## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## TRANSFORMASI SISTEM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
*Widyan Ahmad Ariska 1 , V. Rudy Handoko 2 & Rachmawati Novaria 3
1,2,3 Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Email: widyanariska2248@gmail.com

## ABSTRACT
Dalam  perjalanannya  BAPENDA  telah  meningkatkan  pelayanan  bagi  Wajib  Pajak  dalam  hal pembayaran  pajak  secara  online  maupun  berbasis  elektronik  sebagai  bentuk  implementasi  kebijakan  SPBE sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  No.  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada awalnya BAPENDA memiliki aplikasi khusus terkait PBB-P2 dalam hal pelayanan yakni aplikasi E-PBB (Elektronik-Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan aplikasi yang mencakup pelayanan PBB- P2  termasuk  pengelolaan  pendataan,  penilaian,  penetapan,  pemungutan  atau  penagihan,  pembayaran  SPPT (Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang)  secara  online  yang  bekerja  sama  dengan  Bank  Jatim.  Penelitian  ini bertujuan untuk Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis transformasi sistem pembayaran PBB-P2 pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Lamongan  dan  untuk  mengetahui,  mendeskripsikan,  dan menganalisis faktor penghambat dalam transformasi sistem pembayaran PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  Lamongan.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terkhusus mengenai pembayaran aplikasi sebelumnya yakni E-PBB tidak dapat dikembangkan  lebih  jauh  lagi  dan  tidak  relevan  dengan  aplikasi  pembayaran  Bank  Jatim  yang  telah  jauh berkembang meninggalkan aplikasi E-PBB. Selain itu pada masa yang telah lampau pembayaran PBB dilakukan secara acak dengan hanya bermodalkan nominal tanpa menyertakan NOP yang mana hal itu menjadi acuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Sehingga pembayaran PBB yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak tepat sasaran dan mengakibatkan Wajib Pajak yang tertib membayar pajak namun dalam data tidak masuk pembayaran pajaknya. Kesimpulan penelitian ini yaitu Transformasi sistem pembayaran PBB-P2 pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Lamongan  telah  berlangsung  dalam  jangka  waktu  yang  lama. Berawal dari aplikasi E-PBB yang mengalami stuck hingga dibuatlah aplikasi lain dengan tetap menggunakan E- PBB sebagai database.

## Kata Kunci: Transformasi, Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Perkotaan Dan Pedesaan

## PENDAHULUAN
Pajak  dipahami  sebagai  kewajiban  seseorang  dalam  memberikan  sebagian  kekayaan  individu atau  kelompok  kepada  Negara  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  dengan  tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan bersifat memaksa. Penarikan pajak secara yuridis dapat dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh pihak yang berwenang (Ismawan,  2001:4).  Pemungutan  pajak  telah  ditetapkan  berdasarkan  Undang-Undang  yang  berlaku. Berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Negara (pajak pusat) dan Pajak Daerah.
Pajak  Negara  yakni  merupakan  pajak  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Pusat  dalam pemungutannya.  Sedangkan  Pajak  Daerah  yakni  merupakan  pajak  yang  dikelola  oleh  Pemerintah

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Daerah dalam proses pemungutannya, Pajak Daerah tingkat I dikelola oleh pemerintah Provinsi dan Pajak Daerah tingkat II dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak Negara (pajak pusat) terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan, dan Bea Materai. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 menjelaskan  pembagian  jenis  pajak  berdasarkan  pihak  yang  memungut  pajak  daerah,  yaitu  Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.
Pemerintah  Daerah  adalah  Gubernur,  Bupati,  atau  Walikota,  dan  Perangkat  Daerah  sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dengan begitu Gubernur sebagai pemangku kewenangan tertinggi  dalam  lingkup  Provinsi  menyangkut  pemungutan  Pajak  yang  mencakup  wilayah  Provinsi. Sedangkan  Walikota  atau  Bupati  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  di  Pemerintahan Kabupaten/Kota,  yang  diberikan  kewenangan  dalam  mengurus  dan  mengelola  penerimaan  daerah seperti pajak yang semula dikelola oleh pemerintah pusat kemudian dikelola oleh pemerintah daerah, khususnya  pemerintah  Kabupaten/Kota.  Salah  satunya  adalah  pelimpahan  kewenangan  dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2).
Kabupaten  Lamongan  merupakan  salah  satu  daerah  otonom  di  Provinsi  Jawa  Timur  yang dipimpin  oleh  seorang  Bupati  dalam  menyelenggarakan  pemerintahannya.  Berdasarkan  peraturan pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pemerintah  Kabupaten  Lamongan  telah melaksanakan  pengelolaan  PBB-P2  sejak  Tahun  2014.  Dalam  pelaksanaan  pelimpahan  kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan memecah instansi Badan Keuangan yang mana sekarang dikenal sebagai BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan mendirikan DIPENDA (Dinas  Pendapatan  Daerah)  untuk  melaksanakan  pelayanan  dan  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah, oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota harus berupaya agar sumber keuangan tersebut dapat terealisasi dengan baik. Salah satu  poin  terpenting  dalam  upaya  tersebut  adalah  dengan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada wajib pajak.
Sebelum  adanya  pelimpahan  kewenangan,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan  tanggung jawab dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Lamongan yang mana instansi ini berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kemudian sejak terbentuknya BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten  Lamongan  yang  pada  saat  itu  masih  Bernama  DIPENDA  pada  saat  tahun  2014  terjadi pelimpahan  kewenangan  terkait  Pajak  Daerah  yang  menjadi  fokus  utaman  dibentuknya  instansi BAPENDA. Dengan kata lain secara historis instansi BAPENDA masih belum lama dan termasuk dinas yang  baru-baru  ini  saja  dibentuk.  Dengan  begitu  data-data  pajak  terkhusus  data  pajak  bumi  dan bangunan BAPENDA tetap perlu melakukan pendataan ulang guna efisiensi penagihan PBB-P2.
Berdasarkan  data  pembayaran  PBB-P2  yang  terjadi  selama  lima  tahun  belakangan  ini  dapat dilihat bahwa data pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Lamongan terkesan fluktuatif dengan kata lain naik turun. Pembayaran PBB-P2 terjadi penurunan drastis pada Tahun 2021 yang mana persentasenya berada dibawah 95% yang juga berbeda dari pembayaran pada tahun yang lainnya berada diatasnya. Akan tetapi terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Adapun data pembayaran PBB-P2  pada  Kabupaten  Lamongan  tersebut  merupakan  data  murni  penerimaan  PBB  pada  tahun berjalan  tanpa  menyertakan  penerimaan  piutang  yang  diolah  peneliti  melalui  sistem  aplikasi  yang digunakan BAPENDA dalam laporan akhir tahun pembayaran PBB-P2.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Selain  permasalahan  tingkat  kesadaran  atau  kepatuhan  Masyarakat  Kabupaten  Lamongan terbilang  rendah  dalam  pembayaran  pajak  khususnya  PBB-P2  hingga  akhirnya  dibentuk  Petugas Pemungut dalam membantu BAPENDA melakukan proses pemungutan. Akan tetapi hal ini juga turut menimbulkan suatu permasalahan yang lain, karena dalam teknis penagihan Petugas Pemungut setelah melakukan  pemungutan  PBB  kepada  warga  yang  kemudian  menyetorkan  hasil  pemungutan  pajak kepada UPTD untuk dilakukan input pembayaran tanpa menyertakan NOP (Nomor Objek Pajak) yang tertera pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang mana menjadi dasar Petugas Pemungut dalam melakukan penagihan PBB-P2. Dengan tidak menyertakan NOP pada setiap pembayaran PBB yang  telah  terjadi  hal  ini  kemudian  menyebabkan  input  pembayaran  yang  tidak  tepat  sasaran  dan menimbulkan piutang yang sulit diselesaikan karena data pembayaran yang tidak relevan dengan yang telah terjadi di Lapangan. Pembayaran yang dilakukan secara global dengan acak kemudian menjadi budaya yang terus dilakukan sampai pada Tahun 2022 di mana input pembayaran tidak bisa lagi serta merta dilakukan secara manual dengan hanya memberikan dana pajak namun juga harus menyertakan NOP yang sesuai dengan Wajib Pajak bersangkutan yang telah membayar melalui Petugas Pemungut.
Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi  secara  efektif,  efisien,  dan  berkesinambungan,  BAPENDA Kabupaten  Lamongan  menerapkan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  melalui  aplikasi  yang telah  dibuat  sebagai  penunjang  kinerja  serta  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disusul melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang pajak daerah menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  jenis  pajak  yang  meliputi;  Pajak  Hotel;  Pajak  Restoran;  Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan.  Dengan  begitu  banyaknya  jenis  pajak  yang  ada  di Kabupaten  Lamongan  maka  BAPENDA  memerlukan  aplikasi  yang  berbasis  elektronik  sebagai penunjang kinerja secara khusus pada lingkup pegawai yang ada di dalam instansi serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara umum
Dalam perjalanannya BAPENDA telah meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak secara online maupun berbasis elektronik sebagai bentuk implementasi kebijakan SPBE sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada awalnya BAPENDA memiliki aplikasi khusus terkait PBB-P2 dalam hal pelayanan yakni aplikasi E-PBB (Elektronik-Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan aplikasi yang  mencakup  pelayanan  PBB-P2  termasuk  pengelolaan  pendataan,  penilaian,  penetapan, pemungutan atau penagihan, pembayaran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) secara online yang bekerja sama dengan Bank Jatim.
Menurut Gronlund dalam Irawan (2013, h.176) e-government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan interaksi dengan  warga  negara,  bisnis,  dan  unit  lain  dari  pemerintah.  Selanjutnya  disebutkan  e-government menurut World Bank (2002, h.2), adalah sebagai berikut: “…e-government refers to the use by government agencies of information technologies that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater  convenience,  revenue  growth,  and/or  cost  reductions ”.  Berdasarkan  pendapat  tersebut,  maka  dapat disimpulkan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terbaru oleh

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
pemerintah untuk memberikan pelayanan intensif kepada masyarakat, pelaku bisnis dan lingkungan pemerintah dengan harapan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan  akuntabel.  Adapun  menurut  Indrajit  (2006,  h.13-15),  untuk  sukses  dalam  menerapkan  e- government,  maka  pemerintah  daerah  harus  memperhatikan  beberapa  elemen  pengembangan  e- government berikut ini: 1) Support, merupakan elemen utama yang harus ada dalam menerapkan e- government. Pada elemen ini berkaitan erat dengan prinsip -prinsip dasar yang harus dibangun oleh pemerintah  daerah,  meliputi  antara  lain  sebagai  berikut:  1) Political  Will,  yaitu  dukungan  berdasarkan kemauan  dari  pihak  pemerintah  sendiri  dalam  mengembangkan  e-government  dalam  bentuk  regulasi  atau peraturan terkait;  2) Kontinyuitas mengenai jaminan keberlanjutan penerapan e-government; dan 3) Sosialisasi, yaitu aspek penting untuk mengetahui bagaimana pemerintah melakukan sosialisasi tentang pengembangan e- government; Capacity, mengenai unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan e-government. Elemen ini memiliki beberapa aspek yaitu ketersediaan SDM, ketersediaan sumber  daya  finansial  dan  yang  terakhir  ketersediaan  infrastruktur  teknologi  informasi  dan  Value, berhubungan  dengan  nilai  manfaat  yang  akan  diperoleh  dari  suatu  bentuk  pengembangan  e- government, terutama bagi masyarakat. Sehingga pada elemen ini, pemerintah daerah dituntut untuk dapat  mengidentifikasi  bentuk  sistem  atau  aplikasi  pengembangan  e-government  yang  benar-  benar mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik dan tujuan pembangunan daerah.
Lebih lanjut lagi, masih terdapat komponen lain dalam menentukan keberhasilan e-government, yaitu willingness dan local culture. Menurut Moon dalam Nugroho (2008, h.168), willingness berkaitan dengan presepsi pemerintah mengenai teknologi informasi terhadap manfaatnya dalam meningkatkan pelayanan.  Selanjutnya,  local  culture  atau  budaya  lokal  yang  memiliki  pengaruh  langsung  dalam mendukung pengembangan e-government. Dalam elemen ini berkaitan erat dengan aspek literasi digital yang  berhubungan  kesiapan  para  stakeholders  terkait  penggunaan  sistem  pemerintah  berbasis elektronik.  Seperti  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Indrajit,  dkk  (2007,  h.8)  bahwa  semakin  tinggi tingkat information technology literacy SDM menunjukkan pemerintah tersebut semakin siap dalam mensukseskan pengembangan e-government. Kemudian, Ridwan (2014) juga menyebutkan bahwa jenis atau  karakteristik  teknologi  menentukan  struktur  organisasi  yang  selanjutnya  akan  mengubah komponen  administratif  lainnya.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  budaya  dan  perkembangan teknologi  dan  informasi  merupakan  dua  aspek  yang  saling  memperngaruhi  satu  sama  lain.  Model penerapan e-government (Indrajit. 2006, h.27-29), ditetapkan berdasarkan orientasi manfaat layanan yang dapat diperoleh, yaitu terdiri dari sebagai berikut : a) Government to Citizens (G2C); Penyampaian layanan publik  dan  informasi  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  dengan  memanfaatkan  sistem  teknologi informasi.  G2C  memungkinkan  adanya  perbaikan  interaksi  antara  pemerintah  dan  masyarakat, sehingga  harapannya  dapat  memahami  kebutuhan  pelayanan  dari  sudut  pandang  masyarakat;  b) Government  to  Business  (G2B); Penyediaan  informasi  bagi  sektor  swasta  atau  bisnis  secara  lebih  akurat  dan bertujuan untuk menekan biaya – biaya keperluan operasional atau kepentingan transaksi lainnya; c) Government to Governments (G2G); Pertukaran informasi atau data secara online antar sesama institusi pemerintahan dalam suatu daerah melalui basis data yang terintegrasi. G2G dapat diterapkan hingga pada layanan ekspor dan impor data, informasi kependudukan, tenaga kerja, informasi masyarakat miskin dan sebagainya. Model ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan antara pemerintah pusat dan daerah ataupun antar instansi pemerintah daerah;  d) Government  to  Employee  (G2E); Penyediaan  layanan  yang  lebih  spesifik  kepada  para  pegawai  atau karyawan  khususnya  aparatur  sipil  negara  (ASN).  Tujuannya  agar  memberikan  pelayanan  dan  kenyamanan terhadap para ASN. G2E dapat berupa aplikasi sistem pengembangan karir pegawai, maupun juga sistem asuransi kesehatan yang terintegrasi secara keseluruhan.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Menurut Nawawi (2005, h.63), penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang mana diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek ataupun obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain- lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan, Sugiyono  (2013,  h.8-9)  menjelaskan  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang mendalam, yang mana instrument dari penelitian adalah orang atau peneliti sendiri.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2014:6). Berdasarkan pendapat- pendapat tersebut, peneliti memilih menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin menganalisis secara tajam fenomena sosial yang kompleks dan mendalam dengan alur pemikiran yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat secara umum.
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu  kondisi,  suatu  system  pemikiran,  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Adapun tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar peristiwa yang diselidiki (Nazir. 2003: 54).
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menarasikan  temuan-temuan  dari  lapangan,  kemudian mendeskripsikan/menjelaskan  bagaimana  implementasi  SPBE,  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat, kemudian memberikan gambaran model implementasi SPBE yang idesal bagi BAPENDA serta menganalisis transformasi pelayanan PBB-P2 melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  dengan  menggunakan  aplikasi  pembayaran  melalui  SINOPA,  dan  SIMAYA.  Selain  itu, peneliti  juga  menganalisis  transformasi  aplikasi  pembayaran  PBB-P2  sebagai  salah  satu  proyek  E- Government Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## PEMBAHASAN
Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Lamongan  pada  awal  pembentukkannya  tahun  2014  telah berbekal aplikasi E-PBB yang khusus digunakan dalam pelayanan yang menyangkut persoalan Pajak Bumi dan Bangunan.  Mulai  dari  pendataan,  penetapan,  perubahan  SPPT  dan  terkhusus  mengenai  pembayaran  selama beberapa  tahun  terakhir  BAPENDA  menggunakan  aplikasi  E-PBB  sebagai  penunjang  kinerja  pegawai  dalam mengaplikasikan  pelayanan  PBB.  Setelah  itu  terdapat  berbagai  tuntutan  yang  muncul  melalui  peraturan Pemerintah Pusat mengenai ETPD serta tuntutan masyarakat bahkan dari pihak yang bersangkutan dalam proses penagihan PBB. Terkhusus mengenai pembayaran aplikasi sebelumnya yakni E-PBB tidak dapat dikembangkan lebih  jauh  lagi  dan  tidak  relevan  dengan  aplikasi  pembayaran  Bank  Jatim  yang  telah  jauh  berkembang meninggalkan aplikasi E-PBB. Selain itu pada masa yang telah lampau pembayaran PBB dilakukan secara acak dengan hanya bermodalkan nominal tanpa menyertakan NOP yang mana hal itu menjadi acuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Sehingga pembayaran PBB yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak tepat sasaran dan mengakibatkan Wajib Pajak yang tertib membayar pajak namun dalam data tidak masuk pembayaran pajaknya.
Oleh  karena  itu  BAPENDA  perlu  melakukan  pembaharuan  terhadap  aplikasi  sistem pembayaran  PBB  agar  dapat  memenuhi  berbagai  tuntutan  yang  ada.  Berawal  dari  pembayaran  PBB melalui  Scan  QRIS  yang  mana  pembuatan  QRIS  ini  melalui  SINOPA  yang  ditujukan  sebagai pembayaran  PBB  secara  digital  yang  ideal  karena  ini  diharapkan  Wajib  Pajak  dapat  melakukan pembayaran PBB secara langsung dengan kemudahan melalui scan QRIS seperti gambar berikut:

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## Gambar 1 QRIS Pembayaran PBB
Namun  kenyataannya  tingkat  kepatuhan  pembayaran  pajak  masyarakat  masih  rendah  yang menjadikan program sebelumnya tidak dapat direalisasikan sehingga membuat beban tersendiri bagi Seksi  Penagihan  karena  keberlangsungan  program  pembayaran  melalui  QRIS  mengharuskan  setiap pembayaran PBB harus secara digital. Dengan begitu pada beberapa waktu terdapat tim pembayaran QRIS yang membantu UPTD di setiap Kecamatan dalam melakukan pembayaran PBB melalui scan QRIS  satu-persatu  NOP  yang  telah  disetorkan  melalui  Petugas  Pemungut.  Dikarenakan  program pembayaran QRIS yang awalnya ditujukan kepada Wajib Pajak secara langsung akan tetapi realita yang terjadi di Lapangan masih banyak masyarakat yang tetap membayar melalui Petugas Pemungut akhirnya dibuatlah aplikasi yang mampu melakukan pembayaran secara global dengan tetap mengusung nilai digitalisasi dan menghilangkan budaya pembayaran PBB yang tidak tepat sasaran.
Pada fase ini dibuatlah aplikasi SIMAYA sebagai jawaban atas segala permasalahan yang terjadi sebelumnya. Walaupun dalam proses adaptasi memang perlu dlakukan sosialisasi secara khusus bagi internal  BAPENDA  terlebih  Seksi  Penagihan  dan  secara  umum  sosialisasi  pada  tingkat  Kecamatan hingga  ke  bawah  tingkat  Desa/Kelurahan.  Aplikasi  SIMAYA  ini  dibuat  untuk  mengatasi  budaya pembayaran yang tidak tepat sasaran dengan tetap mengusung digitalisasi. Oleh karena itu diperlukan user untuk mengakses aplikasi ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## Gambar 1 Dashboard SIMAYA
Adanya aplikasi SIMAYA memudahkan pihak-pihak yang tekait dalam proses penagihan Pajak Bumi  dan  Bangunan  baik  pada  tingkat  Desa/Kelurahan,  Kecamatan,  maupun  BAPENDA  sendiri terkhusus  Seksi  Penagihan.  Mekanisme  penagihan  yang  awalnya  memakan  waktu  bisa  dipersingkat dengan adanya aplikasi sistem pembayaran PBB yang baru ini. Selain itu Petugas yang terkait dapat melakukan  pengecekan  data  pembayaran  PBB  secara  langsung  dimanapun  dan  kapanpun  melalui perangkat digital. Bahkan ketika terdapat perubahan pada SPPT entah Nama atau nominal pajak juga bisa langsung sesuai dengan aplikasi SIMAYA. Untuk pembayaran PBB secara global dapat dilakukan dengan  melakukan  download  piutang  yang  selanjutnya  dipilah  sesuai  NOP  yang  akan  dibayarkan kemudian  membuat id  billing .  Kode  billing  tersebut  kemudian  dimasukkan  ke  J-Connect    melalui pembayaran Viurtual Account . Dengan begitu pembayaran PBB yang sekarang tidak mengharuskan bagi UPTD maupun Petugas Pemungut untuk datang ke Bank.

## Faktor  Penghambat  Transformasi  Sistem  Pembayaran  PBB-P2  Pada  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Dalam  proses  transformasi  sistem  pembayaran  PBB  tentu  terdapat  faktor  pengahambat  yang tidak lepas pada perjalanan mewujudkannya. Faktor penghambat muncul dari berbagai sisi tergantung situasi dan kondisi yang berlangsung pada masa proses transformasi. Dalam hal ini permasalahan utama yang juga muncul dari internal yakni mengenai anggaran yang mana anggaran dana merupakan pondasi utama  dalam  hal  pembuatan  program  atau  juga  menyangkut  perubahan  khususnya  dalam  sistem pembayaran PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Melalui pembahasan di Bab sebelumnya  telah  dijelaskan  dalam  pernyataan  yang  diutarakan  oleh  Informan  Penelitian  bahwa anggaran pada beberapa tahun belakang ini mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang diluar dugaan terjadi wabah COVID-19 yang mengakibatkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dipangkas untuk mengatasi pandemi yang terjadi. Sehingga Keuangan Daerah hanya difokuskan pada penanganan wabah COVID-19. Pada tahun berikutnya juga terdapat proyek besar yang dicanangkan  oleh  Pemerintah  Pusat  yakni  proyek  pembangunan  IKN  (Ibu  Kota  Nusantara).  Hal tersebut juga sangat mempengaruhi anggaran Pemerintah Daerah sehingga banyak program yang telah

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
direncanakan pada akhirnya dilakukan pemangkasan dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Maka dari  itu  pembayaran  terkait  pembuatan  aplikasi  SIMAYA  mengalami  keterlambatan,  beruntungnya pembuat aplikasi merupakan pegawai BAPENDA sendiri yang memang menekuni bidang IT sehingga pembuatan aplikasi pembayaran PBB dapat disegerakan walaupun pelunasannya menyusul.
Selanjutnya  terdapat  faktor  penghambat  proses  transformasi  sistem  pembayaran  PBB  yang muncul  dari  eksternal  yakni  dari  pihak  Petugas  Pemungut  yang  bertempat  di  Desa/Kelurahan  serta UPTD Kecamatan. Menyangkut persoalan SDM terlebih bagi pegawai yang telah berumur tentu akan kesulitan  dalam  mengoperasikan  aplikasi  sistem  pembayaran  PBB  yang  baru  ini.  Walaupun  telah dilakukan sosialisasi mengenai sistem pembayaran PBB melalui aplikasi SIMAYA jikalau pihak yang bersangkutan tidak mau beradaptasi dan berkembang maka hanya akan menjadi penghambat proses transformasi sistem pembayaran PBB yang telah dikemas sedemikian rupa dalam mengatasi kendala- kendala  yang  telah  terjadi  sebelumnya.  Oleh  sebab  itu  kualitas  SDM  yang  mumpuni  dan  mampu beradaptasi  secara  cepat  dalam  menghadapi  perubahan  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  dalam melaksanakan  digitalisasi  terkhusus  transformasi  sistem  pembayaran  PBB  yang  terjadi  pada  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
Selain  itu  juga  terdapat  hambatan  yang  muncul  dari  masyarakat  dalam  hal  ini  Wajib  Pajak sebagai  subjek  utama  dalam  pembayaran  PBB.  Harapan  dari  BAPENDA  tentu  mewujudkan  sistem pembayaran PBB yang ideal yakni Wajib Pajak melakukan pembayaran secara mandiri tanpa melalui Petugas Pemungut. Terlebih BAPENDA telah memberikan kemudahan dengan adanya pembayaran melalui scan QRIS yang mana ini bisa dibayarkan melalui aplikasi J-Connect atau M-Banking manapun serta aplikasi lain yang support pembayaran digital seperti OVO, Dana, Shopee, dan lain sebagainya. Namun  kenyataannya  masyarakat  lebih  memilih  pembayaran  melalui  Petugas  Pemungut  sehingga pembayaran  melalui  scan  QRIS  saat  ini  belum  bisa  maksimal  seperti  yang  diharapkan.  Hal  ini dikarenakan tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara mandiri masih tergolong rendah yang mana masih menunggu Petugas Pemungut untuk jemput bola dari rumah ke rumah.

## Interpretasi Teoritik
Dalam  menjawab  dua  masalah  penelitian  yakni  tentang  bagaimana  transformasi  sistem pembayaran  PBB-P2  Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Lamongan,  dan  bagaimana  faktor penghambat  transformasi  sistem  pembayaran  PBB-P2  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Lamongan.  Peneliti  menggunakan  teori  E-Government  sebagai  teori  yang  menjawab  mengenai transformasi sistem pembayaran PBB-P2 dan faktor penghambatnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
E-Government  merupakan  penggunaan  teknologi,  informasi,  dan  komunikasi  oleh  suatu Instansi  Pemerintah  yang  memiliki  kapasitas  untuk  memberikan  pelayanan  yang  intensif  terhadap Masyarakat, Swasta, dan pihak-pihak lain yang mungkin juga dari Pemerintah lain (Irawan, 2013 hal. 176).  Apabila  dikaitkan  dengan  fenomena  yang  terjadi  pada  penelitian  ini  dapat  dilihat  bahwa transformasi  sistem  pembayaran  PBB-P2  yang  terjadi  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Lamongan mengusung nilai-nilai yang terkandung dalam teori E-Government. BAPENDA berusaha memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat khususnya dalam pembayaran PBB melalui digitalisasi berupa  pembayaran  PBB  dengan  cara  scan  QRIS.  Selain  itu  juga  berkaitan  dengan  pihak  Petugas Pemungut  dari  Desa/Kelurahan  merupakan  pihak  lain  yang  turut  merasakan  digitalisasi  yang diterapkan BAPENDA melalui aplikasi SIMAYA yang juga sangat relevan dengan teori E-Government.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Terdapat tiga elemen yang menunjang keberhasilan E-Government (Indrajit, 2006 hal. 13-15) yakni; 1) Support /Dukungan meliputi aspek: Political Will yang mana berupa regulasi atau peraturan, Kontinyuitas yakni keberlanjutan penerapannya, dan Sosialisai mengenai seberapa jauh pengembangan E-Government;  2) Capacity /Kapasitas  meliputi  aspek:  Sumber  Daya  Finansial,  Sumber  Daya Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia; 3) Value /Nilai menyangkut manfaat dari pengmbangan E- Government.  Berdasarkan  penjelasan  teori  keberhasilan  E-Government  maka  dapat  diketahui  pada penelitian ini bahwa tidak semuanya terpenuhi. Dengan kata lain beberapa aspek yang tidak terpenuhi berpeluang menjadi faktor penghambat trasnformasi sistem pembayaran PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  permasalahan  dan  penjelasan  yang  telah  dibahas  sebelumnya  peneliti membuat  kesimpulan  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebagai  berikut:  1)  Transformasi  sistem pembayaran PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berawal dari aplikasi E-PBB yang mengalami stuck hingga dibuatlah aplikasi lain dengan tetap menggunakan E-PBB sebagai database . Tingkat kesadaran Masayarakat yang rendah menjadi  masalah  utama  walaupun  dengan  adanya  aplikasi  SINOPA  yang  memiliki  fitur  pembuatan QRIS untuk pembayaran PBB secara langsung bagi Wajib Pajak pada dasarnya sudah memenuhi ETPD akan  tetapi  tidak  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  pembayaran  pajak.  Dengan  begitu penagihan PBB tetap melalui Petugas Pemungut agar penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik namun  untuk  menghindari  pembayaran  PBB  yang  tidak  tepat  sasaran  maka  diluncurkan  aplikasi SIMAYA sebagai jawaban budaya pembayaran kolektif tanpa menyertakan NOP yang menimbulkan kerancuan  data  piutang.  Data  Piutang  yang  tidak  valid  ini  berpengaruh  besar  pada  tahun-tahun berikutnya  dan  menjadi  pembahasan  utama  dalam  penelitian  transformasi  sistem  pembayaran  PBB dengan aplikasi SIMAYA yang telah berjalan pada pertengahan tahun 2023 data yang ada merupakan data valid walaupun sekitar 25% tidak masuk Web Servce akan tetapi data piutang yang didapat relevan dengan  di  Lapangan.  Selain  ittu  pada  tahun  berikutnya  tentu  akan  lebih  maksimal  karena  setahun penuh  berjalan;  2)  Melalui  teori  E-Government  (Indrajit,  2006)  tiga  elemen  yang  menunjang keberhasilan  E-Government  dikaitkan  dengan  transformasi  sistem  pembayaran  PBB  pada  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut: a) Support /Dukungan. Pertama political will mengenai  regulasi  yang  mendasari  yakni;  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun 2018  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan  Digitalisasi  Daerah.  Kedua  kontinyuitas  dapat  dilihat  bahwa  BAPENDA  Lamongan  telah mengusung  digitalisasi  dalam  jangka  waktu  yang  lama  mulai  dari  aplikasi  E-PBB  (2014),  SINOPA (2017),    SIMAYA  (2023).  Ketiga  sosialisasi  tentu  dilakukan  demi  memaksimalkan  partisipasi penggunaan  sistem  aplikasi  pembayaran  yang  transformatif.  Dengan  begitu  pada  elemen  ini  dapat disimpulkan  bahwa  secara  keseuluruhan  aspek  terpenuhi;  b) Capacity /Kapasitas.  Pertama  mengenai sumber daya finansial ini dikatakan cukup sulit karena program digitalisasi pembayaran berdasarkan ETPD ini terkesan lambat prosesnya, adapun alasannya tentu dikarenakan anggaran yang pada waktu bertepatan dengan pandemi dan pembangunan proyek besar IKN. Kedua sumber daya infrastruktur bisa  dikatakan  mendukung  dan  tidak  menjadi  masalah  karena  di  tingkat  Kecamatan  dan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Desa/Kelurahan sudah memiliki sarana prasaran yang cukup memadai. Ketiga sumber daya manusia cukup menjadi sorotan pada penelitian ini dikarenakan masih banyak pegawai terutama pada tingkat Desa/Kelurahan ini rata-rata cukup berumur tua sehingga tidak cakap dalam penggunaan teknologi dan informasi. Dengan begitu pada elemen ini terdapat dua hal yakni sumber daya finansial dan sumber daya manusia yang menjadi faktor penghambat keberhasilan E-Government; c) Value/ Nilai. Mengenai manfaat  dari  transformasi  sistem  pembayaran  PBB  pada  BAPENDA  Lamongan  ini  antara  lain: Efektivitas  dan  efisiensi  proses  penagihan,  kemudian  transparansi  data,  selanjutnya  menghilangkan budaya  sistem  pembayaran  lama  ( gelondongan ),  sehingga  meminimalisir  kerancuan  data  yang menimbulkan  piutang,  berikutnya  implementasi  program  digitalisasi,  serta  mengurangi  potensi kecurangan dan penggelapan dana pajak. Adapun kebermanfaatan transformasi sitem pembayaran PBB ini memiliki banyak dampak baik bagi BAPENDA Lamongan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hanafi,  Imam.,  Nugroho,  dan  Laksono,  T.  2009.  Desentralisasi  Fiskal:  Kebijakan  Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya Press. Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Indrajit, Richardus Eko. 2006. Electronic Government. 2006. Yogyakarta: CV Andi Offset Abdul Mahsyar. 2022. Implementasi Pealayanan Publik Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Drive THRU di Kota Makassar. 3(8.5.2017), 2003–2005
Husnia, Fitria. 2016. Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan). Malang. Universitas Brawijaya Rizal, Muh. 2023. Transformasi Pelayanan Perizinan Melalui E-Government di Kabupaten Pinrang.
Makassar. Universitas Muhammadiyah Makssar
Bestari,  Amalia.  2020.  Penerapan  E-SPPT  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Kota  Tangerang Selatan Tahun 2017-2018. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Kaulika,  Sisiana.  2021.  Analisis  Pelayanan  Pembayaran  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Pada  Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pekanbaru. Universitas Islam Riau
Ramli,  Muhammad.  2022.  Implementasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Terhadap Peningkatan Pelayanan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Listiyana, Dwi. 2009. Analisis Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Aturan Baru Dan Sesudah Aturan Baru. Semarang. Universitas Negeri Semarang
Rahmadanita, Dowa. 2021. Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerapan Aplikasi E-PBB Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol.3, No. 2, November 2021, 51-69 Website:http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP, ISSN : 2722-1717
Wismayanti, Purnamaningsih. 2022. Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Masa Era  New  Normal  Pada  Pemerintah  Daerah  Badung.  Vol.16  No.10  Mei  2022, https://binapatria.id/index.php/MBI, ISSN : 2615-3505
Yudhiantara, I. 2019. Transformasi E-Government Menuju E-Governance Dalam Proses Pelayanan Publik Pada Media Centre Pemerintahan Kota Surabaya. Malang. Universitas Brawijaya Afriyani, A., Muhafidin, D., & Susanti, E. 2022. Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. Jurnal Manajemen Dan Organisasi, https://doi.org/10.29244/jmo.v13i2.38093
Darrel M. West. (2014). Digital Government Technology and Public Sector Performance.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Hadi, K., Asworo, L., & Taqwa, I. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). Journal of Government and Civil Society, 4(1), 115. https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438
Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik e-Government di Pemerintah Kabupaten
Sleman. Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media
http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/758/547
Simangunsong, J. (2010). Pengembangan E-Government di Indonesia Oleh : Jumadi Simangunsong. MTI-Ilmu Komputer-UI Www.Binarynow.Com Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Creswell, John W. 2012. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Terjemah Achmad Fawaid. Yoyakarta: Pustaka Belajar
Arikunto, Suharsimi. 2009. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika
Lesmana Rian Andhika, (2017), Pathology Bureaucracy: reality of the Indonesian Bureaucracy and Prevention, Jurnal Bina Praja 9 (1) 2017
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan. Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Yogyakarta: Deepublish. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024
Peraturan  Bupati  Lamongan  Nomor  92  Tahun  2021  Tentang  Roadmap  Reformasi  Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun  2018  Tentang  Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan  Perluasan  Digitalisasi  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  Serta  Tata  Cara  Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah