## JIUBJ

## Pelaksanan Rekredensial Tenaga Keperawatan oleh Komite Keperawatan

## Ria Agusnita*, Doni Jepisa, Herman M Purwonegoro
Prodi Magister Kesehatan Masyarakat STIKes Hangtuah *Correspondence email: riaagusnita08@gmail.com
Abstrak. Pelaksanaan kredensial keperawatan  melalui komite keperawatan saat ini dipengaruhi oleh penilaian standar akreditasi Rumah Sakit oleh KARS atau JCI. RSUD Kota Dumai belum optimal melakukan kredensial karena sejak tahun 2015 sampai saat ini baru dilakukan kredensial keperawatan pada Perawat Klinis I dan Bidan Praktisi 1, belum pernah dilakukan rekredensial untuk peningkatan  jenjang  karir  tenaga  perawat  maupun  bidan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menerapkan    konsep  dan  teori manajemen  rumah  sakit  untuk  menyelesaikan  masalah  komite  keperawatan  dalam  pelaksanan  rekredensial  tenaga  keperawatan oleh  komite  keperawatan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  desain  penelitian rapid  assessment  prosedur. Teknik pengambilan informan dengan purposive sampling yaitu Informan kunci adalah kepala bidang keperawatan dan informan utama adalah ketua komite keperawatan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi.  Beberapa  permasalahan  yang  ditemukan  di  unit  komite  keperawatan  dengan  menggunakan  teknik USG didapatkan prioritas masalah belum terlaksananya rekredensial tenaga keperawatan yang di sebabkan oleh belum terbentuknya panitia adhoc, masih  adanya  perbedaan  presepsi  antara  komite  keperawatan  dan  panitia  adhoc  dalam  menentukan  metode  pelaksanaan rekredensial, belum optimalnya standar kerja dan belum adanya anggaran secara spesifik untuk sarana dan prasarana laboratorium praktikum. Alternative pemecahan masalah yang bisa dilakukan yaitu pembentukan panitia adhoc, pelatihan untuk panitia adhock, membuat kebijakan, standart kerja, perangkat penilaian dan usulan anggaran untuk pelaksanaan rekredensial tenaga keperawatan.
Kata kunci : Rekredensial; Komite Keperawatan; Tenaga Keperawatan
Abstract.  Implementation  of  nursing  credentials  through  the  nursing  committee  is  currently  influenced  by  the  assessment  of hospital accreditation standards by KARS or JCI. The Dumai General Hospital has not optimally carried out credentials, because since 2015 credentials have been carried out for First Clinical Nurses and First Practitioner Midwives, There has never been a credential to increase the career path of nurses and midwives. The purpose of this study was to apply the concepts and theories of hospital  management  to  solve  the  problem  of  the  nursing  committee  in  the  implementation  of  recredentials  by  the  nursing committee.  This  study  uses  a  qualitative  method  with  a  rapid  assessment  procedure  research  design.  The  technique  of  taking informants is purposive sampling, namely the key informant is the head of the nursing and the main informant is the chairman of the nursing committee. The data collection technique was carried out by in-depth interviews, document review and observation. Some of the problems found in the nursing committee unit by using the USG technique were obtained as priority problems for not implementing the recredentials which was caused by the non-establishment of the ad hoc committee, there are the differences in perception between the nursing committee and the ad hoc committee in determining the method of implementing the recredential, the  procedure  operational  standards  are  not  yet  optimal  and  there  is  no  specific  budget  for  laboratory  facilities  and infrastructure. The Alternate problem solving can be used is a formulate an ad hoc committee, training for ad hoc committees, making  policies,  procedure  operational  standards,  assessment  tools  and  budget  proposals  for  the  implementation  of  nursing recredentials.

## Keywords: recredential; nursing committee; nursing staff

## PENDAHULUAN
Pelayanan  keperawatan  yang  professional  harus diberikan  oleh  perawat  yang  kompeten  sehingga  asuhan keperawatan  dapat  dilakukan  secara  aman.  Perlunya suatu  sistem  untuk  memastikan  bahwa  perawat  yang melaksanakan  asuhan  keperawatan  memang  kompeten dalam  pemberian  asuhan.  Proses  kredensial  merupakan salah satu faktor kunci dalam menurunkan risiko litigasi (gugatan hukum di pengadilan) antara Rumah Sakit dan tenaga  keperawatan  yang  bekerja  di  dalamnya.  Proses kredensial  yang  baik  dapat  mengurangi  risiko adverse events pada  pasien  dengan  meminimalkan  kesalahan tindakan  yang  diberikan  oleh  tenaga  keperawatan tertentu  yang  memegang  kewenangan  klinis  tertentu  di Rumah  Sakit  tersebut  (Komsiyah,  2019).  Komite keperawatan  sebagaimana  disebutkan  dalam  peraturan
menteri  kesehatan  No.  49  Tahun  2013  bahwa  komite keperawatan  adalah  wadah  non-struktural  rumah  sakit yang mempunyai tiga fungsi utama yaitu mempertahankan  dan  meningkatkan  profesionalisme tenaga  keperawatan  melalui  mekanisme  kredensial, penjagaan  mutu  profesi,  dan  pemeliharaan  etika  dan disiplin profesi. (Kementerian Kesehatan, 2013).
Rumah  Sakit  di  Indonesia  melakukan  kredensial keperawatan  melalui  komite  keperawatan  saat  ini dipengaruhi  oleh  penilaian  standar  akreditasi  Rumah Sakit oleh KARS atau JCI. Hal ini seharusnya bersinergi dan  saling  menguatkan  namun  pada  prakteknya  karena tuntutan  rumah  sakit  yang  ingin  segera  dilakukan penilaian  sehingga  proses  kredensial  menjadi  kurang dimaknai  dan  cenderung  sebagai  formalitas  (Sahrudin, 2014).  Sebanyak  435  orang  tenaga  keperawatan  hanya
52  orang  yang  memiliki  Surat  Penugasan  Klinis  (SPK) sesuai  dengan  jenjang  karirnya  karena  awal  dilakukan proses  kredensial  tenaga  keperawatan  di  RSUD  Kota Dumai  di  laksanakan  oleh  asesor  pusat,  setelah  itu diserahkan  ke  Bidang  Keperawatan  dengan  kebijakan bahwa  seluruh  tenaga  keperawatan  wajib  memulai jenjang karirnya dari Perawat Klinis dan Bidan Praktisi I dan  Proses  Kredensial  di  laksanakan  oleh  Bidang Keperawatan bekerjasama dengan Komite Keperawatan.
Hasil  wawancara  awal  yang  dilakukan  kepada ketua  komite  keperawatan,  banyak  kendala  yang ditemukan dalam pelaksanaan proses kredensial ini yaitu belum  ditentukannya  metode  yang  tepat  untuk  proses pelaksanaan  rekredensial  secara  berkala  sesuai  dengan yang telah diamatkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No.  40  Tahun  2017,  belum  optimalnya  perangkat  kerja seperti  SOP,  penetapan  panitia  adhoc,  perangkat penilaian,  petunjuk  teknis,  petunjuk  pelaksanaan  untuk menunjang  proses  pelaksaan  rekredensial  tenaga keperawatan.  Pelaksanaan  proses  rekredenisal  ini  pada akhirnya  dapat  meningkatkan  kepuasan  kerja  dan  mutu pelayanan  suatu  rumah  sakit.  Dengan  demikian,  rumah sakit  perlu  melakukan  pengelolaan  sumber  daya  tenaga keperawatan,  antara  lain  dengan  memperhatikan  sistem kredensial  (Yuhanti  et  al.,  2013).  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  merumuskan  analisis  fungsi  manajemen, identifikasi  masalah,  menentukan  prioritas  masalah  dan menyusun  rencana  alternatif  pemecahan  masalah  dan membuat rencana intervensi terkait belum terlaksnaanya rekredensial tenaga keperawatan oleh komite keperawatan di RSUD Kota Dumai.

## METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif,  karena  penelitan  ini  dilakukan  dalam  waktu yang  cukup  singkat  maka  desain  penelitian  yang digunakan adalah Rapid Assesment Procedure. Penelitian  ini  dilakukan  di  unit  komite  keperawatan RSUD  Kota  Dumai  dengan  waktu  penelitian  selama lebih kurang 2 minggu dari tanggal 15 sampai dengan 30 Desember 2021. Cara pengumpulan data pada penelitian ini  meliputi  wawancara  mendalam  yang  dilakukan kepada  2  orang    informan  (kepala  bidang  keperawatan dan ketua komite keperawatan) dengan teknik purposive sampling ,  observasi  langsung  dilakukan  dengan  melihat progam-program kerja  yang ada di komite keperawatan, melihat  sarana  dan  prasarana  penunjang  program  kerja serta  melakukan  telusur  dokumen  terkait  program  kerja seperti  dasar  hukum,  kebijakan,  Standart  Operasional Prosedur,  alur  pelaksanaan  kegiatan  serta  petunjuk teknis  atau  petunjuk  pelaksanaan  kegiatan,  setelah  data dikumpulkan  didapatkan  beberapa  identifikasi  masalah dan  ditentukan  prioritas  masalah  dengan  menggunakan teknik  USG,  selanjutnya  di  tentukan  alternative pemecahan masalah berdasarkan akar penyebab masalah dengan menggunakan fistbone analysis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Fungsi Manajemen

## Fungsi Perencanaan
1. Visi  dan  Misi.  Saat  ini  komite  keperawatan  belum ada visi dan misi tersendiri, masih menyatu memakai visi dan  misi dari bidang keperawatan, yaitu : Visi: Pelayanan  keperawatan  yang  terungul,  bermutu professional Misi:  Menyelenggarakan  pelayanan  keperawatan professional dan prima
a. Meningkatkan  kompetensi  dan  akuntabilitas tenaga keperawatan
b. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana
c. Meningkatkan  dan  mempertahankan  mutu  asuhan keperawatan
2. Pengembangan Tenaga. Peningkatan peran dan fungsi sebagai  pengurus  komite  keperawatan  dilakukan melalui  pelatihan  dan  peningkatan  kapasitas  sumber daya  manusia  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pengetahuan  dan  kemampuan  dalam  memanajemen, membuat  kebijakan-kebijakan  terkait  program  kerja komite keperawatan, memahami dan mampu membuat dokumen-dokumen  terkait  pelaksanaan  uraian  tugas komite  keperawatan.  Hasil  wawancara  dengan  ketua komite  keperawatan  mengatakan  anggota  komite keperawatan  sudah  ada  yang  mengikuti  beberapa pelatihan  terkait  tentang  program  kerja  komite keperawatan.
3. Standart Kerja. Hasil wawancara dan telaah dokumen didapatkan  bahwa  program  kerja  selama  satu  tahun sudah tercantum di Plan Of  Action, untuk mencapai terlaksananya  program  kerja,  komite  keperawatan selalu melakukan koordinasi dengan bidang keperawatan,  untuk  program  pemeliharaan  mutu profesi  tenaga  keperawatan  dan  menjaga  disiplin, etika,  dan  perilaku  profesi  tenaga  keperawatan komite  keperawatan  memakai  pedoman  dan  juknis dari bidang keperawatan, dalam melaksanakan fungsi kredensial  komite  keperawatan komite  sudah menggunakan  pedoman  jenjang  karir  perawat  di Rumah  Sakit,  white  paper  dan Nursing  Staff  Bylaws namun  masih  perlu  direvisi,  karena  hasil  dari  telaah dokumen terlihat belum dicantumkannya kewenangan  klinis  bidan  praktisi  pada  white  paper dan  belum  adanya  alur  dan  SOP  rekredensial keperawatan  dan  belum  terlihatnya  SK  panitia adhock.    Ada  beberapa  SOP,  petunjuk  pelaksanaan, Alur  proses  pelaksanaan  program,  namun  masih belum optimal.
4. Pedoman  Kerja.  Program  kerja  komite  keperawatan mengacu  kepada  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2013  tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit, namun belum ada dibuat tentang pedoman kerja komite keperawatan di RSUD Kota Dumai.

## Fungsi Pengorganisasian
1. Struktur  Organisasi.  Susunan  organisasi  komite keperawatan terdiri dari : Ketua komite keperawatan, wakil  ketua  komite,  sekretaris  komite  keperawatan, dan  subkomite.  Komite  Keperawatan  dibentuk  oleh direktur rumah sakit dan bertanggungjawab langsung kepada  direktur. Dalam  pelaksanaan  program  kerja komite  keperawatan  membentuk  panitia  sesuai dengan keperluan dan kebutuhan Rumah Sakit seperti panitia  adhoc  dalam  menunjang  pelaksanaan  proses kredensial  keperawatan,  namun  belum  berjalan optimal.
2. Uraian Tugas
a. Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga
keperawatan yang bekerja di Rumah sakit dengan cara :
1) Melakukan  kredensial  bagi  seluruh  tenaga keperawatan  yang  akan  melakukan  pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit
2) Memelihara mutu profesi tenaga keperawatan
3) Menjaga  disiplin,  etika,  dan  perilaku  profesi perawat dan bidan
b. Dalam  melaksanakan  fungsi  kredensial,  komite keperawatan memiliki tugas sebagai berikut :
1) Menyusun  daftar  rincian  Kewenangan  Klinis dan Buku Putih
2) Melakukan verifikasi persyaratan kredensial
3) Merekomendasikan  Kewenangan  klinis  tenaga keperawatan
4) Merekomendasikan  pemulihan  Kewenangan Klinis
5) Melakukan  kredensial  ulang  secara  berkala sesuai waktu yang ditetapkan
6) Melaporkan  seluruh  proses  Kredensial  kepada ketua  Komite  Keperawatan  untuk  diteruskan kepada kepala/direktur RS
c. Dalam  melaksanakan  fungsi  memelihara  mutu profesi,  komite  keperawatan  memiliki  tugas sebagai berikut :
1) Penyusunan Data Dasar Profil Tenaga Keperawatan 2) Merekomendasikan perencanaan pengembangan professional berkelanjutan tenaga keperawatan
3) Melakukan Audit keperawatan dan kebidanan
4) Menfasilitasi  proses  pendampingan  sesuai kebutuhan
d. Dalam melaksnaakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan, komite keperawatan memiliki tugas sebagai berikut :
1) Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan
2) Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan
3) Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran  disiplin  dan  masalah  etik  dalam
kehidupan  profesi  dan  pelayanan  asuhan keperawatan dan kebidanan
4) Merekomendasikan pertimbangan dalam mengambil  keputusan  etis  dalam  asuhan  (SK Direktur No.046/KPTS-DIREKTUR/2021).
Hasil  wawancara  dengan  ketua  komite  keperawatan dijelaskan  bahwa  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsi  sampai  saat  ini  belum  optimal.  Dari  3  (tiga) tugas  dan  fungsi  komite  keperawatan  yang  segera harus  dilaksanakan  yaitu  pelaksanaan  Rekredensial tenaga  keperawatan.  Hal  ini  terlihat  pada  kutipan wawancara berikut: Pelaksanaan Rekredensial tenaga keperawatan harus segera dilaksanakan karena sesuai dengan  amanat  akreditasi  sesuai  SNARS  Edisi  1 tahun 2018 dan proses rekredensial ini seiring dengan pelaksanaan  program  jenjang  karir  keperawatan sesuai  dengan  PMK  No.40,  tahun  2017.  Kita  diberi target  oleh  bidang  keperawatan  untuk  melaksanakan rekredensial  tenaga  keperawatan  di  tahun  2022. Banyak  kendala  yang  ditemukan  untuk  pelaksanaan proses rekredensial ini, sampai saat ini komite dengan mitra  bestari  (asesor)  belum  menentukan  metode yang  tepat,  perangkat  yang  akan  digunakan  untuk pelaksanaan rekredensial tenaga keperawatan ini.(IU1)
3. Jadwal Kerja. Hasil  wawancara dengan ketua komite keperawatan  menyatakan  bahwa  saat  melakukan pelaksanaan  program  kerja  tidak  ada  penjadwalan secara  khusus  karena  keterbatasan  SDM  dalam kepengurusan  maka  perkerjaan  masih  dilakukan secara  bersama-sama  dan  masing-masing  subkomite diberi tanggung jawab.

## Fungsi Pengarahan
1. Motivasi  Kepada  Anggota.  Motivasi  langsung diberikan  oleh  ketua  komite  kepada  seluruh  anggota terkait  program  kerja  yang  akan  dilaksanakan, motivasi diberikan pada saat rapat pertemuan. 2. Pendelegasian Tugas  atau Wewenang. Pendelegasian tugas  dan  wewenang  dilaksanakan  sesuai  struktur organisasi  Rumah  sakit  secara  umum  dan  komite keperawatan secara khusus.
3. Supervisi.  Hasil  wawancara  dengan  ketua  komite menyatakan  bahwa  belum  ada  program  supervisi khusus  kepada  anggota  komite  keperawatan  terkait pencapaian pelaksanaan program kerja.
4. Manajemen Konflik. Pelaksanaan program  kerja dari masing-masing subkomite keperawatan sering timbul permasalahan,  permasalahan  yang  sering  timbul karena perbedaan persepsi tentang program kerja dari masing-masing  subkomite  namun  jika  ada  masalah ketua  komite  langsung  menyelesaikannya  dengan cara  rapat  kerja.  Jika  ada  permasalahan  yang  tidak bisa  diselesaikan  maka  ketua  komite  keperawatan selalu  melakukan  koordinasi  dengan  kepala  bidang keperawatan.

## Fungsi Pengendalian
1. Indikator Mutu Komite Keperawatan. Hasil wawancara belum ada standart indikator mutu komite keperawatan.
2. Evaluasi  Kinerja  Komite  Keperawatan.  Pada  unit komite keperawatan, evaluasi sudah dilakukan namun
belum  dilakukan  dengan  maksimal,    belum  adanya pedoman  kerja  yang  lengkap  dengan  indikator- indikator  kunci  dan  belum  adanya  format  evaluasi yang baku.

## Identifikasi dan Prioritas Masalah

## Identifikasi Masalah
Tabel 1. Martik Identifikasi Masalah
Sumber: data olahan
Prioritas Masalah
Penentuan prioritas maslaah menggunakan matriks  USG,  untuk  menentukan  suatu  masalah  yang prioritas, terdapat tiga faktor yang perlu dipertimbangkan. Ketiga faktor tersebut adalah urgency , seriuosness ,  dan growth .  Umumnya  digunakan  skor dengan  skala  tertentu.  Misalnya  penggunaan  skor  skala 1-5.  Semakin  tinggi  tingkat  urgensi,  serius,  atau pertumbuhan  masalah  tersebut,  maka  semakin  tinggi skor  untuk  masing-masing  unsur  tersebut.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  2  orang  informan  yang menetapkan  bahwa  permasalahan  belum  terlaksananya proses rekredensial tenaga keperawatan menjadi prioritas masalah  di  unit  komite  keperawatan,  didapatkan  hasil dari  2  informan  tersebut  memberi  peringkat  1  kepada masalah tentang belum terlaksananya proses rekredensial tenaga  keperawatan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil wawancara  berikut  :  Program  rekredensial  tenaga keperawatan  sebagai  masalah  yang  paling  utama, Rekredensial  program  yang  harus  segera  dilaksanakan kita  tetapkan  sebagai  masalah  utama  …”(IK1,  IU1). Berdasarkan hasil  wawancara dengan 2 informan dilihat dari  pertimbangan urgency nilai  yang  ditetapkan  5 karena proses rekredensial ini maksimal dilakukan sekali 3  tahun,    namun  RSUD  Kota  Dumai  sudah  hampir  7 tahun  masih  belum  melaksanakan  proses  ini,  sehingga permasalahan ini sangat serius untuk diatasi  segera. Hal ini  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  berikut: “….Rekredensial  dilakukan  maksimal  3  tahun,  namun kita  sampai  saat  ini  belum  melaksanakannya  kita  beri nilai  5,  sudah  hampir  7  tahun  sampai  saat  ini  belum melakukan  proses  rekredensial,  saya  beri  nilai  5  karena hal  ini  harus  kita  atasi  segera….”(IK1,  IU1). Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  2  informan  utama dilihat  dari  pertimbangan seriousness nilai  yang  di tetapkan  5  karena  jika  masalah  ini  tidak  segera  diatasi akan  berdampak  terhadap  mutu,  standart  asuhan
keperawatan/kebidanan yang akan diberikan oleh tenaga keperawatan,  keselamatan  pasien.  Hal  ini  dapat  dilihat dari hasil wawancara berikut: “…..jika masalah ini tidak diatasi  akan  berdampak  terhadap  mutu  dan  standart asuhan keperawatan/kebidanan, kita beri nilai 5, masalah ini  harus  serius  kita  atasi  karena  berdampak  pada  mutu dan  keselamatan  pasien  nantinya  saya  beri  nilai 5….”(IK1, IU1). Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 informan  utama  dilihat  dari  pertimbangan growth pertumbuhan  masalah  ini  begitu  cepat  jika  tidak  segera diatasi ditetapkan nilai 5 karena bidang keperawatan dan komite  keperawatan  sudah  merasakan  permasalahan  ini akan  berdampak  kepada  mutu  pelayanan  keperawatan, kepuasan pasien dan kepuasan kerja tenaga keperawatan. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  berikut: “….kita  beri  nilai  5  karena  pertumbuhan  masalah  ini sangat  cepat  yang  akan  berdampak  kepada  mutu pelayanan keperawatan dan kepuasan pasien, pertumbuhan  permasalahan  ini  sangat  cepat  dan  sudah dirasakan  oleh  bidang  keperawatan yang  akan berdampak  pada  mutu  dan  kepuasan  kerja  tenaga keperawatan, saya beri nilai 5….”(IK1, IU1)

## Alternative Pemecahan Masalah
Sumber: data olahan Gambar 2. Fish Bone Analysis
Tabel 2. Alternatif Pemecahan Masalah Belum Terlaksananya Rekredensial Tenaga Keperawatan oleh komite keperawatan di RSUD Kota Dumai
Sumber: data olahan

## Rencana Intervensi
1. Pembentukan  panitia  adhoc  untuk  pelaksanaan kredensial dan rekredensial tenaga keperawatan Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.49  Tahun 2013  menyatakan,  dalam  melaksanakan  fungsinya Komite Keperawatan dibantu oleh panitia adhoc yang terdiri  dari  mitra  bestari  sesuai  disiplin  atau spesifikasi  dan  peminatan  tenaga  keperawatan berdasarkan  kebutuhan  rumah  sakit,  subkomite kredensial membentuk panitia adhoc untuk melakukan  review,  verifikasi,  dan  evaluasi  dengan berbagai  metode  :  porto  folio,  asesmen  kompetensi dalam proses pelaksanaan kredensial dan rekredensial tenaga keperawatan.
2. Mengusulkan pelatihan untuk  panitia adhoc Pendidikan    dan    pelatihan    merupakan      suatu persyaratan      pekerjaan      untuk      memperbaiki penguasaan  berbagai  keterampilan,  keahlian  dan pengetahuan  berdasarkan  aktivitas  kerja  yang sesungguhnya  terinci    dan    rutin    agar    dapat menjalankan    dan    menyelesaikan    pekerjaan    yang diberikan  kepadanya  Pendidikan  dan  pelatihan pegawai  adalah  suatu  persyaratan  pekerjaan    yang dapat    ditentukan  dalam  hubungannya  dengan keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas yang sesungguhnya    dilaksanakan  pada    pekerjaan (BPPKPD, 2019; Kementerian Perindustrian, 2017). Menurut  (Asnawi,  hajjul  kamil,  Martunis,  Marlina, 2021),  ada  dua    jenis      pengetahuan    yang diperlukan  untuk  menyediakan  asuhan  keperawatan yang  aman  dan  komprehensif.  Pelatihan  kredensial salah satunya, profesi keperawatan dapat meningkatkan  pengetahuan,  sikap  dan  perilaku perawat  secara  umum,  perawat  dapat  memperoleh pengetahuan  teoritis  melalui  pendidikan,  membaca, mengobservasi    atau    berdiskusi.  Pengetahuan teoritis    mendorong    kemampuan    berpikir    dan menciptakan  pemahaman yang  luas  mengenai  ilmu dan    praktik    keperawatan.    Pengetahuan    berbasis pengalaman  atau  pengetahuan  klinik,  sering  kali disebut  sebagai  kiat  keperawatan  terbentuk  melalui pengalaman   klinik   perawat.
3. Pembahasan penentuan metode pelaksanaan rekredensial tenaga keperawatan Rekredensial  keperawatan  sangat  perlu  dilakukan karena seiring dengan jenjang karir tenaga keperawatan.  Banyak  kendala  yang  ditemukan  untuk melakukan  rekredensial  tenaga  keperawatan,  salah satunya  adalah  penentuan  metode  yang  tepat  untuk pelaksaanaan  proses  rekredensial  ini.  Komite keperawatan  dan  panitia  adhoc  Rumah  Sakit  masih mempunyai  perbedaan  persepsi  dalam  menentukan metode  ini,  meskipun  sudah  ada  standart  panduan proses kredensial dan rekredensial tenaga keperawatan.  Pengembangan  karier  profesional perawat mencakup empat peran utama perawat yaitu, Perawat Klinis (PK) yaitu, perawat yang memberikan asuhan  keperawatan  langsung  kepada  klien  sebagai individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Setiap pengajuan level kompetensi  klinis perawat dilakukan melalui proses kredensialing oleh komite keperawatan  dan  tim  untuk  uji  kelayakan  terhadap kompetensi  perawat.  minimal  3  tahun  pengalaman kerja  sudah  dapat  mengajukan  uji  kelayakan  naik level.  (Muhadi,  2021).  Metode  asessmen  kompetensi dapat  dilaksanakan  dalam  bentuk  metode  kasus, presentasi  berbasis  evidence    based  practice  dan apabila  diperlukan  dapat  dilakukan  validasi  melalui kemampuan  keterampilan  yang  bersifat  beresiko tinggi  terhadap  keselamatan  pasien  (Hariyati  et  al., 2018).  Assesmen  kompetensi,  kredensial  dan penugasan klinis merupakan proses legalitas kewenangan  klinis  bidan  di  tetapkan  melalui beberapa  tahap  yaitu  Asesmen  merupakan  tahap pertama  dimana  bidan  akan  dilakukan  penilaian sesuai  dengan  kompetensi  yang  diajukan,  kemudian kredensial  dilakukan  untuk  memverifikasi  apakah bidan  layak  atau  kemampuannya  sesuai  dengan kompetensi  yang  diajukan,  dan  yang  terakhir penugasan  klinis  dimana  bidan  mendapatkan  uraian tugas atau penugasan klinis sesuai dengan kewenangan  klinis  yang  direkomendasikan  oleh  sub komite  kredensial  yang  diajukan  kepada  direktur
rumah sakit untuk di sahkan atau ditetapkan (Ratni.N, 2020).
4. Menyiapkan  perangkat  penilaian  untuk  rekredensial tenaga  kepeawatan  sesuai  metode  yang  sudah disepakati
Alur  rekredensial  dimulai  dengan  mengadakan on going  professional  evaluation (OPPE)  secara berkesinambungan, kemudian dilaksanakan asessmen kompetensi  yang  dilakukan  oleh  tim  dengan mengevaluasi semua aspek kompetensi yang meliputi pengetahuan,  keterampilan,  sikap  dan  kemampuan dalam membuat keputusan klinis. Dokumen assesmen kompetensi divalidasi melalui logbook dan portofolio.  Asessmen  kompetensi  dilaksanakan  oleh tim  yang  terdiri  dari  atasan  langsung  dan  juga  tim yang  ditunjuk  dan  mempunyai  kemampuan  dalam melaksanakan evaluasi (Hariyati et al., 2018).
5. Mengusulkan  anggaran  melalui  bidang  keperawatan untuk sarana dan prasarana laboratorium praktikum Dalam  proses  jenjang  karir  harus  memperhatikan aspek  sumber  daya  manusia,  biaya  dan  proses internship  yang  berjalan,  dan  perkembangannya  juga harus  selalu  dipantau  dengan  kemajuan  teknologi yang  ada  sekarang  integrasi  sistem  informasi manajemen  rumah  sakit  merupakan  salah  satunya. Dalam perjalanan proses jenjang karir perawat klinis, peran  asesor,  komite  keperawatan  dan  Bidang keperawatan  terbilang  cukup  besar,  dan  harus didukung  oleh  pihak  pemangku  kebijakan  lainnya  di rumah sakit  yang memang  ingin meningkatkan mutu pelayanan  tenaga  keperawatan  yang  merupakan sumber  daya  manusia  terbesar  yang  ada  di  sebuah rumah sakit. (Efendi & Yunita, 2018).
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  implementasi jenjang  karir  perawat  klinik  memberikan  pengaruh terhadap  dimensi  kepuasan  pasien.  Oleh  sebab  itu direkomendasikan  kepada  manajemen  Rumah  Sakit dalam menerapkan jenjang karir perawat klinik perlu adanya  komitmen  pimpinan,  alokasi  biaya,  sumber daya perawat yang memadai, peningkatan kesejahteraan  perawat  dan  melengkapi  sarana  serta pra sarana (Lesmana et al., 2020).
6. Membuat  kebijakan  terkait  pelaksanaan  proses rekredensial tenaga keperawatan.
Hasil telaah dokumen didapatkan bahwa masih belum optimalnya  kebijakan  tentang  proses  kredensial  dan rekredensial  tenaga  keperawatan  seperti  perlu direvisinya  peraturan  internal  staf  keperawatan RSUD Kota Dumai yang ada sejak tahun 2015, perlu direvisinya white  paper khususnya  pada  daftar rincian kewenangan klinis, SOP pelaksanaan rekredensial  keperawatan,  SOP  terkait  tindakan kekhususan  untuk  proses  asesmen  dan  alur pelaksanaan  Rekredensial.  Seluruh  perawat  harus mengetahui kewenangan klinisnya dan menjadikannya  pedoman  dalam  melaksanakan  peran dan tugas dalam pemberi asuhan keperawatan. Daftar
kewenangan klinis sangat dikaitkan dengan jenjang/level  perawat  dimana  setiap  level  akan berbeda  kewenangan  klinisnya.  Daftar  kewenangan klinis  adalah daftar dari kewenangan dan atau uraian tugas  yang  harus  dikuasai  oleh  seorang  perawat berdasarkan level/jenjang kompetensi yang dicapaianya. Daftar kewenangan klinis ini dibakukan oleh  rumah  sakit  khusus  dimana  perawatanya  harus mempunyai  spesifikasi  sesuai  kekhususan  maka daftar  kewenangan  klinis  yang  disusun  juga  harus mengarah  kepada  kekhususan  tersebut  (Hariyati  et al., 2018).
Buku Putih/White Paper adalah dokumen yang berisi syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  tenaga keperawatan  yang  digunakan  untuk  menentukan kewenagan  klinis.  Buku  putih  disusun  oleh  komite keperawatan  dengan  melibatkan  mitra  bestari,  dan dapat  memperoleh  masukan  pada  berbagai  unsur organisasi  profesi  keperawatan.  Buku  putih  wajib dievaluasi  berdasarkan evidence  based  nursing practice (Kementerian Kesehatan, 2013).

## SIMPULAN
Hasil  analisis  manajemen  pada  unit  komite keperawatan    dalam  kegiatan  residensi  di  RSUD  Kota Dumai    telah  dapat  di  identifikasi  9  (sembilan)  masalah pokok,  dan  dari  identifikasi  masalah  tersebut  kemudian di  tetapakan  prioritas  masalah  Belum  Terlaksananya Rekredensial  Tenaga  Keperawatan  Oleh  Komite Keperawatan  di  RSUD  Kota  Dumai  disebabkan  oleh beberapa  hal  yaitu  :  belum  terbentuknya  panitia  adhoc, masih  adanya  perbedaan  presepsi  antara  Komite keperawatan  dan  Panitia  Adhoc  dalam  menentukan metode  pelaksanaan  rekredensial,  belum  di  tetapkannya metode  rekredensial  keperawatan,  belum  optimalnya standar  kerja  komite  keperawatan  (SOP,  Perangkat Penilaian,  Juknis,  Juklak),  belum  adanya  anggaran secara  spesifik  untuk  sarana  dan  prasarana  laboratorium praktikum  serta  masih  minimnya  sarana  dan  prasarana laboratorium  praktikum,  kemudian  ditentukan  beberapa rencana  intervensi  untuk  mengatasi  masalah  tersebut diantaranya  melakukan  pembentukan  panitia  adhoc, mengusulkan pelatihan untuk panitia adhoc, pembahasan  penentuan  metode  dan  menyiapakan perangkat  penilaian,  mengusulkan  anggaran  untuk sarana  dan  prasarana  laboratorium  praktikum  serta membuat kebijakan terkait pelaksanaan proses rekredensial.

## DAFTAR PUSTAKA
Asnawi,  hajjul  kamil,  Martunis,  Marlina,  E.  M.  2021. Peningkatan  Pengetahuan  Sikap  dan  Perilaku Perawat  Melalui  Pelatihan  Kredensial  Profesi Keperawatan . 3 , 6.
Efendi,  M.  R.,  &  Yunita,  J.  2018. Rencana Pengembangan  Jenjang  Karir  Perawat  Klinis  Di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (  RSUD  )  Kota
Dumai . 11 (1), 51–59.
Hariyati,  R.  T.  S.,  Sutoto,  &  Irawaty,  D.  2018.
Kredensial  dan  Rekredensial  Keperawatan (1st ed.). Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Kementerian  Kesehatan.  2013. Komite  Keperawatan Rumah Sakit . Komsiyah. 2019. Logbook Sebagai Persyaratan
Kenaikan Jenjang Karir . 6 (2), 72–83. Lesmana, N. K., Setiawan, A., & Murtiningsih, M. 2020. Implementasi  Jenjang  Karir  Perawat  Klinik terhadap  Kepuasan  Pasien:  studi  rumah  sakit Pertamina  Cirebon. Health  Information :  Jurnal
Penelitian ,
12 (1), 16–22.
https://doi.org/10.36990/hijp.vi.153 Muhadi.  2021. Implementasi  pmk  no.  40  tahun  2017 tentang jenjang karier profesional perawat rumah sakit islam surabaya . 10 (01), 17–22. Ratni.  N.  202). Legalitas  Kewenangan  Klinis  Bidan  Di Rumah Sakit Swasta Tipe C Di Kota Tasikmalaya , 3 (1), 41–50. Sahrudin.  2014. Persepsi  Tentang  Peningkatan  Jenjang Karir Perawat Rumah Sakit di Cilegon . 1–8. Yuhanti,  Y.,  Rudianti,  Y.,  Endiarti,  P.  Y.,  Indriasari  W,
S., Susilo, A. P., & Herkutanto, H. 2013. Simulasi
Penetapan  Kewenangan  Klinik  Efektif  Sebagai Alat  Sosialisasi  Sistem  Kredensial  Profesi Keperawatan. Jurnal  Keperawatan  Indonesia , 16 (3),
190–196.
https://doi.org/10.7454/jki.v16i3.330