## TERTIB PENATAUSAHAAN KEUANGAN MELALUI SHORT MESSAGE CARD PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR PAPUA
Beatrice Mamahit 1) ,  Maria Juneferstina 2) , Trudy M. Nussy 3)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

## ABSTRAK
Organisasi  sektor  publik  dituntut  untuk  memperhatikan  pelaporan  penatausahan  keuangan dipertanggungjawabkan  mengenai Value  for  money ,  yaitu  ekonomis  dalam  pengadaan  sumber  daya,  efisien (berdaya  guna)  dalam  penggunaan  sumber  daya  dalam  arti  penggunaan  diminimalkan  dan  hasilnya dimaksimalkan (maximizing  benefits  and  minimizing  costs), serta  efektif  dalam  arti  penyampaian  tujuan  dan sasaran pada setiap kegiatan. Pada setiap setiap kegiatan, pengelolaan keuangan harus mempunyai bukti nyata, berupa laporan hasil kegiatan.
Setiap  tahap  pengelolaan  dan  pemanfaatan  data,  dapat  menjawab  permasalahan  dalam  penatausahaan keuangan.  Short  Message  Card  adalah  salah  satu  kebijakan  yang  dibuat  untuk  menertibkan  penggunaan keuangan  pada  suatu  instansi,  agar  keuangan  dapat  dikontrol,  Sehingga  tidak  terjadi  kesimpangsiuran  dalam pengeluaran keuangan.
Manfaat  atau  hasil  dari  Tertib  Penatausahan  Melalui  Short  Message  Card  adalah  Adanya  Tertib Penatausahaan  Keuangan  dalam  pelaporan  keuangan,  Proses  dan  prosedur  penatausahaan  pengelolaan keuangan  sesuai  dengan  mekanisme  yang  berlaku,  Terwujudnya  penatausahaan  dan  pengelolaan  keuangan yang efektif dan efisien, Terlaksananya Tata kelola administrasi dan keuangan yang tepat waktu.
Kata Kunci : efektifitas, efisiensi, penatausahaan keuangan.

## PENDAHULUAN
Keuangan  pemerintah  terkait  dengan  proses penentuan  jumlah  alokasi  dana  untuk  tiap-tiap program  dan  aktivitas  dalam  satuan  moneter  yang menggunakan dana
milik
masyarakat.
Penatausahaan
Keuangan merupakan alat perencanaan  sekaligus  alat pengendalian.  Anggaran sebagai  alat  perencanaan  mengindikasikan  target yang  harus  dicapai  oleh  pemerintah,  sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan  alokasi  sumber  dana  publik  yang disetujui legislatif  untuk dibelanjakan. Melalui data rekening  belanja  yang  terdapat  dalam  anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah  anggaran  yang  telah  dibuat  dapat  berperan sebagai  pengendali  terhadap  pelaksanaan  kegiatan pemerintah.  Dalam  UU  Nomor  15  Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab  keuangan  Negara,  penatausahaan  keuangan sangat penting dalam setiap per SKPD.
Dalam  Perkembangan  Pembangunan  semakin meningkat,  peran  BAPPEDA  Kab.  Biak  Numfor Sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan  daerah.  Tuntutan  baru  muncul  agar organisasi  sektor  publik  memperhatikan  Keuangan dalam  menjalankan  aktifitasnya.  Tujuan  yang dikehendaki
masyarakat mencakup pertanggungjawaban  mengenai  pelaksanaan value for  money ,  yaitu  ekonomis  dalam  pengadaan  dan alokasi  sumber  daya,  efisien  (berdaya  guna)  dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan ( maximizing  benefits  and  minimizing  costs ),  serta efektif  (berhasil  guna)  dalam  arti  mencapai  tujuan dan sasaran.
Penatausahan  keuangan  yang  terjadi  dalam BAPPEDA  belum  dapat  dibilang  maksimal  karena, setiap  kegiatan  perencanaan  pembangunan  belum ada pertanggung jawaban atas pengeluaran keuangan,  kurang  terkontrolnya  pengeluaran  dana kegiatan.  Setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan  belum terealisasi  dengan  baik  tetapi  pengeluaran  keuangan melebihi  pagu  yang  diberikan  dalam  satu  kegiatan perencanaan  perbidang.  Dikarenakan  itu  penulis melihat  masalah  dalam  pelaksanaan  pertanggung jawaban keuangan kegiatan belum maksimal, karena setiap pengelolaan keuangan memerlukan stransparan,  ekonomis,  efisien,  ekonomis,  efektif dan akuntabel.
Maka  itu  penulis  membuat  suatu  perubahan dalam menatausahakan keuangan yang lama dengan suatu  cara  yang  baru  untuk  setiap  bidang mempertanggung  jawabkan  kegiatan  perencanaan. Beberapa  prioritas  perbaikan  dalam  pengelolaan keuangan  penting  dilakukan  terutama  dalam  aspek anggaran,  akuntansi  dan  pemeriksaan.  Penyusunan laporan  keuangan  pada  dasarnya  merupakan  sistem pengelolaan informasi akuntansi yang menghasilkan keluaran  berupa  informasi  akuntansi  atau  laporan keuangan.  Menurut  Permendagri  Nomor  13  Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung  Jawaban  dan  Pengawasan  Keuangan Daerah.  Untuk  Proses  Keuangan  dan  Penyusunan Pelaporan  Pertanggung  jawaban  mulai  menerapkan system  Keuangan  dengan  menggunakan Short Message Card.
Short  Message  Card  Merupakan  bukti  adanya usaha  tertib  penatausahaan  keuangan  dalam
penyusunan Laporan keuangan yang baik, sedangkan  Laporan  Keuangan  yang  baik  hanya akan  tercipta  jika  menggunakan  prinsipprinsip akuntansi yang baik. Penyusunan laporan keuangan berpedoman  pada  standart  akuntansi  pemerintahan (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 71  tahun  2010  tentang  Standart  Akuntansi Pemerintahan) dan Peraturan Menteri dalam negeri Republik  Indonesia  No.  64  tahun  2013.  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berbasis  akrual pada pemerintah daerah.

## Rumusan Masalah
B e r d a s a r ka n La t a r B e l a ka n g ma s a l a h ya n g t e l a h d i ke muka ka n
sebelumnya,  maka  yang  menjadi  permasalahan dalam penulisan ini adalah :
Bagaimana mengoptimalkan Tingkat Koordinasi dan meminimalisirkan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pada bendahara.

## Ruang Lingkup
Dengan  Memperhatikan  Rumusan  masalah sebelumnya,  maka  penulis  melakuan  pembatasan masalah pada : Pengoptimalan Tertib Penatausahaan Keuanga setiap bidang pada SKPD BAPPEDA Kab. Biak Numfor.

## Tujuan Penulisan
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dalam  penulisan ini adalah : Mengoptimalkan Fungsi koordinasi antar bidang,  dan  terwujudnya  realisasi  penggunaan  dana antar bidang berjalan dengan baik, dan penyampaian pelaporan  pertanggungjawaban  kepada  bendahara tepat waktu.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengetian Penatausahaan Keuangan Daerah Penatausahaan keuangan daerah adalah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan  penting  dalam  proses  keuangan  daerah secara keseluruhan.
Peraturan  mengenai  penatausahaan  keuangan daerah mencangkup ada beberapa peraturan perundang undangan yaitu antara lain UU nomor 17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  UU  Nomor 15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung  Jawab  keuangan  Negara,  tentang Pengelolaan  Keuangan  Dalam  Negeri  nomor  13 tahun  2006,  permendagri  nomor  21  tahun  2011 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Penyusunan  laporan  keuangan  berpedoman  pada standart akuntansi pemerintahan (Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan). PP 71 tahun 2010
Salah  satu  bentuk  usaha  berkelanjutan  tersebut adalah  dengan  menetapkan  Standar  Akuntansi Berbasis  Akrual  yang  ditetapkan  dalam  bentuk peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71 tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah
(SAP)  sebagai  pengganti  dari  PP  Nomor  24  tahun 2005  tentang  SAP.  Penerapam  PP  nomor  24  Tahun 2005  memang  masih  bersifat  sementara,  hal  ini sesuai  dengan  amanat  yang  tertuang  dalam  pasal  36 ayat  (1)  UU  No.  17  Tahun  2003  yang  menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan  dan  belanja  berbasis  akrual  belum dilaksanakan  maka  digunakan  pengakuan  dan pengukuran berbasis kas.
PERMENDAGRI  64 tahun 2013 Peraturan  Menteri  dalam  negeri  Republik Indonesia  No.  64  tahun  2013.  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  berbasis  akrual  pada pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan yang  selanjutnya  disingkat  SAP  adalah  prinsip- prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  SAP Berbasis  Akrual  adalah  SAP  yang  mengakui pendapatan,  beban,  aset,  utang,  dan  ekuitas  dalam pelaporan  finansial  berbasis  akrual,  serta  mengakui pendapatan, belanjadan pembiayaan dalam pelaporan  pelaksanaan  anggaran  berdasarkan  basis yang ditetapkan dalam APBD.
Siatem Akuntansi Pemerintah Daerah Akuntansi  merupakan  aktivitas  jasa  untuk menyediakan  informasi  yang  diperlukan  untuk pengambilan keputusan. Pada sector public, pengambilan  keputusan  terkait  dengan  keputusan baik pada sector ekonomi, social, dan politik. Dalam pengelolaan  keuangan  Negara  dan  Daerah  yang besar pemerintah memerlukan suatu system akuntansi  yang  diperlukan  untku  pengelolaan  dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.
Peraturan  Menteri  dalam  negeri  Republik  No. 64 tahun 2013, SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi  dalam  melakukan  identifikasi  transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan  neraca  saldo  serta  penyajian  laporan keuangan.  Rangkaian  sistematik  dari  prosedur, penyelenggara,  peralatan  dan  elemen  lain  untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi  sampai  dengan  pelaporan  keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Kab. BIAK Numfor
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Biak  Numfor Nomor  3  tahun  2006  tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengertian Pagu Batas Tertinggi Anggaran. Menurut Menteri  Keuangan  PP  No.  90  Th.2010  dalam rangka  Penyusunan RKA, menetapkan  pagu anggaran  dengan  pedoman  kapasitas  fiscal,  besaran pagu  indikatif,  renja,  dan  memperhatikan  hasil evaluasi kinerja.(pasal 9 ayat 1).
P a g u   A n g g a r a n   s e b a g a i m a n a   y a n g d i m a k s u d   p a d a   a y a t   ( 1 ) menggambarkan  arah kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Presiden  yang dirinci paling sedikit menurut: a. unit organisasi; dan b. program (pasal 9 ayat 2)
Pagu  Anggaran  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  disampaikan  kepada  setiap Lembaga/  Kantor  paling  lambat  akhir  bulan  juni (pasal 9 ayat 2)
Pengertian Realisasi Anggaran
Menyajikan  informasi  realisasi  pendapatan belanja,  transfer,  surplus/deficit,  pembiayaan,  dan sisa  lebih/kurang  pembiayaan  anggaran,  yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

## METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi dan Obyek Penelitian
Lokasi  BAPPEDA  Kab.  Biak  Numfor.  Jl. Majapahit  No.  1  Kab  Biak  Numfor  Papua.  Objek penelitian dititikberatkan pada Penatausahaan Keuangan.
Gambaran Umum Perusahaan daerah BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)  merupakan lembaga  teknis daerah dibidang penelitian  dan  perencanaan  pembangunan  daerah yang  dipimpin  oleh  seorang  kepala  badan  yang berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah.  Badan  ini mempunyai  tugas  pokok  membantu  Bupati  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dibidang penelitian  dan  perencanaan  pembangunan  daerah. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  dibentuk berdasarkan pertimbangan :
a. Bahwa  dalam  rangka  usaha  peningkatan keserasian  pembangunan  di  daerah  diperlukan adanya peningkatan keselarasan
antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
b. Bahwa  dalam  rangka  usaha  menjamin  laju perkembangan,
keseimbangan dan
kesinambungan pembangunan
didaerah,
diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah  dan  terpadu.  Bertitik  tolak  pada pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor  27  Tahun  1980.  Tentang  Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang kemudian  ditindak  lanjuti  dengan  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980, tentang  Pedoman  Organisasi  dan  Tata  Kerja Badan  Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat II Biak Numfor. Mengikuti perkembangan dan dinamika situasional
pembangunan  daerah  maka  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kabupaten Biak  Numfor  berubah  nama  atau  sebutan menjadi Badan Perencanaan
dan Pengendalian
Pembangunan  Daerah  (BP3D) berdasarkan  Perda Kabupaten  Biak  Numfor  Nomor  18  Tahun  2001 tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Lembaga  Teknis  Daerah  Kabupaten  Biak  Numfor. Dan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41 tahun  2008  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pembentukan Susunan Organsasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah  Kabupaten  Biak  Numfor,  maka  Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah  (BP3D)  berubah  nama  menjadi  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA). Meningkatkan  dan  memantapkan  kota  jasa  sebagai Jembatan  Emas  Biak  Sejahtera  di  Masa  Depan melalui  Bidang  Perencanaan  dan  Pembangunan Daerah
Badan  perencanaan  pembangunan  daerah mempunyai  tugas  membantu  bupati  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dibidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan perencanaan pembangunan daerah  mempunyai  fungsi  untuk  penyusunan pola  dasar  pembangunan  daerah  kabupaten, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang
(RPJP) didaerah, penyususnan perencanaan  pembangunan  jangka  menengah (RPJM) didaerah, penyusunan program-program tahunan sebagi  pelaksana  rencana-rencana tersebut  pada  huruf  a,  b,  dan  c  baik  yang dibiayai  daerah  maupun  yang  diusulkan  untuk pemerintah  tingkat  atas,  pelaksanaan  tingkat koordinasi  perencanaan  diantara  dinas-dinas, instansi badan daerah, distrik, lembaga swadayavdan lembaga masyarakat lainya, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja  daerah  (RAPBD)  bersama-sama  dengan instansi  terkait  lainya,  penggkoordinasian  dan atau  pengadaan  penelitian  untuk  kepentingan perencanaan pembangunan
daerah, pengendalian terhadap persiapan dan perkembangan pelaksanaan pembangunan
didaerah untuk penyempurnaan lebih lanjut,monitoring  pelaksanaan  pembangunan didaerah,  pelaksanaan  kegiatan  lain  dalam rangka  perencanaan  dan  pengendalian  sesuai petunjuk bupati.

## Identifikasi dan Pengukuran Variabel
Identifikasi yang digunakan dalam penulisan ini : Variabel yang digunakan dalam Penulisan adalah Penatausahan Keuangan Short Message Card. JENIS DATA
1. Data yang digunakan dalam penulisan adalah :
2. Data  Kualitatif  :  Data  yang  tidak  berbentuk angka-angka.
3. Data Kuantitatif : Data yang berupa angka-angka yang di ambil dari pihak BAPPEDA untuk Short Message Card.

## Teknik Analisa
Analisa  data  adalah  tahap  pengelolaan dan pemanfaatan data sehingga  dapat menjawab permasalahan  dalam  penulisan  ini.  Analisa  ini menggunakan  Deskriptif  Kualitatif  yaitu.  Short Message  Card  adalah  salah  satu  kebijakan  yang dibuat  untuk  menertibkan  penggunaan  keuangan pada suatu instansi terkait, agar keuangan dapat di control.  Karena  dalam  suatu  kegiatan  harus  dapat
dikontrol  dana  guna  dapat  Menertibkan  keuangan sehingga  tidak  terdapat  kesimpangsiuran  dalam pengeluaran pada instansi pemerintah.
1. Jenis Kegiatan
2. Anggaran
3. Sumber pembiayaan
4. Realisasi anggaran
5. Retensi ( laporan penting hasil kegiatan)

## PEMBAHASAN
Berdasarkan
penelitian penulis menemukan  bahwa  Kantor  BAPPEDA  masih belum  maksimal  Pengelolaan  dana  keuangan kegiatan perbidang secara baik, padahal pada setiap SKPD  mempunyai  tugas  untuk  mengontrol  dan mengelola  dana  perkegiatan  dengan  baik  dan transparan.  Pada  awal  penatausahaan  keuangan hanya  dibicarakan  dari  pejabat  pelaksana  teknis kegiatan kepada kepala badan dan bendahara untuk membicarakan  tentang  dana  anggaran  PAGU kegiatan. dikarenakan itu penulis memakai langkah penatausahaan  keuangan  memakai  Short  Message Card,  pada  bab  ini  penulis  akan  mencoba memberikan pemahaman tentang langkah pencatatan atau pengisian Short Message Card.
Penerapan Short Message Card Pada Sekretariat dan Pengendalian
Register  Permintaan  dan  Register  SPJ  dari SMC  dapat  dilihat  pada  Gambar  Tabel  1  dan  2 dengan rincian penjelasan Sebagai Berikut.
(Untuk Kartu Halaman Depan)
>  Bidang : Di  isi  sesuai  Nama  bidang pada  SKPD  bersangkutan  Kolom  1  :  Nomor urut kegiatan
Kolom  2  :  Hari  dan  tanggal  permintaan kegiatan selama tahun berjalan
Kolom  3 :  Nama  Pejabar  Pelaksana  Teknis Kegiatan (PPTK)
Kolom  4 :  Kode  Mata  Anggaran  Kegiatan
(MAK) (DPA)
Kolom 5 : Sumber dana
Kolom 6 : Triwulan (bulan berjalan)
Kolom  7 :  Register  SPP/Keperluan  Dana  ( UP  :  Uang  Persediaan;GU  :  ganti  Uang;  TU:
Tambah Uang; LS : Langsung) K o l o m 8 : D i s p o s i s i K e p a l a
B a d a n / S K P D   k e p a d a   P e j a b a t   Penatausahaan keuangan (PPK) Kolom  9 :  Disposisi  Pejabat  Penata Keuangan (PPK) kepada Benadahara Pengeluaran Kolom 10 : Keterangan
(UNTUK KARTU HALAMAN BELAKANG)
Kolom  1 : Nomur urut kegiatan Kolom  2  :  Berisi  tentang  Nama  Kegiatan  Tahun berjalan Kolom 3 : Triwulan (bulan berjalan) Kolom  4  :  Keterangan  Pengunaan  dana  yang sudah di pertanggungjawabkan
Kolom 5 : Besaran dana Kegiatan Kolom  6  :  Jumlah  dana  yang  telah  digunakan dalam kegiatan yang dianggarkan Keterangan  Kolom  7:  Sisa  dana  yang  tidak dipergunakan Kolom 8 : Keterangan Pada Halaman depan diisi untuk
permintaan  dana  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh setiap  bidang  kepada  Kepala  SKPD  untuk  di disposisi kepada bendahara keuangan.
Pada  halaman  belakang  diisi  untuk  register SPJ  untuk  mempertanggung  jawabkan  penggunaan dana  tahun  berjalan,  besaran  dana  kegiatan,  jumlah dana dan sisa dana yang tidak dipergunakan.
Pencatatan Short Message Card Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat
pengguna
anggaran/ kuasapengguna anggaran dalam
melaksanakan  program  dan  kegiatan  dengan menunjuk  pejabat  pada  SKPD  selaki  pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). PPTK mempunyai tugas antara lain :
a. Mengendalikan pelaksana kegiatan
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
c. Menyiapkan  dokumen  anggaran  atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Penunjukan  PPTK  berdasarkan  pertimbangan kompetensi  jabatan,  jumlah  anggaran  kegiatan, beban  kerja,  lokasi  dan/atau  rentang  kendali  dan pertimbangan objektif lainnya. PPTK bertanggung  jawab  kepada  pejabat  pengguna anggaran/kuasa  pengguna  anggaran.  Dengan demikian  keberhasilan  dan  kegagalan  dalam pelaksanaan suatu program dan kegiatan sesungguhnya  tergantung  pada  skill  dari  PPTK untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
Dalam  konteks  Pemerintah  Daerah  PPTK selayaknya  dijabat  oleh  Kepala  Bidang  atau  pejabat setingkat eselon III/b yang membidangin program/kegiatan  dimaksud  dengan  maksud  bahwa pejabat  yang  bersangkutan  memahami  utuh  proses perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelaporan  program dan kegiatan dimaksud.
Pejabat Penatausahan Keuangan SKPD Dalam  rangka  melaksanakan  wewnang ataspenggunaan anggaran yang  dimuat  dalam  DPA-SKPD,  kepala  SKPD menetapkan  pejabat  yang  melaksanakan  fungsi  tata usaha  keuangan  pada  SKPD  sebagai  pejabat penetausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD). PPK- SKPD mempunyai tugas antara lain :
a. Meneliti selengkapnya SPP-UP, SPP-GU, SPP- TU serta SPP-LS yang diajukan Bendahara Pengeluaran,
b. Menyiapkan SPM,
c. Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggugjawabkan oleh bendahara pengeluaran,
d. Menyiapkan laporan keuangan SKPD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
Bendahara
Kepala  daerah  atas  usul  PPKD  menetakan bendahara  penerimaan  untuk  melaksanakan  tugas kebendaharaan  dalam  rangka  pelaksanaan  anggaran pendapatan  pada  SKPD  dan  bendahara  pengeluaran untuk  melaksanakan  tugas  kebendaharaan  dalam rangka  pelaksanaan  anggaran  belanja  pada  SKPD. Bendahara  penerimaan  dan  bendahara  pengeluaran adalah pejabat fungsional.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dahulu dikenal dengan istilah
Pemegang Kas
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran  dilarang  melakukan,  baik  secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan  uang  pada  suatu  Bank  atau  lembaga keuangan  lainnya  atas  nama  pribadi.  Bendahara penerimaan  dan  bendahara  pengeluaran  secara fungsional  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan tugasnya  pada  PPKD  selaku  BUD  dan  secara administratif  bertanggung  jawab  kepada  Pengguna Anggaran.
Pada setiap SKPD masing-masing ditetapkan 1 (satu) bendahara penerimaan dan 1 (satu) bendahara pengeluaran. Dalam melaksanakan fungsinya, bendahara  penerimaan  dan  bendahara  pengeluaran dapat  dibantu  oleh  beberapa  pembantu  bendahara yang  terdiri  dari  kasir/penyimpan  uang,  pembuat dokumen,  pencatat  pembukuan  dan  yang  bertugas menyiapkan pembayaran gaji. Bendahara penerimaan  hanya  ada  pada  SKPD  yang  memiliki hak  untuk  memungut  penerimaan  SKPD  serta bertanggung jawab atas penerimaan SKPD. Bendahara  pengeluaran  bertanggung  jawab  atas pengeluaran SKPD.
Pagu  Anggaran  Dan  Realisasi  Anggaran  BAPPEDA Biak. Pagu BAPPEDA biak dalah
Rp.14.462.095.160-,  dalam  satu  periode  2014 Realisasi  Anggaran  BAPPEDA  adalah  sekitar Rp.12.978.855.542-, maka Sisa pemakaian anggaran
Keuangan  kegiatan  selama  satu  periode  berjalan adalah Rp.1.483.239.618-,.
Tahapan Short Message Card
Tahapan Short Message Card dapat dilihat pada gambar bagan alir dibawah ini. Gambar  4.4.  BAGAN  ALIR  TAHAPAN SHORT MESSAGE CARD 5

## PENUTUP

## Kesimpulan
Penerapan  Short  Message  Card  dalam Penatausahaan  Keuangan  sangat  penting  dilakukan karena akan mengubah dan mendisiplinkan pengelolaan  keuangan  (  Sumber  Daya  Manusia) untuk  bagaimana  cara  Penatausahaan  Keuangan yang  benar  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dalam rangka  pengelolaan  keuangan  yang  tertib,  ektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Penulis menyusun atau  membuat  suatu  Kartu  yang  didalamnya  berisi informasi  informasi  tata  kelola  keuangan  pada SKPD Bappeda.
Manfaat  dari  Short  Message  Card  adalah meningkatkan  Koordinasi  diantara  Tim  pengelola Kegiatan  dan  Keuangan  (Pengguna  Anggaran, bendahara,  PPTK  dan  PPK)  dalam  penyusunan panatausahaan  pelaporan  keuangan  suatu  kegiatan yang  mana  akan  menghasilkan  penatausahaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

## SARAN
Setelah  melihat  kesimpulan  diatas  ,  maka penulis  memberikan  saran  dengan  cara  diterapkan SMC  pada  tiap  SKPD.  Karena  dalam  setiap  SKPD membutuhkan  laporan  keuangan  yang  ektif,  efisien, transparan, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
B pped  tupoksi   2      “ Uraian  tugas  dan  fungsi  badan  perencanaan  pembangunan  daerah, kabupaten  biak numfor . (http://Artikata.com) 2012 Pengertian PAGU. Diakses pada tanggal 29 juni 2015 (http://www.anggaran.depkeu.go.id) 2015. Undang-undang  Menteri  Keuangan  PP  No.  90  Th.  2010. Diakses pada tanggal 29 juni 2015.
(http://karangtangis.blogspot.com) 2011. Penatausahaan sector public. Diakses pada tanggal 29 juni 2015. (http://dppkajogjaprov.go.id) 2013 Penatausahaan Keuangan Daerah. Diakses pada tanggal 29 juni 2015.
(http://pa-cibinong.go.id) 2015 Pengertian Realisasi Anggaran. Diakses pada tanggal 29 juni 2015 (http://cintaimabar.blogspot.com) 2011 Penata-Usahaan-Keuangan-Daerah . Diakses pada tanggal 15 juli 2015 (http://depkeu.go.id) 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013 . Diaskes pada tanggal 30 juli 2015