INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12297-12308 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Aspek Hukum Mengenai Tanggung Jawab Lingkungan Oleh Pelaku Usaha Di Indonesia
Putri Raodah 1 ✉ , Fatria Hikmatiar Al Qindy 2
Universitas Mataram
Email: putriraodah@unram.ac.id 1 ✉

## Abstrak
SDGs  8  (delapa)  bertujuan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  inklusif, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Hal ini menggeser tujuan kebijakan industri untuk semakin diperluas dengan mendorong perusahaan dan/atau ekonomi menjadi lebih ramah lingkungan. Sehingga perkembangan kebijakan mengenai kewajiban lingkungan oleh  pelaku  usaha  merupakan  hal  penting  yang  harus  dikaji  secara  hukum.  Tanggung  jawab lingkungan oleh pelaku usaha di Indonesia dilakukan pasa 3 (tiga) fase.  Pada fase pra pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha bertanggungjawab memiliki izin lingkungan yaitu AMDAL dan UKL-UPL maupun SPPL. Pada fase On Going, pelaku usaha bertanggung jawab melaksanakan komitmennya dalam AMDAL, UKL-UPL dan SPPL serta melaksanakan kegiatan pengurangan sampah oleh produsen sebagaimana  amanat  Peraturan  menteri  lingkungan  hidup  dan  kehutanan  nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang  Peta  Jalan  Pengurangan  Sampah  Oleh  Produsen. Berlakunya peraturan ini menamhan tanggung jawab lingkungan yang harus dilakukan oleh produsen. Pasca melaksanakan kegiatan usaha, pelaku usaha tidak lepas dari tanggung jawab lingkungan sampai hasil audit lingkungan menyatakan pelaku usaha yang bersangkutan tidak perlu lagi melaksanakan upaya pengendalian lingkungan hidup.
Kata Kunci: Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Lingkungan, Kewajiban Lingkungan.

## Abstract
SDGs 8 aims to encourage sustainable, inclusive economic growth, full and productive employment opportunities, and decent work for all. This shifts the goal of industrial policy to further expand by encouraging  companies  and/or  the  economy  to  become  more  environmentally  friendly.  So  the development of policies regarding environmental obligations by business actors is an important matter that must be studied legally. Environmental responsibility by business actors in Indonesia is carried out in 3 phases. In the pre-implementation phase of business activities, business actors are responsible for obtaining environmental permits, namely AMDAL and UKL-UPL and SPPL. In the On Going phase, business actors are responsible for implementing their commitments in AMDAL, UKL-UPL and SPPL as well as carrying out waste reduction activities by producers as mandated by Minister of Environment and Forestry Regulation number P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 About the Manufacturer's Waste Reduction Roadmap. The enactment of this regulation increases the environmental responsibility that must be carried out by producers. After carrying out business activities, the business actor cannot be separated from environmental responsibility until the results of an environmental audit state that the business actor concerned no longer needs to carry out environmental control efforts.
Key words: Business Actors, Environmental Responsibility, Environmental Obligations.

## PENDAHULUAN
Isu Lingkungan merupakan isu yang menjadi perhatian dunia, terdokumentasi dalam Resolusi  Negara  Anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  tahun  2015  tentang Transforming  Our  World:  The  2030  Agenda  For  Sustainable  Development. Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan (Sustainable  Development  Goals/SDGs)  juga  menjadi
komitmen Indonesia dalam pernyataan pemerintah
Nomor:SP. 393/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017.  Terdapat  17  (tujuh  belas)  tujuan  SDGs  yang  merupakan seruan  mendesak untuk  tindakan  oleh  semua  negara  maju  dan  berkembang  dalam kemitraan global. Mereka menyadari bahwa mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya harus  berjalan  seiring  dengan  strategi  yang  meningkatkan  kesehatan  dan  pendidikan, mengurangi  kesenjangan,  dan  memacu  pertumbuhan  ekonomi  sambil  mengatasi perubahan iklim dan bekerja untuk melestarikan lautan dan hutan kita.
Tujuan 8 SDGs adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Terdapat 10 (sepuluh) agenda untuk mencapai tujuan 8 SDGs, salah satunya adalah meningkatkan secara  progresif,  hingga  tahun  2030,  efisiensi  sumber  daya  global  dalam  konsumsi  dan produksi  dan  berupaya  untuk  memisahkan  pertumbuhan  ekonomi  dari  degradasi lingkungan,  sesuai  dengan  kerangka  program  10  tahun  tentang  konsumsi  dan  produksi berkelanjutan.
Topik  global  yang  sejalan  dengan  agenda  di  atas  adalah  ekonomi  hijau  ( Green Economy). Agenda Green Economy merupakan aksi yang menempatkan berkelanjutan di jantung  pembuatan  kebijakan  ekonomi,  kerja  sama  untuk  megubah  ekonomi  menjadi penggerak  berkelanjutan  dengan  mendukung  negara  dan  kawasan  dalam  membingkai ulang  kebijakan  dan  praktik  ekonomi  berkelanjutan.  Terdapat  22  negara  mitra  yang berkomitmen,  termasuk  Indonesia.  Indonesia  pada  rangkaian  perhelatan  G20  ( Group  of Twenty) meluncurkan Green Economy Index untuk mengukur kemajuan setiap indikator dari target berdasarkan Visi Indonesia 2045 dan model Low Carbon Development Indonesia juga untuk  mencapai Net  Zero  Emissions  pada  tahun  2060.  Upaya  mendukung  transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tersebut tersusun dalam bentuk Green Economy Index yang terdiri dari tiga pilar berkelanjutan, yaitu pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar sosial. Sejalan dengan semangat Green Economy, Indonesia telah memiliki kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dikukuhkan sebagai RPJMN Green Economy Pertama dalam sejarah Indonesia
Melalui  Bappenas  (Badan  Pembangunan  Nasional),  terdapat Low  Carbon Development Indonesia (LCDI) yang memiliki fokus pada pembungunan ekonomi sirkular tercakup  di  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020 – 2024,  di  bawah  Agenda  Prioritas  Nasional  1:  Memperkuat  Ketahanan  Ekonomi  untuk Pertumbuhan  yang  Berkualitas  dan  Berkeadilan,  dan  Agenda  Prioritas  Nasional  6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pada Prioritas Nasional 6, Ekonomi Sirkular berada dibawah payung Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang juga merupakan salah satu upaya untuk mencapai ekonomi hijau dengan menekankan kegiatannya pada lima sektor prioritas. Tiga dari lima sektor PRK berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, yakni pengelolaan limbah, pembangunan energi berkelanjutan, dan pengembangan industri hijau.
Mengutip  dari  buku Green  Industrial  Policy:  Concept,  Policies,  Country  Experiences yang  diterbitkan  oleh United  Nation  Environment  Programe  (UN  Environment),  pada konteks  ekonomi  hijau,  kebijakan  industri  mengacu  pada  tindakan  pemerintah  untuk mengubah  struktur  ekonomi,  mendorong  sumber  daya  untuk  pindah  ke  sektor  tertentu yang  dianggap  mendukung  pembangunan  berkelanjutan.  Secara  tradisional,  kebijakan industri  berfokus  pada  peningkatan  produktivitas  sebagai  mekanisme  kunci  yang  akan memastikan  peningkatan  pengembalian  modal  dan  tenaga  kerja,  dan  dengan  demikian memungkinkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemakmuran.  Akan  tetapi,  tujuan  kebijakan industri semakin diperluas dengan mendorong perusahaan dan/atau ekonomi menjadi lebih ramah  lingkungan.  Bagaimana  kebijakan  industri  dapat  dirancang  untuk  menghadapi
tantangan  ganda  berupa  pergeseran  struktur  ekonomi  dengan  cara  meningkatkan kemakmuran  sementara  pada  saat  yang  sama  mengganti  kegiatan  yang  tidak  ramah lingkungan dengan kegiatan yang berkelanjutan.
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan merupakan hal yang sangat kompleks, mulai dari jejak ekologi manusia karena salah dalam memanfaatkan sumber daya alam, manajemen yang salah dari pemerintah, penegakan hukum dan tidak terkecuali dengan keterlibatan industri/pelaku usaha/perusahaan dalam urusan degradasi lingkungan.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  mengkaji  tentang  perkembangan pengaturan mengenai tanggung jawab lingkungan bagi pelaku usaha di Indonesia saat ini. Ruang  lingkup  tulisan  ini  adalah  aspek  hukum  pertanggungjawaban  lingkungan  badan usaha  dilihat  dari peraturan perundangan-undangan terkait  pelaku usaha dan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan yang berlaku saat ini.
Pelaku  usaha  obyek  analisis  bukan  pelaku  usaha  plat  merah  (milik  pemerintah) sehingga tidak secara mendalam mengkaji program kemitraan dan bina lingkungan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan Usaha Milik Negara atau kebijakan terkait tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh badan usaha milik daerah dan milik desa (BUMD dan BUMD). Istilah yang digunakan adalah badan usaha pada umumnya.

## METODE PENELITIAN
Bagaimana  perkembangan  pengaturan  mengenai  tanggungjawab  lingkungan  oleh pelaku usaha di Indonesia?

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada awal pengaturan dalam hukum nasional, tanggungjawab lingkungan bagi pelaku usaha mendapat penolakan. Beberapa pelaku usaha mengajukan uji materil terhadap UUPT, para  pemohon  menyatakan  dalam  permohonannya  bahwa  eksistensi  pada  74  UUPT bertentangan dengan konstitusi karena tidak adanya kepastian hukum, bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip efisiensi berkeadilan. Mahkama pada putusanya menolak permohonan  pemohon  dan  menyatakan  Pasal  74  UUPT  tidak  bertentangan  dengan konstitusi dan keadaan alam Indonesia yang sudah harus menjadi perhatian.
Pada perkembangannya sekarang, dalam artikel Angga Wijaya Holman Fasa berjudul Aspek  Hukum  dan  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  Mengenai  Ekonomi  Sirkular  dalam Rangka  Mencapai  Tujuan  Pembangunan  Nasional,  menguraikan  matriks  peraturan pelaksanan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  berkaitan  dengan  penerapan  konsep  ekonomi sirkular.  Terdapat  11  (sebelas)  peraturan  perundang-undangan  pada  beberapa  bidang
seperti bisnis/usaha, peridustrian, pertanahan, konstruksi, energi dan sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup. Materi muatan sebelas peraturan perundang- undangan mengarah pada tanggungjawab lingkungan dalam perspektif ekonomi sirkular.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  4  Tahun  2021 mendefiniskan  Usaha  dan/atau  kegiatan  adalah  segala  bentuk  aktivitas  yang  dapat menimbulkan  perubahan  terhadap  rona  lingkungan  hidup  serta  menyebabkan  dampak lingkungan hidup. Berdasarkan definisi ini, dampak lingkungan dari aktivitas/kegiatan usaha suatu  badan  usaha  dapat  dilihat  dari  perbandingan  rona  lingkungan  hidup  di  sekitar (kawasan  usaha)  sebelum  dan  sebuah  dilakukan  kegiatan  usaha.  Persoalan  dampak lingkungan hidup ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, apakah berdampak positif atau negatif terhadap lingkungan. Ini merupakan bagian dari dasar pemikiran adanya syarat dokumen lingkungan maupun komitmen lingkungan yang harus dipenuhi oleh suatu badan usaha ketika ingin menjalankan kegiatan usaha.
Penulis membagi tanggungjawab lingkungan oleh pelaku usaha kedalam 3 (tiga) fase yaitu  pra  pelaksanaan  kegiatan  usaha, On  Going  pelaksanaan  kegiatan,  dan  pasca pelaksanaan kegiatan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:
1. Pra Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai  dan menjalankan usaha  dan atau kegiatannya. Dalam mengajukan izin usaha, pelaku usaha harus mengajukam izin lingkungan. Izin lingkungan  adalah  izin  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang  melakukan  usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai  prasyarat  untuk  memperoleh  izin  usaha dan/atau kegiatan.
Selain izin lingkungan, terdapat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) sebagai dokumen lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Selengkapnya dokumen lingkungan hidup yang menjadi syarat perizinan usaha antara lain:
a. Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup  yang  selanjutnya  disebut AMDAL  adalah  kajian  mengenai  dampak  penting  pada  lingkungan  hidup  dari suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan,  untuk  digunakan  sebagai prasyarat  pengambilan  keputusan  tentang  penyelenggaraan  usaha  dan/atau
kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
AMDAL adalah syarat wajib bagi setiap pengajuan izin usaha yang memiliki dampak  penting  terhadap  lingkungan  hidup.  Syarat  tersebut  dilihat  dari besaran/skala usahanya wajib AMDAL dan/atau lokasi usaha dilakukan di dalam dan/atau  berbatasan  langsung  dengan  kawasan  lindung.  Prakiraan  dampak penting mencangkup perkiraan besaran dan sifat penting dampak yang semuanya terlampir  dalam  ringkasan  pertimbangan  ilmiah.  Terdapat  9  (sembilan)  kriteria rencana  kegiatan  usaha  wajib  memiliki  AMDAL  yang  diatur  dalam  Pasal  8 Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  tahun  2021,  diantaranya  adalah  mengubah bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, proses atau kegiatan yang hasilnya mempengaruhi keberlangsungan lingkungan hidup dan lain sebagainya.
b. Formulir  UKL-UPL  (Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup – Upaya  Pemantauan Lingkungan Hidup);
UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan  Keputusan  serta  termuat  dalam  perizinan  berusaha,  atau persetujuan  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah.  UKL-UPL  merupakan syarat wajib bagi kegiatan usaha yang kegiatannya tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Rencana jenis usaha yang harum memiliki UKL-UPL adalah rencana usaha yang dikecualikan dari wajib AMDAL. Secara lokasi rencana kegiatan  usaha  dilakukan  diluar  dan/atau  tidak  berbatasan  langsung  dengan kawasan lindung.
c. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. Kriteria rencana usaha yang wajib SPPL adalah kegiatannya tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL. SPPL ini merupakan syarat yang wajib dimiliki oleh rencana kegiatan usaha mikro dan kecil  yang  tidak  dampak  penting  terhadap  lingkungan  hidup  dan  pastinya dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

## 2. On Going Kegiatan Usaha
Setelah mendapatkan  izin usaha,  pelaku usaha  sah memulai proses pelaksanaan kegiatan usaha.  Apa yang menjadi kewajiban lingkungan  pelaku usaha  pada fase ini adalah  mengacu  pada  komitmen  lingkungan  yang  tertera  dalam  dokumen  ketika mengajukan  izin  usaha,  baik  itu  AMDAL,  UKL-UPL  maupun  SPPL.  Tanggung  jawab lingkungan pelaku  usaha pada fase  ini adalah merealisasikan izin usaha yang  sudah diperoleh.  Dalam  proses  melaksanakan  kegiatan  usaha,  pelaku  usaha  melakukan kegiatan  produksi  barang  maupun  jasa  (menjadi  produsen).  Khusus  pelaku  usaha (produsen)  yang  memproduksi  barang,  kegiatan  produksi  menggunakan  kemasan, mendistribusikan  barang  menggunakan  kemasan,  membeli/mengimpor  bahan  baku menggunakan kemasan yang ujungnya menjadi sampah. Bahkan sampai produk di beli konsumen, kemasan produk maupun produk tertentu manjadi sampah. Hal ini dalam perkembangannya  membutuhkan  pendekatan  kebijakan  lingkungan  yang  dapat mengukur sampah yang dihasilkan dimanajemen dengan benar.
Produsen/pelaku usaha secara hukum harus bertanggungjawab atas sampah yang dihasilkan  dari  produknya,  seperti  mendaur  ulang  maupun  mengungkapkan  data sampah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Hal ini sangat penting dilakukan karena data  yang  lebih  baik  untuk  kebijakan  yang  lebih  baik,  ada  indikator  statistik  yang dijadikan  acuan  dan  perbadingan.  Secara  global,  terdapat  pendekatan  yang  dikenal dengan extended  producer  responsibility  (EPR).  EPR  adalah  pendekatan  kebijakan lingkungan  di  mana  tanggung  jawab  produsen  atas  suatu  produk  diperluas  hingga tahap  pasca-konsumen  dalam  siklus  hidup  produk  tersebut.  Dalam  praktiknya,  EPR melibatkan  produsen  yang  bertanggung  jawab  mengumpulkan  produk  yang  sudah habis masa pakainya, dan memilahnya sebelum pengolahan akhir, idealnya, mendaur ulang.  Skema  EPR  dapat  memungkinkan  produsen  untuk  melaksanakan  tanggung jawab mereka dengan menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan dan/atau dengan  mengambil  alih  aspek  operasional  dan  organisasi  dari  proses  tersebut  dari pemerintah kota. Mereka dapat melakukannya secara individu atau kolektif.
Indonesia  melalui  Undang-undang  Nomor  18  tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah,  mewajibkan  produsen  mengelola  kemasan  dan/atau  barang  yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Sebagai bagian dari tindak lanjut, pemerintah menetapkan peraturan menteri. Peraturan dimaksud adalah Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Pengurangan sampah oleh produsen yang dimaksud peraturan menteri LHK
ini  dilakukan  melalui  pembatasan  timbulan  sampah,  pendauran  ulang  sampah,  dan pemanfaatan kembali sampah.
Pada  kegiatan  pembatasan  timbulan  sampah,  produsen  menggunakan  produk, produk  kemasan  dan/atau  wadah  yang  mudah  terurai  oleh  proses  alam  dan menimbulkan sampah  sesedikit mungkin. Pada kegiatan  pendauran ulang,  produsen menggunakan  bahan  baku  produksi  yang  dapat  dan/atau  hasil  daur  ulang.  Pada kegiatan  pemanfaatan  kembali,  produsen  menggunakan  bahan  baku  yang  dapat dibunakan ulang. Khusus kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali, wajib disertai  dengan  kegiatan  penarikan  kembali  sampah  dari  produk,  kemasan  produk dan/atau untuk didaur ulang dan pemanfaatan kembali. Kegiatan penarikan kembali sampah  oleh  produsen  wajib  disertai  dengan  penyediaan  fasilitas  penampungan. Penyediaan fasilitas penampungan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
a. bank sampah yang terdaftar di Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
b. tempat  pengolahan  sampah  dengan  prinsip  pembatasan  timbulan,  pendauran ulang, pemanfaatan kembali (TPS 3R); atau
c. pusat daur ulang.
Kerja sama ini adalah opsi yang diberikan oleh hukum kepada produsen, produsen tentu dapat juga melakukan kegiatan pengumpulan sampah secara mandiri. Produsen baik melalui kerja sama maupun mandiri dalam melakukan pengumpulan sampah, tentu menambah beban pendanaan. Menurut Agnes Bonemann dkk, EPR yang berdasarkan inisiatif  suka  rela  dari  produsen  biasanya  dibatasi  oleh  koridor  anggaran  tanggung jawab sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR). Di Indonesia, CSR ini ada pasa  Pasal  74  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (Undang-undang  PT).  Ketentuan  tersebut  mengatur  Perusahaan  yang  menjalankan kegiatan  usaha  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.  Pada  peraturan  pemerintah Nomor  47  Tahun  2012  juga  dijabarkan  bahwa  yang  memiliki  CST  adalah  Perseroan selaku  subyek  hukum  (pelaku  usaha  /  badan  usaha  berbadan  hukum).  Ini  adalah cakupan persinggungan pendanaan EPR dan CSR pada pelaku usaha berbadan hukum PT saja, dan hanya terbatas pada PT yang bergerak dibidang bidang dan/atau berkaitan dengan  sumber  daya  alam.  Secara  normatif,  pada  konteks  ini,  terhadap  PT  yang bergerak  dibidang  selain  sumber  daya  alam  tentu  tidak  memiliki  kewajiban  CSR. Sehingga tidak ada persinggungan antara pendanaan EPS dan CSR.
Terhadap  pelaku  usaha  selain  yang  diwajibkan  CSR  dalam  pasal  74  Undang- undang PT, jelas tidak ada masalah batasan pendanaan antara kewajiban EPR dan CSR. Lalu  pelaku  usaha  ini  dalam  menjalankan  EPR  akan  terikat  pada  Pasal  68  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  yang  menyatakan  setiap  orang  yang  melakukan  udaha  dan/atau  kegiatan berkewajiban untuk; a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  secara  benar,  akurat,  terbuka,  dan  tepat  waktu;  b) menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; dan c) menaati ketentuan tentang baku  mutu  lingkungan  hidup  dan/atau  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup. Ketentuan ini adalah dasar hukum yang general bagi pelaku usaha untuk melakukan kewajiban lingkungan, kemudian secara teknis dirinci dalam pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2009  tentang  Peta  Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
Selain batasan pendanaan, Agnes Bonemann dkk juga menyabutkan penerapan EPR  akan  berhadapan  dengan  persoalan  keberlanjutan  kegiatan,  persaingan  usaha ketika  EPR  diwajibkan  untuk  semua  pelaku  usaha  tetapi  hanya  sedikit  yang berpartisipasi,  sistem  nasional  dihadapkan  dengan  regulasi  yang  kuat  mencangkup seluruh  negara  dan  sistem  EPR  dilakukan  secara  komperehensif  secara  nasional, pemantauan  dan  hasil  kegiatan  EPR,  apakah  bermanfaat  untuk  peningkatan  daya dukung lingkungan atau menimbulkan masalah baru.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 tentang  Peta  Jalan  Pengurangan  Sampah  oleh  Produsen  adalah  sebuah  kemajuan dalam  tatanan  hukum  Indonesian.  Regulasi  ini  adalah  bukti  Indonesia  mendukung circular economy, green economi dan untuk mencapai tujuan 8 SDGs efisiensi sumber daya  global  dalam  konsumsi  dan  produksi  dan  berupaya  untuk  memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka program 10 tahun tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan.
Kemajuan dalam regulasi juga sejalan dengan bagaimana segulasi itu ditegakkan.
Peraturan  menteri  tentang  peta  jalan  pengurangan  sampah  oleh  produsen  ini  pada pasal 21 telah mengatur perihal sanksi, Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi kepada Produsen yang tidak melakukan pengurangan  Sampah.  Sanksi  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan. Secara desentralisasi juga dibutuhkan komitmen dan konsistensi pemerintah  daerah  untuk  menerapkan  kewajiban  EPR  ini  bagi  pelaku  usaha  di daerahnya.  Melihat  kewenangan  pemberian  sanksi  ini,  arah  sanksi  yang  diberikan
kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan EPR adalah sanksi administratif seperti teguran, pembekuan, pencabutan izin dan/atau denda. Sanksi dalam konteks EPR ini apakah perlu lebih keras secara pidana tentu perlu dilakukan kajian lebih lanjut, karena merupakan upaya ultimum remidium dimana hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

## 3. Pasca Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Setelah  berhenti  melaksanakan  kegiatan  usaha,  tidak  serta  merta  pelaku  usaha terlepas dari tanggung jawab lingkungan atas dampak dari kegiatan usaha yang telah dilakukan.  Secara  umum  pelaku  usaha  tetap  terikat  untuk  bertanggungjawab  atas dampak  lingkungan  dari  usaha  yang  dilakukan  sebagai  mana  komitmennya  dalam dokumen  lingkungan (AMDAL, UKL-UPL)  maupun SPPL. Dalam hal ini terdapat  rona lingkungan hidup di sekitar lokasi kegitan usaha yang akan dijadikan acuan bagaimana perbanding  rona  lingkungan  sejak  usaha/kegiatan  didirikan  sampai  waktu  lahir pelaksanaan kegiatan. Secara teknis, upaya ini berkaitan dengan tugas tim pembinaan dan  pengawasan  lingkungan  hidup  yang  dilaksanakan  secara  desentralisasi  maupun padalevel  nasional.  Terkait  kegiatan  pengurangan  sampah  oleh  produsen  pada  fase pasca  melaksanakan  kegiatan  usaha,  tergantung  pada  data  target  pengurangan sampah  tercapai  atau  belum.  Penentuan  target  ini  dilakukan  secara  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama  melalui  asosiasi  yang  menaungi  bidang  usaha.  Penerapan sanksi pada fase ini secara teknis berbeda dengan fase On Going pelaksanaan kegiatan usaha,  dimana  menteri  maupun  pemerintah  daerah  dapat  secara  administrasi  pada pelaku  usaha  yang  sedang  melaksanakan  kegiatan  usaha.  Sementara  pada  fase  ini, pelaku usaha telah berhenti melaksanakan kegaitan usahanya.
Persoalan tanggung jawab lingkungan oleh  pelaku usaha  erat kaitannya  dengan sistem  manajemen  lingkungan  yang  di  dalam  terdapat  audit  lingkungan.  Audit lingkungan adalah salah satu cara yang ditempuh agar manajemen Perusahaan dapan menilai  mengenai  operasi  produksi  Perusahaan  sehingga  dapat  memenuhi  regulasi pemerintah  yang  berkaitan  dengan  lingkungan.  Definisi  ini  menggunakan  subyek Perusahaan, namun dapat digunakan secara luas dalam kaca mata istilah pelaku usaha. Sehingga  sampai hasil audit menyatakan pelaku usaha tidak  perlu melakukan upaya pengendalian lingkungan selama masa kegiatan usahanya tidak beroperasi lagi.

## SIMPULAN
Tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha di Indonesia dilakukan pasa 3 (tiga) fase  yaitu  fase  pra  pelaksanaan  kegiatan  usaha,  On  Going  Kegiatan  usaha  dan  Pasca pelaksanaan  kegiatan  usaha.  Pada  fase  pra  pelaksanaan  kegiatan  usaha,  pelaku  usaha bertanggungjawab dengan cara memperoleh izin lingkungan yaitu AMDAL dan UKL-UPL maupun  SPPL.  Pada  fase  On  Going,  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  melaksanakan komitmennya dalam AMDAL, UKL-UPL dan SPPL serta melaksanakan kegiatan pengurangan sampah oleh produsen sebagaimana ditentukan pada Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Pasca melaksanakan kegiatan usaha, pelaku usaha tidak lepas dari tanggung jawab lingkungan sampai hasil audit lingkungan menyatakan pelaku usaha yang bersangkutan tidak  perlu lagi melaksanakan upaya  pengendalian lingkungan pada masa kegiatan usahanya tidak beroperasi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agnes  Bonemann,  Jana  Brinkman,  Dr.  Stephen  Lonie,  Sabire  Bartnik,  PREVENT  Waste Alliance,  2022,  Panduan  Penerapan  Tanggung  Jawab  Produsen  Yang  Diperluas  / Extended Producer Responsilility (EPR) untuk kemasan.
Angga Wijaya Holman Fasa dalam artikel berjudul Aspek Hukum dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Ekonomi Sirkulas dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional
https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/774/284
Extended  producer  responsibility,  Updated  guidance  for  efficient  waste  management, https://read.oecd-ilibrary.org/environment/extended-producer- responsibility_9789264256385-en#page23 https://doi.org/10.1787/9789264256385- en
German  Development  Institute,  Partner  For  Action  On  Green  Economy,  Green  Industrial Policy: Concept, Policies, Country Experiences., UN Environment, 2017;
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/PDF/N1529189.pdf?OpenElement di  Akses 30 November 2023
http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/922 , di Akses 30 November 2023
https://lcdi-indonesia.id/ekonomi-sirkular/ , di Akses 30 November 2023
https://sdgs.un.org/2030agenda di Akses 30 November 2023
https://sdgs.un.org/goals , di Akses 30 November 2023
https://sippn.menpan.go.id/berita/38493/dinas-lingkungan-hidup/pembinaan-dan- pengawasan-para-pelaku-usaha , diakses 30 Januari 2024, 10.52 AM https://www.un-page.org/#partner-countries , di Akses 30 November 2023
https://www.un-page.org/about-page/ , di Akses 30 November 2023
https://www.youtube.com/watch?v=SHE1Q_OA2dI Low  Carbon  Development  Indonesia, 7:18 PM 4 February 2023
Novita Sari, Penetapan Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.351-363
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
Putusan Nomor: 53/PUU-VI/2008, Mahkama Konstitusi Republik Indonesia
Rizsky Richika Nessa, Endang Sutrisno, Ratu Mawar, Sudarminto Sudarminto, Aspek Hukum Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah, DOI: http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v12i2.5686
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah
Yosef Abdul Ghani, Evaluasi Keadaan Lingkungan Di Destinasi Pulau Tidung Jakarta, 2019,
https://media.neliti.com/media/publications/287606-evaluasi-keadaan-lingkungan- di-destinasi-8f44477f.pdf