## Article
Relasi  Birokrat  dan  Politisi dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society, 2022, Vol. 4 (1), 41-49
© The Journal, 2022 DOI : 10.36256/ijrs.v4i1.240
www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received  : May 12 th , 2022 Revised   : June 20 th , 2022
Accepted  : June 24 th , 2022

## Rika Yanita Susanti
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia 2120832006_rika@student.unand.ac.id

## Khairul Fahmi
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia khairulfahmi@law.unand.ac.id

## ABSTRAK
Dalam  politik  elektoral,  hubungan  birokrat  dan  politisi  semakin  kentara  karena kepentingan  antara  keduanya  bertemu  dalam  satu  titik,  yaitu  kekuasaan.  Akibatnya  ASN yang seharusnya netral dalam Pemilu dan Pemilihan, ditarik ke dalam pusaran arus politik, apalagi  dalam  pelaksanaan  Pilkada  yang  bersentuhan  langsung  dengan  kepentingan birokrat  dan  ASN  tersebut.  Fenomena  ini  terjadi  di  hampir  seluruh  Indonesia  ketika pelaksanaan  Pilkada,  apalagi  calon  yang  maju  adalah  calon  petahana.  Praktik  ini  juga terjadi  dalam  pemilihan  gubernur  Sumbar  tahun  2020.  Birokrat  menjadi  salah  satu pendukung  dan  loyalis  (broker)  para  calon  yang  maju.  Salah  satu  pasangan  calon  yang banyak bersentuhan dengan  birokrat ini adalah pasangan Mahyeldi-Audy.  Salah satunya adalah  pengangkatan  tiga  pejabat  Pemko  Padang  menjadi  pejabat  di  Pemprov  Sumbar, walaupun  sudah  melalui  proses  penjaringan,  namun  tetap  muncul  dugaan  imbalan  jasa atas  kontribusi  tiga  birokrat  tersebut  dalam  pemenangan  Mahyeldi-Audy.  Untuk menganalisa  persoalan  di  atas  maka  metode  yang  digunakan  pendekatan  kualitatif  dan jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kajian  literature.  Dalam  penelitian  ini  dijelaskan bahwa  dalam  proses  pemilihan  gubernur,  birokrat  dan  PKS  berkolaborasi  dalam mengumpulkan  suara  sesuai  dengan  tugasnya  masing-masing.  Kolaborasi  ini  merupakan salah satu faktor penentu kemenangan Mahyeldi dan PKS dalam Pilgub Sumbar tersebut. praktik  broker  politik  dan  politik  gentong  babi  menjelaskan  relasi  antara  birokrat  dan politisi  ini.  Birokrat  yang  memiliki  mesin  jaring  sosial  yang  kuat  mampu  untuk  meraup suara  di  lingkungan  masing  masing,  apalagi  para  birokrat  senior  tersebut  adalah  tokoh masyarakat  yang  memiliki  pendukung.  Ditambah  lagi  dengan  politik  pragmatis  yang mengedepankan politik uang dalam pemilihan, menjadikan birokrat dan politisi ini menjadi kekuatan dalam proses pemenangan.
Keywords: Klientalisme; Patronase; Politisasi Birokrasi.

## ABSTRACT
In  electoral  politics,  the  relationship  between  bureaucrats  and  politicians  is  increasingly obvious  because  the  interests  between  the  two  meets  at  one  point,  namely  power.  As  a result, ASN, which should be neutral in elections and elections, is drawn into the vortex of political currents, especially in the implementation of the Pilkada which is in direct contact with  the  interests  of  the  bureaucrats  and  ASN.  This  phenomenon  occurs  in  almost  all  of
Indonesia  during  the  Pilkada,  especially  since  the  candidate  who  is  advancing  is  the incumbent candidate. This practice also occurred in the 2020 West Sumatra gubernatorial election. Bureaucrats became one of the supporters and loyalists (brokers) of the candidates who  came  forward.  One  of  the  pairs  of  candidates  who  have  a  lot  of  contact  with  these bureaucrats  is  the  pair  Mahyeldi-Audy.  One  of  them  is  the  appointment  of  three  Padang City  Government  officials  to  become  officials  in  the  West  Sumatra  Provincial  Government, although  they  have  gone  through  the  screening  process,  there  are  still  allegations  of remuneration for the contributions of the three bureaucrats in winning Mahyeldi-Audy. To analyze  the  problems  above,  the  method  used  is  a  qualitative  approach  and  the  type  of research  used  is  a  literature  review.  In  this  study,  it  is  explained  that  in  the  process  of selecting  the  governor,  bureaucrats  and  PKS  collaborate  in  collecting  votes  according  to their respective duties. This collaboration  was one of the decisive factors for Mahyeldi and PKS's  victory  in  the  West  Sumatra  gubernatorial  election.  the  practice  of  political  brokers and  pig-barrel  politics  explains  the  relationship  between  bureaucrats  and  politicians. Bureaucrats who have a strong social network engine are able to get votes in their respective environments,  especially  those  senior  bureaucrats  are  community  leaders  who  have supporters.  Coupled  with  pragmatic  politics  that  prioritizes  money  politics  in  elections, making these bureaucrats and politicians a force in the winning process.
Keywords: Clientalism; Patronage; Bureaucratic Politicization

## 1. Pendahuluan
Relasi  birokrasi  dan  politik  tidak  bisa  dipisahkan  lagi  dalam  politik  elektoral  di  Indonesia. Relasi  ini  diawali  dengan  pembentukan  tim  pemenangan  yang  dilakukan  oleh  kandidat kepala daerah, dengan menggandeng pengusaha, politisi, birokrat, tokoh masyarakat, hingga akademisi. Birokrat menjadi bagian tidak bisa dipisahkan dalam proses pemenangan terlebih dalam  politik  lokal.  Hubungan  simbiosis  mutualisme  yang  dibangun  berdasarkan  manfaat saling  menguntungkan  yaitu  bagi  kepala  daerah  dan  kandidat  kepala  daerah  dijadikan tempat  untuk  mendistribusikan  formasi  kepegawaian  kepada  kroninya  seperti  tim  sukses dan  elit  birokrat  yang  mendukungnya.  Sedangkan  bagi  birokrat,  dijadikan  wahana  untuk memperoleh,  mempertahankan  dan  memperluas  kekuasaannya  dalam  birokrasi  (Agustino, 2014). Selain itu, birokrasi dianggap harus dikuasai karena memiliki struktur yang jelas dan mudah dimobilisasi, serta menguasai data dan informasi serta seluk-beluk penyelenggaraan pemerintahan yang paling besar (Wahyudi, 2018).
Kajian  tentang  politisasi  birokrasi  sudah  banyak  dikaji  oleh  peneliti  sebelumnya. Politisasi  dianggap  sebagai  kondisi  yang  menyimpang  dari  kondisi  ideal  birokrat  dan  ASN, yang  seharusnya  menurut  para  ahli  seperti  Woodrow  Wilson,  Frank  J.  Goodnow,  Guys  F Peter,  Fredericsson  dan  sebagainya  berada  di  posisi  netral  dan  Max  Weber  yang mengemukakan  kondisi  ideal  birokrasi  adalah  impersonal  (Daniarsyah,  2015;  Yudiatmaja, 2015). Namun pada praktiknya, politisasi birokrasi, khususnya dalam politik elektoral tidak bisa dihindari (Bass & Bass, 2008).
Praktik  politisasi  birokrasi  ini  selanjutnya  dihubungkan  dengan  berbagai  teori  dan konsep,  salah  satunya  adalah  melalui  pendekatan  patronase  dan  klientalisme.  Dua  hal  ini memiliki makna yang berbeda, patronase menurut JC Scott didefinisikan sebagai hubungan antara  seorang  yang  memiliki  status  sosial  ekonomi  yang  lebih  tinggi  (patron)  memberikan pengaruh  terhadap  orang  yang  status  sosial  dan  ekonominya  lebih  rendah  (klien)  karena dianggap  memiliki  jasa,  sedangkan  klientalisme  menurut  Aspinall  merupakan  relasi  dan jaringan  antara  patron  yang  menguasai  klien  (Pratama,  2017).  Klientalisme  ini  menurut Aspinall  hadir  dalam  tiga  tipologi,  yaitu  broker  aktivis  yang  mendukung  kandidat  karena kedekatan  dan  loyalitas  biasanya  merupakan  keluarga  terdekat  maupun  para  loyalis  partai atau  kandidat.  Kedua  klien  pialang,  yaitu  kelompok  yang  mengharapkan  imbalan  jangka panjang  seperti  proyek  pemerintahan  dan  ketiga  adalah  broker  oportunis  yang mengharapkan imbalan dalam waktu singkat (Aspinall, 2014).
Dalam  politik  elektoral,  hubungan  birokrat  dan  politisi  akan  semakin  kentara,  karena kepentingan  antara  keduanya  bertemu  dalam  satu  titik,  yaitu  kekuasaan.  Akibatnya  ASN yang seharusnya netral dalam Pemilu dan Pemilihan, ditarik ke dalam pusaran arus politik, apalagi dalam pelaksanaan Pilkada yang bersentuhan langsung dengan kepentingan birokrat dan  ASN  tersebut.  Fenomena  ini  terjadi  di  hampir  seluruh  Indonesia  ketika  pelaksanaan Pilkada, apalagi calon yang maju adalah calon petahana. Keterlibatan birokrasi dalam politik
praktis ini dilakukan dengan menjadi anggota tim sukses salah satu calon dan memobilisasi bawahan dan massa di sekitarnya untuk mendukung calon tersebut (Gunanto, 2020).
Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur  Sumatera Barat tahun 2020, fenomena ini juga terjadi.  Bawaslu  Sumatera  Barat  sepanjang  pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur  menemukan dan memproses 64 ASN yang melanggar netralitas. Kasus yang ditemukan seperti dukungan terhadap  pasangan  calon,  memberikan  fasilitas  kepada  pasangan  calon  dan  bahkan mendeklarasikan  diri  maju  sebagai  calon  kepala  daerah  (merdeka.com,  2020).  Kemudian netralitas  ASN  yang  menjadi  isu  hangat  adalah  Kepala  Satpol  PP  Kota  Padang  yang menfasilitasi  penyewaan  gedung  untuk  posko  salah  satu  pasangan  calon.  Dalam  kasus  ini Bawaslu  juga  mengeluarkan  rekomendasi  bahwa  Kepala  Satpol  PP  ini  terbukti  melanggar asas netralitas ASN (antaranews.com, 2020). Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat ada dua  pasang  calon  yang  memiliki  jaringan  birokrat  kuat,  yaitu  Mahyeldi  yang  merupakan Walikota  Padang  dua  periode,  memiliki  jaringan  birokrasi  dan  loyalis  di  Pemerintah  Kota Padang,  selanjutnya  Nasrul  Abit  yang  sebelumnya  merupakan  Wakil  Gubernur  Sumatera Barat, yang tentu saja memiliki pengaruh dalam tubuh birokrasi di Pemprov Sumbar. Selain itu,  pasangannya  Indra  Catri,  juga  berlatar  belakang  birokrat  yang  memiliki  jaringan  di Pemko  Padang  dan  Pemkab  Agam.  Dua  kekuatan  ini  kemudian  saling  berebut  pengaruh dalam lingkaran birokrasi masing-masing.
Perpecahan  birokrat  kemudian  makin  menguat  ketika  Mahyeldi  ditetapkan  sebagai Gubernur  Sumbar.  Terjadi gejolak  di  Pemko Padang, bahkan tiga orang  pejabat  pratama di Pemko  Padang  “di-nonjob-kan”  termasuk  Sekda  Kota  Padang  yang  dinonaktifkan  dari jabatannya,  karena  tidak  mau  mengikuti  keinginan  Walikota  Padang  pengganti  Mahyeldi. Namun  yang  menarik  tidak  lama  setelah  dinonaktifkan  Sekda  Padang,  Amasrul  dilantik Gubernur  Sumbar  sebagai  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Provinsi  Sumbar. Sama halnya dengan dua pejabat lain yang dinonjobkan, ditarik sebagai pejabat strategis di Pemprov  Sumbar,  yaitu  Andri  Yulika  sebagai  Asisten  3  Setprov  Sumbar  dan  Medi  Iswandi sebagai Kepala Bappeda Sumbar (padangkita.com, 2021).
Pengangkatan  tiga  pejabat  Pemko  Padang  ini,  walaupun  sudah  melalui  proses penjaringan, namun tetap muncul dugaan imbalan jasa atas kontribusi tiga birokrat tersebut dalam pemenangan Mahyeldi dan Audy. Tiga pejabat itu memang dikenal adalah think tank Mahyeldi  saat  memimpin  Kota  Padang.  Jika  mengikuti  tipologi  yang  dijelaskan  Aspinall, maka  akan  sulit  menjelaskan  antara  broker  aktivis,  karena  birokrat  ini  tentu  memiliki kepentingan  sendiri.  Jika  dimasukkan  ke  dalam  klien  pialang,  tidak  ada  proyek pemerintahan yang diincar, sedangkan dalam tipologi broker oportunis, tiga pejabat ini tentu saja tidak datang tiba-tiba, namun sudah masuk dalam "ring" kekuasaan di Pemko Padang. Sekaitan  dengan  latar  belakang  di  atas  maka  penelitian  ini  akan  menjawab  pertanyaan bagaimana bentuk patronase dan klientalisme dalam politisasi birokrasi di Pemprov Sumbar pasca Pilgub 2020?

## 2. Kerangka Teori
Berbicara  tentang  klientalisme  maka  tidak  bisa  dilepaskan  dari  relasi  antara  patron  yang identik dengan superioritas dan klien yang disamakan dengan inferioritas. Namun salah satu ciri utama klientalisme adalah kontingensi, hierarki dan iterasi (Aspinall, 2014). Kontingensi yang  dijelaskan  sebagai  hubungan  timbal  balik  antara  patron  dan  klien  dalam  hal memberikan  dan  menerima  imbalan.  Hirarki  dimaksudkan  dengan  hubungan  yang  tidak setara  antara  patron  dan  klien.  Sedangkan  iterasi  adalah  pertukaran  yang  terjadi  antara patron  dan  klien  terjadi  secara  terus  menerus.  Dalam  tulisan  Aspinall  (2015)  dia menambahkan satu ciri lagi, yaitu personalistik, yaitu hubungan yang terjadi bersifat pribadi dan personal antara patron dan klien  (Aspinall & Sukmajati, 2015). Namun Hopkins (2006) menjelaskan  bahwa  sebenarnya  terjadi  modernisasi  klientalisme  ini  di  masyarakat  modern. Aspinall  dalam  literaturnya  mengambil  pendapat  dari  ahli  yang  lebih  melihat  klientalisme pada masyarakat pedesaan seperti James C. Scott (1972). Transformasi klientalisme modern ini terjadi dalam hubungan yang tidak lagi hierarkis namun sudah demokratis, karena klien tidak  terlalu  tergantung  dengan  patron.  Selain  itu,  transformasi  juga  terjadi  dalam  hal kompetisi  yang  makin  terbuka  sehingga  kelompok  elit  sebagai  patron  semakin  terdistribusi secara  luas.  Salah  satu  ciri  klientalisme  modern  adalah  menguatnya  partai  politik  menjadi patron baru (Hanif, 2009).
Sementara  patronase  dipahami  sebagai  pertukaran  keuntungan  demi  memperoleh dukungan  politik  (Aspinall,  2014;  Aspinall  &  Sukmajati,  2015).  Patronase  lebih  melihat kepada materi atau keuntungan yang diberikan oleh patron seperti politisi kepada klien atu
orang yang berada di bawah. Hal ini berbeda dengan klientalisme yang lebih melihat kepada hubungan  antara  patron  dan  klien  (Madung,  2016).  Sedangkan  menurut  Eisenstadt  & Roniger  (1984) ciri spesifik  dari  patronase adalah relasi patron-klien yang bersifat  personal, informal,  sukarela,  resiprokal,  tidak  setara,  dan  bersifat  dua  arah  (Pratama,  2017).  Dalam patronase  ini  ada  dua  hal  yang  perlu  dijelaskan  jika  dihubungkan  dengan  birokrasi,  yaitu pork barrel project dan broker politik.
Pork  Barrel  Project atau  politik  gentong  babi,  merupakan  istilah  yang  menggambarkan bahwa  politik  praktis  itu  sangat  konkrit,  pragmatis  dan  kalkulatif.  Politik  cara  ini  identik dengan membagi bagikan uang, proyek pembangunan dan sifat materi lainnya dengan tujuan masyarakat  memilih  politisi  agar  bisa  duduk  di  kursi  eksekutif  maupun  legislatif.  Dalam sebuah  pemilihan  apalagi  kandidat  berasal  dari  incumbent  maka  dijelaskan  bahwa  untuk mendapatkan  suara  dan  dukungan  maka  yang  lazim  dilakukan  adalah  proyek-proyek pemerintah diberikan untuk daerah tertentu, dan  ditujukan kepada publik dan didanai oleh dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik terhadap kandidat tertentu  (Aspinall  &  Sukmajati,  2015).  Cara  ini  lazim  dilakukan  oleh  kandidat,  dengan memanfaatkan  jalur  birokrat  loyalis,  dalam  bentuk  program  pemerintah,  seperti pembangunan jalan, pemberian bantuan melalui Baznas, pemberian bantuan ke masjid dan lain sebagainya.
Broker  politik  dimaksudkan  dengan  pula  patron  lapis  kedua  yang  tidak  memiliki sumber-sumber daya utama atau strategis, tetapi memiliki akses terhadapnya ( second order resources ).  Para  broker  yang  menjadi  perantara  antara  patron  utama  dengan  klien  tumbuh subur  di  negara  otokratik  karena  dianggap  sebagai  kepanjangan  tangan  dari  individu- individu  yang  memiliki  first  order  resources  (Agustino,  2014).  Aspinall  (2014)  membahas khusus  terkait  kerja  broker  dalam  politik  electoral  ini.  Broker  sebenarnya  adalah penyambung  antara  elit  politik  dan  masyarakat,  para  broker  ini  memiliki  kemampuan electoral  dalam  mempengaruhi  masyarakat  luas,  karena  itu  broker  ini  biasanya  adalah tokoh-tokoh masyarakat maupun para elit yang tidak memiliki sumber daya besar.
Aspinall mengutip Weinstein membagi tiga tipologi dari broker ini, yaitu pertama, broker aktivis  yaitu  mereka  yang  mendukung  seorang  kandidat  berdasarkan  afiliasi  politik  atau loyalitas.  Biasanya  tipologi  ini  merupakan  kelompok  orang  kepercayaan  patron  seperti keluarga, teman dekat maupun loyalis yang sudah teruji. Broker aktivis ini tidak bergantung pada apa yang mereka dapatkan dalam memperjuangkan patron, karena hubungan mereka lebih  personal.  Kedua,  pialang  klien,  yaitu  mereka  yang  perhatian  utamanya  adalah membangun  hubungan  jangka  panjang  dengan  kandidat  atau  pendukung  intinya  untuk mendapatkan  keuntungan  materi  setelah  kandidat  terpilih.  Ketiga,  Broker  oportunis, dimotivasi  oleh  pertimbangan  material,  tetapi  dengan  jangka  waktu  yang  lebih  singkat, mereka  bertujuan  untuk  menggunakan  kampanye  pemilu  untuk  menuai  hasil  langsung (Aspinall, 2014).
Broker politik pada prinsipnya tidak selalu bercitra negatif, karena keberadaan broker ini mampu  untuk  menghubungkan  antara  elit  dan  masyarakat,  sehingga  selain  memudahkan kerja elit, juga akan membantu masyarakat mengakses kepada elit, terkait aspirasi dan hal lainnya. Bentuk dasar dari broker tersebut adalah pertama, tim sukses. Merupakan sebuah tim yang dibentuk oleh kandidat untuk membantunya dalam meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Tim sukses ini biasanya bersifat personal dan berfungsi melakukan kampanye. Tim yang dibentuk ini juga sering dilakukan secara berjenjang mulai dari tim yang berada di ring  utama,  hingga  broker  yang  bertugas  mengumpulkan  suara  di  tingkat  bawah.  Kedua, mesin  jaring  sosial.  Biasanya  selain  tim  sukses,  broker  ini  juga  diisi  oleh  tokoh-tokoh masyarakat  yang  memiliki  pengaruh  di  lingkungannya.  Tokoh  masyarakat  ini  biasanya memiliki  jabatan  formal,  seperti  birokrat,  hingga  Ketua  RT  dan  RW,  ketua  organisasi  dan lain-lain, dan bisa juga merupakan tokoh di jabatan informal, seperti pemuka agama, tokoh adat,  tokoh  organisasi  rantau  dan  sebagainya.  Tokoh  ini  digunakan  oleh  kandidat  dengan harapan bisa membawa dukungan dari anggotanya, karena posisinya memiliki kepercayaan sosial  dari  anggotanya.  Bentuk  patronase  yang  dilakukan  seperti  pemberian  materi  yang bermanfaat  bagi  tokoh  tersebut  dan  masyarakat,  seperti  pembangunan  rumah  ibadah  bagi tokoh  agama,  atau  pembangunan  jalan,  bagi  pejabat  RT  dan  RW,  serta  bentuk  lainnya. Ketiga,  Partai  Politik.  Idealnya  partai  politik  bisa  menjadi  mesin  untuk  mencari  dukungan bagi  kandidat,  apalagi  kandidat  yang  maju  merupakan  tokoh  utama  partai  politik,  yang diharapkan  seluruh  mesin  partai  bekerja  dalam  mencari  dukungan  (Aspinall  &  Sukmajati, 2015).
Untuk membahas tentang peran birokrasi ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari persoalan politisasi  birokrasi.  Birokrasi  dinilai  rawan  jika  terlibat  dalam  politik.  Ada  tiga  faktor  yang menyebabkannya  yakni;  pertama,  intervensi  politik  dalam  pemilihan  jabatan.  intervensi politik yang biasanya dilakukan oleh pejabat politik, mengakibatkan kerusakan sistem karier dan  rekrutmen  karena  didasari  hubungan  politik,  padahal  dalam  proses  rekrutmen  dan promosi  jabatan  harus  melalui  sistem  merit  dan  impersonal.  Kedua,  birokrat  berpolitik, Kondisi ini cenderung terjadi di level elit birokrat, demi mempertahankan atau mendapatkan jabatan.  Kondisi  ini  membuat  birokrat  berpotensi  melakukan  penyalahgunaan  wewenang atas  sumber-sumber  keuangan  dan  fasilitas  publik  yang  digunakan  oleh  birokrat  untuk mendukung  afiliasi  politiknya.  Dan  ketiga,  terjadi  pemihakan-pemihakan  kepada  kelompok tertentu, yaitu kelompok-kelompok yang sealiran politik dengan para birokrat itu. Pemihakan ini  juga  berdampak  pada  keberpihakan  sumber  yang  dimiliki  birokrat  yang  dialokasikan untuk  kelompoknya.  Kondisi  ini  mengakibatkan  kerugian  besar  bagi  kelompok  yang  tidak didukung oleh birokrat yang berkuasa (Daniarsyah, 2015).
Berlandaskan hal di atas maka sangat mungkin untuk terjadi politisasi birokrasi, karena pada  prinsipnya  birokrasi  itu  tidak  bebas  nilai,  dan  cenderung  bisa  dipengaruhi  oleh  elit kekuasaan.  Maka  yang  sering  terjadi  adalah  politisasi  birokrasi  saling  menguntungkan antara  elit  politik  yang  berkuasa  dengan  birokrat  yang  berpengaruh.  Politisi  yang  memiliki kekuasaan dapat berperan sebagai patron dan kelompok-kelompok birokrasi dapat berperan menjadi client .  Adanya  pertukaran  kedua  sumber  daya  itu,  hubungan  ini  membawa keuntungan  bagi  kedua  pihak.  Implikasi  pola  hubungan  ini  adalah  birokrasi  cenderung menafikan pihak-pihak yang tidak menguasai sumber daya apapun (Peters, 2018; Wahyudi, 2018).

## 3. Method
Untuk  menganalisa  persoalan  di  atas  maka  metode  yang  digunakan  pendekatan  kualitatif dan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kajian  literature.  Sumber  data  menggunakan data  sekunder  dari  hasil  penelitian  yang  dipublikasikan  dan  pemberitaan  di  media  online yang  dipilih  secara  purposiv.  Data  yang  dikumpulkan  adalah  yang  terkait  dengan  relasi birokrat  dan  politisi  dalam  pemilihan  Gubernur  Sumatera  Barat  tahun  2019.  Data  yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

## 4. Hasil

## 4.1. Birokrat Pada Masa Kampanye Pilgub
Birokrat sebagai bagian dari tim sukses bukan menjadi hal yang baru lagi, walaupun dalam UU  ASN  dan  UU  Pemilu  sudah  ditegaskan  bahwa  birokrat  dan  ASN  harus  netral  dalam pemilihan  maupun  pemilu.  Posisi  ASN  yang  terus  ditarik  dalam  pusaran  politik  praktis, disebabkan oleh  bahwa  posisi  ASN  dalam masyarakat masih  dianggap sebagai  priyayi  yang terhormat  dan  diperhitungkan.  ASN  ditempatkan  sebagai  media  yang  strategis  dalam memengaruhi  dan  merekrut  massa  (Sudrajat  et  al.,  2014).  Hal  ini  juga  berlaku  dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020. Saat itu empat pasangan calon memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, yaitu Mahyeldi-Audy, Nasrul Abit-Indra Catri, Mulyadi-Ali Mukni dan Fakhrizal-Genius Umar.
Empat pasangan tersebut memiliki latar belakang yang tentu saja bersentuhan langsung dengan  birokrat,  seperti  Mahyeldi  yang  sudah  dua  periode  di  Pemko  Padang,  Nasrul  Abit lama berada di Pesisir Selatan, dan memiliki basis kuat di Pemprov Sumbar. Indra Catri, dua periode menjabat sebagai Bupati Agam, dan sebelumnya juga merupakan birokrat di Pemko Padang.  Ali  Mukkni  juga  merupakan  Bupati  Padang  Pariaman  dua  periode  daan  memiliki basis birokrasi di Padang Pariaman. Selanjutnya Genius Umar adalah Walikota Pariaman dan juga  birokrat  senior.  Namun  dalam  penelitian  ini  akan  fokus  pada  dua  pasang  calon  saja, yaitu  pasangan  Mahyeldi-Audy  dan  Nasrul  Abit-Indra  Catri.  Dua  pasangan  ini  dinilai  calon yang banyak menggunakan jasa birokrat dalam proses pemenangannya.
Pasangan  Nasrul  Abit  dan  Indra  Catri  banyak  didukung  oleh  birokrat  di  Pemprov Sumbar,  karena  selama  menjadi  Wakil  Gubernur  pada  periode  sebelumnya,  NA  banyak membawa gerbong birokrat dari Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini kemudian mempengaruhi pola klientalisme dalam pemenangan. Pada saat menjabat sebagai Wagub, Nasrul Abit aktif mengunjungi  masyarakat  melalui  berbagai  kegiatan  yang  difasilitasi  oleh  Organisasi Perangkat  Daerah,  seperti  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  Dinas  Perikanan  dan Kelautan, Dinas PUPR dan sejumlah OPD lainnya. Mesin jaring sosial ini membantu Nasrul
Abit dalam meningkatkan popularitas dan akseptabilitas masyarakat  (Aspinall & Sukmajati, 2015).  Dalam  hubungan  antara  birokrat  dan  politisi  ini  tentu  saja  memiliki  hubungan simbiosis  mutualisme.  Di  satu  sisi,  birokrat  senior  menginginkan  status  quo  jabatan, maupun  promosi  jabatan  dengan  harus  mendekatkan  diri  kepada  wakil  Gubernur.  Di  sisi lain,  politisi  membutuhkan  birokrat  sebagai  agen  dalam  melaksanakan  program  dan  janji politiknya, seperti program pembangunan dan bantuan kepada masyarakat.
Hal  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  pasangan  Mahyeldi-Audy.  Dalam  masa  kampanye Pilgub, pasangan ini memanfaatkan jasa pejabat birokrasi di Kota Padang. Salah satu yang muncul  dalam  pemberitaan  adalah  Kasat  Pol  PP  yang  menyewakan  posko  pemenangan pasangan  ini.  Selain  itu,  pergerakan  dari  birokrat  Pemko  Padang  ini,  juga  terlihat  dalam berbagai  kegiatan  yang  turut  serta  diikuti  oleh  ASN.  Dalam  konteks  klientalisme,  Mahyeldi selama  menjadi  Walikota  Padang,  mengandalkan  pencitraannya  melalui  program  dari  OPD, seperti  pembenahan  Pasar  Raya,  pembersihan  Pantai  Padang,  betonisasi  jalan  lingkungan dan  sebagainya.  Pencitraan  ini  tidak  terlepas  dari  mesin  birokrasi  yang  diarahkan  untuk membangun kerja sekaligus pencitraan (Haning, 2018).
Pada  saat  pelaksanaan  kampanye  Pilgub  2020,  posisi  birokrat  juga  menjadi think  tank dalam  proses  pemenangan,  termasuk  dalam  pengerahan  massa  (Eko  &  Yunanto,  2005). Mahyeldi berhasil membentuk broker aktivis, dengan mengedepankan loyalitas para birokrat dalam  membangun  jaringan  dengan  masyarakat.  Para  birokrat  loyalis  ini  selain mengumpulkan dukungan melalui jaringan sosial yang dimiliki, juga memanfaatkan peluang- peluang kegiatan OPD untuk membantu pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Hal lain yang  dilakukan  adalah  membangun  komunikasi  internal  ASN  hingga  tingkat  kelurahan, untuk  memenangkan  Mahyeldi.  Klientalisme  juga  dibangun  oleh  Mahyeldi  dengan memanfaatkan pejabat-pejabat yang berasal dari  Kabupaten Agam dengan dimobilisasi oleh Kepala  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang,  dalam  membantu  pemenangan  Mahyeldi.  Hal  lain yang  dilakukan  adalah  memanfaatkan  jaringan  partai  sebagai  broker  modern.  PKS  yang mengusung  Mahyeldi  dikenal  dengan  soliditas  mesin  politik  dalam  membantu  kandidat memenangkan  Pemilu,  dalam  Pilgub  lalu  PKS  memainkan  peran  signifikan  untuk  meraup suara.
Mahyeldi  dalam  proses  kampanye  memaksimalkan  tiga  broker  yaitu  tim  sukses  yang berasal  dari  berbagai  latar  belakang,  termasuk  birokrat.  Kedua,  mesin  jaring  sosial menggunakan tokoh masyarakat, ulama dan birokrat berpengaruh dalam meraup suara dari masyarakat.  dan  ketiga,  menggunakan  partai  politik,  yang  sangat  membantu  dalam mendapatkan simpati dan suara dari masyarakat.

## 4.2. Birokrat Setelah Pelantikan Gubernur Sumbar 2020
Pemilihan Gubernur menetapkan pasangan Mahyeldi dan Audy Joinaldy sebagai gubernur dan  wakil  gubernur  Sumatera  Barat  terpilih.  Tidak  lama  setelah  dipilih,  maka  Gubernur juga  menetapkan  Tim  Percepatan  Sumbar  Madani  (TPSM)  yang  ditugaskan  untuk memberikan  masukan  terhadap  RPJMD  serta  implementasi  dan  sinkronisasi  program- program  yang  berkaitan  dengan  RPJMD  tersebut.  Yang  menarik  adalah  masuknya  nama Kepala  Bappeda  Kota  Padang  Medi  Iswandi.  Birokrat  ini  merupakan  orang  kepercayaan Mahyeldi dalam membuat perencanaan semasa menjadi Walikota Padang.
Jabatan Walikota Padang kemudian digantikan oleh Wakil Walikota sebelumnya Hendri Septa.  Dalam  proses  rotasi  dan  mutasi,  dua  orang  pejabat  pratama  di  Pemko  Padang, kemudian  dijadikan  staf  ahli,  yaitu  Medi  Iswandi  dan  Andri  Yulika.  Keduanya  adalah pejabat yang menjadi kepercayaan Mahyeldi dalam birokrasi Kota Padang. Kemudian yang menarik adalah Hendri Septa menonaktifkan Sekda Kota Padang Amasrul, karena dianggap tidak loyal terhadap pimpinan. Amasrul yang juga sebagai Ketua Baperjakat dianggap tidak melaksanakan  perintah  dalam  melakukan  rotasi  dan  mutasi  pejabat  di  Pemko  Padang (Suara.com, 2021).
Tiga  pejabat  yang  memiliki  peran  besar  dalam  kemenangan  Mahyeldi  dan  Audy Joinaldy  ini  selanjutnya  malah  ditarik  dalam  jajaran  pejabat  utama  di  Pemprov  Sumbar. Amasrul  dilantik  menjadi  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  Andri  Yulika diangkat  menjadi  Asisten  III  Setrprov  Sumbar  dan  Medi  Iswandi  menjadi  Kepala  Bappeda Sumatera  Barat.  Pelantikan  tiga  pejabat  ini  tidak  terlepas  dari  peran  mereka  dalam pemenangan  pasangan  gubernur  dan  wakil  Gubernur  ini.  Peran  tersebut  seperti  dalam membangun jaringan masyarakat hingga ke tingkat grass root, mencari dana dan sponsor
untuk  pemenangan  dan  mengatur  strategi  dan  isu  untuk  pemenangan  tersebut  (Syauket, 2019).

## 4.3. Relasi Birokrat dan Politisi
Fenomena Politisasi Birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Gunanto (2020) bahwa terdapat fenomena  yang  lazim  dalam  politik  dan  birokrasi,  yaitu  mempolitisir  fasilitas  negara, memobilisasi  ASN  dalam  Pemilihan  maupun  Pemilu,  serta  kompensasi  jabatan  (Gunanto, 2020). Merujuk pada hal tersebut maka kemenangan Mahyeldi-Audy tidak bisa dilepaskan dari  tiga  hal  tersebut.  Dalam  mempolitisir  fasilitas  negara,  Mahyeldi  cenderung memanfaatkan  berbagai  fasilitas  negara  dalam  proses  sosialisasi  kepada  masyarakat. seperti fasilitas dalam pemberian bantuan kepada masyarakat melalui Baznas Kota Padang, maupun  pemenuhan  janji  kepada  masyarakat  yang  dikapitalisasi  menjadi  cerita  sukses Mahyeldi dalam membangun Kota Padang. Fasilitas negara tersebut dioperasionalkan oleh birokrat,  maka  dalam  hal  ini  terjadi  relasi  antara  birokrat  dan  Mahyeldi  sebagai  politisi dalam  upaya  menggunakan  fasilitas  negara  untuk  membantunya  melakukan  sosialisasi kepada masyarakat.
Kedua,  memobilisasi  ASN  dalam  Pemilihan  Gubernur,  Bawaslu  RI  mengungkapkan bahwa  ASN  yang  tidak  netral,  70  persen  penyebabnya  adalah  karena  mobilisasi  untuk dukungan  politik.    Salah  satu  modus  yang  biasa  dilakukan  untuk  memobilisasi  adalah melakukan  pergantian  jabatan  dengan  menempatkan  orang-orang  milik  petahana  jelang Pilkada  (jawapos.com,  2020).  Walaupun  tidak  terlalu  terlihat  di  permukaan,  namun  di tingkat  bawah,  birokrat  di  Pemko  Padang  menunjukkan  loyalitasnya  kepada  Mahyeldi. Salah  satu  yang  terungkap  ke  publik  adalah  Kasat  Pol  PP  yang  mendukung  paslon  ini dengan  menjadi  perantara  penyewaan  posko  pemenangan.  Kasus  ini  sampai  ke  Bawaslu Sumbar dan dinyatakan yang bersangkutan melanggar netralitas.
Ketiga, kompensasi jabatan. Praktik ini biasanya dilakukan sebagai imbalan atas kerja politik yang sudah dilakukan. Merujuk pada tipologi Aspinall & Sukmajati (2015) maka ada yang  didapatkan  broker,  baik  didapatkan  dalam  waktu  yang  pendek  maupun  panjang. Dalam  kemenangan  Mahyeldi-Audy  ini,  tiga  pejabat  di  Pemko  Padang  mendapatkan kompensasi jabatan pada posisi strategis, setelah gubernur dilantik.
Dalam  pemenangan  Mahyeldi  dan  Audy,  juga  terjadi  politisasi  birokrasi  seperti  yang diteliti  oleh  Daniarsyah  (2015)  yang  salah  satunya  adalah  banyaknya  birokrat  yang terafiliasi  dengan  partai  politik,  khususnya  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS).  Dalam Pemerintahan  Kota  Padang,  sudah  menjadi  rahasia  umum,  bahwa  pejabat  yang  memiliki kedekatan dengan PKS bisa mendapatkan posisi strategis sebagai kepala dinas. Hal ini juga berimplikasi terhadap sumber daya di dinas bisa dengan mudah diakses oleh partai politik, seperti pengadaan barang dan jasa. Netralitas ASN khususnya elit birokrasi di Pemerintah Kota  Padang  menjadi  ujian,  karena  campur  tangan  partai  politik  dalam  birokrasi pemerintahan  sehingga  membentuk shadow  state and shadow  government (Suminar  & Gushevinalti, 2020). Dengan kata lain, partai memiliki kekuatan untuk mengatur birokrasi pemerintahan,  sehingga  birokrat  mau  tidak  mau  ditarik  dalam  kepentingan  partai  politik tersebut (Halperin et al., 2006).
Dalam  konteks  relasi  klientalisme,  maka  hubungan  atasan  bawahan  antara  birokrat dan  politisi  ini  sulit  untuk  ditafsirkan,  karena  sulit  untuk  merumuskan  patron  dan  klien dalam relasi ini. Maka seperti yang dijelaskan oleh James Scott (1972) bahwa transformasi klientalisme  modern  ini  terjadi  dalam  hubungan  yang  tidak  lagi  hierarkis  namun  sudah demokratis,  karena  klien  tidak  terlalu  tergantung  dengan  patron.  Selain  itu,  transformasi juga terjadi dalam hal kompetisi yang makin terbuka sehingga kelompok elit sebagai patron semakin terdistribusi secara luas. Salah satu ciri klientalisme modern adalah menguatnya partai  politik  menjadi  patron  baru.  Jika  mengikuti  konsepsi  James  Scott  ini,  maka  partai politik berposisi sebagai patron dan birokrat sebagai klien (Afala, 2017).
Namun,  dalam  proses  pemilihan  gubernur,  birokrat  dan  PKS  berkolaborasi  dalam mengumpulkan  suara  sesuai  dengan  tugasnya  masing-masing.  Kolaborasi  ini  merupakan salah satu faktor penentu kemenangan Mahyeldi dan PKS dalam Pilgub Sumbar tersebut. Praktik  broker  politik  dan  politik  gentong  babi  menjelaskan  relasi  antara  birokrat  dan
politisi  ini.  Birokrat  yang  memiliki  mesin  jaring  sosial  yang  kuat  mampu  untuk  meraup suara  di  lingkungan  masing-masing,  apalagi  para  birokrat  senior  tersebut  adalah  tokoh masyarakat  yang  memiliki  pendukung.  Ditambah  lagi  dengan  politik  pragmatis  yang mengedepankan politik uang dalam pemilihan, menjadikan birokrat dan politisi ini menjadi kekuatan dalam proses pemenangan.

## 5. Kesimpulan
Relasi birokrasi dan politik tidak bisa dipisahkan lagi  dalam politik elektoral di Indonesia. Relasi  ini  diawali  dengan  pembentukan  tim  pemenangan  yang  dilakukan  oleh  kandidat kepala  daerah,  dengan  menggandeng  pengusaha,  politisi,  birokrat,  tokoh  masyarakat, hingga  akademisi.  Birokrat  menjadi  bagian  tidak  bisa  dipisahkan  dalam  proses pemenangan terlebih  dalam  politik  lokal.  Hubungan simbiosis mutualisme yang  dibangun berdasarkan manfaat saling menguntungkan yaitu bagi kepala daerah dan kandidat kepala daerah  dijadikan  tempat  untuk  mendistribusikan  formasi  kepegawaian  kepada  kroninya seperti  tim  sukses  dan  elit  birokrat  yang  mendukungnya.  Sedangkan  bagi  birokrat, dijadikan  wahana  untuk  memperoleh,  mempertahankan  dan  memperluas  kekuasaannya dalam  birokrasi.  Dalam  politik  elektoral,  hubungan  birokrat  dan  politisi  akan  semakin kentara, karena kepentingan antara keduanya bertemu dalam satu titik, yaitu kekuasaan. Akibatnya  ASN  yang  seharusnya  netral  dalam  Pemilu  dan  Pemilihan,  ditarik  ke  dalam pusaran  arus  politik,  apalagi  dalam  pelaksanaan  Pilkada  yang  bersentuhan  langsung dengan kepentingan birokrat dan ASN tersebut.
Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, fenomena ini juga terjadi. Bawaslu Sumatera Barat sepanjang pelaksanaan  pemilihan Gubernur menemukan dan  memproses  64  ASN  yang  melanggar  netralitas.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  praktek klientalisme  antara  birokrat,  calon  gubernur  yaitu  pasangan  Mahyeldi-Audy  serta  Partai Politik  pengusung.  Dalam  proses  pemenangan  salah  satunya  adalah  banyaknya  birokrat yang  terafiliasi  dengan  partai  politik,  khususnya  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS).  Dalam Pemerintahan  Kota  Padang,  sudah  menjadi  rahasia  umum,  bahwa  pejabat  yang  memiliki kedekatan dengan PKS bisa mendapatkan posisi strategis sebagai kepala dinas. Hal ini juga berimplikasi terhadap sumber daya di dinas-dinas bisa dengan mudah diakses oleh partai politik, seperti pengadaan barang dan jasa.
Praktik  broker  politik  dan  politik  gentong  babi  menjelaskan  relasi  antara  birokrat  dan politisi  ini.  Birokrat  yang  memiliki  mesin  jaring  sosial  yang  kuat  mampu  untuk  meraup suara  di  lingkungan  masing  masing,  apalagi  para  birokrat  senior  tersebut  adalah  tokoh masyarakat  yang  memiliki  pendukung.  Ditambah  lagi  dengan  politik  pragmatis  yang mengedepankan politik uang dalam pemilihan.

## 6. Konflik Kepentingan
Penulis  secara  tegas  menyatakan  bahwa  tidak  ada  konflik  kepentingan  dalam  penulisan artikel ini.

## 7. Daftar Pustaka
Afala, L. M. (2017). Pasang Surut Reformasi Birokrasi Dalam Transisi Demokrasi Indonesia.
Jurnal Transformative , 3 (1), 15–39. Agustino, L. (2014). Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi. Jurnal Administrasi Publik , 11 (2), 69–85. antaranews.com. (2020). Bawaslu Sumbar nilai Kasatpol PP Padang langgar netralitas ASN . Www.Antaranews.Com.
Aspinall,  E.  (2014).  When  Brokers  Betray:  Clientelism,  Social  Networks,  and  Electoral Politics in Indonesia. Critical Asian Studies , 46 (4), 545–570. https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706
Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia. In Polgov: Yogyakarta . Bass,  B.  M.,  &  Bass,  R.  (2008). The  Bass  Handbook  of  Leadership,  Theory,  Research  and Managerial Application (4 th). Free Press. Daniarsyah, D. (2015). Politisasi Birokrasi dan Netralitas Birokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi , V (2), 85–94. Eko,  S.,  &  Yunanto.  (2005). Krisis  Demokrasi  Elektorat,  dalam  Demokrasi  dan  Potret  Lokal Pemilu . Pustaka Pelajar. Gunanto,  D.  (2020).  Tinjauan  Kritis  Politik  Dinasti  di  Indonesia. Sawala :  Jurnal Administrasi Negara , 8 (2), 177–191. https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844
Halperin, M., Clapp, P., & Kanter, A. (2006). Bureaucratic Politics in Foreign Policy (2 nd, Vol. 2). The Brooking Instituition. https://doi.org/10.1177/0095327X7600200211
Hanif,  H.  (2009).  Politik  Klientelisme  Baru  dan  Dilema  Demokratisasi  di  Indonesia  . JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 12 (3), 257–390. https://doi.org/10.22146/jsp.10974
Haning,  M.  T.  (2018).  Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia:  Tinjauan  Dari  Perspektif Administrasi Publik. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik , 4 (1), 25–37. jawapos.com.  (2020). 70  Persen  Pelanggaran  ASN  di  Pilkada  karena  Dimobilisasi . Www.Jawapos.Com.
Madung,  O.  G.  (2016).  Korupsi,  Patronase,  Dan  Demokrasi. Jurnal  Ledalero , 15 (1),  11. https://doi.org/10.31385/jl.v15i1.26.11-23 merdeka.com.  (2020). Bawaslu  Catat  64  ASN  di  Sumbar  Langgar  Netralitas  saat  Pilgub . Www.Merdeka.Com. padangkita.com.  (2021). Gubernur  Mahyeldi  Lantik  3  Pejabat  Pemprov  Sumbar,  2  Orang Mantan Pejabat Pemko Padang . Www.Padangkita.Com. Peters,  B.  G.  (2018).  The  Politics  of  Bureaucracy.  In The  Politics  of  Bureaucracy (5th  ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315813653-5
Pratama,  R.  A.  (2017).  Patronase  Dan  Klientalisme  Pada  Pilkada  Serentak  Kota  Kendari Tahun 2017. Jurnal Wacana Politik , 2 (1).
Suara.com. (2021). Sekda Kota Padang Dinonaktifkan, Diduga Gegara Tolak Tanda Tangani Mutasi Pejabat . Www.Sumbar.Suara.Com. Sudrajat, T., Hartini, S., & Kadarsih, S. (2014). Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil  dalam  Pemilukada  (Studi  di  Jawa  Tengah). PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum (Journal of Law) , 1 (3), 537–557. https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a7 Suminar, P., & Gushevinalti. (2020). The dark side of decentralization: The emergence of the shadow  state  in  Indonesia. Humanities  and  Social  Sciences  Reviews , 8 (4),  701–709. https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8469
Syauket,  A.  (2019). Corruption  &  Patron-Client  (Understanding  Shadow  State  Case  In Banten) . 367 (ICDeSA), 134–137. https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.29 Wahyudi,  L.  (2018).  Politisasi  birokrasi  lokal  dalam  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung. Paradigma , 7 (3), 155–164. Yudiatmaja,  W.  E.  (2015).  Politisasi  Birokrasi:  Pola  Hubungan  Politik  dan  Birokrasi  di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 3 (1), 10–28.