## MENYINGKAP KABUT TEBAL KEDAULATAN
Sutoro Eko Yunanto dan Guno Tri Tjahjoko Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta, Indonesia email: Sutoro@apmd.ac.id ; guno@apmd.ac.id

## ABSTRAK
Ilmu Pemerintahan belum menjadi suatu disiplin ilmu dan belum menjadi sebuah perspektif dalam membaca fenomena dalam masyarakat dengan teori-teori pemerintahan. Fungsi dasar dari  ilmu  pemerintahan  sejatinya  harus  mencerahkan  pemerintahan,  harus  mengkritik pemerintahan,  bukan  untuk  melecehkan  dan  mengingkari,  namun  justru  memiliki  tujuan untuk  memuliakan,  mengutamakan  dan  memperkuat  pemerintah.  Untuk  mengembalikan ilmu pemerintahan pada  tujuan akhir yakni rakyat yang berdaulat, maka diperlukan upaya kritis mengkaji ulang dengan perspektif dekolonisasi, rekonstitusi, dan repolitisasi.
Kata kunci : kedaulatan rakyat, dekolonisasi, rekonstitusi, dan repolitisasi

## ABSTRACT
Government Science has not become a scientific discipline and has not become a perspective in  reading  phenomena  in  society  with  government  theories.  Where  the  basic  function  of government science is to enlighten the government, it must criticize the government, not to insult  and  deny  it,  but  instead  have  the  aim  to  glorify,  prioritize  and  strengthen  the government. To return the science of government to the ultimate goal of a sovereign people, it is necessary to critically review it from the perspective of decolonization, reconstitution and repolitization.
Keywords : people's sovereignty, decolonization, reconstitution and repolitization

## Informasi Artikel
Diterima: Oktober 2020, Disetujui: November 2020, Dipublikasikan: Desember 2020 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i2.90

## PENDAHULUAN
Ilmu Pemerintahan adalah khas Indonesia, yang tidak dikenal di belahan dunia lain, tetapi  Ilmu  Pemerintahan  selalu  memperoleh  stimulus  eksternal:  kolonialisme, developmentalisme, dan neoliberalisme (Yunanto, 2020). Oleh karena itu menurut Yunanto
(2020)  membongkar  ilmu  pemerintahan  merupakan  awal  untuk  mendudukkan  ulang  ilmu pemerintahan pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setelah membongkar ilmu pemerintahan,  maka  tahap  selanjutnya  adalah  memasang  kembali,  namun  sebelum memasang  kembali  ada  tahapan  penting  yaitu  membingkai  ulang  ilmu  pemerintahan. Membingkai  ulang  ilmu  pemerintahan  sebagai  upaya  mempersiapkan  ‘amunisi’  secara matang  untuk  mengembalikan  marwah  ilmu  pemerintahan.  Jauh  sebelum  adanya  konsep merdeka belajar, kampus merdeka - posisi ilmu atau keilmuan sudah merdeka dan berdaulat, begitu juga ilmu pemerintahan. Ilmu yang merdeka dan berdaulat bukan berarti ilmu tersebut bersifat  autarkis,  di  mana  ilmu  tidak  mau  diatur  tetapi  hanya  mau  untuk  mengatur.  Ilmu Pemerintahan memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dengan negara,  masyarakat,  dan  pasar  sehingga  ilmu  pemerintahan  tidak  bersifat  autarkis.  Tetapi bukan berarti ilmu pemerintahan hanya mengikuti arus dan diatur oleh pasar, namun ilmu pemerintahan tidak boleh menyerah terhadap keadaaan.
Ilmu  Pemerintahan  pada  saat  ini  memang  sedang  mengalami  kebingungan  dalam menempatkan ilmu tersebut dalam khazanah ilmu sosial ( Gluckman, P., 2014; Boyer, WW., 1990; Weiss, J. A., 1989; Rose, N., & Miller, P., 1992; Rodrik, D., & Zeckhauser, R., 1988) . Oleh  karena  posisi  Ilmu  Pemerintahan  berbeda  dengan  ilmu  sosial  yang  lain  yang  sudah mapan, seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi dan lain sebagainya. Ilmu sosial lainnya sudah menjadi sebuah perspektif  dan tidak hanya menjadi sebuah objek saja, melainkan  sudah  bisa  memandang  fenomena  berdasarkan  perspektif  keilmuan  tersebut. Sebagai contoh ilmu antropologi yang menjadi sebuah perspektif dalam melihat fenomena kehidupan  manusia,  sehingga  ada  beberapa  ruang  lingkup  seperti  antropologi  manusia, antropologi  budaya,  dan  antropologi  pemerintahan.  Selain  antropologi,  ilmu  politik  juga menjadi ilmu yang kaya dengan melihat fenomena masyarakat dalam kacamata politik, ruang lingkup ilmu politik sangat luas seperti politik anggaran, politik lingkungan, politik hutan, politik pangan dan lain sebagainya. Namun Ilmu Pemerintahan belum mampu untuk menjadi sebuah perspektif dalam membaca fenomena di masyarakat dengan teori-teori pemerintahan. Di  mana  fungsi  dasar  dari  ilmu  pemerintahan  sejatinya  harus  mencerahkan  pemerintahan, harus  mengkritik  pemerintahan,  tetapi  bukan  untuk  melecehkan  dan  mengingkari,  namun justru memiliki tujuan untuk memuliakan, mengutamakan, dan memperkuat pemerintah.
Tujuan  Ilmu  Pemerintahan  ialah  memuliakan  dan  memperkuat  pemerintah,  agar pemerintah  bisa  menjalankan  fungsinya  dengan  baik.  Fungsi-fungsi  pemerintah  adalah protecting (melindungi), contohnya dalam hal ini pemerintah harus melindungi rakyat dari rampasan  dan  penindasan  elite  ( elite  capture )  atau  petani  yang  dirampas  haknya  oleh tengkulak. Selain protecting , fungsi pemerintah yang lain adalah distributing (membagi), di mana pemerintah yang sudah mengumpulkan sumber daya, baik  pajak, hibah, pendapatan bagi hasil dan lain sebagainya lalu dibagikan kepada rakyat. Pemerintah sejatinya merupakan aktor  yang  kuat,  di  mana  yang  memerintah  haruslah  pemerintah,  bukan  birokrat  dan teknokrat serta bukan pasar.

## DEKOLONISASI ILMU PEMERINTAHAN
Gagasan  membawa  kembali  pemerintah  atau bringing  government  back  in merupakan hal yang perlu didalami baik dalam  Ilmu Pemerintahan ataupun dalam praktik pemerintahan.  Ada  dua  alasan  yang  mendasari, pertama di  mana  ada  banyak  kepala pemerintahan  atau  pemimpin  dan  negarawan  yang  suci  atau  sakral,  tetapi  bukan  sebagai pemerintah yang sesuai dengan mandat konstitusi dan masih jauh dari harapan. Pemerintahan yang  seharusnya  dipegang  oleh  pemerintah  yaitu  dalam  melakukan  fungsi governing (memerintah),  tetapi  justru  banyak  elemen  yang  ikut  memerintah,  di  mana  sejatinya pemerintahlah  yang  memerintah,  karena  sudah  mendapatkan  mandat  oleh  rakyat  dan dibentuk oleh rakyat  melalui  proses elektoral. Pemerintahan justru banyak diperintah oleh rezim sektoral atau teknokrat, konsultan dan teknologi informasi. Kedua , ilmu pemerintahan miskin,  defisit  dan  krisis  terhadap  pengetahuan  baik  dari  segi  ontologi,  epistemologi,  dan askiologi  serta  gagal  untuk  memahami  pemerintahan  secara  utuh  dan  ingkar  pada pemerintah.  Secara  epistemologi  ilmu  pemerintahan  miskin  teori,  justru  yang  kaya  teori adalah manajemen publik, administrasi publik, birokrasi, teori kepemimpinan, teori digital government , dan teori tata kelola ( good governance ). Ilmu pemerintahan menguasai banyak teori,  tetapi  bukan dari teori  pemerintah atau pemerintahan dan cenderung menyerap teori dari  disiplin  pengetahuan  lain.  Secara  aksiologi  ilmu  pemerintahan  tidak  mencerahkan pemerintah  supaya  menjadi  kuat,  berdaulat  dan  demokratis.  Dapat  dipahami  bahwa  ilmu pemerintahan masih lemah, dan jika ilmu pemerintahan sudah kuat maka memiliki kontribusi
untuk membuat pemerintah kuat, sehingga pemerintah memiliki unsur governabilitas untuk mengatur, mengurus dan memerintah negara, masyarakat serta warga negara.
Gagasan membawa pemerintah kembali selain memiliki tujuan praktik diskursif, tetapi juga  memiliki  tujuan  untuk  membingkai,  menjernihkan  dan  menyusun  ulang  Ilmu Pemerintahan.  Ada  beberapa  jalan  yang  bisa  dipakai  untuk  membawa  kembali  Ilmu Pemerintahan salah satunya adalah dekolonisasi Ilmu Pemerintahan. Dekolonisasi memiliki arti yang sangat penting bagi eksistensi Ilmu Pemerintahan, hal tersebut untuk menjelaskan bahwa Ilmu Pemerintahan bukan sebagai produk dari pemerintahan kolonial Belanda saja, tetapi banyak mengandung unsur keindonesiaan. Kolonialisme lama dan kolonialisme baru tidak  memandang  ilmu  pemerintahan  secara  jernih,  karena  menciptakan  ‘kabut  tebal’ kedaulatan yang ditebarkan oleh praktik kolonialisme sekian tahun lamanya. Rizal  (2011) seorang  sejarawan  dari  Komunitas  Bambu  berpendapat  bahwa  kolonialisme  Belanda  di nusantara bisa bertahan awet bukan semata karena militer, birokrasi dan meriam (senjata api), tetapi  karena  unsur  pengetahuan.  Di  mana  Rizal  menyampaikan  kritik  terhadap  Furnivall (1939)  yang menulis buku tentang Hindia Belanda diterjemahkan tahun 2009 oleh Freedom Institute  dengan  judul Hindia  Belanda:  Studi  Masyarakat  Majemuk .  Furnivall  mengkritik praktik kolonialisme di nusantara, karakter majemuk nusantara yang rentan (banyak sengketa dan konflik) dan hanya bisa disatukan, jika ada musuh bersama. Jika Hindia Belanda ingin bertahan dan bersatu serta awet, maka harus menjadi bagain dari Belanda, hal tersebut yang menjadi  pengetahuan  untuk  ikut  mengawetkan  kekuasaan  kolonialisme.  Ada  banyak pengetahuan  kolonial  yang  justru  membentuk  dan  mengkonstruksi  Hindia  Belanda  yang membuat perbedaan pandangan secara rasis antara kulit putih dengan inlander .
Masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  yang  kontradiktif  dalam  memandang kolonialisme,  disatu  sisi  memberikan  pujian  terhadap  warisan  teknologi  dan  infrastruktur dari  Belanda  (gedung  perkantoran,  rel  kereta  api,  sanitasi,  jembatan  dan  lain  sebagainya), namun  di  sisi  lain  mencaci  maki  terhadap  warisan  institusi,  kebijakan,  hokum,  dan pemerintahan. Kontradiksinya adalah masyarakat Indonesia tidak melakukan apa yang telah dipuji,  tetapi  melakukan  apa  yang  telah  dikritik  dan  dicaci.  Ketika  mengembangkan infrastruktur  atau  teknologi  yang  canggih  warisan  kolonial  Belanda  masyarakat  Indonesia justru  tidak  serius  dan  seksama,  tetapi  jika  berfikir  tentang  implementasi  hukum  dan
pemerintahan  bahkan  politik  -  masyarakat  Indonesia  justru  meniru  apa  yang  dilakukan kolonial Belanda.
Bestuur,  binnenlands  bestuur,  inlands  bestuur adalah  diskursus  warisan  birokrasi kolonial  Belanda  yang  tidak  hanya  membentuk  susunan  pemerintahan,  tetapi  sebagai pengetahuan yang betul-betul melekat yang diajarkan oleh pangreh praja dan juga diajarkan pada kajian indologi ( Chakrabarti, D. K. ,2000; Bronkhorst, B. J. ,2011) ; Gonda, J.,1964; Kuitenbrouwer, M. ,2014; Bhatia, T. K., & Machida, K. ,2016; King, V. T., & Wilder, W. D.,2003) . Konsep indologi adalah salah satu konsep kolonialisme yang masih subur, di mana indologi  merupakan  sebuah  kajian  yang  dilakukan  oleh  Universitas  Leiden  di  Belanda. Konsep ini mempelajari sejarah, budaya, dan kebiasaan masyarakat Indonesia berdasarkan perspektif  kolonial  dan  menciptakan  ‘kabut  tebal’  kedaulatan.  Selain  itu,  sarjana  yang bersekolah di Leiden tersebut membawa pulang konsep indologi dan diajarkan di Indonesia. Hal  tersebut  yang  menjadikan  kolonialisme  masih  menjadi  momok  yang  besar  bagi perkembangan  Ilmu  Pemerintahan  yang  khas  Indonesia.  Para  lulusan  tersebut  ada  yang menjadi aktivis dan melawan kolonialisme, namun tidak sedikit yang menjadi agen kolonial serta ikut dalam mengawetkan kolonialisme.
Bestuur adalah  sebuah  pengetahuan,  yaitu  pengetahuan  tentang  pemerintahan  yang birokratik dan sering dikenal sebagai binnenlands bestuur . Dalam hal ini binnenlands bestuur adalah  pemerintahan  dalam  negeri  yang  memiliki  suatu  susunan  formalistik,  hirarkis, sentralistik, dan birokratik. Konsep tersebut dinamakan pemerintahan yang administratif atau sebagai negara pegawai oleh Gonda (1964), di mana negara pegawai memiliki orientasi untuk merawat  dan  menjaga  order  (perintah  atasan).  Hal  yang  sama  terkait  negara  administratif terhadap  para  pegawai  lulusan  indologi  dan  ilmu  pemerintahan.  Negara  administratif  atau negara  pegawai  tidak  membangun  pemerintahan  yang  demokratik  dan  melayani  warga, namun  justru  merawat  order  untuk  menciptakan  kepatuhan  (perintah  atasan).  Pemerintah model  tersebut  anti  terhadap  politik.  Politik  hanya  dimiliki  oleh  penguasa  kolonial  dan bersifat despotik serta merawat stabilitas.
Berkaitan  dengan  konsep bestuur ,  terdapat  sebuah  diskursus  antara direct  rule (pemerintahan  langsung)  dengan indirect  rule .  Pemerintah  kolonial  Belanda  melakukan penguasaan  terhadap  nusantara  menggunakan  pemerintahan  tidak  langsung,  artinya  tidak
berhubungan langsung dengan rakyat, tetapi menggunakan perantara yaitu penguasa lokal. Penguasa  kolonial  memiliki  prinsip  memerintah  secara  efisien,  efektif,  dan  murah  seperti halnya  dalam  ilmu  administrasi.  Terdapat  kritik  terhadap  penguasa  kolonial  dari  politik pemerintahan dan politik pengetahuan, di mana yang menjadi ciri khas kritik terhadap pos- kolonial yakni pemerintahan tidak langsung adalah strategi untuk mengawetkan hegemoni kolonial terhadap daerah jajahannya.
Sejalan  dengan  hal  itu,  Mamdani  (2018)  melakukan  studi  di  Afrika,  di  mana  dalam studinya menjelaskan bahwa pemerintahan langsung adalah ciri khas negara leviathan liberal atau  liberal  radikal  yang  hanya  berlaku  di  Eropa.  Negara  memberikan  perlindungan  dan distribusi  kepada  warga  tanpa  melalui  perantara  atau  penguasa  lokal,  dan  semuanya disentralisasi  ke  dalam  tubuh  negara  serta  dilakukan  dengan  cara  koersif  atau  represi. Perlindungan  dan  distibusi  kepada  warga  yang  secara  sentralistik  membuat  tidak  ada kekuasaan  yang  tersebar  di  luar  tangan  negara.  Menurut  Acemoglu  dan  Robinson  (2012) dalam  karya  monumentalnya “Mengapa negara  gagal?” -  salah  satu  faktor  penyebabnya ialah  penguasaan  sentralistis  oleh  negara-negara  di  Eropa  yang  tidak  diterapkan  di  tanah jajahan.  Bangsa  Eropa  menggunakan  cara  tidak  langsung  sebagai  upaya  menghegemoni dengan mengakomodasi pemimpin lokal, agar dominasi tersebut awet.
Telah dijelaskan di atas terkait dengan konsep indologi yang menjadi salah satu momok besar  perkembangan  Ilmu  Pemerintahan  di  Indonesia  yang  sangat  dipengaruhi  oleh pemerintah  kolonial  Belanda.  Indologi  mewariskan  dan  mengajarkan  Ilmu  Pemerintahan pada tahun 1947, Ilmu Pemerintahan didirikan oleh alumni indologi yang sebenarnya telah mengetahui bahwa konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah upaya dekolonisasi. Namun ilmu pemerintahan yang diajarkan oleh para alumni Universitas Leiden  adalah bestuur yang  diterjemahkan  sebagai  pemerintahan. Bestuur di  Belanda diterjemahkan sebagai administrasi, di mana pemerintahan dipisahkan dari dimensi politik dan  sosial.  Karya-karya  dari  van  Poelje  (1953)  selalu  dikutip  sebagai  literatur  ilmu pemerintahan, namun justru yang diajarkan beesturskunde yang menyimpang dari konstitusi. Pada tahun 1947, Ilmu Pemerintahan berada di akademi ilmu politik, di mana hal tersebut merupakan  sebuah  langkah  untuk  dekolonisasi,  di  mana  pada  masa  kolonial  kata  politik sengaja  dihindari  karena  ditakutkan  oleh  penguasa  yakni  politik  sebagai  sebuah  kekuatan
layaknya  ‘harimau’  yang  akan  menyerang.  Pada  tahun  1950  konsep bestuur dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus masyarakat.
Pada  tahun  1960  terdapat  konsep  baru  yaitu  administrasi  publik  yang  datang  dari Amerika. Ada konvergensi atau titik pertemuan antara konsep yang datang dari Eropa dan Amerika, di mana tradisi Amerika adalah politik dan administrasi tetapi administrasi publik yang  kemudian  berjaya  dan  keluar  dari  politik,  kemudian  administrasi  berurusan  dengan bisnis pemerintah yang memiliki orientasi terhadap efektivitas dan efisiensi. Antara tradisi Eropa  yang  berbicara  hukum  administrasi  dan  tradisi  administrasi  publik  Amerika  yang berbicara tentang administrasi tanpa politik dan kemudian yang diajarkan di Orde Baru.
Orde Baru memiliki ciri khas untuk melembagakan kekuasaan pribadi ( personal rule ) dan  memanggil  kembali binnelands  bestuur (pemerintahan  dalam  negeri)  atau  negara pegawai yang dibangun pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah tidak memerintah namun negara  yang  memerintah  dan  semua  akan  berpusat  pada  satu  orang  atau  disebut  sebagai negaranisasi pemerintahan. Ilmu Pemerintahan dengan negaranisasi pemerintahan Orde Baru adalah  dua  sisi  mata  uang,  jika  ingin  melihat  pemerintahan  maka  lihatlah  pemerintahan birokratik  ala  Orde  Baru.  Ringkasnya,  Ilmu  Pemerintahan  adalah  ilmu  perkantoran, kedinasan, birokratologi dan tidak ada ruang untuk mengembangkan nilai yang sesuai dengan konstitusi.  Penguasa  sering  berbicara  konstitusi  dan  Pancasila  tetapi  terdapat  kontradiksi bahwa  apa  yang  diajarkan  dan  yang  dipraktikkan  berada  jauh  dari  nilai-nilai  yang  ada  di Pancasila maupun Konstitusi.
Pada era reformasi, pemerintah yang berbasis pada birokrasi dikritik karena sudah tidak sesuai dengan dinamika politik nasional. Lalu muncul konsep baru seperti good governance , reinventing  government ,  manajemen  publik  yang  memiliki  orientasi  berbeda  dan  anti birokrasi  tetapi  bergeser  pada  neoliberalisme.  Kolonialisme  lama  disebut  sebagai negaranisasi  pemerintahan,  di  era  reformasi  kolonialisme  baru  disebut  industrialisasi pemerintahan.  Pemerintahan  diorientasikan  sebagai  industri  dan  dikembangkan menggunakan  konsep good  governanace ,  teknologi  pemerintahan, electronic  government , dan digital government . Dengan adanya konsep-konsep tersebut sarjana ilmu pemerintahan dididik  menjadi  seorang  konsultan  yang  paham  membuat  sesuatu  sesuai  dengan  SOP ( standard operating procedure ). Selaras dengan hal tersebut lembaga pendidikan (prodi Ilmu
Pemerintahan)  dituntut  harus  memiliki  sertifikasi,  akreditasi,  instrumen  lainnya  yang  ada merek  dagangnya  seperti good  governance . Good  governance adalah  merek  dagang  yang laris, di mana ada produsennya, ada distributornya, dan konsumennya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke kantor kecamatan dan pemerintah Desa. Dari Afrika sampai ke seluruh sudut-sudut dunia solusinya sama yaitu good governance, namun konsep tersebut tidak  membawa  akibat  dan  dampak  apapun  dalam  mengatasi  masalah.  Konsep good governance tidak  membuat  pemerintah  menjadi  berdaulat,  bermartabat,  dan  demokratis, tetapi melayani kepentingan pasar (produsen) bukan untuk rakyat.
Anderson (2006) berpendapat bahwa negara itu hadir untuk melayani dirinya sendiri dan bukan hadir untuk rakyat. Gejala tersebut juga tampak dalam tatanan diskursif,  di mana pengetahuan memberikan manfaat hanya untuk pengetahuan itu sendiri, tetapi bukan untuk kemaslahatan manusia atau rakyat. Ilmu pada masa kini hanya berbasis kapada pasar dengan kurikulum  yang  dirancang  sesuai  dengan  kebutuhan  pasar,  dan  kemudian  disusul  dengan jargon world  class  university .  Pemerintah  sejatinya  adalah  milik  rakyat  sedangkan  negara adalah  milik  warga  negara,  maka  dengan  adanya  konsep  dekolonisasi  Ilmu  Pemerintahan dapat membersihkan dan menjernihkan ‘kabut tebal’ yang diciptakan oleh kolonialisme lama maupun kolonialisme baru.
Ada beberapa upaya dalam menerjemahkan konsep dekolonisasi Ilmu Pemerintahan di Indonesia. Pertama , munculnya Akademi Ilmu Politik (AIP) pada tahun 1947 di Yogyakarta yang memiliki tiga jurusan, yakni: (1) Hubungan Internasional, (2) Ilmu Pemerintahan dan (3)  Ilmu  Komunikasi.  Akademi  tersebut  dinamai  politik,  karena  mencoba  memberikan pemikiran  yang  bebas  dari  unsur  kolonialisme,  dan  ilmu  politik  dimaknai  sebagai dekolonisasi.
Kedua, dasar hukum konstitusi Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945  di alinea pembukaan dan batang tubuh. Ketiga , adanya subversi ilmu politik (1990), supaya  bisa  menganalisis  suatu  masalah  tidak  hanya  administratif,  tetapi  ternyata  tidak sanggup  untuk  membantu  ilmu  pemerintahan  dan  ilmu  politik,  sebaliknya  ilmu  politik meninggalkan ilmu pemerintahan lalu lahirlah politik dan pemerintahan (ilmu pemerintahan yang mengabdi pada neoliberalisme). Secara ontologi di mana banyak orang memahami dan diskursus oleh KAPSIPI (Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia) bahwa ilmu
pemerintahan  sangat  dekat  dengan  neoliberalisme,  sebagai  contoh  bagaimana  melakukan digital  government untuk  melakukan  pelayanan  lebih  baik  (konsep  pemerintahan  sebagai industri).
Keempat , melakukan dekolonisasi ilmu pemerintahan harus belajar dari tradisi pasca kolonial. “Orientalisme” Said (1979) mengkritik pemikiran Barat (kolonial) terhadap Timur dengan  konsep  tersebut  merupakan  untuk  melanggengkan  imperialisme  dan  hegemoni penguasa  kolonial.  Buku  Abrahamsen  (2003)  yang  melucuti good  governance sebagai tekonologi  pemerintahan  yang  digunakan  barat  untuk  mengkonstruksi  Timur  dan  Selatan dalam  rangka  mengawetkan  hegemoni  Barat  atas  berbagai  belahan  dunia.  Konsep governmentality dari tradisi post kolonial pada tahun 1970, oleh Foucault (1977-1978) dalam bukunya Security,  Territory,  Population yang  melucuti  pengetahuan  dan  praktik pemerintahan  neoliberal.  Bagaimana  pemerintahan  mengarahkan  perilaku  dengan  seni, taktik,  rasionalitas  yang  mengerucut  pada  teknologi  dan  perangkat  yang  lain,  di  mana kekuasaan pemerintah tidak terlembaga dengan  baik  pada pemerintah  atau institusi,  tetapi menyebar di tangan teknokrat, para ahli, konsultan, dan ilmuan. Cara pikir governmentality sangat  dekat  dengan  industri  dan  neoliberalisme,  jadi  dekolonisasi  tidak  berdiri  sendiri namun  ada liberalisme radikal, neoliberalisme, post  kolonialisme dan harus menggunakan cara pandang post kolonial untuk dekolonialisasi Ilmu Pemerintahan.
Selaras dengan hal tersebut, Kartodirdjo (1993,1987) seorang sejarawan yang mencoba melakukan  perlawanan  dan  dekolonisasi  dengan  melihat  sejarah  dari  lensa  Indonesia  dan bukan dari Eropasentris. Dalam beberapa bukunya terkait sejarah, seperti  Buku Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 menjelaskan sejarah dengan perpektif Indonesia bukan perspektif  Belanda.  Menurut  Kartodirdjo  (1987)  sistem  pemerintahan  tidak  langsung memperkuat struktur feodal yang telah ada dan akibatnya ialah eksploitasi terhadap rakyat lebih  intensif.  Pemikiran  tersebut  dikembangkan  oleh  Kleden  (1995)  melalui  konsep indegenousisasi atau  menghidupkan  pengetahuan-pengetahuan  pribumi/lokal  yang bekembang di Indonesia sebagai upaya dekolonisasi.

## REKONSTITUSI ILMU PEMERINTAHAN
Rekonstitusi  diartikan  sebagai  upaya  untuk  mengembalikan  Ilmu  Pemerintahan  ke konstitusi.    Konstitusi  sendiri  diartikan  sebagai  peraturan-peraturan  baik  tertulis  dan  tidak
tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.  Definisi  konstistusi  menurut  Richard  S.Kay  dalam  Alexander  (1999) the purpose of a constitution is to lay down fixed rules that can affect human conduct and thereby keep government in good order ( tujuan dari konstitusi adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang  pasti  dan  memengaruhi  perilaku  manusia  serta  dengan  demikian  menjaga  agar pemerintah tetap berjalan dengan baik).  Selaras dengan hal itu, menurut Budiarjo (2008), konstitusi memiliki ciri-ciri:
Pertama, dalam  organisasi  negara  misalnya  terdapat  pembagian  kekuasaan  (trias politika),  bentuk  negara  (kesatuan  atau  federal); Kedua, adanya  hak-hak  asasi  manusia; Ketiga ,  adanya  prosedur  pengubahan  konstitusi  (amandemen); Keempat adanya  larangan untuk  mengubah  sifat  tertentu  dari  konstitusi  sebagaimana  Jerman  melarang  digantinya bentuk federalisme dengan unitarisme, karena untuk menghindari monarki atau munculnya diktator;  kelima,  adanya  aturan  hukum  tertinggi  yang  mengikat  semua  warga  negara  dan lembaga  negara  tanpa  terkecuali.  Cokrowinoto  (1985)  Guru  Besar  Administrasi  Publik Fisipol  Universitas  Gadjah  Mada  menulis  artikel  pendek  bertema  Ilmu  Pemerintahan  dan Ilmu Politik. Di catatan akhir beliau berbicara soal relevansi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Ilmu Pemerintahan yang tertulis “Meskipun dalam studi pemerintahan kita tidak dapat melepaskan diri dari konsep-konsep asing, namun perlu digali dan dikembangkan konsep-konsep  yang  berasal  dari  bumi  Indonesia  melalui indigenization  of  concept (pembumian  konsep).  Sebagai  insan  sains,  kita  harus  mengembangkan  sejauh  mungkin kualitas keilmuan yang objektif dan universal. Akan tetapi sebagai art atau sebagai seni kita tidak dapat melepaskan diri dari konfigurasi ideologis sosiopolitik dan sosiokultural sehingga menjadikan upaya kita sebagai culture bond terikat dengan sistem kultural yang menyejarah. Berlakunya  konsep-konsep  ilmiah  adalah  kondisional,  tergantung  pada  situasi  tempat  dan waktu. Oleh karena itu, di dalam mengembangkan keuniversalan studi Ilmu Pemerintahan, aplikasinya di Indonesia tidak lepas dari konfigurasi normatif seperti Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, serta tata nilai lainnya dan konfigurasi objektif lainnya.”
Berbicara mengenai filsafat keilmuan, baik secara ontologi, etimologi dan lebih khusus lagi secara aksiologi, Ilmu Pemerintahan perlu dilihat dan dilekatkan dengan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945  atau  konstitusi.  Woodrow  Wilson    menulis Study  of
Administration pada tahun 1887 berbicara tentang Amerikanisasi, di mana Wilson banyak belajar tentang administrasi Eropa baik di Perancis maupun di Jerman tentang kameralisme. Wilson  (1890)  melakukan  Amerikanisasi  disesuaikan  dengan  konstitusi  pada  tahun  1887, meskipun  kemudian  ketika  menulis  tentang constitutional  government dan  mengkritik konstitusi, di mana konstitusi tersebut membuat pemerintahan Amerika menjadi konservatif dan lambat. Woodrow Wilson merupakan salah satu perintis progresivisme Amerika yang dikenal sebagai ilmuan politik, Gubernur New Jersey, Rektor di Princeton University, dan Presiden Amerika Serikat ke-28.
Cokrowinoto (1985) berpendapat  bahwa pada tahun 1980, jika berbicara Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945  hanya  bersifat  klise,  karena  terdapat  banyak  kontradiksi  di dalamnya.  Penguasa pada saat itu banyak berbicara tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tindakannya tidak sesuai dengan Pancasila maupun konstitusi. Pancasila hanya merupakan alat kekuasaan yang bersifat despotisme, koersif, dan represif.  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945  hanya  sebagai  jargon  penguasa,  di  mana  ideologi diinstrumentasi  untuk  melegitimasi  kekuasaan.  Para  pelajar  diwajibkan  menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila - pada saat upacara bendera menjadi arena untuk dikontestasikan.
Rekonstitusi menjadi relevan karena terdapat dua kutub, pertama yaitu menganggap konstitusi itu sebagai dogma atau mantra. Menurut Mill (2010) seorang filsof dan politisi dari Inggris  telah  memperingatkan  bahwa  konstitusi  bisa  terjebak  sebagai  dogma  yang  mati, bukan  kebenaran  hidup.  Konstitusi  bisa  menjadi  sesuatu  yang  bersifat  tahayul,  karena  itu konstitusi  harus  hidup  dalam  pengertian  konstitusi  harus  menjadi  teori  atau  pengetahuan yang harus terus-menerus disemai dan dikembangkan.
Kutub ekstrim konstitusi sebagai dogma menjadi fenomena yang lazim, di mana jika ada seseorang yang mengatakan dan menggagas tentang sistem pemerintahan, desentralisasi bahkan juga tentang desa yang ditafsirkan tidak sama persis dengan konstitusi maka dianggap inkonstitusional. Ada profesor yang menuliskan tentang desa, di mana desa dianggap sebagai warisan pemerintah tidak langsung yang inkonstitusional, hal tersebut sebagai bukti adanya pemahaman konstitusi sebagai dogma yang tidak bermakna. Konstitusi di mata para sarjana hukum menjadi sebuah legalisme seperti halnya cerita fiksi dan tidak mencerminkan realitas, jika  berbicara  tentang  konstitusi  hanya  bersifat  legal-formal.  Para  sarjana  hukum  hanya
berbicara  tentang  pasal-pasal  saja,  sehingga  konstitusi  tidak  hidup  dan  mati.  Sama  halnya jika  berbicara  tentang  desa,  banyak  orang  yang  terlalu  konstitusionalis,  sehingga  hanya berbicara  secara  legal  formal.    Banyak  orang  tidak  realitis  memahami  desa  secara  utuh, namun hanya meributkan pasal-pasal tertentu, di mana banyak pendapat yang berbeda-beda dan  multitafsir.  Jika  memahami  desa  hanya  sebatas  pasal-pasal,  maka  akan  terjebak  pada legal  formal  atau  legalisme  -  unsur  politiknya  akan  hilang.  Seperti  yang  digagas  oleh Soemardjan (2000) tentang otonomi desa adat - para pakar dan pemerintah hanya berdebat tentang kedudukan desa, tetapi sikap politik pemerintah tidak jelas, sehingga hanya terjebak ke legalisme saja yang tidak mempunyai makna, kering, dan naif.
Kedua , aliran  ilmu  pemerintahan  baru  dalam  arti  neoliberal ,  di  mana  aliran neoliberal  menganggap  bahwa  konstitusi  hanya  analog  atau  tabung  dan  tahayul  serta meninggalkan esensi konstitusi. Pada masa kini, kita masuk dalam era industri 4.0, di mana pemerintah sudah lupa menjalankan esensi kontitusi dan lebih menyukai merek dagang yang sama sekali jauh dari mandat rakyat. Terdapat banyak pemimpin di Indonesia seperti kepala pemerintahan, negarawan, ilmuwan politik, ilmuwan pemerintahan yang kaya terhadap teori- teori negara dan lain-lain, tetapi tidak memiliki teori pemerintah atau bisa dikatakan tidak memiliki pemerintah yang sesuai dengan konstitusi, yaitu pemerintah berkedaulatan rakyat yang  terdapat  didalam  pembukaan  UUD  1945  Negara  Republik  Indonesia.  Hal  tersebut dijelaskan  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat,  dan  kemudian didalam batang tubuh UUD 1945 terdapat konsep negara hukum yang demokratis.
Kondisi pemerintahan di Indonesia semakin jauh dari nilai-nilai esensi konstitusi, hal tersebut  bisa  dilihat  ketika  berbicara  tentang  neoliberal,  banyak  pejabat  dan  pakar  sangat fasih berbicara tentang goverment 4.0 dan citizen past goverment, world class government, digital goverment .
Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  besar  dimanakah  kedaulatan  rakyatnya  berada? Digitalisasi  dan  industrialisasi  pemerintahan  sebenarnya  untuk  siapa?,  kalau  kemudian konstitusi (amanah rakyat) ditinggalkan(?). Program studi Ilmu Pemerintahan memiliki mata kuliah tentang studi konstitusi tetapi realitanya tidak koheren. Pada satu sisi belajar konstitusi dan  belajar  Pancasila,  tetapi  di  sisi  lain  diskursus  yang  dikembangkan  ketika  menulis, meneliti  atau  mengajarkan  kepada  mahasiswa  tidak  terhubung  atau  tidak  koheren.  Hal  ini memperlihatkan  bahwa  ilmu  pemerintahan  lebih  sibuk  berbicara  tentang  kepemimpinan
transformasional,  revolusi  industri  4.0, government 4.0,  dan  seterusnya.  Kondisi  tersebut mengarah semakin jauh dari mandat pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.
Teori  konstitusi  sudah  ada  sejak  zaman  Yunani  kuno  ( Fatouros,  A.  A.,  1976; Dimopoulos, K., & Koulaidis; Hahm, D. E., 2009 ), di mana konstitusi tidak hanya sekedar berbicara tentang norma atau hukum dasar, tetapi mau tidak mau akan membicarakan hukum dasar.  Konstitusi  merupakan  sebuah  ideologi,  pengetahuan,  ilmu  dan  politik.  Dalam pembicaraan  terkait  pengetahuan  dan  teoritik,  maka  konstitusi  dimaknai  secara  deskriptif, empirik,  dan  normatif  perspektif.  Dalam  pasal-pasal  dan  batang  tubuh  Undang-Undang Dasar 1945 terdapat sebuah cita cita atau idealisme yaitu ingin mencapai negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan negara hukum demokratis. Idealisme dan cita-cita tersebut bisa diuraikan lebih jauh dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada, di mana yang  dimaksud  dengan  negara  hukum  demokratis  adalah  berkedaulatan  rakyat,  dan  teori tersebut  tidak  boleh  keluar  dari  kerangka  itu.  Jangan  sampai  memberikan  ruang  bagi diskursus pengetahuan semacam good governance dan digital governmen yang sebenarnya konsep tersebut tidak memilki relevansi dengan konstitusi (kedaulatan rakyat).
Sebagai  sebuah  teori,  konstitusi  adalah  pemerintahan  dan  terdapat  pendapat  bahwa konstitusi  juga  merupakan  esensi  negara  atau  watak  negara  yang  sekaligus  juga  sebagai assembly atau sebuah perkumpulan untuk  warga negara. Konstitusi bisa diidentifikasi  dan dielaborasi  dengan  banyak  konsep  kunci  dari  keilmuan  lain,  sehingga  bisa  menciptakan pengetahuan yang lebih baik dengan dialektika universal maupun lokal. Hal ini berimplikasi ditemukannya  dialektika  yang  menarik  dengan  menggunakan  perspektif  komparatif  serta elaborasi  dengan  ilmu  sosial,  ilmu  politik,  dan  studi  pemerintahan  dunia  untuk memperkayanya.
Pemerintahan juga sebagai konstitusi dan bukan sebagai pemerintahan personal, tetapi sebuah kesepakatan konstitutif, di mana konstitutif merupakan kekuasaan atau kesepakatan bersama atau sebuah kontrak sosial. Konstitusi disepakati sebagai pengetahuan dan norma atau  hukum  dalam  menyalurkan  otoritas  pemerintah,  selain  itu  konstitusi  sekaligus  juga membatasi kekuasaan pemerintah. Sehingga pernah juga dikenal konsep kekuasaan tidak tak terbatas.  Kekuasaan tidak tak terbatas memiliki  dua pengertian yaitu: pertama , kekuasaan tidak  terbatas  terkait  otoritas,  bagaimana  pemerintah  menggunakan  kekuasaannya  untuk menjalankan  fungsi-fungsi  negara. Arti kekuasaan tidak terbatas adalah upaya pemerintah
dalam  mewujudkan  hak-hak  atau  kedaulatan  rakyat  dan  juga  hak-hak  warga  maupun masyarakat. Kedua , arti kekuasaan yang terbatas adalah pemerintah tidak bisa semena-mena berkuasa atau menyelewengkan kekuasaan ( abuse of power ), dan dalam hal ini pemerintah tidak bisa berkuasa secara despotik. Prinsip dari konstitusi sebenarnya, yang mana konstitusi sendiri  memiliki  banyak  teori  adalah  secara  aksiologis  menjelaskan  Ilmu  Pemerintahan bukan untuk  mencapai good governance, digital government , adaptive government, world class  government ,  maupun citizen  past  government .  Tetapi  makna  dari  konstitusi  adalah upaya  untuk  meraih  cita-cita  sesuai  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  Negara  Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat atau negara hukum yang demokratis.

## REPOLITISASI ILMU PEMERINTAHAN
Konsep repolitisasi Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai upaya dalam membawa kembali  unsur  politik  ke  dalam  Ilmu  Pemerintahan.  Di  mana  dalam  perjalanan  Ilmu Pemerintahan seperti saat ini, justru lebih banyak menyerap studi-studi tentang administrasi publik  serta  cenderung  anti  terhadap  politik.  Beberapa  literatur  menjelaskan  bahwa  ada fenomena dalam kehidupan bernegara, pemerintah justru anti politik atau perilaku tersebut dikenal sebagai mesin anti politik. Mesin anti politik terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia,  di  mana  mesin  anti  politik  dipengaruhi  oleh  kolonialisme,  neoliberalisme, developmentalisme. Ketiga isme tersebut tidak menghendaki adanya kedaulatan rakyat, tidak menghendaki adanya pemerintahan.
Politik  merupakan  perkara  penting,  di  mana  kehidupan  manusia  yang  ideal  seperti keadilan, kebahagiaan, kesejahteraan tidak bisa akan tercapai tanpa politik (tidak boleh anti politik). Politik memiliki banyak dimensi, standar moralisme dan jangan sampai kecanduan moral  sehingga  mudah  menghakimi  orang  lain. Politics  matters mangandung  dua  hal, pertama idealisme  yang  merupakan  sebuah  konsep  dari  Plato,  dan  contoh  tokoh  yang memiliki  sikap  idealisme  tinggi  adalah  Presiden  RI  pertama  yaitu  Soekarno,  di  mana idealisme  beliau  dituangkan  di  dalam  sila-sila  Pancasila  (sebagai    dasar,  ideologi  dan falsafah). Lalu dalam konstitusi terkait kedaulatan dan kerakyatan juga merupakan sebuah idealisme, namun tampak utopis, di mana terlihat sangat abstrak dan tidak mungkin tercipta,
tetapi  setiap perilaku harus  memiliki memiliki idealisme agar manusia tidak sembarangan dalam bertindak.
Mesin  anti  politik,  di  mana  ilmu  pemerintahan  anti  politik  atau  semakin  jauh  dari politik  dan  anti  kekuasaan.  Jika  ilmu  pemerintahan  anti  politik,  maka  ujungnya  adalah manajemen  dan  industri  pemerintahan. Internet  of  things, digitalize  of  things dan  ragam digital dipahami sebagai world class government oleh para sarjana ilmu pemerintahan, tatapi tidak memahami pemerintahan yang esensial yang berpusat pada kedaulatan rakyat. Politics of  things dan politics  matters selalu  dibicarakan  karena  pada  dasarnya  manusia  adalah makhluk  politik  ( zoon  politicon )  dan  tidak  bisa  dibandingkan  dengan  manusia  sebagai mahluk ekonomi ( homo economicus ). Digital penting sebagai pendukung, namun ada distorsi di mana diskusi hanya berada di ranah teknologi. Anti politik memiliki kontradiksi, di mana anti politik (ciri khas kolonial lama dan baru atau neoliberalisme) memiliki standar ekonomi yang merasuk ke politik dan pemerintahan. Pemerintahan dibuat seperti pabrik atau industri ( runing  government  like  busines )  yang  cepat,  mudah,  murah,  pasti,  dan  mendapat  laba sebanyak mungkin. Hal ini kontradiktif secara esensial karena pemerintah merupakan politik, dibentuk  oleh  politik,  bekerja  secara  politik,  tetapi  politik  dihindari  dan  tidak  disukai.  Di mana  orang  butuh  kewenangan  dan  kekuasaan  pemerintah  yang  lebih  baik,  layanan  yang baik,  tetapi  kekuasaan  dan  kewenangan  dan  dipotong,  dan  kewenangan  diarahkan  untuk mendukung  pasar, big  data , big  farm yang  dikenal  dikenal  sebagai  negara  pengatur (regulatory).
Banyak  masalah  politik  antara  parlemen  dengan  pemerintah,  pemerintah  dengan birokrasi,  parlemen  di  mata  orang  banyak.  Ada  kebijakan  pemerintah  yang  ditentang parlemen, misalnya kenaikan iuran jaminan kesehatan - hal ini merupakan tindakan politik yang pro rakyat. Namun politik selalu dibenci, dianggap kotor padahal hal ini telah menjadi sebuah realisme. Setiap politisi mengejar maximazing , tetapi ada politisi yang bekerja untuk membuat kebijakan pro terhadap rakyat. Terdapat masalah delivery dari kebijakan ke rakyat, di mana masalahnya tidak hanya di tangan politisi, tetapi masalah berada di tangan teknokrat dan  birokrat.  Banyak  masalah  politik,  sehingga  mereka  mengangap  politik  kotor,  namun solusi yang ditempuh bukan secara politis tetapi secara teknis. Misalnya masalah kemiskinan, di  mana  kemiskinan  sejatinya  adalah  perkara  politis  tetapi  dijawab  dengan  data,  dengan
pemberian nutrisi dan program stunting dan itu merupakan cara berpikir kontradiktif yang hasilnya  adalah  keuntungan  bagi  industri.  Pembangunan  paralel  dengan  industri  (merek dagang,  produsen,  distributor,  konsumen),  yang  mana  para  sarjana  ilmu  pemerintahan sebagai  penjual  dan  perantara,  tetapi  tidak  mengembangkan  teori  pemerintah  yang  bisa memperkuat pemerintah.
Selain kontradiksi masalah teknis terdapat juga kontradiksi di tingkat ideologi, di mana sikap anti politik  adalah ideologi  kolonial  dan neoliberal,  sarjana ilmu  pemerintahan yang berbicara digital government adalah anti politik. Sejatinya Ilmu Pemerintahan itu berbicara terkait  dengan  kedaulatan  rakyat,  negara  hukum  yang  demokratis,  dalam  hal  ini  orang berbicara demokrasi, tetapi cenderung hanya berbicara indikator demokrasi. Menurut Lind (2020)  petani  mengalami  kelangkaan  pupuk,  tetapi  banyak  teori  pemerintahan  yang  tidak memperhatikan  fenomena  tersebut  dan  hanya  berbicara  pelayanan  kepada  mereka  secara digital.
Repolitisasi artinya, pertama melihat realisme politik secara utuh di mana perspektif politik  sebagai  metode,  karena  ilmu  politik  subur  dengan  metode  tetapi  gagal  menangkap realitas politik secara utuh dan yang muncul adalah pendekatan patologis ( Leftwich, A.,1995; Pratt, N., 2004; Harriss, J.,2009; Scaff, L. A.,1980;  Kumlin, S., &  Haugsgjerd, A., 2017). Dalam perspektif repolitisasi, politik adalah aktivitas manusia yang beradab untuk mencapai kepentingan orang banyak dan tujuan yang mulia, jika ada praktik yang menyimpang, maka dianggap melanggar perilaku.  Konsep realisme yang diperkenalkan oleh Aristoteles, di mana sejatinya  realisme  politik  berhubungan  dengan  kenyataan  dan  pengalaman,  tetapi  pada intinya  adalah  sebuah  kepentingan,  karena  semua  orang  memiliki  kepentingan,  dan kepentingan melekat pada manusia.
Sebagai contoh adalah fenomena politik dinasti, di mana jika dinilai secara moral itu dinilai tidak pantas tetapi kenyataan politik seperti itulah realismenya. Di Amerika Serikat negara  bagian  Massachusetts  keluarga  Kennedy  banyak  yang  menjadi  pejabat,  itu  adalah dinasti  politik  tetapi  itu  adalah  realisme  politik.  Di  mana  idealisme  politik  dan  realisme politik adalah sebuah keseimbangan. Morgenthau (1978) menuliskan bahwa realisme politik ialah kepentingan. Konsep kontensius politik ialah politik menjadi arena pertarungan dalam rangka  memahami  oligarki,  klientelistik,  teknokratik,  dan  birokratik.  Pemerintahan  adalah
proses institusionalisasi politik, di mana ada kepentingan yang beragam dan manusia yang beragam  dapat  diselesaikan  dengan  institusi  pemerintahan  bukan  manajemen  publik  atau digital government . Melihat realisme penting, sebagaimana para antropolog melihat politik secara  utuh  dan  jernih  dan  ada  konsep  analisis  politik  kontekstual  tidak  positivis  dan metodologis.
Kedua ,  melihat politik dari kacamata rakyat jelata bukan sarjana. Politik harus melihat lensa rakyat jelata (miskin) dan jangan dari rakyat jelita (kaya). Jikalau melihat dari kacamata rakyat  jelita  nantinya  rakyat  hanya  mengikuti  prosedur,  standar,  kriteria,  instrumentasi, teknokratisasi,  teknikalisasi  yang  diatur  dalam  regulasi  negara  dan  pasti  tidak  akan menyelesaikan  masalah.  Sebaliknya  melihat  pemerintahan  dengan  kedaulatan  rakyat, bagaimana kebijakan pemerintah beserta turunannya mengikuti dinamika konflik dan realita yang berkembang dalam masyarakat. Banyak kebijakan yang menghindar dan mengabaikan konflik  dan  sering  kali  kebijakan  membuat  konflik,  bukan  menyelesaikan  konflik.  Politik merupakan  arena  konflik,  di  mana  pemerintah  harus  menyelesaikan  konflik,  agar  konflik tidak berkepanjangan.
Ketiga, politik adalah sebuah nilai dan keyakinan serta moral, tetapi bukan moralisme yang  memandang  manusia  dari  sisi  malaikat.  Nilai-nilai  kehidupan  bisa  berbentuk kerakyatan,  kedaulatan,  Pancasila,  konstitusi  dan  itu  semua  yang  harus  dipegang.  Politik adalah terkait hajat hidup banyak orang, di dalamnya memiliki kepentingan, nilai, suasana kebatinan, kehidupan, denyut kehidupan. Sebagai contoh program pemerintah tentang smart village - apakah sesuai dengan hajat hidup orang banyak? Yang menjadi pertanyaan yaitu dengan  adanya digital  village -  apakah  hal  ini  bisa  menyelesaikan  masalah  pertanian, perikanan dan hal lainnya yang merupakan unsur dari hajat hidup orang banyak.
Politik  pengetahuan  dari  para  teknokrat  yang  sering  kali  mendominasi,  seperti ketahanan  pangan  yang  berkaitan  dengan  impor  beras  -  terdapat  kesenjangan  antara kedaulatan  dan  nilai  ketahanan,  antara  cara  pandang  ilmuwan  dengan  kepentingan  petani, antara kebenaran yang diyakini oleh ilmuwan dengan keyakinan politik yang terhubung oleh rakyat. Bagaimanapun seorang politisi tergantung kepada rakyat, jika tidak berjuang untuk rakyat,  maka  tidak  akan  dipilih  oleh  rakyat  dalam  Pemilu.  Banyak  politisi  yang  sudah berjuang keras terhadap kepentingan rakyat, namun kalah dengan politik uang, ada sebuah
lingkaran setan yang tidak bisa terpecahkan dengan baik. Di mana banyak orang menuduh politik  menjadi  masalah  dan  solusinya  adalah  teknokrasi,  namun  teknokrasi  tidak menyelesaikan masalah rakyat dan rakyat semakin tidak percaya lagi.
Dengan  tidak  adanya  kepercayaan  dari  rakyat,  maka  muncul  populisme  yang  anti politik di mana populisme tidak melihat realitas politik secara utuh. Nilai-nilai perjuangan elit  politik,  apapun  diskursusnya  muaranya  adalah  kerakyatan  dan  kedaulatan.  Nilai-nilai tersebut  menjadi  dasar  pembentukan  politik  pengetahuan,  tidak  hanya  sekedar  ilmu pengetahuan,  karena  dibalik  pengetahuan  tersembunyi  kekuasaan.  Ada  perbedaan  antara sarjana  pertanian  dan  ekonomi  tentang  pertanian,  di  mana  sarjana  ekonomi  hanya  fokus mendapatkan  profit,  berbeda  dengan  sarjana  pertanian  yang  menginginkan  kedaulatan pangan.  Politisasi  juga  berkaitan  dengan  relasi  kuasa,  relasi  Camat  dengan  Kepala  Desa (proses negosiasi, governance ). Politik pengetahuan berbicara ilmu untuk siapa, maka Ilmu Pemerintahan ada dan lahir untuk rakyat, di mana pemerintahan dibentuk oleh rakyat, maka harus mementingkan kepentingan rakyat.
Kelima , otoritas pemerintah yang berkaitan dengan government matters. Government Matters diartikan pemerintah sebagai perkara pokok. Pemerintah merupakan lembaga atau institusi yang penting, karena sangat mempengaruhi negara, rakyat, dan bangsa. Pemerintah adalah supreme  authority atau  otoritas  tertinggi  dalam  suatu  negara  menurut  Aristoteles ( Weiss, T. G., 2009; Osborne, D.,1993; Tuck , R. 1993; Blythe, J. M.,2014)
Dalam  sistem  demokrasi,  pemerintah  adalah  institusi  pemegang  kedaulatan  rakyat, dibentuk  dan  mendapatkan  mandat  oleh  rakyat.  Pemerintah  adalah  badan  eksekutif  yang memperoleh kedaulatan rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat, seperti halnya Presiden beserta Menteri, Kepala Daerah, sampai dengan Kepala Desa. Pemerintah dalam arti yang lebih  luas  juga  melibatkan  Parlemen  atau  Badan  Legislatif,  di  mana  mereka  membentuk Undang-Undang  atau  hukum  (legislasi).  Dalam  arti  yang  lebih  luas  lagi  juga  melibatkan administrasi dan birokrasi yang melibatkan ASN, yang relatif permanen dan jangka panjang (pemerintah  melakukan governing terhadap  birokrasi).  Pemerintah  bukan  identik  dengan birokrasi,  di  mana  birokrasi  lebih  dekat  dengan  negara.  Secara  garis  besar  pemerintah diartikan milik rakyat,  sedangkan negara adalah milik warga negara. Pemerintah dibentuk
melalui  proses  politik  oleh  rakyat  melalui  Pemilu/Pilkada  untuk  membuat  hukum  atau kebijakam serta melayani warga negara.
Berdasarkan  fakta  ada  beberapa  segmen  masyarakat  yang  memiliki  sikap  berbeda terhadap pemerintah. Pertama , masyarakat yang sama sekali tidak mengenal pemerintah dan bahkan  tidak  mengerti  dan  mengetahui  negara  sebagai  realitas.  Mereka  tidak  merasakan kehadiran pemerintah dan negara. Mereka juga tidak merasakan sebagai warga negara dan tidak pernah berhubungan dengan pemerintah. Segmen masyarakat  semacam  ini misalnya mereka yang hidup di pedalaman atau masyarakat yang hidup dari laut-kelaut seperti suku Bajo di kawasan Sulawesi barat.
Kedua ,  masyarakat  yang  sangat  membutuhkan  pemerintah  (rakyat  jelata  pada umumnya), di mana mereka membutuhkan pemerintah, tetapi mungkin tidak berhubungan setiap hari dengan pemerintah. Para pekerja di sektor informal dan segmen-segmen lain yang tidak  pernah  mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah,  termasuk  dalam  kategori  masyarakat yang sangat membutuhkan pemerintah, meskipun tetap menikmati fasilitas publik. Salah satu prestasi  pemerintah  adalah  mampu  menyediakan  fasilitas  publik.  Namun  ada  warga  yang dapat menikmati atau mengakses fasilitas publik dalam jumlah besar dan ada juga yang tidak bisa mengakses sama sekali.
Persoalan demikian akan berimbas pada fenomena politik uang dalam Pemilu, dimana banyak  yang  berpendapat  fenomena  tersebut  buruk,  amoral  atau  tidak  etis  dan  lain-lain. Namun  dari  perpektif  lain  politik  uang  adalah  bentuk  negosiasi  antara  rakyat  dengan  elit politik, hal tersebut bisa dilihat di mana rakyat dari hari ke hari tidak berhubungan dengan elit  terutama  pada  aspek  penghidupan  atau  dalam  memperoleh  penghasilan.  Fenomena tersebut  didasari  pada  suatu  penelitian  dengan  tema gambling  with  the  state dalam pemerintahan ( Pierce, P. A., & Miller, D. E., 1999; Ferraiolo, K., 2013; von Herrmann, D. K., 2005; Örnberg, J. C., & Tammi, T., 2011; McAllister, I., 2014 ).
Pada  awal  masa  COVID-19  terdapat  dilema  yang  menerpa  kehidupan  masyarakat urban – mereka diperhadapkan dua pilihan: antara pulang kampung atau tidak. Jika mereka pulang kampung takut menularkan virus Corona kepada keluarga atau tetangga, namun jika tidak pulang kampung, mereka akan kelaparan dan tidak bisa makan, karena semua kantor ditutup ditambah lagi tidak tahu bantuan dari pemerintah dapat atau tidak.
Segmen ketiga , masyarakat yang mengingkari pemerintah (para sarjana dan mahasiswa ilmu pemerintahan). Ilmu pemerintahan tidak melihat pemerintah secara menyeluruh, namun hanya melihat pemerintahan dari sisi birokrasi (administrasi). Sarjana pemerintahan hanya melihat  dari  sisi  manajemen  publik  dan  tidak  pernah  melihat  pemerintah  yang  menjadi supreme authority , serta tidak pernah mengutamakan pemerintah ( primacy of government ). Segmen masyarakat  yang mengingkari pemerintah, termasuk juga para sarjana yang tidak menjadikan pemerintah, melainkan menjadi ASN.
Keempat ,  segmen  masyarakat  yang  tidak  butuh  pemerintah  yaitu  orang-orang  yang bekerja di sektor ekonomi, apalagi yang sudah kaya raya. Bagi mereka pemerintah adalah sebuah gangguan, namun sebenarnya mereka tidak membenci pemerintah, jika berhubungan dengan  birokrasi  kolonial  -  mereka  akan  mencoba  melakukan  cara  untuk  mengurangi birokrasi yang sering mengaturnya. Kelima , segmen masyarakat yang membenci pemerintah. Kelompok anarkis dan liberal. Bagi mereka pemerintah adalah the necessary evil (kejahatan yang diperlukan). Kelompok anarkis berpandangan  jika pemerintah diam  akan lebih baik. Sedangkan  kelompok  neoliberal  acapkali  mengkritik  pemerintah  namun  menyisakan kontradiksi.  Kelompok  tersebut  mengkritik  pemerintah,  namun  disisi  lain  membutuhkan pemerintah  untuk  menciptakan  regulasi  yang  menguntungkan  sektor  ekonomi (menginginkan  negara  besar  dengan  intervensi  pemerintah).  Kontradiksi  sangat  terlihat dimasa  pandemi  covid-19,  dimana  korporasi  besar  rapuh  dan  membutuhkan  kehadiran pemerintah untuk memberikan insentif, stimulus dan relaksasi. Namun pada saat korporasi berjaya, mereka lupa pada pemerintah, pelayanan publik dibelokkan untuk melayani dirinya sendiri.  Pemerintah  menjadi  arena  kontestasi  dan  pertarungan  kepentingan,  sehingga pemerintah cenderung tidak bisa mengatur dan bersifat administratif (birokrasi). Demokrasi tidak bisa berjalan tanpa birokrasi, begitu juga politik tidak bisa berjalan tanpa administrasi. Pemerintahan  yang  mengutamakan  birokrasi  dan  administrasi,  tetapi  mengabaikan demokrasi dan politik adalah pemerintahan yang buta.

## KESIMPULAN
Sebelum  merekonstruksi  Ilmu  Pemerintahan  sebagai  disiplin  ilmu  diperlukan membingkai  ulang  dengan  menyingkap  kabut  tebal  kedaulatan.  Upaya  menyingkap  kabut
tebal kedaulatan dilakukan melalui analisis dekolonisasi, rekonstitusi dan repolitisasi dalam rangka mendudukkan ulang Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin ilmu. Analisis dekolonisasi diperlukan  dalam  rangka  menjernihkan  posisi  Ilmu  Pemerintahan  yang  ‘dikebiri’  dan digantikan dengan birokrasi, sehingga rakyat tidak berdaulat, tetapi birokrasi atau elit yang berdaulat.  Setelah  menjernihkan  posisi  Ilmu  Pemerintahan  dari  kabut  tebal  yang menyelimuti,  langkah  selanjutnya  ialah  mencari  dasar  hukum  (rekonstitusi)  yang  menjadi landasan ilmu pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 dengan tegas dan jelas menuliskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Dengan dasar hukum yang kokoh, maka tidak ada alasan untuk tidak menempatkan rakyat berdaulat yang memerintah. Pemerintahan yang  berkedaulatan  rakyat  perlu  terus  menerus  diperkuat  melalui  repolitisasi.  Repolitisasi bertujuan  memuliakan  dan  membawa  kedaulatan  untuk  rakyat,  bukan  elit  yang  berdaulat. Ringkasnya  Ilmu  Pemerintahan  haruslah  berorientasi  pada  kedaulatan  rakyat  dan memuliakan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrahamsen, R. 2003. African Studies and the Postcolonial Challenge. African Affairs , 102 (407), 189-210.
Acemoglu,  D.,  &  Robinson,  J.  A.  2012.  Why  States  Fail. Foreign  Policy ,  United  States  :

## Crown Business
Alexander,  Larry,  ed.  1999. Constitutionalism:  Philosopical  Foundations .  Cambridge:
Cambridge University.
Alkatiri, Z., Rizal, J. J., & Sohib, B. 2011. Not Like Eating Chili: Constructing Alternative Cultural Space for the Betawians. Inter-Asia Cultural Studies , 12 (4), 603-610.
Anderson,  Benedict  R.OG.  2006. Imagined  communities:  Reflections  on  the  origin  and spread of   nationalism . Verso books.
------------------------1998. The spectre of comparisons: Nationalism, Southeast Asia, and the world . Verso.
Aristoteles.2016. Politik , Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea. Diterjemahkan dari Politic 1995, New York: Oxford University Press.
Bhatia, T. K., &  Machida, K. 2016. Pioneering  Dutch Scholarship  on Historical  Indology and Linguistic Sciences. Histoire Epistémologie Langage , 38 (1), 39-62;
Blythe,  J.  M.  2014. Ideal  government  and  the  mixed  constitution  in  the  middle  ages . Princeton University Press)
Boyer,  W.  W.  1990.  Political  Science  and  the  21st  Century:  From  Government  to Governance. PS: Political Science & Politics , 23 (1), 50-54
Bronkhorst,  B.  J.  2011.  Indology,  What  is  it  Good  for?. Zeitschrift  der  Deutschen Morgenländischen Gesellschaft , 161 (1), 115-12;
Budiardjo, Miriam .2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.
Chakrabarti, D. K. 2000. Colonial Indology and Identity . Antiquity , 74 (285), 667-671
Cokrowinoto,Mulyarto.  1985. Ilmu  Politik  dan  Ilmu  Pemerintahan .  tidak  diterbitkan.
Yogyakarta : Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada
Dimopoulos, K., and Koulaidis, V. 2016. The Socio-Epistemic Constitution of Science and Technology in the Greek Press: an Analysis of Tts Presentation. Public Understanding of Science
Evan. B Peter, Dietrich Rueschemeyer and Theda Skocpol.1985, Bringing The State Back In , Cambridge: Cambridge University Press.
Fatouros, A. A. 1976. International Law in the New Greek Constitution. Am. J. Int'l L. , 70 , 492
Ferraiolo, K. 2013. Is State Gambling Policy “morality policy”? Framing Debates over State Lotteries. Policy Studies Journal , 41 (2), 217-242.
Foucault. Michel, 1977-1978. Security, Territory, Population. Lectures At The Collège De France
Furnival J.S. 2009. Samsudin Berlian (penerjemah). Hindia Belanda : Studi tentang Ekonomi Majemuk . Jakarta : Freedom Institute
Gonda, J. 1964. Indology in the Netherlands . Brill Archive
Gluckman, P. 2014. Policy: The Art of Science Advice to Government. Nature News , 507
(7491), 163
Hahm,  D.  E.  2009.  The  mixed  constitution  in  greek  thought. A  Companion  to  Greek  and Roman Political Thought , 32 , 178-198
Harriss, J. 2009. Bringing Politics Back Into Poverty Analysis. Poverty Dynamics , 205-24;
Kartodirdjo,  Sartono.  1993. Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru,  Sejarah  Pergerakan Nasional . Jakarta: Gramedia.
-----------------------1987. Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru,  1500-1900:  Dari  Emporium sampai Imperium (Vol. 1). Jakarta : Gramedia.
King,  V.  T.,  &  Wilder,  W.  D.  2003. The  Modern  Anthropology  of  South-East  Asia:  An Introduction (Vol. 1). Psychology Press
Kleden, I. 1995. Social Science in Indonesia: Action and Reflection in the Southeast Asian Perspective. Social Science in Southeast Asia. From Particularism to Universalism , 9- 33.
Kuitenbrouwer,  M.  2014.  The  Late-Colonial  Rise  of  Indology  1914–1940.  In Dutch Scholarship in the Age of Empire and Beyond ,Brill , pp. 123-159
Kumlin,  S.,  &  Haugsgjerd,  A.  2017.  The  Welfare  State  and  Political  Trust:  Bringing Performance Back in. Handbook on Political Trust . Edward Elgar Publishing
Lind,Michael. 2020. The New Class War  : Saving Democracy From The Managerial Elite . Nee York : Harper
Leftwich,  A.  1995.  Bringing  Politics  Back  in:  Towards  a  Model  of  the  Developmental State. The Journal of Development Studies , 31 (3), 400-427
Mamdani,  Mahmood. 2018. Citizen  and  Subject:  Contemporary  Africa  and  the  Legacy  of Late Colonialism . Princeton University Press
McAllister,  I.  2014.  Public  Opinion  Towards  Gambling  and  Gambling  Regulation  in Australia. International Gambling Studies , 14 (1), 146-160
Mill, J. S. 2010. The Basic Writings of John Stuart Mill: On Liberty, the Subjection of Women and Utilitarianism . Modern Library.
Morgenthau, J.Hans.1978. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace , Fifth Edition, Revised. New York: Alfred A. Knopf
Örnberg, J. C., and Tammi, T. 2011. Gambling Problems as a Political Framing-Safeguarding the Monopolies in Finland and Sweden. Journal of Gambling Issues , (26), 110-125;
Osborne, D. 1993. Reinventing Government. Public Productivity and Management Review , 349-356
Pierce, P. A., & Miller, D. E. 1999. Variations in the Diffusion of State Lottery Adoptions: How Revenue Dedication Changes Morality Politics 1. Policy Studies Journal , 27 (4), 696-706;
Plato,  2015. Republik .  Yogyakarta:  Narasi-Pustaka  Promothea.  diterjemahkan  dari The Republic .1992, New York: Quality Paperback Book Club.
Pratt, N. 2004. Bringing Politics Back in: Examining the Link Between Globalization and Democratization. Review of International Political Economy , 11 (2), 311-336
Rodrik, D., & Zeckhauser, R. 1988. The Dilemma of Government Responsiveness. Journal of Policy Analysis and Management , 7 (4), 601-620
Rose,  N.,  &  Miller,  P.  1992.  Political  Power  Beyond  the  State:  Problematics  of Government. British Journal of Sociology , 173-205
Said, Edward W. 1979. Orientalism . Vintage.
Scaff, L. A. 1980. Bringing Politics Back In. The Journal of Politics , 42 (4), 1155-1159
Soemadjan,Selo. 2000. “Gagasan Selo Soemardjan tentang Otonomi Desa Adat “ Prosiding Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA I Makassar
Tuck,  R.  1993. Philosophy  and  Government  1572-1651 (No.  26).  Cambridge  University Press
Van  Poelje,  Gerrit  Abraham.  1953. Pengantar  Umum  Ilmu  Pemerintahan  =  Hand  en leerboek der bestuurswetenschappen . Jakarta : Soeroengan
von  Herrmann,  D.  K.  2005.  Gambling  Politics:  State  Government  and  the  Business  of Betting. Perspectives on Politics , 3 (2), 384-385;
Wilson,  W.  1890. Congressional  Government  a  Study  in  American  politics .  Woodrow Wilson.
Weiss, T. G. 2009. What Happened to the Idea of World Government. International Studies Quarterly , 53 (2), 253-271 ;
Weiss,  J.  A.  1989.  The  Powers  of  Problem  Definition:  The  Case  of  Government Paperwork. Policy Sciences , 22 (2), 97-121
Yunanto, Sutoro Eko. 2020 Ilmu  Pemerintahan: Anti pada Politik, Lupa pada Hukum, dan Enggan pada Administrasi. Governabilitas ,Vol. I No.1, Juni, hal. 1-17