## FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Mangut Riadi 1* , Abang Zainudin 2*
1* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: mangutinggarriadi@gmail.com
2 * Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: abangzainudin8@gmail.com
Abstak: Untuk  melaksanakan  pelayanan  yang  baik  maka  perlu  adanya  pengawasan  BPD sehingga fungsi pengawasan BPD sangat penting artinya dalam pelaksanaan pembangunan desa sejak perencanaan sampai pengawasan.Selain itu pengawasan berfungsi menentukan efektif atau tidak perencanaan pembangunan yang dilakukan tersebut. Dengan demikian pengawasan BPD yang menjadi sasaran adalah pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Selanjutnya mekanisme pengawasan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan teknik pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPD yaitu mengawasi kinerja Kepala Desa  dengan  melakukan  koordinasi  dan  komunikasi  bersama  Kepala  Desa  maupun  sesama anggota BPD. Komunikasi dengan Kepala Desa dalam rangka mencari data-data yang berkaitan dengan  pelaksanaan  tugas  pokok  Kepala  Desa.  Demikian  juga  jenis  pengawasan  yang dilaksanakan  adalah  secara  langsung  dan  tidak  langsung,  pengawasan  tidak  langsung  BPD menerima  informasi  dari  masyarakat  maupun  laporan  tertulis,  tujuan  pengawasan  agar pelaksanaan  tugas  yang  terdapat  kekeliruan  segera  diperbaiki  sehingga  tidak  terdapat penyimpangan.
Kata Kunci : Perencanaan; Pengawasan; Pembangunan.

## PENDAHULUAN
Pembangunan dilaksanakan
secara  sadar  oleh  masyarakat  baik masyarakat pedesaan
maupun masyarakat yang tinggal di kota, karena dengan  adanya  pembangunan  akan membawa pada perubahan kearah yang lebih  baik  dari  sebelumnya,  itulah sebabnya  bahwa  pembangunan  Desa menjadi  tumpuan  dan  harapan  bagi masyarakat  yang  menginginkan  adanya perubahan.  Perubahan  ke  arah  yang lebih  baik  akan  tercapai  jika  dilakukan dengan  program  pembangunan  sesuai visi  maupun  misi  suatu  daerah  baik ditingkat  Kabupaten  maupun  ditingkat
desa,  namun  demikian  visi  dan  misi  di desa  sampai  saat  ini  belum  nampak  ke permukaan justru kecendrungan pemerintah  desa  dalam  hal  ini  kepala desa  dan  perangkatnya  cenderung melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  visi dan  misi  Pemerintah  Kabupaten,    pada hal  dalam  lingkup  yang  lebih  sempit pembangunan  desa  sejalan  dengan  visi dan  misi  Pemerintah  Desa,  tetapi  tidak bertentangan  dengan  visi  dan  misi Pemerintah Kabupaten.
Selain  itu  bahwa  pelaksanaan pembangunan  desa  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  desa  sehingga perencanaan  pembangunan  desa  wajib
disepakati  oleh  warga  masyarakat dengan  menyampaikan  aspirasi  melalui badan  permusyawaratan  desa.  Dengan demikian  pelaksanaan  pembangunan desa khususnya dalam
merencanakannya  bukan  hanya  Kepala Desa dan perangkatnya, tetapi melibatkan  masyarakat,  sehingga  hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam arti bahwa perencanaan pembangunan mutlak yang merencanakan  adalah  dari  bawah (masyarakat  desa)  bukan  perencanaan dari  atas  (Pemerintah  Kabupaten) sementara Pemerintah
Kabupaten menampung  usulan  pemerintah  desa yang  telah  di  bahas  dalam  musyawarah rencana
pembangunan desa (musrenbangdes)  di  tingkat  kecamatan. Sejalan  dengan  hal  tersebut  bahwa Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  dalam  melakukan  pengawasan sesuai  dengan  ketentuan  dan  program yang dilaksanakan kepala desa sehingga melalui program tersebut akan diketahui yang  tercapai  dan  tidak,  atau  pun pelaksanaannya  sesuai  atau  tidak dengan  ketentuan  yang  telah  di tetapkan,  sebab  salah  satu  fungsi  Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi kinerja Kepala Desa. Pembangunan desa sangat
penting  eksistensinya  di  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebab pembangunan desa tidak dapat
dipisahkan  dari  pembangunan  nasional. Tujuannya  adalah  untuk  kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam
Undang-Undang  Dasar  1945  alenia keempat  UUD  1945  dan  pasal  33
Undang-Undang tersebut, sebagai cerminan  cita-cita  bangsa  Indonesia. Selain tujuan tersebut bahwa Pemerintah bertujuan  mencerdaskan  kehidupan bangsa dan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan
bagi masyarakat secara adil dan makmur baik materil maupun spiritual.
Berangkat  dari  tujuan  tersebut  di atas,  bahwa  pelaksanaan  pembangunan desa  perlu  menjadi  perhatian  seluruh lapisan  masyarakat  bukan  hanya kepala desa  dan  perangkatnya  sebagai  mandat kepercayaan  masyarakat  desa  tetapi memerlukan  peran  aktif  masyarakat secara  keseluruhan,  oleh  karena  itu pengawasan  pelaksanaan  pembangunan desa perlu di awasi dan dikawal dengan baik sebab Pemerintah Pusat mengeluarkan dana untuk pembangunan desa menghabiskan anggaran  milyaran  rupiah  melalui program Alokasi Dana Desa (ADD). Jadi anggaran  tersebut  bukan  untuk  Kepala Desa  tetapi  untuk  pembangunan  desa. Badan  Permusyawaratan  Desa  harus serius  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsi  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah yaitu sebagai fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa, namun demikian  bahwa  fungsi  pengawasan belum  berjalan  secara  maksimal,  dilihat dari perencanaan pembangunan maupun  penggunaan  dana,  masyarakat tidak  mengetahui  sasaran  dan  tujuan dari  dana  alokasi  dana  desa  maupun dana  yang  diperoleh  dari  pendapatan asli  desa  (PADes)  dengan  berbagai argumen berdasarkan hasil pra penelitian bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum berfungsi
dengan  baik  sebagai  pengawas  kinerja Kepala Desa.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka tantangan  pelaksanaan  pengawasan Badan  Permusyawaratan  Desa, beragam bentuk  terutama  berkaitan  erat  dengan budaya  dan  tradisi  serta  pola  pikir masyarakat dalam menerima perubahan yang  serba  cepat,  oleh  karena  itu,  BPD sebagai  lembaga  yang  menampung aspirasi  masyarakat  di  tingkat  desa harus  mampu  menjelaskan  kepada masyarakat  berkaitan  dengan  tugas pokok  dan  fungsinya  serta  menjelaskan hasil  pengawasan  yang  dilakukan selama  satu  tahun  anggaran,  penjelasan yang dimaksud tidak harus menjelaskan kepada  masyarakat  satu  persatu  karena ini  menggunakan  waktu  yang  cukup lama  tetapi  cukup  menjelaskan  bahwa pembangunan dan penggunaan keuangan  sesuai  dengan  ketentuan  atau tidak.
Selanjutnya  untuk  menghindari adanya  persepsi  yang  berbeda  maka BPD harus melaksanakan fungsi koordinasi  dengan  Kepala  Desa  dan perangkatnya agar memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  bahwa pelaksanaan  pembangunan  tidak  akan berjalan  dengan  lancar  tanpa  dukungan semua pihak, termasuk dalam mengawasi kinerja Kepala Desa.
Pengawasan  dilakukan  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  bukan bertujuan mencari  kesalahan dan kelemahan Kepala Desa serta
perangkatnya  tetapi  lebih  kepada pelaksanaan  aktivitas  yang  dapat dilaksanakan  dan  tidak  sesuai  dengan tugas dan fungsinya, sehingga
pengawasan bertujuan mencegah terjadinya  penyimpangan  penggunaan anggaran    maupun  pelayanan  pada masyarakat.
Pengawasan diperlukan agar pemerintah  desa  dapat  bekerja  secara efisien, efektif, pengawasan ini merupakan  salah  satu  unsur  penting dalam  rangka  meningkatkan  kinerja aparatur  desa  dalam  melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan di desa menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih  dan  berwibawa  serta  dapat dipercaya oleh masyarakat desa. Pelaksanaan  pengawasan  ditingkat  desa mutlak  diperlukan,  sebagaimana  telah diungkapkan di atas, bahwa pengawasan  BPD  belum  berjalan  secara maksimal  dalam  menjalankan  fungsi legislasi  sebagaimana  yang  diharapkan dalam  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Sesuai dengan Undang-Undang tersebut di atas, maka fungsi pengawasan, pada level  pemerintahan  desa  perlu  dibangun good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang  memungkinkan  keterlibatan  seluruh elemen  desa  yang  direpresentasikan  melalui kelembagaan BPD dalam setiap urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan  kepentingan  desa,  tentunya  hal ini dapat terwujud apabila BPD memiliki posisi tawar (bargaining  position) yang  tinggi.  Namun demikian pengawasan yang dilakukan cenderung  mengalami  hambatan  sebab  BPD bukan hanya menjalankan fungsinya saja tetapi juga harus dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik  mungkin.  Dengan  tugas  yang  berat  itu maka  kecendrungan  bahwa  BPD  sulit melaksanakan  tugas    dan  fungsinya  dengan baik.  Faktor  yang  dinilai  sebagai  hambatan dominan  yaitu  kurangnya  pengetahuan  dan pemahaman  yang  dimiliki  oleh  anggota  BPD
perihal  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  serta faktor-faktor  yang  lain  yaitu  ketiadaan  ruang privasi  bagi  para  anggota  BPD  dan  masih minimnya tunjangan yang diterimanya. Upaya- upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi masalah tersebut adalah perlunya mengintensifkan  bentuk-bentuk  pembinaan dan  pemberian  keterampilan-keterampilan teknis  kepada  para  anggota  BPD.    Dengan adanya kondisi ini maka penulis tertarik untuk mengkaji  permasalahan    yang  berkaitan dengan.”  Fungsi Pengawasan    Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  Perencanaan Pembangunan  di  Desa  Sungai  Sintang Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan  metode  deskriptif  kualitatif, dengan  teknik  pengumpulan  data primer  dan  sekunder  menggunakan teknik Wawancara, Obeservasi dan Studi dokumentasi.  Subjek  penelitian  dipilih dengan  pertimbangan  bahwa  yang bersangkutan memahami serta mengetahui  persoalan  yang  terjadi dilapangan khususnya ditempat, dimana penelitian  itu  dilaksanakan  atau  diteliti sehingga  data-data  yang  diperlukan dapat  diperoleh  dengan  baik.    Adapun yang  menjadi  subjek  penelitian  ini adalah  :  Kepala  Desa  Sungai  Sintang, Ketua BPD Desa Sungai Sintang, Kepala Kewilayahan/Dusun  yang  ada  di  Desa Sungai Sintang, dan Unsur Masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diantaranya bertujuan untuk:
a. mendukung koordinasi  antar  pelaku pembangunan;
b.  menjamin  terciptanya  integrasi, sinkronisasi,  dan  sinergi  baik  antar Daerah,  antarruang,  antar  waktu,  antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan  Daerah.    Sejalan  dengan  Undang- Undang tersebut di atas dalam Undang- Undang  Nomor  66  Tahun  2007  Tentang Perencanaan  Pembangunan  Desa.  Pasal 2  ayat  (1)  Perencanaan  pembangunan desa  disusun  dalam  periode  5  (lima) tahun. Ayat (2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  RPJM-Desa.  Ayat  (3)  RPJM- Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  memuat  arah  kebijakan  keuangan desa,  strategi  pembangunan  desa,  dan program  kerja  desa. Oleh  karena  itu, maka Pemerintah Desa adalah unsurpenyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah  Desa  terdiri  atas  Kepala Desa  dan  perangkat  desa.  Selanjutnya bahwa  Secara  khusus  BPD  diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  110  Tahun  2016  Tentang  Badan Permusyawaratan  Desa.  Sebagaimana termuat  dalam  Pasal  31  Permendagri 110/2016,  BPD  memiliki  fungsi  :    (1) Membahas  dan  menyepakati  rancangan peraturan  desa  bersama  kepala  desa  (2) Menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarkat desa (3)
Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Widjaja (sebagaimana  dikutip  oleh  Arenawati, 2016  :  79)  bahwa  :“Penyelenggaraan pemerintah  desa  harus  mengakomodasi aspirasi  masyarakat  yang  di  artikulasi dan diagresi melalui Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan lembaga  kemasyarakatan  sebagai  mitra pemerintah desa, Selanjutnya
penyelenggaraan pemerintah desa diabdikan  untuk  meningkatkan  taraf hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat melalui  penetapan  kebijakan,  program dan  kegiatan  yang  sesuai dengan  esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.”
Dalam rangka mewujudkan efektifitas  penyelenggaraan  pemerintah desa  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 pasal 55 Badan
Permusyawaratan  Desa  mempunyai  3 fungsi  yaitu , (1)  membahahas  dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama  Kepala  Desa , (2)  menampung dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat Desa,  dan  (3)  melakukan  pengawasan kinerja  Kepala  Desa.  ”   Berdasarkan Undang-Undang  tersebut  bahwa  beban tugas  anggota   Badan  Permusyawaratan Desa  sesuai  ketentuan  perundang- undangan  ini,    merupakan  tugas  yang tidak  ringan.  Dengan  demikian  tugas yang  di  emban  oleh  BPD  memerlukan keseriusan  dalam  pelaksanaannya,  oleh karena  itu  pengawasan  kinerja  Kepala desa yang berkaitan dengan perencanaan  pembangunan  desa  tidak hanya  dibebankan  kepada  BPD  tetapi semua  unsur  masyarakat  yang  ada diwilayah  desa  yang  bersangkutan sehingga  sejak  proses  perencanaan sampai  menikmati  hasil  pembangunan masyarakat harus terlibat dan
bertanggung  jawab  untuk  mengawal kegiatan tersebut. Pelaksanaan pengawasan perencanaan pembangunan desa
dilakukan  secara  terbuka  dan  terarah sesuai  program  yang  telah  ditetapkan baik  program  pemerintah  desa  maupun
program pemerintah Kabupaten dilakukan secara sinkron sehingga tidak ada yang tidak berjalan dengan baik, jika tidak  terlaksana  dengan  baik  berarti terdapat  kendala  yang  perlu  diperbaiki, disinilah pentingnya pengawasan. Namun  demikian  dengan  adanya pengawasan bukan berarti BPD mencari kelemahan  dan  kekurangan  Kepala Desa,  oleh  karena  itu  Pemerintah  desa dan  Badan  Permusyawaratan  Desa, haruslah  dapat  melakukan  kerja  sama yang  baik  melalui  penyelenggaraan musyawarah desa yang akan menyepakati  hal  yang  bersifat  strategis dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa.  Selain  melaksanakan  fungsi tersebut  BPD  berdasarkan  Permendagri Nomor  110  Tahun  2016  pasal  32 menjelaskan bahwa tugas Badan Permusyawaratan  Desa  adalah  sebagai berikut :a. Menggali aspirasi masyarakat ;b.Menampung  aspirasi  masyarakat;c.
Mengelola aspirasi masyarakat; d.Menyalurkan  aspirasi  masyarakat; e.Menyelenggarakan  musyawarah  BPD; f.Menyelenggarakan  musyawarah  Desa; g.Membentuk  panitia  pemilihan  Kepala Desa; h.Menyelenggarakan musyawarah Desa  khusus  untuk  pemilihan  Kepala Desa  antarwaktu;  i.Membahas  dan menyepakati  rancangan  Peraturan  Desa bersama  Kepala  Desa;j.Melaksanakan pengawasan  terhadap  kinerja  Kepala Desa;  k.Melakukan  evaluasi  laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan;l.Menciptakan  hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa  dan  lembaga  Desa  lainnya;  dan melaksanakan  tugas  lain  yang  diatur
dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi BPD  dalam  mengawasi  kinerja  kepala Desa  dapat  menjadi  acuan  dalam pelaksanaan aktivitas Kepala Desa sebab pengawasan  bertujuan  agar  aktivitas yang  dilakukan  dapat  menjadi  efektif dan  efisien    sehingga    dapat  menjadi ukuran  dalam  menilai  kinerja  Kepala Desa.  BPD  selain  berfungsi  mengawasi kinerja  Kepala  Desa  juga  sebagai anggota  masyarakat  yang  kadang- kadang  tugas  sebagai  BPD  tidak  dapat berjalan  dengan  baik  karena  itu  di anggap  hanya  sebagai  tugas  tambahan sehingga fungsinya menjadi tidak fokus.
Pengawasan yang dilakukan oleh BPD  sebagai  pencegah  terjadinya penyimpangan  dan  kekeliruan  dalam pelaksanaan  tugas,  oleh  karena  itu, pengawasan  memiliki  tujuan  agar pelaksanaan  kinerja  menjadi  efektif  dan efisien  sesuai  dengan  yang  diinginkan oleh  masyarakat.  Dengan  demikian, bahwa BPD dan Kepala Desa diharapkan  dapat  bekerja  sama  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsi  guna memberikan  pelayanan  yang  sebaik mungkin  pada  masyarakat  khususnya masyarakat desa. Perencanaan pembangunan dan
pelaksanaan pembangunan  serta  pelayanan  pada masyarakat  merupakan  wujud  dari kinerja Kepala desa. Pengawasan adalah bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari aktivitas  pimpinan  atau  manajemen dalam  mencapai  sasaran,  sedangkan untuk mewujudkannya seorang pimpinan  harus  memainkan  fungsi manajemen  yaitu  melakukan planning,
organizing, actuating dan controling dalam meningkatkan  efisiensi, efektivitas,  serta daya  guna  dan  berhasil  guna  secara rasionalitas    dalam  mencapai  tujuan organisasi.
Berdasarkan  peranannya  BPD membahas  rancangan  Peraturan  Desa bersama  kepala  desa,  melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan  desa  dan  peraturan  kepala desa,  mengusulkan  pengangkatan  dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat,  dan  menyusun  tata  tertib BPD. Dengan demikian aspirasi masyarakat  desa  tidak  akan  mampu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah  desa  jika  lemahnya  tingkat pengawasan, dengan demikian
pengawasan  menjadi  unsur  yang  sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena pengawasan bertujuan untuk
memperbaiki kekeliruan  serta  mencegah  adanya penyimpangan  yang  mungkin  terjadi, dengan demikian pengawasan membuat pelaksanaan sesuai dengan yang diprogramkan  sehingga  menjadi  efektif dan  efisien  pengelolaannya  apapun bentuk  kegiatan  tersebut.  Selanjutnya berkaitan  dengan  hal  tersebut  bahwa sistem  pengawasan  direncanakan  sesuai dengan  program  yang  telah  dilakukan sehingga hasil pengawasan indikatornya sejalan dengan program yang dilakukan jika  tidak  sesuai  maka  perlu  di  cari kekeliruan.
Dengan  demikian  pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan
desa  mutlak  harus  dilakukan  sebagai media
kontrol
oleh Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya salah satunya  adalah  mengawasi  kinerja Kepala
Desa, oleh karena itu pelaksanaan perencanaan pembangunan desa  efektif  atau  tidak  tergantung berjalan atau tidaknya pengawasan yang dilakukan,  baik  yang  dilakukan  BPD maupun masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat  wajib  mengawal  setiap pelaksanaan  pembangunan  desa  dan dituntut  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan  desa,  sebab  modal  dasar pelaksanaan  pembangunan  desa  adalah partisipasi  masyarakat,  oleh  karena  itu, Kepala  Desa  wajib  menggali  potensi- potensi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat dalam meningkatkan pendapatan desa.

## Sistem Pengawasan
Dalam pelaksanaan pembangunan  maupun  pelayanan  pada masyarakat  akan  berjalan  dengan  baik harus  didukung  dengan  pengawasan agar  kegiatan  itu  dapat  berjalan  sesuai dengan harapan, tetapi ada kecendrungan  pengawasan  khususnya pembangunan  desa  tidak  berjalan dengan baik sehingga proses pelaksanaan  pembangunan  menjadi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Pengawasan
memiliki tujuan  agar  kegiatan  yang  dilakukan dapat  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  serta sejalam  dengan  harapan  masyarakat yaitu  efektif  dan  efisien  sekaligus mengurangi adanya pemborosan- pemborosan  maupun  penyimpangan-
penyimpangan,
semakin baik pengawasan maka semakin kecil kemungkinan  penyimpangan.  Dengan demikian    pengawasan  yang  dilakukan sebagai  tindakan  pencegahan  sebelum adanya penyimpangan karena lebih baik melakukan  tindakan  pencegahan  dari pada penindakan penyimpangan, walaupun memang dalam
penerapannya  kedua-duannya  harus seimbang  antara  pencegahan  dan penindakan. Tindakan pencegahan bertujuan agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan baik sebelum maupun sesudah
penerapannya,  namun  biasanya  juga pencegahan  itu  diterapkan  dengan  baik sejak dini sehingga tidak ada pelanggaran  dan  tidak  ada  penindakan yang dilakukan.
Tindakan  pengawasan  kinerja Kepala  Desa  bukan  karena  keinginan BPD  tetapi  karena  mengacu  pada Undang-Undang,  khususnya  Undang- Undang yang mengatur tentang pemerintah  desa  yaitu  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 pasal 55 menjelaskan  bahwa BPD sesuai dengan  peran  dan  fungsinya  adalah mengawasi  kinerja  kepala  desa,  oleh karena  itu  masyarakat  mengharapkan agar  fungsi  ini  berjalan  dengan  sebaik- baiknya  mengacu  kepada  Undang- Undang  yang  telah  dikeluarkan  oleh Pemerintah. Penerapan Undang-Undang ini penting sehingga dapat menimbulkan  kepercayaan  masyarakat pada pemerintahan desa, dengan adanya kepercayaan  dari  masyarakat  itu  berarti kepala  desa  dan  perangkatnya  serta seluruh aparatur desa memiliki
dukungan  baik  moril  maupun  spirituil, sehingga tanggung jawab dan kewenangan  dalam  pelaksanaan  tugas pokok  dan  fungsi  Kepala  Desa  harus dijalankan dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat.    BPD  dalam  melaksanakan kinerja  kepala  desa  yang  diwujudkan dalam bentuk perencanaan pembangunan  maupun  pelaksanaan pembangunan  harus  sejalan  dengan program  pembangunan  yang  telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
BPD dalam menjalankan
tugasnya  berdasarkan  pada  peraturan maupun
Undang-Undang sehingga tidak  bertindak  semaunya  tetapi  ada acuan,  oleh  karena  itu  BPD  harus mencari  informasi  dan  data  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas untuk  melengkapi  informasi  yang berkaitan  dengan  perencanaan  maupun pelaksanaan  pembangunan.  Selanjutnya tujuan  dan  kegunaan  informasi  bagi pengawas  adalah  agar  diperoleh  data- data  dan  informasi  yang  relevan  yang ada kaitannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa  (BPD),  dengan  adanya  kegiatan pengawasan  sebagai  media  kontrol dalam organisasi sehingga
pelaksanaannya  menjadi  efektif  dan efisien
sesuai dengan harapan masyarakat khususnya masyarakat desa. Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya,  kepala Desa bersama dengan Badan  Permusyawaratan  Desa  bersama- bersama  membuat  rencana  strategis Desa.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  55 Undang-Undang    Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  yang  menyebutkan  Badan
Permusyawaratan  Desa  mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama  Kepala  Desa,  37  menampung dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat Desa,  dan  melakukan  pengawasan kinerja Kepala Desa.
Selain  bersama  BPD,  Sesuai dengan  Undang-undang,  bahwa  kepala Desa  dibantu  oleh  perangkat  Desa. Perangkat  desa  menurut  Undang- Undang No.6 Tahun  2014 Tentang  Desa tercantum  dalam  Pasal  48,  yaitu perangkat  Desa  yang  terdiri  atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan  pelaksana  teknis.  Desa  memiliki kewenangan  sesuai  dengan  Undang- Undang    Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  Pasal  18  bahwa  kewenangan  desa meliputi kewenangan di bidang penelenggaraan  pemerintahan  desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal  usul,  dan  adat  istiadat  desa.  BPD memiliki peran strategis dalam menentukan penyelenggaraan
pemerintahan  desa  yang  transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga terciptalah suatu pemerintahan desa  yang  demokratis  bersih  dari tindakan korupsi.
Dalam  mengawasi  kinerja  Kepala Desa,  BPD  di  dukung  oleh  seluruh lapisan  masyarakat  yang  ada  di  desa agar  memberikan  saran  dan  masukan kepada  pemerintah  desa  dalam  hal  ini adalah  Kepala  Desa  dan  aparatur pemerintah  desa.  BPD  mengawasi kinerja  Kepala  Desa  dengan  sistem
langsung dan tidak langsung, sedangkan dengan  sistem  langsung  BPD  bersama Kepala Desa dalam membahas anggaran maupun  pembahasan  Peraturan  Desa, sehingga  BPD  sekaligus  sebagai  mitra kerja  Kepala  Desa,  dengan  demikian BPD  harus  memiliki  peranan  sebagai pengawas  sekaligus  sebagai  perwakilan masyarakat dalam menyampaikan keluhan  dan  saran  pada  Kepala  Desa berkaitan  dengan  pelayanan  maupun kebijakan  yang  harus  dilaksanakan  di desa  tersebut.  Dengan  demikian  Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas  dari  pengawasan  BPD  ini membuktikan  bahwa  BPD  menjalankan tugasnya  dengan  baik  jika  Kepala  Desa dapat  memberikan  pelayanan  yang maksimal,  tetapi  sebaliknya  jika  Kepala Desa  tidak  dapat  menjalankan  tugasnya dengan  baik  berarti  sistem  pengawasan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Sistem  pengawasan  dilakukan berjenjang  baik  oleh  BPD  maupun masyarakat  setempat  tujuannya  adalah agar semua masyarakat merasa bertanggung  jawab  dan  mengawasi kinerja  Kepala  Desa  yang  merupakan hasil pilihan masyarakat itu sendiri, oleh karena  itu  tujuan  adanya  pengawasan dilakukan  agar  pelaksanaan  tugas maupun pekerjaan Kepala Desa menjadi efektif  dan  efisien    sehingga  memiliki daya  guna  maupun  hasil  guna  bagi masyarakat. Namun demikian, pengawasan  yang  dilakukan  bukan untuk  memberikan  rasa  takut  terhadap pemberi  pelayanan    tetapi  justru memberikan perbaikan-perbaikan dalam memberikan pelayanan, sebab pelayanan  yang  baik  memprioritaskan
kepentingan  masyarakat  bukan  untuk kepentingan  individu,  selain  itu  dalam memberikan  pelayanan  tidak  membeda- bedakan  satu  dengan  yang  lainnya, melainkan  diperlakukan  sama  terhadap semua warga masyarakat.

## Mekanisme Pengawasan
Beberapa  dasar  hukum  yang menjelaskan  peran  pengawasan  BPD terhadap  kinerja  Kepala  desa  adalah pasal  55  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  yang menyebutkan bahwa fungsi BPD adalah: a.    Membahas dan menyepakati rancangan  Peraturan  Desa  bersama Kepala  Desa  b.    Menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa, c.    Melakukan pengawasan kinerja Kepala  Desa.  Sejalan  dengan  maksud tersebut  di  atas,  bahwa  pengawasan kinerja  kepala  desa  inilah  adalah  salah satu  titik  masuk  BPD  mengawasi penggunaan dana desa, maupun pelayanan Kepala Desa terhadap masyarakat di desa yang dipimpinnya.
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan  Publik,  menjelaskan  bahwa pengawasan
penyelenggaraan pelayanan  publik  dilakukan  oleh pengawas  baik  internal  maupun eksternal, pengawasan internal pelayanan  publik  dilakukan  melalui pengawasan  oleh  atasan  langsung sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku. Selanjutnya Pengawasan eksternal menurut  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009 pasal 35 menjelaskan bahwa : a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan  atau  pengaduan  masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik;  b.Pengawasan  oleh  ombudsman sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan;  dan,  c.Pengawasan  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota.
Pengawasan dapat berjalan dengan  baik  jika  didukung  oleh  semua warga
masyarakat dalam arti pengawasan  kinerja  Kepala  Desa  bukan hanya  dilakukan  oleh  BPD  tetapi diperlukan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat
dalam mengawasi pelaksanaan  pembangunan  maupun pemberian
pelayanan, sehingga pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Kepala Desa  tidak  mengalami  penyimpangan atau  penyelewengan  dari  ketentuan yang berlaku, dengan demikian pengawasan
sifatnya memberikan arahan masukan dan saran menuju arah perbaikan.  Mekanisme  pengawasan terhadap kinerja pelayanan Kepala Desa kepada masyarakat adalah yang pertama menetapkan standar pengawasan, kedua pengukuran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan  ketentuan  atau  acuan  yang ketiga  pengambilan  tindakan  atau koreksi  terhadap  hasil  pelaksanaan pelayanan  maupun  pelaksanaan  tugas- tugas lainnya. Standar pengawasan yang ditetapkan disesuaikan dengan program atau perencanaan kegiatan Kepala Desa, dalam  arti  bahwa  membandingkan pelaksanaan  dengan  perencanaan  serta hasil  yang  diharapkan  dari  pelayanan yang diberikan.
Pengukuran pelaksanaan dibandingkan dengan dampak atau hasil
dari  pelayanan,  melalui  pengukuran kinerja  sehingga diketahui dampak  atau hasil  pelayanan  pada  masyarakat maupun  kepuasan  masyarakat  terhadap kinerja  Kepala  Desa  dalam  memberikan pelayanan  pada  masyarakat.  Fungsi pelayanan  merupakan  salah  satu  aspek yang harus dijadikan prioritas dibandingkan  dengan  pekerjaan  lain seperti pelaksanaan pembangunan, karena pelayanan menyangkut kebutuhan yang dapat dirasakan langsung  oleh  masyarakat,  sehingga pelayanan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.
Dalam  mengawasi  kinerja  Kepala Desa, pengawasan BPD dilakukan sesuai dengan  standar  pengawasan  yang  telah ditetapkan,  oleh  karena  itu  masyarakat wajib mendukung pelaksanaan
pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPD, sebab masyarakat
merasakan dampaknya  jika  kinerja  Kepala  Desa tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  hal tersebut harus dilakukan karena sebagai bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  pembangunan  maupun kontrol  dalam  pelaksanaan  pelayanan. Dengan  demikian  bahwa  mekanisme pengawasan  menjadi  acuan  BPD  dalam mengawasi kinerja Kepala Desa terutama  pemberian  pelayanan  pada masyarakat sehingga tercapai pengukuran kinerja Kepala Desa berdasarkan hasil pengawasan BPD. Dengan demikian maka pelaksanaan pengawasan bukan
kewajiban  tetapi  merupakan  keharusan dalam  pelaksanaan  tugas  BPD,  oleh karena itu, BPD menjadi alat penyampaian  aspirasi  masyarakat  pada
pemerintah  desa  walaupun  memang BPD  dan  Kepala  Desa  merupakan  hasil pilihan masyarakat kedudukannya sejajar  hanya  yang  membedakan  adalah tugas pokok dan fungsi.

## Jenis Pengawasan
Secara  teoritis  bahwa  pengawasan dapat dilakukan secara langsung maupun  tidak  langsung,  pengawasan tidak langsung menerima laporan secara tertulis  jika  ada  persoalan  dari  hasil pengawasan  maka  akan  dilakukan tindakan, baik berupa  pemberian  sanksi secara  langsung  maupun  sanksi  tertulis, namun  demikian  menurut  Ketua  BPD bahwa  di  desa  Sungai  Sintang  belum pernah  memberikan  sanksi  apapun karena  selama  ini  pengawasan  yang dilakukan  secara langsung  dan  bermitra langsung  dengan  Kepala  Desa  dalam menyelesaikan persoalan termasuk melakukan perencanaan terhadap pembangunan desa.
Pengawasan  BPD  selain  secara langsung  dan  tidak  langsung  terdapat pengawasan  preventif,  pengawasan  ini dilaksanakan  sebelum  adanya  kejadian atau  pelanggaran,  dengan  demikian pengawasan  ini  mencegah  sebelum terjadinya pelanggaran
atau penyimpangan dalam pelaksanaan maupun  perencanaan  pembangunan, oleh
karena itu
perencanaan pembangunan  desa  harus  melibatkan masyarakat  maupun  BPD  dan  tokoh masyarakat. Pengawasan preventif wajib dilakukan  karena  pengawasan  ini  dapat mencegah  terjadinya  penyimpangan artinya  bahwa perencanaan yang dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhan
masyarakat.  Dengan  demikian  maka dalam  melakukan  perencanaan  wajib mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebab  masyarakat  yang  mengetahui kebutuhan  yang  mendasar  maupun yang menjadi prioritas, sehingga perencanaan pembangunan desa merupakan  perencanaan  pembangunan dari  bawah,  sedangkan  pemerintah Kabupaten maupun Propinsi melaksanakan  perencanaan  dari  atas, artinya  perencanaan  dari  bawah  untuk mengetahui  kepentingan  masyarakat pedesaan sementara pemerintah mendukung  dalam  bentuk  dana  untuk pelaksanaan  pembangunan  yang  telah direncanakan.
Pengawasan BPD dalam perencanaan pembangunan belum maksimal,  hal  ini    disebabkan  anggota BPD  juga  memiliki  kesibukan  lain  yaitu sebagai  petani  sehingga  tidak  fokus dalam melaksanakan pengawasan tetapi pengawasan  tetap  dijalankan  sebagai bentuk keikutsertaan BPD dalam mempertanggungjawab tugas dan kewenangannya  sebagai  penampung aspirasi  masyarakat  di  desa.  Selain  itu bahwa  tunjangan  yang  diterima  BPD hanya  tiga  bulan  sekali  sedangkan tunjangan tersebut tidak dapat memenuhi  keperluan  sehingga  tugas sebagai  BPD  tidak  efektif.  Untuk melaksanakan  tugasnya  BPD  bermitra langsung dengan Kepala Desa walaupun memang  tugas  dan  kewenangan  Kepala Desa  dan  BPD  berbeda  tetapi  dalam pelaksanaanya  BPD  melakukan  evaluasi terhadap  perencanaan  pembangunan dengan  pelaksanaan  pembangunan  agar dapat diketahui hasil maupun
pelaksanaannya  sesuai  tidak  dengan perencanaan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.
Sejalan  dengan  kondisi  di  atas, berarti  kelemahan  pengawasan  BPD dalam  mengawasi  kinerja  Kepala  Desa berkaitan dengan perencanaan pembangunan  desa  belum  fokusnya tindakan  pengawasan  selain  itu  bahwa selama ini belum adanya penyimpangan perencanaan  pembangunan  desa  dari kebutuhan  masyarakat  yang  menjadi prioritas  aspirasi  masyarakat,  dengan kata lain bahwa perencanaan pembangunan  desa  yang  dilakukan sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan keinginan masyarakat.

## Tujuan  Pengawasan
Dalam mencapai penyelenggaraan  pemerintahan  desa yang memenuhi kriteria good governance diperlukan
adanya pengawasan,  baik  pengawasan  internal maupun  pengawasan  eksternal  sangat dibutuhkan  terlebih  apabila  rentang kendali  pimpinan  sudah  sedemikian luas. Good  Govern ance  mensyaratkan perlu  adanya  pengawasan    internal  dan eksternal.  Dengan  demikian  pada prinsipnya pengawasan harus dilaksanakan  secara  terus-menerus  serta konsisten  sehingga  tidak  ada  ruang untuk  penyalahgunaan  jabatan  maupun kewenangan  baik  ditingkat  Pusat maupun pemerintah desa, sebab hubungan  pelaksanaan  pembangunan desa  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.
Pengawasan diharapkan memiliki fungsi  bagi  masyarakat  serta  tidak
melakukan  penyelewengan  pelaksanaan tugas  dan  harus  sesuai  dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Selanjutnya  bahwa  fungsi pengawasan  menetapkan  tujuan-tujuan dan merencanakan bagaimana mencapainya.  Oleh  karena  itu,  fungsi pengawasan  tidak  terlepas  dari  fungsi manajemen  khususnya  perencanaan. Dengan  demikian  dalam  pelaksanaan pengawasan juga dilakukan perencanaan  sebab  yang  ingin  diawasi sesuai tidak dengan program yang telah di rencanakan.
Dalam  pelaksanaan  pengawasan diperlukan  juga  koordinasi    dalam rangka  mengembangkan  pola  yang teratur untuk kepastian kesatuan tindakan  dalam  usaha  mencapai  tujuan bersama,  oleh  karena  itu,  pengawasan sebagai  usaha  agar  pencapaian  tujuan efektif  dan  efisien.  Sesuai  dengan pengawasan  dimaksud,  oleh  karena  itu, gejala-gejala  yang  perlu  di  awasi  seperti penurunan kualitas pelayanan (teridentifikasi  dari  adanya  keluhan masyarakat)    serta  biaya  yang  melebihi anggaran  dan inefisien.
Pengawasan  menjadi  salah  satu aspek  yang  sangat  penting  dalam organisasi  karena  pengawasan  yang efektif  akan  menghasilkan  kinerja  yang efektif. Beranjak  dari  pentingnya, fungsi dan  tujuan  pengawasan  memang tindakan  nyata  adalah  pelaksanaannya, jadi  pengawasan  bukan  hanya  sebagai syarat  dalam  sebuah  struktur  dalam organisasi  tetapi  tindakan  dan  wujud pelaksanaan  yang  lebih  penting  agar hasilnya  dapat  dirasakan  dan  dilihat
oleh masyarakat, sebab tidak ada artinya sebuah  struktur  yang  lengkap  tetapi tidak  memiliki  peran  dalam  organisasi, hal  ini  berarti  bahwa  organisasi  yang demikian membuat borosnya pengeluaran  maupun  anggaran,  oleh karena  itu  jika  ada  sistem  yang  tidak berfungsi  dengan  baik  maka  sub  sistem yang  tidak  berfungsi  perlu  ditinjau kembali.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh BPD sebagai  salah  satu  instrumen penenu  arah  dan  tujuan  yang  ingin dicapai  maupun  membantu  untuk melakukan  kegiatan  terutama  berkaitan dengan pencapaian tujuan yaitu perencanaan  pembangunan  desa,  selain hal  tersebut  bahwa  perencanaan  yang dilakukan melibatkan masyarakat melalui  aspirasi  masyarakat  yang  di sampaikan kepada BPD, dengan demikian maka perencanaan pembangunan  melibatkan  masyarakat sehingga
harapannya adalah pembangunan  desa yang  ada  menjawab kebutuhan  dasar  masyarakat  desa. Sejalan dengan hasil wawancara di atas, perencanaan  pembangunan  di  lakukan atas  dasar  masukan  masyarakat  melalui musyawarah  rencana  pembangunan desa  (Musrenbangdes)  yang  nantinya akan  di  bahas  ditingkat  Kecamatan  dan dilanjutkan  di  Kabupaten  sebagai rencana pembangunan daerah. Dengan demikian adanya keterbukaan dari
penyelenggara kegiatan  perencanaan  pembangunan maupun  pelaksanaan  pembangunan, sehingga  kekeliruan  yang  ada  segera diperbaiki  secepatnya,  tujuannya  adalah agar  kesalahan  tidak  terulang  kembali
selain itu pengawasan untuk memperbaiki  kekeliruan    bukan  ingin menjatuhkan  kepala  desa  atau  mencari kesalahan tetapi justru pengawasan yang dilakukan  memiliki  fungsi  memperbaiki jika terdapat kelemahan dan kekurangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Sistem pengawasan Badan Permusyawaratan  Desa  dilaksanakan sesuai dengan program kerja pemerintahan  desa  terutama  yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan  desa  dilakukan  berjalan sesuai  dengan  perencanaan.  Mekanisme pengawasan  Badan  Permusyawaratan Desa  dilaksanakan  sesuai  dengan pedoman  pengawasan  dan  melakukan pengecekan pelaksanaan pekerjaan sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan. Jenis  Pengawasan  yang  dilakukan adalah  pengawasan  langsung  dilakukan terhadap  pekerjaan  secara  langsung sehingga  diketahui  hasil  pekerjaan maupun  target  penyelesaian  pekerjaan.
Selain pengawasan langsung pengawasan tidak langsung juga dilakukan BPD yaitu menerima informasi  dari  masyarakat  maupun Kepala
Desa.Tujuan pengawasan melakukan  perbaikan  serta  mengurangi pemborosan  sehingga  hasilnya  efektif dalam  perencanaan  pembangunan  desa, selain  itu  pelaksanaan  pembangunan berjalan dengan baik walaupun anggaran  masih  belum  mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan kesimpulan, dapat di sapaikan  saran sebagai berikut :  Sistem pengawasan  tidak  hanya  berdasarkan
program  kerja  Kepala  Desa  tetapi sebaiknya BPD memiliki metode pengawasan perencanaan pembangunan desa  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat maupun kebutuhan masyarakat. Mekanisme pengawasan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) melakukan pengamatan terhadap
laporan  maupun  secara  langsung melakukan pengawasan sebaiknya dipertahankan  dan  ditingkatkan.  Jenis Pengawasan  BPD  dilakukan  secara langsung melakukan pengecekan dilapangan  agar  mendapat  hasil  yang sesuai  fakta  yang  terjadi  dilapangan sebaiknya
dipertahankan dan ditingkatkan. Tujuan pengawasan dalam rangka  melakukan  perbaikan  jika terdapat  kekeliruan  sebaiknya  adanya teguran dan evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, Sahya. (2015). Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Pustaka Setia Afifudin.  (2012). Pengantar  Administrasi Pembangunan,  Konsep  Teori  dan Implikasinya  di  Era  Reformasi .
Bandung : Alfabeta. Arenawati. (2016). Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah,
Konsep  dan  Penatalaksanaan  di Indonesia Edisi kedua . Yogyakarta :
Graha Ilmu. Bungin, Burhan. (2015). Metode PenelitianKualitatif, Aktualisasi Metodologis  Ke  Arah  Ragam  Varian Kontemporer . Jakarta : PT. RajaGrafindo. Danim,  Sudarwan.  (2002). Menjadi Peneliti
Kualitatif,
Ancangan
Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil  Penelitian  untuk  Mahasiswa dan  Peneliti  Pemula  Bidang  Ilmu- Ilmu Sosial, Pendidikan dan
Humaniora. Bandung  :  Pustaka Setia. Faisal,  S. (2001). Format-Format  Penelitian Sosial. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Fahmi, Irham. (2016). Perilaku Organisasi, Teori, Aplikasi, dan Kasus . Bandung
: Alfabeta.
Iman, Indra dan Siswandi. (2009) . Aplikasi Manajemen Perusahaan, Analisis Kasus dan Pemecahannya. Jakarta : Mitra Wacana Media.
Irwan  Tahir,  Sadu  Wastiono.  (2007).
Prospek Pengembangan Desa . Bandung: CV. Fokus Media. Kadarisman. (2012). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia . Jakarta : PT. RajaGrafindo. Keban.  T.  Yeremias.  (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi
Publik  Konsep,  Teori  dan  Isu  Edisi Ketiga . Yogyakarta : Gavamedia. Mahsun,  Mohamad.  (2016). Pengukuran Kinerja  Sektor  Publik .  Yogyakarta  :
BPFE. Mukarom, Zaenal dkk. (2015). Manajemen Pelayanan Publik .
Bandung : Pustaka Setia.
Manullang,  M.  (2009). Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta:  Gajah Mada University Press. Nurcholis, Hanif. (2007). Teori dan Praktek Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah. Jakarta : Grasindo.
Pusdiklat  BPKP.  (2000). Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jakarta.
Rusdiana,  dkk.  (2014). Sistem  Informasi
Manajemen .Bandung  :  Pustaka Setia. Siagian,  S.  P.  (2005). Fungsi-fungsi Manajerial,  Edisi  Revisi .  PT.  Bumi Aksara: Jakarta. Siagian,  S.P.  (2015). Manajemen  Sumber Daya  Manusia. Jakarta:  Bumi Aksara.
Simbolon,
Maringan Masry. (2004). Dasar-dasar Administrasi dan  Manajemen .  Penerbit  Ghalia
Indonesia: Jakarta. Syafii,  Inu  Kencana.  (2011) .Manajemen Pemerintahan .  Bandung  :  Pustaka Reka Cipta. Saydam,  Gouzali.  (2000). Manajemen Sumber  Daya  Manusia  (Human Resources  Management)    Suatu Pendekatan  Mikro  (Dalam  Tanya Jawab). Jakarta  :  Djambatan cetakan kedua. Silalahi,  Ulbert.  (2002). Studi  Ilmu Administrasi,  Konsep,  Teori  dan Dimensi .  Bandung  :  Sinar  Baru Algensindo. Tuafiq,  Rohmat.  (2013). Sistem  Informasi Manajemen,  Konsep  Dasar,  Analisa dan Metode
Pengembangan .
Yogyakarta : Graha Ilmu. Torang,  Syamsir.  (2014). Organisasi  dan Manajemen  (Perilaku,  Struktur, Budaya  dan  Perubahan  Organisasi . Bandung Alfabeta. Soeharyo,  Salamoen  dkk.  ( 2009).  Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II Edisi Revisi. Jakarta : LAN
Sugiyono. ( 2017) .  Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  dan  D.
Bandung : CV. Afabeta.
Peraturan Perundang-Undangan : Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

## Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah