DOI : https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964

## Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## Nuke Sri Herviana, Elly Halimatusadiah*
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas  Islam Bandung, Indonesia.

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 6/4/2022 Revised  : 5/7/2022 Published  : 7/7/2022
Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.
Volume  : 2 No. : 1 Halaman  : 39 - 46 Terbitan  : Juli 2022

## A B S T R A K
Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu target rasio kepatuhan wajib pajak di Indoonesia yang telah ditentukan oleh otoritas pajak masih rendah. Adanya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan kesadaran dari wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying menggunakan metode penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan penentuan responden adalah dengan acidental sampling. Kuesioner disebarkan kepada wajib pajak yang berdomisili di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying harus lebih banyak memberikan edukasi melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga perlu ditingkatkan agar kepatuhan wajib pajak juga diharapkan meningkat.
Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## A B S T R A C T
This research is based on the phenomenon that occurs, namely the ratio of taxpayer compliance in Indonesia which is determined by taxes is still low. The existence of taxpayer understanding regarding taxation and mandatory awareness is expected to increase taxpayer compliance in carrying out their taxation. For this reason, this study aims to examine the effect of regulatory understanding on taxpayer compliance and taxpayer awareness on taxpayer compliance. The place of this research was conducted in the area of the Tax Office Pratama Bandung Cibeunying using verification research methods with a quantitative approach. Sources of data in this study using primary data collected through the distribution of questionnaires and when the respondents were by accidental sampling. Questionnaires were distributed to taxpayers who are domiciled in the Pratama Bandung Cibeunying Tax Service Office. Furthermore, the data that has been analyzed using multiple regression analysis. The results showed that the understanding of tax regulations had a positive effect on taxpayer compliance, while taxpayer awareness had no effect on taxpayer compliance. This study contributes that the Cibeunying Pratama Tax Service Office should provide more education through socialization  or socialization of the importance of tax regulations and awareness of taxpayers. In addition, taxpayer awareness also needs to be increased so that mandatory compliance is also expected to increase. Keywords  : Tax understanding;  taxpayer awareness;  individual taxpayer compliance
@ 2022 Jurnal Riset Akuntansi Unisba Press. All rights reserved.
Nuke Sri Herviana et al . Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak,...

## A. Pendahuluan
Pajak berperan sebagai penerimaan bagi negara untuk dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur yang  menunjang kemajuan suatu negara serta sebagai sumber pemanfaatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang terjadi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor dalam peningkatan penerimaan pajak, karena ketika ekonomi mengalami pertumbuhan, maka pendapatan masyarakat juga dapat dikatakan meningkat dan finansial masyarakat akan cukup untuk membayar pajak. Adapun upaya untuk menaikkan penerimaan dari pajak adalah dari jumlah pajak wajib yang dibayarkan, peningkatan jumlah wajib pajak dan pemanfaatan sumber pajak secara optimal melalui objek pajak. Pajak mempunyai fungsi penerimaan (budgetair) yang merupakan sumber utama penerimaan negara, dan fungsi pengatur (regulator) yaitu alat pelaksanaan kebijakan khususnya dibidang ekonomi dan sosial. Dengan adanya fungsi pengatur ini memungkinkan pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak (Mardiasmo, 2016).
Kepatuhan wajib pajak adalah masalah perilaku yang kompleks yang membutuhkan berbagai metode dan sumber data untuk diselidiki. Selain mengurangi potensi pendapatan yang diterima, kepatuhan wajib pajak yang rendah juga dapat membuat sistem perpajakan tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. Perekonomian negara perlu didukung oleh pajak yang dipungut dari wajib pajak yang patuh dalam hal pembayaran pajak. Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan. Sehingga untuk  mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari pajak, Direktorat Jenderal Pajak harus mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mencatat, menghitung, membayar dan menyatakan kewajiban perpajakan. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa masalah kepatuhan dapat dilihat dari perspektif keuangan publik (public finance), penegakan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, etika, atau kombinasi dari semua perspektif tersebut.
Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana seorang wajib pajak taat terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Imaniati & Isroah, 2016). Menurut Dirjen Pajak, pada tahun 2021 hanya 9 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini masih jauh dari sasaran  yaitu sekitar 80%  atau 15,2 juta wajib pajak yang diharapkan dapat  patuh melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Adapun rincian 9 juta wajib pajak yang telah membayar pajak meliputi 8,7 juta wajib pajak orang pribadi dan 282 ribu wajib pajak badan. Sementara dari 8,7 juta wajib pajak orang pribadi atas 8,4 juta orang yang melaporkan SPT tahunan melalui e-filing dan 306 ribu secara manual. Kemudian untuk 282 ribu wajib pajak badan terdiri atas 237 ribu melakukan pembayaran pajak melalui e-filing dan 44 ribu secara manual.
Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman wajib pajak terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, mengetahui sanksi perpajakan, memahami PTKP, PKP, dan tarif pajak, serta mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya menuntut pemerintah untuk terus berupaya mencapai target pemungutan pajak.
Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Adapun peraturan tentang perpajakan yang rumit membuat rasio penerimaan pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini diperlukannya upaya pemerintah dalam melakukan reformasi berbagai regulasi dibidang perpajakan yang dapat meningkatkan rasio penerimaan tersebut sehingga dapat membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Selain itu, diperlukan pula kesadaran yang tinggi dari setiap warga negara  untuk memahami  dan melaksanakan ketentuan  perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
Naik turunnya kepatuhan wajib pajak karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan mengarah pada pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dengan melalui penghindaran pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan yang memadai harus dimiliki wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan meningkatnya
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Utami et al., 2012).
Pada kondisi saat ini, untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan terus mengevaluasi dan mengatasi tren pembayaran pajak. Langkah-langkah yang akan dilakukan DJP yaitu dengan mengoptimalkan kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) dan kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) atas wajib pajak strategis. Dengan adanya kegiatan ini, kepatuhan wajib pajak diharapkan meningkat. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak yang sadar akan pembayaran pajak. Dikutip dari (www.cnnindonesia.com)  Indonesia merupakan  negara  dengan  tingkat kesadaran dalam membayar pajak masih rendah, dikarenakan wajib pajak masih beranggapan bahwa negara tidak memberikan kontribusi dari pajak yang dibayarkan, sehingga membuat kepatuhan wajib pajak menurun. Hal ini mengakibatkan rasio penerimaan  dari  pajak menurun dan sumber pendapatan menjadi terbatas, padahal Indonesia masih harus membangun banyak infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi mengenai perpajakan, Dirjen Pajak memiliki program kegiatan yang diharapkan mampu membangkitkan generasi muda sadar akan pentingnya pajak, yaitu Gerakan Sadar Pajak, kegiatan ini meliputi:  1) Gerakan Manfaat Pajak, yaitu program yang memberikan wawasan lebih luas mengenai pajak, sejingga kesadaran pajak akan semakin kuat untuk generasi muda, 2) Gerakan Kompak (Komparasi Pajak), yaitu program yang akan menyatakan bahwa peran pajak sangat penting untuk kemajuan suatu negara 3) Gerakan Ketebak (Keterbukaan Pajak), yaitu memberikan transparansi dalam administrasi perpajakan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dalam membayar pajak 4) Gerakan Sosialisasi ePajak, yaitu sosialisasi ePajak yang ditujukan untuk masyarakat luas mengenai perpajakan.
Berdasar pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (As’ari, 2018) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh posistif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh  Saragih (2017) tidak berpengearuh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya paham mengenai peraturan perpajakan sehingga mengakibatkan kepatuhan wajib pajak masih belum optimal.
Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Syayidah dan Halimatusadiah (2020) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Yanti (2021)  menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Maka, kesadaran wajib pajak tidak mampu menyadarkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Mengingat sangat pentingnya pajak bagi pembangunan suatu negara, maka diharapkan timbul pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut dalam menanggapi permasalahan tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)”.
Dari uraian diatas, maka diperoleh rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?. 2) Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying.  2)  Untuk mengetahui kesadaran . wajib pajak dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019, p. 2)  “metode verifikatif adalah cara untuk mendapatkan data yang bertujuan menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan yang dapat memecahkan suatu masalah”. Lebih lanjut Sugiyono (2017, p. 10) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam meneliti sampel dan populasi melalui pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian serta data-data penelitian berupa angka dan menggunakan alat uji statistik. Dengan menggunakan metode penelitian ini, maka
Nuke Sri Herviana et al . Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak,...
akan diketahui hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti, sehingga akan memperjelas gambaran mengenai objek penelitian.
Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner/angket.  Menurut  Sugiyono  (2018, p. 456)  “sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari pihak pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data melalui pertanyaan yang diajukan untuk dijawab oleh responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian yang sedang diteliti. Kuesioner dirancang menggunakan indikator yang telah ditetapkan lalu disusun berbagai pernyataan tentang pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Adapun populasi yang ditetapkan yakni wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan menggunakan insidental/ accidental sampling, yaitu pengambilan sampel yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dirasa cocok dan memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai sampel. Adapun sampel yang diperoleh setelah penyebaran kuesioner didapatkan sebanyak 58 responden.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Hasil Penelitian
Adapun deskriptif mengenai responden yang berkaitan dengan kondisi responden yang meliputi jenis kelamin, usia dan pekerjaan.
Tabel 1. Deskriptif Responden Keterangan Uraian Frekuensi Presentase Jenis Kelamin Pria 32 55,20% Wanita 26 44,80% Usia 20-35 Tahun 38 65,50% 35-50 Tahum 16 27,60% > 50 Tahun 4 6,90% Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 8 13,80% Pegawai Swasta 30 51,70% Lainnya 20 34,50%
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2022
Berdasarakan tabel 1, diketahui bahwa responden Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan Jenis Kelamin Laki-laki sebanyak 32 (55,2 %), dan Jenis Kelamin Perempuan sebanyak 26 (44,8 %). Selanjutnya responden wajib pajak dari usia 20-35 Tahun sebanyak 38 orang (65,5 %), usia 36-50 Tahun sebanyak 16 orang (27,6 %), dan usia > 50 tahun sebanyak 4 orang (6,9 %). Disamping itu, responden dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 8 orang (13,8 %), Pegawai Swasta 30 orang (51,7 %), dan Lainnya 20 orang (34,5 %).

## Analisis Regresi Berganda
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 16,111 6,256 2,575 ,013 X1 ,958 ,182 ,647 5,273 ,000 X2 ,271 ,253 ,131 1,071 ,289 a. Dependent Variable: Y
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23, 2022
Berdasarkan output diatas, terdapat persamaan regresi berikut ini:
Y = 16.111 + 0,958X1 + 0,271X2 + e Keterangan  :  Y : Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (variabel dependen) Α : Nilai Konstanta
X1 dan X2  : Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak β1 dan β2 : Koefisien regresi
Maka diperoleh interpretasi berikut ini:  1)  Nil ai  α  sebesar  16,111  maknanya jika nilai variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) bernilai konstan atau  nol, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sejumlah 16,111. 2) Nilai β 1 sebesar 0,958 maknanya jika variabel PemahamanPeraturan Perpajakan (X1) meningkat satu unit sedangkan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) konstan atau nol, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sejumlah 0,098.  3)  Nilai β 2 sebesar 0,271 maknanya jika variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) meningkat satu unit sedangkan variabel  Kesadaran Wajib Pajak (X2) konstan atau nol, makavariabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sejumlah 0,271.

## Uji F
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah Pemahaman peraturan Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) secara bersamaan berpengaruh atau tidak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dibawah ini disajikan output SPSS dalam Uji F:

## Tabel 3.
Hasil Uji F 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐎𝐎𝐎𝐎𝐀𝐀 a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 5571,701 2 2785,850 33,748 , 000 b Residual 4540,111 55 82,547 Total 10111,812 57 a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X2, X1 Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23, 2022
Berdasarkan tabel  3, diperolah nilai sig 0,000.  Jika nilai tersebut dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05, maka nilai sig lebih kecil dari nilai α (0,000 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan anatara variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Uji t
Uji t dilakukan untuk menguji apakah hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima atau tidak. Adapun dasar dasar pengambilan keputusan yang digunakan untuk uji t adalah: 1) Jika nilai signifikansi ≤ nilai α , maka hipotesis diterima, maka secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 2) Jika nilai signifikansinya > nilai α , maka hipotesis ditolak, maka secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen
Tabel 4. Hasil Uji t 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 16,111 6,256 2,575 ,013 X1 ,958 ,182 ,647 5,273 ,000 X2 ,271 ,253 ,131 1,071 ,289 a. Dependent Variable: Y
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23, 2022
Nuke Sri Herviana et al . Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak,...
Berdasarkan tabel 4  dapat  dilihat bahwa nilai signifikan (Sig) pada variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) adalah sebesar 0,000. Jika nilai tersebut dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa nilai signifikansi (Sig) lebih kecil da ri tingkat signifikansi (0,000 < 0,05). Artinya, hipotesis pertama dapat diterima, dimana variabel Pemahaman Peraturan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan nilai signifikansi pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,289. Jika nil ai tersebut dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa nilai signifikansi (Sig) lebih besar dari tingkat signifikansi (0,289>0,05). Artinya, hipotesis ditolak, dimana variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Keapatuhan Wajib Pajak.

## Koefisien Determinasi
Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Simultan (R Square) Model R R Square Adjusted R Square  std. Error of the Estimate 1 , 742 a ,551 ,535 9,085564 a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Y

## Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23, 2022
Dari tabel 5, diketahui bahwa R square diperoleh sebesar 0,551, hasil tersebut memperlihatkan besaran Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 55,1% dan 49,1 % berpengaruh dari variabel yang tidak diteliti.
Selain itu, untuk melihat besarnya pengaruh dari masing–masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dihitung menggunakan rumus Beta x Zero Order. Beta merupakan koefisien regresi yang telah distandarkan, dan zero order merupakan korelasi parsial dari setap variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati, 2003, p. 172).

## Koefisien Determinasi Parsial
Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui prosentasi perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X). Besarnya pengaruh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi Parsial (R Square)
𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Correlations B Std. Error Beta Zero- order  Partial  Part 1  (Constant) 16,111 6,256 2,575 ,013 X1 ,958 ,182 ,647 5,273 ,000 ,736 ,580 ,476 X2 ,271 ,253 ,131 1,071 ,289 ,569 ,143 ,097 a. Dependent Variable: Y Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23, 2022 Dari tabel 6, maka terdapat perhitungan  : Pemahaman Peraturan Perpajakan :  0,647 x 0,736 = 0,476 (47,6%) Kesadaran Wajib Pajak : 0,131 x 0,569 = 0,074 (7,4 %)
Dari perhitungan koefisien determinasi parsial, maka diperoleh kesimpulan bahwa besarnya pengaruh variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,476 atau 47,6 %. Sedangkan untuk besarnya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,074 atau 7,4%.

## Pembahasan

## Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dari hasil uji diatas diperoleh variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Kondisi ini ditentukan melalui hasil Uji t yang memperoleh nilai sig 0,000 (0,000<0,05) maknanya hipotesis pertama diterima. Selain itu, dibuktikan juga dengan perhitungan koefisien determinasi parsial yang memperoleh nilai sebesar 0,476 atau 47,6%. Adapun hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang diteliti oleh (As’ari, 2018)  pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari penelitian ini diperoleh bahwa pemahaman wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wjaib pajak. Adapun faktor yang mendukung hal ini adalah pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
Pemahaman peraturan perpajakan sangat penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak karena ketika seorang wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil uji diatas menyatakan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Kondisi ini dinyatakan dengan Uji t yang memperoleh nilai sig 0,289 (0,289 > 0,05) maknanya hipotesis kedua ditolak. Hal ini beralasan, karena terdapat skor paling rendah yang berkaitan dengan pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak, dimana wajib pajak tidak sepakat dengan penrnyataan bahwa Selain itu dibuktikan juga dengan koefisien determinasi parsial yang memperoleh nilai sebesar 0,074 atau 7,4%.
Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena diketahui terdapat pernyataan yang memiliki skor rendah pada variabel X2 dimana wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak sesuai tidak akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara. Sehingga, hal ini menyebabkan wajib pajak melakukan penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak yang sangat merugikan negara. Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak masih perlu ditumbuhkan kepada setiap wajib pajak, karena pada dasarnya pajak bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang. Adapun untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama pemerintah untuk dapat terus bersosialisasi dengan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak untuk kemajuan suatu negara. Adapun untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama pemerintah untuk dapat terus bersosialisasi dengan masyarakat mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan negara. Penelitian ini didukung didukung oleh penelitian yang diteliti oleh Yanti (2021) kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pemahaman seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan pula akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak Kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Hal ini berarti wajib pajak masih belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Nuke Sri Herviana et al . Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak,...

## Daftar Pustaka
As’ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ekobis Dewantara , 1 (6), 64–76.
Gujarati, D. (2003). Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain . Jakarta : Erlangga.
Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.
Dinamika Keuangan Dan Perbankan , 3 (1), 126–142.
Imaniati, Z. Z., & Isroah. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP UMKM di Yogyakarta. Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen , 5 (2), 123–135.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi . Yogakarta: Andi.
Saragih, F. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota). Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D . Bandung: Alfabeta.
Utami, S. R., Andi, & Soerono, A. N. (2012). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. SNA XV Banjarmasin , 15 , 1–28.
Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Riset Akuntansi , 1 (1), 59–65. https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194 www.cnnindonesia.com.
Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sppt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA) , 3 (1), 242–252.
Zahra, S., Halimatusadiah, E., & Nurhayati. (2020). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Majalaya. Prosiding Akuntansi , 6 (1), 344–348.