Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 5 (1), 2023: 1-19 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i1.7872
email correspondence: muwaffiq.jufri@trunojoyo.ac.id Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 Copyright (c) 2023 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

## The Strategic Role of Kiai Pesantren in Disseminating a Halal Lifestyle in Madura
Muwaffiq Jufri 1 , Agung Ali Fahmi 2 , Saiful Abdullah 3 ,
Denizar Abdurrahman Mi’raj 4
1, 2, 3 Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
4 Sukarya University, Turkey

## Abstrak:
Salah-satu  tujuan  penting  didirikannya  Halal  Centre  di Universitas  Trunojoyo  Madura  ialah  untuk  mengusahakan terciptanya  pola  kehidupan  masyarakat  yang  bergaya  hidup halal.  Salah-satu  upaya  untuk  mencapai  hal  itu  ialah  dengan cara  menjalin  Kerjasama  kelembagaan  dengan  pondok pesantren  di  Madura.  Persoalan  penting  yang  ingin  dijawab dalam penelitian ini ialah terkait peran strategis kiai pesantren dalam  upaya  mendukung  pelaksanaan  gaya  hidup  halal  di Madura  melalui  kerjasama  dengan  lembaga  perguruan  tinggi. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris dengan  metode  pendekatan  yuridis  sosiologis  dan  legal antropologis. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini ialah bahwa  faktor  strategisnya  peran  kiai  pesantren  dalam kehidupan  sosial  masyarakat  Madura  disebabkan  oleh  ajaran tradisi,  budaya,  dan  agama  yang  sama-sama  memposisikan figur guru sebagai panutan dalam melaksanakan kehidupan di dunia.  Strategisnya  figur  kiai  ini  nantinya  akan  dimanfaatkan untuk  menciptakan  tatanan  kehidupan  masyarakat  yang bergaya  hidup  halal  melalui  optimalisasi  peran  kiai  pesantren, dengan  cara  menggencarkan  gerakan  pendidikan  gaya  hidup halal,  baik  Gerakan  yang  sifatnya  internal  ataupun  eksternal. (One of the important goals of establishing the Halal Center at Trunojoyo University, Madura, is to strive to create a pattern of community  life  that  has  a  halal  lifestyle.  One  of  the  efforts  to achieve  this  is  by  establishing  institutional  partnerships  with Islamic  boarding  schools  in  Madura.  An  important  issue  to  be answered in this study is related to the strategic role of Islamic boarding schools in an effort to support the implementation of a halal  lifestyle  in  Madura  through  collaboration  with  higher education  institutions.  This  study  uses  an  empirical  legal
Muwaffiq Jufri, et al.
2
research  method  with  a  sociological  juridical  and anthropological  legal  approach.  The  results  and  discussion  in this study is that the strategic factor of the role of kiai pesantren in  the  social  life  of  the  Madurese  community  is  due  to  the teachings of tradition, culture and religion which both position the  teacher  figure  as  a  role  model  in  carrying  out  life  in  the world. Strategically, this kiai figure will later be used to create a community  life  order  that  has  a  halal  lifestyle  through optimizing  the  role  of  the  Islamic  boarding  school  kiai,  by intensifying  the  halal  lifestyle  education  movement,  both internal and external movements.)
Kata Kunci :
Peran Strategis, Kiai Pesantren, Gaya Hidup Halal, Madura

## Pendahuluan
Setelah  kurang  lebih  6  bulan  diresmikan,  geliat  Halal  Centre UTM dalam upaya mendukung industri halal di Madura sudah mulai dilakukan,  salah-satunya  ialah  dengan  membangun  kerjasama kelembagaan  antara  Halal  Centre  UTM  dengan  Badan  Pengelola Jaminan  Produk  Halal  (BPJH)  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa Timur.  Bentuk  kerjasama  tersebut  ialah  dengan  dijadikannya  UTM sebagai  salah-satu  lembaga  dalam  pendampingan  produk  halal  bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Madura. Paling tidak  keberadaan  kerjasama  ini  merupakan  bentuk  keseriusan  Halal Centre  UTM  dalam  mengembangkan  produk  halal  dan  memberi kemudahan  bagi  para  pelaku  UMKM  dalam  memudahkan  uji kehalalan produknya. 1
Jauh  sebelum  diresmikan  oleh  Wapres  RI,  sebenarnya  Halal Centre  telah  mengadakan  ragam  sosialisasi  dan  edukasi  kepada masyarakat  terkait  pentingnya  produk  halal  serta  mekanisme pengujian  produk  halal.  Salah-satu  kegiatan  tersebut  ialah  seperti pelatihan  dan  Uji  kompetensi  untuk  profesi  penyelia  halal  dan Auditor  Halal. 2 Artinya  komitmen  UTM  dalam  mendukung
1 Novrian  Anshar  Ghafur  &  Sofiyyun  Nahidloh,  “Kebijakan  Rektor Universitas  Trunojoyo  Madura  Tentang  Pembentukaan  Halal  Center  UTM  Sebagai Media  Kontribusi  Terhadap  Masyarakat,”  in Prosiding  Seminar  Nasional  Sosiologi (Mataram: Universitas Mataram, 2022), 216–34, http://eprints.unram.ac.id/26824/.
2 Redaksi,  “Perkuat  SDM,  Laboratorium  Halal  Center  UTM  Selenggarakan Pelatihan  Kompetensi  Pengujian  Produk  Halal,” Halal  Center  UTM ,  2022,
pembangunan  industri  halal  memang  tidak  bisa  diragukan  lagi, bahkan dalam beberapa kegiatan seperti riset, tema dan topik seputar industri  halal  menjadi  tema  unggulan  dalam  beberapa  skema penelitian  Mandiri  di  UTM,  tidak  terkecuali  pada  skema  penelitian tahun  2022  ini  dimana  tema  tentang  produk,  industri,  dan  Halal Center UTM menjadi salah-satu bidang rekomendasi unggulan.
Ditinjau  dari  sudut  pandang  hukum,  keberadaan  Halal  Center
UTM  merupakan  implementasi  dari  Undang-Undang  No.  33  Tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal,  serta  Undang-undang  No.  11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini terkait mekanisme pengujian produk  dan  industri  halal  serta  lembaga-lembaga  yang  diberi kewenangan  dalam  melaksanakan  uji  kehalalan  suatu  produk  dan sistem industri. Karena itulah keberadaan LPH Halal Center UTM ini menjadi  strategis  karena  menjadi  lembaga  yang  mengejewantahkan amanat regulasi negara yang menginginkan tumbuhnya industri halal di Indonesia.
Strategisnya  peran  serta  kelembagaan  Halal  Center  dalam mengedukasi  dan  mendukung  gaya  hidup  halal  nampaknya  tidak mungkin  diupayakan  secara  mandiri  oleh  UTM,  mengingat keterbatasan  area  jangkauan  dan  kewilayahan  yang  tidak memungkinkan  untuk  menjangkau  semua  wilayah  di  Madura. 3 Barangkali  hal  ini  pulalah  yang  menyebabkan  hingga  saat  ini, program  edukasi  masyarakat  dan  sosialisasi  tentang  produk  halal serta  keberadaan  Halal  Center  di  UTM  belum  begitu  familiar  di lingkungan  masyarakat  Madura,  utamanya  bagi  masyarakat  yang lokasi  wilayahnya  berjauhan  dengan  UTM  seperti  Pamekasan  dan Sumenep. Belum lagi di wilayah kepualauan yang memang memiliki akses  terbatas  untuk  sekedar  mengetahui  keberadaan  Halal  Center UTM.
Kondisi  ini  begitu  disayangkan  mengingat  misi  yang  begitu penting  yang  disematkan  kepada  Halal  Center  UTM  begitu  besar, yakni berupaya mengedukasi dan menciptakan gaya hidup halal bagi segenap masyarakat Madura. Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan tanpa  adanya  usaha  yang  maksimal,  sebab  jika  dibiarkan  maka  cita besar  yang  diemban  oleh  Halal  Center  UTM  tersebut  akan
http://halalcenter.trunojoyo.ac.id/2021/12/08/perkuat-sdm-laboratorium-halal- center-utm-selenggarakan-pelatihan-kompetensi-pengujian-produk-halal/.
3 Nahidloh,  “Kebijakan  Rektor  Universitas  Trunojoyo  Madura  Tentang Pembentukaan Halal Center UTM Sebagai Media Kontribusi Terhadap Masyarakat.”
Muwaffiq Jufri, et al.
4 terbengkalai dan tidak optimal. Karena itulah usaha memasyarakatkan  Halal  Center  UTM  kepada  khalayak  ramai  di Madura  merupakan  suatu  keharusan  yang  tidak  boleh  ditunda pelaksanaannya.
Terdapat  banyak  cara  dalam  upaya  memasyarakatkan  Halal Center  UTM  ini,  salah-satunya  ialah  dengan  membangun  kerjasama dan  kemitraan  dengan  Kiai  Pengasuh  Pondok  Pesantren  di  Madura. Alasan  mendasar  atas  dilibatkannya  institusi  informal  ini  ialah realitas  kultural  dalam  kehidupan  masyarakat  Madura  yang memposisikan  kiai  sebagai  figur  yang  memiliki  peranan  strategis  di tengah  kehidupan  masyarakat. 4 Realitas  kultural  ini  menyebabkan keberadaannya  memiliki  kharisma  sekaligus  figur  percontohan “reference  group”  yang  mampu  menempatkannya  sebagai  aktor penting penggerak perubahan. 5
Strategisnya  peran  kiai  pesantren  ini  semestinya  dimanfaatkan secara  maksimal  oleh  negara,  termasuk  oleh  UTM  dan  pihak-pihak terkait  sebagai  upaya  memberikan  edukasi  dan  sosialisasi  kepada masyarakat  tentang  pentingnya  produk  halal  dalam  menunjang kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Posisi  Madura  sebagai pulau yang penghuninya dikenal kental dalam budaya agamis sangat mendukung  eksistensi  Halal  Center  UTM  sebagai  mitra  startegis masnyarakat  dalam  mengupayakan  gaya  hidup  halal  sebagaimana ajaran  dan  anjuran  agama.  Karena  itulah,  upaya  membangun  relasi dan  kerjasama  dengan  kiai  pesantren  patut  dijadikan  kajian  dalam mengoptimalkan  upaya-upaya  luhur  sebagaimana  telah  diurai  di atas. Karena itulah, pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini antara lain: Pertama , mengapa kiai pesantren memiliki peran yang strategis  dalam  upaya  mendesiminasikan  gaya  hidup  halal  di Madura? Kedua ,  bagaimana  model  strategi  diseminasi  gaya  hidup halal oleh kiai pesantren di Madura?
Metode
4 Ach.  Khoiri,  “Kontrol  Politik  Kiai  Dan  Blater  Dalam  Pelaksanaan  Pemilu; Kajian Kelemahan Ketentuan Hukum Pemilu Menghadapi Rezim Kembar Politik Di Madura,” Voice Justisia 1, no. 2 (2017): 138.
5 Taufiqurrahman,  “Islam  Dan  Budaya  Madura,”  in Annual  Conference  on Contemporary  Islamic  Studies (Jakarta:  Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Islam,  Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), 7.
Diseminasi Gaya Hidup Halal di Madura
Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  empiris  atau  juga dikenal  dengan  penelitian  non-doktrinal. 6 Jenis  penelitian  hukum empiris  dipilih  karena  subyek  tertelitinya  adalah  fenomena penggunaan nilai kearifan lokal dalam upaya memajukan gaya hidup halal  melalui  sertifikasi  halal  yang  diprakarsasi  oleh  pondok pesantren sebagai basis sosial.
Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  ialah pendekatan legal  sosiologis (yuridis  sosiologis).  Selain  pendekatan tersebut,  digunakan  juga  pendekatan legal  antropologis (yuridis antropologis)  guna  menggali  sistem  kearifan  lokal  dalam memasyarakatkan  gaya  hidup  halal  melalui  Gerakan  pondok pesantren  di  Madura  sebagai  basis  sosial  masyarakat  Muslim  di daerah ini.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  hasil penelitian  di  Kabupaten  Pamekasan  melalui  beberapa  pondok pesantren  yang  ada  di  kabupaten  tersebut.  Selain  itu  sumber  data juga  diperoleh  dari  metode  penelusuran  kepustakaan.  Data  primer diperoleh  melalui  langkah  wawancara  mendalam  terhadap masyarakat,  tokoh-tokoh  masyarakat,  instansi  pemerintahan  yang berkaitan  dengan  tema  permasalahan  yang  dikaji.  Sedangkan  data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan pada berbagai perpustakaan  yang  ada  serta  sumber  data  yang  diperoleh  pada instansi-instansi, baik pemerintah maupun swasta.

## Gaya Hidup Halal Prespektif Kebijakan Hukum Daerah di Madura
Sebagaimana  hasil  penelitian  terdahulu  yang  menyatakan bahwa  empat  kabupaten  di  Madura  telah  memiliki  ragam  produk hukum  daerah  yang  berbasis  nilai-nilai  syariah  dan/atau  bernuansa syari’ah.  Baik  berwujud  secara  langsung  sebagai  Peraturan  Daerah (Perda)  Syari’ah,  ataupun  produk  hukum  lain  yang  memuat  nilai- nilai syariah, meskipun dalam beberapa produk hukum tersebut ada yang tidak secara langsung menyebutkan identitasnya sebagai Perda Syari’ah. 7
6 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
7 Agung  Ali  Fahmi,  “The  Implementation  of  Islamic  Value  Absorption  in Regional  Regulations  on  Districts  at  Madura,” Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata Sosial 15,  no.  1  (2020):  157–58,  https://doi.org/http://doi.org/10.19105/al- ihkam.v15i1.2682.
Muwaffiq Jufri, et al.
Ragam  produk  hukum  daerah  bernuansa  syari’ah  tersebut dapat  ditemui  di  empat  kabupaten  yang  ada  di  Madura.  Ini menunjukkan  bahwa  upaya  pemerintah  daerah  di  Madura  dalam upaya  mewujudkan  masyarakat  yang  bergaya  hidup  halal sebenarnya  telah  dilakukan  dalam  beberapa  tahun  ini.  Tentu  ini merupakan Langkah maju dalam upaya menciptakan pola dan gaya hidup  halal  bagi  masyarakat  Madura  yang  memang  dikenal  sebagai masyarakat  yang  agamis.  Beberapa  produk  hukum  daerah  tersebut sebagaiman muatan tabel di bawah ini:
Tabel 1: Produk Hukum Bernuansa Syari’ah di Madura Kabupaten Pamekasan Jenis Nomor Tentang Peraturan Daerah 18 tahun 2001 Larangan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah 18 tahun 2004 Larangan atas Pelacuran. Peraturan Daerah 7 tahun 2008 Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Peraturan Daerah 5 tahun 2010 Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Haji Peraturan Daerah 4 tahun 2014 Keterampilan Baca Al-Qur‘an bagi Anak Didik Muslim. Peraturan Daerah 5 tahun 2014 Penertiban Kegiatan di Bulan Ramadan. Peraturan Daerah 14 tahun 2014 Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos. Peraturan Daerah 1 tahun 2017 Penyelenggaraan ketertiban Sosial Peraturan Daerah 3 Tahun 2017 Penyelenggaraan Madrasah Diniyah. Peraturan Daerah 3 tahun 2015 Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi. Keputusan Bupati 14 tahun 2016 Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke. Keputusan Bupati 300 tahun 2009 Penetapan Gerbangsalam sebagai Model dan Strategi Dakwah. Kabupaten Sumenep Jenis Nomor Tentang Surat Edaran 451/024.1/434 .013/2019 Himbauan Shalat Berjamaah bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh Camat di Kabupaten Sampang. 450/545/434.0 12/2021 Himbauan Pembacaan Shalawat Berjamaah di Masjid dan Mushalla untuk Menekan Penyebaran Covid-19. Kabupaten Sumenep Jenis Nomor Tentang Peraturan Daerah 3 tahun 2002 Ketertiban Umum. Peraturan Daerah 6 Tahun 2003
Pendirian PT. Bank Pembiayaan Rakyat
) Bhakti Sumekar. BPRS Syariah (
Diseminasi Gaya Hidup Halal di Madura
Kabupaten Bangkalan Jenis Nomor Tentang Peraturan Daerah 2 tahun 2019 Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan shalawat Sumber : Agung Ali Fahmi, The Availability of Regional Legal Products on Sharia Tourism in
Madura, 74.
Keberadaan  beberapa  produk  hukum  tersebut  menjadi legitimasi  tersendiri  dalam  upaya  menjadikan  masyarakat  Madura sebagai  masyarakat  yang  bergaya  hidup  halal.  Hal  ini  disebabkan oleh  keberadaan  produk  hukum  daerah  yang  dalam  konteks  negara hukum  merupakan  penentu  dari  legal  tidaknya  suatu  gerakan dan/atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  warga negara.  Konsepsi  negara  hukum  ini  dapat  dipahami  dari  uapaya Indonesia untuk menasbihkan dirinya sebagai negara modern. Upaya ini  sesungguhnya  telah  sejak  awal  dilakukan  dengan  cara mendeklarasikan  dirinya  sebagai  negara  yang  berdasarkan  hukum dalam konstitusinya. Posisi negara hukum dalam konstitusi Indonesia ini  masih  dipertahankan  dalam  beberapa  perubahan  konstitusi, termasuk  dalam  perubahan  keempat  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Fakta  menarik  seputar  komitmen  dan  keseriusan  bangsa Indonesia dalam mengupayakan tegaknya konsepsi negara hukum di atas  seharusnya  diikuti  oleh  segala  kebijakan  dan  kegiatan kenegaraanya yang juga didasarkan oleh aturan hukum. Hal ini juga berlaku  dalam  konteks  pemerintahan  di  tingkat  pusat  ataupun  di daerah. Tanpa aturan hukum, suatu kebijakan negara tidak memiliki legitimasi dan bahkan diangngap sebagai sesuatu yang tidak berdasar hukum  ( illegal ).  Dengan  demikian,  penerapan  nilai-nilai  Syariah dalam  beberapa  produk  hukum  di  Madura  merupakan  komitmen Pemerintah Daerah di Madura agar gerakan mewujudkan masyarakat yang  agamis  mendapat  legitimasi  dari  negara  sebagaimana dimaksudkan oleh konsepsi negara hukum.
Pada  sisi  praktikal,  model  pengembangan  gaya  hidup  halal berbasis  regulasi  daerah  ini  juga  memiliki  manfaat  tersendiri,  baik bagi  pemeruntah  daerah  ataupun  pegiat  gaya  hidup  halal  seperti pariwisata  halal,  holet  halal,  dan  usaha  lainnya  yang  berbasis  halal. Dengan  hadirnya  kemanfaatan  hukum  tersebut,  maka  ketersediaan produk  hukum  yang  mendukung  gaya  hidup  halal  ini  berupaya memenuhi beberapa point penting dalam negara hukum sebagaimana diurai pada tabel di bawah ini:
Muwaffiq Jufri, et al.
8
Tabel 2: Korelasi Regulasi Halal dengan Point Penting dalam Negara Hukum
No Poin Negara Hukum Penjelasan 1 Pemerintahan berdasarkan hukum ini  dimaksudkan  sebagai  penerapan  dari  sistem negara  hukum  yang  dianut  oleh  negara  Indonesia. Artinya  keberadaan  produk  hukum  daerah  yang mengatur  tentang  pariwisata  syari’ah  merupakan dasar hukum serta pedoman dalam mengembangkan model dan/atau pola gaya hidup masyarakat berbasis nilai-nilai keislaman (syari’ah/halal) 2 Perlindungan hukum Dalam  konteks  pengembangan  gaya  hidup  halal yang diinisiasi oleh masyarakat, keberadaan aturan hukum yang diprakarsasi oleh empat pemerintahan kabupaten di Madura merupakan bentuk legitimasi negara atas perlindungan terhadap warganya dalam mengembangkan  pariwisata  syariah.  Dengan adanya  regulasi  tersebut,  dapat  dipastikan tertutupnya  peluang  bagi  pihak-pihak  tertentu untuk  mengganggu  kegiatan  masyarakat  dalam mengembangkan  gaya  hidup  halal,  karena  hal  ini sudah  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari produk hukum daerah yang telah dikeluarkan oleh masing-masing kabupaten di Madura. 3 Mekanisme hukum administrasi Negara  hukum  telah  memberikan  unsur  peradilan administrasi  dalam  bebas  dari  unsur  pemerintah untuk  melindungi  hak-hak  warga  negara  yang dirugikan  atas  lahirnya  kebijakan  pemerintah. Unsur  ini  dimaksudkan  untuk  mengantisipasi adanya  kebijakan  pemerintah  yang  berpotensi merugikan  kepentingan  hukum  warga  dalam melaksanakan  kegiatan  di  bidang  pengembangan
gaya hidup halal di Madura.
Sumber : Dirangkum penulis dari beberapa referensi
Peran Strategis Kiai Pesantren dalam Diseminasi Gaya Hidup Halal di Madura
Fakta  sejarah  telah  menempatkan  kiai  pesantren  sebagai  figur sentral  dalam  pembangunan  masyarakat.  Keberadaannya  sebagai pemimpin informal yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan  pengenalan  ilmu  pengetahuan  keagamaan  dan  ke-Madura-an membuatnya  dihormati  dan  diteladani. 8 Menurut  orang  Madura, keikhlasan  para  kiai  pesantren  dalam  membina  dan  menjadikan
8 Yanwar  Pribadi,  “Religious  Networks  in  Madura:  Pesantren,  Nahdlatul Ulama, and Kiai as the Core of Santri Culture,” Al-Jami’ah 51, no. 1 (2013): 3.
Diseminasi Gaya Hidup Halal di Madura
karakter  masyarakat  yang  agamis  telah  menggerakkan  nurani masyarakat  untuk  bisa  berbakti  dan  mengabdi  pada  kiai  pesantren sebagai  bentuk  balas  budi  atas  perjuangannya  dalam  mengenalkan ilmu pengetahuan dan keagamaan.
Terdapat  2  ( dua )  faktor  yang  menyebabkan  strategisnya  posisi kiai  pesantren  di  Madura,  antara  lain: Pertama ,  faktor  sosio-kultural berkaitan  dengan  bentuk  ketundukan  dan  kepasrahan  masyarakat Madura  pada  4  ( empat )  figur  utama  dalam  kehidupan  sosial kemasyarakatnnya.  Empat  figur  itu  sebagaimana  adagium  “ bhuppa, babu’,  ghuru,  rato ”.  Kepada  figur-figur  utama  itulah  kepatuhan hirerakis  masyarakat  Madura  terwujud  dalam  kehidupan kesehariannya. 9
Berkat  keempat  figur  tersebut,  masyarakat  Madura  mampu menjadi pribadi yang tidak hanya paham tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu bergaul secara baik dalam kehidupan keseharian. Oleh  karenanya  masyarakat  Madura  hingga  kini  tetap  memberikan penghormatan  dan  pengabdian  yang  begitu  besar  terhadap  empat figur di atas. Sikap ini dimasudkan sebagai upaya balas budi karena jasa-jasa  keempat  figur  itulah  ritme  kehidupan  keseharian  yang mereka  jalani  dapat  berlangsung  dengan  aman,  tertib,  dan  penuh dengan akhlak kebaikan.
Khusus  mengenai  kepatuhan  terhadap  figur  “ghuru”,
masyarakat Madura menaruh hormat dan kepatuhan ini kepada kiai pengasuh  pondok  pesantren  yang  menjadi  pengajar  ilmu pengetahuan  dan  keagamaan. 10 Berkat  keberadaan  kiai,  masyarakat memiliki  bekal  ilmu  yang  mumpuni  agar  dalam  melaksanakan kehidupan  kesehariannya  bisa  dilakukan  sesuai  dengan  rambu- rambu  yang  telah  ditetapkan  oleh  agama,  moral,  dan  tradisi kemaduraan.  Dari  figur  inilah  anak-anak  Madura  pertama  kali mendapatkan  pengetahuan  tentang  ajaran-ajaran  keagamaan  dan ajaran nilai, norma, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Madura. 11 Pada  daerah  tertentu,  para  kiai  pesantren  itu  juga
9 Khoiri, “Kontrol Politik Kiai Dan Blater Dalam Pelaksanaan Pemilu; Kajian Kelemahan  Ketentuan  Hukum  Pemilu  Menghadapi  Rezim  Kembar  Politik  Di Madura.”
10 Ansori,  “Implementasi  Pengaturan  Fasilitasi  Pesantren  Dalam Pengembangan  Koperasi  Pondok  Pesantren,” Al-Huquq;  Journal  of  Indonesian  Islamic Economic Law 4, no. 1 (2022): 109–22.
11 Taufiqurrahman, “Islam Dan Budaya Madura.”
Muwaffiq Jufri, et al.
menyediakan  fasilitas  pengajaran  ilmu  pengetahuan  modern,  baik dilakukan secara formal ataupun non-formal. 12
Bagi  orang  Madura,  peran  dan  fungsi  kiai  pesantren  lebih ditekankan  kepada  konteks  moralitas  yang  langsung  berkaitan dengan  ruang  eksatologis,  utamanya  terhadap  upaya  terwujudnya kebahagiaan  dan  ketenteraman  hakiki  dan  menghindari  beban kehidupan  di  alam  baka  ( morality  and  sacred  world ).  Ketaatan masyarakat  Madura  terhadap ghuru disebabkan  jasa-jasanya  sebagai seseorang yang pertama kali mampu mencerahkan dan membangun pola  pikir  serta  menuntun  prilaku  komunal  agar  dapat  meraih kebahagiaan  dan  kesejahteraan  hidup  di  dunia  dan  keselamatan  di alam  akhir. 13 Disebabkan  konstribusi  itulah,  keberadaan  kiai pesantren  memiliki  peran  strategis  dalam  kehidupan  masyarakat yang menyebabkan hadirnya pola perilaku ketaatan dan kepasrahan masyarakat terhadapnya. 14
Kiai  pesantren  dalam  konteks  kehidupan  masyarakat  Madura bukan  saja  hanya  memberikan  materi  pembelajaran  keagamaan  di lingkungan  pesantren  yang  hanya  bisa  disimak  oleh  para  santri- santrinya.  Kiai  pesantren  juga  mampu  merambah  dakwah  pada kehidupan  masyarakat  di  luar  pesantren  melalui  beragam  forum keagamaan seperti koloman, kamrad, tahlilan, shalawatan rutin, dan forum-forum  lain  yang  bisa  digunakan  kiai  pesantren  dalam menyampaikan  risalah  dakwah  sebagai  upaya  mencerahkan kehidupan  masyarakat  di  bidang  kehidupan  keagamaan.  Berkat metode  ini,  keberadaan  kiai  pesantren  dengan  tingkat  keilmuannya yang  mumpuni,  mampu  mencerahkan  dan  menjadi  teladan masyarakat dalam kehidupan kesehariannya.
Kedua ,  faktor  ajaran  Islam  yang  menempatkan  guru  dan/atau ulama’  memiliki  posisi  terhormat  dalam  kehidupan  beragama. Bahkan  dalam  beberapa  haditsnya  Rasulullah  pernah  menyebut bahwa  ulama’  adalah  pewaris  kerasulan.  Bahkan  nabi  pernah bersabda bahwa bukanlah termasuk golongannya muslim yang tidak
12 Ahmad  Zainul  Hamdi,  “Klaim  Religious  Authority  Dalam  Konflik  Sunni- Syi‘i  Sampang  Madura,” ISLAMICA:  Jurnal  Studi  Keislaman 6,  no.  2  (2014):  215, https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.215-231.
13 Wawancara dengan Drs. KH. Abdul Munib Fauzi, M.H, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam, Pamekasan 29 Juni, 2021.
14 Muhammad  Sulthon  Fathoni, Buku  Pintar  Islam  Nusantara (Tanggerang Selatan: Pustaka Iiman, 2017).
menghargai  dan  menaruh  hormat  terhadap  gurunya. 15 Tentu  dalam kondisi  ini,  agama  mengakui  bahwa  keberadaan ghuru menempati posisi  yang  terhormat  dalam  kehidupan  masyarakat.  Posisi  ini disebabkan  oleh  perannya  yang  memang  dibutuhkan  ummat  dalam usaha  melanjutkan  risalah-risalah  agama  agar  sampai  kepada generasi penerus.
Masyarakat  Madura  yang  secara  kultural  beragama  Islam memposisikan  guru  pada  tempat  terhormat.  Keberadaan  ulama’, yang  dalam  istilah  berbahasa  Madura  disebut  sebagai  “kiai”, merupakan  figur  paling  penting  dalam  menentukan  arah perkembangan  Islam. 16 Karenanya,  peran  strategis  kiai  pesantren dalam menggerakkan umat Islam ke arah kehidupan yang lebih baik patut  dipertimbangkan  dalam  usaha  pembangunan  bangsa  dan negara.  Dalam  konteks  ini,  keberadaan  ulama’  pesantren  patut diperhitungkan  dan  bahkan  perlu  dilibatkan  dalam  upaya membangun gaya hidup halal pada masyarakat Madura.
Secara  konseptual,  memang  belum  pernah  dilakukan konseptualisasi  dari  istilah  Kiai  pesantren,  sebab  istilah  ini  memang bukanlah  istilah  baku  dalam  khazanah  literasi  di  Indonesia,  Kiai pesantren  lebih  kepada  bahasa  tradisi  yang  disematkan  oleh masyarakat teradap keberadaan tokoh agama (khususnya islam) yang berdiam  di  tingkat  desa  dan  kebetulan  memiliki  serta  mengasuh lembaga pendidikan Islam yang lazim disebut sebagai pesantren.
Dengan kondisi yang demikian, dapat diasumsikan bahwa kiai pesantren  adalah  sosok  tokoh  agama  yang  memiliki  kapasitas keilmuan  yang  mumpuni  di  bidang  ilmu-ilmu  keagamaan  dan menjadi  sumber  rujukan  masyarakat  di  bidang  penyelesaian  kasus- kasus dan persoalan keagamaan di tingkat desa. Kiai pesantren juga mampu  menyebarkan  ilmu  pengetahuan  keagamaan  yang dibutuhkan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan kesehariannya  agar  terhindar  dari  pola  kehidupan  yang  melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam agama.
Kiai pesantren ialah kiai dan/atau tokoh agama yang tinggal di lingkungan  pedesaan  dimana  perannya  dalam  menghidupkan  ritus dan  tegaknya  prinsip-prinsip  keagamaan  terbilang  vital.  Kiai
15 Zakaria  Muhyiddi  Al-Nawawi, Riyadus  Shalihiin (Surabaya:  Darul  ’Ilmi,
n.d.).
16 Mohammad  Kosim,  “Kiai  Dan  Blater:  Elite  Lokal  Dalam  Masyarakat Madura,” Karsa 12, no. 2 (2007): 162–63..
Muwaffiq Jufri, et al.
pesantren  adalah  figure  panutan  yang  senantiasa  membimbing  dan membina  masyarakat  pinggiran,  dan  biasanya  tidak  memiliki hubungan yang istimewa dalam lingkaran kekuasaan, sebab yang dia dengar  sepenuhnya  adalah  persoalan-persoalan  keagamaan  yang terjadi di tengah masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, kiai pesantren dianggap  lebih  mengerti  dan  menguasai  persoalan-persoalan  yang dihadapi  masyarakat,  sebab  dirinya  memang  hidup  dan  bergaul dengan masyarakat. 17
Kiai  pesantren  adalah  ulama  sejati,  ulama  yang  senantiasa membimbing  umat  dengan  hati.  Meskipun  keberadaannya  tidak mendapatkan  penghargaan  apapun  dari  pemerintah,  tetapi  ia  tetap denga  ikhlas  menghidupkan  syiar-syiar  keagamaan  melalu  ragam- ragam  kegiatan,  baik  berupa  mimbar  pengajian,  kegiatan  ritual keagamaan  seperti  tahlilan,  selametan,  dan  masih  banyak  lagi  yang lainnya.  Selain  itu,  kiai  pesantren  adalah  ujung  tombak  pembinaan akhlak  bagi  para  generasi  muda  di  nusantara  ini, 18 sebab  dari merekalah  para  generasi  muda  diajari  materi-materi  tentang  nilai kebaikan  dan  kebajikan,  serta  akhlak-akhlak  yang  sempurna sebagaimana yang menjadi tradisi agama dan sosial kemasyarakatan.
Faktor  strategisnya  peran  kiai  pesantren  di  Madura  juga  tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan para kiai pesantren yang mayoritas berafiliasi  pada  organisasi  keagamaan  dan  social  kemasyarakat Nahdlatu Ulama’ (NU). Pada tahun 2020 jumlah massa NU menurut hasil  survei  Lembaga  Survei  Indonesia  (LSI)  sebanyak  108.000 (seratus  delapan  ribu)  massa. 19 Tentu  dengan  massanya  yang  besar tersebut  tidak  sulit  bagi  NU  untuk  mengkoordinasikan  kepada masyarakat  luas  tentang  pentingnya  menerapkan  gaya  hidup  halal. Tentunya gaya hidup halal ini juga disesuaikan dengan aspek tradisi yang  berkembang  dalam  tradisi  dan  kehidupan  masyarakat sebagaimana  gaya  dakwah  NU  yang  selama  ini  telah  diterapkan,
17 Heri  Pratikto, Halal  Development:  Trend,  Oportunities  and  Challenges , Halal Development:  Trends,  Opportunities  and  Challenges (Leiden,  The  Netherlands:  CRC Press/Balkema, 2021), https://doi.org/10.1201/9781003189282-6.
18 Redaksi, “Penjaga Moral Umat, Kiai Kampung Harus Dijaga Marwahnya,” NU  Online,  2020,  https://www.nu.or.id/post/read/123516/penjaga-moral-umat- kiai-kampung-harus-dijaga-marwahnya.
19 Muwaffiq  Jufri,  “NU,  Muktamar,  Dan  Komitmen  Antikorupsi,”  Detik.com, 2021, https://news.detik.com/kolom/d-5743607/nu-muktamar--dan-komitmen- antikorupsi..
yaitu  dengan  cara  menerapkan  ajaran  Islam  dalam  bingkai  tradisi lokal.
Strategsnya  peran  NU  juga  disebabkan  oleh  adanya  elemen budaya  dimana  karakteristik  tradisi  yang  dibangun  NU  sangatlah sesuai  dengan  tradisi  kenusantaraan  dan  kebangsaan  sebagaimana yang  diajarkan  Walisongo. 20 Massa  NU  adalah  massa  yang  paling dekat  dengan  kaum  pinggiran,  pedesaan,  dan  pedalaman,  sehingga keberadaannya  begitu  strategis  dalam  upaya  membangun  dan mengembangkan  kultur  halal  di  tengah  kehidupan  masyarakat Madura  yang  sangat  menjunjung  tinggi  tradisi  dan  ajaran  budaya local. Kesesuaian elemen budaya inilah yang menjadi faktor penentu sukses  tidaknya  usaha  dalam  membangun  masyarakat  dengan  gaya hidup halal.

## Strategi Kiai Pesantren dalam Memasyarakatkan Gaya Hidup Halal di Madura
Pemilihan kiai pesantren sebagai aktor utama dalam diseminasi gaya  hidup  halal  di  Madura  ini  diilhami  oleh  beberapa  hasil penelitian  yang  menjelaskan  bahwa  peran  kiai  pesantren  ini  sangat strategis  dalam  upaya  menyelesaikan  persoalan  hukum  di  Madura. Beberapa  hasil  penelitian  itu  bahkan  menggambarkan  keberadaan kiai  kampung  atau  popular  juga  dengan  sebutan  “kiai  Psantren” sebagai  bagian  dari  3  ( tiga )  pilar  yang  memiliki  fungsi  yudisial  di tingkat desa di samping Kepala Desa, Babinsa, dan Babinkantibmas. 21 Hanya  saja  beberapa  penelitian  di  atas  masih  bersifat  deskriptif  dan hanya  terfokus  pada  kasus-kasus  yang  umumnya  terjadi  di  desa, seperti  konflik  pertanahan,  utang-piutang,  dan  masalah-masalah sosial kemasyarakatan lainnya.
Keberadaan  kiai  pesantren  sebagai  figur  pemegang  fungsi yudisial  ini  dapat  dikembangkan  sebagai  figur  yang  diharapkan mampu  mengarahkan  masyarakat  agar  mencegah  dan  menghindari prilaku-prilaku tercela dimana prilaku tersebut memang secara tegas bertentangan  dengan  ajaran  Syariat  Islam  serta  berlawanan  dengan tradisi  dan  kebudayaan  lokal  masyarakat  Madura  yang  memang menyukai  prilaku-prilaku  baik,  cinta  damai,  dan  suka  tolong
20 Khabibi  Muhammad  Lutfi,  “Islam  Nusantara;  Relasi  Islam  Dan  Budaya Lokal,” Shahih 1, no. 1 (2016): 23–24.
21 Mukhlis,  “A  Three-Pillar  Synergism  Reinforrcement  Model  in  Judicial Function Policy at Village Level,” Untag Law Review 1, no. 2 (2017): 23–24.
Muwaffiq Jufri, et al.
menolong.  Prilaku  orang  Madura  yang  demikian  sebenarnya merupakan buah dari proses akulturasi nilai-nilai agama dan tradisi kebudayaan  yang  hingga  saat  ini  masih  dipegang-tegus  oleh masyarakat Madura.
Said Abdullah dalam bukunya berjudul Membangun Masyarakat
Multikultural memberikan  gambaran  mini  seputar  baiknya  tradisi tolong menolong yang ditampilkan oleh warga Madura. Menurutnya orang  Madura  memang  dikenal  memiliki  perangai  yang  baik  dan selalu ingin menolong antar sesama. Perilaku baik tersebut tidak saja dilakukan  terhadap  sesama  orang  Madura  yang  beragama  Islam tetapi juga terhadap orang lain yang kebetulan berbeda agama. Fakta yang demikian bisa dilihat dari beragam pola kehidupan masyarakat di  Madura  yang  menggambarkan  kebaikan  orang  Madura  terhadap sesama warga bangsa yang memang saling hidup rukun, damai, dan saling menghargai antar sesama. 22
Salah-satu contohnya ialah pola kehidupan harmoni dan saling menolong  yang  ditampilkan  oleh  masyarakat  keturunan  Arab  yang beragama  Islam  dan  Tionghoa  yang  beragama  Kristen  di  Sumenep. Anak-anak  keturunan  Tionghoa  jika  hendak  ke  Sekolah  harus  naik becak atau jalan kaki melewati kampung Arab menuju ke Pangligur, padahal  di  kampung  Arab  itu  perempuan  saja  tidak  boleh  keluar, tetapi  yang  etnis  tionghoa  itu  lalu  lalang  dengan  pakaian  mini.  Itu tidaklah  jadi  persoalan  karena  ada  kearifan  lokal  Madura  yang ditampilkan di daerah tersebut. Suatu ketika ada becak yang tercebur ke  sungai,  maka  yang  pertama  menolong  adalah  warga  kampung Arab.  Kalau  di  daerah  lain  ada  hiruk  pikuk  karena  soal  agama,  di Madura  belum  pernah  terjadi  dan  belum  ada  sejarah  di  Madura gereja  dibakar,  padahal  dimana-mana  kita  lihat  terdapat  banyak gereja di Madura. Hal ini berarti bagi masyarakat Madura perbedaan suku, ras, golongan, dan agama merupakan sebuah keniscayaan yang diterima sebagai sesuatu yang final tanpa saling gesek. 23
Fakta kehidupan di atas merupakan salah-satu contoh dari pola hubungan  yang  saling  menguatkan  antar  ajaran  agama  dan  nilai tradisi lokal Madura yang mampu mengembangkan pola kehidupan yang  harmonis  serta  saling  tolong-menolong  antar  sesama  warga.
22 MH.  Said  Abdullah, Membangun  Masyarakat  Multikultural (Jakarta:  Taman Pustaka, 2006).
23 MH. Said Abdullah.
Diseminasi Gaya Hidup Halal di Madura
Keberhasilan  akulturasi  budaya  tersebut  mampu  menciptakan hubungan  yang  bai  kantar  sesame  dan  mampu  pula  mencegah lahirnya  prilaku-prilaku  yang  negatif  yang  justru  menghambat pemajuan  kehidupan  masyarakat.  Dari  sini  bisa  dilihat  betapa keberadaan  tradisi  dan  ajaran  budaya  mampu  menguatkan  ajaran agama di tengah kehidupan masyarakat Madura. Fenomena ini juga yang  menyababkan  masyarakat  Madura  hingga  kini  masih  dikenal sebagai  masyarakat  yang  religius  sebagai  bukti  atas  kuatnya penerapan ajaran Islam di Bumi Garam ini.
Keberadaan  Kiai  Pesantren  jika  dipandang  dari  sisi  sosiologis adalah  figur  yang  dipertimbangkan  segala  anjurannya,  khususnya jika  itu  berkaitan  dengan  hukum  dan  ajaran  agama.  Artinya  posisi Kiai Pesantren dalam kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan di Madura  telah  memiliki  legitimasi  tersendiri,  baik  legitimasi  kultural ataupun keagamaan. Pada sisi kultural, kiai kampung menjadi salah- satu  figur  dalam  adagium  “buppa’  babu’,  ghuru,  rato”,  yang  wajib diikuti  segala  ucapan  dan  perintahnya. 24 Sementara  pada  sisi keagamaan,  adanya  dalil  keislaman  berupa  anjuran  menghormati guru  menjadikan  masyarakat  Madura  bersikap tawaddu’ dan ikhlas menjalankan apa yang diperintahkannya. Pola yang demikian dalam tradisi pluralisme hukum disebut sebagai living law dan/atau natural law .  Legitimasi  kultural  dan  keagamaan  tersebut  berhasil menempatkan  kiai  sebagai  figur  yang  paling  disegani  dan  ditaati perintahnya. Peran  strategis  kiai  kampung  dalam  melakukan  gerakan  gaya hidup  halal  dapat  dilakukan  melalui  beragam  cara,  antara  lain: Pertama ,  melalui  metode  pengajaran  dan  pembinaan  sejak  dini. Sebagaimana  dijelaskan  di  awal,  keberadaan  kiai  kampung merupakan  figur  pertama  yang  mengenalkan  pada  ilmu pengetahuan,  agama,  dan  nilai-nilai  baik  dan  buruk  dalam  tradisi hukum  di  Madura. 25 Metode  ini  dirasa  akan  mampu  menciptakan karakter masyarakat Madura sebagai tipikal masyarakat yang agamis dan  mampu  menerapkan  pola  kehidupan  yang  bercirikan  ajaran- ajaran Islam.
24 Agus  Purnomo, Islam  Madura  Era  Reformasi:  Konstruksi  Sosial  Elite  Politik Tentang Perda Syariat (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2014).
25 Taufiqurrahman, “Islam Dan Budaya Madura.”
Muwaffiq Jufri, et al.
Metode  seperti  ini  memang  tidak  langsung  mampu  merubah keadaan masyarakat secara cepat agar konsisten melakukan aktivitas kehidupan  kesehariannya  sesuai  dengan  nilai-nilai  Syariah  Islam (gaya  hidup  halal),  akan  tetapi  jika  konsisten  melakukan  gerakan- gerakan  dengan  model  seperti  ini  dapat  membentuk  generasi  masa depan  yang  akan  konsisten  bergaya  hidup  halal.  Terpenting  pola pengajaran dan usaha ini terus dilakukan secara runtun, terarah dan tetap  istiqomah.  Model  seperti  ini  akan  semakin  Nampak keberhasilannya  jika  dilakukan  secara  istiqamah  dan  berlangsung secara sistematis.
Kedua ,  melalui  Gerakan  kiai  pesantren  dalam  forum-forum kemasyarakatan  seperti  koloman  rutin,  bathsul  masa’il,  kamrat, tahilan,  dan  forum-forum  keagamaan  lainnya  yang  secara  tradisi memang bersingggungan dengan ajaran Islam berbasis budaya sosial masyarakat. 26 Forum-forum  seperti  ini  memang  sengaja  dilakukan dan dibentuk oleh kiai pesantren untuk memberikan pembinaan nilai- nilai keagamaan kepada masyarakat agar mereka yang tidak pernah mengenyam  Pendidikan  di  pesantren  dan/atau  yang  memiliki pengetahuan  minimal  pada  ajaran  agama  masih  bisa  mendapatkan akses pengetahuan keagamaan melalui ragam forum keagamaan ini.
Forum-forum seperti di atas lazimnya memang dilakukan pada masing-masing  desa  dan/atau  kampung  dengan  ciri  khas  dan modelnya  masing-masing.  Bahkan  dalam  perkembangan  terakhir, majelis-majelis  seperti  shalawat  bersama  juga  semakin  berkembang seiring dengan semakin massifnya Gerakan bershalawat yang digagas oleh  para  kiai,  habaib,  dan  ilmuan  Islam.  Ini  menandakan  bahwa hingga  saat  ini,  antusiasme  masyarakat  terhadap  forum-forum kesilaman  berbasis  tradisi  kemasyarakatan  masih  kental  dan  sangat bisa  dikembangkan  dalam  upaya  menciptakan  pola  kehidupan masyarakat yang bergaya hidup halal. Metode seperti ini lazim juga disebut sebagai strategi eksternal.
Bagi  masyarakat  Madura,  fatwa  kiai  merupakan  rujukan hukum  dalam  beragama  yang  tidak  bisa  diragukan  keabsahannya. 27
26 Mohammad Nurul Huda Ach Khoiri, “Metode Penyelesaian Konflik Antar Aliran  Agama  Melalui  Peran  Kiai  Kampung  Dan  Kepala  Desa,” Simposium  Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019): 637–47.
27 Mutmainnah, “Kehidupan Politik Di Madura Pasca Orde Baru,” in Madura Dalam Kacamata Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Kebahasaan, Dan Pertanian (Bangkalan:
Diseminasi Gaya Hidup Halal di Madura
Orang Madura menganggap kiai kampung memiliki keluwesan ilmu keagamaan  yang  tentunya  akan  mengarahkannya  pada  jalan kebenaran.  Ketika  kiai  kampung  memfatwakan  baik  atau  buruknya sesuatu  terhadap  jenis  aktivitas  tertentu,  masyarakat  akan mengikutinya dan meyakininya sebagai sebuah kebenaran. 28
Penutup
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  strategisnya  peran  kiai pesantren  dalam  diseminasi  gaya  hidup  halal  di  Madura  ialah disebabkan karena faktor tradisi kemaduraan yang menempatkan kiai sebagai  figure  yang  paling  dihormati  dalam  tatanan  kehidupan masyarakat. Disamping itu, adanya ajaran agama yang mengajarkan ketundukan  dan  kepatuhan  pada  figur  guru  (kiai)  semakin memperkokoh ketokohan kiai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan  di  Madura.  Karenanya  factor  ini  perlu dimaksimalkan  dalam  usaha  menciptakan  masyarakat  yang  bergaya hidup halal dengan cara: Pertama, memaksimalkan tugas pengajaran di internal pesantren untuk mencetak generasi yang cakap agama dan berkomitmen untuk berperilaku sesuai ajaran agama. Strategi lainnya yang bisa dilakukan ialah strategi eksternal dengan memaksimalkan forum-forum  keagamaan  berbasis  tradisi  Madura  seperti  koloman, kamrat,  dan  forum  lainnya.  Penulis  menyadari  bahwa  penelitian  ini masih  memiliki  banyak  kekurangan  utamanya  dalam  hal  cakupan wilayah  yang  hanya  bertumpu  di  Kabupaten  Pamekasan.  Selain  itu model  analisis  yang  menggunakan  pendekatan  empiris  perlu diaktualisasikan  dalam  konsep  perundang-undangan  agar  bisa diberlakukan  dalam  hukum  positif  di  daerah.  Untuk  itu  penelitian lanjutan  sangat  penting  dilakukan  untuk  menyempurnakan  gagasan ini.

## Daftar Pustaka
Ach Khoiri, Mohammad Nurul Huda. “Metode Penyelesaian Konflik Antar  Aliran  Agama  Melalui  Peran  Kiai  Kampung  Dan  Kepala Desa.” Simposium Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019): 637–47.
Agus  Purnomo. Islam  Madura  Era  Reformasi:  Konstruksi  Sosial  Elite
Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas  Trunojoyo Madura, 2014), 30.
28 Agus  Purnomo,  “Politik  Hukum  Elite  Politik  Kabupaten  Pamekasan Tentang Perda Syari’at,” Istinbath 13, no. 1 (2014): 6.
Muwaffiq Jufri, et al.
Politik  Tentang  Perda  Syariat .  Ponorogo:  STAIN  Ponorogo  Press,
2014.
———. “Politik Hukum Elite Politik Kabupaten Pamekasan Tentang Perda Syari’at.” Istinbath 13, no. 1 (2014): 6. Amiruddin  dan  Zainal  Asikin. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:
Rajawali Pers, 2018.
Ansori.  “Implementasi  Pengaturan  Fasilitasi  Pesantren  Dalam
Pengembangan  Koperasi  Pondok  Pesantren.” Al-Huquq;  Journal of Indonesian Islamic Economic Law 4, no. 1 (2022): 109–22.
Fahmi, Agung Ali. “The Implementation of Islamic Value Absorption in Regional Regulations on Districts at Madura.” Al-Ihkam: Jurnal
Hukum  Dan  Pranata  Sosial 15,  no.  1  (2020):  157–58.
https://doi.org/http://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i1.2682. Hamdi,  Ahmad  Zainul.  “Klaim  Religious  Authority  Dalam  Konflik Sunni-Syi‘i Sampang Madura.” ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 6, no. 2 (2014): 215. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.215-231. Khabibi  Muhammad  Lutfi.  “Islam  Nusantara;  Relasi  Islam  Dan Budaya Lokal.” Shahih 1, no. 1 (2016): 23–24. Khoiri,  Ach.  “Kontrol  Politik  Kiai  Dan  Blater  Dalam  Pelaksanaan Pemilu;  Kajian  Kelemahan  Ketentuan  Hukum  Pemilu
Menghadapi Rezim Kembar Politik Di Madura.” Voice Justisia 1, no. 2 (2017): 138.
MH.  Said  Abdullah. Membangun  Masyarakat  Multikultural .  Jakarta: Taman Pustaka, 2006.
Mohammad Kosim. “Kiai Dan Blater: Elite Lokal Dalam Masyarakat
Madura.” Karsa 12, no. 2 (2007): 162–63. Muhammad  Sulthon  Fathoni. Buku  Pintar  Islam  Nusantara . Tanggerang Selatan: Pustaka Iiman, 2017.
Mukhlis. “A Three-Pillar Synergism Reinforrcement Model in Judicial
Function  Policy  at  Village  Level.” Untag  Law  Review 1,  no.  2 (2017): 23–24.
Mutmainnah.  “Kehidupan  Politik  Di  Madura  Pasca  Orde  Baru.”  In
Madura  Dalam  Kacamata  Sosial,  Budaya,  Ekonomi,  Agama, Kebahasaan,  Dan  Pertanian ,  30.  Bangkalan:  Lembaga  Penelitian dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas  Trunojoyo Madura, 2014. Muwaffiq  Jufri.  “NU,  Muktamar,  Dan  Komitmen  Antikorupsi.” Detik.com, 2021. https://news.detik.com/kolom/d-5743607/nu-
muktamar--dan-komitmen-antikorupsi.
Nahidloh,  Novrian  Anshar  Ghafur  &  Sofiyyun.  “Kebijakan  Rektor
Universitas  Trunojoyo  Madura  Tentang  Pembentukaan  Halal Center  UTM  Sebagai  Media  Kontribusi  Terhadap  Masyarakat.” In Prosiding  Seminar  Nasional  Sosiologi ,  216–34.  Mataram: Universitas Mataram, 2022. http://eprints.unram.ac.id/26824/. Pratikto,  Heri. Halal  Development:  Trend,  Oportunities  and  Challenges . Halal  Development:  Trends,  Opportunities  and  Challenges .  Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2021. https://doi.org/10.1201/9781003189282-6. Redaksi.  “Penjaga  Moral  Umat,  Kiai  Kampung  Harus  Dijaga Marwahnya.” NU Online, 2020. https://www.nu.or.id/post/read/123516/penjaga-moral-umat- kiai-kampung-harus-dijaga-marwahnya. ———.  “Perkuat  SDM,  Laboratorium  Halal  Center  UTM Selenggarakan  Pelatihan  Kompetensi  Pengujian  Produk  Halal.” Halal Center UTM . 2022. http://halalcenter.trunojoyo.ac.id/2021/12/08/perkuat-sdm- laboratorium-halal-center-utm-selenggarakan-pelatihan- kompetensi-pengujian-produk-halal/. Taufiqurrahman. “Islam Dan Budaya Madura.” In Annual Conference on Contemporary Islamic Studies , 7. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi  Islam,  Ditjen  Pendidikan  Islam,  Departemen  Agama Republik Indonesia, 2006. Yanwar  Pribadi.  “Religious  Networks  in  Madura:  Pesantren, Nahdlatul  Ulama,  and  Kiai  as  the  Core  of  Santri  Culture.” Al-
Jami’ah 51, no. 1 (2013): 3. Zakaria  Muhyiddi  Al-Nawawi. Riyadus  Shalihiin .  Surabaya:  Darul ’Ilmi, n.d.