## Aksesbilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018
DR Nelly Martini, SE.,M.M Eka Yulyana, S.IP.M.Si,.M.AP

## Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRAK
Perwujudan nilai demokrasi di Indonesia sebagai aktualisasi kekuasaan berada di  tangan  rakyaat  adalah  dengan  pelaksanaan  pemilihan  umum  (Pemilu)  dan pemilihan  kepala  daerah.Tahun  2018  meupakan  pesta  demokrasi  untuk  masyarakat Jawa Barat  karena pada  tahun ini  Jawa Barat  akan mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ketidakberpihakan yang kurang kepada kaum disabilitas termasuk pada  pengelolaan  aksesbilitas  pemilu  bagi  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Karawang  pada  pemilu  dan  pilkada  sebelumnya  membuat  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  aksesbilitas  pemilu  bagi  penyandang  disabilitas  di  Kecamatan Karawang  Timur  Kabupaten  Karawang  pada  Pemilihan  Gubernur Jawa Barat  Tahun 2018. Penelitian  ini menggunakan metode  penelitian  Deskriptif kualitatif.  Penelitian ini  memerlukan  data-data  untuk  menyimpulkan  hasil  penelitian,  terdapat  dua  jenis data  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.Untuk menggali  data  dan  informasi,  peneliti  akan  melakukan  melalui  tekhnik  wawancara dengan  informan  dan  informan  kunci, observasi  non  participant serta  melalui  studi pustaka  dengan  mempelajari  literatur  yang  bersumber  dari  buku,  jurnal  elektronik, surat  kabar,  peraturan  -  peraturan  dan  dokumen  -  dokumen  yang  berhubungan dengan    topik    penelitian.  Penentuan  Informan  dalam    penelitian    ini  dilakukan dengan cara purposive  sampling yaitu informan yang disesuaikan dengan kebutuhan data terkait penelitian yang dilakukan perwakilan KPUD Kabupaten Karawang, serta masyarakat difable. Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  validasi  data  dengan cara  hasil  wawancara  dilakukan  validitas  dan  proses  triangulasi.  Aktivitas  dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil  penelitian  yang  ditemukan  bahwa  aksesbilitas  pemilih  pada  pemilihan gubernur Jawa Barat masih terdapat kelemahan pada saat pra pemilihan KPUD yaitu sosialisasi aksesbilitas untuk pemilih difable tidak menjangkau seluruh kaum difable yang ada di Kecamatan Karawang Timur sehingga menyebabkan pemilih disabilitas yang  memberikan  hak  suaranya  hanya  sebanyak  20  orang  dari  total  pemilih disabilitas  sebanyak  51  orang  sehingga  hanya  sebesar  39,2%  dari  total  seluruh pemilih difable, sehingga masih ada penyandang disabilitas yang tidak memberikan suaranya pada saat hari pemilihan.
Kata Kunci : Aksesbilitas, Penyandang Disabilitas, Pilgub, Pemilu, .

## PENDAHULUAN
Perwujudan nilai demokrasi di Indonesia sebagai aktualisasi kekuasaan berada di  tangan  rakyaat  adalah  dengan  pelaksanaan  pemilihan  umum  (Pemilu)  dan pemilihan  kepala  daerah.  Ramlan  Surbakti  mengemukakan    (1992:181)  Pemilu diartikan  sebagai  mekanisme  penyeleksi  dan  pendelegasian  atau  penyerahan kedaulatan  kepada  orang  atau  partai  yang  dipercayai.  Menurut  Undang-Undang Nomor  8  tahun  2012  pasal  1  ayat  (1)  yang  dimaksud  Pemilihan  Umum  (Pemilu) adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945.  Pemilu  di  negara  ini  diselenggarakan  setiap  5(lima)  tahun sekali  dengan  melakukan  pemilihan  umum  yang  terdiri  dari  beberapa  unsur kekuasaan  yang  dipilih,  yaitu  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati atau Walikota.
Jumlah  penyandang    disabilitas  di  Indonesia  belum  diketahui  pasti  karena datanya  belum  akurat.  Indonesia  tidak  memilikik  data  pemilih  difabel.  Ketiadaan data  ini  merupakan  masalah  yang  serius.  Inilah  pangkal  masalah  hak  politik penyandang  disabilitas  sering  terabaikan.  Hal  ini  menandakan  Indonesia  belum ramah  pada  penyandang  disabilitas.,  padahal  segi  kuantitas  jumlah  cukup  tinggi. Terlepas  dari  buruknya  pendataan,  warga  disabilitas  masih  kecil  dimata  statistik. Pilkada  serentak  2015  sebagai  pemilu  pertama  yang  mempublikasikan  online, pemilih disabilitas tercatat hanya ada 1288.839 pemilih. Jika disbanding dengan total pemilih 100.374.317, kekuatan kedaulan rakyat disabilitas hanya 0,12%. Di Pilkada 2017 total pemilih 41.210..248 hanya ada 50.108 (0,12%) pemilih disabilitas.
Kabupaten  Karawang  merupakan  satu  wilayah  yang  ada  di    Provinsi  Jawa Barat  tergabung  dalam  kesatuan  wilayah  utuh  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia(NKRI)  yang  senantiasa  melaksanakan  Pemilu  dan  Pilkada.  Pada  tahun 2018  masyarakat  Kabupaten  Karawang  khususnya  dan  pada  umumnya  masyarakat Jawa Barat  akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.  Kemudian di  tahun  2019  seluruh  masyarakat  Indonesia  akan  melaksankan  pemilihan  presiden dan para wakil rakyat pada pemilihan calon anggota legislatif.
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten  Karawang  telah  mengeluarkan data pemilih  untuk pemilih sementara di Kabupaten Karawang tercatat berdasarkan hasil  rapat  pleno  terbuka  Penetapan  DPS  Kabupaten  Karawang  untuk Penyelenggaraan  Pilgub  Jabar  2018  sesuai  dengan  Formulir  model  A.1.3-KWK berjumlah  sebanyak  1.590.283.  dengan  rincian  pemilih  laki-laki  sebanyak  798.787 pemilih  dan  pemilih  perempuan  sebanyak  791.496  yang  didalam  nya  terdapat pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1783 orang  yang tersebar di 30 Kecamatan dan 3.019 TPS se Kabupaten Karawang..
Data  se-  Kecamatan  Karawang  Barat  hasil  pleno  Daftar  Pemilih  sementara Hasil Perbaikan (DPSPH) PPS Kecamatan Karawang  Timur dapat dilihat pada tabel 1.1. di bawah ini:
Tabel 1.1. Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan (DPSPH) PPS se- Kecamatan Karawang Timur No Jumlah TPS Jumlah Pemilih Jumlah Pemilih Disabilitas 1. 175 TPS Laki-Laki  :  46.159 Perempuan:  45.272 Jumlah       : 91.431 Laki-Laki  : 35 Perempuan: 16 Jumlah       : 51
Sumber: Data dan Infografik Pilkada Jawa Barat, 2018.
KPUD  Kabupaten  Karawang  mengadakan  beberapa  kali  kegiatan sosialisasi  pemilu  untuk  penyandang  disabilitas  maka  untuk  mengetahui kegiatan  sosialisasi  tesebut  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  oleh  para petugas  KPPPS  di  TPS  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang  aksesbilitas  pemilu  bagi  penyandang  disabilitas  di  Kecamatan Karawang  Timur  Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
Bertitik  tolak  dari  hal  tersebut  di  atas,  maka  yang  menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :
a. Bagaimana aksesbilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang  Timur  Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018?
b.  Masalah  dan  kendala  apa  saja    yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan aksesbilitas pemilu bagi  penyandang disabilitas di  Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018?
Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Tujuan    teoritis    dari    penelitian    ini    adalah:    (1)    menemukan pengetahuan ( knowledge) aksesbilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di  Kecamatan  Karawang    Timur  Kabupaten  Karawang  pada  Pemilihan Gubernur  Jawa  Barat  Tahun  2018  (2)  Untuk  mengetahui  Masalah  dan kendala  apa  saja    yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  aksesbilitas  pemilu bagi  penyandang  disabilitas  di  Kecamatan  Karawang  Timur  Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
b. Tujuan  praktis  dari  penelitian  ini  adalah  menjelaskan  praktik pelaksanaan aksesbilitas  pemilu  bagi  penyandang  disabilitas  di  Kecamatan  Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Demokrasi
Demokrasi  adalah  sistem  yang  menunjukan  bahwa  kebijaksanaan  umum  di tentukan  atas  dasar  mayoritas  oleh  wakil  wakil  yang  di  awasi  secara  efektif  oleh rakyat  dalam  pemilihan  pemilihan  berkala  yang  didasarkan  atas  dasar  prinsip kesamaan politik  dan diselanggarakan dalam suasana terjaminya kebebasan politik.
Miriam  Budiarjo  (2003:53)  berpendapat  bahwa  gagasan  demokrasi  boleh dikatakan hilang memasuki abad pertengahan (600-1400) yang masyarakat bercirikan masyarakat  feodal.  Budiarjo  (2003:54)  menjelaskan  perkembangan  demokrasi  yang terpenting  pada  abad  pertengahan  menghasilkan  suatu  dokumen  yang  penting,  yaitu Magna  Charta  (Piagam  Besar  1215)  Magna  Charta  merupakan  semacam  kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris. Piagam ini dianggap sebagai tonggak  dalam  perkembangan  gagasan  demokrasi.  Demokrasi  dapat  dilihat  dari  tiga sudut pandang (dalam Rohmadi 2012) sebagai berikut:
1) Demokrasi  berdasarkan  cara  penyaluran  kehendak  rakyat  dibedakan  menjadi 2  (dua),  (a)  Demokrasi  langsung,  berarti  paham  demokrasi  yang  mengikutsertakan setiap  warganegaranya  dalam  system  permusyawaratan  untuk  menentukan kebijaksanaan  umum  secara  langsung  (b)  Demokrasi  tidak  langsung,  berarti  paham demokrasi  yang  dilaksanakan    melalui  system  perwakilan.  Penerapannya  dilakukan melalui pemilihan umum ;
2) Demokrasi  berdasarkan  titik  perhatian  (tujuannya),  dibedakan  menjadi  tiga, yaitu  :  (a)  Demokrasi  formal  adalah  demokrasi  yang  menjunjung  tinggi  persamaan dalam  bidang  politik  tanpa  disertai  upaya  untuk  mengurangi  atau  menghilangkan kesenjangan  dalam  bidang  ekonomi  sebagaimana  terdapat  pada  negara-negara federal;
(b)  Demokrasi  material  adalah  demokrasi  yang  dititikberatkan  pada  upaya-upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi, sedangkan pesamaan dibidang politik dihilangkan sebagaimana terdapat pada negara-negara komunis;
(c)  Demokrasi  gabungan  /  campuran  adalah  demokrasi  yang  menggabungkan demokrasi  formal  dan  material  serta  mengambil  kebaikan  dan  menghilangkan keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material.
3) Demokrasi berdasarkan paham ideologi dibedakan menjadi dua yaitu:
(a)  Demokrasi  konstitusional  (demokrasi  liberal)  adalah  demokrasi  yang  didasarkan pada paham kebebasan individualisme. Karakter demokrasi konstitusional antara lain kekuasaan  pemerintahannya  tidak  diperkenankan  terlalu  ikut  campur  dalam permasalahan warga negaranya, dan kekuasaan pemerintahnya dibatasi konstitusi. (b)  Demokrasi  rakyat  (demokrasi  poletar)  adalah  demokrasi  yang  berpaham  pada ajaran  marxisme,  lenimise,  dan  komunisme  yang  mencita-citakan  masyarakat  tanpa kelas sosial.
Prinsip-prinsip demokrasi dirincikan oleh Sukarna yaitu:
1.  Diberlakukanya pembagian kekuas; kekuasaan ekskutif, legeslatif, dan yudikatif, berada pada badan yang berbeda;
2.  Pemerintah konstituonal;
3.  Pemerintah berdasarkan hukum;

## 4.  Pemerintah dengan mayoritas;
5.  Pemerintah dengan diskusi;
6.  Pemilihan  umum  yang  besar;  Partai  politik  lebih  dari  satu  dan  mampu melaksanakan fungsinya manajemen yang terbuka;
7.  Pers yang bebas;
8.  Pengakuan atas hak-hak minoritas;
9.  Perlindungan atas hak asasi manusia;
10. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
11. Pengawasan terhadap adminitrasi Negara;
12. Mekanisme  politik  yang  berubah  antara  kehidupan  politik  masyarakat  dengan kehidupan politik pemerintah;
13. Kebijaksanaan  pemerintah  dibuat  oleh  badan  pewakilan  politik  tanpa  paksaan dari manapun;
14. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi;
15. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu;
16. Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis;
17. Prinsip persetujuan.
Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan  warga  negara.  Melalui  pemilu,  seleksi  kepemimpinan  dan  perwakilan dapat  dilakukan  secara  lebih  fair  karena  keterlibatan  warga  negara  (Muhammad  A.S Hikam,  1999:  16-17).  Ramlan  Surbakti  (1992:  181)  mendefinisikan  pemilihan  umum sebagai  mekanisme  penyeleksian  dan  pendelegasian  atau  penyerahan  kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.
Pemilu  mempunyai  kaitan  erat  dengan  negara  demokrasi  dan  negara  hukum.
Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. diantara ciri negara  hukum  yang  berkaitan  dengan  pemilu  adalah  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia, persamaan di depan hukum dan pemerintahan serta adanya pemilihan umum yang bebas.
Dengan adanya pemilu, hak asasi rakyat  yang berkaitan dengan bidang politik dapat  disalurkan,  hak  untuk  sama  depan  hukum  dan  pemerintahan  juga  mendapat saluran,  dan  dengan  adanya  pemilu  yang  bebas  maka  maksud  pemilu  sebagai  sarana penyaluran  hak  demokratis  atau  hak  politik  rakyat,  dapat  mencapai  tujuannya  (Moh. Mahfud MD, 1999: 219-222).

## Hak Pilih dalam Pemilihan Umum
Hak  warganegara  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  pemilihan  umum  disebut sebagai hak pilih, yang terdiri tari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) (C.S.T. Kansil, 1986: 2-5).
a.  Hak memilih (hak pilih aktif)
Hak  memilih  adalah  hak  warganegara  untuk  memilih  wakilnya  di  dalam  suatu pemilihan  umum.  Keikutsertaan  warga  negara  dalam  pemilihan  umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan
umum  (RamlahSurbakti,  2007:  145).  Kedaulatan  politik  sebuah  bangsa  akan
tampak  dengan  sendirinya  di  tangan  rakyat  pemilih  melalui  pemilihan  umum (Gusdur dalam Khoirudin, 2004: 9).
b.    Hak dipilih (hak pilih pasif)
Hak  dipilih  adalah  hak  warganegara  untuk  dipilih  menjadi  anggota  sesuatu Badan  Permusyawaratan/Perwakilan  Rakyat  dalam  suatu  pemilihan  umum. Kegiatan  warga  negara  dalam  pemilihan  umum  merupakan  serangkaian kegiatan  membuat  keputusan,  yaitu  memilih  atau  tidak  memilih.  Kegiatan untuk  menentukan  kandidat  tertentu,  dapat  dibedakan  menjadi  lima pembahasan, yaitu (Cholisin, 2007: 154):
a. Berdasarkan pendekatan struktural, kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari  konteks  struktur  yang  lebih  luas,  seperti  struktur  sosial,  sistem  partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai;
b.  Berdasarkan  pendekatan  sosiologis,  kegiatan  memilih  ditempatkan  dalam kaitannya dengan konteks sosial. Maknanya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum  dipengaruhi  oleh  latar  belakang  demografi  dan  sosial  ekonomi,  jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama; c.  Pendekatan  ekologis  memandang  pemilihan  umum  hanya  relevan  apabila dalam  suatu  daerah  pemilihan  terdapat  perbedaan  karakteristik  pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa dan kecamatan;
d. Pendekatan psikologi sosial menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum  dengan  konsep  identifikasi  partai.  Konsep  ini  merujuk  pada  persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu;
e.  Pendekatan  pilihan  rasional  melihat  kegiatan  memilih  sebagai  produk kalkulasi untung rugi yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan.

## Penyandang Disabilitas

## 1. Pengertian Penyandang Disabilitas
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia1 penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  Tentang  Pengesahan  Hak- Hak  Penyandang  Disabilitas,  penyandang  disabilitas  yaitu  orang  yang  memiliki keterbatasan  fisik,  mental,  intelektual  atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dan  sikap  masyarakatnya  dapat  menemui hambatan  yang  menyulitkan  untuk  berpartisipasi  penuh  dan  efektif  berdasarkan kesamaan hak.
Setiap  orang  yang  mempunyai  kelainan  fisik  dan/atau  mental,  yang  dapat menganggu  atau  merupakan  rintangan  dan  hamabatan  baginya  untuk  melakukan secara  selayaknya,  yang  terdiri  dari,  penyandang  cacat  fisik;  penyandang  cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.
Orang  berkebutuhan  khusus  (disabilitas)  adalah  orang  yang  hidup  dengan karakteristik  khusus  dan  memiliki  perbedaan  dengan  orang  pada  umumnya.  Karena
karakteristik  yang  berbeda  inilah  memerlukan  pelayanan  khusus  agar  dia mendapatkan  hak-haknya  sebagai  manusia  yang  hidup  di  muka  bumi  ini  .Orang berkebutuhan  khusus  memiliki  defenisi  yang  sangat  luas,  mencakup  orang-orang yang  memiliki  cacat  fisik,  atau  kemampuan  IQ  (Intelligence  Quotient)  rendah,  serta orang  dengan  permasalahan  sangat  kompleks,  sehingga  fungsi-fungsi  kognitifnya mengalami gangguan.

## 2. Jenis-jenis Disabilitas
Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa  setiap  penyandang  disabilitas  memiliki  defenisi  masing-masing  yang  mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas :
1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:
a. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence  Quotient)  di  bawah  rata-rata  dapat  dibagi  menjadi  2 kelompok  yaitu  anak  lamban  belajar  (slow  learnes)  yaitu  anak  yang memiliki  IQ  (Intelligence  Quotient)  antara  70-90.  Sedangkan  anak  yang memiliki  IQ  (Intelligence  Quotient)  di  bawah  70  dikenal  dengan  anak berkebutuhan khusus.
c. Berkesulitan  Belajar  Spesifik.  Berkesulitan  belajar  berkaitan  dengan prestasi belajar (achievment) yang diperoleh
2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan  gerak  yang  disebabkan  oleh  kelainan  neuro-muskular  dan struktur  tulang  yang  bersifat  bawaan,  sakit  atau  akibat  kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
b. Kelainan  Indera  Penglihatan  (Tuna  Netra).  Tunanetra  adalah  individu yang    memiliki  hambatan  dalam  penglihatan.  Tunanetra  dapat diklasifikasikankedalam  dua  golongan  yaitu:  buta  total  ( blind )  dan low vision .
c. Kelainan  Pendengaran  (Tunarungu).  Tunarungu  adalah  individu  yang memiliki  hambatan  dalam  pendengaran  baik  permanen  maupun  tidak permanen.  Karena  memiliki  hambatan  dalam  pendengaran  individu tunarungu  memiliki  hambatan  dalam  berbicara  sehingga  mereka  biasa disebut tunawicara.
d. Kelainan  Bicara  (Tunawicara),  adalah  seseorang  yang  mengalami kesulitan  dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit  bahkan    tidak dapat dimengerti oleh orang lain.  Kelainan bicara ini dapat  dimengerti    oleh  orang  lain.  Kelainan  bicara  ini  dapat  bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan
organik  yang  memang    disebabkan  adanya  ketidaksempurnaan  organ bicara  maupun  adanya  gangguan  pada  organ  motorik  yang  berkaitan dengan bicara.
3.  Tunaganda  (disabilitas  ganda).  Penderita  cacat  lebih  dari  satu  kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).
2.2. State of the Art
State  of  the  art dari  penelitian  aksesbilitas  telah  banyak  dilakukakn,  seperti penelitian  disertasi  yang  dilakukan  oleh  Yandarisman(2013)  dan  Daming  (2009). Kesamaannya  ada  pada  obyek  penelitian  yaitu  penyandang  disabilitas  sedangkan perbedaannya adalah focus penelitian. Penelitian Yandarisman menekankan  isu upaya pemerintah  dalam  melakukan  sosialisasi  pemilu  bagi  penyandang  disabilitas  dan penelitian  Daming  menekankan  isu  gerakan  menuntut  persamaan  hak  politik penyandang  disabilitas  yang  mendorong  perubahan  UU  Penyandang  Disabilitas. Sedangkan  penelitian  ini  difokuskan  pada  pelaksanaan  aksesbilitas    pemilu  di  dalan memberikan  pelayanan  bagi  kelompok  penyandang  disabilitas  pada  pemilu  bagi penyandang  disabilitas  di  Kecamatan  Karawang  Timur  Kabupaten  Karawang  pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
Prinsip-prinsip  terkait  pelaksanaan  aksesbilitas  pemilu,  antara  lain, menghormati  martabat  para  penyandang  disabilitas,  menghormati  kebebasan berpendapat  orang-orang  penyandang  cacat.  Penyediaan  sarana,  prasarana  dan pelayanan  dari  penyelenggara  pemilu  yang  terintegrasi  bagi  penyandang  disabilitas termasuk  ukuran  alternative  yang  diperlukan  serta  kesetaraan  kemampuan  untuk mendapatkan, menggunakan, dan memanfaatkan sarana, prasarana, dan pelayanan yang diberikan kepada orang lain.
Dalam  hal  pemilihan  umum  perencanaan  ini  meliputifasilitas  sebelum pemilihan  ( preeelection )  dan  selama  pemungutan  suara  pada  hari  yang  sebenarnya ( election  day ).  Skematis  model  analisis  penelitian  oleh  peneliti  digambarkan  sebagai berikut:

## Pelaksanaan Aksesbilitas Pemilu
Aksesbilitas Pre election Aksesbilitas election day 1. Sosisalisasi 2. Pendidikan pemilih dpenyandang disabilitas 3. Pendidikan petugas berpersfektik disabilitas 1. Fasilitasi Alat Bantu 2. Layanan dan bantuan pendamping 3. Sarana dan Prasarana Pemilu Gambar 2.1
Model Analisis Penelitian

## Metode Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang    aksesbilitas  pemilu  bagi  penyandang  disabilitas  di Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat di Kecamatan Karawang Timur  Kabupaten  KarawangTahun  2018  menggunakan      metode      penelitian deskriptif      kualitatif.  Penelitian      kualitatif  menurut  Mukhtar  (  2013  :  10)  adalah suatu  metode  yang  digunakan  untuk  menemukan  pengetahuan  terhadap  subjek pengetahuan  pada  suatu  saat  tertentu.    Denzim  dan  Lincoln  (2003  :  6-9)  serta Creswell  (  2009  :  175,  195-196)  menegaskan  bahwa  penelitian  kualitatif  penting dilakukan untuk mengungkapkan 6 (enam) hal yaitu (a) mendalami makna ( meaning ) tertentu,    (b)  memahami  dan  mendalami context tertentu,  (c)  mengidentifikasi fenomenan  yang  belum  diantisipasi  ( unanticipated  phenomena ),  (d)  memahami proses  yang  terjadi  di  balik  fenomena,  (e)  membangun  penjelasan  kausalitas( causal explanation ), dan (f) mendeskripsikan pola-pola ( patterns ).
Penelitian  kualitatif  deskriptif  berusaha  menemukan  sesuatu  yang  berarti sebagai alternatif dalam mengatasi sebuah masalah penelitian melalui prosedur ilmiah yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  Mukhtar  (  2013  :  11).  Penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  terhadap    social  setting  dan  subjek mandiri,  yaitu  tanpa  membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  dengan social setting dan subjek yang berbeda.
Data  primer  di  dapat  dari  hasil  wawancara  beberapa  unsur  dari  perwakilan dari  KPUD  Kabupaten  Karawang  sebanyak  4  orang    serta  unsur  masyarakat  di Kecamatan Karawang Timur sebanyak 2 orang.
Data  sekunder  berupa  dokumen  –  dokumen,  dokumentasi,  data-data  tertulis  yang diperoleh baik dari informan ataupun dari media elektonik, media massa, dan media sosial.
Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  purposive sampling.  Penentuan  informan  dilakukan  menurut  tujuan  tertentu,  artinya  hanya dengan    dipilih  informan  yang    memenuhi  syarat    karakteristik  objek  penelitian. Penelitian mengenai aksesbilitas pemilu bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Gubernur  Jawa  Barat  di  Kecamatan  Karawang  Timur  Kabupaten  Karawang  Tahun 2018, tentu melibatkan beberapa stake holder diantaranya adalah:
KPUD Kabupaten Karawang : 4 orang terdiri dari :
1 orang Staff PNS Divisi Umum dan Logistik 2 orang staff teknis & Hubmas KPUD Kab Karawang 1 orang Staff program data KPUD Kab Karawang Penyandang Disabilitas : 2 orang (penyandang tuna daksa dan tuna rungu & wicara)
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  validasi  data  dengan  cara  hasil wawancara dilakukan  validitas  dan proses triangulasi.  Aktivitas dalam  analisis  data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
Kecamatan  Karawang  Timur  merupakan  penggabungan  sebagian  kelurahan dari  kecamtan  Karawang  (sekarang  kecamatan  Karawang  Barat)  sebanyak  4 desa/kelurahan yakni desa/kelurahan Karawang Wetan, Adiarsa timur, Palumbonsari, dan  Plawad,  sebagian  dari  kecamatan  Klari  sebanyak  3  desa/kelurahan  yakni desa/kelurahan  Margasari,  Kondangjaya,  dan  Warungbambu,  dan  dari  kecamatan Majalaya  sebanyak  1  desa  yakni  desa  Tegalsawah.  Jumlah  desa  di  Kecamatan Karawang  Timur  adalah  8  desa/Kelurahan.  Adapun  desa/kelurahan  di  Kecamatan Karawang  Timur  adalah  Desa  Adiarsa  Timur,  Desa  Warungbambu,  Desa Kondangjaya,  Desa  Margasari,  Desa  Karawang  Wetan,  Desa  Palumbonsari,  Desa Plawad, dan Desa Tegalsawah.
Adapun  penduduk  laki-laki  berjumlah  58.378  orang  dan  penduduk  wanita berjumlah  59.985  orang.  Rasio  jenis  kelamin  di  Kecamatan  Kutawaluya  sebesar 103.80  yang  berarti  bahwa  setiap  100  penduduk  perempuan  terdapat  97  orang penduduk laki-laki. Dari seluruh penduduk di Kecamatan Karawang Timur, sebagian besar penduduk Karawang Timur beragama  Islam  yaitu sebesar 98.36 persen.  Islam merupakan agama mayoritas di Kecamatan Karawang Timur dengan jumlah pemeluk 116.418 orang.
Pada tahun 2017, jumlah TKI dari Kecamatan Karawang Timur sebanyak 444 orang  yang  terdiri  dari  64  orang  TKI  laki-laki  dan  380  orang  TKW.  Negara  tujuan TKI  sebagian  besar  di  Timur  Tengah.  Di  Kecamatan  Karawang  Timur    terdapat  59 sekolah  pada  tahun  2017,  terdiri  dari  40  SD/sederajat,  8  SMP/sederajat,  dan  11 SMA/sederajat.

## B.  Aksesbilitas  Pemilu  Bagi  Penyandang  Disabilitas  di  Kecamatan  Karawang Barat  Kabupaten  Karawang  Pada  Pemilihan  Gubernur  Jawa  Barat  Tahun 2018
Sesuai  dengan  Undang-  Undang  No  8  tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas. Bahwa pada  Bagian Kesem/bilan Hak Politik  Pasal 13 Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
c. memilih  partai  politik  dan/atau  individu  yang  menjadi  peserta      dalam pemilihan umum;
d. membentuk,  menjadi  anggota,  dan/atau  pengurus  organisasi  masyarakat dan/atau partai politik;
e. membentuk  dan  bergabung  dalam  organisasi  Penyandang  Disabilitas  dan untuk  mewakili  Penyandang  Disabilitas  pada  tingkat  lokal,  nasional,  dan
internasional;
f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum  pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
g. memperoleh  Aksesibilitas  pada  sarana  dan  prasarana  penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
h. memperoleh pendidikan politik
Pada pasal 77 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas  dalam  pemilihan  umum,  pemilihan  gubernur,  bupati/walikota,  dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:
a. berpartisipasi  langsung  untuk  ikut  dalam  kegiatan  dalam  pemilihan umum,  pemilihan  gubernur,  bupati/walikota,  dan  pemilihan  kepala  desa atau nama lain;
b. mendapatkan hak untuk  didata sebagai  pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan  gubernur,  bupati/walikota,  dan  pemilihan  kepala  desa  atau nama lain;
c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
d. melindungi  hak  Penyandang  Disabilitas  untuk  memilih  secara  rahasia tanpa intimidasi;
e. melindungi  hak  Penyandang  Disabilitas  untuk  mencalonkan  diri  dalam pemilihan,  untuk  memegang  jabatan,  dan  melaksanakan  seluruh  fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
h. mendapatkan  informasi,  sosialisasi,  dan  simulasi  dalam  setiap  tahapan dalam  pemilihan  umum,  pemilihan  gubernur,  bupati/walikota,  dan pemilihan  kepala  desa  atau  nama  lain;  dan  menjamin  terpenuhinya  hak untuk  terlibat  sebagai  penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.
Hal-hal  tersebut  di  atas  menjadi  acuan  peneliti  dalam  menyusun  pedoman wawancara  kepada  para  informan,  sehingga  didapat  informasi  yang  akurat  dari pernyataan para informan.

## Aksesbilitas Pra Pemilihan
Penyandang  disabilitas  masih  selalu  dipandang  sebagai  sekadar  soal  individu seseorang  berdasarkan  kondisi  tubuh  dan  pikirannya.  Saat  ini  ada  beberapa  istilah yang  dipakai  dalam  percakapan  sehari-hari,  yakni  penyandang  cacat,  difabel, penyandang  disabilitas,  berkebutuhan  khusus,  penyandang  masalah  kesejahteraan sosial, dan berbagai istilah lain yang bersifat lokal. Pemilu inklusif atau Pemilu Akses memang mensyaratkan pengetahuan akan segala hal berkaitan dengan isu disabilitas
dari  penyelenggara.  Di  sinilah  letak  pentingnya  kehadiran  sejumlah  pemilih  difabel yang  kini  begitu  aktif  masuk  ke  ruang-ruang  formal  Pemilukada  Jawa  Barat  tahun 2018 lalu untuk berdialog dengan penyelenggara pemilu di setiap tingkatan di banyak daerah. Pada  tahap  ini  dapat  dilihat  partisipasi  politik  melalui  keikutsertaan sosialisasi,  motivasi  diri  terlibat  politik,  pemahaman  akan  calon    kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah,  dan  keterlibatan  kegiatan  kampanye  pasangan  calon  kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Pada  tahapan  pra  pemilihan  ini  upaya  meningkatkan  partisipasi  dan  kualitas pemilih  disabilitas  dalam  menggunakan  hak  pilihnya  yang  dilakukan  Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  Kabupaten  Karawang  dengan  melakukan  serangkaian kegiatan  yakni  memberikan  informasi  tentang  pemilihan  umum,  melakukan sosialisasi, dan pendidikan pemilu kepada kelompok penyandang disabilitas.
Penyampaian  informasi,  sosialisasi,  dan  pendidikan  politik  pada  penyandang disabilitas  diharapkan  akan  dapat  meningkatkan  pengetahuan  dan  partisipasi penyandang disabilitas dalam memberikan hak pilihnya pada masa pemilihan KPUD Kabupaten  Karawang    beberapa  kali    melakukan  sosialisasi  khususnya  bagi Penyandang  disabilitas  di  wilayah  Kabupaten  Karawang  termasuk  di  Kecamatan Karawang Timur hal ini di sampaikan oleh bapak Matnur informan yang merupakan staff  teknis  dan  Hupmas  di  KPUD  Kabupaten  Karawang  yang  dimintai  informasi pada tanggal 14 Nopember 2018, menyatakan bahwa : “Sosialisasi untuk mengenai pemilih  disabilitas  di  selenggarakan  dua  kali  dengan  penyelenggara  KPUD Kabupaten Karawang yang bertempat di Alam Sari Restoran dan di Brits Hotel“ . Hal  ini  di  pertegas  oleh  pernyataan  dari  ibu  Vira  staf  teknis  dan  Hupmas,  yamg menyatakan bahwa :“ Sosialisasi untuk pemilih penyadang disabilitas dilaksanakan 1 (satu)  kali  di  rumah  makan  Alam  Sari  Restoran  dan    diikuti  oleh  perwakilan organisasi  Perkumpulan  Penyandamg  Disabilitas  Indonesia  (PPDI)  dan  untuk koordinasi panitia kpud dilakukan di Brits Hotel.
Pada  saat  sosialisasi  hanya  diwakili  oleh  perwakilan  penyandang  disabilitas yang  tergabung  dalam  organisasi  PPDI  sehingga  mungkin  hanya  sebagian  kecil penyandang  disabilitas  yang  mendapatkan  informasi  dan  pendidikan  politik mengenai  tata  cara  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  gubernur  Jawa  Barat,  hal  ini menyebabkan  tidak  semua  pesan  sosialisasi  dan  pendidikan  politik  itu  sampai  pada para penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Karawang Timur.
Berdasarkan data yang didapat bahwa pemilih disabilitas yang terdata sebagai pemilih untuk pemilih disabilitas se-Kabupaten Karawang seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:
Tabel 4.2. Jumlah TPS dan Jumlah Pemilih Kabupaten Karawang
Sumber: olahan peneliti dari Data dan Infografik Pilkada JawaBarat, 2018 No Jumlah TPS Jumlah DPT Pemilih Disabilitas 1. 3.022 Laki-Laki  : 812.731 Perempuan: 806.986 Jumlah       :1.619.717 Laki-Laki  : 527 Perempuan: 450
Jumlah       : 977
Di  Kabupaten  Karawang  ditetapkan  terdapat  3.022  TPS  dengan  jumlah  DPT sebanyak  1.619.717  yang  terdiri  dari  812.731  pemilih  laki-laki  dan  806.986  untuk pemilih  perempuan,  sedangkan  jumlah  pemilih  disabilitas  sebanyak  977  orang  yang terdiri  dari  laki-laki  sebanyak  527  orang  dan  perempuan  sebanyak  450  orang.
Sedangkan  data  pemilih  se-  Kecamatan  Karawang  Timur  yang  terdata  pada data dan infografik pilkada Jabar 2018 adalah seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :
Tabel 4.3
Jumlah TPS dan Jumlah Pemilih Kecamatan Karawang Timur
Sumber: olahan peneliti dari Data dan Infografik Pilkada JawaBarat, 2018
Pada Kecamatan Karawang  Timur ditetapkan terdapat 175 TPS dengan jumlah DPT  sebanyak  91.431  yang  terdiri  dari  46.159  pemilih  laki-laki  dan  45.272  untuk pemilih  perempuan,  sedangkan  jumlah  pemilih  disabilitas  sebanyak  51  orang  yang terdiri dari laki-laki sebanyak 35 orang dan perempuan sebanyak 16 orang.  Karena sosialisasi  yang  minim  maka  bisa  jadi  akan  berdampak  pada  keapatisan  para penyandang disabilitas untuk tidak hadir pada hari pemilihan dengan beragam alasan. Hal  ini  dapat  disimpulkan  berdasarkan  hasil  analisis    informasi  dari  staff  KPUD  dan penyandang  disabilitas  bahwa  sosialisasi  yang  hanya  dilakukan  sekali  dengan  peserta yang  terbatas  sudah  dapat  dipastikan  pesan  itu  tidak  akan  sampai  pada  penyandang disabilitas yang lain.

## Tahapan Hari Pemungutan Suara
Salah satu indikator partisipasi politik yang ada dalam pemilu adalah pemberian hak  suara.    KPU  sebagai  penyelenggara  pemilu  yang  bertugas  untuk  melaksanakan pemilu, memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warga negaranya agar dapat  melaksanakan  haknya  untuk  memberikan  suara  secara  mandiri  dan  dengan mudah,  serta  asasasas  pemilu  dapat  ditegakkan.  Tidak  terkecuali  penyandang disabilitas  yang  secara  fisik  memiliki  kelainan  dengan  masyarakat  pada  umumnya. Kebutuhan  penyandang  disabilitas  untuk  menggunakan  hak  pilihnya  dalam pelaksanaan pemilu harus dipenuhi agar mampu bertindak secara mandiri.
TPS  yang  disediakan  adalah  TPS  yang  ramah  disabilitas  dimana  pada  hari pemungutan  suara,  bagi  penyandang  disabilitas  daksa  yang  menggunakan  kursi  roda, penting  untuk  dipastikan  bahwa  lokasi  TPS  bisa  diakses  atau  dilalui  mereka.  Posisi kotak suara juga  harus bisa dijangkau pengguna kursi roda. Jadi kotak suara tidak bisa diletakkan di tempat yang terlalu tinggi karena akan menyulitkan pengguna kursi roda ketika akan memasukkan kertas suara ke kotak suara.
Ketentuan  berkaitan  dengan  templet  braile  untuk  tuna  netra  tersebut  di  atas dibenarkan oleh Ibu Vira  Staff Hubmas dan Teknis KPUD Kabupaten Karawang saat diwawancarai  pada  tanggal  5  Nopember  2018  yang  menyatakan  bahwa:  “  Bahwa sebelum  hari  pemungutan  suara  sebelumnya  di  coklit  di  cek  data  pemilih  pada  TPS
No Jumlah TPS Jumlah DPT Pemilih Disabilitas 1. 175 Laki-Laki  :  46.159 Perempuan:  45.272 Jumlah       : 91.431 Laki-Laki  : 35 Perempuan: 16 Jumlah       : 51
yang  ada  penyandang  disabilitas  jadi  disiapkan  oleh  TPS    yang  hanya  ada  data penyandang  disabilitasnya  terutama  tuna  netra  jadi  tidak  di  semua  TPS  disiapkan templet braile dan TPSnya diberinama khusus namanya TPS Aksesible.”
Pemungutan  Suara  dan  perhitungan  suara  sesuai  jadwal  yang  ditetapkan  oleh KPU  bahwa  pemungutan  suara  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Jawa  Barat dilaksanakan  pada  tanggal  27  Juni  2018  untuk  perolehan  suara  di  Kecamatan Karawang Timur dapat dilihat sebagaimana data yang disajikan pada tabel 4.4 berikut ini:
Tabel 4.4. Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara di Kecamatan Karawang Timur No Uraian 1 Jenis Pemilih Jumlah Suara Jumlah Data Masuk Pemilih 89.253 Suara Sah 58.495 100 % Pengguna Hak Pilih 59.581 Suara tidak Sah 1.086 175 TPS Partisipasi 66,76% Total Suara 59.581 Sumber : Data dan Infografik Pilkada Jawa Barat Tahun 2018.
Dari  data  di  atas  terlihat  bahwa  tingkat  partispasi  politik  warga  Kecamatan Karawang Timur cukup tinggi hal ini di buktikan dengan data bahwa dari total pemilih sebanyak  89.253  yang  menggunakan  hak  pilihnya  sebanyak  59.581  orang  dengan persentase tingkat partisipasi politik 66,67%, dengan jumlah suara yang sah sebanyak 58.495 dan suara tidak sah 1.086 dengan total suara 59.581 suara yang masuk dari 175 TPS.  Sedangkan  untuk  pemilih  disabilitas  di  Kecamatan  Karawang  Timur sebagaimana yang dapat disajikan pada tabel 4.5 berikut ini:
Tabel 4.5.
Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur
Sumber : KPUD Kabupaten Karawang 2018.
Untuk  jumlah  pemilih  disabilitas  di  Kecamatan  Karawang  Timur  yang memberikan  hak  suaranya  pada  saat  hari  pemungutan  suara  berdasarkan  data  yang dihimpun  dan  disajikan  pada  data  dan  infografik  Pilkada  Jawa  Barat  Tahun  2018 ternyata didapatkan data sebagai mana dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini :
No Uraian Jumlah 1 Tuna Daksa 11 2 Tuna Netra 4 3 Tuna Rungu/Wicara 9 4 Tuna Grahita 3 5 Disabilitas Lainnya 25 Total 51
Tabel 4.6.
Pemilih Disabilitas / Penyandang Cacat Yang Menggunakan Hak Pilihnya
di Kecamatan Karawang Timur Uraian Jenis Pemilih Jumlah Laki-laki 14 Perempuan 6 Total 20 Tingkat  Partisipasi  dari  total penyandang  disabilitas  sebanyak 51 orang 39,21%
Sumber : Data dan Infografik Pilkada Jawa Barat Tahun 2018.
Berdasarkan  dari  data  yang  disajikan  pada  tabel  di  atas  bahwa  dari  total pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Karawang Timur sebanyak 51 orang hanya sebesar 39,21 persen yang memberikan suaranya yaitu sebanyak 20 orang yang terdiri dari 14 orang pemilih laki-laki dan 6 orang pemilih perempuan.

## SIMPULAN
Beradasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dirumuskan  simpulan  sebagai berikut:
1. Implementasi aksesbilitas pemilu di Kecamatan Karawang Timur belum optimal. Para penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya disebabkan kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang pemilu atau calon hal ini juga diakibatkan dari minimnya sosialisasi.
2. Di  desa  atau  perkampungan  terkadang  kesulitan  menjangkau  TPS  ,  bentuk  TPS dan bilik suara yang kurang memadai untuk penyandang disabilitas dan kurangnya alat bantu yang tersedia
3. Kurangnya petugas khusus yang menangani pemilih disabilitas.
4. Belum optimalnya aksesbilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang  Timur  mengakibatkan  kelompok  pemilih  penyandang  disabilitas enggan  dating  ke  TPS  yang  akhirnya  berakibat  rendahnya  tingkat  partisipasi politik penyandang disabilitas yang hanya 39,21%.

## REKOMENDASI
Berdasarkan simpulan di atas dirumuskan saran sebagai berikut:
1. Sosialisasi  harus  lebih  sering  diadakan    agar    mendapatkan  informasi  yang memadai tentang pemilu atau calon.
2. Menyediakan  TPS  yang  representative  dan  benar-benar  ramah  bagi  para penyandang disabilitas.
3. Menambah personil atau tenaga khusus yang menangani pemilih disabilitas
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan nyaman sehingga penyandang disabilitas tergugah untuk dating ke TPS memberikan hak pilihnya

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Budiario. Miriam. l998. Dasar- Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Creswell  J.W.  2009. Research  Design:  Qualitative,  Quantitative  and  Mixed MethodsApproaches, Third Edition. Los Angeles: SAGE  Publication Denzin,   N.K.   and   Lincoln,   Y.S.   2003. Collecting   and   Interpreting   Qualitative Materials . Second Edition. London:Sage Publications.
Firdaus,  Ferry  dan  Fajar  Iswahyudi,  2008,  Aksesibilitas  Dalam  Pelayanan  Publik Untuk  Masyarakat  Dengan  Kebutuhan  Khusus,Jakarta:  Pusat  Kajian Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara.
Handoko,  2014,  Aksesibilitas  Publik  bagi  Penyandang  Cacat  di  Indonesia, Tangerang:  Universitas  Pelita  Harapan.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Edisike-3, 2001, DEPDIKBUD.Jakarta : Balai Pustaka,
Malik,  Husni  Kamil,  2014,  Panduan  Kpps  Pelaksanaan  Pemungutan  Dan Penghitungan Suara Di Tps, Jakarta:KPU Pusat.
Masdar,  Umarudin  dkk,  1999,  Mengasuh  Naluri  Publik  Memahami  Nalar  Politik, Yogyakarta:LkiS snd The Asia Foundation.
Muladi, Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan  Implikasinya dalam  Prespektif Hukum dan Masyarakat). Bandung : PT. Refika Aditama.
Nugroho,  Sapto,  2008,  Meretas  Siklus  Kecacatan-Realitas  Yang  Terabaikan, Surakarta, Yayasan Talenta
Sanit,  Arbi  1985,  Swadaya  Politik  Masyarakat  –Telaah  tentang  Keterkaitan Organisasi  Masyarakat,  Partisipasi  Politik,  Pertumbuhan  Hukum  dan  Hak Asasi; Jakarta : CV.Rajawa li.
Soekanwo,  Ariani,2009,  Buku  Panduan  Pemilu  Akses  Penyandang  Cacat  2009, Jakarta: Sekretariat PPUA Pencali.
Sugiyono.  2008. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D. Bandung  :
Alfabeta Website “Menjamin Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Serentak“ http://hariansib.co/mobile/?open=content&id=58479, Diakses pada hari rabu, 4 April 2018, pukul 17.10 WIB Diah  Marliati,  2014,  Partisipasi  Penyandang  Disabilitas  dalam  Pemilu  Masih Dipandang Sebelah Mata bagi lainnya, http://www.kompasiana.com/diah_marliati_a_soeradiredja/partisipasipenyan dang-disabilitas-dalampemilu-masihdipandangsebelahmata
_5508ff39813311e319b1ee05, diakses pada  rabu, 4  April 2018, pukul  15.43 WIB Hernowo, 2015, ” Pembelajaran Adaptif Tunanetra.” https://herspasinowo.wordpress.com/2015/06/13/makalahpembelajaran- adaptif-tuna-netra/ Diakses pada rabu, 4 April 2018, pukul 16.30 WIB

## Dokumen lain
Data & Infografik Pilkada Jawa Barat 2018, KPU Provinsi Jawa Barat, Bandung