## MAQASHID SYARIAH DALAM RANAH POLITIK (STUDI ATAS TERBITNYA PERDA NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERANTASAN PELACURAN DAN PERBUATAN ASUSILA DI KOTA JAMBI)

## Bahrul Ulum
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Email: irul70@yahoo.com
Naskah diterima tanggal 5 Oktober 2015. Revisi pertama tanggal 20 Oktober 2015, revisi kedua 21 September 2015 dan revisi ketiga 28 November 2015
Abstract: Research has been carried out to study several factors - especially seen from the social perspective, what kind of social factors play important role in the passing of No. 2 Regulation of the Local Government Year of 2014. The Regulation instructed on the eradication of localized prostitution in Jambi,as one of the actions taken on the eradication of prostitution and sexual misconduct.Maqashid Asy-Syariah at first,were thought to be the mainreason that pushesthe passing of the regulation, but the researcher think that not all regulation related to the Islamic religion or sharia are practiced based only on sharia regulations alone, but also influenced by other factors. Thus, the purpose of the research is to find out what other factors, especially social ones that play important role in the passing of the regulation. It was found that social factors in the form of community’s opinions on the prostitution plays important role in the regulation’s passing. The community where the localized prostitution locatedare already exasperated with drug abuses, alcohols using and gambling that came along with the prostitution, they then appealed to the local government to consider the shut down of theprostitution localization. Theiropinion, along the supports from religious leaders and members of the House of Representatives,play important role in the passing of the regulation. The localized prostitution closings and the obliteration of any other kind of prostitution practices are realized as an effort to reduce the practice of- wrongdoingsand to greatly benefit the communities.Reducing the practice of wrongdoings to greatly benefit the communities is part of darurineeds. Daruri needsare parts of the main principle that need to be uphold by every Muslims, such asreligion preservation, nafs descendants, wealth and aql preservation from all wrongdoings.
Keywords : Maqasshid al-syariah, Regulation of The Local Government, House of Representatives of Local, Prostitution.
Abstrak: Artikel dari hasil penelitian ini mendiskripsikan tentang berbagai faktor sosial yang melatar bela- kangi lahirnya Peraturan Daerah (Perda) No. 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Jambi, yang juga  menelisik dari pendekatan maqashid syariah. Penulis menemukan sebuah argu-

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 15, No. 2, Desember 2015 (hlm. 213-228)

## Pendahuluan
Pasca amandemen UUD 1945, hubungan pusat dan daerah terjadi perubahan, dari pola sentralistik menjadi desentralistik. Bergu- lirnya otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberi- kan otoritas yang sangat kuat bagi daerah un- tuk mengatur daerahnya sesuai dengan aspi- rasi masyarakat di daerah.
Undang-undang tersebut kemudian berkembang dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menu- rut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pe- merintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan- nya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
Dengan adanya otonomi daerah itulah, maka pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan-kebijakan daerah yang antara lain dirumuskan dalam Peraturan Daerah (Perda), yang dirancang oleh anggota Dewan Per- wakilan Rakyat Daerah (DPRD),  baik yang diusulkan oleh pemerintah, maupun inisiatif
dari DPRD itu sendiri 1 . Di sisi yang lain, ada sebagian masyarakat di daerah juga bermun- culan gagasan untuk melahirkan Perda-Perda yang bernuansa hukum agama, yang terka- dang menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat.
Dinamika sosial politik di Indonesia pas- ca Orde Baru tidak hanya tampak dari seman- gat otonomi daerah yang cukup tinggi, tetapi juga ditandai dengan munculnya berbagai partai politik, baik berkarakter agama, netral agama atau lintas agama 2 , telah  mempengar- uhi perjalanan politik Islam di dalamnya. Par- tai yang bernuansa religius terlihat membawa pesan-pesan agama meskipun nuansa politik terlihat juga tidak bisa dielakkan. Partai-partai yang berbasis agama meski cenderung domi- nan politik, namun perjuangan keagamaannya tidak dapat ditepis, dan salah satu misi perjuan- gan yang sering tampak ke permukaan adalah munculnya ide untuk penyusunan Perda yang memiliki nuansa hukum Islam. Dalam catatan
1  Penjelasan Undang-Undang RI Otonomi Daerah, Nomor 32 tahun 2004, (Surabaya: Karina Sura- baya, 2004), hlm. 46.
2 Bahtiar Effendy, Repolitisasi Islam; Pernah- kah Islam Berhenti Berpolitik?, (Bandung: Mi- zan, 2000), hlm. 177. Lihat juga Bahrul Ulum, “ Bodohnya NU” apa “NU Dibodohi”?, Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik, (Yogyakarta, Ar-Ruzz  Press, 2003), hlm. 42.
men baru bahwa tidak semua Perda bernuansa syariah hanya berorientasi pada  syariah (ansich), atau hanya untuk kepentingan politik praktis. Berbagai faktor sosial tampil mengiringi desakan terbitnya Perda ini, di mana kondisi tempat prostitusi yang memang sudah nyata-nyata melanggar norma-norma agama, sosial, adat dan hukum negara yang berlaku, yang di lokasi itu juga terboncengi oleh praktik penggunaan narkoba, minu- man keras, dan perjudian. Karena itu argumen dari kalangan DPRD dan tokoh agama di Kota Jambi untuk menerbitkan Perda, sehingga  lokasi prostitusi dapat ditutup adalah untuk menghilangkan sumber kemud- haratan dan menegakkan kemaslahatan umat manusia, yang merupakan kebutuhan daruri, sebagaimana tertuang dalam prinsip utama yang harus dipelihara umat manusia yaitu: memelihara agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).
Kata Kunci : Maqashid Syariah, Perda, DPRD, Prostitusi
Mujani, 3 pada tahun 2009 diperkirakan telah ada lebih dari 100 buah produk hukum yang dapat dikategorikan sebagai Perda bernuansa syari’at.
Di Kota Jambi sendiri telah terbit Perda No. 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pel- acuran 4 dan Perbuatan Asusila yang memiliki argumen yang berbeda. Lahirnya Perda terse- but menimbulkan tanda tanya, apakah karena faktor agama yang selalu menjadi faktor utama setiap kali ada Perda bernuansa hukum Islam (syariah), faktor kepentingan politik, atau fak- tor sosial lain yang justru lebih dominan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, yang mencermati bahwa praktik prostitusi di Jambi sudah menuai banyak kemudharatan sehingga sisi kepentingan kemaslahatan masyarakat (maqashid dharuriyyat), secara luas terabai- kan? Inilah yang penulis telisik dalam tulisan dari hasil penelitian ini.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( fi eld research) , yang didukung oleh data-data lapangan berupa wawancara dengan pihak- pihak terkait langsung atau tidak langsung dalam pembuatan Perda No. 2 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosi-
3  Ihsan Ali Fauzi dan Saiful Mujani, Gerakan Ke- bebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari’ah (Jakarta: Nalar, 2009), hlm. 31.
4  Pelacuran identik dengan perbuatan zina. Zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan di- haramkan (dosa besar). Para agamawan dari agama manapun  bersepakat bahwa zina huku- mnya haram. Karena itu zina merupakan tinda- kan kriminal terhadap kehormatan dan nasab. (Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa adillatuhu , (Jakarta; Darul Fikri, 2011), hal. 299). Dalam al-Quran secara tegas melarang mendekati per- buatan zina apalagi melakukannya, Firman Allah Swt:  “Janganlah kamu mendekati zina; sesung- guhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (al-Israa’: 32). Lihat juga al-Qur’an surah al-Furqan: 68-69, dan an-Nuur: 2).
ologis 5 , yaitu menggunakan ilmu sosiologi un- tuk memahami latar belakang sosial anggota legislatif DPRD Kota Jambi, terutama dari aspek alasan penyusunannya dan pemilihan materi hukum yang disusun, dan pendekatan teologis-normatif. 6 Penelitian menggunakan analisis deskriptik analitik, yang memberikan analisis dan pemahaman pada data tentang maqashid syariah dalam perda tersebut. Data penelitian yang dikumpulkan adalah data ten- tang latar sosial pembuatan Perda ini pada anggota DPRD Kota Jambi, kalangan ulama (MUI) dan pihak kementerian Agama kota Jambi.

## Teori Maqashid  Syariah
Dalam rangka membumikan nilai- nilai ilahiah hukum Islam ke dalam realitas kehidupan, fukaha mencanangkan teori, an- tara lain maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam). Maqashid al-syari’ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, ya- kni maqasid dan syari’ah. Maqashid, adalah bentuk jamak dari maqs ủ d , yang berarti “ke- sengajaan atau tujuan.” 7 . Sedangkan syari’ah
5  Pendekatan sosiologi digunakan karena disadari bahwa banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu so- siologi. Baca; Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam , (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 38.
6  Pendekatan teologis-normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu pengetahuan, yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar, dibandingkan dengan yang lainnya.  Baca; Abud- din Nata, Metodologi Studi Islam , (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 28.
7 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Ara- bic (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980), hlm. 767.
berarti jalan menuju ke tempat pengairan, atau jalan setapak yang harus dilalui. 8 M akna maqashid al-syariah secara istilah adalah al- ma’aani allati syuri’at laha al-ahkam 9 , yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan peneta- pan hukum.
Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan al-maqasid . Kata-kata itu ialah maqasid al-syariah, al- maqasid al-syar’iyyah, dan maqasid min syar’i al-hukm . Meskipun demikian, bebera- pa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt 10 .
Allah Swt menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudaratan ( jalbul masha- lih wa dar’u al-mafasid) . Aturan-aturan hu- kum yang Allah tentukan hanyalah untuk ke- maslahatan manusia 11 .
Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum- hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwu- judkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, ke- butuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat 12
8 Louis Ma’luf, Al-Munjid fi-al-Lughah wa al- A’alam (Beirut: Dar-alMasyriq, 1986), hlm. 383.
9 Ahmad al-Hajj al-Kurdi, al-Mad- khal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah, (Dam- syik: Dar-alMa’arif, 1980), hlm. 186. Lihat juga; Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Cet. I; Ja- karta: Kencana, 2005), hlm. 233 10 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid syari’ah Menurut al-Syatibi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 63-64.
11 Yusuf al-Qardawi, Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam , (Jakarta Timur: Pustaka al- Kautsar; Jakarta, 1999), hlm. 256-260.
12 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1997), jilid 1-2, hlm. 324. Li- hat juga Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor, Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al- Syatibi dan Jasser Audah), dalam jurnal Al-Iqti-
Tingkatan pertama, kebutuhan dharu- riyat ( maqashid dharuriyyat) ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut den- gan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselama- tan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu: memelihara agama (al-din) , jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql). Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentu- kannya yang tidak lain adalah untuk memeli- hara lima pokok di atas. Misalnya, fi rman Al- lah dalam mewajibkan jihad : Artinya: “ Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fi tnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka ber- henti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang- orang yang zalim” 13 .
Tingkatan kedua, al-Hajiyyat , kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan manusia, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhshah (keringanan) seperti dijelas- kan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis maqashid ini da- lam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan be- berapa hukum rukhshah (keringanan) bilama- na kenyataannya mendapat kesulitan dalam
shadiyah, jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah), hlm. 54., Yudian Wahyudi, “Maqashid al-Syari’ah sebagai Doktrin dan Me- tode,” al-Jami’ah 58 (1995): 98-105, Ushul Fikih versus Hermeneutika, hlm. 44-52., dan Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam waadillatuhu (Jakarta; Darul Fikr, 2011), hlm. 299.
13 QS. al-Baqarah (2): 193.
menjalankan perintah perintah taklif. Misal- nya, Islam membolehkan tidak berpuasa bi- lamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain, dan demikian juga halnya dengan orang yang se- dang sakit. Kebolehan meng-qasar dan men- jama’ shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyat ini.
Tingkatan ketiga, at-Tahsiniyyat , yaitu sesuatu yang bersifat dekoratif-ornamental. Kehadirannya untuk memberikan keindahan pada pencapaian tujuan daruri dan hajiyat tersebut 14 . Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa ke- butuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis maqashid ini adalah antara lain mencak- up kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya, ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder.
Di tangan al-Syatibi, teori ini menjadi terkenal di dunia Islam. Pemikiran al-Syatibi tentang maqashid al-syari’ah tertuang  da-
14 Yudian Wahyudi, Maqashid Syari’ah dalam Per- gumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Suna Kalijaga , (Nawesea, Yogyakar- ta, 2007), hlm. 31. Lihat juga Yusuf Qardhawi,
Fiqih Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan alirabn Liberal, (Pustaka Al-Kautsar; Yogyakarta, 2007), hlm. 29, Yusuf Qardhawi, Pedoman Bernegara dalam Perss- pektif Islam (Pustaka al-Kautsar, Jakarta: 1999), hlm.  279-280.
lam satu kitab yang bernama al-Muwafaqat . Kitab ini merupakan kitab yang terbesar yang menjadi rujukan utama untuk mempelajari dan menggunakan maqashid al-syari’ah da- lam memecahkan persoalan hukum sejum- lah pembaharu Islam di Indonesia, melalui jalur Muhammad Abduh dan Rasyid Ridah memperkenalkan teori ini, namun pemaha- man mereka baru sebatas doktrin dan contoh- contoh lama. Memahami maqashid sebagai metode belum terjamah oleh mereka. Pada tu- lisan yang membahas tentang Perda Prostitusi ini akan digunakan untuk menganalisis terbit- nya Perda tersebut.
Dengan demikian konsep maqashid al- syari’ah berorientasi kepada kepentingan kemaslahatan umat manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan dasar,  yang bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang saling bersinergi.

## Konteks Sosial yang Melatari Lahirnya Perda No. 2 Tahun 2014
Seperti diketahui bahwa Kota Jambi termasuk kota yang penduduknya mayoritas beragama Islam, hal itu ditandai dengan banyaknya masjid dan mushallah serta lembaga pendidi- kan Islam,  sehingga wajar apabila perwakilan yang duduk di legislatif Kota Jambi pada um- umnya beragama Islam, baik yang tergabung pada Partai Islam, seperti PKS, PPP dan PBB, partai berbasis Islam seperti PAN dan PKB, maupun partai Nasionalis yang anggotanya mayoritas Islam bahkan termasuk Partai Gol- kar, PDIP, Demokrat, Gerindra, NasDem dan Hanura.
Pemerintah daerah dalam rangka men- jalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat membuat kebijakan-kebijakan daerah antara lain dirumuskan dalam Peraturan Daerah (Perda), yang dibuat oleh DPRD.
Selain Perda yang murni mengatur uru- san publik, beberapa daerah telah bermuncu- lan Perda yang sarat dengan nuansa syariat, hal itu terkait dengan beberapa alasan: Per- tama , pragmatisme politik. Perda syariat men- jadi isu politik untuk mendulang suara dari calon pemilih yang memiliki keinginan kuat untuk menerapkan syariat Islam, seperti Per- da syari’at di Cianjur, memiliki indikasi kuat keterkaitan dengan politik. 15
Kedua , ideologis, artinya lahirnya Perda syariat didorong oleh ideologi kelompok Is- lam di sebuah daerah yang menginginkan penerapan syariat Islam seperti Islam radikal atau fundamentalis. Lahirnya Perda di Kabu- paten Maros, Sulawesi Selatan, 16 dan usulan
15 Rumadi dkk, “Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi”, dalam Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokra- si, ed. Badrus Samsul Fata (Jakarta: The Wahid Institute, 2011), hlm. 115.
16 Kemunculan Perda yang bernuansah Syari'ah di beberapa daerah yang disebabkan oleh ban- yaknya komunitas Islam radikal memang tidak berlaku otomatis akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti akses yang dimi- liki oleh kelompok Islam radikal terhadap pe- merintah daerah maupun afiliasi masyarakat terhadap ormas Islam yang ada. Kuatnya afiliasi masyarakat terhadap ormas yang dikenal "mod- erat" seperti NU dan Muhammadyah  memi- liki pengaruh tersendiri yaitu menunda lahirnya sebuah Perda syari'at. Lihat Jamhari dan Jajang Jahroni (ed.), Gerakan Salafi Radikal di Indone- sia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 233. Pernyataan di atas juga diperkuat dengan upaya penerapan syariat Islam di Yogyakarta. Di bawah payung Forum Umat Islam Yogyakarta (FUIY), yang terdiri dari Muhammadiyah, NU, MMI, HTI, FPI, DDII dan Forum Silaturrahmi remaja Masjid Yogyakarta (FSRMY) keinginan penerapan syariat Islam  yaitu Perda Pemaka- ian Jilbab  di wilayah Yogyakarta disuarakan. Akan tetapi upaya mereka yang telah diusulkan sejak 2006 belum berhasil. Alasannya, konfigu- rasi politik Yogyakarta didominasi oleh PDIP, partai yang tidak menyetujui penerapan syariat
Perda syariat di Solo yang diperjuangkan oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA), Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Kesatuan Komando Pe- muda Islam (KPPI), dan Forum Komunikasi Umat Islam Surakarta (Forkuis). 17 memiliki keterkaitan dengan alasan ideologis
Ketiga, historis, artinya beberapa daerah yang menerapkan Perda bernuansa agama seringkali tidak bisa dilepaskan dari alasan historis berupa kuatnya sejarah masa lalu sebuah daerah yang menempatkan syariat Is- lam sebagai norma utama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, di Jambi masih sangat kental nuansa syariah, baik dalam urusan pakaian, pergaulan sehari-hari, aturan perkawinan, urusan kematian dan sebagainya. Syariah dan adat saling memperkuat, sehing- ga ada seloko adat mengatakan ” syara’ men- gato adat memakai ”, atau yang lebih luas sel- oko yang mengatakan ” adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah”.
Gagasan untuk memberlakukan Perda No. 2 tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jam- bi, DPRD Kota Jambi telah melakukan rapat untuk membahas gagasan tersebut. Ketua DPRD Kota Jambi   priode 2009-2014 Zainal
Islam. Sementara itu, partai-partai yang meny- etujui penerapan syariat Islam kurang memi- liki suara signifikan. Di samping itu wibawa Sri Sultan yang kurang menyetujui usulan penera- pan syariat Islam juga menjadi salah satu faktor usulan tersebut masih terkatung-katung. Lihat Rumadi dkk, “Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi”, dalam Agama dan Kontastasi Ruang Publik , hlm. 86-87. Lihat Agus Purnomo, ”Politik Hukum Elit Politik Kabupaten Pameka- san Tentang Perda Syariat”, dipresentasikan pada acara AICIS, diselenggarakan oleh Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI, 2013, hlm. 3.
17 Rumadi dkk, “Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi”, dalam Agama dan   Kontastasi Ruang Publik , hlm. 94.

## Abidin mengatakan:
Gagasan munculnya Perda ini sebagai bentuk respon dari keprihatinan terhadap kondisi pros- titusi dan tindakan asusila yang marak terjadi di Jambi dan keberadaannya dianggap seolah- olah ”resmi”, padahal menurut pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi, lokasi itu sebenarnya illegal, karena pemerintah men- gaku tidak pernah memberi izin operasional. Selain itu banyaknya masukan dari masyarakat agar lokalisasi itu ditutup, terutama dari kalan- gan ulama dan dari partai berbasis Islam seperti PKS, maka pimpinan DPRD mengadakan rap- at pimpinan, kemudian dikembangkan menjadi rapat pleno yang menghadirkan unsur pemer- intah daerah, tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan mahassiwa untuk mendapat masukan dan dukungan dari rencana menerbitkan Perda itu. 18
Keinginan untuk menggelindingkan Perda ini sudah lama dinantikan masyarakat, karena disadari bahwa keberadaan lokalisasi prostitusi itu, selain melanggar norma-norma agama, tetapi juga menjadi sumber penya- kit berbahaya yaitu HIV, yang obatnya sulit ditemukan.  Apabila hal ini terus berlangsung, maka bisa saja Kota Jambi akan terjangkit luas terhadap penyakit berbahaya ini. Belum lagi dikaitkan dengan generasi yang lahir dari kehidupan yang tidak normal itu, akan me- wariskan generasi yang menanggung malu akibat perbuatan orang tuanya, sehingga tidak memiliki percaya diri yang kuat karena ter- sandera oleh masa lalunya yang kelam.
Sebagai tindak lanjut dari rapat pimpinan dan pleno DPRD Kota Jambi, yang dilaksana- kan terkait dengan rencana pembuatan Perda ini,  maka dibentuklah Panitia Khusus (Pan- sus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perda tersebut, yang diketuai oleh Paul Andre Marisi, dari Partai Demokrat. Da- lam wawancaranya dengan penulis, Ia men-

## 18 Wawancara Dengan Zainal Abidin, Ketua DPRD
Kota Jambi Priode 2004-2009, 5 Desember 2015.
jelaskan panjang lebar bahwa latar belakang sosial munculnya gagasan untuk menerbitkan Perda ini adalah:
Belum optimalnya Pemerintah Kota Jambi melakukan upaya pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila, karena peraturan perundang- undangan yang ada belum efektif memberikan kewenangan Pemerintah Kota Jambi untuk dapat memberantas tindakan pelacuran dan perbuatan asusila, dan guna legitimasi dalam penegakan hukum dirasakan perlunya mener- bitkan Perda, yang nantinya dapat memperkuat posisi Undang-Undang No. 8 tahun 1981 ten- tang KUHAP, Undang-Undang No. 27 tahun 1983 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 ten- tang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pe- merintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 19
Selain itu seperti diutarakan oleh Fuad Safari, pj wakil Ketua DPRD Kota Jambi dan Horizon, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Jambi bahwa pelacuran dan perbuatan asusila merupakan perbuatan yang bertentan- gan dengan norma agama, adat istiadat, dan kesusilaan serta berdampak negatif terhadap kehidupan individu, keluarga dan masyarakat serta merendahkan harkat dan martabat ma- nusia, dan faktor yang paling dominan yang bertentangan dari keberadaan pelacuran dan perbuatan asusila itu adalah faktor agama.
Faktor lain yang juga tidak kalah siqni fi - kannya mengapa Perda ini dirasa mendesak adalah maraknya perdagangan dan penggu- naan narkoba di area lokalisasi, yang meru- pakan perpanjangan tangan dari markas besar narkoba di Pulau Pandan. Bila lokasi prosti- tusi yang ada di Jambi tidak segera ditutup, maka perdagangan narkoba itu akan semakin luas. Dalam rapat dengar pendapat dngan 5 tokoh agama yang ada di kota Jambi, semuan-
19 Wawancara Dengan Paul Andre Marisi, Ketua Pansus Ranperda, 7 Desember 2015.
ya menyatakan setuju dengan rencana diter- bitkannya Perda ini, karena agama bahkan adat Jambi melarang keberadaan akan hal itu, oleh karena itu harus diberantas. 20
Seperti dimaklum bahwa lokasi praktik prostitusi di kota Jambi, baik yang terdapat di Payosigadung maupun di Terang Bulan sudah tidak murni prostitusi, ada praktik lain yang memboncengnya yaitu peredaran narkoba. bahwa praktik prostitusi telah menimbul- kan akibat buruk di masyarakat, antara lain; menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit, merusak sendi-sendi ke- hidupan keluarga. Memberikan pengaruh de- moralisasi kepada lingungan khususnya anak- anak yang menginjak masa remaja.
Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika, ganja, mor fi n, heroin, dan sebagainya. Merusak sen- di-sendi moral, hukum dan gama, terutama menggoyahkan norma perkawinan. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Seperti diketahui bahwa narkoba memi- liki dampak negatif yang lebih besar daripada prostitusi. Selain itu Pemerintah tidak memi- liki kekuatan hukum yang kuat untuk mem- berantasnya, karena tidak ada payung hukum yang kuat untuk itu.
Pandangan fraksi dari partai lain yang ada di DPRD Kota Jambi, kecuali Partai PPP, yang tidak memiliki perwakilan pada kurun waktu 2009-2014. Pandangan-pandangan tersebut, yaitu: Pertama, Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh ketua Fraksi, Achamd Rasid. menilai bahwa masalah pelacuran dan perbua- tan asusila sudah menjadi hal yang problema- tis, pada sisi agama, perbuatan itu merupakan suatu kemungkaran dan dosa, dan di sisi sosial masyarakat merupakan suatu penyimpangan
20 Wawancara Dengan Paul Andre Marisi, Horison, dan Fuad Safari, Anggota DPRD Kota Jambi, 7 Desember 2015.
prilaku sosial dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat, karenanya  harus diberantas. Selain itu pemberantasan perbuatan asusila itu juga sejalan dengan tujuan dari Undang- undang hukum pidana.
Kedua , Partai Hanura, yang disampai- kan oleh ketua Fraksi Suherman, bahwa latar belakang fi loso fi , yuridis dan sosiologis dari penyusunan  Perda ini adalah masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan so- sial yang menimbulkan kegiatan pelacuran, perbuatan asusila dan lain sebagainya yang menyimpang dari norma-norma agama mau- pun norma norma hukum. Selain itu, usulan Perda ini juga atas dasar amanat dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi untuk memberantas kegiatan pelacuran dan perbua- tan asusila tersebut yang selama pelaksanaan- nya masih lemah, dikarenakan ada kekoson- gan aturan untuk penindakan maupun oleh pemberantasan oleh pemerintah daerah. Selain itu lemahnya kebijakan terhadap perbuatan pelacuran dan perbuatan asusila selama ini, sehingga maraknya perbuatan tersebut terjadi di tengah tengah masyarakat baik terselubung maupun yang nyata (lokalisasi) tanpa adanya tindakan untuk menghentikannya.
Ketiga, Partai Demokrasi Indonesia Per- juangan (PDIP), disampaikan oleh juru bicara Maria Magdalena, bahwa segala bentuk-ben- tuk pelacuran dan perbuatan asusila tentunya mengarah ke perbuatan perzinaan yang di da- lam ajaran agama apapun yang dakui di In- donesia, adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama. Pengajuan Perda ini sebagai satu aturan hukum yang jelas, dapat menindak secara tegas oknum-oknum yang terlibat di dalamnya, siapapun dia wajib ditindak secara tegas apabila tebukti dalam penyimpangan prilaku ini. Selain itu tindakan pengorganisa- sian prostitusi itu telah mengarah pada prilaku kriminal, karena di dalamnya terkandung un-
sur perdagangan manusia. Manusia yang di- maksud adalah perempuan-perempuan baik yang sudah cukup umur maupun di bawah umur diperdagangkan untuk perbuatan asusi- la, dan ini telah melanggar hukum dan pera- turan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 21
Kedua anggota DPRD kota Jambi dari Partai Islam, PKS dan PBR secara umum meli- hat bahwa persoalan prostitusi bukan saja per- soalan agama, tetapi juga berbagai persoalan lain yang bersifat universal, artinya persoalan prostitusi terkait dengan masalah ekonomi, hukum, HAM, adat, dan sebagainya. Selain itu para pekerja seks adalah wanita-wanita yang sejatinya diharapkan akan menjadi ibu yang baik untuk melahirkan generasi-generasi yang kuat, sehat, beragama, berilmu dan memiliki berbagai skill yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa dan agama. Karena itu penting sekali memberikan perlindungan dan proteksi bagi mereka. Membiarkan mereka berada selamanya dalam sebuah lokalisasi adalah tindakan diskriminasi yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kon- stitusi Negara Indonesia melalui Pasal 28D ayat 1 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hada- pan hukum. Serta Pasal 3 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menye- butkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal ini sejalan dengan pasal dalam kon- stiusi yang menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama dimata hu- kum. Demi mewujudkan perlindungan HAM
21  Dokumentasi DPRD Kota Jambi, Laporan Fraksi tanggal 30 Januari 2014
bagi pelaku prostitusi maka harus dilakukan dengan adanya kerjasama antara pemerintah, legislatif, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.
Tidak bisa dipungkiri walaupun kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang dilarang karena bertetangan dengan agama, moral, dan budaya namun dari waktu ke waktu kegiatan prostitusi terus berkembang bahkan semakin terorganisir dan professional. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan apa yang ingin dipilih untuk dijalankan agar dapat mempertahankan kehidupannya. Kebe- basan tersebut seakan tanpa batas sehingga kegiatan prostitusi pun dapat dipilih untuk di- jadikan sebagai pekerjaan untuk dapat mem- pertahankan hidup dan kehidupan seseorang.
Perlakuan diskriminasi merupakan suatu pelanggaran HAM dan bertentangan dengan konsep HAM tentang persamaan dan keadi- lan yang dijunjung oleh HAM yang berhak dinikmati oleh setiap orang. Oleh karenanya merupakan hak pelaku prostitusi untuk menda- pat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dilindungi oleh hukum.
Hal senada juga diungkapkan oleh Tarmizi Sibawaihi, Ketua MUI Kota Jambi, yang menjelaskan bahwa:
Banyak faktor yang menjadi alasan kuat men- gapa tempat prostitusi yang dianggap “legal” di Kota Jambi itu harus ditutup, karena telah memiliki dampak negatif yang begitu besar bagi masyarakat dan orang-orang yang terli- bat dalam dunia prostitusi itu, seperti pelang- garan hukum agama karena mempraktikkan perzinaan secara legal, merendahkan derajat kaum perempuan yang dijadikan objek sex dan bisnis, merusak kesehatan masyarakat karena praktik prostitusi akan menimbulkan penyakit HIV, dan di dalam lokasi prostitusi tersebut juga terdapat praktik kemaksiatan yang lain, seperti minum-minuman keras, perjudian dan peredaran narkoba, yang dengan mudah dapat
merusak mental dan masa depan anak-anak yang berada di lokasi tersebut. 22
Dari paparan di atas, maka dapat disim- pulkan bahwa faktor-faktor sosial yang melatar belakangi munculnya gagasan untuk mener- bitkan Perda No. 2 tahun 2014 tentang Pem- berantasan  Pelacuran  dan Perbuatan Asusila di Jambi adalah karena keprihatinan yang men- dalam terhadap kondisi prostitusi dan tinda- kan asusila yang marak terjadi di Kota Jambi, padahal penduduknya mayoritas Islam. Selain itu maraknya perjudian, minuman keras, dan peredaran narkoba yang semakin menguatkan jaringannya di lokalisasi prostitusi tersebut, kemudian belum optimalnya Pemerintah Kota Jambi melakukan upaya pemberantasan pros- titusi dan perbuatan asusila, karena peraturan perundang-undangan yang ada belum efektif memberikan kewenangan Pemerintah Kota Jambi untuk dapat memberantas tindakan pelacuran dan perbuatan asusila, dan faktor utama adalah bahwa pelacuran dan perbuatan asusila merupakan perbuatan yang bertentan- gan dengan norma agama, adat istiadat, hu- kum negara, dan kesusilaan serta berdampak negatif terhadap kehidupan individu, keluarga dan masyarakat karena merendahkan harkat dan martabat manusia.

## Analisis Maqashid Syariah pada Perda
Secara logika normal sangat sulit untuk diteri- ma akal sehat bagaimana  sebuah negara yang mayoritas Muslim yang aktif menjalankan ajaran agamanya, bahkan tanpa aturan negara yang memaksa, tapi banyak terdapat parktek prostitusi yang dilokalisasikan dan “dilegal- kan” pemerintah, belum lagi dilihat dari per- spektif hukum, norma-norma sosial dan adat. Karena itu sebagai warga Negara, apalagi
22 Wawancara dengan Tarmizi Sibawaihi, Ketua MUI Kota Jambi, 9 Desember 2015.
warga negara  yang memiliki otoritas, baik di eksekutif maupun di legislatif  memiliki tanggung jawab memikirkan dan mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memberantas praktik-praktik prostitusi itu.
Praktiek prostitusi yang dilokalisasi su- dah berlangsung lama, dan seolah terjadi pembiaran, padahal mereka yang terlibat di dalamnya, baik itu wanita penjaja seks mau- pun mujikari bisa jadi melakukan praktik itu karena sudah terjebak, sehingga tidak mampu keluar dari cengkeraman dunia yang sudah mengkondisikannnya, selain itu mereka juga kesulitan mencari pekerjaan alternatif, dan bisa jadi juga mereka menikmatinya karena pekerjaan itu dianggap ringan dan tanpa harus bekerja keras.
Para pelaku prostitusi itu tentu memiliki bermacam-macam alasan, seperti lingkaran setan yang mereka sendiri tidak mampu kelu- ar dari dunia hitam itu karena terjebak utang- piutang, ingin memperoleh uang dengan cepat dan mudah, karena keluarga broken home , dan lain-lain. Namun apapun alasannya praktik prostitusi itu adalah sebuah pelanggaran, dan memiliki berbagai dampak yang buruk bagi kehidupan sosial.  Mereka juga seperti sudah kehilangan harga diri dan masa depan, mereka tidak menyadari bahwa kehidupan sosial yang normal, memiliki keluarga dan keturunan jauh lebih baik dan memberikan ketenangan hidup, karena masyarakat ikut memuliahkan. Tetapi bisa jadi sebagian mereka berpikir un- tuk hidup normal dan bermasyarakat, namun mereka tidak menemukan cara yang aman untuk keluar dari lingkaran yang menyan- dera itu, sehingga mereka terpaksa menjalani hidupnya apa adanya dengan pasrah, karena ketidakberdayaannya.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah, anggota DPRD dan kalangan ulama, serta Kementerian Agama tampil menginisiasi dan
mencarikan solusi alternatif untuk menyela- matkan mereka dari kehidupan yang menyan- dera itu.
Mencermati hal tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Muhammad Iqbal menuturkan bahwa;
Masyarakat Jambi adalah masyarakat agamis yang taat beribadah dan beradat. Mereka sudah lama sekali merasa terganggu dengan kehad- iran tempat-tempat prostitusi yang seolah-olah dilegalkan pemerintah itu.  Sungguh hal yang sangat ironis, tidak masuk pada akal sehat, di mana Kota Jambi yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, namun praktik prostitusi juga marak, yang bukan saja mencoreng nama baik Jambi, tapi juga praktik prostitusi ini menda- tangkan kemudharatan dan dosa besar, bukan hanya bagi pelaku, tapi juga bagi pemerintah dan komponen masyarakat lainnya, bahkan dosanya bertambah lagi karena rezeki yang diperoleh dari perbuatan zina itu adalah haram. Karena itu keharusan bahkan kewajiban bagi pemerintah untuk mengupayakan mereka pekerjaan lain yang, dengan terlebih dahulu memberikan keterampilan agar mendapatkan pekerjaan  yang layak dan halal. Pihak Ke- menterian Agama senantiasa akan bekerjasama dengan DPRD dan pemerintah untuk mencari lagkah-langkah strategis agar  penutupan tem- pat-tempat prostitusi itu berjalan sukses dan para pelaku prostitusi mendapatkan pekerjaan lain yang halal dan baik 23 .
Kalangan anggota DPRD Kota Jambi bersatu dan bersinergi untuk merancang Per- da, dan dari Perda itu diharapkan bisa menjadi alat yang efektif  untuk memberantas praktik prostitusi itu. Salah satu Partai Politik yang cu- kup konsen berjuang untuk terbitnya Perda itu adalah Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS). Menurut anggota DPRD Kota Jambi dari PKS, Dede Firmansyah ketika diwawancarai tentang motivasi kuat untuk memperjuangkan Perda ini adalah :
23 Wawancara Dengan Muhammad Iqbal, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, 8 Desember 2015.
Praktik prostitusi yang dilokalisasi sudah lama terjadi di Jambi, hal itu bukan hanya meresah- kan Umat Islam tetapi juga umat agama lain karena praktik semacam ini jelas-jelas melang- gar norma-norma hukum dan agama, bahkan melecehkan posisi kaum perempuan yang harusnya dimuliakan. Selain ingin menunjuk- kan peran agama, kami juga melihat praktik prostitusi itu bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan universal atau kemaslahatan umat manusia, di mana kita harus menghormati hak hak asasi manusia, hak untuk hidup layak se- cara normal dan memberi perlindungan pada wanita dari kehidupan yang maksiat atau mud- harat. Selain itu secara khusus, praktik prosti- tusi ini telah mencampurkan agamanya dengan perbuatan maksiat, ini artinya mereka merusak eksistensi agamanya, masa depan dirinya dan keluarganya sendiri, yang menjauhkannya dari kehidupan yang bermartabat dan bermaslahat. 24
Pandangan lain diungkapkan oleh Kemas al-Farisi, anggota DPRD dari PBR yang men- gatakan bahwa:
Gagasan untuk menerbitkan Perda ini kar- ena dalam ajaran Islam sudah jelas menye- butkan tentang larangan berbuat zina, bahkan mendekati saja dilarang, apalagi melakukan- nya. Sebenarnya membiarkan praktik prostitu- si “legal” ini terus berlangsung juga termasuk menanggung dosa terutama yang memiliki oto- ritas untuk melarang, tapi malah membiarkan atau mendiamkan terus berlangsung. Selain itu Kota Jambi yang yang memiliki tradisi adat yang kuat sangatlah ironis membiarkan adanya praktik prostitusi yang terlokasi khusus. Kare- na itu kami melihat dan mencermati bahwa hal ini perlu ada langkah-langkah atau solusi agar praktik itu bisa dihentikan. Terkait dengan itu, kami juga melakukan studi banding di Sura- baya yang sudah berhasil menutup lokalisasi prostitusi terbesar di Asia itu 25

## Pandangan dari Parta PKS dan PBR di
24 Wawancara Dengan Dede Firmansyah, Anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi PKS, 9 Desember 2015.
25 Wawancara Dengan Kemas al-Farisi, Anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi PBR, 10 Desem- ber 2015.
atas terlihat bahwa upaya untuk menrbitkan Perda ini dan kemudian menutup lokalisasi prostitusi terusik karena praktik prostitusi itu bukan hanya bertengan dengan syariat Islam namun bertentangan dengan nilai-nilai kebai- kan universal, di mana kemaslahatan manusia harus lebih diutamkan daripada membiarkan kemudhratan terjadi. Dari kacamata maqashid , apa yang menjadi pertimbangan dari anggota DPRD dari PKS itu mencerminkan perwuju- dan  salah satu dari prinsip maqashid syariah yaitu maqashid dharuriyah , artinya kepentin- gan yang bersifat darurat atau mendesak un- tuk segera menutup lokalisasi-lokalisasi pros- titusi, karena selain melanggar hukum pokok agama, praktik prostitusi itu telah mengancam kehidupan dan masa depan perempuan yang terlibat di dalamnya.
Terkait dengan keberadaan tempat-tem- pat prostitusi di Kota Jambi telah banyak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat di lingkungannya, apalagi lokasi prostitusi itu telah dimasuki oleh masyarakat umum, mere- ka hidup berdampingan dan berinteraksi den- gan mereka. Menurut Ketua MUI Kota Jambi, Tarmizi Sibawaihi, “MUI Kota Jambi senan- tiasa mendorong pemerintah agar tempat-tem- pat prostitusi itu segera ditutup karena telah mendatangkan kemudharatan yang besar, ber- tentangan dengan syariat Islam dan adat Jambi yang memiliki slogan “ Adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah ”. Untuk menunjuk- kan keberadaan dan kewibawaan nilai-nilai syariat Islam dan adat Jambi itu, maka perlu ditegakkan kemaslahatan umat secara keselu- ruhan. Dalam syariat Islam, kemaslahatan itu harus ditegakkan dengan senantiasa memeli- hara lima hal pokok, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, ketutunan dan harta. Meskipun be- lum sepenuhnya berjalan seratus persen, na- mun usaha menuju arah itu harus terus diper-
juangkan 26
Dari paparan wawancara di atas, terlihat bahwa gagasan untuk mengajukan Perda itu selain karena faktor agama, tetapi juga fak- tor keinginan untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan universal bagi siapa saja, selain itu mengusung nilai-nilai adat juga sangat pent- ing karena agama dan adat berjalan seiring dan saling memperkuat, yang dalam seloko adat dikenal dengan “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah. syara’ mengato adat memakai.
Mencermati  argumen di atas, tampak jelas bahwa tujuan utama untuk menerbitkan Perda, bukan semata-mata untuk alat legitima- si menutup tempat-tempat prostitusi yang le- gal, tetapi juga menutup salah satu mata rantai peredaran narkoba yang besar di Jambi yang berada di kawasan prostitusi, menghentikan perjudian dan minum minuman keras secara bebas di tempat-tempat prostitusi itu.
Dari pandangan mereka juga terlihat ada benang merah kesesuaian untuk bersama-sa- ma mengusung kemaslahtan manusia secara umum. Dalam hal ini gagasan itu berkesesua- ian dengan teori maqashid syariah , di mana ada lima hal pokok yang harus dipelihara agar terjamin kemaslahatan hidup manusia. Mere- ka sepakat mementingkan kemaslahatan hidup manusia, terutama mereka yang sudah ter- sandera dari kehidupan prostirusi, untuk dis- elamatkan agamanya (al-din), dari perbuatan haram yang terus dilakukan,  yang bisa meno- dai citra agama yang dianutnya, menjalankan ajaran agamanya dengan konsisten, dan hal ini seirama yang diungkapkan oleh Fiman- syah, anggota DPRD dari PKS, bahwa prak- tik prostitusi ini telah mencampuraduk agama dengan perbuatan maksiat,  mereka merusak eksistensi agamanya, masa depan diri dan ke-
26 Wawancara Dengan Tarmizi Sibawaihi, Loc. Cit.
luarganya sendiri, yang menjauhkannya dari kehidupan sosial yang normal, bermartabat dan bermaslahat, karenanya menyelamatkan kaum perempuan dari dunia prostitusi adalah upaya memperkuat dan memelihara agaman- ya dari noda-noda yang kotor.
Penutupan lokasi prostitusi yang di da- lamnya terdapat praktik maksiat lainnya seperti narkoba, minuman keras, perjudian, dan ancaman HIV akan menghindarkan ma- nusia dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak jiwa dan raganya (al-nafs), hal ini seirama se perti diungkapkan oleh Kemas al- Farizi, anggota DPRD dari PBB, bahwa per- buatan zina, baik dilakukan secara sembunyi- sembunyi apalagi terlokasi khusus seperti itu sangat dilarang oleh agama, karena jiwa manusia pada dasarnya suci, tidak diperbo- lehkan menggunakannya untuk kepentingan eksploitasi, karena itu bukan hanya akan men- gancam fi siknya tapi juga merusak psikisnya. Terkait dengan narkoba, minuman keras, dan acaman HIV memelihara jiwa di sini adalah memenuhi kebutuhan pokok makanan halal untuk kepentingan mempertahankan kehidu- pan yang sehat. Jika kebutuhan pokok itu terabaikan, akan berakibat terancamnya ek- sistensi jiwa manusia, karena itu memelihara eksistensi jiwa merupakan kebutuhan pokok yang harus diperhatikan manusia untuk mem- pertahankan dan memelihara jiwanya.
Para pelaku prostitusi pada dasarnya mereka menginginkan kehidupan sosial yang normal, namun kondisi yang dialaminya membuatnya sulit untuk keluar dengan mu- dah dari tempat yang sudah dilokalisasi itu. Karena itu menurut Tarmizi Sibawaihi, Ketua MUI Kota Jambi, penutupan tempat prostitusi adalah salah satu upaya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada mereka pelaku prostitusi untuk bekerja pada jalur yang halal, sehingga mereka dapat membentuk keluarga
di dalam lingkungan sosial  yang normal, dan ini sejalan dengan kepentingan memelihara keturunan (an-nasl) .
Perbuatan zina adalah pelanggaran agama dan mengancam eksistensi keturunan, karena akan terlahir anak-anak yang tidak memiliki ayah yang jelas, jika memiliki ketutunan, maka keturunannya akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Karena itu menjadi sangat penting untuk memlihara keturunan agar eksistensi keturunan manusia terpelihara dengan baik.
Penutupan tempat-tempat prostitusi ada- lah upaya untuk memelihara kehidupan ma- nusia agar memperoleh harta (al-mal) atau rezeki yang baik dan halal, apabila manusia mencari harta dengan cara yang bathil, sep- erti melakukan pebuatan zina, minum minu- man keras, narkoba dan berjiadi, maka akan mengancam eksistensi manusia karena harta arau rezeki yang tidak halal akan mengaki- batkan kerusakan pada diri manusia. Karena itu menurut Muhammad Iqbal, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, bahwa men- jadi keharusan bahkan kewajiban manusia un- tuk mencari rezeki yang halal dan baik (hala- lan thayyiba,). Prostitusi adalah jalan mencari rezeki yang tidak halal dan tidak baik, karena itu pemerintah harus segera mengupayakan mereka agar mendapatkan pekerjaan lain, den- gan terlebih dahulu memberikan keterampilan agar mendapatkan pekerjaan  yang layak dan halal.
Terkait dengan memelihara akal . Praktik prostitusi adalah perbuatan yang bukan saja bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga pembiaran praktik prostitusi yang dilokalisasi itu sama dengan melecehkan kaum perem- puan, karena posisi perempuan penjaja seks itu sudah tidak mampu lagi berpikir secara normal atau memelihara akalnya (al-aql) dengan baik.  Karena itu seperti disampaikan
oleh Muhammad Iqbal bahwa sungguh ironis apabila membiarkan praktik prostitusi terjadi di kota Jambi yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan mematuhi adat istiadat. Selain itu para pelaku prostitusi di lokalisasi itu telah tersandera oleh ketentuan ketat yang diterapkan mucikari, sehingga mereka hanya bisa pasrah melayani pelanggan seks mereka, hal ini bukan saja telah merenggut hak-hak asasinya kaerena memperbudaknya tapi juga telah mengekang akal pikirannya untuk ber- pikir normal, karena p enutupan tempat-tem- pat prostitusi akan memberikan kebebasan bagi mereka untuk memelihara dan membuka pikirannya secara luas. Selain itu, apabila ma- nusia terbiasa mengkomsumsi minuman keras dan menggunakan narkoba akan mengancam eksistensi akal mereka. Karena itu pemeli- haraan akal menjadi sangat penting agar ek- sistensi akal manusia terpelihara dengan baik, sehingga terjadi hubungan harmonis sesama manusia.

## Penutup
Berbagai faktor sosial melatar belakangi la- hirnya Perda No.2 Tahun 2014 tentang pem- berantasan prostitusi dan perbuatan asusila, dapat ditelisik dari pandangan dan sikap dari kalangan anggota DPRD dan tokoh ulama kota Jambi, yang secara umum didasarkan pada Pertama , karena faktor agama yang  umum- nya semua partai menilai bahwa sangat tidak etis di kota Jambi yang masyarakatnya reli- gious dan mematuhi norma norma adat serta hukum yang berlaku, namun terdapat praktik prostitusi yang terlokalisasi. Kedua , ada prak- tik negatif lain yang ikut membonceng pada kegiatan prostitusi seperti peredaran narkoba, minuman keras, dan perjudian, yang justru lebih membahayakan. Ketiga, Kekuatiran akan menyebarnya penyakit kelamin dan kulit
(HIV) yang ditimbulkan dari praktik prosti- tusi itu. Keempat , merusak rumah tangga dan sendi-sendi keluarga terutama masa depan anak-anak, dan kelima, tindakan pengorgan- isasian prostitusi itu telah mengarah pada pri- laku kriminal, karena di dalamnya terkandung unsur perdagangan manusia.
Apabila diperhatikan dari hasil pemikiran yang mendasari diterbitkannya Perda ini, dengan memperhatikan pandangan anggota DPRD, terutama dari partai Islam dan tokoh ulama kota Jambi, terungkap bahwa pendeka- tan untuk kemaslahatan umat, dengan meng- hilangkan sumber kemudharatan lebih mereka kedepankan yang didasari oleh nilai-nilai hu- kum Islam (syariah), adat istiadat dan hukum Negara. Jadi terlihat ada benang merah kes- esuaian untuk bersama-sama mengusung ke- maslahtan manusia secara umum. Dalam hal ini gagasan itu berangkat dari teori maqashid syariah , di mana ada lima hal pokok yang harus dipelihara agar terjamin kemaslahatan hidup manusia, yaitu; memelihara agama (al- din) , jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql). Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya indikasi kepentin- gan politik praktis dari anggota DPRD Kota Jambi dalam memperjuangkan terbitnya Per- da ini, yang bermuara pada ditutupnya lokasi lokasi prostitusi di Kota Jambi. Kalau pun ada kepentingan politik di dalmanya, maka politik itu adalah politik kebangsaan atau politik ke- maslahatan umat secara keseluruhan.

## Bibliography

## Literatur
Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat , Beirut: Darul Ma’rifah, 1997, Jil. 1-2. Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam , Jakar- ta; PT Raja Gra fi ndo Persada, 1999.
Agus Purnomo, ”Politik Hukum Elit Politik Kabupaten Pamekasan Tentang Perda Syariat”, dipresentasikan pada acara AI- CIS, diselenggarakan oleh Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI, 2013. Ahmad al-Hajj al-Kurdi, al-Madkhal al- Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah, Damsyik: Dar-alMa’arif, 1980 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid syari’ah Menurut al-Syatibi, Jakarta: PT. Raja Gra fi ndo Persada, 1996.
Bahrul Ulum, “ Bodohnya NU” apa “NU Di- bodohi”?, Jejak Langkah NU Era Re- formasi: Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik, Yogyakarta, Ar-Ruzz Press, 2003. Bahtiar Effendy, Repolitisasi Islam; Pernah- kah Islam Berhenti Berpolitik?, Band- ung: Mizan, 2000.
Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written
Arabic, London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980.
Ihsan Ali Fauzi, dan Saiful Mujani, Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari’ah, Jakarta: Nal- ar, 2009.
Louis Ma’luf, Al-Munjid fi -al-Lughah wa al- A’alam, Beirut: Dar-alMasyriq, 1986. Rumadi dkk, “Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi”, dalam Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Kon fl ik dan Demokrasi, ed. Badrus Sam- sul Fata Jakarta: The Wahid Institute,
2011.
Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Cet. Ke-I, Jakarta: Kencana, 2005. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam waadillatu-
hu, Jakarta; Darul Fikr, 2011.
Yusuf al-Qardawi, Pedoman Bernegara Da- lam Perspektif Islam , Jakarta Timur: Pus- taka al-Kautsar; 1999.
______, Fiqih Maqashid Syariah; Moderasi
Islam antara Aliran Tekstual dan alirabn Liberal, Pustaka Al-Kautsar; Yogyakarta, 2007
Yudian Wahyudi, “Maqashid al-Syari’ah se- bagai Doktrin dan Metode,” al-Jami’ah 58 (1995).
Yudian Wahyudi, Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik; Ber fi lsafat Hukum Islam dari Harvard ke Suna Kalijaga , Yogyakarta: Nawesea, 2007.

## Dokumen
Dokumentasi DPRD Kota Jambi, Laporan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Jambi, 30 Jan- uari 2014.

## Jurnal
Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor, Konsep Maqashid al-Sya- riah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Audah), dalam jurnal Al-Iqtishadiyah, jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah).

## Undang-Undang RI
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 ten- tang Pemerintahan Daerah

## Daftar Informan
Zainal Abidin, Ketua DPRD Kota Jambi Prio- de 2004-2009
Paul Andre Marisi, Ketua Pansus Ranperda, Anggota DPRD Kota Jambi Fraksi De- mokrat
Horison, Anggota DPRD Kota Jambi Fraksi Demokrat
Fuad Safari, Anggota DPRD Kota Jambi Fraksi Demokrat
Tarmizi Sibawaihi, Ketua MUI Kota Jambi
Muhammad Iqbal, Kepala Kantor Kemente- rian Agama Kota Jambi Dede Firmansyah, Anggota DPRD Kota Jam-
bi Fraksi PKS Kemas al-Farisi, Anggota DPRD Kota Jambi Fraksi PBR