## PEMANFAATAN LOKALISASI PROSTITUSI UNTUK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Krista Surbakti 1) Permai Yudi 2)
1)2) Universitas Quality Email: krista.surbakti8484@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  manfaat  lokalisasi  prostitusi  jika  dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah tetapi sesuai dengan ketentuan  moral dan etika masyarakat. Latar belakang penelitian ini adalah karena pemerintah tidak mampu mengatasi masalah pelacuran di daerah dan masalah ini sudah  lama  tidak  dapat  diselesaikan  dan  menjadi  masalah  kontroversial  didalam masyarakat,  maka  dariitu  pemerintah  dapat  mengambil  sikap  positif  dan  kooperatif dengan memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan daerah. Penelitian ini dilakukan di Desa  Bandar  Baru  Kabupaten  Deli  Serdang,  di  mana  prostitusi  sering  terjadi  di lingkungan ini tetapi bukan merupakan lokalisasi, dalam arti bahwa kegiatan prostitusi di desa  ini  adalah  ilegal  dan  tidak  berkontribusi  signifikan  terhadap  kas  daerah.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  Observasi  di  mana  pengamatan  adalah  cara melihat  atau  mengamati  suatu  peristiwa  dari  luar  ke  dalam  dan  kemudian menggambarkannya  persis  seperti  apa  yang  dilihat  dan  diamati.  Pengamatan  tidak terbatas  pada  penglihatan  (visual),  tetapi  pengalaman  yang  didapat  dari  pendengaran. Observasi  yang  dilakukan  adalah  partisipant  observer.  Pengamatan  partisipasi  dengan teknik  "pengamatan  partisipan  paruh  waktu"  dipilih  sehingga  peneliti  dapat  langsung terlibat  di  lapangan  tanpa  harus  tinggal  di  lapangan.  Dengan  demikian  data  dapat diperoleh secara objektif dan terencana.

## ABSTRACT
This research aims to explain the benefits of prostitution localization if it is managed well by  the  regional  government  as  part  of  the  source  of  local  revenue  but  in  terms  of  the moral and ethical aspects of the community. The background of this research is because the  government  is  unable  to  overcome  prostitution  problems  in  the  region  and  this problem  has  long  been  unable  to  be  resolved  and  becomes  a  controversial  issue  within the  community,  then  the  government  can  take  positive  and  cooperative  attitudes  by utilizing  it  as  a  source  of  local  revenue.  This  research  was  conducted  in  Bandar  Baru Village. Deli Serdang Regency where prostitution often occurs in this environment but is not a localization of prostitution, in the sense that prostitution activities in the village are illegal  and  do  not  contribute  significantly  to  the  local  treasury.  The  data  collection technique used is Observation where observation is a way of seeing or observing an event from the outside to the inside and then describing it exactly as what is seen and observed. Observation is not limited to vision (visual), but the experience gained from hearing. The observation  made  was  participation  observation.  Observation  of  participation  with  the technique "part time participant observer" was chosen so that researchers can be directly involved  in  the  field  without  having  to  stay  in  the  field.  Thus  the  data  can  be  obtained objectively and planned.
Keywords: Prostitution, Local Revenue, Government

## I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Masalah
Masalah  prostitusi  merupakan masalah sosial karena perbuatan tersebut menyimpang  dari  norma-norma  dan nilai-nilai  masyarakat.  Banyak  istilah yang  digunakan  untuk  menyebut  pelaku prostitusi ini seperti WTS, PSK, pelacur, balon,  sundel  dan  kupu-kupu  malam. Prostitusi  telah  ada  sejak  zaman  dahulu kala hingga sekarang, namun belum ada yang  mengetahui  secara  pasti  kapan munculnya  prostitusi.  Konon  masalah prostitusi lahir bersamaan dengan lahirnya  norma  perkawinan.  Adapun kegiatan  prostitusi  adalah  melakukan hubungan  seksual  dengan  laki-laki diluar  perkawinan  dan  berganti-ganti pasangan,  serta  untuk  melakukannya menerima  uang  atau  bentuk  material yang lain. Adapun pengertian WTS menurut  Soedjono  D.  (1977)  adalah sebagai berikut : “Wanita Tuna Susila atau wanita pelacur adalah  wanita  yang  menjual  tubuhnya untuk  memuaskan  seksual  laki-laki siapapun yang menginginkannya, dimana wanita tersebut menerima sejumlah  uang  atau  barang  (umumnya dengan uang dari laki-laki pemakainya) Dalam kehidupan sekarang ini keberadaan  Wanita  Tuna  Susila  atau sering disebut PSK merupakan fenomena  yang  tidak  asing  lagi  dalam kehidupan  masyarakat  Indonesia  akan tetapi  keberadaan  tersebut  ternyata masih  menimbulkan  pro  dan  kontra dalam  masyarakat.  Pertanyaan,  apakah kaum pekerja seks termasuk  kaum  yang tersingkirkan  atau  kaum  yang  terhina? Hal  tersebut  mungkin  sampai  sekarang belum  ada  jawaban  yang  dirasa  dapat mengakomodasi  konsep  pekerja  seks komersial  itu  sendiri.  Hal  ini  sebagian besar  disebabkan  karena  mereka  tidak dapat menanggung biaya hidup. Prostitusi disini bukanlah semata-mata merupakan gejala pelanggaran  moral  tetapi  merupakan
suatu  kegiatan  perdagangan.  Kegiatan prostitusi  ini  berlangsung  cukup  lama, hal  ini  mungkin  disebabkan  karena dalam  prakteknya  kegiatan  tersebut berlangsung karena banyaknya permintaan dari konsumen terhadap jasa pelayanan  kegiatan  seksual  tersebut. Oleh  sebab  itu  semakin  banyak  pula tingkat penawaran yang ditawarkan. Jika  dilihat  dari  pandangan  yang  luas, kita akan mengetahui bahwa
sesungguhnya  yang  dilakukan  pekerja seks  komersial  adalah  suatu  jaringan perdagangan  yang  melibatkan  banyak pihak.  Jaringan  perdagangan  ini  juga membentang  dalam  wilayah  yang  lebih luas,  yang  kadang-kadang  tidak  hanya didalam  suatu  negara  tetapi  beberapa negara.
Oleh  sebab  itu  perlu  diakui bahwa eksploitasi seksual, pelacuran dan perdagangan  manusia  semuanya  adalah tindakan  kekerasan  terhadap  perempuan dan  karenanya  merupakan  pelanggaran martabat perempuan dan juga merupakan  pelanggaran  berat  hak  azasi manusia.  Jumlah  perempuan  pekerja seks meningkat secara dramatis diseluruh  dunia  karena  sejumlah  alasan ekonomis, sosial dan kultural. Dalam kasus-kasus tertentu perempuan yang terlibat telah mengalami  kekerasan  patologis  atau kejahatan  seksual  sejak  masa  anak.
Lain-lainnya  terjerumus  kedalam  guna untuk mendapatkan nafkah yang mencukupi  bagi  diri  sendiri  atau keluarganya,  beberapa  mencari  sosok ayah  atau  relasi  cinta  dengan  seorang pria, lainnya lagi karena untuk melunasi hutang.
Beberapa
meninggalkan keadaan  kemiskinan  di  daerah  asalnya, dalam  kepercayaan  bahwa  pekerjaan yang  ditawarkan  akan  mengubah  hidup mereka.

## I.2. Tujuan Khusus
1. Mengamati seberapa besar penghasilan  WTS  dan  Germo/Mucikari setiap harinya
2. Mengamati setoran penghasilan WTS kepada Germo/Mucikari 3. Mengamati kelompok/organisasi yang terlibat dalam kegiatan prostitusi tersebut.
I.3. Urgensi Penelitian Penelitian ini akan menghasilkan  pengetahuan  mengenai besarnya perputaran uang yang terjadi di tempat  kegiatan  prostitusi  dan  bila dimanfaatkan  oleh  pemerintah  daerah akan  memberikan  sumbangsih  yang besar untuk kas negara yaitu pendapatan asli daerah yang berguna bagi keuangan daerah  dapat  diartikan  sebagai:  “semua hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  demikian  pula  segala sesuatu  baik  berupa  kekayaan  daerah sepanjang  belum  dimiliki/  dikuasai  oleh negara  atau  daerah  yang  lebih  tinggi serta  pihak-pihak  lain  sesuai  ketentuan/ peraturan  perundangan  yang  berlaku”, Pulungan,  (2014).  Sumber  keuangan daerah  adalah  sumber  yang  dapat dijadikan  sarana  untuk  pembiayaan kegiatan  daerah  dan  masuk  pada  kas daerah.  Dalam  Undang-undang  No  33
Tahun  2004  pasal  5  disebutkan  bahwa Sumber  Penerimaan  Daerah  adalah sebagai berikut: 1. Penerimaan Daerah dalam
pelaksanaan  Desentralisasi  terdiri atas  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Pembiayaan. 2.  Pendapatan  Daerah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Pendapatan Lain-lain
3.  Pembiayaan  sebagimana  dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
a.  Sisa  lebih  perhitungan  anggaran daerah
b. Penerimaan Pinjaman Daerah
c. Dana Cadangan Daerah Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah
sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  (Suhadak  &  Trilaksono, 2010). Pendapatan asli daerah bersumber dari:
(a) Pajak daerah
(b) Retribusi daerah
(c)  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan (d)  Lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang sah.

## II. KAJIAN TEORI
Menurut Warsito (2010)
Pendapatan  Asli  Daerah  “Pendapatan asli  daerah  (PAD)  adalah  pendapatan yang  bersumber  dan  dipungut  sendiri oleh  pemerintah  daerah.  Sumber  PAD terdiri  dari:  pajak  daerah,  restribusi daerah,  laba  dari  badan  usaha  milik daerah  (BUMD),  dan  pendapatan  asli daerah  lainnya  yang  sah”.  Sedangkan menurut Herlina Rahman(20011)
Pendapatan  asli  daerah  Merupakan pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari hasil  pajak  daerah  ,hasil  distribusi  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang  sah  dalam  menggali pendanaan  dalam  pelaksanaan  otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut  untuk  lebih  mandiri  dalam membiayai  kegiatan  operasionah  rumah tangganya.  Berdasarkan  hal  tersebut dapat  dilihat  bahwa  pendapatan  daerah tidak  dapat  dipisahkan  dengan  belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan  satu  alokasi  anggaran  yang disusun  dan  dibuat  untuk  melancarkan roda  pemerintahan  daerah.  (Rozali Abdullah,  2010).  Sebagaimana  halnya dengan  negara,  maka  daerah  dimana masing-rnasing pemerintah daerah
mempunyai  fungsi  dan  tanggung  jawab untuk  meningkatkan  kehidupan  dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan  pembangunan  disegala bidang  sebagaimana  yang  tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah bahwa  “Pemerintah  daerah  berhak  dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-Iuasnya  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan”.  (Pasal  10).  Adapun sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah
(PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004
Pasal 157, yaitu:
1.   Hasil pajak daerah;
Pajak  merupakan  sumber  keuangan pokok  bagi  daerah-daerah  disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum  telah  diajukan  oleh  para  ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya   pajak  lokal  atau  pajak daerah  ialah  pajak  yang  dipungut  oleh daerah-daerah, seperti Provinsi, Kotapraja,  Kabupaten,  dan  sebagainya, pajak  negara  yang  diserahkan  kepada daerah  dan  dinyatakan  sebagai  pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna  membiayai  pengeluaran  daerah sebagai  badan  hukum  publik.  Dengan demikian  ciri-ciri  yang  menyertai  pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:
a. Pajak  daerah  berasal  dan  pajak negara  yang  diserahkan  kepada daerah sebagai pajak daerah
b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang c. Pajak  daerah  dipungut  oleh daerah  berdasarkan  kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya; d. Hasil  pungutan  pajak  daerah dipergunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai  perigeluaran  daerah sebagai badan hukum publik;
2.   Hasil retribusi daerah
Sumber pendapatan daerah yang penting  lainnya  adalah  retribusi  daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditetusuri  dan  pendapat-pendapat  para ahli, misalnya Panitia Nasrun
merumuskan  retribusi  daerah  adalah pungutan  daerah  sebagal  pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan,  usaha  atau  mhlik  daerah untuk  kepentingan  umum,  atau  karena jasa  yang  diberikan  oleh  daerah  balk Iangsung  maupun  tidak  Iangsung  (Vita Amaliah, 2014).
Dari  pendapat  tersebut  di  atas  dapat diikhtisarkan  ciri-ciri   pokok  retribusi daerah, yakni:
a. Retribusi dipungut oleh daerah b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah  yang  Iangsung  dapat ditunjuk c. Retribusi  dikenakan  kepada siapa  saja  yang  memanfaatkan, atau  mengenyam  jasa  yang disediakan daerah;
3.    Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan
Kekayaan  daerah  yang  dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Sedangkan  Prostitusi  berasal dari  bahasa  latin pro-stituere atau pro- stauree yaitu  membiarkan  diri  berbuat zinah, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sementara itu  Bonger  dalam  Satyawan  (2009) dalam tulisannya “Maatschapelijke Oorzaken  der  Prostitutie”  mengatakan bahwa prostutusi adalah gejala kemasyarakatan dengan perempuan menjual  diri  melakukan  perbuatan- perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Dalam perkembangan pariwisata,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa Prostitusi  terkadang  menjadi  salah  satu faktor  pendorong  perkembangan  dunia pariwisata. Itu disebabkan adanya
kebutuhan  manusia  akan  rekreasi  dan hiburan. Sementara itu, perwujudan dari tuntutan  itu  diwujudkan  dalam  bentuk hotel,  diskotik,  cafe,  pub,  panti  pijat, tempat  wisata  dan  sebagainya.  Dalam kebutuhan  rekreasi  ini  tidak  terbatas pada  musik,  makanan,  minuman  dan cinderamata,  tetapi  juga  memenuhi kebutuhan seksual. Dalam konteks inilah dunia pariwisata secara langsung maupun  tidak  langsung  mendukung berkembangnya prostitusi untuk memenuhi  kebutuhan.  Perkembangan prostitusi  dalam  dunia  pariwisata  ini juga didorong oleh kebijakan pembangunan  yang  tidak  merata  di semua wilayah suatu negara. Perkembangan  ekonomi  yang  pesat  di kota-kota  menjadi  daya  tarik  penduduk pedesaan  untuk  berimigrasi,  sehingga tidak  mengherankan  bila  sebagian  besar PSK  diperkotaan  dan  daerah  tujuan wisata berasal dari pedesaan.
Menurut Kartini Kartono (2011) Hal  ini  terjadi  karena  tidak  semua perempuan  berhasil  mendapat  pekerjaan layak  di  perkotaan  dan  daerah  wisata, hal  itu  juga  diperparah  karena  banyak perempuan-perempuan tersebut berpendidikan rendah dan tidak memiliki  ketrampilan  yang  disyaratkan. Akhirnya sebahagian dari mereka masuk dunia prostitusi melalui jaringan tertentu untuk  ditempatkan  di  sejumlah  hotel, panti pijat, diskotik yang sebagain besar merupakan tempat pendukung pariwisata.  Hal  ini  harus  dimanfaatkaan oleh  Pemerintah  Daerah  dan  tugas  dari Dinas  Pendapatan  Asli  Daerah  untuk dapat  menagih  retribusi  dari  pengelola tempat-tempat prostitusi agar keuntungaan  tidak  hanya  diperoleh  oleh swasta  tetapi  daerah  juga  mendapatkan keuntungan  yang  masuk  ke  kas  daerah dimana  pendapatan  asli  daerah  tersebut berguna untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal tersebut tidak melanggar undang-undang hanya  saja  agama,  adat  istiadat,  moral dan etika yang sedikit menjadi
penghalang dari terlaksananya melegalkan lokalisasi prostitusi di daerah.
Dalam  hal  ini  emerintah  harus tegas,  tidak  boleh  hanya  mengikuti kebiasaan  dan  keinginan  orang  banyak yang  sedikit  munafik.  Di  satu  sisi masyarakat  menolak  adanya  prostitusi tetapi di sisi yang lain banyak masyarakat  tersebut  merupakan  pelaku dari  kegiatan  saling  membutuhkan tersebut.  Melegalkan  prostitusi  dan melokalisasikannya  adalah  solusi  yang baik  agar  penyakit  kelamin  tidak menyebar kemana-mana, dan keuntungan yang lain pemerintah mendapatkan pemasukan bagi kas daerah.

## III. METODE PENELITAN II.1. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  meneliti  permasalahan ini, peneliti menggunakan metode kualitatif.  Metode  kualitatif  sebagai prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis maupun  lisan  dari  orang–orang  yang yang  diamati.  Metode  ini  memakai  cara atau  teknik  penelitian  yang  membuat deskripsi  sejelas  mungkin  mengenai objek  yang  akan  diteliti  dan  akan menerangkan  secara  fakta  karakteristik populasi yang ada dilapangan. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang akan diselidiki  dengan  menggambarkan  atau melukiskan  keadaan  subjek  dan  objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta atau sebagaimana  adanya,  Meleong  (2009). Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta  tata  cara  yang  berlaku  dalam masyarakat  serta  situasi-situasi  tertentu, termasuk  tentang  hubungan  kegiatan- kegiatan, sikapsikap, pandangan- pandangan  serta  proses-proses  yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari
suatu  fenomena.  Subjek  penelitian  atau responden  adalah  pihak-pihak  yang dijadikan  sebagai  sampel  dalam  sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas  karakteristik  subjek  yang digunakan  dalam  penelitian,  termasuk penjelasan  mengenai  populasi,  sampel dan  teknik  sampling  (acak/non-acak) yang digunakan. Maka dari itu Responden/sampel  dalam  penelitian  ini yaitu:
A. WTS: Wanita Tuna Susila B. Germo/Mucikari.

## II.2. Alat Pengumpul Data
A. Observasi Observasi  adalah  cara  melihat atau mengamati suatu kejadian dari luar sampai kedalam dan kemudian melukiskan secara tepat seperti apa yang dilihat  dan  diamati.  Observasi  tid akterbatas  kepada  penglihatan  (visual) saja,  tetapi  pengalaman  yang  diperoleh dari  pendengaran.  Observasi  dilakukan untuk  melihat  latar  belakang  sosial budaya  dari  para  PSK  dan  respon masyarakat terhadap lokalisasi prostitusi yang  ada  di  Bukit  Lawang.  Pengamatan yang  dilakukan  adalah  pengamatan partisipasi. Pengamatan partisipasi
dengan  teknik  “part  time  participant observer”  dipilih  agar  peneliti  dapat terlibat  secara  langsung  dilapangan tanpa harus menetap tinggal dilapangan. Dengan  demikian  data  dapat  diperoleh secara objektif dan terencana. B. Wawancara Salah satu upaya yang dilakukan untuk  memperoleh  data  yang  akurat adalah  dengan  mengadakan  wawancara langsung kepada responden. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih akurat mengenai  prostitusi  yang  ada  di  Bukit Lawang dan bagaimana respon masyarakat  terhadap  kegiatan  prostitusi yang  ada  di  Bukit  Lawang  tersebut. Wawancara  terbuka  yaitu  jawaban  dan keterangan  dari  para  responden  tidak hanya
mengucapkan keterangan-
keterangan  atau  cerita  yang  panjang
dimana  responden  boleh  menjawab secara  bebas  menurut  isi  hati  atau pikirannya.  Dengan  demikian  peneliti memperoleh gambaran yang luas tentang  masalah  itu.  Didalam  penelitian ini  informan  sangatlah  dibutuhkan  agar tercapainya  kesempurnaan  penelitian. Yang  menjadi  informan  dari  penelitian ini yaitu para PSK, germo atau mucikari, dan masyarakat yang ada disekitar Desa Bandar Baru.
IV. TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Digunakan pendekatan kualitatif ini dengan pertimbangan yaitu: 1. Teknik analisis kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan realita ganda. 2. Teknik analisis kualitatif ini menyajikan  secara  langsung  hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.
Selanjutnya,  analisa  data  yang sudah terkumpul dari catatan dilapangan dengan melakukan aktivitas antara lain: 1.  Mengelompokkan  data  sesuai  dengan jenis dan karakteristiknya yang dariberbagai  sumber  dilapangan.  Hal ini  diperlukan  agar  mempermudah penelitian  dalam  membedakan  data pokok dan data penunjang.
2.  Melakukan  kategori  data  yaitu pengkategorian, Meleong (2009)
yang  menguraikan  kategori  sebagai berikut: a. Pengelompokan  kartu  kedalam bagian  isi  yang  secara  jelas berkaitan.
b. Penetapan inklusi setiap kategori yang  dapat  digunakan  untuk menetapkan keabsahan data.
c. Mengharuskan  setiap  kategori dilaksanakan  taat  asas,  artinya tidak direkayasa dan over lapping dalam penerapannya.
3.  Melakukan  interprestasi  data  yaitu sesuai  dengan  tujuan  prosedural, penerapan dan pelaksanaan
penelitian sehingga mampu memberikan  jawaban  atas  masalah penelitian.

## V. PEMBAHASAN
V.1. Transaksi Tawar Menawar Bagi PSK yang memiliki germo, sepertiga  menjadi  bagian  germo,  dari waktu ke waktu PSK memiliki tarif yang tidak tertulis. Tergantung dari kesepakatan  PSK  dengan  tamunya. Untuk  kencan  singkat  atau  short  time biasanya paling rendah Rp.300.000,- dan biaya  penginapan  atau  kamar  dikenakan biaya  Rp.200.000,-  untuk  satu  malam. Untuk  kencan  semalam  atau  long  time biasanya  paling  rendah  Rp.  500.000,-. Tarif ini berlaku pada saat penelitian ini dilaksanakan  yaitu  pada  tahun  2019. Tarif  untuk  PSK  tersebut  tidak  resmi namun  merata,  masyarakat  di  sekitar tempat  penelitian  pun  mengetahui  tarif ini.  PSK  biasa  meminta  bayaran  yang lebih  atau  tamunya  yang  berkenan memberi  tips  yang  lebih.  Tamu  akan jarang  menawar  apabila  di  hari  sabtu, minggu  dan  di  bulan  muda  dan  apabila malam  telah  larut  atau  cafe-cafe  sedang sepi terkadang harga bisa dinegosiasikan agar  tamu  mendapatkan  harga  yang lebih murah dari yang biasanya. Pembicaraan soal tarif jarang dibicarakan  di  dalam  cafe  karena didalam  cafe  musik  terlalu  berisik  dan tamu  maupun  PSK  merasa  kurang nyaman  apabila  membicarakan  tarif didepan  umum.  Biasanya  bila  tamu tertarik  ia  akan  mengajak  PSK  tersebut minum  dan  berjoget    atau  PSK  tersebut akan  meminta  untuk  dibelikan  rokok pada  tamu  yang  mengajaknya.  Selama penelitian  ini  dilakukan,  peneliti  tidak pernah  bertemu  dengan  PSK  yang  tidak merokok.  Mereka  sangat  suka  sekali merokok  dan  minum  minuman  keras. Setelah berjoget biasanya tamu dan PSK keluar cafe dan membicarakan mengenai harga.  Kalau  tidak  cocok  tamu  akan mencari PSK yang lain. Tetapi itu jarang terjadi.  Tamu  langsung  setuju  selama
harga  yang  diminta  oleh  PSK  masih berkisar pada harga pasaran. Sebahagian besar germo menuntut sepertiga bagian dari pembayaran tamu, namun bagi sebahagian  germo  yang  mengasuh  PSK dengan  memberi  makan,  air  dan  listrik gratis  menuntut  setengah  dari  dari pembayaran tamu. Germo tidak menuntut  tips  yang  diperoleh  anak asuhnya  tapi  untuk  bayaran  pelayanan seks  wajib  disetor  kepada  germo. Transaksi  kadang-kadang  lancar  sesuai tarif,  adakalanya  tawar  menawar  terjadi saat  terjepit  situasi.  Dihari-hari  biasa yang  sepi  tamu,  sering  terjadi  ketidak sepakatan  tawar  menawar  antara  tamu dan  PSK.  Tamu  sering  menawar  jauh lebih rendah dari harga pasaran, awalnya PSK  bersikeras  untuk  mematok  harga pasaran  dan  terjadilah  perdebatan.  Bila tamu  sepi,  akhirnya  keinginan  sang tamulah  yang  menjadi  keputusan  akhir dari kesepakatan.
Disalah  satu  cafe  ada  yang memakai  makelar  atau  calo,  para  PSK dengan  santainya  duduk  di  kursi  sambil kaki  dilipatkan  dan  juga  tampak  PSK dengan  wajah-wajah  baru  yang  polos duduk  dibangku-bangku  cafe  dengan dandanan  seronok  menggoda  sambil berdandan.  Terjadilah  tawar  menawar harga  antara  pelanggan  dan  makelar. Dalam  kurun  semalam,  cafe  tersebut bisa  meraup  untung  banyak.  Karena biasanya  seorang  PSK  dalam  satu malam bisa mendapatkan tamu alias pria hidung  belang  sekitar  2  s/d  3  tamu. Keuntungan  tersebut  diperoleh  dari  tips yang  diberikan  oleh  PSK  dan  para pelanggan  yang  berbelanja  di  cafe tersebut.

## V.2. Kebijakan Pemerintah Daerah
Dengan besarnya transaksi keuangan  yang  terjadi  di  lokalisasi prostitusi  tersebut  ternyata  tidak  ada sedikit  pun  retribusi  yang  diberikan pelaku  prostitusi  untuk  kas  daerah  yang dikelola  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah
Deli  Serdang.  Maka  kebijakan  untuk melegalkan  lokalisasi  prostitusi  adalah suatu  keharusan  bagi  pemerintah  daerah yang  pelaksanaannya  bisa di  atur  dalam peraturan daerah (PERDA).

## VI. SIMPULAN DAN SARAN VI.1. Simpulan
Latar  belakang    seorang  wanita melakukan  pekerjaan  sebagai  PSK  di karenakan  alasan  ekonomi.  Kemiskinan dan  kebutuhan  hidup  yang  tinggi mengakibatkan  mereka  harus  menjalani kehidupan  sebagai  PSK.  Pekerjaan disektor formal tidak memberikan kesempatan  kepada  mereka  karena mereka  tidak  memiliki  kecerdasan  yang cukup  dan  pendidikan  mereka  pun rendah.  Latar  belakang  keluarga  atau orang  tua  yang  kurang  memberikan perhatian dan kasih sayang, disia-siakan oleh  kekasih  maupun  suami  juga merupakan  salah  satu  pemicu  seorang wanita menjadi seorang PSK. Sistem perekrutan PSK menggunakan  jasa  agen  atau  calo,  dan germo  juga  terlibat,  ini  berarti  ada sistem  yang  mengatur  terlaksananya prostitusi  secara  profesional,  untuk  itu pemerintah  daerah  juga  harus  terlibat agar  retribusi  para  pelaku  prostitusi tersebut bisa secara konsisten disetorkan ke kas daerah.
Keberadaan para pelaku prostitusi tersebut  berpengaruh  terhadap  roda ekonomi  masyarakat  disekitarnya  maka pemerintah  bisa  memanfaatkan  situasi tersebut  untuk  ikut  andil  mendapatkan keuntungan  yang  merupakan  salah  satu sumber  pemasukan  yang  besar  bagi  kas daerah.
VI.2. Saran Walaupun  lokalisasi  prostitusi memberikan dampak positif bagi perekonomian  masyarakat  bandar  Baru, namun  praktek  prostitusi  ini  pada dasarnya  bertentangan  dengan  norma- norma  kehidupan  terutama  pada  norma kesusilaan dan norma agama. Dalam hal
ini  ada  beberapa  hal  yang  dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengurangi dampak negatif dari praktek prostitusi tersebut. Kerjasama dan komunikasi  antar  masyarakat,  Dinas Pendapatan  daerah,  perangkat  desa  dan aparat  menjadi  penentu  terjalinnya kerjasama yang baik demi bertambahnya PAD untuk pembangunan di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwar,  S.,  2012, Metode  Penelitian , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hakim,Vita  Amaliah,  2014. Analisis Efektivitas  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kota  Tasikmalaya  (Studi  Kasus Pada  Dinas  Pendapatan  Kota
Tasikmalaya) . Tasikmalaya.
Kartono,  K.,  2011, Patologi  Sosial , Jakarta: Raja Grafindo Persada. Meleong, Lexy.J .2009, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Pulungan, anwar. 2014, Analisis Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi Pajak Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi , Universitas Sumatera Utara. Prastya  RK.,  C.,  dan  Darma,  A.,  2011,
Dolly:  Kisah  Pilu  yang
Terlewatkan , Yogyakarta: Pustaka Pena. Satyawan, H., 2009, Persepsi Stakeholder Terhadap Lokalisasi Villa Garden di Kabupaten Karimun, Tesis : Universitas Gadjah Mada. Silalahi,  U.,  2010, Metode  Penelitian Sosial , Bandung: Refika Aditama. Sugiyono,  2012, Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan R&D , Bandung: Alfabeta Suhadak & Trilaksono, 2012, Pendapatan Asli daerah ,
Gramedia.
Suyanto,  B.,  2012, Anak  Perempuan
Yang  Dilacurkan:  Korban Eksploitasi di Industri
Seksual  Komersial ,  Yogyakarta: Graha Ilmu. Syam,  N.,  2011, Agama  Pelacur:
Dramaturgi  Transendental ,
Yogyakarta: LKiS. UU  No.  12  Tahun  2007 tentang Otonomi Daerah . UU  No.  28  Tahun  2009 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU  No.  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah.