Vol. XIX, No. 2, July-December 2019, p. 101-114 Website: https://innovatio.pasca.uinjambi.ac.id ISSN 1412-4378 (print) ISSN 2541-2167 (online)
Received: September 2019; Accepted: September 2019; Published: December 2019
Percampuran Deposito Investasi dan Pewarisan Uang Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam 1

## Suhar AM
Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: suhar@uinjambi.ac.id
Abstract : The mixture of investment deposits and inheritance of life insurance money is  part  of  the  mudharabah  (ordinary  transactions)  and  is  still  an  Ijtihadiah  (an attempt  to  find  the  legal  status  of  a  case  which  is  not  discussed  in  the  Al  Quran  or hadith)  that  is  differ  or  khilafiah  in  nature.There  are  no  explicit  explanations  and affirmations for these two problems in the Alquran and Sunnah. The specific discussion by the Madzhab Imams was also not explained, therefor the ulama afterward tried to find the legal position of these two things. This paper examines the position of mixing investment deposits and inheritance of life insurance money, after assuming that both are legal. The main argument of the permissibilty of the mixture of investment deposits and inheritance of life insurance money, through qiyas that both forms, are ordinary mudarabah in human relations.
Keywords: Investment deposit, life insurance, heir insurance, Islamic law.
Abstrak :  Percampuran  deposito  investasi  dan  pewarisan  uang  asuransi,  dalam tulisan  ini  adalah  asuransi  jiwa,  adalah  bagian  dari  mudharabah  dan  masih merupakan  kawasan Ijtihadiah .  Dua  persoalan  ini  tidak  dijumpai  penjelasan  dan penegasannya  dalam  Alquran  dan  Sunnah  secara  eksplisit.  Pembahasan  yang spesifik  oleh  Imam-Imam  Madzhab  juga  tidak  diterangkan,  sehingga  menjadi khilafiah dan para ulama sesudahnya   berusaha untuk mencari kedudukan hukum dua  hal  tersebut.  Tulisan  ini  mengurai  tentang  kedudukan  percampuran  deposito investasi dan pewarisan uang asuransi jiwa, setelah menganggap bahwa keduanya berhukum  boleh.  Argumen  utama  bolehnya  percampuran  deposito  investasi  dan pewarisan  uang  asuransi  jiwa  yaitu  dengan  qiyas  bahwa  bentuk  keduanya  adalah mudharabah biasa dalam hubungan antar manusia atau muamalah . Kata-kata kunci : Deposito investasi, asuransi jiwa, waris asuransi, hukum Islam.

## I. Pendahuluan
Perkembangan  sosial  ekonomi  telah  dialami  negara-negara  muslim.  Model dan produk-produk baru bidang sosial dan ekonomi perbankan dari negara- negara  non  muslim  juga  sampai  ke  kawasan-kawasan  muslim,  mengalami diskusi  dan  adaptasi  untuk  kemudian  diimlplementasikan.  Tulisan  ini bertujuan untuk menjelaskan status hukum percampuran deposito investasi dan pewarisan uang asuransi jiwa dalam hukum positif Indonesia, terutama
1 Tulisan ini adalah pengembangan dari dua artikel pendek penulis sebelumnya pada tahun 2012 di uinjambi.ac.id.
yang  menyangkut  dengan  hak  atas  uang  pertanggungan  asuransi  dan bagaimana pandangan Islam terhadap pewarisan uang asuransi jiwa, apakah ia  sebagai  hibah,  wasiat  ataukah  sebagai  tirkah  yang  menjadi  milik  ahli warisnya secara bersama-sama.
Tulisan ini berbasis penelitian pustaka dengan sumber utama literatur- literatur  tentang  ekonomi  Islam  dan  asuransi,  baik  dalam  hukum  positif Indonesia  maupun  dalam  perspektif  hukum  Islam,  serta  perkembangan gagasan tentang dua hal itu, baik yang tumbuh  dan berkembang di negara- negara Barat maupun di dunia Islam. Masalah pokok yang akan diurai dalam tulisan  ini  adalah  persoalan  yang  menyangkut  kedudukan  deposito  dan pewarisan  uang  asuransi  jiwa  dalam  Islam,  apakah  sebagai  harta  bersama dalam keluarga, harta pribadi atau sebagai harta yang sudah diwasiatkan.

## II. Percampuran Deposito Investasi
Pencampuran  deposito  investasi  dalam  perspektif  Fiqh  Islam  berarti membicarakan  tentang  simpanan  pihak  ketiga  (baik  perseorangan  atau badan  hukum)  sebagai  deposan  kepada  Bank  Islam  dalam  bentuk mudharabah. Dalam buku-buku Fiqh klasik  mudharabah  dibicarakan dalam persoalan  musyawarah,  karena  pada  dasarnya  mudharabah 2 dikategorikan sebagai  salah  satu  bentuk  musyarakah.  Namun,  para  ahli  fiqh  meletakkan pembicaraan  mudharabah  dalam  posisi  yang  khusus  dan  memberikan landasan hukum tersendiri.
Deposito mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk simpanan kepada Bank Islam sebagai mudharib berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan  yang  telah  disetujui  dan  penarikannya  dapat  dilakukan  pada setiap  saat  atau  beberapa  kali  sesuai  dengan  perjanjian.  Berbeda  halnya dengan  apa  yang  dikenal  pada  Bank  Konvensional,  di  mana  deposito dianggap  sebagai  simpanan  para  deposan  yang  mempunyai  kelebiahn  uang yang  tidak  dikonsumtif  atau  tidak  dipergunakan  kepada  Bank  dengan perhitungan bunga tertentu. Lama masa penyimpanan ditentukan waktunya dan  tinggi  rendahnya  bunga  ditentukan  oleh  jangka  waktu  penyimpanan, makin lama waktu yang diinginkan semakin tinggi pula bunganya.
Pada  dasarnya  deposito  yang  dikenal  dalam  sistem  perbankan  Islam adalah  tabungan  mudharabah  yang  penarikannya  dapat  dilakukan  dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan mendapatkan imbalan  bagi hasil dalam bentuk pembagian pendapatan atas penggunaan dana tersebut secara syari’ah,  dengan  proporsi  pembagian  antara  shahib  al -mala  (deposan)  dan mudharib  (depositaris).  Misalnya  70%  untuk  deposan  dan  30%  untuk
2 Al Bahuti, Manshur Ibn Yusuf Ibn Idris, Kassyaf al- Qina ‘al Mata al -Iqma , juz 3 Ta’liq Hilal  Mushailihi  Musthafa  Hilal,  Dar  al-Fikr,  Beirut,  1962,  hlm.  507;  Ibn  Qudammah,  Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad, Al Mughni wa al-Syarh al-Kahir, juz 5, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, hlm. 136.
depositaris. 3 Dalam  hal  ini  deposan  sebagai  pihak  ketiga  tidak  bertanggung jawab atas kemungkinan resiko yang mungkin dialami depositaris, karena ia tidak  membiayai  langsung  dan  keseluruhan  usaha  yang  dilakukan  oleh depositaris, sebagaimana dalam bentuk investasi.
Adapun  investasi  mudharabah,  bukan  sebagai  simpanan  dari  pihak ketiga,  tetapi  merupakan  suatu  transaksi  dalam  bentuk  perjanjian  antara pemilik  modal  dan  pengusaha.  Di  mana  pemilik  modal  bertindak  sebagai penyandang seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan dana tersebut dalam menggerakkan suatu usaha. Hal itu sesuai dengan  prinsip  mudharabah.  Menurut  Ibn  Mufith,  yaitu  penyerahan  harta (dana)  tertentu  kepada  orang  yang  memperdagangkannya  (mengelolanya) sebagai  pekerja  dengan  pembagian  keuntungan  atas  kesepakatan. 4 Para imam  madzhab  juga  sepakat  mengatakan  bahwa  dalam  mudharabah kedudukan  amil  (pekerja)  adalah  sebagai  wakil  dari  shahib  al-mala  dan berposisi sebagai pemegang titipan terhadap barang  yang ada di tangannya. Untuk ia harus mengelolanya sesuai dengan izin pemiliknya. 5
Dalam investasi mudhrabah, hasil usaha bersama antara shahib al-mal dan  ‘amil  dibagi  sesuai  dengan  “nisbah”    yang  te lah  disepakati  sewaktu mengadakan perjanjian.  Selama kerugian yang mungkin dialami dalam suatu mudharabah  bukan  disebabkan  penyelewangan  dari  kesepakatan,  tetapi betul- betul resiko dari suatu usaha, maka ‘amil tidak bertanggung jawab atas kerugian itu dan ‘amil hanya akan kerugian tenaga dan managerial sekaligus akan kehilangan nisbah keuntungan yang telah disepakati. Dengan kata lain, kerugian  menjadi  tanggung  jawab  shahib  al-mal  dan  ia  tidak  berkewajiban membayar upah kerja ‘amil.
Dengan  demikian  jelaslah  perbedaan  deposito  mudharabah  sebagai simpanan yang tidak memiliki resiko kerugian atau kehilangan modal dengan investasi  mudharabah,  dimana  shahib  al-mal  menanggung  resiko  kerugian jika  usaha  yang  dijalankan  si  ‘amil  tidak  berhasil.  Dari  hal  itu  timbul pertanyaan  “bagaimana  pandangan  fuqaha  tentang  hukum  percampuran deposito dan investasi”? Dalam makalah ini dengan segala keterbatasannya mengungkapkan  masalah  tersebut  dari  perspektif  fiqh  Islam.  Mengingat deposito  dan  investasi  berada  dalam  ruang  lingkup  mudharabah,  maka pembahasan berikutnya dilakukan pada permasalahan mudharabah.
Secara umum istlah deposito adalah sebuah nama yang diberikan pada simpanan  deposan  di  Bank  yang  lazim  dilekatkan  pada  persyaratan  jangka waktu  penyimpanan.  Dalam  sistim  perbankan  Islam  deposito  disebut tabungan mudharabah, merupakan simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan  hukum)  yang  penarikannya  pada  waktu  jatuh  tempo  dengan
3 Purwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam , Dana Bakti Wakaf , Cet II, Yogyakarta, 1993, hlm. 20-21. 4 Ibn    Muuflih,  Abi  Abdilah  Muhammad, Kitab  al- Furu’ ,  juz  4,  ‘Alim  al -kutub,  Mesir, 1967, hlm. 378-379; Lihat juga Ibnu Jinzayi, 1974, hlm. 309.
5 Al Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh al-Islami wa Adilatih , juz 4,  Dar al fikr, Beirut, 1989, hlm.
854.
mendapatkan  imbalan  bagi  hasil. 6 Sedangkan  investasi,  berarti  menanam, menginvestasikan  uang  atau  capital. 7 Dalam  praktek  investasi  mudharabah adalah  transaksi  yang  dilakukan  shahib  al-mal  sebagai  penyandang  dana dengan  ‘amil  sebagai  pengelola  dengan  nisbah  penghasilan  yang  disepakati ‘amil dalam mengelola dana yang diinvestasikan shahib al -mal terikat dengan hak dan kewajiban. Diantara hak ‘amil ialah uang belanja dari mudharab ah. 8 Kemudian ‘amil mendapat keuntungan dari mudharabahnya, Jika dalam mudharabah  itu  mengalami  keuntungan.  ‘Amil  tidak  mendapatkan  apa -apa dari  mudharabahnya,  jika  tidak  mendapat  keuntungan,  karena  ia  bekerja untuk dirinya, maka tidak berhak untuk mendapat upah. 9
Konsekuensi  dari  hal  itu,  dalam  suatu  mudharabah  ‘amil  tidak bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  mungkin  terjadi  di  dalam  kegiatan mudharabahnya, selama kerugian itu akibat dari kerugian bisnis itu sendiri, bukan akibat penyelewengan yang kel uar dari kesepakatan. Untuk itu ‘amil juga  mempunyai  kewajiban,  antara  lain  tidak  boleh  melakukan  tindakan mudharabah  (jual  beli)  tanap  seizin  rabb  al-mal.  Jika  ia  melakukan  hal  itu, maka akan menjadi hutang baginya kepada shahib al-mal. 10
Secara  teoritis  dalam  sistim  perbankan  Islam  terdapat  perbedaan konsep  antara  deposito  mudharabah  dan  investasi  mudharabah  dalam  hal berikut: Deposito mudharabah sebagai tabungan pihak ketiga yang bertindak sebagai shahib al-mal dan pihak Bank Islam sebagai mudharib. Dalam hal ini deposan  (penyimpan)  tidak  harus  mengadakan  perjanjian  dengan  pihak Bank  untuk  mengeluarkan  dana  suatu  proyek  misalnya.  Deposan  hanya menyimpan  tanap  mengetahui  kemana  dana  itu  dipergunakan  oleh  pihak Bank.  Sedangkan dalam investasi berbentuk perjanjian antara shahib al-mal dengan ‘amil dan dalam hal ini keseluruhan dana milik shahib al -mal. Dalam  deposito,  deposan  menyimpan  uang  dalam  bentuk  berbagai keuntungan, tanpa harus tahu apakah pihak beruntung atau merugi. Hal itu terbukti  dari  adanya  jatuh  tempo  pengambilan  kembali  simpanan  dan keuntungan,  sedangkan  dalam  investasi  pembagian  keuntungan  tidak dikaitkan dengan jangka waktu tetapi  dari hasil  akhir antara  pertimbangan modal dan keadaan.
Secara  yuridis  antara  deposito  dan  investasi  berada  pada  suatu  tatan hukum,  sama-sama  dalam  bentuk  berbagi  hasil  dalam  konsep  mudharabah yang  dibolehkan  dalam  syari’at  Islam.  Ibn  Quddman  mengatakan  bahwa hukum  mudharabah  sama  dengan  hukum  Asyirkah  al-iman. 11 Al-Zuhaili mengatakan  bahwa  para  imam  madzhab  sepakat  dalam  kebolehan
6 Purwaatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa  dan Bagaimana Bank Islam 1993, hlm. 20.
7 Echols,  John  M  dan  Hasan  Shadily,  Kamus  Inggris-Indonesia,  Gramedia,  Cet  XIII, Jakarta, 1964: 330.
8 Zuhalli, Wahbah, Al Fiqh al-Islami wa Adilatih, hlm. 864.
9 Zuhalli, Wahbah, Al Fiqh al-Islami wa Adilatih , 867.
10 Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh al-Islami wa Adilatih , 887.
11 Ibn  Quddamah,  Abi  Muhammad  Abdullah  Ibn  Ahmad, Al  Mughni  wa  al-Syarh  al- Kahir, hlm. 129.
mudharabah,  berdasarkan  petunjuk  Al  Qur’an,  Sunnah,  Ijma’  dan  Qiyas.  Al Zuhaili menunjuk Alqur’an Surat Al Muzammil ayat 20, Surat Al Jum’at ayat 10 dan Surat Al-Baqarah ayat 198. Ayat-ayat ini dengan keumumannya, kata Al  Zuhaili  berisikan  kebebasan  berbuat  dalam  harta  benda  dengan mudharabah.  Al  Zuhaili  juga  mengutip  riwayat  Ibn  Abbas  tentang  Saidina Abbas  Ibn  Abd  Muthalib,  jika  ia  memberikan  dananya  tidak  dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika mudharabah menyalahi persyaratan itu, maka yang  bersangkutan  bertanggung  jawab  atas  dana  tersebut.  Hal  itu  telah disampaikannya kepada Rasulullah SAW bersabda: ada tiga hal di dalamnya terhadap  keberkahan,  menjual  dengan  bayaran  secara  angsuran (mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. 12
Ibn  Quddamah  selain  mengutip  surat  Al  Muzammil  ayat  20,  juga mengutip riwayat Ibn Khattab pernah memberikan harga anak yatim di Iraq kepada  seseorang  untuk  dijadikan  mudharabah.  Riwayat  lain  juga menyebutkan  bahwa  Abdullah  dan  Ubaidillah  putera  Umar  Ibn  Khattab dalam  suatu  perjalanan  pulang  ke  Madina  mendapat  titipan  uang  dari  Abu Musa Al Asy’ari untuk disampaikan kepada Umar. Uang itu mereka gunakan untuk  membeli  barang  dagangan  dan  sesampainya  di  Madina  mereka  jual dan  beruntung  penjualan  diserahkan  keseluruhannya.  Tetapi  kedua puteranya  menolak  dan  berkata:  sekiranya  barang-barang  itu  rusak,  akan menjadi  tanggung  jawab  kami,    lalu  mengapa  keuntungannya  bukan  untuk kami?  Seorang  laki-laki  lain  berkata:  Wahai  Amir  al-mukminin,  bagaimana kalau engkau jadikan hal itu sebagai qiradh ? Umar berkata: Sesungguhnya hal  itu  akan  jadikan  sebagai  qiradh  dan  bagi  mereka  berdua  separuh  dari keuntungannya. 13
Kebolehan  mudharabah  juga  didasarkan  pad  Ijma’  seperti  disebutkan bahwa  sebagian sahabat memberikan harta anak yatim sebagai mudharabah dan  hal  itu  tidak  diingkari  oleh  seorangpun  di  antara  sahabat  lainnya. 14 Mudharabah  juga  didasarkan  kepada  qiyas  ata  musaqah,  karena  hajat manusia  kepadanya.  Sebab  diantara  manusia  ada  yang  kaya  dan  ada  yang faqir  dan  terkadang  ia  punya  harta,  tetapi  tidak  mengerti  cara memperdagangkannya,  sedangkan  yang  lain  tidak  punya  harta  tetapi mengerti  mengelola  dan  memperdagangkannya.  Maka  penetapan  hal  ini dalam  syari’at  dengan  membutuhkan  mudharabah  adalah  untuk merealisasikan  kebutuhan  kedua  kelompok  tersebut  dan  Allah  tidak mensyari’atkan suatu aqad kecua li untuk kemaslatan hamba-hambaNya dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 15
12 Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh al-Islami wa Adilatih , hlm. 858.
13 Ibn  Quddamah,  Abi  Muhammad  Abdullah  Ibn  Ahmad, Al  Mughni  wa  al-Syarh  al- Kahir, hlm. 130. 14 Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh al-Islami wa Adilatih , hlm. 834.
Al  Jaziri  dalam  uraiannya  tentang  dalil  dan  hikmah  disyari’atkannya mudharabah menyatakan bahwa kebolehan mudharabah berdasarkan Ijma’ Ulama.  Sesungguhnya  ulama-ulama  Islam  sepakat  tentang  kebolehan mudharabah  sebagai  salah  satu  cabang  muamalah  dan  tidak  seorangpun yang berbeda pendapat tentang hal itu. Mudharabah telah dikenal sejak masa Jahiliah,  kemudian  diakui  oleh  Islam,  karena  di  dalamnya  ada kemaslahatan. 16
Al  Jaziri  juga  mengatakan  bahwa  praktek  muqaradhah  (mudharabah) yang  pertama  kali  dalam  Islam  adalah  muqaradhah  yang  dilakukan    oleh Umar  Ibn  Khattab  dan  dua  puteranya  Abdullah  dan  Ubaidillah. 17 Kisahnya seperti apa yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya.
Al  Sayid  Sabiq  mengatakan  bahwa  mudharabah  sebagai  sesuatu  yang dibolehkan  be rdasarkan  Ijma’.  Sesungguhnya  Rasulullah  SAW  telah melakukan mudharabah dengan Khadijah dengan membawa harta dagangan ke Syam sebelum ia diutus menjadi Rasul. Dan mudharabah itu sebagai salah satu muamalah di zaman jahiliah dan kemudian diakui oleh Islam. Sayid juga mengutip ucapan Ibn Hajar yang menyatakan bahwa mudharabah itu sudah ada  pada  masa  hidup  nabi  Muhammad  SAW,  beliau  mengajarkannya  dan mengakuinya  dan  kalau  bukan  demikian,  tentu  tidak  dibolehkan  semata- mata.  Sabiq  juga  mengemukakan  riwayat  yang  menjelaskan  praktek mudharabah  yang  terjadi  antara  Umar  Ibn  Khattab  dengan  Abdullah  dan Ubaidillah  dengan  Abdullah  dan  Ubaidillah  puteranya. 18 Selanjutnya  Sabiq menjelaskan  tentang  hikmah  dibolehkan  mudharabah  dan  berkata  bahwa Islam  telah  mensyari’atkan  d an  telah  membolehkannya  sebagai  suatu kemudahan  bagi  manusia.  Karena  terkadang-kadang  ada  orang  yang memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebaliknya ada yang  tidak  mempunyai  harta  tetapi  mampu  mengembankannya.  Untuk  itu syara’ membolehka nnya, karena ada manfaat bagi kedua kelompok tersebut. Pemilik  harta  mendapat  manfaat  dengan  adanya  usaha  mudharib  dan mudharib juga mendapat manfaat dengan adanya harta.  Hal itu akan dapat mewujudkan tolong menolong antar shahib al- mal dan ‘amil dan Allah tidak mensyari’atkan  suatu  aqad  kecuali  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 19
Qalyubi  dan  ‘Umairah  dalam  penjelasan  tentang  mudharabah  selain mengemukakan  rukun  mudharabah  juga  menyebutkan  dalil  mudharabah adalah  Ijma’  dan  Qiyas.  Dalam  hal  ini  mereka  seperti  Al  Mawardi  tidak mendasarkan pada Surat  Al Baqarah  ayat  198, karena ayat itu menyangkut dengan sekelompok muslim yang merasa berdosa melakukan perdagangan di musim  haji,  juga  tidak  mendasarkan  kepada  mudharabah  antara  Nabi Muhammad  SAW  dengan  Khadijah  r.a  ketika  ia  berdagang  bersama
16 Al  Jaziri,  Abdularrahman, Kitab  al  fiqh  ‘ala  Madzaib  al -arba ’ah ,  juz  2,  Dar  al  Fikr, Beirut, 1962, hlm. 49.
17 Al Jaziri, Abdularrahman, Kitab al fiqh ‘ala Madzaib al - arba’ah , hlm. 49.
18 Sabiq, Sayid, Fiqh al-Sunnah , Juz 3, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, hlm. 212.
19 Sabiq, Sayid, Fiqh al-Sunnah, hlm. 213.
pembantunya  Maisarah,  karena  hal  itu  dilakukan  2  bulan  menjelang pernikahannya waktu beliau berumur 25 tahun. Diantara beberapa hal yang menyebabkan kedua alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil, yaitu keumuman lafaz ayat Al Qur’an dan Rasul sendiri mengakui mudharabah itu setelah  bi’tsah. Disebutkan  juga  bahwa  apa  yang  dilakukan  beliau  bukan sebagai muqaradhah, karena Khadijah tidak menyerahkan harta kepadanya, tetapi  sekedar  memberi  izin  untuk  berniaga  dan  posisi  Nabi  Muhammad hanya sebagai wakil dari Khadijah. 20
Qalyubi  dan  ‘Umairah  dala m  penjelasan  tentang  mudharabah  selain mengemukakan  rukun  mudharabah  juga  menyebutkan  dalil  mudharabah adalah  Ijma’  dan  Qiyas.  Dalam  hal  ini  mereka  seperti  Al  Mawardi  tidak mendasarkan pada Surat Al Baqarah ayat 198, karena ayat itu, menyangkut dengan sekelompok muslim yang merasa berdosa melakukan perdaganan di musim  haji,  juga  tidak  mendasarkan  kepada  mudharabah  antara  Nabi Muhammad  SAW  dengan  Khadijaha  r.a  ketika  ia  berdagang  bersama pembantunya  Maisarah,  karena  hal  itu  dilakukan  2  bulan  menjelan pernikahannya waktu beliau berumur 25 tahun. Diantara beberapa hal yang menyebabkan kedua alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil, yaitu keumuman lafaz ayat Al qur’an dan Rasul sendiri mengakui mudharabah itu setelah  bi’tsah.  Disebutkan  juga  bahwa  apa yang  dilakukan  beliau  bukan sebagai muqaradhah, karena Khadijah tidak menyerahkan harta kepadanya, tetapi  sekedar  memberi  izin  untuk  berniaga  dan  posisi  Nabi  Muhammad hanya sebagai wakil dari Khadijah. 21
Dari  ungkapan-ungkapan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  secara keseluruhan  ulama  berpendapat  bahwa  mudharabah  dibolehkan  dalam pandangan  syari’ at.  Ulama  hanya  berbeda  pendapat  tentang  dasar kebolehannya.  Namun  yang  jelas  praktek  mudharabah  sudah  ada  sebelum Islam dan kemudian dikukuhkan dan diakui keberadaannya oleh Islam.

## III. Asuransi Jiwa dan Pewarisannya
Secara  yuridis,  asuransi  di  Indonesia  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang  (KUHD)  Tahun  1938,  di  mana  pada  pasal  264  disebutkan bahwa  asuransi  atau  pertanggungan  adalah  suatu  perjanjian,  yang  mana seorang  penanggung  mengikatkan  diri  kepada  seorang  tertanggung  dengan menerima  uang  premi,  untuk  memberikan  penggantian  kepadanya  karena suatu  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu. 22
Pengertian pertanggungan dalam pasal tersebut menunjukkan adanya dua  belah  pihak  yang  melakukan  suatu  transaksi,  dalam  hal  ini  pihak pertama sebagai  pihak yang ditanggung mengalihkan beban atau resikonya
20 Sabiq, Sayid, Fiqh al-Sunnah, hlm. 213.
21 Qulyubi  dan  ‘Umairah, Hasylata  ‘ala  Syarh  Minhaj  al -Thalibin  Al  Nawawi ,  Dar  al- Ahya al-Kutub al-Arabiah, Mesir tt, hlm. 51- 52.
22 HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia , Jld 6, Djambatan, Jakarta, 1990, hlm. 5
kepada  pihak  kedua,  yaitu  pihak  penanggung.  Definisi  lain,  pihak  yang ditanggung  membeli  hak  untuk  menerima  ganti  kerugian  atau  jaminan  dan menjualnya melalui pembayaran sejumlah uang yang disebut premi. Hal ini berlaku  untuk  semua  jenis  asuransi,  baik  Asuransi  Perdagangan,  Asuransi Kendaraan,  Asuransi    Perumahan,  maupun  Asuransi  Jiwa  di  mana  dalam Asuransi  Jiwa  kematian  dianggap  sebagai  suatu  peristiwa  yang  pasti  akan terjadi  yang  disebut  dengan  istilah  “peristiwa  tak  tentu”,  dalam  arti  tidak diketahui kapan kematian itu akan menjadi kenyataan.
Asuransi jiwa dalam Islam, sebagaimana asuransi lainnya, dipandang sebagai  masalah ijtihadiah yang  bersifat khilafiah .  Persoalan  asuransi  tidak dijumpai  penjelasan  dan  penegasannya  dalam  Alquran  dan  Sunnah  secara eksplisit,  di  samping  belum  diperoleh  keterangan  dan  pembahasan  yang spesifik dari para imam mazhab, sehingga para ulama sesudahnya ada yang mengharamkan  asuransi  secara  keseluruhan  dan  ada  pula  yang menghalalkan sebagiannya. 23
Para  ulama  menggunakan  metode  ijtihad  berdasarkan qiyas dan mashalih  almursalah untuk  menetapkan  hukum  boleh  tidaknya  transaksi asuransi dalam Islam. 24 Asuransi diqiyas kepada berbagai bentuk hubungan antar  manusia  atau mu’amalah seperti mudharabah .  Khusus  asuransi  jiwa, Muhammad  Abduh  sebagaimana  dikutip  oleh  AlDharir  mengatakan  bahwa asuransi  jiwa  tergolong  dalam  kategori mudharabah ,  sebagaimana  yang difatwakan Muhammad Abduh ketika ia menjabat sebagai Mufti Mesir pada tahun 1319 hijriah. Lebih jauh dikatakan oleh Al-Dharir:
“ Perbedaan  pendapat  tentang  hukum  transaksi  asuransi  jiwa  masih berlangsung  sampai  sekarang,  sehingga  Al-Atthar  dalam  bukunya hukm  al- takmin  fi  al-syariah  aI-Islamiah mengatakan  bahwa  ulama  masih  terbagi dalam dua golongan tentang hal ini. Pertama, para ulama yang mengharamkan semua  bentuk  asuransi  (termasuk  asuransi  jiwa)  antara  lain:  Syekh  Ahmad Ibrahim  dan  Sayid  Sabiq.  Kedua,  para  ulama  yang  membolehkan  sebagian asuransi  (termasuk  asuransi  jiwa)  seperti Abdul  Wahab  Khallaf,  Muhammad Yusuf Musa dan Muhammad Faij al-Sanhuri. ” 25
Pada  pembahasan  tulisan  ini,  penulis  tidak  dapat  mendeskripsikan argumen masing-masing pihak, namun dari berbagai alasan atau hujjah yang mereka  gunakan,  penulis  cenderung  untuk  sependapat  dengan  golongan yang  membolehkan  asuransi  jiwa,  dengan  alasan  sebagai  berikut:  pertama, dalam  transaksi  asuransi  jiwa  ada  kesepakatan  tertulis  antara  yang ditanggung  dengan  penanggung  secara  sukarela  sebagai  kesepakatan perjanjian yang harus ditepati, dan menepati janji merupakan sebagian dari ajaran  Islam,  sebagaimana  Firman  Allah  dalam  Surat  Al-Maidah  ayat  1.
23 Husein  Hamid  Hassan,  Hukm  al- Syari’ah  al -Islamiah  fi  aqd  al-Takmin.  Dar  al- I’itisham, Makkah, 1936 H, Hlm 9. Juga dalam Abd Nashit Taufiq al- ‘Atthar, Hukum al-Takmin fi al- Syari’ah al -Islamiah. Dar al-Nahdhah, Mesir, tt, hlm. 11.
24 Husein Hamid Hassan, hlm 66
25 Abd Nashir Taufiq al-Atthar, hlm. 20-21
Kedua,  dalam  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,  terdapat  unsur  saling menguntungkan,  tidak  ada  unsur  paksaan,  kezaliman  dan  kebatilan.  Ketiga, asuransi jiwa membawa manfaat bagi kedua belah pihak, yang pada dasarnya termasuk  boleh,  kecuali  ada  dalil  yang  mengharamkannya.  Islam  tidak melarang  untuk  menciptakan  suatu  transaksi  baru  atau mu’amalah  al - haditsah, selama  tidak  bertentangan  dengan Ushul  Syari’ah dan  hukum- hukumnya.
Masih  ada  beberapa  alasan  lain  untuk  melihat  asuransi  jiwa  sebagai suatu tindakan ekonomi yang halal dan tidak bertentangan dengan Syariah, seperti  alasan  kemungkinan  besar  manusia  akan  ditimpa  musibah  atau bahaya  yang  tidak  diduga  kapan  datangnya,  keterikatan  manusia  kepada takdir  Allah  yang  pasti  akan  terjadi  dan  sikap  tawakkal  manusia  setelah berusaha.  Asuransi  jiwa  juga  mengandung  unsur mu’awanah (tolong menolong) dan tidak mengandung unsur perjudian atau spekulasi. Dan yang lebih  prinsip  adalah  asuransi  jiwa  termasuk  transaksi  yang  mengandung unsur kerelaan antara pihak tertanggung dengan penanggung. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i dalam Kitab Al Umm karangannya. 26
Persoalan  Asuransi  Jiwa  termasuk  kategori  masalah  “ mu’amalah  al - haditsah ”  ya ng  pada  mulanya  asuransi  ini  berkembang  di  negara-negara Barat  dan  kemudian  masuk  ke  dunia  Islam.  Para  ahli  telah  menulis  dan membahas  persoalan  ini  secara  terpisah,  dalam  arti  bagaimana  dasar pemikiran  atau  konsep  Asuransi  Jiwa  dan  sistem  penerapannya,  terutama tentang sistem pewarisannya yang cendrung terbatas  pada hak yang hanya dimiliki  oleh  keluarga  sepanjang  yang  tercantum  dalam  polis  asuransi. Sementara  itu  ulama-ulama  Islam  telah  membahas  tentang  transaksi/akad Asuransi Jiwa dengan kesimpulan pendapat yang berbeda, sebahagian ulama membolehkan dan sebahagian lagi melarangnya. Namun dan tulisan-tulisan tersebut  sejauh  literatur-literatur  yang  sempat  dibaca,  belum  ada pembahasan  yang  spesifik  tentang  pewarisan  uang  Asuransi  Jiwa  dalam perspektif  Hukum  Islam,  apakah  uang  Asuransi  Jiwa  hanya  merupakan  hak milik  ahil  waris  terbatas  atau  sebagai  hak  milik  bersama  antara  ahil  waris sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam.

## IV. Asuransi Jiwa dan Permasalahannya

## a. Asuransi jiwa sebagai kegiatan ekonomi
Merujuk  kepada  bentuk  asuransi  jiwa  dalam  kaitannya  dengan  pewarisan uang  asuransi,  maka  asuransi  jiwa  yang  dimaksud  di  sini  adalah  asuransi kematian: yaitu  asuransi jiwa yang uang pertanggungannya dibayarkan jika badan  tertanggung  meninggal  dunia  dalam  jangka  waktu  pertanggungan. 27 Dalam  arti  bahwa  transaksi  asuransi  jiwa  dapat  dipandang  sebagai  usaha dari tertanggung sebelum wafatnya untuk memperoleh uang pertanggungan. Transaksi ini oleh Gharib Al-Jamal disebut sebagai pembayaran uang premi
26 Muhammad Ibn Idris Al-Syafii, Al-Umum jillid 3, Dar al- Ma’rifah, Beirut, 1973.
asuransi  pada  saat  wafat  si-tertanggung  tanpa  terikat  dengan  tahun  yang ditentukan. 28
Hal itu sejalan dengan Diktum Polis Asuransi Jiwa yang berisikan: a. nama hari diadakan transaksi Asuransi; b. nama dari si tertanggung; c. nama orang  yang  berhak  menerima  bayaran  asuransi  si  tertanggung;  d.  waktu mulai dan waktu berhenti resiko asurator; e. jumlah premi yang ditanggung, dan f. jumlah premi yang disetor tertanggung. 29
Dilihat  dari  proses  awal  terjadinya  ikatan  asuransi  jiwa  dan  isi polisnya  dengan  segala  kewajiban  dan  hak  si  tertanggung,  maka  asuransi jiwa  dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan  ekonomi  yang  bersifat  kesengajaan dan  diusahakan  oleh  sitertanggung  sebelum  meninggal  dunia.  Untuk  itu, maka  pembayaran  kembali  sejumlah  uang  premi  berikut  keuntungan  dan pengelolaannya  oleh  si-penanggung  kepada  ahli  waris  sitertanggung bukanlah bersifat hadiah atau insentif, melainkan berupa pengembalian uang yang disetorkan semasa hidupnya meskipun  dalam kadar atau jumlah yang berbeda.  Dalam  kata  lain,  uang  Asuransi  Jiwa  yang  dibayarkan  kepada keluarga  tertanggung  merupakan  hasil  dan  suatu  usaha  yang  dilakukan sewaktu ia hidup. Kegiatan atau usaha yang membawa hasil setelah ia wafat merupakan bagian dari apa yang disebut dengan “Tirkah”.
b. Tirkah dan pewarisannya Secar a  Etimologi  “tirkah” berarti  sesuatu  yang  ditinggalkan. 30 Muhammad  Abu  Zahrah  mengatakan  tirkah  sebagai  suatu  peninggalan seseorang  yang  diusahakan  sewaktu  hidupnya  untuk  ahli  warisnya  baik berupa harta  atau yang bernilai harta. 31 Sedangkan Sayid Sabiq dalam Fiqh AI-Sunnah  menyebutkan  tirkah  sebagai  sesuatu  yang  ditinggalkan  oleh seseorang dalam bentuk harta semata-mata. 32
Dari  ungkapan-ungkapan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  tirkah  ialah peninggalan seseorang yang telah diusahakan sewaktu hidupnya  untuk ahli warisnya.  Para  ulama  masih  berbeda  pendapat  tentang  apakah  yang ditinggalkannya  itu  hanya  terbatas  hanya  pada  harta  semata,  atau  juga termasuk  yang  bernilai  harta  dan  bagaimana  kategori  sesuatu  itu  dianggap bernilai harta.
Ulama-Ulama  Hanafiah  cenderung  menganggap  tirkah  sebagai  suatu peninggalan  yang  terbatas  pada  harta  saja  (seperti  dikemukakan  Sayid Sabiq),  sementara  Ulama  Malikiah,  Syafi’ia h  dan  Hanabilah  menganggap
28 Gharib  Al-Jamal, Al-Takmin  al-Tijary  wa  al-Tabdil  al-Islami, Dar  al-I  itisham, Makkah, tt, hlm. 27.
29 Wijono  Prodjodikoro,  Hukum  Asuransi  di  Indonesia,  Pembimbing,  Jakarta,  1958, hlm. 139-141.
30 Louis Makluf, Kamus Al-Munjid Dar al-Masyriq, Beirut, 1986, hlm. 61.
31 Muhammad  Abu  Zahrah,  Abkam  al-Tirkah  wa  al-Mawaris  Dar  al-Fikr,  al-Arabi, Mesir, tt, hlm. 49.
32 Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, III (terjemahan) Thoha Putera, Semarang, tt, hlm. 425.
tirkah sebagai semua peninggalan, baik yang berbentuk harta maupun yang bernilai harta .33
Satria Effendi M. Zen menyebutkan tirkah sebagai berikut:
“.. tirkah  adalah  segala  harta  benda  si  mayit  sebelum  wafatnya,  baik  berupa harta benda bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak dan baik harta benda itu sedang berada ditangannya maupun sedang berada di tangan orang lain, seperti barang titipan, tanah atau rumah sewaan, harta yang dipinjamkan dan  termasuk dalam  kategori  ini  piutang, baik  yang  telah  jelas  kapan waktu pelunasannya, maupun piutang yang belum jelas kapan waktu pelunasannya.
Di  samping  itu,  disebut  tirkah  juga  segala  bentuk  hak  yang  bernilai  harta. Misalnya  hak  khiyar,  yaitu  hak  untuk  menentukan  sikap  apakah  akan melangsungkan  suatu  transaksi  atau  tidak  melangsungkannya  disebabkan suatu hal yang terdapat pada benda yang menjadi obyek transaksi. ” 34
Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa uang  asuransi jiwa sebagai tirkah,  termasuk  harta  benda  yang  masih  berada  di  tangan  orang  lain  yang dalam  hal  ini  telah  jelas  waktu  pelunasannya  sesuai  dengan  transaksinya. Mendapatkan  uang  asuransi  jiwa  tersebut,  dapat  diibaratkan  dengan  hasil tangkapan  ikan  yang  diperoleh  dan  sebuah  alat  penangkap  ikan  yang dipasang sewaktu hidup seseorang dan baru mendatangkan hasil setelah ia meninggal dunia.
Permasalahan  berikutnya:  siapakah  yang  berhak  menerima  tirkah tersebut dan bagaimana sistem pembagiannya? Sebagai tirkah, uang asuransi jiwa  tidak  sama  kedudukannya  dengan  hibah  dan  wasiat  yang  hanya diberikan  kepada  orang-orang  tertentu,  namun  harus  dibagi  sesuai  dengan ketentuan  hukum  waris,  selama  tidak  ada  wasiat  yang  menyebabkan sejumlah wasiatnya harus dikeluarkan lebih dahulu, baru kemudian dibagi- bagikan kepada yang berhak menerimanya.
Pembagian  uang  asuransi  jiwa,  sebagaimana  halnya  dengan  harta peninggalan  lainnya,  hendaklah  didahului  dengan  pengeluaran  bagian  atau biaya sebagai berikut:
1. Mengeluarkan semua biaya atau perongkosan kematian
2. Menyelesaikan  atau  membayar  hutangnya  kepada  Allah  dan  kepada manusia
3. Melaksanakan  wasiat,  sejumlah  sepertiga  dan  sisa  yang  tertinggal (dari biaya kematian dan hutang). 35
Perlu  juga  ditambahkan  bahwa  point  2  masih  diperselisihkan  ulama tentang  kewajiban  penyelesaiannya.  Syaf i’i  dan  lbn  Hazm  mendahulukan
33 Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, III (terjemahan) Thoha Putera, Semarang, tt, hlm. 425.
34 Satria  Efendi  M,  Zen,  Analisis  Fiqh  Terhadap  Yurisprudensi  Tentang  Kewarisan, dalam Jurnal  Mimbar Hukum , Ditbin Bapera, Depag RI, 1995, hlm. 112.
35 Zaid Al-Abyani, Syarh al-Ahkam al- Syari’ah fi Ahwal al -Syahsiah , jld 3, Maktabah al- Nahdhah, Beirut, tt, hlm. 8 – 12; Muhammad Abu Zahrah, hlm. 55 – 56.
hutang-hutang  kepada  Allah  seperti  Zakat  dan  Kafarat  daripada  hutang- hutang  kepada  manusia.  Sementara  Ulama  Hanifiah  menganggap  gugurnya hutang-hutang  kepada  Allah  dengan  wafatnya  seseorang  dan  tidak  ada kewajiban ahli waris untuk menyelesaikannya kecuali ada wasiat. Sedangkan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa butang kepada sesama manusia harus didahulukan dari hutang kepada Allah. 36 Mahmud Syaltut juga menyebutkan beberapa  hal  yang  perlu  dikeluarkan  dan  tirkah,  yaitu  biaya  atau perongkosan  kematian  (tidak  terlalu  berlebihan  dan  tidak  tenlalu mengurangi),  kemudian  membayar  hutang-hutangnya  terhadap  sesama manusia, sedangkan hutang terhadap Allah tidak ada kewajiban, selama tidak ada wasiat. Ditambahkan bahwa sebagian Fuqaha menganggap pembayaran hutang  kepada  Allah  tidak  menggugurkan  kewajiban  karena  kewajiban  itu bernilai ibadat yang tidak akan gugur dengan perbuatan ahli waris. 37

## V. Penutup
Kesimpulan  dari  berbagai  ungkapan  dan  pendapat  di  atas,  dapat  dipahami bahwa  percampuran  deposito  investasi  dan  pewarisan  asuransi  jiwa merupakan  bagian  dari  mudharabah  atau  transaksi  biasa.  Selama keuntungan yang diterima oleh deposan maupun ahli waris merupakan hasil d ari apa yang dikerjakan oleh ‘amil ( dalam hal deposito yaitu Bank) maupun pewaris asuransi, sesuai dengan prinsip mudharabah, maka dianggap sebagai sesuatu yang halal. Demikian juga halnya dengan investasi mudharabah yang dilakukan  atas  kesepakatan  rabal-mal  dengan  mudharib  dapat  dibenarkan dalam  pandangan  syara’.  Nampaknya  antara  deposito  dan  investasi  hanya berbeda  pada  bentuk  dan  pembagian  keuntungan,  bukan  pada  persyaratan pokok tentang mudharabah itu sendiri.
36 Sayid Sabiq, hlm. 425 – 426.
37 Mahmud  Syaltut, Al-Fatawa,  Dirasah Limusykilah  al-Muslim  fi  Hayathi  al-Yaumiah wa al- ‘Am mah, Dur Al-Qadam, Mesir, tt hlm. 342.

## Bibliografi
Abu  Zahrah.  Muhammad, Ahkam  al-Syrkah  wa  al-Mawarits ,  Dar  ai-Fikr  al- Arabi, Mesir, tt,.
Al Abyani, Muhammad Zaid. Syarh al-Ahkam ai- Syari’ah fi ahwal al sahshiah ,,
Jid 3, Maktabali al-Nahdhah, Beirut, tt,.
Al Atthar, Abdul Nasir, Hukm aI-Takrnin fi al- Syari’ah al-Islamiah , Maktabah al-Mahdhah, Mesir, tt,.
Al Bahuti, Manshur Ibn Yusuf Ibn Idris, Kassyaf al- qina ‘al Mata al -Iqma , juz 3 Ta’liq Hilal Mushailihi Musthafa Hilal , Dar al-Fikr, Beirut, 1962.
Al Dharir, Al Shiddiq Muhammad Amir, Hukm ‘Agd al -Takmin fi a lS yari’ah al - Islamiab, dalam Usbu’ al -Fiqh al-islami , Mesir, 1961.
Al Firnathi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzai (Al Maliki) Qawarin al Ahkam al Syariah wa masail al-Fiqhiah , Dar al ilm  Lilmalayin, Beirut 1974.
Al  Jaziri, Abdularrahman, Kitab  al fiqh ‘ala Ma dzaib  al- arba’ah, juz  2, Dar al Fikr, Beirut, 1962.
Al  Qardhawi,  Muhammad  Yusuf, Al  Halal  Wa  al-Haram  Ii  al-Islam (terjemahan), Dinamika Berkat Utama, Jakarta, tt.
A l Syafl’i, Muhammad Ibn Idris, Al Urnm, Jilid 3, Dar al -M&rifah, Beirut, 1973. Al  Zuhaili,  Wahbah,  Al  Fiqh  al-Islami  wa  Adilatih,  juz  4    Dar  al  fikr,  Beirut 1984.
Anwari,  Ahmad,  Praktek  Perbankan  di  Indonesi  ,  (Depositor  berjangka)  , Balai Aksara, Cet II, Jakarta, 1963.
Echols  John  M  dan  Hasan  Shadily,  Kamus  Inggris-Indonesia,  Gramedia,  Cet XIII, Jakarta, 1964.
Effendi  Satria  M.  Zen,  Analisis  Figh  Terhadap  Yunsprudensi  Tentang Kcwansan, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Ditbin Bapera Dirjen Binbaga Depag RI, Jakarta, 1995.
Gharib  Al-Jamal, Al  Takmin  al-Tijari  wa  al-Badil  al-Islami ,  Dar  al-istihsan,
Makkali al-Mukarramah, tt,.
Hassan, Husein Hamid, Hukm al- Syari’ah fi ‘Uqud al - Takmin, Dar all ’itishani, Makkah, al-Mukarramali, it,.
Ibn Quddamah, Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad, Al Mughni wa al-Syarh al-Kahir juz 5, Dar al-Fikr, Beirut, 1992.
Projodikoro,  Wirjono,  Hukum  Asuiransi  di  Indonesia,  Pembimbing,  Jakarta, 1958.
Purwataatmadja,  Karnaen  Muhammad  Syafi’i  Antonio,  Apa  dan  Bagaimana Bank Islam, Dana Bakti Wakaf, Cet II, Yogyakarta, 1993.
Qulyubi  dan  ‘Umairah,  Hasylata  ‘ala  Syarh Minhaj  al-Thalibin,  (Al  Nawawi, Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabiah, Mesir tt.
Sabiq, Sayid, Fiqh al-Sunnah , Juz 3, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.
Sayid Sabiq, Fqh al-Sunnah (terjemahan), Jilid 3, Thoha Putera, Semarang, tt,.
Sutjipto Purwoto HMN, Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia , Jid 6, Djambatan, Jakarta, 1990.
Syaltut, Mahmud, Al Fatawa, Dirasah Limusykilah al-Muslimin fi Hayatihi al- Yaumtah wa al- ’Ammah , Dar al-Qalain, Mesir, tt,.