## Jurnal Admmirasi
Vol. 7 No. 1 (2022) 1-6 Prefiks DOI: 10.47638, eSSN: 2685-8142

## Analisis Pembiayaan Perawatan Pasien Covid-19 oleh Pemerintah Pusat di Indonesia
Dewi Rokhmah 1 , Khoiron 1 , Vinandita Nabila Karina 2 , Satriana Mustika Wijaya 2 , Kiki Andari 2 , Nabella Arina Muna Hanesya 2 , Rizqy Aji Aprilia 2
1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jawa Timur.
2 Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember, Jawa Timur.
Article Info

## ABSTRACT

## Article history:
Received 01 January, 2022 Revised 10 March, 2022 Accepted 12 April, 2022

## Keywords:
Analysis of financing; COVID-19 patient; Central Government;
*Corresponding Author:
Dewi Rokhmah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jawa Timur Email: dewirokhmah@unej.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
COVID-19  telah  ditetapkan  sebagai  pandemik  oleh  WHO,  Kejadian  Luar  Biasa  (KLB)  dapat menimbulkan  suatu  wabah  yang  menyerang  masyarakat  luas  dalam  waktu  singkat  yang  diakibatkan  oleh penyakit menular. Pada akhir 2019 dan awal 2020 dunia dihadapkan pada kondisi munculnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus baru. Virus tersebut ramai diberitakan muncul dari suatu Pasar Grosir Makanan
The purpose of writing this journal is to find out the policies and sources of  funding  for  handling  COVID-19  in  Indonesia  by  the  Central Government  and  the  flow  of  services  and  referral  for  COVID-19 patients.  The  method  used  in  this  paper  is  literature  review.  The literature review is done by reading and analyzing and analyzing various literatures, both in the form of documents, journal data publications from The  Finance  Ministry  and  from  the  official  website  that  releases information  relevant  to  research.  Data  analysis  is  performed  by reducing, classifying, interpreting, and drawing conclusions. Based on data  distribution  of  cases  up  to  April  5,  2020  the  number  of  positive cases was 2,273 with mortality rates ranging from 8.7%, spread in 32 provinces  out  of  a  total  of  34  provinces  in  Indonesia.  Policies  and anticipatory measures have been taken by the government, both at the central  government,  provincial,  district  and  city  governments  in  the effort  to  overcome  this  COVID-19  pandemic.  The  main  step  that  has been taken by the government is the issuance of Government Regulation in Lieu of Perppu Law Number 1 Year 2020 concerning State policy and financial  stability  for  handling  the  COVID-19  pandemic  19.  Some problems handling COVID-19 patients at COVID-19 referral hospitals are  the  lack  of  availability  of  facilities  and  infrastructure  such  as  the COVID-19  patient's  special  room,  personal  protective  equipment  for health  workers,  lack  of  human  resources  such  as  doctors,  nurses  who can  work  directly  in  serving  and  treating  COVID-19  patients.  The government through the Ministry of Health on 24 April 2020 has issued a  circular  number  HK.02.01/Menkes/295/2020  regarding  claims  for reimbursing COVID-19 care costs by hospitals.
Laut Huanan yang ada di Kota Wuhan, Cina Tengah. Wuhan termasuk kota megapolitan dengan total penduduk mencapai belasan juta warga sama seperti Beijing, Shanghai, dan lain-lain. Pada awal kemunculannya virus tersebut  dikenal  dengan  sebutan  2019  novel  coronavirus  atau  disingkat  2019-nCoV.  Virus  diberi  nama berdasarkan struktur genetiknya untuk memfasilitasi pengembangan tes diagnostik, vaksin, dan obat-obatan.
COVID-19 telah ditetapkan sebagai wabah pandemik di dunia, berdasarkan hal tersebut negara hadir sebagai penjamin kebutuhan masyarakat dalam penanganan kasus COVID-19, makalah ini membahas khusus klaim  perawatan  pasien  suspek  dan  pasien  terkonfimasi  positif  COVID-19  di  Indonesia  yang  dibiayai  oleh negara melalui Kementerian Republik Indonesia. COVID-19 di Indonesia pun memberikan beberapa masalah, peningkatan kasus di berbagai daerah yang belum melandai, data dari sesama negara berkembang misalnya Iran menyebutkan, kekurangan tenaga medis juga menjadi maslah utama misalnya di Iran, untuk mengtasi hal tersebut beberapa negara telah mengeluarkan kebijakan salah satu contohnya adalah Iran,
Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di sistem kesehatan, pemerintah Iran meningkatkan Jumlah siswa  yang  bisa  diterima  di  berbagai  bidang  ilmu  kedokteran.  Pemerintah  juga  mengizinkan  Kementerian Kesehatan  mempekerjakan  10.000  orang  untuk  membantu  meningkatkan  layanan  kesehatan,  terutama  di daerah yang kekurangan.
Negara  wajib  hadir  dalam  penangan  kasus  wabah  ini,  berbagai  kebijakan  telah  dikeluarkan  untuk memberikan perlindungan dan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia, seperti di jabarkan dalam sebuah jurnal bahwa memfasilitasi akses ke layanan bagi masyarakat adalah cara untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam kesehatan. Beberapa ahli menyebutkan tren peningkatan kasus masih akan terus berlanjut, salah satunya diungkapkan ahli dari Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) yang memperkirakan total kasus positif bisa mencapai 71.000 kasus per akhir April 2020 dengan menggunakan pemodelan kasus di Indonesia selama lima hari terakhir atau dengan model Italia.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kebijakan  dan  sumber  pembiayaan  penanganan COVID-19 di Indonesia oleh Pemerintah Pusat serta alur layanan dan rujukan pasien COVID-19, selain dari segi pembiayaan juga dilakukan analisa terhadap uraian masalah yang berkaitan dengan pembiayaan dengan mengupas literatur dari negara berkembang lain dalam penanganan kasus COVID-19. Selanjutnya dilakukan analisa  tentang  sumber  pembiayaan  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  untuk  penanganan  COVID-19  di Indonesia,  bagaimana  alur  pelayanannya  serta  permasalahan  pada  pembiayaan  kesehatan  bagi  perawatan pasien COVID-19.

## 2. METODE PENILITIAN
Metode yang digunakan adalah literature review yaitu pencarian secara sistematis dan menyeluruh pada semua jenis pustaka yang bertujuan untuk mengidentifikasi relevansi atau kesamaan dengan topik. Metode ini membantu agar pustaka yang ada tetap terbaru.
Literature  review  adalah  langkah  awal  yang  digunakan  untuk  meninjau  topik  yang  sama  dengan banyaknya pustaka kemudian di analisis dan menarik kesimpulan di setiap pustaka. Literature review merujuk pada teoritis dan publikasi penelitian dalam buku referensi, laporan pemerintah, kebijakan suatu negara, hasil penelitian ilmiah, dll. Langkahnya dengan menentukan tujuan; skrining dan pemilihan penelitian ilmiah yang memenuhi kriteria; meninjau tentang keunggulan metode, prosedur statistik, keabsahan dan pengumpulan data; meringkas temuan; dan menarik kesimpulan.
Pada  penelitian  ini,  literature  review  dilakukan  dengan  membaca  dan  menelaah  serta  menganalisa berbagai literatur, baik berupa dokumen, jurnal data publikasi dari kementerian keuangan maupun dari website resmi  yang  mengeluarkan  informasi  relevan  terhadap  penelitian.  Analisa  data  dilakukan  dengan melakukan reduksi, klasifikasi, pemaknaan hingga penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Masalah COVID-19 di Dunia dan Indonesia
Penyebaran  COVID-19  semakin  masif  dalam  beberapa  minggu  terakhir  ini  termasuk  yang  terjadi  di Indonesia. Berdasarkan data sebaran kasus sampai dengan 5 April 2020 jumlah kasus positif sebanyak 2.273 dengan angka kematian berkisar 8,7%, tersebar di 32 Provinsi dari total 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Di antara jumlah tersebut, terdapat 198 kasus kematian dan 164 kasus sembuh. Beberapa ahli menyebutkan tren peningkatan kasus masih akan terus berlanjut, salah satunya diungkapkan ahli dari Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) yang memperkirakan total kasus positif bisa mencapai 71.000 kasus per akhir April 2020 dengan menggunakan pemodelan kasus di Indonesia selama lima hari terakhir atau dengan model Italia.
Perkembangan penyebaran COVID-19 yang sangat cepat, berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain  aspek  sosial  dan  ekonomi.  Kebijakan  social  distancing  dan  anjuran  work  from  home  yang  diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19 mengakibatkan beberapa sektor, antara lain
industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara baik itu dalam skala makro maupun mikro. Faktor lain yang juga memberatkan yaitu karena sebarannya sudah menjangkau sebagian besar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah, baik pada pemerintah pusat,  pemerintah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dalam  upaya  penanggulangan  pandemi  COVID-19  ini. Langkah  utama  yang  sudah  dilakukan  pemerintah  yaitu  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan Negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemic COVID-19. Perpu tersebut secara garis besar membahas dua hal, yang pertama kebijakan  keuangan  negara  dan  keuangan  daerah,  yaitu  mengatur  kebijakan  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan. Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan  lembaga  keuangan.  yang  membahayakan  perekonomian  nasional  dan/atau  stabilitas  sistem keuangan Negara.

## 3.2. Masalah Penanganan Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Rujukan COVID-19

## Kesiapan Sumber Daya
1. Ruangan
Berdasarkan pedoman WHO, pasien dengan COVID-19 harus di isolasi ke dalam ruangan negatif atau berventilasi cukup dan kamar tunggal. Peralatan sinar-X portabel dan/atau peralatan diagnostik penting lain yang digunakan. Meminimalkan paparan dengan staf lain dengan mengubah rute transportasi di sekitar ruang isolasi dan menerapakan masker 2/3 filtering facepiece (FFP) untuk pasien. Perlunya perhatian khusus pada pengumpulan  dan  penanganan  spesimen  laboratorium  dari  pasien  yang  diduga  COVID-19.  Jika  spesimen dikumpulkan  berdasarkan  prosedur  pembuatan  aerosol,  petugas  yang  mengumpulkan  spesimen  harus menggunakan  APD  yang  sesuai.  Selama  pengangkutan,  spesimen  harus  ditempatkan  di  dalam  kantong spesimen anti bocor dengan kantong yang dapat ditutup untuk specimen.
Menurut CDC (2004) bahwa rumah sakit harus siap mengidentifikasi, melakukan triase dan merawat pasien COVID-19 dengan mempertimbangkan jumlah tempat tidur maksimum yang tersedia untuk digunakan sebagai ruangan tekanan negatif, kamar harus bertekanan negatif/ terdapat sirkulasi udara dalam kamar.
2. Alat Pelindung Diri (APD)
Tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 harus mengenakan APD misal masker wajah yang sesuai atau FFP tipe 2/3, sarung tangan, pelindung mata bersih non steril, gaun tahan cairan lengan panjang, celemek,  dan  alas  kaki  yang  dapat  didekontaminasi  serta  cuci  tangan  sebelum  dan  sesudah  kontak  dengan pasien. Pemeliharaan peralatan sekali pakai harus dibuang di tempat yang tepat dan peralatan yang digunakan ulang  harus  disterilkan  dan  didesinfeksi  spektrum  luas  dari  aktivitas  antivirus.  Selain  itu,  pelatihan  intensif tenaga kesehatan tentang penggunaan APD juga perlu dilakukan.
3. Tenaga kerja
Penelitian Jansson, Liao & Rello (2020), Rumah sakit juga harus mampu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang memadai untuk merawat pasien, memiliki rencana dalam memenuhi pembiayaan dalam  mempekerjakan  tenaga  baru  serta  mempersiapkan  pelatihan  intensif  dalam  penggunaan  APD  dan pengendalian infeksi dalam tindakan pencegahan.

## 3.3. Kebijakan Baru Rumah Sakit Pada Masa Pandemi
Salah  satu  contoh  oleh  penelitian  Adiputra  (2020)  tentang  pasien  yang  menderita  penyakit  kronis merupakan  populasi  beresiko  terkena  COVID-19.  Dalam  studi  menemukan  bahwa  pasien  kanker  memiliki tingkat  infeksi  yang  lebih  berat  yang  ditandai  dengan  risiko  perawatan  di  ICU,  penggunaan  ventilator  dan kematian serta lebih beresiko oleh pasien yang baru saja menjalani kemoterapi atau pembedahan. Berhubungan dengan  itu,  kebijakan  baru  dikeluarkan  seperti  penundaan  kemoterapi  atau  pembedahan  merupakan  pilihan utama  tetapi  juga  harus  melihat  jenis  kanker,  kondisi  dan  obat  yang  dikonsumsi  serta  mempertimbangkan resiko yang dialami pasien.
Pilihan  kedua  adalah  tetap  melakukan  pelayanan  pemberian  kemoterapi  pada  pasien  dengan memperhatikan standar keselamatan pasien serta meminimlakan resiko terjadinya oenularan infeksi. Skrining awal  berupa  pemeriksaan  suhu,  dan  pengisian  kuesioner  terkait  riwayat  perjalanan  pasien.  Terakhir  adalah melakukan edukasi pada pasien mengenai kondisi-kondisi seperti apa yang mengharuskan mereka mendatangi pusat layanan kesehatan harus disampaikan secara jelas. Hal ini dilakukan guna menghindari kunjungan ke rumah sakit yang dapat ditunda, sebaliknya juga guna memastikan masyarakat mendatangi rumah sakit pada saat yang seharusnya.
Dalam  penelitan  lain  oleh  Antony,  et  al  (2020)  tentang  dokter  neurosurgical  di  Australia  tentang kebijakan  bedah  di  masa  pandemi  COVID-19  bahwa  strategi  kesehatan  masyarakat  dapat  diterapkan  untuk
mengurangi  pandemi  tentang  pembatasan  operasi  elektif  untuk  operasi  darurat  walaupun  berdampak  pada pemberian pelayanan kesehatan.

## Kebijakan Pemerintah tentang Pembiayaan Pasien COVID-19 di Indonesia
Negara  tidak  hanya  menanggung  seluruh  biaya  perawatan  bagi  pasien  virus  corona  saja,  melainkan seluruh  penanggulangan  pasien  Penyakit  Infeksi  Emerging  (PIE),  sejak  dinyatakan  yang  bersangkutan merupakan pasien dalam pengawasan (PDP). Apabila selanjutnya pemeriksaan laboratorium juga menyatakan PDP tersebut terkonfirmasi positif PIE, seluruh biaya pengobatannya juga dijamin oleh negara.
PIE merupakan ancaman penting bagi keamanan kesehatan global, karena dapat menimbulkan Kejadian Luar  Biasa  (KLB)  bahkan  berpotensi  menyebabkan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  yang  Meresahkan Dunia (KKMMD) yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Jenis-jenis PIE disebutkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016, antara lain: Poliomielitis; Penyakit virus ebola; Penyakit virus MERS; Influensa A (H5N1)/Flu burung; Penyakit  virus  hanta;  Penyakit  virus  nipah;  Demam  kuning;  Demam  lassa;  Demam  congo;  Meningitis meningokokus; dan penyakit infeksi emerging baru.
Infeksi Corona Virus (2019-nCoV) yang belakangan diberi nama COVID-19 dan menyebabkan Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) juga telah ditetapkan sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020  yang  ditetapkan  pada  4  Februari  2020  lalu.  Dalam  Kepmenkes  No. HK.01.07/Menkes/104/2020 tersebut dinyatakan bahwa upaya penanggulangan meliputi:
1.  Komunikasi  risiko  dan  peningkatan  komunikasi,  informasi,  dan  edukasi  kesehatan  kepada masyarakat  secara  berkala  termasuk  kepada  masyarakat  yang  akan  berpergian  ke  wilayah terjangkit,  dengan  materi  terutama  mengenai  pencegahan  penyebaran  penyakit  melalui  praktek perilaku hidup bersih sehat, dan antisipasi penularan;
2. Melakukan kesiapsiagaan, deteksi, serta respon di pintu masuk negara dan di wilayah;
3.  Penyiapan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  perawatan  dan  rujukan  serta  fasilitas  penunjang  seperti laboratorium dan bahan logistik kesehatan yang diperlukan beserta jejaringnya secara terpadu dan berkelanjutan; serta
4. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor untuk efektivitas dan efisiensi upaya penanggulangan Infeksi  Novel  Coronavirus  (Infeksi  2019-nCoV)  atau  COVID-19.  Segala  bentuk pembiayaan  dalam  rangka upaya  penanggulangan  dibebankan  pada  anggaran  Kementerian  Kesehatan,  pemerintah  daerah,  dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara rinci, pembebasan biaya pasien PIE dijelaskan dalam Permenkes No. 59 Tahun 2016 berlaku dengan ketentuan situasi di luar kejadian wabah. Dimulai sejak pasien ditetapkan sebagai suspek atau pasien dalam  pengawasan  hingga  keluar  hasil  pemeriksaan  konfirmasi  laboratorium  dan/atau  dimulai  sejak  pasien dinyatakan  positif  menderita  penyakit  infeksi  emerging  tertentu  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  konfirmasi laboratorium  hingga  dinyatakan  sembuh  sesuai  dengan  kriteria  atau  meninggal.  Pembebasan  biaya  juga meliputi komponen biaya administrasi pelayanan; pelayanan dan perawatan di IGD, ruang isolasi, ruang ICU dan jasa dokter; pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi) sesuai dengan indikasi medis; obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; rujukan; dan pemulasaran jenazah (kantong jenazah, peti jenazah, transportasi dan penguburan).
Menurut  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19  tata  kelola  karantina  pembiayaan  pasien COVID-19 ditanggung oleh Pemerintah dan sumber lain. Berikut klasifikasi berdasarkan tempat karantina:
1. Karantina  Rumah;  Status:  OTG,  ODP,  PDP  Gejala  ringan.  Tempat:  rumah/fasilitas  sendiri. Pembiayaan: Mandiri atau pihak lain yang bisa membantu (filantropi)
2. Karantina Fasilitas Khusus/Rumah Sakit Darurat COVID-19
Status:  ODP  usia  diatas  60  tahun  dengan  penyakit  penyerta  yang  terkontrol;  PDP  Gejala  sedang, mandiri, tanpa sesak nafas/tanpa pneumonia; Pasien COVID-19 positif, tanpa penyakit lain dan tanpa sesak nafas/tanpa pneumonia
Tempat: Rumah sakit darurat COVID-19 Pembiayaan: Pemerintah, BNPB, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan Kades; Sumber lain 3. Karantina Rumah Sakit Status: PDP Gejala Berat Tempat: Rumah Sakit Pembiayaan: Pemerintah: BNPB, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan Kades; Sumber lain. Selain itu, pemerintah juga mendorong ketersediaan barang-barang seperti alat perlindungan diri APD dan obat-obatan yang diperlukan untuk menanggulangi wabah COVID-19 melalui pemberian fasilitas pajak
pertambahan  nilai  tidak  dipungut  atau  ditanggung  pemerintah.  Fasilitas  tersebut  diberikan  kepada badan/instansi  pemerintah,  rumah  sakit  rujukan,  dan  pihak-pihak  lain  yang  ditunjuk  untuk  membantu penanganan wabah COVID-19 atas impor, perolehan dan pemanfaatan barang dan jasa berupa obat-obatan, vaksin,  peralatan  laboratorium,  peralatan  pendeteksi,  peralatan  pelindung  diri,  peralatan  untuk  perawatan pasien COVID-19, peralatan pendukung lainnya, jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik dan manajemen, jasa persewaan dan jasa pendukung lainnya.
Selain  insentif  pajak  pertambahan  nilai,  untuk  membantu  percepatan  penanganan  wabah  COVID-19 pemerintah  juga  memberikan  pembebasan  dari  pemungutan  atau  pemotongan  pajak  penghasilan  sebagai berikut:
a.   Impor dan pembelian barang yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah COVID-19.
b.  Penjualan  barang  dilakukan  oleh  pihak  penjual  yang  bertransaksi  dengan  badan/instansi pemerintah,  rumah  sakit  rujukan,  dan  pihak  lain  yang  ditunjuk  untuk  membantu  penanganan wabah COVID-19.
c.   Penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19.
d.  Penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas  jasa  teknik,  manajemen,  atau  jasa  lain  yang  diperlukan  dalam  rangka  penanganan  wabah COVID-19.
Kebijakan Kementerian Keuangan Untuk Sektor Kesehatan:
1. Rp65,8 triliun untuk belanja penanganan kesehatan:
a. Alat kesehatan (APD, test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dll)
b.  Sarana  dan  prasarana  kesehatan,  antara  lain  upgrade  132  rumah  sakit  rujukan  bagi  penanganan pasien COVID-19, termasuk Wisma Atlet;
c. Dukungan SDM.
2. Rp5,9 triliun untuk insentif tenaga media pusat dan daerah:
a. Tenaga medis pusat sebesar Rp1,3 triliun dan tenaga medis daerah Rp4,6 triliun;
b.  Insentif  dokter  (spesialis  Rp15  juta/bulan),  dokter  umum  (Rp10  juta/bulan),  perawat  (Rp7,5 juta/bulan), dan tenaga kesehatan lainnya (Rp5 juta/bulan). Diberikan selama 6 bulan.
c.  Kebutuhan  anggaran  untuk  insentif  bagi  tenaga medis  yang dihitung  adalah  hanya  untuk  tenaga medis di RS Pusat, satker KKP, BTKL dan Balitbangkes, termasuk yang bertugas di RS Wisma Atlet.
d. Anggaran untuk insentif akan ditanggung bersama oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk menggunakan DAK Nonfisik Kesehatan dari Biaya Operasional Kesehatan dan APBD.
3. Rp300 miliar untuk santunan kematian bagi tenaga kesehatan (Rp300 juta/orang);
4. Rp3 triliun dialokasikan ke subsidi iuran untuk penyesuaian tarif Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sesuai Perpres 75 tahun 2019.
5.  Pemerintah  juga  menyediakan  alokasi  anggaran  untuk  biaya  perawatan  pasien  COVID-19  yang disentralisasi  melalui  Kementerian  Kesehatan.  Seluruh  biaya  perawatan  tersebut  ditanggung pemerintah  sesuai  standar  biaya  penanganan.  Standar  biaya  perawatan  sudah  meliputi  paket lengkap, mulai dari biaya dokter hingga biaya pemulangan jenazah jika pasien meninggal dunia. Pendanaan pasien COVID-19 diambil dari APBN 2020 dan APBD.
6. Pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi COVID-19:
a. PPN ditanggung pemerintah bagi badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang  ditunjuk  untuk  membantu  penanganan  COVID-19  atas  impor,  perolehan,  dan/atau pemanfaatan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19, berlaku April s.d. September 2020.
b.  Pembebasan  PPh  22  Impor  dan/atau  PPh  22  atas  impor  dan/atau  pembelian  barang  untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19, berlaku April s.d. September 2020.
c.  Pembebasan  PPh  22  atas  penjualan barang  untuk  penanganan  COVID-19  kepada badan/instansi pemerintah,  rumah  sakit  rujukan,  atau  pihak  lain  yang  ditunjuk  untuk  membantu  penanganan COVID-19, berlaku April s.d. September 2020.
d.  Pembebasan  PPh  21  kepada  WP  orang  pribadi  dalam  negeri  yang  menerima  imbalan  dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa penanganan COVID-19.
e. Pembebasan PPh 23 kepada WP badan dalam negeri dan bentuk usaha yang menerima imbalan dari badan/instansi  pemerintah,  rumah  sakit  rujukan,  atau  pihak  lain  yang  ditunjuk  atas  jasa  teknik, manajemen, konsultan, atau jasa lain yang diperlukan dalam penanganan COVID-19, berlaku April s.d. September 2020.
Relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan COVID-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar atau Special Access Scheme (SAS).

## 3.4. Sumber Pembiayaan Penanganan COVID - 19 di Indonesia oleh Pemerintah Pusat
Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai  upaya  Pemerintah  untuk  melakukan  penyelamatan  kesehatan  dan  perekonomian  nasional,  dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman social (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.
Pandemi  COVID-19  yang  membutuhkan  kebijakan  extraordinary  dari  Pemerintah  tentu  berdampak pada postur APBN 2020. Kecemasan investor atas COVID-19 turut mempengaruhi terjadinya capital outflow di Indonesia. APBN 2020 juga akan menghadapi  tekanan dari sisi penerimaan pajak, PNBP, bea-cukai baik karena kondisi pelaku ekonomi dan penurunan harga komoditas. Akibat dari pandemi COVID-19 berimbas pada  penerimaan  negara  yang  turun  10%.  Namun,  di  saat  bersamaan,  belanja  negara  harus  naik  untuk kesehatan, bansos dan membantu pelaku usaha agar tidak melakukan PHK besar-besaran. Hal ini menyebabkan defisit melebar hingga 5% sehingga, pemerintah memikirkan strategi pembiayaan yang paling aman dengan biaya paling kecil.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dapat  digunakan  untuk  mendukung  percepatan penanggulangan  dampak  COVID-19  melalui  Kementerian/Lembaga  yang  berwenang.  Kegiatan  yang mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19 difokuskan pada: (1) kegiatan bidang kesehatan, (2) pemberian jaring pengaman sosial (social safety net) serta (3) dukungan dunia usaha dan program pemulihan ekonomi nasional. Berikut pemaparan sumber pembiayaan COVID-19 di Indonesia:
1. Pembiayaan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).
2. Pembiayaan dari dana abadi dan Akumulasi Dana Abadi Pendidikan
3. Dana dari Badan Layanan Umum (BLU). Kemudian, pemerintah juga merencanakan pembiayaan dari  market  (pasar)  dengan  penerbitan  Surat  Berharga  Negara  (SBN)  baik  Surat  Utang  Negara (SUN) maupun Sukuk termasuk Surat Berharga Ritel (SBR) baik di pasar domestik maupun pasar global (valas).
4. Pemerintah juga dapat melakukan private placement dari BUMN atau lembaga seperti LPS, Badan Dana Haji, Taspen, BPJS Tenaga Kerja atau lembaga-lembaga yang memiliki uang masyarakat yang ingin menempatkan investasi ke tempat aman dan reliable.
5. Dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana PMN tersebut merupakan PMN yang bersifat dana segara (fresh money)
Pembiayaan dari sumber bilateral dan multilateral seperti Bank Dunia, ADB, AFD, KfW, JICA, EDCF, dan AIIB dan lembaga donor lainnya. Dalam Perppu No.1 tahun 2020, BI diberikan perluasan kewenangan untuk membeli SBN di pasar perdana.

## 3.5. Alur Klaim Perawatan Pasien suspek dan konfirmasi positif COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pada 24 April 2020 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/295/2020 tentang klaim penggantian biaya perawatan COVID-19 oleh rumah sakit. Klaim tersebut  merujuk  kepada  ketentuan  yang  berlaku  di  dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020  tentang  Petunjuk  Teknis  Klaim  Penggantian  Biaya  Perawatan  Pasien  Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan COVID-19.
Biaya  perawatan  pasien  COVID-19  di  Indonesia  dibebankan  pada  anggaran  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sehingga apabila ada pasien yang terlanjur membayar, pihak rumah sakit harus  mengembalikan  biaya  tersebut.  Di  dalam  surat  edaran  tersebut,  Kementerian  Kesehatan  menuliskan bahwa pengajuan klaim harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
3. Pengajuan klaim biaya perawatan pasien COVID-19 dapat diajukan oleh rumah sakit rujukan dan rumah  sakit  lain  secara  kolektif  kepada  Direktur  Jenderal  Pelayanan  Kesehatan.  Direktur
Pelayanan  Kesehatan  Rujukan  Kementerian  Kesehatan  ditembuskan  ke  BPJS  Kesehatan  untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melalui email.
4. Berkas  klaim  penggantian  biaya  perawatan  pasien  COVID-19  yang  dapat  diajukan  oleh  rumah sakit adalah untuk pasien yang dirawat sejak 28 Januari 2020.
4. Berkas klaim yang diajukan rumah sakit dalam bentuk soft copy hasil scanning/foto berkas klaim (berkas klaim hard copy disimpan di rumah sakit) untuk di-upload secara online.
5. Pengajuan klaim dapat diajukan oleh rumah sakit setiap 14 hari kerja.
6. BPJS Kesehatan mengeluarkan berita acara verifikasi pembayaran klaim tagihan pelayanan paling lambat tujuh hari kerja sejak klaim diterima oleh BPJS Kesehatan.
7. Kementerian  Kesehatan  akan  membayar  ke  rumah  sakit  dalam  waktu  tiga  hari  kerja  setelah diterimanya berita acara hasil verifikasi klaim dari BPJS Kesehatan.
8. Kasus dispute akan dilakukan klarifikasi dan verifikasi ulang .
Sementara itu, untuk mengajukan klaim biaya perawatan ini, pihak rumah sakit diharuskan pula untuk melengkapi berkas yang diperlukan untuk proses verifikasi klaim perawatan pasien COVID-19 dalam bentuk softcopy. Syarat tersebut antara lain:
1. Surat  pertanggungjawaban  mutlak  (SPTJM)  yang  dibuat  oleh  rumah  sakit,  ditandatangani  oleh pimpinan  rumah  sakit,  yang  menyatakan  akan  bertanggung  jawab  apabila  di  kemudian  hari ditemukan  kerugian  negara  karena  ketidaksesuaian  jumlah  klaim  pada  pemeriksaan/audit  dari audit aparat internal pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal sesuai dengan formulir
2. Usulan  permohonan  pembayaran  klaim  pasien  yang  dibuat  oleh  rumah  sakit,  disertai  dengan rekapitulasi pasien yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit sesuai dengan formulir 2.
3. Surat  perintah kerja (SPK)  pembayaran  klaim  tagihan pelayanan  yang dibuat  oleh  rumah  sakit, yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit bersama pejabat pembuat komitmen (PPK) sesuai dengan formulir 3.
4. Pimpinan  rumah  sakit  menandatangani  berita  acara  verifikasi  pembayaran  klaim  tagihan pelayanan  bersama  BPJS  Kesehatan  sesuai  dengan  formulir  4.  Kelengkapan  tanda  tangan  pada berkas dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik.
Proses klaim pasien COVID-19 dilakukan dengan mengedepankan empat prinsip yakni cepat, mudah, tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan. Petunjuk dan teknis klaim PIE itu, menurut rilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi acuan RS agar dapat terus menjaga mutu, efisiensi biaya, dan kesinambungan pelayanan  pasien  COVID-19.  Sebelumnya,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  59  Tahun  2016  tentang Pembebasan  Biaya  Pasien  PIE  Tertentu  telah  mengatur,  pembiayaan  pasien  PIE  Tertentu  termasuk  infeksi COVID-19 dapat diklaim ke Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes.
Kriteria  pasien  yang  dapat  diklaim  biaya  perawatannya  adalah:  pertama,  Orang  Dalam  Pemantauan (ODP) usia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta dan ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta. Kedua, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta ketiga, konfirmasi COVID-19. Kriteria ini berlaku bagi WNI dan WNA di lokasi pelayanan berupa Rawat Jalan dan Rawat Inap di RS rujukan dan RS lain.  Pelayanan  yang  dapat  dibiayai  harus  mengikuti  standar  dalam  panduan  tata  laksana  sesuai  kebutuhan medis pasien.
Pembiayaan pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap meliputi: administrasi pelayanan, akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi), jasa  dokter,  tindakan  di  ruangan,  pemakaian  ventilator,  bahan  medis  habis  pakai,  pemeriksaan  penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis), obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan  APD  di  ruangan,  rujukan,  pemulasaran  jenazah,  dan  pelayanan  kesehatan  lain  sesuai  indikasi medis.
Pola pembayaran dalam klaim COVID-19 itu didasarkan tarif Ina CBGs yang diberikan top up sesuai lama perawatan yang dihitung sebagai cost per daya agar pembiayaan efektif dan efisien. Klaim diajukan RS secara  kolektif  kepada  Direktur  Jenderal  Pelayanan  Kesehatan,  ditembuskan  ke  BPJS  Kesehatan  untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melalui email.
Pengajuan klaim  dapat  diajukan  oleh  rumah  sakit  setiap  14  hari kerja.  Selanjutnya,  BPJS  Kesehatan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran Klaim Tagihan Pelayanan paling lambat 7 hari kerja sejak klaim diterima oleh BPJS Kesehatan. Kementerian Kesehatan kemudian akan membayar ke rumah sakit dalam waktu 3 hari kerja setelahnya
Di sisi lain, pihak BPJS juga diharuskan untuk melakukan verisikasi klaim untuk menelusuri kebenaran klaim pihak rumah sakit atas pengajuan penggantian biaya perawatan pasien COVID-19. Verifikasi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Verifikasi Administrasi
- Tim verifikator dari BPJS Kesehatan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan berkas klaim yang disampaikan oleh rumah sakit dengan cara memeriksa kesesuaian berkas klaim dengan berkas yang dipersyaratkan.
- Mencocokkan tagihan yang diajukan dengan bukti pendukung yang dilampirkan.
- Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kelengkapan dan keabsahan berkas maka tim verifikator akan meminta rumah sakit untuk melengkapi kekurangan berkas yang diperlukan .
b. Verifikasi Pelayanan
- Verifikator wajib memastikan kelengkapan berkas klaim.
- Verifikator melakukan perhitungan biaya pelayanan dan lama perawatan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan pihak rumah sakit kepada pasien.
- Lama perawatan pasien diklasifikasikan seperti berikut:
1) Merawat kurang atau sama dengan 6 jam akan dibayar tarif INA-CBG rawat jalan
2) Merawat lebih dari 6 jam-2 hari, dibayar sebesar 70 persen dari tarif klaim
3) Merawat lebih dari 2-5 hari, dibayarkan sebanyak 80 persen dari tarif klaim
4) Merawat lebih dari 5 hari, dibayar sebesar 100 pesen dari tarif klaim.
Pelayanan dan lama perawatan adalah satu rangkaian pengambilan  tes swab, administrasi pelayanan, akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, jenis ruang rawat inap, jenis ruang perawatan intensif, dan jenis ruang isolasi). Ada juga jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, bahan medis habis pakai,  pemeriksaan  penunjang  diagnostik  (laboratorium  dan  radiologi  sesuai  dengan  indikasi  medis).  Ikut dihitung juga biaya obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan, rujukan, pemulasaran jenazah, dan pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.
Selanjutnya hasil verifikasi oleh tim BPJS Kesehatan dibuat dalam bentuk berita acara hasil verifikasi klaim  dan  disampaikan  kepada  Direktur  Jenderal  Pelayanan  Kesehatan.  Direktur  Pelayanan  Kesehatan Rujukan,  dengan  ditembusannya  ditujukan  kepada  Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Kesehatan  untuk pengawasan fungsional terhadap berkas klaim.
1) Setelah  semua  proses  verifikasi  dinyatakan  selesai  oleh  tim  BPJS  Kesehatan  dan  layak  untuk dibayarkan klaimnya oleh negara, maka tugas selanjutnya adalah mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Berikut mekanismenya:
1. Pertama, biaya klaim akan ditransfer ke rekening rumah sakit pemohon, setelah memperhitungkan uang muka yang diberikan.
2. Kedua, klaim yang diajukan belum pernah diajukan pada program apapun (tidak ada klaim ganda) dan tidak ditanggung oleh pasien atau keluarga yang bersangkutan. Jika pasien COVID-19 sudah telanjur membayar biaya perawatan, maka rumah sakit harus mengembalikannya kepada si pasien.
3. Ketiga, alat kesehatan termasuk alat pelindung diri (APD), obat-obatan, dan bahan medis habis pakai  yang  merupakan  bantuan  pemerintah  menggunakan  dana  dari  APBN/APBD  maka  tidak dapat dimasukkan dalam daftar yang harus diklaim. Kemenkes akan membayarkan klaim dengan mekanisme pemberian uang muka sebesar paling banyak 50 persen dari setiap jumlah klaim yang diajukan  oleh  rumah  sakit.  Masa  kadaluarsa  klaim  adalah  tiga  bulan  dari  dicabutnya  ketentuan kondisi  darurat  COVID-19  yang  ditetapkan  pemerintah  pusat.  Seluruh  pembiayaan  klaim bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan/ atau sumber lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
Kementerian Keuangan telah merilis aturan mengenai biaya penggantian untuk biaya perawatan pasien COVID-19.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  lampiran  Surat  Menteri  Keuangan  Nomor  S-275/MK.02/2020 Regulasi itulah yang menjadi patokan pihak rumah sakit untuk mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan. Setelah  diklaim,  pemerintah  akan  mengganti  biaya  perawatan  pasien  COVID-19  di  berbagai  rumah  sakit tersebut.
3.6. Peran BPJS Kesehatan sebagai verifikator klaim pembiayaan pasien COVID-19
Bagi rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 dapat mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi  Emerging  Tertentu  bagi  RS  yang  menyelenggarakan  pelayanan  COVID-19.  Untuk  mempermudah pelaksanaan pembayaran pasien yang dirawat dengan COVID-19, diperlukan pentunjuk dan teknis klaim PIE untuk  dapat  menjadi  acuan  bagi  rumah  sakit  yang  menyelenggarakan  pelayanan  COVID-19.  Hal  tersebut dilakukan dalam rangka menjaga mutu pelayanan, efisiensi biaya pelayanan, dan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit  Infeksi  Emerging  (PIE)  Tertentu,  untuk pembiayaan  pasien  yang  dirawat dengan  Penyakit  Infeksi Emerging  Tertentu  termasuk  infeksi  COVID-19  dapat  diklaim  ke  Kementerian  Kesehatan  melalui  Dirjen Pelayanan  Kesehatan.  Mengingat  adanya  kecenderungan  ekskalasi  kasus  COVID-19  yang  tinggi  dan memerlukan perawatan di rumah sakit menyebabkan kapasitas rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan tidak mampu  menampung  kasus  COVID-19.  Maka  perlu  mendorong  keterlibatan  seluruh  fasilitas  pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan COVID-19 agar pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat optimal.
Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah Orang Dalam Pemantauan (ODP) usia di  atas  60  tahun  dengan  atau tanpa  penyakit penyerta  dan ODP  usia  kurang  dari 60  tahun  dengan  penyakit penyerta, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Konfirmasi COVID-19. Kriteria ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia  dan  Warga  Negara  Asing  yang  dirawat  pada  rumah  sakit  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Tempat  pelayanan  berupa  Rawat  Jalan  dan  Rawat  Inap  di  rumah  sakit  rujukan  penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu dan rumah sakit lain yang memberikan pelayanan pasien COVID-19.
Pelayanan yang dapat dibiayai mengikuti standar pelayanan dalam panduan tata laksana pada pasien sesuai kebutuhan medis pasien. Pembiayaan pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap meliputi: administrasi pelayanan,  akomodasi  (kamar  dan  pelayanan  di  ruang  gawat  darurat,  ruang  rawat  inap,  ruang  perawatan intensif, dan ruang isolasi), jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, bahan medis habis pakai, pemeriksaan  penunjang  diagnostik  (laboratorium  dan  radiologi  sesuai  dengan  indikasi  medis),  obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan, rujukan, pemulasaran jenazah, dan pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.
Pola pembayaran yg digunakan dalam klaim COVID-19 adalah dengan tarif Ina CBG yang diberikan top up sesuai lama perawatan yang dihitung sebagai cost per daya agar pembiayaan efektif dan efisien. Tata cara  klaim  dimulai  dari  rumah  sakit  mengajukan  klaim  penggantian  biaya  secara  kolektif  kepada  Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melalui email.
Berkas klaim penggantian biaya perawatan pasien COVID-19 yang dapat diajukan rumah sakit adalah pasien yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020. Pengajuan klaim dapat diajukan oleh rumah sakit setiap 14 hari  kerja.  BPJS  Kesehatan  mengeluarkan  Berita  Acara  Verifikasi  Pembayaran  Klaim  Tagihan  Pelayanan paling lambat 7 hari kerja sejak klaim diterima oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya Kementerian Kesehatan akan membayar ke rumah sakit dalam waktu 3 hari kerja setelah diterimanya Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim dari BPJS Kesehatan.

## 9. KESIMPULAN
Pandemi COVID-19 menyebabkan dampak pada perekonomian yang berimbas pada penerimaan negara yang turun 10%, namun di saat bersamaan belanja negara harus naik untuk kesehatan, bansos dan membantu pelaku  usaha  agar  tidak  melakukan  PHK  besar-besaran.  Strategi  pembiayaan  yang  bisa  dilakukan  yaitu pembiayaan  dari  Saldo  Anggaran  Lebih  (SAL);  dari  dana  abadi  pemerintah  dan  dana  dari  Badan  Layanan Umum (BLU); pemerintah dapat melakukan private placement dari BUMN atau lembaga seperti LPS, Badan Dana  Haji,  Taspen,  BPJS  Tenaga  Kerja  atau  lembaga-lembaga  yang  memiliki  uang  masyarakat  yang  ingin berinvestasi  ke  tempat  aman  dan  reliable;  dan  sumber  bilateral  dan  multilateral  seperti  Bank  Dunia,  ADB, AFD, KfW, JICA, EDCF, dan AIIB dan lembaga donor lainnya.
Negara  tidak  hanya  menanggung  seluruh  biaya  perawatan  bagi  pasien  virus  corona  saja,  melainkan seluruh  penanggulangan  pasien  Penyakit  Infeksi  Emerging  (PIE),  pasien  dinyatakan  sebagai  pasien  dalam pengawasan (PDP) dan apabila selanjutnya pemeriksaan laboratorium juga menyatakan terkonfirmasi positif PIE, seluruh biaya pengobatannya dijamin oleh negara hingga sembuh sesuai dengan kriteria atau meninggal.
Proses klaim perawatan pasien COVID-19: Pengajuan klaim biaya perawatan pasien COVID-19 dapat diajukan oleh rumah sakit rujukan dan rumah sakit lain secara kolektif kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  yang  ditembuskan  ke  BPJS  Kesehatan  untuk  verifikasi  dan  Dinas  Kesehatan  Daerah Kabupaten/Kota  melalui  email;  Berkas  klaim  penggantian  biaya  perawatan  pasien  COVID-19  yang  dapat diajukan sejak 28 Januari 2020; Berkas klaim yang diajukan dalam bentuk soft copy hasil scanning/foto berkas
klaim (berkas klaim hard copy disimpan di rumah sakit) untuk di-upload secara online; Pengajuan klaim dapat diajukan  oleh  rumah  sakit  setiap  14  hari  kerja  dan  BPJS  Kesehatan  mengeluarkan  berita  acara  verifikasi pembayaran klaim tagihan pelayanan paling lambat tujuh hari kerja sejak klaim diterima oleh BPJS Kesehatan; Kementerian Kesehatan akan membayar ke rumah sakit setelah diterima berita acara hasil verifikasi klaim dari BPJS Kesehatan; Kasus dispute akan dilakukan klarifikasi dan verifikasi ulang.
Pembiayaan pasien yang dirawat dengan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu termasuk infeksi COVID- 19 dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan dengan kriteria pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) usia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta dan ODP usia kurang dari  60  tahun  dengan penyakit  penyerta;  Pasien  Dalam  Pengawasan  (PDP);  Konfirmasi  COVID-19  dengan pola pembayaran klaim COVID-19 dengan tarif Ina CBG yang diberikan top up sesuai lama perawatan yang dihitung sebagai cost per daya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Adiputra,  PTA.  2020.  Dampak  Pandemi  COVID-19  pada  Pelayanan  Pasien  Kanker  di  Rumah  Sakit Tersier di Indonesia: Serial Kasus. Jurnal Bedah Nasional. Universitas Udayana: Bali.
[2] Antony,  et.al.  2020.  An  Australian  Response  to  the  COVID-19  Pandemic  and  Its  Implications  on  the Practice of Neurosurgery. Article World Neurosurgical.
[3] CDC. 2004. Tindakan Utama untuk Kesiapsiagaan dan Respons SARS.
[4] Direktorat  Jendral  Pengelolaan  Pembiayaan  dan  Resiko  Kementerian  Keuangan.  2020.  Menteri Keuangan Paparkan Strategi Pembiayaan APBN 2020 Hadapi Pandemi COVID- 19.https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2762/menteri-keuangan-paparkan-strategi- pembiayaan-apbn-2020-hadapi-pandemi-COVID-19
[5] Direktotrat  Jendral  Pengelolaan  Pembiayaan  dan  Resiko  Kementerian  Keuangan.  2020.  Dana  PMN,
Salah Satu Sumber
Pemerintah Biayai Anggaran Penangan COVID-19 di
Indonesia.https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/20519/Dana-PMN-Salah-Satu-Sumber- Pemerintah-Biayai-Anggaran-Penangan-COVID-19-di-Indonesia.html
[6] Doshmangir  L,  Bazyar  M,  Najafi  B,  Haghparast-Bidgoli  H.  Health  financing  consequences  of implementing  health  transformation  plan  in  Iran:  achievements  and  challenges.  Int  J  Health  Policy Manag. 2019;8(6):384–6)
[7] Garrard, Judith. 2017. Health Sciences Literature Review Made Easy: The Matrix Method. 5th editon. Jones & Barlett Learning: Barlington
[8] Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19.  2020.  Pedoman  Penanganan  Cepat  Medis  dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia. Hal-27
[9] Hari Santoso, Skm., M. Epid. 2015. Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Wabah Penyakit Menular. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
[10] Jansson, Liao & Rello. 2020. Strengthening ICU health security for a coronavirus epidemic
[11] Kemenkes  RI  Nomor:238  Tahun2020  Tentang  Petunjuk  Teknis  Klaim  Penggantian  Biaya  Perawatan Pasien  Penyakit  Infeksi  Emerging  Tertentu  Bagi  Rumah  Sakit  Yang  Menyelenggarakan  Pelayanan Coronavirus Disease (COVID-19)
[12] Kemenkeu RI. 2020. Kebijakan untuk Sektor Kesehatan. https://www.kemenkeu.go.id/COVID19
[13] Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2020.  Strategi  Pembiayaan  COVID-19  Tahun  2020. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/strategi-pembiayaan-COVID-19-tahun-2020/
[14] Kementerian Keuangan RI. 2020. Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau  Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
[15] Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/Menkes/104/2020  tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya
Dewi Rokhmah 1 , Khoiron 1 ,  et al., Jurnal Admmirasi. Vol. 7 No. 1 (2022) p. 5-15
[16] Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/Menkes/238/2020  tentang  Petunjuk  Teknis  Klaim Penggantian  Biaya  Perawatan  Pasien  Penyakit  Infeksi  Emerging  Tertentu  bagi  Rumah  Sakit  yang Menyelenggarakan Pelayanan COVID-19
[17] Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/Menkes/104/2020  tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya
[18] Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19
[19] Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  Republik  Indonesia  (Perppu)  Nomor  1  tahun  2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID- 19  dan/atau  dalam  rangka  menghadapi  ancaman  yang  membahayakan  perenomian  nasional  dan/atau stabilitas sistem keuangan.
[20] Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  pembatasan  social  berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19
[21] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
[22] Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  Republik  Indonesia  (Perppu)  Nomor  1  tahun  2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID- 19  dan/atau  dalam  rangka  menghadapi  ancaman  yang  membahayakan  perenomian  nasional  dan/atau stabilitas sistem keuangan
[23] Pourabbasi A, Akbari H, Akhvan AA, Haghdoost AA, Kheiry Z, Dehnavieh R, et al. Analysis of Iran's National  Medical  Education  Evolution  and  innovation  plan  using  the  Michelle  and  Scott's  model  of policymaking. J Adv Med Educ Prof. 2019;7(1):20–6)
[24] Ridley, Diana. 2012. The Literature Review: a Step by Step Guide for Student. 2nd edition. Sheffield Hallam University: UK
[25] Siaran Pers Kemenkeu RI. 2020. Fasilitas Pajak Untuk Mendukung Ketersediaan Obat, Alat Kesehatan dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan COVID-19. Jakarta:11 April 2020
[26] Surat Edaran Menteri Keuangan  Nomor: S-275/MK.02/2020 Tanggal 6 April 2020 Tentang Norma dan ketentuan Satuan Biaya Penggantian Atas Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)
[27] Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/295/2020 Tentang Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien COVID-19 Oleh Rumah Sakit
[28] WHO 2020 dalam Abdhillah 2020). Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia. 2020. Universitas Bina Dharma
[29] WHO.  2020.  Infection  prevention  and  control  during  health  care  when  novel  coronavirus  (nCoV) infection is suspected.
[30] WHO. 2005. Hospital infection control guidance for Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
[31] WHO.  2020.  Infection  prevention  and  control  during  health  care  when  novel  coronavirus  (nCoV) infection is suspected .