Jurnal Humaniora, Vol.5, No. 1, April 2021 : 218-226 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan
Yuliana *1 , Isthafan Najmi 1 , Yulfrita Adamy 1 , Hendra Sasmita 1
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, Indonesia. *Email korespondensi:  yuliana_ekp@ abulyatama.ac.id

## Diterima 22 Februari 2021; Disetujui 26 Maret 2021; Dipublikasi 30 April 2021
Abstract: This study aims to determine the use of village funds in the implementation of development in  the  Tapaktuan  District,  South  Aceh  Regency  and  to  determine  the  effectiveness  of  the  use  of village funds in the implementation of development in the Tapaktuan District, South Aceh Regency. This  research  uses  a  quantitative  descriptive  approach.  The  type  of  data  used  is  in  the  form  of secondary data, namely Target and Realization Data in the Tapaktuan District, 2017 to 2019 along with Target Data and the realization of Village Fund Receipts in the Tapaktuan District, 2017 to 2019.  Data  collection  using  documentation  techniques.  Data  analysis  used  qualitative  and quantitative analysis  (mix  method).  Based  on  the  results  of  the  study,  it  is  known  that  the  use  of village funds in the implementation of development in the Tapaktuan District, South Aceh Regency as a whole is classified as an average effective. The absorption of the existing budget has not fulfilled one hundred percent, but on average ranges from 30 to 99 percent. Based on the data in table 1.4 Recapitulation  of  Target  and  Realization  of  Village  /  Gampong  Funds  for  Each  Village  in  the Tapaktuan sub-district, South Aceh Regency for the 2017-2019 Fiscal Year, we can conclude that from a total of 16 villages in the Tapaktuan sub-district, the village with the highest percentage of budget absorption is Panjupian Village. with a percentage of 99.91% in 2017 with the effectiveness criteria being Very Effective, while the Village with the lowest percentage of budget absorption was Air  Pinang  Village  with  a  percentage  of  30.42%  in  2019  with  the  effectiveness  criteria  being Ineffective.  Meanwhile,  the  effectiveness  of  the  use  of  village  funds  in  the  implementation  of development in Tapaktuan District, South Aceh District, if you look at the realization of the use of village funds for each village, it is considered effective.

## Keywords: Effectiveness, Village Fund, Development
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penggunaan  dana  desa  dalam  pelaksanaan pembangunan  di  Kecamatan  Tapaktuan,  Kabupaten  Aceh  Selatan  dan  mengetahui  efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yaitu Data Target dan Realisasi di Kecamatan Tapaktuan, Tahun 2017 sampai 2019 beserta Data Target dan realisasi Penerimaan dana desa di Kecamatan Tapaktuan, Tahun 2017 sampai 2019. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif (mix methode). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan dana  desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  Kecamatan  Tapaktuan,  Kabupaten Aceh  Selatan secara keseluruhan tergolong rata-rata efektif. Serapan anggaran yang ada belum memenuhi seratus persen, melainkan rata-rata berkisar antara 30 sampai 99 persen. Berdasarkan data pada tabel 1.4 Rekapitulasi  Target  dan  Realisasi  Dana  Desa  /  Gampong  Setiap  Gampong  dalam  kecamatan Tapaktuan  Kabupaten Aceh  Selatan  Tahun Anggaran  2017  –  2019  dapat  kita  ambil  kesimpulan
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora
▪ Jurnal Humaniora, Vol. 5, No. 1 April 2021 : 218-226
bahwa  dari  total  ke  16  Gampong  di  kecamatan  Tapaktuan,  Desa  dengan  persentase  penyerapan anggaran paling tinggi adalah Desa Panjupian dengan persentase sebesar 99,91% pada tahun 2017 dengan kriteria efektivitas adalah Sangat Efektif, sedangkan Desa dengan persentase penyerapan anggaran paling rendah adalah Desa Air Pinang dengan persentase sebesar 30,42% pada tahun 2019 dengan kriteria efektivitas adalah Tidak Efektif. Sedangkan efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan kalau melihat dari sisi realisasi penggunaan dana desa setiap gampong yang ada, maka tergolong efektif.

## Kata kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan
Gagasan  otonomi  desa  berpijak  pada  prinsip good governance dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi  nilai-nilai  kerakyatan  dalam  praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola asset, sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan  pilihan  menuju  kemandirian.  Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran  masyarakat  dalam  proses  pembangunan (Nurman, 2015: 255).
Dana desa yang dikucurkan untuk setiap desa itu cukup besar, hal ini bisa digunakan oleh masyarakat untuk  membangun  desanya,    peningkatan  sumber daya  manusianya.  Namun,  dalam  penggunaannya masyarakat  diingatkan  harus  berhati-hati  dalam mengambil  kebijakan  terkait  dengan  penggunaan dana  desa,  karena  membutuhkan  pertanggung jawaban yang ketat. Dana desa yang besar ini harus dikelola  secara  bersama  untuk  melakukan pembangunan  dalam  berbagai  aspek  kebutuhan masyarakat  secara  luas.  Pembangunan  yang dilakukan melalui dana desa pada dasarnya memiliki tujuan  yang  cukup  baik.  Akan  tetapi  tingkat efektivitas  dari  pembangunan  masih  belum  teruji mamfaatnya karena bangunan yang dibangun masih ada yang belum dapat difungsikan secara tepat. Hal
ini  dapat  merugikan  masyarakat  itu  sendiri  karena tidak  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  hasil  dari pembangunan  tersebut.  Efektivitas  dari  sebuah pembangunan tidak semata-mata diukur dari manfaat pembangunan  akan  tetapi  juga  diukur  dari  kualitas sebuah pembangunan baik dari segi fisik dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat serta pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. (Abdul Hakim, 2010: 32).
Propinsi Aceh memiliki Qanun Nomor 5 Tahun 2003  tentang  Pemerintahan  Gampong.  Qanun  ini menjadi dasar pembangunan yang
berkesinambungan baik berkaitan dengan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat kedepan. di Aceh, gampong harus memiliki aturan- aturan  serta  adat  istiadat,  sehingga  segala  sesuatu memiliki nilai, baik dari segi hukum maupun agama. Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang gampong sangat  berperan  penting  dalam  segala  aspek kehidupan di segala lapisan sosial masyarakat.
Kecamatan  Tapaktuan  merupakan  kota  yang berada di pesisir barat-selatan Provinsi Aceh. Kota ini merupakan  pusat  pemerintahan  Kabupaten  Aceh Selatan yang secara administratif menaungi beberapa Kecamatan  dari  Kecamatan  Labuhan  Haji  yang berbatasan  dengan  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya hingga  Kecamatan Trumon Timur  yang  berbatasan dengan Kota Subussalam. Kota ini letaknya sangat
Jurnal Humaniora, Vol.5, No. 1, April 2021 : 218-226 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
strategis, karena dikelilingi oleh laut dan pegunungan yang segar dan juga masih alami. Sehingga kota ini juga  sering  disebut  “Taluak”  dalam  bahasa Aneuk Jamee yang berarti teluk. Dalam pembangunan desa, kecamatan ini sudah banyak melakukan baik dalam pembangunan fisik maupun pengembangan sumber daya  manusia.  Dari  segi  fisik,  bisa  kita  lihat pembangunan yang ada berupa pembagunan saluran air, jalan tembus pedesaan, MCK, dan pembangunan lainnya.

## KAJIAN PUSTAKA

## Efektivitas
Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan  tujuan.  Semakin  besar  kontribusi  output terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin  efektif organisasi, program, atau kegiatan. (Mahmudi, 2015: 86).  Efektivitas  adalah  kemampuan  untuk  memilih tujuan-tujuan  atau  sasaran-sasaran  yang  tepat  dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika  output  yang  dihasilkan  bisa  memenuhi  tujuan yang diharapkan.
Menurut  Bastian  efektivitas  dapat  diartikan sebagai  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan  sebelumnya.  Selain  itu  efektifitas adalah  hubungan  antara  output  dan  tujuan  dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output  atau  keluaran  kebijakan  untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Efektivitas Pengalokasian Dana Desa
Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang bersumber  dari Anggaran,  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  (APBD)  Kabupaten  yang  dialokasikan dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan antar  desa  untuk  mendanai  kebutuhan  desa  dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa bagian keuangan desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten. (Halim, 2012: 19).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 menyebutkan  bahwa  desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur kepentingan  masyarakat setempat, berdasarkan asal usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni alokasi  dana  desa  yang  diterima  Pemerintah  Desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan  pemerintahan  Desa.  Kemudian alokasi  dana  desa  yang  diterima  pemerintah  Desa sejumlah  70%  dipergunakan  untuk  pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Jadi,  hasil  akhir  yang  diharapkan  dengan implimentasinya  Alokasi  Dana  Desa  ini  adalah adanya  peningkatan  pembangunan  daerah  baik  itu bidang  fisik  ataupun  non  fisik.  Dari  segi pembangunan  fisik  meliputi  pembangunan  fasilitas desa misalnya rumah ibadah, saluran drainase, jalan, dan  balai  desa  dan/atau  balai  pemuda.  Sedangkan pada  segi  non  fisik  pembangunan  lebih  mengarah pada pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan  Sumber  Daya  Manusia  meliputi, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

## Dana Desa
Desa  merupakan  representasi  dari  kesatuan masyarakat  hukum  terkecil  yang  telah  ada  dan tumbuh  berkembang  seiring  dengan  sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.  Sebagai  wujud  pengakuan  Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi  dan  kewenangan  desa,  serta  memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan,  diperlukan  kebijakan  penataan  dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. (Kementerian Keuangan RI, 2017: 1).
Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  desa  dalam  segala  aspeknya  sesuai dengan  kewenangan  yang  dimiliki,  UU  Nomor  6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk  mengalokasikan  Dana  Desa.  Dana  Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan  kepada  setiap  desa  sebagai  salah  satu sumber pendapatan desa.
Alokasi Dana Desa dihitung menggunakan dua aspek  yaitu  pemerataan  dan  keadilan.  Aspek pemerataan  tercermin  dari  alokasi  dasar  dimana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan  tercermin  dari  formula  yang  ditetapkan berdasarkan  beberapa  komponen  dalam  desa tersebut. (Ayi Karyana, 2010: 37).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan Tapaktuan,  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Lokasi  ini dipilih sebagai obyek penelitian karena kecamatan ini menarik bagi peneliti untuk mengadakan  penelitian
pada 16 (enam belas) Pemerintahan Gampong yang ada dalam wilayah Kecamatan Tapaktuan.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  data  sekunder  yaitu  data  yang  telah dipublikasikan,  dalam  hal  ini  data  yang  digunakan dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  melihat tingkat efiktifitas.
Untuk menghitung tingkat efektifitas penggunaan  dana  desa  dalam  pelaksanaan pembangunan  di  Kecamatan Tapaktuan  Kabupaten Aceh Selatan digunakan rumusan sebagai berikut:
Efektifitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 ×  100%
Adapun  kriteria  efektivitas  penggunaan  dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tapaktuan  Kabupaten Aceh  Selatan,  terlihat  dalam tabel sebagai berikut :

## Tabel 1 Kriteria Tingkat Efektifitas
Kriteria Efektivitas Persentase Efektivitas (%) Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif > 90 – 100 > 80 – 89 > 70 – 79 > 60 – 69
< 60
Dengan menggunakan batas toleransi 10 persen, maka  kesesuaian  antara  target  dan  realisasi  dapat dihitung dengan menggunakan rumus:
Ketepatan  = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 ×  100%
Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa  Terhadap pembangunan di Kecamatan Tapaktuan.
Untuk  menghitung  realisasi  penggunaan  dana desa  terhadap  pembangunan  di  Kecamatan Tapaktuan digunakan rumus sebagai berikut:
Kontribusi  = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠. 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 ×  100%
Jurnal Humaniora, Vol.5, No. 1, April 2021 : 218-226 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Efektivitas  Penggunaan  Dana  Desa  Dalam Pelaksanaan  Pembangunan  di  Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.
Pembangunan  desa  mempunyai  peranan  yang sangat  penting  dan  strategis  dalam  rangka pembangunan  nasional  dan  pembangunan  daerah, karena  di  dalamnya  terkandung  unsur  pemerataan pembangunan  dan  hasil-hasilnya  bisa  menyentuh secara  langsung  kepentingan  sebagian  besar masyarakat  yang  bermukim  di  perdesaan  dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan  yang  bisa  dilakukan  di  daerah pedesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan  ekonomi  masyarakat  sangat  efektif untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa, terutama  dengan  memunculkan  potensi  ekonomi berbasis masyarakat.
Pembangunan di tingkat desa (gampong) sudah sejak  lama  digulirkan  dengan  adanya  bantuan  dari pemerintah  yatu  dengan  alokasi  dana  desa  yang diambil  10%  dari  dana  APBK.  Dari  jumlah  total Anggaran  Pendatapan  Dana  Desa,  kecamatan Tapaktuan pada tahun 2017 memiliki total Anggaran Pendatapan Dana Desa sebesar Rp. 16.167.403.503. Pada  tahun  2018  sebesar  Rp.  15.002.385.465. Sedangkan  pada  tahun  2019  sebesar  Rp. 16.236.055.104.  Hal  ini  merupakan  jumlah  yang tidak sedikit untuk sebuah desa, dimana desa harus bisa mengelola dengan baik. Namun sesuai dengan amanat Permendes yang  menyebutkan bahwa dana desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  belanja pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa. Dengan adanya dana desa ini, maka setiap desa wajib melakukan  pembangunan  desa.  Berikut  penulis lampirkan jumlah anggaran pendapatan dana desa di setiap gampong yang ada di Kecamatan Tapaktuan.
Tabel  2  Rekapitulasi  Anggaran  Pendapatan  Dana  Desa/Gampong  Setiap  Gampong  Dalam  Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa  setiap gampong  yang  ada  di  Kecamatan  Tapaktuan bervariasi.  Hal  ini  tentunya  merupakan  bagian  dari realisasi program yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya  dan  rancangan  pembangunan.  Oleh karena itu, anggaran dana desa di setiap gampong ini merupakan  perwujudan  program  dari  masyarakat melalui  RPJM  desa  sehingga  anggaran  ini  bisa dimanfaatkan  sebaik  mungkin  berdasarkan  arah
pembangunan  secara  nasional  sampai  pada  tahap desa.
Penulis  juga  akan  menjelaskan  secara  rinci target  dan  realisasi  penggunaan  Dana  Desa  di Kecamatan Tapaktuan periode tahun 2017, 2018 dan 2019, adapun penjelasan target dan realisasinya dapat kita lihat pada tabel 1.3. dan grafik hasil dalam bentuk diagram batang seperti berikut ini.

## Tabel 3 Target dan Realisasi Dana Desa Di Kecamatan Tapaktuan Periode Tahun 2017, 2018 dan 2019
No Uraian Tahun 2017 2018 2019 1 Target 14.511.811.598 13.246.994.250 15.357.826.119 2 Realisasi 13.427.130.620 11.598.194.130 12.288.474.723
Gambar 1. Grafik hasil target dan realisasi penggunaan Dana Desa di Kecamatan Tapaktuan Tahun 2017, 2018 dan 2019
Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Selatan (diolah)
Berdasarkan  dari  tabel  dan  grafik  diatas  kita dapat melihat bahwa antara target penggunaan Dana Desa  di  Kecamatan  Tapaktuan  pada  tahun  2017, 2018,  2019  dan  pencapaian  realisasinya  sudah membaik.  Bisa  kita  lihat  pada  tahun  2017  target anggarannya  sebesar  Rp.  14.511.811.598  dan realisasi  anggarannya  sebesar  Rp.  13.  427.130.620. Pada  tahun  2018  target  anggarannya  sebesar  Rp.
13.246.994.250  dan  realisasi  anggarannya  sebesar Rp.  11.598.194.130.  Pada  tahun  2019  target anggarannya  sebesar  Rp.  15.357.826.119  dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 12.288.474.723.
Selain  itu,  mengingat  dana  yang  diberikan begitu  besar,  maka  harus  dikelola  dengan  sebaik mungkin.  Yang  mana  dalam  pelaksanaan  program pembangunan  desa  dengan  dana  desa  juga  harus
Jurnal Humaniora, Vol.5, No. 1, April 2021 : 218-226 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
melibatkan  masyarakat,  sehingga  masyarakat merasakan kemajuan desa yang dikelola dengan dana desa.
Untuk melihat efektivitas penggunaan dana desa dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  Kecamatan Tapaktuan,  Kabupaten Aceh  Selatan  maka  penulis
tampilkan  tabel  4  berupa  rekapitulasi  target  dan realisasi dana desa secara rinci setiap gampong yang ada di kecamatan Tapaktuan.
Pada tahun 2017 target anggarannya sebesar Rp. 14.511.811.598  dan  realisasi  anggarannya  sebesar Rp. 13.427.130.620 dengan penyerapan anggarannya sebesar  92,53%  dengan  kesimpulan  kriteria efektivitasnya adalah Sangat Efektif. Pada tahun 2018 target anggarannya sebesar Rp. 13.246.994.250 dan realisasi  anggarannya  sebesar  Rp.  11.598.194.130 dengan  penyerapan  anggarannya  sebesar  87,55% dengan  kesimpulan  kriteria  efektivitasnya  adalah efektif. Pada tahun 2019 target anggarannya sebesar
Rp.  15.357.826.119  dan  realisasi  anggarannya sebesar  Rp.  12.288.474.723  dengan  penyerapan anggarannya  sebesar  80,01%  dengan  kesimpulan kriteria  efektivitasnya  adalah  efektif.  Pada  tahun 2017, 2018 dan 2019 total target anggarannya sebesar Rp.  43.116.631.967  dan  realisasi  anggarannya sebesar  Rp.  37.313.799.473  dengan  penyerapan anggarannya  sebesar  86,54%  dengan  kesimpulan kriteria efektivitasnya adalah efektif. Dari total ke 16 Gampong  di  kecamatan  Tapaktuan,  Desa  dengan
persentase penyerapan anggaran paling tinggi adalah Desa  Panjupian  dengan  persentase  sebesar  99,91% pada  tahun  2017  dengan  kriteria  efektivitas  adalah Sangat  Efektif,  sedangkan  Desa  dengan  persentase penyerapan anggaran paling rendah adalah Desa Air Pinang dengan persentase sebesar 30,42% pada tahun 2019 dengan kriteria efektivitas adalah Tidak Efektif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut.
1. Penggunaan  dana  desa  dalam  pelaksanaan pembangunan di Kecamatan  Tapaktuan,
Kabupaten  Aceh  Selatan  secara  keseluruhan tergolong rata-rata efektif. Serapan anggaran yang ada belum memenuhi seratus persen, melainkan rata-rata  berkisar  antara  30  sampai  99  persen. Berdasarkan  data  pada  tabel  1.4  Rekapitulasi Target dan Realisasi Dana Desa / Gampong Setiap Gampong dalam kecamatan Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017 – 2019 dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari total ke 16 Gampong di  kecamatan Tapaktuan, Desa dengan  persentase  penyerapan  anggaran  paling tinggi adalah Desa Panjupian dengan persentase sebesar 99,91% pada tahun 2017 dengan kriteria efektivitas adalah Sangat Efektif, sedangkan Desa dengan  persentase  penyerapan  anggaran  paling rendah adalah Desa Air Pinang dengan persentase sebesar 30,42% pada tahun 2019 dengan kriteria efektivitas adalah Tidak Efektif.
2. Efektivitas  penggunaan  dana  desa  dalam pelaksanaan  pembangunan  di  Kecamatan
Tapaktuan,  Kabupaten  Aceh  Selatan  kalau melihat dari sisi realisasi penggunaan dana desa
setiap gampong yang ada, maka tergolong efektif.. Namun  hanya  beberapa  desa  saja  yang  masih dibawah rata-rata realisasi.

## Saran
Untuk  meningkatkan  realisasi  dan  target  pada pembangunan  gampong  yang  ada  di  Kecamatan Tapaktuan,  Kabupaten Aceh  Selatan  maka  penulis memberikan beberapa saran berikut:
1. Kepada  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Selatan selalu  memberikan  arahan,  masukan  dan pelatihan  kepada  perangkat  desa  agar  hal  yang berkenaan  dengan  penggunaan  anggaran  dana desa dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan yang ada.
2. Kepada  perangkat  desa,  sebaiknya  selalu mempelajari  regulasi  tentang  penggunaan  dana desa,  selalu  melakukan  konsultasi  kepada pemerintah,  baik  tingkat  kecamatan  maupun kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim,  2012. Pengelolaan  Keuangan Daerah .  Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan
Asnawi,  2013. Efektivitas  Penyelenggaraan Publik  Pada  Samsat  Corner  Wilayah Malang  Kota. Skripsi  S-1  Jurusan  Ilmu
Pemerintahan, FISIP, UMM. Ayi Karyana, 2010. Pengorganisasian
Perencanaan Desa . Bandung: Universitas
Terbuka.
Ihyaul  Ulum,  2004. Akuntansi  Sektor  Publik . Malang,UMM Press.
Kementerian  keuangan  RI,  2017. Dana  Desa
Buku Pintar Dana Desa Untuk
Jurnal Humaniora, Vol.5, No. 1, April 2021 : 218-226 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Kesejahteraan
Rakyat. Jakarta:
Kementerian Keuangan. Muhammad Arif,  2007. Tata  Cara  Pengelolaan
Keuangan Desa Dan Pengelolaan
Kekayaan  Desa, Pekanbaru:  ReD  Post
Press.
Mahmudi,  2015. Manajemen  Kinerja  Sektor
Publik . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mujibur  Rahman  Khairul  Muluk,  2006.
Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah .
Malang: Bayumedia Publishing.
Nurman,  2015. Strategi  Pembangunan  Daerah .
Jakarta: Rajawali Pers.
Rahardjo  Adisasmita.  2013. Pembangunan
Pendesaan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Supriyatna, 1985. Otonomi dan Pemberdayaan
Desa .  Yogyakarta:  Pustaka  Utama.
Syamsuddin  Haris.  2007. Desentralisasi dan otonomi daerah . Jakarta. LIPPI pres.