## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN

## FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DITINJAU DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN JABATAN NOTARIS DAN KEPENTINGAN UMUM
Oleh:
Endah Sumiarti 1* , Djodi Suranto . 2 , dan Yennie K. Milono 3

## 1) Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana,Universitas
PakuanBogor
2) Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas PakuanBogor
3). Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas PakuanBogor

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji konstruksi  penegakan  hukum  pidana  terhadap  Notaris berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris dan meninjau kembali fungsi Majelis Kehormatan  Notaris  dalam  mewujudkan  perlindungan notaris.  posisi  dan  kepentingan  publik.      Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  konstruksi  penegakan  hukum  pidana terhadap  notaris  yang  dipandu  oleh  KUHAP  dapat dilaksanakan  selama  tidak  bertentangan  dengan  UU  No.  2 tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Posisi  Notaris  di  mana  Pidana Prosedur Kode adalah lex generalis dan UU No. 2 tahun 2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30  tahun  2004 tentang Notaris Jabatan adalah spesialis lex. Untuk keperluan proses peradilan, penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim dengan  persetujuan  Dewan  Kehormatan  Notaris  berwenang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
untuk mengambil salinan akta dan / atau surat yang melekat pada akta notaris atau protokol dalam penyimpanan notaris dan untuk memanggil notaris untuk menghadiri pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  akta  atau  protokol Notaris yang ada di notaris penyimpanan. Persetujuan Ketua Dewan  Kehormatan  Notaris  (MKN)  kepada  penyidik  adalah dasar hukum untuk pembenaran notaris untuk mengungkapkan  rahasia  posisinya,  tanpa  dikenakan  saksi. Kondisi  demikian  berlaku  untuk  proses  penuntutan  dan persidangan.
Kata  Kunci  :  Notaris,  Majelis  Kehormatan  Notaris, Kepentingan Umum.

## A. Latar Belakang
Peran notaris sebagai pejabat dengan wewenang untuk melayani  masyarakat  dalam  bidang  perdata  dirasakan semakin  krusial.    Pemerintah  dan  masyarakat  menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang diberikan oleh Notaris  benar-benar  memiliki  citra  nilai  yang  tinggi  serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan, dalam peningkatan perkembangan  hukum  nasional.    Tuntutan  masyarakat terhadap  fungsi  dan  peranan  Notaris  membutuhkan  Notaris- notaris yang berkualitas baik dari sisi ilmu, moral, iman, dan menjunjung  tinggi  keluhuran  martabat  Notaris  dalam memberikan pelayanan  jasa hukum bagi masyarakat. Namun,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
tidak  semua  notaris  dapat  memudahkan  atau  membantu urusan  kliennya.  Banyak  notaris  yang  keilmuan  dan pengetahuan  kenotariatannya  dipertanyakan  karena  tidak mampu  membuat  dokumen  atau  akta  otentik  seperti diharapkan kliennya.
Dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya,  terkadang  Notaris  melakukan  kesalahan. Setidaknya terdapat tujuh hal  yang menyeret  notaris kepada kasus persidangan, yaitu : 1
1. Akta  dibuat  dengan  kondisi  para  pihak tidak berhadapan. Notaris  membuat  akta  padahal  ia  tahu  para  pihak  tidak saling  berhadapan  atau  tidak  ada  di  tempat.  Salah  satu atau kedua pihak tidak hadir saat akta dibuat. Pihak yang dirugikan biasanya melaporkan notaris.
2. Data  identitas  dari  salah  satu  pihak  dalam  akta  dianggap tidak benar, atau dianggap memberikan keterangan palsu. Permasalahan ini, kerap dijadikan senjata oleh para pihak untuk  memperkarakan  sebuah  Akta.  Pengaduan  ke  pihak Kepolisian  biasanya  dilakukan  setelah  perjanjian  antara
1 Fitri N. Heriani. 2018. 7 Hal yang Sering Menyeret Notaris ke Pusaran Kasus. Diakses tanggal 5 Agustus 2018 dari http://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran- kasus. Tanggal Upload 11 May 2016

## Pakuan Law Review
kedua  belah  pihak  tidak  terselesaikan,  atau  ada  yang ingkar janji.
3. Data  mengenai  obyek  yang  diperjanjikan  tidak  sesuai dengan  fakta  yang  sebenarnya.  Sehingga  salah  satu  pihak dianggap  memberikan  keterangan  palsu.  Notaris  terseret selaku pihak yang membuat akta perjanjian.
4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar,  sehingga  akta  notaris  yang  diterbitkan  dianggap akta  palsu.  Jerat  yang  biasa  dipakai  adalah  memasukkan data  palsu  ke  dalam  akta  otentik  atau  memalsukan dokumen.
5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda.
6. Tanda  tangan  salah  satu  pihak  yang  ada  dalam  minuta dipalsukan. Ini bisa terjadi karena pembuatan akta dikejar- kejar waktu, dan salah satu pihak tidak berada di tempat. Mungkin  juga  ada  kesengajaan  untuk  memalsukan  tanda tangan.
7. Penghadap  menggunakan  identitas  orang  lain.  Notaris belum  tentu  mengenal  secara  pribadi  orang  yang  datang menghadap.  Notaris  tidak  dalam  posisi  menelusuri  jejak rekam  seseorang,  apalagi  untuk  sampai  memastikan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 143
identitas dalam dokumen identitas resmi penghadap benar atau palsu.
Konsekuensinya,  tanggung  jawab  yang  besar  dari Notaris  pada  kepentingan  umum,  harus  dijamin  dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas  Notaris  selalu  sesuai  dengan  kaidah  hukum  yang mendasari  kewenangannya  dan  dapat  terhindar  dari penyalahgunaan kewenangan.
Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM telah merevisi UU No. 30 Tahun 2004  tentang  Jabatan Notaris  dengan    UU  No.  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  UU  No.  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris.  Perubahan  tersebut  didasarkan  atas beberapa pertimbangan diantaranya adalah untuk memberikan  jaminan  akan  kepastian,  ketertiban,  dan perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  negara  terutama terkait  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik  mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. 2
Salah satu pasal yang disempurnakan adalah Pasal 66 yaitu  dimasukkannya  Majelis  Kehormatan  Notaris  dengan wewenang memberikan persetujuan pada penyidik, penuntut
2 Lihat Konsideran Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan untu:
(1)  Mengambil  fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan (2) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Pada UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  ditambahkan Pasal  66A  yang  pada  intinya  Menteri  (dalam  hal  ini  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia)  membentuk  lembaga  baru yang  disebut  Majelis  Kehormatan  Notaris. 3 Selanjutnya  pada Pasal  66A  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan  pemberhentian,  struktur  organisasi,  tata  kerja,  dan anggaran  majelis  kehormatan  Notaris  diatur  dengan Peraturan  Menteri.    Sebagai  tindak  lanjut  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (3) tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan  HAM  No.  7  Tahun  2016  tentang  Majelis  Kehormatan Notaris.
3 Pasal  66A  ayat  (1),  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Dengan  keberadaan  Majelis  Kehormatan  Notaris  pada dasarnya  telah  mengembalikan  perlindungan  terhadap Notaris  terkait  pengambilan  minuta  akta  dan  pemanggilan Notaris. Di sisi lain, di internal Ikatan Notaris Indonesia juga terdapat  Majelis  Pengawas  Notaris.  Majelis  Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris sama-sama berwenang melakukan  pembinaan  Notaris.  Sekilas,  sepertinya  Majelis Kehormatan  Notaris  merupakan  penggantian  dari  sebagian kewenangan  Majelis  Pengawas  yang  telah  diamputasi  oleh Putusan  MK  No.  49/PUU-X/2013.  Namun  demikian,  secara fungsional  seharusnya  Majelis  Pengawas  dan  Majelis Kehormatan Notaris adalah dua lembaga yang berbeda.
Kondisi  demikian  memunculkan  pertanyaan  menarik mengenai fungsi pembinaan seperti apakah yang merupakan wewenang Majelis Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini karena tidak  ada  penjelasan  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  No.  7  Tahun  2016  tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris terkait  perbedaan  kewenangan  pembinaan  yang  dilakukan oleh Majelis  Pengawas  dan  MKN.    Berangkat  dari  penjelasan di  atas,  tesis  ini  difokuskan  pada  kajian  mengenai  Fungsi Majelis  Kehormatan  Notaris  Ditinjau  Dalam  Prespektif Perlindungan Jabatan Notaris dan Kepentingan Umum.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Tujuan  penelitian  ini  adalah  :  (1)  Mengkaji  kontruksi penegakan  hukum  pidana  terhadap  Notaris  berdasarkan Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris dan  (2)  Mengkaji  fungsi  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam mewujudkan  perlindungan  jabatan  notaris  dan  kepentingan umum.

## B. Kontruksi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Notaris
Sumpah jabatan/profesi di bidang kenotariatan bukan saja  sudah  menjadi  norma  moral  tetapi  juga  berkembang menjadi  norma  hukum  yang  dapat  dipaksakan  dan bersanksi. Notaris sebagai pejabat umum, sebelum menjalankan  jabatanya,  wajib  mengucapkan  sumpah/janji menurut  agamanya  dihadapan  pejabat  yang  berwenang,  dan sumpah  jabatan  notaris  ini,   selain  merupakan  janji  kepada Tuhan Yang Maha Esa,  juga janji yang mengikat berdasarkan norma  hukum  publik.  Kewajiban  menjaga  rahasia  jabatan notaris,  dirumuskan  dalam  sumpah  jabatannya   dan ketentuan  lain  yang  diatur  secara  hukum  dalam  UU  No.  2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Sebelum  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib mengucapkan  sumpah/janji  menurut  agamanya  dihadapan Menteri  atau  Pejabat  yang  ditunjuk. 4 Dalam  menjalankan jabatannya,  notaris  wajib  merahasiakan   segala  sesuatu mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan  sumpah/janji jabatan, kecuali  undang-undang  menentukan  lain. 5 Notaris
hanya
dapat memberikan, memperlihatkan
atau memberitahukan  isi  akta,  Grosse  Akta,  Salinan  Akta  atau Kutipan  Akta,  kepada   orang  yang  berkepentingan  langsung pada  akta,  ahli  waris   atau  orang  yang  memperoleh hak, kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang- undangan. 6
Ketentuan rahasia jabatan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris, melahirkan Kewajiban  Ingkar, yaitu kewajiban  bagi  notaris  untuk  tidak  berbicara  kepada siapapun   mengenai  isi  akta  dan  segala  keterangan  yang diperoleh  dalam  pelaksanaan  jabatannya,   baik  yang  dimuat dalam  akta  atau  yang  tidak  dimuat  dalam  akta,  kecuali
4 Pasal 4 ayat (1):
5 Pasal 16 ayat (1) huruf f
6 Pasal 54 ayat (1)

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 148
undang-undang  menentukan  lain.  Kewajiban  ingkar  ini memiliki  dasar  hukum  publik  yang   kuat  di  mana  terhadap pelanggarannya  dapat  dikenakan sanksi  berdasarkan  hukum publik,  yaitu  barang siapa  dengan  sengaja  membuka  sesuatu rahasia,  yang  ia  wajib  menyimpannya,  oleh  karena  jabatan atau  pekerjaan,  baik  yang  sekerang  maupun  yang  dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan. 7 Ketentuan Pasal 322 KUHPidana tidak memerinci hal hal yang wajib dirahasiakan oleh penyimpan rahasia jabatan, siapa  yang  wajib  menyimpan  rahasia  jabatan,  untuk  siapa rahasia jabatan disimpan dan hanya memberikan pembatasan bahwa  yang  harus  disimpan  adalah rahasia  karena jabatannya, yang sekarang maupun yang dahulu.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pembahasan  mengenai penegakan  hukum  pidana  terhadap  Notaris  akan  berkaitan langsung dengan  ketentuan  tentang  kewajiban  notaris  untuk menyimpan rahasia jabatannya.

## 1. Pemanggilan  Terhadap  Notaris  untuk  Kepentingan Penyelidikan
Di dalam penegakan hukum, semua warga negara harus  tunduk  pada  perturan  perundang-undangan  yang
7 Pasal 322 ayat (1) KUHPidana

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
berlaku.  Pasal 27  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya. Setiap warga negara menginginkan mendapatkan  keadilan  dalam  berhukum,  kesamaan kedudukan  dalam  hukum  merupakan  salah  satu  bentuk keadilan.  Tugas  Negara  menciptakan  hukum  yang  tidak diskriminatif  terhadap  warga  negaranya.  Pasal  28D  ayat (1)  UUD  1945,  mengatakan  “setiap  orang  berhak    atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini lebih menegaskan secara implementatif dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Dalam  kontek  penegakan  hukum,  penegakan hukum diartikan sebagai sebuah aplikasi hukum terhadap suatu  kejadian  atau  peristiwa.  Penegakkan  hukum  dapat pula  diartikan  sebagai  hal  yang  menegakan  atau mempertahankan  hukum  oleh  para  penegak  hukum apabila  telah  terjadi  pelanggaran  hukum  akan  atau mungkin dilanggar. Definisi ini mengartikan ada beberapa faktor  ditegakan  hukum  yaitu  ada  faktor  aturan  yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
mengatur  sesuatu,  kemudian  penegak  hukum  dan peristiwa hukum atau akan ada pelanggaran hukum atau kemungkinan adanya pelanggaran baru terjadi penegakkan  hukum.    Ini  berarti  bahwa  jika  terdapat kemungkinan  adanya  pelanggaran  hukum  yang berhubungan  dengan  kenotariatan,  notaris  dapat dipanggil dan diperiks oleh penyidik untuk tujuan proses hukum.
Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri) dalam kedudukannya sebagai penyidik untuk memanggil seseorang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai tersangka  atau  saksi.  Kewenangan  ini  diberikan berdasarkan ketentuan hukum, di antaranya:
a.   Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, yang menyatakan:
“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1  huruf  a,  (penyidik  yang  dimaksud  disini  adalah pejabat Polri, tidak termasuk pejabat pegawai negeri sipil)  karena  kewajibannya  mempunyai  wewenang memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
b.   Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 2 tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, menyatakan:
“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  13  dan  14  (tugas  pokok  Polri dalam  pasal  ini  dinyatakan  untuk  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat;  menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat) di bidang proses hukum pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang  untuk  memanggil  orang  untuk  didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.
c.   Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dengan  Ikatan  Notaris
Indonesia (No.Pol: B/1056/V/2006 No.: 01/MOU/PPINI/V/2006), yang menyatakan:
“Tindakan-tindakan  hukum  yang  dilakukan  penyidik berupa  pemanggilan,  pemeriksaan,  penyitaan  dan tindakan lain menurut
hukum yang bertanggungjawab  sesuai  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  j KUHAP, dapat juga dilakukan kepada Notaris-Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  baik  selaku  saksi maupun  tersangka,  terutama  dalam  kaitan  suatu

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
tindakan  pidana  dalam  pembuatan  akta  Notaris- PPAT,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  66 Undang-
Undang  No.30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (UUJN)”.
Kewenangan  Anggota  Polri  sebagai  penyidik  untuk melakukan  pemanggilan  Notaris-PPAT  berlaku  ketentuan khusus, diatur dalam:
a.   Pasal  66  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  No.  2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menyatakan:
“Untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik, penuntut  umum  atau  hakim  dengan  persetujuan Majelis  Pengawas  Daerah  berwenang,  memanggil Notaris  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan akta  yang  dibuatnya  atau  Protokol  Notaris  yang berada dalam penyimpanan Notaris”.
b.   Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dengan  Ikatan  Notaris Indonesia (No.Pol : B/1056/V/2006 No.:
01/MOU/PPINI/V/2006), yang menyatakan:

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 153
“Pemanggilan  Notaris-PPAT  dilakukan  setelah penyidik  memperoleh  persetujuan  dari  Majelis Pengawas  yang  merupakan  suatu  badan  yang mempunyai  kewenangan  dan  kewajiban  untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan”.
Tidak  ada  prosedur  khusus  dalam  pemanggilan notaris  sebagai  saksi  atau  tersangka  untuk  kepentingan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 112 KUHAP.    Dalam  hal  ini, Penyidik  yang  melakukan pemeriksaan,  dengan  menyebutkan  alasan  pemanggilan secara  jelas,  berwenang  memanggil  tersangka  dan  saksi yang  dianggap  perlu  untuk  diperiksa  dengan  surat panggilan  yang  sah  dengan  memperhatikan  tenggang waktu  yang  wajar  antara  diterimanya  panggilan  dan  hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.  Orang  yang  dipanggil  wajib  datang  kepada penyidik  dan  jika  ia  tidak  datang  penyidik  memanggil sekali  lagi,  dengan  perintah  kepada  petugas  untuk membawa kepadanya
Penegakan  hukum  pidana  terhadap  notaris  telah diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris. Undang-undang  ini

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
berkaitan   dengan  KUHAP  khususnya  dalam  penegakan hukum  pidana  terhadap  notaris.       Keterkaitan  tersebut dapat  dipahami  dengan  mempergunakan  2  (dua)  asas hukum sebagai yaitu:
a. Lex  Spesialis  Derogat  Legi  Generalis artinya  Undang-
Undang  yang  khusus  menyisihkan  Undang-Undang yang  umum.  Syarat  utama  yang  harus  dipenuhi adanya  kesamaan  tingkat  peraturan  perundang- undangan yang berlaku seperti Undang-
Undang dengan Undang-Undang.
b. Lex  Posteriori  Derogat  Legi  Priori artinya  Undang-
Undang  yang  kemudian  menyisihkan  Undang- Undang  yang  terdahulu.  Syarat  yang  harus  dipenuhi yaitu  tingkat  perundang-undangannya  harus  sama dan substansinya juga harus sama.
Berdasarkan  dua  asas  tersebut,  hubungan  antara KUHAP  dan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris,  dalam  tata  cara  atau  prosedur penegakan  hukum  pidana  terhadap  notaris  merupakan hubungan  lex  generalis  (KUHAP)  dan  lex  spesialis (Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 155
atas  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris),  dan  KUHAP  dapat  diterapkan  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  UU  Jabatan  Notaris.  Dengan demikian, baik Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris atau KUHAP yang akan digunakan melakukan  tuntutan  terhadap  Notaris  yang  terkena  kasus pidana,  adalah  tergantung  pada  pihak  kepolisan  dan kejaksaaan
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris telah memberikan aturan terhadap tata cara penegakan hukum pidana terhadap notaris  melalui  Pasal  66  ayat  (1)  dan  Pasal  66A  ayat  (3). Pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  disebutkan  bahwa  untuk kepentingan  proses  peradilan  penyidik,  penuntut  umum atau  hakim  dengan  persetujuan Majelis  Kehormatan Notaris berwenang  :  (1)  Mengambil  fotokopi  minuta  akta dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan (2) Memanggil  notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 156
berkaitan  dengan  akta  atau  protokol  notaris  yang  berada dalam penyimpanan notaris.
Frase  “persetujuan Majelis  Kehormatan  Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris , berarti  ada  permintaan (permohonan)  dari  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim kepada  Majelis Kehormatan Notaris namun tata cara atau prosedurnya  tidak  secara  terperinci  terdapat  dalam Undang-Undang Ini.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia No.  7  Tahun  2016  tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris, mengatur  tata  cara  atau  prosedur  penegakan  hukum pidana terhadap notaris, yaitu:
a.   Permohonan diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah, sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang  bersangkutan, 8 dengan tembusan  kepada notaris yang bersangkutan untuk melakukan:
8 Pasal  23  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  7  Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
(1)  Pemeriksaan  terhadap  notaris 9 (termasuk Notaris  Pengganti  dan  Pejabat  Sementara Notaris)  untuk  hadir  dalam  penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan  akta  atau  protokol  notaris  yang  berada dalam penyimpanan notaris;
(2)  Pengambilan  fotokopi  minuta  akta  dan/atau surat  surat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta atau  protokol  notaris  dalam  penyimpanan notaris;
(3)  Pengambilan  minuta  akta  dan  atau  surat  surat yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  notaris  atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
b.  Atas  permohonan  diajukan  oleh  penyidik,  penuntut umum  atau  hakim,  Ketua  MKN  Wilayah  wajib memberikan  jawaban  berupa  persetujuan  atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya permohonan. 10 Jika jangka  waktu  30  hari  sejak  permohonan  diterima
9 Pasal  20  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  7  Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris
10 Pasal  23  ayat  (4)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 158
terlampaui,  Ketua  MKN  Wilayah  tidak  atau  belum memberikan  jawaban,  maka  dianggap  Ketua  MKN Wilayah  menerima  permintaan  persetujuan  yang diajukan  oleh  Penyidik,  Penuntut  Umum  atau Hakim. 11
Persetujuan  Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris wilayah tersebut  memiliki 3  fungsi utama, yaitu:
a. Dasar  kewenangan  penyidik  untuk  melakukan penyidikan terhadap notaris, yang mencakup:
(1) Pemanggilan  notaris  untuk  hadir  dalam pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  akta  yang dibuatnya atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
(2) Pengambilan fotocopy minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta dan atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
(3) Pengambilan  minuta  akta  dan  atau  surat  surat yang dilekatkan pada minuta akta;
b. Persetujuan  Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris (MKN) Wilayah kepada penyidik adalah dasar hukum atas  pembenaran  notaris  untuk  membuka  rahasia
11 Pasal  23  ayat  (5)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 159
jabatannya, tanpa dikenakan saksi.  Kondisi demikian berlaku  pada  tahap  penuntutan  dan  proses persidangan, karena KUHAP mengenal 3 (tiga) tahap pemeriksaan  perkara  pidana  yaitu  penyidikan, penuntutan  dan  proses  peradilan  sebagai  suatu sistem peradilan pidana terpadu. Namun, kewenangan  Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah  ini    tidak  termasuk  tindakan  penyelidikan atau tindakan investigasi yang bukan termasuk dalam tindakan  penyidikan.  Notaris  wajib  untuk  tidak membuka rahasia jabatannya dalam tahap penyelidikan.
Menurut Pieter Latumenten, 12 Rumusan Pasal 66 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris jo Peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  7  Tahun  2016  tentang
12 Pieter  Latumenten.  2018. Prosedur  Penegakan  Hukum  Pidana  Berkaitan Dengan  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  Dan  Akta  Aktanya.  Ika  Notariat. Tanggal upload  24  April  2018  di  Diakses  Dari  Https://Ikanotariatui.Com/Artikel/Prosedur- Penegakan-Hukum-Pidana/

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Majelis  Kehormatan  Notaris,  masih  menimbulkan kekosongan  hukum  dan  memerlukan  penafsiran dalam penerapannya, mengenai beberapa pertanyaan hukum yang dihadapi dalam praktek,  yaitu:
a.   Apakah  Persetujuan  Ketua  MKN  Wilayah  dapat berlaku  surut?.    Kewajiban  untuk  membuka rahasia  jabatan  notaris  di  tingkat  penyidikan, baru dapat dilakukan setelah adanya Persetujuan Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah kepada  Penyidik, dalam  arti  persetujuan  Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak dapat berlaku  surut.  Secara a  contrario disimpulkan dari ketentuan yang mengatur bahwa jika dalam jangka  waktu  30  hari  sejak  diterimanya permohonan  yang  diajukan  penyidik,  dan  Ketua MKN Wilayah belum memberikan jawaban, maka permohonan  yang  diajukan  penyidik   dianggap disetujui oleh Ketua MKN Wilayah;
b.   Apakah  MKN  Pusat  berwenang  memberikan persetujuan  atau  penolakan,  dalam  hal  MKN
Wilayah  belum  terbentuk  atau  sudah  berakhir masa  jabatannya?.   Undang-Undang  No.  2  Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris memberikan kewenangan kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan  atau  penolakan  sebagai  alasan pembenaran  bagi  notaris  untuk  membuka  atau tidak  membuka  rahasia  jabatannya.  Peraturan Menteri  membedakan   Majelis  Kehormatan Notaris,  menjadi  2  (dua)  sesuai  dengan  fungsi dan  kewenangannya  yaitu  Majelis  Kehormatan Notaris  Pusat  dan  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah. Dalam hal Majelis Kehormatan Wilayah telah  berakhir  masa  jabatannya  atau  belum terbentuk,   dan  Majelis  Kehormatan  Notaris Pusat telah terbentuk dan masa jabatannya masih berlangsung, maka kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan diajukan  kepada  Majelis  Kehormatan  Notaris Pusat.   Norma  persetujuan  Majelis  Kehormatan Notaris  sebagai  alasan  pembenaran  notaris membuka  rahasia  jabatannya  guna  kepentingan peradilan,  sudah  berlaku  effektif,  berdasarkan Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris jo
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  No.  7  Tahun  2016  tentang  Majelis Kehormatan  Notaris  dan  sepanjang  telah terbentuknya  MKN  Pusat  dengan  masa  jabatan yang  masih  berlangsung.  Prosedur  permohonan untuk  mendapatkan  persetujuan  atau  penolakan Ketua MKN Wilayah yang diatur dalam Peraturan Menteri,  secara mutatis  mutandis dapat diberlakukan  bagi  Majelis  Kehormatan  Notaris Pusat,  dan  kewenangan  MKN  Pusat  dalam memberikan persetujuan atau penolakan bersumber  langsung  dari  UU  Jabatan  Notaris, karena  UU  Jabatan  Notaris   tidak  membedakan antara MKN Wilayah dan MKN Pusat, tapi hanya mengenal MKN.
c.   Bagaimana  prosedur  pengambilan  (penyitaan) minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada  minuta  akta,  yang  tidak  diatur  dalam  UU
Jabatan  Notaris  jo  Peraturan  Menteri?.    UU Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri, mengatur kewenangan  Ketua  MKN  wilayah  untuk memberikan  persetujuan  atau  penolakan  bagi

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
notaris untuk menyimpan atau  membuka rahasia jabatannya,  dengan parameter, yaitu:
(a) Pemeriksaan  terhadap  notaris  (termasuk Notaris  Pengganti  dan  Pejabat  Sementara Notaris) untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang  berkaitan  dengan  akta  atau protokol  notaris  yang  berada  dalam penyimpanan notaris;
(b) Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau  protokol  notaris  dalam  penyimpnanan notaris;
Prosedur  atau  tata  cara  penyitaan  (pengambilan) minuta akta atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta,  untuk  kepentingan  pemeriksaan  keabsahan  tanda tangan  dan  atau  kepalsuan  aktanya  di  laboratorium kriminalistik,  tidak  diatur  dalam  UU  Jabatan  Notaris   dan Peraturan  Menteri.  Sebelum  berlakunya  Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  berdasarkan Pasal  66  ayat  (1)  UU  Nomor  30  Tahun  2004,   yang berwenang  memberikan  persetujuan  atau  penolakan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 164
adalah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota/Kabupaten. Pada waktu itu diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan  HAM  No.  M.03.HT.03.10  tahun  2007  tentang Pengambilan  Minuta  Akta  dan  Pemanggilan  Notaris sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  M.03.HT.03.10  Tahun  2007 telah  dilakukan  uji  materil,  dan  berdasarkan  putusan Mahkamah  Agung  Nomor  10P/HUM/2008  tanggal  17 September  2008,  Peraturan  Menteri  tersebut  dinyatakan tidak  bertentangan  dengan  UU  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris.   Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM RI Nomor 7 tahun 2016, tidak menyatakan peraturan pelaksanaan yang ada sebelumnya tidak berlaku, sehingga Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor M.03.HT.0310 Tahun 2007 tetap berlaku khusus untuk tata cara  pengambilan  minuta  akta  dan  atau  surat  surat  yang dilekatkan  pada  minuta  akta.  Persetujuan  MKN  Wilayah untuk  pengambilan  minuta  akta  atau  surat  surat  yang dilekatkan  pada  minuta  akta,  memiliki  dasar  pembenaran bagi notaris untuk membuka rahasia jabatannya.
Persetujuan  atau  penolakan  oleh  Ketua  Majelis Kehormatan  Notaris  Wilayah  kepada  penyidik,  penuntut

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 165
umum  atau  hakim,  dalam  penegakan  hukum  pidana terhadap  notaris  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis  Kehormatan  Notaris.  Pemberian  persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada penyidik, penuntut  umum  atau  hakim  untuk  memanggil  notaris untuk  pemeriksaan  guna  kepentingan  proses  peradilan dilakukan dalam hal:
a. Adanya  dugaan  tindak  pidana  berkaitan  dengan minuta  akta  dan/atau  surat  surat  yang  dilekatkan pada  minuta  akta  atau  protokol  notaris  dalam penyimpanan notaris;
b. Belum  gugur  hak  menuntut  berdasarkan  ketentuan tentang  daluwarsa  dalam  peraturan  perundang- undangan di bidang hukum pidana;
c. Adanya  penyangkalan  keabsahan  tanda  tangan  dari salah satu pihak atau lebih;
d. Adanya  dugaan  pengurangan  atau  penambahan  atas minuta akta; atau
e. Adanya  dugaan  notaris  melakukan  pemunduran tanggal (antidatum)

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Di sisi lain,  pemanggilan notaris guna kepentingan pemeriksaan  oleh  penyidik  dapat  dilakukan  dalam kedudukan sebagai saksi  dan tersangka. yaitu:
a. Pemanggilan Notaris sebagai saksi
Menurut  Pasal  1  angka  26  KUHAP,  Saksi  adalah seorang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri. Menurut Pieter Latumenten, 13 Notaris jika  dipanggil dan  diperiksa  sebagai  saksi  oleh  penyidik, perlu memahami hal-hal berikut:
1) Surat  panggilan  yang  sah  atau  resmi  yang ditandatangani  oleh  penyidik  yang  berwenang, dengan  menyebutkan  alasan  pemanggilan,  dan tenggang waktu panggilan selambat lambatnya 3 (tiga)  hari  sebelum  tanggal  pemeriksaan  yang ditentukan;
2) Persetujuan tertulis dari Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sebagai  dasar  pembenaran  bagi  notaris  untuk membuka  rahasia  jabatan  dan  memenuhi

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
panggilan,  serta  sebagai   dasar  kewenangan penyidik  melakukan  tindakan  penyidikan  sesuai dengan lingkup  persetujuan yang diberikan oleh Ketua MKN Wilayah. 14
3) Notaris memberikan keterangan kepada
penyidik  mengenai  fakta  fakta  hukum  yang Notaris  lihat,  dengar  dan  alami  sendiri  (bukan saksi  alibi)  khusus  berkaitan  dengan  akta  atau surat surat yang disebut dalam persetujuan MKN Wilayah
4) Notaris  tidak  memberikan  penilaian  atas  sah atau  tidaknya,  batal  atau  tidaknya,  cacat  atau tidaknya,  akta  yang  dibuatnya  karena  penilaian tentang  suatu  akta  adalah  menjadi  kewenangan ahli;
5) Dalam pemeriksaan oleh Penyidik, Notaris dapat didampingi  oleh  Anggota  MKN  Wilayah (Berdasarkan  Peraturan  Menteri),  dan  atau didampingi  oleh  Pengurus  Ikatan  Notaris
14 Penolakan  panggilan  sebagai  saksi  dapat  dikenakan  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  224  ayat  (1)  KUHPidana  yaitu:  “barang  siapa dipanggil  sebagai  saksi,  ahli  atau  juru  bahasa  menurut  undang-undang  dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhi diancam dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Indonesia  disertai  dengan    surat  tugas (berdasarkan  MOU  Kapolri  dan  INI)  dan  atau Penasehat hukum/Pengacara (Pasal  54 KUHAP).

## b. Pemanggilan Notaris Sebagai Tersangka
Menurut  Pasal  1  angka  14  KUHAP,  Tersangka adalah  seorang  yang  karena  perbuatannya  atau keadaannya  berdasarkan  bukti  permulaan,  patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.  Menurut Pieter Latumenten, 15 hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  oleh Notaris,  dalam  kaitan  dengan  pemanggilan  dan pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik, yaitu:
1) Surat  panggilan  yang  sah  atau  resmi  yang ditandatangni  oleh  penyidik  yang  berwenang dengan  menyebutkan  alasan  pemanggilan dengan  tenggang  waktu  selambat  lambatnya  3 hari  sebelum  tanggal  pemeriksaan  yang ditentukan.  Surat  panggilan  harus  menguraikan kedudukan  sebagai  tersangka,  pasal  pasal  yang disangkakan dan akta akta notaris yang terkait.
2) Persetujuan  tertulis  Ketua  Majelis  Kehormatan Notaris Wilayah sebagai dasar pembenaran bagi

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 169
notaris  untuk  membuka  rahasia  jabatan  dan memenuhi  panggilan,  serta  sebagai   dasar kewenangan  penyidik  melakukan  tindakan penyidikan  sesuai  dengan  lingkup   persetujuan yang diberikan oleh MKN Wilayah
3) Notaris  memberikan  keterangan  mengenai  fakta fakta hukum yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri  berkaitan  dengan  akta  yang  dibuatnya dan  tidak  memberikan  penilaian  mengenai  akta atau pelaksanaan jabatannya,
4) Dalam pemeriksaan oleh Penyidik, Notaris dapat didampingi  oleh  Anggota  MKN  Wilayah (Berdasarkan  Peraturan  Menteri),  dan  atau didampingi  oleh  Pengurus  Ikatan  Notaris Indonesia  disertai  dengan    surat  tugas
(berdasarkan  MOU  Kapolri  dan  INI)  dan  atau Penasehat hukum/Pengacara (Pasal  54 KUHAP).
5) Notaris  harus  memahami  pasal  pasal  yang disangkakan,dengan  menguraikan  unsur-unsur dari  suatu  tindak  pidana  yaitu  (a)  perbuatan yang bersifat melawan hukum: (b) perbuatannya
memenuhi rumusan unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pasal Hukum Pidana, (c)

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 170
adanya kesalahan (pertanggungjawaban pidana), alasan pemaaf dan alasan pembenaran.
2. Pengambilan  fotocopy  minuta  akta  dan/atau  surat- surat dalam penyimpanan notaris.
Pemberian
persetujuan oleh Ketua Majelis Kehormatan  Notaris  Wilayah kepada  penyidik,  penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotocopy minuta akta dan  atau  surat  surat  dalam  penyimpanan  notaris, dilakukan dalam hal:
a. Adanya  dugaan  tindak  pidana  berkaitan  dengan minuta  akta  dan/atau  surat  surat  yang  dilekatkan pada  minuta  akta  atau  protokol  notaris  dalam penyimpanan notaris;
b. Belum  gugur  hak  menuntut  berdasarkan  ketentuan tentang  daluwarsa  dalam  peraturan  perundang- undangan di bidang hukum pidana. 16
16 KUH.Pidana, pasal 78  menegaskan bahwa Hak Menuntut Daluwarsa dalam hal-hal dan jangka waktu sebagai berikut:
(a) Pelanggaran dan Kejahatan yang dilakukan dengan Percetakan, sesudah 1 tahun;
(b)  Kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  denda,  pidana  kurungan  atau  pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun;
(c) Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah 12 tahun dan
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
c. Adanya  penyangkalan  keabsahan  tanda  tangan  dari salah satu pihak atau lebih;
d. Adanya  dugaan  pengurangan  atau  penambahan  atas minuta akta; atau
e. Adanya  dugaan  notaris  melakukan  pemunduran tanggal (antidatum)
Dalam  hal  Ketua  MKN  Wilayah  memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan pengambilan foto copy minuta akta dan atau  surat  surat  dalam  penyimpanan  notaris,  maka notaris wajib memenuhinya dalam bentuk:
a. Menyerahkan  Fotocopy  minuta  akta  dan  atau  surat surat  yang  diperlukan  kepada  penyidik,  penuntut umum atau hakim;
b. Penyerahan  copy  minuta  akta  dan  surat  surat  yang diperlukan  tersebut,  dengan  dibuatkannya  berita acara  penyerahan  yang  ditandatangani  oleh  notaris dan  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim  dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(d) Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
3. Pengambilan  minuta  akta  atau  surat  surat  yang dilekatkan pada minuta akta
Pemberian persetujuan
oleh Ketua Majelis Kehormatan  Notaris  Wilayah kepada  penyidik,  penuntut umum atau hakim untuk mengambil minuta akta dan atau surat surat dalam penyimpanan notaris untuk keperluan foto forensik, dilakukan dalam hal:
a. Adanya  dugaan  tindak  pidana  berkaitan  dengan minuta  akta  dan/atau  surat  surat  yang  dilekatkan pada  minuta  akta  atau  protokol  notaris  dalam penyimpanan notaris;
b. Belum  gugur  hak  menuntut  berdasarkan  ketentuan tentang  daluwarsa  dalam  peraturan  perundang- undangan di bidang hukum pidana;
c. Adanya  penyangkalan  keabsahan  tanda  tangan  dari salah satu pihak atau lebih;
d. Adanya  dugaan  pengurangan  atau  penambahan  atas minuta akta; atau
e. Adanya  dugaan  notaris  melakukan  pemunduran tanggal ( antidatum )
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  7 tahun  2016  tidak  mengatur  secara  jelas  mengenai

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 173
pengambilan  minuta  Minuta  akta  atau  surat-surat  asli yang  dilekatkan  pada  minuta  akta,  untuk  kepentingan pemeriksaan  keabsahan  tanda  tangan  dan  kepalsuan terhadap   isi  akta.      Hal  ini  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.  M.03.HT.03.10.  Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, dimana pengambilan minuta akta dan surat surat asli  untuk  kepentingan  foto  forensik  dilakukan  dengan cara:
a. Notaris  membawa  minuta  akta  atau  surat  surat  asli yang dilekatkan pada minuta akta tersebut, pada hari dan  tempat  yang  telah  ditentukan  oleh  penyidik, guna  kepentingan  pemeriksaan  keabsahan  tanda tangan  dan  kepalsuan  isi  akta  di  Laboratorium
Kriminalistik;
b. Jika  pada  hari  dan  tempat  yang  telah  ditentukan, tidak  atau  belum  dapat  diselesaikan,  maka  notaris membawa  kembali  minuta  akta  atau  surat  surat  asli dan selanjutnya membawa kembali minuta akta dan asli surat-surat untuk diperiksa ulang pada hari yang ditentukan kemudian
c. Minuta akta dan asli surat-surat yang akan di lakukan foto  forensik,  tidak boleh  dititipkan  atau  diserahkan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 174
kepada penyidik, tapi harus di bawa secara bersama sama oleh Notaris dan Penyidik.

## C. Fungsi  MKN  Mewujudkan  Perlindungan  Jabatan  Notaris Dan Kepentingan Umum
Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  Lembaga  Notariat Majelis  Kehormatan  Notaris  merupakan  lembaga  baru  yang dihadirkan oleh Lembaga notariat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.  Sebagai lembaga baru, Majelis Kehormatan Notaris telah memberi warna baru dalam pembinaan notaris yang ada di Indonesia, sudah sepantasnya diberikan  ruang  khusus  berdampingan  dengan  lembaga lembaga  lainnya  dalam  lembaga  notariat  guna  mendukung pelaksanaan jabatan notaris yang bersih dan profesional.
Lembaga  Majelis  Kehormatan  Notaris  muncul  melalui proses  kebijakan  yang  kemudian  dicantumkan  secara  tegas dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  No.30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Notaris.  Proses  terbentuknya  lembaga  majelis  kehormatan tersebut  diawali  dengan  adanya  permohonan  uji  materiil ( judicial review ) terhadap Pasal 66 (ayat (1) UU No.30 Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  karena  dianggap  bertentangan dengan  UUD  1945  dan  tidak  memiliki  kekuatan    hukum mengikat.  Kemudian  atas  uji  materiil  tersebut  MK mengabulkan  dengan  Putusan  Mahkamah  Kontitusi  Nomor 49/Puu-X/2012  Permohonan  Uji  Materi  Pasal  66  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris.. Dalam Amar putusan tersebut Mahkamah Konstitusi membatalkan  frasa  “dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas Daerah (MPD)” sebagaimana diatur dalam pasal 66 (ayat (1) Undang-Undang  No.30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sehingga pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tidak memerlukan persetujuan MPD lagi. 17
Menurut Mahkamah Konstitusi, ada prinsip demokrasi dan rule  of  law yang  bisa  dilanggar  dengan  frasa  “dengan persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah”di  atas,  yaitu
17 Sebelum  perubahan  Pasal  66  dalam  UndangUndang  No  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  menyatakan  bahwa  :  (1)  Untuk  kepentingan  proses peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dengan  persetujuan  Majelis
Pengawas  Daerah  berwenang:  a.  Mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat- surat  yang dilekatkan pada Minuta  Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;  dan  b.  Memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 176
kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka.  Ikut  sertanya  Majelis Pengawas  Daerah  juga  dianggap  dapat  menimbulkan penundaan  proses  peradilan  dan  keadilan  ( justice  delayed justice  denied ).  Sementara  penundaan  keadilan  juga melanggar HAM ( delay of justice is violation of human rights ).
Perkecualian  tentu  saja  dimungkinkan  terhadap  kedudukan Notaris  sepanjang  berkaitan  dengan  Kode  Etik  Notaris  yang bersentuhan  dengan  sikap,  tingkah  laku  dan  moralitas  serta kehormatan  Notaris,  bukan  dalam  penegakan  hukum, khususnya  sistem  peradilan  pidana  (criminal  justice system). 18
Sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut,  Notaris  tidak  dapat  masuk  dalam  proses  peradilan untuk menghadap penyidik, penuntut umum dan/ atau hakim tanpa  adanya  persetujuan  dari  Majelis  Pengawas  Daerah. Penegak  hukum  terutama  polisi  tidak  bisa  langsung  demi proses  peradilan  pidana  mengambil  dokumen  dalam penyimpanan  Notaris  dan  memanggil  Notaris  untuk  hadir dalam  pemeriksaan,  tanpa  adanya  persetujua  dari  Majelis Pengawas  Daerah.    Pasal  66  Undang-Undang  No  30  Tahun 2004 tersebut dianggap telah melanggar prinsip persamaan di
18 http://medianotaris.com/pasca_putusan_mk_kalau_benar_dan_taat_hukum_m engapa_resah _berita304.html

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
depan  hukum  ( equality  before  the  law )  yang  tersirat  dalam Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945 19 sesuai  dengan  Article  26  ICCPR ( International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights )  1966 yang  sudah  diratifikasi  oleh  Indonesia  dengan  Undang- Undang No.  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Kovenan Internasional  Tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik. 20 Di  sini ditegaskan  adanya  persamaan  kedudukan  semua  orang  di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi.
Menyikapi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut, pemerintah  melalui  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia mengesahkan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris.    Dalam  Undang-Undang  ini,  kewenangan untuk  memberikan  persetujuan  pemanggilan  Notaris  tidak lagi  dimiliki  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah,  tetapi  muncul
19 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945, Pasal  28D (1)  :  Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
20 Article 26 dari International Covenant on Civil and Political Rights Adopted by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 :  All persons are  equal  before  the  law  and  are  entitled  without  any  discrimination  to  the  equal protection of the law. In this  respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground  such  as  race,  colour,  sex,  language,  religion,  political  or  other  opinion, national or social origin, property, birth or other status

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
lembaga  yang  berbeda  yaitu  Majelis  Kehormatan  Notaris. Berdasarkan perubahan Pasal 66 tersebut, maka kewenangan Majelis  Pengawas  Daerah  dalam  memberikan  persetujuan terhadap  pemerikasaan  Notaris  oleh  penegak  hukum  tidak berlaku  lagi  dan  diganti  dengan  kewenangan  Majelis Kehormatan Notaris.
Majelis  Kehormatan  Notaris  terdiri  dari:  (a)  Majelis Kehormatan  Notaris  Pusat  (dibentuk  oleh  Menteri, berkedudukan  di  ibukota  Negara,  DKI  Jakarta);  (b)  Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri,  berkedudukan  di  ibukota  Provinsi).  Majelis Kehormatan  Notaris  Pusat  mempunyai  tugas  melaksanakan pembinaan  terhadap  Majelis  Kehormatan  Wilayah  yang berkaitan  dengan  tugasnya.    Dalam  melaksanakan  tugas pembinaan  tersebut,  Majelis  Kehormatan  Notaris  Pusat mempunyai  fungsi  melakukan  pengawasan  terhadap  Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. 21
Majelis  Kehormatan  Notaris  terdiri  dari  7  (tujuh) orang  yang  terdiri  dari  1  Ketua,  1  Wakil  Ketua,  dan  5 anggota. 22 Majelis  Kehormatan  Notaris  dipilih  untuk  masa jabatan  3  (tiga)  tahun,  dan  dapat  diangkat  kembali.  Unsur
21 Ibid , Pasal 2
22 Ibid . Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 ayat (2)

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari pemerintah, Notaris, dan ahli/akademisi. 23
Majelis  Kehormatan  Notaris  Pusat  mempunyai  tugas melaksanakan  pembinaan  terhadap  Majelis  Kehormatan Wilayah  yang  berkaitan  dengan  tugasnya.  Dalam melaksanakan  tugas  tersebut,  Majelis  Kehormatan  Notaris Pusat  mempunyai  fungsi  melakukan  pengawasan  terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. 24
Di  sisi  lain,  tugas  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah adalah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan  yang  diajukan  oleh  penyidik,  penuntut  umum, dan  hakim;  dan  memberikan  persetujuan  atau  penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. 25
Dalam  melaksanakan  tugas  dimaksud,  Majelis  Kehormatan Notaris  Wilayah  mempunyai  fungsi  melakukan  pembinaan dalam  rangka  menjaga  martabat  dan  kehormatan  Notaris dalam  menjalankan  profesi  jabatannya  dan  memberikan perlindungan  kepada  Notaris  terkait  dengan  kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. 26
23 Ibid . Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1)
24 Ibid . Pasal 17 ayat (1) dan (2)
25 Ibid . Pasal 18 ayat (1)
26 Ibid . Pasal 18 ayat (2)

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah berdasarkan  Keputusan  Rapat  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah  meliputi: 27 (a)  Pemeriksaan  terhadap  Notaris  yang dimintakan  persetujuan  kepada  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah  oleh  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim,  (b) Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan  pengambilan  fotokopi  minuta  akta  dan/atau surat-surat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  atau  protokol Notaris  dalam  penyimpanan  Notaris;  dan  (c)  pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan  Notaris  untuk  hadir  dalam  penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau  protokol  Notaris  yang  berada  dalam  penyimpanan Notaris.
Dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Notaris, Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  membentuk majelis  pemeriksa  bersifat ad  hoc .  Pembentukan  majelis pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja  terhitung  sejak  tanggal  laporan  diterima  yang beranggotakan  3  (tiga)  orang  yaitu  1  (satu)  orang  ketua
27 Ibid . Pasal 20

## Pakuan Law Review
merangkap  anggota;  dan  2  (dua)  orang  anggota  dan  dibantu oleh 1 (satu) sekretaris. 28
Majelis  pemeriksa  berwenang  memeriksa  dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  terkait pengambilan  fotokopi  minuta  akta  dan  surat-surat  yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan  Notaris  dan  pemanggilan  Notaris. 29 Setiap hasil  pemeriksaan  Majelis  Pemeriksa  dilaporkan  kepada Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah. 30 Ketua  Majelis Kehormatan  Notaris  Wilayah  wajib  mengirim  laporan  setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat. 31
Majelis  Pemeriksa  wajib  menolak  untuk  memeriksa Notaris  yang  mempunyai  hubungan  perkawinan  atau hubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga. Apabila terjadi hal demikian,  maka  Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah menunjuk penggantinya. 32
28 Ibid . Pasal 21
29 Ibid . Pasal 21 ayat (5) 30 Ibid . Pasal 21 ayat (6)
31 Ibid . Pasal 21 ayat (7)
32 Ibid . Pasal 22 ayat (7)

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau  protokol  Notaris  dan  pemanggilan  Notaris  oleh  pihak penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  untuk  hadir  dalam pemeriksaan  yang  terkait  dengan  akta  atau  protokol  Notaris yang  berada  dalam  penyimpanan  Notaris  diajukan  kepada Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  sesuai  dengan wilayah  kerja  Notaris  yang  bersangkutan. 33 Permohonan disampaikan  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan tembusannya disampaikan
kepada
Notaris yang bersangkutan.
Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  wajib memberikan  jawaban  berupa  persetujuan  atau  penolakan terhadap  permohonan  yang  masuk  dalam  jangka  waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya  permohonan.  Apabila  dalam  jangka  waktu  30 (tiga  puluh)  hari  tersebut  terlampaui,  maka  Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan. 34
Dalam melakukan pemeriksaan,  Majelis Pemeriksa berwenang  melakukan  pemanggilan  terhadap  Notaris berdasarkan  adanya  permohonan  dari  penyidik,  penuntut
33 Ibid . Pasal 23
34 Ibid . Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5)

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
umum,  atau  hakim.  Pemanggilan  terhadap  Notaris  dilakukan melalui  surat  yang  ditandatangani  oleh  Ketua  Majelis Kehormatan  Notaris  Wilayah.  Dalam  keadaan  mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik  yang  segera  disusul  dengan  surat  pemanggilan. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.  Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh  diwakilkan.    Dalam  hal  Notaris  tidak  hadir  setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut- turut.  Majelis  Pemeriksa  dapat  mengambil  keputusan terhadap  permintaan  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim.
35
Majelis  Pemeriksa  memberikan  persetujuan  atau penolakan  setelah  mendengar  keterangan  langsung  dari Notaris  yang  bersangkutan.  Keterangan  Notaris  terperiksa dituangkan  dalam  berita  acara  pemeriksaan.    Dalam  hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim,  Notaris  wajib  :  (a) memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim dan menyerahkan  fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat-surat
35 Ibid . Pasal 24

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
sebagaimana  dimaksud  dengan  dibuatkan  berita  acara penyerahan  yang  ditandatangani  oleh  Notaris  dan  penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan  disaksikan oleh 2  (dua) orang saksi. 36
Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal : (a) adanya dugaan  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  minuta  akta dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  atau protokol  Notaris  dalam  penyimpanan  Notaris,  (b)  belum gugur  hak  menuntut  berdasarkan  ketentuan  tentang daluwarsa  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  bidang hukum  pidana,(c)  adanya  penyangkalan  keabsahan  tanda tangan  dari  salah  satu  pihak  atau  lebih,  (d)  adanya  dugaan pengurangan  atau  penambahan  atas  minuta  akta;  atau  (e) adanya  dugaan  Notaris  melakukan  pemunduran  tanggal (antidatum). 37
Pemberian  persetujuan  kepada  penyidik,  penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal : (a) adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat- surat  Notaris  dalam  penyimpanan  Notaris,  (b)  belum  gugur
36 Ibid . Pasal 25
37 Ibid . Pasal 26

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 185
hak  menuntut  berdasarkan  ketentuan  tentang  daluwarsa dalam  peraturan  perundangundangan  di  bidang  hukum pidana,  (c)  adanya  penyangkalan  keabsahan  tanda  tangan dari  salah  satu  pihak  atau  lebih,  (d)  adanya  dugaan pengurangan  atau  penambahan  atas  Minuta  Akta;  atau  (e) adanya  dugaan  Notaris  melakukan  pemunduran  tanggal (antidatum).  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. 38

## 1. Fungsi Majelis Kehormatan Notaris
Berdasarkan  uraian  di  atas  jelas  bahwa  dari  sisi kewenangan,  Majelis  Kehormatan  Notaris  memiliki kewenangan  atributif,  dimana  Majelis  Kehormatan berwenang  mengadakan  pembinaan  notaris  sebagai pejabat  publik  dalam  menjalankan  kode  etik  profesinya. Implikasi  dari  Pasal  66  dan  Pasal  66A  adalah  Majelis Kehormatan Notaris dibentuk dengan kewenangan untuk pembinaan  guna  membantu  Menteri  Hukum  dan  HAM dalam  upaya  melakukan  pembinaan  terhadap  Notaris sebagai  pejabat  publik  terkait  dengan  adanya kepentingan  proses  peradilan,  penyidikan,  tuntutan
38 Ibid . Pasal 27

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
hukum baik oleh polisi, jaksa selaku penuntut umum atau hakim.    Majelis  Kehormatan  Notaris  dapat  mengambil keputusan  untuk  memberikan  persetujuan  atau  tidak terkait  dengan  permintaan  pemanggilan  notaris  serta pemeriksaan  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat-surat yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris yang ada dalam penyimpanan Notaris.
Lingkup  kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris ini  perlu  dibedakan  dengan  kewenangan  Majelis Pengawas  Notaris . Menurut  Dhyah  Madya  Ruth 39 , d ari sisi  fungsi  kelembagaan  terdapat  perbedaan  antara Majelis  Pengawas  dan  Majelis  kehormatan  notaris. Majelis  Pengawas  seharusnya  melakukan  fungsi pengawasan  secara  komprehensif  terhadap  kegiatan kenotariatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  Notaris. Pengawasan  seharusnya  bersifat  berkala,  regular  dan teratur, seperti pemeriksaan repertorium yang dilakukan secara  rutin  setiap  tahunnya.    Hal  ini  bertujuan  untuk mencegah  timbulnya  kesalahan  dan  kealpaan  dalam praktek  yang  dilakukan  oleh  Notaris.  Pengawasan
39 Dhyah  Madya  Ruth.  2016. Majelis  Kehormatan  Notaris  (Catatan  Diskusi INC) . artikel. http://www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan- notaris-catatan-diskusi-inc/#_ftn6, tanggal upload 27/02/2016

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
dilakukan  meskipun  tidak  ada  pengaduan  dari masyarakat  yang  menerima  pelayanan  hukum  dari Notaris. Kalaupun terdapat
kesalahan atau ketidakmengertian  dalam  praktek  kenotariatan,  maka Majelis  Pengawas  berwenang  untuk  memberitahu  dan mengingatkan sesuai asas, prinsip dan ilmu kenotariatan yang  benar.  Fungsi  pengawasan  dilakukan  untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum.
Sementara  itu,  Majelis  Kehormatan  Notaris memiliki  fungsi  pembinaan  apabila  telah  terdapat pengaduan  dari  masyarakat  yang  menerima  pelayanan hukum dari Notaris.  Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berwenang  bertindak  apabila  telah  terjadi  masalah hukum  dan/atau  sengketa  yang  melibatkan  para  pihak, sehingga  diperlukan  adanya  alat  bukti  atas  perbuatan hukum yang telah dilakukan para pihak dan/atau adanya dugaan  kesalahan/tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh Notaris.   Pembinaan  dalam  hal  ini  bisa  dipahami  sebagai pengayoman  dan  perlindungan  hukum  terhadap  Notaris yang  telah  melaksanakan  tugas  jabatannya  berdasarkan asas, prinsip, dan ilmu kenotariatan yang benar.
Dari  sisi  sifat  kewenangan, Majelis  Pengawas melaksanakan  kewenangan yang bersifat preventif, yaitu

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
menjaga dan mencegah agar Notaris tidak terlibat dalam suatu  permasalahan  hukum.  Sementara  Majelis Kehormatan  Notaris  melaksanakan  kewenangan  yang bersifat  reaktif  dan  kuratif.  Reaktif,  karena  Majelis Kehormatan  Notaris  baru  bertindak  apabila  terdapat permohonan  dari  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim, sebagai  akibat  timbulnya  permasalahan  hukum  terkait Notaris dan/atau produk hukum yang dihasilkan Notaris. Kuratif,  karena  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah (berdasarkan  hasil  eksaminasi  Majelis  Pemeriksa) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mendudukan  permasalahan  hukum  yang  sebenarnya terjadi,  apabila  timbul  sengketa  dan/atau  tindak  pidana yang melibatkan Notaris atau produk hukum yang dibuat oleh  Notaris.    Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah memiliki  diskresi  untuk  menolak  atau  menyetujui permohonan  yang  diajukan  oleh  penyidik,  penuntut umum  dan  hakim  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa.
2. Fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan
Notaris
dalam
menjalankan profesi jabatannya

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN

## Untuk menjaga menjaga martabat dan kehormatan
Notaris  dalam  menjalankan  profesi  jabatannya,  Ikatan Notaris  Indonesia  sudah  memiliki  Kode  Etik  Notaris. Majelis  Kehormatan  Notaris  perlu  terus  melakukan pembinaan  terkait  pelaksanaan  kode  etik  notaris.    Kode Etik  ini  merupakan  suatu  kaidah  moral  yang  ditentukan oleh perkumpulan  Ikatan  Notaris  Indonesia berdasarkan Keputusan  Kongres  Perkumpulan  dan/atau  yang ditentukan  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  hal  itu  dan  yang berlaku  bagi  serta  wajib  ditaati  oleh  setiap  dan  semua anggota  perkumpulan  dan  semua  orang  yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.
Pasal  13  ayat  (1)  Anggaran  Dasar  Ikatan  Notaris Indonesia menyatakan bahwa Untuk menjaga kehormatan  dan  keluhuran  martabat  jabatan  notaries, Perkumpulan  mempunyai  Kode  Etik  Notaris  yang ditetapkan  oleh  Kongres  dan  merupakan  kaidah  moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan. Kode Etik  Notaris  dilandasi  oleh  kenyataan  bahwa  Notaris sebagai  pengemban  profesi  adalah  orang  yang  memiliki keahlian  dan  keilmuan  dalam  bidang  kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
memerlukan  pelayanan  dalam  bidang  kenotariatan. Secara  pribadi  Notaris  bertanggungjawab  atas  mutu pelayanan jasa yang diberikannya.
Semangat  dari  Kode  Etik  Notaris  adalah penghormatan  terhadap  martabat  manusia  pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai  pelayanan  yang  berintikan  penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris  pada  khususnya,  maka  pengemban  Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak  mengacu  pamrih;  rasionalitas  dalam  arti  mengacu pada  kebenaran  obyektif;  spesifitas  fungsional  serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.
Di  sisi  lain,  Notaris  merupakan  profesi  yang menjalankan  sebagian  kekuasaan  negara  di  bidang hukum  privat  dan  mempunyai  peran  penting  dalam membuat  akta  otentik  yang  mempunyai  kekuatan pembuktian  sempurna  dan  oleh  karena  jabatan  Notaris merupakan  jabatan  kepercayaan,  maka  seorang  Notaris harus  mempunyai  perilaku  yang  baik.  Perilaku  Notaris yang  baik  dapat  diperoleh  dengan  berlandaskan  pada Kode  Etik  Notaris.  Dengan  demikian,  maka  Kode  Etik Notaris  mengatur  mengenai  hal-hal  yang  harus  ditaati

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 191
oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya.
Namun  demikian,  Permenkumham  No.  7  tahun 2016  tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris  masih menyisakan pertanyaan–pertanyaan teknis tentang tugas dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya adalah pembinaan  seperti  apa  yang  merupakan  kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.
Mengingat  bahwa  hingga  saat  ini  belum  ada  data akurat terkait jumlah Notaris dan PPAT dan diperkirakan jumlah  Notaris  di  Indonesia  sangat  banyak  yaitu  sekitar 14.000  orang  maka  pembinaan  Notaris  seharusnya adalah  gerakan  yang  bersifat  preventif,  masif  dan berkesinambungan,  tidak  hanya  sekedar  reaktif  (apabila terjadi  masalah  hukum)  seperti  yang  tergambar  dalam Permenkumham  No.  7  tahun  2016  tentang  Majelis Kehormatan Notaris tersebut.
Pembinaan  juga  harus  memiliki  dasar,  prioritas dan target program pembinaan. Program pembinaan juga harus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan output, outcome dan impact yang harus jelas dan terukur. Apabila Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  bersifat  reaktif,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
maka  Majelis  Kehormatan  Notaris  Pusat  seharusnya dapat  memiliki  kewenangan  pembinaan  dalam  konteks membuat kebijakan serta grand  design  strategy untuk progam  pembinaan  Notaris.  Pelaksanaan  pembinaan harus  meliputi  pemantauan,  pendampingan,  dan pengayoman  oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah berdasarkan skala prioritas dan urgensitas masalah yang biasa  terjadi  dalam  praktek  kenotariatan. 40 Dengan demikian,  pertanyaan-pertanyaan  teknis  mengenai kewenangan  dan  fungsi  Majelis  Kehormatan  Notaris masih perlu diperjelas dalam peraturan teknis tersendiri.
Dengan  demikian,  berdasarkan  uraian  di  atas, fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pembinaan  dalam  rangka  menjaga  martabat  dan kehormatan  Notaris  dalam  menjalankan  profesi jabatannya  adalah  dengan  melakukan  pembinaan penerapan  kode  etik  notaris.    Jika  fungsi  ini  dijalankan, secara  otomatis  kepentingan  umum  pihak-pihak  yang berhubungan  dengan  urusan  kenotariatan  akan  turut dilindungi
40 Dhyah Madya Ruth. Ibid .

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
3. Fungsi melakukan memberikan perlindungan
kepada  Notaris  terkait  dengan  kewajiban  Notaris untuk merahasiakan isi Akta
Produk  yang  dihasilkan  Notaris  sebagai  pejabat publik ialah akta yang memiliki kekuatan hukum dan nilai pembuktian  yang  sempurna  para  pihak  dan  siapapun, sepanjang  tidak  dibuktikan  sebaliknya,  bahwa  akta tersebut  tidak  sah  dengan  menggunakan  asas  praduga sah secara terbatas.  Namun, Notaris memiliki hak ingkar sebagai  pejabat  umum  yang  profesional  dengan  harus memegang  sumpah  jabatannya  untuk  tidak  memberikan isi  aktanya.    Di  sisi  lain,  Notaris  harus  berdiri  pada kepentingan  negara  yang  mengacu  pada  kepentingan umum guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga mnghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin  kepastian  hukum.    Notaris  sebagai  pejabat umum  yang  berkewajiban  merahasiakan  isi  akta  harus memperoleh perlindungan hukum manakala Notaris yang bersangkutan  harus  membuka  isi  akta  yang  dibuatnya kepada  lembaga  yang  berwenang  sesuai  dengan kapasitasnya.  Notaris  memerlukan  perlindungan  hukum untuk  menjaga  rahasia  jabatannya  terkait  dengan  isi aktanya  dalam  hal  pemeriksaan  terhadap  Notaris

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
tersebut pada tahap penyidikan hingga tahap pengadilan dalam perkara pidana.
Hak  ingkar  notaris  tidak  dapat  diabaikan. Terdapat  sanksi  bagi  Notaris  yang  membuka  rahasia jabatannya diantaranya adalah :
a.   Sanksi  Pidana  yaitu      melanggar  Pasal  322  ayat  (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-;
b.   Sanksi  Perdata,  yaitu  melanggar  Pasal  1365 KUHPerdata  sebagai  perbuatan  melawan  hukum dengan sanksi gugatan ganti kerugian;
c.   Sanksi  Administratif  yaitu  melanggar  Pasal  54  UUJN yang  dapat  dikenai  saksi  berupa  :  a)  Peringatan tertulis; b) Pemberhentian sementara; c)
Pemberhentian  dengan  hormat;  d)  Pemberhentian dengan tidak hormat.
d.   Sanksi  Kode  Etik  Notaris  yaitu  melanggar  ketentuan pada bab III dan IV.
1) Bab  III  tentang  Kewajiban,  Larangan  dan Pengecualian yang termuat dalam Pasal 4 angka 15 isinya melakukan pelanggaran terhadap Kode
Etik  Notaris,  dan  tidak  terbatas  pada

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
pelanggaran-pelanggaran  terhadap  UUJN,  Isi Sumpah Jabatan, ketentuan dalam AD/ART INI;
2) Bab  IV  Pasal  6  tentang  Sanksi  yang  akan dikenakan terhadap pelanggaran kode etik yaitu teguran;  Peringatan;  skorsing  (pemecatan sementara)  dari  keanggotaan  perkumpulan;
Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;  Pemberhentian  dengan  tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
Akta  otentik  yang  telah  diperbuat  oleh  Notaris tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  pelanggaran- pelanggaran  dalam  isi  akta  dan  setiap  terjadi  dugaan pelanggaran  hukum  maka  haruslah  menjalani  proses penyelidikan,  penyidikan  dan  persidangan.    Apabila  akta yang  diperbuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris  memiliki indikasi tindak pidana dimana Notaris harus melepaskan atau  mengabaikan  kewajiban  menyimpan  rahasia  terkait isi  akta  dikarenakan  demi  kepentingan  umum  atau Negara  serta  membantu  proses  hukum,  maka  Pasal  16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN maka rahasia jabatan dapat  dikesampingkan  apabila  terdapat  kepentingan- kepentingan  yang  lebih  tinggi  yang  mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau keterangan sehingga

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Notaris  dibebaskan  dari  sumpah  jabatannya  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengabaian  hak  ingkar  (rahasia  jabatan)  dapat dilakukan  karena  Notaris  bertanggung  jawab  atas kebenaran  materil  atas  akta  terkait.    Bentuk  tanggung jawab Notaris ini dibedakan menjadi 4 hal, yaitu: 41
a. Tanggung  jawab  Notaris  secara  perdata  terhadap kebenaran  materil  terhadap  akta  yang  dibuatnya; Konstruksi  yuridis  yang  digunakan  dalam  tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  adalah  konstruksi perbuatan melawan hukum.
b. Tanggung  jawab  Notaris  secara  pidana  terhadap kebenaran  materil  dalam  akta  yang  dibuatnya;
Terkait  ketentuan  pidana  tidak  diatur  dalam  UUJN namun  tanggung  jawab  Notaris  secara  pidana dikenakan  apabila  Notaris  melakukaan  perbuatan pidana.  UUJN  hanya  mengatur  sanksi  atas pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Notaris  terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh  Notaris  tidak  memiliki  kekuatan  otentik  atau
41 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia , (Yogyakarta: UII
Press, 2009), hlm 16

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
hanya  mempunyai  kekuatan  sebagai  akta  dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi  yang  berupa  teguran  hingga  pemberhentian secara tidak hormat
c. Tanggung  jawab  Notaris  berdasarkan  Peraturan
Jabatan  Notaris  terhadap  kebenaran  materil  dalam akta  yang  dibuatnya;  Tanggung  jawab  Notaris disebutkan  dalam  Pasal  65  UUJN  yang  menyatakan bahwa  Notaris  bertanggung  jawab  atas  setiap  akta yang  dibuatnya,  meskipun  protokol  Notaris  telah diserahkan  atau  dipendahkan  kepada  pihak penyimpan protokol Notaris.
d. Tanggung  jawab  Notaris  dalam  menjalankan  tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.
Dari  sisi  kepentingan  umum,  pelepasan  atau pengabaian kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta adalah  untuk  membantu  proses  hukum,  yaitu  terdapat kepentingan-kepentingan  yang  lebih  tinggi  yang mengharuskan  Notaris  memberikan  kesaksian  atau keterangan  sehingga  Notaris  dibebaskan  dari  sumpah jabatannya  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dalam  hal  ini,  kepentingan  masyarakat

## Pakuan Law Review
diutamakan agar peradilan dapat menemukan “kebenaran materil” terhadap akta yang dibuat Notaris.
Dalam konteks fungsi Majelis Kehormatan Notaris, terdapat  beberapa  alasan  mengenai  diperlukannya persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  proses peradilan  pidana    terkait  adanya  dugaan  tindak  pidana dalam akta Notaris, yakni:
a.   Notaris adalah Pejabat Umum ( openbare ambtenaren ) yang  ditegaskan  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata  dan dijabarkan dalam UUJN.   Notaris adalah seorang yang dalam  menjalankan  jabatannya  tidak  tunduk  pada prinsip  equality  before  the  law,  sepanjang  dalam melaksanakan  jabatannya  telah  mengikuti  prosedur yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang.    Ini  berarti bahwa Notaris tidak dapat dihukum oleh karena atau berdasarkan  perbuatan  yang  dilakukannya  menurut Undang-Undang yaitu melakukan perbuatan mengkonstantir  maksud/kehendak  dari  pihak-pihak yang mengkehendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan  dapat  dibuktikan  dengan  akta  otentik, kecuali  jika  Notaris  yang  tidak  dalam  kapasitas sebagai  Notaris  adalah  sama  dengan  orang  pada umumnya,  yang  tunduk  pada  prinsip equality  before

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
the  law dan  tidak  “kebal  hukum”.  Namun  ini  tidak berarti  tidak  adanya  persamaan  di  depan  hukum karena  tanpa  adanya  pengawasan  dari  Majelis Kehormatan  Notaris  maka  Notaris  sangat  rentan untuk  melanggar  hak-hak  orang  lain,  yakni membongkar rahasia jabatannya sehingga melanggar Pasal  4  ayat  (2)  UUJN  dan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f UUJN  tentang  rahasia  jabatan,  dan  juga  dapat melanggar Pasal 54 UUJN.
b.   Persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris  diperlukan karena  jika  tidak  ada  persetujuan,  Notaris  dapat dikatakan  membocorkan  rahasia  jabatan  dan/atau memberikan/memperlihatkan  isi  akta  dan  ada  para pihak yang dirugikan sehingga Notaris dapat digugat.
c.   Profesi  Notaris  adalah  menjalankan  sebagian  tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan
keperdataan,  yang  dilindungi  oleh  undang-undang,
jadi persamaan didepan
hukum, dapat dikesampingkan, kalau bertentangan atau melanggar hal-hal/ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  28 huruf  i  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  mengenai  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  yakni  menghormati  kepentingan  orang  lain,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 200
kepentingan umum, keamanan negara, moralitas dan demokrasi.
Notaris  mempunyai  hak  untuk  mengajukan gugatan  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  terhadap Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada Penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap notaris, dan  selama  proses  gugatan  berjalan  dan  belum mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  maka  entitas peradilan  (penyidik)  belum  memiliki  kewenangan  untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap notaris, sampai adanya  Keputusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Hal  ini  karena  kewenangan  Majelis  Kehormatan Notaris bersumber dari Pemerintah melalui pendelegasian  Legislatif  ke  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI dan  oleh  kementrian  ini  dijalankan  dengan  membentuk Majelis  Kehormatan  Notaris.      Menteri  Hukum  dan  HAM RI  mempunyai  tugas  membantu  Presiden  dalam menyelenggarakan  sebagian  urusan  Pemerintahan dibidang  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,   dengan demikian  kewenangan  Pengawasan  terhadap  notaris berada  dalam  urusan  Pemerintah.      Badan  atau  Pejabat

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 201
Tata  Usaha  Negara  adalah  Badan  atau  Pejabat  yang melaksanakan  urusan   pemerintahan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Dengan demikian  yang  menjadi  patokan  bukanlah  kedudukan struktural  pejabat  atau  organ  yang  bersangkutan  dalam jajaran  Pemerintahan  dan  bukan  pula  nama  resminya melainkan  yang  terpenting  menjalankan  fungsi  urusan pemerintahan.
Majelis  Kehormatan  Notaris  diangkat  dan diberhentikan  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  yang menjalankan  tugas  atau  fungsi   pemerintahan  dibidang Hukum  (kenotariatan)  dan  Majelis  Kehormatan  Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan  Surat  Keputusan  atau  Penetapan persetujuan  atau  penolakan  kepada  Penyidik,  Penuntut Umum atau Hakim, guna melakukan tindakan pro justisia terhadap  notaris  berkaitan  dengan  akta  yang  dibuatnya atau  pelaksanaan  jabatannya,  dan  karena  itu  surat keputusan  atau  penetapan  Majelis  Kehormatan  Notaris dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.
Kasus  demikian  pernah  terjadi  pada  Putusan PTTUN SURABAYA No. 156/B/2017/PT. TUN. SBY. Tahun
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
2017 Habib  Adjie,S.H.,  M.H.  vs  Majelis  Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur.  Di  dalam amarnya, Majelis hakim    yang  diketuai  Dani  Elpah    membatalkan Keputusan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  Jawa Timur  tentang  Permintaan  Ijin  Pemeriksaan  Notaris. Amar  putusan  ini  merupakan  bukti  bahwa  Keputusan Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  merupakan  Objek Sengketa  Tata  Usaha  Negara.  Pertimbangan  Putusan  PT Tata  Usaha  Negara  Surbaya,  didasarkan  pada  adanya pelanggaran  aspek  formal  (prosedural)  pra  putusan Majelis Kehormatan Wilayah Notaris Jawa Timur, yaitu:
a. Permohonan  tertulis  yang  diajukan  Penyidik  kepada
Ketua  Mejelis  Kehormatan  Wilayah  Notaris  Jawa Timur,  tentang  persetujuan  pemeriksaan  terhadap notaris,  tidak  ditembuskan  atau  tidak  ada  tembusan kepada  notaris  yang  bersangkutan.  Hal  ini merupakan pelanggaran terhadap  Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yaitu:
1) Pasal  23  ayat  (1)  :    Permohonan  persetujuan pengambilan  minuta  akta  atau  protokol  notaris dan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum,  atau  hakim  untuk  hadir  dalam

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
pemeriksaan  yang  terkait  dengan  akta  atau
protokol notaris yang berada dalam
penyimpanan  notaris  diajukan  kepada  Ketua Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan;
2) Pasal  23  ayat  (2)  :  Permohonan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan  secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya kepada Notaris yang
bersangkutan.
b. Pemanggilan  notaris  guna  kepentingan  pemeriksaan oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  Jawa Timur,  ditandatangani  oleh  Sekretaris  Majelis
Kehormatan  Notaris  Wilayah  Jawa  Kewenangan atribusi  untuk  melakukan  pemanggilan  terhadap notaris  berdasarkan  Peraturan  Menteri  diberikan kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah. Hal  ini  merupakan  pelanggaran  terhadap  Peraturan Menteri,  yaitu:
1) Pasal 24 ayat (1): Dalam melakukan pemeriksaan,  Majelis   Pemeriksa  berwenang melakukan  pemanggilan  terhadap  notaris

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
berdasarkan  adanya  permohonan  dari  penyidik, penuntut umum atau hakim;
2) Pasal  24  ayat  (2):  Pemanggilan  terhadap  notaris sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan melalui surat  yang  ditandatangani  oleh  Ketua
Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
c. Pemanggilan terhadap notaris, berdasarkan
Peraturan  Menteri,  harus  dilakukan  paling  lambat  5
(lima) hari sebelum tanggal pemeriksaan, sedangkan pemanggilan terhadap notaris oleh Majelis
Kehormatan  Notaris  Wilayah  Jawa  Timur  dilakukan dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  hari  sebelum  tanggal pemeriksaan.  Hal  ini  merupakan  pelanggaran terhadap  ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri,  yaitu:  Pasal  24  ayat  (4):  Pemanggilan terhadap  notaris  dilakukan  dalam  waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  mengingat  bahwa fungsi utama pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris adalah persetujuan  penyelidikan  terhadap  Notaris,  maka jika  fungsi  pembinaan  ini  berjalan  baik  maka  potensi pertambahan  jumlah  Notaris  bermasalah  hukum  akan berkurang.  Di sisi lain, Majelis Kehormatan Notaris juga

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
seharusnya  mampu  membuat peta  permasalahan  hukum yang berpotensi melibatkan Notaris.  Majelis Kehormatan Notaris  Pusat  sebaiknya  melakukan  eksaminasi  dan kajian  mendalam  atas  semua  yurisprudensi  dimana Notaris  sebagai  pihak  di  dalamnya, benchmark Berita
Acara  Pemeriksaan  dalam  proses  penyidikan  yang melibatkan Notaris, melakukan updating peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  membuat standard operating  procedure yang  jelas  mengenai  hal-hal  yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan Notaris dalam memberikan  jasa  pelayanan  hukum  serta  melakukan penemuan-penemuan hukum
terkait praktek kenotariatan terkini. Selanjutnya
hal tersebut disosialisasikan  secara  baik  kepada  seluruh  Notaris  di Indonesia,  sehingga  potensi  permasalahan  hukum  yang melibatkan  Notaris  bisa  dicegah.  Potensi  pertambahan jumlah Notaris bermasalah dengan hukum harus mampu dieliminasi  dengan  melakukan  rangkaian  program pembinaan yang terstuktur, masif dan berkesinambungan.
Proporsionalitas  pertambahan  jumlah  Notaris  di seluruh  Indonesia  setiap  tahunnya  juga  perlu diperhatikan secara baik oleh Majelis Kehormatan Notaris

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Pusat.  Pencegahan  praktek  kenotariatan  secara serampangan,  yang  hanya  memikirkan  aspek  ekonomis semata  tanpa  memperhatikan  asas,  prinsip  dan  ilmu kenotariatan  secara  baik  perlu  mendapat  perhatian  dan solusi dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat.
Dengan  dilaksanakannya  pembinaan  secara  baik dimana termasuk di dalamnya pemantauan, pendampingan,
pengayoman, maka output ,
outcome dan impact akhir  bermuara  pada  perlindungan hukum  kepada  Notaris  dan  kepentingan  umum. Output yang  diharapkan  tentunya  berkurangnya  jumlah Notaris yang bermasalah dengan hukum dan kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

## D. Penutup
Konstruksi penegakan hukum pidana terhadap notaris berpedoman  menggunakan  KUHAP  dapat  diterapkan sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  dimana  KUHAP  adalah lex generalis  dan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Jabatan  Notaris  adalah  lex  spesialis.    Untuk  kepentingan proses  peradilan  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim dengan  persetujuan Majelis  Kehormatan  Notaris berwenang Mengambil  fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat-surat  yang dilekatkan  pada  minuta  akta  atau  protokol  notaris  dalam penyimpanan  notaris  dan  Memanggil  notaris  untuk  hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Persetujuan Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  Wilayah  kepada penyidik adalah dasar hukum atas pembenaran notaris untuk membuka rahasia jabatannya, tanpa dikenakan saksi.  Kondisi demikian  berlaku  pada  tahap  penuntutan  dan  proses persidangan.    Pemanggilan  notaris  guna  kepentingan pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan dalam kedudukan sebagai saksi dan tersangka.
Fungsi  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam melakukan  pembinaan  dalam  rangka  menjaga  martabat  dan kehormatan  Notaris  dalam  menjalankan  profesi  jabatannya adalah  dengan  melakukan  pembinaan  penerapan  kode  etik notaris.    Fungsi  memberikan  persetujuan  terhadap pengambilan  minuta  akta  atau  protokol  notaris  dan pemanggilan  notaris  oleh  penyidik,  penuntut  umum,  atau hakim  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  terkait  dengan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 208
akta  atau  protokol  notaris  yang  berada  dalam  penyimpanan notaris  pada  dasarnya  dilakukan  untuk  melindungi  notaris agar  tidak  mengabaikan  hak  ingkar.  Dari  sisi  kepentingan umum,  pelepasan  atau  pengabaian  kewajiban  menyimpan rahasia  terkait  isi  akta  adalah  untuk  membantu  proses hukum,  yaitu  terdapat  kepentingan-kepentingan  yang  lebih tinggi  yang  mengharuskan  Notaris  memberikan  kesaksian atau  keterangan  sehingga  Notaris  dibebaskan  dari  sumpah jabatannya  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## Pakuan Law Review

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
___________.    Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
__________.  Undang-Undang  No.14  Tahun  1970  tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman __________.  Undang-Undang No.  12  Tahun  2005  tentang Pengesahan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-

## Hak Sipil dan Politik
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.  M.03.HT.03.10.
Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris
Nota  Kesepahaman  antara  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol : B/1056/V/2006 No.: 01/MOU/PPINI/V/2006

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN

## B. Buku
Anshori,  Abdul  Ghofur.  2009. Lembaga  Kenotariatan
Indonesia , UII Press, Yogyakarta.
Asshiddiqie,  Jimly.  2006. Hukum  Acara  Pengujian  Undang-
Undang, Penerbit Konpress, Jakarta
Chazawi,  Adami.  2002. Pengantar  Hukum  Pidana  Bag  1,
Grafindo, Jakarta.
Friedman,  W.,  1994. Legal  Theory ,  diterjemahkan  oleh
Muhammad Arifin dengan judul Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan ( Susunan  II ),  Cetakan  Kedua.    Raja  Grafindo
Persada Jakarta.
Garner,  Bryan  A.  1999.  Chief  Editor, Black’s  Law  Dictionary ,
Seventh Edition, West Publishing, St. Paul, USA
Hamzah, Andi, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari  Retribusi  ke  Reformasi, Cetakan  I,  Pradnya Paramita, Jakarta.
Irianto, Sulistyowati dkk. 2012. Kajian sosio-legal . Seri Unsur- Unsur  Penyusun  Bangunan  Negara  Hukum. Kerjasama  antara    Universitas  Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Pustaka Larasan, Jakarta.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Keraf,  A.  Sonny.  1996. Pasar  Bebas,  Keadilan  dan  Peran Pemerintah.Telaah  Atas  Etika  Politik  Ekonomi
Adam Smith , Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
Keraf, A. Sonny. 1998. Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya ,
Penerbit Kanisius,Yogyakarta.
Lumban  Tobing,  G.H.S.  1995. Peraturan  Jabatan  Notaris ,
Erlangga, Jakarta.
Moeljatno. 1985. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia,
dan  Rencana  Undang-Undang  Tentang  Azas-azas dan  Dasar-Dasar  Pokok  Tata  Hukum  Indonesia,
Bina Aksara, Jakarta.
R.  Soesanto,  1982, Tugas,  Kewajiban  dan  Hak-hak  Notaris, Wakil  Notaris  (Sementara) ,  Pradnya  Paramita,
Jakarta,
Rahardjo, Satjipto.  2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban , UKI
Press, Jakarta.
Rawls, John.  1991. A Theory Of Justice : Revised Edition . The
Belknap  Press  of  Harvard  University  press,
Massachusetts, USA.
Shidarta,  2006. Moralitas  Profesi  Hukum  Suatu  Tawaran
Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama,Bandung

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Sidharta,  Arief.  2007. Meuwissen  Tentang  Pengembanan Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum  dan  Filsafat
Hukum , PT Refika Aditama Bandung.
Sidharta.  2010. Reformasi  Peradilan  dan  Tanggung  Jawab Negara,  Bunga  Rampai  Komisi  Yudisial,  Putusan Hakim:  Antara  Keadilan,  Kepastian  Hukum,  dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia,
Jakarta
Sumaryono, E. 1995. Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi
Penegak Hukum , Kanisius, Yogyakarta.
Tan  Thong  Kie.  2000. Studi  Notariat,  Serba-serbi  Praktek
Notaris , Buku I. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
Wiyanto, Roni. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia . (Bandung : C.V.Mandar Maju, 2012).

## C. Lain-lain
Adjie,  Habieb  2013. Memahami  Kembali  Hak  dan  Kewajiban Ingkar  Notaris  (Materi  Musyawarah  Besar  Notaris Provinsi Riau) , Desember -Pekanbaru.
Bodenheimer,  Edgar. Jurisprudence  The  Philosophy  and Method  of  The  Law ,  third  printing,(Cambridge:
HarvardUniversityPress,1979),  hal.111.  Diakes

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
pada tanggal 15 Agustus 2018 dari
https://books.google.co.id/books.
Heriani,    Fitri  N.. 7  Hal  yang  Sering  Menyeret  Notaris  ke
Pusaran  Kasus.  Diakses tanggal 5  Agustus  2018 dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret- notaris-ke-pusaran-kasus.  Tanggal  Upload 11  May 2016
Jamar,Steven  D. Copyright  and  The  Public  Interest  from  The
Prespective of Brown v. Board of Education, Howard
Law Journal Winter 2005, How.L.J
Latumenten,  Pieter.  2018.  Prosedur  Penegakan  Hukum Pidana  Berkaitan  Dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris  Dan  Akta  Aktanya.  Ika  Notariat.  Tanggal upload  24  April  2018  di  Diakses  Dari Https://Ikanotariatui.Com/Artikel/Prosedur- Penegakan-Hukum-Pidana/
Martin, Will. Public Choice Theory And Australian Agricultural Policy  Reform .    The  Australian  Journal  Of
Agricultural  Economics.  Vol.  34  December  1990
No. 3

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Mertokusumo, Sudikno. dalam sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/
kepentingan-umum.html. Diakses 15 Agustus 2018
Moh.Mahfud  MD, Penegakan  Hukum  DanTata  Kelola
Pemerintahan  Yang  Baik, Bahan  pada  Acara Seminar  Nasional  “Saatnya  Hati  Nurani  Bicara” yang  diselenggarakan  oleh  DPP  Partai  HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009 Ruth,  Dhyah  Madya.  2016. Majelis  Kehormatan  Notaris (Catatan Diskusi INC) . artikel.
http://www.indonesianotarycommunity.com/maj elis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi- inc/#_ftn6, tanggal upload 27/02/2016
Susanto, Nur Agus, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian  Putusan  Peninjauan  Kembali  Nomor  97 PK/Pid.Sus/2012 ,  Jurnal  Yudisial  Vol.  7  No.  3 Desember 2014.
Wiriadinata, Wahyu. Kepentingan Umum , diakses pada tanggal 15 Agustus 2018 dari
http://klipingcliping.wordpress.com/2009/11/18 /kepentingan-umum/