## PENDAHULUAN
Aset  daerah  merupakan  sumber  daya  penting  bagi Pemerintah  Daerah  Sebagai  penopang  utama  dalam rangka  menyususn  laporan  neraca  pemerintah.  Oleh karena  itu,  penting  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk dapat  mengelola  aset  secara  memadai,  akurat  dan memiliki  database  yang  kredibel.  Dalam  pengelolaan aset,  Pemerintah  Daerah  harus  menggunakan
pertimbangan  aspek.  Perencaaan  kebutuhan  dan penggaraan,  pengadaaan,  penerimaan,  penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan  atau  penggunaan,  pemeliharanaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan  tuntutan  ganti  rugi  agar  aset  daerah  mampu memberikan  kontribusi  optimal  bagi  pemerintah

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN INVENTARIS BARANG BERGERAK MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Implementation of Policy for Management of Goods Inventory with Regional Ownership in the Palangkaraya City Government Environment
Muhamad Yusuf *
Kobota
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: yusuf.quratayun@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  ini  bertujuan  untuk  mengakaji  implementasi  kebijakan pengelolaan  inventaris  barang  bergrak  milik  daerah  di  lingkungan  Pemerintah Kota  Palangka  Raya.  Focus  penelitian  diarahkan  pada  upaya  untuk  menjawab pertanyaan penelitian bagaimana Implementasi kebijakan pengelolaan inventaris bergerak  milik  daerah  dilingkungan  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya.  Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriftif kualitatif dengan data  primer  diperoleh  dari  hasil  observasi,wawancara,  dan  dokumentasi terhadap  para  Kepala  SKPD,  kepala  Unit  Pelaksana  teknis  SKPD  dan  Pegawai Pengurus, Penyimpan Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  :  1)Impelementasi  kebijakan  pengelolaan inventaris  bergerak  milik  Kota  Palangka  Raya  belum  berjalan  sebagaimana mestinya  yang  dominan  disebabkan/dipengaruhi  oleg  faktor  komunikai,  dan disposisi,  sementara  faktor  sumber  daya  dan  struktur  birokrasi  juga  berperan namun  tidak  dominan.  2)Pelanggaran  terhadap  kebijakan  tentang  pengelolaan inventaris barang bergerak milik daerah yang paling sering terjadi adalah barang bergerak  milik  daerah  kota  Palangka  Raya  dibawa-pakai  tanpa  prosedur seharusnnya baik saat mutasi ataupun saat purna tugas.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Inventaris BBMD Keywords : Implementation Policy Management Inventory BBMD Accepted
January 2015
Published
April 2015

## Abstract
This study aims to assess the implementation of the management policies for regional goods  belonging  to  the  region  within  the  Palangka  Raya  City  Government.  The research  focus  is  directed  at  efforts  to  answer  research  questions  on  how  the implementation of moving inventory management policies belongs to the area of the Palangka Raya City Government. The research method used in this study is qualitative descriptive  with  primary  data  obtained  from  the  results  of  observations,  interviews, and documentation of the heads of SKPD, heads of SKPD Technical Implementation Units  and  Management  Officers,  Regional  Property  Storage  of  the  City  of  Palangka Raya.
The results showed that: 1) The implementation of the moving inventory management policy belonging to Palangka Raya City has not been running as it should have been dominantly  caused/influenced  by  communic  factors,  and  dispositions,  while  resource factors and bureaucratic structures also played a role but were not dominant. 2) The most common violation of the policy regarding the management of movable property belonging to the region is that movable property belonging to the Palangka Raya city area is carried out without procedures, either at the time of transfer or at full time.
daerah  yang  bersangkutab  sehingga  arah  pembanguan di  bidnag  pengelolaan  aset  daerah  dapat  terintegrasi dan terprogram dengan baik.
Melihat  pentingnnya  pengelolaan  aset  daera  ini  maka pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  06  Tahun  206  dan  disempurnakan  dengen Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengeloaan  Aset  Daerah,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  17  Nomor  2007  tentang  pedoman tehnis  pengelolaan  barang  milik  neraga/daerah, Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomo  96  Tahun  2007 Tentang  Tata  Cara  Peleksanaan  Pengelolaan  Barang Milik  Negara  Dan  Peraturan  Daerah  Kota  Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2011 Tantang Pedoman Teknis Pengelolaan Braang Milik Daerah.
Aset  pemerintah  kota  Palangka  Raya  memiliki  potensi nilai yang sangat material dan memiliki kontribusi besar dalam  mendukung  pelaksanaan  tugas  pemerintah daerah  dalam  aspek  pelayanan  tugas  pemerintah daerah  dalam  aspek  pelayanan  kepada  masyarakat. Tututan Good  Governance dan  transparansi  reformasi bdiang  keuangan  negara  termasuk  didalamnnya mencakup bidang pengelolaan barnag milik negera/daerah,  aset  negara/daerah  yang  diatur  dala Undang-Undangn  Nomor  1  Tahun  2004  dinyatakan bahwa  pemerintah  wajib  melakukan  pengamanan terhadap barang milik daerah (Bimtek,2012). Dari hasil observasi penelitian ditemukan fenomena ada indikator ketidakharmonisan  reuglasi  yang  terpisha-pisah  terkait dengan  pencatatan  dan  pelaporan  aset,  serta pengaturan lemahnnya sisa komunikasi dalam struktur birokrasi,  disposisi  sikap  perilaku  aspek  sumber  daya terdapat  kurang  pemahaman  persamaan  persepsi dalam hal pengelolaan barang milik daerah.
Berdasarkan  fenomen  di  lapngan,  barang/aset inventaris  terdaftar  dalam  penatausahaan  di  buku inventaris,  akan  tetapi  buktifisik  di  lapangan  barnag inventaris  tersebut  tidak  diketahui  keberadaanya karena dibawa PNS saat mutasi pindah tugas ke tempat
inventaris  intansi  yang  baru  artinya  brang  inventaris tersbut  tidak  sedang  dalam  penguasaan  pengguna barang. Fenomena lain sebalikny ada pencatatan dalam buku inventaris atau pencatatan dalam kartu inventaris atau  pencatatan  dalam  kartu  inventaris  brang  (KIB  B) di satuan perangkat daerh namun fisiknnya sudah tidak ada dalam pengguasan pengguna barang karena barang inventaris  dibaw  ikut  saat  PNS  mutasi  dan  terdapat barang inventaris yang masih dalam proses barangnnya sudah  dibawa.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut diatas,  mendorong  penulis  melakukan  penelitian dengan  judul  Impelementasi  Kebijakan  Pengelolaan Inventaris  Bergerak  Milik  Daerah  di  Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

## METODOLOGI
Tipe  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dimana  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dekskriftif  kualitatif.  Metode  yang digunakan  unutk  menjawab  persoalan  apa  dan mengapa, makna suatu fenomena atau gejala ditafsirkan oleh  peneliti  bukan  subjek  yang  diteliti.  Dalam pengumpulan  data  maka  dilakukan  dengan  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  terhadap  para  SKPD, Kepala  Unit  Pelaksana  SKPD,  dan  Pegawai  Pengurus, penyimpan barang milik daerah Kota Palangka Raya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan tentang Impelementasi Kebijakan
Pengelolaan
Inventaris  Barang  Bergerak  Milik  Daerah  Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, yaitu :
1. Komunikasi
Hasil  menunjukan  bahwa  sebenarnya  selalu diupayakan  untuk  mengkomunikasikan  suatu kebijakan  baik  dari  pemerintah  pusat  maupun daerah  kepada  pelaksanaan  kebijakan  sehingga pelaksanaan kebijakan memiliki kesamaan persepsi
dalam hal kebijakan yang dilaksanakannya sehingga tujuan  dari  dibuatnya  kebijakan  tersebut  dapat tecapai.  Adapun  upaya  mengokuminikasikan  ini dilkukan melalui sosialisasi-sosialisasi serta bimbingan-bimbingan teknis tentang kebijakan yang akan dilaksankan.
Meskipun  pada  prinsipnya  upaya  untuk mengkomunikasikan  kebijakan  selalu  dilakukan namun  dapat  dikatakan  belum  maksimal,  karena pelaksanaan  sosialisasi  setiap  tahun  hanya dianggarkan  untuk  satu  kali  sehingga  masih  ada beberapa pelaksanaan di lapangan yang masih tidak melaksanakan  kebijakan  sesuai  ketentuan  yang telah ditentukan. Misalanya saja pada kasus mutasi barang yang non prosedural, seandainya kebijakan dapat  dikomunikasikan  dengan  baik  sehingga  para pegawai  yang  mendapatkan  pinjaman  kendaraan dinas  memahami  bahw  seharusnya  mutasi  barang jadi  bukan  hanya  barang/kendaraanya  saja  yang dibawa tetapi berikut dokumen mutasinya.
Hal  ini  didasarkan  pada  ungkapan  Kepala Bidang  Aset  BPKAD  Kota  Palangka  Raya  (Arice Sandrayanthi,  SAP.,M.Si)  Fakta  terdapat  masih kurangnya  pemahaman  aparatur  dalam  sudut pandang penapsiran impelementasi isi dari PERDA Nomor  13  Tahun  2006  dan  terdapat  masih kurangnya  atauran-aturan  (literatur)  lain  yang berkaitan  dengan  tata  kelola  inventaris  aset, selama ini masih belum dibuat khsusnya peraturan walikota  yang  mengatur  secara  spesifik  mengenai tata  cara  mutasi  barang  inventaris  bergerak, penghapusan barang inventaris bergerak, tata cara DUM/Penjualan inventaris bergerak.
Faktor  komunikais  sangat  berpengaruh terhadap  penerimaan  kebijakan  oleh  kelompok sasaran,  sehingga  kualitas  komunikasi  akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik.
2. Disposisi
Disposisi  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi  kebijakan  yang  efektif.  Jika  para pelaksana  mempunyai  kecenderungan  atau  sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan  yang  besar  implementasi  kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.
Mengenai  disposisi  ini,  peneliti  menemukan  suatu kasus  khususnya  dalam  penjualan  barang  milik daerah  (DUM).  Asa  kendaraan  dinas  yang  DUM tanpa  prosedur  yang  lazim,  yang  tanpa pemberitahuan  kepada  petugas  pengurus  dan penyimpanan barang tiba-tiba saja seorang pegawai menyatakan bahwa kendaraan dinas sudah di DUM dengan  menunjukan  memo  dari  oknum  pejabat yang menyatakan bahwa kendaraan dinas sudah di DUM  hal  inilah  yang  disebut  peneliti  sebagai dilema ketidakberdayaan pengurus dan penyimpan barang untuk menegakan kebijakan dan peraturan yang  berlaku  karena  adanya  disposisi  negatif  dari pejabat yang berwenang.
3. Sumber Daya
a. Staf
Staf  merupakan  sumber  daya  utama  dalam impelentasi  kebijakan.  Sumber  daya  yang dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  Kota Palangka  Raya  dapat  dikatakan  cukup memadai  yang  dapat  dilihat  dari  jumlah aparatur dari 64 orang aparatur pelaksana, 30 orang  berlatar  belakang  pendidikan  S1,  13 orang  orang  Diploma  3  (D3)  dan  21  orang SMA sederajat. Apabila di presentasikan maka aparatur  yang  memiliki  latar  belakang pendidikan S1 Hampir mencapai 50%, D3 15% dan SMA sederajat 35%. Hal ini sesuai dengan pernyataan  kepala  bidang  aset  BPKAD  Kota Palangka Raya.
b. Informasi
Informasi  mengenai  cara  melaksanakan kebijakan telah jelas dilakukan oleh Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  melalui sosialisasi  dan  juga  bimbingan  teknis sebagimana  yang  telah  diungkapkan  Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya.
c. Fasilitas Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam impelementasi kebijakan. Implementor mungkin  mempunyai  staf  yang  mencukupi kapabel  dan  kompeten,  tetapi  tanpa  adanya fasilitas  pendukung  (sarana  dan  Prasarana) maka  implementasi  kebijakan  tersebut  tidak akan berhasil.
4. Struktur Birokrasi Pasa  umumnya  semakin  besar  koordinasi  yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang  kemungkuinan  keberhasilan  program atau kebijaka.
Mengingat  struktur  birokrasi  di  pemerintah  Kota Palangka Raya yang memerlukan koordinasi cukup banyak maka dapat dikatakan bahwa kemungkinan keberhasilan kebijakan akan berkurang.
Banyaknya kasus bawa pakai kendaraan operasional  milik  daerah  dapat  dikarenakan  oleh lemahnya  pengawasan  dan  pengendalian  oleh pemegang otoritas pengelolaan sehingga berakibat kerancuan dn ketidakberdayaan ditataran pelaksana kebijakan dalam melaksankaan tugasnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan inventaris  bergerak  milik  Kota  Palangka  Raya  belum berjalan  sebagaimana  mestinya  yang  dominan disebabkan/dipengaruhi  oleh  faktor  komunikasi,  dan disposisi.  Sementara  faktor  sumber  daya  dan  struktur birokrasi  juga  berperan  namun  tidak  dominan. Pelanggaran  terhadap  kebijakan  tentang  pegelolaan
inventaris  Barang  Bergerak  Milik  Daerah  yang  paling sering  terjadi  adalah  barang  bergerak  milik  daerah Kota  Palangka  Raya  dibawa  pakai  tanpa  prosedur seharusnya baik saat mutasi ataupun saat purna tugas. Sehingga Saran yang  dapat  diberikan pada kesempatan ini adalah :
1. Diharapkan  agar  para  Kepala  Badan/Dinas  dapat menjalin  komunikasi  yang  solid  dan  up  to  date sehingga  impelementasi  kebijakan  pengelolaan inventaris  bergerak  milik  daerah  kota  Palangka Raya dapat berjalan dengan baik.
2. Diharapkan agar pejabat penguasa bisa memberikan  sanksi  tegas  kepada  PNS  dan  tidak memberikan  toleransi  terhadap  berbagai  alasan mengenai pinjam pakai barang inventaris yang tidak prosendural,  membawa  barang  inventaris  yang masih dalam usul proses DUM/Penjualan bagi PNS yang sudah purna tugas  dan PNS masih aktif yang bisa  menghambat  kelancaran  tugas  pokok  dan fungsi jalannya pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Diharapkan  agar  pemerintah  Kota  Palangka  Raya dapat  menambah  anggota  petugas/penyimpanan barang  dalam  rangka  tercapainya  implementasi kebijakan yang baik dan lancar.
4. Diharapkan  agar  dinas  terkait  bisa  meningkatkan intensitas  bimbingan  teknis  yang  efektof  dan efesien  serta  meningkatkan  koordinasi  antar birokrasi  sehingga  implementasi  dapat  berjalan lancar.

## REFERENSI
Andrianingsih S. 2008. Impelementasi Kebijakan Jakarta : FISIP  UI
Arikunto,  S.  2005. Manajemen  Penelitian .  Jakarta. Rineka Cipta
Burhan  Bungin.  2010. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Jakarta : Kencana
Burhan  Bungin.  2010 .  Analisis  Data  Penelitian  Kulitatif. Jakarta : Kencana
Chabib  Soleh  dan  Heru  Rocmasjah.  2007. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah pendekatan Struktural  menuju  Tata  Kelola  Pemerintahan yang baik. Bandung :  Fokus Media
Dolil.D.Siregar. Manajemen  Aset .  Jakarta  :  Gramedia
Pustaka Utama
Dwidjiwijota.  2006. Kebijakan  Publik  untuk  Negara-
Negara  berkembang. Jakarta  :  PT  Elex  Media Komputindo
Handayani  L.  2002. Implementasi  Kebijakan  Penetapan Upah  Minimum  Kabupaten  (Study  Kasus  di Kecamatan  Sayung  Kabupaten  Demak).
Semarang : Universitas Diponegoro Iskandar.  2008. Metodologi  Penelitian  Pendidikan  dan
Sosial  (Kuantitatif  dan  Kualitatif). Jakarta  :
Gaungh Persada Press (GP Press) Muchtar,Hidayat.  2012. Manajemen  Aset  Privat  dan Publik. Yogyakarta : PRESSindo Nugroho, R. 2008 . Public Policy. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
Puji, Agus. 2011. Manajemen Barang Daerah. Bandung Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman  teknis  pengelolaan  barang milik  daerah. Bandung  :  Fokus  Media  Cetak
Kedua
Peraturahn  Pemerintah  Dalam  Negeri  Nomor  38
Tahun 2008 tentang pengelolaan Aset Daerah.