Lalu Rifal Hadi Anugra (2022) Peran Oligark Partai Politik Dalam Mempengaruhi Perilaku Memilih Anggota Dprd:  Studi  Kasus  Proses  Pemilihan  Wakil  Gubernur  Dki  Jakarta  Tahun  2020  Oleh  DPRD, (7)  11,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022
Peran  Oligark  Partai  Politik  Dalam  Mempengaruhi  Perilaku  Memilih  Anggota DPRD: Studi Kasus Proses Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2020 Oleh DPRD
Alfitra Akbar, Meidi Kosandi Universitas Indonesia Email: alfitraakbar7@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan dinamika politik yang terjadi dalam proses pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta oleh DPRD dengan memfokuskan bahasan ke dalam dua aspek. Pertama, yaitu keterlibatan, peran dan pengaruh aktor politik, dalam hal ini bagaimana peran oligark partai politik dalam mempengaruhi perilaku memilih anggota fraksi dalam mengambil keputusan pada proses  voting  pemilihan  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  oleh  DPRD.  Kedua, bagaimana proses tawar menawar yang terjadi antar fraksi dalam proses pembahasan sampai  proses  pemilihan  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  oleh  DPRD  yang  meliputi strategi, negosiasi dan komunikasi antar aktor politik terkait. Hasil penelitian yang diperoleh  jurnal  ini  menemukan  terdapat  peran  dari  elit-elit  politik  yang terdefinisikan sebagai oligark dalam penelitian ini untuk menentukan beberapa sikap dan  pengambilan  keputusan  tidak  dapat  dihindari  oleh  para  anggota  fraksi  dalam menentukan  pilihan  kandidat  wakil  gubernur.  Dalam  kasus  penelitian  ini,  proses tawar menawar politik antar fraksi di DPRD dipengaruhi oleh beberapa hal, pertama faktor  lobi-lobi  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  elit  partai  politik  yang terdefinisikan  sebagai  oligark,  kedua  faktor  kesamaan  ideologis  partai,  ketiga memperhitungkan faktor konstelasi politik dan untung rugi partai di tingkat nasional dan lokal.
Kata Kunci : peran oligark partai politik, perilaku pemilihan, DPRD

## Abstract
This  study  aims  to  explain  the  process  and  political  dynamics  that  occur  in  the process of selecting the Deputy Governor of DKI Jakarta Province by the DPRD by focusing  the  discussion  into  two  aspects.  First,  namely  the  involvement,  role  and influence of political actors, in this case how is the role of political party oligarchs in  influencing  the  voting  behavior  of  faction  members  in  making  decisions  in  the voting process for the election of the Deputy Governor of DKI Jakarta by the DPRD. Second, how is the bargaining process that occurs between factions in the discussion process until the process of selecting the Deputy Governor of  DKI Jakarta by the DPRD  which  includes  strategy,  negotiation  and  communication  between  related political actors. The results of the research obtained by this journal found that there was  a  role  of  political  elites  defined  as  oligarchs  in  this  study  to  determine  some
attitudes and decision making cannot be avoided by faction members in determining the  choice  of  deputy  governor  candidate.  In  the  case  of  this  study,  the  political bargaining process between factions in the DPRD is influenced by several things, first  the  lobbying  factor  carried  out  by  each  political  party  elite  defined  as  an oligarch, the second factor is the ideological similarity of the party, the third taking into  account  the  political  constellation  factor  and  cost  and  benefit  effect  at  the national and local levels.

## Keyword : the role of political party oligarchs, electoral behavior, DPRD

## Pendahuluan
Dalam  pelaksanaan  pemerintahan  di  daerah,  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah memegang peranan penting. Peran dan fungsi wakil kepala daerah sangat penting dalam pemerintahan lokal, sehingga jika terjadi kekosongan kepala daerah ataupun wakil kepala  daerah,  maka  jabatan  tersebut  harus  segara  diisi.  Dalam  pelaksanaannya, mekanisme pengisian jabatan untuk wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 176 Undang- undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada),
UU  Nomor  10  Tahun  2016  pada  Pasal  176  ayat  1  mengamanatkan  bahwa pengisian jabatan kepala daerah, dalam hal ini wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian  jabatan  dilakukan  melalui  mekanisme  pemilihan  oleh  DPRD  Provinsi  atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Dengan kata lain, UU Nomor 10 Tahun 2016 membuka kembali peran bagi partai  politik  dan  DPRD  terlibat  dalam  proses  ini.  Pelibatan  partai  politik  dan  DPRD dalam pengisian jabatan kepala daerah bukanlah hal yang baru, praktik seperti ini lazim dilakukan di masa pemerintahan Orde Baru. Namun, setelah reformasi hal ini sejatinya telah  dihapus  dengan  kehadiran  UU  No  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh rakyat secara langsung.
Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2020 yang dilakukan oleh DPRD menarik untuk diteliti karena beberapa alasan. Pertama, dari segi status wilayah. Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota negara. Kedua, dari segi politik, Provinsi DKI Jakarta merupakan  barometer  politik  di  tingkat  nasional.  Ketiga,  pentingnya  posisi  Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keempat, dari segi proses pemilihan. Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2020 dilaksanakan ditengah masa jabatan gubernur periode 2022- 2027  dengan  cara  pemilihan  secara  tertutup  oleh  anggota  DPRD.  Aturan  baru  terkait pengisian jabatan kepala daerah yang kembali dilakukan oleh DPRD dinilai problematis karena beberapa alasan. Pertama, pengisian jabatan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam UU Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis.  Seperti  yang  diketahui,  dalam  aturan  pengisian  jabatan  kepala  daerah  saat ini, diatur pemilihan sepenuhnya dilakukan oleh gabungan partai politik pengusung dan legislatif  (DPRD)  tanpa  ada  ruang  bagi  publik  untuk  berpartisipasi.  Sehingga  kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih dengan mekanisme ini dikhawatirkan akan mendapat legitimasi yang rendah dari masyarakat.
Kedua, dengan pelibatan penuh partai politik dan DPRD dalam proses pengisian jabatan  kepala  daerah  ini  berpotensi  menimbulkan  lebih  banyak  ruang  bagi  politik transaksional  dan  strategi  klientelistik,  hal  ini  diperkuat  oleh  sistem  pemilihan  yang bersifat  tertutup.  Dalam  sistem  pemilihan  tertutup  oleh  DPRD  ini  tidak  ada  fungsi pengawasan yang lazim dilakukan seperti dalam sistem pemilu secara langsung baik yang dilakukan langsung oleh masyarakat maupun oleh lembaga pengawas pemilu terkait.
Dalam  kasus  penelitian  ini,  mundurnya  Sandiaga  Salahuddin  Uno  dari  jabatan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta menimbulkan suatu polemik baru mengenai siapa yang  akan  mengisi  jabatan  Wakil  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta.  Dalam  hal  ini, dikarenakan  alasan  pengunduran  diri  Sandiaga  Salahudin  Uno  masuk  dalam  kategori permintaan  sendiri, maka  merujuk  pada  dasar  hukum  yang  berlaku  pengisian  jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti dilakukan berdasarkan Pasal 1 UU No 10 Tahun 2016.
Merujuk pada penjelasan pada pasal tersebut, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera  (PKS)  sebagai  partai  pengusung  pasangan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur terpilih  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  Pilkada,  berhak  memberikan  masing-masing  satu nama dan/atau menyepakati satu nama untuk ditetapkan oleh DPRD DKI Jakarta dalam rapat  paripurna  guna  mengisi  kekosongan  kursi  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta. Permasalahan awal muncul ketika kedua partai pengusung tersebut mempunyai persepsi yang  berbeda  perihal  siapa  yang  akan  mengisi  jabatan  wakil  gubernur,  sehingga menyebabkan  tarik  menarik  kepentingan  antar  kedua  partai  yang  berlangsung  selama proses pembahasan. Hal ini berimbas pada kosongnya kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta selama 18 bulan.
Puncak dari perseteruan ini adalah, ketika kedua partai tidak kunjung menemukan kata  sepakat,  hingga  pada  akhirnya  masing-masing  partai  mengajukan  satu  nama sehingga proses pengisian jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus ditentukan melalui mekanisme voting pada  rapat  paripurna.  Sehingga,  penentu  siapa  suksesor  Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak mutlak ada di tangan partai pengusung melainkan diserahkan kepada  seluruh  anggota  DPRD  DKI  periode  2019-2024  melalui  proses voting secara tertutup .
Terkait hal ini, penelitian terkait sebelumnya yang dilakukan Burhanudin Muhtadi (2020) mengungkap sistem pengambilan suara secara tertutup oleh para anggota DPRD yang lazim dilakukan pada zaman Orde Baru ini akan kembali menimbulkan celah yang berpotensi  menghadirkan  lebih  banyak  ruang  bagi  politik  transaksional  dan  strategi klientelistik  yang dilakukan oleh para  aktor politik (Muhtadi,  2020) . Perubahan desain pemilihan  seperti  ini  mendukung  terbukanya  ruang  bagi  politik  transaksional.  Hal  ini dikarenakan, dalam pemilihan tertutup oleh DPRD ini tidak ada fungsi pengawasan yang dilakukan, baik dari masyarakat langsung maupun oleh lembaga pengawas pemilu terkait (Muhtadi, 2020) .
Temuan  lain  yang  dilakukan  Lembaga  Kajian  Strategis  Pembangunan  (LKSP) mengungkap 68 persen responden warga Jakarta percaya ada potensi politik transaksional dalam proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut LKSP, hal ini disebabkan karena  pemilihan  Wakil  Gubernur  DKI  tidak  melibatkan  partisipasi  publi.  Hal  ini beralasan, jika merujuk pada tata tertib pemilihan yang disahkan DPRD proses pemilihan wakil gubernur memang sepenuhnya dilakukan oleh para anggota DPRD tanpa ada ruang bagi  publik  untuk  menyuarakan  aspirasinya  dan  melakukan  pengawasan  terhadap pemilihan wakil gubernur (Pembangunan, 2020) .
Berdasarkan  observasi  awal  yang  dilakukan  kasus  pengisian  jabatan  Wakil Gubernur  DKI  Jakarta  oleh  DPRD  ini  memberikan  petunjuk  pada  dua  hal.  Pertama, bahwa  ada  indikasi  kuatnya  kepentingan  aktor-aktor  politik  dalam  proses  pemilihan. Kedua,  adanya  indikasi  politik  transaksional  yang  terjadi  sepanjang  proses  pengisian jabatan  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  oleh  DPRD.  Dalam  hal  yang  pertama,  indikasi kuatnya  kepentingan  aktor-aktor  politik  dalam  proses  ini  terlihat  dari  masifnya keterlibatan  para  elite  politik  dalam  tiap  tahapan  proses  pengisian  jabatan  Wakil Gubernur  DKI  Jakarta.  Temuan  yang  dilaporkan  Hidayat  (2020)  mengungkap, keterlibatan elite dalam  proses  ini bahkan sudah  terlihat  sejak tahapan kandidasi calon yang akan dimajukan masing-masing partai (Hidayat, 2020) .
Dalam  kasus  penelitian  ini,  aktor  politik  yang  dimaksud  adalah  para  oligark. Dalam  temuan  awal,  merujuk  pada  penelitian  terkait  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Endang  (2018)  ditemukan  kondisi  partai  politik  saat  ini,  secara  internal  dikuasai  oleh oligark, yaitu sekelompok kecil orang dalam partai politik yang memiliki kekuasaan atas dasar kekuasaan modal, birokrasi dan sumber daya (Endang, 2018) . Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan dinamika politik yang terjadi dalam proses pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta oleh DPRD dengan memfokuskan  bahasan  ke  dalam  dua  aspek.  Pertama,  yaitu  keterlibatan,  peran  dan pengaruh  aktor  politik,  dalam  hal  ini  bagaimana  peran  oligark  partai  politik  dalam mempengaruhi perilaku memilih anggota fraksi dalam mengambil keputusan pada proses voting  pemilihan  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  oleh  DPRD.  Kedua,  bagaimana  proses tawar  menawar  yang  terjadi  antar  fraksi  dalam  proses  pembahasan  sampai  proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh DPRD yang meliputi strategi, negosiasi dan komunikasi antar aktor politik terkait.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan  data  sekunder.  Penelitian  kualitatif  ( Qualitative  research )  menurut  Sukmadinata, (2012) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan,  perspesi,  pemikiran  orang secara  individual  maupun  kelompok.  Penelitian  kualitatif  memiliki  keunggulan  dalam melihat  suatu  gejala  sosial  yang  mendalam,  mengamati  prosesnya  lalu  menarik kesimpulan (Sukmadinata, 2012) .
Terkait  dengan  teknik  pengumpulan  data,  penelitian  ini  menggunakan  metode wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap sejumlah informan yang dianggap memiliki kompetensi yang cukup dan relevan dengan fokus permasalahan penelitian ini, sehingga  output  yang  diperoleh  nantinya  termasuk  dalam  jenis  data  primer.Kemudian, dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa dokumen resmi lembaga seperti berkas-berkas berbagai rapat yang terdiri dari rapat badan legislasi (Baleg), rapat pansus dan sidang paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh DPRD. Fungsi dari studi dokumen adalah sebagai data awal yang merupakan data formal. Pendalaman dari data awal dari studi dokumen ini akan dilakukan melalui metode wawancara. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana teknik ini penulis gunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menguraikan  data  yang  bersifat  kualitatif  yang  telah  penulis  peroleh  dari  hasil  metode pengumpulan data.

## Hasil dan Pembahasan
Kasus pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh DPRD tahun 2020 merupakan puncak dari perebutan kekuasaan antar partai politik. Dalam kasus ini, pemilihan wakil gubernur  dinilai  melampaui  dua  figur  calon  dari  dua  partai  politik  pengusung  yaitu Gerindra dan PKS yang bertanding dalam kontestasi, melainkan melibatkan dinamika dan kekuatan politik di tingkat pusat. Hal ini disebabkan, status Provinsi DKI Jakarta yang dianggap menjadi  barometer politik di  tingkat  nasional membuat  partai-partai  lain pun dinilai  turut  berhitung  terkait  kepada  siapa  dukungan  tersebut  akan  diberikan,  karena siapapun yang akan terpilih nantinya dianggap akan mempengaruhi konstelasi politik di tingkat  nasional.  Ditambah,  ada  kekhawatiran  bahwa  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies Baswedan  suatu  saat  akan  maju  dalam  kontestasi  Pilpres  mendatang,  jika  hal  tersebut terjadi tentu wakil gubernur yang akan menggantikan posisi gubernur yang ditinggalkan tersebut.
Dari  observasi  awal  yang  dilakukan,  terdapat  beberapa  aktor  yang  terindikasi masuk dalam kategori sebagai aktor kunci yang terlibat dalam Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2020. Dalam  penelitian ini, aktor tersebut  terbagi  menjadi  dua kelompok, yaitu aktor internal yang terdiri dari para tokoh, elit dan pengurus partai politik baik itu partai pengusung calon wakil gubernur dki secara khusus maupun partai yang memiliki kursi  di  DPRD  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  aktor  eksternal  yaitu  para  tokoh,  elit  dan pengusaha di luar partai  politik yang memiliki kendali atas partai politik dan memiliki kepentingan dalam pemilihan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Aktor kunci yang teridentifikasi terlibat secara langsung dalam proses ini adalah para pimpinan partai politik baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Pertama, adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebagai ketua umum Partai Gerindra, Prabowo dinilai mempunyai keterlibatan langsung dalam proses ini,  diantaranya  pada  bulan  September  2018  dicapai  kesepakatan  antara  ketua  umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Presiden DPP PKS, Muhamad Sohibul Iman dimana posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno dapat
diberikan kepada PKS. Namun dalam perkembangannya, Prabowo dalam salah satu acara resmi kepartaian kembali mengeluarkan pernyataan berbeda, dihadapan para kader Partai Gerindra, Ia menyerahkan urusan wakil gubernur kepada M. Taufik selaku Ketua DPD Partai  Gerindra  DKI  Jakarta.  Dalam  perkembangan  selanjutnya,  Prabowo  juga diindikasikan terlibat dalam lobi-lobi politik yang dilakukan di tataran elit partai politik. Terkait hal ini, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan beberapa fraksi partai politik di DPRD mengakui bahwa ada arahan dari masing-masing elit partai politiknya di tangkat nasional  untuk  mengarahkan  dukunganya  kepada  calon  yang  diusung  Partai  Gerindra, instruksi tersebut terjadi tepat setelah pertemuan anta relit kedua partai
Aktor  kunci  kedua  yang  teridentifikasi  memegang  peran  kunci  dalam  proses pemilihan wakil gubernur adalah M. Taufik sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta. Sebagai pimpinan Partai Gerindra di tingkat DKI Jakarta, M Taufik dinilai mempunyai keterlibatan yang cukup kuat dalam proses pengisian jabatan wakil gubernur. Sebagai salah satu aktor kunci dalam proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, M Taufik berperan sebagai  pengambil  keputusan dan mediator antara elit  pimpinan pusat dan  pimpinan  daerah  Gerindra.  Ia  juga  diindikasikan  memiliki  kedekatan  dengan beberapa  elit  Gerindra  yang  mempunyai  latar  belakang  pengusaha  seperti  Hashim Djodjohadikusumo dan Prabowo Subianto. Dalam proses ini, M. Taufik dinilai berhasil mengubah  dan  menyusun  scenario  baru  terkait  proses  pemilihan  wakil  gubernur  yang dianggap  menghambat  calon  wakil  gubernur  yang  diusung  PKS.  Dalam perkembangannya, M. Taufik mengusulkan penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan fit n proper test terhadap kandidat calon wakil gubernur yang akan diusulkan oleh PKS. Kebijakan  ini  berdampak  pada  perubahan  komposisi  kandidat  wakil  gubernur  dimana semula keduanya berasal dari PKS, namun berganti menjadi satu orang dari PKS dan satu orang  dari  Partai  Gerindra.  Hingga  akhirnya,  terpilihlah  dua  kandidat  calon  baru  yang kemudian  disepakati  untuk  diajukan  sebagai  calon  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  yang baru, yakni Nurmansjah Lubis (dari PKS) dan Ahmad Riza Patria (dari Gerindra)
Aktor  kunci  ketiga  yang  teridentifikasi  adalah  Hashim  Djodjohadikusumo.  Ia adalah seorang pengusaha sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Edward  Aspinall  dalam  penelitian  yang  berjudul Oligarchic  Populism:  Prabowo Subianto's Challenge to Indonesian Democracy menyebut Hashim sebagai sosok oligarki di  balik  Partai  Gerindra.  Hashim  sendiri  merupakan  sosok  pengusaha  sukses  yang mendapati  puncak  karirnya  pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru  dibawah  Presiden Soeharto. Tercatat, salah satu unit perusahaannya bernama Tirta Mas Group mempunyai nilai  keuntungan  sebesar  US$  7  Milliar  menjelang  tumbangnya  kekuasaan  Orde  Baru pada tahun 1998 (Edward, 2015) .
Setelah  tumbangnya  kekuasaan  Orde  Baru,  Hashim  bersama  sang  kakak  yang telah lebih dulu  terjun  ke dunia politik secara bersama-sama mendirikan  sebuah Partai Gerindra. Dalam penelitan sama Aspinal menyebut Hashim merupakan sosok pendukung utama ambisi politik Prabowo dan Partai Gerindra dalam segala hal dan kepentingan sejak Ia  turun  ke  dunia  politik.  Hal  ini  bahkan  telah  diakui  langsung  oleh  Hashim,  dalam wawancara  yang  dilakukan  oleh  Asian  Wall  Street  (1993)  Hashim  mengungkap  “Jika
Prabowo membutuhkan dana, maka sebagai saudara yang setia dan berbakti, saya akan menyediakannya.”.  Dalam  penelitiannya,  Aspinall  juga  menyebutkan  bahwa  Hashim menghabiskan sekitar US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun jika dihitung berdasarkan kurs hari ini, untuk mendanai pendirian Partai Gerindra pada 2008-2009. Hal itu dinilai belum terhitung oleh pendanaan kampanye besar-besaran yang dilakukan Partai Gerindra dan Prabowo yang dikeluarkan oleh Hashim pribadi, dalam penelitian ini juga terungkap bahwa  Hashim  merupakan  sosok  pendonor  utama  bagi  beberapa  kader  potensial  dan calon yang diusung Partai Gerindra sejak berdiri hingga tahun 2019. Dikutip dari laporan Forbes pada tahun 2011, Hashim merupakan orang terkaya nomor 32 di Indonesia dengan perkiraan total  kekayaan $790 juta lalu pada tahun 2014 laporan yang sama menyebut total  kekayaan  Hashim  turun  menjadi  $700  juta.  Beberapa  sumber  berita  Indonesia berspekulasi  bahwa  jatuhnya  kekayaan  Hasim  antara  tahun  tersebut  adalah  imbas  dari besarnya  sumber  daya  yang  dikeluarkan  Hashim  untuk  mendanai  Partai  Gerindra  dan Prabowo.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Aspinal  menyebut  Partai  Gerindra “raclientelist party “
Terkait hal ini, penelitian yang dilakukan Robison dan Hadiz membantu penulis untuk  melihat  bahwa  ada  faktor  kunci  bagi  oligarki  dalam  keterlibatannya  dalam  peta politik lokal pasca Orde Baru, yaitu dengan cara memegang kontrol atas institusi politik yang demokratis.  Oligarki  terbukti bisa tumbuh dalam sebuah sistem pemilihan umum yang demokratis dengan cara memegang kontrol yang kuat melalui lembaga dan institusi politik yang demokratis. Maka, menjadi masuk akal ketika dalam konteks penelitian ini para  oligark  diduga  memanfaatkan  institusi  politik  berupa  partai  politik  melalui  akses yang  mereka  miliki  terhadap  para  elit  dan  pimpinan  partai  politik  untuk  dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan partai termasuk dalam pemilu dengan tujuan akhir pertahanan kekayaan dan kekuasaan pribadi. (Hadiz, 2014)
Dalam konteks penelitian ini, temuan sebelumnya dari penelitian yang dilakukan Azyumardi,  (2020)  Luthfi(2020)  semakin  menegaskan  bahwa  bagaimana  perilaku oligarki bekerja dalam tubuh partai politik khususnya pada masa pasca reformasi yaitu dengan  upaya  penguasaan  atas  posisi  kekuasaan  dalam  lembaga-lembaga  politik  baik melalui legislatif maupun eksekutif. Penguasaan kaum oligark terhadap partai membuat pemimpin partai tidak lagi melakukan “leading ”, namun melakukan dominasi, dan peran mereka pun bersifat personal.
Berdasarkan  dari  temuan  tersebut,  dalam  konteks  proses  pemilihan  Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta oleh DPRD para oligark juga diduga kuat menjalankan peranannya dalam melalui penguasaan terhadap lembaga-lembaga politik seperti partai politik  dan  legislatif  yang  dalam  konteks  penelitian  ini  adalah  DPRD  untuk mempengaruhi  perilaku  memilih  dari  para  anggota  DPRD  demi  memenangkan  calon yang didukung dalam proses pemilihan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta oleh DPRD.
Merujuk  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Endang  (2019)  penguasaan  atas proses  pemilu  yang  dilakukan  oleh  para  oligark  partai  politik  tersebut  bertujuan  demi mengamankan kepentingan jangka panjang oligark tersebut baik secara politik maupun ekonomi kelompoknya yaitu kelompok pendiri/pemilik partai politik seperti dalam kasus
penelitian  ini  yaitu  Prabowo  Subianto  dan  Hasyim  pada  partai  Gerindra.  Namun kelompok oligark partai juga didapatkan pada pemilik kekayaan/ sumberdaya ekonomi yang  bermaksud  mempertahankan  kekayaannya  melalui  kekuasaan  di  legislatif.  Oleh karenanya oligark partai politik dalam disertasi ini meliputi aliansi antara elit pengurus pusat dan para pemilik sumberdaya ekonomi. Mereka berkolaborasi untuk kepentingan mereka mendapatkan kekuasaan legislatif maupun eksekutif (presiden dan kabinetnya) dengan tujuan pertahanan kekayaan (Endang, 2019) .
Dalam  penelitian  ini  mekanisme  bekerjanya  oligarki  partai  politik  akan  dilihat dari  tiga  arena  tahapan  pemilu  yang  terkait  dalam  konteks  penelitian  ini,  yaitu  proses kandidasi,  proses  kampanye  dan  puncaknya  penelitian  ini  akan  menjawab  bagaimana peran oligark partai politik dalam mempengaruhi perilaku memilih anggota fraksi dalam pengambilan keputusan pada proses voting pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh DPRD.
Dalam  menjalankan  kebijakannya,  partai  politik  kemudian  mempunyai kepanjangan  tangan  berupa  fraksi  di  parlemen  sebagai  elemen  disiplin  partai  yang mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan bernegara. Ini setidaknya dapat dilihat dari  ketentuan  Anggaran  Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)  pada  masing- masing  partai,  di  mana  pengangkatan  susunan/komposisi  kepengurusan  fraksi  yang diangkat oleh ketua partai sesuai dengan tingkatannya.
Gambaran  relasi  fraksi  dan  partai  politik  ini,  menegaskan  pada  sebuah  realita bahwa petarungan kekuasaan antar fraksi di DPRD dalam hal ini juga merepresentasikan pertarungan partai politik dalam rangka proyeksi kepentingannya pada Pemilu serentak tahun  2019.  Implikasi  dari  tarik-menarik  kepentingan  ini,  maka  sejumlah  isu  krusial dalam  proses  pemilihan  wakil  gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  menjadi  objek  bahasan yang  strategis.  Hal  ini  dikarenakan  kesuksesan  memasukkan  kepentingan  partai  dalam kebijakan  sistem  Pemilu,  dapat  dikategorikan  sebagai  parameter  awal  eksistensi  partai politik dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan pada Pemilu 2024.
Pada proses pemilihan sebagai satu tahapan akhir dalam proses politik pemilihan Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  oleh  DPRD  sekaligus  tahapan  yang  akan  diteliti  secara mendalam  pada  penelitian  ini  perilaku  oligarkis  dilihat  dari  sejauhmana  peran  oligark dapat  mempengaruhi  perilaku  memilih  para  anggota  DPRD.  Terkait  hal  ini,  perilaku voting anggota  legislatif  dalam  pembuatan  kebijakan  publik  banyak  diamati  melalui berbagai pendekatan dan teori.
Dalam  konteks  Indonesia,  penelitian  Maswardi  (2010)  memaparkan  bahwa perilaku  memilih  anggota  fraksi  tergantung  kepada  sistem  pemilu  yang  dianut.  Sistem proporsional seperti yang dianut Indonesia saat ini menghasilkan partai dan fraksi yang mencekram anggota fraksi, hal ini dikarenakan wakil rakyat dipilih oleh rakyat melalui partai politik maka dalam waktu bersamaan mereka adalah wakil rakyat sekaligus. Hal tersebut  dikhawatirkan  mengakibatkan  anggota  fraksi  lebih  terikat  kepada  elit  partai politik di banding terhadap konstituennya (Rauf, 2010) .
Penelitian terkait dilakukan oleh Bilal Menurutnya keberadaan elit partai politik dalam  sistem  proporsional  multi  partai  walau  sangat  dominan  atas  pendapat  individu
anggota fraksi  namun  hal  itu dianggap penting untuk  melakukan  agregasi kepentingan antar  para  anggota  DPR  dalam  mengambil  keputusan (Dewansyah,  2010) .  Dalam penelitian lain yang terkait, Michels (1988) memaparkan terdapat faktor eksternal yang dapat mengendalikan partai dalam hal pengambilan keputusan yaitu para elit pimpinan partai politik bersama para oligarki (Dewansyah, 2010) Argumen yang sama disampaikan Robert Putnam (1993) dalam teori elit, menurut Putnam semakin ke atas posisi seseorang atau  kelompok  dalam  stratifikasi  politik  menunjukkan  bahwa  yang  bersangkutan memiliki  kekuasaan  yang  semakin  besar  dalam  menentukan  kebijakan  politik  dalam konteks  pengambilan  kebijakan  termasuk  pengambilan  keputusan  politik  di  parlemen (Putnam,  1993) Hal  ini  dipertegas  oleh  Anderson  (2003),  terkait  dengan  implementasi dari teori elit diatas dalam pengambilan kebijakan di parlemen Anderson berkesimpulan bahwa aktor penentu kebijakan di parlemen merupakan anggota partai yang tunduk pada elite partai, sehingga dalam hal ini anggota fraksi sebagai manifestasi dari partai politik akan selalu tunduk pada arahan elite partai.
Temuan  yang  dilaporkan  Hidayat  (2020)  mengungkap,  keterlibatan  elite  dalam proses  ini  bahkan  sudah  terlihat  sejak  tahapan  kandidasi  calon  yang  akan  dimajukan masing-masing partai. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M.Syarif. Dalam wawancara yang dilakukan M. Syarif mengakui bahwa di balik nama-nama awal calon wakil gubernur yang akan diajukan oleh partainya ada nama elit Gerindra  yang  menyokongnya,  lebih  lanjut,  Ia  mencontohkan  misalnya  Wakil  Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjagokan Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua  Dewan  Kehormatan  DPP  Partai  Gerindra  Sandiaga  Uno  menjagokan  Arnes Lukman, dan Muhammad Taufik menjagokan Saefullah (Hidayat, 2020) .
Dalam  tahap  kampanye  Indikasi  keterlibatan  elite  politik  juga  terlihat  dalam proses interaksi politik berupa negosiasi dan komunikasi antar partai politik yang terjadi selama proses pembahasan sampai proses pemilihan. Hal ini salah satunya diungkap oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin. Menurut Arifin, beberapa elit Gerindra selama ini turun langsung untuk melakukan lobi politik kepada unsur pimpinan DPRD  dan  kepada  fraksi  partai  lain  untuk  terus  menunda  proses  pemilihan  Wakil Gubernur DKI Jakarta dan secara aktif melobi fraksi partai lain untuk mendukung calon yang diusung Partai Gerindra.
Hal  serupa  juga  diungkap  Ketua  Fraksi  PDIP,  Gembong  Warsono.  Menurut Gembong, ada pengaruh dari elit pimpinan partai di tingkat pusat dalam terbitnya surat berupa instruksi langsung secara tertulis bagi semua anggota Fraksi PDIP untuk memilih calon  yang  diusung  Gerindra.  Terkait  hal  ini,  kedekatan  antara  Ketua  Umum  PDIP Megawati  Soekarnoputri  dan  Ketua  Umum  Partai  Gerindra  Prabowo  Subianto  disertai lobi-lobi  antar  kedua  elit  partai  yang  terjadi  diyakini  berpengaruh  kepada  sikap  Fraksi PDIP yang sedari awal mendukung calon dari Gerindra.
Tawar Menawar dan Lobi Politik Fraksi DPRD dalam Pemilihan Wakil Gubernur DKI
DPRD  Provinsi  DKI  Jakarta  periode  2019-2024  mempunyai  total  anggota sebanyak  106  orang  yang  berasal  dari  10  partai  politik  dan  terbagi  kedalam  9  fraksi. Pimpinan DPRD DKI Jakarta terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak dengan komposisi Ketua DPRD dijabat oleh Prasetyo Edi Marsudi dari PDI Perjuangan, selanjutnya Muhammad Taufik dari Partai Gerindra, Abdurrahman Suhaimi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Misan Samsuri dari Fraksi Partai Demokrat dan Zita Anjani dari Fraksi Partai Amanat Nasional  (PAN)  menjabat  sebagai  Wakil  Ketua  DPRD  Provinsi  DKI  Jakarta.  Berikut jumlah anggota dprd dki jakarta periode 2019-2024 berdasarkan partain yang disajikan dengan grafik dapat dilihat di gambar 1.

## Gambar.1 Jumlah Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024 Berdasarkan Partain
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2020)
Merujuk pada skenario konstelasi politik di tingkat nasional, terdapat dua poros partai di parlemen yaitu partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah (PDIP, Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB, PPP, PSI, PAN) dengan total 80 kursi di DPRD dan partai yang berada  diluar  pemerintah  (PKS,  Demokrat)  dengan  total  26  kursi  di  DPRD.  Dengan pemilihan  yang  dilakukan  secara  voting,  Partai  Gerindra  sebagai  partai  yang  berada dalam koalisi pemerintah di tingkat pusat diprediksi bisa unggul atas PKS.
Akan tetapi skenario tersebut belum  tentu terjadi dalam kasus ini. Analisis dari Harris  (2019)  memaparkan  bahwa  selama  ini  konstelasi  politik  di  DPRD  DKI  Jakarta relatif lebih cair. Koalisi yang terbentuk seringkali berbasis pada isu dan kebijakan bukan berbasis pada koalisi partai di tingkat nasional. Ditambah, dalam proses politik pemilihan wakil gubernur kali ini digunakan mekanisme voting tertutup sehingga seharusnya para anggota fraksi bisa lebih leluasa dalam mengambil sikap (Harris, 2019) . Menurut Hadiz (2014)  konstelasi  politik  yang  cair  di  tingkat  lokal  seperti  yang  terjadi  di  DPRD  DKI didasari oleh pragmatisme untuk mendapatkan sumber daya material di tingkat lokal. Dari perebutan  sumber  daya  itulah  kemudian  koalisi  atau  konflik  elite  di  tingkat  lokal
terbentuk  sehingga  koalisi  di  tingkat  lokal  seringkali  lebih  dinamis  dan  cair.  Hal  ini didukung oleh mekanisme sistem voting tertutup dalam menentukan berbagai keputusan. Sistem  ini dinilai dapat  menimbulkan berbagai  dampak negatif, seperti adanya potensi transaksi-transaksi yang terjadi di luar kepentingan publik antar elit politik dalam rangka memenangkan kandidatnya (Hadiz, 2014) .
Fraksi PDI Perjuangan merupakan fraksi terbesar di DPRD DKI Jakarta dengan jumlah anggota fraksi sebanyak 20 orang. Atas dasar hal tersebut pandangan fraksi dan dukungan yang diberikan Fraksi PDIP dalam proses pemilihan wakil gubernur ini dinilai akan sangat vital. Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, dalam proses pemilihan wakil gubernur pada dasarnya posisi PDIP adalah pasif. Artinya, PDIP lebih menunggu gerakan pro-aktif dari partai pengusung pasangan wakil gubernur dalam hal ini Gerindra dan PKS untuk memainkan peran kunci dalam melakukan lobi-lobi yang diperlukan demi memenangkan calon yang diusung sebagai wakil gubernur.
Posisi sentral PDIP dalam proses pemilihan wakil gubernur ini juga diakui oleh kedua partai pengusung calon wakil gubernur yaitu Partai Gerindra dan PKS. Terkait hal ini,  Wakil  Ketua  DPRD  DKI  Jakarta  dari  Partai  Gerindra  M.  Taufik  mengungkap dukungan PDIP memiliki pengaruh yang besar. Bahkan menurutnya, PDIP menjadi kunci kemenangan bagi pemilihan wagub DKI ini.
Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 April 2020 atau tepat setelah pemilihan wakil gubernur dilaksanakan Gembong mengungkap bahwa Fraksi PDIP pada akhirnya secara utuh memberikan dukungan kepada calon yang diusung Partai Gerindra yaitu  Ahmad  Riza  Patria.  Gembong  mengatakan  salah  satu  faktor  kunci  partainya memberikan dukungan kepada Riza adalah faktor kedekatan ideologi. Selain itu, menurut Gembong, ada pengaruh dari elit pimpinan partai di tingkat pusat dalam terbitnya surat berupa instruksi langsung secara tertulis bagi semua anggota Fraksi PDIP untuk memilih calon  yang  diusung  Gerindra.  Terkait  hal  ini,  kedekatan  antara  Ketua  Umum  PDIP Megawati  Soekarnoputri  dan  Ketua  Umum  Partai  Gerindra  Prabowo  Subianto  disertai lobi-lobi  antar  kedua  elit  partai  yang  terjadi  diyakini  berpengaruh  kepada  sikap  Fraksi PDIP yang pada akhirnya mendukung calon dari Gerindra.
Seperti  yang  diketahui  beberapa  saat  sebelum  pemilihan  wakil  gubernur  DKI Jakarta  Partai  Gerindra  lewat  sang  Ketua  Umum  Prabowo  Subianto  memang  sangat intensif  membangun  komunikasi  langsung  dengan  Ketua  Umum  PDIP  Megawati Soekarnoputri.  Terkait  hal  ini,  Harry  S.  Truman  dalam  Hans-Dieter  Klingeman menyatakan bahwa derajat kesesuaian tertentu antara apa yang ditulis oleh partai politik dalam  program-program  formal  (flatform)  mereka  sebelum  pemilu  dengan  kebijakan yang diberlakukan setelah pemilu dapat diukur dan dinilai kedalam bentuk-bentuk model kebijakan partai politik. Mengutip pemikiran Hans-Dieter Klingemann, khususnya dalam konteks model kebijakan partai politik yakni model agenda, manda dan ideologi. Maka, Sikap Fraksi PDI Perjuangan didalam proses memutuskan kebijakan terkait kepada siapa dukungan  diberikan  dalam  proses  pemilihan  wakil  gubernur  dapat  dikategorisasikan sebagai model kebijakan politik ideologi. Hal ini dapat diuraikan berdasarkan pola-pola pengambilan  keputusan  Fraksi  PDI  yang  berangkat  dari  diskursus  mengenai  orientasi
ideologisnya dan sejarah partai yang telah berlangsung lama sehingga bisa memberikan alasan kuat kepada para pemilih untuk mengharapkan tercerminkannya suara, harapan, serta gagasan mereka masuk kedalam formula kebijakan.
Dalam konteks ini, Partai Gerindra dinilai lebih mempunyai kedekatan ideologis dengan PDIP ketimbang PKS. Seperti yang diketahui, PKS dan Gerindra merupakan dua partai  yang memiliki haluan ideologi  berbeda.PKS, dalam ulasan M. Imdadun Rahmat dalam  buku  Ideologi  Politik  PKS:  Dari  Masjid  Kampus  ke  Gedung  Parlemen  adalah partai  yang telah menjadikan Ikhwanul  Muslimin  sebagai  acuan utama gerakan politik mereka. Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan Islam politik yang berasal dari Mesir. Di  AD/ART  PKS  pun  disebutkan  bahwa  asas  partai  tersebut  adalah  Islam,  bukan Pancasila. Sementara itu, AD/ART Partai Gerindra menyebutkan bahwa partai tersebut berhaluan nasionalis dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar ideologi partai sama dengan PDIP (Imdadun, 2008) .
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar merupakan salah satu fraksi yang sejak awal secara terbuka sudah menyatakan sikap dan dukungannya terhadap calon wakil gubernur yang akan dipilih. Hal ini diungkap langsung oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco yang secara terbuka mendeklarasikan bahwa seluruh anggota fraksinya solid untuk mendukung  calon  yang  diusung  Partai  Gerindra  Ahmad  Riza  Patria  dalam  voting pemilihan  wakil  gubernur.  Basri  mengungkapkan  ada  beberapa  faktor  yang  mendasari mengapa Fraksi Golkar memberikan sikap untuk mendukung mendukung Riza. Pertama, faktor  kondisi  politik  di  tingkat  nasional,  Basri  mengungkap  bahwa  masuknya  Partai Gerindra ke dalam koalisi pendukung pemerintah menjadi salah satu faktor kunci dibalik dukungan  Fraksi  Golkar  terhadap  Riza.  Kedua,  faktor  kesamaan  Ideologi,  Basri mengungkap  bahwa  Golkar  lebih  mempunyai  kedekatan  ideologis  dengan  Partai Gerindra sebagai partai nasionalos ketimbang PKS yang berazaskan Islam. Ketiga, Basri mengaku ada arahan dari elit partai Golkar di tingkat pusat (DPP) dibalik sikap partainya yang sedari awal memberikan dukungan kepada Riza. Ia mengaku bahwa seluruh anggota Fraksi Golkar mendapatkan instruksi langsung berupa perintah dari Ketua Umum DPP Partai  Golkar  untuk  memberikan  dukungannya  terhadap  Riza  dalam  proses  pemilihan wakil gubernur. Meski  begitu, Basri tidak mengungkapkan secara detail  terkait bentuk instruksi dari elit Partai Golkar tersebut apakah berupa surat perintah berupa rekomendasi tertulis atau hanya perintah secara lisan. Namun, merujuk pada AD/ART partai seluruh anggota  fraksi  yang  merupakan  kepanjangan  tangan  partai  di  DPRD  dianggap  wajib mengikuti arahan tersebut.
"Solid, karena ini arahan juga dari ketua umum dan ini hasil konsultasi kita dengan DPP, dan langsung mendapatkan arahan dari ketua umum,"
Langkah politik fraksi  Golkar ini menegaskan teori elit  Robert Putnam sebagai stratifikasi  politik  yang  diuraikan  secara  detail  menjadi  piramida  yang  membentuk  6 lapisan  sesuai  dengan  besaran  pengaruhnya  didalam  kehidupan  politik,  yakni:  (1) Kelompok Pembuat Keputusan; (2) Kaum Berpengaruh; (3) Aktivis; (4) Publik Peminat Politik; (5) Kaum Pemilih, dan (6) Non-Partisan. Menurut Putnam, didalam stratifikasi politik,  individu-individu  atau  kelompok  yang  berada  pada  lapisan  atas,  karena
keunggulan yang dimilikinya, mempunyai lebih besar kemampuan untuk menggenggam dan menjalankan kekuasaan, sementara itu individu-individu atau kelompok yang berada pada lapis bawah stratifikasi dapat dinyatakan sedikit atau bahkan tidak mempunyai sama sekali kemampuan untuk menjalankan hal yang sama.
Oleh karenanya menurut Putnam, semakin ke atas posisi seseorang atau kelompok dalam  startifikasi  menunjukkan  bahwa  yang  bersangkutan  memiliki  kekuasaan  yang semakin  besar,  demikian  pula  sebaliknya  semakin  ke  bawah  posisi  seseorang  atau sekelompok orang memiliki kekuasaan yang semakin kecil atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Dalam konteks proses pemilihan wakil gubernur ini, elit parpol di tingkat pusat bersama oligark dan pimpinan fraksi menjadi satu kesatuan identitas yang mampu melegitimasi dirinya untuk mengambil keputusan perdasarkan prinsip delegasi kekuasaan kepada seluruh anggota fraksinya (Putnam, 2013) .
Selanjutnya, fraksi yang memiliki posisi strategis dalam proses pemilihan wakil gubernur ini adalah Fraksi Demokrat. Suara dari anggota fraksi Demokrat sendiri dinilai berperan sangat vital dalam proses ini khususnya bagi PKS. Hal ini disebabkan oleh dua hal pertama, fraksi Demokrat merupakan fraksi terbesar keempat di DPRD dengan raihan 10 kursi, secara jumlah kursi ini bisa sangat menentukan bagi kemenangan calon wakil gubernur  yang  diusung.  Kedua,  secara  positioning  Partai  Demokrat  merupakan  partai yang  berada  di  luar  koalisi  pendukung  pemerintah  bersama  PKS.  Dalam  hal  ini,  PKS tentu sangat  berharap  Fraksi  Demokrat  dapat  mendukung calon  yang akan diusungnya dalam  proses  pemilihan  wakil  gubernur.  Meski  begitu,  hal  ini  tidak  menjadi  jaminan utama Fraksi Demokrat akan mendukung calon wakil gubernur yang diusulkan PKS yaitu Nurmansjah Lubis.
Terkait kepada siapa dukungan diberikan dalam proses pemilihan wakil gubernur, Fraksi  Demokrat  melalui  pernyataan  Ketua  Fraksi  Demokrat  Desie  Christyana  Sari mengungkap bahwa partainya akan menunggu rekomendasi dari DPP Partai Demokrat untuk  memberikan  arahan  terkait  kepada  siapa  suara  anggota  fraksi  Demokrat  akan diberikan  dalam  proses  voting  pemilihan  wakil  gubernur.  Lebih  lanjut,  Desie mengungkap  mekanisme  yang  ada  di  Partai  Demokrat,  menurutnya  pertama  fraksi Demokrat  di  DPRD  akan  terlebih  dahulu  memberikan  rekomendasi  terkait  kedua kandidat calon gubernur berdasarkan hasil lobi politik dan komunikasi yang dilakukan di tingkat  fraksi.  Kemudian,  hasil  rekomendasi  tersebut  akan  diserahkan  kepada  elit  di tingkat DPP untuk kemudian diberi keputusan kepada siapa suara akan diberikan. Terkait hal  ini,  mengingat  pentingnya  proses  pemilihan  wakil  gubernur  ini  Desie  menjelaskan bahwa  dalam  kasus  ini  segala  keputusan  fraksi  akan  direkomendasikan  langsung  oleh para pengurus elite di tingkat DPP Partai Demokrat.
Dalam  kasus  penelitian  ini,  terkait  koalisi  politik  di  tingkat  lokal  yang  tidak mempertimbangkan  koalisi  dan  konstelasi  politik  di  tingkat  nasional  Syamsudin  Haris (2018)  menilai  fenomena  itu  wajar  terjadi  di  Indonesia  pada  setiap  penyelenggaraan pilkada hal ini disebabkan salah satunya oleh faktor pragmatism politik (Harris, 2018) . Lebih  lanjut,  Ia  menilai  koalisi  di  daerah  cenderung  lebih  cair,  karena  berbasis  pada pragmatisme-pragmatisme  politik  dan  ekonomi  jangka  pendek  di  daerah  tersebut.
Pasalnya,  semua  agenda  politik  di  tingkat  lokal  seringkali  belum  mampu  mendorong perubahan hal yang bersifat pragmatis menjadi ideologis 4 karena lemahnya pelembagaan partai di tingkat lokal (Asrinaldi, 2016) . Argumen ini didukung dengan fakta yang terjadi pada  masa-masa  pra-pemilu,  dimana  menguatnya  pragmatisme  dalam  pembentukan koalisi antar partai politik. Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa faktor, antara lain, lemahnya  pelembagaan  partai,  mahalnya  biaya  politik,  money  politik,  popularitas seseorang, serta orientasi jabatan atau kekuasaan.
Terkait  pragmatisme  politik  yang  menjadi  pertimbangan  utama  partai  dalam menentukan pilihan, Lili Romli (2018) menyatakan bahwa adanya kecenderungan konflik internal  dalam  partai  politik  di  Indonesia  bukan  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan mengenai  visi/misi,  platform  dan  ideologi,  melainkan  lebih  dipengaruhi  oleh  adanya pragmatisme  atas  pilihan  koalisi  partai  politik  untuk  mendukung  pemerintahan  serta kepentingan untuk meraih kekuasaan (Romli, 2018) . Selain itu, penelitian tersebut juga menyatakan bahwa faktor pilihan koalisi atau menjadi oposisi juga turut menjadi variabel penting dalam menjelaskan konflik dalam internal partai politik.
Sementara  itu,  fraksi  Nasdem,  fraksi  PSI,  fraksi  PKB+PPP  tidak  memberikan keterangan  resmi  terkait  dukungan  kepada  salah  satu  calon  yang  akan  diusung  dalam proses  voting  pemilihan  wakil  gubernur.  Ketiga  fraksi  tersebut  sampai  dengan  hari pemungutan  suara  menyerahkan  semua  keputusan  pada  masing-masing  anggota  fraksi mereka di parlemen. Beberapa partai tersebut diketahui membebaskan para anggota fraksi nya untuk melakukan komunikasi politik secara langsung dengan para kandidat. Temuan- temuan  inilah  yang  menguatkan  indikasi  adanya  politik  transaksional  yang  terjadi sepanjang proses pengisian jabatan wakil gubernur DKI Jakarta oleh DPRD. Fraksi PSI misalnya  lewat  keterangan  Ketua  Fraksi  PSI  DPRD  DKI  Muhammad  Idris  hanya berpesan agar wakil gubernur yang terpilih nantinya dapat bekerja secara maksimal dan menuntaskan  janji  kampanye  dan  program  kerja  gubernur  dan  wakil  gubernur sebelumnya. Selebihnya, Fraksi PSI hanya menekankan agar proses pemilihan berjalan secara transparan dan terbuka bagi masyarakat.

## Kesimpulan
Didalam proses pengisian jabatan wakil gubernur ini terbukti terdapat peran dari elit-elit politik yang terdefinisikan sebagai oligark dalam penelitian ini untuk menentukan beberapa sikap dan pengambilan keputusan tidak dapat dihindari oleh para anggota fraksi dalam menentukan pilihan kandidat wakil gubernur. Menegaskan mengenai hal tersebut, dalam kasus penelitian ini terbukti elit politik di tingkat nasional dan pimpinan fraksi di DPRD berperan aktif dalam melakukan lobi kepada masing-masing partai politik demi memenangkan calon yang diusung dalam pemilihan wakil gubernur ini. Dalam penelitian ini juga terlihat bentuk proses tawar menawar politik yang terjadi yaitu lobi-lobi politik dan komunikasi yang berbentuk top down artinya bagaimana keputusan politik masing- masing  anggota  fraksi  dalam  memilih  diarahkan  langsung  kepada  keputusan  elit pimpinan masing-masing partai politik. Hal ini sesuai dengan kondisi yang disampaikan Michels  (2014)  dalam  teori  oligarki  partai  politik  Menurut  Michels,  kondisi  partai
cenderung mengembangkan struktur birokrasi yaitu sistem organisasi yang diperkirakan rasional dan terorganisasi  secara hirarkis. Setiap organisasi  partai  yang telah mencapai tingkat kerumitan tertentu menuntut adanya sejumlah orang tertentu yang mengabdikan semua  aktivitas  mereka  kepada  tugas  partai.  Konsekuensinya  adalah  meningkatnya konsentrasi  kekuasaan  di  tangan  segelintir  elit  pimpinan  partai  dan  berkurangnya pengaruh anggota biasa, pemimpin memiliki banyak sumberdaya yang sangat bermanfaat dan sulit ditandingi oleh anggota yang berusaha ikut ambil bagian dalam kebijakan.
Dalam kasus penelitian ini, proses tawar menawar politik antar fraksi di DPRD dipengaruhi  oleh  beberapa  hal,  pertama  faktor  lobi-lobi  yang  dilakukan  oleh  masing- masing  elit  partai  politik  yang  terdefinisikan  sebagai  oligark,  kedua  faktor  kesamaan ideologis partai, ketiga memperhitungkan faktor konstelasi politik dan untung rugi partai di  tingkat  nasional  dan  lokal.  Sistem  pemilihan  wakil  gubernur  secara  tertutup  lewat voting oleh anggota DPRD juga semakin memudahkan dan melegitimasi peran para elit oligark  dalam  mengendalikan  tujuannya.  Penelitian  ini  memberikan  satu  titik  terang terkait  dengan  bagaimana  perilaku  oligarki  bekerja  dalam  tubuh  partai  politik  yaitu dengan  upaya  penguasaan  atas  posisi  kekuasaan  dalam  lembaga-lembaga  politik  baik melalui legislatif maupun eksekutif. Penguasaan kaum oligark terhadap partai membuat pemimpin partai tidak lagi melakukan “leading ”, namun melakukan dominasi, dan peran mereka pun bersifat personal. Personalisasi dalam politik, yang juga kompatibel dengan individualisme  oligark,  kemudian  dipadukan  dengan  populisme  oleh  sistem  pemilihan langsung,  menyebabkan  kehadiran  oligark  semakin legitimate ,  karena  mendapat dukungan  dari  demokrasi  itu  sendiri.  Dengan  demikian,  cara  pandang  masing-masing fraksi didalam keputusan akhir mengenai kepada siapa dukungan diberikan dalam proses pemilihan wakil gubernur dapat ditarik kesimpulan sebagai pandangan yang pragmatis dan berorientasi kepada kepentingan jangka pendek sebagaimana diungkap oleh Roy C Macridis mengenai ciri-ciri partai politik modern dan demokratis yaitu sumber-sumber dukungan partai harus komprehensif, berorientasi klien, berorientasi isu, dan pragmatis

## BIBLIOGRAFI
Asrinaldi,  A.  (2016).  Koalisi  Model  Parlementer  dan  Dampaknya  pada  Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik , 10 (2), 15.
Google Scholar .
Azyumardi  Azra.  (2021).  Artikel:  Membendung  Oligarki.  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta. ( https://www.uinjkt.ac.id/membendung-oligarki-2/ ). Google Scholar .
Dewansyah,  B.  (2010).  Implikasi  Pergeseran  Hasil  Pemilu  Terhadap  Pola  Hubungan Wakil Rakyat dan Konstituen.Jurnal Konstitusi Vol 3 No 2 2010. Google Scholar .
Edward  Aspinall.  2015. Oligarchic  Populism:  Prabowo  Subianto's  Challenge  to Indonesian Democracy. Cornell University Press. Google Scholar .
Hadiz,  V.  R.,  &  Robison,  R.  (2013).  The  political  economy  of  oligarchy  and  the reorganization of power in Indonesia. I. Google Scholar .
Hidayat, R. “ Di Balik Terpilihnya Riza Patria Menjadi Cawagub DKI”. Post 11 Februari 2020. https://tirto.id/di-balik-terpilihnya-riza-patria-menjadi-cawagub-dki-eygE.
Google Scholar .
Juniar, A. (2021). Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik. Jurnal Politikom Indonesiana , 6 (1), 17-39.
Lembaga  Kajian  Strategi  dan  Pembangunan.  (2020).  Laporan  Hasil  Survey  Persepsi Warga DKI terhadap Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Google Scholar .
Luthfi  Hasanal  Bolkiah.  (2020).  Dominasi  Oligarki  dan  Ketidakhadiran  Partai  Politik Hijau di Indonesia. Nahkoda:Jurnal  Ilmu Pemerintahan Vol 19 No2 Tahun 2020. Google Scholar .
Maswadi Rauf. (2010). Jurnal Ilmu Politik: Konsensus Konflik Politik. Pustaka Pelajar. Google Scholar .
Michels, R. (1949) Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, The Free Press, Glencoe, Illinois, first published in 1915, reprinted in 1949. Google Scholar .
M.  Imdadun  Rahmat.  (2008).  Ideologi  Politik  PKS:  Dari  Masjid  Kampus  ke  Gedung Parlemen. Penerbit LKIS Yogyakarta. Google Scholar .
Muhtadi, Burhannudin. (2020). Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru.
Jakarta. Kepustaan Populer Gramedia. Google Scholar .
Nana Syaodih, Sukmadinata. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung.PT. Remaja Rosdakarya. Google Scholar .
Nge, H. J. (2018). Oligarki Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah. Jurnal Academia Praja , 1 (01), 59-84. Google Scholar .
Putnam, R. D. 1993. Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy. New Jersey: Princeton University Press. Google Scholar .
Sulastri, Endang. (2017). Representasi Perempuan dalam Oligarki Partai Politik. Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember. Google Scholar .
Syamsudin  Harris.  (2018).  Konstelasi  Politik  di  Tahun  Elektoral:  Personalisasi  Partai Politik Indonesia di Era Reformasi. Jurnal Politik LIPI Vol 15 No 2 (2018). Google Scholar .

## Copyright holder:
Alfitra Akbar, Meidi Kosandi (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: