Volume 5 Issue 1, March 2021: pp. 41-51. Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe
The Agreement of Cultivation Share Based on Customary Law in the Sub- district of Padangguni, Konawe Regency
Karmila 1 , Ni Nyoman Triana Suskendariani 2
1. Universitas Lakidende, Indonesia. E-mail: karmila7484@gmail.com;
2. Universitas Lakidende, Indonesia. E-mail: Trianasus28@gmail.com .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Production Sharing; Agricultural Land;
Customary Law.
The core of this research aims to analyze the implementation mechanism for the determination of agricultural land product  sharing according to Tolaki customary law and Law Number 2 of 1960 in the context of realizing justice and  preventing  agrarian  conflicts.  This  research  uses  empirical  normative research type. This study is a type of empirical normative research, using a statutory  approach  and  a  concept  that  is  strengthened  by  data  obtained through interviews and key observations. The results of this study found that in  two  sub-districts,  namely  Padanguni  District  and  Abuki  District,  which consisted  of  three  villages,  two  villages  came  from  Padangguni  District, namely Matahori Village and Sambaosu Village and Anggoro Village, Abuki District, it can be concluded (1) There is no written agreement between the parties to the agricultural production sharing agreement both at the village and sub-district levels because they are aware of the principle of mutual trust. Therefore, the agreement is not in line with the provisions of Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements. (2) Production sharing agreements both before and after the enactment of Law Number 2 of 1960 concerning  Production  Sharing  Agreements.  The  profit-sharing  system  is based  on  a  common  habit  or  practice  that  has  been  passed  down  from generation to generation, which originates from the local wisdom values of the  people  of  Konawe  Regency.  The  profit-sharing  system  is  based  on  the demographic conditions of the land, the responsibilities for processing costs and  the  new cultivated  land,  which  are  different  for  each. The  agricultural production  sharing  system  that  has  been  implemented  has  not  found  any defaults for the parties, in this case the land owner and cultivator.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Bagi Hasil; Tanah Pertanian;
Hukum Adat
Inti  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mekanisme  pelaksanaan penetapan bagi hasil tanah pertanian yang menurut hukum adat tolaki dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam rangka mewujudkan keadilan dan  mencegah  konflik  agraria.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian normatif empiris. Tipe penelitian normatif merupakan suatu tipe penelitian normatif  empiris,  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan dan  konseptual  yang  di  kuatkan  dengan  data  yang  diperoleh  melalui
wawancara  dan  observasi.    Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  di  dua kecamatan yakni Kecamatan Padanguni dan Kecamatan Abuki yang terdiri dari  tiga  desa,  dua  desa  berasal  dari  Kecamatan  Padangguni  yakni  Desa Matahori dan Desa Sambaosu dan Desa Anggoro yang berada di Kecamatan Abuki dapat disimpulkan (1) Tidak ada perjanjian tertulis antara para pihak dalam  perjanjian  bagi  hasil  pertanian  baik  ditingkat  desa  maupun kecamatan  karena  berdasar  pada  prinsip  saling  percaya.  Oleh  sebab  itu perjanjian tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. (2) Perjanjian bagi hasil baik sebelum  dan  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Sistem pembagian bagi hasil didasarkan pada kebiasaan  atau  praktik  umum  yang  telah  turun  temurun  dilakukan  yang bersumber dari nilai kearifan lokal masyarakat Kabupaten Konawe. Sistem pembagian bagi hasil didasarkan pada keadaan demografi tanah, tanggung jawab  biaya  pengolahan  dan  tanah  garapan  baru  yang  masing-masing berbeda. Sistem bagi hasil pertanian yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya  wanprestasi  bagi  para  pihak  dalam  hal  ini  pemilik  tanah  dan penggarap.

## 1. Pendahuluan
Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan  perjanjian  mana  penggarap  diperkenankan  mengusahakan  tanah  yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama. 1
Perjanjian  Bagi  Hasil  merupakan  salah  satu  perjanjian  yang  berhubungan  tanah  yang mana  obyeknya  bukan  tanah  namun  melainkan  segala  sesuatu  yang  ada  hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap,  atau  menanami  tanah  tersebut,  dan  sebagainya.  Materi  Bagi  Hasil  tanah pertanian  itu  sendiri  masuk  dalam  ruang  lingkup  hukum  tanah  adat  teknis,  yaitu perjanjian kerja sama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobjek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman. 2
Meskipun  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960  Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil,  di berbagai  tempat  masyarakat  masih  menggunakan  tradisi  pembagian  hasil  pertanian berdasarkan adat istiadat yang telah lama berkembang. 3 Hal ini memperlihatkan, bahwa masyarakat,  di  satu  sisi,  masih  berpegang  teguh  kepada  adat  istiadat,  di  sisi  lain, masyarakat dapat memilih ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan  mereka. 4 Selama  ini,  masyarakat  telah  merasa  nyaman  dan  tidak
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan (Jakarta: Djambatan, 1997), 116.
2 Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat , trans. K.  Ng Subekti  Poesponoto (Jakarta:  Pradnya Paramita, 1999), 20.
3 Lihat  Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perjanjian  Adat (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  1990),  142;  Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), 117.
4 Sistem hukum Indonesia meng enal istilah “Pluralisme Hukum”, yakni pengakuan terhdap sistem hukum Negara,  hukum  adat  dan  hukum  agama  sebagai  sumber  hukum  formal  yang  dapat  digunakan  oleh
menemukan  permasalahan  dalam  sistem  bagi  hasil  pertanian.  Sistem  bagi  hasil  ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga di kemudian hari ketika terdapat sengketa akan sulit diselesaikan melalui mekanisme hukum positif.
Pada masyarakat di Kabupaten Konawe, khususnya di dua Kecamatan Padangguni dan Kecamatan  Abuki,  telah  lama  mempraktikkan  sistem  bagi  hasil  pertanian  berdasarkan ketentuan hukum adat Tolaki. Dalam pengamatan penulis, sejauh ini belum diketemukan permasalahan  berkaitan  dengan  sengketa  bagi  hasil  pertanian  yang  telah  dilakukan. Tetapi  sering  dengan  perkembangan  pola  sikap  dan  perilaku  masyarakat,  khususnya kebutuhan akan tanah yang semakin penting untuk lahan pertanian, bukan tidak mungkin akan  diketemukan  permasalahan  hukum  dimasa  mendatang.    di  antara  kedua  model sistem  hukum  tersebut,    bagaimana  model  penetapan  bagi  hasil  tanah  pertanian  yang menurut  hukum  adat  tolaki  dan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1960  dalam  rangka mewujudkan keadilan dan mencegah konflik agraria.
Sejauh  ini,  riset  tentang  sistem  bagi  hasil  pertanian  menggunakan  mekanisme  hukum positif dan hukum adat mencatat  masing-masing kelebihan dan kekurangan sistem ini. Misalnya,  dalam  kasus  tertentu,  tata  cara  pelaksanaan  yang  mudah  sehingga  aturan hukum  adat  lebih  efektif  dan  melindungi  hak  serta  kewajiban  para  pihak,  sementara Kekurangan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah tata cara atau prosedur perjanjian bagi hasil yang berbelit membuat Undang-undang ini tidak efektif. Penggunaan hukum adat dalam sistem bagi hasil pertanian, bentuk perjanjian yang tidak tertulis dan tidak adanya saksi dalam pembuatan perjanjian bagi hasil membuat kurangnya kekuatan hukum perjanjian tersebut, 5 semestinya perjanjian dilakukan secara tertulis guna adanya bukti  otentik  adanya  perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian. 6 Hasil  riset  menunjukkan beberapa  kelemahan  perjanjian  bagi  hasil  pertanian  yang  menggunakan  mekanisme hukum  positif  dan  hukum  adat.  Tulisan  mencoba  menganalisis  perjanjian  bagi  hasil pertanian dengan menggunakan hukum adat Tolaki setelah berlakunya Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil.  Tulisan  ini  diharapkan  dapat melengkapi referensi mengenai praktisi hukum adat dan hukum positif dalam perjanjian
masyarakat utuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Permasalahan yang sering muncul, masyarakat  mengalami  dilemma,  antara  mengkuti  ketentuan  perundangan-perundangan  atau  tetap bersikukuh mengikuti tatanan hukum adat yang secara turun temurun telah mereka anut. Lebih jauh, lihat, Renske Biezeveld, “Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatera Barat,” in Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial , ed. Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan Juliette Koning (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2001),  135;  Jhondri  Rosa,  “Tolou:  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Pada Masyarakat Mentawai,” Jurnal Antropologi IV, no. 6 (2002): 63; dan Erens Elvianus Koodoh dan Idaman Idaman, “Islam, Adat, and Conflict Resolution: Study of Mosehe Ritual in The Tolaki People of Konawe, Konawe Regency,” JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 2, no. 1 (2013): 147.
5 Siti Masitha Dewi, “Studi Perbandingan Sistem Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1960 Dengan Hukum Adat Yang Berlaku Di Kecamatan Sungai Raya Kabupa ten Kubu Raya,” Gloria Yuris Jurnal Hukum Universitas Tanjungpura 3, no. 3 (2015): 64.
6 Efa  Roha,  Ana  Silviana,  dan  Agung  Basuki  Prasetyo,  “Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah Pertanian  Pada Masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (Perspektif Pasal 10 UUPA Menuju Terwujudnya  Aspek  Keadilan  Masyarakat,” Diponegoro  Law  Journal 5,  no.  3  (Juni  23,  2016):  1, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12176.
bagi hasil pertanian di Indonesia, sehingga  dapat mewujudkan keadilan dan  mencegah konflik agraria di masa mendatang.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif merupakan suatu tipe penelitian normatif yang menekankan pada kajian ilmu hukum dan berusaha menekankan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut hukum Adat setelah berlakunya Undang- undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. di samping itu,  penelitian  empiris  adalah  kajian  ilmu  hukum  untuk  menemukan/menganalisis kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat khususnya warga di Kecamatan Padangguni  Kabupaten  Konawe  mengenai  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  tanah pertanian. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data  sekunder, teknik pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  memperoleh  data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan

## 3. Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian  Menurut  Hukum  Adat  di  Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe
Tanah  sebagai  sumber  daya  alam  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  kepada seluruh umat manusia yang dikuasai dan dimiliki secara bersama yang dapat diwujudkan kepemilikan tersebut dalam bentuk individu. Penguasaan dan pengelolaan tanah secara mendasar  ditentukan  oleh  negara.  Oleh  sebab  itu  sudah  sewajarnya  apabila  seluruh komponen  melakukan  pengelolaan  tanah  dengan  sebaik-baiknya  agar  pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran kepada rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945. 7
Tanah juga merupakan suatu obyek yang khas sifatnya, dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi jumlahnya tidak bertambah. Secara kultur ada hubungan batin yang tak terpisahkan antara tanah dengan manusia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pola  penguasaan  tanah  tidak  dapat  dilepaskan  dan  permasalahan  petani  dan  taraf kehidupan  mereka.  Kekurangan  tanah,  untuk  dijadikan  lahan  garapan  merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang seperti inilah yang telah mendorong tekad para pendiri bangsa untuk menata struktur agraria melalui kebijakan perundang-undangan guna mengangkat rakyat dan kemiskinan akibat ketidakadilan akses rakyat atas tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal dengan Undang- Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  merupakan  sumber  pokok  segala  kebijaksanaan  untuk menata masalah pertanahan dan meningkatkan produksi, taraf hidup dan kesejahteraan
7 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaya, Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2003), 3.
sosial masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian adalah suatu perbuatan hukum di mana pemilik tanah  karena  suatu  sebab  tidak  dapat  mengerjakan  sendiri  tanahnya,  tetapi  ingin mendapatkan hasil atas tanahnya. Oleh karena itu, ia membuat suatu perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan imbalan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, perjanjian bagi hasil, adalah suatu bentuk perjanjian antara penggarap, di mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasilnya antara penggarap  dengan  yang  berhak  atas  tanah  tersebut  menurut  imbangan  yang  telah disetujui bersama. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian dapat terjadi pada pemegang Hak Milik, Hak Sewa atau Hak Gadai, dan dalam praktik dapat juga di atas tanah lungguh atau tanah bengkok. 8
Negara  Indonesia  yang  80%  dari  penduduknya  masih  memperoleh  penghasilan  dari sektor  pertanian  adalah  wajar  apabila  Indonesia  mengatur  perjanjian  bagi  hasil,  yaitu Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960.  Adapun  tujuan  utama  dari  Undang – Undang Perjanjian  Bagi  Hasil  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  Petani Penggarap, sungguhpun tidak ada niat untuk memberikan perlindungan yang berlebihan terutama pada penggarap tanah atau tuna wisma tersebut. Sehingga Undang – Undang itu sendiri  bertujuan  untuk  menegakkan  hak – hak  dan  kewajiban  baik  dari  penggarap maupun pemilik . 9
Berkaitan  dengan  perjanjian  bagi  hasil  pertanian,  masyarakat  Indonesia  masih menggunakan    tradisi  atau  adat  istiadat  nenek  moyang.  Demikian  halnya  orang  Tolaki yang mendiami sebagian besar daratan Konawe, masih berpegang teguh terhadap adat istiadat leluhur, termasuk dalam hal perjanjian bagi hasil pertanian.
Adat istiadat maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat adat  Tolaki di kabupaten Konawe merupakan suatu peninggalan yang masih terpelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat hukum adat Tolaki secara utuh serta turun temurun. Hukum adat ini masih mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam menyelesaikan sengketa dan perselisihan- perselisihan dalam masyarakat dan hingga saat ini putusan adat masih ditaati, dihormati dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adat tolaki menganggap bahwa  hukum  adat  merupakan  bentuk  penyelesaian  hukum  yang  tepat  dalam menyelesaikan pelanggaran atas hukum tertulis. 10
Masyarakat adat suku Tolaki tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan maupun adat istiadat dalam pergaulan hidupnya di masyarakat, sehingga adat istiadat dari suku Tolaki tersebut tetap terjaga dan lestari sepanjang masa. Oleh karena itu, masyarakat suku Tolaki masih mempercayai dan meyakini adat istiadat yang terangkum dalam kalosara adalah
8 A. P. Parlindungan, Konversi Hak-Hak Atas Tanah (Medan: CV. Mandar Maju, 1989), 12.
9 Ibid., 13.
10 Tira  Agustina,  “Pelaksanaan  Penjatuhan  Sanksi  Adat  ”Peohala”  Terhadap  Pelanggaran  Hukum  Adat Kesusilaan Tolaki di Kota Kendari” (Universitas Indonesia, 2012), 7.
merupakan  suatu  pedoman  hidup  yang  tidak  boleh  dilanggar  dan  dikesampingkan keberadaannya  dan  hal  tersebut  pula  berlaku  dalam  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil pertanian  di  mana  ikatan  saling  percaya  menjadi  dasar  filosofi  dari kalosara dalam membangun hubungan hukum di antara masyarakat.
Penelitian dilakukan di dua kecamatan yakni Kecamatan Padanguni dan Kecamatan Abuki kedua kecamatan itu berada di bagian Barat Kabupaten Konawe. Kecamatan Padangguni merupakan  salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  Konawe  yang  memiliki  areal  luasan persawahan yang cukup luas yakni mencakup 10.700 ha dan daerah tersebut merupakan daerah transmigrasi. Penelitian di Kecamatan Padangguni mencakup dua desa yakni Desa Matahori dan Desa Sambaosu. Desa Matahori memiliki luas persawahan 312 hektare (ha) dengan kualifikasi 130 ha sawah penggarap dengan sistem bagi hasil atau sekitar 41,67% dari  312  ha    dengan  rata-rata  luas  areal  persawahan  yang  digarap  per  orangnya berkisaran 1,4 ha di mana sawah tersebut merupakan sawah yang sedang diolah dalam sistem  perjanjian  bagi  hasil.  Desa  Sambaosu  memiliki  luas  persawahan  520  ha  dengan kualifikasi 220 ha sawah penggarap dengan sistem bagi hasil atau sekitar 38,46% dari 520 ha dengan rata-rata luas areal persawahan yang digarap per orangnya berkisaran 1,6 ha di mana sawah tersebut merupakan sawah yang sedang diolah dalam sistem perjanjian bagi hasil.
Kecamatan Abuki merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Konawe yang memiliki areal luas persawahan sebesar 1.451 ha. Penelitian di Kecamatan Abuki hanya mencakup satu desa yakni Desa Anggoro. Desa Anggoro memiliki luas areal persawahan sebesar 367 ha  dengan  kualifikasi  102  ha  sawah  penggarap  dengan  sistem  bagi  hasil  atau  sekitar 27,79% dari 367 ha dengan rata-rata luas areal persawahan yang digarap per orangnya berkisaran 1,6 ha di mana sawah tersebut merupakan sawah yang sedang diolah dalam sistem perjanjian bagi hasil. Sampel dalam penelitian ini adalah dua kecamatan dengan klasifikasi 3 desa di mana masing-masing dari dua kecamatan tersebut meliputi wilayah dengan  areal  persawahan  yang  besar  dan  areal  persawahan  yang  kecil.  Kecamatan Padangguni  merupakan  kecamatan  dengan  luas  wilayah  persawahan  yang  besar  yakni mencapai luas 10.700 h sedangkan Kecamatan Abuki merupakan kecamatan dengan luas wilayah persawahan terkecil yakni hanya mencapai luas 1451 ha.
Dari uraian deskripsi di atas akan disajikan dalam bentuk tabel pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Padangguni dan Kecamatan Abuki sebagai berikut:
Luas Wilayah Persawahan (h) Desa Luas wilayah sawah (h) Luas Wilayah Yang Digarap (ha) Penggarap Persentase (%) Kecamatan Padangguni 10.700 Matahori 312 130 90 41,67% Sambaosu 520 220 131 38,46% Kecamatan Abuki 1.451 Anggoro 367 102 63 27,79%
Hasil wawancara dengan Jumran selaku Kepala Desa Matahori menyatakan bahwa tidak ada perjanjian tertulis sistem bagi hasil lahan pertanian yang dilakukan baik pemilik lahan maupun penggarap. Perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan yang didasari pada sikap saling percaya antar para pihak. Perjanjian secara lisan tersebut sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai bentuk kearifan lokal dan adat  istiadat.  Dengan  tidak  adanya  perjanjian  secara  tertulis  baik  pada  tingkat  desa maupun pada tingkat kecamatan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960  Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil.  Namun  pada prinsipnya hukum perikatan melahirkan hukum perjanjian  dimana hukum perjanjian itu sendiri dapat lahir karena undang-undang atau karena perjanjian itu sendiri.
Menurut  Sri  Soedewi  Sofwan  bahwa  kata  undang-undang  mempunyai  arti  baik  secara formal  maupun  material  adalah  peraturan  yang  tertulis,  dan  pada  Pasal  1233  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  ini  terjemahan  dari  bahasa  Belanda adalah verbintenis atau dalam bahasa Inggris yaitu Binding, dan dalam bahasa Indonesia selain diterjemahkan “sebagai perikatan” dan juga diterjemahkan sebagai “perutangan” . 11 Soebekti 12 menyatakan bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lainya dan pihak yang lainya berkewajiban memenuhi tuntutan itu.
Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata hendak menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, yang tidak hanya dalam bentuk  pikiran  semata-mata  atas  dasar  ilmiah  dikenal  dengan  adanya  perjanjian konsensuil, perjanjian formil dan perjanjian riil. 13
Menurut M. Yahya Harahap 14 berpendapat bahwa istilah verbitenis diterjemahkan dengan perjanjian,  mengandung  pengertian  suatu  hubungan  kekayaan/harta  benda  dua  orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan kewajiban dan kewajiban pihak lain untuk melaksanakan prestasi.
Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perikatan adanya hubungan  hukum  kekayaan  antara  dua  orang  atau  lebih.  Hubungan  hukum  tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara dua orang atau lebih yang mewajibkan  pihak pertama  untuk  melakukan  prestasi  dan  adanya  hak  pihak  lain  untuk  mendapatkan prestasi tersebut.
11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Alumni, 1982), 26.
12 R. Soebekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 13.
13 Muljadi dan Widjaya, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian , 7 – 8.
14 Sri Gambir, Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama (Bandung: Alumni, 2000), 128.
Dari hasil wawancara terhadap lima responden penggarap maupun pemilik lahan dapat disimpulkan terdapat tiga model bagi hasil pertanian yakni:
a. 1:1 (Satu Banding Satu)
Sistem  ini  dilakukan  apabila  pemilik  lahan  pertanian  dan  penggarap  menyepakati seluruh  biaya  pengolahan  pembibitan,  penanaman,  pemupukan  dan  pencegahan hama  ditanggung  dan/atau  dibiayai  secara  bersama.  Mekanisme  ini  tidak  sejalan dengan apa yang diatur di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di mana pembagian hasil dilakukan berdasarkan keadaan  tanah,  kepadatan  penduduk  dan  pengeluaran  zakat  namun  perjanjian  ini telah berorientasi pada prinsip keadilan komutatif.
b. 1:3 (Satu Banding Tiga)
Sistem  ini  dilakukan  apabila  penggarap  maupun  pemilik  lahan  salah  satunya menanggung  seluruh  biaya  pengolahan  pembibitan,  penanaman,  pemupukan  dan pencegahan hama. Sistem pembagian ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil namun didasarkan pada kebiasaan yang telah turun temurun dijalankan oleh warga dalam proses pengolahan lahan pertanian.
c. Pembagian Lahan Pertanian Baru Sistem ini berlaku bagi lahan kosong yang belum tergarap sebagai lahan pertanian.
Sistem pembagiannya dilakukan dengan cara selama lima kali panen atau 2 tahun 6 bulan  pemilik  lahan  tidak  mendapatkan  pembagian  hasil  pertanian.  Pemilik  lahan akan  mendapatkan  hasil  pertanian  apabila  telah  memasuki  panen  ke  enam  oleh penggarap.  Besaran  pembagian  yang  diperoleh  pemilik  lahan  1:3  atau  1:1 berdasarkan syarat dan ketentuan kebiasaan yang berlaku bagi para pihak.
Jangka  waktu  perjanjian  bagi  hasil  baik  terhadap  lahan  pertanian  baru  maupun  lahan pertanian lama tidak dilakukan secara tertulis dan lamanya dapat ditentukan secara bebas oleh  pemilik tanah dan  penggarap baik terhadap lahan kering maupun terhadap lahan basah  dan  hal  tersebut  juga  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
Perjanjian bagi hasil pada mulanya tunduk pada ketentuan – ketentuan hukum adat. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pemilik tanah maupun penggarap ditetapkan atas dasar kesepakatan berdua, dan tidak pernah diatur secara tertulis. Besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pun tidak akan keseragaman antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. 15
Praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Indonesia sudah berlangsung sejak  dulu.  Adapun  yang  menjadi  latar  belakang  terjadinya  perjanjian  bagi  hasil  tanah pertanian  adalah  adanya  ketimpangan  di  dalam  pemilikan  dan  pengusahaan  tanah pertanian. Di satu pihak terjadi  penumpukan pemilikan tanah  pertanian bagi golongan penduduk  tertentu  (yang  biasa  disebut  dengan  tuan  tanah),  sehingga  mereka  tidak
15 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 139.
mampu  atau  tidak  sanggup  mengerjakan  sendiri  tanahnya.  Sedangkan  di  lain  pihak banyaknya  petani  yang  tidak  mempunyai  tanah  pertanian  (kurang  dari  satu  hektar). Untuk itulah para tuan tanah ini menyuruh golongan petani tersebut untuk mengerjakan tanahnya  yang  sangat  luas,  dengan  perjanjian  bila  panen  tiba,  para  penggarap  harus menyerahkan sebagian hasil panen kepada pemilik tanah yang bersangkutan.
Sebab-sebab adanya penumpukan tanah ini antara lain merupakan salah satu akibat dari politik penjajahan, dimana tanah-tanah partikelir yang semula milik negara dijual kepada pengusaha swasta guna mendapatkan uang untuk membiayai kepentingan negara yang dalam suasana perang. Di samping itu penumpukan tanah juga terjadi karena pemerintah Belanda  pada  waktu  itu  memungut  pajak  tanah (landrente) yang  cukup  tinggi  kepada rakyat  yang  mempunyai  tanah.  Dengan  demikian  bagi  mereka  yang  tidak  mampu membayarnya  terpaksa  harus  menjual  tanah.  Hal  ini  menyebabkan  tanah  pertanian menumpuk pada beberapa orang kaya saja.
Akibat  selanjutnya,  petani-petani  yang  tidak  memiliki  tanah  ini  dimana  mereka  hanya bekerja menggarap tanah pertanian milik orang lain demi kelangsungan hidupnya, dengan cara bagi hasil. 16
Perjanjian  bagi  hasil  pertanian  yang  dilakukan  menurut  kebiasaan  atau  tradisi, sesungguhnya  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, khususnya  berkaitan  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960,  sebab  perjanjian tersebut  tidak  tertulis  antara  para  pihak  dalam  perjanjian  bagi  hasil  pertanian  baik  di tingkat  desa  maupun  kecamatan.  Hal  ini  akan  rawan  terjadinya  penyalahgunaan  dan sengketa  hukum  di  kemudian  hari.  Meskipun  penyelesaian  sengketa  pihak-pihak  yang bertikai  berkaitan  dengan  bagi  hasil  pertanian  dapat  diselesaikan  melalui  mekanisme hukum adat Tolaki, tetapi tidak dapat menjamin hal ini akan tuntas di masa mendatang. Oleh karena itu, meskipun perjanjian bagi hasil pertanian berdasarkan hukum adat Tolaki, mestinya  dilengkapi  dengan  bukti-bukti  tertulis,  selain  untuk  memperkuat  perjanjian dimaksud, juga untuk mengantisipasi konflik di masa mendatang.
Selain kelemahan perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi kearifan lokal ini tetap bertahan hingga kini.  sikap saling percaya antara para pihak dan model sistem pembagian, ternyata  tidak pernah melahirkan wanprestasi di antara para pihak.
Dengan demikian, hukum adat Tolaki sejatinya telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat  Tolaki  itu  sendiri,  khususnya  berkaitan  dengan  perjanjian  bagi  hasil pertanian. Di samping itu, melalui mekanisme hukum adat Tolaki masyarakat Tolaki telah mendapatkan keadilan dari perjanjian bagi hasil pertanian tersebut.
16 Sudarga Gautama, Hak Milik Atas Tanah (Jakarta: Eresco, 1973), 16.

## 4. Kesimpulan
Kecamatan Padangguni dan Kecamatan Abuki yang terdiri dari tiga desa, dua desa berasal dari Kecamatan Padangguni yakni Desa Matahori dan Desa Sambaosu dan Desa Anggoro yang berada di Kecamatan Abuki dapat disimpulkan merupakan tipikal masyarakat yang masih  tetap  berpegang  teguh  terhadap  adat  istiadat  atau  hukum  adat  Tolaki.  Mereka meyakini bahwa hukum adat Tolaki telah secara lengkap mengatur setiap aktivitas hidup orang  Tolaki,  termasuk  dalam  hal  perjanjian  bagi  hasil  pertanian.  Meskipun  warga  di kedua  kecamatan  ini  mengabaikan    Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960  tentang Perjanjian bagi hasil, tetapi selama ini masyarakat di kedua kecamatan ini tidak pernah menghadapi sengketa hasil perjanjian bagi hasil pertanian. Sehingga sejauh ini, kebiasaan tersebut masih relatif  efektif   dalam praktisi perjanjian bagi hasil pertanian di wilayah mereka. Praktisi perjanjian bagi hasil pertanian di kedua kecamatan ini didasarkan kepada rasa saling percaya  sehingga tidak memerlukan perjanjian tertulis.

## Daftar Pustaka
Agustina,  Tira.  “Pelaksanaan  Penjatuhan  Sanksi  Adat  ”Peohala”  Terhadap  Pelanggaran Hukum Adat Kesu silaan Tolaki di Kota Kendari.” Universitas Indonesia, 2012.
Biezeveld,  Renske.  “Nagari,  Negara  dan  Tanah  Komunal  di  Sumatera  Barat.”  In Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial , diedit oleh Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan Juliette Koning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
Bzn,  Ter  Haar. Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat .  Diterjemahkan  oleh  K.  Ng  Subekti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
Dewi,  Siti  Masitha.  “Studi  Perbandingan  Sistem  Perjanjian  Bagi  Hasil  Menurut Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1960  Dengan  Hukum  Adat  Yang  Berlaku  Di  Kecamatan Sungai  Raya  Kabupaten  Kubu  Raya.” Gloria  Yuris  Jurnal  Hukum  Universitas Tanjungpura 3, no. 3 (2015).
Gambir, Sri. Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama . Bandung: Alumni, 2000.
Gautama, Sudarga. Hak Milik Atas Tanah . Jakarta: Eresco, 1973.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perjanjian Adat . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan . Jakarta: Djambatan, 1997.
Koodoh, Erens Elvianus, dan Idaman Idaman. “Islam, Adat, and Conflict Resolution: Study of Mosehe Ritual in The Tolaki People of Konawe, Konawe Regency.” JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 2, no. 1 (2013).
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan . Bandung: Alumni, 1982.
Muhammad, Bushar. Pokok-pokok Hukum Adat . Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
Muljadi,  Kartini,  dan  Gunawan  Widjaya. Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian .  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
Parlindungan, A. P. Konversi Hak-Hak Atas Tanah . Medan: CV. Mandar Maju, 1989.
Roha, Efa, Ana Silviana, dan Agung Basuki Prasetyo. “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (Perspektif Pasal 10 UUPA Men uju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat.” Diponegoro Law
Journal 5, no. 3 (Juni 23, 2016).
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12176.
Rosa,  Jhondri.  “Tolou:  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Pada  Masyarakat  Mentawai.” Jurnal Antropologi IV, no. 6 (2002).
Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Soebekti, R. Hukum Perjanjian . Jakarta: Rineka Cipta, 1995.