INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3309-3318 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Yuridis Putusan No. 32/Pid.B/2020/Pn Dgl Tentang Pembelaan Terpaksa (NOODWEER)
Rizki 1 ✉ , Emanuel Lahagu 2 , Candra Syahputra Hutasoit 3 ,
Andre Geovani Simbolon 4 , Andi Hakim Lubis 5
(1)(2)(3)(4) Universitas Prima Indonesia
(5) Universitas Battuta
Email: rizki@unprimdn.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Di Indonesia, sebagai masyarakat kita berkewajiban untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku baik  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis  agar  terwujudnya  suatu  ketertiban  didalam  masyarakat dengan  demikian  hak  masyarakat  terlindungi  oleh  Hukum.  Dalam  kehidupan  sehari-hari  sering terjadinya  suatu  peristiwa  kejadian  tindak  pidana,  adanya  beberapa  orang  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  suatu  peraturan  yang  di  atur  oleh  Hukum  pidana.  Pembelaan  terpaksa merupakan pembelaan yang di berikan karena sangat mendesak terhadap serangan dari luar yang mendesak  dan  tiba-tiba  serta  mengancam  dan  melawan  hukum.  Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  deskriftif hanya  melaporkan  situasi  dan  peristiwa.  Metode  deskriptif  bertujuan  untuk  melukiskan  secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat bahwa hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal 351 ayat 1 kuhp dan pasal 49 junto. Namun demikian, dia tidak bisa dikenai hukuman karena alasan pembelaan darurat.
Kata Kunci: Hukum Pidana, Pembelaan Terpaksa, Tindak Pidana .

## Abstract
In Indonesia, as a society, we have an obligation to comply with applicable rules and laws, both written and unwritten, so that order can be realized in society, thus the rights of the community are protected by law. In everyday life there are often occurrences of criminal acts, the presence of several people who violate a rule regulated by criminal law and against the law. The type of research used in this research  is  descriptive  research  with  a  qualitative  approach.  Descriptive  research  only  reports
situations and events. The descriptive method aims to systematically describe facts or characteristics of certain populations or certain fields in a factual and accurate manner so that the judge declares that  the  defendant  has  been  legally  and  convincingly  proven  to  fulfill  the  elements  in  Article  351 paragraph 1 of the Criminal Code and Article 49 Junto. However, it cannot be criminalized because it is based on forced defense (noodweer).
Keyword: Criminal Low, forced defense, criminal act

## PENDAHULUAN
Di Indonesia, prinsip negara hukum di atur  dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang mengamanatkan  setiap  aturan  yang  berlaku  bagi  warga  negara  harus  dipatuhi.  Untuk mewujudkan kehidupan yang adil, aman, tertib, dan sejahtera, hak dan martabat harus benar-benar diwujudkan (Legality, 2018: 3).
Diberbagai kalangan ada banyak peristiwa kasus yang sering terjadi sehingga dapat menimbulkan  suatu  hal  yang  menggagu  ketertiban  masyarakat.  Sebagai  anggota masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk mentaati peraturan yang berlaku, baik yang tercantum secara resmi dalam bentuk tulisan maupun yang bersifat informal atau tidak tertulis agar terwujudnya suatu ketertiban didalam masyarakat dengan demikian hak masyarakat terlindungi oleh Hukum sehingga menjamin asas kepastian hukum di dalam masyarakat bertujuan untuk menciptakan keadialan sehingga dapat meenghindari tindak kejahatan dilingkungan masyarakat.
Didalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar dan melihat suatu peristiwa kejadian  tindak  pidana,  yang  didalam  nya  terdapat  aturan  yang  mengatur  perilaku manusia  yang  dianggap  perbuatan  melawan  Hukum  sehingga  terjadi  pelanggaran terhadap suatu peraturan.
Hukum Pidana meliputi semua peraturan yang menentukan tindakan yang dilarang dan dianggap sebagai kejahatan, serta menetapkan jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelakunya (Asikin, 2016: 103). Pelanggaran tersebut dapat berupa pembunuhan, penganiayaaan, pemerasan, pemerkosaan dan lain sebagainya dari berbagai pelanggaran tersebut  ada  banyak  factor  pedorong  terjadinya  pememicu  terjadinya  tindak  pidana adalah dilakukan sacara sengaja, tidak sengaja dan atas pertahanan.
Pembelaan wajib adalah tindakan defensif yang dilakukan dalam keadaan darurat. Pembelaan wajib, atau noodweer, diatur dalam KUHP. menyatakan bahwa Pembelaan diri tidak  boleh  dihukum  karena  berdasarkan  hal  yang  dapat  mengancam  diri  sendiri  atau orang lain (Cahyani, et al, 2019: 150).
Salah satu contoh kasus yang terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Boul,
yaitu  suatu  kasus  penganiayaan  yang  terjadi  dalam  situasi  pembelaan  diri  atas  secara terpaksa.  Terdakwa  dalam  kasus  ini,  yaitu  Alan,  telah  terbukti  melakukan  tindakan penganiayaan  yang  menyebabkan  saksi  (korban)  Lolot  mengalami  luka-luka  Daftar Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  18/Pid.B/2020/PN  Bul  menyatakan bahwa Terdakwa Alan telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana penganiayaan Seperti yang dijelaskan dalam tuduhan alternatif kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun demikian suatu tindakan tersebut tidak bisa disalahkan kepadanya karena merupakan respons darurat atau terpaksa untuk melindungi diri sendiri sebagai akibat dari serangan yang melanggar hukum (Noodweer).
Dengan  banyaknya  kasus  penganiayaan  yang  dilakukan  secara  terpaksa  di lingkungan  masyarakat  telah  menyita  perhatian  kami  sehinnga  sangat  layak  menjadi bahan  penelitian  bagi  kami  dengan  mengangkat  sebuah  judul  TINJAUAN  YURIDIS PUTUSAN NO. 32/PID.B/2020/PN DGL MENGENAI PEMBELAAN DARURAT.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  termasuk  dalam  kategori penelitian deskriptif. Sukmadinata dalam Soekanto dan Mamudji (2015: 20) memberikan penjelasan  bahwa  penelitian  deskriptif  adalah  jenis  penelitian  yang  secara  khusus membuka  berbagai  fenomena  sosial  dan  alam  yang  terdapat  dalam  kehidupan masyarakat. Penggunaan kata "spesifik" dalam defenisinya dimaksudkan untuk mengacu pada aspek hubungan, dampak, dan penyelesaian yang terkait dengan kegiatan penelitian. Hal  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  memilih  salah  satu  aspek  tersebut  sebagai  fokus utama dan kemudian menjelaskannya secara rinci dalam dokumen penelitian (Stauss dan Corbin, 2003: 5). Furcan (2004: 447) menerangkan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  kondisi  suatu peristiwa pada saat penelitian dilakukan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, serta tidak dilakukan uji hipotesis seperti dalam penelitian eksperimen.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  berasal  dari  sumber  data mencakup : (1) Bahan hukum primer adalah terdiri dari hukum yang mengikat dan masih sesuai. Spesifiknya, sumber data tersebut meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU. NO. 4 tahun 2004 yang mengatur  tentang  Kekuasaan  Kehakiman;  (2)  Bahan  hukum  sekunder  merujuk  pada paparan atau interpretasi tentang bahan hukum utama. Dalam hal ini, adalah buku literatur lain  yang  terkait  dengan  tindak  melawan  hukum,  (3)  Bahan  hukum  tersier  merupakan
sumber yang menyampaikan pengertian tentang bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder. Salah satu contoh objek hukum tersier yang sering digunakan adalah internet (Ediwarman, 2015: 127).
Guna  mencapai  validitas  ilmiah  dalam  penyusunan  penelitian,  digunakan  skema penghimpunan data melalui studi kepustakaan. Skema ini mempelajari dan menganalisis sumber  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Sumber-sumber  kepustakaan  yang dipergunakan termasuk buku, jurnal, makalah, internet, peraturan perundang-undangan, dan materi lain yang dikaji dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandangan Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer)
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa
Pembelaan darurat merupakan suatu tindakan bela diri yang dilakukan sebagai respons terhadap  serangan yang mendesak, secara tiba-tiba, dan  menggertak dari pihak luar, serta bertentangan dengan hukum (Farid, 2021: 198).
Prodjodikoro (1989: 78) menyatakan bahwa pembelaan terpaksa dapat dimaknai sebagai alasan yang menghapus unsur tindak pidana (strafuitsluitingsgrond) dan juga dapat dimaknai sebagai landasan yang membenarkan atau membolehkan perbuatan yang sejatinya merupakan tindak pidana (rechtvaardigingsgrond).
2. Unsur-Unsur Pembelaan Diri Karena Terpaksa
Pada  Pasal  49  ayat  1  KUHP  terdapat  unsur-unsur  Pembelaan  secara  terpaksa terdiri dari beberapa hal, yaitu adanya serangan dari luar secara mendadak, serbuan yang  dilangsungkan  secara  mendadak  atau  suatu  yang  membahayakan  hendak dilancarkan, serangan yang di langsungkan bertentangan dengan aturan. Serangan tersebut menandakan pada pribadi maupun orang lain yang meliputi keamanan jiwa, harkat  dan  martabat,  maupun  kekayaan,  di  perlukan  aksi  pembelaan  yang  bersifat terdesak  terhadap  suatu  serangan  tersebut,  Diperlukan  kesepadanan  antara  jenis senjata  yang  digunakan  untuk  melakukan  gempuran  dengan  jenis  senjata  yang digunakan sebagai upaya dalam melindungi diri (Arthur dan Rahaditya, 2021: 990).
3. Macam-macam Pembelaan Terpaksa
Pada sistem Hukum Pidana yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  terdapat  beberapa  dalil  yang  bisa  menghilangkan  pidana  yang  terdiri  dari alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf  yang  diatur  dalam  Pasal  44  hingga  Pasal  51
KUHP.  Salah  satu  alasan  penghapusan  pidana  adalah  pembelaan  terpaksa, sebagaimana diatur dalam KUHP.
Terdapat dua bentuk pembelaan diri di antaranya adalah pembelaan diri biasa dan pembelaan diri luar biasa. Pembelaan Diri Biasa ialah seseorang yang terpaksa melangsungkan sebuah tindakan pembelaan tidak akan dihukum jika pada saat itu ada serangan atau ancaman yang melanggar hukum terhadap dirinya atau pihak lain termasuk  kedudukan,  atau  pun  barang  benda  miliknya  dan  juga  punya  orang  lain (Farid, 2021: 198).
Sedangkan  Pembelaan  Diri  Luar  Biasa  (Noodweer  Excess)  terjadi  ketika seseorang  telah  melampaui  batas  tindakan  pembelaan  yang  diperlukan  karena mengalami tekanan jiwa yang sangat besar akibat serangan yang mengancam dari luar (Farid, 2021: 198).
4. Bentuk Pembelaan Terpaksa Yang Dapat Menghapus Pidana
Serbuan yang dimaksud di sini adalah suatu serbuan yang menimbulkan bahaya terhadap individu dan induvidu lainnya, yang dilangsungkan dengan suatu kesalahan. Dalam situasi seperti ini lah, pertahanan darurat dianggap menjadi subuah tindakan yang bisa betulkan dalam melakukan serbuan tersebut, meskipun dapat menyebabkan kerugian  bagi  individu  lainnya  dan  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku.
Dengan  kata  lain,  serangan  tersebut  termasuk  dalam  kategori  serbuan  melanggar suatu.
Ketika menghadapi gempuran secara mendadak, individu mungkin secara sah melakukan  tindakan  defensif  untuk  melawan  gempuran  tersebut,  mengingat  sifat mendadak yang tidak memungkinkan mereka meminta bantuan dari orang lain atau pihak  berwenang.  Meskipun  tindakan  ini  dapat  melanggar  aturan,  itu  dapat dibenarkan dalam konteks situasi tersebut.
Dalam konteks ini, pentingnya melakukan pertahanan sejalan dengan serangan yang  diterima  ditekankan.  Prinsip  keseimbangan  menjadi  acuan,  dimana  tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tindakan pertahanan tersebut tidak menyebabkan ketidakadilan bagi pihak tertentu (Cahyani, et al, 2019: 150).
Pandangan Hakim dalam Putusan Pidana No. 32/Pid B/ 2021/ Dgl
1. Kasus Posisi
Bedasarkan penetapan Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN Dgl tanggal 03 februari 2021, Majelis  Hakim  pengadilan  Negeri  Donggala  telah  menetapkan  penangguhan
penahanan atas diri terdakwa Bunga (bukan nama sebenarnya) terhitung mulai mulai tamggal 4 februari 2021 pada 04 November 2020. Si terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mawar (bukan nama sebenarnya). Tempat kejadian di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Berawal dari Saksi marah terhadap Suami Terdakwa setelah suami Terdakwa tidak bekerja di lokasi tambang milik Suami Saksi lagi, namun Suami Terdakwa telah masuk kembali ke dalam lubang  material  tambang  milik  Suami  Saksi  lalu  ditegur  oleh  Iwan  (pekerja  Saksi Mawar),  akan  tetapi  suami  Terdakwa  masih  menetap  di  dalam  lubang  material tambang itu. Selain dari alasan itu, pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi Mawar memanggil Terdakwa untuk keluar rumah lalu Saksi Mawar dan Terdakwa kemudian terlibat adu mulut, selanjutnya Saksi Mawar menarik kerah baju Terdakwa dan hendak memukul  Terdakwa  akan  tetapi  Terdakwa  menangkis  tangan  Saksi  Mawar.  Lalu Terdakwa  mendorong  tubuh  Saksi  Mawar  agar  terpisah  dari  Terdakwa  sehingga Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi Mawar terjatuh karna pada saat itu tangan Saksi Mawar  masih  memegang  kerah  baju  Terdakwa  hingga  robek,  kemudian  Terdakwa menendang dan memukul Saksi Mawar. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mawar adalah 2x di bagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan 1x di tendang di bagian perut Saksi Mawar.
Berdasarkan  Hasil  Visum  Et  Repertum  RSUD  Tora  Belo  No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda  tangani  oleh  dr.  Rini  Nurdiana  selaku  Dokter  Pemeriksa,  pada  pokoknya menyatakan  bahwa  Saksi  Mawar  mengalami  kemerahan  pada  pipi  kiri,  terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri, dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan  sebelah  kanan  yang  diduga  akibat  kekerasan  benda  tumpul.  Akibat  dari perbuatan Terdakwa, Saksi Mawar tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai PNS selama 3 (tiga) hari kerja. Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan kepada Saksi Mamar tersebut dengan tujuan untuk membela diri dari Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam posisi Hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster Terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh Terdakwa yang sensitif terlihat, sehingga Terdakwa terpaksa melakukan pemukulan kepada Saksi Mawar dikarenakan Terdakwa merasa  terdesak  dan  terancam  terutama  karena  Terdakwa  sedang  mengandung (hamil).  Terdakwa  serta  semata-mata  untuk  melepaskan  genggaman  Saksi  Mawar pada  Daster  milik  Terdakwa.  Saksi  Mawar-lah  yang  menyerang  Terdakwa  terlebih dahulu,  namun  tidak  sempat  mengenai  tubuh  Terdakwa  dikarenakan  Terdakwa menangkis.
2. Pertimbangan Hakim
Bahwa  hakim  menyatakan  terdakwa  telah  ditetapkan  secara  otentik  dan meyakinkan menggenapi unsur dalam pasal 351 ayat 1 kuhp dan pasal 49 junto.
3. Analisis putusan No. 32/pid.B./2020/Dgl
Menelaah tentang penilaian hakim  dalam  putusannya No. 32/pid.B./2020/Dgl yang menerangkan bahwa siTerdakwa Bunga (bukan nama sebenarnya) telah terbukti dengan  sah  melaksanakan  penganiayaan  sebagai  mana  dakwaan  tunggal  Jaksa penuntut umum, namun tidak bisa dijatuhi pidana sebab berdasarkan atas pembelaan terdesak (noodwer) menurut saya sudah tepat.
Walaupun terdakwa telah sah dan meyakinkan melaksanakan kejahatan, namun karena  faktor-faktor  tertentu  yang  dibenarkan  oleh  putusan  Hakim  terdakwa dilepaskan dan dibebaskan dari belenggu hukum yang seharusnya dia terima.
Memang  benar  terdakwa  melakukan  penganiayaan  terhadap  orang  lain  yaitu saksi  Mawar  (bukan  nama  sebenarnya)  sebagai  pihak  yang  mengalami  kerugian. Terdakwa  melakukan  tindakan  tersebut  sebagai  respons  terhadap  serangan  yang terlebih dahulu dilakukan oleh sikorban, sehingga terdakwa mengalami guncangan emosional  yang  signifikan  yang  menimbulkan  terdakwa  terpaksa  mengadakan penampikan  demi  melindungi  dirinya  pada  saat  kejadian  terdakwa  memperoleh hantaman  jasmani  dari  pihak  korban.  Tindakan  tersebut  dikategorikan  sebagai tindakan pembelaan diri yang terpaksa dilakukan (noodwer).
Pertahanan  terdesak  merupakan  sebuah  tindakan  yang  dilangsungkan  dalam kondisi tertentu. Pembelaan terpaksa (noodweer) sudah dijelaskan dan diatur dalam hukum  pidana  Indonesia  yang  menyatakan  orang  yang  melangsungkan  suatu pertahanan pembelaan terdesak atas intimidasi terhadap individu atau individu lain tidak bisa dikenakan sanksi (Saputra dan Qomarudin, 2022: 6374).
Persyaratan yang dapat menjadi dasar menghilangkan sebuah kesalahan yakni datangnya  serbuan  bertempramen  melawan  hukum.  Serbuan  tersebut  merupakan suatu serbuan yang dapat menggertak individu dan juga individu lainnya yang mana tindakan  tersebut  mengandung  kejahatan,  yang  nantinya  pertahanan  terdesak tersebut  di  perkenankan  dalam  melaksanakan  gempuran  meskipun  menimbulkan kerugian pada pihak lain (Cahyani, et al, 2019: 150).
Sebagimana  ketentuan  Pasal  49  Ayat  1,  perbuatan  pembelaan  diri  dapat dilakukan dengan tiga syarat, antara lain: (1) Adanya serangan yang mendadak dan
harus  bersifat  secara  langsung;  (2)  Terjadi  serangan  yang  melanggar  hukum  yang diarahkan  terhadap  fisik,  serta  mencela  kehormatan,  dan  mengancam  kekayaan benda; dan (3) Tujuan dari tindakan pertahanan tersebut diharuskan bermaksud untuk memutus serbuan, wajib dilakukan (Salsabila, 2023).
Prof.  Moeljatno  menyatakan  bahwa  landasan  yang  dapat  menghapus  suatu pidana terbagi beberapa bagian, yaitu (1) Alasan pembenar merupakan suatu dasar yang  menghilangkan  sifat  melanggar  hukum  dari  suatu  perilaku,  akhirnya  perilaku yang dilakukan oleh terdakwa menjadi sah dan dibenarkan; (2) Alasan pemaaf adalah suatu alasan yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa. Meskipun tindakan yang dilakukannya  tetap  dianggap  melanggar  hukum  dan  merupakan  tindak  pidana, namun terdakwa tidak dikenai hukuman karena tidak terdapat kesalahan yang dapat dipersalahkan; (3) Alasan penghapus penuntutan merupakan upaya pada saat tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang terkait dengan sifat perbuatan atau karakter  pelaku.  Namun,  pemerintah  memutuskan  untuk  tidak  melanjutkan penuntutan  berdasarkan  pertimbangan  utilitas  atau  manfaatnya  bagi  masyarakat. Pertimbangan utamanya adalah kepentingan umum. Jika perkara tidak dituntut, maka pelaku tidak akan dijatuhi hukuman (Kermite, 2021: 140).
Menurut Utami dan Aryo W. (2022: 10), asas yang berdasar dalam pembelaan terdesak, sebagai berikut : (1) Prinsip subsidiaritas yaitu bahwa apabila terdapat pilihan lain  yang  tidak  melibatkan  pelanggaran  hukum,  maka  pilihan  tersebut  harus didahulukan. Tindakan pembelaan diri harus menjadi langkah terakhir yang diambil;
(2)  Asas  proporsionalitas  menyiratkan  bahwa  pembelaan  yang  dilakukan  harus proporsional, artinya tidak boleh berlebihan. Harus ada kesepadanan antara serangan yang  diterima  dengan  reaksi  pembelaan  yang  diambil;  (3)  Prinsip  culpa  in  causa mengindikasikan  bahwa  seseorang  atas  perbuatannya  wajib  bertanggung  jawab, karena hasil dari tindakannya tersebut berasal dari keputusannya sendiri.
Merujuk dari beberapa yang telah peneliti uraikan di atas, hakim dalam hal ini, sebelum menjatuhkan putusannya kepada terdakwa, hakim telah mempertimbangkan secara matang mengenai perbuatan yang telah diperbuat oleh terdakwa, sehingga hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah ditetapkan secara otentik dan  menggenapi  unsur  dalam  pasal  351  ayat  1  kuhp  dan  pasal  49  junto.  Namun, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran karena didasarkan pada prinsip  pertahanan  terdesak  akhirnya  hakim  membebaskan  terdakwa  dari  semua tuntutan Hukum.

## SIMPULAN
Beberapa kesimpulan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bahwa hakim menyatakan terdakwa benar telah meyakinkan menggenapi unsur pasal 351 ayat 1 kuhp dan pasal 49 junto.
2. Hakim dalam hal ini sebelum menjatuhkan putusannya kepada terdakwa, Hakim telah mempertimbangkan secara matang mengenai perbuatan yang telah diperbuat oleh terdakwa,  sehingga  hakim  dalam  putusannya  menyatakan  bahwa  terdakwa  telah ditetapkan secara otentik dan meyakinkan menggenapi unsur dalam pasal 351 ayat 1 kuhp dan pasal 49 junto. Namun, individu tersebut terlepas dari jeratan hukum karena tindakannya  didasarkan  pada  prinsip  suatu  pertahanan  secara  terdesak  atau mendadak  sehingga  hakim  membebaskan  terdakwa  dari  tuntutan,  dengan  begitu unsur pasal 49 telah terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  Zainal.  2016.  Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia  Cetakan  Ketiga.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo.
Cahyani, D. A. A. A. D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. 2019. Analisis Pembuktian Alasan  Pembelaan  Terpaksa  Yang  Melampaui  Batas  Dalam  Tindak  Pidana  Yang Menyebabkan Kematian. Jurnal Analogi Hukum, 1(2), 148-152.
Ediwarman. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. Medan: PT Sofmedia.
Farid, Zainal Abidin. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar grafika.
Furcan, A. 2004. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kermite, D. P. 2021. Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Privatum, 9(4).
Prodjodikoro, Wirjono. 1989. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Eressco.
RW, S. A., & Rahaditya, R. 2021. ANALISA UNSUR-UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA DALAM SUATU  TINDAK  PIDANA  DENGAN  STUDI  KASUS  PUTUSAN  PENGADILAN  NEGERI KEPANJEN NOMOR. 01/PID. SUS-ANAK/2020/PN. KPN. Jurnal Hukum Adigama, 4(1), 975-1002.
Salsabila, R., & Zakaria, C. A. F. 2023. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terkait Pembelaan Terpaksa dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 3, No. 1, pp. 449-453).
Saputra, I., & Qomarudin, H. 2022. Karena Pembelaan Paksa Sehingga Pelaku Tindak Pidana Tidak Dipidana. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3), 6372-6379.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Mamudji,  Sri.  2013.  Penelitian  hukum  Normatif  suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Stauss,  Anslem,  &  Corbin,  Juliet.  2003.  Dasar-dasar  Penelitian  Deskriptif.  Terjemahan Muham Termad Shodiq & Imam Muttaqien, cet. I. Yopgyakarta: Pustaka Pelajar.
Team Legality. 2018. Amandemen UUD 1945. Yogyakarta.
Utami, Wiwik, dan W, Heristiawan Aryo. Konsistensi perlindungan Hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat pemelaan darurat. Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. Vol. 16, No.1.