Perspektif Akuntansi
Volume 5 Nomor 3 (Oktober 2022), hal. 273-295 ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online) Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Center for Accounting Development and Research (CARD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v5i3.p273-295 http://ejournal.uksw.edu/persi
Mampukah  Gaya  Kepemimpinan  Mendorong  Pengelolaan Keuangan BUMDes yang Akuntabel dan Transparan?

## Mika puspitasari
1
Universitas Kristen Satya Wacana Choironi  Ardiyansyah Universitas Kristen Satya Wacana
Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari Universitas Kristen Satya Wacana
Received 05/08/2022 Revised 30/09/2022 Accepted 03/10/2022 Abstract. Village-Owned Enterprises (BUMDes) have an important role in improving the village economy and increasing community efforts in managing the economic potential of the village. Therefore, transparent and accountable financial management of BUMDes is needed.  The  management  of  BUMDes  requires  a  leader  who  can encourage the creation of good governance. Leaders are expected to  be  role models  in  implementing  the  values  of  the  formation  of BUMDes  for  the  welfare  of  the  community.  This  study  aims  to explore  the  role  of  leadership  in  realizing  the  accountability  and transparency of BUMDes finance by connecting them through two leadership  styles,  namely  transformational  and  transactional leadership styles. The research method uses descriptive qualitative with a case study approach at BUMDes Samirono Mandiri. The role of  the  leader  is  very  important,  especially  the  type  of transformational leadership, the transformational leadership style can  provide  innovation  and  is  able  to  arouse  the  enthusiasm  of community  members  to  be  actively  involved  in  the  operation  of
BUMDes.  In  addition,  the  achievement  of  accountability  and transparency  can  meet  the  needs  of  all  stakeholders,  namely  the community, managers, and village governments, which in this case have full authority in supporting BUMDes.
Keywords: Accountability, BUMDes, Leadership Style, Transparency
1 232019054@student.uksw.edu
Abstrak. Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  memiliki  peran penting  dalam  meningkatkan  perekonomian  desa  dan meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam  mengelola  potensi ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan BUMDes  yang  transparan  dan  akuntabel.  Pengelolaan  BUMDes diperlukan  adanya  sosok  pemimpin  yang  dapat  mendorong terciptanya  tata  kelola  yang  baik.  Pemimpin  diharapkan  dapat menjadi  panutan  dalam  mengimplementasikan  nilai-nilai pembentukan  BUMDes  untuk  kesejahteraan  masyarakat. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  peran kepemimpinan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi  keuangan  BUMDes  dengan  menghubungkannya melalui  dua  gaya  kepemimpinan,  yaitu  gaya  kepemimpinan transformasional  dan  transaksional.  Metode  penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada BUMDes Samirono Mandiri. Peran pemimpin sangat penting, terutama jenis kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan transformasional dapat memberikan inovasi dan mampu  membangkitkan  semangat  anggota  masyarakat  untuk terlibat  aktif  dalam  operasi  BUMDes.  Selain  itu,  pencapaian akuntabilitas  dan  transparansi  dapat  memenuhi  kebutuhan seluruh pemangku kepentingan yaitu masyarakat, pengelola, dan pemerintah desa yang dalam hal ini memiliki kewenangan penuh dalam mendukung BUMDes.
Kata kunci: Akuntabilitas, BUMDes, Gaya Kepemimpinan, Transparansi

## Pendahuluan
Joko  Widodo  di  dalam  kepemimpinannya  menentukan  beberapa  pokok  prioritas pembangunan  yang  tergambar  dalam  nawa  cita  Jokowi.  Adapun  salah  satu  yang menjadi prioritas unggulan sampai dengan saat ini adalah pembangunan Indonesia dari  pinggiran  dengan  memperkuat  perbatasan  dan  desa  dalam  kerangka  negara kesatuan,  yang  diwujudkan  melalui  perumusan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  desa  yang   berikutnya juga diimplementasikan dengan pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT),  serta  penggelontoran  dana  desa  (Kemendesa  PDTT,  2018).  Tujuan digelontorkannya dana desa yaitu untuk mendukung pengembangan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  (Setiawan et al ., 2018). BUMDes pada pemerintahan  Joko  Widodo  bertujuan  untuk  penguatan  ekonomi  yang  sesuai dengan RPJM Nasional pada tahun 2014-2019 (Mundayat et al . , 2022).
BUMDes sendiri sesuai dengan definisinya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah  desa  dan  masyarakat  (Permendagri,  2010).     Pengelolaan  dana  desa melalui  BUMDes  harus  mengimplementasikan  tata  kelola  yang  baik,  mulai  dari perencanaan  sampai  pertanggungjawaban  (Pamungkas  et  al. , 2021).  Pengelolaan BUMDes harus mampu meningkatkan pelayanan dan tata kelola organisasi sehingga
dapat meningkatkan perekonomian serta meningkatkan pendapatan asli desa (Siga, 2020). Namun tidak hanya berhenti pada indikator meningkatnya pendapatan asli desa  saja,  menteri  desa,  PDT  dan  transmigrasi  menyampaikan  bahwa  sudah semestinya  yang  menjadi  prioritas  utama  dari  pendirian  BUMDes  adalah  untuk kesejahteraan  masyarakat  (Rengganis,  2021) . Salah  satu  misinya   adalah  dengan mengoptimalkan berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat setempat.
Peran  penting  BUMDes  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  nyatanya mesti terhalang kondisi pandemi covid 19 yang secara signifikan berdampak pada beberapa BUMDes yang ada di Indonesia. Di tahun 2021, dari jumlah BUMDes yang mencapai  57.273,  dengan  rincian  45.233  aktif  dan  12.040  tidak  aktif,  35  persen diantaranya,  atau  sekitar  15.768 BUMDes  terdampak  pandemi  sehingga  menutup operasional  usahanya  (Iskandar,  2021).  Meskipun  demikian,  untuk  saat  ini pemerintah  mulai  kembali  mengubah  strategi  untuk  membuat  BUMDes  menjadi salah satu elemen penting untuk membangkitkan perekonomian yang lesu dengan mengoptimalkan dan menjaga keberlanjutan serta penguatan usaha mikro dan kecil. Salah satu upaya  yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemulihan perekonomian melalui BUMDes adalah dengan  mengeluarkan aturan yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang menyatakan bahwa BUMDes resmi ditetapkan sebagai badan hukum, yang berarti   bahwa fungsi dari lembaga ini menjadi lebih besar seperti pengembangan menjadi perseroan terbatas, serta dapat melakukan  konsolidasi  dari  berbagai  usaha  masyarakat  (Setyawan,  2020). Pengelolaan  BUMDes  sendiri  harus  dilakukan  berdasarkan  tata  kelola  yang  baik untuk menumbuhkan kepercayaan  masyarakat serta mampu menambahkan laba, sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli desa (Salmiah et al., 2022).
Filosofi  dari  nilai-nilai  positif  pendirian  BUMDes  sebagai  entitas  sosial  yang memberikan kontribusi  sebagai  penyedia  kesejahteraan  sosial,  dan  fungsinya sebagai  entitas  komersial  bertujuan  untuk  menghasilkan  keuntungan  melalui sumber daya lokal sudah semestinya dijiwai dengan baik. Namun kenyataan yang terjadi  di  Indonesia,  tidak  semuanya  berjalan  sesuai  dengan  harapan  dari pemerintah,  khususnya  terkait  dengan  pemerataan  pembangunan  desa  melalui BUMDes. Maraknya kasus kecurangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes yang dilakukan  oleh  para  pengelola  BUMDes  dan  juga  perangkat  desa  menunjukkan masih  rendahnya  pemahaman  tentang  nilai  positif  pendirian  BUMDes.  Salah  satu contoh kasus kecurangan yang terjadi belakangan ini dalam pengelolaan keuangan BUMDes  terjadi  di  BUMDes  Berjo,  Kabupaten  Karanganyar  yang  berpotensi merugikan  negara sebanyak Rp795 juta dan bahkan terindikasi melibatkan peran dari  kepala  desa  (Divianta,  2022).  Kasus  korupsi  yang  juga  melibatkan  sosok pemimpinnya juga terjadi di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, yaitu mantan  kepala desa  Kuwu  Kedungdawa  dan  ketua  BUMDes  Jaya  Makmur  Gabuswetan  terbukti bersalah berdasarkan laporan  hasil audit yang mengakibatkan kerugian keuangan pemerintah sebesar Rp 276,4 juta (Erik, 2022).
Kasus  kecurangan  dalam  bentuk  korupsi  yang  terjadi  di  berbagai  BUMDes  di Indonesia  menunjukkan  adanya  kelemahan  di  dalam  pengelolaan  keuangannya.
Selain  itu,  semua  kasus  korupsi  yang telah  disebutkan  sebelumnya  memberikan fakta bahwa kecurangan yang terjadi justru didalangi dan dilakukan oleh pemimpin lembaga tersebut maupun pimpinan desa terkait. Faktor penentu keberhasilan dan kegagalan  pengelolaan  BUMDes  salah  satunya  terkait  tipe  kepemimpinan  yang diterapkan  (Alkadafi  et  al ., 2021).  Menurut  Astuti  et  al . (2015),  pemimpin pada sebuah  organisasi  memiliki  peranan  yang sangat penting karena sosok  pemimpin menjadi  titik  pusat  sebagai  faktor  penentu  keberhasilan  dan  ujung  tombak kesuksesan pada organisasi, tanpa terkecuali dalam BUMDes. Peran pemimpin yang seharusnya menjadi contoh dalam implementasi nilai-nilai positif BUMDes, justru terlibat  dalam  kasus  kecurangan  pengelolaan  keuangan  BUMDes  dalam  rangka memperkaya dirinya sendiri. Adanya risiko-risiko semacam ini menunjukkan bahwa di dalam pengelolaan keuangan BUMDes masih terdapat celah yang belum mampu dikendalikan  secara  optimal.  Pengendalian  internal  yang  lemah  di  dalam fungsi kepemimpinan  terkait  pengelolaan  keuangan  tentunya  tidak  akan  mampu mendukung  penciptaan tata kelola yang baik, khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi.
Penelitian terdahulu yang membahas tentang peran kepemimpinan di dalam suatu organisasi ditunjukkan oleh Sihite dan Saleh (2019), dengan hasil peran pemimpin dalam  suatu  organisasi  sangat  menentukan  kemajuan  suatu  organisasi  dengan memperhatikan  pengetahuan  manajerial  dan  pengetahuan  kepemimpinan  yang memadai.  Selain  itu,  Masruri  (2022)  menyatakan peran  pemimpin  desa  dapat meningkatkan  partisipasi  masyarakat  sehingga  tujuan  dalam  organisasi dapat terlaksana dengan baik. Hal ini didukung oleh penelitian Minanto (2019), dengan hasil peran kepemimpinan  kepala  desa  menduduki  peringkat  tinggi  sehingga  memiliki pengaruh terhadap implementasi tata kelola organisasi. Sementara itu Kamarasyid (2019) menyatakan bahwa pemimpin yang baik akan mampu menerapkan prinsip- prinsip  tata  kelola  organisasi  yang  baik.  Kepemimpinan  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  desa,  semakin  baik  kepemimpinan maka akan tercipta akuntabilitas dana desa yang baik (Marlina et al. 2021).
Implementasi  prinsip  tata  kelola  yang  baik,  dalam  hal  ini  akuntabilitas  dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes pernah diteliti oleh Alfiani dan Estiningrum (2021),  dan Sugiharti dan Hariani (2021) dengan hasil akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan keuangan yang  baik.  Penelitian  serupa  dilakukan  oleh  Mudhofar  et  al.  (2022)   dengan  hasil implementasi good governance pada pengelolaan keuangan desa diterapkan pada tahap perencanaan dengan mengedepankan asas partisipatif dan transparan, tahap pelaksanaan  dengan  penguatan  aspek  transparansi,  akuntabilitas  dan value  for money, tahap  pelaporan  menggunakan  aplikasi  yang  di  verifikasi  oleh  sekretaris desa sesuai transaksi, dan tahap pertanggungjawaban berdasarkan peraturan desa yang  dipublikasi  ke  masyarakat  melalui  banner  maupun website desa.  Selain  itu Sofyani  et  al.  (2020)  menyatakan  penerapan  prinsip-prinsip  tata  kelola  dapat meningkatkan kinerja BUMDes dan dalam pelaksanaannya membutuhkan  sumber daya  manusia  (SDM)  yang  berkualitas.  Sumber  daya  manusia  berperan  sebagai pelaksana  dalam  merealisasikan  rencana  yang  telah  ditetapkan  untuk  mencapai
tujuan sesuai dengan visi dan misi dengan cara komunikasi yang efektif dan efisien (Rico et al., 2021). Pengelolaan BUMDes tidak terlepas dari sosok pemimpin yang baik.  Pemimpin  menjadi  sumber  inovasi,  membina  kegiatan,  mengarahkan  dan sebagai komunikator untuk menyampaikan perencanaan dan gagasan (Riyani et al . , 2022).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  disebutkan,  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk mengeksplorasi peran kepemimpinan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi  pengelolaan  keuangan  BUMDes  Samirono.  Peran  pemimpin  menjadi penting  dalam  pengelolaan  keuangan  dari  suatu  organisasi,  tidak  terkecuali BUMDes.  Harapannya  sosok  pemimpin  bisa  menjadi  teladan  khususnya  jika dikaitkan  dengan  implementasi  nilai-nilai  pembentukan  BUMDes  yang  utamanya adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Alasan pemilihan objek penelitian ini adalah bahwa dari hasil wawancara awal dengan  ketua BUMDes diperoleh bahwa BUMDes  ini  hanya  satu  kali  menerima  penggelontoran  dana  desa  sebagai penyertaan modal sejak  berdiri, dikarenakan pemikiran dari ketua BUMDes terkait efektivitas dari dana tersebut bagi perkembangan BUMDes.
Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis maupun teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi perangkat desa, menekankan bahwa  peran  pemimpin  membawa  dorongan  yang  baik  baik  optimalisasi perwujudan  implementasi  akuntabilitas dan  transparansi  sebagai  bagian  dari prinsip  tata  kelola  yang  baik.  Sementara  itu  dari  sisi  teoretis,  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  tambahan  literatur  bagi  akademisi  mengenai implementasi prinsip  tata  kelola  yang  baik,  khususnya  terkait  akuntabilitas  dan transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  BUMDes  yang  melibatkan  peran pemimpin di dalam lembaga tersebut.

## Telaah Pustaka

## Teori Pemangku Kepentingan
Freeman dan David (1983) menyatakan bahwa ada hubungan antar individu atau kelompok  yang  dapat  mempengaruhi  tujuan  organisasi,  sebaliknya  ketika  tujuan organisasi tercapai dapat mempengaruhi kepentingan dari individu atau kelompok tersebut.  Organisasi  dalam  operasionalnya  tidak  hanya  untuk  kepentingan  pihak tertentu,  namun  harus  memberikan  manfaat  kepada  seluruh  pemangku kepentingan  yang  ada  (Vionita et  al . ,  2021).  Pemangku  kepentingan  di  BUMDes antara lain adalah pengelola BUMDes, perangkat desa, serta warga masyarakat yang secara  umum  terlibat  di  dalam  aktivitas  operasional  BUMDes.  Pemangku kepentingan memiliki atribut yang meliputi legitimasi, kekuasaan dan urgensi dalam pengembangan organisasi, tidak terkecuali dalam lembaga seperti BUMDes dengan maksud  bahwa tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut dapat tercapai (Inapty  et al., 2022). Teori  pemangku  kepentingan  digunakan  dalam  penelitian  ini kaitannya dengan kepuasan dari para pemangku kepentingan di dalam pencapaian tujuan organisasi yang dalam hal ini adalah BUMDes. Jika para pemimpin melakukan tindak kecurangan maka tidak mampu memberikan kepuasan bagi para pemangku
kepentingan  karena  pengelolaan  BUMDes  tidak  diimplementasikan  dengan  baik. Oleh sebab itu diperlukan peran pemimpin yang mampu  mendorong akuntabilitas dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  sehingga  kepuasan  para  pemangku kepentingan tercapai sesuai tujuan positif pendirian BUMDes.

## Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Badan  Usaha  Milik  Desa  atau  yang  sering  disebut  BUMDes  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  dinyatakan sebagai  badan  hukum  yang  dibentuk  oleh  desa  untuk  mengelola  usaha, memanfaatkan  aset,  mengembangkan  investasi,  menyediakan  jasa  pelayanan  dan unit  usaha  guna  menyejahterakan  masyarakat  desa.  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  4  Tahun  2015 mendefinisikan BUMDes sebagai badan usaha menyeluruh atau sebagian modalnya dimiliki  oleh  desa  melalui  penyertaan  langsung  kekayaan  desa  yang  dipisahkan untuk unit usaha dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa. BUMDes pada  hakikatnya  dijalankan  berdasarkan  keunggulan  dari  setiap  potensi  dan kebutuhan yang terdapat dalam desa tersebut (Mazlan et al ., 2020). BUMDEs dalam pelaksanaannya  didasarkan  pada  konsep social  entrepreneurship yang  dapat menyelesaikan  setiap  permasalahan  sosial,  khususnya  masalah  kemiskinan  yang ada  di  desa  (Savitri  et  al. , 2021).  BUMDes  dikatakan  berhasil  jika  dalam pengelolaannya berfokus pada pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan yang baik serta mampu memanfaatkan aset desa dengan tepat (Fajriyati e t al ., 2016).

## Gaya Kepemimpinan
Kepemimpinan  adalah  proses  untuk  mempengaruhi  orang  lain  untuk  memahami tugas  yang  harus  dilakukan  untuk  meningkatkan  kinerja,  semakin  baik  gaya kepemimpinan  maka  kinerja  anggota  semakin  meningkat  (Mukmin  dan  Prasetyo, 2021).  Terdapat  beberapa  tipe  gaya  kepemimpinan,  diantaranya  adalah kepemimpinan  transformasional  dan  transaksional.  Menurut  Ananda  (2022), kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang mempunyai sikap proaktif dan  mampu  bertindak  sebagai  agen  perubahan  sehingga  mampu  mengakomodir seluruh  anggotanya  dalam  mencapai  tujuan  bersama.  Gaya  kepemimpinan transformasional  mampu  meningkatkan  kepuasan  kerja  dan  meningkatkan kepedulian antar anggota tanpa mengharapkan imbalan (Wisnawa dan Dewi, 2020). Tipe  kepemimpinan  ini  memiliki  lima  variabel  di  dalamnya  yaitu  idealis  atribut, pengaruh  yang  diidealkan,  motivasi  inspiratif,  stimulasi  intelektual  dan pertimbangan individu (Asbari et al., 2021). Idealis atribut dibuktikan dengan sikap pemimpin yang berkharismatik. Pengaruh yang diidealkan yaitu seorang pemimpin harus menanamkan  kebanggaan, kepercayaan, dan rasa hormat pada  anggotanya sehingga  mempengaruhi  anggotanya  untuk  mengikuti  perilakunya.  Motivasi inspiratif yang dimaksud yaitu adanya daya tarik emosional, sehingga meningkatkan harapan  dan  optimisme.  Stimulasi  intelektual  yang  dimaksud  pemimpin  harus mampu  memecahkan  masalah  dengan  berpikir  proaktif.  Pertimbangan  individu melalui  pendelegasian  tugas  dan  melakukan  pelatihan  secara  personal  kepada karyawan.  Sedangkan  kepemimpinan  transaksional  menurut  Bass  (2006)
merupakan  gaya  kepemimpinan  yang  memberikan  insentif  kepada  anggotanya untuk  bekerja  dengan  menyediakan  sumber  daya  dan  penghargaan  sebagai tanggung  jawab  atas  motivasi,  produktivitas  dan  efisiensi  dalam  menyelesaikan tugas. Kepemimpinan ini menjunjung tinggi nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kesetiaan  serta  tanggung  jawab  sehingga  hak  dan  juga  tanggung jawab  mereka tercapai  (Aris,  2020).  Kepemimpinan  transaksional  memahami  cara  berpikir  dan perilaku  untuk  memotivasi  karyawan  melalui  imbalan  kerja  sebagai  dukungan untuk meningkatkan kinerja karyawannya (Jufrizen dan Lubis, 2020; Lismarita et al ., 2022). Purwanto et al. (2020) mengemukakan tipe kepemimpinan transaksional antara  lain  indikator  imbalan  kontingen,  manajemen  dengan  pengecualian  dan laissez faire .

## Pengelolaan Keuangan BUMDes
Pengelolaan keuangan merupakan implementasi good governance dalam tata kelola suatu  organisasi  yang  dapat  mendukung  percepatan  pencapaian  tujuan  suatu organisasi (Lamangida, 2018). Penerapan tata kelola yang baik diimplementasikan dalam  tiga  pola  yaitu  penetapan  prosedur  yang  jelas,  adanya  pengendalian  dan pengawasan,  serta  pembuatan  pelaporan  pelaksanaan  (Mudhofar,  2022). Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  20  Tahun  2018,  pengelolaan keuangan  desa  didasarkan  pada  asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta dilakukan dengan tertib dan disiplin   anggaran. Tahap pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban  yang  dalam  pengelolaannya  dilakukan  dengan  basis  kas. Berikutnya  tahapan  pengelolaan  keuangan  BUMDes  akan  mengacu  pada  tahapan pengelolaan keuangan desa (Xirasagar  et al ., 2006). Adapun tahapan pengelolaan keuangan  BUMDes  diawali  dengan  perencanaan.  Perencanaan  merupakan  tahap penyusunan  anggaran  dasar  dan  rumah  tangga,  serta  program  kerja  dalam  satu bulan  atau  satu  tahun  melalui  musyawarah  desa.  Di  dalam  tahapan  ini  BUMDes melakukan  perencanaan  terkait  program  kerja  serta  anggaran  yang  diperlukan dalam  kurun  waktu  tertentu,  biasanya  tahunan.  Berikutnya  adalah  tahap pelaksanaan  yang  merupakan  perwujudan  dari  perencanaan,  meliputi  pengadaan barang  dan  jasa  serta  pengelolaan  kegiatan  usaha  dengan  anggaran  yang  sudah ditetapkan. Pada tahap penatausahaan yang meliputi pencatatan secara  sistematis sesuai prinsip, standar dan prosedur. Setelah itu, tahap pelaporan yang merupakan tahapan  yang  berisi  penyusunan  laporan  keuangan  untuk  dijadikan  dasar  dalam pelaporan unit usaha setiap bulannya. Tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan BUMDes  adalah  tahap  pertanggungjawaban  yang  merupakan  wujud pertanggungjelasan terkait laporan keuangan unit usaha, laporan konsolidasi unit, dan laporan pencapaian BUMDes yang disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui  musyawarah  desa.  Pengelolaan  keuangan  BUMDes  yang  tepat  mampu meningkatkan program pembangunan untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat (Aprilia dan Susilo, 2021).

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  bentuk  tanggung  jawab  suatu  organisasi  dalam  mengelola sumber daya publik (Ariani et al ., 2022).  Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Aziiz dan Prastiti, 2019).  Akuntabilitas  menjadi  kewajiban  untuk  memberikan  pertanggungjawaban kinerja suatu lembaga kepada pihak yang memiliki hak untuk meninjau pelaksanaan pengelolaan (Putri dan Zhafira, 2022). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan  melaksanakan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas  pelapor  untuk mencapai  tujuan  yang  ditetapkan  dari  waktu  ke  waktu  (BPK,  2010).  Mardiasmo (2009) mengungkapkan  akuntabilitas dibagi menjadi dua jenis yaitu akuntabilitas vertikal  dan  akuntabilitas  horizontal.  Akuntabilitas  vertikal  adalah  bentuk pertanggungjawaban  atau  informasi  tentang  kegiatan  organisasi  suatu  entitas kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi.  Sedangkan  akuntabilitas  horizontal  merupakan bentuk  pertanggungjawaban  atau  pemberian  informasi  tentang  kegiatan  suatu organisasi kepada masyarakat luas dan lingkungan. Berikutnya di dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan definisi akuntabilitas menurut Mardiasmo yang menyatakan  bahwa  akuntabilitas  vertikal  sebagai  pertanggungjawaban  kepada otoritas  yang  lebih  tinggi  dan  akuntabilitas  horizontal  sebagai  bentuk pertanggungjawaban kepada    masyarakat dan lingkungan yang lebih luas.

## Transparansi
Menurut Pahlevi et al. (2022), transparansi merupakan keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat  melalui penyampaian pendapat atau ide untuk mencapai program  pembangunan  yang  hendak  dicapai  oleh  suatu  organisasi.  Sedangkan menurut Oktavia dan Aliyah (2022), transparansi artinya keterbukaan pemerintah dalam  menyampaikan  informasi  terkait  sumber  daya  publik  kepada  pihak  yang membutuhkan  informasi.  Transparansi  diperkuat  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai bentuk penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan  jujur  kepada  publik,  dengan  pemahaman  bahwa  publik  memiliki  hak  atas pengetahuan  yang  menyeluruh  dan  terbuka  tentang  tanggung  jawab  pemerintah dalam  pengelolaan  sumber  daya  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  pemerintah  (BPK,  2010).  Menurut  Mardiasmo  (2006),  prinsip transparansi keuangan mencakup dua hal yaitu informatif dan pengungkapan. Yang dimaksud  dengan  informatif  yaitu  pemberian  informasi  prosedur  data  dan  fakta secara  tepat  waktu,  jelas  dan  mudah  dipahami,  akurat,  dapat  dibandingkan serta mudah  diakses.  Pengungkapan  yang  dimaksud  adalah  pengungkapan  kepada masyarakat terkait kondisi keuangan, susunan pengurus dan bentuk perencanaan dengan  hasil  kegiatan  yang  hendak  dicapai.  Bentuk  pengungkapan  penyajian informasi  laporan  keuangan  dapat  menggunakan  sistem  informasi  sebagai  media pertanggungjawaban  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  (Yanti  dan  Musmini, 2020). Keterbukaan informasi dapat membentuk mekanisme check and balance baik oleh pemerintah desa dan masyarakat (Suryani, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan definisi yang disampaikan oleh Mardiasmo bahwa transparansi berarti harus memberikan informasi tentang prosedur, data, dan fakta secara tepat waktu,
jelas,  dan  dapat  dipahami,  akurat,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat  diakses  serta mengungkapkan kondisi keuangan struktur kepengurusan dan bentuk perencanaan serta hasil kegiatan yang akan dilakukan oleh BUMDes.

## Metoda

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dengan mengambil objek penelitian di BUMDes Samirono Baru, Kabupaten Semarang.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  wawancara  mendalam secara  semi  terstruktur,  yaitu  mengembangkan  panduan  pertanyaan  agar  lebih dapat  menggali  kedalaman  data  dari  para  narasumber.  Adapun  yang  menjadi narasumber di dalam penelitian ini adalah  ketua BUMDes Samirono Baru, Kepala Desa Samirono, Pengelola BUMDes di unit usaha toko kelontong, serta perwakilan anggota masyarakat yang terlibat dalam aktivitas operasional BUMDes. Selain itu, teknik  pengumpulan  data  lainnya  dilakukan  dengan  dokumentasi,  yaitu  dengan menelusuri  dokumen-dokumen  pendukung,  seperti  laporan  keuangan,  nota kerjasama BUMDes dengan pihak     eksternal, serta dokumen terkait lainnya.

## Tahapan Penelitian
Tahapan  penelitian  merupakan  uraian  fase  setelah  data  berhasil  dikumpulkan, kemudian diolah menjadi informasi yang disebut sebagai suatu simpulan. Tahapan pertama  adalah  reduksi  data,  di  dalam  tahapan  ini  data  yang  diperoleh  dari pengumpulan  data  di  coding  untuk  kemudian  dipetakan data yang relevan dengan masalah penelitian. Jika diperoleh data yang tidak dapat dipakai    untuk mengeksplorasi peran  kepemimpinan  dalam  pengelolaan  keuangan  BUMDes  yang  akuntabel dan transparan,  maka  data  tersebut  kemudian  dipisahkan.  Tahapan  berikutnya  adalah triangulasi  yang  fokus  pada  konfirmasi  dari  beberapa  sumber  data  yang  telah diperoleh  sebelumnya,  yaitu  dari beberapa  narasumber  dan  dokumen  pendukung. Narasumber  diberikan  pertanyaan  wawancara  yang relatif  sama,  namun  sifatnya mengkonfirmasi satu dengan lainnya dan didukung pula dengan dokumen-dokumen yang  relevan  dengan  hasil  wawancara.  Berikutnya  dilanjutkan  dengan  tahapan penyajian  data  dengan  pemaparan  secara  deskriptif  dalam  bentuk  uraian  analisis. Terakhir  adalah  penarikan  kesimpulan  berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah dilakukan  di  beberapa  tahap  sebelumnya.  Simpulan  dalam  bentuk  peran  gaya kepemimpinan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan BUMDes yang akuntabel dan transparan.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Objek Penelitian
BUMDes  Samirono  Mandiri  merupakan  badan  usaha  milik  Desa  Samirono, Kecamatan  Getasan,  Kabupaten  Semarang.  Sejauh  ini  unit  usaha  yang  dijalankan oleh  BUMDes  ini  adalah  Samirono Mandiri Mart (SM Mart) yang merupakan unit usaha  berbentuk  toko  kelontong.  SM  Mart  dibentuk  oleh  masyarakat  dan
pemerintah  desa  pada  tahun  2018  untuk  memfasilitasi  kebutuhan  masyarakat berupa toko kelontong.  Produk yang dijual berupa kebutuhan pokok rumah tangga dan  beberapa  produk  yang  dihasilkan  oleh  masyarakat  dengan  sistem  bagi  hasil, dengan persentase pembagian 5% - 20% dari laba sesuai dengan jenis produk. Sesuai dengan  filosofi  dari  pembentukan  BUMDes  pada  umumnya  yaitu  untuk menyejahterakan  masyarakat,  BUMDes  Samirono  Mandiri  sendiri  memiliki komitmen untuk tidak mematikan usaha masyarakat sekitar, sehingga baik BUMDes maupun  usaha  masyarakat  tetap  dapat  berjalan  beriringan.  Berikutnya,  saat  ini sedang dikembangkan juga unit usaha lain, yaitu unit usaha pembiayaan barang non konsumtif kepada warga masyarakat. Harapannya unit usaha ini dapat membantu warga  masyarakat  jika  memerlukan barang  untuk  menunjang  pekerjaan  dan kebutuhan pokok sehari-hari dalam bentuk fisik, bukan dalam bentuk uang tunai. BUMDes Samirono Mandiri sendiri mulai berdiri sejak tahun 2018 dan diketuai oleh Bapak Sri Sahono. Struktur organisasi BUMDes Samirono Mandiri sendiri dijelaskan melalui Gambar 1.
Sumber : BUMDes Samirono Mandiri, 2022
Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes Samirono Mandiri Staf 2 Staf 1 Bendahara Sekretaris Pengawas Ketua

## Pengelolaan Keuangan BUMDes Samirono Mandiri
Pengelolaan  keuangan  di  BUMDes  Samirono  Mandiri  diawali  dari  tahap perencanaan.  Tahap perencanaan ditandai dengan adanya musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat, pengelola  dan  pemerintah desa yang membahas terkait perencanaan operasional BUMDes  dalam  jangka  waktu  1  tahun ke  depan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  yang  disampaikan oleh Ketua BUMDes Samirono Mandiri.
“Setiap  tahun  kami  ada  musyawarah  desa  dan  setiap  tahun  mengundang masyarakat untuk musyawarah tapi yang hadir cuma sedikit.”
Pernyataan  tersebut  pun  didukung  oleh  Kepala  Desa  Samirono  yang  menyatakan bahwa:
“ Ya, setiap tahun ada pertemuan (untuk membahas perencanaan kerja BUMDes lengkap  dengan anggaran kegiatannya).”
Di  dalam  musyawarah  desa  tersebut  hal-hal  yang  kemudian  dijadikan  topik pembahasan  meliputi  penyampaian  rencana  pengembangan  BUMDes  Samirono Mandiri,  termasuk  di  dalamnya adalah  inovasi  unit  baru  BUMDes  dan  penetapan anggaran  BUMDes  yang  disampaikan  oleh  ketua BUMDes  untuk  periode  waktu tertentu.  Masyarakat  yang  dalam  hal  ini  diwakilkan  kepada beberapa  pihak diharapkan terlibat aktif dalam musyawarah desa agar hasil dari perencanaan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara umum dan sekaligus mampu mewujudkan peningkatan perekonomian desa.
Setelah  tahapan  perencanaan,  berikutnya  adalah  tahapan  pelaksanaan  yang merupakan  tahapan  merealisasikan  kegiatan  operasional  BUMDes.  Dikarenakan saat ini unit usaha BUMDes Samirono Mandiri masih terbatas di unit toko kelontong, maka di tahapan pelaksanaan ini lebih fokus pada mekanisme operasional di toko kelontong,  seperti  pengadaan  barang  dan  pengecekan  persediaan.  Pengadaan barang dilakukan setelah melakukan pengecekan terhadap sisa persediaan.  Proses pengadaan  barang  dilakukan  oleh  bendahara  pada  saat  tertentu  saja,  mengingat Bendahara BUMDes  sendiri  memiliki  tanggung  jawab  atas  pekerjaan  lain  di  luar BUMDes.  Laporan  pengadaan  barang  akan  disampaikan  kepada  ketua  BUMDes melalui whatsapp. Sementara  itu,  sejauh  ini  di  dalam  tahapan  pelaksanaan  untuk pemeriksaan  persediaan  secara  rutin  dan  berkala  belum  dilakukan  mengingat adanya  keterbatasan  dari  sumber  daya.  Hal  ini  dinyatakan  langsung  oleh  ketua BUMDes:
“Pengadaan barang ada yang dari supplier dan ada yang langsung diantar ke toko.  Di  grup  whatsapp  saya  tekankan  jika  cari  barang  (pengadaan  barang) diinfokan dalam grup… Pemeriksaan barang hanya pada saat mau cari barang.”
Tahapan penatausahaan di BUMDes Samirono Mandiri ditandai dengan pencatatan penjualan barang di toko dengan sistem barcode yang terotomatisasi menggunakan sistem kasir yang menghasilkan laporan keuangan berupa laporan pendapatan dan bagi hasil BUMDes, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Setiap akhir periode akuntansi terdapat tambahan laporan berupa neraca untuk pelaporan dan sesuai
dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Hal  ini  dinyatakan  langsung oleh Ketua BUMDes Samirono:
“Secara  sederhana  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  BUMDes  terdiri  dari pencatatan  jurnal,  laporan  laba  rugi,  laporan  perubahan  modal  untuk  setiap bulan dan pada akhir tahun akan ada rekapan neraca.”

## Gambar 2. Laporan Keuangan BUMDes Samirono
Pernyataan tersebut didukung oleh Bendahara BUMDes:
"  untuk  pelaporan  akuntansinya  ada  neraca  lajur,  laporan  laba  rugi,  laporan perubahan modal, dan neraca.“
Berikutnya  adalah  tahapan  pelaporan,  tahap  ini  merupakan  hasil  dari  tahap penatausahaan yang meliputi laporan pendapatan dan bagi hasil BUMDes, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca yang dimuat dalam satu file laporan pertanggungjawaban.  Sebelum  laporan  dipertanggungjawabkan  dilakukan pengecekan final oleh ketua BUMDes selama satu periode serta melakukan evaluasi hasil laporan BUMDes Samirono Mandiri. Hal ini dinyatakan oleh ketua BUMDes:
“Sebelum pelaporan laporan keuangan ke kepala desa dilakukan pengecekan oleh saya (ketua BUMDes) dan mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban di musyawarah desa”.
Terakhir,  tahap  pertanggungjawaban  dengan  memberikan  laporan  keuangan kepada masyarakat dan kepada pemerintah desa melalui musyawarah desa. Setelah itu  pemerintah  desa  menyerahkan  ke  pemerintah  daerah  Kabupaten  Semarang sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BUMDes Samirono Mandiri:
“Setiap  tahun  kami  ada  musyawarah  desa  dan  kami  menyampaikan  ke  desa, tokoh  masyarakat.  Kita  (pengelola  BUMDes)  menyampaikan  perkembangan setiap  tahun  seperti apa,  setiap  tahun  kita  ngasih  laporan  dalam  bentuk  file seperti neraca bisa dibaca secara keseluruhan, ada pengawas dari kecamatan”.
Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Desa Samirono:
“Untuk pelaporan (pertanggungjelasan) melalui rapat khusus dalam pelaporan terdiri  dari pemerintah  desa,  RT,  RW,  tokoh  masyarakat,  karang  taruna  kita undang nanti dari pengurus BUMDes menyampaikan pelaporannya.
Bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat hanya secara lisan dan tidak ada dokumen khusus  atau  media  cetak  lainnya,  namun  jika  masyarakat  hendak mengetahui laporan keuangan, pihak pengelola terbuka untuk menyampaikan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Ketua BUMDes Samirono Mandiri:
“Publikasi  pengelolaan  belum  dilakukan,  tetapi  kalau  laporan  terbuka  kami sediakan jadi kami ada file kecil kalau mau baca bisa.“
Selaras  dengan  pernyataan  dari  Ketua  BUMDes  Samirono  Mandiri,  salah  satu perwakilan masyarakat juga menyampaikan hal senada:
“Saat ada acara di kelurahan, RT diundang untuk menghadiri rapat nanti disana disampaikan soal laporan keuangannya.”

## Gaya  Kepemimpinan  dalam  Pengelolaan  Keuangan  BUMDes  Samirono
Mandiri
Pada  tahapan  perencanaan,  gaya  kepemimpinan  yang  ditunjukkan  oleh  Ketua BUMDes  Samirono  lebih  mengarah  ke  gaya  kepemimpinan  transformasional, khususnya  terkait  dengan  indikator  inspiratif  motivasi  dan  stimulasi  intelektual sesuai  konsep  menurut  (Asbari  et  al.  2021).  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan keterlibatan  ketua BUMDes di dalam memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif di dalam  penyampaian  aspirasi  perencanaan  pengembangan  BUMDes,  sekaligus menyampaikan  permasalahan  yang  selama  ini  dirasa  menjadi  penghambat keberlangsungan usaha BUMDes serta belum memberikan kontribusi kesejahteraan kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ketua BUMDes Samirono Mandiri:
“Dalam  musyawarah  desa  saya  selalu  mengundang  masyarakat  supaya  setiap permasalahan yang ada disampaikan melalui musyawarah desa… saya saat ini ya cari masyarakat yang mau terlibat dalam BUMDes tapi belum ada yang mau”
Gaya  kepemimpinan  yang  nampak  di  tahapan  pelaksanaan  adalah  gaya kepemimpinan transaksional sesuai indikator imbalan kontingen menurut konsep Purwanto et al . (2020) yang ditunjukkan dengan Ketua BUMDes hanya melakukan pengawasan  dan  pengecekan  secara  langsung  pada  saat  tertentu  saja,  mengingat Ketua BUMDes memiliki kesibukan lain untuk mengelola usaha pribadi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua BUMDes:
“Temen-temen  pengelola  hanya  melakukan  pengabdian  karena  tidak  ada  gaji yang diterima dibandingkan waktu yang sudah keluarkan, karyawan yang kuliah atau yang memiliki usaha hanya menyempatkan waktu ke bumdes jika ada waktu longgar saja tidak ada waktu kuliah  dan lainnya, otomatis toko lebih sering tutup dibandingkan buka.”
Hal selaras dinyatakan oleh Kepala Desa Samirono:
“Dari  awal  pendirian  sampai  sekarang  pengurus  itu  belum  mendapatkan  gaji, jadi bener-bener pengabdian, maka itu berpengaruh dan semangatnya jadi turun dan sibuk dengan bisnis pribadi”
Pada  tahap  penatausahaan,  gaya  kepemimpinan  lebih  mengarah  pada transformasional pada indikator pertimbangan individu yang termasuk salah satu indikator gaya kepemimpinan transformasional hal ini ditunjukkan dengan adanya pendelegasian tugas kepada bendahara untuk pembuatan laporan keuangan secara penuh  tanpa  adanya  keterlibatan  anggota  lain,  serta  memberikan  pendampingan dan  pengawasan  secara  personal  jika  dirasa  diperlukan  pada  saat  penyelesaian tugas dari Bendahara BUMDes. Hal didukung oleh pernyataan     Ketua BUMDes:
“kalau  administratif (keuangan) itu saya serahkan ke  mbak  Galih (Bendahara BUMDes)”.
Implementasi  gaya  kepemimpinan  transaksional  pada  tahap  pelaporan  dapat dilihat  dari  indikator  tanggung  jawab  atas  tugas  yang  harus  dikerjakan  oleh pengelola  dalam  menyiapkan  laporan  keuangan,  karena imbal  hasil  dari  BUMDes ke  pengelola  relatif  kecil  maka  pembuatan   laporan  pertanggungjawaban  hanya waktu  tertentu saja. Hal  tersebut didukung dari  hasil  kutipan wawancara dengan Ketua BUMDes:
“Harus  ada  laporan  tahunan  BUMDes,  terkait  penyampaian  perkembangan setiap tahun  seperti apa”
Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bendahara BUMDes:
“Ketika  laporan  diminta  harus  sudah  ada…  ketua  BUMDes  langsung melaporkannya ke desa dan dipertanggungjawabkan di musyawarah desa.”
Pada  tahap  pertanggungjawaban,  gaya  kepemimpinan  lebih  mengarah  pada transformasional  khususnya  terkait  indikator  motivasi  inspiratif  dan  stimulasi intelektual.  Hal  itu  ditunjukkan  masyarakat  didorong  untuk  proaktif  dalam pertanggungjelasan  di  musyawarah  desa  dengan  menyampaikan  masukan  atau permasalahan yang ada untuk dipecahkan secara bersama. Hal itu diungkapkan oleh ketua BUMDes:
“Pertemuan  laporan  pertanggungjawaban  siapapun  boleh  memberikan  kritik maupun  saran  yang  nantinya  juga  demi  kebaikan  BUMDes  jika  ada  tentunya malah bagus”
Hal tersebut didukung oleh pernyataan Kepala Desa Samirono:
“Pengelola BUMDes tentunya mau menerima masukan, saran dan kritik jika ada yang mau menyampaikan dari pertemuan laporan pertanggungjawaban”

## Peran  Kepemimpinan  dalam  Mewujudkan  Akuntabilitas  dan Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMDes Samirono Mandiri
Sebagaimana yang telah disampaikan dalam deskripsi di bagian sebelumnya bahwa di  tahapan  perencanaan  gaya  kepemimpinan  yang  lebih  menonjol  adalah  tipe transformasional.  Beberapa  indikator  gaya  kepemimpinan  transformasional  yang terlihat  menonjol  adalah  motivasi  inspiratif  dan  stimulasi  intelektual  yang ditunjukkan  melalui  rangsangan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  untuk memunculkan  ide  kreatif  terkait  dengan  pengembangan  BUMDes.  Hal  tersebut ternyata mampu mendukung di dalam perwujudan akuntabilitas yang ditunjukkan dengan pertanggungjelasan hasil dari perencanaan berupa dokumen rencana kerja dan anggaran BUMDes   Samirono  Mandiri  selama  satu  tahun  ke  depan.  Dokumen hasil perencanaan ini kemudian diberikan kepada Kepala Desa Samirono dan juga disampaikan  kepada  masyarakat  sebagai  sebuah kesepakatan  bersama.  Hal  ini didukung oleh pernyataan dari Ketua BUMDes Samirono
“Setiap hasil musyawarah nanti akan disampaikan kepada pemerintah desa”
Hal ini didukung oleh Kepala Desa Samirono:
“Melalui  musyawarah  desa  nanti  hasilnya  seperti  apa  akan  kita  tinjau  seperti halnya unit pembiayaan yang akan didirikan itu juga dari keluhan masyarakat”.
Pada  tahap  pelaksanaan  yang  terlihat  yaitu  gaya  kepemimpinan  transaksional namun  tidak  menonjol, hal ini ditunjukan dalam implementasi pelaksanaan dalam hal pengadaan barang. Proses pengadaan  barang  dilakukan  oleh  bendahara  pada saat tertentu saja, mengingat bendahara BUMDes sendiri memiliki tanggung jawab atas pekerjaan lain di luar BUMDes. Sehingga pada tahap pelaksanaan akuntabilitas kurang  optimal  karena  tidak  ada output yang  terukur.  Hal  ini  didukung  oleh pernyataan Bendahara BUMDes Samirono:
“Karena pengelola juga banyak kegiatan, jadi kalau belanja ya kalau waktu luang dan kebetulan barang habis.”
Pada  tahap  penatausahaan,  pelaporan  sampai  pertanggungjawaban,  gaya kepemimpinan yang menonjol adalah transformasional. Akuntabilitas vertikal dan horizontal  ditunjukan  melalui  pencatatan  transaksi  keuangan  sampai  dengan penyajian  laporan  pertanggungjawaban  yang  sesuai  dengan  data  sebenarnya. Laporan  pertanggungjawaban  akan  diperiksa  oleh  ketua  BUMDes  dan  harus mendapat  persetujuan  sebelum  dilaporkan  kepada  pemerintah  desa  dan masyarakat. Meskipun dalam terdapat unsur transaksional, karena pengelola hanya menyajikan pelaporan  pada saat  tertentu  saja  karena  pengelola  lebih  fokus  pada kesibukan  lain  yang  dirasa  memiliki  keuntungan  yang  lebih  besar.  Pada  tahap pertanggungjawaban  dilakukan  dengan  melaporkan  hasil  implementasi perencanaan  pengelolaan  keuangan  melalui  musyawarah  desa  sebagai  wujud pertanggungjelasan kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini didukung oleh pernyataan Bendahara BUMDes:
“Setiap hari ada pencatatan rekapan pendapatan, kemudian setiap bulan untuk pelaporan  dan pembagian hasil pendapatan… untuk pelaporan pertanggungjawaban  ke  desa  itu  tahunan  akan  ditanda  tangani  mas  Sahono (Ketua BUMDes)”
Hal selaras juga diungkapkan oleh Kepala Desa Samirono:
“Ya saat ini pelaporan sudah baik, sesuai peraturan yang ada”
Hal  ini  menunjukan  bahwa  gaya  kepemimpinan  transformasional  mampu menciptakan  akuntabilitas  pada  tahap  pelaporan  sampai  pertanggungjawaban. Sementara  itu,  dari  sisi  transparansi,  gaya  kepemimpinan  transformasional  yang dimiliki oleh  Ketua  BUMDes  Samirono  Mandiri  dapat  mendorong  keterbukaan informasi kepada pihak diluar BUMDes, bagi siapapun yang memerlukan informasi terkait  dengan  program  kerja  dan  hasil  dari  proses  perencanaan  dalam  bentuk apapun disampaikan secara terbuka. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan ketua BUMDes Samirono
“Publikasi  pengelolaan  belum  dilakukan,  tetapi  kalau  laporan  terbuka  kami sediakan jadi     kami ada file kecil kalau mau baca bisa“
Pernyataan selaras dinyatakan oleh bu RT seperti kutipan dibawah ini:
“saat ada acara di kelurahan RT diundang untuk menghadiri rapat disampaikan soal laporan keuangan.”
Pada tahap pelaksanaan, gaya kepemimpinan yang terlihat yaitu transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional cukup mampu menciptakan transparansi pada tahap pelaksanaan karena gaya kepemimpinan ini menjunjung tinggi hak dan kewajiban, salah satunya kewajiban untuk menyampaikan informasi pengelolaan dalam hal ini pengadaan barang. Pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban prinsip  transparansi  diwujudkan  dalam  hasil  dari  pelaporan  keuangan  BUMDes yang  terkomputerisasi  sehingga  dapat diakses  oleh  pengawas,  selain  itu  terdapat catatan  keuangan  sederhana  yang  dapat  dibaca  oleh  masyarakat  yang  ingin mengetahui pengelolaan keuangan BUMDes. Pada pelaporan dan pertanggungjawaban bentuk transparansi disajikan dalam laporan
pertanggungjawaban  yang  berisi  laporan  keuangan  dalam  pengelolaan  BUMDes yang diserahkan kepada pemerintah desa dan disampaikan dalam musyawarah desa yang dilakukan setiap tahun.
Secara  menyeluruh  gaya  kepemimpinan  yang  lebih  menonjol  adalah  gaya kepemimpinan transformasional,  namun  implementasinya  belum  optimal  karena peran pemimpin kurang menjiwai gaya kepemimpinan transformasional, selain itu adanya  konflik  tujuan  antara  pengelola  dengan  pemerintah  desa  menjadi penghambat implementasi indikator kepemimpinan transformasional. Faktor lain yaitu  tidak  adanya  dukungan  dari  seluruh  lapisan  pemangku  kepentingan menghambat  terwujudnya  tata  kelola  organisasi  yang  baik  dalam  hal  ini akuntabilitas  dan transparansi.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  gaya  kepemimpinan  yang  lebih  menonjol dalam  tahapan  pengelolaan  keuangan  BUMDes  adalah  tipe  transformasional. Pemimpin  dengan  tipe  ini  memiliki  beberapa  indikator  yang  kemudian  menjadi penciri  di  dalam  setiap  proses  pengambilan  keputusannya,  khususnya  di  dalam mengelola keuangan BUMDes agar filosofi tujuan BUMDes untuk menyejahterakan masyarakat  dapat  terwujud.  Meskipun  demikian,  di  dalam  proses  pengelolaan keuangan  BUMDes  Samirono  Mandiri  sendiri,  karakteristik  tipe  kepemimpinan transaksional juga nampak namun tidak dominan.
Gaya kepemimpinan transformasional, khususnya di era pandemi Covid-19 memang sangat diperlukan  bagi  keberlangsungan  hidup  BUMDes.  Kondisi  yang  paling berpengaruh  bagi  warga  masyarakat  desa  adalah  terkait  finansial.  Penurunan income yang  cukup  signifikan  tidak  dapat  dihindari  dan  perlahan  untuk  saat  ini mulai  merangkak  naik  menuju  pada  sebelum  pandemi.  Diperlukan  adanya terobosan yang dapat mengakomodir kebutuhan warga masyarakat untuk kembali pada kondisi tersebut, salah satunya  melalui BUMDes yang sesuai dengan filosofi positifnya bertujuan untuk menyejahterakan warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Salah satu langkah nyata yang kemudian dilakukan oleh Ketua BUMDes  Samirono  Mandiri  sebagai  seorang  pemimpin  yang  memiliki  karakter transformasional  dalam  tugasnya  mengelola  roda operasional  BUMDes  adalah dengan menghasilkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dalam  hal  ini  terakomodir  melalui  unit  pembiayaan  yang  memberikan  fasilitas pembiayaan  bagi  warga  masyarakat  untuk  pengadaan  barang  yang  sifatnya  non konsumtif dengan maksud untuk menunjang pekerjaan yang selama ini digeluti dan memenuhi  kebutuhan  utama  masyarakat  desa.  Selain  itu  tipe  kepemimpinan transformasional  juga  nampak  dalam  rangsangan  yang  dilakukan  oleh  Ketua BUMDes  Samirono  Mandiri  kepada  masyarakat  untuk  terlibat  aktif  di  dalam kepengurusan BUMDes.
Namun  pada  kenyataannya,  implementasi  gaya  kepemimpinan  transformasional yang  dimiliki  oleh  Ketua  BUMDes  Samirono  Mandiri  ini  terkendala  karena kurangnya dukungan dari pihak pemerintah desa maupun dari lapisan masyarakat. Faktor lainnya yaitu para pengelola  BUMDes memiliki usaha pribadi di luar BUMDes yang mengakibatkan pengelolaan keuangan menjadi  kurang  optimal,  termasuk  di dalamnya juga sering terjadi pergantian staf yang berakibat pada lemahnya proses penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban. Sementara itu, dari sisi arah dan tujuan pengelolaan BUMDes antara pemerintah desa dengan pengelola BUMDes juga masih belum selaras, perbedaan cara pandang antara  ketua BUMDes dengan kepala desa juga menjadi catatan tersendiri yang pada akhirnya cukup menghambat peran  ketua  BUMDes  di  dalam  mentransformasikan  BUMDes  Samirono  Mandiri menjadi sesuai dengan gagasan dan inovasi yang dimiliki saat ini.
Di  sisi  lain  terdapat  tipe  kepemimpinan  transaksional  meskipun  tidak  terlalu menonjol yang    terimplementasi pada tahap pelaksanaan. Ketua BUMDes Samirono memiliki  banyak  gagasan-  gagasan  unit  baru  untuk  pengembangan  BUMDes  dan
memiliki tujuan untuk mengembangkan BUMDes supaya dapat memuaskan seluruh pemangku kepentingan. Namun, hal ini tidak selaras dengan tujuan dari pemerintah desa yang berfokus pada pengembangan desa wisata. Ketua BUMDes   merasa tidak ada  dukungan  dari  para  pemangku  kepentingan  sehingga  menghambat pengembangan BUMDes dan berakibat pada imbal hasil yang didapatkan relatif kecil, maka  muncul  adanya  konflik kepentingan  pribadi  pengelola.  Semua  pengelola berfokus pada usaha pribadi dan hanya memberikan kontribusi ke BUMDes pada saat tertentu saja, sehingga hal ini menghambat terciptanya tata kelola yang baik dalam  mencapai  tujuan  organisasi.  Sedangkan  transparansi  belum  optimal disebabkan hasil perencanaan sampai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang  belum  terpublikasi  secara  fisik  yang  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat hal ini mempertimbangkan waktu dan biaya yang dibutuhkan, selain itu perkembangan  teknologi  yang  ada  saat  ini  belum  dimanfaatkan  secara  baik  oleh pengelola BUMDes.
Perpaduan  peran  kepemimpinan  transformasional  dan  transaksional  mampu mewujudkan transparansi, karena kedua gaya kepemimpinan tersebut menekankan tanggungjawab kepada pemangku kepentingan salah satunya transparansi. Namun, secara  perwujudan  akuntabilitas  kurang  efektif.  Hal  ini  dikarenakan  setiap perencanaan  sampai  dengan  pertanggungjawaban  BUMDes  diperlukan  adanya sosok pemimpin transformasional secara utuh karena kondisi BUMDes yang masih dalam  tahap  perkembangan  dan  keuntungan  relatif  kecil  akan  mempengaruhi kinerja dan  fokus  pengelola.  Pengelola  BUMDes  yang  lebih  mengutamakan  usaha pribadi  karena  lebih  menguntungkan.  Jika  gaya  kepemimpinan  transaksional diterapkan  maka  akan  menghambat  akuntabilitas  dan  transparansi,  karena motivasi kerja pengelola menurun disebabkan adanya ketidaksetaraan pendapatan dengan kinerja yang diberikan. Akibatnya, sering terjadi pergantian pengelola atau staff,  hal  ini  akan  berpengaruh  pada  proses  perencanaan  sampai pertanggungjawaban pengelolaan maka akuntabilitas tidak dapat dioptimalkan dan berdampak pada kepuasan para pemangku kepentingan terkhususnya masyarakat Desa  Samirono.  Menurut  teori  pemangku  kepentingan,  seorang  pemimpin  harus memuaskan para pemangku   kepentingan dalam mencapai tujuan organisasi, untuk mencapai  hal  itu  diperlukan  peran  pemimpin  dengan  didukung  adanya pengelolaannya  keuangan  yang  akuntabilitas  dan  transparan.  Namun,  dalam penelitian ini  menunjukkan  bahwa peran pemimpin  masih kurang optimal  dalam pengelolaan  keuangan, sehingga belum cukup mampu memuaskan para pemangku kepentingan.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  dukungan  dari  para  pemangku kepentingan yang mengakibatkan adanya ketidakselarasan antara tujuan pengelola BUMDes  dengan  beberapa  pihak.  Selain  itu  mengambil  peran  aktif  di  BUMDes sendiri  bukan  hal  yang  mudah,  diperlukan  komitmen  yang  kuat  serta  tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Jiwa melayani dan pengabdian memang menjadi tuntutan utama dalam pengelolaan keuangan BUMDes, namun semestinya juga mendapatkan bentuk penghargaan bagi kerja keras para pengelola BUMDes.

## Simpulan
Hasil  penelitian  ini  memberikan  kesimpulan  bahwa  peran  pemimpin  sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan di BUMDes Samirono Mandiri dan dalam hal ini  gaya  kepemimpinan transformasional  lebih  terlihat  menonjol  di  dalam  sosok Ketua  BUMDes  Samirono  Mandiri.  Tipe  kepemimpinan  transformasional  yang diperlukan  BUMDes adalah tipe pemimpin yang   dapat  memberikan  inovasi  baru, khususnya  dalam  rangka  percepatan  peningkatan  perekonomian  desa,  mampu merangsang warga masyarakat untuk terlibat aktif di dalam operasional BUMDes namun  tetap  memperhatikan  kesejahteraan  masyarakat  bukan  justru  mematikan usaha  yang  sudah dimiliki  masyarakat  sebelumnya.  Tidak  berhenti  pada karakteristik  pemimpin  yang transformasional, namun untuk mampu mengelola keuangan BUMDes Samirono Mandiri secara  akuntabel dan transparan diperlukan komitmen  dari  seluruh  pemangku  kepentingan,  khususnya  dari  pemerintah  desa yang dalam hal ini memiliki otoritas penuh dalam memberikan dukungan kepada BUMDes, salah satunya dengan pemberian penghargaan bagi para pegiat BUMDes.
Penelitian ini membawa implikasi praktis berupa perlunya komunikasi yang efektif antara  pengelola  BUMDes  dan  para  pemangku  kepentingan  untuk  menghasilkan suatu  kesepakatan  dan  keselarasan  tujuan  pengelolaan  keuangan  BUMDes. Implikasi  praktis  lainnya  adalah  perlu  adanya  langkah  untuk  melakukan restrukturisasi  BUMDes  agar  memiliki  wajah  baru  dan  menghasilkan  unit  usaha yang memang diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah bahwa dengan adanya penelitian ini memperkaya hasil penelitian sebelumnya khususnya terkait tata kelola organisasi yang  baik,  khususnya  BUMDes.  Selain  itu  juga  memberikan  keberagaman  hasil terkait  dengan  teori  pemangku  kepentingan  sebagai  landasan  teori  bagi pengembangan hasil  penelitian.  Perlu adanya kajian literatur untuk merumuskan tahapan pengelolaan keuangan BUMDes secara tersendiri, karena sejauh ini masih mengadopsi  dari tahapan  pengelolaan  keuangan  desa  sesuai  dengan  peraturan perundangan yang berlaku.
Penelitian yang dilakukan terdapat keterbatasan dalam pengambilan data penelitian, hal  ini dikarenakan  terdapat  keterbatasan  pengetahuan  narasumber  mengenai BUMDes.  Beberapa  narasumber,  khususnya  yang  berasal  dari  warga  masyarakat cenderung tertutup dan menjawab bahwa perihal BUMDes yang lebih mengetahui adalah  pemerintah  desa,  sehingga  menyebabkan  kurang  dalamnya  hasil  yang diperoleh.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambahkan  variasi  dari narasumber  untuk  memperoleh  hasil  yang  lebih  dalam.  Selain  itu  penelitian mendatang perlu  memasukkan  metode  observasi  untuk  terlibat  langsung  dalam aktivitas pengelolaan keuangan BUMDes. Penelitian mendatang dapat mengaitkan peran  kepemimpinan  dari  sudut  pandang  kearifan  lokal  dalam  mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

## Daftar Pustaka
Alfiani,  A.,  &  Estiningrum,  S.  D.  (2021).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Ekuitas:  Jurnal Pendidikan Ekonomi, 9(2), 222. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125
Alkadafi, M., Tauby, S., & Andini, N. L. (2021). Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa  Dalam  Menggerakkan  Ekonomi  Desa  di  Provinsi  Riau.  Jurnal  Ilmu  Administrasi Publik, 7(1), 1–18. https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6562
Ananda,  M.  A.  S.  (2022).  Determinasi  Produktivitas  Kerja:  Flexible  Working  Space, Transformational  Leadership,  dan  Organizational  Culture  (Literature  Review Manajemen  Sumber  Daya  Manusia).  JMPIS:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Dan  Ilmu Sosial, 3(1), 337–349.
Aprilia,  D.,  &  Ermayanti  Susilo,  D.  (2021).  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dalam  Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Technomedia Journal, 6(2), 197–211. https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1733
Ariani, I., Bulutoding, L., & Syariati, N. E. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah enterprise theory. ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review, 3(1), 65–81. www.kemenkeu.go.id
Aris,  M.  (2020).  Analisis  Kepemimpinan  Transaksional  Pada  PT.  Ardan  Masogi  Telkomsel Sengkang Kabupaten Wajo. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Bisnis, 2(1), 64–72.
Asbari, M., Purba, J. T., Hariandja, E. S., & Sudibjo, N. (2021). Membangun Kesiapan Berubah dan Kinerja Karyawan: Kepemimpinan Transformasional versus Transaksional. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 22(1), 54–71. https://doi.org/10.30596/jimb.v22i1.4888
Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip), 3(1), 103– 111. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jkm.v3i1.11129
Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Aktual, 6.
Bass, M. B. and R. E. R. (2006). Transformational Leadership (Second Edition) (Lawrence E).
Mahwah, New Jersey. BPK.  (2010).  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Divianta, D. (2022). Mengungkap Keterlibatan Kepala Desa Berjo dalam Kasus Dugaan Korupsi BUMDes. Liputan 6. https://www.liputan6.com/regional/read/4961109/mengungkap- keterlibatan-kepala-desa-berjo-dalam-kasus-dugaan-korupsi-bumdes
Erik,  S.  (2022).  Kejaksaan  Tetapkan  Mantan  Kades  dan  Ketua  BUMDes  di  Indramayu  Jadi Tersangka Korupsi. Tribunnews.Com.
Fajriyati, A., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2016). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa  (Bumdes)  Dalam  Upaya  Pengelolaan  Potensi  Desa  (Studi  Kasus  Bumdes  Margo Sejahtera  Desa  Margomulyo  Kecamatan  Juwana  Kabupaten  Pati).  Journal  Of  Public Policy And Management Review, 11(3), 1–23. https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i3.34802 Freeman, R. E., & David, L. R. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. California Management Review, 25(3), 88–106. https://doi.org/10.2307/41165018
Inapty Adha Biana , Fikri Ali M., W. I. (2022). Identifikasi Permasalahan BUMDes di Desa-Desa di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram, 8(1).
Iskandar, A. H. (2021). Sebanyak 35% BUMDes di Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Kontan.Co.Id.
Jufrizen,  &  Lubis,  A.  S.  P.  (2020).  Pengaruh  Kepemimpinan  Transformasional  dan Kepemimpinan  Transaksional  terhadap  Kinerja  Pegawai  Dengan  Locus  Of  Control Sebagai  Variabel  Moderating.  Jurnal  Ilmiah  Magister  Manajemen,  3(1),  41–59. https://doi.org/10.30596/maneggio.v3i1.4874
Kamarasyid,  A.  (2019).  Peranan  Kepemimpinan  dalam  Menerapkan  Prinsip-Prinsip  Good
Governance  di  Instansi  Pemerintahan  Daerah.  Mawa’Izh:  Jurnal  Dakwah  Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 10(2), 326–353. https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
Kemendesa  PDTT.  (2018).  Presiden  Jokowi:  Kebijkana  Satu  Peta  Jadi  Salah  Satu  Program Prioritas  Nawacita.  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Lamangida, T. (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Ilmu Administrasi, 6(2), 119. https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.119-126.2017 Lismarita, Abdilah, M. R., & Oemar, F. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transaksional dan Kepemimpinan  Transformasional  Terhadap  Komitmen  dan  Motivasi  Pegawai.  Jurnal Komunitas Sains Manajemen, 1(1), 181–188. https://ejournal.kompetif.com/index.php/dayasaing/article/view/60%0Ahttps://ejou rnal.kompetif.com/index.php/dayasaing/article/download/60/54
Mardiasmo.  (2006).  PerwujudanTransparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui  Akuntansi Sektor Publik: SuatuSarana Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik.
Marlina, E., Rahmayanti, S., & Futri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi,
Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 11(1), 89–100. https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517
Masruri.  (2022).  Peran  Kepemimpinan  Kepala  Kalurahan  Tepus  untuk  Meningkatkan Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Kalurahan.  Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(1), 3715–3724.
Mazlan,  Ismail,  I.,  &  Juharni.  (2020).  Strategi  Pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  ( BUMDes) di Kabupaten Sinjai ( Studi Kasus Desa Polewali ) The Development Strategies of Village-Owned Enterprise ( BUMDes ) in Sinjai Regency : A Case Study of Polewali Village. Jurnal Paradigma Administrasi Negara, 2(2), 86–90. https://doi.org/https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.563
Minanto,  R.  A.  (2019).  Peran  Kepemimpinan  Kepala  Desa  terhadap  Partisipasi  Masyarakat dalam  Program  BUMDes  “Karya  Bahari”  (Kasus:  Desa  Dasun,  Kecamatan  Lasem,
Kabupaten  Rembang,  Jawa  Tengah).  Jurnal  Sains  Komunikasi  dan  Pengembangan Masyarakat [JSKPM]. Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 10(1), 21–30. https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763
Mukmin,  S.,  &  Prasetyo,  I.  (2021).  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Dan  Lingkungan  Kerja Terhadap  Kinerja  Karyawan  Melalui  Kepuasan  Kerja  Sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal Manejerial Bisnis, 4(2), 84–101. https://doi.org/10.54964/manajemen.v6i1.164
Mundayat,  A.  A.,  Yuhastina,  Narendra,  B.,  &  Gufronudin.  (2022).  Strategi  Peningkatan Ketahanan  Nasional  Ekonomi  Desa  Melalui  Sistem  Ekonomi  Gotong  Royong  Berbasis Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Analisa Sosiologi, 11(1), 142–166.
Oktavia,  W.  T.,  &  Aliyah,  S.  (2022).  Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi  Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah. Jurnal Among Makarti, 15(2), 215–232.
Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Influence, transparency, accountability, and community participation on village fund allocation management (case study in the village in nganjuk district, nganjuk district). COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting, 6(1), 678–688.
Pamungkas, B. D., Fitriyani, V., & Saputra, A. (2021). Analisis implementasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa mungkin kecamatan orong telu. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 9(2), 135–143.
Permendagri. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
Purwanto,  A.,  Bernarto,  I.,  Asbari,  M.,  Wijayanti,  L.  M.,  &  Hyun,  C.  C.  (2020).  Effect  of Transformational  and  Transactional  Leadership  Style  on  Public  Health  Centre Performance. Journal of Research in Business, Economics, and Education, 2(1), 304–314. https://www.neliti.com/publications/322934/effect-of-transformational-and- transactional-leadership-style-on-public-health-c#cite
Putri, D., & Zhafira, N. H. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Desa Pasir Lhok Aron Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS), 2(4), 509–517.
Rengganis,  M.  T.  (2021).  Mendes:  BUMDes  untuk  Kesejahteraan  Masyarakat  Bukan  Hanya Pendapatan Desa. Tempo.Co.
Rico  Dezi  Afriansyah,  Dewi  Larasati,  Riswan,  E.  J.  (2021).  Analisis  Implementasi  dan Koordinasi Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada PT BPRS Bandar. Jurnal Managemen Visionist, 10(September).
Riyani, E. D., Evi, P., & Purnamasari, H. (2022). Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 134–143. https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009
Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam  Meningkatkan  Kinerja  BUMDes:  Survey  Pada  BUMDes  Amanah  Sejatera  Desa Sungai  Buluh  Kabupaten  ….  Jurnal  Akuntansi  Kompetif,  3(3),  91–97. https://doi.org/https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v3i3.517
Savitri, E., Andreas, A., Diyanto, V., & Natariasari, R. (2021). Increasing Village Original Income (PAD)  Through  Fostering  Revitalization  and  Governance  of  Bumdes.  Journal  of Community Engagement Research for Sustainability, 1(3), 106–113.
https://doi.org/10.31258/cers.1.3.106-113
Setiawan, D., Jostenz, T. G., & Novalino, R. D. A. (2018). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Jurnal Ekonomi Pertahanan, 4(3), 1–24.
Setyawan, F. A. (2020). Menteri Desa: Hari Ini BUMDes Dinyatakan Sebagai Badan Hukum. CNN Indonesia.
Siga, W. D. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pengelolaan Potensi Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kajian Pada Bumdes Malar Walatra, Desa Subang, Kecamatan Subang,  Kabupaten  Kuningan,  Jawa  Barat.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Manajemen,  7(1),  32. https://doi.org/10.32493/inovasi.v7i1.p32-41.5445
Sihite,  M.,  &  Saleh,  A.  (2019).  Peran  Kepemimpinan  Dalam  Meningkatkan  Daya  Saing Perguruan Tinggi: Tinjauan Konseptual. Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX, 2(1), 29–44.
Sofyani, H., Ali, U., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik
dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). JIA (Jurnal Ilmiah …, 5(2), 325–359.
Sugiharti,  C.  A.,  &  Hariani,  S.  (2021).  Dampak  akuntabilitas,  transparansi  dan  pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis, 6(1), 11–18.
Suryani, A. (2018). Akuntansi Dan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains), 3(2), 160–169. https://doi.org/10.33087/jmas.v3i2.53
Vionita, V., Kurnia, K., & Pratama, F. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan  Investment  Account  Holder  terhadap  Pengungkapan  Islamic  Corporate  Social Responsibility  (Studi kasus  pada  Bank  Umum  Syariah  yang  terdaftar  di  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2016-2019). Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 5(02), 193. https://doi.org/10.30868/ad.v5i02.1385
Wisnawa, I. N. A., & Dewi, A. . S. K. (2020). Gaya Kepemimpinan Transformasional Berpengaruh Terhadap Organizational Citizenship Behaviour Dengan Dimediasi Variabel Kepuasan Kerja. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 9(2), 528. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i02.p07 Xirasagar, S., Gustafson, S. F., Huang, C. C., Pan, Q., Fostel, J., Boyer, P., Merrick, B. A., Tomer, K. B., Chan, D. D., Yost, K. J., Choi, D., Xiao, N., Stasiewicz, S., Bushel, P., & Waters, M. D. (2006). Chemical effects in biological systems (CEBS) object model for toxicology data, SysTox- OM: Design and application. Bioinformatics, 22(7), 874–882.
https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btk045
Yanti,  P.  M.  L.  K.,  &  Musmini, L.  S.  (2020).  Menerapkan Sistem Informasi  Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pamsimas Pada Bumdes Giri Artha. Jurnal Akuntansi Profesi, 11(1), 47–58.