## PENGELOLAAN SEKTOR PERIKANAN TANGKAP MENURUT EKONOMI ISLAM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Angga Prasetya Anugrah 1* , Ida Busneti 2
1 PT. Visi Globalindo Data Utama Jl. Layur No.17, Pulo Gadung, Jakarta 13220, Indonesia
2 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia *Coressponding Author Email: anggaprasetya012@gmail.com
ABSTRACT Purpose : This  study  aims  to  analyze  the  condition  of  capture  fisheries  in Indonesia,  the  role  of  government  in  the  management  of  capture fisheries,  as  well  as  the  Islamic  view  of  capture  management  in Indonesia Design/Methodology/ Approach : The  method  used  is  descriptive  analysis  with  a  literature  study approach  with  variables  consisting  of  capture  fisheries,  government policies,  management,  sustainable  development,  and  Islamic perspectives. Findings : The results of this study are that the capture fisheries environment in Indonesia  is  in  critical  condition,  but  the  potential  of  Indonesian fisheries  is  still  quite  large.  The  role  of  the  government  in  fishing management is to crack down on fisheries IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated), prohibiting the use of fishing gear that damage the environment,  and  setting  limits  on  catch  size  for  certain  marine species.  In  an  Islamic  perspective,  the  government  in  managing fisheries resources is in accordance with Islamic teachings, due to the prohibition  of  exploitative  actions,  damaging  the  environment,  and managing the environment so that it is renewable and sustainable. Keywords : Capture fisheries management, government policy, sustainable development, Islamic perspective JEL Classification
:  Q01, Q22, Q28

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  alam  merupakan  segala  sesuatu  yang  terdapat  di  alam  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  penunjang  kehidupan  manusia.  Terdapat  perbedaan  pengertian antara  sumber  daya  alam  dan  barang  sumber  daya,  apabila  sumber  daya  alam  adalah semua yang ada di atas bumi, sedangkan barang sumber daya adalah sumber daya alam yang  sudah  diambil  dari  dalam  atau  atas  bumi  dan  siap  digunakan  dan mengkombinasikan dengan sumber daya lain yang dapat menghasilkan barang yang siap digunakan bagi manusia.
Media Ekonomi Vol. 26 No. 1 April 2018 : 11-24
DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v26i1.5147 ISSN : 0853-3970 (print) Submission date: 01 Agustus 2019 Accepted date:13 Agustus 2019
Sumber  daya  alam  terdiri  dari  beberapa  klasifikasi,  diantaranya  adalah  berdasarkan pembentukan  dan  kelestariaannya  yaitu  sumber  daya  alam  yang  dapat  diperbaharui ( renewable  resources )  dan  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  diperbaharui ( unrenewable resources ). Renewable resources merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk  kembali  oleh  alam  melalui  siklus  yang  relatif  cepat.  Sedangkan unrenewable resources merupakan  sumber  daya  alam  yang  memiliki  jumlah  sangat  terbatas dikarenakan dalam proses pembentukan memerlukan waktu sangat lama.
Sumber daya alam yang termasuk dalam renewable resources yaitu tanah, air, dan udara. Sedangkan sumber daya alam yang termasuk dalam unrenewable resources adalah bahan bakar  fosil  dan  gas alam.  Sumber  daya  alam  tidak  hanya  berada  di  daratan  saja,  namun terdapat  sumber  daya  alam  yang  berada  di  wilayah  perairan  atau  lautan.  Sumber  daya alam  di  perairan  memiliki  cadangan  yang  cukup  besar  dibandingkan  yang  berada  di daratan,  dikarenakan  sulitnya  eksplorasi  serta  eksploitasi  sumber  daya  yang  berada  di perairan.
Indonesia merupakan negara maritim, dikarenakan 2/3 luas wilayah Indonesia merupakan lautan.  Total  luas  lautan  sebesar  5,8  juta  km2  menyimpan  kekayaan  sumber  daya  laut. Diantaranya  merupakan  9,1  miliar  barel  cadangan  minyak  bumi  Indonesia  berada  di lautan, kemudian keanekaragaman biota laut di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai Marine  Mega-Biodiversity (KKP,  2014).  Hal  tersebut  dikarenakan  sekitar  8500  spesies ikan yang merupakan 37% dari seluruh spesies ikan yang ada di dunia berada di perairan Indonesia, kemudian sekitar 555 spesies rumput laut dan 955 biota terumbu karang juga tumbuh di perairan Indonesia.
Potensi kekayaan maritim di Indonesia mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terutama sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti  perikanan  serta  budidaya  tanaman  laut.  Kontribusi  pengolahan  terhadap  PDB Indonesia  pada  tahun  2012-2016  mencapai  angka  20%.  Kemudian  pada  Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berada pada peringkat kedua, dimana nilai kontribusi terhadap PDB  sebesar  13%.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  sumber  daya  alam Indonesia masih rendah.
Berdasarkan  gambar  1,  lapangan  usaha  pada  pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan  di dominasi  pada  pertanian,  peternakan,  perburuan,  dan  jasa  pertanian.  Dimana  sekitar  ¾ pertanian  berperan  besar.  Kemudian  diikuti  perikanan  dan  terakhir  pada  kehutanan  dan penebangan  kayu.  Tingginya  pertanian  dan  peternakan  dikarenakan  masih  banyaknya lahan pertanian yang produktif, terutama tanaman pangan serta tanaman perkebunan. Jasa peternakan cukup besar dikarenakan tingginya permintaan akan pangan di peternakan.
Sektor  perikanan  dimana  merupakan  potensi  terbesar,  hanya  mampu  memberikan kontribusi  sekitar  18%  pada  tahun  2012-2016.  Kontribusi  terbesar  merupakan  pertanian dan peternakan dengan rata rata 78%. Hal tersebut tidak relevan, dikarenakan Indonesia sebagai Marine Mega-Biodiversity namun hanya memberikan kontribusi yang sedikit.
Perikanan laut di Indonesia, terutama perikanan tangkap memiliki nilai yang cukup besar. Nilai  sumber  daya  perikanan  tangkap  di  lautan  Indonesia  mencapai  6,5  juta  ton/  tahun
Pengelolaan Sektor Perikanan Tangkap Menurut Ekonomi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan
(KKP,  2015).  Namun,  pada  saat  ini  yang  mampu  dimanfaatkan  sekitar  20%  dari  total potensi  yang  dapat  diambil.  Beberapa  permasalahan  yang  menyebabkan  kecilnya kontribusi  diantaranya  adalah  kerusakan  ekosistem,  penangkapan  illegal,  kurangnya infrastruktur  yang  memadai  dalam  pemasaran  ikan,  serta  penangkapan  berlebih  yang mengakibatkan berkurangnya jumlah ikan yang berada di perairan.
Sumber: Badan Pusat Statistik. Pendapatan Nasional Indonesia 2012-2016. 2017

## Gambar 1
Persentase PDB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Faktor  permasalahan  yang  menyebabkan  kecilnya  kontribusi  perikanan  yang  utama adalah  kerusakan  ekosistem.  Rusaknya  ekosistem  dikarenakan  penggunaan  alat  tangkap yang  berbahaya  serta  bom  ikan  yang  menyebabkan  rusaknya  terumbu  karang,  yang merupakan  lingkungan  bagi  ikan  laut.  Rusaknya  ekosistem  disebabkan  juga  oleh perubahan iklim  yang  akhirnya  mengganggu  stabilitas  ekosistem  bawah laut. Kemudian limbah  yang  tidak  dikelola  dengan  baik,  sehingga  racun  serta  limbah  yang  tidak  dapat terurai mengakibatkan banyak tumbuhan serta ikan mati.
Faktor  yang  menyebabkan  kontribusi  selanjutnya  adalah  infrastruktur  yang  kurang memadai  diantaranya  adalah  kurang  efektif  adanya  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI)  yang menjadi  tempat  transaksi  nelayan  dengan  pembeli.  Fungsi  TPI  saat  ini  kurang dimaksimalkan  sebagai  tempat  transaksi  antara  nelayan  dengan  pembeli.  Nelayan cenderung  menjual  hasil  tangkapan  ikan  kepada  para  tengkulak  dengan  harga  yang rendah.
Permasalahan  berikutnya  pada    sector  perikanan  adalah  adanya  aktivitas  penangkapan ikan secara illegal semakin banyak dilakukan oleh   nelayan asing yang menangkap ikan di  wilayah  perairan  Indonesia,  sehingga  berakibat  semakin    berkurangnya  sumber  daya ikan,  namun  dilain  pihak    lemahnya  pengawasan  keamanan  di  wilayah  laut  (Jaelani  & Udiyo,  2014).  Masalah  terakhir  yaitu  penangkapan  berlebih  ( overexploited ),  merupakan berkurangnya  jumlah  ikan  dikarenakan  tidak  seimbangnya  antara  penangkapan  berlebih dengan reproduksi ikan, sehingga berakibat pada jumlah ikan di wilayah tersebut menjadi terbatas.
Peran  pemerintah  dalam  menjaga  kelestarian  ekosistem  kelautan,  terutama  perikanan sangat  dibutuhkan.  Kerusakan  ekosistem  laut  saat  ini  sudah  dalam  tahap  yang mengkhawatirkan.  Sehingga  pemerintah  harus  bertindak  tegas  terutama  terhadap
masyarakat  yang  mengeksploitasi  hasil  laut.  Seperti  pengawasan  yang  ketat  di  wilayah perairan  Indonesia  dan  ketegasan  terhadap  kapal  asing  yang  melakukan  penangkapan ikan di wilayah Indonesia.
Islam memandang bahwa penciptaan alam beserta isinya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan  manusia,  hal  tersebut  terdapat  dalam  Q.S  Al-Jathiyah  (45:13).  Manusia sebagai  khalifah  di  bumi  yang  membutuhkan  sumber daya  alam,  harus  dapat  mengelola dan  memanfaatkan  alam  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  aturan  Allah  SWT.  Aturan dalam  mengelola  alam  oleh  manusia  sebenarnya  dibatasi  dengan  perintah  untuk  tidak berbuat  kerusakan,  serakah,  menyia-nyiakannya,  tidak  mengeksploitasi,  dan  tidak mubadzir. Islam sangat melarang pengelolaan serta pemanfaatan alam secara eksploitasi dan merusak alam, aturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Q.S. Al-A’raf (7:31) dan Q.S Al-Isra’ (17:27).
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan  perikanan  tangkap  dan  studi  tentang  pandangan  Islam  dalam  pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Statistik deskriptif adalah  suatu  cara  atau  ilmu  yang  merupakan  kumpulan  dari  aturan-aturan  tentang pengumpulan, pengolahan, penaksiran, dan penarikan kesimpulan dari data statistik yang berupa  angka-angka  kuantitatif  dan  kualitatif  (Rasyad,  2003).  Menurut  (Somantri  & Muhidin,  2006)  bahwa  statistik  deskriptif  merupakan  metode  mengenai  cara-cara pengumpulan  data,  penyederhanaan  angka  atas  data  yang  diperoleh,  serta  melakukan pengukuran  pemusatan  dan  penyebaran  data  untuk  memperoleh  informasi  yang  lebih menarik, berguna, dan mudah dipahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Perikanan Tangkap di Perairan Indonesia
Kondisi  lingkungan  perikanan  tangkap  di  perairan  Indonesia  saat  ini  dalam  krisis. Rusaknya  terumbu  karang  serta  hutan  mangrove  yang  semakin  sedikit  menjadikan kondisi ikan tangkap menjadi terancam. KKP (2015) menyebutkan pada tahun 2015 total terumbu  karang  yang  tersebar  di  Indonesia  sebesar  2.517.858  Ha.  Dengan  kondisi terumbu karang Sangat baik (kondisi karang hidup 75-100%) seluas 133.338 Ha, terumbu karang dengan kondisi baik (kondisi karang hidup 50-74%) seluas 684.466 Ha, terumbu karang  dengan  kondisi  cukup  (kondisi  karang  hidup  25-49%)  seluas  937.808  Ha,  dan terumbu karang dengan kondisi kurang (kondisi karang hidup 0-24%) seluas 765.234 Ha. Data tersebut menunjukkan bahwa, kondisi terumbu karang saat ini dalam kondisi krisis. Dikarenakan kondisi terumbu karang di Indonesia saat ini dalam kondisi yang tidak baik sebesar 65% dari total terumbu karang di Indonesia.
Terumbu  karang  tersebar  di  seluruh  wilayah  pesisir  dan  lautan  Indonesia.  (Darsono, 1999)  menyatakan  bahwa karang  di  Indonesia  memiliki  beberapa  ragam.  Yaitu terumbu karang  tepi  ( fringing  reefs) ,  terumbu  karang  penghalang  ( barrier  reef ),  terumbu  karang
cincin ( atoll ), dan terumbu karang tambalan ( patch reefs ). Menurut (Edwards & Gomez, 2007),  terumbu  karang  juga  memiliki  nilai  ekonomi  tinggi.  Filipina  yang  memiliki  luas terumbu  karang  sebesar  27.000  Km2  dimana  hanya  5%  kondisi  terumbu  karang  dalam kondisi  baik,  namun  dapat  berkontribusi  sebesar  US$  1,35  Miliar  per  tahun  terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut merupakan kombinasi dari sektor perikanan, pariwisata serta perlindungan pesisir.
Kondisi  lingkungan  laut  saat  ini  juga  dipengaruhi  oleh  hasil  pertambangan  dan sedimentasi.  Pertambangan  dan  sedimentasi  berdampak  buruk  terhadap  lingkungan  laut di  Indonesia.  Dampak  tersebut disebabkan  oleh  pertambangan  emas  yang  menggunakan merkuri,  dampak  dari  sedimentasi  adalah  menurunnya  tingkat  penetrasi  cahaya  yang menyebabkan matinya terumbu karang, penurunan pertumbuhan akibat dari menurunnya penetrasi cahaya.
Penurunan  kualitas  terumbu  karang  berarti  hilangnya  nilai  ekonomi  dari  sektor  laut, jaminan  makanan  dan  pekerjaan  masyarakat  pesisir.  Berikut  ini  merupakan  data mengenai  ancaman  yang  dihadapi  terumbu  karang  akibat  keuntungan  terhadap  individu dan dampak kerugian terhadap masyarakat luas. (Edwards & Gomez, 2007).
Tabel 1

## Total Keuntungan dan Kerugian terhadap Ancaman Terumbu Karang
Ancaman Total Keuntungan Bersih ke Individu Total Kerugian Bersih ke Masyarakat Penangkapan ikan dengan racun US$33.000 per Km2 US$43.000-476.000 per Km2 Penangkapan ikan dengan bom US$15.000 per Km2 US$98.000-761.000 per Km2 Penambangan karang US$121.000 per Km2 US$176.000-903.000 per Km2 Sedimentasi akibat Pembalakan US$98.000 per Km2 US$273.000 per Km2 Penangkapan Ikan Berlebih US$39.000 per Km2 US$109.000 per Km2
Sumber: Edwards dan Edgardo (2008)
Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa ancaman yang di hadapi terumbu karang, dengan keuntungan  yang  diperoleh  oleh  individu  serta  kerugian  yang  diderita  oleh  masyarakat. Total  keuntungan  yang  didapat  individu  tidak  sebanding  dengan  kerugian  yang  diderita oleh seluruh masyarakat. Kerugian tersbesar terdapat pada penambangan karang, dimana keuntungan  ke  individu  sebesar  US$121.000  per  Km2,  dengan  nilai  kerugian  hingga mencapai US$903.000 per Km2.
Kondisi Padang lamun Indonesia menurut (Greenpeace, 2013) menyatakan bahwa sekitar 17,32%  dari  total  30.000  Km2  luas  padang  lamun  yang  terlindungi.  Hutan  Mangrove menurut  (Greenpeace,  2013)  total  3.244.018  hektar  hutan  mangrove  yang  tersebar  di Indonesia,  hanya  21,97%  yang  terlindungi  oleh  pemerintah.  Berdasarkan  data  tersebut, perikanan tangkap Indonesia sedang dalam krisis, dikarenakan kondisi lingkungan hidup bagi ikan laut mengalami kerusakan yang cukup parah. Menurut KKP (2015), total luas areal hutan mangrove di Indonesia sebesar 3,5 juta Ha yang merupakan terluas di dunia. Populasi mangrove terbesar Indonesia berada di Papua dengan cakupan sebesar 38% dari total hutan mangrove Indonesia.
Eksploitasi  mangrove  di  Indonesia  sangat  besar.  Eksploitasi  tersebut  terjadi  di  wilayah Jawa  dan  Sumatera.  Menurut  (Sulistyaningsih,  Puryantoro,  &  Warsiyah,  2014)  terdapat tiga  permasalahan  pengelolaan  mangrove  di  Indonesia.  Pertama  adalah  lebih  dari  50% total  area  mangrove  di  Indonesia  berada  pada  kondisi  rusak,  yang  berakibat  pada menurunnya  fungsi  ekologis  dari  mangrove.  Kedua  adalah  terdapat  pernyataan  bahwa rehabilitasi  dan  konservasi  mangrove  merupakan  sebuah  beban  dan  bukan  tanggung jawab.  Ketiga  adalah  upaya  dalam  merehabilitasi  mangrove  yang  rusak  masih  belum mampu mengimbangi laju kerusakan yang terjadi.
Padang  lamun  merupakan  ekosistem  laut  yang  juga  berperan  dalam  menjaga  erosi  serta penangkap sedimen. KKP (2016), dari luas total padang lamun di Indonesia, kini padang lamun  menyusut  sebesar  30-40%.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  minimnya  pemahaman fungsi  lamun  yang  masih  minim.Menurut  (Greenpeace,  2013),  lamun  sangat  rentan terhadap gangguan alam serta kegiatan manusia. Seperti pengerukan dalam pembangunan real estate di tepi laut, pelabuhan industri, saluran navigasi, limbah logam berat, limbah organik,  limbah  pertanian,  pencemaran  minyak  serta  perusakan  habitat  di  lokasi pembuangan pengerukan.
Perikanan  tangkap  sangat  bergantung  terhadap  ekosistem  yang  ada  di  laut.  Kerusakan ekosistem  tersebut  menyebabkan  jumlah  ikan  berkurang,  dikarenakan  tempat perlindungan dari predator serta tempat mencari makan menjadi rusak. Berikut ini adalah potensi  sektor  perikanan  tangkap  di  Indonesia  berdasarkan  keputusan  menteri  kelautan dan  perikanan  RI  No.  KEP.45/MEN/2011  tentang  estimasi  potensi  sumberdaya  ikan  di wilayan pengelolaan perikanan Negara RI. (KKP, 2015).
Estimasi  potensi  perikanan  tangkap  Indonesia  sebesar  6.520.100  ton  per  tahun,  dengan jumlah potensi terbesar adalah kelompok ikan pelagis kecil dengan total potensi sebesar 3.645.600  ton  per  tahun.  Potensi  terkecil  perikanan  tangkap  di  Indonesia  beradal  dari kelompok  lobster  dengan  potensi  sebesar  49.000  ton  per  tahun.  Menurut  komoditas utama,  kontribusi  terbesar  adalah  dari  spesies  ikan  tongkol  dengan  nilai  produksi perikanan  tangkap  pada  tahun  2015  sebesar  520.460  ton.  Kemudian  spesies  ikan cakallang  dengan  nilai  produksi  pada  tahun  2015  sebesar  507.510  ton.  Total  hasil tangkapan  dari  tahun  2010-2015  mengalami  peningkatan.  Peningkatan  terbesar  terjadi pada tahun 2014, dimana pada tahun 2013 total perikanan tangkap sebesar 5.707.013 ton menjadi  6.037.654  ton  pada  tahun  2014.  Peningkatan  pada  tahun  2014  disebabkan  oleh tingginya  hasil  tangkapan  ikan  tongkol,  dimana  pada  tahun  2013  sebesar  451.048  ton meningkat sebesar 64.523 ton menjadi 515.571 ton pada tahun 2014.Produksi perikanan tangkap  masih  mampu  dimaksimalkan,  hal  ini  dikarenakan  hasil  produksi  perikanan tangkap  saat  ini  masih  di  bawah  potensi  yang  dapat  dimaksimalkan  oleh  nelayan  di Indonesia.  Namun,  selain  memaksimalkan  potensi  perikanan  tangkap,  ekosistem perikanan laut harus dijaga. Ekosistem laut sangat berperan dengan ketersediaan ikan di laut  lepas.  Sehingga  apabila  ekosistem  laut  rusak,  maka  ketersediaan  ikan  di  perairan akan  semakin  berkurang,  dan  berdampak  terhadap  jumlah  tangkapan  yang  dapat dihasilkan.

## Peran Pemerintah dalam Mengelola Perikanan Tangkap di Perairan Indonesia
Aktivitas IUU yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu merusak kelestarian  ikan  di  laut  Indonesia  seringkali  tidak  dilaporkan  atau  laporan  yang  dibuat salah  ( misreported ),  laporan  ikannya  di  bawah  standar  ( underreported ),  dan  praktik perikanan  yang  tidak  diatur  ( unregulated )  sehingga  akan  menimbulkan  permasalahan bagi  kelestarian  ikan  Indonesia  yaitu  mengenai  akurasi  data  tentang  stok  ikan  yang tersedia.  Apabila  stok  ikan  tidak  akurat,  maka  dapat  mengancam  kelestarian  stok  ikan nasional dan global. (Jaelani & Udiyo, 2014).
Dampak  berikutnya  adalah  merugikan  ekonomi  negara,  menurut  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa kerugian negara dari sektor kelautan dan perikanan terutama dari aktivitas  IUU  perikanan  memberikan  dampak  kerugian  sebesar  Rp.300  Triliun  setiap tahun.  Dampak  kerusakan  lingkungan  juga  menjadi  permasalahan  yang  dihadapi  akibat dari  IUU  perikanan.  Bahwa  pelaku  illegal  fishing  menggunakan  alat  penangkapan  ikan yang  dapat  merusak  lingkungan  laut,  seperti  penggunaan  bom  ikan,  racun  sianida,  dan trawl. Mereka tidak sadar bahwa  melakukan penangkapan ikan akan merusak ekosistem kehidupan laut.
Dampak  terakhir  adalah  melanggar  kedaulatan  Indonesia.  Bahwa  mayoritas  pelaku  IUU perikanan  melanggar  kedaulatan  dengan  melanggar  batas  teritorial.  Nelayan  asing memasuki  wilayah  Indonesia  tanpa  izin  dan  mengeksploitasi  kekayaan  perikanan Indonesia  dan  kemudian  membawa  hasil  perikanan  tersebut  kembali  ke  negara  mereka. Hal tersebut merupakan pelanggaran dan menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia.
Peran  pemerintah  dalam  menjaga  terjadinya  IUU  perikanan  adalah  melalui  Peraturan Dirjen  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  11/PER- DJPSDKP/2014  mengenai  pelaksanaan  tindakan  khusus  terhadap  kapal  perikanan berbendera  asing.  Dalam  peraturan  tersebut,  disebutkan  pada  pasal  1  bahwa  terdapat tindakan khusus terhadap kapal berbendera asing, yaitu pembakaran atau penenggelaman kapal  perikanan  berbendera  asing  berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup.  Bukti permulaan yang cukup adalah dugaan pidana yang dilakukan kapal berbendera asing yang tidak  memiliki  SIPI  dan  SIKPI,  serta  secara  nyata  menangkap  atau  mengangkut  ikan ketika memasuki wilayan pengelolaan perikanan Indonesia.
Peraturan  tersebut  bertujuan  untuk  mengurangi  kapal  asing  yang  melakukan  tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia, sehingga kerugian pada sektor kelautan dan perikanan dapat dikurangi. Kemudian dengan berkurangnya kegiatan illegal fishing , maka stok  ikan  di  perairan  Indonesia  dapat  terjaga  dan  dapat  dimaksimalkan  oleh  nelayan Indonesia. Hal tersebut akan menjadi nilai ekonomi bagi negara Indonesia.
Pemerintah dalam menjaga ekosistem perikanan laut melarang menggunakan alat tangkap ikan yang merusak ekosistem laut, serta membatasi ukuran minimal beberapa spesies laut. Penggunaan  alat  tangkap  ikan  yang  dilarang  termuat  dalam  Peraturan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Nomor  2/PERMEN-KP/2015  tentang  larangan  penggunaan  alat penangkapan  ikan  pukat  hela  ( trawls )  dan  pukat  tarik  ( seine  nets ).  Pelarangan penggunaan  alat  tangkap  tersebut  dikarenakan  menurunnya  sumber  daya  ikan  serta mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan.
Berdasarkan  dampak  tersebut,  bahwa  penggunaan  alat  tangkap trawls dan seine  nets merusak  ekologi  dikarenakan  beberapa  jenis  dari  alat  tangkap  tersebut  menjaring  ikan dari  dasar  laut.  Hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  kerusakan  terumbu  karang  yang berdampak  terhadap  rusaknya  ekosistem  laut  tersebut.  Dampak  selanjutnya  adalah menurunnya  sumber  daya  ikan  dikarenakan  ukuran  lubang  jaring  yang  sangat  kecil, sehingga  ikan  yang  tertangkap  tidak  selektif  dan  menimbulkan  terjadinya overfishing . Apabila ikan kecil ikut tertangkap dalam alat tangkap, maka akan berakibat berkurangnya spesies ikan tersebut di perairan.

## Pandangan Islam dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap
Laut  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  kehidupan,  Islam  mengajarkan  untuk melindungi  serta  memelihara  ekosistem  yang  terdapat  di  darat  dan  di  laut,  hal  tersebut sesuai  dengan  firman  Allah  SWT  dalam  Q.S  Ar-Ruum  (30:41)  yang  berbunyi “telah nampak  kerusakan  di  darat  dan  di  laut  disebabkan  karena  perbuatan  tangan  manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.
Allah SWT merupakan pemilik dari sumber daya alam di alam semesta ini. Karena Allah SWT merupakan pencipta, pengatur, serta pemilik seluruh yang ada di alam semesta ini. Manusia  sebagai  hamba  Allah  SWT  dan  khalifah  di  bumi  merupakan  pihak  yang mendapatkan kuasa dari Allah untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya. Namun, dalam  memanfaatkan  dan  mengelola  sumber  daya  alam,  manusia  harus  menjalankan kewajiban  untuk  menjaga  lingkungan  (hifdzul  bilah).  Allah  berfirman  dalam  Q.S.  Al Baqarah (2:60) dan Q.S Al-A’raf (7:56) tentang menjaga lingkungan, yang berbunyi “dan (ingatlah)  ketika  Musa  memohon  air  untuk  kaumnya,  lalu  Kami  berfirman:  "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap  suku  telah  mengetahui  tempat  minumnya  (masing-masing).  Makan  dan minumlah  rezki  (yang  diberikan)  Allah,  dan  janganlah  kamu  berkeliaran  di  muka  bumi dengan  berbuat  kerusakan” (Q.S.  Al-Baqarah  2:60)  “ dan  janganlah  kamu  membuat kerusakan  di  muka  bumi,  sesudah  (Allah)  memperbaikinya  dan  Berdoalah  kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (Q.S. Al-A’raaf 7:56).
Ayat di atas apabila dikaji dalam ilmu Usul Fiqh, ketika kita dilarang berbuat kerusakan alam maka kita harus menjaga atau melestarikan alam tersebut. Adapun perintah tersebut bergantung  terhadap  status  larangannya.  Apabila  status  merusak  alam  adalah  haram, maka melestarikan alam hukumnya adalah wajib.
Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi bertugas untuk melestarikan alam serta menjaga keberlangsungan ( sustainability ). Dalam tugas tersebut terdapat  tiga  nilai  yang  harus  dilakukan  manusia,  yaitu  wajib  membangun  lingkungan, memanfaatkan, serta menjaga keberlangsungan. Nilai tersebut mengajarkan bahwa dalam memanfaatkan alam tidak terlepas dari tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan ekosistem alam tersebut.
Pengelolaan sektor perikanan tangkap, harus berlandaskan dengan asas kerjasama. Bahwa sumber  daya  alam  yang  diberikan  oleh  Allah  SWT  adalah  untuk  pemenuhan  kebutuhan
Pengelolaan Sektor Perikanan Tangkap Menurut Ekonomi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan
manusia,  bukan  untuk  dikuasai  oleh  beberapa  orang.  Islam  mengedepankan  bahwa kerjasama jauh lebih baik daripada persaingan, dan menjaga ekosistem perikanan tangkap sesuai dengan konsep bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama.
Dalam Q.S.  Al-Hujurat  49:10 yang  berbunyi  “ Orang-orang  beriman  itu  Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. Ayat  di  atas  merupakan seruan  bahwa  sesama  manusia  terutama  muslim  merupakan  saudara.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  terutama  sektor  perikanan harus mengedepankan prinsip persaudaraan daripada persaingan. Dengan mengedepankan prinsip persaudaraan, maka akan berimplikasi terhadap tanggung jawab bersama  dalam  pengentasan  kemiskinan,  terutama  membantu  mengentaskan  kemiskinan saudara sesama muslim.
Pengelolaan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  dalam  rerangka Hifdzul  Biah ,  Islam menganjurkan untuk menyelamatkan spesies, memanfaatkan, dan memperlakukan semua makhluk  Allah  SWT  secara  bijaksana.  Karena  semua  hamba  Allah  SWT  senantiasa bertasbih  dan  menyembah  Allah  SWT.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  Hadits  Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim “Abu Hurairah menceritakan seperti yang dikisahkan  Rasulullah  SAW  tentang  kejadian  pada  jaman  nabi  terdahulu.  Ada  seorang nabi yang disengat semut dan dengan marah sang nabi memerintahkan untuk membakar semua  sarang  semut.  Karena  kejadian  ini  Allah  memperingatkan  nabi  tersebut  dalam firmanNya:  „hanya  karena  seekor  semut  engkau  membakar  semua  komunitas  yang menyembahKu”.
Mengelola sumber daya alam, terutama kelautan harus secara komprehensif, tidak berdiri sendiri  dan  harus  memperhatikan  pengelolaan  sumber  daya  lainnya.  Kemudian  dalam mengelola  sumber  daya  alam  diharuskan  untuk  mendalami  disiplin  ilmu  pengetahuan yang  terkait.  Allah  Berfirman  dalam  Q.S.  Al-Baqarah  (2:164)  yang  berbunyi “ Sesungguhnya  dalam  penciptaan  langit  dan  bumi,  silih  bergantinya  malam  dan  siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah  turunkan  dari  langit  berupa  air,  lalu  dengan  air  itu  Dia  hidupkan  bumi  sesudah mati  (kering)-nya  dan  Dia  sebarkan  di  bumi  itu  segala  jenis  hewan,  dan  pengisaran angin  dan  awan  yang  dikendalikan  antara  langit  dan  bumi;  sungguh  (terdapat)  tanda- tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”.
Ayat di atas menunjukkan bahwa mengelola sumber daya kelautan harus dikelola secara berkelanjutan.  Kemudian  ayat  tersebut  menunjukkan  disiplin  ilmu  yang  harus  didalami untuk  pengelolaan  sumber  daya  laut.  Ilmu  tersebut  adalah  ilmu  astronomi  “silih bergantinya malam dan siang”, ilmu kelautan “bahtera yang berlayar di laut”, ilmu hewan “dia sebarkan di bumi segala jenis hewan”, ilmu meteorologi “dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan”, serta ilmu sains “kaum yang memikirkan”.
Islam  mengajarkan  bahwa  untuk  mewujudkan  negeri  yang  makmur  harus  memenuhi  3 prioritas yang harus dikelola secara optimal. Yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta kedaulatan konservasi. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nahl (16:14)  yang  berbunyi  “ dan  Dia-lah,  Allah  yang  menundukkan  lautan  (untukmu),  agar
kamu  dapat  memakan  daripadanya  daging  yang  segar  (ikan),  dan  kamu  mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.
Mengelola  sumber  daya  kelautan,  Islam  mengajarkan  menggunakan  standar  perlakuan terbaik ( ihsan ). Allah SWT sangat menyukai manusia yang  menjalankan ihsan terhadap segala  sesuatu.  Hal  tersebut  terdapat  dalam  Hadits  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan oleh Bukhari Muslim “ Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika kalian membunuh (melaksanakan hukum qishas), maka perbaikilah cara  pelaksanaannya.  Jika  kalian  melakukan  penyembelihan  hewan,  maka  berbuat baiklah  dalam  penyembelihan.  Hendaklah  salah  seorang  di  antara  kalian  menajamkan pisaunya dan menyenangkan binatang sembelihannya . (H.R. Bukhari Muslim)”.
Perlakuan  terbaik  yang  dimaksud  adalah  tidak  berlaku  berlebihan,  memenuhi  unsut keberlanjutan  serta  melakukan  upaya  konservasi  di  dalamnya.  Rasulullah  mengajarkan bahwa  mengelola  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  tidak  boleh  membahayakan  diri sendiri  serta  orang  lain.  Pemanfaatan  sumber  daya  perikanan  hampir  sama  dengan pemanfaatan  sumber  daya  lainnya,  yaitu  dilarang  untuk  berlaku  monopoli.  Hal  tersebut terdapat  dalam  Hadits  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari Muslim  “ Dari Abu  Hurairah  bahwa  sesungguhnya  Rasulullah  Shallallahu  alaihi  wa  sallam  bersabda, “tidak  boleh  menghalangi  orang  yang  mau  memanfaatkan  air  yang  menjadi  sisa kebutuhan  pemilik  sumur,  dengan  tujuan  agar  tidak  ada  orang  yang  menggembalakan ternaknya di padang rumput yang tidak memiliki sumur” .
Islam  memandang  bahwa  lingkungan  harus  dijaga  agar  sumber  daya  alam  dapat terbarukan.  Dengan  menjaga  lingkungan  serta  tidak  melakukan  kerusakan  yang berlebihan,  maka  alam  akan  merestorasi  sumber  dayanya  sehingga  dapat  digunakan secara berlanjut bagi manusia. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-An’am (6:54) yang berbunyi  “ apabila  orang-orang  yang  beriman  kepada  ayat-ayat  Kami  itu  datang kepadamu, Maka Katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas Diri- Nya  kasih  sayang,  (yaitu)  bahwasanya  barang  siapa  yang  berbuat  kejahatan  di  antara kamu  lantaran  kejahilan,  kemudian  ia  bertaubat  setelah  mengerjakannya  dan Mengadakan  perbaikan,  Maka  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang”.
Menurut  (Quddus,  2012) bahwa  muslim  harus  melihat  bahwa  alam  bukan  entitas- entitas  yang  tidak  mempunyai  nilai  sakral.  Muslim  harus  yakin  bahwa  alam  bukanlah milik  manusia,  kepemilikan  manusia  hanyalah  bersifat  amanah,  titipan  yang  suatu  saat harus  dipertanggungjawabkan  kepada  pemilik-Nya.  Sebagai  pengemban  amanah, seharusnya tidak berdifa eksploitatif dan merusak alam agar tidak menerima murka Allah SWT  dan  tergolong  sebagai  orang  zalim.  Dengan  adanya  konsekuensi  dalam  setiap perbuatan,  manusia  diharuskan  berhati-hati  dalam  mempersiapkan  bekal  yang  akan  ia bawa pada kehidupan di akhirat kelak.
Pengelolaan  perikanan  tangkap  menurut  perspektif  islam  bahwa  dalam  melakukan eksploitasi  dilarang  berlebihan.  Allah  SWT  berfirman  dalam  Q.S.  Al-A’raf  (7:31)  yang berbunyi “ Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid,
Pengelolaan Sektor Perikanan Tangkap Menurut Ekonomi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan
Makan  dan  minumlah,  dan  janganlah  berlebih-lebihan.  Sesungguhnya  Allah  tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”
Kegiatan  manusia  dalam  mengeksploitasi  sumber  daya  alam  menunjukkan  bahwa manusia  cenderung  berlebihan.  Dalam  ekonomi  konvensional,  prinsip  ekonomi menjelaskan bahwa manusia berusaha untuk mendapatkan sumber daya dengan maksimal dengan  usaha  yang  minimal.,  sedangkan  dalam  Islam,  Allah  SWT  berfirman  bahwa manusia  tidak  boleh  berlebih-lebihan.  Efisiensi  terhadap  sumber  daya  alam  sangat penting  terhadap  sumber  daya  alam  yang  dapat  diperbaharui,  dikarenakan  dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam tersebut maka kerusakan sumber daya alam menjadi tidak dapat diperbaharui, kecuali dengan biaya yang sangat tinggi.
Masyarakat  saat  ini  cenderung  mengedepankan  keinginan  daripada  kebutuhan  mereka, hal  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Islam  membedakan  antara kebutuhan  dan  keinginan,  prinsip  konsumsi  dalam  islam,  keinginan  akan  diperoleh apabila  kebutuhan  telah  tercapai.  Apabila  konsumsi  berdasarkan  keinginan  saja,  maka hanya memberikan kepuasan dan apabila konsumsi berdasarkan kebutuhan, maka hanya mendapatkan manfaat saja.
Sektor  perikanan  di  Indonesia  saat  ini  lebih  mengedepankan  keinginan  untuk mendapatkan  hasil  maksimal  tanpa  memikirkan  resiko  dari  akibat  penangkapan  ikan berlebih  dan illegal  fishing yang  mengakibatkan  berkurangnya  spesies  ikan  tertentu. Sehingga akan mengurangi jumlah spesies ikan yang berada di perairan Indonesia. Resiko selanjutnya  adalah  dengan  penangkapan  berlebih,  akan  mengakibatkan  terganggunya rantai makanan di perairan yang menjadikan tidak seimbangnya ekosistem.
Illegal  fishing juga  menyebabkan  kerusakan  ekosistem,  terutama  terumbu  karang. Kerusakan terumbu karang akan menyebabkan berkurangnya jumlah ikan yang berada di perairan  dikarenakan  terumbu  karang  merupakan  lingkungan  utama  untuk  ikan berlindung serta mencari makan. Rusaknya terumbu karang juga menyebabkan kerusakan di  wilayah  pesisir,  hal  tersebut  merupakan  dampak  hilangnya  penahan  ombak  yang merupakan salah satu fungsi dari terumbu karang.
Pemerintah telah berusaha mengurangi kerusakan ekosistem serta berkurangnya populasi perikanan di perairan Indonesia. Pemerintah melakukan tindakan dengan cara perumusan kebijakan  yang  bertujuan  agar  ekosistem  di  perairan  Indonesia  tetap  terjaga,  seperti kebijakan  tegas  untuk  menenggelamkan  kapal  yang  melakukan illegal  fishing dan melarang pengambilan hewan laut yang bertelur.
Kebijakan  pemerintah  saat  ini  telah  sesuai  dengan  ajaran  Islam,  dimana  Islam menganjurkan  untuk  menjaga  alam  serta  tidak  merusaknya.  Kemudian  pemerintah menjaga  jumlah  dan  ancaman  perikanan  tangkap  di  perairan  Indonesia  dari Illegal, Unreported,  and  Unregulated  Fishing nelayan  asing,  sehingga  menyebabkan  kerugian bagi ekonomi Indonesia.
Kebijakan  yang  telah  dirumuskan  oleh  pemerintah,  pada  kenyataannya  belum terimplementasikan  dengan  baik.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih  banyaknya  nelayan yang  menggunakan  alat  tangkap  yang  merusak  ekosistem  untuk  meningkatkan  hasil
tangkapan  yang  pada  akhirnya  akan  merugikan  nelayan  serta  berdampak  pada menurunnya  kontribusi  sektor  perikanan  tangkap  bagi  perekonomian.  Kegiatan Illegal, Unreported,  and  Unregulated  Fishing yang  banyak  dilakukan  oleh  nelayan  asing, disebabkan  oleh  luasnya  laut  Indonesia  serta  kurangnya  SDM  dan  pengawasan  laut. Sehingga laut Indonesia menjadi sasaran penangkapan ikan bagi nelayan asing.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di jelaskan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Lingkungan perikanan tangkap dalam kondisi krisis, hal tersebut dikarenakan kondisi terumbu  karang  dalam  kondisi  tidak  baik  sebesar  65%.  Kondisi  mangrove  saat  ini 50%  dalam  kondisi  rusak,  serta  luas  padang  lamun  yang  menyusut  sebesar  30-40%. Namun,  potensi  perikanan  tangkap  di  Indonesia  cukup  besar,  menurut  KKP  (2015) bahwa  total  potensi  perikanan  tangkap  sebesar  6.520.100  ton  per  tahun,  dan  total tangkapan pada tahun 2015 sebesar 6.065.060 ton. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat potensi yang belum dimaksimalkan.
2. Peran  pemerintah  dalam  mengelola  perikanan  tangkap  adalah  dengan  mengurangi tindakan IUU perikanan, dengan Peraturan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan  Perikanan  Nomor  11/PER-DJPSDKP/2014  tentang  pelaksanaan  tindakan  khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing, kemudian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor  2/PERMEN-KP/2015  tentang  larangan  penggunaan  alat penangkapan  ikan  pukat  hela  ( trawls )  dan  pukat  tarik  ( seine  nets ),  dan  terakhir Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  1/PERMEN- KP/2015  tentang  penangkapan  lobster  ( panulirus  spp. ),  kepiting  ( scylla  spp. ),  dan rajungan ( portunus plagicus spp. ).
3. Dalam  perspektif  islam,  bahwa  pemerintah  dalam  mengelola  sumber  daya  perikanan telah  sesuai  dengan  ajaran  Islam,  dikarenakan  Islam  melarang  bertindak  berlebih- lebihan  (eksploitatif),  merusak  lingkungan,  serta  mengelola  agar  lingkungan terbarukan  serta  berkelanjutan.  Berdasarkan  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  saat ini, pemerintah telah menjaga agar tidak eksploitatif terhadap sumber daya perikanan dan menjaga agar linkungan perikanan tidak semakin rusak.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  sektor  perikanan tangkap memiliki potensi yang sangat besar, dan pemerintah melakukan kebijakan dalam menjaga  keberlanjutan  dari  ekosistem  perikanan  tangkap  di  Indonesia.  Sehingga  saran yang dapat diajukan dari penelitian ini antara lain:
1. Bagi  Pemerintah,  dapat  membuat  kebijakan  yang  mampu  memaksimalkan  menjaga ekosistem perikanan tangkap, agar sektor perikanan tangkap dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian negara.
2. Bagi  Investor,  yang  akan  melakukan  investasi  pada  sektor  perikanan  tangkap,  harus memperhatikan  ekologis  laut  agar  keberlanjutan  dari  sektor  perikanan  tetap  terjaga serta melihat spesies perikanan potensial yang ada di laut Indonesia.
3. Bagi  Masyarakat,  akan  mengetahui  bagaimana  kondisi  sektor  perikanan  serta pengelolaan agar ketersediaan ikan tangkap tetap ada dan dapat memaksimalkan hasil tangkapan.

## DAFTAR PUSTAKA
Darsono, P. (1999). Pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Implikasinya Bagi Masyarakat Nelayan. Oseana , XXIV (4).
Edwards,  A.,  &  Gomez,  E.  (2007). Konsep dan  Panduan  Restorasi  Terumbu: Membuat Pilihan Bijak di Antara Ketidakpastian. Coral Reef Targeted Research & Capacity Building  for  Management (berilustra).  Jakarta:  Yayasan  Terumbu  Karang Indonesia.
Greenpeace.  (2013).  Laut  Indonesia  dalam  Krisis. Greenpeace  Southeast  Asia (Iindonesia) .
Jaelani,  A.  Q.,  &  Udiyo,  B.  (2014).  Ilegal  Unreported  and  Unregulated  (IUU)  Fishing: Upaya  Mencegah  dan  Memberantas  Illegal  Fishing  dalam  Membangun  Poros Maritim Indonesia. Supremasi Hukum , 3 (1).
Quddus,  A.  (2012).  Ecotheology  Islam:  Teologi  Konstruktif  Atasi  Krisis  Lingkungan.
Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman , 16 (2), 331–347.
Rasyad, R. (2003). Metode Statistik Deskriptif untuk Umum . Jakarta: Grasindo.
Somantri,  A.,  &  Muhidin,  S.  A.  (2006). Statistika  dalam  Penelitian .  Bandung:  Pustaka Setia.
Sulistyaningsih,  D.,  Puryantoro,  &  Warsiyah,  F.  (2014).  Mangrove,  ekosistem penyelamat lingkungan. Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Abstract .