## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2022-02-09 Accepted: 2022-09-19
Published: 2022-09-27

## PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN ATAS HAK RAHASIA KEDOKTERAN DALAM PELAYANAN MEDIS DI ERA PANDEMI COVID 19
Erna Tri Rusmala Ratnawati Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. ernatr2015@gmail.com
Abstrak: Perlindungan  hukum  atas  hak  privasi  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  hak  dasar  pasien,  oleh  sebab  itu menyebarkan  informasi  tentang  kondisi  pasien  tanpa  persetujuan  adalah  perbuatan melawan  hukum.  Dalam  berbagai  regulasi  sudah  mengatur  secara  jelas  mengenai pengaturan  mengenai  kerahasian  data  pasien  akan  tetapi  ada  penagaturan pengucualian  Dalam hal  pembukaan  rahasia kedokteran untuk  kepentingan ancaman Kejadian  Luar  Biasa/wabah  penyakit  menular  dan  ancaman  keselamatan  orang  lain secara individual atau masyarakat maka identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  serta  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Rahasia  Pasien Dalam  Pelayanan  Medis  pada  dasarnya  sudah  mendapatkan  perlindungan  dalam perundang-undangan  baik  secara  lex  generalis  maupun  secara  lex  specialis,  terbukti bahwa  banyak  peraturan  perundangan  yang  mengatur  bahwa  membuka  rahasia kedokteran  itu  adalah  sebagai  perbuatan  melanggar  etik,  hukum  maupun  disiplin kedokteran,  yang  pelakunya  dapat  dikenakan  sanksi  etik,  sanksi  sanksi  hukum maupun sanksi disiplin. Selain sanksi pidana pelanggaran terhadap rahasia dokter juga dapat  digugat  secara  perdata  untu  mendapat  ganti  kerugian  dan  juga  dampak  dari pembukaan rahasia kedokteran juga dapat digugat melalui pencemaran nama baik. Kata kunci: Perlindungan Pasien, Rahasia Kedokteran, Pandemi.
Abstract:  Legal  protection  of  the  patient's  right  to  privacy  in  health  services  is  an inseparable part of the patient's  basic right, therefore disseminating information about the patient's condition without consent is against the law. In various regulations, it has been  clearly  regulated  regarding  the  regulation  of  confidentiality  of  patient  data,  but there  are  exceptions.  the  parties  authorized  to  follow  up  in  accordance  with  the provisions of the legislation and the legal protection of the patient's confidentiality rights in  medical  services  have  basically  received  protection  in  the  legislation  both  lex generalis  and  lex  specialis,  it  is  evident  that  many  laws  and  regulations  regulate  that opening  Medical  secrets  are  acts  that  violate  ethics,  law  and  medical  discipline,  the perpetrators of which can be subject to ethical sanctions, legal sanctions or disciplinary sanctions.  In  addition  to  criminal  sanctions,  violations  of  doctor's  secrets  can  also  be sued  in  a  civil  manner  for  compensation  and  also  the  impact  of  disclosing  medical secrets can also be sued through defamation..
Keyword: Patient Protection, Medical Secrets, Pandemic.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  dan Pancasila  sebagai  landasan  Negara. (Luhukay, 2021) mengambarkan kehadiran  suatu  negara  Negara Indonesia  merupakan  negara  yang memilih  Pancasila  sebagai  falsafah bangsa Indonesia yang mana Hukum pada  dasarnya  harus  sesuai  dengan nilai-nilai luhur bangsa dimana meletakan  nilai  luhur  ini  sebagai suatu  landasan  bangsa  indonesia. konstitusi merupakan landasan hukum  tertinggi      bangsa     Indonesia yang menjadi    dasar    pembentukan peraturan  atau    undang-undang yang    mengatur    dalam  suatu pemenuhan  hak  privat  dalam  suatu masyarakat hakekatnya suatu regulasi    sebagai    bagian    dalam mengatur  nilai  nilai  dalam  kehidupan ber masyarakat. (Luhukay, 2021)
Pada  dasarnya  setiap  orang punya  hak  atas  perlindungan  privasi atau  rahasia  atas  diri  individu  itu sendiri  ketentuan  ini  melahirkan Konsekuensi  hukum  dari  suatu  hak yang diperolehnya yaitu bahwa setiap orang juga berkewajiban untuk menghormati atas hak privasi tersebut,  termasuk  di  dalamnya  para tenaga kesehatan wajib menjaga hak atas  informasi  rahasia  dari  pasien dalam pelayanan kesehatan. Disamping  dokter  ada  juga  beberapa jabatan    yang  wajib  menyimpan rahasia, seperti  pemuka agama atau rohaniwan,    advokat,  dan  notaris. Hak  atas  privasi  manusia  adalah merupakan hak dasar, dengan demikian  pelanggaran  privasi  orang bukanlah masalah sepele, oleh karena  itu  terhadap  privasi/rahasia maupun bentuk pelanggarannya serta  perlindungan  hukumnya  telah
menjadi  perhatian    dalam  berbagai perundang-undangan.
Perlindungan ditujukan agar semua  orang  memperoleh  haknya secara  adil.  Perlindungan  hukum merupakan  pengayoman  terhadap hak  asasi  manusia  yang  dirugikan oleh  orang  lain  dan  pengayoman tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka mendapatkan  hak  mereka  yang diberikan  oleh  hukum.  Perlindungan hukum  diberikan  kepada  subjek hukum. Tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah tercapainya  tujuan  hukum,  yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. (Rachmadhiani, 2021)
Pembahasan terkait dengan hak rahasia  kedokteran  ini  menjadi  viral saat  adanya  pandemi  covid  19,  yang menimbulkan kehebohan dimasyarakat karena akibat terbukanya informasi rahasia kedokteran, pasien mengalami gangguan  mental  yang  luar  biasa karena  pasien  dan  keluarga  merasa terintimidasi dan menjadi pembicaraan  dan  mengarah  pada pengucilan  dan  diskriminasi.  Bahkan tercatat  dalam  “Hukumonline”  pada tanggal 24 Maret 2020 mempublikasikan berita yang berjudul,  “Kontroversi  Kerahasiaan Data  Pasien  Covid-19,  dalam  berita tersebut  dipaparkan  mengenai  2 (dua)  orang  warga  Surabaya  yang mengajukan uji materi undang- undang  yang  mengatur  mengenai rahasia  kedokteran  ke  Mahkamah Konstitusi.  Adapun  ketentuan  yang diajukan  dalam  uji  materi  tersebut adalah  Pasal  48  ayat  (2)  UU  Nomor 29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran,  Pasal  38  ayat  (2)  UU Nomor  44  Tahun  2009  Tentang
Rumah  Sakit,  dan  Pasal  73  ayat  (2) UU  Nomor  36  Tahun  2014  tentang Tenaga  Kesehatan.  Ketiga  pasal yang dimohonkan uji dinilai bertentangan  dengan  Pasal  28F  dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.(Lemki.id, 2021). Hubungan  medis  atau  transaksi terapeutik merupakan sebuah hubungan yang memerlukan kepercayaan, hubungan yang sifatnya  unik  karena  diagnosa  dokter itu sangat tergantung dengan kejujuran  pasiennya.  Dikatakan  unik karena  dalam  hubungan  traksaksi terapeutik  inilah  pasien  harus  rela membuka  hal-hal  yang  bahkan  tidak akan  mungkin  disampaikan  kepada orang lain.  Berdasarkan hal tersebut maka  kerahasiaan  pasien  harus dijaga  oleh  dokter,  karena  jika dilanggar  merupakan  pengkhianatan terhadap  kepercayaan  dan  privasi pasien.  Didalam  deklarasi  universal tentang  bioetika  dan  hak  manusiawi dari  UNESCO  artikel  9,    juga menyebutkan
bahwa "privasi seseorang dan kerahasiaan informasi pribadinya harus dihormati, penggunaan informasi dari seseorang harus sesuai dengan yang disetujuinya  dan  sesuai dengan hukum  internasional  tentang  hak manusiawi. (Commons, 2021)
Rahasia kedokteran adalah data dan  informasi  tentang  kesehatan seseorang  yang  diperoleh  tenaga kesehatan  pada  waktu  menjalankan pekerjaan/profesi. Pentingnya pengaturan rahasia kedokteran bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan, penjagaan,
dan penyimpanan  rahasia  kedokteran. Prinsip  kerahasiaan  medis/rahasia kedokteran  juga  diatur  oleh  aspek
etika  melalui  kode  etik  kedokteran Indonesia  (KODEKI)  dan  Sumpah Dokter.  Dalam  Pasal  13  KODEKI dinyatkan bahwa “setiap dokter wajib merahasiakan  segala  sesuatu  yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia. Sedang dalam sumpah dokter poin 5, juga dinyatakan "Saya akan merahasiakan  segala  sesuatu  yang saya  ketahui  karena  pekerjaan  saya dan keilmuan saya sebagai dokter”. Pada dasarnya dalam pelayanan medis semua orang harus bisa  mencari  bantuan  medis  dengan menggunakan  perasaan  yang  aman dan bebas. Setiap orang harus dapat bercerita dengan hati terbuka mengenai semua keluhan yang menjadi perhatian pasien, baik jasmani  maupun  rohani,  dengan yakin  dan  percaya  bahwa  hak  ini berguna  untuk penyembuhan dirinya.
Setiap  orang  tidak  perlu  khawatir tentang segala sesuatu yang berkaitan  dengan  situasi  mengenai disampaikannya  informasi  kepada orang lain, baik itu berasal dari dokter maupun  dari  petugas  kedokteran yang  bekerja  sama  dengan  dokter tersebut. Pandemi Covid-19
membuat  panik  dan  khawatir  semua pihak,  sehingga  antisipasi  terhadap kebocoran  rahasia  kedokteran  yang ditulis  dan  dibagikan  melalui  media sosial menjadi tidak lagi diperhatikan, pada awal terjadinya pandemi Covid- 19. (Permatasari, 2021)
Disatu  sisi  pasien  mempunyai hak  atas  rahasia  kedokteran,  namun demikian  disisi  lain  hak  memperoleh informasi  juga  merupakan  hak  asasi manusia  dan  keterbukaan  informasi publik  merupakan  salah  satu  ciri penting  negara  demokratis  yang
menghormati kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara  yang  baik.  Demikian  pula keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan  pengawasan  publik terhadap  penyelenggaraan  negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan  publik.  Dalam  masa pandemi covid 19, tentunya informasi yang  berkaitan  dengan  dampak pemularan  penyakit  menjadi  suatu dilematis bagi tenaga kesehatan.
Pada  masa  Pandemi  Covid-19 seperti sekarang ini, pemberian informasi yang transparan dan aktual kepada  publik  harus  dilakukan  oleh pemerintah seperti Informasi mengenai perkembangan
penanganan  kasus  Covid-19,  tingkat kenaikan kasus positif Covid-19 serta penurunannya, prosedur penanganan pasien  hingga  prosedur  penanganan jenazah  pasien  Covid-19,  hingga prosedur  lamanya  masa  karantina. Hal  ini  dilakukan  oleh  Pemerintah untuk  menekan  penyebaran  virus
Covid-19 dalam masyarakat. (Blencisca, 2021) Perlindungan hukum atas kerahasian  dan  hak  privasi  pasien tentang  informasi  penyakitnya  dalam pelayanan  medis  pada  dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  hak-hak  pribadi pasien,  oleh  sebab  itu  menyebarkan informasi  tentang  penyakit  pasien (kesehatan) pasien tanpa persetujuan pasien adalah merupakan perbuatan melawan hukum,  baik  secara  perdata  maupun pidana,  dengan  demikian  pasien selain  menuntut  secara  pidana  dapat juga  menggugat  dan  menuntut  ganti rugi.
Dalam  masa  pandemi  covit  19 sering  terjadi  terbukanya  informasi terkait dengan Informasi medis
mengenai  nama,  alamat,  diagnosis, riwayat  keluarga,  dll.  tanpa  izin sebelumnya  dari  pasien  sehingga berdampak negatif bagi pasien maupun  keluarga  pasien.  Sering terjadi  pro  dan  kontra  terkait  dengan boleh  atau  tidaknya  pembukaan rahasia  kedokteran  pasien,  sehingga terkait  dengan  hal  tersebut  maka perlu  diulas  sebenarnya  seperti  apa luas lingkup rahasia pasien itu sendiri serta sejauhmana pengecualian dalam pembukaan informasi rahasianya dan bagaimana perlindungan hukum atas hak rahasia kedokteran  pasien  dalam  pelayanan medis. Berdasarkan paparan tersebut penulis tertarik untuk menggali permasalahan tersebut dengan mengambil judul penelitian Perlindungan  Hukum  Pasien  Atas
Hak  Rahasia  Kedokteran  Dalam Pelayanan Medis.

## POKOK PERMASALAHAN
Pokok permasalahan yang dikaji ialah  Pengaturan  kerahasian  dalam pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan serta perlindungan hukum  pasien  terhadap  hak  rahasia kedokteran dalam
pelayanan kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah asas-asas, teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan. (Sunggono, 2006)  yang  berhubungan  dengan
pembukaan rahasia kedokteran. Pendekatan  ini  dilakukan  dengan pendekatan  kepustakaan  (liberary research)  dengan  cara  mengkaji bahan  hukum  sekunder  baik  itu berupa  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  maupun  bahan hukum tersier. Adapun metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis kualitatif  yaitu  analisis  data  yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan  asas-asas  dan  teori-teori dalam data sekunder untuk menjawab permasalahan dengan menganalisis  kualitas  dari  data  yang diperoleh, sehingga didapat gambaran yang jelas dan komprehensip  tentang  perlindungan pasien terhadap hak rahasia kedokteran di masa pandemi.
Selanjutnya  disimpulkan    dengan menggunakan  metode  induktif  yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan  kepada  pengertian  yang bersifat umum. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Pengaturan  kerahasian  dalam pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
Hak  atas  privasi  manusia atau  pasien  adalah  merupakan hak dasar sehingga untuk memberikan  perlindungan  hukum atas  hak  privasi/rahasia  pasien telah diatur dalam berbagai perundang-undangan  baik  secara lex  generalis maupun lex  specialis sebagai berikut :
a.  Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. "Setiap  orang  berhak  atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan,  martabat,  dan  harta benda yang di bawah
kekuasaannya,  serta  berhak  atas rasa  aman  dan  perlindungan  dari ancaman  ketakutan  untuk  berbuat atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang merupakan hak asasi."
b. Pasal  17  Huruf  h  dan  j, Undang-Undang  Nomor  14  tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasipublik, kecuali  informasi   publik   yang apabila  dibuka  dan diberikan  kepada  pemohon informasi publik dapat mengungkap  rahasia  pribadi,  yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga,  riwayat,  kondisi  dan perawatan,  pengobatan  kesehatan fisik,  dan  psikis  seseorang”, disamping  itu juga “informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang”. c. Dalam  Pasal  48  Undang-Undang
Nomor  29  Tahun  2004  Tentang Praktik Kedokteran
“Setiap  dokter  atau  dokter gigi  dalam  melaksanakan  praktik kedokteran  diwajibkan  menyimpan rahasia kedokteran; Rahasia kedokteran  dapat  dibuka  hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur  penegak  hukum  dalam rangka penegakan hukum, permintaan  pasien  sendiri,  atau berdasarkan ketentuan perundang- undangan.” d. Pasal  51  huruf  (c)  Undang-
Undang  Nomor  29  Tahun  2004
Tentang Praktik Kedokteran
“dokter  dan  dokter  gigi
dalam melaksanakan praktik
kedokteran mempunyai kewajiban- kewajiban:  merahasiakan  segala sesuatu  yang  telah  diketahuinya tentang  si  pasien,  bahkan  juga setelah pasien itu meninggal dunia”.
e. Pasal 57 Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan “setiap orang berhak merahasiakan  kondisi  kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan; dan
segala hal mengenai hak-hak atas rahasia  kondisi  kesehatan  pribadi tidak  berlaku  apabila:  Perintah undang-undang, Perintah pengadilan, Izin yang bersangkutan, Kepentingan masyarakat, atau Kepentingan
orang tersebut”.
f. Pasal  58  huruf  c  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2014  Tentang Tenaga Kesehatan “Tenaga  Kesehatan  dalam menjalankan praktik wajib menjaga kerahasiaan  kesehatan  Penerima Pelayanan Kesehatan”
g. Pasal  32  huruf  I  Undang- Undang  Nomor    44  Tahun  2009 Tentang Rumah Sakit “Setiap  pasien  mempunyai
hak  mendapatkan  privasi  dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data- data medisnya”
h. Pasal  12  Deklarasi  Universal
Hak Asasi Manusia “Tidak  seorang  pun  boleh diganggu urusan pribadinya,
keluarganya,  rumah  tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan  sewenang-wenang,  juga tidak  diperkenankan  melakukan pelanggaran  atas  kehormatannya
dan  nama  baiknya.  Setiap  orang berhak  mendapat  perlindungan hukum terhadap gangguan- gangguan atau pelanggaran seperti ini.” i.  Pasal  17  Kovenan  Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1) tidak  ada  seorang  pun  yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang  atau  secara tidak  sah  masalah  pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya,  atau  secara tidak  sah  diserang  kehormatan dan nama baiknya; dan (2)  setiap orang berhak atas perlindungan  hukum  terhadap campur  tangan  atau  serangan tersebut.
j. Pasal  22  Ayat  (1)  b  Peraturan
Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1996 Tentang Tenaga Kesehatan "bagi  tenaga  kesehatan  jenis
tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien." k. Pasal 13 Kode Etik Kedokteran "setiap dokter wajib merahasiakan sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita  bahkan  juga  setelah penderita itu meninggal dunia.”
Hak atas rahasia medis merupakan suatu hak yang bersumber dari hak dasar individual,  yakni the  rights  to  self determination .  Dalam  konteks  hak dasar  individual  ini  terdapat  pula hak  atas  informasi  medis  yang merupakan informasi yang bersifat privat.  Perwujudan  hak  dasar individual dalam pelayanan kesehatan  ini  dikenal  dengan adanya  konsep  trilogy  rahasia
medis  dalam  suatu  hubungan pelayanan medis (hubungan terapeutik) yaitu informed consent, medical record , dan rahasia medis. Rangkaian hubungan terapeutik ini didahului  dengan  pemberian  hak atas  informasi  medis  bagi  pasien yang  harus  dipenuhi  oleh  dokter dan  dengan  diakhiri  persetujuan oleh pasien untuk dilakukan tindakan medis, dalam suatu prosedur yang dinamakan informed consent. Selanjutnya dokter  memiliki  kewajiban  lebih lanjut  untuk  membuat medical
records atas  semua  hal  yang dilakukannya terhadap pasien. Medical  records ini  harus  dikelola dan  dijaga  dengan  baik,  karena isinya  merupakan  suatu  hal  yang bersifat  rahasia  (karena  dokter memiliki kewajiban profesional untuk menjaga kerahasiaan pasiennya),  jadi  rahasia  medis terkait  dengan  rahasia  jabatan dokter. (Yustina, 2014).
Dalam  Peraturan  Pemerintah
Nomor  10  Tahun  1966  Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran ditegaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  rahasia  kedokteran  ialah segala  sesuatu  yang  diketahui oleh  orang-orang  tersebut  dalam pasal  3  pada  waktu  atau  selama melakukan  pekerjaannya  dalam lapangan kedokteran. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia  kedokteran  tidak  hanya berlaku  bagi  dokter,  tetapi  juga diwajibkan bagi tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran, murid yang  bertugas  dalam  lapangan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan.
Tenaga kesehatan  ruang  lingkupnya  luas,
hal ini seperti yang diatur di dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2014  tentang  Tenaga  Kesehatan yang  menjelaskan  bahwa  tenaga kesehatan meliputi tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan,  tenaga  kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga  keterapian  fisik,  tenaga keteknisian  medis,  tenaga  teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional,  dan  tenaga  kesehatan lain.
Selanjutnua  dalam  Peraturan
Menteri  Kesehatan  Nomor  36 Tahun  2012,  telah      memperluas kewajiban untuk menyimpan rahasia kedokteran kepada pimpinan fasilitas pelayanan
kesehatan,  tenaga  yang  berkaitan dengan  pembiayaan  pelayanan kesehatan,  tenaga  lainnya  yang memiliki  akses  terhadap  data  dan informasi  kesehatan  pasien  di fasilitas pelayanan kesehatan,
badan  hukum/korporasi  dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.
Rahasia kedokteran telah diatur dalam Pasal 3 (1) Peraturan Menteri  Kesehatan  (PMK)  Nomor 36    Tahun  2012  Tentang  Rahasia Kedokteran, bahwa Rahasia kedokteran  mencakup  data  dan informasi mengenai:
a)  identitas pasien;
b)  kesehatan  pasien  meliputi  hasil
anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan  dan/atau  tindakan kedokteran; dan
c)  hal  lain  yang  berkenaan  dengan pasien.
Semua  pihak  yang  terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau  menggunakan  data  dan informasi  tentang  pasien  wajib menyimpan  rahasia  kedokteran. Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran  berlaku  selamanya, walaupun  pasien  telah  meninggal dunia.  Adapun  yang  dimaksud pihak tersebut adalah meliputi:
1)   dokter  dan  dokter  gigi  serta tenaga  kesehatan  lain  yang memiliki  akses  terhadap  data dan informasi kesehatan pasien; 2)   pimpinan  fasilitas  pelayanan kesehatan;
3)   tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan
pelayanan kesehatan; 4)   tenaga  lainnya  yang  memiliki akses terhadap data dan informasi  kesehatan  pasien  di fasilitas pelayanan kesehatan; 5)  badan hukum/korporasi dan/atau  fasilitas  pelayanan kesehatan; dan 6)  mahasiswa/siswa yang bertugas  dalam  pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau  manajemen  informasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Pada dasarnya setiap tenaga kesehatan berkewajiban untuk menjaga rahasia kedokteran pasien,  namun  demikian  demi kepentingan tertentu dimungkinkan dilakukan pembukaan rahasia kedokteran.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal  48  ayat  (1)  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  29
Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran  menyatakan  bahwa, “setiap  dokter  atau  dokter  gigi
dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia  kedokteran”.  Selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (2)  mengatur mengatur bahwa “Rahasia kedokteran  dapat  dibuka  hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur  penegak  hukum  dalam rangka penegakan hukum, permintaan  pasien  sendiri,  atau berdasarkan ketentuan perundang- undangan.” Ketentuan pembukaan rahasia  kedokteran  diatur  lebih lanjut  dalam  Pasal  5  Permenkes Nomor  36  Tahun  2012.  bahwa Rahasia  kedokteran  dapat  dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum  dalam  rangka  penegakan hukum,  permintaan  pasien  sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud pembukaan  rahasia  kedokteran untuk kepentingan kesehatan pasien  meliputi: a)  kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan,  dan  perawatan pasien; dan b) keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan. Pembukaan rahasia kedokteran terkait dengan kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien dilakukan dengan persetujuan dari pasien. Sedangkan  Pembukaan  rahasia
kedokteran terkait keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan dilakukan dengan persetujuan dari pasien baik secara  tertulis  maupun  sistem informasi  elektronik.  Persetujuan pembukaan  rahasia  dari  pasien tersebut  harus  telah  diberikan pada  saat  pendaftaran  pasien  di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam  hal  pasien  tidak  cakap untuk memberikan persetujuan maka  persetujuan  dapat  diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya. Adapun  Pasal  Pembukaan rahasia kedokteran untuk memenuhi  permintaan  aparatur penegak  hukum  dalam  rangka penegakan hukum dapat dilakukan pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.    Pembukaan  rahasia kedokteran  tersebut  dapat  melalui pemberian  data  dan  informasi berupa : visum et repertum,
a) keterangan ahli,
b) keterangan saksi,
c) dan/atau ringkasan medis.
Permohonan untuk pembukaan  rahasia  kedokteran untuk kepentingan penegakan
hukum  tersebut    harus  dilakukan secara  tertulis  dari  pihak  yang berwenang. Dalam hal pembukaan rahasia  kedokteran  dilakukan  atas dasar  perintah  pengadilan  atau dalam  sidang  pengadilan,  maka rekam  medis  seluruhnya  dapat diberikan.
Pembukaan rahasia
kedokteran  atas  dasar  permintaan pasien  sendiri    berarti  pasien
dianggap telah menyatakan secara tidak  langsung  bahwa  rahasia kedokteran itu bukan lagi merupakan rahasia, sehingga tidak wajib  dirahasiakan  lagi.  Pada dasarnya pembukaan rahasia kedokteran atas permintaan sendiri  dapat    dibedakan  menjadi dua  yaitu  pembukaan  rahasia kedokteran atas persetujuan pasien  dan  pembukaan  rahasia pasien  tanpa  persetujuan  pasien. Pembukaan  rahasia  kedokteran atas  persetujuan  pasien  dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a) pemberian  data  dan  informasi kepada  pasien  baik  secara lisan maupun tertulis.
b) Keluarga terdekat pasien dapat  memperoleh  data  dan informasi  kesehatan  pasien, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pasien. Agar  tidak  terjadi  konflik  di kemudian  hari  maka  Pernyataan pasien sebaiknya diberikan kepada  keluarga    pada  waktu penerimaan pasien. Pembukaan Rahasia kedokteran tanpa persetujian pasien  berdasarkan    ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu  dalam  rangka  hal  sebagai berikut : a)  kepentingan penegakan etik  atau disiplin,
b)  kepentingan umum.
Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan  penegakan  etik  atau disiplin    diberikan  atas  permintaan tertulis  dari  Majelis  Kehormatan Etik Profesi atau Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran
Indonesia. Sedangkan Pembukaan rahasia  kedokteran  dalam  rangka kepentingan  umum    dilakukan tanpa  membuka  identitas  pasien.
Adapun yang dimaksud kepentingan umum meliputi : a)  audit medis; b)  ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular; c)  penelitian kesehatan untuk kepentingan negara;
d)  pendidikan atau penggunaan informasi  yang  akan  berguna  di masa yang akan datang; dan e)  ancaman keselamatan  orang lain secara individual atau masyarakat. Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan  ancaman  Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular dan ancaman keselamatan  orang  lain  secara individual  atau  masyarakat  maka identitas  pasien  dapat  dibuka kepada  institusi  atau  pihak  yang berwenang untuk melakukan tindak  lanjut  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukaan atau pengungkapkan rahasia kedokteran dilakukan oleh penanggung jawab pelayanan pasien. Dalam hal pasien ditangani/dirawat  oleh  tim,  maka ketua tim yang berwenang membuka rahasia kedokteran. Namun  demikian  dalam  hal  ketua tim berhalangan maka pembukaan rahasia kedokteran dapat dilakukan  oleh  salah  satu  anggota tim yang ditunjuk. Namun demikian apabila penanggung jawab pelayanan  pasien  tidak  ada  maka pimpinan
fasilitas pelayanan
kesehatan dapat membuka rahasia  kedokteran.  Penanggung jawab  pelayanan  pasien  atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dapat menolak membuka rahasia kedokteran apabila permintaan tersebut bertentangan  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan karena pembukaan rahasia kedokteran harus didasarkan pada data dan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hak Rahasia Kedokteran dapat  gugur/lepas  hak  rahasianya ketika pasien atau keluarga terdekat pasien yang telah meninggal  dunia  yang  menuntut tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan serta menginformasikannya melalui media massa. Penginformasian  melalui  media massa    memberikan  kewenangan kepada tenaga kesehatan dan/atau fasillitas pelayanan kesehatan  untuk  membuka  atau mengungkap  rahasia  kedokteran yang  bersangkutan  sebagai  hak jawab.  Demikian  juga  apabila  hak pasien menggugat tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan maka tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang digugat berhak membuka rahasia kedokteran dalam rangka pembelaannya  di  dalam  sidang pengadilan.
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap Hak Rahasia Pasien Dalam Pelayanan Medis Profesi kedokteran merupakan  profesi  yang  memiliki keluhuran karena mempunyai
tugas  memberikan  pelayanan  atas kebutuhan  kesehatan  masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai  dokter,  harus  menjunjung tinggi  dan  terikat  pada  norma etika,  norma  hukum,  maupun disiplin profesional dokter.
Disiplin  Profesional  Dokter adalah  ketaatan  terhadap  aturan- aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran.Apabila  profesi  dokter dapat mengemban amanat tersebut maka akan terjamin kualitas  pelayanan  dan  juga  akan memberikan  perlindungan  kepada masyarakat  sekaligus  juga    dapat menjaga  martabat  dan  keluhuran profesinya.  Dalam  memberikan pelayanan    kedokteran    apabila tidak  menjalankan  amanat    norma etika,  norma  hukum,  maupun disiplin  profesional  dokter  maka dapat  dikenakan  sanksi  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum di bidang kedokteran adalah perlindungan  hukum  baik  bagi pasien  maupun  tenaga  kesehatan yang  terlibat  dalam  pelayanan kesehatan agar tidak saling bertubrukan dalam uapaya pemenuham  hak.  Tujuan  dari perlindungan  hukum  di  bidang kedokteran  adalah  agar  pasien merasa  puas  dalam  pelayanan kesehatan  sesuai  dengan  hak yang dimilikinya dan tenaga kesehatan  (salah  satunya  dokter) dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan baik dan sesuai dengan  hak  yang  dimilikimya. Wujud  dari  perlindungan  hukum  di
bidang kedokteran adalah pemerintah mengeluarkan Undang-undang  Kesehatan  yang membahas  mengenai  hak  dan kewajiban yang dimiliki oleh pasien dan  tenaga  kesehatan  secara umum.
Di  masa  pandemi  covid  19, pembukaan  (disclosure)  rahasia medis  ini  menjadi  polemik  jika tenaga  kesehatan  tidak    berhati- hati,  oleh  karena  itu  diperlukan pemahaman  yang  baik  terhadap landasan etika, disiplin profesi dan hukum    rahasia  kedokteran  bagi tenaga kesehatan. Apalagi saat ini dengan  mudah  informasi  terbuka melalui media sosial dan masyarakat  juga  semakin  mudah mengakses informasi tersebut yang  akhirnya  bisa  berdampak pada pasien maupun keluarganya. Terkait dengan pro dan kontra pembukaan rahasia kedokteran di masa covit 19,  telah dikeluarkan fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran tentang fatwa etik dokter  dalam  aktivitas  bermedia sosial. Fatwa ini dikeluarkan dalam Surat Keputusan Nomor 029/PB/K/MKEK/04/2021 tertanggal  30  April  2021.  Fatwa Ketujuh,  menyatakan  “  pada penggunaan media sosial termasuk dalam hal memuat gambar,  dokter  wajib  mengikuti peraturan perundangan yang berlaku  dan  etika  profesi.  Gambar yang  dimuat tidak  boleh membuka secara  langsung  maupun  tidak langsung  identitas  pasien,  rahasia kedokteran, privasi pasien/keluarganya, privasi sesama dokter dan tenaga kesehatan,  dan  peraturan  internal
RS/klinik. Dalam menampilkan kondisi  klinis  pasien  atau  hasil pemeriksaan  penunjang  pasien untuk  tujuan  pendidikan  hanya boleh  dilakukan  atas  persetujuan pasien.  Identitas  pasien  seperti wajah  dan  nama  pun  harus dikaburkan.  Hal  ini  dikecualikan pada  penggunaan  media  sosial dengan  maksud  konsultasi  suatu kasus kedokte ran”
Disamping  itu  dalam  rangka
memerikan  perlindungan  kepada pasien  juga  dikeluarkan  Surat Keputusan  Majelis  Kehormatan Etik Kedokteran Nomor : 015/PB/K.MKEK/03/2020  Tentang Fatwa  Etik  Kedokteran.  Kebijakan Kesehatan,  Dan  Penelitian  Dalam Konteks Pandemi Covid.19, berkaitan dengan rahasia kedokteran dituangkan dalam point
3,  4,  5  mengatur  hal  sebagai berikut :
a. Identitas  pasien  atau  orang dengan  maupun  tanpa  gejala klinis dengan diagnosis positif COVID-19  (kasus  confirm) pada  prinsipnya  tetap  harus dilindungi.  Dalam  keadaan tertentu dapat dibuka sebatas inisial  nama,  jenis  kelamin, status kesehatan singkat (meningga, klinis kritisberat/sembuh),  usia  dan kronologi terbatas hanya yang relevan dengan penularan, misalnya penjabaran lokasi potensi penularan  dengan  maksud rnenjadi  kewaspadaan  publik dan penelusuran kontak (penyelidikan  epidemiologis). Adapun informasi klinis terperinci, penyakit  penyerta. dan  tatalaksana  sebaiknya
tidak  dibuka.  Pengecualian hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku.termasuk  antara  lain rnenyangkut  mernbuka  nama pejabat  publik  dan  nama tenaga  medis  serta  tenaga kesehatan yang menjadi korban untuk kernudian diberikan  penghargaan  oleh dunia  protesi  kedokteran  dan negara. b. Tenaga  Medis  dan  tenaga kesehatan yang diduga melakukan kontak dengan pasien  serta  pimpinan  fasilitas pelayanan  kesehatan  berhak sepenuhnya tahu sedini mungkin perkembangan status Orang Dalam Pernantauan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan  (PDP)  dan  hasil pemeriksaan  virologis  COVID- 19  pasien  yang  dirawatnya. Hal  ini  kernudian  sesegera rnungkin juga diberitahu kepada pasien dan keluarga/kerabatnya. c.  Mewajibkan tenaga medis agar  mengedukasi  pasien  dan keluarganya secara baik termasuk di dalamnya meminta pasien jujur memberikan  seluruh  informasi yang diperlukan tenaga medis. proaktif  membantu  mencegah penularan  serta  mernbantu penelusuran  kontak  kepada tenaga  kesehatan,  keluarga. kerabat.  Dan  siapapun  yang dijumpai untuk mendukung data  epidemiologis  insidens kasus COVIO-19
Berdasarkan  paparan  diatas
sudah  jelas  bahwa  pembukaan rahasia kedokteran memang bertentangan  dengan  norma  etik maupun  norma  hukum,  meskipun dalam keadaan tertentu pembukaan rahasia kedokteran itu dibolehkan yaitu apabila memenuhi peraturan perundangan-undangan yaitu untuk  kepentingan  umum  baik karena adanya kejadian luar biasa berupa  wabah  maupun  karena merugikan orang lain dan masyarakat. Menurut Agenda Citra Muhammad  (2021)  jika  dilihat  dari sisi  pembukaan  informasi  pasien ke  publik  secara  detail  sampai  ke identitas  berupa  nama  sehingga membuat siapapun dapat mengetahui apakah orang di depan  dirinya  terkena  Covid-19 atau  tidak,  hal  ini    berlebihan  dan tidak proporsional dalam menyeimbangkan kebutuhan privasi dengan kepentingan penekanan penyebaran Covid-19. Adanya pengecualian terhadap pembukaan rahasia kedokteran  tersebut  sudah  sesuai dengan teori hukum pidana tentang penghapusan pidana yang diatur  dalam  Pasal    48  KUHP (keadaan  memaksa),  Pasal  50 KUHP  (perintah  jabatan)  dan Pasal  51  KUHP  (perintah  UU), dengan  demikian  apabila  dokter terpaksa membuka rahasia kedokteran  maka  perbuatannya tersebut  tidak  dapat  dipidana karena adanya dasar penghapusan pidana ( strafuitsluitingsgroden ). Ketentuan tentang pelanggaran hak atas privaci/rahasia  kedokteran  diatur
didalam  berbagai  peraturan  baik secara Lex Generalis maupun Lex Specialis .  Secara  lex  generalis ditemukan  dalam  Pasal  322  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),  meskipun  pasal  ini  tidak menyebutkan  istilah  “dokter”  dan bahkan “rahasia kedokteran”, namun dapat diterapkan dalam hal rahasia  kedokteran.    Pasal  322 KUHP mengatur bahwa “Barangsiapa dengan sengaja membuka  sesuatu  rahasia,  yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 9000”. Sebagai pencualian pembukaan  rahasia  juga  telah diatur  dalam  Pasal  224  KUHP. Yang mengatur bahwa “Barangsiapa yang dipanggil menurut  undang  -  undang  akan menjadi saksi, ahli atau jurubahasa,  dengan  sengaja  tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang  sepanjang  undang  -  undang harus  dipenuhi  dalam  jabatan tersebut, dihukum : Dalam perkara pidana,  dengan  hukuman  penjara selama  -  lamanya  sembilan  bulan sedang dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama - lamanya  enam  bulan.  Pasal  224 KUHP  ini  merupakan  kewajiban hukum  yang  mengatur  mengenai kedudukan  dokter  ketika  dipanggil oleh pengadilan dan menyampaikan rahasia kedokteran. Dengan demikian pada  dasarnya  terjadi  dilematis yaitu  antara  kewajiban  hukum untuk menyimpan rahasia
kedokteran  dan  kewajiban  hukum untuk membuka rahasia kedokteran. Disamping  sanksi  yang  ada dalam  KUHP  maka  sanksi  yang terkait dengan pembukaan rahasia kedokteran  juga  diatur  secara  lex specialis  dalam  Pasal  79  butir  c Undang-undang  Nomor  29  Tahun
2004  Tentang  Praktik  Kedokteran yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana kurungan  paling  lama  1  (satu) tahun  atau  denda  paling  banyak Rp.50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah),  setiap  dokter  atau  dokter gigi  yang  dengan  sengaja  tidak memenuhi  kewajiban  dalam  Pasal 51  huruf  c  yaitu  merahasiakan segala  sesuatu  yang  diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meinggal dunia.” Dalam  penjelasan  Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor  4  Tahun  2011  Tentang
Disiplin  Profesional  Dokter,  bahwa Dokter  wajib  menjaga  rahasia pasiennya.  Bila  dipandang  perlu untuk  menyampaikan  informasi tanpa  persetujuan  pasien  atau keluarga,  maka  Dokter  tersebut harus mempunyai alasan pembenar. Alasan pembenar yang dimaksud  adalah    permintaan MKDKI/MKDKI-P, permintaan majelis  hakim  sidang  pengadilan; dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pasal4 Dalam rangka  penegakan  disiplin,  Dokter dan  Dokter  Gigi  yang  melanggar ketentuan dalam Peraturan KKI ini dapat  dikenakan  sanksi  disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Selain sanksi pidana pelanggaran terhadap rahasia dokter  juga  dapat  digugat  secara perdata untu mendapat ganti kerugian  (pasal  1365,  1366,  1367 KUHPerdta), dan juga dampak dari pembukaan  rahasia  kedokteran juga dapat digugat melalui pencemaran  nama  baik  (1373 KUHPerdata). Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan  Tiap  perbuatan  yang melanggar  hukum  dan  membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan  kerugian  itu  karena kesalahannya  untuk  mengganti kerugian tersebut.
1366. Setiap  orang  bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan,  melainkan  juga  atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. 1367. Seseorang tidak hanya bertanggung  jawab  atas  kerugian yang  disebabkan  perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan  barang-barang  yang berada di bawah pengawasannya. 1372. Tuntutan  perdata  tentang  hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta  pemulihan  kehormatan  dan nama  baik.  Dalam  menilai  satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya  penghinaan,  begitu  pula pangkat, kedudukan dan
kemampuan  kedua  belah  pihak, dan keadaan

## SIMPULAN
1. Dalam  berbagai  regulasi  sudah mengatur  secara  jelas  mengenai pengaturan  mengenai  kerahasian data  pasien  akan  tetapi  ada penagaturan  pengucualian  Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular dan ancaman  keselamatan  orang  lain secara  individual  atau  masyarakat maka identitas pasien dapat dibuka  kepada  institusi  atau  pihak yang  berwenang  untuk  melakukan tindak  lanjut  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap Hak Rahasia Pasien Dalam Pelayanan  Medis  pada  dasarnya sudah  mendapatkan  perlindungan dalam  perundang-undangan  baik secara lex generalis maupun
secara lex specialis, terbukti bahwa banyak peraturan perundangan yang mengatur bahwa membuka rahasia kedokteran  itu  adalah  sebagai perbuatan  melanggar  etik,  hukum maupun  disiplin  kedokteran,  yang pelakunya  dapat  dikenakan  sanksi etik, sanksi sanksi  hukum maupun sanksi disiplin. Selain sanksi pidana pelanggaran terhadap rahasia  dokter  juga  dapat  digugat secara  perdata  untu  mendapat ganti  kerugian  (pasal  1365,  1366,
1367 KUHPerdta), dan juga dampak  dari  pembukaan  rahasia kedokteran  juga  dapat  digugat melalui  pencemaran  nama  baik (1373  KUHPerdata).

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Agenda Citra Muhammad. (2021). Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien Dan Data Pribadi Masyarakat  Untuk  Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran  Covid-19 ,  Jurnal Legislatif, Fakultas Hukum
Hasanuddin,  Vol.  4  No.  2,  Juni
2021, hlm 4. [2] Bambang  Sunggono.  (2006). Metode Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 75. [3] Creative Commons. (2021). Kode  etik  kedokteran  dalam melaksanakan perjanjian trapetik , https://creativecommons.org/lice nses/by-sa/4.0/,  diakses  pada  9 februari 2022. [4] Endang Wahyati
Yustina.
(2014). Hak  atas  Informasi Publik  dan  Hak  atas  Rahasia Medis:  Problem  Hak  Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan ,  Jurnal Ilmu Hukum,
Padjadjaran  Vol.  1  No.  2,  hlm 267. [5] Galuh Jelita Permatasari. (2021). Kebijakan  Pembukaan
Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran  Di  Masa  Pandemi Covid-19 , Juristic, Vol. 2 No. 01 April 2021, Program Studi Pasca  Sarjana  Universitas  17 Agustus, Semarang.
[6] Ira  Dewi  Rachmadhiani.  (2021). Tesis, Rahasia  Kedokteran  Dan
Asas Perlindungan Hukum , Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Hlm 4 [7] Lemki.id. (2021). Wajib menyimpan  kerahasian  pasien
dalam dunia medis ,
https://lemki.id/wajib-simpan- rahasia-kedokteran,  di  akses pada 9 februari 2022.
[8] Luhukay, R. S. (2021). Pemenuhan Jaminan Kesehatan  Oleh  Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah  Nomor  86  Tahun
2013 .  Jurnal  Ilmiah  Living  Law, 13(2),  111 –121.  Retrieved  from
https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/a
rticle/view/4194
[9] Roni Sulistyanto Luhukay. (2021). Penghapusan Izin Lingkungan  Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja ,
Jurnal Meta-Yuridis Vol (4) no.1,
DOI:  https://doi.org/10.26877/m-
y.v4i1.7827.
[10]  Tara  Eria  Blencisca  ,  Eko Nuriyatman.
(2021). Pembukaan Rahasia Medis Pasien Covid-19 Sebagai Implementasi Di Era New Normal Dalam Pelayanan Kesehatan ,  Journal  Fakultas
Hukum  Universitas  Jambi,  Vol. 2  No. 2  Juni 2021, hlm. 86-98.