuk didalamnya adalah pembayaran gaji bagi pegawai negeri sipil 13 .
Secara  teknis  pembayaran  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  dilakukan  dengan disalurkan  ke  rekening  PNS  yang  bersangkutan  dengan  didahului  terbitnya  surat perintah membayar oleh kuasa pengguna anggaran yang diterima oleh pihak bank yang  ditunjuk.  Hal  ini  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  11 tahun  2016  tentang  Penyaluran  Gaji  Melalui  Rekening  Pegawai  Negeri Sipil/Prajurit  Tentara  nasional  Indonesia/  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  pada  Bank  Umum  Secara  Terpusat.  Maka  mencermati  lengkah  teknis yang  yang  disahkan  dengan yuridis  formal tersebut  maka  semakin  penting  peran pegawai  pranata  keuangan  dalam  upaya  pemotongan  gaji  PNS  bercerai  untuk nafkah istri dan anaknya yang disesuaikan dengan pra-kondisi yang ada.

## Peran  Tugas  Pranata  Keuangan  dalam  Eksekusi  Nafkah  Anak  Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
Jabatan  fungsional  pranata  keuangan  dan  khususnya  bendahara  adalah aparatur  sipil  Negara  yang  sangat  berhubungan  secara  teknis  dengan  pembayaran
12 Mekanisme  Pembayaran  Gaji  Pegawai  Negeri  Sipil,  https://idr.uin.antasari.ac.id,  hal.72, diakses 11 Juni 2021.
13 Ibid, hlm.72
Faisal  Fauzan, Peran  Pranata  Keuangan  dalam  Eksekusi  Nafkah  Anak  Perceraian  Pegawai Negeri Sipil
gaji  Pegawai  Negeri  Sipil.  Hal  ini  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Pemberdayaan  Aparatur  Negara  (Permenpan)  Nomor  54  Tahun  2018.  Selain jabatan  pranata  keuangan  juga  secara  prinsip  gaji  PNS  diajukan  oleh  satuan  unit kerja  dan  selanjutnya  dikelola  oleh  pengguna  anggaran  atau  kuasa  pengguna anggaran.
Pasal 9 pada angka 12 dari Permenpan Nomor 54 Tahun 2018 menyebutkan bahwa  tugas  dan  wewenang  lainnya  dari  pranata  keuangan  adalah  memastikan telah  terpenuhinya  kewajiban  pembayaran  kepada  Negara  oleh  pihak  yang mempunyai  hak  tagih  kepada  Negara.  Pada  pasal  yang  sama,  bendahara pengeluaran  juga  mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk  melaksanakan pemotongan/pemungutan  dari  pembayaran  yang  dilakukannya  atas  kewajiban kepada Negara. 14
Dalam  kasus  perintah  eksekusi  terhadap  nafkah  anak  PNS  yang  bercerai, maka  bendahara  atau  pegawai  pranata  keuangan  organisasi  pemerintah  yang menerima  laporan  dari  istri  atau  mewakili  anak  dari  PNS  yang  bercerai  tersebut dapat  bersikap  dan  bertindak  mengingat  ia  didihadapkan  suatu  bentuk  produk hukum  yang  sah  dan  terhormat  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia.  Produk  hukum tersebut  adalah  putusan  pengadilan  agama  yang  telah  meletakkan  pertimbangan- pertimbangan dasar hukum  yang  kuat  dalam  rangka  melahirkan  suatu  putusan setelah  melalui  prosesi  peradilan.  Hal  ini  sangat  serius  bagi  Negara  dan  telah  di formalisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada pasal 16 yang menyatakan  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menolak  melaksanakan  ketentuan pembagian  gaji  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  8,  dijatuhi  salah  satu  hukuman disiplin  berat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980  tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 15 .
Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 tahun 2016 memperkuat perlunya turun tangannya pejabat dan pegawai di bidang pranata keuangan  mengingat  bahwa  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  dibayarkan account  to account, yakni  teknisnya  terjadi  dari  rekening  pemerintah  ke  rekening  Pegawai Negeri  Sipil  tersebut.  Maka  pada  skema  tersebut  adalah  mustahil  dapat  terjadi eksekusi dari dana tersebut tanpa campur tangan pranata keuangan.

## Kesimpulan
Kedudukan  putusan  eksekusi  yang  sangat  kuat  dan urgent dalam  sistem peradilan  Indonesia  perlu  di  perhatikan  dan  didukung  oleh  lembaga  lain  dalam konstitusi  Negara  Republik  Indonesia.  Pranata  keuangan  sebagai  bagian  eksekutif
14 Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  (Permenpan)  Nomor  54  Tahun  2018, diakses dari https://jdih.menpan.go.id/data_puu/permenpan , tanggal 10 Juni 2021
15 Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983,  https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_45_90.pdf,  diakses 10 juni 2021
Faisal  Fauzan, Peran  Pranata  Keuangan  dalam  Eksekusi  Nafkah  Anak  Perceraian  Pegawai Negeri Sipil
atau  berada  dibawah  lembaga  kepresidenan  dan  diluar  lembaga yudikatif dapat berperan  penting  dalam  terealisasinya  putusan  eksekusi  nafkah  anak  pegawai negeri sipil yang bercerai. Aspek lain yang juga menjadi pendorong peran pranata keuangan  disebabkan  Negara  telah  menjamin  hak  anak  selain  dari  haknya  secara langsung dari kedua orang tuanya.
Peran  pranata  keuangan  dilakukan  dengan  landasan  Permenpan  Nomor  54 Tahun  2018  menyebutkan  bahwa  tugas  dan  wewenang  lainnya  dari  pranata keuangan  adalah  memastikan  telah  terpenuhinya  kewajiban  pembayaran  kepada Negara  oleh  pihak  yang  mempunyai  hak  tagih  kepada  Negara.  Pada  pasal  yang sama,  bendahara  pengeluaran  juga  mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk melaksanakan  pemotongan/pemungutan  dari  pembayaran  yang  dilakukannya  atas kewajiban kepada Negara. Pada keadaan ini hak anak telah menjadi hak tagih pada kewajiban ayah yang menceraikan ibunya, sehingga ayah yang pegawai negeri sipil tersebut  wajib  dipotong  gajinya  sesuai  ketentuan  untuk  pemenuhan  nafkah anaknya.

## Daftar Pustaka
Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah, ed. In, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah, terj:  Harits  Fadhy  &  Ahmad  Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
Asdian  Taluke,  Eksekusi  Terhadap  Perkara  Perdata  Yang  Telah  Mempunyai
Kekuatan  Hukum  Tetap  (ingkraah)  atas  Perintah  Hakim  Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, Jurnal Lex Privatum , Vol.I/No.4/Oktober/2013
Mardani, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah  Syari’ah ,
Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2009.
M.  Yahya  Harahap,  Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata, Jakarta: PT. Gramedia. 2008.
Suparmono R., Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung: Mandar Maju, 2005.
Rasdianur, Eksekusi  Biaya  Nafkah  Anak  Pegawai  Negeri  Sipil  Pasca  Perceraian , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

## Website/Sumber Internet:
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tenang  Perkawinan  dan  Perceraian
PNS, https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_10_83, diakses tanggal 10 Juni 2021 Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_45_90.pdf, diakses 10 juni 2021
https://www.idxchannel.com/economics/bkn-pembagian-gaji-pns-pasca-cerai sering-tidak-berlanjut, edisi 23 maret 2021, diakses 10 Juni 2021 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  diakses  dari
https://pih.kemlu.go.id/files/UU_Perlindungan%20Anak_No.23%20Th.20 02. Ali Masykuri H,  Langkah  Praktis  Pelaksanaan  Eksekusi  di  Pengadilan  Agama (Kombinasi Teori dan Praktek), www.ptapalangkaraya.go.id/images/berita_utama/Artikel/Eksekusi_Lelag _1langkah_Praktis., diakses 11 Juni 2021
Mekanisme  Pembayaran  Gaji  Pegawai  Negeri  Sipil,  https://idr.uin.antasari.ac.id, hal.72, diakses 11 juni 2021
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 54 Tahun
2018, diakses  dari  https://jdih.menpan.go.id/data_puu/permenpan, tanggal 10 Juni 2021 Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_45_90.pdf, diakses 10 juni 2021