Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                           e-ISSN : 2745 4053 Vol.2 No.1, September 2021, pp 44-52
Robingun Suyud El Syam, Ngatoillah Linnaja, Alfan Nurngain, Ahmad Mustangin Pendampingan Pendirian Madrasah Aliyah Nurul Qur’an Kaliwiro Kabupaten Wonosobo

## Pendampingan Pendirian Madrasah Aliyah Nurul Qur’an Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
1)* Robingun Suyud El Syam, 2) Ngatoillah Linnaja, 3) Alfan Nurngain, 3) Akhmad Mustangin *1,2,3) Universitas Sains Al-Qur’an, Indonesia Email: 1 robyelsyam@unsiq.ac.id *, 2 linnaja@unsiq.ac.id , 3 alfan@unsiq.ac.id ,
4 akhmadmustangin@unsiq.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci: Pendampingan Pendirian Madrasah Aliyah Madrasah  merupakan  salah  satu  pilar  dari  pendidikan  Islam  sejak  masa kekhalifahan Bani Saljuk yang melahirkan generasi emas para ilmuwan Islam, maka perlu menghadirkan spirit tersebut dalam bentuk madrasah baru. Dengan mematuhi  regulasi  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor 1385  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Pendirian  Madrasah  yang diselenggarakan  oleh  masyarakat,  pendampingan  sekolah  baru  dengan membantu  pihak  penyelanggara  Madrasah  Aliyah  Nurul  Qur’an  Kaliwiro mempersiapkan  syarat-syarat  terkait  ijin  operasional  sekolah  baru,  sampai dengan  memperoleh  ijin  opersiaonal  tersebut.  Dengan  terpenuhinya persyaratan  administratif,  persyaratan  teknis,  persyaratan  kelayakan, mengikuti  prosedur  pendirian  madrasah,  dan  memahami  masa  berlaku  ijin operasional, maka ijin operasional berhasil ditetapkan.

## A B S T R A C T
Keywords: Accompaniment Establishment Madrasah Aliyah Madrasah  are  one  of  the  pillars  of  Islamic  education  since  the  time  of  the Seljuq caliphate which gave birth to a golden generation of Islamic scientists, so  it  is  necessary  to  present  this  spirit  in  the  form  of  new  madrasah.  By complying  with  the  regulations  of  the  Director  General  of  Islamic  Education
Number  1385  of  2014  concerning  Technical  Instructions  for  Establishing Madrasah organized by the community, mentoring new schools by helping the organizers  of  Madrasah  Aliyah  Nurul  Qur'an  Kaliwiro  prepare  requirements related  to  new  school  operational  permits,  until  obtaining  permits  the operational.  With  the  fulfillment  of  administrative  requirements,  technical requirements,  eligibility  requirements,  following  the  procedures  for establishing  a  madrasah,  and  understanding  the  validity  period  of  the operational permit, the operational permit has been successfully established.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                         e-ISSN : 2745 4053 Vol.2 No.1, September 2021, pp 44-52

## I. PENDAHULUAN
Madrasah sebagai salah satu pilar dari pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan yang  sudah  dikenal  sejak  tahun  1065-1067  di  Baghdad  yang  didirikan  oleh  Nizam  al-Mulk seorang perdana menteri pada masa kekhalifahan Bani Saljuk, melahirkan generasi emas para ilmuwan  Islam(Hitti,  2013).  Oleh  karena  itu  madrasah  ini  dikenal  dengan  sebutan  madrasah Nizamiyah.  Menurut  al-Jumbulati,  sebelum  abad  ke-10  sudah  ada  madrasah  yang  didirikan yaitu madrasah al-Baihaqiyah di kota Naisabur(Al-Jumbulati et al., 2002).
Di  Indonesia,  permulaan  munculnya  madrasah  baru  terjadi  sekitar  awal  abad  ke-20. Meski  demikian,  latar  belakang  berdirinya  madrasah  tidak  lepas  dari  dua  faktor,  yaitu; semangat  pembaharuan  Islam  yang  berasal  dari  Islam  pusat  (Timur  Tengah)  dan  merupakan respon  pendidikan  terhadap  kebijakan  pemerintah  Hindia  Belanda  yang  mendirikan  serta mengembangkan sekolah umum tanpa memasukan pelajaran agama (Chairiyah, 2021).
Fakta  empirik  berbagai  lembaga  pendidikan  seperti  madarsah  merupakan  subkultur (sistem  nilai)  yang  memberikan  muatan  nilai  spiritual  dan  moral  pada  setiap  perilaku masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan:  pendidikan,  budaya,  ekonomi,  sosial,  kenegaraan,  dan lain-lain. Pada perkembangannya madrasah merupakan khazanah peradaban di Indonesia yang telah ada sejak zaman penjajahan belanda merupakan solusi briliant para ulama saat itu untuk mendidik  masyarkat,  dimana  orang  pribumi tidak  bisa  sekolah formal.  tidak  pernah  berubah, yaitu memberikan muatan nilai spiritual dan moral
’Hal ini berusaha di tangkap oleh Yayasan Nurul Qur’an Kaliwiro, memberikan layanan pendidikan  alternatif  dengan  menghidupkan  lagi  semangat  madrasah,  dengan  mengakomodir pendidikan  formal  berbasis  nilai-nilai  pesantren  sehingga  spirit  kebangkitan  madrasah  terasa pada  setiap  perilaku  masyarakat  sehari-hari,  baik  dalam  kegiatan  sosial,  ekonomi  maupun kenegaraan.
Tentunya,  kehadiran  negara  pada  urusan  keagamaan,  harus  memperoleh  legalitas,  baik untuk membimbing, memfasilitasi maupun mengevaluasi, agar bertindak benar, dan terhindar dari  kesalahan-  kesalahan  substantif  serta  administratif.  Begitu  juga  para  pengelola,  agar mereka mengarahkan mengikuti aturan formal yang telah ditetapkan negara sehingga ada relasi timbal balik dari keduanya.
Pendampingan  kepada  Yayasan  Pondok  Pesantren  Nurul  Qur’an  Kaliwiro  ini  hadir dalam rangka mengawal kegiatan pendirian sekolah baru dibawah naungan kementerian agama dengan rencana nama  Madrasah  Aliyah  Nurul  Qur’an  Kaliwiro.  Sebagai lembaga  yang  baru pertama  mendirikan  pendidikan  formal,  pastilah  banyak  hal  yang  belum  diketahui,  maka kegiatan  pendampingan  kepada  masyarakat  ini  akan  berusaha  membantu  persiapan adminsistratif  bagi  legalitas  pendidikan  formal.  Selain  itu,  menghubungkan  antara  pihak Yayasan  dengan  pihak  dinas  terkait,  yakni  kementerian  Agama  kabupaten  Wonosobo  selaku pihak yang memiliki tupoksi pendirian Madrasah Aliyah.

## II. MASALAH
Yayasan  Pondok  Pesantren  Nurul  Qur’an  Kaliwiro  ini  hadir  dalam  rangka  mengawal kegiatan  pendirian  sekolah  baru  dibawah  naungan  kementerian  agama  dengan  rencana  nama Madrasah  Aliyah  Nurul  Qur’an  Kaliwiro  sebagai  lembaga  yang  baru  pertama  mendirikan pendidikan  formal,  pastilah  banyak  hal  yang  belum  diketahui  dalam  persiapan  administratif bagi  legalitas  pendidikan  formal,  maka  kegiatan  pendampingan  kepada  masyarakat  ini  akan berusaha  membantu  persiapan  administratif  serta  menghubungkan  antara  pihak  Yayasan dengan  pihak  dinas  terkait,  yakni  kementerian  Agama  kabupaten  Wonososbo  selaku  pihak yang memiliki tupoksi pendirian Madrasah Aliyah.

## III. METODE
Dalam  rangka mendampingi  sekolah  baru  maka  tim  PKM  mendasarkan  kepada  regulasi aturan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pihak  berwenang.  Dalam  masalah  ini  mengacu  kepada
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                         e-ISSN : 2745 4053 Vol.2 No.1, September 2021, pp 44-52
Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  1385  Tahun  2014  tentang  Petunjuk Teknis  Pendirian  Madrasah  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat,  dimana  pengusulan pendirian  madrasah  baru  oleh  Yayasan  Nurul  Qur’an  Wonosobo  perlu  memperhatikan beberapa hal dibawah ini(Kementerian Agama RI, 2014):

## Tabel .1 Strategi Pendampingan Pendirian Madrasah Aliyah Nurul Qur’an Kaliwiro
No Tahapan Kegiatan 1. Strategi 1 Pendampingan Persyaratan Administratif 2. Strategi 2 Pendampingan Persyaratan Teknis 3. Strategi 3 Pendampingan Persyaratan Kelayakan 4. Strategi 4 Pendampingan Prosedur Pendirian Madrasah 5. Strategi 5 Pendampingan Masa Berlaku Izin Sumber(Kementerian Agama RI, 2014)

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Pendirian Madrasah Aliyah Nurul Qur’an Kaliwiro
Yayasan Nurul Qur'an Kaliwiro berada di lalan. Raya Prembun No.27, Kaliworo, Kaliwiro, Kabupaten  Wonosobo,  Jawa  Tengah  56364.  Yayasan  ini  akan  mendirikan  madrasah berkualitas dengan program unggulan tahfizhul qur'an dengan Visi, menjadi madrasah terbaik yang  meneladani  salafus  shalih  dan  melahirkan  generasi  yang  lurus  akidahnya.  Misi, menyelenggarakan  model  pendidikan  yang  berkualitas  yang  menggabungkan  ilmu  syar'i  dan ilmu pengetahuan umum dengan bobot yang berimbang, mewujudkan pembentukkan karakter ummt yang aktif mempelajari dan mengamalkan Al Qur'an dan As Sunnah yang dipahami oleh para  sahabat  ke  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  meningkatkan  keimanan,  pengetahuan  dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan.
Berdasarkan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  1385  Tahun  2014 tentang  Petunjuk  Teknis  Pendirian  Madrasah  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat,  terkait pengusulan pendirian madrasah baru perlu memperhatikan beberapa hal dibawah ini  : 1. Persyaratan Administratif
Persyaratan  Administatif  setidaknya  meliputi  empat  hal  yakni:  (1)  Penyelenggara pendidikan  merupakan  organisasi  berbadan  hukum;  (2)  Memiliki  struktur  organisasi, Anggaran  Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)  dan  pengurus;  (3)  Mendapat rekomendasi  dari  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  ;  (4)  Memiliki  kesanggupan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pendidikan  paling  sedikit  sampai  1  (satu)  tahun  pelajaran berikutnya.
2. Persyaratan Teknis
Dalam  pemenuhan  persyaratan  teknis  meliputi  penyiapan  hal-hal  sebagai  berikut:  (1) Dokumen Kurikulum sebanyak 1 set, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan;  (2)  Rencana  Pengembangan  sebanyak  1  set,  meliputi  dokumen  rencana  induk pengembangan  madrasah;  (3)  Jumlah  dan  prosentase  kualifikasi  pendidik  dan  tenaga kependidikan; (4) Sarana Prasarana (Kementerian Agama RI, 2014).
3. Persyaratan Kelayakan
Terkait dengan pemenuhan persyaratan kealayakan sebagai berikut: (1) Tata Ruang, lokasi pendirian madrasah harus memenuhi standar: keamanan, kebersihan, kesehatan dan keindahan, Kemudahan akses, serta kualitas struktur bangunan; (2) Geografis, lokasi pendirian madrasah harus  :  aman  bencana  (banjir,  longsor  dan  bencana  lainnya),  serta  ramah  lingkungan;  (3) Ekologis,  lokasi  pendirian  madrasah  tidak  boleh  berada  :  di  daerah  resapan  air,  di  hutan lindung,  serta  lokasi  yang  menggangu  ekologi  lingkungan  lainnya;  (4)  Prospek  Pendaftar  : Untuk  RA  minimal  ≥  15  siswa,  Untuk  MI  minimal  ≥  28  siswa,  Untuk  MTs  minimal  ≥  32
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                         e-ISSN : 2745 4053 Vol.2 No.1, September 2021, pp 44-52
siswa,  Untuk  MA  minimal  ≥  32  siswa,  Untuk  MAK  minimal  ≥  32  siswa;  (5)  Sosial  dan Budaya : keberadaan madrasah yang akan didirikan tidak mendapat resistensi dari masyarakat sekitarnya; (6) Demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal : Jumlah anak usia sekolah di lokasi pendirian madrasah dalam radius 6 km masih mencukupi untuk ditampung dalam sebuah satuan pendidikan.
4. Prosedur Pendirian Madrasah
Organisasi  berbadan  hukum  selaku  organisasi  calon  penyelenggara  mengajukan  proposal pendirian  madrasah  (Waktu  penyampaian  proposal  adalah  bulan  Januari  –  April  pada  tahun berjalan) dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
Persyaratan  Administratif,  dalam  hal  ini  berupa:  (a)  Fotokopi  sah  akte  notaris  organisasi berbadan  hukum  berbentuk  yayasan  atau  perkumpulan  atau  organisasi  berbadan  hukum lainnya yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atau pejabat lain  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  (b)  Fotokopi  sah  surat  keputusan pengurus  organisasi  calon  penyelenggara  tentang  struktur  organisasi  dan  susunan  pengurus dilengkapi  dengan  fotocopi  KTP  masing-masing;  (c)  Fotokopi  sah  dokumen  anggaran dasar/anggaran  rumah  tangga  (AD/ART)  dari  organisasi  calon  penyelenggara;  (d)  Fotokopi sah surat keputusan pengurus organisasi calon penyelenggara tentang struktur manajemen dan personalia madrasah yang akan didirikan; (e) Surat pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit untuk 1 (satu) tahun berikutnya (bermaterai 6000).
Persyaratan  Teknis,  dalam  hal  ini  berupa  :  (a)  Dokumen  kurikulum  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;  (b)  Dokumen  rencana  induk pengembangan madrasah; (c) Daftar calon guru yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon  guru  dan  fotokopi  sah  ijazah  terakhir  calon  guru;  (d)  Fotokopi  sah  surat  keputusan tentang  pengangkatan  calon  kepala  madrasah  yang  dilengkapi  dengan  daftar  riwayat  hidup calon  kepala madrasah  dan  fotokopi ijazah terakhir  calon  kepala madrasah;   (e) Daftar calon tenaga  kependidikan  madrasah  yang  dilengkapi  dengan  daftar  riwayat  hidup  calon  tenaga kependidikan madrasah dan fotokopi sah ijazah terakhir calon tenaga kependidikan madrasah; (f) Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki; (g) Gambar / foto sarana prasarana pendidikan  yang  dimiliki;  (h0  Fotokopi  sah  sertifikat  kepemilikan  tanah/lahan  atas  nama organisasi berbadan hukum.
Persyaratan Kelayakan, dalam hal ini berupa : Dokumen studi kelayakan yang meliputi : aspek tata ruang, geografis, ekologis, prospek pendaftar, sosial dan budaya dan demografi anak usia sekolah dengan ketersedian lembaga pendidikan formal.
Adapun  Format  Surat  Pengantar  Proposal  Pendirian  Madrasah,  Form  pelengkap  lainnya dapat dilihat contohnya di Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Pendirian  Madrasah  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat (Kementerian  Agama  RI, 2014).  Proposal  pendirian madrasah  Aliyah  kemudian  disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo.
5. Masa Berlaku Izin
Izin  pendirian  madrasah  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  sepanjang  madrasah  yang bersangkutan  memenuhi  persyaratan  dan  ketentuan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  tentang  penyelenggaraan  pendidikan.  Izin  pendirian  madrasah  akan dievaluasi setelah jangka waktu 4 (empat) tahun bagi Madrasah Aliyah terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah diberikan izin pendirian madrasah. Untuk itu Madrasah Aliyah Nurul
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                         e-ISSN : 2745 4053 Vol.2 No.1, September 2021, pp 44-52
Qur’an  mempersiapkan  administrasi  yang  dipersyaratkan  sebagai  lembaga  baru,  yakni membuat akun Emis dan data profil Madrasah agar ijin operasional tersebut aman.

## Gambar Madrasah Aliyah Nurul Qur’an Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Sumber (Yayasan Nurul Qur’an Kaliwiro, 2021)
4.2. Pendampingan Pendirian Madrasah Aliyah Nurul Qur’an Kaliwiro
Pendampingan  dilakukan  terhadap  Yayasan  Pondok  Pesantren  Nurul  Qur’an  dalam rangka  menyiapkan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh  kementerian  Agama.  Pendirian madrasah  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat  harus  memenuhi  persyaratan  administratif, persyaratan  teknis,  dan  persyaratan  kelayakan  pendirian  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Itjen Kemenag, 2013).
Dalam  rangka  memberikan  pengaturan  lebih  detail  tentang  persyaratan  pendirian madrasah  tersebut,  Peraturan  Menteri  tersebut  mengamanatkan  Direktur  Jenderal  Pendidikan Islam  untuk  menyusun  Petunjuk  Teknis  Persyaratan  Pendirian  Madrasah  yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan dilandasi oleh pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut (Direktorat Pendidikan Madrasah, 2021):
Pertama,  akses  pendidikan  yang  bermutu  merupakan  hak  fundamental  setiap  warga negara  yang tidak  dibatasi oleh  status  sosial,  status  ekonomi,  suku, etnis,  agama,  dan  gender sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Pasal  5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini sejalan  dengan  komitmen  global  melalui  UNESCO  dalam  upaya  peningkatan  pemerataan akses  pendidikan  yang  bermutu  melalui  program  "Pendidikan  untuk  Semua"  ( Education  for All ).
Kedua,  peningkatan  dan  penjaminan  mutu  pendidikan  nasional  menjadi  agenda  dan prioritas  pemerintah  dalam  upaya  membangun  Indonesia  yang  "sejahtera,  demokratis,  dan berkeadilan"  sesuai  dengan  visi  RPJMN  2010-2014  dan  RPJPN  2005-2025  yang memfokuskan  pada  program  pembangunan  SDM  bangsa  Indonesia  dalam  bidang pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi dalam mencapai target pembangunan nasional.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                         e-ISSN : 2745 4053 Vol.2 No.1, September 2021, pp 44-52
Ketiga, kebijakan teknis peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan nasional mengacu pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan dalam tiga program terintegrasi, yaitu evaluasi, akreditasi,  dan  sertifikasi.  Akreditasi  merupakan  salah  satu  program  atau  kebijakan  yang digunakan sebagai strategi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan nasional. Akreditasi juga merupakan sebuah "mantra" baru yang digunakan sebagai salah satu instrumen penilaian kelayakan  satuan  pendidikan  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  dengan  mengacu  pada  8 (delapan)  SNP,  yaitu  (i)  standar  isi,  (ii)  standar  kompetensi  lulusan,  (iii)  standar  proses,  (iv) standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  (v)  standar  sarana  dan  prasarana,  (vi)  standar pengelolaan, (vii) standar penilaian, dan (viii) standar pembiayaan.
Keempat, sejalan dengan pemikiran tersebut, dalam upaya meningkatkan akses pendidikan madrasah  yang  bermutu,  maka  perlu  kebijakan  strategis  untuk  menjamin  bahwa  layanan pendidikan  madrasah  telah  memenuhi  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  penyelenggaraan pendidikan  nasional  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  23  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan  di Kabupaten/Kota.  Dalam  konteks  ini,  pemberian  izin  pendirian  madrasah  merupakan  pintu masuk yang strategis untuk menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan madrasah.
Atas  dasar  pemikiran  tersebut,  kebijakan  dan  peraturan  tentang  persyaratan  dan  prosedur pendirian  madrasah  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat  perlu  diatur  secara  lebih  baik dengan mengedepankan pada aspek kualitas pemenuhan SPM.
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis  Pendirian  Madrasah  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat,  terkait  pengusulan pendirian madrasah baru perlu memperhatikan beberapa hal dibawah ini  :
1. Persyaratan Administratif
Persyaratan  Administatif  setidaknya  meliputi  empat  hal  yakni:  (1)  Penyelenggara pendidikan  merupakan  organisasi  berbadan  hukum;  (2)  Memiliki  struktur  organisasi, Anggaran  Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)  dan  pengurus;  (3)  Mendapat rekomendasi  dari  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  ;  (4)  Memiliki  kesanggupan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pendidikan  paling  sedikit  sampai  1  (satu)  tahun  pelajaran berikutnya.
2. Persyaratan Teknis
Dalam  pemenuhan  persyaratan  teknis  meliputi  penyiapan  hal-hal  sebagai  berikut:  (1) Dokumen Kurikulum sebanyak 1 set, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan;  (2)  Rencana  Pengembangan  sebanyak  1  set,  meliputi  dokumen  rencana  induk pengembangan  madrasah;  (3)  Jumlah  dan  prosentase  kualifikasi  pendidik  dan  tenaga kependidikan; (4) Sarana Prasarana (Kementerian Agama RI, 2014).
3. Persyaratan Kelayakan
Terkait dengan pemenuhan persyaratan kealayakan sebagai berikut: (1) Tata Ruang, lokasi pendirian madrasah harus memenuhi standar: keamanan, kebersihan, kesehatan dan keindahan, Kemudahan akses, serta kualitas struktur bangunan; (2) Geografis, lokasi pendirian madrasah harus  :  aman  bencana  (banjir,  longsor  dan  bencana  lainnya),  serta  ramah  lingkungan;  (3) Ekologis,  lokasi  pendirian  madrasah  tidak  boleh  berada  :  di  daerah  resapan  air,  di  hutan lindung,  serta  lokasi  yang  menggangu  ekologi  lingkungan  lainnya;  (4)  Prospek  Pendaftar  : Untuk  RA  minimal  ≥  15  siswa,  Untuk  MI  minimal  ≥  28  siswa,  Untuk  MTs  minimal  ≥  32 siswa,  Untuk  MA  minimal  ≥  32  siswa,  Untuk  MAK  minimal  ≥  32  siswa;  (5)  Sosial  dan Budaya : keberadaan madrasah yang akan didirikan tidak mendapat resistensi dari masyarakat sekitarnya; (6) Demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal :
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                         e-ISSN : 2745 4053 Vol.2 No.1, September 2021, pp 44-52
Jumlah anak usia sekolah di lokasi pendirian madrasah dalam radius 6 km masih mencukupi untuk ditampung dalam sebuah satuan pendidikan.
4. Prosedur Pendirian Madrasah
Organisasi berbadan hukum selaku organisasi calon penyelenggara dalam hal ini Yayasan Pondok  Pesantren  Nurul  Qur’an  Kaliwiro,  mengajukan  proposal  pendirian  madrasah  pada bulan Januari 2021 dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut (BSE, 2021):
Persyaratan  Administratif,  dalam  hal  ini  berupa:  (a)  Fotokopi  sah  akte  notaris  organisasi berbadan  hukum  berbentuk  yayasan  atau  perkumpulan  atau  organisasi  berbadan  hukum lainnya yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atau pejabat lain  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  (b)  Fotokopi  sah  surat  keputusan pengurus  organisasi  calon  penyelenggara  tentang  struktur  organisasi  dan  susunan  pengurus dilengkapi  dengan  fotocopi  KTP  masing-masing;  (c)  Fotokopi  sah  dokumen  anggaran dasar/anggaran  rumah  tangga  (AD/ART)  dari  organisasi  calon  penyelenggara;  (d)  Fotokopi sah surat keputusan pengurus organisasi calon penyelenggara tentang struktur manajemen dan personalia madrasah yang akan didirikan; (e) Surat pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit untuk 1 (satu) tahun berikutnya (bermaterai 6000).
Persyaratan  Teknis,  dalam  hal  ini  berupa  :  (a)  Dokumen  kurikulum  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;  (b)  Dokumen  rencana  induk pengembangan madrasah; (c) Daftar calon guru yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon  guru  dan  fotokopi  sah  ijazah  terakhir  calon  guru;  (d)  Fotokopi  sah  surat  keputusan tentang  pengangkatan  calon  kepala  madrasah  yang  dilengkapi  dengan  daftar  riwayat  hidup calon  kepala madrasah  dan  fotokopi ijazah terakhir  calon  kepala madrasah;   (e) Daftar calon tenaga  kependidikan  madrasah  yang  dilengkapi  dengan  daftar  riwayat  hidup  calon  tenaga kependidikan madrasah dan fotokopi sah ijazah terakhir calon tenaga kependidikan madrasah; (f) Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki; (g) Gambar / foto sarana prasarana pendidikan  yang  dimiliki;  (h0  Fotokopi  sah  sertifikat  kepemilikan  tanah/lahan  atas  nama organisasi berbadan hukum.
Persyaratan Kelayakan, dalam hal ini berupa : Dokumen studi kelayakan yang meliputi : aspek tata ruang, geografis, ekologis, prospek pendaftar, sosial dan budaya dan demografi anak usia sekolah dengan ketersedian lembaga pendidikan formal.
Format  Surat  Pengantar  Proposal  Pendirian  Madrasah,  Form  pelengkap  lainnya  dapat dilihat contohnya di Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan  Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang  Petunjuk  Teknis  Pendirian  Madrasah  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat (Kementerian Agama RI, 2014). Secara alur, pendaftaran dilakukan secara online dan offline. Secara online madrasah baru mengisi form yang telah ditentukan, dan secara offline, proposal pendirian madrasah Aliyah kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten  Wonosobo  untuk  selanjutnya  disampaikan  kepada  kantor  wilayah  provinsi  jawa tengah,  selaku  pihak  yang  memiliki  wewenang  mengeluarkan  ijin  operasional  (Direktorat Pendidikan Madrasah, 2021).
5. Masa Berlaku Izin
Izin  pendirian  madrasah  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  sepanjang  madrasah  yang bersangkutan  memenuhi  persyaratan  dan  ketentuan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  tentang  penyelenggaraan  pendidikan.  Izin  pendirian  madrasah  akan dievaluasi setelah jangka waktu 4 (empat) tahun bagi Madrasah Aliyah terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah diberikan izin pendirian madrasah. Untuk itu Madrasah Aliyah Nurul Qur’an  mempersiapkan  administrasi  yang  dipersyaratkan  sebagai  lembaga  baru  (Madrasah, 2021),  seperti  membuat  akun  Emis  dan  data  profil  Madrasah  dan  yang  lain,  agar  ijin operasional tersebut aman.
Keberadaan  madrasah  sebagai  pendidikan  formal  bagian  dari  sistem  pendidikan  di Indonesia, setidaknya sudah membantu pembangunan sumber daya manusia pada bidang aspek
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                         e-ISSN : 2745 4053 Vol.2 No.1, September 2021, pp 44-52
pendidikan.  Secara  kualitatif,  prestasi  akademik  bidang  keagamaan  madrasah  lebih  unggul dibandingkan  dengan  sekolah  umum  pada  berbagai  jenjang  pendidikan.  Namun  prestasi akademik bidang mata pelajaran umum, madrasah belum sederajat dengan pendidikan umum (Rosyada,  2017).  Inilah  yang  menjadi  tantangan  bagi  sekolah  baru  Madarasah  Aliyah  Nurul Qur’an Kaliwiro.
Berbagai  solusi  agenda  terobosan  untuk  menciptakan  mutu  lembaga  madrasah  yang unggul  mesti  dilakukan.  Restrukturisasi  madrasah  yang  mendukung  reformasi  sistem, manajemen  dan  pembelajaran,  yang  digunakan  sesuai  dengan  konteks  berbasis  era  melenial. Dengan  tujuan  mengubah  administrasi,  pendidikan  berbasis  pada  keunggulan,  keunggulan tetap memperoleh persetujuan rakyat melalui persyaratan publik.
Sistem  penjaminan  mutu  sangat  penting  dalam  lembaga  pendidikan  karena  dapat menetukan  proses  pendidikan  apakah  telah  berlangsung  sebagaimana  seharusnya.  Dengan demikian  penyimpangan  yang  terjadi  pada  proses  dapat  dideteksi  sehingga  dapat  dievaluasi dan  diperbaiki  secara  berkesinambungan.  Jaminan  mutu  di  sekolah  dapat  memberikan  dua informasi, karena merupakan umpan balik bagi sekolah dan memberi jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberi perlayanan (Arifin, 2017).
Madrasah  harus memiliki  keunggulan   yang    berbeda    atau    khas    dapat   menjadi    daya tarik  lembaga  pendidikan.  Keunggulan  ini  harus  dikelola  dengan  baik  agar  dapat  menarik masyarakat  sekaligus  menjadi  salah  satu  tolak  ukur  kualitas pendidikan  yang  dimiliki sebuah    lembaga.  Program    Keagamaan    memiliki  bentuk    keunggulan    akademik    dengan menerapkan  penguatan  keagamaan, saintek,  penguatan  bahasa  asing  dan  penguasaan  kitab kuning.    Bentuk  manajemen    strategik    yang    digunakan    adalah    strategi    kerjasama    dan strategi bersaing (Mahmud & Suratman, 2020).
Dari  segi  kurikulum,  sebagai  madrasah  baru  perlu  adanya  model  dalam  pengembangan kurikulum misalnya mengadopsi kurikulum integritas, artinya perpaduan antara K-13 dengan kurikulum  pesantren.  Bentuk  pengembangan  kurikulum  mengimplementasikan  secara maksimal  K-13,  menerapkan  SKS,  memenuhi  Standar  Isi  dan  SKL.  Menerapkan  media ICT/TIK  sebagai  sarana  pembelajaran  dan  media  siswa  dalam  mengakses  pelajaran  secara online.  Dampak  dari  pengembangan  kurikulum,  paserta  didik  memiliki  keilmuan  integritas, IPTEK dan IMTAQ(Ansori, 2020).
Alternatif pengembangan lain misalnya dengan menggunakan terobosan memakai Sistem Kredit  Semester  (SKS).  Hasil  penelitian  (Hery  Juanda  Harahap,  2021),  menyimpulkan keunggulan  pelaksanaan  Sistem  Kredit  Semester  di  Madrasah  Aliyah  yakni:  1).  Siswa  dapat memilih beban belajar sendiri. 2). Siswa dapat mempersingkat masa studinya. 3). Siswa dapat mengembangkan  potensi  dirinya  sesuai  bakat,  minat,  dan  kemampuannya.  4).  Siswa  dapat meningkatkan kemandirian belajarnya.
Dengan  demikian,  tantangan  yang  mesti  menjadi  motivasi  bagi  pihak  penyelanggara Madrasah  Aliyah  Nurul  Qur’an  Kaliwiro  untuk  mengelola  madrasah  yang  unggul  guna menjawab  tantangan  tersebut.  Tentunya  pihak  penyelenggara  bisa  menjembatani  antara dikotomi  pendidikan  umum  dan  kegamaan,  mengingat  kondosi  madrasah  berada  dikomplek pondok pesantren. Potensi ini menjadi nilai tawar yang bisa menjawab tantangan masa depan menciptakan lulusan yang berkualitas dan berakhlak mulia.

## V. KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa pendampingan sekolah baru dengan membantu  pihak  penyelanggara  Madrasah  Aliyah  Nurul  Qur’an  Kaliwiro  mempersiapkan syarat-syarat terkait ijin operasional sekolah baru, sampai dengan memperoleh ijin opersiaonal tersebut.  Dengan  terpenuhinya  persyaratan  administratif,  persyaratan  teknis,  persyaratan kelayakan,  mengikuti  prosedur  pendirian  madrasah,  dan  memahami  masa  berlaku  ijin operasional,  maka  ijin  operasional  berhasil  ditetapkan.  Rekomendasi  yang  dapat  diberikan yaitu  dengan  ditetapkannya  Izin  pendirian  madrasah,  maka  secara  institusional  diberikan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                         e-ISSN : 2745 4053 Vol.2 No.1, September 2021, pp 44-52
kepercayaan  dan  mandat  oleh  masyarakat  untuk  melayani  kebutuhan  pendidikan  yang berkembang  dalam  masyarakat.  Kepercayaan  ini  memberikan  tantangan  tersendiri  bagi madrasah  karena  harus  berpacu  mewujudkan  pendidikan  bermutu  dan  perluasan  akses. Tantangan  perluasan  akses  dan peningkatan  mutu  pendidikan  tersebut  menghajatkan kepedulian dan partisipasi berbagai pihak, termasuk orang tua murid serta kekuatan-kekuatan lainnya  yang  ada  di  masyarakat.  Karena  itu,  untuk  mewujudkan  kepedulian  dan  partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak kementerian agama kabupaten Wonosobo yang  telah  proaktif  membina  sekolah  baru.  Terima  kasih  juga  dihaturkan  kepada  LP3M Universtas Sains Al-Qur’an yang telah membantu pelaksanaan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Jumbulati,  A.,  Arifin,  H.  M.,  &  At-Tuwaanisi,  A.  F.  (2002). Perbandingan  Pendidikan Islam . PT Rineka Cipta.
Ansori, M. (2020). Pengembangan Kurikulum Madrasah Di Pesantren. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 1 (1), 41–50.
Arifin, I. (2017). Strategi Kepala Sekolah Gapai Prestasi Juara UKS Nasional. Kasus TK Anak Saleh Malang. Malang: Aditya Media .
BSE. (2021). Ijin Operasional Pendirian RA & Madrasah .
Https://Ijopmadrasah.Kemenag.Go.Id/.
Chairiyah, Y. (2021). Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam , 2 (01), 49–60.
Direktorat  Pendidikan  Madrasah.  (2021). Alur  Perijinan  Pendirian  Madrasah .  Sistem Administrasi Madrasah. http://direktori.madrasah.kemenag.go.id/
Hery Juanda Harahap. (2021). Keunggulan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru . UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
Hitti, P. K. (2013). History of the Arabs (Cecep Lukman Hakim and Dedi Slamet Riyadi (ed.)). Jakarta:Serambi Ilmu Semesta.
Itjen  Kemenag.  (2013). Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  90  Tahun  2013  Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah . Http://Itjen.Kemenag.Go.Id.
http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/
Kementerian  Agama  RI.  (2014). Keputusan  Direktur  Jenderal  Petunjuk  Teknis  Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat . Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. https://drive.google.com/file/d/1eg_IhlSrbliY_1gNMOWSjIb9rN3M78_X/view
Madrasah, I. (2021). Standar Dokumen Administrasi Madrasah . Https://Www.Intelmadrasah.Com/.
Mahmud, M. E., & Suratman, S. (2020). Manajemen Strategik Keunggulan Madrasah Aliyah Negeri di Kalimantan Timur. FENOMENA , 183–196. Rosyada,  D.  (2017). Madrasah  dan  Profesionalisme Guru  dalam  Arus  Dinamika  Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah . Kencana. Yayasan Nurul Qur’an Kaliwiro. (2021). Dokumentasi MA Nurul Qur’an .