## IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PENYIMPANAN JASAD RENIK UNTUK KEPENTINGAN PROSEDUR PATEN (Studi Pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung)
Recca Ayu Hapsari 1 , Aprinisa 2 , Dera Maulinda 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia recca@ubl.ac.id, aprinisa@ubl.ac.id, deramaulinda99@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: May 20, 2023 Accepted: June 13, 2023 Every  human  activity  experiences  a  significant  shift  as  a  result  of  the passage  of  time,  especially  in  the  field  of  technology.  Technological advances  will  have  a  positive  effect  on  the  economy  from  year  to  year, especially in the technology sector. The purpose of this research is to find out  how  the  implementation  of  international  recognition  for  storing  micro- organisms of the Director General of Ki, Ministry of Law and Human Rights Regional  Office  of Lampung  Province  and  the  form  of  legal  protection  for patent applications related to microorganisms. Intellectual Property Rights (IPR)  are  rights  to  things  that  originate  from  the  work  of  the  brain  and reason or reason regarding the work of the human ratio. These rights are referred  to  as  property  rights.  The  results  of  his  work  in  the  form  of immaterial objects (ie objects that are not tangible). The approach taken is normative  juridical,  namely  using  legal  principles  and  comparative  law  to investigate literary data or secondary information.
Keywords: intellectual property rights, microorganisms, technology

## Abstract
Setiap  aktivitas  manusia  mengalami  pergeseran  yang  signifikan  sebagai  akibat  dari perjalanan  waktu,  khususnya  di  bidang  teknologi.  Kemajuan  teknologi  akan  memberikan efek positif bagi perekonomian dari tahun ke tahun, khususnya di bidang teknologi. Tujuan dilakukan  penelitian  ini  yakni  untuk  Mengetahi  Bagaimana  Implementasi  Pengakuan Internasional  Penyimpanan  Jasad  Renik  Dirjen  Ki  Kemenkumham  Kanwil  Provinsi Lampung  dan  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Permohonan  Paten  Terkait  Jasad Renik. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas hal-hal yang berasal dari kerja otak dan  akal  atau  akal  tentang  kerja  rasio  manusia.  Hak  ini  disebut  sebagai  hak  kebendaan. Hasil  karyanya  berupa  benda-benda  immaterial  (yaitu  benda-benda  yang  tidak  berwujud). Pendekatan  yang  dilakukan  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  menggunakan  asas  hukum  dan perbandingan hukum untuk menyelidiki data sastra atau informasi sekunder.

## Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Jasad Renik, Teknologi

## I. PENDAHULUAN
Tuhan  memberi  manusia  akal  dan  pikiran  ketika  dia  lahir.  Manusia  mampu  berpikir, bertindak,  dan  berperilaku  dengan  pikiran  ini.  yang  menghasilkan  karya  kreatif  yang berpusat pada sesuatu yang diinginkannya. Kemampuan berpikir mengarah pada kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  bermanfaat  bagi  seluruh  kehidupan  manusia.  Siapa pun yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menemukan teknologi yang membuat hidup lebih baik bagi semua orang adalah manusia.
Sebenarnya  penemuan  baru  ini  berhubungan  dengan  penemuan  sebelumnya  dan tidak berdiri sendiri. Misalnya, Papin menemukan pada tahun 1960 bahwa piston mesin uap panas  tidak  dapat  dipisahkan  dari  penemuan  termometer  berdasarkan  prinsip  uap  air  oleh
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Galileo.  Juga,  Galileo  tidak  memulai  dari  nol;  sebaliknya,  dia  berutang  uang  kepada Copernicus, Kepler, dan Leonardo Da Vinci.
Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-undang nomor dalam rangka pengamanan  paten.  13  Tahun  2016  tentang  Paten.  Hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh negara  kepada  penemu  atas  hasil  penemuannya  yang  berkaitan  dengan  teknologi memberikan  kepadanya hak  untuk melaksanakannya  sendiri  atau  memberikan  izin  kepada pihak  lain  untuk  melakukannya.  Sejak  tahun  1883,  Paris  Convention  for  the  Protection  of Industrial Property telah memberikan perlindungan paten internasional.
Tujuan  Konvensi  Paris  adalah  untuk  memastikan  bahwa  negara  peserta  menerima perlindungan  paten  secara timbal  balik.  Dengan mengajukan  aplikasi,  setiap  Negara  dapat berpartisipasi  dalam  Konvensi  Paris.  Sejumlah  amandemen  telah  dilakukan  terhadap Konvensi Paris. Perubahan pertama terjadi pada sebuah konferensi di Brussels pada tahun 1900;  yang  kedua  terjadi  di  Washington  pada  tahun  1911;  yang  ketiga  terjadi  di  Denhaag pada  tahun  1925;  yang  keempat  berlangsung  di  London  pada  tahun  1934;  yang  kelima berlangsung di Lisbon pada tahun 1958; dan yang keenam terjadi di Stockholm pada tahun 1967,  ketika  Indonesia  meratifikasi  perjanjian  tersebut  dan  menjadi  anggota  WIPO  (World Intellectual Property). Organisasi) sesuai dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1974.
Setiap  aktivitas  manusia  mengalami  pergeseran  yang  signifikan  sebagai  akibat  dari perjalanan  waktu,  khususnya  di  bidang  teknologi.  Kemajuan  teknologi  akan  memberikan efek  positif  bagi  perekonomian  dari  tahun  ke  tahun,  khususnya  di  bidang  teknologi. Melestarikan keanekaragaman hayati membutuhkan perlindungan gen, spesies, habitat, dan ekosistem.  Oleh  karena  itu,  melestarikan  keanekaragaman  hayati  juga  memerlukan pengelolaan  dan  perlindungan  ekosistem  alami yang  penting  secara  efektif  dan  mencegah degradasinya. Keanekaragaman hayati flora, fauna, dan mikroba merupakan inti dari setiap aspek kehidupan manusia disadari atau tidak (bioprospecting).
Satu  atau  lebih  set  sel  dengan  ukuran  beberapa  mikron  (0,001  mm)  membentuk mikroorganisme,  juga  dikenal  sebagai  mikroorganisme.  Makhluk  ini  hanya  dapat  diamati melalui  mikroskop  elektron  karena  ukurannya  yang  sangat  kecil.  Mikroorganisme  dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk ragi, protozoa, kapang atau jamur, virus, dan bakteri.
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  adalah  hak  atas  hal-hal  yang  berasal  dari  kerja  otak dan  akal  atau  akal  tentang  kerja  rasio  manusia.  Hak  ini  disebut  sebagai  hak  kebendaan. Hasil  karyanya  berupa  benda-benda  immaterial  (yaitu  benda-benda  yang  tidak  berwujud). Kecerdasan  kemudian  merupakan  hasil  dari  aktivitas  otak.  Hak  kekayaan  intelektual merupakan bagian dari hukum yang mengatur bidang hukum perdata. Baik hak kebendaan maupun hak kebendaan merupakan contoh hak kebendaan. Hak cipta dan hak milik industri (termasuk  paten  dan  desain  industri),  merek  (merek  dagang),  penanggulangan  penipuan Praktik  persaingan  seksual  (penindasan  persaingan  tidak  sehat),  desain  tata  letak  sirkuit terpadu  (integrated  circuit  layout  design),  dan  rahasia  dagang  (trade  secret)  adalah  dua kategori utama kekayaan intelektual (HKI).
Di Indonesia, tanggal pemberian atau pengajuan paten digunakan untuk menentukan berapa  lama  paten  tersebut  akan  bertahan.  Menghargai  penemu  untuk  waktu  dan  uang yang mereka masukkan ke dalam penemuan mereka adalah salah satu faktor yang masuk ke  dalam  pemberian  paten.  atau  lisensi  khusus  yang  diberikan  kepada  seseorang  atau organisasi yang, menurut pendapat penerima paten, memberikan hak kepada individu yang dilisensikan  untuk  memproduksi  barang,  prosedur,  atau  tindakan.  Jika  paten  menjadi domain publik (milik umum) setelah paten berakhir, ia tidak dapat melakukan hal yang sama. Sayangnya,  penemuan  sering  ditinggalkan  setelah  dua  puluh  tahun.  Faktanya,  kita membutuhkan  tidak  hanya  20  tahun  tetapi  juga  5  tahun  untuk  menemukan  produk  (atau proses) baru dari jenis yang sama.
Dalam  hal  penerimaan  publik,  masalah  paten  lebih  mendasar.  Walaupun  Undang- Undang  Paten  secara  tegas  menyatakan  bahwa  sistem  paten  mengikat  seluruh  rakyat Indonesia,  namun  banyak  kalangan  yang  menyangkalnya.  Paten  dianggap  tidak  sesuai untuk  masyarakat  Indonesia  yang  sistem  sosialnya  tipikal  kolektivistik,  karena  sistem hukumnya yang individualistis.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Unsur  nonmateri  yang  ditentukan  oleh  kriteria  hukum  dan  yang  hak  eksklusifnya mencakup  konten  nonmateri  diberikan  perlindungan  paten.  Misalnya,  informasi  yang kemudian digabungkan dengan barang berwujud untuk tujuan komersialisasi. Kemanfaatan masyarakat  luas  merupakan  tujuan  mendasar  dari  dukungan  sistem  paten  terhadap perkembangan  teknologi.    Pengakuan  Internasional  Penyimpanan  Mikroorganisme  Untuk Kepentingan Prosedur Paten disetujui pada tanggal 28 April 1977, dan diubah pada tanggal 26  September  1980.  Perjanjian  Budapest  harus  disahkan  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang ke Ekonomi Kreatif.
Bagi negara dan organisasi internasional, perjanjian adalah perjanjian formal (kontrak) yang  mengikat  secara  hukum  dan  menetapkan  kewajiban  antara  dua  atau  lebih  subjek hukum.  Pemerintah  Indonesia  memiliki  program  untuk  mendorong  pengembangan  inovasi dan  pengembangan  sumber  daya  genetik,  khususnya  yang  ditujukan  untuk  melindungi mikroorganisme,  oleh  karena  itu  negara  meratifikasi  Perjanjian  Budapest.  Mempersiapkan proses aplikasi paten untuk mikroorganisme memerlukan upaya ini. Alhasil, peran Budapest Treaty  dalam membangun  proses  permohonan paten  internasional yang  efektif  dan  efisien dipandang strategis.
Kemampuan  manusia  untuk  menemukan  vaksin  COVID-19  sudah  sewajarnya dianggap sebagai milik inventor atau penemu. Hasil dan proses penemuan vaksin COVID- 19  termasuk  dalam  kategori  hak  kekayaan  intelektual  murah,  yang  disebut  sebagai  hak kekayaan  intelektual  untuk  memastikan  perlindungan  yang  seadil-adilnya  bagi  pemegang hak.  Paten  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  menimbulkan  hak,  khususnya  hak  eksklusif, yang  meliputi  hak  ekonomi  dan  moral  pemilik.  Paten  atau  pemegang  hak  diberikan  hak eksklusif, seperti:
1.  Dalam  hal suatu produk merupakan subjek paten,  pemegang hak atau pemegang hak dilindungi dari pihak ketiga yang membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, mengimpor, atau menggunakan produk tanpa izin.
2.  Apabila  suatu  cara  menjadi  pokok  permohonan  paten,  maka  paten  melindungi pemegang  hak  atau  pemegang  hak  dari  penggunaan  cara  tersebut  oleh  pihak  ketiga untuk  tujuan  menjual,  mengimpor,  atau  menawarkan  untuk  dijual  produk  yang dihasilkan dari cara tersebut.
Metode yang  dapat  dipatenkan  tanpa  persetujuan  obligee  (Surety  Agreement  berhak menerima  pemenuhan  kewajiban).  Di  sisi  lain,  jika  suatu  invensi  dianggap  baru:  Pertama, invensi  tersebut  berbeda  dari  teknologi  yang  diungkapkan  sebelumnya  pada  tanggal penerimaan.  Kedua,  teknologi  yang  diungkapkan  sebelumnya  adalah  teknologi  yang  telah dijelaskan secara tertulis, lisan, lisan, lisan, lisan, lisan, lisan, lisan, lisan, lisan, lisan, lisan, atau sebaliknya, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Jenis teknologi ini memungkinkan para ahli untuk melakukan penemuan sebelum Paten tidak diberikan untuk penemuan, yang merupakan pengecualian.
1.  Mempublikasikan,  menggunakan,  atau  menerapkan  cara  atau  produk  yang  melanggar tata  krama,  keyakinan  agama,  ketertiban  umum,  atau  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
2.  pemeriksaan,  pengobatan,  pengobatan,  dan  tindakan  pembedahan  yang  dapat diterapkan pada manusia dan hewan.
3.  teori  dan  metode  ilmiah,  matematika,  atau  biologi,  dengan  pengecualian  proses mikroba.  Selain  proses  abiotik  atau  mikroba,  organisme  diperlukan  untuk  membuat tumbuhan atau hewan.
Ketika  paten  diajukan,  itu  diberikan.  Setiap  permohonan  hanya  dapat  dibuat  untuk satu  atau  lebih  invensi  yang  merupakan  invensi  itu  sendiri.  Biaya  dibayarkan  kepada Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  untuk  mengajukan  permohonan.  Permohonan dikirim  ke  Direktorat  Kekayaan  Intelektual  Indonesia  secara tertulis.  Sertifikat  paten  adalah bukti hak pemilik paten. Validitas paten dimulai pada tanggal sertifikat paten dikeluarkan dan berjalan  kembali  ke  tanggal  penerimaan.  Seseorang  yang  memperoleh  hak  dari  penerima paten atau orang lain yang kemudian memperoleh hak dari orang tersebut dan dicantumkan dalam Daftar Umum Paten disebut sebagai penerima paten. Seorang penemu yang memiliki paten  juga  dikenal  sebagai  penerima  paten.  Pada  saat  permohonan  paten  diajukan,  suatu
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
invensi  dianggap  baru  jika  berbeda  dengan  atau  bukan  merupakan  bagian  dari  invensi sebelumnya.  Paten  dikeluarkan  atas  dasar  teritorial.  Artinya,  hanya  mengikat  di  lokasi tertentu.
Pasca  pemberlakuan  dan  pengesahan  UU  No.  Ketentuan  UU  No.  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  memberikan  dampak  yang signifikan  terhadap  sejumlah  peraturan  dan undang-undang  yang  ada.  Tentu  hal  itu  mempengaruhi  implementasi  regulasi  paten  di Indonesia, mulai dari UU Cipta Kerja hingga UU Paten. Dampak UU Cipta Kerja Indonesia terhadap  UU  Paten.  Berikut  ini  adalah  beberapa  perubahan  UU  Paten  akibat  pelaksanaan UU Cipta Kerja: Lima pasal menggantikan substansi, dua pasal menambah substansi, dan satu pasal menghilangkan substansi.
“Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan Paten Sederhana” adalah bagian dari Pasal 122 UU Paten yang dihilangkan secara materil oleh  Pasal  122  Cipta  Kerja.  Pasal  20  UU  Cipta  Kerja  menggantikan  substansi  pengganti dalam  UU  Paten  berbunyi  di  Indonesia,  paten  harus  diajukan.  Sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1), Paten dilaksanakan sebagai berikut:
1.  menerapkan  paten  produk,  seperti  membuat,  mengimpor,  atau  melisensikan  produk yang dipatenkan;
2.  penggunaan  paten  proses,  yang  mengizinkan  produksi,  lisensi,  atau  impor  produk turunan dari proses yang dipatenkan; atau
3.  penerapan  paten  atas  metode,  sistem,  dan  penggunaan.  Paten  atas  metode,  sistem, dan  penggunaan  dapat  digunakan  untuk  membuat,  mengimpor,  atau  melisensikan produk.
Sebaliknya, pasal-pasal yang menambah substansi adalah penambahan tiga paragraf pada  Pasal  123  UU  Paten  dan  empat  paragraf pada  Pasal  123  UU  Cipta  Kerja.  Berikut  isi Pasal 123 UU Cipta Kerja ayat 4: dikecualikan dari ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 49 yang  mengarahkan  keberatan  terhadap  permintaan  paten  sederhana  sebagai  bahan pertimbangan tambahan dalam tahap pemeriksaan substantif.
Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  yakni  untuk  Mengetahi  Bagaimana  Implementasi Pengakuan  Internasional  Penyimpanan  Jasad  Renik  Dirjen  Ki  Kemenkumham  Kanwil Provinsi  Lampung  dan  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Permohonan  Paten  Terkait Jasad  Renik.  Penelitian  ini  diharapkan  mempunyai  manfaat  dalam  pendidikan  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Secara  teoritis  penulisan  ini  dapat  digunakan  sebagai bahan  kajian  bagi  kalangan  hukum  dalam  mengembangkan  dan  memperluas  ilmu pengetahuan  dan  dalam  bidang  hukum  pada  umumnya,  dan  khususnya  hukum  pidana. Diharapkan  dapat  menambah  referensi/literatur  sebagai  bahan  acuan  bagi  penelitian  yang akan  datang  apabila  melakukan  penelitian  dibidang  yang  sama  dengan  bahan  yang  telah diteliti.

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan asas hukum dan  perbandingan  hukum  untuk  menyelidiki  data  sastra  atau  informasi  sekunder.  Data sekunder  dipelajari dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis sebelum  data primer di masyarakat atau lapangan dipelajari.  Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Dengan membaca, mengutip, dan menganalisis literatur yang relevan, serta asas dan teori peraturan  perundang-undangan,  data  tersebut  dikumpulkan.  Bahan  hukum  utama  yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  Undang-Undang  Dasar  1945  (Hasil  Amandemen), Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dan  UU  No.  14  Tahun  2001 tentang  Paten.  Bahan  hukum  yang  menjelaskan  bahan  hukum  primer,  seperti  karya  ilmiah dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian,  disebut  sebagai  bahan  hukum  sekunder. Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder  disebut  sebagai  bahan  hukum  tersier.  Dalam  penelitian,  data  primer  hanya berfungsi sebagai data pendukung bagi data sekunder.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Untuk  melengkapi  data  guna  pengujian  hasil  penelitian  ini,  digunakan  prosedur pengumpulan data yang terdiri dari Studi Kepustakaan (Library Research), Studi Lapangan (Field  Research),  Observasi  (Observation)  dan  Wawancara  (Interview).  Narasumber  yang akan di wawancarai adalah sebagai berikut Sekretaris Direktorat Jendral Kekayaan
Langkah  selanjutnya  adalah  membersihkan  dan  menganalisis  data  setelah  data terkumpul.  Kegiatan  ini  meliputi  kegiatan  seleksi  seperti  mengklasifikasikan  data, mengelompokkannya  secara  sistematis,  dan  memeriksa  kelengkapan  data  yang  diperoleh. Metode  berikut  dapat  digunakan  untuk  melakukan  tugas  pemrosesan  data  yaitu  Mengedit data,  Klasifikasi  data,  kemudian  disusun  secara  sistematis  sesuai  dengan  letak permasalahan utama.
Data  tersebut  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  hukum  kualitatif, yaitu dengan menguraikan masalah berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan  atau  uraian  kalimat  per  kalimat  yang  disusun  secara  sistematis  setelah dikumpulkan  secara  keseluruhan  dari  hasil  kepustakaan.  studi  dan  studi  lapangan. Penalaran  deduktif,  yaitu  cara  berpikir  berdasarkan  fakta  umum  dan  kesimpulan  khusus yang  merupakan  pemecahan  masalah  berdasarkan  hasil  penelitian,  dilanjutkan  dengan analisis data.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik Lampung
Jasad  Retnik  atau  mikroorganisme  adalah  makhluk  hidup  yang  terdiri  dari  satu  atau beberapa  kumpulan  sel  dengan  ukuran  beberapa  mikron,  dikarenakan  ukurannya  yang teramat kecil maka makhluk ini hanya bisa dilihat melalui mikroskop electron. Masih banyak produk-produk  lain  yang  belum  mendapatkan  pelindungan  hukum.  Berbagai  kendala menjadi  alasan  mengapa  karya  dan  produk  anak  bangsa  belum  mendapat  pelindungan hukum  dari  sisi  pengakuan  dan  penghargaan  HKI,  antara  lain  regulasi  yang  belum sepenuhnya mendukung implementasi HKI, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya atau pemikirannya, minimnya dokumentasi data, serta karakteristik dari pengetahuan tradisional yang umumnya bersifat komunal.
Menurut Bapak Sucipto selaku Sekretaris di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM menjelaskan bahwa Kondisi dan kemampuan negara-negara di  dunia  tidaklah  sama  atau  seimbang,  penerapan  standar  pengakuan  HKI  yang  tinggi dengan dalih memberikan pengakuan dan pelindungan terhadap pihak yang memiliki karya dan  kemampuan  intelektual  tanpa  mempertimbangkan  keterbatasan  dan  kondisi  yang dihadapi negara-negara berkembang hanya akan menguntungkan negara-negara maju.
Bapak  Sucipto  menjelaskan  lebih  lanjut,  bahwa  dalam  mendapatkan  pengakuan khususnya terhadap jasad retnik di negara-negara lain tentunya banyak sekali aturan-aturan yang  tidak  sesuai  untuki  negara  berkembang  antara  lain:  pertama,  Fasilitas  proteksi diberikan untuk negara maju seperti yang mereka inginkan tetapi tidak memberikan proteksi untuk  pengetahuan  internasional  di  negara  berkembang.  Kedua,  peraturam  tersebut  telah mengurangi  akses  negara-negara  berkembang  terhadap  pengetahuan  dan  memaksa mereka  membayar  royalti  dalam  jumlah  banyak,  sebagai  contoh  kepada  negara berkembang dijanjikan akan mendapatkan akses pertanian yang lebih luas, tetapi di lain sisi negara  maju  mengurangi  subsidinya.  Penentuan  standar  tinggi  sebagai  persyaratan memperoleh  pengakuan  akan  sulit  dipenuhi  oleh  masyarakat  atau  pemerintah  negara berkembang  dalam  memperjuangkan  Hak  Paten  terhadap  Jasad  Retnik  khususnya diwilayah lampung.
Beberapa persyaratan untuk mendapatkan pengakuan legal atas Jasad Retnik banyak terkendala  oleh  karakteristik  yang  dimiliki  pengetahuan  tradisional  yang  tidak  sinkron dengan  persyaratan  untuk  memperoleh  penghargaan  atau  pengakuan  HKI,  seperti  hak paten.  Konsep  pengakuan  HKI  yang  berasal  dari  negara-negara  maju  dan  diakomodasi dalam  berbagai  kesepakatan  internasional  seperti  The  General  Agreement  on  Tariffs  and Trade  (GATT)  dan  Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  (TRIPs)  lebih berpihak  pada  kepentingan  ekonomi  dan  investasi  negara-negara  maju  tanpa
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
memperhatikan  disparitas  yang  tajam  antara  negara  berkembang  dengan  negara  maju dalam  hal  kemampuan  penguasaan  pengetahuan,  teknologi,  dan  informasi  yang  pada akhirnya  menciptakan monopoli negara-negara  maju,  sementara negara-negara berkembang sebagai penemu awal pengetahuan tradisional dengan berbagai keterbatasannya  justru  tidak  memperoleh  penghargaan  dan  pengakuan,  serta  keuntungan ekonomis yang sebanding. Indonesia sebagai negara berkembang yang kaya akan sumber daya  alam,  seni,  dan  budaya  memiliki  berbagai  pengetahuan tradisional  yang  memerlukan pengakuan  dan  pelindungan  hukum  yang  mampu  menjaga  terpeliharanya  kepemilikan pengetahuan tradisional tersebut sebagai karya bangsa yang diakui secara internasional.
Penerapan  konsep  HKI  barat  tanpa  mempertimbangkan  kondisi  potensi  kekayaan intelektual nasional dengan segala karakteristiknya, hanya akan membuka peluang negara- negara yang memiliki kemampuan teknologi tinggi serta anggaran dana besar untuk mencuri atau  paling  tidak  mengambilalih  invensi  nasional  dengan  imbalan  yang  tidak  sesuai,  dan selanjutnya  dimohonkan  sebagai  hak  paten  negara  lain.  Negara  lain-lah  yang  memetik keuntungan dari komersialisasi tersebut.
Bapak  Sucipto  menjelaskan  bahwa  Pengakuan  jasad  retnik  dapat  diwujudkan  dalam pemberian  beberapa  hak  seperti  hak  paten,  hak,  merek  dan  hak  cipta.  Perolehan  hak-hak tersebut  memerlukan  keaktifan  dari  pihak  penemu  (inventor),  pemilik  merek,  maupun pencipta untuk mengajukan hak kekayaan intelektualnya kepada pemerintah. Artinya tanpa ada  permohonan  untuk  mendaftarkan  kekayaan  intelektualnya,  maka  pemilik  HKI  tidak berhak  atas  pengakuan  HKI.  Pemberian  hak  paten  misalnya,  dilakukan  melalui  prosedur pendaftaran melalui Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pengakuan  internasioanl  terhadap  jasad  retnik  dilatarbelakangi  keinginan  untuk mendapatkan  pengakuan  dari  berbagai  negara  serta  melindungi  inventor  atau  pihak  lain yang menginvestasikan modal pada saat mereka menyusun proses kreatif untuk selanjutnya inventor  menerima  keuntungan  atas  investasi  yang  mereka  lakukan.  Dalam  konsep  HKI yang  bersumber  pada  konsep  negara-negara  maju,  pelindungan  yang  diberikan  kepada inventor akan menciptakan monopoli yang menonjolkan individualitas, yaitu hak hanya dapat dimiliki dan dipergunakan oleh inventor atau pemegang lisensi selama kurun waktu tertentu yang  ditentukan  undang-undang.  Jika  seseorang  menggunakan  HKI  orang  lain  tanpa  izin maka yang bersangkutan akan terkena sanksi baik pidana ataupun perdata.
Sebagai contoh dalam kepemilikan hak paten, hak esklusif yang diberikan oleh negara kepada  pemilik  paten  atau  pemegang  lisensinya  berlaku  selama  kurun  waktu  20  tahun. Dalam  jangka  waktu  20 tahun tersebut  hanya  pemegang  paten  yang  dapat  memanfaatkan haknya untuk tujuan komersialisasi. Pihak lain hanya boleh menggunakan paten seseorang atau  badan  dengan  lisensi  melalui  perjanjian  antara  pemilik  dengan  pihak  yang menginginkan  paten.  Andaikata  semua  pengetahuan  tradisional  bisa  memperoleh pengakuan secara formal dari negara tanpa kendala, maka komunitas lokal sebagai pemilik pengetahuan  tradisional  akan  mendapatkan  keuntungan  secara  ekonomis  sekaligus pengakuan hukum baik secara nasional maupun internasional.
Sebaliknya,  fakta  di  lapangan  menunjukkan  berbagai  kendala  harus  dihadapi  oleh pengetahuan  tradisional  yang  karena  sifat  dan  karakteristiknya  tidak  dapat  menerapkan persyaratan  pengajuan  HKI.  Untuk  itu  pemerintah  perlu  melakukan  upaya-upaya pelindungan  dengan  memberlakukan  pengecualian-pengecualian  dalam  perangkat perundang-undangan  HKI,  khususnya  dalam  pengaturan  persyaratan  pengajuan  HKI  agar diakui oleh negara negara lain.
Perangkat  perundang-undangan  HKI  yang  sekarang  ada,  masih  sangat  dominan dengan  konsep-konsep  negara-negara  maju.  Hal  ini  dapat  dipahami  karena  sebagai anggota  WTO,  Indonesia  harus  tunduk  dan  melaksanakan  perjanjian  TRIPs  termasuk menyesuaikan  peraturan  perundang-undangan  HKI  sesuai  kesepakatan  TRIPs.  Namun pemerintah  perlu  melakukan  upayaupaya  perlindungan  bagi  HKI  Indonesia,  khususnya pengetahuan tradisional yang dirugikan dengan penerapan konsep HKI dari negara-negara maju.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Beberapa  prinsip  yang  diberlakukan  dalam  ketentuan  konvensi  internasional  terkait HKI juga  tidak  adil  bagi Indonesia  seperti  hak  prioritas  yang  dimuat  dalam  Konvensi  Paris. Hak  prioritas  memungkinkan  pemegang  hak  paten  mendaftarkan  patennya  di  negara peserta  konvensi  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  sejak  filing  date  di  negara  pertama  kali penemuan  didaftarkan.  Pemilik  paten  dari  negara  maju  yang  mendaftarkan  patennya  di negara  berkembang  sesama  anggota  konvensi  memungkinkan  dibatalkannya  paten  yang telah didaftarkan oleh penemu di negara berkembang jika paten tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan substansi.
Untuk  melindungi  kepentingan  nasional,  seharusnya  kebijakan-kebijakan  HKI  tidak semata-mata  mengadopsi  ketentuan  TRIPs  yang  berlaku  sebagai  ketentuan  standar  tetapi kebijakan HKI harus mampu memberikan kepastian hukum bagi individu bangsa Indonesia atas  hasil  penemuan  atau  karya  kekayaan  intelektual  yang  dihasilkannya  yang  akhirnya akan  berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan  nasional  sekaligus  memperbaiki perekonomian nasional.

## Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Permohonan Paten Terkait Jasad Renik
Perlindungan  Hukum  merupakan  kegiatan  untuk  melindungi  individu  dengan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  atau  kaidah-kaidah  yang  menjelma  dalam  sikap  dan tindakan  dalam  menciptakan  adanya  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup  antar  sesama manusia.  Prinsip  ideal  perlindungan  paten  adalah  sama  dengan  perlindungan  HKI  lainnya sepanjang  kesemuanya  bermaksud  untuk  melindungi  seseorang  yang  menemukan  hal sesuatu  agar  supaya  buah  pikiran  dan  pekerjaannya  tidak  dipergunakan  begitu  saja  oleh orang lain dan menikmati hasilnya dengan merupakan hasil jerih payah mereka yang telah bekerja keras, berpikir dan mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Jika dibandingkan antara  hak  cipta  dengan  paten,  perbedaan  antara  keduanya  adalah  wujud  hak  cipta  oleh hukum  dalam  prinsipnya  diakui  sejak  saat  semula,  dan  hukum  hanya  mengatur  dalam  hal perlindungannya.
Paten  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  Negara  kepada  Inventor  atas  hasil Invensinya  di  bidang  teknologi,  yang  untuk  selama  waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri Invensinya  tersebut  atau  memberikan  persetujuannya  kepada  pihak  lain  untuk melaksanakannya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  kepada  Bapak  Sucipto  selaku  Sekretaris  di  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementrian  Hukum  dan  HAM  menjelaskan  Paten  diberikan atas  dasar  permohonan.  Permohonan  hanya  dapat  diajukan  untuk  satu  penemuan  atau beberapa penemuan yang merupakan satu kesatuan. Permohonan diajukan secara tertulis dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal yang bertanggungjawab dibidang Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menerangkan sebagai berikut:
1.  Paten diberikan berdasarkan permohonan.
2.  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  oleh  Pemohon  atau Kuasanya  kepada  Menteri  secara  tertulis  dalam  Bahasa  Indonesia  dengan  membayar biaya.
3.  Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  diajukan  baik  secara elektronik maupun non-elektronik. Uraian secara lengkap terkait permohonan Paten tersebut dapat  dilihat  berdasarkan  ketentuan  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016 tentang Paten, yang dijelaskan sebagai berikut:
1.  Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, paling sedikit memuat:
a.  tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
b.  nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
c.  nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal
d.  Pemohon adalah bukan badan hukum;
e.  nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
f.  nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
g.  nama negara dan Tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2.  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan: a.  judul Invensi;
b.  deskripsi tentang Invensi;
c.  klaim atau beberapa klaim Invensi;
d.  abstrak Invensi;
e.  gambar  yang  disebutkan  dalam  deskripsi  yang  diperlukan  untuk  memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
f.  surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
g.  surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
h.  surat  pengalihan  hak  kepemilikan  Invensi  dalam  hal  Permohonan  diajukan  oleh pemohon yang bukan Inventor; dan
i.  surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.
3.  Deskripsi  tentang  Invensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
4.  Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan  secara  jelas  dan  konsisten  atas  inti  Invensi,  dan  didukung  oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Bapak  Sucipto  menjelaskan  lebih  lanjut,  permohonan  paten,  Direktorat  Jenderal berkewajiban  untuk  menyetujui  atau  menolak  permohonan.  Persetujuan  atau  penolakan harus dilakukan paling lama 36 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan, dan paling lama dua puluh empat bulan untuk Paten Sederhana sejak tanggal penerimaan permohonan.
Atas dasar adanya hak permohonan Paten Jasad Renik, maka diberikan perlindungan oleh  hukum  nasional  (Undang-Undang  Paten)  maupun  hukum  internasional  sebagai pendaftar  pertama  untuk  mendapatkan  hak  sebagai  pemegang  Paten.  Pendaftaran  mana tentunya  merujuk  kepada  tata  cara  pendaftaran  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang Paten.  Sebagai  pemegang  Paten  (Inventor)  juga  diberikan  perlindungan  oleh Undang=undang terhadap Invensi-invensi baru di bidang teknologi yang dapat saja invensi tersebut  akan  merugikan  Inventor.  Dan  kalau  itu  terjadi  maka  Inventor  dapat  mengajukan penyelesian  sengketa  ke  Pengadilan  Niaga.  Dalam  rangka  WTO  telah  pula  diatur  tentang perlindungan  atas  Intellectual  Property  Rights  (IPR)  hal  ini  diimplementasikan  dengan adanya TRIPS (Trade Realated All Aspect Property Rights).
Melihat  hasil  invensi  tersebut  membawa  nilai  tambah.  Tidaklah  mengherankan  bagi Negara  yang  masyarakatnya  telah  akrab  dengan  kemajuan  teknologi,  dunia  riset,  serta pengembangan  ilmu  dan  teknologi  pun  cukup  diminati.  Karena  apabila  seseorang  berhasil melahirkan teknologi baru ataupun memperbaharui teknologi yang sudah ada, maka Negara memberikan  perlindungan  hukum  atas  hasil  invensinya  berupa  pemberian  hak  khusus (exlusive rights). Untuk itu, kepada inventor diberi hak untuk memperbanyak hasil invensinya atau  memberi  lisensi  kepada  pihak  lain  untuk  menggunakan  hasil  temuannya  dengan imbalan atau royalty yang harus diterimanya.
Menurut  Bapak  Sucipto  Perlindungan  hukum  terhadap  pemohon  jasad  renik merupakan  salah  satu  teori  yang  sangat  penting  untuk  dikaji,  karena  fokus  kajian  teori  ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarkaat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasan Inggris, yaitu legal protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan theorie van de wettleijke bescherming, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie der rechtliche schutz. Secara gramatikal, perlindungan adalah:
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
1.  Tempat berlindung; atau 2.  Hal (perbuatan) memperlindungi.
Selain  itu,  KI  (Kekayaan  Intelektual)  juga  mempunyai  nilai  ekonomis  apabila difungsikan  secara  tepat.  Gagasan  atau  ide  yang  diambil  melalui  suatu  pemikiran  secara rasional  tersebut  tentu  saja  tidak  semua  orang  dapat  dan  mampu  melakukannya.    Oleh sebab  itu  suatu  gagasan  yang  bermanfaat    bagi    praktek    kehidupan    sehari-hari    bernilai ekonomis,  sehingga  perlu  diberikan  suatu  perlindungan  dalam  hal  penggunaannya. Perlindungan  gagasan  dan  ide  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  pemberian  suatu  hak kepada pemilik gagasan dan  ide  tersebut  untuk  menggunakan    atau  menyebarluaskan. Perlindungan  gagasan  dan  ide  melalui  pemberian  suatu  hak  tersebut  dinamakan  dengan Kekayaan Intelektual1, dapat disingkat dengan KI.
Paten  melindungi  penemuan  atau  hasil  invensi  di  bidang  teknologi  sehingga  selama waktu  tertentu  inventor  memiliki  hak  untuk  melaksanakan  sendiri  invensinya  atau memberikan  persetujuan  kepada  pihak  lain  untuk  melaksanakan  penemuan  tersebut. Invensi  yang  dimaksud  disini  adalah  invensi  yang  memiliki  sifat  kebaruan  (new)  dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam dunia industri. Untuk itu kepada inventor    diberi    hak    untuk    memperbanyak    hasil    temuannya    atau    memberi    lisensi kepada  pihak  lain  untuk  menggunakan  hasil  temuannya  dengan  imbalan  atau  royalti  yang harus diterimanya.
Menurut  Bapak  Sucipto  paten  memberikan  perlindungan  bagi  para  pemohon  bahwa penemuan  mereka  tidak  dapat  digunakan,  didistribusikan,  dijual,  dihasilkan  secara komersial,  diimpor,  dieksploitasi,  dan  lain-lain  tanpa  persetujuan  dari  pemilik  sekarang.  Ini merupakan  satu  bentuk  monopoli  yang  diberikan  negara  kepada  seorang  pemohon  hak dengan  imbalan  pengungkapan  informasi  teknis  mereka.  Pemilik  paten  memegang  hak khusus  untuk  mengawasi  cara  pemanfaatan  paten  penemuan  mereka  untuk  jangka  waktu 20  tahun.  Untuk  menegakan  hak,  pengadilan  yang  bertindak  untuk  menghentikan  suatu pelanggaran  hak  paten.  Jika  ada  pihak  ketiga,  yang  berhasil  membuktikan  ketidaksahihan suatu  paten,  pengadilan  dapat  memutuskan  bahwa  paten  yang  diterima  adalah  tidak sah.6Hak  khusus  pemegang  paten  untuk  melaksanakan  temuannya  secara  perusahaan atas  patennya  baik  secara  sendiri  maupun  dengan  memberikan  persetujuan  atau  ijin  atau lisensi kepada orang lain, yaitu: membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.

## IV.  KESIMPULAN
Hak ini bersifat eksklusif, dalam arti hak yang hanya bisa dijalankan oleh  orang yang memegang  hak  paten,  orang  lain  dilarang  melaksanakannya  tanpa  persetujuan  pemegang paten.  Untuk  menegakkan  hak,  pengadilan  yang  bertindak  untuk  menghentikan  suatu pelanggaran  hak  paten.  Jika  ada  pihak  ketiga,  yang  berhasil  membuktikan  ketidaksahihan suatu  paten,  pengadilan  dapat  memutuskan  bahwa  paten  yang  diterima  adalah  tidak  sah. Selain  itu,  pemegang  hak  yang  sah  memiliki  hak  menggugat.  Hak  menggunakan  proses produksi  yang  diberi  paten  untuk  membuat  barang  dan  tindakan  lainnya  sebagaimana dimaksud  di  atas  Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

## REFERENSI
Amrie Hakim. (2010). Paten dalam perjanjian-perjanjian internasional. https://webcache.googleusercontent.com/search Diakses Pada Tanggal 28 September 2022 Pukul 22.22 wib.
Andersen, C. 2011. Perlindungan Hukum Paten Invensi Terapan Seperti Rumusan Algoritma Dan  Bahasa  Pemograman  Mendorong  Inovasi  Teknologi  Informasi  Berdasarkan Traktat Kerjasama Paten Patent Cooperation Treaty. Semantik, Volume 1 Nomor 1 Aulia,  M.  Z.  2015.  Politik  Hukum  Pembentukan  UU  Paten  di  Indonesia:  Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 22 Nomor 2
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Darusman, Y. M. 2016. Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. Yustisia Jurnal Hukum. Volume 5 Nomor 1
Devi Erfamiati, A. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari Uu No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten.  Ganesha Law Review
Erlina,  B.,  and  Melisa  Safitri.  2022.  Analisis  Komparasi  Antara  Perlindungan  Paten  Biasa Dengan  Paten  Sederhana  Berdasarkan  Undang-Undang  Paten.  Pranata  Hukum. Volume 15 Nomor 1
Mochammad Bambang Ribowo,Kholis Roisah. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana  Dalam  Sistem  Hukum  Paten  Di  Indonesia  (Studi  Komparasi  Dengan Sistem Hukum Paten Di Negara China)”. Notarius,12(1).
Nynda Fatmawati, Evi kongres, Mardika. 2022. Urgansi Penemuan Vaksin Covid-19 Sebagai Hak  Milik  Publik.  Pandecta  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Hukum  (Research  Law  Journal). Volume 16 Nomor 4
Recca Ayu Hapsari. 2022. Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian : Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Provinsi Lampung). Jurnal Case Law. Fakultas Hokum Universitas Bandar Lampung
The Secretariat. 2022. Budapest Treaty On The International Recognition Of The Deposit Of Microorganisms  For  The  Purposes  Of  Patent  Procedure.  World  Intelectual  Property Organization
Walujo, Eko B. 2011. Keanekaragaman hayati untuk pangan.  KIPNAS X. LIPI