## MITL
Media Ilmiah Teknik Lingkungan Volume 2, Nomor 1, Februari 2017 Artikel Hasil Penelitian, Hal. 12-25
Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Barang dan Jasa Konstruksi Berdasarkan Keteknikan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Perlindungan Sosial Tenaga Kerja, Tata Lingkungan (AMDAL) dan Manfaat bagi Masyarakat

## Yusril
Satuan Kerja Nasional Jalan III Kalimantan Tengah Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalXI
ABSTRAK. Departemen  Pekerjaan  Umum  mempunyai  peranan  penting  dan strategis  dalam  menyediakan  barang  dan  jasa  bidang  pekerjaan  umum,  yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pengadaan barang dan jasa bidang pekerjaan umum harus melalui proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meliputi tahap perencanaan  pekerjaan  konstruksi,  pelaksanaan  beserta  pengawasan  pekerjaan konstruksi, dan operasi serta pemeliharaan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi oleh Departemen Pekerjaan Umum.  Dalam menyediakan barang dan jasa bidang pekerjaan  umum  harus  memenuhi  ketentuan  Undang-undang  Nomor  18  Tahun 1999    tentang  Jasa  Konstruksi  dan  Peraturan  Pelaksanaannya  yang  menyatakan bahwa  penyelenggara  pekerjaan  konstruksi  wajib  mewujudkan  hasil  pekerjaan konstruksi  yang  handal  dan  bermanfaat  dengan  memenuhi  ketentuan  tertib penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi,  meliputi:  (1)  keteknikan,  meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan  dan/atau  komponen  bangunan,  dan  mutu  peralatan  sesuai  dengan  standar atau norma yang berlaku; (2) keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi  sesuai  dengan  peraturan  perundang–undangan  yang  berlaku;  (3) perlindungan  sosial  tenaga  kerja  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi  sesuai dengan  peraturan  perundang–undangan  yang  berlaku;  (4)  tata  lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang– undangan  yang  berlaku;  dan  (5)  manfaat  untuk  masyarakat  sesuai  dengan perencanaan  kelayakan.  Untuk  menjamin  tugas  Departemen  Pekerjaan  Umum dalam  menyediakan  infrastuktur  bidang  pekerjaan  umum  yang  handal  dan bermanfaat,  wajib  memenuhi  tertib  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi, diperlukan  pedoman  pelaksanaan  pemeriksaan  persediaan  barang  dan  jasa konstruksi  berdasarkan  keteknikan,  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  (K3), perlindungan  sosial  tenaga  kerja,  tata  lingkungan  (AMDAL)  dan  manfaat  bagi masyarakat sebagai acuan pengawasan fungsional.
Kata kunci : barang, jasa, konstruksi, keteknikan

## PENDAHULUAN
Dalam
pembangunan nasional, Departemen  Pekerjaan  Umum  mempunyai peranan penting dan strategis dalam
menyediakan  infrastruktur  bidang  pekerjaan umum yang
berfungsi mendukung pertumbuhan  dan  perkembangan  berbagai bidang, terutama bidang  ekonomi, sosial,  dan
budaya.  Penyediaan  infrastrukstur  bidang pekerjaan  umum  harus  melalui  proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan pekerjaan konstruksi,  pelaksanaan  beserta  pengawasan pekerjaan  konstruksi,  dan  operasi  serta pemeliharaan.  Penyelenggaraan  pekerjaan konstruksi oleh Departemen Pekerjaan Umum dalam  menyediakan  infrastruktur  bidang pekerjaan  umum  harus  memenuhi  ketentuan Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1999 tentang  Jasa  Konstruksi  dan  Peraturan Pelaksanaannya  yang  menyatakan  bahwa penyelenggara  pekerjaan  konstruksi  wajib mewujudkan  hasil  pekerjaan  konstruksi  yang handal  dan  bermanfaat  dengan  memenuhi ketentuan  tertib  penyelenggaraan  pekerjaan konstruksi,  meliputi  (1)  keteknikan,  meliputi persyaratan  keselamatan  umum,  konstruksi bangunan,  mutu  hasil  pekerjaan,  mutu  bahan dan/atau  komponen  bangunan,  dan  mutu peralatan  sesuai  dengan  standar  atau  norma yang berlaku; (2) keamanan, keselamatan, dan kesehatan  tempat  kerja  konstruksi  sesuai dengan  peraturan  perundang–undangan  yang berlaku;  (3)  perlindungan  sosial  tenaga  kerja dalam  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang  berlaku;  (4)  tata  lingkungan  setempat dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sesuai dengan  peraturan  perundang–undangan  yang berlaku;  dan  (5)  manfaat  untuk  masyarakat sesuai dengan perencanaan kelayakan.

## TUJUAN PEMERIKSAAN
Tujuan  pemeriksaan  konstruksi  adalah untuk menjaga tercapainya tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan konstruksi  baik  fisik  maupun  non  fisik meliputi aspek perencanaan konstruksi, pengadaan,  manajemen  pelaksanaan  dan pengendalian kontrak di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

## SASARAN PEMERIKSAAN
Sasaran  pemeriksaan  konstruksi  untuk memastikan bahwa:
1. Proses  perencanaan  pekerjaan  konstruksi sudah  dilakukan  secara  taat,  lengkap  dan benar  sesuai  ketentuan  yang  berlaku
dengan analisis yang menghasilkan perencanaan yang tepat (proper design);
2. Proses  pemilihan  penyedia  jasa  sudah dilakukan  secara  taat,  lengkap  dan  benar sehingga menghasilkan penyedia jasa yang berkualifikasi sesuai kebutuhan paket yang diadakan;
3. Proses  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi sudah  dilakukan  secara  taat,  lengkap  dan benar  sehingga  menghasilkan  produk pekerjaan  konstruksi  yang  berkualitas, hemat/ ekonomis dan bermanfaat.

## RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Ruang  lingkup  pemeriksaan  konstruksi meliputi:
1. Pemeriksaan  pemenuhan  terhadap  tingkat risiko;
2. Pemeriksaan perencanaan pekerjaan konstruksi  berdasarkan  atas  SNI,  standar keteknikan yang ada dan value engineering serta  manfaat  pembangunan  terhadap masyarakat  sesuai  dengan  perencanaan kelayakannya;
3. Pemeriksaan pemilihan penyedia jasa yang berkualifikasi,  dengan  harga  terendah, terevaluasi  dan  tanpa  penyimpangan  yang penting dan pokok;
4. pemeriksaan sistem pengendalian manajemen  dari  segi  waktu,  biaya  dan kualitas;
5. Pemeriksaan  pelaksanaan  paket  kegiatan dalam  pemenuhan  persyaratan  keteknikan, keselamatan  umum,  perlindungan  social tenaga kerja dan tata lingkungan;
6. Pemeriksaan tertib administrasi keuangan;
7. Pemeriksaan  pencapaian  manfaat  dengan melakukan analisis terhadap fungsi konstruksi  setelah  penyerahan  kedua  serta keterpaduan program dengan sektor lainnya;
8. Pemeriksaan  risiko  kegagalan  konstruksi dan kegagalan bangunan.

## KETENTUAN PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN
Dalam pedoman pelaksanaan pemeriksaan persediaan  barang  dan  jasa  konstruksi berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dimaksud dengan:
1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta  pengawasan  yang  mencakup pekerjaan  arsitektural,  sipil,  mekanikal, elektrikal  dan  tata  lingkungan  masing- masing  beserta  kelengkapannya  untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
2. Pekerjaan  Konstruksi  dengan  Risiko Tinggi  mencakup  pekerjaan  konstruksi yang  pelaksanaannya  berisiko  sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan.
3. Pekerjaan  Konstruksi  dengan  Risiko Sedang  mencakup  pekerjaan  konstruksi yang  pelaksanaannya  dapat  berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia.
4. Pekerjaan  Konstruksi  dengan  Risiko
Kecil,  mencakup  pekerjaan  konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan  keselamatan  umum  dan harta benda. 5. Pemeriksaan Konstruksi
adalah pemeriksaan  keteknikan  sebagaimana dimaksud dalam Permen PU No. 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan  Terhadap  Penyelenggaraan
Pekerjaan  Konstruksi  Bidang  Sarana  dan Prasarana  Pekerjaan  Umum  baik  fisik maupun  non  fisik  dengan  penekanan terhadap tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan konstruksi yang meliputi aspek perencanaan pekerjaan
konstruksi,
pengadaan,  manajemen  pengendalian, pelaksanaan  kontrak  yang  didukung kompetensi penyelenggara.
6. Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi adalah pemenuhan persyaratan  ketentuan  pasal  30  Peraturan Pemerintah  No.  29  tahun  2000  tentang Penyelenggaraan Pekerjaan konstruksi.
7. Pengadaan  adalah  rangkaian  kegiatan mulai dari persiapan, pemilihan penyedia jasa, penandatanganan kontrak,
pelaksanaan  kontrak  sampai  dengan penyerahan akhir pekerjaan.
8. Jasa  konstruksi  adalah  layanan  jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi,  layanan  jasa  pelaksanaan
pekerjaan  konstruksi,  dan  layanan  jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Kegagalan  Konstruksi  adalah  keadaan hasil  pekerjaan  konstruksi  yang  tidak sesuai  dengan  spesifikasi  pekerjaan sebagaimana  disepakati  dalam  kontrak kerja  konstruksi  baik  sebagian  maupun keseluruhan  sebagai  akibat  kesalahan pengguna jasa dan /atau penyedia jasa.
10. Kegagalan  Bangunan  adalah  keadaan bangunan  yang  tidak  berfungsi,  baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi  teknis,  manfaat,  keselamatan  dan kesehatan  kerja,  dan/atau  keselamatan umum  sebagai  akibat  penyedia  jasa  dan /atau  pengguna  jasa  setelah  penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
11. Pekerjaan  Kompleks  adalah  pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau  menggunakan  peralatan  khusus dan/atau bernilai di atas Rp.
50.000.000.000,-  (lima  puluh  miliar rupiah)
12. Pekerjaan  dengan  Teknologi  Tinggi adalah  pekerjaan  konstruksi  yang  dalam pelaksanaannya  banyak  menggunakan peralatan  berat  dan  tenaga  ahli  maupun tenaga terampil.
13. Pekerjaan  dengan  Total  Nilai  Besar adalah  pekerjaan  pada  segmen  pasar  non kecil.
14. Manajemen Konstruksi adalah tata kelola penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi yang  meliputi  tahap  perencanaan  serta tahap pelaksanaan dan pengawasannya.
15. Value  Engineering  adalah  cara  efektif yang berorientasi teknis dengan
melakukan  improvisasi  (pengembangan) desain  dan/atau  pelaksanaan  dan/atau konstruksi mengefektifkan berbagai pengadaan pekerjaan konstruksi 16. Penyelenggara Konstruksi adalah Pengguna Jasa Jasa 17. Penyelenggara yang Berkualifikasi adalah  penyelenggara  yang  memahami kaidah  pekerjaan  konstruksi  antara  lain  : metode
pelaksanaan (construction method),  metode  kerja  (work  method), analisis  pendekatan  teknis  (technical
analysis)  yang  didukung  sumber  daya yang memadai.
18. The lowest evaluated substantially responsive  bid,  from  responsible  bidder Responsible Bidder adalah penawar yang diperoleh  dari  hasil  penilaian  kualifikasi penyedia  jasa  yang  meliputi  kompetensi dan  kemampuan  usaha  dari  aspek  baik pengalaman perusahaan, kemampuan keuangan,  maupun  kemampuan  teknis, sesuai persyaratan yang ditentukan dalam dokumen kualifikasi.
The lowest evaluated substantially
responsive bid adalah penawaran
terendah  yang  setelah  dilakukan  evaluasi adminstrasi,  teknis  dan  kewajaran  harga memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan dalam dokumen lelang termasuk addendum,  tanpa  penyimpangan  yang penting/pokok.
19. Pelaksanaan (Construction Method)
adalah cara pelaksanaan pekerjaan
konstruksi  berdasarkan  urutan  kegiatan yang logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya secara efisien.
20. Metode  Kerja  (Work  Method)  adalah cara  pelaksanaan  kegiatan  pekerjaan dengan  susunan  bahan,  peralatan  dan tenaga  manusia  yang  menghasilkan produk  pekerjaan  dalam  bentuk  satuan volume dan biaya.
21. Analisis  Pendekatan  Teknis  (Technical Analysis)  adalah  perhitungan  pendekatan teknis  atas  kebutuhan  sumber  daya material,  tenaga  kerja,  dan  peralatan untuk  melaksanakan  dan  menyelesaikan pekerjaan konstruksi.
22. Peralatan  adalah  peralatan  berat  (heavy equipment) yang digunakan secara individual atau kelompok alat (fleet).
23. Sistem  Pengendalian  Manajemen  (SPM) adalah  system  pengendalian  pelaksanaan kegiatan  terhadap  8  (delapan)  unsur yaitu: pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan,  pelaporan,  supervisi  dan review intern.
24. Tenaga  Kerja  adalah  setiap  orang  yang mampu  melakukan  pekerjaan  baik  di dalam  maupun  di  luar  hubungan  kerja,
guna  menghasilkan  jasa  atau  barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
25. Asuransi  Tenaga  Kerja  adalah  perjanjian asuransi dengan maksud untuk mengadakan  suatu  perlindungan  bagi tenaga  kerja  dalam  bentuk  santunan berupa  uang  sebagai  pengganti  sebagian dan  penghasilan  yang  hilang  atau berkurang  dan  pelayanan  sebagai  akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga  kerja  berupa  kecelakaan  kerja, sakit,  meninggal  dunia,  dan  jaminan kesehatan pekerja.
26. Kecelakaan  Kerja  adalah  kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja,  termasuk  penyakit  yang  timbul karena  hubungan  kerja,  demikian  pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat  dari  rumah  menuju  tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
27. Pemeliharaan  Kesehatan  adalah  upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan  kesehatan  yang  memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan.termasuk kehamilan dan
persalinan.
28. Penyelenggaraan  Asuransi  Tenaga  Kerja adalah upaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
29. Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  adalah upaya  terpadu  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan
pengendalian lingkungan hidup.
30. Perusakan  Lingkungan  Hidup  adalah tindakan  yang  menimbulkan  perubahan langsung  atau  tidak  langsung  terhadap sifat  fisik  dan/atau  hayatinya  yang mengakibatkan  lingkungan  hidup  tidak berfungsi lagi dalam menunjang
pembangunan yang berkelanjutan. 31. (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak  besar  dan  penting  suatu  usaha dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan pada  lingkungan  hidup  yang  diperlukan
bagi  proses  pengambilan  keputusan tentang  penyelenggaraan  usahadan/atau kegiatan yang meliputi :
a. Dokumen  Kerangka  Acuan  Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL) b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) c. Dokumen Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL) d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
e. Dokumen Ringkasan Eksekutif

## A. Kriteria Pemeriksaan Konstruksi
Pemeriksaan  konstruksi diutamakan terhadap  paket  pekerjaan  yang  nilai  totalnya besar dan/atau kompleks
dan/atau berteknologi  tinggi  dan/atau  berisiko  tinggi dan/atau  bersifat  strategis  untuk  kinerja Departemen  Pekerjaan  Umum  sebagaimana ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

## B. Persyaratan Auditor
Kriteria  Persyaratan  Auditor  adalah sebagai berikut:
1. Persyaratan auditor yang melakukan pemeriksaan  konstruksi  sesuai  dengan ketentuan  Permen  14  Tahun  2007  Bab  III Bagian  Kesatu  Pasal  5  angka  (3)  adalah Auditor yang memiliki pendidikan keteknikandan/atau pengalaman yang sesuai dan/atau auditor yang telah memiliki sertifikat  pendidikan  pelatihan  keteknikan pekerjaan umum bagi pemeriksa.
2. Inspektur  Jenderal  dapat  menugaskan tenaga  ahli  keteknikan  tertentu  dan  nara sumber dalam rangka menjamin efektivitas pemeriksaan.
C. Supervisor dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Konstruksi
Supervisor  dan  susunan  keanggotaan tim  pemeriksa  konstruksi  adalah  sebagai berikut:
1. Inspektur  Jenderal  menugasi  Inspektur sebagai  Supervisor  untuk  mengawasi  dan mengendalikan kegiatan pemeriksaan.
2. Susunan  keanggotaan  Tim  Pemeriksa Konstruksi terdiri dari :
a. Pengendali Mutu;
b. Pengendali Teknis;
c. Ketua Tim;
d. Anggota Tim;
3. Tim  dapat  dibantu  oleh  Tenaga  Ahli dan/atau Nara Sumber.
4. Dalam  hal  Pengendali  Mutu  dan/atau Pengendali  Teknis  belum  difungsikan, maka perannya digantikan oleh Supervisor.
D. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Tim Pemeriksa Konstruksi Tugas, tanggung jawab dan
kewenangan  tim  pemeriksa  konstruksi  adalah sebagai berikut:
1. Pengendali Mutu:
a. Melaksanakan  penugasan  dan  rencana kegiatan pemeriksaan dari Inspektur Jenderal;
b. Membahas persiapan kegiatan pemeriksaan dengan tim;
c. Mengarahkan survei pendahuluan;
d. Membuat Program Pemeriksaan;
e. Mengkomunikasikan program pemeriksaan kepada Pengendali Teknis dan Ketua Tim;
f. Berkonsultasi/berdiskusi
dengan Supervisor  mengenai  hal  –  hal  yang berhubungan dengan masalah
pemeriksaan;
g. Melakukan  evaluasi  dan  pengawasan terhadap pelaksanaan tugas;
h. Menyampaikan hasil evaluasi dalam pertemuan monitoring yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal;
i. Menetapkan perubahan/penyesuaian terhadap Program Kerja Pemeriksaan;
j. Meninjau  ulang  konsep  Laporan  Hasil Pemeriksaan;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pemeriksaan;
l. Memaraf LHP;
m. Menilai  kinerja  Pengendali  Teknis  dan Ketua Tim;
n. Bertanggung  jawab  atas  mutu  hasil pemeriksaan; dan
o. Bertanggung  jawab  kepada  Inspektur Jenderal melalui Supervisor.
2. Pengendali Teknis:
a. Mempelajari  dan  membahas  penugasan pemeriksaan dengan Pengendali Mutu;
b. Membuat rincian jadwal waktu pemeriksaan;
c. Mengarahkan  penyusunan  Program  Kerja Pemeriksaan;
d. Menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan Pimpinan, Ketua Tim dan Anggota
Tim;
e. Mengajukan usul revisi Program Pemeriksaan;
f. Melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan tugas pemeriksaan;
g. Meninjau ulang atas konsistensi pelaksanaan  tugas  pemeriksaan  dengan program kerja pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim;
h. Meninjau ulang atas konsep LHP;
i. Melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim;
j. Bertanggung jawab atas teknik
pelaksanaan pemeriksaan tim; dan
k. Bertanggung  jawab  kepada  Pengendali Mutu.
3. Ketua Tim:
a. Melaksanakan survey pendahuluan, menganalisis  data,  membuat  Program Kerja Pemeriksaan;
b. Mengkomunikasikan Program Kerja Pemeriksaan kepada Anggota Tim, Tenaga Ahli dan/atau Nara Sumber
c. Memberikan  tugas  kepada  anggota  untuk melakukan pemeriksaan;
d. Melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan tugas  Anggota  Tim,  Tenaga  Ahli  dan/atau Nara Sumber;
e. Mengendalikan pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan dan perubahannya  yang  telah  disetujui  oleh Pengendali Teknis;
f. Melakukan  pemeriksaan  sesuai  dengan Program Kerja Pemeriksaan;
g. Meninjau ulang Kertas Kerja Pemeriksaan;
h. Meninjau  ulang  atas  konsistensi  tugas pemeriksaan dengan Program Kerja Pemeriksaan;
i. Bertanggung jawab atas penyusunan Berita Pemeriksaan (BP);
j. Bersama Anggota Tim melakukan pembahasan  Berita  Pemeriksaan  (BP) dengan auditi;
k. Menyusun simpulan hasil pemeriksaan;
l. Menyusun  konsep,  menyelesaikan,  dan menandatangani LHP;
m. Melakukan evaluasi kinerja Anggota Tim;
n. Bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan kegiatan pemeriksaan; dan
o. Bertanggung  jawab  kepada  Pengendali Teknis.
4. Anggota Tim:
a. Mempelajari Program Kerja Pemeriksaan;
b. Membahas  dan  menerima  penugasan  dari Ketua Tim;
c. Melaksanakan  pemeriksaan  sesuai  dengan Program Kerja Pemeriksaan;
d. Membuat  Kertas  Kerja  Pemeriksaan  dan simpulan hasil pemeriksaan
e. Menyusun  konsep  Berita  Pemeriksaan (BP) sesuai tanggung jawabnya;
f. Bertanggung  jawab  atas  mutu  temuan pemeriksaan; dan
g. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim
5. Tenaga Ahli Keteknikan:
a. Mengumpulkan  dan  menganalisis  data serta melakukan pengamatan dan pengujian  secara  profesional  termasuk membuat  penilaian  tentang  perlu  atau tidaknya  dilakukan  value  engineering terhadap  desain,  pelaksanaan  konstruksi, dan  pemenuhan  terhadap  persyaratan keteknikan dalam rangka tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta  membuat  penilaian  terhadap  fungsi konstruksi setelah FHO;
b. Memberikan  masukan  dan  rekomendasi berdasarkan  hasil  kerjanya  secara  tertulis kepada Ketua Tim;
c. Bertanggung  jawab  atas  mutu  hasil kerjanya; dan
d. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim.
6. Nara Sumber:
a. Memberikan masukan secara tertulis dalam bentuk perumusan hasil audit.
b. Memberikan  masukan  substansi  bidang tertentu sesuai dengan kompetensinya.
c. Bertanggung  jawab  atas  masukannya kepada pemberi tugas.

## PERSIAPAN PEMERIKSAAN

## A. Survei Pendahuluan/Desk Audit
Survei  pendahuluan  dilakukan  terhadap paket  yang  diperiksa,  sesuai  Surat  Perintah Tugas, dimaksudkan untuk mendeteksi kemungkinan  adanya  penyimpangan  awal dalam pelaksanaan paket yang akan diperiksa. Data yang diperlukan antara lain: Perencanaan  pekerjaan  konstruksi,  Proses Pemilihan Penyedia Jasa, Pre Award Meeting,PreConstruction  Meeting,  Program Mutu,  Pengendalian  Pelaksanaan,  Justifikasi Teknis,  keterpaduan  program  dengan  sektor lainnya dan dokumen lainnya.

## B. Evaluasi
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Evaluasi  SPM  terhadap  pelaksanaan sistem  pengendalian  pelaksanaan  kegiatan mencakup 8 (delapan) unsur yaitu: pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi  dan  review  intern.  Evaluasi  SPM dimaksudkan untuk menentukan fokus pemeriksaan.

## C. Penyusunan  Program  Kerja  dan Jadwal
Program  Kerja  Pemeriksaan  (PKP) disusun  untuk  paket  yang  akan  diperiksa sesuai Surat Perintah Tugas berdasarkan hasil evaluasi  SPM  dengan  tingkat  kedalaman pemeriksaan sesuai urutan prioritas.
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN A. Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terhadap Setiap Tingkat Risiko Sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Pemerintah  No.  29  tahun  2000  tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi  wajib dimulai  dengan  tahap  perencanaan  dengan ketentuan :
1. Dalam  perencanaan  pekerjaan  konstruksi dengan  pekerjaan  risiko  tinggi  harus dilakukan  pra  studi  kelayakan,  studi
kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
2. Dalam  perencanaan  pekerjaan  konstruksi dengan  pekerjaan  risiko  sedang  harus dilakukan  studi  kelayakan,  perencanaan umum dan perencanaan teknik.
3. Dalam  perencanaan  pekerjaan  konstruksi dengan  pekerjaan  risiko  kecil  harus dilakukan perencanaan teknik.
Untuk tahap pelaksanaan beserta pengawasannya, dengan ketentuan:
1. Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan  pekerjaan  konstruksi  meliputi pelaksanaan  fisik,  pengawasan,  uji  coba, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
2. Pelaksanaa  beserta  pengawasan  pekerjaan konstruksi  dilakukan  berdasarkan  hasil perencanaan teknik.
3. Pelaksanaan beserta pengawasan dilaksanakan  melalui  kegiatan  penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

## B. Pemeriksaan  Terhadap  Perencanaan Pekerjaan Konstruksi
Pemeriksaan  dilakukan  terhadap  paket yang diperiksa sesuai SPT. Dalam melakukan pemeriksaan,  acuan  desain  yang  digunakan adalah  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI) dan/atau  standar  keteknikan  terkait  dalam rangka pemenuhan terhadap ketaatan, kebenaran  dan  kelengkapan  proses,  produk dan manfaat desain.
Lingkup pemeriksaan perencanaan pekerjaan  konstruksi  antara  lain  penilaian terhadap  harga  konstruksi,  tipe  atau  jenis konstruksi  dan  perhitungan  desainnya,  serta dokumen pengadaan  yang terdiri dari gambar desain  dan  dokumen  administrasi  sebagai produk  perencanaan  penunjang  pelaksanaan pekerjaan.  Bila  penilaian  terhadap  kewajaran harga  konstruksi,  analisis  pemilihan  tipe  atau jenis  konstruksi  dan  perhitungan  desain mengindikasikan
inefisiensi, maka direkomendasikan  untuk  dilakukan  value engineering.  Berlandaskan  azas  manfaat bahwa pembangunan adalah investasi pemerintah maka perencanaan harus menunjukan  tujuan  fungsional  dan  manfaat fungsional yang terukur.
Produk perencanaan konstruksi meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Tujuan fungsional (outcome) proyek pembangunan.
Adalah manfaat langsung terhadap masyarakat  dan  lingkungan  yang  menjadi tujuan  dari  pembangunan,  terukur,  logik, dan  dikomunikasikan  dengan  masyarakat pemanfaat  serta  sektor  pembangunan terkait  lainnya.  Sektor  pembangunan terkait  lainnya  menunjang  pembangunan tersebut dengan keterpaduan program
2. Manfaat  fungsional  (dampak)  proyek pembangunan.
Adalah  manfaat  lanjut  yang  berdampak pada  masyarakat  dan  lingkungan  yang menjadi  tujuan  dari  pembangunan  yang terukur, logik dan dikomunikasikan dengan masyarakat pemanfaat serta sektor pembangunan  terkait  lainnya.  Sektor pembangunan  terkait  lainnya  menunjang pembangunan  tersebut  dengan  program yang  “link  and  match”  sehingga  menjadi program yang integrated;
3. Keluaran Perencanaan Umum (output); Adalah  jenis  konstruksi  yang  diperlukan dalam rangka mendapatkan manfaat fungsional;
4. Tahun perencanaan dikaitkan dengan tahun pelaksanaan;
5. Perhitungan desain (design note);
6. Gambar desain dan legalitasnya;
7. Umur rencana bangunan;
8. Dokumen Pengadaan (berdasar Keppres 80 Tahun 2003 atau guidelines negara donor):
a. Dokumen  Penilaian  Kualifikasi  dan Dokumen Evaluasi Penawaran;
b. Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa:
1) Instruksi kepada penawar
2) Syarat–syarat umum
3) Syarat–syarat khusus
4) Spesifikasi teknis umum
5) Spesifikasi teknis khusus
6) Gambar
9. Engineer’s Estimate

## C. Pemeriksaan  Terhadap  Pengadaan
Tahap  Pra  Kontrak  Sampai  Dengan Tandatangan Kontrak Pemeriksaan terhadap pengadaan dilakukan dalam rangka pemenuhan ketaatan,
kelengkapan, kebenaran, dan efisiensi, ekonomi  yang  meliputi  tahapan  persiapan
pengadaan,  pemilihan  penyedia  jasa  dan tandatangan  kontrak  yang  berkaitan  dengan kualifikasi  penyedia  jasa  dan  terhadap pengertian ”the lowest evaluated substantially responsive  bid,  from  responsible  bidder” meliputi :
1. Ketentuan Pelelangan Terbatas dan Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi.
2. Ketentuan Penunjukan Langsung.
3. Tata  cara  penilaian  kualifikasi  dan  evaluasi penawaran khususnya evaluasi teknis.

## D. Pemeriksaan Terhadap Pengendalian Pelaksanaan Kontrak
Pemeriksaan  dalam  rangka  pemenuhan ketaatan,  kelengkapan,  kebenaran,  efisiensi, ekonomi,  terhadap  pengendalian  kualitas, waktu, dan biaya dengan memeriksa kebenaran  pelaksanaan  pengendalian  atas instrumen  pengendalian  dan  aplikasinya. Lingkup pemeriksaan tersebut meliputi:
1. Organisasi  Pelaksanaan,  Pengguna  Jasa, Penyedia  Jasa  Konsultansi  (manajemen konstruksi  dan  /atau  supervisi)  dan Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi;
2. Penyerahan lapangan;
3. Pre  Construction  Meeting  (Rapat  pra pelaksanan):
a. Construction Method (Metode pelaksanaan): 1) Technical Analysis (Analisis pendekatan teknis);
2) Time  Schedule  (Jadwal  waktu pelaksanaan);
3) Material  Schedule  (Jadwal  waktu penyediaan material);
4) Equipment Schedule (Jadwal waktu penyediaan peralatan);
5) Man  Power  Schedule  (Jadwal waktu penyediaan tenaga kerja);
6) Cash Flow Schedule (Jadwal waktu penerimaan dan pengeluaran uang).
b. Program Mutu;
1) Rencana Mutu Proyek;
2) Rencana Mutu Kontrak.
c. Pelaksanaan Program Mutu.
d. Prosedur Kegiatan Baku (SOP) Pelaksanaan .
4. Pemeriksaan  metode  pelaksanaan  yang berpengaruh  pada  pengendalian  kualitas, waktu,  dan  biaya.  Pemeriksaan  metode
pelaksanaan yang berpengaruh pada pengendalian  kualitas,  waktu,  dan  biaya dalam rangka pemenuhan ketaatan, kelengkapan,  kebenaran,  efisiensi  dan ekonomi,  dengan  memeriksa  kebenaran pelaksanaan pengendalian yang didasarkan atas instrumen pengendalian dan penerapannya sebagai berikut:
a. Pemeriksaan  kesesuaian  antara  metode pelaksanaan  yang  ditawarkan/kontrak dan metode pelaksanaan yang digunakan;
b. Penyimpangan  yang  terjadi  (bila  ada) menjadi  tanggung  jawab  pelaksana konstruksi (penyedia jasa);
c. Pemeriksaan terhadap perubahan metode pelaksanaan yang telah disepakati  pengguna  jasa  dan  penyedia jasa  terkait  dengan  pengaruh  terhadap kualitas, waktu, dan biaya;
d. Pemeriksaan terhadap metode pelaksanaan,  metode  kerja,  peralatan dan  bahan  yang  digunakan  apabila mengindikasikan  adanya  inefisiensi,
maka direkomendasikan
untuk
dilakukan value engineering;
e. Pemeriksaan  terhadap  kontrak  kritis dengan  mekanisme  “show  cause meeting”;
f. Pemeriksaan terhadap perubahan metode pelaksanaan akibat keterlambatan penyiapan lahan,
perubahan desain, dan lain-lain.

## E. Pemeriksaan  Terhadap  Pelaksanaan Fisik Konstruksi
Pemeriksaan  dalam  rangka  pemenuhan ketaatan,  kelengkapan,  kebenaran,  efisiensi dan ekonomis, meliputi:
1. Pemeriksaan Keteknikan
Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan  keselamatan  umum,  konstruksi bangunan,  mutu  hasil  pekerjaan,  mutu  bahan dan/atau  komponen  bangunan,  dan  mutu peralatan  sesuai  dengan  standar  atau  norma yang berlaku. Lingkup pemeriksaan meliputi: a. Metode pelaksanaan Pemeriksaan  terhadap  metode  pelaksanaan dan  metode  kerja  bila  dinilai  terjadi inefisiensi direkomendasikan untuk dilakukan value engineering
b. Personil 1) Pemeriksaan terhadap pemenuhan kualitas  dan  kuantitas  tenaga  kerja (Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja). 2) Pemeriksaan terhadap perhitungan
kebutuhan tenaga kerja.
3) Pemeriksaan terhadap penyusunan jadwal waktu penyediaan tenaga kerja.
4) Pemeriksaan terhadap efektivitas penyediaan tenaga kerja.
c. Peralatan
1) Pemeriksaan  terhadap  jenis,  jumlah, kapasitas  dan  kondisi  peralatan/umur ekonomis;
2) Pemeriksaan terhadap perhitungan kebutuhan  peralatan  dan  kesesuaian penggunaan peralatan dengan peruntukannya,  bila  perlu  disarankan dilakukan value engineering;
3) Pemeriksaan terhadap penyusunan jadwal waktu penyediaan peralatan;
4) Pemeriksaan terhadap
realisasi/perubahan pengerahan peralatan; 5) Pemeriksaan terhadap efektivitas penggunaan peralatan.
d. Mutu Bahan
1) Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan  bahan  baku  dan  bahan campuran;
2) Pemeriksaan terhadap perhitungan kebutuhan  bahan  baku  dan  bahan campuran;
3) Pemeriksaan terhadap penyusunan
program pengadaan bahan baku;
4) Pemeriksaan terhadap realisasi
program pengadaan/penggunaan bahan baku;
5) Pemeriksaan  terhadap  kemungkinan inovasi penggunaan bahan yang terkait dengan value engineering
e. Mutu Produk
Pemeriksaan pemenuhan persyaratan kualitas  konstruksi  dan  komponennya dengan melakukan pengujian menggunakan standar keteknikan SNI atau standar dari Negara donor.
1) Pemeriksaan terhadap kualitas:
a) Hasil  test  kualitas  produk  dan standar yang digunakan;
b) Sistem  uji  kualitas  produk  dan pengambilan sampelnya;
c) Hasil  evaluasi  test  poduk  dan metodenya;
d) Bahas  metode  pengujian  dan pengambilan sampel.
Apabila dalam pemeriksaan sistem sampling  tidak  dapat  dilaksanakan,  maka uji  mutu  dilaksanakan  dengan  uji  petik pada  bagian  yang  ditentukan  oleh  tim bersama  pengguna  jasa.  Berdasarkan  hasil uji petik:
a) Dalam  batas  toleransi  disarankan untuk dilakukan koreksi pembayaran  pada  bagian  yang ditentukan  bersama,  dan  untuk bagian  lainnya  disarankan  kepada Atasan untuk dilakukan pengujian bersama  antara  pengguna  dan penyedia  jasa  yang  disaksikan oleh pihak Itjen;
b) Di bawah batas toleransi,
disarankan seluruh pekerjaan ditolak dan harus  diperbaiki sesuai  spesifikasi  teknis  atau disarankan  kepada  Atasan  untuk dilakukan pengujian bersama antara  pengguna  dan  penyedia jasa  yang  disaksikan  oleh  pihak Itjen;
c) Hasil  tindak  lanjut  disampaikan oleh  Atasan  yang  bersangkutan kepada Menteri PU dengan tembusan Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum 2) Pemeriksaan terhadap Kuantitas :
a) Pemeriksaan  terhadap  prosedur permohonan dan persetujuan
untuk memulai pelaksanaan setiap tahap kegiatan: (1) Permohonan  dan  persetujuan yang diberikan untuk tahapan pekerjaan dalam satu kegiatan. Persetujuan menjadi dasar pelaksanaan tahap
berikutnya;
(2) Bila mekanisme prosedur tidak  dipenuhi,  periksa  hasil test kualitas pekerjaan.
(3) Hasil  pelaksanaan  pekerjaan (uji produk) secara visual dan laboratorium: b) Pemeriksaan terhadap pengukuran hasil pelaksanaan untuk pembayaran; (1) Cara mengukur kuantitas
berdasar  dokumen  kontrak dan pelaksanaannya;
(2) Waktu pengukuran, hasil pengukuran  dan  back  up datanya;
(3) Buku Harian.
c) Pemeriksaan  terhadap  perintah perubahan (1) Pemeriksaan terhadap perubahan menambah, mengurangi,  dan  menghapus kuantitas :
(a) Legalitas  surat  perintah perubahan (CCO);
(b) Dasar perintah perubahan;
(c) Kebenaran  volume  hasil perubahan;
(d) Apakah  ada  pengaruh terhadap perubahan harga satuan, waktu, dan kualitas (2) Pemeriksaan terhadap perubahan  sifat  atau  kualitas atau jenis pekerjaan :
(a) Legalitas  surat  perintah perubahan;
(b) Dasar perintah perubahan;
(c) Kebenaran  kualitas  hasil perubahan;
(d) Apakah  ada  pengaruh terhadap perubahan harga satuan, waktu, dan biaya. (3) Pemeriksaan terhadap perubahan lokasi atau dimensi bagian-bagian pekerjaan: (a) Legalitas  surat  perintah perubahan;
(b) Dasar perintah perubahan;
(c) Dasar perhitungan perubahan konstruksi tersebut. (4) Pemeriksaan terhadap perubahan  urutan  atau  waktu konstruksi bagian-bagian Pekerjaan: (a) Legalitas  surat  perintah perubahan;
(b) Dasar
perintah perubahan;
(c) Pengaruh  terhadap  biaya dan waktu.
(d) Pemeriksaan terhadap
pekerjaan spesifik. Untuk pekerjaan spesifik antara lain :
1) Pengerukan;
2) Penggalian tanah lunak;
3) Reklamasi/penimbunan tanah rawa;
harus  diperhatikan  metode  perhitungan kuantitas hasil pelaksanaan untuk
pembayaran
2. Pemeriksaan terhadap keamanan, keselamatan  dan  kesehatan  tempat kerja
a. Pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban penyedia jasa meliputi:
1) Pelaksaan pedoman K3;
2) Sertifikat  kompetensi  K3  Petugas Penyedia  Jasa  (safety  officer)  dan lingkup tugasnya;
3) Tempat  kerja,  peralatan,  lingkungan kerja  dan  tata  cara  kerja,  termasuk pemasangan tanda K3 (tanda larangan, tanda  petunjuk,  tanda  perhatian  dan rambu-rambu lainnya);
4) Pemenuhan kewajiban dalam tanggung  jawab  terhadap  kecelakaan dan gangguan para pekerja;
5) Penyelenggaraan mekanisme Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) berserta pelengkap penunjangnya : a) SOP PPPK;
b) Kerjasama dengan Puskesmas setempat;
c) Tim PPPK proyek;
d) Sistem pelaporan kecelakaan.
b. Pemeriksaan terhadap pemenuhan
kewajiban pengguna jasa, meliputi :
1) Pelaksanaan pedoman K3;
2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara  K3  (konstruksi)  oleh penyedia jasa;
3) Pelaksanaan  penghentian  pekerjaan apabila  penyedia  jasa  dinilai  tidak melaksanakan/menyimpang
dari ketentuan
4) Pelaporan  kepada  Atasan  langsung atas terjadinya kecelakaan kerja;
5) Pelaksanaan  tanggung  jawab  terhadap kecelakaan,  apabila  penyedia  jasa tidak memenuhi kewajibannya.
c. Pemeriksaan  terhadap  organisasi  panitia pembina  keamanan,  keselamatan  dan kesehatan kerja (safety committee), meliputi :
1) Organisasi kepanitiaan;
2) Unsur kepanitiaan, tugas dan tanggung jawabnya;
3) Jumlah petugas keselamatan kerja;
4) Hubungan  kerja  dengan  Pengguna Jasa;
5) Jadwal  kerja  petugas  keselamatan kerja;
6) Sertifikasi kompetensi petugas keselamatan kerja;
7) Pemeriksaan  kesehatan  kepada  para pekerja;
8) Tenaga kerja di bawah umur 18 tahun;
9) Pembuatan  rencana  organisasi  dan pertolongan pertama pada kecelakaan.
3. Pemeriksaan  terhadap  perlindungan sosial tenaga kerja Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan  perlindungan  tenaga  kerja  oleh penyedia jasa dengan ketentuan bahwa:
a. Penyedia  Jasa  harus  mengasuransikan tenaga  kerja  konstruksi  terhadap  risiko kecelakaan  dan  harus  dapat  menunjukkan polis  asuransi  kepada  Penggunan  Jasa beserta  tanda  terima  pembayaran  premi terbaru.
b. Penyedia  Jasa  harus  dapat  menunjukkan bukti polis asuransi  kepada Pengguna Jasa sebelum dimulai pekerjaan.
4. Pemeriksaan  terhadap  pemenuhan persyaratan  tata  lingkungan  setempat dan pengelolaan lingkungan hidup
a. Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan  analisis  mengenai  dampak lingkungan hidup (AMDAL), meliputi :
1) Dokumen  AMDAL  apakah  sudah mencakup uraian tujuan dan kegunaan rencana  kegiatan  dengan  manfaat pembangunan;
2) Apakah  pelaksanaan  AMDAL  sudah mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan  mengenai  lingkungan,  dan tata ruang;
3) Komponen  rencana  kegiatan  dan lingkungan  yang  berpotensi  terkena dampak;
4) Rencana  kegiatan  dan  metode  yang digunakan;
5) Rona  lingkungan  awal  (bagaimana kondisi awal);
6) Peta lokasi kegiatan.
b. Pemeriksaan terhadap Penilaian dan persetujuan dari AMDAL
c. Pemeriksaan  apakah  izin  pembangunan sudah  dilengkapi  dengan  rencana  kelola pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana  pemantauan  lingkungan  (RPL). Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana
Pemantauan  Lingkungan  (RPL)  sesuai persyaratan.
d. Pemeriksaan  terhadap  adanya  persetujuan Komisi
ANDAL (Pusat/Provinsi/ Kabupaten tergantung pada lingkup
pembangunannya):
1) Surat pengajuan persetujuan;
2) Kelengkapan administrasi;
3) Hasil studi AMDAL;
4) Keahlian  dan  sertikasi  penyusun AMDAL.
e. Pemeriksaan  terhadap  paket  pembangunan yang wajib melakukan AMDAL.
1) Besaran  dan  jumlah  paket  pekerjaan yang dibawah 50 Milyard dan
berpotensi mempunyai dampak
lingkungan  harus  mempunyai  RKL
dan RPL;
2) Total  paket  pekerjaan  secara  series dengan  total  pekerjaan  diatas  Rp  50 Milyard harus mempunyai AMDAL.
f. Pemeriksaan  pelaksanaan  dan  pelaporan upaya  pengelolaan  lingkungan  (UKL)  dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);
g. Pemeriksaan  terhadap  upaya  pelibatan peran  masyarakat  dalam  penyusunan AMDAL;
1) Berapa  kali  dilaksanakan  Pertemuan Konsultasi Masyarakat.;
2) Siapa yang mewakili masyarakat;
3) Apakah  ada  LSM  yang  hadir  pada PKM;
h. Pemeriksaan terhadap pelaporan dan pengumuman  pemrakarsa  pembangunan mengenai  rencana  kegiatan  yang  akan dilakukan,  jenis  dan  volume  limbah  serta penanganannya  dan  kemungkinan  dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan;
1) Pengumumun kegiatan pembangunan;
2) Limbah  yang  akan  diproduksi  oleh kegiatan pembangunan;
3) Tingkat  kebisingan  peralatan  yang menggangu lingkungan
4) Tingkat gangguan suara akibat penggunaan  bahan  peledak  yang mengganggu lingkungan;
5) Jam kerja kegiatan pembangunan;
6) Lalu lintas kendaraan berat yang harus melewati lingkungan pemukiman masyarakat.
i. Pemeriksaan  terhadap  upaya  akomodasi masukan  masyarakat  yang  ditujukan  ke instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan. 1) Masukan masyarakat masalah lingkungan.
2) Sistim  tanggapan  terhadap  keluhan masyarakat.
F. Pemeriksaan  Terhadap  Administrasi Keuangan
1. Pemeriksaan  terhadap  pelaksanaan  tertib administrasi keuangan meliputi:
a. Pemeriksaan kebenaran semua perhitungan bersama  atas  prestasi  pekerjaan  dan  back up  datanya,  mulai  dari  MC  0  sampai dengan MC 100 (bila sudah selesai);
b. Pemeriksaan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) dan lampirannya antara lain gambar pelaksanaan, pemenuhan spesifikasi teknik,  metode  pengukuran,  rumusan perhitungan volume;
c. Pemeriksaan  kebenaran  nilai  pembayaran antara lain:
1) Prestasi saat ini dan yang lalu;
2) Harga Satuan Timpang;
3) Porsi Sumber Dana (APBN dan Loan).
2. Pemeriksaan  terhadap  penyesuaian  harga kontrak (Eskalasi Harga) dengan memeriksa kebenaran pengambilan indeks, volume dan penerapan rumus;
3. Pemeriksaan  kebenaran  pengenaan  pajak, pengembalian  uang  muka,  dan  jaminan pemeliharaan (Retention Money);
4. Pemeriksaan terhadap denda (bila ada);
5. Pemeriksaan terhadap kompensasi Kompensasi merupakan
pembayaran kepada  penyedia  jasa  atas  cidera  janji pengguna jasa meliputi:
a. Dasar pemberian kompensasi;
b. Data  penunjang/bukti  proses  pemberian kompensasi;
c. Dokumen negosiasi pemberian kompensasi;
d. Kewenangan  pejabat  yang  menyetujui kompensasi.

## G. Pemeriksaan Terhadap Manfaat
Pemeriksaan
manfaat dilakukan
terhadap realisasi kegiatan berdasarkan perencanaan meliputi aspek teknis, ekonomis, dan sosial.
1. Pemeriksaan terhadap aspek teknis:
a. Standar perhitungan disain yang digunakan.
b. Masukan  hasil  survey  investigasi  yang digunakan dalam perhitungan disain;
c. Perencanaan teknis (disain);
d. Perubahan perencanaan dan tindak lanjutnya;
e. Fungsi  konstruksi  pada  saat  pemeriksaan dan  dibuat  prakiraan  fungsi  konstruksi setelah FHO.
2. Pemeriksaan  terhadap  aspek  ekonomis, meliputi:
a. Perhitungan kelayakan dengan benefit cost ratio, internal rate of return;
b. Kondisi ekonomi yang berkembang;
c. Pengaruh perkembangan ekonomi terhadap perhitungan kelayakan;
d. Pelaksanaan  dukungan  sektor  lain  dalam bentuk keterpaduan program.
3. Pemeriksaan terhadap aspek sosial, meliputi:
a. Dokumen peran masyarakat sejak perencanaan  sampai  dengan  operasi  dan pemeliharaan;
b. Pemerintah  daerah  dalam  operasi  dan pemeliharaan.

## H. Pemeriksaan  Terhadap  Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan
Pemeriksaan  terhadap  kemungkinan adanya unsur–unsur yang berpotensi mengakibatkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.
1. Pemeriksaan  terhadap  aspek–aspek  yang menyebabkan terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi.
a. Ketentuan  tentang  kegagalan  pekerjaan konstruksi di dalam kontrak dan kesesuaian  dengan  UU  No:18  th  1999 tentang  Pekerjaan  konstruksi  dan  PP  No. 29  tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan Pekerjaan konstruksi;
b. Kejadian  kegagalan  pekerjaan  konstruksi dan dokumen evaluasi penyelesaiannya;
c. Pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi;
d. Tindak  lanjut  atas  kejadian  kegagalan pekerjaan konstruksi;
e. Tindak  lanjut  atas  kejadian  kegagalan pekerjaan  konstruksi  yang  mengakibatkan kerugian  dan/atau  gangguan  terhadap keselamatan umum.
2. Pemeriksaan  terhadap  aspek–aspek  yang menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan
a. Ketentuan  tentang  kegagalan  bangunan  di dalam  kontrak  dan  kesesuaian  dengan  UU No.  18  th  1999  tentang  Jasa  Konstruksi dan  PP  No.  29  tahun  2000  tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi;
b. Periksa  dokumen  perencanaan  tentang umur konstruksi;
c. Periksa  kejadian  kegagalan  bangunan  dan dokumen evaluasi penyelesaiannya;
d. Periksa  waktu  pembentukan  Tim  Penilai Ahli yang ditunjuk untuk masalah kegagalan bangunan dan laporannya;
e. Periksa tindak lanjut atas kejadian kegagalan  bangunan  yang  mengakibatkan kerugian  dan/atau  gangguan  terhadap keselamatan umum;
f. Periksa mekanisme pertanggungan kegagalan bangunan.
I. Pemeriksaan Terhadap Program dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan (OM) 1. Periksa manual operasi dan pemeliharaan
2. Periksa penyerahan pekerjaan selesai
3. Periksa  siapa  pengelola  operasi  dan pemeliharaan

## PELAPORAN DAN HASIL
Hasil pelaksanaan program kerja pemeriksaan  konstruksi  termasuk  tanggapan dari  auditi  dituangkan  ke  dalam  Laporan Pelaksanaan  Program  Kerja  Pemeriksaan Konstruksi. Untuk selanjutnya dibuat Laporan Hasil  Pemeriksaan  dalam  bentuk  surat. Pedoman  ini  tidak  hanya  berlaku  untuk kontrak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan  secara  terpisah,  namun  juga berlaku untuk kontrak terintegrasi dan lainnya (engineering,  procurement  and  construction,
design and build, performance based contract, dan sebagainya).

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Pekerjaan  Umum  Republik
Indonesia, 1999, Undang-undang Nomor  18  Tahun  1999  tentang  Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya Departemen  Pekerjaan  Umum  Republik Indonesia,  2008,  Permen  PU  No. 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Terhadap Penyelenggaraan  Pekerjaan  Konstruksi Bidang Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Presiden Republik Indonesia, 2000, Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi