OPTIMALISASI BANTUAN HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA ASOLU KECAMATAN ABUKI
Idaman 1 , Handrawan 1 dan Zahrawati 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo Kendari
e-mail: idam_idea@uho.ac.id

## Abstrak
Pengabdian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Asolu,  Kecamatan  Abuki,  Kabupaten  Konawe. Pengbdian  ini  dilakukan  untuk  menemukan  masalah  hukum  dan  memberikan  solusi  hukum yang dihadapi oleh masyarakat Desa Asolu, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe.  Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah survey, wawancara dan pesentase melalui tatap muka. Permasalahan-permasalahan hukum  yang ditemukan, antara lain, adanya kepemilikan sertifikat  ganda  atas  objek  tanah  yang  sama,  adanya  saling  klaim  antara  tapal  batas  tanah antara  masyarakat  dengan  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Kehutanan,  adanya  perkawinan anak  dibawah  umur  dan  adanya  pernikahan umoapi atau  pernikahan  siri.  Permasalahan- permasalahan  itu  timbul  karena  masyarakat  dan  aparat  desa  Asolu  tidak  memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai. Akibatnya, konflik hukum yang terjadi tidak  mampu  diselesaikan  dengan  baik.  Kehadiran  Tim  PKMI-UHO  di  Desa  Asolu Kecamatan  Abuki  telah  memberikan  solusi,  saran,  pendapat  serta  jawaban  dari  setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.
Kata Kunci: Optimalisasi, Bantuan Hukum, Masa Pandemi Covid-19

## A. Pendahuluan
Hukum  sebagai  kontrol  sosial,  mempunyai  visi  dan  misi  terwujudnya  keadilan, keteraturan,  dan  ketentraman  hidup  masyarakat  dan  dalam  fungsinya  sebagai  mesin pembaharuan,  hukum  mempunyai  visi  dan  misi    untuk  mewujudkan  perubahan  kehidupan masyarakat  untuk  perbaikan  dan  kemajuan  kehidupan  masyarakat,  yang  apabila  hukum berfungsi  dengan  baik  sebagai  keluaran  ( output )-nya  adalah  terwujudnya  ketentraman  yang disertai  dengan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Sebaliknya  apabila  hukum  tidak berfungsi  dengan  baik  maka  sifat-sifat  jelek  manusia,  seperti;  naluri-naluri  keserakahan, kejahatan  akan  mewarnai  kehidupan  masyarakat,  dan  berakibat  kerusakan  bagi  kwalitas kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian  tidak  ada  pilihan  lain  untuk  terwujud  dan

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
terpeliharanya  ketentraman  masyarakat,  serta  peningkatan  kesejahteraan  masyaralkat,  maka hukum harus difungsikan secara optimal.
Optimalisasi  fungsi  hukum  dapat  dilakukan  melalui  pemberian  bantuan  hukum  guna terciptanya  akses  keadilan  bagi  masyarakat,  khususnya  masyarakat  di  Kecamatan  Abuki. Akses  keadilan  tidak  hanya  berbicara  tentang  bantuan  hukum  untuk  masyarakat miskin/termarjinalkan. Lebih dari itu, akses keadilan berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui  jalur  informal,  pemberdayaan  kelompok  miskin/termarjinalkan  agar  mampu melakukan pembelaan atas kasus/perkara yang di hadapi khususnya di masa pandemi covid- 19 ini.
Akses  pada  Keadilan  memiliki  nilai  strategis  bagi  penguatan  akses  masyarakat miskin.  Sehingga  perlu  adanya  kerjasama  antara  perguruan  tinggi,  organisasi  advokat, penyedia  bantuan  hukum  dan  organisasi  masyarakat  untuk  mengkoordinasikan  mekanisme- mekanisme yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat ditengah situasi pandemi covid-19 khususnya di Desa Asolu Kecamatan Abuki.
Pengabdian  ini  akan  berupaya  untuk  memberikan  pemahaman  hukum  kapada masyarakat  khususnya  terkait  penyelesaian  masalah-masalah  hukum  yang  dihadapi  melalui pembimbingan  bantuan  hukum  guna  tericptanya  akses  yang  berkeadilan  bagi  masyarakat disituasi pandemi covid-19 .

## B. Masalah
Bagaimanakah  penyelesaian  masalah-masalah  hukum  yang  dihadapi  masyarakat disituasi pandemi covid-19 ?
.

## C. Metode Pelaksanaan
Metode  yang  digunakan  di  dalam  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  di  Desa  Asolu, antara  lain,  survey.  Survey  dilakukan  sejak  awal  sebelum  menyusun  proposal  pengabdian. Survey  awal  ini  dilakukan  untuk  menggali  dan  mengenali  permasalahan  hukum  yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Asolu, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe. Metode lain yang  digunakan  adalah  wawancara.  Wawancara  dilakukan  terhadap  masyarakat  dan  apaat pemerintah Desa Asolu. Wawancara dilakukan untuk mengonfirmasi temuan-temuan awal di lapangan.  Selanjutnya tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum UHO

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
melakukan  tatap  muka,  berupa  presentase  dan  diskusi  dengan  peserta  kegiatan  (Indah Kusuma Dewi, 2020: 109).

## D. Pembahasan
Desa  Asolu  merupakan  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Abuki  Kabupaten  Konawe dengan  kode  pos  93452  dan  kode  wilayah  administrasi  74.02.10.2008.  jumlah  penduduk untuk  sekecamatan  Abuki  berdasarkan  data  tahun  2014  berkisar  15.541  jiwa  dengan presentase laki-laki 7.997 jiwa, perempuan 7.544 jiwa dengan sex ratio 106. Dengan jumlah penduduk  yang  mencapai  15.541  jiwa  di  kecamatan  Abuki  Kabupaten  Koawe  tentu mengisahkan begitu banyak problem hukum khususnya di Desa Asolu. Dari hasil wawancara dengan  Kepala  Desa  Asolu  yang  dilakukan  pada  hari  Jumat,  23  Oktober  2020  Tim Pengabdian Program Kemitraan Masyarakat Internal Universitas Halu Oleo yang selanjutnya disebut PKMI-UHO mendapatkan informasi bahwa begitu banyak permasalahan hukum yang terjadi di Desa Asolu.
Hasil  wawancara  dengan  Hasrudin  (Kepala  Desa  Asolu),  pada  tanggal  23  Oktober 2020  bahwa    permasalahan  hukum  yang  banyak  terjadi  di  Desa  Asolu  Kecamatan  Abuki diantaranya  permasalahan  hukum  di  ranah  hukum  administrasi  negara,  hukum  perdata, hukum  pidana  dan  ranah  hukum  adat.  Hasrudin  selaku  Kepala  Desa  Asolu  menuturkan bahwa  permasalahan-permasalahan  hukum  yang  sering  dan  begitu  banyak  terjadi  di  Desa Asolu diantaranya adalah adanya sertifikat ganda atas kepemilikan tanah, adanya saling klaim tapal  batas  tanah  antara  masyarakat  dan  pihak  pemerintah  dalam  hal  ini  dinas  kehutanan, adanya  masyarakat  yang  tidak  kunjung  mendapatkan  sertifikat  atas  tanah  yang  di  miliki padahal tanah miliknya sudah sejak lama di daftarkan untuk dibuatkan sertifikat dan setelah di  cek  pada  aplikasi  bahwa  tanah  yang  dimilikinya  telah  terdaftar  dalam  GPS  Pertanahan, adanya  permasalahan  mengenai  mekanisme  hukum  perkawinan  untuk  kali  kedua  tanpa  ada status  cerai  dari  pernikahan  sebelumnya  dan  apa  implikasi  hukum  dari  perkawinan  tersebut terhadap  status  pernikahan  yang  pertama,  adanya  permasalahan  mengenai  status  akta  nikah jika  terjadi  pernikahan umoapi di  mana  salah  satu  pihak  masih  terikat  status  perkawinan dengan pihak lain, adanya permasalahan mengenai bagaimana pembagian harta warisan dari pernikahan umoapi dan adanya perkawianan anak dibawah umur serta adanya permasalahan mengenai  status  pernikahan  jika  suami  meninggalkan  istri  untuk  jangka  waktu  yang  sangat panjang dengan alasan pekerjaan dan apakah si istri secara hukum dapat menikah lagi dengan

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
orang  lain  dengan  alasan  kepuasaan  batin.  Permasalahan  hukum  di  atas  tidak  dapat diselesaikan  oleh  Kepala  Desa  Asolu  disebabkan  karena  minimnya  pengetahuan  mengenai permasalahan hukum tersebut. Oleh sebab itu hadirnya Tim PKMI-UHO untuk memberikan jawaban dan cara menangani permalasahan tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat Desa Asolu  maupun  perangkat  desa.  Dalam  menjawab  permasalahan  tersebut  Tim  PKMI-UHO melakukan  sosialisasi  bantuan  hukum  secara  langsung  dengan  berkunjung  di  Desa  Asolu melalui  forum  pertemuan  di  Balai  Desa  Asolu  yang  difasilitasi  oleh  Perangkat  Desa. Meskipun dalam situasi  pandemi covid 19 tidak mengurungkan niat dan semangat dari Tim PKMI-UHO  untuk  datang  berkunjung  ke  Desa  Asolu  guna  memberikan  sosialisasi  bantuan hukum  dengan  tema  “Bimbingan  Hukum  Terhadap Access  To  Justice Bagi  Masyarakat Melalui Optimalisasi Bantuan Hukum Di Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Asolu Kecamatan Abuki”.  Mengingat  saat  ini  sedang  dalam  situasi  pandemi  covid  19  maka  proses penyampaian  sosialisasi  bantuan  hukum  tersebut  dilaksanakan  dengan  memperhatikan protokol kesehatan di mana baik masyarakat, perangkat desa maupun Tim PKMI-UHO tetap menjaga  jarak  dan  menggunakan  masker  saat  kegiatan  sosialisasi  bantuan  hukum berlangsung.  Dalam  memberikan  jawaban  dan  pendapat  atas  permasalahan  sebagaimana disebutkan di atas Tim PKMI-UHO merujuk pada hukum  yang sedang berlaku di Indonesia (hukum  positif)  misalnya  dalam  menjawab  permasalahan  sertifikat  ganda  atas  kepemilikan tanah, merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria  (Undang-undang  Pokok  Agraria),  maupun  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan  kepastian  hukum  bagi  pemegang  sertifikat  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan  yang membuktikan sebaliknya. Akan tetapi seiring dengan tingginya  nilai  dan  manfaat  tanah,  banyak  orang  yang  berupaya  memperoleh  bukti kepemilikan  tanah  dengan  memiliki  sertifikat  palsu,  asli  tapi  palsu  maupun  sertifikat  ganda dimana data yang ada pada sertifikat tidak sesuai dengan yang ada pada buku tanah. Jumlah sertifikat-sertifikat  semacam  itu  cukup  banyak,  sehingga  menimbulkan  kerawanan. Pemalsuan  sertifikat  terjadi  karna  tidak  didasarkan  pada  alas  hak  yang  benar,  Seperti penerbitan  sertifikat  yang  didasarkan  pada  surat  keterangan  pemilikan  yang  dipalsukan, bentuk  lainnya  berupa  stempel  BPN  dan  pemalsuan  data  pertanahan.  Dalam  praktik pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
pihak  lain  yang  berakibat  pembatalan  sertifikat  disebabkan  cacat  hukum  administrasi. Dengan  adanya  cacat  hukum  administrasi  menimbulkan  sertifikat  ganda  karena  sertifikat tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut.
Tanah-tanah  yang  sedang  dalam  sengketa  tidak  dapat  dikelola  oleh  para  pihak  baik oleh  pemegang  sertifikat  maupun  pihak-pihak  lainnya.  Secara  ekonomis  tentu  sangat merugikan,  sebab  tanah  yang  memiliki  sertifikat  ganda  tersebut  tidak  produktif.  Tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk menanam hasil perkebunan ataupun tanaman lainnya serta dijadikan jaminan di  bank. Apabila kasus-kasus  sertifikat  ganda tidak ditangani  secara serius  maka  akan  mengganggu  stabilitas  perekonomian.  Sengketa  sertifikat  ganda  timbul karena  adanya  keberatan  dari  pihak  yang  dirugikan  berupa  tuntutan  atas  keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  di  tetapkan  oleh  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dilingkungan  Badan Pertanahan  Nasional,  pengajuan  keberatan  bertujuan  pemilik  sertifikat  dapat  menyelesaikan secara administrasi untuk mendapat koreksi dari Pejabat Tata Usaha Negara. Akibat sengketa sertifikat  ganda  kekuatan  hukum  sertifikat  akan  hilang.  Untuk  menyelesaikan  sengketa sertifikat  ganda  ditempuh  jalan  musyawarah  bila  tidak  ada  kesepakatan  dapat  diselesaikan sepihak  oleh  Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional,  jika  para  pihak  masih  tidak  dapat menerima keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa:
“Sertifikat  merupakan  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”
Mengapa dikatakan demikian, karena selama tidak ada bukti lain yang membuktikan ketidakbenarannya, maka keterangan yang ada dalam sertifikat harus dianggap benar dengan tidak  perlu  bukti  tambahan,  sedangkan  alat  bukti  lain  tersebut  hanya  dianggap  sebagai  alat bukti  permulaan  dan  harus  dikuatkan  oleh  alat  bukti  yang  lainnya.  Jadi,  sertifikat  tanah membuktikan bahwa pemegang hak mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Dimana data fisik mencakup keterangan mengenai letak, batas, dan luas tanah. Data yuridis mencakup keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya dan hak pihak lain serta

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
beban-beban lain yang membebaninya. Adapun yang dimaksud dengan sertifikat ganda, yaitu sebidang tanah mempunyai  lebih  dari satu  sertifikat,  terjadi tumpang tindih  seluruhnya atau sebagian.
Sertifikat  ganda  terjadi  karena  sertifikat  tersebut  tidak  dipetakan  dalam  peta pendaftaran tanah atau peta situasi  daerah tersebut.  Apabila peta pendaftaan tanah atau peta situasi pada setiap kantor pertanahan dibuat, dan atau gambar situasi/ surat ukur dibuat dalam peta,  maka  kemungkinan  terjadinya  sertifikat  ganda  akan  kecil  sekali.  Namun  bila  terjadi sertifikat  ganda,  maka  harus  ada  pembatalan  dari  salah  satu  pihak  dengan  memeriksa dokumen  pendukung.  Hal  ini  bisa  berlangsung  lama,  apabila  terjadi  gugatan  sertifikat  ke pengadilan,  untuk  meminta  pembatalan  bagi  pihak  yang  dirugikan.  Namun  demikian, sertifikat  ganda  harus  dilihat  kasusnya,  karena  bisa  disebabkan  berbagai  hal,  apakah digandakan  oleh  pihak  luar  atau  karena  sudah  terbit  diterbitkan  lagi.  Lahirnya  sertifikat ganda,  tidak  lepas  dari  tindakan  pejabat  kantor  pertanahan  itu  sendiri,  seperti  membatalkan sebuah sertifikat yang lama dan menerbitkan sertifikat yang baru untuk dan atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pemilik yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah yang lama. Bahkan  penerbitan  sertifikat  yang  baru  dilakukan  oleh  Pejabat  kantor  Pertanahan  tanpa prosedur  hukum.  Disamping  itu  sertifikat  ganda  biasa  juga  disebabkan  oleh  tidak dilaksanakannya  UUPA  dan  peraturan  pelaksanaannya  secara  konsekuen  dan  bertanggung jawab,  disamping  adanya  orang  yang  berusaha  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi. Sertifikat ganda umumnya terjadi pada tanah yang masih kosong atau belum dibangun.
Dalam  hal  penyeleseaian  masalah  adanya  saling  klaim  tapal  batas  tanah  antara masyarakat  dan  pihak  pemerintah  dalam  hal  ini  dinas  kehutanan,  Tim  PKMI-UHO menyampaikan bahwa bisa saja hal tersebut terjadi karena sebab dari kondisi tanah tersebut yang sebelumnya merupakan kawasan hutan sehingga wajar jika pihak pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan mengklaim bahwa tapal batas tersebut masih masuk dalam areal kawasan hutan.  Atau  bisa  saja  tanah  tersebut  memang  milik  masyarakat  yang  sudah  sejak  dulu mengelola  tanah  terlantar  tersebut  sehingga  masyarakat  mengklaim  bahwa  tanah  tersebut adalah  miliknya.  Namun  yang  menarik  adalah  tapal  batas  tanah  tersebut  telah  diberikan sertifikat oleh pemerintah di tahun 2020 melalui program setifikat prona dari pemerintah, dan saat  ini  pihak  pemerintah  pula  dalam  hal  ini  dinas  kehutanan  mengklaim  bahwa  tanah tersebut masih masuk dalam kawasan wilayah hutan milik negara. Sehingga konflik ini cukup seksi  untuk  dipersoalkan.  Saran  yang  diberikan  oleh  pihak  PKMI-UHO  adalah cross-check

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
status  tapal  batas  tersebut  ke  pihak  BPN.  Namun  ternyata  masyarakat  sudah  melakukan  itu dan ternyata jawaban dari pihak BPN mengatakan bahwa data pada tahun 2002 tersebut tidak valid  padahal  jelas-jelas  sertifikat  tersebut  diterbitkan  oleh  pemerintah.  Berdasarkan  hal tersebut  maka  satu-satunya  jalan  yang  disarankan  oleh  Tim  PKMI-UHO  adalah  dengan menempuh proses peradilan melalui peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Mengenai  adanya  masyarakat  yang  tidak  kunjung  mendapatkan  sertifikat  atas  tanah yang  di  miliki  padahal  tanah  miliknya  sudah  sejak  lama  di  daftarkan  untuk  dibuatkan sertifikat dan setelah di cek pada aplikasi bahwa tanah yang dimilikinya telah terdaftar dalam GPS Pertanahan, Tim PKMI-UHO memberikan jawaban dan saran serta solusi bahwa untuk permasalahan tersebut  masyarakat  yang bersangkutan perlu melakukan cross-check ke  BPN dengan menunjukkan bukti cross-check yang dilakukan pada aplikasi GPS pertanahan dengan difasilitasi oleh perangkat desa dalam hal ini Kepala Desa Asolu, mengingat masyarakat yang bersangkutan belum pernah melakukan cross-check ke BPN maupun di Kantor Camat Abuki. Lebih  lanjut  Tim  PKMI-UHO  menyampaikan  bahwa  apabila  status  tanah  yang  didaftarkan untuk  dibuatkan  sertifikat  telah  terdaftar  pada  aplikasi  GPS  Pertanahan  maka  sertifikat tersebut  sudah  terbit,  tinggal  masyarakat  yang  bersangkutan  melakukan cross-check ke intitusi terkait dalam hal ini BPN maupun Kantor Camat Abuki.
Jawaban  atas  permasalahan  mengenai  mekanisme  hukum  perkawinan  untuk  kali kedua  tanpa  ada  status  cerai  dari  pernikahan  sebelumnya  dan  apa  implikasi  hukum  dari perkawinan tersebut terhadap status pernikahan yang pertama, Tim PKMI-UHO memberikan jawaban  dengan  dalih  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  Jo  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  serta berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang  pria sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Untuk  itu  perkawinan  harus  dilakukan  dengan  memenuhi  aturan  sahnya  perkawinan sesuai  aturan  hukum  yang  ditetapkan.  Di  Indonesia  ketentuan  aturan  hukum  tentang perkawinan  diatur  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Syarat  sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah seperti yang diatur dalam pasal 6 yaitu: 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
2. Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  harus mendapat ijin kedua orangtuanya;
3. Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.;
4. Seorang  yang  masih  terikat  tali  perkawinan  dengan  orang  lain  tidak  dapat  kawin  lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4;
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya apabila hukum agamanya menghendaki;
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
Apabila  syarat  keempat  (4)  tidak  terpenuhi,  dan  para  pihak  tetap  melakukan perkawinan,  maka  perkawinan  ini  dianggap  tidak  sah  dan  perkawinan  yang  dilakukan  itu hanya  sah  menurut  hukum  agama,  namun  tidak  akan  mendapat  pengakuan  dari  negara, sehingga  ketika  mereka  akan  bercerai  tidak  bisa  kecuali,  mereka  meminta  dilakukan  isbath untuk mensahkan perkawinan mereka setelah itu baru dilakukan perceraian.
Isbath  nikah  yang  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Agama  dengan  alasan  demi pertimbangan  mashlahah  bagi  umat  Islam  adalah  sangat  bermanfaat  untuk  pengurusan  dan mendapatkan  hak-haknya  yakni  berupa  surat-surat  atau  dokumen  pribadi  yang  dibutuhkan dari  instansi  yang  berwenang,  serta  dapat  memberikan  jaminan  perlindungan  kepastian hukum  terhadap  masing-masing  pasangan  suami  istri.  Permohonan  isbath  nikah  yang diajukan  ke  Pengadilan  Agama  harus  memenuhi  ketentuan  seperti  yang  ditentukan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  7  ayat  (3),  antara  lain  disebutkan  bahwa  dalam  hal perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah,  dapat  diajukan  isbath  nikahnya  ke Pengadilan Agama secara terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian
b. Hilangnya Akta Nikah
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan dan
e. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  memiliki  halangan  perkawinan menurut UU Perkawinan.
Akibat  hukum  terhadap  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  telah memenuhi peraturan syar’i, maka mereka tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina atau anak di  luar  perkawinan,  melainkan  mereka  sebagai  anak  yang  sah  dengan  segala  konsekuensi

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
hukumnya,  tidak  seperti  akibat  pekawinan  yang  tidak  tercatat.  Perkawinan  yang  memenuhi peraturan  syar’i  menyebabkan  anak-anak  yang  dilahirkan  nasabnya  dihubungkan  kepada kedua  orang  tuanya  itu,  demikian  pula  hak  dan  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak-anak seharusnya  berjalan  sebagai  mana  mestinya,  di  antara  mereka  dapat  saling  mewarisi  satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah) saja. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan  kepastian  hukum  harus  dilakukan  isbath  nikah  di  Pengadilan  Agama.  Isbath nikah  menurut  peraturan  perundang-undangan  hanya  dimungkinkan  terhadap  perkawinan yang  memenuhi  syarat  syar’i  baik  pelaksanaannya  sebelum  maupun  sesudah  berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Perkawinan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum  adalah  perkawinan yang  sesuai  dengan  peraturan  syar’i.  Dalam  upaya  mendapatkan  pertanggungjawaban perkawinan  dimaksud,  yaitu  perkawinan  yang  sesuai  dengan  peraturan  syar’i,  maka  isbath nikah merupakan hal yang mutlak demi tertibnya administrasi perkawinan di wilayah hukum Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  berimplikasi kepada  kepastian  hukum  terhadap  status  perkawinan,  status  anak,  dan  status  harta perkawinan. Dalam kasus lain para pihak yang perkawinannya tidak memenuhi syarat syar’i juga  dapat  dilakukan  isbath  terhadapnya  asalkan  tujuan  isbath  itu  untuk  tujuan  perceraian, misalnya: pasangan suami istri yang masih mempunyai hubungan dengan istri dan atau suami yang sah tetapi ada diantara mereka yang melakukan perselingkuhan dan sampai melakukan nikah  dibawah  tangan  (nikah  sirri).  Jika  suami  atau  istri  sah  mereka  mengetahui  dan  para pihak  memilih  untuk  bercerai,  namun  mereka  tidak  bisa  dilakukan  perceraian  karena  tidak mempunyai  bukti  kalau  mereka  telah  melakukan  perkawinan  secara  sah,  maka  mereka melakukan isbath atas perkawinan mereka supaya dapat bercerai.
Tim PKMI-UHO dalam memberikan jawaban atas permasalahan mengenai status akta nikah  jika  terjadi  pernikahan umoapi di  mana  salah  satu  pihak  masih  terikat  status perkawinan  dengan  pihak  lain  dan  adanya  permasalahan  mengenai  bagaimana  pembagian harta  warisan  dari  pernikahan umoapi yakni  bahwa  pernikahan umoapi merupakan  istilah dalam  Hukum  Adat  Tolaki,  sedangkan  pernikahan umoapi dalam  perspektif  hukum  pidana nasional maka hal itu merupakan perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
Zinah sama dengan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk pasal  284  KUHP  ini  maka  persetubuhan  itu  harus  dilakukan  dengan  suka  sama  suka,  tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Menurut hukum adat dari banyak daerah Indonesia, maka  perzinahan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  si  istri  dan  dipandang  sebagai  melanggar  hak suami. Bila tertangkap tangan, maka menurut hukum adat itu sisuami malahan berhak untuk membunuh  istrinya  dan  laki-laki  lain  yang  sedang  berzinah  itu.  Dikalangan  islam  pun perzinahan  itu  hanya  dapat  dilakukan  oleh  si  istri,  laki-laki  tidak  mungkin  karena  agama islam  membolehkan  poligami.  Pasal  284  KUHP  ini  adalah  suatu  delik  aduan  yang  absolut artinya  tidak  dapat  dituntut  apabila  tidak  ada  pengaduan  dari  pihak  suami  atau  istri  yang dirugikan.  Selama  perkara  itu  diperiksa  di  muka  sidang  pengadilan,  maka  pengaduan  itu senantiasa masih dapat ditarik kembali.
Untuk menjawab permasalahan adanya perkawianan anak dibawah umur Tim PKMI- UHO  menjelaskan  bahwa  anak  yang  tergolong  kategori  di  bawah  umur  adalah  anak  yang belum  berusia  19  tahun  untuk  laki-laki  dan  16  tahun  untuk  perempuan  hal  ini  sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  namun  setelah  mengalami  perubahan  maka  usia  anak  yang  dimaksud  menurut undang-undang perkawinan yang baru adalah baik laki-laki maupun perempuan sama berusia 19  tahun.  Permasalahan  yang  muncul  di  Desa  Asolu  adalah  adanya  anak  yang  menikah dibawah umur hal  ini jelas  bertentangan dengan  peraturan  yang ada. Namun  dalam regulasi undang-undang  perkawinan  memberikan  ruang  apabila  terdapat  permasalahan  tersebut,  hal ini  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  yakni  “Dalam  hal  terjadi  penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan  dengan  alasan  sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.
Perkawinan anak di bawah umur dalam sistem hukum islam diperbolehkan jika anak tersebut  sudah  balikh.  Jika  merujuk  pada  sistem  hukum  islam  maka  pernikahan  anak  di bawah umur  yang sudah balikh tetap dianggap sah menurut hukum Syar’i namun tidak sah menurut hukum positif. Akan tetapi hukum positif memberikan ruang bagi perkawinan anak dibawah umur dengan alasan-alasan yang patut untuk diterima dan dalam keadaan mendesak serta permintaan untuk menikahkan anak dibawah umur menurut undang-undang perkawinan harus melalui mekanismi permohonan di pengadilan.

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
Perkawinan  kedua  yang  dilakukan  oleh  istri  yang  masih  terikat  dengan  status perkawinan  sebelumnya  dengan  alasan  kepuasan  batin  dan  karena  ditinggal  suami  pergi bekerja  jauh,  hal  ini  tidak  dapat  dibenarkan  secara  hukum,  baik  hukum  nasional  maupun menurut hukum islam. Karena pada prinsipnya sistem hukum Indonesi tidak menganut sistem poliandri  tetapi  hanya  menganut  sistem  poligami.  Disamping  itu  sistem  hukum  islam  juga tidak  menganut  istilah  poliandri,  sebab  mengapa  perempuan  tidak  diperkenankan  untuk poliandri karena dikhawatirkan tidak ada kepastian mengenai siapa anak yang dikandungnya, apakah  anak  dari  suami  pertama  atau  anak  dari  suami  kedua.  Oleh  karena  berdasarkan  hal yang  demikian  sehingga  pernikahan  kedua  oleh  istri  yang  masih  terikat  oleh  pernikahan sebelumnya  tidak  dapat  dilakukan  dengan  alasan  apapun.  Pernikahan  oleh  istri  hanya  dapat dilakukan jika istri tersebut sudah memutuskan ikatan status pernikahan dari suami pertama melalui putusan pengadilan.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  cukup  banyak permasalahan  hukum  di  Desa  Asolu,  mulai  dari  permasalahan  hukum  dalam  ranah  hukum pidana,  hukum  perdata,  hukum  adnimistrasi  negara  sampai  dengan  permasalahan  hukum adat.  Permasalahan-permasalahan  hukum  tersebut  diantaranya  adanya  kepelikan  sertifikat ganda  atas  objek  tanah  yang  sama,  adanya  saling  klaim  antara  tapal  batas  tanah  antara masyarakat  dengan  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Kehutanan,  adanya  perkawinan  anak dibawah  umur  dan  adanya  pernikahan umoapi atau  pernikahan  siri  yang  kemudian ditanyakan  status  hukumnya  mengenai  permasalahan  tersebut.  Permasalahan-permasalahan itu  timbul  karena  kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  hukum  dari  masyarakat  maupun perangkat  Desa  Asolu  sehingga  konflik-konflik  hukum  yang  terjadi  tidak  mampu diselesaikan.  Oleh  sebab  itu  dengan  hadirnya  Tim  PKMI-UHO  yang  datang  berkunjung langsung  ke  Desa  Asolu  Kecamatan  Abuki  untuk  memberikan  solusi,  saran,  pendapat  serta jawaban  dari  setiap  peramasalahan  hukum  yang  terjadi  di  Desa  Solu  berdasarkan  pada ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  (hukum  positif)  melalui  sosialisasi bantuan  hukum.  Dengan  hadirnya  Tim  PKMI-UHO  tersebut,  baik  masyarakat  maupun perangkat Desa Asolu dalam hal ini Kepala Desa Asolu memberikan ucapan terimaksih yang setinggi-tingginya  atas  bimbingan  bantuan  hukum  di  masa  pandemi  covid  19  saat  ini  dan pihak  dari  pemerintah  setempat  meminta  agar  kiranya  sosialisasi  bantuan  hukum  seperti  ini

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
terus  dilakukan  di  Desa  Asolu  agar  masyarakat  maupun  pihak  pemerintah  desa  bisa memahami  betul  menganai  keberlakuan  hukum  untuk  menyelesaikan  segala  permasalahan hukum yang terjadi di wilayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman. (1983). Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia . Jakarta: Cendana.
Barzah  Latupono,  (2019).  Penyelesaian  Perkawinan  Yang  Tidak  Memenuhi  Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 4 (2019).
Https://konawekab.bps.go.id/statictable/2015/09/23/32/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan -dan-sex-ratio-2014.html , diakses pada hari  Kamis, 12 November 2020, Pukul  19.21 Wita.
Indah Kusuma Dewi. (2020). Organizing Waste Through Community Participation in Napa Village.  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Membangun  Negeri Vol.  4  No.  1 April 2020. Pp. 107-114.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
R. Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Bogor: Poelita.
Tika Nurjannah dan Firman Muin. (2016).  Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar), FIS UNM.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Winarta,  Frans  Hendra.  (2011). Bantuan  Hukum  di  Indonesia  (Hak  Untuk  Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara . Jakarta: Elex Media Komputindo.