Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3007

## Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan  Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Lembang
Penulis: Angelina Simanjuntak 1 Herold M. Manalu 2
Afiliasi: Universitas Advent
Indonesia 1,2
Korespondensi: 2032041@unai.edu
Histori Naskah:
Submit: 23-10-2023 Accepted: 25-10-2023 Published: 06-11-2023
Abstrak :  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mencari  tahu  bagaimana pengetahuan  peraturan  perpajakan  dan  ketegasan  sanksi  pajak mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kecamatan  Lembang. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan cara menyebarkan kuesioner. Populasi penelitian mengacu pada wajib pajak UMKM yang ada di  Kecamatan  Lembang,  dan  sampel  penelitiannya  dari  50  UMKM  yang telah  dipilih.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  diantaranya  adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, analisis asumsi klasik,  pengujian  hipotesis,  serta  koefisien  determinasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kecamatan Lembang  dapat  dipengaruhi  secara  positif  signifikan  oleh  pengetahuan peraturan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak.
Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, UMKM

## Pendahuluan
Sangatlah  penting  mengetahui  peranan  adanya  pajak  bagi  penerimaan  negara  terlebih  lagi  di Indonesia (Hantono & Sianturi, 2021).  Untuk mendukung kemajuan pembangunan di Indonesia, melalui kewajiban bayar pajak yang telah dilakukan oleh rakyat yang patuh dapat menambah penerimaan negara, sebab  seluruh  hasil  penerimaan  negara  tersebut  akan  digunakan  juga  untuk  kepentingan  masyarakat  itu sendiri yaitu bagi warga negara Indonesia.
Problematika dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia adalah kurangnya kepatuhan dari Wajib Pajak. Ketidakpatuhan tersebut menimbulkan permasalah yang dimana wajib pajak terlambat dalam  membayar  PPh  Pasal  21,  terlambat  dalam  melakukan  pelaporan  SPT  PPh  Pasal  23,  dan  lain sebagainya  (Palupi  &  Arifin,  2023).  Maka  dari  itu,  dengan  mendorong  rasa  kepatuhan  dapat  membuat masyarakat membayar kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang yang sudah disetujui bersama, maka pemerintah  bisa  dengan  mudah  meningkatkan  pendapatan  negara.  Ketika  semua  orang  melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak secara benar dan juga tepat pada waktunya maka hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi kemajuan ekonomi suatu negara karena ada sumber dana baru bagi pemerintahan untuk  mengembangkan  infrastruktur  dan  program-program  lainnya  demi  kesejahteraan  rakyat (Pramintasari & Rusdiyanto, 2022).
Pembayar  pajak  UMKM  tunduk  pada  PP  No.46  Tahun  2013  yang  menjelaskan  pajak  atas pendapatan usaha yang diperoleh dan diterima oleh wajib pajak yang sedang menjalankan sebuah usaha, efektif berlaku 1 Juli 2018 dalam PP No. 23 Tahun 2018, bahwa pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak UMKM  adalah  0,5%  dari  penghasilan  diterima  dari  usahanya.  Pajak  dikenakan  kepada  UMKM  karena kegiatan  usaha  UMKM  merupakan  cara  yang  akan  mendukung  kemajuan  perekonomian  di  Indonesia. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang rendah tentang peraturan pajak dan sanksi pajak salah satu penyebab penerimaan negara menjadi rendah (Hapsari & Ramayanti, 2022).
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3007
Dilihat dari letak geografisnya, Kecamatan Lembang mempunyai lokasi strategis yang digunakan untuk kegiatan pabrik industri dan kawasan yang cukup signifikan bagi kegiatan perekonomian baik dari segi  industri  perumahan,  kegiatan  pertanian,  dan  kawasan  wisata  sehingga  banyak  ditemukan  UMKM. Industri  rumah  tangga  dunia  usaha  atau  UMKM  yang  berkembang  di  Kecamatan  Lembang  dapat mengembangkan perekonomian kegiatan di daerah tersebut.
Mengaca  dari  berita  (Catriana,  2021)    menuliskan  bahwa  Kementrian  Koperasi  memberikan pendapat bahwa tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan atau pendapatan pajak adalah kurangnya pengetahuan peraturan pajak dan ketegasan sanksi pajak yang dialami oleh wajib pajak salah satunya adalah bisnis  UMKM.  Rulli  Nuryanto,  Pakar  Ekonomi  Makro  KEMENKOP  UKM,  mengatakan  pasar  bisnis UMKM menjadi pasar terbesar di negara Indonesia. Banyak para pekerja di Indonesia yang memilih untuk berusaha atau bekerja di usaha UMKM, menurut data yang sudah terdaftar yang hasilnya hingga mencapai 64 juta usaha yang menyerap sejumlah 97% pekerja. Rulli menjelaskan sejumlah permasalahan yang selalu menjadi sebuah tantangan saat dalam meningkatkan kepatuhan bayar pajak, antara lain wajib pajak UMKM memiliki kekurangan akan pengetahuan mengenai pembayaran pajak yang terkena pengenaan pajak final, yaitu 0,5%  yang telah diatur pada PP No. 23 Tahun 2018. Oleh sebab itu wajib pajak UMKM sangat perlu untuk meningkatkan dan mengetahui peraturan perpajakan untuk pelaku usaha UMKM dengan upaya itu tersebut dapatlah meningkat dan stabil rasa kepatuhan dalam diri wajib pajak.
Banyak wajib pajak melakukan kecurangan akibat kurangnya pengetahuan peraturan perpajakan dan  peran  ketegasan  sanksi  pajak.  Dalam  mematuhi  pedoman  peraturan  dalam  membayar  pajak  maka diciptakanlah  sanksi  pajak.  Seperti  hasil  penelitian  yang  terdahulu  yang  lebih  dahulu  diteliti  oleh (Kartikasari & Yadnyana, 2020) kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM juga dapat dipengaruhi secara signifikan ke arah baik oleh kesadaran akan peraturan perpajakan dan tegasnya sanksi perpajakan. Namun berbanding terbalik dengan hasil (Sinta, 2022) menunjukkan hasil jika pengetahuan peraturan perpajakan meningkat maka pembayaran pajak akan ikut semakin tinggi dan juga kepatuhannya, dan ketegasan sanksi pajak memiliki hasil tidak signifikan atau berpengaruh negatif terhadap kepatuhan usaha UMKM.
Ada  beberapa  faktor  yang  yang  harus  diketahui  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  dalam pelaksanaan  pembayaran  pajak  oleh  wajib  pajak.  Diantaranya  adalah  pengetahuan  peraturan  perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020) dan ketegasan sanksi pajak (Hantono & Sianturi, 2021).
Pengetahuan peraturan perpajakan merupakan informasi peraturan perpajakan sebelum melakukan aktivitas,  sebelum  mengambil  keputusan  dan  juga  dalam  menentukan  arah  dan  melaksanakan  strategi tertentu  yang  berhubungan  dengan  bidang  perpajakan  (Kartikasari  &  Yadnyana,  2020).  Ketidakpatuhan dalam  membayar  pajak  dapat  terjadi  akibat  kurangnya  pengetahuan  mengenai  peraturan  perpajakan. Dengan itu didapati bahwa setiap wajib pajak yang mengalami kekurangan akan pengetahuan peraturan pajak  akan  menandakan  semakin  banyak  pula  pelaku  UMKM  yang  tidak  menuruti  pematuhan  dalam membayar pajak.
Secara umum sanksi pajak tercipta dikarenakan akibat dari adanya wajib pajak yang melanggar tata cara perpajakan yang sah baik berbentuk badan dan orang pribadi (Hantono & Sianturi, 2021). Mengingat setiap negara mempunyai peraturan undang-undang masing-masing yang wajib dipatuhi oleh pihak wajib pajak yang terkait. Apabila sanksi pajak tidak di tegaskan maka akan banyak masyarakat berpikiran untuk menganggap remeh dengan adanya pembayaran pajak.
Penulis bersemangat untuk terus meneliti unsur-unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM  berdasarkan  kasus  dan  pengenalan  yang  telah  diuraikan.  Maka,  menganalisis  pengaruh
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3007
pengetahuan akan peraturan perpajakan dan ketegasan berjalannya sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Lembang merupakan tujuan penelitian ini.

## Studi Literatur
Pajak
Pajak pada hakikatnya diatur berdasarkan perubahan UU No. 6 1983 pada UU No.16 2009. Dengan demikian  kontribusi  kepada  negara  tersebut  merupakan  pendapatan  negara  yang  bersifat  wajib  yang terutang  baik  secara  pribadi  maupun  badan  yang  dapat  dimanfaatkan  pada  waktu  mendatang  untuk kepentingan rakyat (Citra Dewi et al., 2019).
Pajak  yang  dibayar  oleh  warga  negara  akan  membantu  membangun  dan  menyediakan  layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Walaupun pembayaran pajak tidak memberikan manfaat langsung  kepada  individu  yang  membayarnya,  namun  hal  ini  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa pemerintah  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Dengan demikian, setiap warga negara harus membayar pajak agar bisa berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan negara (Sulfan et al., 2021).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kata dasar dari kepatuhan adalah patuh. Dalam KBBI, patuh memiliki arti suka taat, disiplin dan menurut.  Jadi  kepatuhan  yaitu  ketaatan,  kedisiplinan,  dan  penurutan  seseorang.  Kewajiban  yang  wajib untuk dilakukan oleh wajib pajak yang patuh, yaitu selalu melakukan pembayaran dan membuat pelaporan pajaknya dengan  sebaik-baiknya,  dengan itu  maka  dapat mengakibatkan target  dalam  penerimaan  pajak negara memiliki hasil yang baik sehingga dapat terealisasikan.
Pendapatan  suatu  negara  bergantung  pada  kemauan  dan  kemampuan  warga  negaranya  untuk memenuhi tanggung jawab hukumnya, dalam hal ini dengan membayar pajak secara adil. Oleh karena itu, Direktur  Jenderal  Pajak  harus  memprioritaskan  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak.  Agenda  utama  ini dibuat agar memacu para pegawai supaya lebih bertanggung jawab sebagai penyelenggara negara di bidang pajak.

## Pengetahuan Peraturan Perpajakan
Literasi  perpajakan  ialah  kemampuan  pelaku  wajib  pajak  dalam  mengetahui  peraturan  dan perundang-undangan  dalam  melakukan  tata  cara  pembayaran  pajak  serta  mengaplikasikannya  dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan dalam membayar pajak, mengajukan pengembalian pajak, dll. Informasi perpajakan memberikan bantuan kepada wajib pajak untuk mengetahui aturan (Triputra, 2020).
Dalam membangun Infastruktur negara wajib pajak harus memiliki semangat dalam membangun tingkat pengetahuan dan pemahaman pentingnya pajak bagi negara.(Aqiila & Furqon, 2021) Pemahaman perpajakan sangat erat hubungannya dengan peraturan pajak sebab dalam melakukan pembayaran pajak harus  mengikuti  syarat-syarat  yang  berlaku  dalam  peraturan  perpajakan.  Oleh  sebab  itu,  jika  tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak meningkat menandakan bahwa pengetahuan wajib pajak pun meningkat(Arfah & Aditama, 2020).

## Ketegasan Sanksi Pajak
Sanksi biasa kita temui di masyarakat, jika ada seseorang atau kelompok yang melanggar suatu hukum,  maka  pihak  pelanggar  akan  menerima  sanksi  atau  pun  hukuman  yang  konsekuensinya  sesuai
dengan  pelanggaran  yang  diperbuat.  Sanksi  Pajak  berlaku  kepada  siapa  pun  baik  seorang  pejabat  pajak sekalipun, jika pihak wajib pajak melakukan pelanggaran tetap sanksi pajak berlaku.
Dalam UU KUP, menjelaskan bahwa sanksi pajak dapat di berlakukan bagi wajib pajak yang tidak melakukan ketentuan yang ada di UU perpajakan, contohnya wajib pajak terlambat dalam membayar PPh Pasal 21, terlambat dalam melakukan pelaporan SPT PPh Pasal 23, dan lain sebagainya.

## Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  di  pengaruhi  dengan  hasil  yang  signifikan  oleh  pengetahuan  akan peraturan perpajakan hal ini dibuktikan oleh penelitian sebelumnya (Takismen et al., 2020). Dengan hasil yang di peroleh tersebut, maka pengetahuan tentang peraturan dalam pajak dapat menghasilkan pengaruh yang  bisa  positif  atau  signifikan  dalam  pelaksanaan  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku  usaha  UMKM.  Oleh sebab  itu  cara  agar  kepatuhan  pembayaran  SPT  dapat  selalu  meningkat  dengan  cara  menumbuhkan pengetahuan masyarakat akan peraturan perpajakan. Dapat disimpulkan, pengetahuan peraturan perpajakan diperkirakan akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.
H 1 : Pengetahuan peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

## Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dari  ketentuan  dan  UU  perpajakan  bahwa  ketegasan  sanksi  perpajakan  sudah  menjadi  jaminan yang  akan  menjadi  kekuatan  bahwa  setiap  ketentuan  syarat  peraturan  undang-undang  yang  sudah  di tetapkan akan selalu dipatuhi, dituruti, ataupun ditaati. Bisa dalam kata lain bahwa Sanksi Perpajakan dapat menjadi suatu alat yang dapat mencegah (preventif) supaya norma-norma perpajakan tidak dilanggar oleh wajib pajak (Citra Dewi et al., 2019). Sistem self assesment system di Indonesia, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk  pihak wajib pajak melakukan kewajiban yang sudah di tentukan dalam membayar pajak yang  dimana  wajib  pajak  yang  menggunakan  system  ini  diberikan  kepercayaan  untuk  mengurus  atau melaporkan SPTnya sendiri secara mandiri.
Namun,  masih  ada  wajib  pajak  di  luar  sana  yang  tidak  bertanggung  jawab  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Wajar  jika  wajib  pajak  lebih  memilih  mengikuti  persyaratan  dan  kewajiban undang-undang dalam menjalankan prosedur pembayaran pajak jika peran pemberian sanksi perpajakan dilakukan secara tegas  dan  terbuka.  Penulis  menyimpulkan  bahwa  beratnya  hukuman  bagi  penggelapan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H 2 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan  Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Lembang
Salah satu pelaksanaan pemungutan pajak akan menjadi pendapatan yang terbesar di Indonesia. Direktorat  Jenderal  Pajak  mengelola  pajak  agar  menghasilkan  optimalnya  pelaksanaan  kewajiban  pajak yang menyebabkan meningkatnya kepatuhan pihak wajib pajak. Dirjen Pajak memiliki harapan dan strategi untuk meningkatkan Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan menerapkan dengan tegas Ketegasan Sanksi Pajak. Oleh karena itu, penulis berfokuskan pada dua faktor tersebut yang digunakan sebagai  tolak ukur dalam kepatuhan wajib pajak UMKM.
H 3 :   Pengetahuan  Peraturan  Perpajakan  dan  Ketegasan  Sanksi  Pajak  berpengaruh  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## Kerangka Pemikiran

## Metode Penelitian
Untuk menguji suatu teori atau hipotesis berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini bersifat eksplanatori dan menggunakan kuesioner dengan skala likert untuk menggambarkan hubungan antar  variabel.  Dalam  pengujian  hipotesis  penelitian  dilakukan  secara  multivariate  dan  menggunakan regresi  linear  berganda.  Variabel  dependen  yakni  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  (Y),  selanjutnya  yang akan  menjadi  variabel  independent  yakni  pengetahuan  peraturan  perpajakan  (X1)  dan  ketegasan  sanksi perpajakan (X2). Peneliti menggunakan riset yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis data primer. Data responden kuesioner akan diambil langsung dari pelaku wajib pajak UMKM di Kecamatan Lembang.    Peneliti  akan  membagikan  kuesioner  untuk  diisi  peserta  guna  pengumpulan  data,  dan selanjutnya akan menggunakan strategi dasar pengambilan sampel acak.
Pelaksanaan pengujian pada pengelolaan data penelitian akan diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan menggunakan aplikasi data SPSS versi 25.0. Uji statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji signifikan t, uji f dan koefisien determinasi akan menjadi analisis yang akan digunakan.

## Hasil

## Karakteristik Responden
Survei dilakukan peneliti di kalangan wajib pajak yang lokasinya berada di wilayah Kecamatan Lembang, Jawa Barat. Jumlah hasil kuesioner yang diperoleh sebanyak 50 kuesioner.
Tabel 1. Berdasarkan Jenis-Jenis UMKM No Jenis UMKM Jumlah (Orang) (%) 1 Perdagangan 21 21,00 2 Jasa 9 9,00 3 Pertanian 5 5,00 4 Peternakan 15 15,00 Jumlah 50 50 Perpajakan (X1)
H 1 H 2 H 3
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3007
Tabel 2. Berdasarkan Tahun Berdiri UMKM No Tahun Berdiri Jumlah (Orang) (%) 1 2017 4 4,00 2 2018 8 8,00 3 2019 10 10,00 4 2020 6 6,00 5 2021 9 9,00 6 2022 5 5,00 7 2023 8 8,00 Jumlah 50 50 Tabel 3. Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) (%) 1 Laki-Laki 12 12,00 2 Perempuan 38 38,00 Jumlah 50 50 Tabel 4. Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) (%) 1 SMA/SMK 3 3,00 2 S1 40 40,00 3 S2 6 6,00 4 S3 1 1,00 Jumlah 50 50 Tabel 5. Berdasarkan Memiliki NPWP No Memiliki NPWP Jumlah (Orang) (%) 1 Ya 46 46,00 2 Tidak 4 4,00 Jumlah 50 50

## Analisis Data

## Analisis Deskriptif
Tabel 6. Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Pengetahuan Peraturan Pajak 50 6 25 21.10 3.929 Sanksi Pajak 50 7 24 20.68 3.997 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 50 6 25 21.20 3.785 Valid N (listwise) 50
Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa jumlah data (N) mendapat hasil data valid berjumlah 50. Di antara 50 data variabel pengetahuan peraturan perpajakan (X1) mendapat hasil minimum yaitu senilai 6, pada maksimum terdapat senilai 25,  mean yang hasilnya senilai 21,10, dan yang terakhir standar  deviasi  menghasilkan  senilai  3,92  yang  artinya  nilai  standar  deviasi  <  mean  yang menjadikan simpangan datanya kecil, sehingga sebaran nilainya seragam. Variabel sanksi pajak (X 2 ) mempunyai hasil nilai yang minimum yaitu sebesar 7, pada nilai maksimumnya menghasilkan sebesar 24, nilai mean dengan hasil sebesar 20,68, dan juga pada nilai standar deviasi terdapat 3,99 hasil mean memiliki nilai > nilai standar deviasinya, maka dari itu penyimpanan datanya kecil dan sebaran nilainya serata, dan variabel Y dengan nilai minimum dengan hasil 6, nilai maksimumnya yaitu  25,  nilai  rata-rata  pada  mean  21,20  dan  nilai  standar  deviasi  dengan  hasil  3,78,  jika penyimpangan data lebih kecil dari rata-rata, variasi data dapat diabaikan dan angka-angka tersebar secara merata.

## Hasil Uji Instrumen Penelitian
Tabel 7. Uji Validitas Ringkasan hasil Validitas Variabel Item r hitung r tabel Status Pengetahuan Peraturan Perpajakan X1.1 0.8442065386 0,75 X1.2 0.8341639112 0,75 X1.3 0.8390911605 0,75 X1.4 0.8207571205 0,75 X1.5 0.8293783209 0,75 Ketegasan Sanksi Pajak X2.1 0.8029172948 0,75 X2.2 0.8783201391 0,75 X2.3 0.8676375784 0,75 X2.4 0.8083632541 0,75 X2.5 0.8344813768 0,75
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Y1 0.8104798459 0,75 Y2 0.8567366419 0,75 Y3 0.8464706489 0,75 Y4 0.8363638462 0,75 Y5 0.8239927915 0,75
Dilihat dari uji validitas terhadap 15 butir angket kualitatif kepada 50 jumlah responden menggunakan Rumus Korelasi Pearson terbukti “VALID”. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa  hasil r hitung lebih besar dari pada r tabel yang menandakan ke 15 pertanyakan kuesioner yang telah diajukan kepada responden UMKM berkaitan dengan masing-masing variabel.

## Tabel 8. Uji Reabilitas
Hasil uji  reliabilitas terhadap  15 butir angket kuantitatif kepada 50 jumlah  responden menggunakan Cronbach  Alpha  yang  mendapatkan  nilai  >0,80  terbukti  memiliki  Reliabilitas  “SANGAT TINGGI”,  di  dapati  bahwa  seluruh  pertanyaan  kuesioner  pada  setiap  variabel  dapat  dipakai kembali oleh penelitian selanjutnya.

## Analisis Uji asumsi klasik
Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Secara Statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Dengan menggunakan pengujian dengan kolmogorov-smirnov bisa terlihat bahwa setiap variabel menghasilkan nilai  sig.  > 0,05,  yaitu dengan hasil  0,200 > 0,05  yang menunjukkan   penafsiran bahwa seluruh data pada keterangan dapat di distribusikan sehingga menghasilkan sifat normal.
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3007

## Tabel 10. Hasil Uji MultikolineariDtas
Coefficients a Model t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1 (Constant) 4.909 .615 7.981 .000 Pengetahuan Peraturan Pajak .498 .056 .668 8.855 .000 .348 2.873 Sanksi Pajak .138 .038 .274 3.630 .000 .348 2.873
Melalui hasil pengujian di atas menggambarkan tidak aka ada sebuah gejala multikolinearitas di antara kedua variabel independen pada data yang ada, terutama memperhatikan pada nilai VIF . Karena nilai VIF kurang dalam mencapai 10, maka dengan hasil data tersebut dapat digunakan untuk memastikan tidak akan ada terjadi sebuah gejala fenomena multikolinearitas.

## Tabel 11. Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients a Model t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.092 .398 2.740 .007 Pengetahuan Peraturan Pajak -.020 .036 -.096 -.545 .587 Sanksi Pajak .012 .025 .082 .470 .639
Melalui  pengujian  dengan  heterokedastisitas  dengan  penggunaan  uji  glesjer  memperoleh  hasil dengan nilai sig > 0,05 yang mengartikan tidak akan ada terjadinya heterokedastisitas pada model.

## Uji Statistik

## Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 12 Model t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4.909 .615 7.981 .000 Pengetahuan Peraturan Pajak .498 .056 .668 8.855 .000 Sanksi Pajak .138 .038 .274 3.630 .000
Persamaan diperoleh dari tabel di atas:
Y  = 4,909 + 0,498X 1 + 0,138X 2 + ε
Konstanta (α) ditemukan sebesar 4,909. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan (Y) UMKM sebesar 4,909 karena X1 dan X2 bernilai 0. Besarnya koefisien β 1 adalah 0,498, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan X1 satu satuan meningkatkan Y yang hasilnya 0,498. Koefisien β2 sebesar 0,138. Maka di dapati hasil peningkatan X2 satu satuan akan dapat juga memberikan peningkatkan rasa kepatuhan UMKM (Y) sebesar 0,138.

## Uji Hipotesis
Tabel 14. Hasil Uji Statistik F (Simultan)
ANOVA a
Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa uji F berhasil dilakukan dengan efektif, menghasilkan nilai  signifikan sebesar 0,000  <  0,05 dan Fhitung > Ftabel yaitu 206,092 > 3,20, pada F tabel sebesar = 0,05 dan df1:1, df2:n-k-1 (50-2-1) = 47. H3 dapat diterima, karena X1 dan X2  mempunyai  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  Y,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai signifikansi sebesar 0,05 dan nilai F hitung > F pada tabel.

## Tabel 15. Hasil Uji Statistik T (Parsial)
Coefficients a Model t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4.909 .615 7.981 .000 Pengetahuan  Peraturan Pajak .498 .056 .668 8.855 .000 Sanksi Pajak .138 .038 .274 3.630 .000
Di lihat pada hasil uji T di atas terdapat nilai signifikan variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X 1 ) 0,000 < 0,05 oleh hasil itu maka H 1 dapat diterima yaitu X1 mempengaruhi secara signifikan pada Y. Nilai  signifikan  tingkat  ketegasan  sanksi  pajak  (X 2 )  dengan  hasil  0,000  <  0,05  yaitu  X2 signifikan pada Y.
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.3007

## Tabel 16. Koefisien Determinasi

## Model Summary b
Dari hasil tabel 16, diperoleh informasi pada R-square menghasilkan nilai sebesar 0,816. Maka di dapatilah nilai  bahwa pengetahuan akan peraturan perpajakan (X1) dan ketegasan perpajakan (X2) dengan memberi secara simultan maka kontribusi terhadap perubahan kepatuhan pajak UMKM (Y) sebesar 81,6%. Namun terdapat sisa 100% – 81,6% = 18,4% hal ini terjadi dikarenakan adanya pengaruh variabel lain yang masih belum atau tidak diteliti

## Pembahasan
Dengan dilakukan penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan hasil dari kedua variabel independent berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Lembang dengan menggunakan dasar uji analisis yang sudah dilakukan. Maka dari itu, dengan mendorong rasa kepatuhan dapat membuat masyarakat membayar kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang yang sudah disetujui bersama, maka pemerintah bisa dengan mudah meningkatkan pendapatan negara.

## Kesimpulan
Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan umum dan tata cara perpajakan serta fungsinya yang  dimana  dengan  semakin  ketatnya  sanksi  perpajakan,  wajib  pajak  UMKM  semakin  patuh  untuk melaksankan  kewajibannya  dalam  melakukan  pembayaran  iuran  pajak  di  Kecamatan  Lembang.  Penulis berharap bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena mungkin masih banyak faktor lain yang lebih berpengaruh. Penulis menawarkan saran- saran yang berguna bagi pembaca untuk membantu mereka mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dua faktor independen yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak UMKM. kesesuaian wajib pajak dalam hal pembayaran pajak UMKM.

## Referensi
Aqiila, A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi , 18 (1), 1–7. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/8735/1160
Arfah,  A.,  &  Aditama,  M.  R.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Modernisasi  Sistem Administrasi  Perpajakan,  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.
Center of Economic Student Journal , 3 (3), 301–310.
http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/5996
Catriana, E. (2021, September). Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Rendah. Kompas.Com , Money.
Citra Dewi, R., Pratiwi, H., Rahmamuthi, A., Agus Petra, B., & Ramadhanu, A. (2019). Pengaruh Sistem  E-Billing  Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis , 1 (2), 13–17. https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.45
Hantono,  H.,  &  Sianturi,  R.  F.  S.  (2021).  Pengaruh  Pengetahuan  Pajak,  Sanksi  Pajak  terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP) , 1 (1), 27–40. https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176
Hapsari,  A.  R.,  &  Ramayanti,  R.  (2022).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi Pajak,  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Ikra-Ith Ekonomika , 5 (1), 16–24.
Kartikasari,  N.  L.  G.  S.,  &  Yadnyana,  I.  K.  (2020).  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. E-Jurnal Akuntansi , 31 (4), 925–936. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10
Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. Proceeding of National Conference on Accounting & Finance , 5 , 336–346. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39
Pramintasari, D. A., & Rusdiyanto. (2022). Konsep Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dengan Media E-SPT . 207 .
Setiawan,  D.  agus.  (2021).  Kata  Kemenkop,Pemahaman  UMKM  soal  pajak  masih  rendah. DDTCNews , Nasional.
Sinta, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamataan Pulau Punjung. Prosiding National Seminar on Accounting, Finance
… , 2 (4), 132–143. http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/2661
Sulfan, Muamarah, H. S., & Safitra, D. A. (2021). Belajar Aspek Perpajakan UMKM .
Takismen, T., Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Manajemen  Retail Indonesia , 1 (2), 80–88. https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126
Triputra,  C.  (2020). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sosialisasi  Perpajakan  dan  Insentif Pajak  Dimasa  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di  Kota Palembang (Implementasi Pmk No.86 Tahun 2020) . 48–57.