## PENDAHULUAN
Indonesia saat  ini  menyelenggarakan pemerintah  Negara  dan  Pembangunan secara Nasional untuk mencapai masyarakat adil,  makmur,  dan  merata  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD)
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.  Dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan  maka  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  dibagi  atas daerah- daerah provinsi, provinsi dibagi atas daerah-daerah  kabupaten  dan  kota.  Tiap- tiap  daerah  mempunyai  hak  mengatur  dan
JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 4, No. 1 Juli 2021
DOI: 10.31314/jsap.4.1.1-8.2021

## ANALISIS FINANCIAL DISTRESS PADA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014-2018
Mutiara Pangku 1 , Lukfiah Irwan Radjak 2
1,2, Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo Email; mutiarapangku@gmail.com , lukfiahradjak@umgo.ac.id
Info Artikel:  Diterima: 13 Nov.  2019,  Disetujui: 17 Februari 2020, Publish 15 Juli 2021 Abstract:
This  research  was  conducted  at  the  Regional  Financial  and  Asset  Agency  of  Gorontalo Province.  The  purpose  of  this  study  is  to  obtain  answers  to  problems  that  have  been formulated, to analyze financial risks to the government of Gorontalo Province. This study uses binary logistic regression method where the dependent variable financial distress is dummy  and  only  has  two  possible  outcomes,  yes  and  no.  From  the  results  of  research conducted partially on the independent variables, namely regional financial independence, local revenue, regional expenditure and solvency have no positive effect on the dependent variable  financial  distress.  Meanwhile,  simultaneously  the  independent  variables  of financial independence, local revenue, regional expenditure and solvency have a positive effect on the variables tied to financial distress.
Keywords: Financial Independence, PAD, Solvency, Regional Expenditure .

## Abstrak:
Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan  yakni,  untuk  menganalisis  risiko financial  distres s  pada  pemerintah  Provinsi Gorontalo.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  regresi  logistik  biner  dimana  variabel terikat financial distres s bersifat dummy dan hanya memiliki dua kemungkinan hasil yakni ya dan tidak. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara parsial terhadap variabel bebas yakni  kemandirian  keuangan  daerah,  pendapatan  asli  daerah,  belanja  daerah  dan solvabilitas  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  variabel  terikat financial  distres s. Sedangkan  secara  simultan  variabel  bebas  kemandirian  keuangan,  pendapatan  asli daerah, belanja daerah dan solvabilitas berpengaruh positif terhadap variabel terikat yaitu financial distres s.
Kata kunci : Kemandirian Keuangan, PAD, Solvabilitas, Belanja Daerah
mengurus rumah tangganya sendiri
sebagaimana  ini  disebut  dengan  otonomi daerah,  hal  ini  sebagai  upaya  untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan  kepada  masyarakat  secara langsung.
APBD  adalah  rancangan  keuangan tahunan  daerah  yang  dibuat  agar  dapat menampung  berbagai  macamkepentingan publik  melalui  program  pemerintah  daerah yang  tentunya  dapat  bermanfaat  bagi masyarkat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.5 Tahun 2005 pasal 26 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban  daerah  yang  diwujudkan  dalam bentuk  peningkatan  pelayanan  dasar, pendidikan,  kesehatan,  fasilitas  sosial  dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Namun, jika melihat kenyataan saat ini banyak  daerah  otonom  yang  masih  belum mampu  mengelolah  keuangan  daerah mereka  sendiri,  Forum  Indonesia  untuk Transparansi Anggaran (Fitra 2012) sebagai lembaga  independen  yang  ikut  megawasi pelaksanaan otonomi daerah mengemukakan bahwa kini kondisi keuangan  daerah  cenderung  kritis  dan mengkhawatirkan,  ini  disimpulkan  dari  hasil penelitian  fitra  2012  tentang  Prediksi Financial  distres s  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  Di  Indonesia  terdapat  291 pemerintah  daerah  di  Indonesia  yang  60% lebih APBD-nya untuk belanja pegawai. Fitra juga  menyatakan  bahwa  jika  kondisi  ini dibiarkan  secara  terus  menerus  maka kebangrutan daerah akan menjadi ancaman 2-3  tahun  mendatang.  Selain  itu  kondisi  ini diperkuat  dengan  ringkasan  APBD  yang
diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  tentang Belanja Daerah APBD tahun 2018
menerangkan  bahwa  Pada  tahun  anggaran 2018,  total  belanja  APBD  adalah  sebesar 1.153,9 triliun rupiah dengan komposisi rasio belanja  terbesar  secara  berurutan  adalah belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa, belanja lainnya, dan belanja modal.
Dalam  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  No.  2  Tahun  2015  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  (RPJMN)  Tahun  2015-  2019, bahwa  porsi  belanja  modal  yang  ditetapkan adalah  sebesar  30%.  Bagi  pemerintah daerah  yang  tidak mampu mencapai  tingkat belanja  modal  tersebut  dapat  dinyatakan dalam status financial distres s pemerintahan atau  ketidakmampuan  pemerintah  dalam daerah  menyediakan  pelayanan  publik sesuai  dengan  standar  mutu  yang  telah ditetapkan (Jones dan Walker,2007), karena seharusnya belanja modal dapat dioptimalkan  guna  menyediakan  pelayanan publik yang maksimal. Dibandingkan belanja modal,  banyak  daerah  di  Indonesia  yang menghabiskan  anggarannya  untuk  belanja pegawai  bahkan  bisa  mencapai  70%  dari total  belanja  daerah,  jika  daerah  melewati jumlah  ini  secara  terus  menerus  maka daerah  kemungkinan  akan  mengalami kondisi financial distres s. Dari data ringkasan yang diterbitkan oleh DPJK tahun 2018  diatas  provinsi  Gorontalo  merupakan wilayah  dengan  rasio  belanja  pegawai terbesar ke-3 di Indonesia. hal ini tentu perlu dikhawatirkan  oleh  pemerintah  daerah mengingat jika penggunaan belanja pegawai terus mengalami kenaikan hingga menghilangkan  rasionalitas  APBD  maka daerah  bisa  mengalami  kebangkrutan  dan yang dirugikan adalah masyarakat.
Tujuan dari  penelitian ini  adalah  untuk memperoleh  jawaban  atas  permasalahan,
untuk  menganalisis  risiko financial  distres s
pada pemerintah Provinsi Gorontalo. Berdasarkan observasi awal bahwa Terjadinya otonomi daerah yakni penyerahan  wewenang  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah sehingga menyebabkan  risiko  terjadinya financial distres s  dan  Penyerapan  anggaran  belanja pegawai  pemerintah  provinsi  Gorontalo mengalami  kenaikan  pada  tahun  2017  ke 2018.
Pengelolaan  keuangan  daerah  sangat besar  pengaruhnya  terhadap  nasib  suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang  kuat  dan  berkuasa  serta  mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Memprediksi mengenai  potensi  kebangkrutan  sangat penting  sebagai  bahan  evaluasi  kinerja pemerintah  daerah  yang  selama  ini  terjadi. Sehingga  dapat  diambil  suatu  kebijakan untuk  memperbaiki  kondisi  dan  kinerjanya. Dengan adanya tindakan untuk memprediksi potensi  kebangkrutan  sangat  mungkin dimiliki  oleh  setiap  pemerintah  daerah  agar dapat  dihindarkan  atau paling  tidak mengurangi  risiko  kebangkrutan  tersebut. Indikasi  kebangkrutan  suatu  daerah  dapat dilihat melalui informasi yang terdapat dalam laporan keuangannya.
Analisa  laporan  keuangan  dapat dijadikan  dasar  untuk  mengukur  tingkat kesehatan  suatu  pemerintah  daerah.  Hal  ini dapat mencerminkan kemampuan pemerintah  dalam  menjalankan  tugas  atau roda pemerintahan, keefektifan  penggunaan aktivanya,  hasil  usaha  pendapatan  yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayar  serta  potensi  kebangkrutan  yang mungkin akan dialami.
Financial distres s merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk
menyediakan  dana  (kesulitan  keuangan)
yang berakibat ketidakmampuan pemerintah untuk  memberi  pelayanan  pada  publik sesuai  standar  minimal  mutu  pelayanan yang  telah  ditetapkan  (Jones  dan  Walker, 2007). Terkait kesulitan keuangan pemerintah  daerah,  Peraturan    Pemerintah No.30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah menetapkan  persyaratan  bagi  pemerintah daerah  untuk  melakukan  pinjaman  daerah guna mengatasi kesulitan keuangan tersebut yaitu  nilai  debt  service  coverage  ratio minimal  2,5.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian  keuangan,  pendapatan  asli daerah,  rasio  hutang,  dan  realisasi  belanja terhadap financial  distres s  pemerintah daerah  di  Provinsi  Gorontalo.  Jones  dan Walker  (2007)  menggunakan  financial variable  dalam  penelitian  local  government distress  di  Australia,  salah  satu  rasio  dalam financial  variable  tersebut  adalah  rasio kinerja  pemerintah  berupa  Return  On  Asset (ROA)  dan  net  income  (surplus)  by  annual interest payment (Nicover) yang
berpengaruh  terhadap  government  local distress.
Kinerja  keuangan    pemerintah  daerah dalam  penelitian  ini  menggunakan  rasio performance  government  wealth  (Plammer et  al. 2007) dan  ROA  (Cohen,   2006)  yang menggunakan  jumlah  surplus  atau  defisit atas  realisasi  atas  APBD.  Jika  pemerintah daerah  mempunyai  jumlah  surplus  yang tinggi,  maka  pemerintah  daerah  tersebut mempunyai  angka  rasio  kinerja  keuangan yang  tinggi.  dan  mempunyai  probabilitas yang  besar  untuk  mengalami financial distres s sehingga tidak
mampu menyediakan
pelayanan  pada  publik  sesuai  dengan standar minimal  mutu  pelayanan  yang  telah ditetapkan. Adapun desain dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

## Gambar 1. Kerangka Berfikir

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang bersifat kuantitatif. Berkaitan dengan pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan (libery  research)  yaitu  mengumpulkan  data dengan  cara  mempelajari  dan  membaca literatur-literatur  yang relevan  dengan penelitian  ini.  Teknik  analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Pengaruh  Kemandirian  Keuangan terhadap kondisi Financial distres s Dari  hasil  pengujian  secara  parsial yang  dilakukan  oleh  peneliti  menunjukan bahwa kemandirian
keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kondisi financial  distres s.  Hal  ini  sejalan  dengan peneliti dari dewi sartika tahun 2016 tentang analisis  prediksi financial  distres s  pada pemerintah daerah kabupaten/kota  diindonesia  dengan  hasil “kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh  siqnifikan  terhadap  kondisi financial  distres s”  .  Selain  itu  peneliti  juga melakukan uji koefisien secara parsial untuk melihat seberapa besar pengaruh kemandirian keuangan dapat menggambarkan financial distres s. Dari hasil pengujian  tersebut  kemandirian  keuangan bisa  menggambarkan financial  distres s
hanya  sebesar  1,60  %  Pada  dasarnya kemandirian  keuangan  atau  otonomi  fiskal ini mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintah  daerah,  pembangunan,  dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan daerah (Halim dalam pramono,2014). Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan
ketergantungan  daerah  terhadap  sumber pendapatan  eksternal,  semakin  tinggi  rasio kemandirian  keuangan  ini  berarti  bahwa tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap bantuan  pihak  eksternal  semakin  rendah yang  berarti  baik  bagi  pemerintah  daerah ataupun  pemerintah  daerah  bisa  saja mengalami  kondisi  sebaliknya.  Rasio  ini digunakan  untuk  menggambarkan  seberapa besar  tingkat  ketergantungan  pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
Dari  hasil  olah  data  yang  dilakukan oleh  peneliti  menggunakan  bantuan  excel, data  kemandirian  keuangan  menunjukan hasil fluktuasi artinya setiap tahun dari tahun 2014-2018  tingkat  kemandirian  keuangan pemerintah  daerah  Provinsi  Gorontalo cenderung  tidak  stabil.  Range  kemandirian keuangan  pemerintah  Provinsi  Gorontalo berdasarkan data berada diantara 25
%  -  35  %  dan  angka  ini  menunjukan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo dalam tingkat  kemandirian  berada  pada  pola konsultatif artinya campur tangan pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi.
B.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap kondisi Financial distres s
Dari  hasil  pengujian  secara  parsial yang  dilakukan  oleh  peneliti  menunjukan bahwa  pendapatan  asli  daerah  tidak berpengruh positif terhadap financial distres s.  Peneliti  juga  melakukan  pengujian koefisien  secara  parsial  pendapatan  asli
daerah  mampu  menggambarkan financial distres s  sebesar  1,67%  .  Hal  ini  sejalan dengan teori yang dikemukan oleh sari 2018 dalam jurnal “pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kondisi financial distres s pada pemerintah  daerah kabupaten dan  kota  se-  Indonesia”  yang  menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif  terhadap  kondisi financial  distres ini dikarenakan  bahwa  PAD  yang  dihasilkan suatu daerah menunjukan adanya
peningkatan pada kemampuan dan kebijakan  yang  bisa  dilakukan  oleh  daerah dalam  mengoptimalkan  pelayanan  kepada masyarakat. Artinya pendapatan  asli daerah secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap financial distres s pemerintahan.
Rasio  pendapatan  asli  daerah  ini  atau biasa  disebut  dengan  growth  ratio  yang dapat mengukur seberapa besar kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilan  yang  telah  dicapai  dari  tahun ke  tahun,  dengan  mengetahui  pertumbuhan untuk  masing-masing  sumber  pendapatan asli  daerah  maka  komponen  pendapatan dan  pengeluaran  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi potensi-potensi  daerah  mana yang  perlu  dan  layak  untuk  mendapat perhatian lebih oleh pemerintah pusat.
Data  laporan  keuangan  yang  diolah oleh  peneliti  juga  menunjukan  adanya peningkatan pendapatan asli daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah  yang terjadi  pada  tahun  2014-  2018.  Pengaruh Solvabilitas  terhadap  kondisi Financial distres s Dari  hasil  olah  data  secara  parsial yang  dilakukan  oleh  peneliti  menunjukan bahwa  solvabilitas  berpengaruh  negatif terhadap financial  distres s.  Hasil  negatif  ini karena solvabilitas digunakan untuk menggukur  seberapa  besar  kemampuan pemerintah  dalam  melunasi  hutang.  Hutang
pemerintah  daerah  adalah  bagian  yang penting  dalam  pendanaan  karena  dapat dipergunakan sebagai penopang pemerintah dalam hal pembiayaan  pembagunan daerah apabila  pendapatan  asli  daerah  dan  dana transfer  dari  pemerintah  pusat  tidak mencukupi  kebutuhan  pemerintah  daerah. Pada  Peraturan  Pemerintah  No.54  tahun 2005  tentang  pinjaman  daerah  menyatakan bahwa pinjaman pemerintah daerah mampu dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  dengan adanya  pinjaman  daerah  maka  pemerintah daerah  dapat  melanjutkan  untuk  melakukan pembangunan  daerah.  Namun  berdasarkan hasil  uji koefisien determinasi  yang  dilkukan oleh  peneliti  menunjukan  bahwa  solvablitias dapat  menggambarkan financial  distres s sebesar 4,42% .
Menurut (pasaribu,2012) yang
menyatakan  bahwa  salah  satu  prediktor utama financial  distres s  adalah  hutang. Kebangkrutan  biasanya  diawali  dengan terjadinya  moment  gagal  bayar  sehingga semakin besar jumlah hutang maka semakin tinggi probabilitas financial distres s. Ini tidak hanya  terjadi  pada  perusahan  yang mengutamakan  laba  saja  atau  perusahaan swasta,  beberapa  penelitian  sebelumnya membuktikan bahwa total kewajiban terhadap  total  asset  dan  total  kewajiban jangka  pendek  terhadap  pendapatan  dapat dijadikan  sebagai  indikator  sebuah  model penelitian  untuk  mengevaluasi  kemampuan pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan.
C.  Pengaruh  Belanja  Daerah  terhadap kondisi Financial distress
Dari  hasil  olah  data  secara  parsial yang  dilakukan  oleh  peneliti  menunjukan bahwa  belanja  daerah  tidak  berpengaruh positif  terhadap financial  distres s.  Peneliti juga  melakukan  uji  koefisien  determinasi parsial  terhadap  belanja  daerah  dengan hasil  yang  menunjukan  bahwa  dari  ke  4
variabel  bebas  yang  digunakan  belanja daerah  mampu  menggambarkan financial distres s  yang  paling  besar  diantara  variabel bebas lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah RI  No.58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah  menyebutkan  bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai kekayaan  bersih.  Belanja  daerah  sangat berkaitan  dengan  anggaran  daerah  karena belanja  daerah  merupakan  bagian  dari anggaran daerah, hal ini disebabkan adanya keterbatasan  sumber  daya  yang  ada,  maka diperlukan  alokasi  yang  sesuai  dengan prioritas  dan  penentuan  kurun  waktu  atas alokasi
tersebut. Belanja daerah dipergunakan  dalam  rangka  pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  proinsi atau  kabupaten/kota yang  terdiri  dari  urusan  wajib  dan  urusan pilihan  yang  ditetapkan  dengan  ketentuan undang-undang.
Belanja  daerah  adalah  kewajiban pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagi pengurang nilai kekayaan
bersih
(Alifah,2009), belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang  mengurangi  ekuitas  dana  yang merupakan  kewajiban  daerah  dalam  satu tahun  anggaran  dan  tidak  diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
D.  Pengaruh kemandirian keuangan,  pendapatan  asli  daerah, solvabilitas  dan  belanja  daerah terhadap financial distress.
Dari  hasil  pengujian  secara  simultan yang  dilakukan  oleh  peneliti  menunjukan bahwa  kemandirian  keuangan,  pendapatan asli daerah, solvabilitas, dan belanja  daerah bersama-sama berpengaruh positif terhadap financial  distres s.  Dari  hasil  uji  koefisien determinasi  secara  simultan  menunjukan bahwa  kemandirian  keuangan,  pendapatan asli daerah, solvabilitas, dan belanja  daerah
mampu  menggambarkan financial  distres s sebesar 47,8%.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan
hasil kesimpulan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut Untuk pemerintah :
1. Pemerintah  daerah  Provinsi  Gorontalo sebaiknya lebih bisa mengatur pengalokasian  antara  belanja  daerah, dimana  belanja  modal  sebagai  salah satu alat untuk mempercepat pertumbuhan  ekonomi  didaerah  dan meminimalisir  alokasi  untuk  belanja pegawai. Dalam
melakukan pengeluaran daerah,  tidak  semata- mata  pengalokasian  anggaran  untuk belanja modal secara langsung, melainkan  dapat  mempertimbangkan pengeluaran  untuk  intensifikasi  dan eksistensi  dalam  rangka  optimalisasi pendapatan asli daerah.
2. Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  agar dapat
berupaya menigkatkan kemandirian keuangan daerah, karena ini  akan  memberikan  dampak  pada peningkatan  alokasi  belanja  modal yang
merupakan cerminan pembangunan daerah.
3. Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  juga dapat  menggali  potensi-  potensi daerah  yang  dimiliki  sehingga  dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk  dapat  menciptkan  keuangan daerah  yang  mandiri  sesuai  dengan tujuan otonomi daerah.
4. Dalam  penyusunan  APBD  pemerintah
Provinsi Gorontalo dapat memperhatikan pengalokasian belanja  modal  dari  tahun  ke  tahun terutama belanja modal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Untuk peneliti selanjutnya :

## REFERENSI
Erlina,  dkk.  2015.  Akuntansi  Keuangan daerah Berbasis Akrual Berdasarkan  PP  No.  71  Tahun 2010  dan  Permendagri  No.  64 Tahun  2013.  Jakarta  Selatan: Salemba Empat. Darise, Nurlan. 2008, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : PT.Indeks. Halim,  Abdul.  2002.  Akuntansi  Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.  Edisi  Pertama,  Jakarta  : Salemba Empat.
Sugiyono.  (2018).  Metode  Penelitian Kuantitatif. Bandung: CV. Alvabeta.
Albasiah,  O.  A.  2013.  Analisis  Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang  (Tahun  Anggaran  2007-
2011). Atmaja,  Khoirul  Fariz.  2012.  Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kemungkinan Financial Distress. Accounting Journal. ISNN 2252-6765. Lukfiah,  Machmud.  2018.  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Pasaribu,  Rowland  Bismark  Fernando. 2008.  Penggunaan  Binary  Logit untuk  Prediksi  Financial  Distress Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek  Jakarta  (Studi  Kasus  Emiten Industri Perdagangan). Jurnal Ekonomi  Bisnis  &  Akuntansi  Ventura.
Vol. 11, wwwNo. 2 Sartika,  Dewi.  2016  .  Analisis  Financial Distress Pada Pemerintah
Kab/Kota  Di  Indoneisa  :  (Studi Kasus Seluruh Indonesia)