p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017

## Arah Pengembangan Pendidikan Agama
Berwawasan Multikultural

## Akmal Hawi
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: akmalhawi_uin@radenfatah.ac.id

## Qolbi Khoiri
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Indonesia Email: khoiri_qolby@gmail.com

## Abstrak
Agama,  pemahaman  keagamaan,  sikap  keberagaman  adalah  tiga  pengertian  yang  saling terkait  antara  satu  dengan  lainnya.  Agama  adalah  persoalan  ketuhanan  yang  diturunkan kepada manusia untuk dipahami, dijadikan pegangan dan prinsip mengatur kehidupannya. Agama sesungguhnya secara normatif adalah ajaran suci, penuh kedamaian, kemuliaan dan menghargai  kemanusiaan.  Masalah  mendasar  menyangkut  persoalan  keagamaan  antar pemeluk  agama  satu  dengan  lainnya.  Pendidikan  Agama  diarahkan  untuk  menanamkan nilai-nilai  multikulturalisme  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  bernegara,  dan  berbangsa, sehingga peran pendidikan agama menjadi sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara dalam bingkai prinsip-prinsip keadilan, toleransi, kerjasama, kerja keras, dan saling memahami perbedaan.
Kata Kunci: Islam, Wawasan Multikultural, Pendidikan Eklusitas
Wilayah kebenaran penafsiran agama sering menggunakan standar ganda; kebenaran dianggap jauh dari kebenaran. Padahal pemilik kebenaran sejati adalah Tuhan. Berangkat dari pemahaman ini, maka kebenaran yang ditafsirkan selama ini hanyalah  kebenaran  yang  relatif.  Benar  bahwa  dalam  masing-masing  agama diajarkan untuk membela, menyebarkan, dan patuh pada kebenaran agama. Tetapi, hal  tersebut  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  sosiologis,  antropologis,  historis, dimana umat itu berada.
Salah satu aspek penting mengedepankan keberagaman yang inklusif dan pluralis sebenarnya adalah pendidikan. Sayang, aspek pendidikan (agama) selama ini  kurang  tersentuh,  karena  hanya  dipandang  sebagai  persoalan  pinggiran  yang
tidak signifikan. Padahal, pendidikan (dalam artian umum) adalah basis atau dasar untuk menciptakan SDM pembentukan karakter suatu bangsa.
Pendidikan  agama  selama  ini  memang  kurang  bisa  diharapkan kontribusinya  dalam  pembentukan  masyarakat  yang  menghargai  pluralisme,  dan cenderung  tidak  menunjang  demokratisasi.  Apalagi,  selama  ini  guru  agama  di sekolah  dan  perguruan  tinggi  umumnya  hanya  menekankan  ajaran  agama  yang bersifat teologis-dogmatis (Schumann, 1993, hal. 26) sehingga makin membentuk Chauvinisme rasa kebenaran pada agamanya sendiri.
Nizar Ali mengatakan bahwa pendidikan agama yang diberikan di sekolah- sekolah, pada umumnya tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial sering kali diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah- sekolah daerah  yang  lawan  konflik.  Ini  membuat  konflik  mempunyai  akar  dalam keyakinan  keagamaan  yang  fundamental  sehingga  konflik  sosial,  kekerasan semakin  sulit  diatasi,  karena  dipahami  sebagai  bagian  dari  panggilan  agamanya. Fakta  lain  menunjukkan  bahwa  pendidikan  agama  masih  diajarkan  dengan  cara menafikan hak hidup agama yang lainnya, seakan-akan hanya agamanya sendiri lah yang benar dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, tersesat dan  terancam  hak  hidupnya,  baik  di  kalangan  mayoritas  maupun  yang  minoritas. Semangat  pendidikan  keagamaan  yang  sempit  ini,  sudah  barangtentu  berlawanan secara  fundamental  dengan  semangat  pendidikan  multikultural,  dan  akan memperlemah persatuan bangsa (Ilyas, 2009, hal. ix).
Dampaknya,  pengajaran  agama  kurang  menyentuh  aspek  realitas  sosial yang  sesungguhnya,  tidak  sampai  pada  persoalan  aksi  nyata  dari  proses  perilaku keagamaaan.  Pendidikan  agama  cenderung  menekankan  eklusifitas  kebenaran agama,  mengabaikan  aspek  pluralitas  serta  inklusifitas  (Abdullah,  2000).  Maka, model pendidikan agama gaya lama cenderung ekslusif, dogmatis, kembali ke masa lalu  kelabu,  dan  tidak  menyentuh  aspek  moralitas,  perlu  didekonstruksi  atau dibongkar.
Pendidikan  agama  haruslah  diubah  orientasi  dan  metodologinya. Pendidikan  agama  seyognyanya  bukan  hanya  berisi  pengajaran  tentang  ajaran- ajaran agama dan kepercayaan ketuhanan semata. Namun, pendidikan agama harus memaparkan  realitas  sosial  dan  problem  empirik,  bervisi  emansipatoris,  dan menghindarkan diri dari indoktrinisasi.
Pendidikan agama tidak boleh kehilangan dimensi multikultural nya, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional. Demikian juga
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
hanya  manusia  sendiri  pada  hakikatnya  adalah  sebagai  makhluk  yang multidimensional (Ilyas, 2009, hal. x).
Berdasarkan  kondisi  tersebut  perlu  adanya  pendidikan  agama  yang multikultural,  yaitu  model  pendidikan  yang  menekankan  pada  nilai-nilai  moral seperti  kasih sayang,  cinta,  tolong  menolong,  toleransi, tenggang  rasa,  kebajikan, menghormati perbedaan, dan sikap-sikap kemanusiaan yang mulia lainnya.

## Makna Multikulturalisme
Fakta  keragaman  baik  agama  maupun  budaya  di  Indonesia  masih merupakan  isu  sentral  yang  patut  ditelaah  secara  lebih  serius  dalam  konteks kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Disamping  sebagai  khazanah  peradaban bangsa yang patut dilestarikan dan dikembangkan, kondisi keragaman bangsa juga dapat  melahirkan  sebuah  masalah  serius,  terutama  dengan  merebaknya  “ clash  of civilization ” (Scharf, 1970, hal. 56) baik dalam skala global maupun lokal.
Paham multikulturalisme, yang gerakannya dianggap relatif baru (Parekh, 1997) dapat menjadi suatu alternatif dan solusi baru bagi persoalan kemajemukan bangsa,  sehingga  konsep  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  nyata  bagi agenda demokratisasi, equalitas, dan harmoni di tengah maraknya isu-isu konflik, kekerasan dan perpecahan di tengah masyarakat kita saat ini. Pembicaraan tentang multikulturalisme akan selalu dihubungkan dengan keragaman budaya, termasuk di dalamnya adalah agama. Menurut Bhikhu Parekh, multikulturalisme mengacu pada tiga  hal;  multikulturalisme  yang  berhubungan  dengan  budaya,  merujuk  pada keberagaman budaya, dan berhubungan dengan tindakan spesifik pada respon atas keberagaman tersebut (Suminto, 1985, hal. 42).
Konsep  multikulturalisme  tidak  dapat  disamakan  dengan  konsep keanekaragaman  secara suku  bangsa  atau  kebudayaan  suku  bangsa  yang  menjadi ciri  masyarakat  majemuk,  karena  menurut  Dwipayana,  multikulturalisme menekankan  keanekaragaman  budaya  dalam  kesederajatan.  Lebih  lanjut menurutnya,  multikulturalisme  adalah  sebuah  ideologi  yang  mengakui  dan mengagunggkan  perbedaan  dalam  kesederajatan,  baik  secara  individual  maupun secara  kebudayaan.  Secara  sederhana,  Bhikhu  Parekh  menggambarkan multikultural sebagai “ a society containing several cultures ” (Suminto, 1985, hal. 45).
Namun  faktanya  ketika  dikaitkan  dengan  konteks  negara  atau  yang berkaitan  dengan  persatuan,  kesatuan  bangsa  dan  nasionalisme,  keberagaman seakan harus tunduk pada keseragaman demi keutuhan dalam pengelolaan negara.
Fenomena  inilah  yang  terjadi  di  negeri  kita,  dimana konteks  keberagaman  masih berada  pada  tahap  pengakuan  pasif,  tapi  belum  pada  tahap  kerjasama  atau pertukaran.
Perhatian  utama  dari  politik  multikultural  menurut  Hardiman  (2002:  xix) adalah  pengabaian  secara  sistematis  atau  prinsip  mayoritas  dan  mengakomodasi kepentingan  minoritas,  demi  tegaknya  prinsip  keadilan  dan  kesamaan  tanpa diskriminasi  dihadapan  hukum.  Prinsip  kesamaan  atau  keseragaman  pada  level tertentu bisa berbalik pada ketidakadilan jika kekhasan dan keberbedaan dari tiap individu atau kelompok diabaikan.
Senada dengan pandangan tersebut, Parekh (2000: 195) menegaskan bahwa negara  perlu  bersungguh-sungguh  dalam  memperlakukan  semua  masyarakatnya secara  sama  tapi  tidak  harus  memerlakukan  perlakuan  yang  serupa.  Dengan perlakuan yang sama, bisa jadi minoritas malah merasa dirugikan dan didiskriminasi karena kesamaan yang tanpa batas bisa jadi justru menguntungkan mayoritas.

## Tujuan Pendidikan Multikultural
Menurut  Nizar  Ali  pendidikan  multikultural  adalah  transfer  pengetahuan tentang nilai dan pandangan hidup menghormati, menghargai, dan toleran terhadap keanekaragaman  yang  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan membentuk sikap dan moralitas anti kekerasan dan kelenturan menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak, yang pada gilirannya kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman dapat digapai dalam kehidupan masyarakat (Ilyas, 2009, hal. viii).
Selanjutnya  menurut  James  A.  Bank,  pendidikan  multikultural  adalah konsep atau ide sebagai suatu rangkaian kepercayaan (set of believe) dan penjelasan yang  mengakui  dan  menilai  pentingnya  keragaman  budaya  dan  etnis  dalam membentuk  gaya  hidup,  pengalaman  sosial,  identitas  pribadi  dan  kesempatan- kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara (Ilyas, 2009, hal. xi). Pendidikan itu sangat diperlukan terutama oleh negara demokrasi baru seperti Indonesia, untuk melakukan rekonstruksi sosial dengan mengembangkan civic skill , yakni  keterampilan  menjadi  warga  dari  masyarakat  demokratis  yang  mampu bersikap toleran dan mengakomodasi berbagai jenis perbedaan untuk kesejahteraan bersama.
Pada  prinsipnya,  pendidikan  multikultural  menawarkan  suatu  alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa, seperti keragaman etnis,
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan ras  (Tilaar, 2004, hal. 25).
Pendidikan multikultural pada dasarnya adalah sebuah upaya menerjemahkan pandangan dunia pluralistik dan multikultural ke dalam praktek dan teori pendidikan. Menurut Baidhawy, kurikulum multikultrual, tidak sebagaimana kurikulum konvensional dan program tradisional, berupaya menyajikan lebih dari satu  perspektif  mengenai  peristiwa-peristiwa  sejarah  atau  fenomena  kultural. Merespon kritik bahwa pluralisme dalam pendidikan dapat memiskinkan kurikulum yang  ada,  para  pengajur  multikulturalis  berpendapat  bahwa  pendidikan multikultural justru sesungguhnya memperkaya kurikulum yang sudah berjalan.
Pengayaan ini dapat dilihat pada bagaimana pendidikan multikultural dapat dikembangkan.  Oleh  karena  itu,  titik  berat  pertama  oendidikan  multikultural sebenarnya  terletak  pada  pemahaman  dan  upaya  untuk  hidup  dalam  konteks perbedaan agama dan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok dan tidak terjebak pada primordialisme dan ekslusivisme kelompok agama atau budaya yang sempit (Koentjoroningrat, 1972, hal. 83). Titik berat selanjutnya terletak pada pemahaman nilai-nilai bersama (common values) dan upaya kolaboratif mengatasi masalah-masalah  bersama:  kejahatan,  kemiskinan,  dan  keterbelakangan.  Dengan kalimat lain, pendidikan multikulturalis tidak sekadar untuk memahami keragaman agama dan budaya, tetapi juga memahami nilai-nilai bersama yang bisa di- sharing sebagai dasar hidup bersama (vivre ensemble).
Tujuan  pendidikan  multikultural  dengan  demikian  adalah  untuk menanamkan simpati, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang  berbeda.  Lebih  jauh  lagi,  penganut  agama  dan  budaya  yang  berbeda  dapat belajar  untuk  melawan  atau  setidaknya  tidak  setuju  dengan  ketidaktoleran (intorelable) seperti  inkuisisi  (pengadilan  negara  atas  sah-tidaknya  teologi  atau ideologi), perang agama, diskriminiasi, hegemoni budaya ditengah kultur monolitik dan uniformitas global.
Untuk  itu  dalam  upaya  membangun  hubungan  sinergi  antara multikulturalisme  dan  agama,  minimal  diperlukan  dua  hal.  Pertama,  penafsiaran ulang atas doktrin-doktrin kegamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk  bersikap  ekslusif  dan  opresif.  Penafsiran  ulang  itu  harus  dilakukan sedemikian  rupa  sehingga  agama  bukan  saja  bersikap  reseptif  terhadap  kearifan tradisi  lokal,  melainkan  juga  memandu  di  garda  depan  untuk  mengantarkan demokrasi built-in dalam masyarakat-masyarakat beragama. Kedua, mendialogkan agama dengan gagasan-gagasan modern. Saat ini, umat beragama memasuki suatu
fase  sejarah  baru  dimana  mereka  harus  mampu  beradaptasi  dengan  peradaban- peradaban besar  yang  tidak  didasarkan  pada agama,  seperti  kultur  Barat  modern. Kita  tak  mungkin  menghindar  dari  ide-ide  dan  teori-teori  sekuler.  Itu  berarti, menyentuh istilah-istilah dengan gagasan non-religius itu merupakan tugas paling menantang yang dihadapi umat beragama pada zaman modern ini.

## Pendidikan Multikultural Sebagai Sebuah Model
Pendidikan Multikultural menghendaki rasionalisasi etis, intektual, sosial, dan  pragmatis  secara  inter-relatif:  yaitu  menagajarkan  ideal-idal  inklusivitas, pluralisme,  dan  saling  menghargai  semua  orang  dan  kebudayaan  merupakan impretatif  humanistik  yang  menjadi  prasyarat  bagi  kehidupan  etis  dan  partisipasi sipil secara penuh dalam demokrasi multikultural dan dunia manusia yang beragam. Pendidikan  multikultural  sering  disalahpahami  sebagai  pendidikan  yang  hanya memasukkan isu-isu etnik atau rasial. Isu-isu tersebut memang benar menjadi kajian penting dalam pendidikan multikultural, namun lebih dari itu juga mengedepankan isu-isu lainnya seperti relasi gender, keragaman sosial, ekonomi, perbedaan agama dan sebagainya.
Dalam  hal  ini ada  empat  pendekatan  kerangka  reformasi  kurikulum  yang ditawarkan  J.  A.,  Bank. Pertama ,  pendekatan  kontributif,  pendekatan  yang dilakukan dengan cara menyeleksi buku-buku teks wajib atau anjuran dan aktivitas- aktivitas tertentu seperti peristiwa-peristiwa tertentu dari berbagai kebudayaan.
Buku-buku  cerita,  cerita-cerita  dari  daerah-daerah  atau  kelompok- kelompok  tertentu  bisa  dimunculkan  dengan  memberikan  nuansa  kepekaan  dan penghormatan  terhadap  budaya  atau  nilai-nilai  suku  atau  kelompok  lain.  Dalam buku pelajaran di sekolah nilai-nilai yang unik dari daerah atau kelompok tertentu perlu diperkenalkan tidak hanya diperkenalkan dalam pelajaran agama, tetapi juga dalam  pelajaran  lainnya.  Sehingga  nilai-nilai  tersebut  dapat  diterapkan  dalam kehidupan sehari-hari (Ilyas, 2009, hal. 35).
Kedua, pendekatan aditif, mengambil bentuk penambahan muatan-muatan, konsep-konsep ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasar, seperti tema- tema toleransi, ko-eksistensi, pro-eksistensi, kerjasama, saling menghargai, saling memahami antar penganut agama-agama yang berbeda.
Kurikulum pendidikan semua mata pelajaran perlu dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan ada kurikulum nasional dan kurikulum daerah. Hal ini dimungkinkan dalam rangka melestarikan nilai-nilai daerah tanpa menafikkan nilai-nilai budaya nasional.
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Ketiga, pendekatan  transformatif  yang  berupaya  mengubah  struktur kurikulum  dan  mendorong  siswa  untuk  melihat  dan  meninjau  kembali  konsep- konsep,  isu-isu  lama,  kemudian  memperbaharui  pemahaman  dari  berbagai perspektif dan sudut pandang etnik.
Pendekatan  aksi  sosial,  yaitu  pengkombinasian  pendekatan  transformatif dengan  aktivitas-aktivitas  yang  berupaya  untuk  melakukan  perubahan  sosial. Seperti  yang  berhubungan  dengan  isu-isu  konflik  keagamaan,  dimana  seseorang dituntut mampu berperan aktif memecahkan masalah sesuai dengan kapasitasnya. Keempat pendekatan ini dilengkapi oleh Geneva gay dengan disebutnya pendekatan dekonstruktif.  Pendekatan  ini  sering  dipahama  sebagai  kritik,  interogasi, pembongkaran  sekaligus  rekonstruksi  pengetahuan  oleh  para  teorisi  pendidikan (Koentjoroningrat, 1972, hal. 85).

## Arah Pengembangan Pendidikan Agama dalam Konteks Multikultural
Saat  ini  pendidikan  agama  di  sekolah  mendapat  sorotan  tajam  dari masyarakat.  Kritik  yang  paling  menonjol  adalah  bahwa  pendidikan  agama  tidak berdampak  pada  perilaku  siswa  setelah  mengalami  proses  pendidikan  tersebut. Meskipun  di  beberapa  sekolah  pendidikan  agama  diberikan  dengan  porsi  yang cukup  besar,  ternyata  tidak  mampu  mencegah  anak  berperilaku  buruk  seperti tawuran, berpikiran sempit (dogmatis), kurangnya toleransi dan menghargai orang lain. Tidak heran jika banyak orang menjadi apatis dengan pendidikan agama, dan mempertanyakan sejauh mana efektifitas mata pelajaran tersebut bagi pengingkatan kesadaran siswa baik secara kultural maupun agama.
Menurut  Paul  Suparno  (2003),  banyak  persoalan  yang  terjadi  pada pendidikan  agama  di  sekolah,  diantaranya: Pertama ,  pendidikan  agama  terlalu ditekankan pada segi kognitif dan hafalan semata. Dampaknya, siswa mungkin bisa menjawab uji tes pada mata pelajaran tersebut, tapi tidak berdampak sama sekali dengan perubahan tingkah laku sehari-hari. Pendidikan agama kurang menekankan pada  sikap  hidup,  nilai  moral,  penghayatan  hidup  yang  dapat  membantu  anak mengembangkan hidupnya lebih baik.
Kedua ,  model  pendidikan  agama  saat  ini  terlalu  banyak  menekankan indoktrinisasi yang mengharuskan bertindak secara ketat pada satu pilihan. Dalam hal  ini  murid  lebih  banyak  pasif,  sementara  pendidikan  lebih  mengarah  pada “pengajaran” oleh dominasi guru. Contoh jika seorang guru mengajarkan larangan mencuri  berdasarkan  perintah  Tuhan tanpa  menjelaskan  alasan dan  dampak  yang
ditimbulkan  dari  pencurian  tersebut,  maka  siswa  mungkin  hanya  tahu  tentang larangan tersebut, tapi nilai tersebut tidak menjadi miliknya.
Ketiga ,  materi  pendidikan  agama  cenderung  menekankan  pada  ibadah normal, tapi kurang pada penghayatan dalam kenyataan. Banyak sekali ditemukan seorang  guru  yang  mengajarkan  pelajaran  agama  tanpa  melatik  siswa  untuk mempraktekkan di lapangan.
Keempat ,  pada  evalusi  akhir  mata  pelajaran,  penilaian  hanya  ditekankan pada  hasil  pengetahuan  hafalan  siswa,  padahal  nilai  agama  perlu  diambil  dari keseluruhan  proses  pendidikan,  seperti  apakah  siswa  telah  berperilaku  agamis  di sekolah.  Kalau  penekanan  guru  hanya  berkutat  pada  aspek  kognitif,  maka pendidikan agama lebih cocok disebut dengan pengetahuan agama.
Kelima ,  pelajaran  agama  cenderung  tidak  memperkuat  perkembangan tingkah  laku  siswa  yang  lebih  baik  karena  pendidikan  agama  kurang  dikaitkan dengan  unsur  kemanusiaan  yang  lain  seperti  segi  emosional,  spiritual,  sosial, budaya, serta hidup bersama.
Keenam , kurang kuatnya dukungan suasana dan sistem yang kondusif bagi perkembangan  perilaku  siswa  yang  baik.  Misalnya,  jika  tradisi  penghargaan  dan penghormatan satu sama lain di sekolah baik karena etnik, budaya atau agama yang berbeda, maka sulit diharapkan kepada siswa untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik.
Pendidikan agama merupakan kebutuhan dasar bagi setiap anak, karena itu pendidikan agama tidak bisa diabaikan oleh setiap orang yang bertanggungjawab terhadap masa depan anaknya. Zakiah Darajat mengemukakan bahwa agama yang ditanamkan  sejak  kecil  pada  anak-anak,  akan  menjadi  bagian  dari  unsur kepribadiannya,  akan  bertindak  menjadi  pengendali  dalam  menghadapi  segala keinginan  dan  dorongan-dorongan  yang  timbul.  Karena  keyakinan  agama  yang menjadi  kepribadian  itu,  akan  mengatur  sikap  dan  tingkah  laku  seseorang  secara otomatis  dari  dalam.  Ia  tidak  mau  mengambil  hak  orang  atau  menyelewengkan sesuatu, bukan karena dia takut ketahuan dan hukuman pemerintah dan masyarakat, melainkan takut kemarahan dan kehilangan ridha Allah yang dipercayainya. Ia akan bekerja giat untuk kepentingan sosial, negara, dan bangsa bukan ingin dipuji (Sobur, 1986, hal. 21).
Pendidikan agama yang baik bisa membantu mengembangkan pemahaman tentang multikulturalisme dalam kehidupan sosial. Pendidikan agama bisa dijadikan fundamen atau dasar mental, dasar berpikir, bersikap, serta bertindak bagi seseorang
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
dalam  kehidupan  sosialnya,  sehingga  terjalin  keharmonisan  dan  rasa  saling mencintai antara sesama anggota masyarakat yang majemuk.
Untuk  menjadikan  pendidikan  agama  bisa  mengembangkan  nilai-nilai multikultural seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur dan ras, diperlukan arah pengembangan sebagai berikut:
1. Nilai Toleransi
Toleransi merupakan salah satu prinsip dalam masyarakat madani, disamping prinsip-prinsip lain, yakni inklusif, egaliter, dan demokrasi  (Baidhawy, 2005, hal. 79).  Toleransi  merupakan  salah  satu  inti  ajaran  Islam.  Toleransi  sejajar  dengan ajaran  fundamental  yang  lain  seperti  kasih  sayang,  kebijaksanaan,  kemaslahatan, dan keadilan. Toleransi merupakan kunci perdamaian, kedamaian, persamaan, dan progresifitas.  Toleransi  merupakan  sikap  yang  harus  dikembangkan  dalam pendidikan agama Islam untuk membangun hubungan yang harmonis, menjauhkan sikap yang kaku, pertentangan, dan menahan diri dalam menyikapi perbedaan baik agama, ras, etnis, kemampuan bahasa. Menurut Yunan Nasution yang dikutip oleh Sufianto,  ada  empat  sikap  yang  harus  dimiliki  seorang  muslim  dalam  kehidupan masyarakat yaitu:
a. Harus  menjauhkan  sikap  paksaan,  tekanan,  intimidasi,  dan  yang seumpanya.  Islam  tidak  mengenal  tindak  kekerasan  dalam  pergaulan dengan penduduk agama- agama lain harus bersikap toleran.
b. Islam  memandang  pemeluk-pemeluk  agama  lain  terutama  orang-orang keturunan ahli kitab, mempunyai persamaan landasan akidah yaitu sama- sama mempercayai Allah Yang Maha Esa.
c. Islam  mengulurkan  tangan  persahabatan  terhadap  pemeluk-pemeluk agama lain, selama pihak yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap dan tindakan permusuhan.
d. Adanya diskusi yang baik, sikap yang sportif dan elegan terhadap pemeluk agama lain (Sufianto, 2001, hal. 133-134).
Menurut Zakiyuddin Baidhawy (2005, hal. 48-59) toleransi harus diwujudkan dalam  realitas  nyata,  karena  toleransi  adalah  ekspresi  pemenuhan  kebutuhan sosiologis  dan  menegaskan  urgensi  komitmen  politis  pada  momentum  pertikaian ideologis yang besar. Toleransi juga merupakan ekspresi tentang peninjauan ulang terhadap  nilai-nilai  yang  khas  bagi  setiap  kelompok  masyarakat  secara  tajam. Pengukuhan  toleransi  di  setiap  tempat  menuntut  adanya  dua  syarat  utama,  yaitu keinginan  individu  akan  toleransi  dan  keterkaitan  kehendak  individual  dengan kehendak politis masyarakat pada suatu negara.
Sedangkan Harun Nasution mengatakan jiwa toleransi dapat dipupuk melalui usaha usaha sebagai berikut:
a. Mencoba melihat kebenaran yang ada di agama lain.
b. Memperkecil perbedaan yang ada.
c. Menonjolkan persamaan-persamaan yang ada.
d. Memupuk rasa persaudaraan.
e. Memusatkan  usaha  pada  pembinaan  individu-individu  dan  masyarakat yang menjadi tujuan agama.
f. Mengutamakan  pelaksanakan  ajaran-ajaran  yang  membawa  kepada toleransi ber- agama.
g. Menjauhi praktek serang menyerang antar agama.
Toleransi  merupakan  hal  penting  yang  harus  dikembangkan  dalam  proses pendidikan agama baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
2. Saling Menghargai Perbedaan
Dalam pendidikan agama juga harus dikembangkan sikap saling menghargai perbedaan. Karena sikap ini akan membuat anak didik menghargai perbedaan yang terjadi  di  tengah  masyarakat.  Karena  salah  satu  problem  keagamaan  dewasa  ini adalah  ketegangan  antara  agama  dan  kebudayaan.  Sebagian  kalangan  cenderung menolak  mentah-mentah  apa  yang  dianggap  bukan  bagian  dari  agama,  sehingga muncul  gerakan  purifikasi  atau  puritalisasi  agama.  Gerakan  ini  cenderung mengambil jalan kekerasan dan tidak toleran terhadap sistem etika dan keagamaan di luar keyakinannya.
Untuk itu perlu dikembangkan sikap menghargai perbedaan dalam pendidikan agama di seluruh lembaga pendidikan formal, non formal, maupun informal.
Musa  Asy’ari  mengatakan  bahwa  ajaran  Islam  sangat  menganjurkan  untuk menjaga hubungan antar sesama manusia, saling menghormati dan menyayangi, dan menjaga  hubungan  dengan  Tuhan.  Juga  dianjurkan  untuk  tidak  berbuat  semena- mena  pada  orang  lain.  Orang  Islam  dianjurkan  memiliki  kepedulian  sosial  yang tinggi,  karena  tingi  rendahnya  manusia  di  hadapan  Tuhan  tidak  ditentukan  oleh adanya  realitas  perbedaan  dan  pluralitas,  tetapi  oleh  kadar  ketakwaannya.  Islam sangat  menekankan  pentingnya  saling  menghargai  perbedaan,  saling  hormat menghormati kepada sesama manusia sebagai perwujudan dari esensi ajaran Islam.
3. Kerjasama
Dalam pendidikan agama juga harus dikembangkan kerjasama antar berbagai kelompok sosial sehingga terjalin komunikasi dan harmonisasi dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Menurut Said Agil Al Munawar (2005,
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
hal.  37)bahwa  keindahan  masyarakat  religius  tercermin  dalam  kerjasama  yang harmonis  antar  golongan  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Kerjasama  merupakan konsekuensi logis dari hasil musyawarah dan mufakat. Masyarakat yang diidamkan mustahil  dapat  terwujud  tanpa  didukung  dengan  kerjasama.  Tiap  anggota masyarakat  harus  merasa  terpanggil  serta  mempunyai  rasa  tanggung  jawab  atas keutuhan dan kemajuan masyarakat.
Kerjasama  ini  merupakan  hal  mendasar  yang  harus  diajarkan  dalam  proses pendidikan  agama,  sehingga  agama  menjadi  pendorong  terciptanya  suatu masyarakat yang kuat dan tidak terbelenggu oleh nepotisme serta primordialisme. 4. Kerja keras
Kerja  keras  adalah  ciri  utama  orang  yang  sukses.  Peluang  dan  kesempatan hanya  akan  datang  kepada  orang  yang  berpredikat  sebagai  pekerja  keras.  Orang harus  memilki  motivasi  yang  kuat  untuk  mengembangkan  seluruh  potensi  yang dimiliki,  agar  dapat  meraih  keberhasilan  hidup.  Kerja  keras  muncul  karena dorongan  psikologis  dalam  diri  yang  merangsangnya  untuk  melakukan  berbagai kegiatan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu, orang perlu mengatur pikiran, energi, waktu, tempat, dan sumber daya lainnya dengan baik agar semua dapat di arahkan dalam mencapai apa yang dicita-citakan (Mahfud, 2008, hal. 114). Pendidikan  agama  harus  dapat  mendorong  seseorang  menjadi  pekerja  keras, sehingga mereka menggunakan tenaga, akal pikiran, pengetahuan, etika pergaulan, semangat pantang menyerah dalam meraih cita-cita.
Islam  adalah  suatu  agama  yang  menganjurkan  umatnya  untuk  selalu  bekerja keras dan bersungguh-sungguh sehingga menjadi umat yang terbaik dan maju dalam segala  bidang.  Sikap  kerja  keras  dan  berusaha  untuk  mengubah  nasib,  rajin  dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan merupakan anjuran dan kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam. Agama Islam merupakan sumber motivasi dan gerak serta dinamika dalam mewujudkan etos kerja. Islam menyuruh seseorang untuk bekerja dan mengubah nasibnya sendiri.
Menurut  Nurcholis  Madjid,  ada  lima  komponen  dalam  meningkatkan  etos kerja yaitu:
a. Niat sebagai dasar kerja.
b. Menerapkan konsep ihsan dalam kerja.
c. Menyadari bahwa kerja sebagai bentuk eksistensi manusia.
d. Keyakinan bahwa orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah.
e. Kerja  keras  sebagai  bagian  dari  nilai-nilai  multikulturalisme  (Madjid, 1992, hal. 412-422)
Diharapkan  dengan  pengembangan  pendidikan  agama  yang  menerapkan prinsip-prinsip multikulturalisme di atas dapat menjadikan pendidikan agama lebih berperan, bermanfaat, dalam mengembangkan masyarakat yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan.

## Kesimpulan
Dalam masyarakat majemuk, prinsip-prinsip multikulturalisme menjadi hal yang  harus  diutamakan  dalalm  rangka  mewujudkan  keadilan,  kesetaraan,  dan keharmonisan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  berbangsa.  Oleh  karena  itu pendidikan agama perlu mengembangkan dan memperkaya materi pendidikannya, meliputi  ajaran  tentang  keharmonisan,  toleransi,  etika  dan  sopan  santun,  serta kemampuan  memahami  perbedaan  dalam  masyarakat  majemuk.  Sehingga  peran pendidikan agama menjadi penting dalam membangun masyarakat dalam berbangsa dan bernegara di masa depan.
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017

## Daftar Pustaka
Abdullah, A. (2000). Antologi Studi Islam, Teori dan Metodologi. Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga. Baidhawy,  Z.  (2005). Pendidikan  Agama  Berwawasan  Multikultural. Jakarta:
Erlangga. Ilyas, H. (2009). Multikulturalisme Dalam Islam. Yogyakarta: Idea Press. Koentjoroningrat. (1972). Pengantar Antropologi. Jakarta. Madjid,  N.  (1992). Islam  Doktrin  dan  Peradaban  Sebuah  Telaah  Kritis  Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan. Jakarta: Paramadina. Mahfud, C. (2008). Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Munawar, S. A. (2005). Fiqih Hubungan Antar Agama. Jakarta: Ciputat Press. Scharf,  B.  R.  (1970). The  Sociological  Study  of  Religion. London:  Hutchinson University Library.
Schumann, O. (1993). Pemikiran Keagamaan dalam Tantangan. Jakarta: Gramedia. Sobur, A. (1986). Anak Masa Depan. Bandung: Angkasa. Sufianto. (2001). Masyarakat Tamaddun Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suminto, A. (1985). Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES. Tilaar,  H.  A.  (2004). Multikulturalisme  (Tanntangan-Tantangan  Global  Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan). Jakarta: Grasindo.
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017