## ANALISIS KONFLIK MAHASISWA DAN PEMERINTAH DI INDONESIA ATAS UNDANG-UNDANG KPK DAN RUU KUHP (Pendekatan Evaluasi Manajemen Konflik dan Komunikasi Organisasi)

## Alfi Syahri
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS) Medan Jl Sambu No. 64 Medan e-mail: alfisyahri@yahoo.com
Abstract: The existence of conflict is unavoidable and will occur in the leadership process  and  leadership  changes  in  it.  Demonstrate  that  the  organization  needs managers, leaders, who are able to manage conflict into a joint force in building and achieving ideal goals Students and government who are directly involved in the  conflict  are  faced  with  the  choice  to  become  aware  of  problems  that  are troubling  the  people  and  the  government  itself,  the  ideas  of  conflict  resolution are emphasized in the process of mutual understanding of each party's decision making position. The goal is to unite differences in actions into a middle way to achieve  common  goals.  Indonesia  is  a  "means"  of  achieving  these  goals.  An agreement  that  must  be  bound  with  a  sense  of  unity  and  unity  within  the framework of the Unitary Republic of Indonesia.
Keywords: Conflict, Government, Student, Management, Communication PENDAHULUAN
Konflik  dalam  kehidupan  manusia  merupakan  upaya  untuk  menindentifikasi  apa yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengefektifkan pengelolaan  sumber  daya  secara  efektif?  Fungsi  pengawasan  guna  menjamin  capaian- capaian kehidupan bernegara memang sepenuhnya dilaksanakan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat secara efektif.
Pertentangan kepentingan antara mahasiswa dan pemerintah beberapa hari terakhir ini menunjukkan konflik yang terjadi antara kedua pihak. Mahasiswa kembali didaulat oleh rakyat  sebagai  penerobos  kebuntuan  efektivitas  tujuan  kehidupan  bernegara  yang dilakukan sepihak oleh pemerintah.
Kebutuhan pokok yang semakin tidak terjangkau harganya. Pelayanan pemerintah yang  memberatkan  masyarakat  dalam  pembayaran,  serta  tidak  optimalnya  organisasi pemerintah  dalam  melayani  kebutuhan  umum  menjadi  bagian  dari  pemicu  pertentangan antara yang memerintah dan rakyat sebagai pihak yang diperintah dalam tata kehidupan bernegara. Pemerintah dikritik oleh mahasiswa pada hari Senin dan Selasa, 23 sampai 24 September  2019,  permintaannya  agar  Presiden  Joko  Widodo  membatalkan  Revisi Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (revisi  UU  KPK)  dan  Rancangan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) (https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24). Merangkum  kegundahan  masyarakat,  mahasiswa  mengajukan  tuntutan  empat  poin utama:   Pertama,  merestorasi  upaya  pemberantasan  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme. Kedua, merestorasi demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat, penghormatan perlindungan dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia,  dan  keterlibatan  rakyat  dalam  proses  pengambilan kebijakan.  Ketiga,  merestorasi  perlindungan  sumber  daya  alam,  pelaksanaan  reforma agraria  dan  tenaga  kerja  dari  ekonomi  yang  eksploitatif.  Keempat,  merestorasi  kesatuan bangsa  dan  negara  dengan  penghapusan  diskriminasi  antaretnis,  pemerataan  ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mendapat  pengawalan  demikian  hebat  dari rakyat, termasuk mahasiswa. Indikasi pelemahan menjadi poin utama dalam pelaksanaan
demonstrasi  disertai  dengan  beragam  isu  didalamnya.  KPK  dianggap  tidak  akan  mampu mengoptimalkan tugasnya seperti harapan rakyat selama ini sebab, soal status kedudukan kelembagaan KPK yang akan berubah menjadi lembaga penegak  hukum yang berada di rumpun  eksekutif,  tetapi  tetap  melaksanakan  tugas  dan  kewenangan  secara  independen, dewan  pengawas  ini  dinilai  berpotensi  mengganggu  penanganan  perkara  karena  dugaan konflik  kepentingan,  serta  PK  berwenang  menerbitkan  SP3  untuk  perkara  korupsi  yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal dua tahun.
Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUU  KUHP) yang  penetapannya  akhirnya  ditunda  dalam  waktu  yang  tidak  terbatas  secara  langsung disampaikan  oleh  Ketua  DPR  RI.  Lalu,  mengapa  demonstrasi  masih  juga  terus  terjadi, semakin  meluas,  bahkan trend  terbaru,  anak-anak  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK) atau sederajat juga ikut aksi demo dijalanan.
Konflik mahasiswa dan pemerintah menunjukkan adanya “perbedaan kepentingan dan  sumber  daya.”  Struktur  sosial  (baca:  mahasiswa)    menciptakan  dirinya  sebagai pembela  kepentingan  yang  tidak  efektif,  melalui  upaya-upaya  menyampaikan  aspirasi dijalanan.  Posisi  pemerintah  saat  ini  yang  masih  menimbulkan  perbedaan  akibat  dari persaingan politik masa lalu, kerap menjadi pemicu utama timbulnya konflik di masyarakat. Perbedaan kepentingan antara mahasiswa dan pemerintah dalam pembangunan negeri ini kerap menimbulkan pertentangan yang bersifat terbuka.
Indonesia mengalami konflik dalam aktivitas bernegara dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai  berikut:  1)  terdapat  perbedaan  pendapat  atau  pertentangan  antara  individu  atau kelompok,  2)  terdapat  perselisihan  dalam  mencapai  tujuan  program  pemerintah,  3) terdapat pertentangan norma, dan nilai-nilai individu maupun kelompok, 4) adanya sikap dan  perilaku  yang  saling  meniadakan,  menghalangi  pihak  lain  untuk  memperoleh kemenangan  dalam  memperebutkan  sumber  daya  negara  yang  terbatas,  serta  5)  adanya perdebatan dan pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas, inisiatif atau gagasan- gagasan baru dalam mencapai tujuan organisasi (Romli, 2014: 113).
Keberadaan  konflik  tidak  dapat  dihindarkan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  seperti  Indonesia.  Tidak  hanya  tabulasi  tentang  perbedaan-perbedaan pandangan,  akan  tetapi  konflik  akan  mendewasakan  kehidupan  bersama  sebagai  bangsa dalam mencapai: 1) meminimalisir perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok, 2) meminimalisir perselisihan dalam mencapai tujuan program pemerintah, 3)  meminimalisir  pertentangan  norma,  dan  nilai-nilai  individu  maupun  kelompok,  4) merubah  sikap  dan  perilaku  yang  saling  meniadakan,  menghalangi  pihak  lain  untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sumber daya negara yang terbatas, serta 5)  mencari  pemecahan  masalah  dari  perdebatan  dan  pertentangan  sebagai  akibat munculnya  kreativitas,  inisiatif  atau  gagasan-gagasan  baru  dalam  mencapai  tujuan organisasi.

## PEMBAHASAN
Dampak Konflik Secara Materi dan Immateri Lalu  apa  konsekuensinya  jika  semua  aksi  unjuk  rasa  ini  terus  berlarut  dan  tak kunjung  mendapatkan  titik  temu?  Pengamat  Politik  dari  Universitas  Indonesia  Aditya Perdana  memberikan  beberapa  pandangannya  ketika  dihubungi  Kompas.com,  Selasa (24/9/2019).  “Ini  akan  menjadi  rumit  kalau  misalkan  terus  bergulir,  demonstrasi  lama bergulir tentu akan mengganggu stabilitas pemerintahan.” Di Kota Medan, dampak konflik antara mahasiswa dan pemerintah pada hari Rabu dan  Jumat,  menunjukkan  fakta-fakta  yang  menunjukkan  dampak  konflik  sebagai  berikut (https://medan.tribunnews.com/2019/09/29/):
1) Rabu,  (25/9/2019),  salah  seorang  petugas  keamanan  Gedung  DPRD  Medan mengeluarkan  darah  dari  hidung  akibuat  lemparan  batu.  Gedung  DPRD  Medan beberapa kali dilempari batu mengakibatkan jendela gedung yang dilapisi kaca pecah.
2) “Kodim  sendiri  kerugiannya  itu.  Huruf-huruf  menerangkan  kodim,  copot.  Taman  pun rusak  akibat  diinjak.  Lapangan  Benteng  pun  rusak.  Bunga-bunganya  banyak  diinjak dan  pagarnya  rusak  akibat  didorong-dorong.”  (Pimpinan  Kodim  0201,  Kolonel  (Inf) Roy Hansen J Sinaga)
3) Gedung Lippo Plaza mengalami kerusakan juga akibat lemparan batu ke kaca jendela dan berdampak juga pada menurunnya kunjungan masyarakat Kota  Medan ke Lippo Plaza karena penutupsan arus lalu lintas.
Kerugian  yang  dialami  oleh  masyarakat  Kota  Medan  akibat  demonstrasi  secara materi dengan dikeluarkannya kembali aggaran tambahan untuk perbaikan gedung DPRD Medan yang rusak akibat lemparan batu, perbaikan taman-taman kota yang diinjak-injak, juga akibat penutupan akses jalan sejak hari Selasa, bahkan jauh dan hari Jumat. Secara psikhis  (kejiwaan),  perasaan  takut  juga  dialami  masyarakat  untuk  melintas  di  jalan-jalan protokol Kota Medan,  alasan beragam, dari kemacetan sampai melindungi diri dan harta dari kerusakan ketika terjebak dalam kerumunan massa pendemo.
Di  Jakarta  pada  hari  Selasa  (24/9/2019),  dampak  dari  demonstrasi  mahasiswa ditunjukkan  dengan  data-data  berikut:  “…  sedikitnya  265  mahasiswa  dan  39  aparat kepolisian menjadi korban…” (https://www.kompasiana.com/adnan_abdullah) Di  Kota  Bandung  pada  hari  Selasa  (24/9/2019),  dampak  demonstrasi  mahasiswa: “…Sekurangnya 105 mahasiswa dan dua siswa SMK mendapatkan perawatan akibat luka- luka,  sesak  nafas,  dan  kelelahan  usai  terlibat  bentrok  dengan  aparat  kepolisian;  enam mahasiswa di antaranya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan serius. Selebihnya  mahasiswa  yang  lain  mendapat  perawatan  di  kampus  Universitas  Islam Bandung (Unisba).” (https://www.cnnindonesia.com/nasional/) Di  Kota  Makasar  pada  hari  Selasa  (24/9/2019),  dampak  demonstrasi  mahasiswa: Sejumlah mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian tepat di bawah jembatan fly over Jalan  Urip  Sumoharjo,  Makassar;  massa  aksi  mahasiswa  juga  tampak  merusak beberapa  mobil  milik  aparat  kepolisian  dan  memecahkan  pot  bunga  yang  menjadi penghias sepanjang ruas jalan di jembatan fly over Makassar (https://www.liputan6.com/). Di  Kota  Kendari,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  dampak  demonstrasi  mahasiswa: Penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dan UU  KPK  di  Kota Kendari,  Sulawesi  Tenggara  berujung  ricuh.  “Seorang  mahasiswa Universitas  Halu  Oleo  bernama  Randi  tewas  dalam  bentrok  dengan  aparat  kepolisian.” Randi,  21  tahun,  tewas  setelah  diduga  sebutir  peluru  mengenai  dada  bagian  kanan. Selain mahasiswa tingkat 7 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UHO itu, korban lain akibat bentrokan itu kini juga tengah kritis. Muhammad Yusuf Kardawi, 19 dirawat di ICU RSUD Bahteramas Kendari karena mengalami luka parah di kepala (https://nasional.tempo.co).
Kerugian  materi  dan  immateri  dari  demonstrasi  mahasiswa  diberbagai  kota  se Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:
Kota Medan: Korban luka dan kerusakan fasilitas umum Kota Jakarta: Korban luka baik dari mahasiswa dan Polisi Kota Bandung: Korban luka dari mahasiswa dan pelajar Kota Makassar: Kerusakan fasilitas umum Kota Kendari: Korban luka dan meninggalkan seorang mahasiswa
Jurnal Hikmah, Volume 16, No. 2, Juli – Desember 2019, ISSN: 1829-8419
Gambar 01.
Kerugian Materi dan Immateri Demonstrasi Mahasiswa Tahun 2019 Data  dan  fakta  yang  terjadi  dalam  demo  mahasiswa  menyuarakan  tentang perbedaan  pandangan  dengan  pemerintah  dalam  hal  Undang-Undang  KPK  dan  RUU KUHP,  menunjukkan:  1)  belum  mampu  meminimalisir  perbedaan  pendapat  atau pertentangan antara individu atau kelompok, 2) belum mampu meminimalisir perselisihan dalam  mencapai  tujuan  program  pemerintah,  3)  belum  mampu  meminimalisir pertentangan  norma,  dan  nilai-nilai  individu  maupun  kelompok,  4)  belum  mampu merubah  sikap  dan  perilaku  yang  saling  meniadakan,  menghalangi  pihak  lain  untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sumber daya negara yang terbatas, serta 5) belum mampu mencari pemecahan masalah dari perdebatan dan pertentangan sebagai akibat  munculnya  kreativitas,  inisiatif  atau  gagasan-gagasan  baru  dalam  mencapai  tujuan dalam kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara.
Dampak  atau  akibat  dari  demonstrasi  turun  kejalanan  yang  dilakukan  oleh mahasiswa menunjukkan pengesahan UU KPK dan upaya mensahkan RUU KUHP sebagai pemicu permulaan konflik (antacedents of conflict), mahasiswa merasa tujuan pembuatan undang-undang tidak sesuai bahkan akan berdampak pada masalah hukum di kemudian hari, perasaan tentang adanya konflik (perceived conflict). Konflik akhirnya pecah ditandai dengan  turunnya  massa  pendemo,  mahasiswa  sejak  hari  Senin  (23/9/2019),  semakin memuncak pada hari Selasa (24/9/2019) dan terus terjadi hingga Jumat (27/9/2019). Apa langkah-langkah  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  mengelola  konflik?  Menunjukkan conflict resolution, Ketua DPR Bambang Soesatyo, mengumumkan menunda pengesahan RUU KUHP sedangkan UU KPK yang sudah disahkan diserahkan mekanismenya kepada pemerintah.  Presiden  RI,  Joko  Widodo  juga  menjalankan  proses  pengelolaan  konflik sebagai  Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan  dengan  mempertimbangkan  kembali untuk  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah,  mengatur  pasal-pasal  yang  dianggap controversial dalam catatan publik tentang KPK. Efek konflik (conflict effect), menyebabkan DPR dan pemerintah lebih hati-hati dalam mengelola dan memutuskan kepercayaan dalam kebijakan  publik.  Indonesia  menjadi  dinamis,  mahasiswa  lebih  kritis (critical)  terhadap kebijakan-kebijakan  dalam  perundang-undangan  yang  dihasilkan  oleh  DPR  sebagai lembaga  legislatif  berdasarkan  RUU  yang  diajukan  pemerintah  selaku  pelaksana  undang- undang (eksekutif).
Evaluasi Manajemen Konflik Manajemen konflik dibutuhkan guna memberikan tanggapan secara bijak terhadap kelangsungan kepemimpinan pada masa depan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hardjaka (1994), bahwa “manajemen konflik adalah cara yang dilakukan oleh pimpinan pada saat menanggapi  konflik,”  Tosi  H.L.,  et  al  (1990)  berpendapat  bahwa  “manajemen  konflik dalam  organisasi  menjadi  tanggung  jawab  pimpinan (manager)  baik  manajer  tingkat  lini (supervisor) (seperti dikutip kembali dalam Romli, 2014: 139-140).” Setiap  pimpinan  berbeda  dalam  menangani  konflik,  secara  umum  dibedakan menjadi lima tipe, yakni: 1) menghindar, 2) akomodasi, 3) kompetisi, 4) kompromi, dan 5) kerja sama (Romli, 2014: 142-144).
Evaluasi  terhadap  manajemen  konflik  dalam  hal  ini  demonstrasi  mahasiswa terhadap  pemerintah  tentang  UU  KPK  dan  RUU  KUHP  diberbagai  Kota  se  Indonesia, menunjukkan  bahwa  pimpinan  dalam  hal  ini  baik  Ketua  DPR,  Bambang  Soesatyo  dan Presiden RI, Joko Widodo, pada posisi kompromis dan kerja sama.
Bentuk kompromi yang dilakukan oleh Ketua Legislatif dan Kepala Pemerintahan ini dilangsungkan  melalui  cara-cara  “mencari  jalan  tengah”  dalam  penyelesaian  perbedaan pendapat agar dapat diterima oleh mahasiswa dan pemerintah mampu melaksanakannya. Langkah-langkah kompromi ini dilakukan dengan cara:
1) Melakukan  konfrensi  pers  dengan  pernyataan: “Saya  minta  teman-teman  mahasiswa sebaiknya sudah cukup menyampaian aspirasi yang disampaikan kepada kami, kembali
ke  rumah  masing-masing  karena  kami  sudah  memenuhi  tuntutan  atau  aspirasi  yang disampaikan  oleh  adik-adik  mahasiswa,  yaitu  menunda  KUHP,  menunda  RUU Pemasyarakatan sebagaimana yang disampaikan kepada kami di DPR,” kata Bambang saat  ditemui  di  Kompleks  Parlemen,  Senayan,  Jakarta,  Selasa  (24/9/2019). (https://nasional.kompas.com)
2) Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan  Wiranto  sebagai  juru bicara  pemerintah  juga  menyampaikan  hal  sama.  Menurut  dia,  beberapa  RUU  sudah dinyatakan ditunda pengesahannya oleh DPR, yaitu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum  Pidana,  RUU  Pertanahan,  RUU  Minerba,  dan  RUU  Pemasyarakatan  (PAS). Wiranto  menilai  bahwa  aksi  demonstrasi  dinilai  sudah  tidak  lagi  relevan.  “ Dengan adanya  penundaan  itu  yang  didasarkan  oleh  kebijakan  pemerintah  untuk  lebih mendengarkan  suara  rakyat,  sebenarnya  demonstrasi-demonstrasi  yang  menjurus kepada  penolakan  Undang-Undang  Pemasyarakatan,  RKUHP,  Ketenagakerjaan,  itu sudah enggak relevan lagi, enggak penting lagi,” kata Wiranto. (https://nasional.kompas.com)
Selain pendekatan kepemimpinan, penyelesaian konflik juga dilakukan dengan gaya “integrating” atau memersatukan baik mahasiswa dan pemerintah saling bertukar informasi tentang  latar  belakang  penyelesaian  konflik.  Juru  bicara  masing-masing  pihak,  baik  dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mewakili kepentingan bersama menjadi nara wicara di berbagai media, baik televisi atau juga media on line. Tujuannya, untuk memahami posisi dan keadaan yang melatar belakangi perlawanan yang dilakukan. Tukar menukar informasi ini  didasarkan  pada  kerelaan  untuk  menyamakan  tujuan.  Tidak  dilandasi  pada  upaya- upaya melemahkan berdasarkan dialog yang dilakukan baik secara terbuka,  atau melalui pertemuan-pertemuan informal lainnya.
Integrasi sebagai gaya manajemen konflik tentu didahuli dengan gaya kompromi. Di mana  masing-masing  pihak  yang  terlibat  konflik  saling  memberi  kelonggaran.  Kondisi  ini dapat terlihat dengan tuntuan mahasiswa dalam proses negosiasi melalui cara demonstrasi, dengan  fakta  sebagai  berikut:  Ribuan mahasiswa turun  ke  jalan.  Mereka  membawa  misi menggagalkan DPR dan Pemerintah merevisi sejumlah Undang-undang. Unjuk rasa digelar pada  23  dan  24  September  2019.  Ada  tujuh  tuntutan  yang  dibawa  para  mahasiswa. “Pertama  mereka  mendesak  adanya  penundaan  untuk  melakukan  pembahasan  ulang sejumlah  revisi  undang-undang,  khususnya  KUHP.  Sebab,  pasal-pasal  dalam  RKUHP dinilai  masih  bermasalah.  Kedua,  para mahasiswa mendesak  pemerintah  membatalkan revisi  UU  KPK  yang  baru  saja  disahkan.  Revisi  UU  KPK  dinilai  membuat  lembaga antikorupsi  tersebut  lemah  dalam  memberantas  aksi  para  koruptor.  Ketiga,  Mahasiswa menuntut  negara  untuk  mengusut  dan  mengadili  elite-elite  yang  bertanggung  jawab  atas kerusakan  lingkungan  di  wilayah  Indonesia.Keempat,  para  mahasiswa  menolak  revisi Undang-undang  Ketenagakerjaan.  Mereka  menilai  aturan  tersebut  tidak  berpihak  kepada para pekerja. Tuntutan kelima adalah tentang  pembatalan revisi UU Pertanahan. Mereka menilai  aturan  tersebut  merupakan  bentuk  pengkhianatan  terhadap  semangat  reforma agraria.  Keenam,  mahasiswa  meminta  agar  pemerintah  dan  DPR  menunda  pengesahan RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (PKS).  Ketujuh, mahasiswa mendorong  proses demokrasi  di  Indonesia.  Selama  ini,  negara  dianggap  melakukan  kriminalisasi  terhadap aktivis. (https://www.liputan6.com/)
Tujuh poin yang disampaikan oleh mahasiswa dalam aksi demo mereka merupakan wujud gaya penyelesaikan konflik kompromi, jika tuntutan itu dipenuhi maka mereka tidak akan  melakukan  aksi  demo.  Tentu  tuntutan  ini  harus  memuaskan  kedua  pihak,  artinya, masing-masing  pihak,  baik  mahasiswa  dan  pemerintah  tidak  menyelesaikannya  dengan pendakatan  menang  kalah,  akan  tetapi  menjadi  pemecahan  konflik  dengan  rasa kemenangan  bersama,  untuk  kepentingan  seluruh  bangsa  dan  tumpah  darah  Indonesia. Prinsip  kedua  pihak  mendapatkan  “apa  yang  diinginkan  tetatpi  tidak  penuh,  dan kehilangan tetapi tidak seluruhnya,” merupakan bagian penting yang hendaknya dipahami dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan gaya manajemen konflik kompromi.
Pandangan Komunikasi Organisasi terhadap Konflik Negara yakni Indonesia didirikan sebagai “sarana” untuk mencapai kehidupan yang melindungi  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum...,  konsep ini harus disepakati bersama. Ide dasar yang harus terus dikomunikasikan. Sebagai seorang manajer,  Ketua  DPR  dan  Presiden  RI,  harus  mengomunikasikan  “informasi”  termasuk tujuan  bernegara  yang  hendak  dicapai  dalam  mendukung  kedudukan  negara  sebagai sarana mencapai tujuan bersama.
Perencanaan membutuhkan komunikasi untuk dilaksanakan dengan baik dan benar oleh para bawahan, Pengorganisasian memerlukan komunikasi dengan bawahan tentang penugasan  jabatan,  diarahkan  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  kelompok.  Jadi,  menurut Handoko  (1995:  271),  “manajer  dapat  melaksanakan  fungsi-fungsi  manajemen  mereka hanya melalui interaksi dan komunikasi dengan pihak lain.”
Bagian terbesar dari waktu manejerial, yakni waktu kepemimpinan baik di legislatif dan  eksekutif  “dicurahkan  untuk kegiatan  komunikasi.”  Baik  dalam  bentuk  komunikasi tatap  muka  atau  komunikasi  menggunakan  media  massa,  seperti  telepon  juga  media lainnya.
Istilah  manajemen  komunikasi  menjadi  perhatian  serius  para  manajer  sejak  tahun 1950-an, bahwa manusia dalam tujuan bersama di dalam organisasi bukan hanya memilki fisik akan tetapi juga perasaan (psikhis). Komunikasi yakni pesan yang disampaikan dengan kasar, mau menang sendiri, bahkan hanya untuk kepentingan pimpinan tentu akan ditolak. Terjadi  perlawanan  baik  secara  terbuka  atau  hanya  sekedar  tidak  ingin  berlama-lama berhadapan  dengan  pimpinan  dalam  waktu-waktu  di  dalam  organisasi.  “Komunikasi merupakan tool (peralatan) manajemen yang dirancang untuk mencapai tujuan dan tidak dinilai  atas  dasar  hasil  akhir  dari  komunikasi  itu  sendiri  (Handoko,  1995:  272),”  artinya, komunikasi  dalam  manajemen  bagian  dari  upaya-upaya  mencapai  tujuan,  bukan  hasil akhir yang menentukan capaian itu sendiri.
Komunikasi organisasi terjadi dalam sistem terbuka dan kompleks, yang dipengaruhi oleh  “lingkungannya  sendiri,  baik  internal  maupun  eksternal  (Sobur,  2014:  412-413).” Komunikasi  di  dalam  organisasi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  “sikap,  perasaan,  hubungan serta keterampilan,” menunjukkan bahwa komunikasi yang baik di dalam organisasi akan menyebabkan  penerimaan  dengan  dukungan  karena  sikap,  perasaan,  hubungan  dan keterampilan yang baik pula.
Aksi  demonstrasi  mahasiswa  yang  dilaksanakan  secara  massif  turun  kejalanan menunjukkan  adanya  komunikasi  organisasi  kurang  baik,  kalau  tidak  ingin  dinyatakan tidak baik. DPR dan Pemerintah kurang memahami lingkungan eksternal  mereka, bahwa mahasiswa menjadi kritis sebab upaya-upaya pengesahan undang-undang dan perubahan undang-undang  yang  mengatur  dalam  masyarakat  dan  memaksa  di  depan  hukum menjadikan masyarakat sebagai objek hukum yang bisa meraskan dampak secara langsung dari  kebijakan  pemerintah.  Komunikasi  organisasi  dirasakan  terburu-buru,  sebab  diakhir- akhir  masa  jabatan  yang  seharusnya  tidak  dilakukan  sebagi  melukai  perasaan  dan hubungan dengan pemakai undang-undang itu sendiri.
Analisis  komunikasi  menunjukkan  tidak  terjadi  penafsiran  atas  ide-ide  pemerintah yang  akan  disusun  menjadi  perundang-undangan,  walau  dinyatakan  dalam  posisi pemerintah  komunikasi  intensif  sudah  dilakukan  dengan  para  akdemisi,  tetapi  ternyata lebih  banyak  akademisi  dan  rakyat  tidak  mendapatkan  informasi  dalam  ruang  dialog. Penafsiran  pesan  yang  dilakukan  oleh  individu  pada  saat  yang  sama  memiliki  jenis-jenis hubungan  berlainan,  walau  dikatakan  tidak  dominan,  karena  hanya  mahasiswa  yang bergerak, akan tetapi diamnya masyarakat lain menunjukkan permasalahan-permasalahan dialogis perlu diperhatikan dalam rangka membangun komunikasi organisasi efektif.
Komunikasi  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  tidak  berjalan  efektif,  dibuktikan dengan terjadinya konflik. Aliran komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat termasuk
mahasiswa di dalamnya merupakan prosedur dalam keterbukaan informasi. Tidak terkesan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk mengambil keputusan dengan melibatkan banyak kepentingan, termasuk perundang-undangan.
Pemerintah dapat melakukannya dengan cara berikut ini:
Meskipun  pemerintah  memiliki  jejaring  Dinas  dan  instansi  vertikal  sampai  pada tingkat terendah, akan tetapi tidak ada jaminan sepenuhnya tentang kegagalan komunikasi. Masyarakat yang dilibatkan dalam perundang-undangan, implementasi dari pilihan-pilihan pemerintah  baik  dalam  UU  KPK  dan  RUU  KUHP  (yang  ditangguhkan)  pelaksanaannya terlebih  dahulu  harus  tersosialisasi  dengan  baik  dikalangan  implementator.  “Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti (Tangkilisan, 2003: 19-20).”
PENUTUP Konflik  sebagai  kejadian  alamiah  seiring  dengan  dinamika  dan  perkembangan Indonesia  sebagai  negara  berdaulat.  Keberadaan  konflik  tidak  dapat  dihindari  dan  akan terjadi  dalam  proses  kepemimpinan  serta  pergantian  kepemimpinan  di  dalamnya. Menunjukkan  bahwa  organisasi  membutuhkan  manajer,  pimpinan,  yang  mampu mengelola  konflik  menjadi  kekuatan  bersama  dalam  membangun  dan  mencapai  tujuan ideal.
Indonesia membutuhkan konflik menujukkan perlunya terus belajar tentang mencari pemecahan  masalah  dari  apa  yang  terjadi.  Mahasiswa  dan  pemerintah  yang  terlibat langsung dalam konflik dihadapkan pada pilihan untuk menjadi paham terhadap masalah yang  meresahkan  rakyat  dan  pemerintah  sendiri,  gagasan-gagasan  penyelesaian  konflik ditekankan  pada  proses  saling  memahami  posisi  pengambilan  keputusan  setiap  pihak. Tujuannya  mempersatukan  perbedaan-perbedaan  dalam  tindakan  menjadi  jalan  tengah guna  mencapai  tujuan  bersama.  Indonesia  merupakan  “sarana”  mencapai  tujuan-tujuan tersebut.  Kesepakatan  yang  harus  diikat  dengan  rasa  persatuan  dan  kesatuan  dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kompromi  dalam  rangka  pendekatan  menang-menang (win  win  approach), menyadarkan  mahasiswa  dan  pemerintah  bahwa  “tidak  setiap  keinginan  dapat  dipenuhi akan  tetapi  tidak  juga  bisa  dihilangkan  begitu  saja.”  Kesepakatan  dalam  kompromi ditunjukkan sebagai kebesaran hati dan keinginan bersama untuk tetap merawat Indonesia dengan baik. Mahasiswa cinta Indonesia, akan tetapi pemerintah dalam kecintaan terhadap
Perundang- undangan Diajukan Pemerintah (Eksekutif) Kajian-kajian Bagaimana pelaksanaannya: instruksi, umpan balik dan tujuan Disahkan DPR (Legislatif) Akurasi
negeri ini tidak bisa mengabaikan keresahan rakyat termasuk mahasiswa dengan perasaan cinta yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Handoko, T. Hani, Manajemen, Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 1995).
Romli, Khomsahroial, Komunikasi Organisasi Lengkap, (Jakarta: Grasindo, 2014).
Sobur, Alex, Ensiklopedia Komunikasi, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014).
Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S., Implementasi  Kebijakan  Publik,  (Yogyakarta:  Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003).
Media On Line
Kompas.com dengan  judul  "Apa  Dampak  jika  Demo  Terus  Berlarut?  Ini  Kata Pakar", https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/24/173000465/apa-dampak-jika- demo-terus-berlarut-ini-kata-pakar?page=all.Penulis:  Luthfia  Ayu  Azanella  Editor: Resa Eka Ayu Sartika.
https://medan.tribunnews.com/2019/09/29/sejumlah-instansi-dan-perusahaan-di-medan- alami-kerugian-dampak-demo-di-dprd-sumut.
https://www.kompasiana.com/adnan_abdullah/5d8b3a9f097f367948466ff2/manfaat-dan- kerugian-demonstrasi#.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190924204804-20-433583/demo-tolak-rkuhp- ricuh-di-bandung-105-mahasiswa-dirawat.
https://www.liputan6.com/regional/read/4070553/demo-mahasiswa-di-makassar-berakhir- rusuh.
https://nasional.tempo.co/read/1252896/kronologi-demo-mahasiswa-di-kota-kendari-yang- tewaskan-randi/full&view=ok.
Kompas.com dengan  judul  "DPR-Pemerintah  Klaim  Tuntutan  Mahasiswa  Dipenuhi, padahal UU KPK Belum Dicabut", https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/07575491/dpr-pemerintah- klaim-tuntutan-mahasiswa-dipenuhi-padahal-uu-kpk-belum?page=all.Penulis: Ihsanuddin, Editor : Diamanty Meiliana.
https://www.liputan6.com/news/read/4072595/headline-demo-mahasiswa-tak-percaya-dpr- kapan-legislatif-buka-dialog-redam-aksi