## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 6 No. 4 Oktober – Desember 2021: 231-242
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS, COMPLIANCE OF GOVERNMENT FINANCIAL REPORTING, ORGANIZATION AND WHISTLEBLOWING CULTURAL CULTURE ON VILLAGE PREVENTION PREVENTION OF VILLAGE FUNDS MANAGEMENT WITH MORALITY AS MODERATING VARIABLES

## PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KETAATAN PELAPORAN KEUANGAN, BUDAYA ETIS ORGANISASI DAN WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MORALITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Oleh:
𝐀𝐭𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚 𝐅 𝟏) , 𝐇𝐢𝐳𝐚𝐳𝐢 𝟐) , 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐡 𝐊𝐮𝐬𝐮𝐦𝐚𝐬𝐭𝐮𝐭𝐢 𝟑)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020
2&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
) 3 ratihkusumastuti@unja.ac.id ) , 2 hizazi@unja.ac.id ) 2 satriaatarfikri@gmail.com, Email:

## ABSTRACT
This  study  focuses  attention  on  the  factors  of  fraud  prevention  of  Village  Fund  management  with  the  aim  to determine  the  effect  of  internal  control  systems,  compliance  of  government  financial  reporting,  organizational ethical  culture  and  whistleblowing  on  fraud  prevention  in  the  Village  Fund  management  of  Sekernan  District, Muaro Jambi District using the SCORE Model as an indicator of fraud measurement . This research is quantitative descriptive.  The  data  source  used  in  this  study  is  primary  data.  Data  collection  was  carried  out  using  a  survey method  in  the  form  of  a  questionnaire.  The  population  in  this  study  were  villages  that  received  Village  Funds totaling  16  villages  spread  over  Sekernan  District,  Muaro  Jambi  Regency.  The  sample  used  in  this  study  uses purpose sampling technique. Internal control systems, compliance with financial reporting, organizational ethical culture  and  whistleblowing  have  a  simultaneous  and  partial  effect  on  fraud  prevention.  Morality  is  able  to moderate  and  obey  financial  reporting  and  whistleblowing  to  fraud  prevention.  Morality  does  not  moderate  the internal control system and the ethical culture of the organization towards fraud prevention.
Keywords:   Internal  Control  System,  Compliance  of  Government  Financial  Reporting,  Organizational  Ethical Culture, Whistleblowing, Morality, Fraud.

## ABSTRAK
Penelitian ini memfokuskan perhatian pada faktor-faktor pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa dengan tujuan untuk  mengetahui  pengaruh  sistem  pengendalian  intern,  ketaatan  pelaporan  keuangan,  budaya  etis  organisasi  dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan  menggunakan  S.C.O.R.E  Model  sebagai  indikator  pengukuran fraud .  Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kuantitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  menggunakan  metode  survei  berupa  kuesioner.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  desa-desa yang  menerima  Dana  Desa  sebanyak  16  desa  yang  tersebar  pada  Kecamatan  Sekernan  Kabupaten  Muaro  Jambi. Sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik purpose  sampling. Sistem  pengendalian  intern, ketaatan  pelaporan  keuangan,  budaya  etis  organisasi  dan whistleblowing berpengaruh  secara  simultan  dan  parsial terhadap  pencegahan fraud. Moralitas  mampu  memoderasi  dan  ketaatan  pelaporan  keuangan  dan whistleblowing terhadap  pencegahan fraud. Moralitas  tidak  memoderasi  sistem  pengendalian  intern  dan  budaya  etis  organisasi terhadap pencegahan fraud .
Kata Kunci:   Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Etis Organisasi, Whistleblowing Moralitas, Fraud

## 1.  PENDAHULUAN
Nawacita  seakan  menjadi  perubahan  baru  dalam pembangunan  terutama  pada  pembangunan  perdesaan Indonesia dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam kerangka negara kesatuan. Pengimplementasian kebijakan  Dana  Desa  merupakan  cara  program  ini dilakukan,  melalui  peningkatan  pelayanan  publik, mengatasi kesenjangan pembangunan antara Desa serta memajukan  perekonomian  desa  sehingga  dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan (BPKP, 2015).
Pengelolaan  Dana  Desa  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan bahwa “semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban  Desa”.  Hak  dan  kewajiban  tersebut menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan  yang perlu  diatur  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang baik. Pengelolaan Dana Desa harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola demi terwujudnya good  governance pemerintahan  Desa, yaitu  dengan  prinsip  tata  kelola  yang  transparan, akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib (BPKP, 2015).
Pada akhir ini fraud merupakan isu yang menarik untuk  dibahas  yang  terjadi  baik  dilingkup  swasta maupun  pemerintahan. Association  Of  Certified  Fraud Examiners menggolongkan fraud dalam  tiga  jenis, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan  aset  dan  korupsi  (Surjandari  & Martaningtyas, 2015). Praktik korupsi merupakan salah satu  jenis fraud yang  sering  terjadi  di  sektor pemerintahan.  Korupsi  berasal  dari  bahasa  latin, Corruptio  Corrumpere yang  artinya  busuk,  rusak, menggoyahkan,  memutar  balik  atau  menyogok. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  tingkat korupsi  yang  tinggi.  Indonesian  Corruption  Watch (2019)  menjelaskan  bahwa  terdapat  271  kasus  korupsi di  Indonesia  yang  terjadi  selama  tahun  2019  dengan total  kerugian  negara  sebesar  Rp.  8,4  Triluin. Transparansi Internasional dalam surveynya tahun 2019 juga  menunjukkan  bahwa  Indonesia  menempati peringkat  85  dari  180  negara  yang  diukur  tingkat korupsinya dengan skor 40 (Transparency International , 2019).
Indonesian Corruption Watch mencatat sepanjang 2017-2019  terdapat  240  kasus  korupsi  anggaran  desa. Pada  2017  tercatat  sebanyak  98  kasus  korupsi  dengan kerugian  negara  sebesar  Rp.  39,3  miliar.  Kemudian pada  tahun  berikutnya  dengan  96  kasus  dengan kerugian negara sebesar Rp. 37,2 miliar dan pada tahun 2019  tercatat  sebanyak  46  kasus  dengan  kerugian negara sebesar Rp. 32,3 miliar. (Indonesian Corruption Watch, 2019).
Provinsi  Jambi  memiliki  11  kabupaten/kota,  141 kecamatan,  163  kelurahan  dan  1.399  desa,  dimana terdapat  10  kabupaten/kota  yang  mendapatkan  alokasi dana  desa  di  Provinsi  Jambi  dan  satu  kota  di  Provinsi Jambi yang tidak mendapatkan alokasi dana desa yaitu Kota  Jambi.  Hasil  studi  dari  20  sampel  desa  di Kabupaten  Muaro  Jambi  yang  dilakukan  oleh Ombudsman  RI  Kantor  Perwakilan  Jambi  menyatakan bahwa  tata  kelola  administrasi,  pelayanan  publik  dan pengelolaan  keuangan  di  desa  Kabupaten  ini  masih sangat  buruk.  Studi  ini  dilakukan  atas  banyaknya pengaduan dan laporan yang diterima oleh Ombudsman RI  Kantor  Perwakilan  Jambi  sepanjang  tahun  2017- 2018.  pengaduan  yang  masuk  terutama  soal  pelayanan aparatur desa dan pengolahan dana desa yang dianggap tidak transparan (Ombudsman, 2019).
Penelitian  memilih  Kabupaten  Muaro  Jambi menjadi  sampel  pada  penelitian  ini  melihat  adanya temuan  hasil  dari  pemeriksaan  Inspektorat  Muaro Jambi  terhadap  pengelolaan  dana  desa  yang  ada diwilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kepala Inspektorat Kabupaten Muaro
Jambi,
Budi Hartono mengungkapkan  bahwa  dari  150  desa  yang  ada  di Kabupaten  Muaro  Jambi,  sudah  ada  140  desa  yang dalam  proses  audit  terhadap  penggunanaan  dana  desa tahun  anggaran  2018,  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan dari 140 desa terdapat penyimpangan yang ditemukan pada 32 desa di Muaro jambi. Temuan penyimpangan dana  desa  tersebut  bersifat  administrasi  dan pembangunan fisik (Tribun, 2019).
Shelton  (2014)  menjelaskan  dalam  penelitianya bahwa  pada  awalnya  ada  tiga  faktor  seseorang memutuskan  untuk  melakukan  tindakan fraud. Ketiga faktor tersebut masuk kedalam teori triangle fraud yang pertama kali didefenisikan oleh ahli kriminalog Donald Cressey  (1953).  Faktor  ini  antara  lain Pressure (tekanan), Opportunity
(kesempatan) dan Rationalization (rasionalisasi).  Teori  ini  kemudian disempurnakan lagi oleh Wolfe and Hermanson (2004) dalam  teori fraud  diamond, dalam  teori  ini  ditambah satu  elemen  yang  signifikan  untuk  memengaruhi seseorang  untuk  melakukan fraud ,  yaitu  kapabilitas atau capability. Perkembangan kasus fraud yang terjadi pada  akhir  ini  menuntut  para  akademisi  untuk mengembangkan  teori fraud guna  menjelaskan  faktor yang  melatarbelakangi  seseorang  melakukan  tindakan fraud yang  tidak  mampu  dijelaskan  pada  teori sebelumnya. Vousinas (2019) memperkenalkan S.C.O.R.E  model  sebagai  penyempurnaan  dari  teori fraud  diamond .  Teori  ini  menambahkan  satu  faktor baru  yaitu  ego.  Ego  berhubungan  dengan  kekuasaan seseorang serta kekuasaan atas situasi. sensasi berkuasa atas  individu  atau  individu  lain  merupakan  kekuatan pendorong  yang  kuat    bagi  pelaku  untuk  melakukan fraud .
Wijayanti  &  Hanafi  (2018)  melakukan  penelitian tentang  Pencegahan Fraud Pada  Pemerintahan  Desa, menunjukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh  terhadap  pengecegahan fraud pada pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang
Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderating (Atar Satria F,  Hizazi dan Ratih Kusumastuti)
dilakukan  oleh  Atmadja  &  Saputra  (2017)  melakukan penelitian tentang Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa,  menunjukan  bahwa sistem  pengendalian  intern    dan  kompetensi  aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan  dana  desa.  Hasil  tersebut  memperjelas bahwa pengendalian intern bukan hanya mempengaruhi laporan  keuangan  yang  reliable  juga  menunjukkan bahwa  pengendalian  seharusnya  efektif  untuk  semua operasi dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian maka dibangun hipotesis:
H1:  Sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa.
Wonar.  Falah  &  Pangayow  (2018)  dalam penelitiannya  menguji  ketaatan  pelaporan  keuangan terhadap  pencegahan fraud menunjukan  bahwa ketaatan pelaporan keuangan dapat mencegah terjadinya fraud .  Hal  ini  berarti  bahwa  pencegahan fraud akan  semakin  tinggi  apabila  aparatur  desa semakin  taat  dalam  melaksankan  pelaporan  keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, Nyoman & Atmadja (2017) yang menyatakan  bahwa  implementasi  pengelolaan  dan penatausahaan  keuangan  desa  berpengaruh  terhadap kelancaran administrasi pemerintah desa, yaitu mempermudah  proses  realisasi  atau  pencairan  dana tahap berikutnya.  Dengan kata lain, pencegahan fraud dapat  dicegah  dengan  semakin  taatnya  aparatur  desa dalam  membuat  pelaporan  keuangan  desa  yang transparan  dan  akuntabel.  Berdasarkan  uraian  maka dibangun hipotesis:
H2:  Ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap  pencegahan fraud pengelolaan  Dana Desa.
Widiyarta, Herawati & Atmadja (2017) menjelaskan adanya hubungan antara budaya organisasi terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana desa. Penelitian Zelmiyanti & Anita (2015) menunjukkan  jika  budaya  organisasi  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  pencegahan  kecurangan. Begitu  juga  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Doig (2014) menyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh pada kecenderungan fraud . Hasil peneltian menunjukan  semakin  tinggi  budaya  organisasi  yang dimiliki  maka  akan  berdampak  pada  meningkatnya pencegahan fraud dalam  pengelolaan  Dana  Desa  di Kabupaten  Buleleng. Teori fraud S.C.O.R.E  Model mengungkapkan  bahwa  terdapat  lima  faktor  yang mendorong seseorang melakukan tindakan kecenderungan  kecurangan  akuntansi,  salah  satunya adalah rasionalisasi ( rasionalization ). Faktor rasionalisasi  menjelaskan  bahwa  sikap,  karakter,  atau serangkaian  nilai-nilai  etis  yang  memperbolehkan pegawai  untuk  melakukan  tindakan  yang  tidak  jujur, atau  mereka  berada  dalam  lingkungan  yang  cukup menekan  sehingga  mendorong  mereka  merasionalisasi tindakan  yang  tidak  jujur.  Jika  tingkat  budaya  etis organisasi  rendah,  maka  setiap  individu  dalam  suatu organisasi  akan  cenderung  melakukan  kecurangan
akuntansi. Berdasarkan uraian maka dibangun hipotesis:
H3:  Budaya  etis  organisasi  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa
Agusyani, Sujana & Wahyuni (2016) menemukan bahwa whistleblowing memiliki  pengaruh  yang signifikan  pada  pencegahan fraud .  Semakin  baik penerapan whistleblowing didalam  organisasi,  maka semakin  tinggi  pula  tingkat  pencegahan fraud . Widiyarta,  Herawati  &  Atmadja  (2017)  menyatakan hubungan  antara whistleblowing terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana  desa  adalah  semakin tinggi whistleblowing maka  akan  berdampak  pada meningkatnya  pencegahan fraud dalam  pengelolaan dana  desa  di  Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Asiah  &  Rini  (2017)  menyatakan adanya  seorang whistleblower memberikan  dampak rendahnya  kecurangan  laporan  keuangan.  Hal  ini  tentu mendukung  teori-teori  dari  literatur  yang  telah dipaparkan  sebelumnya.  Salah  satu  upaya  yang  dapat mencegah  terjadinya  kecurangan  adalah  dengan melakukan  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  anggota organisasi  mengenai  pelanggaran,  tindakan  illegal  atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di  luar  organisasi  atau  dikenal  dengan  upaya whistleblowing. Berdasarkan  uraian  maka  dibangun hipotesis:
H4: Whistleblowing berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa.
Puspasari  &  Suwardi  (2012)  menyatakan  bahwa individu yang  memiliki  moralitas  tinggi  dengan  sistem pengendalian  intern  yang  baik  maka  kecenderungan tidak melakukan kecurangan akuntansi, bahkan mampu untuk  melakukan  pencegahan  terjadinya fraud .  Dewi (2017)  yang  menyatakan  terdapat  interaksi  antara moralitas dengan pengendalian intern terhadap kecurangan  akuntansi.  Bahwa  pengendalian  intern tergantung  pada  moralitas  individu.  Individu  dengan moralitas rendah tidak mempermasalahkan ada tidaknya  pengendalian  intern  dalam  melakukan kecurangan.  Individu  bermoralitas  tinggi  ketika dihadapkan  dengan  kondisi  terdapat  pengendalian internal,  kecurangan  yang  dilakukan  cenderung  lebih rendah  dibanding  kondisi  tidak  terdapat  pengendalian intern.  Harry,  Febrianto  &  Kartika  (2017)  dalam  hasil penelitiannya mengindikasikan terdapat interaksi antara level  moral  individu  dengan  pengendalian  intern. Atmadja  &  Saputra  (2017)  menyatakan  bahwa moralitas  yang  baik  dari  aparatur  pemerintah  desa mendukung  segala  kompetensi  yang  dimiliki  oleh aparatur  itu  sendiri  dengan  implementasi  sistem pengendalian intern yang baik dapat mampu mencegah terjadinya fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa, terlebih bahwa keuangan desa diawasi oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan lembaga pengawas keuangan  independen.  Berdasarkan  uraian  maka dibangun hipotesis:
H5:  Moralitas  memoderasi  sistem  pengendalian  intern terhadap  pencegahan fraud pengelolaan  Dana Desa.
Kurniawan  (2013)  menyatakan  bahwa  moralitas seseorang  berpengaruh  signifikan  terhadap  tindakan kecurangan  dalam  laporan  keuangan,  artinya  semakin rendahnya  moralitas  dari  aparatur  pemerintah  maka kecurangan akan semakin meningkat.  Umar, Usman & Purba  (2018)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa pemerintah  desa    membutuhkan  perubahan  dalam moralitas  dan  etika  manajemen  desa  dan  staf  yang bertanggung  jawab  untuk  mengelola  Dana  Desa  untuk secara  konsisten  mematuhi  peraturan  lokal  dan  pusat dalam  mempersiapkan  perencanaan  pengelolaan  Dana Desa.  Peraturan  ini  tidak  bisa  diambil  terlepas  dari moral  dan  etika  pemerintah  desa  untuk  akuntabilitas pengelolaan  Dana  Desa . Berdasarkan  uraian  maka dibangun hipotesis:
H6:  Moralitas memoderasi ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa
Mazar,  Amir  &  Ariely  (2008)  mengindikasikan bahwa jika seseorang diingatkan pada suatu nilai moral yang  seharusnya  ia  miliki,  maka  ia  tidak  akan melakukan kecurangan jika kesempatan untuk melakukan  kecurangan  itu  ada  karena  pada  saat  itu  ia berada  pada  level  moral  yang  tinggi.  Wijayanti  & Hanafi (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kecenderungan fraud dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama  yaitu  faktor  internal  yang  berasal  dari  dalam diri  individu  itu  sendiri  seperti  motivasi,  pengalaman, kemampuan berpikir, kesalehan diri, dan moralitas. Jika pengaruh faktor  internal dalam  diri  individu  lebih kuat dari  pada  pengaruh  dari  faktor  eksternal,  budaya  etis organisasi  atau  lingkungan  yang  baik  pun  tidak  akan mampu mencegah individu untuk melakukan kecenderungan fraud .  Oleh  karena  itu  budaya  etis organisasi  harus  didorong  oleh  moralitas  yang  tinggi sehingga dapat mencegah terjadinya fraud. Berdasarkan uraian maka dibangun hipotesis:
H7:  Moralitas  memoderasi  budaya  etis  organisasi terhadap  pencegahan fraud pengelolaan  Dana Desa.
Edwar,  Bernardin  &  Solihat  (2019)  dalam penelitiannya  menjelaskan  bahwa  setiap  terjadi peningkatan whistleblowing jika  didukung  dengan kenaikan moralitas diprediksi akan menaikan pencegahan fraud .  Moral  didefinisikan  sebagai  suatu sikap  mental  yang  dimiliki  oleh  seseorang  dalam melakukan  suatu  tindakan  baik  dalam  bekerja  maupun dalam  berloyalitas  dalam  suatu  kelompok.  Moralitas dapat diukur dari penalaran moral yang didasarkan atas imbalan,  berbuat  baik,  menyadari  suatu  kewajibannya, penalaran moral didasarkan atas hukum dan melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan  kondisi  yang sebenarnya.  Chandrayatna  &  Ratna  Sari  (2019) menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  moralitas  individu, maka  individu  akan  lebih  memperhatikan  kepentingan secara  universal  daripada  dirinya  sendiri.  Sehingga,
setiap  individu  akan  berusaha  melakukan  hal  yang benar  dan  menghindari    terjadinya    kecenderungan kecurangan    akuntansi.  Menurut  Dewi  (2017) kecurangan  akuntansi  akan  lebih  tinggi  dilakukan  oleh individu dengan level moral rendah disbanding individu yang  memiliki  level  moral  tinggi.  Hasil  penelitian  ini membuktikan  apa  yang  ada  dalam  hirarki  tahap perkembangan  moral  Kohlberg.  Semakin      tinggi tahapan      moralitas  individu  (tahapan  post- konvensional), semakin individu tersebut memperhatikan  kepentingan  yang  lebih  luas  dan universal  dari  pada  kepentingan  organisasinya  semata, apalagi  kepentingan  individunya.  Semakin  tinggi  level moral individu, semakin ia berusaha untuk menghindarkan  diri  dari  kecenderungan  melakukan kecurangan  akuntansi  yang  akan  merugikan  banyak pihak. Berdasarkan uraian maka dibangun hipotesis:
H8:  Moralitas  memoderasi whistleblowing terhadap pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa.

## 2.  KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

## 2.1.  Sistem Pengendalian Intern
Permendagri  No  60  tahun  2008  menjelaskan  tetang sistem  pengendalian  intern  yaitu  Sistem  pengendalian intern  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan. Tujuan sistem pengendalian intern menurut Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 tentang pemerintahan adalah sebagai berikut:
1. Menghasilkan data dan informasi yang handal.
2. Menjaga harta/ kekayaan dan catatan organisasi.
3. Meningkatkan efisiensi operasional.
4. Mendorong  ketaatan  kepada  kebijakan  manajerial yang telah ditetapkan.

## 2.2.  Ketaatan Pelaporan Keuangan
Laporan keuangan desa digunakan oleh berbagai pihak untuk  memenuhi  kebutuhannya  terkait  informasi keuangan  desa.  Agar  menghasilkan  informasi  yang berkualitas  maka  penyajian  laporan  keuangan  harus sesuai  dengan  prosedur  dan  prinsip  serta  aturan  kerja yang  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  Pengelolaan keuangan  desa  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa.  Laporan  keuangan  desa  yang  wajib dilaporkan  oleh  pemerintah desa  menurut  Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes), buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, dan  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA).  Pengelolaan keuangan  desa  harus  menggunakan  asas  transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderating (Atar Satria F,  Hizazi dan Ratih Kusumastuti)
membagi  pengelolaan  Dana  Desa  menjadi  beberapa tahapan  yaitu,  (1)    Perencanaan,  (2)  Pelaksanaan,  (3)
Penatausahaan, (4) Pelaporan
dan (5)
Pertangungjawaban.

## 2.3.  Budaya Etis Organisasi
Budaya  etis  organisasi  merupakan  suatu  persepsi bersama  yang  dianut  oleh  anggota  organisasi  tersebut, sehingga  persepsi  tersebut  menjadi  suatu  sistem  dan makna  bersama  bagi  anggota  organisasi  tersebut. Budaya  etis  organisasi  merupakan  suatu  pola  atau persepsi  dasar  tidak  tertulis  yang  diterima  dan  dianut bersama-sama  oleh  anggota  organisasi  agar  dapat dipatuhi  oleh  semua  orang  yang  terlibat,serta mengandung  nilai-nilai  atau  prinsip  moral  pada organisasi  tersebut,  dengan  adanya  budaya  organisasi sangat  cenderung  membentuk  standar  yang  tinggi diantara  anggotanya.  Jika  suatu  budaya  itu  kuat  dan mendukung  standar  etika  yang  tinggi,  maka  akan memiliki  pengaruh  yang  sangat  ampuh  dan  positif terhadap  perilaku  karyawannya  (Robbins  &  Judge, 2013).

## 2.4.  Whistleblowing
Whistleblowing merupakan suatu kegiatan pengungkapan  yang  pada  umumnya  dilakukan  secara rahasia  atas  tindakan  pelanggaran  atau  pengungkapan perbuatan  yang  melawan  hukum  yang  tidak  etis  dan tidak  bermoral  sehingga  dapat  merugikan  organisasi maupun  pemangku  kepentingan  yang  dilakukan  oleh pimpinan organisasi ataupun karyawan kepada pimpinan lembaga/organisasi lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut (KNKG, 2008).

## 2.5.  Moralitas
Kohlberg  (1969)  menyatakan  bahwa  ada  tiga  tahapan dalam  perkembangan  moral,  yaitu  tahapan  pra- konvensional, tahapan konvensional dan tahapan pasca- konvensional. Individu akan melakukan suatu tindakan karena  takut  terhadap  hukum/peraturan  yang  ada  jika berada  pada  tahapan  yang  paling  rendah  (pra- konvensional).  Selain  itu  individu  pada  level  moral  ini juga  akan  memandang  kepentingan  pribadinya  sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan. Pada tahap kedua (konvensional), individu akan mendasarkan  tindakannya  pada  persetujuan  teman- teman  dan  keluarganya  dan  juga  pada  norma-norma yang  ada  di  masyarakat.  Pada  tahap  tertinggi  (pasca- konvensional), individu mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan tindakannya pada hukum-hukum universal.

## 2.6.  Fraud
Fraud merupakan suatu perbuatan yang melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  orang-orang dalam  organisasi  maupun  dari  luar  organisasi  dengan cara  memanipulasi  atau  memberikan  laporan  keliru kepada  pihak  lain  dengan  tujuan  mendapatkan keuntungan  pribadi  atau  kelompok  yang  secara
langsung  ataupun  tidak  langsung  merugikan  pihak  lain (Association of Certified Fraud Examiners, 2018).
Perkembangan kasus fraud yang terjadi pada akhir ini  menuntut  para  akademisi  untuk  mengembangkan teori fraud guna menjelaskan faktor yang melatarbelakangi  seseorang  melakukan  tindakan fraud yang  tidak  mampu  dijelaskan  pada  teori  sebelumnya. Vousinas  (2019)  membangun  di  atas  latar  belakang teoritis  dan  memperkenalkan  S.C.O.R.E  model.  Teori ini merupakan pengembangan dari beberapa teori fraud sebelumnya yang  dilakukan oleh Cressey, D. R (1954) yang  menyatakan  bahwa  ada  tiga  faktor  yang menyebabkan terjadinya fraud yaitu Pressure, Opportunity dan Rationalization .  Ketiga  faktor  ini dikenal  sebagai Triangel  Fraud  Theory .  Selanjutnya Teori Triangel  Fraud ini  dikembangkan  lagi  oleh Wolfe  &  Hermanson  (2004)  yang  mengatakan  bahwa selain menangani Pressure, Opportunity, dan
Rationalization juga harus mempertimbangkan Capability.
Vousinas  (2019)  membangun  di  atas  latar belakang  teoritis  dan  memperkenalkan  S.C.O.R.E model. Nama model ini adalah akronim dari kata-kata: stimulus/tekanan,  kemampuan,  peluang,  rasionalisasi dan  ego.  Elemen  kelima  diperkenalkan  untuk meningkatkan  deteksi  dan  pencegahan fraud serta untuk  memperluas  pemahaman  kita  tentang  penentu utama  tindakan fraud .  teori  pakar  psikolog  mencatat bahwa  selain  tekanan  keuangan,  aspek  lain  dari motivasi  yang  mungkin  berlaku  untuk  beberapa  atau semua  jenis fraud adalah  ego.  Ini  bisa  berhubungan dengan  kekuasaan  seseorang  serta  kekuasaan  atas situasi.  Dari  segi  yang  pertama,  sensasi  berkuasa  atas individu  atau  individu  lain  tampaknya  merupakan kekuatan  pendorong  yang  kuat    bagi  pelaku  untuk melakukan fraud (Duffield & Grabosky, 2001).

## 2.7.  Model Penelitian
Sumber: Data diolah peneliti

## 3. METODE PENELITIAN
3.1.  Populasi dan Sampel
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  desa-desa  yang menerima  Dana  Desa  sebanyak  16  desa  yang  tersebar pada  Kecamatan  Sekernan  Kabupaten  Muaro  Jambi.

## Sistem Pengendalian
Intern (X1)
Ketaatan Pelaporan Keuangan (X2) Budaya Etis Organisasi (X3) Whistleblowing  (X4) Pencegahan Fraud (Y) Moralitas  (Z)
Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling yaitu pengambilan  sampling  dengan  pertimbangan  tertentu. Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa,  dan Kepala  Seksi.  Sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  113 Tahun  2014  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara Desa,  dan  Kepala  Seksi  mempunyai  tugas  pokok  dan fungsi  dalam  pelaksana  teknis  pengelolaan  keuangan desa.
3.2.   Operasional Variabel Penelitian
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi  atau  yang  menjadikan  akibat  karena adanya  variabel  bebas.  Variabel  dependen  pada penelitian ini adalah pencegahan fraud
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi  atau yang  menjadi  sebab  perubahannya atau  timbulnnya  variabel  dependen/terikat.  Variabel independent  dalam  penelitian  ini  adalah  sistem pengendalian  internal,  ketaatan  laporan  keuangan, budaya etis organisasi dan whistleblowing .
Ghozali  (2011)  menyatakan  bahwa  variabel moderasi  merupakan  variabel  yang  mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan  memperkuat  atau  memperlemah  hubungan variabel  tersebut.  Variabel  ini  juga  disebut  dengan variabel  independen  kedua.  Dalam  penelitian  ini variabel moderasi yang digunakan yaitu moralitas.

## 3.3.   Metode Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis regresi linier berganda dengan  menggunakan software SPSS  23 untuk  menguji  variabel  sistem  pengendalian internal, ketaatan pelaporan keuangan dan whistleblowing terhadap  pencegahan fraud .  Sedangkan pemoderasian  moralitas  dengan  sistem  pengendalian internal, ketaatan pelaporan keuangan dan whistleblowing terhadap  pencegahan fraud dilakukan dengan uji Moderated Regression Analysis (MRA).
Model  persamaan  regresi  linier  berganda  untuk hipotesis 1, 2 ,3, 4 dan 5:
Y = α + 𝑏 1 𝑆𝑃𝐼 + 𝑏 2 𝐾𝑃 + 𝑏 3 𝐵𝐸 + 𝑏 4 𝑊𝑆 + 𝑒
Model  persamaan  MRA  untuk  hipotesis  6,  7,  8 dan 9 menggunakan dua persamaan:
(1)  Y  =  α  + 𝑏 1 𝑆𝑃𝐼 + 𝑏 2 𝐾𝑃 + 𝑏 3 𝐵𝐸 + 𝑏 4 𝑊𝑆 + 𝑏 5 𝑀𝐴 + 𝑒
(2)Y=α+ 𝑏 1 𝑆𝑃𝐼 + 𝑏 2 𝐾𝑃 + 𝑏 3 𝐵𝐸 + 𝑏 4 𝑊𝑆 + 𝑏 5 𝑀𝐴 + 𝑏 6 𝑆𝑃𝐼 ∗ 𝑀𝐴 + 𝑏 7 𝐾𝑃 ∗ 𝑀𝐴 +
𝑏 8 𝐵𝐸 ∗ 𝑀𝐴 + 𝑏 9 𝑊𝑆 ∗ 𝑀𝐴 + e
Keterangan:
SPI = Sistem Pengendalian Internal
KP = Ketaatan Pelaporan Keuangan BE = Budaya  Etis Organisasi
WS = Whistleblowing MA = Moralitas
SPI*MA=   Interaksi antara Sistem Pengendalian Internal dengan Moralitas KP*MA=   Interaksi antara Ketaatan Pelaporan Keuangan dengan Moralitas BE*MA=   Interaksi  antara  Budaya  Etis  Organisasi dengan Moralitas
WS*MA=   Interaksi  antara Whistleblowing dengan Moralitas

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.  Uji Kualitas Instrumen
Uji  kualitas  instrument  yang  pertama  yaitu  uji validitas. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh kuesioner. Hasil analisis validitas dari variabel-variabel penelitian  ini  yang  diolah  dengan  menggunakan SPSS 23 menunjukkan bahwa  instrumen  kuisioner  dari  tujuh variabel  memiliki  hasil  yang  valid  dikarenakan  nilai korelasi person yang lebih besar dibanding dengan nilai tabel  r,  yaitu  sebesar  0,2108.  Sehingga  pertanyaan- pertanyaan  tersebut  dapat  digunakan  dalam  pengujian- pengujian berikutnya.
Uji  reliabilitas  bertujuan  untuk  melihat  apakah sebuah  kuesioner  mempunyai  derajat  konsistensi  dari waktu  ke  waktu.  Kuesioner  dikatakan  reliabel  atau handal  jika  jawaban  seseorang  terhadap  pernyataan adalah  konsisten  dari  waktu  ke  waktu  Variabel  sistem pengendalian  intern  memiliki  nilai  cronbach’s  alpha sebesar  0,774,  variabel  ketaatan  pelaporan  keuangan memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,836, variabel budaya  etis  organisasi  memiliki  nilai  cronbach’s  alpha sebesar  0,740,  variabel  whistleblowing  memiliki  nilai cronbach’s  alpha  sebesar  0,975,  variabel  prinsip akuntabel  memiliki  nilai  cronbach’s  alpha  sebesar 0,904,  variabel  moralitas  memiliki  nilai  cronbach’s alpha  sebesar  0,647  dan  variabel  pencegahan fraud memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,669. Artinya secara  keseluruhan  nilai  cronbach’s  alpha  setiap variabel lebih dari 0,60 sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut  dinilai  realibel  dan  dapat  digunakan  dalam pengujianpengujian berikutnya.

## 4.2.  Statistik Deskriptif
Hasil  analisis  deskriptif  dari  variabel-variabel penelitian  ini  yang  diolah  dengan  menggunakan  SPSS 23 adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
N Minimu m Maxim um Mean Std. Deviation SPI 62 42 55  50,15 2,958 KP 62 43 55  50,85 3,323 BE 62 15 25  21,34 2,304 WS 62 21 38  31,11 3,460 MA 62 45 56  51,35 2,362
Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderating (Atar Satria F,  Hizazi dan Ratih Kusumastuti)
Y 62 43 55  51,19 2,572 Valid N (listwise) 62 Sumber  : Output SPSS (2020)
1. Pada variabel Sistem  Pengendalian Intern diketahui total  skor  terandah  dari  jawaban  responden  adalah 42 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 55  sehingga  rata-rata  (mean)  jumlah  skor  jawaban Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  50,11  hal  ini menunjukan  bahwa  responden  telah  menerapkan sistem pengendalian intern yang cukup baik.
2. Pada  variabel  Ketaatan  Pelaporan  Keuangan diketahui  total  skor  terandah  dari  jawaban responden adalah 43 dan skor tertinggi dari jawaban responden  adalah  55  sehingga  rata-rata  (mean) jumlah skor jawaban Ketaatan Pelaporan Keuangan adalah  50,80  hal  ini  menunjukan  bahwa  responden telah  melaksanakan  pelaporan  keuangan  sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Pada  variabel  Budaya  Etis  Organisasi  diketahui total  skor  terandah  dari  jawaban  responden  adalah 15 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 25  sehingga  rata-rata  (mean)  jumlah  skor  jawaban Budaya  Etis  Organisasi  adalah  21,34  hal  ini menunjukan  bahwa  responden  telah  menerapkan budaya etis dengan cukup dalam organiasinya.
4. Pada  variabel Whistleblowing diketahui  total  skor terandah dari jawaban responden adalah 21 dan skor tertinggi  dari  jawaban  responden  adalah  38 sehingga  rata-rata  (mean)  jumlah  skor  jawaban Whistleblowing adalah  31,11  hal  ini  menunjukan bahwa
responden
telah
melaksanakan Whistleblowing dengan cukup dalam organisasinya.
5. Pada  variabel  Moralitas  diketahui  total  skor terandah dari jawaban responden adalah 45 dan skor tertinggi  dari  jawaban  responden  adalah  56 sehingga  rata-rata  (mean)  jumlah  skor  jawaban Moralitas  adalah  51,35  hal  ini  menunjukan  bahwa responden  telah  memahami  pentingnya  moralitas dalam menjalankan pekerjaan.
6. Pada  variabel  Pencegahan Fraud diketahui  total skor terandah dari jawaban responden adalah 43 dan skor  tertinggi  dari  jawaban  responden  adalah  55 sehingga  rata-rata  (mean)  jumlah  skor  jawaban Pencegahan Fraud adalah 51,19 hal ini menunjukan bahwa  responden  telah  memahami  faktor-faktor penyebab terjadinya fraud .

## 4.3.  Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  yang  pertama  yaitu  uji normalitas.  Uji  normalitas  dilakukan  untuk  melihat apakah  data  telah  berdistribusi  normal.  berdasarkan hasil pengujian One Sampel Kolomogrov-Smirnov Test dapat  dilihat  bahwa  nilai  Asymp.  Sig  lebih  besar  dari 0,05 yaitu  0,077 sehingga dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi secara normal.
Uji asumsi klasik kedua yaitu uji multikolinearitas.  Uji  multikolinearitas  digunakan untuk  mengetahui  apakah  didalam  model  terdapat
korelasi  antar  variabel  independennya.  Hasil  pengujian menunjukan  bahwa  keempat  variabel  independent memiliki nilai tolerance value > 0,1 atau nilai VIF < 10 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.
Uji  heterokedastisitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  sebuah  model  regrasi  terjadi  ketidaksamaan varians  dari  residual  atas  satu  pengamatan  ke pengamatan  yang  lain.  Jika  varians  dari  residual  suatu pengataman  ke  pengamatan  lain  tetap  maka  disebut homokedastisitas dan sebaliknya disebut heterokedastisitas.  Hasil  uji  heterokedastisitas  dengan menggunakan  uji  park  menunjukan  nilai  signifikansi setiap variabel diatas 0,05 (sig > 0,05) maka dikatakan tidak  terjadi  gejala  heteroskedastisitas.,  sehingga  dapat disimpulkan  pada  penelelitian  ini  tidak  terjadi heterokedastisitas.

## 4.4.  Uji Regresi Berganda
Tabel 2: Hasil Uji Regresi Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standa rdized Coeffi cients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  12,380 3,944 3,139  ,003 SPI ,166 ,077 ,191 2,161  ,035 KP ,384 ,072 ,496 5,345  ,000 BE ,201 ,096 ,180 2,086  ,041 WS ,215 ,059 ,289 3,669  ,001
Sumber  : Output SPSS (2020)
Dari  tabel  diatas  menghasilkan  persamaan  regresi sebagai berikut:
Y = 12,380 + 0,166SPI + 0,384KP + 0,201BE + 0,215WS + e
Penjelasan  persamaan  di  atas  akan  dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai konstanta bernilai positif yaitu sebesar 12,380 memberikan arti bahwa apabila sistem pengendalian intern,  ketaatan  pelaporan  keuangan,  budaya  etis organisasi  dan whistleblowing diasumsikan  0  maka pencegahan fraud secara konstan bernilai 12,380
2. Koefisien  regresi  variabel  sistem  pengendalian intern  sebesar  0,166  dengan  arti  setiap  peningkatan sistem pengendalian intern sebesar satu satuan maka akan  meningkatkan  pencegahan  fraud  sebesar 0,166.
3. Koefisien  regresi  variabel  ketaatan  pelaporan keuangan  sebesar  0,384  dengan  arti  setiap peningkatan  ketaatan  pelaporan  keuangan  sebesar satu  satuan  maka  akan  meningkatkan  pencegahan fraud sebesar 0,384.
4. Koefisien  regresi  variabel  budaya  etis  organiasi sebesar 0,201 dengan arti setiap peningkatan budaya etis  organiasi  sebesar  satu  satuan  maka  akan meningkatkan pencegahan fraud sebesar 0,201.
5. Koefisien  regresi  variabel  whistleblowing  sebesar 0,215 dengan arti
setiap peningkatan
whistleblowing  sebesar  satu  satuan  maka  akan meningkatkan pencegahan fraud sebesar 0,215.

## 4.5.  Uji Hipotesis
Hasil  tabel  2  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya dapat  dijelaskan  bahwa  pengujian  hipotesis  adalah sebagai berikut:
1. Variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai t  hitung  sebesar  2,161  bernilai  positif  lebih  besar dari t tabel sebesar 2,002 dengan nilai signifikansi sebesar  0,035  lebih  kecil  dari  0,05  maka  Ha diterima,  sehingga  variabel  sistem  pengendalian intern  berpengaruh  possitif  terhadap  pencegahan fraud dan dapat disimpulkan H1 diterima.
2. Variabel  ketaatan  pelaporan  keuangan  memiliki nilai  t  hitung  sebesar  5,345  bernilai  positif  lebih besar  dari  t  tabel  sebesar  2,002  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  0,05 maka  Ha  diterima,  sehingga  variabel  ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh possitif terhadap pencegahan  fraud  dan  dapat  disimpulkan  H2 diterima.
3. Variabel  budaya  etis  organisasi  memiliki  nilai  t hitung  sebesar  2,086  bernilai  positif  lebih  besar dari t tabel sebesar 2,002 dengan nilai signifikansi sebesar  0,041  lebih  kecil  dari  0,05  maka  Ha diterima, sehingga variabel budaya etis organisasi berpengaruh  possitif  terhadap  pencegahan  fraud dan dapat disimpulkan H3 diterima.
4. Variabel  whistleblowing  memiliki  nilai  t  hitung sebesar  3,669  bernilai  positif  lebih  besar  dari  t tabel  sebesar  2,002  dengan  nilai  signifikansi sebesar  0,001  lebih  kecil  dari  0,05  maka  Ha diterima, sehingga variabel whistleblowing berpengaruh  possitif  terhadap  pencegahan  fraud dan dapat disimpulkan H4 diterima.

## 4.6.   Koefisien Determinasi

## Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi
Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,818 a ,668 ,645 1,532 a. Predictors: (Constant), WS, SPI, BE, KP b. Dependent Variable: Y
Dari  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  nilai adjusted  R square sebesar  0,645  yang  mengandung  arti  bahwa 64,5%  pencegahan fraud dipengaruhi  oleh  sistem pengendalian  intern,  ketaatan  pelaporan  keuangan, budaya  etis  organiasi  dan  whistleblowing,  sedangkan sisanya  35,5%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar model.

## 4.7.  Uji Moderasi

## Sumber  : Output SPSS (2020)
Dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hasil  persamaan  (2)  diperoleh  bahwa 𝑏 5 𝑀𝐴 signifikan  pada 0,029  dan  persamaan  (3) 𝑏 6 𝑆𝑃𝐼 ∗ 𝑀𝐴 tidak  signifikan  dimana  nilai  probabilitas 0,487  >  0,05  maka  variabel  moralitas  (Z)  bukan variabel  moderator  dengan  kata  lain  moralitas tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel sistem  pengendalian  intern  terhadap  pencegahan fraud, sehingga H6 ditolak.
2. pencegahan fraud, sehingga  H9  diterima.  Hasil persamaan  (2)  diperoleh  bahwa 𝑏 5 𝑀𝐴 signifikan pada  0,029  dan  persamaan  (3) 𝑏 7 𝐾𝑃 ∗ 𝑀𝐴 signifikan  dimana  nilai  probabilitas  0,007  <  0,05 maka  variabel  moralitas  (Z)  merupakan  variabel quasi  moderator  dengan  kata  lain  moralitas memoderasi  hubungan  antara  variabel  ketaatan pelaporan  keuangan  terhadap  pencegahan fraud, sehingga H7 diterima.
3. Hasil  persamaan  (2)  diperoleh  bahwa 𝑏 5 𝑀𝐴 signifikan  pada  0,029  dan  persamaan  (3) 𝑏 8 𝐵𝐸 ∗ 𝑀𝐴 tidak  signifikan  dimana  nilai  probabilitas 0,068  >  0,05  maka  variabel  moralitas  (Z)  bukan variabel  moderator  dengan  kata  lain  moralitas tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel budaya etis organisasi terhadap pencegahan fraud, sehingga H8 ditolak.
4. Hasil  persamaan  (2)  diperoleh  bahwa 𝑏 5 𝑀𝐴 signifikan  pada  0,029  dan  persamaan  (3) 𝑏 9 𝑊𝑆 ∗ 𝑀𝐴 signifikan  dimana  nilai  probabilitas  0,002  < 0,05  maka  variabel  moralitas  (Z)  merupakan variabel  quasi  moderator  dengan  kata  lain moralitas  memoderasi  hubungan  antara  variabel whistleblowing terhadap pencegahan fraud.
Tabel 4. Hasil Uji Moderasi Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta PERSAMAAN 1 1  (Constant)  18,965 4,819 3,935  ,000 SPI ,257 ,085 ,296  3,037  ,004 KP ,408 ,070 ,528  5,810  ,000 BE ,174 ,094 ,156  1,851  ,069 WS ,198 ,057 ,266  3,459  ,001 MA -,220 ,099 -,202  -2,234  ,029 PERSAMAAN 2 1  (Constant) SPI KP BE WS MA SPI*MA KP*MA BE*MA WS*MA 27,997 -,918 -3,764 4,900 5,010 -,344 ,019 ,084 -,091 -,095 88,394 1,358 1,521 2,517 1,538 1,738 ,027 ,030 ,049 ,030 -1,056 -4,862 4,389 1,538 -,316 1,763 7,778 -4,724 -6,934 ,317 -,676 -2,474 1,947 3,257 -,198 ,700 2,814 -1,861 -3,180 ,753 ,502 ,017 ,057 ,002 ,844 ,487 ,007 ,068 ,002
Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderating (Atar Satria F,  Hizazi dan Ratih Kusumastuti)

## 4.8.  Pembahasan
4.8.1.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap Pencegahan Fraud.
Hasil  uji  statistik  menunjukan  sistem  pengendalian intern  memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  2,161  bernilai positif  lebih  besar  dari  t  tabel  sebesar  2,002  dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,035  lebih  kecil  dari  0,05 maka Ha diterima, sehingga variabel sistem pengendalian  intern  berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud. Hasil  uji  statistik  yang  menunjukan pengaruh  signifikan  antara  sistem  pengendalian  intern terhadap  pencegahan fraud pada  desa  di  Kecamatan Sekernan karena secara umum masing-masing aparatur desa  telah  melaksanakan  sistem  pengendalian  intern, seperti  yang  pertama  pemerintah  desa  telah  memiliki struktur organisasi dan pemisahan tugas wewenang, hal ini  terlihat  dengan  adanya  struktur  organisasi  yang terpajang  pada  kantor  desa.  Kedua,  secara  berkala kepala  desa  melakukan  rapat  atau  evaluasi  dengan perangkat  desa  untuk  mengetahui  sampai  dimana program  dan  kegiatan  telah  dilaksanakan  sehingga diharapkan program dan kegiatan dapat berjalan dengan tujuan  yang  diharapkan.  Hal  ini  diperkuat  oleh  hasil jawaban kuesioner item pertanyaan sistem pengendalian  intern,  dari  11  item  pertanyaan  dengan skala  1-5  memperoleh    skor  rata-rata  50,11  hal  ini menunjukan bahwa responden telah menerapkan sistem pengendalian intern dengan baik
4.8.2.  Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan terhadap Pencegahan Fraud
Hasil  uji  statistik  menunjukan  ketaatan  pelaporan keuangan memiliki nilai t hitung sebesar 5,345 bernilai positif  lebih  besar  dari  t  tabel  sebesar  2,002  dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  0,05 maka  Ha  diterima,  sehingga  variabel  ketaatan pelaporan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud. Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil jawaban  responden  pada  item  pertanyaan  variabel ketaatan  pelaporan  keuangan,,  dari  11  item  pertanyaan dengan  skala  1-5  memperoleh    skor  rata-rata  sebesar 50,80  hal  ini  menunjukan  bahwa  responden  telah melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa  sesuai dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan. Pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Sekernan telah mengikuti  peraturan  Permendagri  Nomor  113  tahun 2014. Segala tahapan keuangan dimulai dari penyusunan  rencana  anggaran  biaya  hingga  tahap pelaporan pertanggungajawaban telah mengikuti standar  dan  waktu  yang  telah  ditetapkan  peraturan. Terutama  sejak  diterapkan  aplikasi  sistem  keuangan desa  (siskeudes)  dalam  pengelolaan  keuangan  desa, yang sangat membantu aparatur desa dalam melakukan pelaporan  keuangan  desa,  dimana  dengan  aplikasi  ini pelaporan  keuangan  desa  dapat  dilakukan  dengan mudah, tepat waktu dan efisien.
4.8.3.  Pengaruh  Budaya  Etis  Organisasi  terhadap Pencegahan Fraud
Hasil  uji  statistik  menunjukan  budaya  etis  organisasi memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  2,086  bernilai  positif
lebih  besar  dari  t  tabel  sebesar  2,002  dengan  nilai signifikansi sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima, hal ini dapat diartikan semakin tinggi budaya etis  maka  semakin  rendah  kemungkinan  terjadi fraud . Teori fraud S.C.O.R.E  Model  mengungkapkan  bahwa terdapat  lima  faktor  yang  mendorong  seseorang melakukan tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi, salah satunya adalah rasionalisasi ( rasionalization ).  Faktor  rasionalisasi  menjelaskan bahwa  sikap,  karakter,  atau  serangkaian  nilai-nilai  etis yang  memperbolehkan  pegawai  untuk  melakukan tindakan  yang  tidak  jujur,  atau  mereka  berada  dalam lingkungan  yang  cukup  menekan  sehingga  mendorong mereka  merasionalisasi  tindakan  yang  tidak  jujur.  Jika tingkat  budaya  etis  organisasi  rendah,  maka  setiap individu  dalam  suatu  organisasi  akan  cenderung melakukan  kecurangan  akuntansi.  Sebaliknya,  jika suatu organisasi telah ditanamkan nilai-nilai yang baik, seperti kecurangan akuntansi merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan banyak pihak, maka aparatur cenderung tidak akan melakukan kecurangan akuntansi. Hasil  ini  didukung  oleh  hasil  jawaban  kuesioner  item pertanyaan  variabel  budaya  etis  organisasi  dari  total  5 item pertanyaan variabel budaya etis organisasi dengan skala  likert  1-5  memperoleh  hasil  rata-rata  jawaban responden  sebesar  21,34  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  pemerintah  desa  di  Kecamatan  Sekernan  telah menerapkan aturan-aturan etis yang harus dipatuhi oleh aparatur desa.
4.8.4.  Pengaruh Whistleblowing terhadap  Pencegahan Fraud
Hasil  uji  statistik  menunjukan  bahwa whistleblowing memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  3,669  bernilai  positif lebih  besar  dari  t  tabel  sebesar  2,002  dengan  nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima,  hal  ini  dapat  diartikan  semakin  tinggi penerapan  sistem whistleblowing maka  akan  semakin rendah kemungkinan terjadinya tindak fraud . Sehingga dapat  simpulkan  variabel whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Sistem whistleblowing telah  diterapkan  pada  beberapa  desa  di Kecamatan  Sekernan.  Hal  ini  didukung  oleh  hasil jawaban kuesioner item pertanyaan variabel whistleblowing dari  total  8  item  pertanyaan  variabel whistleblowing dengan  skala  likert  1-5  memperoleh hasil  rata-rata  jawaban  responden  sebesar  31,11 sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  aparatur  desa  di Kecamatan Sekernan telah melaksanakan
whistleblowing .  Sistem  ini  dijalankan  sebagai  bentuk upaya pencegahan terjadinya penyimpangan pengelolaan  Dana  Desa.  Para  perangkat  desa  turut mengawasi  pelaksananaan  kegiatan  program  Dana Desa  terutama  pada  pembangunan  infrastruktur. Dengan  diterapkanya  sistem whistleblowing ini pelaksana  tugas  kegiatan  Dana  Desa  akan  lebih waspada dan hati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya dan enggan untuk melakukan penyimpangan  karena  setiap  kegiatan  selalu  diawasi oleh perangkat lain.
4.8.5.  Pengaruh Moralitas Terhadap Hubungan Sistem Pengendalian Intern dengan Pencegahan Fraud
Hasil uji statistik menunjukan persamaan (2) diperoleh bahwa 𝑏 5 𝑀𝐴 signifikan pada 0,029 dan persamaan (3) 𝑏 6 𝑆𝑃𝐼 ∗ 𝑀𝐴 tidak  signifikan  dimana  nilai  probabilitas 0,487  >  0,05  maka  variabel  moralitas  (Z)  bukan variabel  moderator  dengan  kata  lain  moralitas  tidak dapat  memoderasi  hubungan  antara  variabel  sistem pengendalian  intern  terhadap  pencegahan fraud. Pemerintah  desa  Kecamatan  Sekernan  dalam  upaya mencegah  terjadinya fraud maka  perlu  menjalankan sistem  pengendalian  intern  yang  baik.  Namun  sistem pengendalian yang baik harus diiringi dengan moralitas aparatur  yang  tinggi.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang kemukakan  oleh  Kohlberg  (1969)  yang  menyatakan bahwa  individu  pada  tingkatan  terendah  ( pre- conventional ),  akan  melakukan  suatu  tindakan  karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada dan juga akan memandang  kepentingan  pribadinya  sebagai  hal  yang utama dalam melakukan suatu tindakan.
4.8.6.  Pengaruh Moralitas Terhadap Hubungan Ketaatan Pelaporan Keuangan dengan Pencegahan Fraud
Hasil  penelitian  diperoleh  persamaan  (2) 𝑏 5 𝑀𝐴 signifikan  pada  0,029  dan  persamaan  (3) 𝑏 7 𝐾𝑃 ∗ 𝑀𝐴 signifikan dimana nilai probabilitas 0,007 < 0,05 maka variabel  moralitas  (Z)  merupakan  variabel  quasi moderator  dengan  kata  lain  moralitas  memoderasi hubungan  antara  variabel ketaatan  pelaporan  keuangan terhadap  pencegahan fraud. Hal  ini  terlihat  dari  hasil jawaban  kuesioner  item  pertanyaan  variabel  moralitas dari total 12 item pertanyaan variabel moralitas dengan skala  likert  1-5  memperoleh  hasil  rata-rata  jawaban responden sebesar 51,35. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa  aparatur  desa  telah  memahami  nilai-nilai  etis sehingga  mendorong  individu  atau  aparatur  untuk  taat dalam melakukan pelaporan keuangan, dengan kata lain moralitas  mampu  memperkuat  hubungan  antara ketaatan  pelapoan  keuangan  terhadap  pencegahan fraud . .
4.8.7.  Pengaruh Moralitas Terhadap Hubungan Budaya Etis dengan Pencegahan Fraud.
Hasil  uji  statistik  diperoleh  persamaan  (2) 𝑏 5 𝑀𝐴 signifikan  pada  0,029  dan  persamaan  (3) 𝑏 8 𝐵𝐸 ∗ 𝑀𝐴 tidak  signifikan  dimana nilai  probabilitas  0,068  >  0,05 maka  variabel  moralitas  (Z)  bukan  variabel  moderator dengan  kata  lain  moralitas  tidak  dapat  memoderasi hubungan  antara  variabel  budaya  etis  organisasi terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan teori perkembangan moral menjelaskan bahwa aparatur desa pada  Kecamatan  Sekernan  memiliki  penalaran  moral pada  tahap conventional, dimana  tindakan  yang dilakukan  berdasarkan pada  hukum  atau  nilai-nilai  etis yang  telah  diterapkan.  Aparatur  desa  cenderung  takut melakukan  penyimpangan  disebabkan  oleh  sanksi  atau hukuman  atas  pelanggaran  dari  peraturan  yang  telah diterapkan  bukan  bedasarkan  kesadaran  individu  yang dilandasi prinsip-prinsip etis. Sehingga dapat disimpulkan moralitas tidak dapat memperkuat
hubungan  antara  budaya  etis  organisasi  terhadap pencegahan fraud.
4.8.8.  Pengaruh Moralitas Terhadap Hubungan
Whistleblwoing dengan Pencegahan Fraud.
Hasil  uji  statistik  diperoleh  diperoleh  bahwa 𝑏 5 𝑀𝐴 signifikan  pada  0,029  dan  persamaan  (3) 𝑏 9 𝑊𝑆 ∗ 𝑀𝐴 signifikan dimana nilai probabilitas 0,002 < 0,05 maka variabel  moralitas  (Z)  merupakan  variabel  quasi moderator  dengan  kata  lain  moralitas  memoderasi hubungan  antara  variabel whistleblowing terhadap pencegahan fraud. Kohlberg (1969) menyatakan prinsip moral  bukan  merupakan  aturan  untuk  suatu  tindakan, tetapi  merupakan  alasan  suatu  tindakan.  Pada  desa Kecamatan Sekernan, motivasi aparatur desa melakukan  sistem whistleblowing didasarkan  oleh kepentingan  individu.  Persaingan  dunia  kerja  dan kecemburuan  sosial  mendorong  aparatur  lain  untuk melakukan  pengawasan  dan  pelaporan  terhadap penyelenggaraan  kegiatan  dana  desa.  Berdasrkan  teori perkembangan  moral  aparatur  desa  pada  Kecamatan Sekernan  perlu  meningkatkan  level  moral  yang  tinggi dalam  melaksanakan whistleblowing agar  tujuan  yang diharapkan  dari  sistem  ini  dapat  tercapai  yaitu pencegahan terjadinya fraud atau penyimpangan.

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
1. Sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud pengelolaan  Dana  Desa  yang berarti pengimplementasian lingkungan pengendalian,  pengendalian  resiko,  aktivitas pengendalian,  informasi  dan  komunikasi  serta pemantauan  di  pemerintahan  desa  Kecamatan Sekernan  menyebabkan  peningkatan  pencegahan fraud.
2. Ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengeloaan Dana Desa yang  berarti  laporan  keuangan  desa  yang berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  akan menghasilkan  laporan  keuangan  yang  transparan, akuntable,  partisipatif  dan  disiplin  anggaran sehingga mencegah terjadinnya fraud.
3. Budaya  etis  organisasi  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud pengelolaan  Dana  Desa yang berarti  dengan  diterapkan  nilai-nilai  etis  pada pemerintahan desa Kecamatan Sekernan memberikan  suatu  ukuran  atau  standar  baik  atau buruknya  suatu  tindakan  sehingga  mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau fraud.
4. Whistleblowing berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa yang berarti dengan dilakukannya pelaporan terhadap tindakan penyimpangan  aparatur  desa  cenderung  enggan untuk  melakukan  penyimpangan  karena  aktivitas atau  kegiatan  diawasi  langsung  oleh  aparatur  lain sehingga  sistem  ini  merupakan  salah  satu  cara untuk mencegah terjadinya fraud.
Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderating (Atar Satria F,  Hizazi dan Ratih Kusumastuti)
5. Moralitas  tidak  memoderasi  sistem  pengendalian intern  terhadap  pencegahan fraud pengelolaan Dana  Desa  yang  berarti  moralitas  tidak  mampu meningkatkan aparatur dalam mengimplementasikan  sistem  pengendalian  intern dalam organisasi. 6. Moralitas memoderasi ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan fraud pengelolaan Dana  Desa  yang  berarti  dengan  moralitas  yang tinggi  mendorong  aparatur  desa  untuk  mentaati peraturan  pengelolaan  keuangan  desa  sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
7. Moralitas tidak memoderasi budaya etis organisasi yang  berarti  aparatur  desa  cenderung  mentaati aturan  etis  dikarenakan  takut  terkena  sanksi  atau hukum  yang  ditetapkan  bukan  berdasarkan  nilai- nilai etis pada diri individu.
8. Moralitas memoderasi whistleblowing yang berarti  dengan  moralitas  yang  tinggi  diharapkan dapat  memotivasi  aparatur  desa  untuk  melakukan whistleblowing berdasarkan  nilai-nilai    etis  yang ada pada individu.

## 5.2.  Saran
1. Pemerintah  desa  Kecamatan  Sekernan  perlu memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  moral  etis kepada  seluruh  aparatur  desa  dengan  harapan kegiatan  ini  mampu  memberikan  pemahaman penalaran  moral  yang  tinggi  sehingga  seluruh tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  dalam pengelolaan  Dana  Desa  berdasarkan  nilai-nilai etis  yang  ada  pada  individu  sebagai  upaya  dari langkah awal mencegah terjadinya fraud.
2. Nilai Adjusted R Square menunjukan hasil 64,5% yang  berarti  variabel  yang  diteliti  pada  penelitian ini  hanya  mempengaruhi  pencegahan fraud sebesar  64,5%  dan  selebihnya  dipengaruhi  oleh variabel lain sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan  untuk  meneliti  variabel  lain  diluar variabel yang dilakukan dalam penelitian ini.
3. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan  kuesioner  yang  mana  jawaban kuasioner tidak dapat sepenuhnya menggambarkan  kondisi  yang  sebenarnya.  Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama dapat melaukan penelitian  ini  secara  kualitatif  sehingga  dapa membuktikan  bagaimana  pengelolaan  Dana  Desa yang sebenarnya terjadi dilapangan.
4. Penelitian  ini  menggunakan  sampel  pada  desa Kecamatan  Sekernan.  Bagi  peneliti  selanjutnya dapat  memperbesar  jumlah  sampel  sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal

## DAFTAR REFERENSI
Agusyani,  N.  K.  S.,  Sujana,  E.,  &  Wahyuni,  M.  A.
(2016).  Pengaruh  Whistleblowing  System  dan Kompetensi  Fraud  pada  Pengelolaan  Keuangan Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah. E-Journal
Universitas Pendidikan Ganesha .
Asiah,  N.,  &  Rini,  D.  S.  (2017).  Pengaruh  Bystander Effect  dan  Whistleblowing  Terhadap  Terjadinya Kecurangan Laporan Keuangan. Nominal, Barometer  Riset  Akuntansi  Dan  Manajemen , 6 (1).https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14336
Association  of  Certified  Fraud  Examiners.  (2018). Report  To  The  Nations  2018  Global  Study  On Occupational  Fraud  And  Abuse  Association  Of Certified  Fraud  Examiners  Foreword  President and  CEO,  Association  of  Certified  Fraud Examiners.
Report To the Nations . https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.222 2608
Atmadja,  A.  T.,  &  Saputra,  A.  K.  (2017).  Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 1 , 7. https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02
BPKP.  (2015).  Petunjuk  pelaksanaan  bimbingan  dan konsultasi  pengelolaan  keuangan  desa. Badan Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan (BPKP) , 1–119.
Cressey, D. R. (1954). Other People’s Money: A Study in  the  Social  Psychology  of  Embezzlement. American Sociological Review .
Dewi,  G.  A.  K.  R.  S.  (2017).  Pengaruh  Moralitas Individu  Dan  Pengendalian  Internal  Pada Kecurangan  Akuntansi  (Studi  Eksperimen  pada Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali). Jurnal  Ilmiah
Akuntansi , 1 (1), 77–92.
https://doi.org/10.23887/jia.v1i1.9984
Doig, A. (2014). Roadworks Ahead? Addressing Fraud,
Corruption  and  Conflict  of  Interest  in  English Local  Government. Local  Government  Studies , 40 (5), 670–686. https://doi.org/10.1080/03003930.2013.859140
Duffield,  G.,  &  Grabosky,  P.  (2001).  The  Psychology of  Fraud.  Trends  and  Issues  in  Crime  and Criminal Justice. Australian Institute of Criminology .
Edwar, D., Bernardin, Y., & Solihat, I. (2019). Internal whistleblowing  sebagai  upaya  pencegahan  fraud dengan  moralitas  sebagai  pemoderasi. Jurnal Sain Manajemen, Vol.1 No.1 Agustus 2019 , 1 (1),
107–119.
Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program  SPSS. Jurnal  Ilmiah  Universitas Pandanaran .
Harry  Krishna  Mulia,  M.,  Febrianto,  R.,  &  Kartika,  R. (2017). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian  Internal  terhadap  Kecurangan: Sebuah  Studi  Eksperimental. Jurnal  Akuntansi
Dan Investasi , 18 (2), 198–208. https://doi.org/10.18196/jai.180283
Indonesia  Corruption  Watch.  2019.  Tren  Penindakan
Kasus Korupsi Tahun 2019. Melalui https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215_t ren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_fina
l_2.pdf
KNKG.  (2008).  Good  Public  Governance  Indonesia.
Good  Public  Governance  Pedoman  Umum Indonesia . https://doi.org/10.1021/ic035198d
Kohlberg, L. 1969. Stage and sequence: The cognitive- development approach moral action to socialization. In D. A. Goslin (Ed). Handbook of socialization  theory  and  research.  Chicago: RandMcNally.
Kurniawan,  G.  (2013).  Pengaruh  Moralitas,  Motivasi Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Kecurangan  Laporan  Keuangan  (Studi  Empiris pada  SKPD  di  Kota  Solok). Jurnal  Akuntansi , 1 (3). http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/ar ticle/view/714/471
Mazar,  N.,  Amir,  O.,  &  Ariely,  D.  (2008).  The dishonesty  of  honest  people:  A  theory  of  self- concept  maintenance. Journal  of  Marketing Research . https://doi.org/10.1509/jmkr.45.6.633
Ombudsman.  2019.  Ombudsman  Jambi  Sebut  Dua Kabupaten  Di  Jambi  Ini  Rawan  Penyimpangan Dana Desa. Melaui https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk- ombudsman-jambi-sebut-2-kabupaten-di-jambi- ini-rawan-penyimpangan-dana-desa. Diakses tanggal 17 Januari 2020.
Oktaviani,  I.  A.  A.,  Nyoman,  T.  H.,  &  Atmadja,  A.  T. (2017). Pengaruh Praktik Akuntabilitas , Conflict Of  Interest  Dan  Penegakan  Hukum  Terhadap Potensi  Fraud  Dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa Di Kabupaten Buleleng. E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2), 1–10.
Robbins,  S.,  &  Judge,  T.  A.  (2013).  Perception  and Individual  Decision  Making.  In Organizational Behavior .
Surjandari,  D.  A.,  &  Martaningtyas,  I.  (2015).  An
Empirical  Study:  The  Effect  of  Performance Incentives, Internal Control System, Organizational  Culture,  on  Fraud  of  Indonesia Government  Officer. Mediterranean  Journal  of Social Sciences . https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s5p71 Transparency International. 2019. Corruption Perceptions Index 2019. Melalui
https://www.transparency.org/country/IDN.
Tribun.  2019.  Inspektorat  Muaro  Jambi  Temukan Penyimpangan  Pengelolaan  Dana  Desa.  Melalui https:/jambi.tribunnews.com/2019/07/07/inspekto rat-muaro-jambi-temukan-penyimpangan- pengelolaan-dana-desa-audit-dilakukan.  Diakses tanggal 24 Desember 2019
Umar,  H.,  Usman,  S.,  &  Purba,  R.  B.  R.  (2018).  The influence  of  internal  control  and  competence  of human  resources  on  village  fund  management and  the  implications  on  the  quality  of  village financial  reports. International  Journal  of  Civil Engineering and Technology , 9 (7), 1526–1531.
Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E.  model. Journal  of  Financial  Crime , 26 (1),  372–381.  https://doi.org/10.1108/JFC-12- 2017-0128
Widiyarta,  K.,  Herawati,  N.  T.,  &  Atmadja,  A.  T. (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur,  Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan
Fraud  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi
Empiris  Pada  Pemerintah  Desa  Di  Kabupaten Buleleng). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2), 1–12.
Wijayanti,  P.,  &  Hanafi,  R.  (2018).  Pencegahan  fraud Pada  pemerintahan  desa. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , 9 (2), 331–345.
Wolfe,  D.  T.,  &  Hermanson,  D.  R.  (2004).  The  Fraud Diamond :  Considering  the  Four  Elements  of Fraud:  Certified  Public  Accountant. The  CPA Journal . https://doi.org/DOI:
Wonar,  K.,  Falah,  S.,  &  Pangayow,  B.  J.  .  (2018). Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Ketaatan Pelaporan  Keuangan  dan  Sistem  Pengendalian Intern  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dengan Moral  Sensitivity  Sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal  Akuntansi,  Audit  &  Aset , 1 (November),
63–89.
http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933
Zelmiyanti,  R.,  &  Anita,  L.  (2015).  Pengaruh  Budaya Organisasi  dan  Peran  Auditor  Internal  Terhadap Pencegahan  Kecurangan  dengan  Pelaksanaan Sistem  Pengendalian  Internal  Sebagai  Variabel Intervening. Jurnal  Akuntansi  Keuangan  dan Bisnis .
-------Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Dana Desa.
------  PP  No.  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan.
------ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa