e-ISSN : 2621-4105

## LOGIKA MONOLOG DALAM TRIKOTOMI RELASI PADA PROSES PRA-ADJUDIKASI

## Rocky Marbun, Wibisono Oedoyo, Debby Monica Sinaga
Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Selatan rocky_marbun@univpancasila.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pertukaran pesan dan tanda dalam suatu komunikasi  antara  tersangka/terdakwa  atau  penasihat  hukumnya  dengan  Penyidik  dan Penuntut Umum, pada dasarnya, bukanlah merupakan proses kontaminasi biner. Dimana, Penyidik  dan  Penuntut  Umum  sebagai  pemegang  kekuasaan  merupakan  oposisi  biner “ the  central ”  melakukan  produksi  pengetahuan  berbasis  kepada  kepentingannya. Pada akhirnya, proses permintaan turunan BAP dan Berkas Perkara tersebut, lebih dinuansai oleh  logika  monolog  dimana  ketidakmampuan  tersangka/terdakwa  atau  penasihat hukumnya  untuk  membantah  atau  menyanggah  pengetahuan  yang  menyimpangi  teks Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP, yang patut diduga pula sebagai upaya langgengkan kepentingan dari pemiliki otoritas dengan tidak menyiapkan upaya hukum atas penolakan tersebut. Padahal, rangkaian teks Pasal 72 jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP seharusnya  dimaknai  sebagaimana  landasan  filosofis  dalam  Konsideran  Menimbang huruf  a  KUHAP  sebagai  suatu  bentuk  perlindungan  atas  hak  yang  asasi  dari tersangka/terdakwa guna melakukan dan mempersiapkan pembelaan bagi dirinya dalam proses  persidangan.  Pembentukan  logika  monolog  tersebut  bertitik  tolak  dari  suatu perumusan  masalah  yaitu  Bagaimana  pembentukan  logika  monolog  dalam  praktik peradilan  pidana  dalam  kaitannya  penerapan  Pasal  72  KUHAP jo Pasal  143  ayat  (4) KUHAP? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya suatu bentuk ujaran/tindak tuturan dalam suatu proses komunikasi  sebagai  semiotika  konotatif  terhadap  norma  hukum  Pasal  72  KUHAP jo Pasal  143  ayat  (4)  KUHAP,  yang  menghindari  kewajiban  normatif  dari  Penyidik  dan Penuntut Umum terhadap tersangka/terdakwa.
Kata kunci: Logika Monolog; Trikotomi Relasi; Pra-Adjudikasi; Berkas Perkara.
e-ISSN : 2621-4105

## MONOLOGICAL LOGIC THROUGH TRICOTOMY OF RELATION IN THE PRE-ADJUDICATION PROCESS

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  process  of  exchanging  messages  and  signs  of communication between the suspect / defendant or their legal advisor and the investigator and  public  prosecutor,  which  in  essence  is  not  a  binary  pollution  process.  Where  the investigator and public prosecutor as the holder of power is a "central" binary opposition to produce knowledge based on their interests. In the end, the request for a derivative of the Audit Result Report and Case Files is more in favor of the logic of a monologue in which  the  inability  of  the  suspect/defendant  or  his  legal  adviser  to  deny  or  deny knowledge that deviates from the text of Article 72 of the Criminal Procedure Code (CPC) jo Article 143 paragraph (4) of the CPC which also deserves suspicion. as an effort to perpetuate the interests of the authorities by not preparing a legal remedy for the refusal. In fact, the series of texts of Article 72 jo Article 143 paragraph (4) of the CPC must be interpreted as a philosophical basis in Consideration letter a CPC as a form of protection of human rights for suspects/defendants to implement and prepare self-defense in the trial process. The formation of the logic of the monologue starts from the formulation of the problem, namely how to form the logic of a monologue in the practice of criminal justice in relation to the application of Article 72 jo Article 143 paragraph (4) of the CPC? This study uses a legal research method. The result of this research is the existence of a form of speech or speech act in a communication process as a semiotic connotation of the legal norms of Article 72 jo Article 143 paragraph (4) of the CPC, which avoids the normative obligations of investigators and public prosecutors to the suspect / defendant.
Keywords: Monological Logic; Trichotomy of Relation; Pre-Adjudication; Case File.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Gagasan atau ide mengenai asas negara hukum yang dieksternalisasi melalui proses normativisasi dalam KUHAP, telah menciptakan suatu jargoon yang dilekatkan kepada KUHAP  sebagai  suatu  karya  yang  ‘sublim’.  Semenjak  tahun  1981,  melalui  proses hegemoni  (persuasif)  dalam  berbagai  pola  pengajaran  dan  pendidikan  pada  fakultas- fakultas hukum, hingga hari ini telah menjadi suatu ‘mitos’ bahwa KUHAP merupakan karya  besar  bangsa  Indonesia. 1 2 3 Keagungan  tersebut  mendapatkan  legitimasi filosofisnya  sebagai  suatu  upaya  dekolonialisasi  terhadap  paradigma-paradigma  yang hidup dan berkembang secara dominasi oleh Belanda pada era kolonialisme di Indonesia yang diatur dalam HIR  ( het herziene indlandsche/indonesisch reglement ) atau  disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang Dibaharui) (Stb.1848 No. 16, Stb. 1941 No. 44) dan Rbg. ( rechtreglement buitengewesten ) atau disebut juga reglement untuk daerah seberang (Stb.1927 No. 227).
Landasan  filosofis  yang  memberikan  legitimasi  dalam  upaya  dekolonialisasi tersebut  sebagaimana  tertuang  dalam  konsideran  menimbang  huruf  a  KUHAP—yang pada hakekatnya, menegaskan adanya suatu kewajiban untuk mentaati dan tunduk kepada asas  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945  sebagai  wujud penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  asas equality  before  the  law .  Namun demikian, ternyata setiap peraturan perundang-undangan memiliki cacat bawaan ( natural defect )  dan  cacat  buatan  ( artificial  defect ),  sebagai  konsekuensi  dari    hukum  tertulis ( written law ). Oleh karena itu, setiap peraturan akan bersifat opname moment dan mudah sekali “ out of date ” bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat dan dipercepat. 4 Ketidakmampuan suatu perundang-undangan mengikuti perkembangan zaman,  pula  tersirat  dalam  pertimbangan  hukum  dari  Majelis  Hakim  Mahkamah Konstitusi  Nomor  021/PUU-XII/2014 5 ,  sehingga  piranti  dalam  KUHAP  menjadi  tidak maksimal dalam memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia.
1 Nike K. Rumokoy, “ Eksistensi Afdoening Buiten Process Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia ” Jurnal Hukum Unsrat 23 (8), 2017, hlm 47–57.
2 Umi  Falasifah,  Bambang  Dwi  Baskoro,  and  Sukinta,  “ Tinjauan  Tentang  Pembaharuan  Kuhap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” ,  Diponegoro Law Journal 5 (3), 2016, hlm 1–11.
3 Andi Sofyan, " Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar" , Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hlm. 52.
4 Ridwan, " Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah" , Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 104.
5 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 021/PUU-XII , 2014.
e-ISSN : 2621-4105
Ketidakmaksimalan  bekerjanya  norma  hukum  yang  ada  dalam  KUHAP,  selain disebabkan  adanya  perkembangan  pemikiran  dalam  khasanah  ilmu  hukum  terhadap KUHAP, pun disebabkan ketidakmampuan ilmu hukum dan para penegak hukum dalam mencapai tujuan KUHAP, yaitu melakukan pembinaan sikap dari aparat penegak hukum berdasarkan  kewenangannya  ( vide Konsideran  Menimbang  huruf  c  KUHAP).  Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengkaji konsep “sikap” yang tidak menjadi perhatian dalam ilmu hukum—khususnya yang menggunakan metode yuridis normatif, sehingga, tindak perilaku aparat penegak hukum diandaikan begitu saja secara normatif memiliki kewenangan dalam bertindak.
Pada kenyataannya, suatu sikap tindak atau perilaku hukum lazimnya mempunyai pengaruh  tertentu,  apabila  berhubungan  dengan  tingkah  laku  pihak-pihak  lain.  Suatu sikap  tindak  pihak  lain  menuju  tujuan  yang  dikehendaki;  artinya  apabila  pihak  lain tersebut  mematuhi  hukum. 6 Namun,  terdapat  suatu  kecenderungan  yang  kuat  dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah hukum tersebut tidak akan dipatuhi  apabila  tidak  ada  yang  mengawasi  pelaksanaannya  secara  ketat.  Dimana peraturan tidak diawasi secara ketat, maka itulah peluang untuk menerobosnya. 7 Dengan demikian,  dapat  pula  dikatakan,  salah  satu  pengaruh  hukum  adalah  timbulnya ketidaktaatan pada hukum. Maka, masalah pengaruh hukum tersebut tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan hukum, namun mencakup efek total dari hukum terhadap  sikap  perilaku,  baik  yang  sifatnya  positif  maupun  negatif  (artinya  wujudnya kepatuhan ataupun ketidakpatuhan). 8
Menurut  Linda  Thomas  dan  Shan  Wareing 9 ,  suatu  sikap  akan  turut  pula bersinggungan dengan fungsi afektif ketika berhubungan dengan bahasa. Dimana, bahasa dalam  fungsi  afektif tersebut  berkaitan  dengan  kompetensi  dan  kekuasaan,  serta  status sosial. Pada posisi yang demikianlah, kemudian akan memunculkan oposisi biner antara aparat  penegak  hukum  yang  menempati  posisi  ‘ the  central ’  dan  pihak  lain  yang menempati  posisi  ‘ the  others ’  dalam  pola  interaksi  dan  komunikasi  pada  ranah  pra-
6 Soerjono Soekanto, " Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi ", Bandung: Remadja Karya, 1988, hal. 3.
7 Soerjono Soekanto, " Penegakan Hukum" , Jakarta: Binacipta, 1983, hal. 36.
8 Soekanto, " Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi", hal. 4.
9 Linda  Thomas  and  Shan  Wareing,  " Bahasa,  Masyarakat  &  Kekuasaan" ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2007, hal. 14.
e-ISSN : 2621-4105
adjudikasi.  Sehingga,  sikap  menjadi  “ the  central ”—dalam  kajian  Jacques  Derrida, memunculkan pola penafsiran melalui perwujudan makna tunggal dalam bentuk bahasa- bahasa  penolakan  untuk  mengambil  keputusan  yang  seharusnya. 10 Kondisi  yang demikian, sebenarnya merupakan suatu kajian yang menarik dalam ranah psikolinguistik , dimana  menurut  Field 11 ,  yang  menjelaskan  bahwa psycholinguistics  explores  the relationship  between  the  human  mind  and  language .  Sehingga,  antara human  mind , languages ,  dan behavior ,  serta  norma  hukum  justru  memunculkan  keterkaitan  yang sangat erat. Dimana, salah satu bentuk perilaku penyidik dan penuntut umum—sebagai aparat  penegak  hukum,  yang membuat  keputusan  untuk  menolak  memberikan  turunan berita acara pemeriksaan (BAP) kepada tersangka, yang secara normatif melalui Pasal 72 KUHAP jo Pasal  143  ayat  (4)  KUHAP  yang  merupakan  hak  yang  wajib  diberikan. Sehingga,  penyidik  dan  penuntut  umum  memproduksi  pengetahuan  bahwa  turunan BAPdan  berkar  perkara  bersifat  rahasia  untuk  kepentingan  penyelidikan  dan penyidikan. 12
Ironisnya,  hegemoni  kajian-kajian  ilmiah  lebih  mengarah  kepada  ketertundukan dan kepatuhan warga negara terhadap hukum dibandingkan ketertundukan dan kepatuhan penegak hukum itu sendiri terhadap hukum. Hal tersebut nampak pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainuddin dan Nurul Nisah 13 yang mengkaji dan menyoroti masih banyaknya warga negara yang belum sadar hukum. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah berkaitan dengan betapa pentingnya memberikan kesadaran hukum, justru terhadap penegak hukum itu sendiri sebagai pemegang otoritas (kekuasaan) yang memiliki kecenderungan untuk  menyimpangi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, yang
10 Misalnya: Ketika Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan nilai  kompensasi  dan/atau restitusi sebagai hak korban dari suatu tindak pidana, maka Hakim dalam putusannya tidak akan mempertimbangkan hak korban tersebut. Oleh karena, Hakim bersikap dan berperilaku melalui otoritasnya yang dibatasi oleh Pasal  182  ayat  (4)  KUHAP  yaitu  putusan  berdasarkan  Surat  Dakwaan.  Ketidakmampuan  atau  mungkin ketidakmauan  Hakim  dalam  memutus  tanpa  disandarkan  kepada  Pasal  182  ayat  (4)  KUHAP,  akan memunculkan resiko bagi diri Hakim tersebut dengan mendapatkan stigma sebagai putusan yang bersifat ultra  petita .  Akibat  lainnya,  maka  Hakim  tersebut  berpotensi  untuk  diperiksa  oleh  Mahkamah  Agung sebagai institusi dimana Hakim tersebut bekerja.
11 Nurasia  Natsir, “Hubungan  Psikolinguistik  Dalam  Pemerolehan  Dan  Pembelajaran  Bahasa ,” Jurnal Retorika 10 (1), 2017, hal 20–29. DOI: https://doi.org/10.26858/retorika.v10i1.4610
12 Joko Panji Sasongko, “Polisi: Pihak Jessica Tak Penuhi SOP Saat Meminta Salinan BAP,” CNN Indonesia ,  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160211151443-12-110375/polisi-pihak-jessica-tak- penuhi-sop-saat-minta-salinan-bap, diakses 3 Oktober 2020.
13 Muhammad Zainuddin and Nurul Nisah, “ Peningkatan Sadar Hukum Berbangsa Dan Bernegara Ditinjau Dari Ajaran Ahlusunah Wal Jama’ah ,” Jurnal Ius Constituendum 6 (1), 2021, hal 55–72. DOI : 10.26623/jic.v6i1.2146
e-ISSN : 2621-4105
menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainuddin dan Nurul Nisah  dengan  penelitian  ini  adalah  subjek  hukum  yang  menjadi  fokus  kajian  dalam kerangka menumbuhkan kesadaran hukum. Ketika penelitian Muhammad Zainuddin dan Nurul Nisah lebih fokus kepada warga negara sebagai fokus dari suatu proses peningkatan akan kesadaran hukum, maka menurut penelitian ini aparat penegak hukum pun haruslah pula menjadi subyek dalam proses peningkatan kesadaran hukum itu sendiri. Penelitian ini  mengkritisi  pola  perilaku  aparat  penegak  hukum,  yang  memiliki  fungsi  penegakan hukum, namun tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya.
Hal  yang  sama  pula  terlihat  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yahya  Rian Hardiansyah, Kusnadi, dan A. Erna Rochiyati S 14 , yang menyimpulkan, secara substantif, bahwa  konteks  interaksi  komunikatif  yang  berkaitan  dengan  tujuan  interaksi,  yakni menghimpun  informasi  secara  maksimal  dan  memberikan  pelayanan  publik  yang  baik merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan pola-pola komunikasi seperti tercermin  dalam  wacana  percakapan.  Pola-pola  tersebut  telah  memberikan  sumbangan terhadap efektivitas pelayanan publik kepada pelapor atau warga masyarakat. Penelitian tersebut,  pula  menunjukan  adanya  hegemoni  kajian  yang  bersifat  positif  terhadap pola perilaku penegak hukum dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Namun demikian, bagi penelitian ini, sisi tindakan komunikatif tersebut merupakan pengungkapan—hanya pada, yang bersifat parsial. Sehingga, mengabaikan sisi tindakan komunikasi instrumental lainnya. Artinya, pada penelitian yang dilakukan oleh Yahya Rian Hardiansyah, Kusnadi dan  A.  Erna  Rochiyati  S  tersebut  di  atas,  mengkaji  dari  sisi  luar  pelaksanaan  fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh petugas Polri dalam Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu  (SPKT)  yang  merespon  adanya  laporan  dan  pengaduan  dari  masyarakat. Sedangkan, penelitian ini mengkaji sisi dalam bagian kerangka berpikir dalam pelayanan publik yaitu proses penegakan hukum dalam tahap penyidikan, yang ternyata memiliki pola komunikasi yang berbanding terbalik.
Sejalan  dengan  penelitian  ini,  adalah  Sri  Waljinah 15 ,  yang  dalam  penelitiannya mengungkapkan adanya suatu model komunikasi instrumental oleh penyidik Polri dalam
14 Y R Hardiansyah, K Kusnadi, and A. Erna Rochiyati, “ Interaksi Komunikatif Dalam Pelaporan Kasus  Kehilangan  Di  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  Polres  Jember:  Suatu  Studi  Etnografi Komunikasi ,” Jurnal Publika Budaya 2 (2), 2014, hal 76–86.
15 Sri Waljinah, “Kajian Makna Simbolik Bahasa Hukum Pada Tindakan Diskresi Polisi,” Prosiding Konferensi Nasional APPPTM Ke-4 3, 2013, hal 241–250.
e-ISSN : 2621-4105
melakukan  pemeriksaan  terhadap  terperiksa  berdasarkan  ketersituasian  diri  terperiksa. Dalam  penelitian  Sri  Waljinah  tersebut,  terungkap  adanya  dominasi  terhadap  makna simbolik bahasa hukum pada proses interogasi dengan menggunakan perspektif linguistik forensik.  Tanpa  memunculkan  dampak  negatif  dari  model  komunikasi  instrumental tersebut,  Sri  Waljinah  menyampaikan  suatu  kesimpulan  mengenai  betapa  pentingnya mengedepankan  aspek  humanis  dalam  kerangka  berpikir  hukum  progresif.  Kesamaan arena  ( field )  antara  penelitian  Sri  Waljinah  dengan  penelitian  ini  adalah  berada  dalam ranah  penyidikan,  namun  yang  membedakan  dengan  penelitian  ini  adalah  suatu komunikasi instrumental telah dipergunakan oleh  penyidik dan/atau penuntut umum— dalam ranah penuntutan, untuk memproduksi pengetahuan dengan memunculkan makna baru  terhadap  norma  hukum  yang  memberikan  hak  bagi  tersangka  untuk  memperoleh turunan pemeriksaan tersangka dan turunan berkas perkara, guna kepentingan pembelaan bagi diri tersangka. Namun, yang menjadi pembeda adalah pada sub arena ( field ) nya, dimana penelitian yang dilakukan Sri Waljinah berada dalam proses pemeriksaan untuk kepentingan  berita  acara  pemeriksaan,  sedangkan  pada  penelitian  ini  berada  dalam pemenuhan  hak  hukum  dari  Tersangka  terhadap  permintaan  turunan  dari  berita  acara pemeriksaan  (BAP)  tersebut  berdasarkan  Pasal  72  KUHAP  dan  permintaan  berkas perkara kepada penuntut umum.
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk melacak  kompetensi  komunikatif  penyidik  dan  penuntut  umum  dalam  suatu  proses pertukaran  tanda  dan  makna  dalam  model  komunikasi  instrumental  yang menyembunyikan aspek ideologis (kepentingan) dengan memproduksi pengetahuan atas makna normatif berbasis kepada otoritas (kekuasaan).

## B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bermaksud menyampaikan rumusan masalah sebagai suatu pembatasan penelitian adalah “Bagaimana pembentukan logika  monolog  dalam  praktik  peradilan  pidana  dalam  kaitannya  penerapan  Pasal  72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP?”

## C. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  ( normative law  research )  menggunakan  studi  kasus  normatif  berupa  produk  perilaku  hukum,
e-ISSN : 2621-4105
misalnya mengkaji  undang-undang.  Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang  dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap  orang.  Sehingga  penelitian  hukum  normatif  berfokus  pada  inventarisasi  hukum positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum,  penemuan  hukum  dalam  perkara in  concreto , sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi,  perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum. 16 Penggunaan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  menurut  Johnny  Ibrahim 17 ,  memiliki keuntungan  yaitu  “adanya  kebolehan  dalam  menggunakan  berbagai  model  pendekatan penelitian—selain  pendekatan  yang  umum  digunakan  dalam  metode  yuridis  normatif yaitu pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus”. Oleh karena  itu,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  wacana  kritis  ( critical discourse  analysis )  dengan  menggunakan  penalaran  abduktif  guna  mendapatkan  dan menemukan kebenaran intersubjektif.
Jenis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh  melalui  studi kepustakaan. Namun  demikian, berkaitan  dengan dipergunakannya model pendekatan dalam ilmu sosial, maka dalam penelitian ini  pula menggunakan data primer—hanya sebagai pendukung, berupa angket online dari Google Form dengan jumlah responden sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang yang berprofesi sebagai Advokat.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Trikotomi Relasi
Konsep Trikotomi Relasi, hingga hari ini belum menemukan legitimasi ilmiah dari para sarjana Ilmu Hukum maupun Ilmu Sosial-Politik. Hal tersebut dikarenakan konsep ‘trikotomi relasi’ tersebut merupakan hasil konstruksi dari beberapa teori yang telah lebih dahulu muncul dan dikenal oleh komunitas sarjana Sosil-Politik yaitu Teori Relasi Kuasa dari  Michel  Foucault  dan  Teori  Pertautan  Pengetahuan  dan  Kepentingan  dari  Jurgen Habermas. Kedua teori tersebut belum dapat merepresentasikan konsep ‘trikotomi relasi’ dalam penelitian ini. Namun, dengan meminjam Teori Hegemoni dari Antonio Gramsci. Walaupun dalam penelitian ini tidak memungkiri adanya pengaruh dari Derrida berkaitan
16 Abdulkadir Muhammad, " Hukum Dan Penelitian Hukum" , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52.
17 Johnny Ibrahim, " Teori Dan Metodologi Penelitian" , Jakarta: Bayumedia Publishing, 2012, hal. 300.
e-ISSN : 2621-4105
dengan konsep “oposisi biner” yang menjadi dasar Teori Dekonstruksinya Derrida. Hal tersebut dikarenakan, polarisasi pemikiran berupa oposisi biner merupakan pola berpikir semenjak  zaman  klasik  hingga  hari  ini  yang  tidak  disadari  oleh  setiap  orang,  pada umumnya.  Keempat  orang  tersebut  adalah  filsuf  yang  dinuansai  oleh  paradigma  teori kritis.
Kekuasaan, menurut Foucault, bukanlah bermakna kekuasaan formal. Namun, bagi Foucault, kekuasaan itu akan selalu ada dalam setiap pergaulan manusia. Relasi sosial di dalam  masyarakat  dan  lingkungannya  akan  selalu  memunculkan  kekuatan-kekuatan tersebut. 18 Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah pemikiran Foucault berlangsung selain  secara  sinkronik,  pun  secara  diakronik,  yang  memberikan  pengaruh  untuk menjelaskan pemaknaan dari relasi kuasa tersebut.
Foucault tidak mengkaji sejarah untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup orang- orang besar atau siapa yang berkuasa pada suatu jaman tertentu, melainkan kajian sejarah yang dilakukannya adalah sejarah tentang masa kini ( history of the present ). Memahami sejarah masa kini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi kini ( what is today? ), yakni bagaimana kekuasaan beroperasi. Sedangkan penyelidikan sejarah masa lalu dilakukan untuk  mencari  retakan  suatu  zaman  ( discontinuity )  sebagai  usaha  untuk  menemukan rezim  pengetahuan  ( episteme )  apa  yang  berkuasa  pada  masa  tertentu  ( archeology  of knowledge ),  dan  bagaimana  beroperasinya  kekuasaan  ( geneology  of  power )  itu  kini. Kekuasaan  dalam  pandangan  Foucault  tidak  dipahami  secara  negatif  seperti  dalam perspektif Marxian ,  melainkan  produktif  dan  reproduktif.  Ia  tidak  terpusat,  tetapi menyebar ( omnipresent ) dan mengalir dinormalisasikan dalam praktik pendisiplinan. 19
Pada titik ini, nampak persinggungan antara pandangan Foucault dengan Gramsci berkaitan  dengan geneology  of  power tersebut.  Namun  demikian,  perbedaan  yang mencolok  antara  Foucault  dengan  Gramsci  terletak  pada  penandaan  level superstrukturnya. Bagi Foucault, oposisi biner tersusun berdasarkan kepemilikan otoritas dan subodinat yang dipengaruhi oleh otoritas tersebut. Sedangkan, bagi Gramsci, secara tegas memisahkan oposisi biner tersebut dengan mengedepanan ‘ the ruling class ’ dengan
18 Arif Syafiuddin, “Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault),” Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam 18 (2), 2018, hal 141–155. DOI: https://doi.org/10.14421/ref.2018.1802-02
19 Abdil Mughis Mudhoffir, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik,” MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi 18 (1), 2013, hal 75–100.
e-ISSN : 2621-4105
petandanya adalah ‘ political society ’ atau negara ( state ) yang berhadap-hadapan dengan petanda yang lain yaitu ‘ civil society ’ atau masyarakat.
Menurut Gramsci 20 , kedua tingkat ini sesuai di satu sisi dengan fungsi “hegemoni” yang dijalankan oleh kelompok dominan di seluruh masyarakat dan di sisi lain dengan “dominasi  langsung”  atau  komando  yang  dijalankan  melalui  negara  dan  pemerintahan “yang  sah  secara  yuridis”.  Fungsi  yang  dimaksud  justru  bersifat  organisasional  dan terikat. Kaum intelektual adalah “wakil” kelompok dominan yang menjalankan fungsi sub-alternatif  dari  hegemoni  sosial  dan  pemerintahan  politik.  Uraian  dari  Gramsci tersebut,  secara  terselubung  menunjukan  adanya  alur  kekuasaan  dalam  memproduksi pengetahuan melalui dua jalur yaitu hegemoni dan dominasi. Dengan demikian, Foucault telah membongkar aspek ontologis dari ‘ the rulling class ’ yang memiliki otoritas dalam memproduksi pengetahuan, sedangkan Gramsci membongkar aspek epistemologis dari ‘ the rulling class ’ yang memiliki otoritas dalam kaitannya dengan geneology of power — sebagaimana pula menjadi fokus kajian bagi Foucault.
Tentunya,  kita  akan  memasuki  pembongkaran  pada  aspek  aksiologisnya,  yaitu melalui  Teori  Pertautan  Pengetahuan  dan  Kepentingan  yang  digagas  oleh  Jürgen Habermas. Dimana, menurut Habermas, pengetahuan dan kepentingan adalah satu dalam daya  kekuatan  refleksi  diri. 21 Menurut  Habermas,  pengetahuan  telah  kehilangan  sifat emansipatoris-nya.  Oleh  karena,  suatu  pengetahuan  telah  dikonstruksikan  secara ideologis  dengan  memisahkan  aspek  teori  dengan  aspek praxis -nya.  Sedangkan,  bagi Habermas, suatu pengetahuan itu ada yang disandarkan kepada aspek kepentingan yang mengandung sifat emansipatoris dalam kegiatan kognitif interpretatif dalam diri manusia. Mengapa demikian? Oleh karena, setiap pengetahuan akan selalu mengandaikan aspek emasipatoris yang mendorong manusia untuk sampai kepada level otonomi dan tanggung jawab.  Pertanggungjawaban  ilmiah  tersebut  merupakan  konsekuensi  logis  dari kepentingan  pengetahuan  itu  sendiri  yang  didorong  oleh  kepentingan  dari  yang mengungkapkan  pengetahuan  tersebut.  Sebagaimana  Habermas 22 menegaskan  “ The highest interest and the ground of all other interest is interest in him selves. The same
20 Antonio Gramsci, Prison Notebooks , London: Lawrence & Wishart, 1971, hal. 145. 21 Rocky  Marbun,  “Hukum  Pidana  Yang  Instrumental :  Upaya  Legitimasi  Kepentingan  Melalui Pengetahuan  Berbasis  Kekuasaan  (  Studi  Multidisipliner  Terhadap  Ekstasi  Komunikasi  Sebagai  Tindak Pidana Melalui Simulacra ),” Jurnal Hukum & Pembangunan 1 (2), 2019, hal 1–7.
22 Jurgen Habermas, Knowledge and Human Interests , The British Journal  of  Sociology , vol. 23, Boston: Beacon Press, 1972, hal. 206.
e-ISSN : 2621-4105
holds for the philosopher. The interest that invisibly guides all his thought is that of not losing his self in ratiocination but of preserving and asserting it .”
Pada  akhirnya,  ketika  kekuasaan  memproduksi  pengetahuan-pengetahuan  yang didistribusikan  melalui  hegemoni  dan  dominasi,  maka  secara  aksiologis,  pengetahuan- pengetahuan  tersebut  tidaklah  mungkin  dilepaskan  dari  kepentingan  dari  pemegang kekuasaan  itu  sendiri.  Sehingga,  apabila  diilustrasikan  dalam  bentuk  gambar  adalah sebagai berikut:

## Gambar 1 TRIKOTOMI RELASI
Mengacu  kepada  Gambar  1  tersebut  di  atas,  maka  nampak  terlihat  keterkaitan antara pandangan dari Foucault, melalui konsep genealogy of power , yang membentuk pengetahuan tersebut, bersinggungan dengan pandangan dari Habermas yang komunikasi instrumental  dari  kelompok  mayoritas  dalam  membentuk  pengetahuan.  Pada  sisi  lain, pembentukan pengetahuan tersebut adalah tidak lain merupakan perwujudan dari suatu kepentingan  tertentu  yang  dinarasikan  sebagai  pengetahuan.  Kedua  skema  tersebut, dalam pandangan paradigma kritis berjalan sesuai skema dari Gramsci, melalui konsep hegemoni dan dominasinya. Artinya, suatu pengetahuan yang dibentuk oleh kekuasaan, merupakan cerminan dari kepentingan penguasa itu sendiri yang mengalami naturalisasi melalui mekanisme represif maupun persuasif.
Walaupun,  Foucault  dan  Habermas  memberikan  warna  netral  dalam  teorinya, artinya  tidak  dengan  secara  sengaja  diarahkan  kepada  negara  sebagai  pemilik  otoritas berdasarkan hukum. Demikian pula, ketika Gramsci menjelaskan mengenai genealogy of power dari pengetahuan-pengetahuan yang diproduksi oleh kekuasaan, walaupun dalam
e-ISSN : 2621-4105
teorinya jelas menunjukan ada oposisi biner antara ‘ political society ’ sebagai ‘ the rulling class ’  dengan  ‘ civil  society ’  sebagai  sub-ordinat,  yang  didominasi  dan  dihegemoni. Namun,  dalam  kaitannya  dengan  penerapan  hukum,  maka  kajian-kajian  hukum  yang disandarkan  kepada  Trikotomi  Relasi  tersebut  akan  selalu  mengarah  kepada  aparat penegak hukum dan instrumen yang mendukungnya.
2. Hak Tersangka Dan Terdakwa Terhadap Turunan Pemeriksaan Tersangka Dan Berkas Perkara Dalam Proses Peradilan Pidana
Konsep mengenai ‘hak’, dalam penelitian ini, merupakan hal yang harus terlebih dahulu diperjelas. Sehingga kita akan memperoleh suatu deskripsi utuh apakah sesuatu hal, baik dalam bentuk kaidah/norma maupun dalam bentuk tidak tertulis, memperoleh legitimasi  dan  justifikasi  yang  sah  dan inherent dalam  diri  seorang  manusia.  Menurut Kaelan 23 ,  dengan  meminjam  konsepsi  dari  John  Locke,  menjelaskan  manusia  pada hakekatnya, mula-mula belum bermasyarakat ia hidup dalam keadaan alamiah “ State of nature ”  yaitu  suatu  keadaan  di  mana  belum  terdapat  kekuasaan  serta  otorita  apa-apa, semua  orang  sama  sekali  hidup  dalam  keadaan  bebas  serta  sama  derajatnya.  Dalam keadaan kebebasan yang bersifat alamiah tersebut, manusia justru menjadi tidak bebas karena  menghadapi  perbenturan  kepentingan,  hak  milik,  kepentingan  sehingga  banyak manusia hidup di atas penderitaan orang lain. Dalam kondisi “ State War ” yang demikian, maka timbullah pemikiran untuk melindungi nilai-nilai mereka yang paling fundamental dan esensial seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, serta hak milik pribadi sebagai suatu  kebutuhan  yang  mendesak.  Dalam  pengertian  tersebut,  kemudian  manusia membentuk suatu masyarakat serta menyerahkan sebagian dari hak-hak mereka kepada pemimpin ( in casu ; negara).
Berkaitan  dengan  konsep  mengenai  ‘hak’,  menurut  Notonagoro,  akan  selalu berpasangan dengan konsep ‘wajib’—yang dimaksud adalah ‘kewajiban’. Pada dasarnya, hak  tersebut  merupakan  kuasa  untuk  menerima  atau  melakukan  sesuatu  yang  sudah seharusnya diterima atau dilakukan, oleh pihak yang ditentukan dan tidak dapat dimiliki oleh  orang  lain  yang  tidak  ditentukan.  Sehingga,  hak  tersebut,  pada  prinsipnya,  dapat dituntut dengan paksaan oleh orang yang yang ditentukan menerima hak tersebut. Adapun ‘kewajiban’, pada dasarnya, adalah merupakan beban kepada pihak tertentu, tidak dapat
23 Kaelan, “Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia,” Jurnal Filsafat 12 (1), 1992, hal 28-53.
e-ISSN : 2621-4105
dibebankan  kepada  orang  lain.  Sehingga,  pada  prinsipnya,  seseorang  yang  dibebankan kewajiban  tersebut  dapat  dituntut  dengan  paksaan  untuk  melaksanakan  kewajiban tersebut. 24
Bertitik tolak dari pandangan Notonagoro dan Kaelan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak merupakan hak memperoleh sesuatu dan merupakan tuntutan yang sah terhadap seseorang yang memiliki beban kewajiban untuk memenuhi tuntutan hak tersebut. Oleh karena itu, persinggungan antara hak dan kewajiban tersebut merupakan  domain  hukum  untuk  memberikan  pengaturan.  Bahkan,  berdasarkan  posisi hak  berada  dalam  semua  bidang  hukum,  maka  hukum  memang  dibuat  karena  adanya hak. 25 Sehingga, hak merupakan anasir normatif yang disusun dalam kaidah/norma guna menjamin manusia dalam berperilaku.
Konsep hak dan kewajiban, pun nampak dalam Hukum Acara Pidana, sebagaimana termuat dalam Konsideran Menimbang huruf c KUHAP yang menegaskan “ ……..agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para  pelaksana  penegak  hukum  sesuai  dengan  fungsi  dan  wewenang…. .”  Artinya,
KUHAP memiliki dua tugas utama, yaitu:
1. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya; dan
2. Untuk  meningkatkan  pembinaan  sikap  para  pelaksana  penegak  hukum  sesuai fungsi dan wewenang.
Berdasarkan tujuan KUHAP tersebut, dengan mengkaitkan pandangan dari Kaelan dan  Notonagoro,  maka  hal-hal  yang  menjadi  hak  bagi  masyarakat  merupakan  posisi terbalik terhadap hal-hal yang menjadi kewajiban bagi para pelaksana penegak hukum.
Tersangka,  sebagai  suatu  konsep  hukum,  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  14 KUHAP yang menegaskan “ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana .”
Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  (PERKAP  No.    9  Tahun  2019) menegaskan “ Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  didukung  barang  bukti  patut  diduga  sebagai pelaku  tindak  pidana .”  Sedangkan,  Terdakwa  sebagai  konsep  hukum,  yang  terdapat
24 Ali Mudhofir, “Nilai, Martabat, Dan Hak-Hak Asasi Manusia,” Jurnal Filsafat 12 (1), 1992, hal 23–27.
25 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana, 2009, hal. 172.
e-ISSN : 2621-4105
dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP menegaskan “ Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan .”
Berdasarkan kedua konsep tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dimana status  tersangka  yang  disematkan  kepada  seseorang,  berada  dalam  ranah  penyidikan. Sedangkan,  status  terdakwa  yang  disematkan  kepada  seseorang,  berada  dalam  ranah adjudikasi (pemeriksaan di depan persidangan). Namun demikian, terdapat ranah antara, yaitu pada saat pelimpahan berkas, baik tahap 1 maupun tahap 2, hingga terbitnya surat dakwaan, yang dikenal dengan ranah pra-penuntutan, masih mendapatkan status sebagai tersangka.
Adapun  fokus  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  terhadap  Pasal  143  ayat  (4) KUHAP yang menegaskan “ Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri .” Dimana dalam penjelasan Pasal 143 ayat (4) KUHAP menegaskan
“ Yang dimaksud dengan "surat pelimpahan perkara" adalah surat pelimpahan perkara itu  sendiri  lengkap  beserta  surat  dakwaan  dan  berkas  perkara .”  Dan,  pada  Pasal  72 KUHAP, yang menjadi fokus pula dalam penelitian ini, menegaskan “ Atas permintaan tersangka  atau  penasihat  hukumnya  pejabat  yang  bersangkutan  memberikan  turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya .” Adapun penjelasan Pasal 72  KUHAP  menegaskan  yang  dimaksud  dengan  “turunan”  adalah  berupa  fotokopi, sedangkan  kata  “pemeriksaan”  dalam  Pasal  72  KUHAP  tersebut  mengandung  makna pemeriksaan  dalam  tingkat  penyidikan  dan  hanya  yang  berkaitan  dengan  pemeriksaan tersangka.  Kedua  kata  tersebut,  pada  hakikatnya,  mengandung  tujuan  yaitu  “untuk kepentingan  pembelaannya”,  sehingga  fotokopi  berkas  pemeriksaan  tersangka  hanya dapat  dimiliki  untuk  dirinya  sendiri  (tersangka)  dan  tidak  diperkenankan  untuk dipublikasi.
3. Logika Monolog Sebagai Hasil Dari Komunikasi Instrumental
Tindakan komunikasi instrumental dengan rasionalitas instrumental adalah “suatu rasionalitas yang diarahkan atau bekerja untuk mengejar seefektif mungkin kepentingan diri sendiri, bersifat menominasi dan menghegemoni”. Rasionalitas instrumental ini juga
e-ISSN : 2621-4105
bersifat  monologis,  dan  juga  bertujuan  untuk  mengontrol. 26 Dalam  hal  ini,  Habermas menyebutnya  sebagai  komunikasi  dengan  tindakan  rasional  bertujuan  atau  rasio  yang berpusat  pada  subjek.  Lebih  lanjut  Habermas  menjelaskan,  pola  kerja  dunia  modern berbasis  kepada  tindakan  komunikasi  rasionalisasi  tujuan  yang  berbasis  objektivikasi, sehingga memunculkan ketimpangan dalam relasi sosial. 27
Paradigma  Komunikasi  yang  dikonstruksikan  oleh  Habermas  merupakan  kritik kepada  Karl  Marx  yang  mereduksi  makna praxis sebagai  kerja.  Dengan  menyamakan praxis dengan  kerja,  Marx  secara  sangat  sederhana  telah  meredusir  syarat-syarat pembebasan  sejati  umat  manusia,  yaitu  lewat  penghapusan  pembagian  kerja  di  dalam masyarakat. 28 Sedangkan, bagi Habermas sendiri, motif kehidupan dalam bermasyarakat adalah komunikasi.
Hardiman  menjelaskan,  dalam  pandangan  Habermas,  hukum  merupakan  kaidah normatif  yang  dianggap  sudah  memisahkan  diri  dari  sosio-normatif  tradisional ( Lebenswelt ) dan menjadi sebuah sistem yang mandiri.  Bagi Habermas, seiring dengan tumbangnya dogmatisme hukum dan kecenderungan otoritarianisme hukum di masa lalu, maka  kini  hukum  harus  mendapatkan  legitimasi  melalui  diskursus  rasional.  Dalam konteks  kapitalisme,  menurut  Habermas,  hukum  seharusnya  mengikat  dan  menjadi jembatan  untuk  membangun  kehidupan  bersama  di  antara  sistem ekonomi  dan  politik, namun terkadang ‘termanipulasi’ oleh rasio instrumental dan strategis sistem kapitalisme modern dan  kekuasaan di mana uang dan kuasa menjadi dua unsur kepentingan utama dalam  sistem  tersebut.  Validitas  hukum  akan  tercapai  bila  paradigma  objektivitas  dan diskursus hukum bisa dipadukan. 29
Sehingga,  sebagai  lawan  dari  tindakan  komunikasi  instrumental  adalah  tindakan komunikatif—yang  dicetuskan  oleh  Habermas,  yang  merupakan  sebuah  interaksi simbolik.  Tindakan  komunikatif  ini  diatur  dengan  norma-norma  konsensual  mengikat, yang menentukan berbagai harapan timbal balik menyangkut perilaku dan yang dipahami
26 Sandra  Olifia  and  Radita  Gora,  “Membangun  Paradigma  Komunikasi  Dalam  Perspektif Habermas,” Jurnal Ikom Usni , 5 (2), 2017, hal 66–86.
27 F. Budi Hardiman, " Menuju Masyarakat Komunikatif" , Yogyakarta: Kanisius, 1993, hal. 97.
28 F.  Budi  Hardiman, Kritik  Ideologi.  Menyingkap  Pertautan  Pengetahuan  Dan  Kepentingan Bersama Jurgen Habermas , Yogyakarta: Kanisius, 2009, hal. 78.
29 M. Taufiq Ridho and M. Nur Prabowo, “Stereotype Dalam Entitas Dan Identitas Di Indonesia: Telaah Perspektif Diskursus Rasional Habermas,” Journal Islamic Review 3 (1), 2014, hal 91–115.
e-ISSN : 2621-4105
dan diakui sekurang-kurangnya oleh dua subjek yang sedang bertindak (intersubjektif). 30 Dengan demikian, dalam tindakan komunikatif ini berlangsung dengan logika dialog, dan berbeda  dengan  tindakan  komunikatif  instrumental  yang  berlangsung  dengan  logika monolog, oleh karena, rasionalitas yang dikonstruksikan adalah rasionalitas subjek-objek.
4. Pembentukan Logika Monolog Dalam Pra-Adjudikasi Terhadap Hak Terdakwa Atas Turunan Berkas Perkara dan Hak Tersangka Atas Turunan Pemeriksaan Tersangka
Fokus objek yang dipermasalahkan dalam Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP adalah ‘berkas perkara’, yang berdasarkan ketentuan tersebut merupakan hak dari tersangka dan terdakwa. Maka, perlulah diketahui terlebih dahulu mengenai berkas perkara  sebagai  suatu  konsep  hukum.  Oleh  karena,  guna  menjelaskan  norma  harus diawali  dengan  pendekatan  konseptual,  karena  norma  sebagai  suatu  bentuk  proposisi yang  tersusun  atas  rangkaian  konsep.  Dengan  demikian,  kesalahan  konsep mengakibatkan alur nalar sesat dan kesimpulan yang menyesatkan. 31
Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PERKAP No.  6 Tahun 2019 menegaskan “ Setelah selesai  dilaksanakan  penyidikan,  dibuat  resume  sebagai  ikhtisar  dan  kesimpulan  hasil penyidikan  tindak  pidana .”  Setelah  pembuatan  resume  tersebut  selesai  dilanjutkan dengan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi  administrasi penyidikan berupa a. isi  berkas  perkara  dan  b.  bukan isi  berkas  perkara  ( vide Pasal  27  ayat  (2)  dan ayat  (3) PERKAP No.  6 Tahun 2019). Adapun sistematika dari resume berkas perkara tersebut terdiri  dari  dasar  penyidikan,  uraian  perkara  dan  fakta,  analisa  kasus  dan  yuridis  serta kesimpulan ( vide Pasal 10 ayat (2) PERKABA No.  3 Tahun 2014).
Mengacu kepada Pasal 72 KUHAP yang menegaskan “ Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan  untuk  kepentingan  pembelaannya .”  Maka,  tersangka  atau  penasihat hukumnya  memiliki  hak  ‘untuk  meminta’,  sehingga  berbasis  kepada  pendapat Notonagoro  dan  Kaelan,  pada  sisi  lainnya,  secara  konseptual,  dibebankan  kewajiban untuk memberikan hal apa yang diminta tersebut. Adapun objek yang dapat diminta oleh tersangka  atau  penasihat  hukumnya  adalah  “… turunan  berita  acara  pemeriksaan ….”.
30 Thomas  McCarthy, Teori  Kritis  Jürgen  Habermas ,  ed.  Nurhadi,  Yogyakarta:  Kreasi  Wacana, 2006, hal. 27-28.
31 Abintoro  Prakoso, Hukum,  Filsafat  Logika  Dan  Argumentasi  Hukum ,  Surabaya:  LaksBang Justitia, 2015, hal. 284.
e-ISSN : 2621-4105
Penjelasan Pasal 72 KUHAP menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “…. turunan ….” adalah  berita  acara  pemeriksaan  dalam  bentuk  fotokopi  atau  salinan.  Sedangkan  yang dimaksud dengan “… berita acara pemeriksaan ….” adalah pemeriksaan dirinya sebagai tersangka dalam ranah penyidikan, dan tidak boleh disebarluaskan.  Sehingga, KUHAP menegaskan tersangka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri.
Hal  tersebut  berbeda  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  143  ayat  (4)  KUHAP  yang menegaskan “ Turunan  surat  pelimpahan  perkara  beserta  surat  dakwaan  disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan  dengan  penyampaian  surat  pelimpahan  perkara  tersebut  ke  pengadilan negeri .” Artinya, pada saat yang bersamaan, ketika melimpahkan perkara ke pengadilan negeri, adalah merupakan kewajiban, untuk memberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya  dan  penyidik  berupa  fotokopi  surat  pelimpahan  perkara,  fotokopi  surat dakwaan, dan fotokopi berkas perkara.
Namun  demikian,  melalui  angket online berbasis google  form ,  penelitian  ini mengajukan  pertanyaan  “ Sebagai  Kuasa  Hukum,  pada  saat  pelimpahan  perkara  dari Penuntut  Umum  kepada  Pengadilan  Negeri  berdasarkan  Pasal  143  ayat  (4)  KUHAP, apakah Anda pernah tidak mendapatkan turunan “Surat Pelimpahan Perkara” secara bersamaan dengan penyampaiannya ke Pengadilan Negeri? ” yang diisi oleh 92 advokat, terdapat 46,7% responeden yang memiliki pengalaman pertama dengan mengatakan tidak pernah  mendapatkan  turunan  berkas  dan  sebanyak  20,7%  responden  yang  seringkali haknya dalam Pasal 143 ayat (4) KUHAP dilanggar.
Adapun illustrasi diagramnya adalah sebagai berikut:

## Gambar 2 Diagram Respon Terhadap Pasal 143 ayat (4) KUHAP
Berdasarkan  Gambar  2  di  atas,  maka  terlihat  sebanyak  20,7%  responden  yang menjawab lebih dari dua kali—oleh karena itu penelitian ini menggunakan kata “sering”,
e-ISSN : 2621-4105
dan  sebanyak  46,7%  responden  yang  pertama  kali  (atau  setidak-tidak  baru  sekali) mengalami  penolakan  atas  permintaannya  kepada  penuntut  umum  untuk  memperoleh berkas perkara.
Demikian  pula,  fenomena  yang  terjadi  dalam  ranah  penyidikan,  melalui  angket yang  sama,  dengan  model  pertanyaan  yang  sama,  maka  terdapat  sebanyak  40,2% responden yang memiliki pengalaman pertama kali ditolak permintaannya dan sebanyak 23,9% responden yang memiliki pengalaman kerapkali ditolak (atau minimal mengalami dua kali penolakan). Adapun illustrasi dari survei tertuang dalam diagram di bawah ini, sebagai berikut:

## Gambar 3

## Diagram Respon Terhadap Pasal 72 KUHAP
Sebagai  akibat  dari  fenomena  tersebut  di  atas,  maka  seorang  advokat  sebagai kuasa  hukum  akan  mengangkat  penolakan-penolakan  tersebut  pada  agenda  sidang pertama di dalam persidangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diajukan pertanyaan kepada 92 responden yaitu “ Apakah Anda pernah meminta copy turunan BAP, kepada Majelis  Hakim,  ketika  hingga  hari  persidangan,  Penyidik  atau  Penuntut  Umum  tidak memberikan  turunan  BAP  tersebut?  (hanya  jika  permintaan  Anda  pernah  ditolak) ” Adapun  illustrasi  yang  terungkap  dalam  survey  melalui google  form adalah  sebagai berikut:
e-ISSN : 2621-4105

## Gambar 4 Diagram Respon Dari Hakim Terhadap Permintaan Berkas Perkara
Berdasarkan  Gambar  4  diatas,  terdapat  sebanyak  64,3%  responden  menyatakan lebih  memilih  untuk  mengajukan  permintaan  turunan  BAP  dan  berkas  perkara  kepada majelis  hakim  ketika  agenda  sidang  pertama.  Artinya,  majelis  hakim  menjadi persinggahan dari harapan terakhir untuk memperoleh turunan dari tersebut yang akan digunakan sebagai dasar melakukan pembelaan.
Pada  konteks  penelitian  yuridis  normatif  yang  murni,  maka  illustrasi  dari  hasil perolehan survei tersebut tidaklah memberikan gambaran yang utuh mengenai apa yang terjadi  dalam  ranah  praktik.  Sehingga,  tidak  akan  menyelesaikan  permasalahan  yang muncul. Sehingga, menurut Bernard Arief Sidharta, mekanisme kegiatan ilmiah dari ilmu hukum  adalah  suatu  ilmu  yang  menginventarisasi,  memaparkan,  mensistematisasi  dan mengevaluasi kaidah-kaidah hukum positif dan keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat 32 , dengan bersaranakan konsep dan metode yang dibentuk dan dikembangkan  secara  khusus  untuk  mempersiapkan  upaya  menemukan  penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum konkret. 33 Namun demikian, dalam konteks penegakan hukum,  Soerjono  Soekanto 34 menegaskan,  interpretasi  terhadap  norma  bergantung kepada  diskresi  dari  penegak  hukum.  Bahkan,  JA.  Pontier 35 menegaskan,  bahwa
32 Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat , Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hal. 29. 33 Bernard  Arief  Sidharta,  “Penelitian  Hukum  Normatif:  Analisis  Penelitian  Filosofikal  Dan Dogmatikal,”  dalam Metode  Penelitian  Hukum.  Konstelasi  Dan  Refleksi ,  ed.  Sulistyowati  Irianto  and Shidarta, Jakarta: Yayasan Obor & JHMP-FHUI, 2013, hal 142.
34 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum ,  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 5-7.
35 J.A Pontier, Rechtsvinding (Penemuan Hukum) , ed. Bernad Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, 2008, hal 8.
e-ISSN : 2621-4105
penemuan  hukum  merupakan  tindakan  dan  monopoli  otoritas  publik  yang  didukung dengan kekerasan.
Sehingga,  menjadi  penting  untuk  melacak genealogy  of  power (bekerjanya kekuasaan) tersebut muncul, dengan kata lain, sebagaimana pemaknaan aseli dari ‘hukum acara’ adalah ‘cara bagaimana’ dan sikap penegak hukum menjalankan kekuasaan dan kewenangannya. Dimana, dalam penelitian ini, genealogy of power tersebut dilaksanakan melalui  model-model  komunikasi  yang  mengobjektivikasikan  pihak  tersangka  dan terdakwa, sehingga, tidak ada cara lain selain menerima keputusan tersebut.
Perilaku  komunikasi  instrumental  yang  diucapkan  oleh  penyidik  dan  penuntut umum,  tersebut  terlihat  dalam  survey  yang  dikemukakan  oleh  para  responden,  ketika penelitian  ini    memberikan  pertanyaan  “ Bagaimanakah  ungkapan  verbal  (bahasa tuturan) penolakan dari Penyidik atau Penuntut Umum untuk tidak memberikan turunan BAP  tersebut?  (hanya  jika  permintaan  Anda  pernah  ditolak) ”—dimana  sebanyak  60 responden  yang  menjawab  dari  total  92  responden,  yang  penelitian  ini  klasifikasikan menjadi  5  (lima)  kelompok  besar,  yaitu  (1)  Tidak  adanya  keinginan  penyidik  untuk memberikan  turunan  BAP  tersebut,  dengan  berbagai  alasan  yang  tidak  jelas,  salah satunya  adalah  menunggu  persetujuan  pimpinan  dan  adanya  indikasi  permintaan  uang fotokopi; (2) Agar Penasihat Hukum minta saja ke Jaksa Penuntut Umum, dan sebaliknya Jaksa Penuntut Umum menegaskan untuk minta ke Penyidik; (3) Agar Penasihat Hukum minta saja kepada hakim di pengadilan; (4) Penyidik atau Penuntut Umum merasa tidak ada  kewajiban  untuk  memberikan;  dan  (5)  Penyidik  atau  Penuntut  Umum  merasa permintaan tersebut tidak diatur dalam KUHAP;
Berdasarkan fenomena kebahasaan dalam komunikasi instrumental tersebut, maka sebanyak 64 responden dari 92 responden yang menjawab, mencari alternatif lain yaitu mengadukan dan meminta turunan berkas perkara tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa  pokok  perkara.  Adapun  respon  dari  hakim—yang  oleh  penelitian  ini diklasifikasikan  menjadi  4  (empat)  kelompok  besar,  yaitu  (1)  Memerintahkan  Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan turunan BAP; (2) Mempersilahkan Penasihat Hukum untuk meminta kepada Panitera Pengganti; (3) BAP merupakan rahasia negara; dan (4) Tidak ada aturan dalam KUHAP.
Guna  melacak genealogy  of  power dari  penegak  hukum  yang  menetapkan  suatu keputusan untuk tidak memberikan turunan berita acara pemeriksaan dan berkas perkara,
e-ISSN : 2621-4105
maka  penelitian  ini  menggunakan  beberapa  ciri-ciri  dari  pendekatan  analisis  wacana kritis 36 ,  dengan  mengkolaborasikan  dengan  fenomena-fenomena  di  atas,  yaitu  sebagai berikut:
1. Prinsip Tindakan. Salah satu unsur dalam Pasal 72 KUHAP, yaitu “Atas permintaan tersangka  atau  penasihat  hukumnya  pejabat  yang  bersangkutan……”,  pada dasarnya,  unsur  tersebut  menunjukan  adanya  suatu  peristiwa  komunikasi  antara tersangka atau penasihat hukumnya dengan pejabat yang bersangkutan dalam hal ini  adalah  penyidik,  yang  ditafsirkan  oleh  penyidik  sebagai  suatu  bentuk komunikasi tertulis jika mengacu kepada data semiotik dari media dan hasil survei tersebut  di  atas,  dan  komunikasi  lisan  pun  mengacu  kepada  hasil  survey  di  atas. Dalam hal ini, komunikasi yang terjadi bukan komunikasi yang reprositas searah untuk sampai kepada tujuan yang sama. Oleh karena, faktor kekuasaan menentukan pesan  dan  tanda  yang  dikirimkan  oleh  penyidik  sebagai  komunikator  kepada tersangka  sebagai  komunikan.  Namun,  oleh  karena,  penyidik  mengambil  posisi sebagai  “ the  central ”  dan  terperiksa  diposisikan  sebagai  “ the  other ”,  sehingga tindakan  komunikasi  yang  muncul  adalah  komunikasi  instrumental  atau komunikasi satu arah.
2. Prinsip  Konteks.  Analisis  Wacana  Kritis  ( critical  analysis  discourse ),  melalui prinsip  ini  hendak  mempermasalahkan  mengenai,  selain,  apa  dan  siapa mengucapkan  apa,  termasuk  situasi  yang  bagaimana  suatu  komunikasi  tersebut tercipta.  Sehingga,  bukan  aspek genealogy  of  power yang  muncul,  namun  juga, pengaruh Semiotika Roland Barthes turut bermain, yaitu adanya suatu dialektika antara langue (kata/bahasa yang bersifat umum dan hasil dari konvensi) dan parole (ujaran/tindak  tuturan)  dalam  komunikasi  instrumental.  Artinya,  penyidik  dan penuntut  umum  mempermainkan  makna  kata  yang  bersifat langue dalam  ilmu hukum  disebut  normatif,  dengan  memunculkan  makna  kata  yang  bersifat parole berbasis kebiasaan keseharian dalam penyidikan, yang justru menyimpangi makna aslinya.  Sehingga,  dalam  tataran  praktik,  aktualisasi  diri  penyidik  dan  penuntut umum  melalui  penggunaan parole merupakan  suatu  kegagalan  kompetensi
36 Subur Ismail, “Analisis Wacana Kritis: Alternatif Menganalisis Wacana,” Jurnal BAHAS 34 (69) 2008.
e-ISSN : 2621-4105
komunikatif 37 yang mengabaikan Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP sebagai premis mayor.
3. Prinsip  Historis.  Dalam  perspektif  analisis  wacana  kritis  ( critical  analysis discourse ), asas inquisatoir yang telah ditinggalkan KUHAP, pada kenyataannya tetap  bertahan  melalui  mekanisme  dominasi  dan  hegemoni  dalam  pandangan Gramsci dan Foucault. Reformulasi asas inquisatoir tersebut, berwujud dalam suatu fenomena tindak tuturan (ujaran/ speech act ), yang tidak dikenali oleh ilmu hukum. Oleh  karena,  menyusup  ke  dalam  suatu  konsep  yaitu  budaya  hukum.  Kegagalan dalam kompentensi komunikatif terjalan dalam kerangka budaya hukum, yang oleh Hans-Geog  Gadamer  disebut  sebagai  konsep  kesadaran  akan  sejarah  pengaruh ( wirkungsgeschichte ). 38
Kajian atas konsep kesadaran akan sejarah pengaruh ( wirkungsgeschichte ) tersebut memperoleh  artikulasinya  dalam  kajian  psikolinguistik  yang  fokus  kajiannya kepada  hubungan  antara  bahasa  dan  pikiran  pada  waktu  memroses  (memahami) ujaran dan memroduksi ujaran, dan pada waktu memperoleh bahasa. 39 Khususnya, yang  berkaitan  pada  hal-hal yang  terjadi  ketika  individu  yang  berbahasa. 40 Oleh karena itu, antara bahasa dengan otak dalam memproses dan menghasilkan ujaran dan  pemerolehan  bahasa. 41 Sehingga,  perpaduan  antara  konsep sejarah  pengaruh ( wirkungsgeschichte ) dan psikolinguistik, memunculkan kemampuan secara bebas untuk  berkomunikasi  melalui parole sebagai  mekanisme  psiko-fisik  yang memungkinkan  penutur  (penyidik  dan  penuntut  umum)  menampilkan  kombinasi tersebut. 42
37 Eva  Astriani,  “Kompetensi  Komunikatif,” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Bahasa  Dan  Sastra Indonesia ,  2018.;  Kompetensi  komunikatif  meliputi  pengetahuan  ( knowledge )  yang  penutur-pendengar miliki  tentang  apa  yang  mendasari  perilaku  bahasa  ( language  behavior )  atau  perilaku  tutur  ( speech behavior )  yang  tepat  dan  benar,  dan  tentang  apa  yang  membentuk  perilaku  bahasa  yang  efektif  dalam kaitannya  dengan  tujuan-tujuan  komunikatif.  Karena  itu,  ia  mencakup  pengetahuan  linguistik  dan pengetahuan  pragmatik.  Sementara  itu,  kompetensi  komunikatif  terdiri  atas  pemakaian  aktual (sesungguhnya) dari dua jenis pengetahuan yaitu pengetahuan linguistik dan pragmatik dalam memahami dan menghasilkan wacana.
38 F.  Budi  Hardiman, Seni  Memahami-Gadamer  Dan  Hermeneutika  Filosofis ,  (Jakarta,  Serambi Salihara, 2014).
39 Muhammad Thoriqussu’ud, Pengantar Psikolinguistik , Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012, hal 2.
40 Kholid A. Harras and Bachari Andika Dutha, Dasar-Dasar Psikolinguistik , Bandung: UPI Press, 2009, hal. 2.
41 Eko Kuntaro, Memahami Konsepsi Psikolinguistik , Jambi: Universitas Jambi, 2017, hal. 2.
42 Anthon  F  Susanto, Semiotika  Hukum.  Dari  Dekonstruksi  Teks  Menuju  Progresivitas  Makna , Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 32.
e-ISSN : 2621-4105
4. Prinsip  Kekuasaan.  Prinsip  ini  merupakan  unsur  inti,  baik  dari  perspektif  AWK maupun  dari  konsep  Trikotomi  Relasi—yang  dikonstruksikan  dari  Foucault  dan Gramsci.  Advokat  yang  melaksanakan  profesinya,  walaupun  secara  yuridis normatif, telah disejajarkan posisinya sebagai penegak hukum. Namun, baik dalam tataran  teoretis  dan  praktis,  keadaan  tersebut  tidak  akan  pernah  seimbang.  Pada akhirnya, cara pandang para pelaksana penegak hukum terhadap advokat, tidaklah berbeda  jauh  dengan  cara  para  pelaksana  penegak  hukum  dalam  memandang saksi/tersangka/terdakwa. Pendek kata, konsep Derrida tentang oposisi biner telah teraktualisasi dalam praktik peradilan. Penyidik dan penuntut umum telah menjadi oposisi biner “ the central ”, sedangkan advokat menjadi oposisi biner “ the other ” dalam  proses  peradilan  pidana.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang  telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, JA. Pontier dan Bernard Arief Sidharta.
5. Prinsip  Ideologi  (Kepentingan).  Berdasarkan  rangkaian  kata  dalam  Pasal  72 KUHAP,  maka  hak  tersangka  untuk  memperoleh  turunan  Berita  Acara Pemeriksaan,  akan  bermuara  kepada  perlindungan  hak  asasi  manusia  yaitu keseimbangan  dalam  mempertahankan  diri,  khususnya  pada  frasa  “…. untuk kepentingan pembelaannya .” Keengganan dari penyidik disandarkan kepada tidak terpenuhinya  status  berkas  dinyatakan  lengkap  (P-21)  oleh  penuntut  umum, sehingga  tidak  terjadi  penyerapan  anggaran  negara  berasarkan  APBN. 43 Sedangkan, dalam tahap penuntutan, kekalahan penuntut umum dalam suatu proses persidangan,  akan  membawa  dirinya  pada  suatu  proses  evaluasi  dalam  internal institusinya.
Pada  akhirnya,  terjadi  produksi  pengetahuan  oleh  penyidik  dan  penuntut  umum untuk  mendominasi  tersangka/terdakwa  atau  penasihat  hukumnya  untuk  tidak memberikan  turunan  BAP  tersebut  dengan  alasan-alasan  yang  telah  diungkapkan penelitian ini sebelumnya. Dominasi tersebut semakin menghegemoni ketika negara pun secara  dominasi  melalui  norma  hukum,  tidak  menyediakan  upaya  hukum,  dan  secara hegemoni, pengetahuan tersebut dilanggengkan melalui dunia pendidikan.
E. PENUTUP
43 Kompas,  “Dana  Operasional  Polisi  Terbatas,”  accessed  February  3,  2021, https://regional.kompas.com/read/2011/07/07/03442644/Dana.Operasional.Polisi.Terbatas?page=all.
e-ISSN : 2621-4105
Proses  pertukaran  pesan  dan  tanda  dalam  suatu  komunikasi  antara tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya dengan penyidik dan penuntut umum, pada dasarnya,  bukanlah  merupakan  suatu  proses  kontaminasi  biner.  Dimana,  penyidik  dan penuntut  umum  sebagai  pemegang  kekuasaan  merupakan  oposisi  biner  “ the  central ” melakukan produksi pengetahuan berbasis kepada kepentingannya. pada akhirnya, proses permintaan turunan bap dan berkas perkara tersebut, lebih dinuansai oleh logika monolog dimana  ketidakmampuan  tersangka/terdakwa  atau  penasihat  hukumnya  untuk membantah atau menyanggah pengetahuan yang menyimpangi teks Pasal 72 KUHAP jo Pasal  143  ayat  (4)  KUHAP,  yang  patut  diduga  pula  sebagai  upaya  langgengkan kepentingan dari pemiliki otoritas dengan tidak menyiapkan upaya hukum atas penolakan tersebut.  Padahal,  rangkaian  teks  Pasal  72 jo Pasal  143  ayat  (4)  KUHAP  seharusnya dimaknai sebagaimana landasan filosofis dalam konsideran menimbang huruf a KUHAP sebagai  suatu  bentuk  perlindungan  atas  hak  yang  asasi  dari  tersangka/terdakwa  guna melakukan dan mempersiapkan pembelaan bagi dirinya dalam proses persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Gramsci, Antonio. Prison Notebooks . London: Lawrence & Wishart, 1971.
Hardiman,  F.  Budi. Kritik  Ideologi.  Menyingkap  Pertautan  Pengetahuan  Dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas . Yogyakarta: Kanisius, 2009.
———. Menuju Masyarakat Komunikatif . Yogyakarta: Kanisius, 1993. Harras, Kholid A., and Bachari Andika Dutha. Dasar-Dasar Psikolinguistik . Bandung: UPI Press, 2009.
Ibrahim,  Johnny. Teori  Dan  Metodologi  Penelitian .  Jakarta:  Bayumedia  Publishing, 2012.
Kuntaro, Eko. Memahami Konsepsi Psikolinguistik . Jambi: Universitas Jambi, 2017.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana, 2009. McCarthy,  Thomas. Teori  Kritis  Jürgen  Habermas .  Edited  by  Nurhadi.  Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Pontier,  J.A. Rechtsvinding  (Penemuan  Hukum) .  Edited  by  Bernad  Arief  Sidharta. Jendela Mas Pustaka, 2008.
Prakoso,  Abintoro. Hukum,  Filsafat  Logika  Dan  Argumentasi  Hukum .  Surabaya: LaksBang Justitia, 2015.
Ridwan. Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah . Yogyakarta: FH UII Press, 2014. Sidharta,  Bernard  Arief. Ilmu  Hukum  Indonesia.  Upaya  Pengembangan  Ilmu  Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat . Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
———. “Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal Dan Dogmatikal.”
e-ISSN : 2621-4105
In Metode  Penelitian  Hukum.  Konstelasi  Dan  Refleksi ,  edited  by  Sulistyowati Irianto and Shidarta. Jakarta: Yayasan Obor & JHMP-FHUI, 2013.
Soekanto, Soerjono. Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi . Bandung: Remadja Karya, 1988.
———. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
———. Penegakan Hukum . Jakarta: Binacipta, 1983. Sofyan,  Andi. Hukum  Acara  Pidana:  Suatu  Pengantar .  Yogyakarta:  Rangkang Education, 2013.
Susanto,  Anthon  F. Semiotika  Hukum.  Dari  Dekonstruksi  Teks  Menuju  Progresivitas Makna . Bandung: Refika Aditama, 2005. Thomas,  Linda,  and  Shan  Wareing. Bahasa,  Masyarakat  &  Kekuasaan .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Thoriqussu’ud,  Muhammad. Pengantar  Psikolinguistik .  Surabaya:  UIN  Sunan  Ampel, 2012.

## Jurnal
Astriani, Eva. “Kompetensi Komunikatif.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia , 2018.
Falasifah, Umi, Bambang Dwi Baskoro, and Sukinta. “ Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap  Sebagai  Landasan  Bekerjanya  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia.”
Diponegoro Law Journal 5 (3), 2016.
Habermas, Jurgen. “ Knowledge and Human Interests” . The British Journal of Sociology 23, Boston: Beacon Press, 1972
Ismail, Subur. “Analisis Wacana Kritis: Alternatif Menganalisis Wacana.” Jurnal BAHAS 34 (69), 2008.
Kaelan. “Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia.” Jurnal Filsafat 12 (1), 1992.
Marbun,  Rocky.  “Hukum  Pidana  Yang  Instrumental :  Upaya  Legitimasi  Kepentingan Melalui  Pengetahuan  Berbasis  Kekuasaan  (  Studi  Multidisipliner  Terhadap Ekstasi Komunikasi Sebagai Tindak Pidana Melalui Simulacra ).” Jurnal Hukum & Pembangunan 1 (2), 2019.
Mudhoffir, Abdil Mughis. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik.” MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi 18 (1), 2013. Mudhofir, Ali. “Nilai, Martabat, Dan Hak-Hak Asasi Manusia.” Jurnal Filsafat 12 (1), 1992.
Natsir,  Nurasia.  “Hubungan  Psikolinguistik  Dalam  Pemerolehan  Dan  Pembelajaran Bahasa.” Jurnal Retorika 10 (1), 2017.
DOI: https://doi.org/10.26858/retorika.v10i1.4610
Olifia, Sandra, and Radita Gora. “Membangun Paradigma Komunikasi Dalam Perspektif Habermas.” Jurnal Ikom Usni 5 (2), 2017.
Ridho,  M.  Taufiq,  and  M.  Nur  Prabowo.  “Stereotype  Dalam  Entitas  Dan  Identitas  Di Indonesia:  Telaah  Perspektif  Diskursus  Rasional  Habermas.” Journal  Islamic Review 3 (1), 2014.
Rumokoy, Nike K. “Eksistensi Afdoening Buiten Process Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.Pdf.” Jurnal Hukum Unsrat 23 (8), 2017.
Syafiuddin,  Arif.  “ Pengaruh  Kekuasaan  Atas  Pengetahuan  (Memahami  Teori  Relasi Kuasa Michel Foucault), ” Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam 18 (2),
e-ISSN : 2621-4105
2018. DOI: https://doi.org/10.14421/ref.2018.1802-02
Waljinah, Sri. “Kajian Makna Simbolik Bahasa Hukum Pada Tindakan Diskresi Polisi.”
Prosiding Konferensi Nasional APPPTM Ke-4 3 2013. Zainuddin, Muhammad and Nurul Nisah, “ Peningkatan Sadar Hukum Berbangsa  Dan Bernegara  Ditinjau  Dari  Ajaran  Ahlusunah  Wal  Jama’ah ,”  Jurnal  Ius Constituendum 6 (1), 2021, .DOI : 10.26623/jic.v6i1.2146

## Karangan Esai
Hardiman, F. Budi. Seni Memahami-GADAMER DAN HERMENEUTIKA FILOSOFIS . Jakarta, Serambi Salihara, 2014.