## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2

## PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ISU NUKLIR IRAN DI DEWAN KEAMANAN PBB TAHUN 2007-2008
Asep Setiawan * 1 , Yanyan Mochamad Yani 2
1 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. KH. Ahmad Dahlan, DKI Jakarta, Indonesia
2 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung, Sumedang, Indonesia
e-mail: * 1 asepsetia@gmail.com , 2 yan2m@hotmail.com

## Abstract
This study is aimed to analyze Indonesia’s foreign policy changes toward Iranian nuclear issue in The United Nations Security Council (UNSC) from 2007 to 2008. The Iranian nuclear issue became international  focus  when  UNSC  in  2006  decided  the  future  of  Iranian  nuclear  program.  Nuclear proliferation’s  threat  was  debated  in  UNSC  due  to  a  new  nuclear  program  launched  by  Iranian President Mahmoud Ahmadinejad to build nuclear arsenal as soon as possible. As a non-permanent member of UNSC, Indonesia should participate in any decision within two years whether to support, abstain or to reject any resolutions decided.
The  research  used  qualitative  method  with  a  case  study  type.  Data  was  collected  based  on qualitative  method  through  literature  study  and  interviews  in  order  to  gain  understanding  why  the changes  occurred  in  Indonesia’s  foreign  policy  with  domestic  and  international  factors  as consideration.
The research concluded that Indonesia’s foreign police changes was on international pressure to  support  new  sanction  on  Iranian  nuclear  program  in  2007.  Indonesia’s  policy  was  criticized  in domestic. After domestic pressure, Indonesia finally took abstain policy in a new resolution on Iran nuclear  in  UNSC  on  March  2008.  In  other  words  the  Indonesian  foreign  policy  changes  can  be classified  in  adjustment  changes  to  appease  domestic  pressure  and  in  the  same  time  to  avoid confrontation with major powers interests.
Keywords— Change, foreign policy, nuclear issue, domestic, international

## Abstrak
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perubahan  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  terhadap  isu nuklir Iran di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2007-2008. Isu nuklir Iran telah menyebabkan  sorotan  dunia  internasional  terutama  sejak  2006  ketika  dibawa  menjadi  masalah  di Dewan Keamanan PBB. Ancaman proliferasi nuklir yang dipicu program nuklir Iran semakin nyata setelah Presiden Mahmoud Ahmadinejad bertekad membuat senjata nuklir secepat mungkin. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2007-2008, Indonesia harus mengambil kebijakan apakah mendukung sanksi PBB terhadap Iran atau tidak.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka  dan  wawancara  sehingga  ditemukan  rangkaian  makna dari  perubahan  kebijakan  luar  negeri Indonesia yang dipengaruhi faktor domestik dan internasional.
Peneltian ini menyimpulkan bahwa tekanan internasional ikut mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu nuklir Iran pada tahun 2007 dengan mendukung sanksi tambahan untuk Iran. Kebijakan Indonesia ini mendapat sorotan dari dalam negeri di Indonesia. Namun ketika resolusi baru PBB tentang nuklir Iran diputuskan bulan Maret 2008, Indonesia mengambil kebijakan abstain terhadap  usulan  sanksi  baru  untuk  Iran  karena  program  nuklirnya.  Dengan  kata  lain  perubahan kebijakan  luar  negeri  Indonesia  tersebut  dapat  diklasifikasikan  sebagai  perubahan  yang  sifatnya penyesuaian (adjustment changes) untuk mengakomodasi tekanan domestik dan pada saat yang sama menghindari konfrontasi dengan negara besar saat kebijakan luar negeri diambil
Kata kunci — Perubahan, kebijakan luar negeri, isu nuklir, domestik, internasional

## 1. Pendahuluan
Indonesia  yang  memiliki  kebijakan untuk  mendukung  non-proliferasi  nuklir dihadapkan  pada  masalah  nyata  harus mengambil  keputusan  apakah  mendukung tekanan  Barat  kepada  Iran  untuk menghentikan  program  nuklirnya  atau mengambil  kebijakan  lain.  Tahun  2007 Indonesia  mendukung  sanksi  tambahan melalui Resolusi 1747 di Dewan Keamanan PBB  saat  menjadi  anggota  tidak  tetap badan  PBB  itu.  Indonesia  mengikuti  14 anggota Dewan Keamanan PBB ( Amerika Serikat,  Inggris,  Perancis,  Rusia,  China, Belgia,  Kongo,  Ghana,  Italia,  Panama, Peru,  Qatar,  Afrika  Selatan  dan  Slovakia) menjatuhkan  sanksi  kepada  Iran  karena pengembangan nuklirnya.
Namun  kemudian  tahun  2008  ketika Indonesia  masih  duduk  sebagai  anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB karena protes  di  dalam  negeri  atas  kebijakan mendukung  sanksi  yang  dimotori  Barat pada tahun 2007, Posisi Indonesia berubah menjadi abstain saat dijatuhkan sanksi baru melalui Resolusi 1803. Sebelum kebijakan untuk  abstain  itu,  aksi  protes  dilakukan DPR  dalam  bentuk  interpelasi  dan  terjadi tarik menarik kepentingan antara DPR dan Pemerintah (Anwar, 2010: 37-54). Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia ini menjadi perhatian karena menimbulkan
kesan tidak konsisten dalam kebijakan luar negerinya terkait isu nuklir Iran tersebut.
Alasan perubahan kebijakan Indonesia ini  masih  menjadi  pertanyaan  mengapa dalam  kebijakan  luar  negerinya  di  Dewan Keamanan  PBB  Indonesia  tidak  memiliki konsistensi.  Meskipun  para  pejabat pemerintah  telah  memberikan  alasan  baik pada  tahun  2007  maupun  2008  namun mengapa  terjadinya  perubahan  kebijakan luar  negeri  itu  masih  belum  jelas.  Di  sini tampak adanya persimpangan antara faktor domestik  dalam  pengambilan  kebijakan luar  negeri  Indonesia  dengan  faktor internasional  dimana  Indonesia  tidak  bisa lepas  dari  interaksi  dengan  negara  lain termasuk dari Barat.
Studi  mengenai  konsistensi  Indonesia dalam  kebijakan  luar  negeri  terkait  isu nuklir Iran masih belum banyak dilakukan. Belum  diketahui  seberapa  besar  tekanan internasional  terhadap  kebijakan  luar negeri  Indonesia  ini  sehingga  mendukung sanksi  dan  seberapa  besar  juga  faktor domestik  seperti  elemen  civil  society mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri. Penelitian  ini  ingin  mengisi  kesenjangan dalam  studi  perubahan  kebijakan  luar negeri  ( foreign  policy  change )  yang mengaitkan  antara  faktor  internasional  di satu sisi dengan faktor domestik di sisi lain dalam  kasus  nuklir  Iran  ini  pada  periode tahun 2007 sampai 2008.

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2

## 2.  Kajian  Pustaka  dan  Kerangka Pemikiran
Menurut  Holsti  (1982:  ix)  studi perubahan  kebijakan  luar  negeri  masih kurang  mendapatkan  perhatian.    Holsti menyebutkan  dalam  pengantar  buku  Why Nations Realign bahwa:
“An  aspect  of  foreign  policy  that has  received  little  attention  in  the theoretical literature namely foreign policy change. A review of current  writings  reveals  that  the sources  of  foreign  policy  –  public opinion, decision making, misperceptions,  the  personality drives  of  key  policy-makers…have received  more  attention  than actually  policies…and  even  where policy  is  reviewed,  rather  static pictures  emerge;  continuity  of  the major  powers’  foreign  policy orientation seems to be the norm”.
Pandangan  Holsti  itu  menjelaskan bahwa  studi  perubahan  kebijakan  luar negeri  ini  perlu  mendapatkan  perhatian. Perubahan kebijakan luar negeri ini sendiri merupakan  bagian  dari  kajian    analisis kebijakan  luar  negeri (foreign  policy analysis) yang  menekankan  kepada berbagai  teknik,  perspektif  teoretis, pendekatan  integratif,  tingkat  analisis bertingkat  dan  eksplanasi  mengenai berbagai
penyebab terjadinya keanekaragaman  dalam  kebijakan  luar negeri.
Salah satu basis konseptual untuk studi perubahan  kebijakan  luar  negeri  ini dikembangkan  Rosenau  pada  tahun  1970- an.  Rosenau  menyusun  kerangka  studi kebijakan luar negeri yang disebut dengan linkage  theory  (Rosenau,  1971:  309).
Konsep  linkage  theory  ini,  menurut Rosenau,  adalah  mengaitkan  antara  dua sistem  yakni  nasional  dan  internasional dalam perilaku sebuah negara.
Kemudian  Rosenau  menyebutkan adanya  tiga  konsepsi  mengenai  kebijakan luar negeri “as cluster of orientations, as a set  of  communication  to  and  plans  for action  and  as  a  form  of  behavior” (Rosenau,  1976:  16).  Sebagai  kluster orientasi  kebijakan  luar  negeri  merujuk kepada  tendensi  dan  prinsip-prinsip  yang menjadi  rujukan  perilaku  negara  dalam masalah  internasional.  Sebagai  :  “ set  of communication  to  and  plans  for  action” adalah dimana sebuah negara menghubungkan  diri  kepada  lingkungan eksternal  dalam  rencana  dan  komitmen yang  konkret  untuk  mempromosikan  dan melindungi diri di luar negeri yang sesuai dengan  orientasi  dasar  negara  itu.  Konsep ini  sering  disebut  sebagai  strategi, keputusan  atau  kebijakan.  Sedangkan pengertian  ketiga  kebijakan  luar  negeri sebagai  kegiatan  yang  menerjemahkan orientasi dan pengembangan serta artikulasi  tujuan  dan  komitmen  spesifik. Konsep  ini  menjadikan  kebijakan  luar negeri  merupakan  perilaku  ke  lingkungan eksternal dari satu negara.
Dalam  konteks  penelitian  ini foreign policy mengambil arti kebijakan luar negeri yang  dalam  pemaknaan  Rosenau  sebagai plans  for  action  bukan  sebagai  kluster orientasi.
Lebih  lanjut  konsep  perubahan kebijakan luar negeri ini dikaji lebih dalam oleh  Gustavsson  (1999)  yang  merangkum adanya  lima  model  yaitu:  Model  yang dikembangkan  Holsti  (1982)  tentang restrukturisasi  kebijakan  luar  negeri; Goldmann  (1988)  model  stabilisator  di dalam  sistem  pengambilan  keputusan; Hermann  (1990)  model  sistem  sibernetik

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
dalam  pengambilan  kebijakan  sebagai variabel  antara;  Walter  Carlsnaes  (1992) model diakronis interaksi antara agensi dan struktur; model Skidmore
yang menjelaskan  perubahan  dikondisikan  oleh kondisi  dalam  negeri  dan  kekuatan eksternal;  dan  model  Rosati  (1994) mengenai  periode  stabilitas  yang  berhasil oleh  periode  transisi.  Konsep  perubahan kebijakan  luar  negeri  dari  sejumlah  pakar itu  menunjukkan  berbagai  pendekatan dalam  menjelaskan  bagaimana  kebijakan luar negeri sebuah negara berubah.

## Tabel 1. Model Perubahan Kebijakan Luar Negeri
Sumber: Gustavsson (1997)
Dalam Tabel 1 mengenai enam model perubahan kebijakan luar negeri
Gustavsson  menjelaskan  variabel  yang digunakan untuk memetakan model dalam perubahan  kebijakan  luar  negeri  yakni kebijakan luar negeri, perubahan, ekspalanatori  logis,  implikasi  bagi  studi empiris  pandangan  teoretis.  Gustavsson mengklasifikasikan  Holsti  dan  Hermann sebagai  Checklist  Model,  Goldmann  dan Skidmore  sebagai  Structural  Constrains Model  dan  Carsnaes  dan  Rosati  sebagai Cyclical Model .
Dari  enam  model  itu  kemudian
Gustavsson mengembangkan model ketujuh  yang  dengan  terlebih  dahulu menempatkan  foreign  policy  seperti  yang ditafsirkan Cohen and Harris (1975: 3831) sebagai  : “a  set  of  goals,  directives  or intentions,  formulated  by  persons  in official;  or  authorative  positions,  directed at  some  actor  or  condition  in  the environment beyond the sovereign state, for the  purpose  of  affecting  the  target  in  the manner desired by the policy-makers”.
Perubahan  juga  seperti  dijelaskan Goldmann  (1988:10)  merujuk  kepada “either  a  new  act  in  a  given  type  of situation  or  a  given  act  in  a  situation previously associated with a different act” .
Menurut Gustavsson, model yang dikembangkannya terdiri dari tiga langkah yakni  identifikasi  sejumlah  sumber  yang dimediasi  oleh  individual  para  pengambil kebijakan  yang  bertindak  dalam  proses pengambilan kebijakan yang akan membawa  kedalam  perubahan  kebijakan luar  negeri.  Sumbernya  terdiri  dari  dua yakni faktor internasional dan domestik.
Sumber  internasional  dari  model Gustavsson  antara  lain  faktor  politik  dan ekonomi.  Faktor  politik  di  tingkat internasional  menyangkut  kepada  aspek hubungan  kekuasaan  antar  negara  dan hubungan  yang  menyangkut  aspek  militer dari keamanan nasional seperti ditafsirkan oleh  perspektif  realis.  Sedangkan  faktor ekonomi  mengenai  ekonomi  internasional berkaitan dengan transaksi lintas batas dan lintas kelembagaan.
Faktor domestik dalam model Gustavsson terkait dukungan para pemilih, partai politik dan aktor masyarakat. Faktor ini  menjelaskan  bagaimana  hasil  pemilu, opini publik dan koalisi antara aktor politik utama.  Faktor  ekonomi  tingkat  domestik menyangkut  antara  lain  pertumbuhan ekonomi,  tingkat  inflasi  dan  tingkat pengangguran.  Faktor  domestik  yang

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
diajukan  Gustavsson  ini  sebenarnya  juga sudah  ditelaah  misalnya  oleh  Rosenau ketika  menjelaskan  agregat  input  bagi kebijakan luar negeri. Gustavsson menjelaskan  faktor-faktor  dari  tingkat domestik  ini  dalam  pengertian  yang  lebih rinci  seperti  dukungan  para  pemilih  yang dapat diketahui antara lain dari survei opini publik.
Model  yang  dikembangkan  oleh Gustavsson  tersebut,  menurut  peneliti, menggabungkan dua faktor penting dalam menganalisis  perubahan  kebijakan  luar negeri  yakni  faktor  internasional  dan domestik.  Ini  mengukuhkan  pendapat bahwa  analisis  mengenai  perubahan kebijakan luar negeri setidaknya menyertakan dua faktor ini. Dalam analisis perubahan itu Gutsavsson menyertakan dua faktor  dalam  proses  perubahan  itu  yakni aktor  pengambil  keputusan  dan  proses pengambilan  kebijakan  itu.  Peneliti berpendapat model pengambilan kebijakan sudah diformulasikan oleh Allison sehingga sebenarnya proses itu tidak perlu dibahas lagi dalam model baru.
Di  dalam  variabel  output  Gustavsson memasukkan beberapa kategori perubahan dalam  kebijakan  luar  negeri  yang  berasal dari Hermann. Peneliti berpendapat bahwa jenis  perubahan  yang  dijelaskan  Hermann ini menarik diperdalam. Hermann mengklasifikasikan empat tingkat perubahan  kebijakan  luar  negeri  yang menyertakan sejumlah indikator di dalamnya (Hermann, 1990:3-21):
a) Adjustment  Changes .  Perubahan terjadi di tingkat usaha (besar atau kecil)  dan  atau  dalam  skope penerimaan  (seperti  penyaringan
dalam sasaran). Apa yang dilaksanakan, bagaimana dilaksanakan  dan  tujuan  kebijakan
luar  negeri  yang  dilaksanakan masih belum berubah.
b) Program  Changes .  Perubahan dilakukan dalam metode atau cara- cara bagaimana tujuan dan masalah itu  ditangani.  Berbeda  dengan adjustment  changes  yang  sifatnya kuantitatif, program changes bersifat  kualitatif  dan  melibatkan instrumen  baru  negara  seperti melalui negosiasi diplomatik bukan kekuatan militer. Apa yang
dilaksanakan dan bagaimana dilaksanakan mengalami perubahan namun  tujuan  dari  kebijakan  luar negeri tidak berubah.
c) Problem/Goal  Changes .  Masalah atau  tujuan  awal  yang  ditangani digantikan  atau  diubah.  Dalam perubahan kebijakan luar negeri ini, tujuannya diganti.
d) International Orientation Changes .
Perubahan  kebijakan  luar  negeri paling ekstrem melibatkan perubahan  arah  seluruh  orientasi aktor  terhadap  masalah  dunia. Dibandingkan perubahan
sebelumnya  yang  sifatnya  kecil terhadap satu isu atau aktor tertentu, perubahan  orientasi  melibatkan perubahan  mendasar  peran  dan aktivitas internasional. Tidak hanya satu  kebijakan  tetapi  banyak perubahan yang simultan.
Dari  konsep  tingkat  perubahan Hermann dapat dijelaskan bahwa
perubahan  paling  rendah  disebut  sebagai adjustment  changes  dimana  hanya  terjadi pergeseran kebijakan dalam tingkat taktis.

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
Sedangkan  perubahan  besar  terjadi  dalam konsep  international  orientation  changes dimana  muncul  perubahan  ekstrem  aktor negara  terhadap  dunia.  Hermann  juga menjelaskan faktor apa saja yang menjadi pemicu  perubahan  seperti  dalam  gambar berikut:

## Gambar 1: Model Perubahan Kebijakan Luar Negeri Hermann

## Sumber: Hermann (1990)
Hermann  secara  spesifik  menyebut pemicu  terjadinya  perubahan  yang  juga memasukkan unsur domestik dan internasional dalam empat faktor. Pertama, leader driven . Kondisi ini biasanya terjadi di  negara  otoriter  dimana  pemimpin pemerintahannya sering memaksakan kehendaknya  dalam  arah  dasar  kebijakan luar  negeri.    Kedua, bureaucratic advocacy . Perubahan bisa saja terjadi dari sekelompok  orang  di  dalam  pemerintahan yang  mengarahkan  kebijakan  luar  negeri. Kelompok  ini  bisa  saja  berada  di  dalam sebuah lembaga atau menyebar di sejumlah institusi namun mereka berinteraksi secara berkala.  Ketiga, domestic  restructuring . Istilah  ini  merujuk  kepada  segmen masyarakat yang relevan yang mendukung sebuah  rejim  yang  memerintah  dan mungkin  pula  segmen  masyarakat  ini menjadi  agen  perubahan.  Keempat, external shock . Pemicu ini merujuk kepada
sumber  perubahan  kebijakan  luar  negeri dari peristiwa internasional yang dramatis. Sebagian  dari  perubahan  kebijakan  luar negeri  hasil  dari  persepsi  pemimpin pemerintahan terhadap beberapa perubahan di lingkungan eksternal.
Salah satu unsur penting dalam model perubahan  kebijakan  luar  negeri  yang diajukan  Hermann  (1990)  adalah  adanya tujuh  tahapan  dalam  perubahan  kebijakan luar  negeri.  Konsep  Hermann  ini  menarik karena  dalam  analisis  dapat  diketahui bagaimana  tahapan  perubahan  kebijakan luar negeri berjalan. 1) Initial policy expectations . Perubahan  yang  terjadi  dalam kebijakan  luar  negeri  memasukkan ekspektasi  unsur  para  pengambil kebijakan berkaitan dengan pengaruh  yang  diakibatkan  oleh sebuah  kebijakan  baru.  Para pengambil kebijakan akan melakukan perubahan jika hasilnya memberikan hasil yang diharapkan. Namun  jika  terjadi  perdebatan mengenai kebijakan apa yang akan diambil maka mereka akan mengurangi  dampak  negatif  dari kebijakan baru. 2) External actor/environmental stimuli .  Perubahan  kebijakan  pada umumnya  muncul  dari  perubahan lingkungan  yang  tidak  diharapkan yang memberikan rangsangan baru kepada  kebijakan  yang  ada. Peristiwa internasional itu mungkin merupakan respons terhadap kebijakan yang ada atau sama sekali tidak terkait. 3) Recognition of discrepant
information .  Rangsangan  eksternal
ini  merupakan  sinyal  yang  secara potensial  menjadi  umpan  balik kepada pengambil kebijakan. Ketika  perkembangan  eksternal  itu memunculkan informasi yang tidak konsisten  dengan  kebijakan  yang diharapkan  menjadi  isyarat  bagi pengambil kebijakan.
4) Postulation of a connection between problem  and  policy. Jika  sebuah kebijakan  akan  berubah  langkah kritisnya adalah identifikasi hubungan  sebab  akibat  antara masalah  dan  kebijakan  yang  ada. Pengambil kebijakan harus memutuskan bahwa kebijakan pemerintahannya tidak efektif dengan  masalah  yang  dihadapi, menjadikan  masalah  lebih  buruk, memunculkan  masalah  baru  yang lebih berat atau memberikan beban lebih berat.
5) Development  of  alternatives .  Jika pengambil  kebijakan  tidak  dapat menemukan cara untuk mengurangi masalah maka kebijakan baru akan ditempuh. Terdapat dua pendekatan besar, pertama, perubahan kebijakan untuk menangani masalah yang ada. Kedua, terjadinya perubahan dalam menafsirkan masalah.
6) Building  authoritative  consensus for  choice.  Konsensus  dalam kebijakan  luar  negeri  melibatkan lebih dari satu pengambil kebijakan.
Perubahan  kebijakan  dapat  belum
dapat  dilaksanakan  jika  tidak  ada konsensus yang diambil.
7) Implementation  of  new  policy. Keputusan  tidak  selesai  hanya dengan  pengambilan  kebijakan baru. Proses implementasi kebijakan dapat mengubah kehendak yang seharusnya dilaksanakan.  Oleh  karena  itu  jika terdapat  penentangan  terhadap pilihan  kebijakan  yang  diambil maka  implementasinya  akan  sulit.
Para  pengambil  kebijakan  apakah sifatnya individual atau kelembagaan harus memiliki komitmen untuk melaksanakannya.
Komitmen  yang  rendah  terhadap kebijakan  baru  akan  menyulitkan implementasi kebijakan yang baru.
Ketujuh  proses  itu  dipengaruhi  agen perubahan yakni leader driven, bureaucratic advocacy, domestic restructuring dan external  shock. Aspek pemimpin yang mengambil keputusan atas kebijakan baru karena pertimbangan politik kemudian  birokrasi  yang  memberikan dukungan atas kebijakan pimpinan pemerintah  merupakan  elemen  penting dalam  perubahan  kebijakan  luar  negeri. Selain  itu  adanya  tekanan  dalam  negeri mengharuskan adanya penyesuaikan kebijakan luar negeri yang juga mempertimbangkan  tekanan  eksternal.
Dengan  pertimbangan  itu  maka  aspek domestik dan internasional menjadi bahan masukan untuk adanya perubahan kebijakan luar negerinya.

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  untuk  mengeksplorasi dan  memahami  individual  atau  kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial dan manusia (Creswell, 2014: 4).
Metode  kualitatif  ini  memanfaatkan pendekatan  studi  kasus  yang  dapat memfokuskan  kepada  suatu  fenomena sosial  yang  dalam  kasus  ini  perubahan kebijakan  luar  negeri.  Metode  ini  dipilih karena  sebagai  sebuah  kebijakan  yang mengalami perubahan para pelaku pengambil kebijakan memiliki pengalaman dan pendapat sendiri selama rentang waktu dua  tahun.  Dengan  metode  ini  maka berbagai  pandangan  dan  pendapat  dari informan  utama  dan  pendukung  dapat dianalisis kembali dan dilakukan pendalaman melalui berbagai studi pustaka yang tersedia.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1  Perubahan  Kebijakan  Luar  Negeri Indonesia Terhadap Isu Nuklir Iran
Untuk  membahas  bagaimana  posisi Indonesia  berubah  dalam  kebijakan terhadap  program  nuklir  Iran  berikut  ini situasi  dimana  keputusan  itu  diambil ditinjau  dari  aspek  internasional  dan domestik ketika Resolusi 1747 diputuskan dan  Indonesia  beralih  kebijakan  terhadap isu  nuklir  Iran.  Dengan  mengetahui  aspek internasional dan domestik ketika Indonesia  yang  tadinya  mendukung  Iran dapat  dipahami  bahwa  kebijakan  luar negeri terhadap isu nuklir Iran menghadapi dilema.

## 4.2 Faktor Internasional dalam Resolusi
1747 dan Resolusi 1803

## 4.2.1 Peran Dewan Keamanan PBB
Dewan  Keamanan  PBB  di  bawah kekuatan  Amerika  Serikat  mengendalikan isu  ini  setelah  sebelumnya  menerima limpahan pengaduan dari IAEA pada tahun 2006. Kekhawatiran terhadap
pengembangan senjata nuklir telah menjadi bagian  dari  Dewan  Keamanan  PBB. Amerika  Serikat  menggunakan  instrumen ini untuk menekan Iran melalui serangkaian resolusi (Tarock: 2006).
Krisis  nuklir  Iran  ini  semakin  kuat ketika  IAEA  pada  24  September  2005 menyatakan Iran tidak mematuhi kewajibannya terhadap Safeguard
Agreements  NPT  sehingga  muncul ketidakpercayaan atas program nuklir Iran. Sikap  tidak  percaya  IAEA  terhadap  niat Iran menjadikan nuklir sebagai energi yang bertujuan  damai  direspons  oleh  Dewan Keamanan PBB.
Kemudian  8  Februari  2006,  Direktur Jenderal  IAEA  Mohammad  El  Baradei melaporkan  kepada  Dewan  Keamanan PBB  bahwa  Iran  tidak  transparan  dan diminta  kerjasama  dengan  IAEA  dalam mengelola nuklirnya. Merespons permintaan  IAEA  itu  kemudian  Dewan Keamanan  PBB  mengeluarkan  resolusi 1696  yang  isinya  antara  lain  agar  Iran bekerjasama dengan IAEA dan transparan. Dalam resolusi ini Iran diberi batas waktu sampai 31 Agustus 2006. Saat dikeluarkan resolusi  pertama  kali  terhadap  nuklir  Iran ini, Indonesia belum menjadi anggota tidak tetap  Dewan  Keamanan  PBB.  Indonesia sedang  dalam  proses  pemilihan  dan  baru memulai tugas sebagai anggota tidak tetap pada 1 Januari 2007.
Dewan  Keamana  PBB  mengesahkan Resolusi  1737  yang  secara  bulat  dicapai lima  anggota  tetap  dan  10  anggota  tidak tetap  sebagai  jawaban  karena  Iran  tidak menjalankan  Resolusi  1696.  Resolusi  ini menegaskan  kembali  ketentuan  Resolusi 1696 yang mengharuskan Iran

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
menghentikan program pengayaan uranium dan  kegiatan  pemrosesan  uranium  serta mengambil  kebijakan  untuk  membangun saling  percaya.  Sebagai  tambahan  dalam resolusi  ini  adalah  kewajiban  Iran menghentikan  proyek  reaktor  air  berat, meminta  Iran  meratifikasi  Protokol Tambahan IAEA.
Tanggal  24  Maret  2007,  Dewan Keamanan  PBB  mengesahkan  Resolusi 1747. Resolusi ini disahkan sebagai akibat Iran gagal memenuhi tuntutan dua resolusi sebelumnya.  Resolusi  1747  meminta  Iran mengambil  kebijakan  yang  sesuai  dengan Dewan  Gubernur  IAEA  dan  menggaris bawahi  dalam  Resolusi  1737  bahwa program  nuklir  dibolehkan  sepanjang tujuannya  untuk  perdamaian.  Resolusi  ini mendorong Iran untuk mempertimbangkan usulan  Juni  2006  untuk  mencapai kesepakatan komprehensif jangka panjang bersaa P5+1.
Pada 3 Maret 2008, Dewan Keamanan PBB  mengesahkan  Resolusi  1803  dengan 14  anggota  setuju  dan  1  yakni  Indonesia abstain  karena    “remain[ed]  to  be convinced  of  the  efficacy  of  adopting additional  sanctions”  terhadap  Iran. Resolusi  1803  memuat  sejumlah  sanksi terhadap  Iran  selain  menambah  sanksi kepada individu dan lembaga yang terlibat program  nuklir  Iran.  Negara  yang  merasa kedatangan  mereka  yang  disebut  terlibat dalam  ambisi  nuklir  Iran  dicegah  masuk. Nama-nama  yang  dilarang  bepergian ditambah  juga  pembekuan  dana,  aset finansial  dan  sumber  daya  ekonomi. Resolusi  ini  juga  secara  garis  besar menjatuhkian  sanksi  kepada  negara  Iran dengan Broadening the scope of restrictions on  the  supply,  sale,  or  transfer  of  nuclear and  ballistic  missile-related  items  to  Iran established in Resolution 1737 and setting down new provisions to prevent Iran from developing its nuclear program.
Resolusi 1803 meminta semua negara waspada  dalam  melakukan  komitmen- komitmen  baru  bagi  masyarakat  yang melakukan  dukungan  finansial  dalam perdagangan  dengan  Irak  terutama  yang ada kaitan dengan rencana Iran mendapatkan  senjata  nuklir.  Resolusi menyerukan  semua  negara  waspada terhadap  aktivitas  finansial  berbagai lembaga  yang  ada  di  wilayahnya  dengan semua  bank  yang  berada  di  Iran  agar mencegah  kegiatan  program  nuklir  Iran. Selain  itu  Resolusi  menyerukan  semua negara  memeriksa  kargo  yang  masuk  dan keluar  dari  Iran  baik  di  dalam  pesawat mapun kapal yang dimiliki atau dioperasikan  oleh  Iran  Air  Cargo  dan Perkapalan Iran jika ada kecurigaan terapat barang yang dilarang berdasarkan Resolusi 1737, 1747 atau 1803.
Resolusi yang terbaru pada tahun 2008 semakin memberikan tekanan kepada Iran bahkan resolusi ini sudah mengarah kepada sanksi  sebagai  negara.  Dengan  tekanan yang lebih berat itu Dewan Keamanan PBB menginginkan Iran menghentikan program nuklir  yang  mengarah  kepada  pembuatan senjata  nuklir.  Dalam  perkembangannya sanksi  yang  disebutkan  dalam  Resolusi 1803  masih  belum  membuat  Iran  tunduk kepada tekanan Barat.

## 4.2.2 Isu Solidaritas Islam
Kondisi internasional ketika Indonesia mendukung sanksi terhadap Iran muncul di tengah  sikap  Iran  yang  tidak  berdiam  diri menghadapi  tekanan  internasional  sejak tahun 2006 dengan melakukan pendekatan ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Beberapa  negara  berpenduduk  Muslim mendukung program nuklir Iran (Kibaroglu: 2006). Diplomasi Iran ke Indonesia memberikan  dampak  sikap  Indonesia terhadap  nuklir  khususnya  nuklir  Iran tampak  jelas  ketika  Presiden  Iran

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
Mahmoud  Ahmadinejad  10  Mei  2006. Presiden  Yudhoyono  mengatakan,  “Saya percaya program nuklir untuk kepentingan damai  yang  dikembangkan  oleh  Iran  itu. Dan,  semua  program  yang  berkaitan dengan nuklir itu dapat diselesaikan dengan baik.”  (Media  Indonesia,  1  Mei  2006) Pernyataan  Yudhoyono  itu  yang  juga didengar  publik  Indonesia  menunjukkan bahwa  adanya  kepercayaan  kepada  Iran setidaknya sampai pada 2006 itu Indonesia percaya bahwa nuklir Iran ditujukan untuk perdamaian.
Pandangan  Indonesia  terhadap  nuklir Iran  ini  juga  muncul  dari  Ketua  MPR Hidayat  Nur  Wahid  yang  menyatakan dukungannya.  Nur  Wahid  mengatakan bahwa  Indonesia  mendukung  program nuklir  Iran  sejauh  yang  dikembangkan untuk kepentingan damai dan kemanusiaan (Media Indonesia, 3 Mei 2006). Kehadiran Presiden  Iran  di  Indonesia  itu  dipandang oleh pengamat politik Universitas Indonesia  Maswadi  Rauf  sebagai  isyarat agar  Indonesia  menjadi  penengah  dalam perselisihan  antara  Iran  dan  Barat  dalam krisis  nuklir.  Pandangan  Maswadi  itu diperjelas  lagi  oleh  peneliti  LIPI  Riza Sihbudi bahwa Indonesia harus mengambil peranan  sebagai  mediator  untuk  mencari solusi dari pertikaian antara Barat dan Iran dalam isu nuklir. (Media Indonesia, 5 Mei 2007).
Iran  bahkan  memanfaatkan  forum Gerakan  Non  Blok  dimana  sebagian anggotanya  negara  berpenduduk  Muslim untuk  menggalang  kekuatan  opini.  Iran memainkan  diri  sebagai  pihak  yang tertindas oleh Barat dalam soal penguasaan nuklir (Hobbs dan Moran, 2014: 15). Iran mengajukan argumen bahwa negara nuklir bisa bertindak sewenang-wenang melarang negara  baru  yang  akan  menguasai  nuklir. Iran  menegaskan  setiap  negara  memiliki hak mengembangkan teknologi nuklir.

## 4.2.3 Tekanan Barat
Dalam  rancangan  Resolusi  1747, Indonesia mengusulkan sejumlah amandemen  terhadap  draft  yang  diajukan P-5+1.  Dalam  proposal  itu  anggota  tetap PBB menekankan perlunya kawasan Timur Tengah yang bebas nuklir namun Indonesia berpendapat  bahwa  tidak  semata-mata mencantumkan soal Iran saja (Jenie: 2018). Amandemen usulan Indonesia ini mendorong  adanya  konsistensi  terhadap sikap  dunia  karena  pada  kenyataannya Israel  sudah  menjadi  negara  nuklir  yang tidak mendeklarasikan diri.
Sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga pada tahun 2007 memberikan pandangan bahwa dalam resolusi  yang  akan  dikeluarkan  perlu  pula penegasan bahwa semua pihak yang terikat kepada  NPT  mendapatkan  hak  untuk mengembangkan  nuklir  untuk  tujuan damai.
Indonesia  memiliki  pandangan  dalam pengukuhan  resolusi  ini  bahwa  yang perundingan  yang  melibatkan  isu  nuklir Iran harusnya didasari oleh niat baik yang disepakati  oleh  semua  pihak.  Upaya Indonesia  juga  dilakukan  melalui  pesan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhyono kepada  Presiden  Afrika  Selatan  Thabo Mbeki  dan  Presiden  Iran  Mahmoud Ahmadinejad  untuk  mencari  solusi  yang tepat. Yudhoyono mengatakan amandemen yang diusulkan Indonesia ini diterima yang kemudian  memberikan  sikap  Indonesia untuk mendukung resolusi 1747.
Sejumlah  informasi  menyebutkan adanya percakapan telepon antara Presiden George Bush dengan Presiden SBY disebut sebagai  faktor  menentukan  dari  sikap Indonesia  yang  semula  keberatan  dengan sanksi baru itu menjadi mendukung sanksi (Gindarsah:  2017  dan  Basyar:  2018). Bahkan  tidak  hanya  Indonesia  yang menjadi  sasaran  dari  tekanan  Amerika Serikat  tetapi  juga  Afrika  dan  Selatan.

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
Dalam  beberapa  sumber  disebutkan  tidak hanya  Presiden  Bush  juga  Menlu Condoleeza Rice aktif mendekati Indonesia. Qatar, dan Afrika Selatan untuk menggolkan kebijakan Amerika Serikat. Informasi  mengenai  tekanan  Amerika Serikat  ini  tidak  hanya  diperoleh  dari informan  wawancara  tetapi  juga  seperti dimuat  di  dalam  mingguan  Mesir  Alhram 29  Maret-4  April  2007.  Berdasarkan laporan  minguan  ini  yang  mengutip wartawannya  Khaled  Dawoud  di  markas PBB  New  York  yang  mengatakan  48  jam sebelum pemungutan suara terhadap resolsi 1747,  Wakil  Tetap  Afsel  yang  juga Presiden Dewan Keamanan PBB waktu itu Dumisani  Kumalo,  mengajukan  teks amandemen  setebal  tiga  halaman  yang gagal  disetujui  anggota  tetap  Dewan Keamanan PBB dan juga Jerman.
Dalam  laporan  itu  disebutkan  bahwa penolakan amandemen itu yang tampaknya juga  disetujui  Indonesia  ditolak  sehingga sanksi tambahan akan dijatuhkan terhadap Iran. Kumalo dilaporkan kecewa dan secara terbuka  menyatakan  telah  dikhianati  oleh negara pengusul resolusi yakni AS, Inggris, Perancis, Rusia, RRC dan Jerman.
Dalam perkembangan menjelang pemungutan  suara  seperti  disebutkan  Al Ahram,  dua  anggota  tidak  tetap  yang mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia dan  Qatar  juga  mendukung  sikap  Afrika Selatan  agar  terjadi  perundingan  politik bukan  sanksi  lebih  keras  terhadap  Iran. Indonesia  dan  Qatar  disebutkan  ingin resolusi  yang  mengaitkan  sikap  PBB terhadap Iran dengan kawasan bebas nuklir Timur Tengah (Antara, 3 April 2007).
Diplomasi  Indonesia  dan  dua  negara lainnya  untuk  membuat  resolusi  tidak hanya menekan Iran tetapi juga mengaitkan sanksi dengan penciptaan zona bebas nuklir di  Timur  Tengah  diadopsi  sebagian  oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Salah satu alasan mengapa akhirnya Indonesia setuju
adalah  karena  dalam  resolusi  tersebut disebutkan “a  solution  to  the  Iranian nuclear  issue  would  contribute  to  global non-proliferation  efforts  and  to  realizing the  objective  of  a  Middle  East  free  of weapons  of  mass  destruction,  including their means of delivery” (Basyar: 2010). Dalam  resolusi  ini  tidak  ada  rujukan langsung  kepada  Israel,  sesuatu  yang ditolak  oleh  Amerika  Serikat  sejak  awal. Masuknya gagasan mengaitkan sanksi Iran dengan pencegahan nuklir di Timur Tengah yang  tidak  lain  diarahkan  kepada  Israel telah membuat tiga negara yang menginginkan amandemen terhadap resolusi  usulan  Amerika  Serikat  dan sekutunya  telah  melunak  (Jenie:  2018, Wirajuda: 2007).
Dari  pernyataan  tersebut  tampak bahwa Indonesia tidak melakukan konfrontasi  dengan  Barat  dalam  pidato pengesahan  resolusi  atau  mengkritik Amerika  Serikat  dan  Barat  karena  untuk resolusi  ketiga  dijatuhkan  meski  dua resolusi  sebelumnya  belum  terselesaikan. Indonesia juga tidak memberikan komentar mengapa  selama  delapan  bulan  Dewan Keamanan PBB menjatuhkan tiga resolusi dengan  isinya  sanksi  terhadap  pemerintah dan  individu  yang  semakin  berat.  Namun tidak  eksplisit  mengatakan  bahwa  Israel yang sudah diyakini memiliki senjata nuklir tidak  diperlakukan  sama  oleh  Dewan Keamanan PBB. Alasan yang tidak begitu jelas dalam posisinya di Dewan Keamanan PBB iniah yang menimbulkan kekecewaan di dalam negeri karena Indonesia berubah haluan dari mendukung menjadi menentang program nuklir Iran.
4.3  Faktor  Domestik  dalam  Resolusi 1747 dan Resolusi 1803
4.3.1 Ormas Keagamaan

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
Dari  beberapa  ulasan  di  situs  NU
Online  misalnya  tampak  bahwa  ormas  ini menggambarkan  Iran  sedang  berhadapan dengan
kekuatan Barat dalam pengembangan  senjata  nuklir.  Tema perlawanan  negara  Muslim  Iran  melawan
Barat  khususnya  negara  besar  Amerika Serikat menjadi bagian kerangka memandang isu nuklir Iran. Sikap  Iran  yang  meyakinkan  dunia bahwa  nuklirnya  untuk  tujuan  damai disampaikan Dubes Iran Behrooz Kamalvandi kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH  Hasyim  Muzadi  di  yang  diterima  di kantornya di Jakarta 5 Januari 2007.  Dalam pertemuannya,  Dubes  Iran  Behrooz Kamalvandi menjelaskan bahwa pengayaan  uraniumnya—seperti  yang dipersoalkan Amerika Serikat (AS) melalui Dewan  Keamanan  Per  PBB—tidak  untuk senjata (nu.or.id, 5 Januari 2997).
Sikap  NU  ini  sebagian  tercermin  dari dimuatnya  berita  mengenai  sikap  Iran dalam  pengembangan  nuklir  pada  tahun 2006. Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad  dalam  kunjungannya  ke kantor  PBNU  12  Mei  2006  kembali menegaskan  sikap  negaranya  untuk  terus kembangkan  program  nuklirnya.  “Negara kami memiliki hak penuh untuk mengembangkan  teknologi  nuklir  untuk tujuan damai. Seluruh kegiatan nuklir kami sudah  sesuai  dengan  instruksi  Badan Tenaga  Atom  Internasional  (IAEA),” ungkap  Ahmadinejad  (nu.or.id,  12  Mei 2006).
Selain NU, ormas keagamaan Muhammadiyah juga memiliki pandangan sendiri terhadap isu nuklir Iran. Muhammadiyah berhati-hati untuk memberikan penilaian atas nuklir Iran. Hal ini  tampak  misalnya  ketika  kunjungan Ahmadinejad
ke kantor pusat Muhammadiyah  di  Jakarta  12  Mei  2006. Ahmadinejad  diterima  Ketua  Pimpinan
Pusat  Muhammadiyah  Sudibyo  Markus. Pada  akhir  pertemuan  Sudibyo  dikutip media  mengatakan,  “Kita  bertemu  dan membicarakan  tentang  persoalan  dunia Islam secara umum dan juga membicarakan kerjasama antara lain di bidang pendidikan. Kita  tidak  bicara  tentang  nuklir  karena sudah disampaikan kepada Presiden SBY" kata  Sudibyo  (Detikcom,  12  Mei  2006). Pernyataan  ini  secara  implisit  mengikuti sikap Indonesia yang mendukung pengembangan nuklir untuk tujuan damai. Indonesia  yang  menerima  kunjungan Ahmadinejad  tahun  2006  mendukung pengembangan  nuklir  Iran  untuk  tujuan damai, bukan untuk senjata.
Namun  setelah  Indonesia  mengambil sikap  mendukung  kebijakan  menjatukan sanksi  baru  lebih  berat  terhadap  Iran  agar program nuklirnya dihentikan atau diperiksa  oleh  IAEA,  sebagian  ormas memandang pemerintah Indonesia
melakukan  tindakan  yang  tidak  sesuai dengan  persepsi  domestik.  Nahdhatul Ulama  termasuk  yang  cukup  keras memberikan  reaksi  terhadap  kebijakan Indonesia  yang  pro  sanksi  baru  terhadap Iran.
Secara resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras sikap Pemerintah Indonesia yang mendukung sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap  Iran.  PBNU  menilai,  sikap tersebut  merupakan  kesalahan  fatal  yang justru  akan  mempersulit  posisi  Indonesia sendiri.”Sikap Indonesia yang ikut menyetujui  sanksi  terhadap  Iran  adalah blunder besar untuk pemerintah Indonesia,” ungkap  Ketua  Umum  PBNU  Hasyim Muzadi  di  Jakarta  (nu.or.id,  26  Maret 2007).
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan  penyesalan  yang  mendalam atas  sanksi  yang  diberikan  Dewan Keamanan  PBB  untuk  negara  yang dipimpin  oleh  Ahmadinejad  itu.  Menurut

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadyah Din Syamsuddin  mengembangkan  teknologi nuklir  adalah  hak  Iran.  Din  Syamsuddin juga  mengatakan,  sebagai  negara  yang berpenduduk  mayoritas  beragama  Islam, seharusnya Indonesia berempati pada Iran. Muhammadiyah memandang bahwa sanksi itu bentuk ketidakadilan terhadap Iran.
Oleh  karena  itulah  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah  meminta  Pemerintah Indonesia  berhati-hati,  jangan  sampai posisi Indonesia di Dewan Keamanan PBB hanya  untuk  menjalankan  skenario  dari negera  adikuasa  untuk  mencaplok  Iran. Sikap  Muhammadiyah  ini  disampaikan ketika menerima Duta Besar Iran Behrooz Kamalvandi  di  kantor  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah,  Jakarta  Pusat,  27  Maret 2007 (Detikcom, 27 Maret 2007).
Sementara itu Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI) Nanat  Fatah  Natsirusai  menanggapi kebijakan  Indonesia  dalam  isu  nuklir  Iran dengan mengatakan, seharusnya Indonesia abstain  bukannya  mendukung  Resolusi 1747  (Detikcom,  28  Maret  2007).    ICMI meminta  penjelasan  kepada  pemerintah soal sikap yang diambilnya sebagai anggota tidak  tetap  Dewan  Keamanan  PBB. Kemudian ICMI mengaitkan sikap Indonesia  yang  tidak  mencerminkan bangsa Indonesia dan sebagai negara Non Blok  padahal  duduk  di  Dewan  Keamanan PBB karena anggota Gerakan Non Blok.

## 4.3.2 Partai Politik
Partai  politik  yang  duduk  di  lembaga legislatif  memiliki  kekuasaan  mengawasi kebijakan yang diambil lembaga eksekutif termasuk  dalam  urusan  luar  negeri.  Peran partai  politik  di  legislatif  ini  dikukuhkan antara  lain  dalam  perundangan.  Misalnya ada peran dalam pengangkatan duta besar, pemerintah  akan  meminta  pertimbangan DPR seperti termuat dalam UUD 1945 dan
juga  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri .
Demikian  juga  ketika  kebijakan Indonesia di Dewan Keamanan PBB tahun 2007 diambil saat itu para pemimpin partai politik  di  DPR  mengambil  sikap mendukung  kebijakan  pengembangan nuklir  Iran.  Hal  ini  terlihat  dari  beberapa pernyataan  pemimpin  DPR  berkaitan dengan nuklir Iran. Tokoh Golkar dan juga Ketua  DPR  Agung  Laksono  tanggal  15 Februari  2007  mengatakan  parlemen Indonesia mendukung Iran dalam pengembangan  teknologi  nuklir  untuk tujuan damai (tempo.co, 15 Februari 2007). Pernyataan itu dikeluarkan setelah dua kali  sanksi  dijatuhkan  kepada  Iran  dan ketika  bulan  Januari  2007  Indonesia memulai  posisinya  sebagai  anggota  tidak tetap  Dewan  Keamanan  PBB.  Sebagai Ketua  DPR  pernyataan  Agung  ini memberikan  kesan  kepada  berbagai  partai politik  bahwa  posisi  Indonesia  dalam  isu nuklir menghendaki jalan diplomasi bukan menekan  Iran  melalui  Dewan  Keamanan PBB.
Anggota  Komisi  I  Fraksi  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Permadi, dalam  Rapat  Kerja  dengan  Departemen Luar Negeri di Gedung DPR RI, Senayan, 29 Maret 2007 melontarkan kritik terhadap pemerintah  Indonesia  yang  mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB dalam isu nuklir  Iran  (detikcom,  30  Maret  2007). Permadi  menilai  sikap  Indonesia  sebagai sesuatu  yang  tidak  memiliki  pendirian. Bahkan  Permadi  curiga  bahwa  isu  nuklir untuk  menekan  Iran  ini  adalah  alasan Amerika  Serikat  untuk  menggempur  Iran karena saat itu sudah banyak kapal perang mendekat ke Iran. Permadi juga menambahkan  bahwa  sikap  Indonesia mendukung Resolusi 1747 membuat rakyat Indonesia tidak senang.
Meskipun  Partai  Keadilan  Sejahtera termasuk dalam koalisi pemerintahan SBY

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
namun  dalam  hal  isu  nuklir  Iran  ini menyebut pemerintah Indonesia plin plan. Menurut  Presiden  PKS  Tifatul  Sembiring 23  Maret  2007,  Indonesia  pada  awalnya mendukung  penggunaan  nuklir  Iran  untuk tujuan  damai  namun  sekarang  menyetujui sanksi  saat  dalam  pengambilan  keputusan di  Dewan  Keamanan  PBB  (detikcom,  26 Maret 2007). Seharusnya, menurut Tifatul, sebagai  anggota  tidak  tetap  Dewan Keamanan  PBB,  Indonesia  menjadi pengimbang  dan  jangan  ikut-kutan  negara besar  lainnya.  Tifatul  juga  menambahkan bahwa seharusnya tidak ada standar ganda dalam  pemilikan  nuklir  karena  pada faktanya Amerika Serikat memiliki ribuan hulu ledak nuklir yang tidak dilarang PBB.
Abdillah  Toha  dari  Partai  Amanat Nasional dalam program Today’s Dialog di Metro  TV  2  April  2007  menyatakan pemerintah seharusnya menjadi penyampai referensi  yang  menyalurkan  aspirasi harapan  rakyat  yang  sebagian  menentang resolusi  1747.  Menurut  Abdillah,  publik berharap  putusan  di  dalam  kebijakan  luar negeri  mempertimbangkan  kaitan  dengan sesama  negara  Muslim  dengan  Iran, persamaan  sebagai  anggota  Gerakan  Non Blok  dan  Organisasi  Kerjasama  Negara- negara  Islam  maupun  hubungan  bilateral yang  belakangan  dekat  dengan  kunjungan Presiden Ahmadinejad ke Indonesia tahun 2006. Bahkan saat itu pemerintah Indonesia mendukung program nuklir Iran meskipun sudah  ada  sanksi  yang  dijatuhkan  oleh Dewan Keamanan PBB.
Salah  satu  penggagas  interpelasi, Effendy  Choirie  (2019)    membenarkan bahwa  alasan  DPR  mengajukan  protes terhadap  pemerintah  atas  sikapnya  dalam Resolusi  1747  karena  tidak  sesuai  dengan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Apalagi  tekanan  Amerika  Serikat  kepada Iran  itu  dianggap  sebagi  upaya  untuk mencegah  negara  yang  mayoritas  Muslim itu menguasai teknologi nuklir. Jadi kalau
sanksi  itu  didukung  sama  dengan membiarkan  negara  berkembang  seperti Iran  dihalangi  dalam  memanfaatkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar di MPR RI,  Hajriyanto  Y  Thohari  mengingatkan kepada  Pemerintah  RI  agar  jangan  lagi mendukung resolusi baru Dewan Keamanan  PBB  yang  dijatuhkan  kepada Iran.  Hajriyanto  Thohari  menambahkan, dapat dipastikan, resolusi baru ini pun akan efektif  dalam  hal  sanksi  tersebut (Merdeka.com, 28 Februari 2007).
Puncak respons kalangan partai politik ini  adalah  mengajukan  Hak  Interpelasi kepada pemerintah agar Presiden Yudhoyono langsung memberikan
penjelasan  mengapa  sikapnya  mendukung Resolusi  1747.  Penyampaian  interpelasi dilakukan Wakl Ketua Komisi I dari Fraksi PDI  Perjuangan  Sidarto  Danusubroto, anggota  Partai  Golkar  Yuddy  Chrisnandi, Happy  Bone  Zulkarnaen,  Hajriyanto Tohari,  anggota  Partai  Amanat  Nasional Abdillah Thoha dan Ali Mochtar Ngabalin dan  Ryass  Rasyid  dari  Fraksi  Bintang Pelopor  Demokrasi  (hukumonline,com). Kemudian  Ketua  DPR  Agung  Laksono menyatakan dukungan mengajukan interpelasi  agar  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono menjelaskan mengapa
Indonesia  mendukung  sanksi  melalui Resolusi 1747. Fraksi yang tidak ikut dalam pengajuan  interpelasi  adalah  Fraksi  Partai Demokrat dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berasal. Pengajuan hak interpelasi ini dipandang  sebagai  salah  satu  instrumen politik yang menunjukkan kekuatan politik di  DPR  tidak  menyetujui  langkah pemerintah.  Dengan  interpelasi  ini  juga memperlihatkan bahwa isu nuklir Iran telah merambah  pentas  politik  domestik.  Partai yang  tidak  ikut  memerintah  berusaha mendorong  agar  Presiden  datang  ke  DPR

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
menjelaskan  sanksi  Resolusi  1747  yang diambil pemerintah bulan Maret 2007.

## 4.3.3 Peran Media Massa
Media massa di Indonesia memberikan perhatian  besar  terhadap  isu  nuklir  Iran baik dalam konteks kawasan Timur Tengah maupun
dalam konteks politik internasional (Suryopratomo: 2019). Dalam  konteks  Timur  Tengah  media menggambarkan  bahwa  nuklir  Iran  dapat menjadi katalis perubahan dalam mengimbangi  nuklir  yang  dimiliki  Israel meskipun tidak diumumkan ke dunia.
Selain  dalam  konteks  Timur  Tengah, media  massa  menggambarkan  berita internasional  soal  nuklir  Iran  mengangkat sisi  positif  terhadap  pengayaan  uranium yang dilakukan negara itu. Harian Kompas misalnya  menyoroti  tidak  akuratnya  data mengenai pengembangan nuklir Iran yang cenderung menyudutkan Iran. Kompas juga menggambarkan  dampak  buruk  respons berlebihan  terhadap  pengembangan  nuklir Iran sehingga tahun 2006 perlu dikeluarkan resolusi  yang  menekan  Iran.  Bahkan Kompas menggambarkan resolusi resolusi Dewan Keamanan PBB itu sebagai bentuk ketidakberdayaan masyarakat internasional menghadapi tekanan negara-negara adidaya (Kompas, 19 Februari 2007).
Selain Kompas, Media Indonesia juga aktif  memberitakan  isu  nuklir  Iran  ini. Koran  ini  juga  relatif  menggambarkan secara  positif  mengenai  posisi  Iran misalnya  ketika  Indonesia  abstain  dalam sidang  darurat  IAEA  di  Wina  memuat reaksi  dari  DPR  yang  menyesalkan abstainnya Indonesia (Media Indonesia, 16 Februari  2006).    Sikap  Indonesia  itu menunjukkan  Indonesia  tidak  setuju penggunaan  nuklir  untuk  tujuan  damai. Pemuatan  berita  itu  memberikan  ruang positif  terhadap  media  dalam  menyikapi pengembangan nuklir Iran.  Jawa Pos juga memberikan  perhatian  kepada  isu  nuklir
dimana pada tahun 2006 memberitakan 96 item  mengenai  isu  nuklir  Iran.  Demikian juga  tahun  2007  menunjukkan  perhatian kepada nuklir Iran dengan 84 berita.
Dari beberapa contoh mengenai berita dan  opini  media  massa  menjelang pemungutan suara pada bulan Maret 2007 ketika  Indonesia  sudah  menjadi  anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tampak media di Indonesia tidak memberikan citra buruk  terhadap  Iran.  Ini  menunjukkan bahwa  posisi  media  massa  saat  itu  dari sudut pemberitaan atau pemuatan opininya memperlihatkan aspek positif dari pengembangan  nuklir  iran  dan  aspek negatif tekanan Barat tehradap Iran.
Dari  semula  sikap  pasif  yang  hanya memuat  berita,  analisis  dan  opini,  media massa  Indonesia  menunjukkan  perannya dalam  menyalurkan  kepentingan  publik. Tidak  hanya  itu,  Kompas  misalnya melakukan jajak pendapat untuk mengetahui apa pendapat publik mengenai kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dalam  isu nuklir Iran ini.
Mengenai sikap media ini, menarik apa yang  dijelaskan  oleh  Gindarsah  (2012) bahwa media massa seperti Kompas perlu mengadakan  jajak  pendapat  mengenai kebijakan  Indonesia  mendukung  Resolusi 1747.  Hasil  survei  menunjukkan  bahwa lebih  dari  setengah  responden  (50,  4  %) menyatakan tidak setuju terhadap keputusan  Indonesia  di  Dewan  Keamanan PBB. Namun demikian mereka yang tidak puas  terkait  erat  dengan  afiliasi  Partai Demokrat  (yang  memerintah),  Partai Golkar,  Partai  Keadilan  Sejahtera  dan Partai  Amanat  Nasional  dan  Partai Kebangkitan Bangsa. Lebih rinci lagi jajak pendapat  ini  menunjukkan  bahwa  33,2  % responden setuju untuk menentang Resolusi 1747 sedangkan 26,7 % memilih untuk  abstain  dalam  menjatuhkan  sanksi terhadap Iran.

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
Kesimpulan  lain  dari  jajak  pendapat Kompas  ini  menunjukkan  bahwa  62,6  % responden  ragu-ragu  bahwa  diplomasi pemerintah  mampu  berdiri  sederajat dengan negara-negara besar. Dalam kaitan ini  tentu  ada  hubungan  dengan  peran Indonesia  di  Dewan  Keamanan  PBB dimana  lima  negara  besar  yakni  Amerika Serikat, Perancis, Inggris, China dan Rusia memiliki  hak  veto.  Sedangkan  Indonesia masuk sebagai anggota tidak tetap selama dua tahun.
Informasi  yang  menarik  dan  menjadi perhatian publik termasuk kalangan politisi partai  adalah  bahwa  sebagian  besar responden (73,2%) berpendapat keputusan Indonesia  itu  mendukung  Resolusi  1747 tidak  lepas  dari  tekanan  negara  besar. Namun  demikian  dalam  jajak  pendapat juga  terungkap  bahwa  63,2  %  responden mengetahui dilema yang dihadapi Indonesia  jika  menentang  kepentingan negara besar terutama Amerika Serikat.
Makna  jajak  pendapat  dari  Kompas menunjukkan  besarnya  perhatian  media massa atas langkah yang diambil Indonesia di Dewan Keamanan PBB (Suryopratomo, 2019).  Pendapat  yang  muncul  dari  opini publik  juga  tidak  jauh  beda  dengan pendapat  publik  adanya  ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia. Media berperan juga menyampaikan peta opini masyarakat yang secara  langsung  atau  tidak  akan  menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia dalam kebijakan luar negeri.
Dari  analisis  faktor  internasional  dan domestik  di  atas  yang  menjadi  latar belakang adanya perubahan kebijakan luar negeri  dari  mendukung  sanksi  menjadi bersikap abstain di Dewan Keamanan PBB maka  dapat  dijelaskan  bahwa  tekanan domestik  menjadi  penentu  dibandingkan faktor  internasional.  Jika  tahun  2007 tekanan  Barat  begitu  kuat  sehingga Indonesia yang semula memiliki kebijakan
mendukung  pengembangan  nuklir  namun dihadapkan  pada  politik  di  Dewan Keamanan  PBB  maka  berubah  haluan mendjadi mendukung. Meskipun peristiwa ini  hanya  pengambilan  keputusan  dalam Resolusi  1747  dan  jauh  dari  pantauan publik,  namun  ternyata  dampak  kebijakan yang mendukung sanksi baru terhadap Iran ini menimbulkan reaksi di tingkat domestik baik  dari  ormas  keagamaan,  tokoh masyarakat,  partai  politik  dan  juga  media massa yang meliputnya.
Seberapa  jauh  perubahan  yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kebijakan terhadap isu nuklir Iran ini dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 2. Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Isu Nuklir Iran d Dewan Keamanan PBB
Tabel 2 tersebut menunjukkan mengenai  perubahan  yang  terjadi  dalam kebijakan  Indonesia  dalam  isu  nuklir  Iran dari  faktor  internasional  dan  domestik.
Resolusi 1747 Dukung Sanksi terhadap Iran Resolusi 1803 Abstain dalam mendukung sanksi terhadap Iran Adjustment dalam Kebijakan Luar Negeri Fakt or Dom estik Ormas, tokoh masyarakat dan anggota DPR mengetahui bahwa Iran mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.
Masyarakat semula tidak paham isu nuklir Iran ini di Dewan Keamanan PBB. Tekanan domestik dari para politisi, tokoh masyarakat dan ormas menuntut agar dukungan terhadap sanksi ke
Iran di cabut. Aksi protes domestik ini membuat pemerintah memperhatikan aspirasi publik Kebijakan luar negeri Indonesia memperhatikan protes dan tekanan dari masyarakat dan anggota DPR. Kebijakan yang semula mendukung sanksi terhadap Iran menjadi abstain dalam pemungutan suara di DK PBB.
Fakt or Inter nasio nal Indonesia memandang adanya aspek tidak transparan dari Iran soal pengembangan nuklir. Indonesia mendapat tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya untuk mendukung sanksi terhadap Iran. Indonesia melihat tidak perlu lagi sanksi baru karena Iran sudah mulai transparan. Isu nuklir Iran ini menjadi perhatian utama Amerika Serikat dan sekutunya. Indonesia tidak berkonfrontasi dengan AS sehingga mengambil sikap abstain, tidak menentang resolusi yang menambah sanksi terhadap Iran

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
Demikian juga kebijakan luar negeri seperti apa yang dilakukan Indonesia untuk dalam menghadapi  isu  nuklir  Iran  yang  disebut sebagai kebijakan luar negeri yang sifatnya penyesuaian.
Kalau  dikaji  lebih  mendalam,  maka dari  empat  kategori  perubahan  menurut konsep  Hermann  yakni  empat  tingkat perubahan  yakni  adjustment  changes, program  changes,  problem/goal  changes dan  international  orientation  changes. Merujuk  kepada  pengertian  empat  tingkat perubahan  kebijakan  luar  negeri  tersebut tampak bahwa dalam kasus nuklir Iran ini di  Dewan  Keamanan  PBB,  Indonesia mengambil  kebijakan  yang  sifatnya adjustment changes.
Kebijakan  luar  negeri  terkait  nuklir Iran  tidak  sampai  mengubah  tujuan  atau bahkan orientasi kebijakan luar negeri yang sifatnya  drastis.  Sejumlah  ciri  dari adjustment  changes  menurut  Hermann adalah  perubahan  usaha,  penyesuaian dalam  respons,  pelaksanaan,  proses pelaksanaan  dan  tujuan  kebijakan  tidak berubah.  Jadi  perubahan  kebijakan  luar negeri  pada  tahap  ini  merupakan  sebuah penyesuaian saja tanpa melakukan perubahan mendasar dan besar.
Ciri-ciri  yang  disebut  Hermann sebagai adjustment changes itu ada dalam perubahan  kebijakan  Indonesia  yang menyesuaikan  diri  tanpa  mengubah kebijakan  secara  drastis  dari  pro  sanksi menjadi  menentang  sanksi.  Indonesia menyesuaikan  diri  dengan  mengambil kebijakan  abstain  dari  mendukung  sanksi karena  semula  menganggap  Iran  tidak transparan  karena  terpengaruh  oleh pendapat  IAEA  dan  juga  adanya pendekatan  dan  tekanan  Amerika  Serikat terhadap Indonesia agar resolusi diputuskan dengan suara bulat.
Namun  dalam  konteks  konsep  yang disebut  adjustment  changes  itu  tidak memuat  ciri  perubahan  itu  karena  faktor
domestik seperti mengurangi krisis politik atau  meredakan  ketegangan  politik  di dalam negeri atau meredakan tekanan dari luar  negeri.  Meskipun  dapat  dianggap sebagai  cara  meringankan  tekanan  dari dalam  negeri  namun  tidak  serta  merta diakui pemerintah.
Perubahan  kebijakan  yang  diambil Indonesia  dalam  kasus  nuklir  Iran  di Dewan  Keamanan  PBB  dapat  disebut sebagai  sebuah  taktis  saja  bukan  sesuatu yang  mendasar.  Namun  pemerintah  tidak mau  kebijakan  yang  disebut  pragmatis  ini sebagai  akibat  tekanan  dari  dalam  negeri. “Kita  sejak  awal  memandang  bahwa  ini adalah  masalah  teknis,  bukan  masalah politis.  Kita  selama  ini  tidak  mau  agar masalah  ini  dipolitisasi  karena  memang masalah  ini  sarat  dengan  potensi  untuk dipolitisasi,”  ujar  Dino  dalam  keterangan persnya  di  Kantor  Kepresidenan  Jakarta.
(Okezone.com. diakses Oktober 2018) Bahkan Presiden Yudhoyono menyatakan,  abstainnya  Indonesia  dalam pengambilan  voting  resolusi  Dewan Keamanan  PBB  mengenai  program  nuklir Iran adalah keputusan yang berdiri sendiri dan dilakukan secara independen dan tidak ada  kaitannya  dengan  tekanan  siapa  pun atau  kepentingan  apa  pun  (Okezone.com. diakses Oktober 2018).
Dalam  hal  ini,  kebijakan  yang mendukung  sanksi  terhadap  Iran  telah menimbulkan  kegaduhan  politik  yang menyita  waktu  pemerintahan  sampai kemudian  terjadi  interpelasi  DPR  dimana seharusnya  presiden  menjelaskan  kepada DPR  mengapa  mendukung  sanksi  baru dalam  Resolusi  1747  bulan  Maret  2007. Namun karena pertimbangan lain, Presiden Yudhoyono  hanya  mengabulkan  sebagian permintaan  DPR  dengan  hanya  mengirim Menlu Hassan Wirajuda untuk menjelaskan kebijakan  Indonesia  terhadap  isu  nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB.

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
Konsep  adjustment  changes  dari Hermann tidak mengakomodasi perubahan yang  dialami  dalam  kebijakan  luar  negeri terhadap nuklir Iran 2007-2008. Oleh sebab itulah mengapa perlu ada tambahan secara konseptual  yakni  memasukkan  ciri  lain dalam adjustment changes ini yakni untuk meredakan  ketegangan  politik  di  dalam negeri  akibat  kebijakan  luar  negeri  atau meredakan tekanan dari dalam negeri yang bersifat  politik  baik  dari  kalangan  ormas, tokoh masyarakat, media dan partai politik.
Secara bersamaan menempuh kebijakan  abstain  di  Dewan  Keamanan PBB  ini  juga  dapat  menghindari konfrontasi  dengan  negara-negara  besar seperti Amerika Serikat
yang menginginkan  tekanannya  terhadap  Iran tidak  terhambat.  Sikap  abstain  ini  tidak akan  menjadikan  resolusi  tidak  terlaksana karena kebijakan yang ditempuh Indonesia. Kebijakan  untuk  abstain  ini  akan memberikan  pesan  kepada  Barat  tidak melakukan  penentangan  terbuka  terhadap kepentingan
Amerika Serikat dan sekutunya yang sedang dalam upaya secara konsisten selama tiga tahun menekan Iran. Jika Indonesia mengambil sikap menentang resolusi  maka  pada  Resolusi  1803  akan tampak  bahwa  pemerintahan  Yudhoyono mengambil  kebijakan  yang  berseberangan dengan  kepentingan  Barat.  Meskipun hanya  dalam  satu  isu  nuklir  Iran  namun karena  pentingnya  isu  nuklir  Iran  ini dipandangan  Barat,  maka  kebijakan menentang
Resolusi 1803
akan menimbulkan  masalah  dalam  kebijakan luar negeri Indonesia.
Berdasarkan pada kebijakan Indonesia yang  bersikap  adjustment  ini  dapat dirangkum  bahwa  konsep  Hermann  ini dapat  diperkaya  dengan  tidak  hanya karakter  mengubah  program  hanya penyesuaian  tetapi  juga  adanya  faktor pengambil kebijakan luar negeri meredakan  ketegangan  di  dalam  negeri
karena  menjadi  sebuah  tekanan  kepada pemerintahan.
Pada  saat  bersamaan  muncul penyesuaian  eksternal  dimana  pemerintah yang  menempuh  kebijakan  adjustment changes ini berhadapan dengan kepentingan  eksternal  terutama  negara- negara  besar.  Dengan  mengambil  sikap penyesuaian  ini  maka  tidak  akan  terjadi konfrontasi  dengan  kepentingan  negara- negara  besar  terutama  dalam  isu-isu strategis  seperti  masalah  program  nuklir Iran.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Penelitian  ini  bertujuan  menjawab pertanyaan  mengapa  terjadi  perubahan kebijakan luar negeri terkait nuklir Iran dan faktor  internasional  serta  domestik  seperti apa yang mendorong perubahan kebijakan luar  negeri  Indonesia  terhadap  isu  nuklir Iran  2007-2008  khususnya  di  Dewan Keamanan  PBB.  Dengan  menggunakan konsep  Hermann  (1990)  dikombinasikan dengan  konsep  dari  Gustavsson  (1999), Holsti  (1982)  dan  Rosenau  (1976)  serta pilihan  faktor  yang  dianggap  berpengaruh oleh  peneliti  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
Perubahan  kebijakan  luar  negeri terhadap  isu  nuklir  Iran  tahun  2007-2008 disebabkan  karena  adanya  pertimbangan pemerintah  Indonesia  yang  tidak  sejalan dengan  konsistensi  Indonesia  terhadap kebijakan  dalam  pengembangan  nuklir. Indonesia  memiliki  kebijakan  yang konsisten  dalam  pengembangan  nuklir yang  diperbolehkan  dalam  traktat  NPT. Tahun 2006 Indonesia menyatakan bahwa program  nuklir  Iran  bertujuan  damai, namun  dalam  Resolusi  1747  Indonesia memperlihatkan dukungan kepada resolusi yang  memberikan  sanksi  terhadap  Iran
karena  mengembangkan  nuklir.  Ini merupakan  perubahan  yang  tidak  sesuai dengan  ekspektasi  bahwa  Indonesia seharusnya
mendukung program pengembangan nuklir Iran.
Akibat  dari  tidak  konsisten  terhadap kebijakan  pengembangan  nuklir  ini  dalam kasus nuklir Iran maka muncul reaksi dari domestik  yang  mempertanyakan  mengapa Indonesia  tidak  mengikuti  kebijakan sebelumnya  yang  mendukung  program nuklir  Iran  dan  tidak  mengikuti  kebijakan Barat  yang  ingin  menghentikan  program nuklir  Iran.  Tekanan  dari  dometik  yang mendesak  Indonesia  mengikuti  kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan bebas dari tekanan  Barat  yang  kemudian  melahirkan kebijakan  baru  untuk  abstain  dalam Resolusi 1803 tahun 2008 ketika Indonesia menjadi  anggota  tidak  Dewan  Keamanan
PBB yang menjatuhkan sanksi lebih berat terhadap Iran karena masih mengembangkan  nuklirnya.  Saat  itu
Indonesia  memberikan  sejumlah  alasan yang  dapat  diterima  oleh  14  anggota  lain Dewan Keamanan PBB
Perubahan  kebijakan  luar  negeri Indonesia  terhadap  isu  nuklir  Iran  ini dikaitkan  dengan  konsep  Hermann  (1990) merupakan bagian dari adjustment changes, perubahan  yang  sifatnya  penyesuaian, bukan perubahan yang drastis dan radikal. Adjustment  changes  yang  dalam  konsep Hermann  menekankan  kepada  beberapa indikator seperti perubahan usaha, penyesuaian  dalam  respons  pelaksanaan, proses dan tujuan kebijakan tidak berubah.
Indikator-indikator itu memang terjadi dalam  perubahan  kebijakan  luar  negeri Indonesia terkait isu nuklir Iran di Dewan Keamanana  PBB.  Indonesia  melakukan penyesuaian  kebijakan  luar  negeri  yang menunjukkan  bahwa  faktor  internasional yang  semula  sangat  mempengaruhi
keputusan  Indonesia  kini  dihadapkan dengan  faktor-faktor  domestik.  Di  dalam negeri,  publik  dan  juga  kalangan  partai politik  mempersepsikan  bahwa  tekanan kepada  Iran  untuk  menghentikan  program nuklir sebagai sebuah tindakan yang tidak adil.  Sebagian  publik  Indonesia  menilai Amerika
Serikat dan sekutunya memberlakukan  standar  ganda  karena Israel  tidak  diberlakukan  sama  meskipun sudah  ada  keyakinan  bahwa  Israel  malah sudah  memiliki  hulu  ledak  nuklir  yang dilarang oleh dunia.

## Daftar Pustaka
Acuan dari buku: Alden,  Chris  and  Amnon  Aran.  2017. Foreign  Policy  Analysis:  New Approaches. London: Routledge. Alles,  Delphine.  2016.  Transnational
Islamic  Actors  and  Indonesia’s Foreign  Policy:  Transcending  the State. London: Routledge.
Boeije,  Hennie.  2010.  Analysis  in Qualitative  Research.  Los  Angeles:
Sage.
Bowen,  Wyn  Q.  and  Jonathan  Brewer.
Iran's Nuclear Challenge: Nine Years and  Counting.International  A ﬀ airs
87:4 (2011) 923–943
Breuning,  Marijke.  2007.  Foreign  Policy
Analysis: A Comparative
Introduction.  New  York:  Plagrave Macmillan.
Buckley,  B.1998.  The  News  Media  and Foreign  Policy:  An  Exploration. Halifax,  NS:  Centre  for  Foreign Policy Studies, Dalhousie University.

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
Clarke,  Michael  and  Brian  Whites  (eds) 1995. Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy System Approach.  Hants:  Edward  Elgar Publishing Limited.
Creswell, John W. 2014. Research Design:
Qualitative,  Quantitative  and  Mixed Methods  Aproaches.  Los  Angeles: Sage.
Hein,  G.R.,  1986.  Soeharto's  Foreign Policy: Second-Generation
Nationalism  in  Indonesia.  Berkeley:
University of California. Hermann,  Charles  F.,  Charles  W.  Kegley Jr.,  James  N.  Rosenau.  1987.  New Directions  in  the  Study  of  Foreign Policy. London: HarperCollins Academic.
Hitchcock, Mark. 2007. The Apocalypse of
Ahmadinejad:  The  Revelation  of Iran's  Nuclear  Prophet.  Colorado: Multnomah Books.
Hill,  Christopher.  2003.  The  Changing Politics of Foreign Policy. New York: Palgrave.
Hobbs,  Christopher  and  Matthew  Moran.
2014. Exploring Regional Responses to a Nuclear Iran: Nuclear
Dominoes?  Hampshire:  Palgrave
Macmillan.
Holsti,  K.J.1992.  International  Politics:  A Framework  for  Analysis.  New Jersey: Prentice Hall.
Holsti, K.J., Miguel Monterichard, Ibrahim
Msabaha,  Thomas  W.  Robinson, Timothy Shaw and Jacques Zylbererg.  1982.  Why  Nations Realign. London: Routledge.
Hudson,  Valerie  M.  2014.  Foreign  Policy
Analysis: Classic and Contemporary
Theory.  Lanham:  Rowman  & Littlefield.
Inayati,  Ratna  Shofi.  2005.  Pemerintahan Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan Kebijakan  luar  negeri  Indonesia. Jakarta: LIPI.
Jafarzadeh, Alireza. 2007. The Iran Threat:
President  Ahmadinejad  and  the Coming  Nuclear  Crisis.  New  York: Palgrave Macmillan.
Khan,  Saira.  2010.  Iran  and  Nuclear
Weapons  Protracted  Conflict  and Proliferation. London: Routledge.
Kumar, R. 1997. Non-Alignment Policy of
Indonesia.  Jakarta:  Centre  for Strategic  and  International  Studies (CSIS).
Klotz,  Audie  and  Deepa  Prakash  (Eds).
2008.  Qualitative  Methods  in International  Relations  A  Pluralist Guide. New York: Palgrave
MacMillan.
Lamont,  Christopher.  2015.  Research Methods  in  International  Relations. London: Sage.
Luck,  Edward  C.  2007.  UN  Security Council  Practice  and  Promise.  New York: Routledge.
Maxwell,  Joseph  A.  2005.  Qualitative
Research  Design:  An  Interpretative Approach.Thousand  Oaks:  Sage
Publikations.
Naji,  Kasra.  2008.  Ahmadinejad:  The Secret  History  of  Iran’s  Radical Leader.  Berkeley:  University  of California Press.
Neack,  Laura  and  Jeanne  A.K.  Hey  and Patrick  J.  Hanye.  1995.  Foreign Policy  Analysis:  Continuity  and
Change  in  Its  Second  Generation. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Narang,  Neil,  Erik  Gartzke  and  Mathew
Kroenig.  2016.  Nonproliferation Policy  and  Nuclear  Posture.  New York: Routledge.
Onderco,  Michal.2015.  Iran’s  Nuclear
Program  and  the  Global  South:  The Foreign  Policy  of  India,  Brazil,  and South  Africa.  Hampshire:  Palgrave Macmillan.
Rezaei,  Farhad.  2017.  Iran’s  Nuclear Program:  A  Study  in  Proliferation and  Rollback.  Cham:  Palgrave Macmillan.
Rosenau,  James  N.  1971.  The  Scientific Study of Foreign Policy. New York: The Free Press.
Rosenau,  James  N.,  Kenneth  W. Thompson,  Gavin  Boyd.  World Politics: An Introduction. New York: The Free Press.
Serfaty,  Simon.  1990.  The  Media  and Foreign  Policy.  London:  Palgrave Macmillan UK.
Sen,  K.  and  Hill,  D.T.,  2006.  Media, Culture  and  Politics  in  Indonesia. New York: Equinox Publishing. Thakur,  Ramesh.  2015.  Nuclear  Weapons and  International  Security.  London: Routledge.
Walker, Stephen G., Akan Malici and Mark Schafer.  2011.  Rethinking  Foreign Policy Analysis. New York: Routledge. Warnaar,  Maaike.  2013.  Iranian  Foreign Policy during Ahamdinejad: Ideology  and  Actions.  New  York:
Palgrave Macmillan.
Wilson,  Gary.  2010.  The  United  Nations and  Collective  Security.  London: Routledge.
Wuryandari,  G.  2008.  Kebijakan  luar negeri  Indonesia  di  Tengah  Pusaran Politik Domestik.Jogjakarta: Pustaka Pelajar

## Acuan artikel dalam buku:
Brody,  Richard.  1994.  “Crisis,  War  and Publik  Opinion:  The  Media  and Publik for      the President”. In W. Lance Bennet and David Paletz eds., Taken by Storm, Publik Opinion and U.S. Foreign Policy in the Gulf War . Chicago: University of Chicago ress.
Fitriani, Evi. 2015. “Yudhoyono’s foreign policy: is Indonesia a rising power?” Dalam the  Yudhoyono  Presidency: Indonesia’s  Decade  of  Stability  and Stagnation Edited: Edward Aspinall, Marcus  Mietzner  and  Dirk  Tomsa. Singapore: ISEAS.
Gilinsky,  Viktor.  2004.  “Iran's  "Legal" Paths to the Bomb”. Checking Iran's Nuclear  Ambitions. Edited  Henry Sokolski dan Patrick Clawson.Carlisle:  Strategic  Studies Institute (SSI).
Holsti,  K.J.  1982.  “Restructuring  Foreign Policy: A Neglectec Phenomenon in Foreign Policy Theory". Dalam Why Nations  Realign:  Foreign  Policy Restructuring in the Postwar World. Edited by K.J. Holsti. London: Allen and Unwin.
Kroenig,  Matthew.  2016.  “Force  or Friendship? Explaining Great Power Nonproliferation  Policy”.  Dalam Narang,  Neil,  Erik  Gartzke  and Matthew  Kroenig. Nonproliferation Policy  and  Nuclear  Posture:  Cause and Consequences for the Spread of

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
Nuclear  Weapons .  New  York: Routledge. Moran, Andrew. 2015. “Nuclear Proliferation”.  Dalam  Hough,  Peter, Shahin  Malik,  Andrew  Moran  dan Bruce Pilbeam. International Security Studies: Theory and Practice . Lond: Routledge.
Kibaroglu, Mustafa.2006. “Good for Shah,
Banned  for  Mullahs:  The  West  and Iran's  Quest  for  Nuclear  Power”. Middle  East  Journal.Volume  60. No2. Spring 2006.
O'Hefernan,  Patrick.  1994.  “A  Mutual Exploitation  Model  of  Media Influence in U.S. Foreign Policy”. In W.  Lance  Bennet  and  David  Paletz, eds. Taken  by  Storm:  The  Media, Publik  Opinion,  and  U.S.  Foreign Policy  in  the  Gulf  War .  Chicago: University of Chicago.
Poole,  Avery.  2015.  “The  Foreign  Policy
Nexus:  National  Interest,  Political
Values and Identity”. Dalam Indonesia’s Ascent: Power, Leadership and The Regional Order.
Edited  by  Christopher  Roberts, Ahmad Habir and Leonard Sebastian. London: Palgrave Macmillan.
Rosenau,  James  N.  1976.  “Restlessness,
Change and Foreign Policy
Analysis.”  Dalam In  Search  of
Global Pattersn , edited by James N.
Rosenau,  pp  369-376.  New  York: Free Press.
Tarock,  Adam.  2006.  “Iran's  Nuclear Programme  and  the  West”. Third World Quarterly , Vol. 27, No. 4, pp 645 – 664.

## Acuan artikel dalam Jurnal:
Anwar, Dewi Fortuna. 2010. “The Impact of  Domestic  and  Asian  Regional Changes            on  Indonesian  Foreign Policy”. Southeast Asian Affairs , pp. 126-141.
Anwar,  Dewi  Fortuna.  2010.  “Foreign Policy,  Islam  and  Democracy  in Indonesia”. Journal  of  Indonesian
Social Sciences and Humanities Vol.
3, pp. 37-54.
Bahgat, Gawdat. 2006 “Nuclear
Proliferation:  The  Islamic  Republic of Iran ”. Iranian Studies. Volume 39, number 3. September 2006. Bowen,
Wyn Q. and Jonathan Brewer.”Iran's  Nuclear  Challenge: Nine Years and Counting ”. International  A ﬀ airs 87:4  (2011) 923–943
Clarke, Michael. 2013. “Iran as a ‘pariah’ Nuclear Aspirant”. Australian Journal of International Affairs .Vol. 67, No. 4, 491-510. Dupont, Pierre-Emmanuel. 2014. “Compliance  with  Treaties  in  the Context of Nuclear Non-
proliferation: Assessing Claims in the Case  of  Iran”.  Dalam Journal  of Conflict & Security Law .Vol. 19 No.
2, 161–210.
Gindarsah,  Iis.  2012.  “Democracy  and
Foreign Policy-Making in Indonesia: A Case Study of the Iranian Nuclear Issue, 2007–08.” Dalam Contemporary  Southeast  Asia:  A Journal of International and Strategic Affairs Volume 34, Number 3, December 2012 pp. 416-437.
Gustavsson, Jakob. 1999. “How Should We
Study  Foreign  Policy  Change?” Cooperation  dan  Conflict .  Vol.  34 (1), 73-75. London: Sage Publications. Kibaroglu,  Mustafa.  “Iran’s  Nuclear Ambitions from Historical Perspective  and  the  Attitude  of  the West”. Middle  Eastern  Studies . Vol.43. No2. 223-245, March 2007.

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2

## Mansour, Imad. 2008. “Iran and Instability
in  the  Middle  East  “. International Journal. Autumn 2008.
Murphy,  Ann  Marie.  2008.  “Indonesia Returns  to  the  International  Stage: Good  News  for  the  United  States”.
Dalam Orbis, Volume  53,  Issue  1,
January 2009, Pages 65–79. Murphy, Ann Marie. 2012. “Democratization  and  Indonesian Foreign  Policy:  Implications  for  the
United  States”.  Dalam Asia  Policy ,
Number  13,  January  2012,  pp.  83- 111.
Nugraha, Ekky. 2014. Dukungan Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB  1747  Tentang  Program  Nuklir Iran. Dalam eJournal Ilmu Hubungan Internasional ,  Volume  2,  Nomor  2, 2014: 401-410.
Putri,  Inggried  Christhiansend  Purnomo. 2011.  “Tuntutan  Publik  Islam  di Tingkat  Domestik  pada  Masa Pemerintahan  SBY  (2004-2009) terhadap  Kebijakan  Indonesia  atas Kasus  Nuklir  Iran”.  Dalam Jurnal Studi Hubungan Internasional . Vol 1,
No 1. Robinson, P.1999. “The CNN Effect: Can the  News  Media  Drive  Foreign Policy?” Dalam Review of International Studies , 25 (02), pp.301-309.
Robinson,  Piers.  2001.  “Theorizing  the Influence of Media on World Politics Modelsof  Media  Influence  on Foreign  Policy”.  Dalam European Journal  of            Communication ,  Vol 16(4): 523–544.
Ruland,  Jurgen.  2016.  “Democratizing Foreign  Policy  Making  in  Indonesia and  Democratization  of  ASEAN:  A role  of  Theory  Analysis.” TRaNS: Trans  –Regional  and  –National Studies of Southeast Asia . Page 1 of 25, 2016.

## Acuan artikel dalam website:
Rinaldy, Ridho. 2013. “Komunikasi Lintas Budaya”, dalam
ridhorinaldy.wordpress.com diakses 7 Januari 2017.
Siagian,  Sabam.  2011. Media  Plays Indirect  Role  in  Forming  Foreign Policy. The  Jakarta  Post.  September 15, 2011.
Ahmadinejad  ke  Muhammadiyah.  . https://news.detik.com/berita/d- 593588/ahmadinejad-ke- muhammadiyah.  Diakses  November 2018.
Ahmadinejad:  Program  Nuklir  Iran  Untuk Tujuan  Damai.  12  Mei  2006. http://www.nu.or.id/post/read/4443/a hmadinejad-program-nuklir-iran- untuk-tujuan-damai.
Diakses November 2018. Diakses November 2018. Tangani  Iran,  Presiden  SBY  Telepon Ahmadinejad dan Mbeki. https://news.detik.com/berita/d-
757779/tangani-iran-presiden-sby- telepon-ahmadinejad-dan- mbeki?_ga=2.84349150.61987068.1 552974667- 1798513985.1530692236.  Diakses
Desember 2018. Iran  Yakinkan  NU  Program  Nuklirnya Bertujuan Damai. http://www.nu.or.id/post/read/5790/i ran-yakinkan-nu-program-nuklirnya- bertujuan-damai.  Diakses  November 2018.
Menit-Menit Kritis yang Mengubah Sikap
Indonesia Terhadap Iran.https://www.antaranews.com/be rita/57847/menit-menit-kritis-yang- mengubah-sikap-indonesia-terhadap- iran.Diakses November 2018.
Sidang  IAEA:  Nuklir  Iran,  DPR  RI Sesalkan  Menlu  Abstain.  Media
Indonesia 16 Februari 2006. Sumber: Arsip Media Indonesia. Basyar,  Hamdan  anksi  Baru  untuk  Nuklir Iran. Dalam http://www.politik.lipi.go.id/kolom/2
85-sanksi-baru-untuk-nuklir- iran.html. Diakses Januari 2019.
Background  and  Status  of  Iran’s  Nuclear Program. https://www.armscontrol.org/reports/ Solving-the-Iranian-Nuclear- Puzzel/2014/06/Section_one. Diakses Desember 2018. Lieggi,  Stephanie.  The  Nonproliferation
Tiger: Indonesia’s Impact on Nonproliferation in Asia and Beyond.http://www.nti.org/analysi s/articles/nonproliferation-tiger- indonesias-impact- nonproliferation-asia-and-beyond/. Diakses 14 April 2018. GNB Serukan Lawan Hegemoni Amerika. 17 September 2006. Media Indonesia 17 September  2006.  Arsip  Media Indonesia.
Gerakan  Non-Blok  Dukung  Iran.  Media Indonesia. 31 Mei 2006. Arsip Media Indonesia. Kunjungan Ahmadinejad. Media Indonesia 11 Mei 2006. Arsip Media Indonesia Megawati: Resolusi DK PBB untuk Iran,  Seharusnya  RI  Abstain. https://news.detik.com/berita/d- 760683/megawati-resolusi-dk-pbb- untuk-iran-seharusnya-ri- abstain?_ga=2.82180049.6198706 8.1552974667- 1798513985.1530692236.  Diakses November 2018. PKS  Kecewa  Sikap  Plin-plan  Pemerintah Soal Nuklir Iran.
https://news.detik.com/berita/d- 758801/pks-kecewa-sikap-plin- plan-pemerintah-soal-nuklir- iran?_ga=2.45169635.61987068.15 52974667- 1798513985.1530692236.  Diakses Oktober 2018.
RI  Jangan  Dukung  Sanksi  Baru  PBB  Ke Iran. https://www.merdeka.com/politik/ri- jangan-dukung-sanksi-baru-pbb- ke-iran-lxjpqzg.html.  Diakses  Oktober 2018.
Demo Cabut Dukungan Resolusi DK PBB Dekat Istana Bogor. https://www.antaranews.com/berita /57826/demo-cabut-dukungan- resolusi-dk-pbb-dekat-istana- bogor. Diakses November 2018. Din:  RI  Jangan  Jalankan  Skenario Adikuasa Caplok Iran.
https://news.detik.com/berita/d- 759406/din-ri-jangan-jalankan- skenario-adikuasa-caplok- iran?_ga=2.36640103.61987068.15 52974667- 1798513985.1530692236.  Diakses November 2018.
Kunjungan Kenegaraan Presiden Republik Islam Iran Dr. Mahmoud Ahmadinejad ke Indonesia, 10-12 Mei 2006. https://www.kemlu.go.id/id/berita/s iaran-pers/Pages/Kunjungan- Kenegaraan-Presiden-Republik- Islam-Iran-Dr.-Mahmoud- Ahmadinejad-ke-Indonesia-10-12- Mei-200.aspx. Diakses 11 Mei 2018.