Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No.3   (August 2024)

## TINJAUAN EKONOMI SYARIAH PADA PERENCANAAN ANGGARAN KANTOR PUSAT LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Bagus Ichwanto 1 , Luqman 2 , Prihantono 3
Magister Ekonomi Syariah (MES) 1,2,3
Institut Agama Islam Negeri Pontianak 1,2,3
bagusichwanto07@gmail.com 1 , luqyhakim16@gmail.com 2 , pri190276@gmail.com 3
Received: June 25 , 2024 . Revised: July 27, 2024 . Accepted: July 29, 2024 .  Issue Period: Vol.8 No.3 (2024), Pp. 572-579
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  penerapan perencanaan  anggaran  di  Kantor  Pusat  LPP  RRI  dan  penerapan  perencanaan anggaran  di  Kantor  Pusat  LPP  RRI  sudah  sesuai  menurut  perspektif  Ekonomi Syariah.  Metode  penelitian  yang  peneliti  pilih  adalah  Deskriptif  dengan  pendekatan secara  kualitatif.  Subjek  pada  penelitian  ini  adalah  data  dan  perencana  anggaran  di Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kantor Pusat LPP RRI. Objek yang ditentukan pada  penelitian  yang  diteliti  ini  yaitu  berbagai  aktivitas  perencanaan  anggaran  dan realisasinya yang berkontribusi terhadap deviasi halaman III DIPA di LPP RRI. Hasil  Penelitian  didapatkan  pelaksanaan  anggaran  pada  Kantor  Pusat  Rri  belum terlaksana  dengan  baik,  hal  tersebut  dikarenakan  adanya  perbaikan-perbaikan  yang harus  dilakukan  1.  Adanya  revisi  anggaran,  2.  Pelaksanaan  kegiatan  yang  berubah dari  jadwal  awal  yang  telah  direncanakan,  3.  kebijakan  pemerintah  mengenai penyampaian  waktu  gaji  13  /  14  dan  4.  Proses  lelang  dalam  belanja  modal  saat pengadaan yang tidak sesuai perencanaan. Dalam hal penyusunan anggaran, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan adalah, (1) Anggaran harus formal, ditulis dengan sengaja, dan teliti, (2) harus sistematis, berurutan, dan berdasarkan  logika, (3) setiap pimpinan  harus  dihadapkan  pada  tanggung  jawab  untuk  mengambil  keputusan, sehingga anggaran merupakan hasil dari keputusan yang berdasarkan asumsi tertentu, dan  (4)  keputusan  yang  dibuat  tentang  anggaran  harus  berdasarkan  keputusan tersebut..
Kata kunci: Perencanaan Anggaran, Ekonomi Syariah, LPP RRI
Abstract: This research aims to determine the implementation of budget planning at the LPP RRI Head Office and whether the implementation of budget planning at the LPP  RRI  Head  Office  is  appropriate  according  to  a  Sharia  Economic  perspective. The  research  method  that  the  researcher  chose  was  descriptive  with  a  qualitative approach.  The  subjects  of  this  research  were  data  and  budget  planners  in  the Planning  and  Evaluation  Subdivision  of  the  LPP  RRI  Head  Office.  The  objects determined  in  this  research  are  various  budget  planning  activities  and  their realization which contribute to deviations on page III of the DIPA in LPP RRI. The research results showed that budget implementation at the RRI Head Office had not  been  implemented  well,  this  was  due  to  improvements  that  had  to  be  made:  1. Budget  revisions,  2.  Implementation  of  activities  that  had  changed  from  the  initial planned schedule, 3. Government policy regarding delivery times. salary 13 / 14 and
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No.3   (August 2024)
4.  Auction  process  for  capital  expenditure  when  procurement  is  not  according  to plan.  In  terms  of  preparing  a  budget,  there  are  several  things  that  must  be  done, namely, (1) The budget must be formal, written deliberately and carefully, (2) it must be  systematic,  sequential  and  based  on  logic,  (3)  each  leader  must  be  faced  with responsibility for make decisions, so that the budget is the result of decisions based on certain assumptions, and (4) decisions made about the budget must be based on these decisions..
Keywords: Budget Planning, Sharia Economics, LPP, RRI

## I. PENDAHULUAN
UU  No.  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  yang  mencakup  proses- proses  penting  tentang  pengaturan  pengelolaan  keuangan  negara.  Peraturan  perundang-undangan  ini  mengatur perencanaan,  pengorganisasian,  dan  pengawasan  keuangan  pemerintah.  Selain  itu,  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  juga  berperan  penting  perihal  pengelolaan  belanja  negara,  sekaligus  berkontribusi terhadap  stabilitas  perekonomian  baik  di  tingkat  nasional  maupun  daerah.  APBN  disusun  dengan  cermat  agar disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan negara dan pendapatan negara yang dapat diperkirakan. [1] Dalam  konteks  ekonomi  Islam,  peran  negara  adalah  menegakkan  misi  mulia  Kenabian,  yang  terutama mencakup  upaya  mencapai  tujuan  hukum  Syariah,  seperti  memastikan  bahwa  alokasi  anggaran  mematuhi prinsip-prinsip  Syariah.  Penyimpangan  dari  prinsip-prinsip  tersebut  dianggap  tidak  dapat  diterima  dalam mencapai  tujuan-tujuan  hukum  syariah.  Pada  masa  reformasi,  fokus  utama  kebijakan  pembangunan  bertumpu pada paradigma dalam pembangunan manusia.
Keterkaitan  antara  penganggaran  dengan  ekonomi  syariah  disini  yaitu  prinsip-prinsip  dalam penganggaran yang mana dalam ekonomi syariah telah menjadi keniscayaan. Hal tersebut menurut Naqvi dalam [2]  bahwa  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  yang  dapat  diterapkan  dalam  penyusunan  anggaran  terdiri  dari prinsip tauhid (Unity/Ilahiyah/ Ketuhanan), prinsip keadilan (Equilibrium/Keseimbangan), Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar dan Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility).
LPP RRI merupakan salah satu lembaga yang menyematkan nama “Republik Indonesia” sebagai negara memiliki  tugas  memberikan  informasi  yang  baik  dan  terferifikasi  kepada  masyarakat  luas.  Dalam  memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya, LPP RRI mengandalkan dukungan keuangan dari APBN. Pengelolaan dana tersebut, baik yang bersumber dari APBN maupun yang berasal dari sumber lain, wajib dilakukan dengan sangat transparan dan akuntabel.
Dapat  diketahui  terdapat  10  satuan  kerja  mempunyai  deviasi  terburuk,  hal  ini  berarti  tingginya  deviasi rencana  dengan  realisasi  belanja  satuan  kerja  berdampak  pada  rendahnya  nilai  kinerja  pelaksanaan  anggaran indikator Deviasi Halaman III DIPA. Rendahnya nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA satuan kerja menjadi salah satu faktor penyebab tidak optimalnya kinerja pelaksanaan anggaran LPP RRI. Deviasi DIPA Halaman III pada kantor pusat setiap tahunnya selama periode tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami fluktuatif, adapun pada tahun 2021 mengalami deviasi terburuk yaitu mencapai 34,40 walaupun meningkat di tahun 2022 menjadi 78,98 akan tetapi kembali mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 26,07.
Selaras  dengan  Tri  Prasetya  Poin  nomor  dua,  DIPA  halaman  III  menekankan  pentingnya  menanamkan semangat kebangsaan yang kuat dan komitmen teguh terhadap integritas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.  Hal  ini  mencakup  seluruh  spektrum  kegiatan,  termasuk  perencanaan,  pemanfaatan,  pengelolaan,  dan pelaporan  anggaran.  Prinsip-prinsip  tersebut  tidak  hanya  konsisten  dengan  tata  kelola  yang  baik  tetapi  juga selaras  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam,  khususnya  landasan  kejujuran.  Penekanan  pada  kejujuran  ini bertindak  sebagai  perlindungan  terhadap  praktik  penipuan,  menumbuhkan  lingkungan  yang  transparan  dan berlandaskan etika dalam pelaksanaan anggaran.
Artikel  ini  dibuat  untuk  mengetahui  bagaimana  menyelaraskan  perencanaan  anggaran  dengan pelaksanaan  anggaran  di  kantor  pusat  LPP  RRI  sehingga  keluarannya  sesuai  dengan  target  dan  mendukung tujuan pemerintah untuk menyelesaikan isu strategis yang berkembang  di Indonesia. Karena perencanaan tidak hanya  dilakukan  dalam  jangka  pendek,  melainkan  membutuhkan  proses  yang  panjang  serta  ditinjau  dari berbagai  pihak  untuk  saling  memeriksa  ulang  dan  verifikasi  karena  harus  sejalan  dengan  Standar  Biaya Masukan  (SBM)  yang  telah  dikeluarkan  Kemenkeu.  Sehingga  tujuan  penelitiannya  yaitu  untuk  mengetahui
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No.3   (August 2024)
penerapan penerapan perencanaan anggaran di Kantor Pusat LPP RRI dan penerapan perencanaan anggaran di Kantor Pusat LPP RRI sudah sesuai menurut perspektif ekonomi syariah.

## Anggaran Sektor Publik
Anggaran  didefinisikan  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  atau  Gonvernmental  Accounting Standards  Board  (GASB)  sebagai  rencana  operasi  keuangan  yang  mencakup  perkiraan  pengeluaran  yang diusulkan  dan  sumber  pendapatan  yang  diharapkan  untuk  membiayainya  dalam  jangka  waktu  tertentu. Anggaran  adalah  rencana  tertulis  yang  disusun  secara  sistematis  untuk  seluruh  kegiatan  perusahaan  selama periode atau jangka waktu tertentu dan mencakup data masa lalu untuk mengawasi dan menilai hasilnya.
Untuk  menghasilkan  anggaran  yang  efektif  dan  efisien  yang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat, perencanaan  diperlukan  sebelum  anggaran  sampai  pada  rakyat.  Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  perencanaan  adalah  proses menentukan tindakan terbaik di masa depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
Menurut [3], perencanaan anggaran adalah proses membuat rencana keuangan, termasuk pendapatan dan pembiayaan,  kemudian  membaginya  ke  masing-masing  kegiatan  sesuai  dengan  fungsi  dan  tujuan  mereka.  [4] mengatakan perencanaan anggaran adalah kumpulan tindakan sistematis yang dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya keuangan  yang tersedia dengan  memperhatikan batas-batas untuk  mencapai tujuan  secara efisien dan efektif.
Kerangka  reformulasi  IKPA  TA  2023  didasarkan  pada  struktur  logis  nilai  untuk  uang  yang  mewakili elemen  nilai  input,  input,  dan  output.  Kemudian,  dalam  siklus  pelaksanaan  anggaran,  kualitas  perencanaan anggaran,  pelaksanaan  anggaran,  dan  hasil  diukur.  [5].  Kesesuaian  antara  pelaksanaan  anggaran  dan  yang direncanakan  dan  ditetapkan  dalam  DIPA  merupakan  dimensi  yang  pertama  yang  merupakan  ukuran  dari kualitas  perencanaan  anggaran.  Pelaksanaan  anggaran  dievaluasi  berdasarkan  kemampuan  unit  kerja  untuk merealisasikan  anggaran  yang  ditetapkan  dalam  DIPA  merupakan  dimensi  yang  kedua,  dan  hasil  pelaksanaan anggaran  dievaluasi  berdasarkan  kemampuan  unit  kerja  untuk  mencapai  output  yang  ditetapkan  dalam  DIPA adalah merupakan dimensi yang ketiga daari ukuran dari kualitas perencanaan anggaran.
Fokus penelitian ini adalah deviasi halaman III DIPA, yang merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker. Indikator ini didasarkan pada rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran dan RPD bulanan.

## Hubungan Deviasi Halaman III DIPA dengan Prinsip Ekonomi Syariah
Penganggaran didasarkan pada enam prinsip, yang merujuk pada perubahan sosial baru-baru ini. Prinsip- prinsip  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  (a)  demokratis,  yang  berarti  bahwa  anggaran  pendapatan  dan pengeluaran  harus  dibuat  melalui  suatu  proses  yang  melibatkan  sebanyak  mungkin  bagian  masyarakat,  serta dibahas  dan  disetujui  oleh  legislatif;  (b)  adil,  yang  berarti  bahwa  anggaran  harus  dialokasikan  secara  optimal untuk  mencapai  tujuan  yang  lebih  besar;  (c)  transparan,  bahwa  anggaran  negara  harus  transparan—proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang harus diketahui tidak hanya oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum; (d) bermoral tinggi—berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku dan senantiasa mengacu pada moralitas dan etika yang tinggi; (e) berhati- hati—berarti bahwa pengelolaan anggaran negara juga  harus dilakukan dengan  hati-hati,  karena posisi  sumber daya yang tersedia terbatas dan mahal; serta (f) akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus selalu dapat dipertanggung jawabkan kepada publik secara internal maupun eksternal..
Beberapa  prinsip  hukum  ekonomi  Islam  yang  dapat  diterapkan  dalam  pembuatan  anggaran  [6]  adalah Prinsip Tauhid (Unity/Ilahiyah/Ketuhanan), yang merupakan prinsip umum dalam Islam yang juga merupakan prinsip yang dianut oleh hukum ekonomi islam, kemudian Prinsip Keadilan (Equilibrium/Keseimbangan), yang menginginkan  keseimbangan  antara  individu  dan  masyarakat,  dan  menginginkan  jalan  lurus  dengan menciptakan  tatanan  sosial  yang  menghindari  perilaku  yang  tidak  adil.  Prinsip  selanjutnya  adalah  anggaran harus  disusun  berdasarkan  Prinsip  Pertanggungjawaban  (Responsibility),  yang  menuntut  komitmen  mutlak untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sesama  manusia,  terakhir  adalah  Prinsip  Amar  Makruf  Nahi  Munkar,  yang menetapkan  anggaran  sebagai  pedoman  kerja,  sehingga  orang  yang  melakukan  kesalahan  (kemungkaran) dihukum dan orang yang berprestasi dihargai.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No.3   (August 2024)

## II. METODE PENELITIAN
Peneliti  memilih  metode  penelitian  deskriptif.,  dimana  metode  deskriptif  merupakan  cara  menganalisis data dengan cara  mendeskripsikan atau  menggambarkan data yang telah terkumpul  sebagaimana adanya tanpa bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  atau  generalisasi  [7].  Proses  analisa  ini  bertujuan untuk  menilai  kesesuaian  prinsip  perencanaan  anggaran  yang  menghasilkan  deviasi  Halaman  III  DIPA  yang diamati  dengan  prinsip-prinsip  Ekonomi  Syariah,  sehingga  memastikan  pengembangan  perencanaan  anggaran yang selaras dengan konsep-konsep Islam dan berpegang pada prinsip-prinsip yang etis dan sehat.
Subjek  penelitian  merujuk  pada  individu,  lokasi,  atau  objek  yang  menjadi  fokus  pengamatan  dalam  suatu penelitian.  Sementara  itu,  objek  penelitian  merupakan  pokok  permasalahan  yang  akan  diobservasi  dan  diteliti. Subjek pada penelitian ini adalah data dan perencana anggaran di Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kantor Pusat  LPP  RRI.  Objek  yang  ditentukan  pada  penelitian  yang  diteliti  ini  yaitu  berbagai  aktivitas  perencanaan anggaran dan realisasinya yang berkontribusi terhadap deviasi halaman III DIPA di LPP RRI.

## III. PEMBAHASAN DAN HASIL

## Penerapan Perencanaan Anggaran di Kantor Pusat LPP RRI
Salah  satu  indikator  yang  dinilai  dalam  penilaian  IKPA  adalah  indikator  Deviasi  Halaman  III  DIPA. Indikator  ini  termasuk  dalam  penilaian  kinerja  pelaksanaan  anggaran  K/L  guna  mengukur  aspek  kualitas perencanaan anggaran K/L, yaitu kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dan yang direncanakan dalam DIPA. Sedangkan untuk perhitungan penilaian dilakukan dengan cara menghitung rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran  terhadap  Rencana  Penarikan  Dana  (RPD)  bulanan  untuk  semua  jenis  belanja,  dengan  waktu pemutakhiran 10 hari kerja pertama setiap awal triwulan, sehingga satker seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk merencanakan pelaksanaan anggaran untuk triwulan berikutnya. Penilaian indikator deviasi Halaman III DIPA di TA 2022 dipertajam dengan  mempertimbangkan deviasi di level jenis belanja. Selain itu, ambang batas deviasi sebesar 5% ditetapkan untuk mencapai nilai kinerja optimal, dan batasan maksimal deviasi sebesar 100%  diatur  untuk  mengantisipasi  nilai  ekstrem.  Dalam  Halaman  III  DIPA,  indikator  deviasi  harus  dihitung sesuai dengan persyaratan berikut:
1) Deviasi Halaman III DIPA dihitung adalah dengan menggunakan rasio rata-rata antara nilai penyimpangan atau deviasi dari realisasi anggaran terhadap RPD untuk masing-masing jenis belanja pada setiap bulan;
2) Nilai RPD yang diperhitungkan adalah RPD yang dikunci pada awal triwulan;
3) Untuk  penilaian  IKPA,  batas  pemutakhiran  RPD  pada  Halaman  III  DIPA  adalah  10  hari  kerja  pertama setiap triwulan; namun, untuk triwulan I, batas pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah 10 hari kerja pertama bulan Februari;
4) Tanggal posting  DIPA  hasil revisi  sistem digunakan untuk  mengunci data RPD pada Halaman III DIPA. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD pada masing-masing jenis belanja setiap bulannya;
5) Nilai deviasi yang dihitung dari bulan Januari hingga November;
6) Maksimum  deviasi  bulanan  adalah  100  persen,  dengan  ambang  batas  rata-rata  deviasi  bulanan  5%  yang diperlukan untuk mencapai nilai maksimum 100 persen.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No.3   (August 2024)
Tabel 1. Aspek Kualitas Anggaran Deviasi Halaman III DIPA Bulan April 2024
Tabel 2. Aspek Kualitas Anggaran Deviasi Halaman III DIPA Bulan Mei 2024
Tabel 3. Aspek Kualitas Anggaran Deviasi Halaman III DIPA Bulan Juni 2024
Berdasarkan Tabel  di atas mengenai kualitas  anggaran anggaran dari aspek Deviasi Halaman III DIPA dapat  diketahui  bahwa  pada  bulan  April  penilaian  aspek  kualitas  penilaian  kualitas  perencanaan  anggaran Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai aspek sebesar 83,63 dengan nilai akhir sebesar 87,68, bulan Mei penilaian aspek kualitas penilaian kualitas perencanaan anggaran Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai aspek sebesar 82,62 dengan nilai akhir sebesar 88,41 dan bulan Juni penilaian aspek kualitas penilaian kualitas perencanaan  anggaran  Deviasi  Halaman  III  DIPA  mendapatkan  nilai  aspek  sebesar  82,69  dengan  nilai  akhir sebesar 90,23.
Apabila  dilihat  dari  kualitas  anggaran  anggaran  dari  aspek  Deviasi  Halaman  III  DIPA  tiap  bulannya selama bulan April sampai dengan bulan Juni mengalami fluktuasi hal ini mencerminkan pelaksanaan anggaran pada Kantor Pusat Rri belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan yang harus  dilakukan  1)  Adanya  revisi  anggaran,  2)  Pelaksanaan  kegiatan  yang  berubah  dari  jadwal  awal  yg  telah direncanakan, 3)  kebijakan pemerintah  mengenai penyampaian  waktu  gaji 13 / 14 dan 4) Proses lelang dalam belanja modal saat pengadaan yang tidak sesuai perencanaan.

## Penerapan Perencanaan Anggaran di Kantor Pusat LPP RRI Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah
Keterkaitan  perencanaan  anggaran  di  Kantor  Pusat  LPP  RRI  apabila  ditinjau  dari  Aspek  penilaian Deviasi  Halaman  III  DIPA  dengan  perspekif  ekonomi  syariah  dilihat  dari  adanya  faktor-faktor  yang memengaruhi kualitas Deviasi Halaman III DIPA yaitu pembetulan anggaran atau revisi anggaran, pelaksanaan yang  berubah-ubah,  kebijakan  pemerintah  dan  pengadaan  yang  tidak  sesuai  perencanaan  sangat  amat  terkait dengan perspektif ekonomi syariah, hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal atau aspek  yang  memang lebih mengutamakan keadilan dan tanggungjawab terhadap perencanaan anggaran tersebut.
Konsepnya  adalah:1)  Anggaran  harus  ditulis  dengan  teliti  dan  formal;  2)  Anggaran  harus  sistematis, berurutan,  dan  logis;  3)  Pemimpin  memiliki  tanggung  jawab  untuk  membuat  keputusan,  sehingga  anggaran
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No.3   (August 2024)
adalah  hasil  dari  keputusan  yang  dibuat  berdasarkan  asumsi;  4)  Pemimpin  memutuskan  untuk  melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.
Dalam siyasah syar'iyyah, keuangan negara termasuk dalam bidang siyasah maliyah, yang berisi politik keuangan negara. Bidang ini berisi bidang politik lainnya, seperti siyasah dusturiyah (politik konstitusi), siyasah idariyah  (politik  administrasi  negara),  siyasah  dualiyah  (politik  luar  negeri),  siyasah  tasri'iyyah  (politik legislasi), dan siyasah qadlaiyah (politik peradilan). Tiga konsepsi siyasah maliyah—tujuan, alokasi, dan prinsip keuangan  negara—mendapat  perhatian  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  kontemporer.  Dari  segi akuntabilitas, sistem keuangan Islam harus didasarkan pada prinsip amanah, yang berarti bertanggungjawab dan dapat  dipercaya.  Keuangan  negara  tidak  boleh  dikelola  dengan  salah.  Dengan  kata  lain,  prinsip  amanah bertentangan  dengan  pengelolaan  keuangan  negara  yang  korup.  Konsep  ini  kemudian  berhubungan  dengan hukum jinayat, di mana penyelenggara negara yang mengelola keuangan negara dengan cara yang korup dapat dikenakan hukuman ta’zir, atau glulul [8].

## Pembahasan
Dalam  pelaksanaan  perencanaan  anggaran  dilihat  dari  aspek  Deviasi  Halaman  III  DIPA  tiap  bulannya selama bulan April sampai dengan bulan Juni mengalami fluktuasi hal ini mencerminkan pelaksanaan anggaran pada Kantor Pusat Rri belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan: 1) Adanya revisi anggaran; 2) Pelaksanaan kegiatan yang berubah dari jadwal awal yangg telah direncanakan; 3) Kebijakan pemerintah mengenai penyampaian waktu gaji 13 / 14; dan 4) Proses lelang dalam belanja modal saat pengadaan yang tidak sesuai perencanaan.
Perbaikan-perbaikan  yang  terjadi  pada  aspek  Deviasi  Halaman  III  Dipa  tidak  lepas  dari  faktor-faktor yang  memang  dapat  mempengaruhi  kualitas  perencanaan  anggaran  di  Kantor  Pusat  LPP  RRI  yaitu:  1) Permasalahan  terkait  sumber  daya  manusia  dan  sarana  prasarana;  2)  Permasalahan  adanya  revisi  anggaran;  3) Permasalahan  pelaksanaan  kegiatan  yang  berubah  dari  jadwal  awal  yang  telah  direncanakan;  4)  Permasalahan kebijakan  pemerintah  mengenai  penyampaian  waktu  gaji  13  /  14;  dan  5)  Permasalahan  proses  lelang  dalam belanja modal saat pengadaan yang tidak sesuai perencanaan.
Berdasarkan hasil penelitian Keterkaitan perencanaan anggaran di Kantor Pusat LPP RRI apabila ditinjau dari Aspek penilaian Deviasi  Halaman III DIPA dengan perspekif ekonomi syariah dilihat dari adanya faktor- faktor yang memengaruhi kualitas Deviasi Halaman III DIPA yaitu pembetulan anggaran atau revisi anggaran, pelaksanaan  yang  berubah-ubah,  kebijakan  pemerintah  dan  pengadaan  yang  tidak  sesuai  perencanaan  sangat amat  terkait  dengan  perspektif  ekonomi  syariah,  hal  tersebut  dikarenakan  ada  beberapa  hal  atau  aspek  yang memang lebih mengutamakan keadilan dan tanggungjawab terhadap perencanaan anggaran tersebut.
Pengawasan,  yang  berfungsi  sebagai  kontrol,  digunakan  dalam  Islam  untuk  meluruskan  yang  salah, mengoreksi  yang  salah,  dan  membenarkan  yang  benar.    Pengawasan  terbagi  menjadi  dua  berdasarkan  ruang lingkupnya.  Yang  pertama  adalah  pengawasan  internal,  juga  dikenal  sebagai  pengawasan  tertanam.  Ini  adalah pengawasan  yang  berasal  dari  diri  sendiri  dan  berasal  dari  keyakinan  kepada  Allah  Swt  (tauhid).  Secara filosofis, fungsi pengawasan Islam berasal dari pemahaman manusia akan kewajiban, amanah, dan keadilan.
Mekanisme kepemimpinan yang adil, jujur, akun-tabel, dan bertanggung jawab melengkapi pengawasan internal  dengan  pengawasan  eksternal.  Untuk  meningkatkan  efektivitas  pengawasan  dalam  organisasi,  teknik pengawasan  eksternal  harus  dimulai  dengan  perencanaan  yang  jelas,  lengkap,  dan  terpadu.  Hal  ini  dilakukan karena  pengawasan  membutuhkan  struktur  organisasi  yang  jelas,  yang  harus  diketahui  oleh  orang  yang bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  rencana  sistem  pengawasan  dan  yang  harus  mengambil  tindakan  untuk membenarkannya.
Fiqh  anggaran  layak  dipertimbangkan  dalam  konteks  pengawasan  eksternal  ini  sebagai  alat  untuk mengawasi  pimpinan  dan  karyawan  perusahaan  saat  menyusun  anggaran,  yang  didasarkan  pada  prinsip  amar makruf  nahi  munkar.  Tiga  pilar  kontrol,  yaitu  ketaqwaan  individu,  kontrol  anggota,  dan  supremasi  hukum, digunakan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam perencanaan anggaran.
Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam organisasi harus dilatih untuk menjadi sumber daya manusia  yang  setia  setiap  saat  agar  organisasi  dapat  melakukan  kontrol  yang  optimal.  Selain  itu,  perlu  dibuat mekanisme saling me-gawasi horizontal antar anggota. Oleh karena itu, sumber daya manusia (SDM) organisasi
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No.3   (August 2024)
akan  selalu  mengawasi  proses  keberlangsungan  organisasi  agar  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan bersama dalam lingkungan yang menggambarkan formula tim..
Dalam hal ini dapat disimpulkan dapat dipahami bahwa, upaya mewujudkan fiqh anggaran sebagai suatu sistem  pengendalian  dalam  pengawasan  anggaran    tersebut,  bukan  hanya  ajakan  moral  semata,  tetapi  dalam bentuk  peraturan  pengawasan  anggaran  dalam  setiap  perusahaan  atau  organisasi,  baik  mekanisme  formal maupun mekanisme masyarakat, sehingga terdapat mekanisme reward  (penghargaan) bagi yang berprestasi dan punishment  (sanksi)  bagi  yang  melaku-kan  penyimpangan.  Pada  konteks  ini  eksistensi  fiqh  anggaran  sangat penting, karena bukan hanya demi kepentingan pribadi tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu para pihak yang terlibat  dalam  penyusunan  anggaran  harus  dikaitkan  secara  hukum,  sehingga  punya  konsekuensi  yang  dapat dipertanggung jawabkan didepan pengadilan jika terjadi penyelewengan.

## IV. KESIMPULAN
Penerapan  Perencanaan  Anggaran  di  Kantor  Pusat  LPP  RRI  mengenai  kualitas  anggaran  anggaran  dari aspek  Deviasi  Halaman  III  DIPA  dapat  diketahui  bahwa  pada  bulan  April  penilaian  aspek  kualitas  penilaian kualitas perencanaan anggaran Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai aspek sebesar 83,63 dengan nilai akhir  sebesar  87,68,  bulan  Mei  penilaian  aspek  kualitas  penilaian  kualitas  perencanaan  anggaran  Deviasi Halaman  III  DIPA  mendapatkan  nilai  aspek  sebesar  82,62  dengan  nilai  akhir  sebesar  88,41  dan  bulan  Juni penilaian aspek kualitas penilaian kualitas perencanaan anggaran Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai aspek  sebesar  82,69  dengan  nilai  akhir  sebesar  90,23.  Pelaksanaan  anggaran  pada  Kantor  Pusat  Rri  belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan  yang harus dilakukan 1. Adanya revisi anggaran, 2. Pelaksanaan kegiatan yang berubah dari jadwal awal yangg telah direncanakan, 3. kebijakan pemerintah mengenai penyampaian waktu gaji 13 / 14 dan 4. Proses lelang dalam belanja modal saat pengadaan yang tidak sesuai perencanaan.
Keterkaitan  perencanaan  anggaran  di  Kantor  Pusat  LPP  RRI  apabila  ditinjau  dari  Aspek  penilaian Deviasi  Halaman  III  DIPA  dengan  perspekif  ekonomi  syariah  dilihat  dari  adanya  faktor-faktor  yang memengaruhi kualitas Deviasi Halaman III DIPA yaitu pembetulan anggaran atau revisi anggaran, pelaksanaan yang  berubah-ubah,  kebijakan  pemerintah  dan  pengadaan  yang  tidak  sesuai  perencanaan  sangat  amat  terkait dengan perspektif ekonomi syariah, hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal atau aspek  yang  memang lebih mengutamakan keadilan dan tanggungjawab terhadap perencanaan anggaran. Dalam hal penyusunan anggaran, terdapat beberap hal yang harus dilakukan adalah, (1) Anggaran harus formal, ditulis dengan sengaja, dan teliti, (2)  harus  sistematis,  berurutan,  dan  berdasarkan  logika,  (3)  setiap  pimpinan  harus  diberikan  tanggung  jawab untuk  mengambil  keputusan,  sehingga  anggaran  merupakan  hasil  dari  keputusan  yang  dibuat  berdasarkan asumsi  tertentu,  dan,  (4)  Pemimpin  memutuskan  untuk  melaksanakan  fungsi  perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

## REFERENASI
[1] A. Amadiarti Salam and A. Kahfi, “Studi Kritis Terhadap… STUDI KRITIS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH,” 2021.
[2] A. K. Arno, “PENYUSUNAN ANGGARAN PERSPEKTIF FIQHI ANGGARAN HUKUM EKONOMI SYARIAH,” Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law , vol. 1, no. 1, pp. 30–40, May 2019, doi: 10.24256/alw.v1i1.625.
[3] M. Nurkholis. Khusaini, “Penganggaran_Sektor_Publik (1),” Universitas Brawijaya Press , 2019.
[4] I. P. Arsana, Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah . Yogyakarta: Yogyakarta Deepublish, 2016.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No.3   (August 2024)
[5] A. Arnida, “Faktor-Faktor yang MempengaruhiTingkat Deviasi Halaman III DIPApada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung,” Jurnal Ekonomi  Manajemen Sistem Informasi  (JEMSI) , vol. 4, Sep. 2022.
[6] A. K. Arno, “PENYUSUNAN ANGGARAN PERSPEKTIF FIQHI ANGGARAN HUKUM EKONOMI SYARIAH,” 2016. [Online]. Available: https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index
[7] Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D . ALFABETA, 2017.
[8] K. Zada, “KEDAULATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA: PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i , vol. 9, no. 4, pp. 1129–1138, Jun. 2022, doi: 10.15408/sjsbs.v9i4.26558.