Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 2, No. 2, Hal: 113-128 • Desember 2017

## GIRI LOJI DESA DLINGO : SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI ATAS KONSEP PEMBANGUNAN
DESA *

## Hafiez Sofyani
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
(hafiez.sofyani@umy.ac.id)

## ABSTRAK
Direvisinya  Undang-Undang  Desa  No.  6/2014  menjadi  harapan  banyak  warga desa,  khususnya  untuk  menjadi  institusi  mandiri  dalam  mengelola  sumber daya  milik  desa.  Namun  banyak  kalangan  yang  meragukan  sumber  daya manusia  desa  mampu  untuk  memenuhi  amanat  undang-undang  tersebut. Menariknya,  dari  sekian  banyak  permasalahan  implementasi  UU  Desa,  juga tidak sedikit desa yang berhasil berkat otonomi yang  diberikan peraturan baru tersebut. Dalam studi fenomenologi ini, peneliti mencoba menggali keberhasilan Desa  Dlingo,  Bantul,  Daerah  Isitimea  Yogyakarta  yang  dulunya  menjadi  desa terpuruk dan kini menjadi desa percontohan dalam pengelolaan dan tata kelola desa.  Gagasan  ideologi  dan  pandangan  Lurah  Dlingo  tentang  pembangunan desa  kemudian  dapat  digali  oleh  peneliti.  Dalam  Pembangunan  organisasi, termasuk  pemerintahan  desa,  memahami  konsep  modern  seperti  New  Public Management atau  Good government  Governance saja tidak cukup.  Bagi beliau tidak  hanya  soal  sistem  dan  strukturyang  perlu  dibenahi,  tetapi  upaya membangikitkan jiwa dan semangat masayarakat desa untuk berdikari (berdiri di  atas  kaki  sendiri)  dan  saling  bergotong-royong  adalah  yang  paling fundamental. Beliau menambahkan, membangun desa adalah membangkitkan kesadaran  dan  semangat  warga  desa  bahwa  mereka  ada  untuk  “benar-benar ada”  di  tanahnya  sendiri,  bukan  menjadi  obyek  pembangunan,  yang  kadang tidak mampu menghadirkan keadilan.
Kata  kunci: Undang-Undang  Desa;  Pengelolaan;  Tata  Kelola;  Fenomenologis; Berdikari

## ABSTRACT
The revision of Village Govenment Law no. 6/2014 is the hope of many villagers, especially  to  become  an  independent  institution  in  managing  the  village's resources.  However,  many  people  doubting  that  human  resources  in  village  are able  to  fulfill  the  mandate  of  the  law.  Interestingly,  from  the  many  problems  of implementation of the Village Law, there are several villages are successful due to the autonomy given. In this phenomenology study, researcher tried to explore the success of Dlingo Village, Bantul, Daerah Isitimea Yogyakarta which used to be a slumped village where now become role model village in village management and governance. The idea of Dlingo Village ideology and views on village development
* Penelitian ini didanai dari Hibah Penelitian LP3M UMY
can then be explored by researcher. In the development of organizations, including village  administrations,  understanding  modern  concepts  such  as  New  Public Management  or  Good  Governance  is  not  enough.  For  him  it  is  not  just  about systems and structures that need to be addressed, but the effort to inculcate the spirit  of  the  village  community  to  be  “berdikari”  (autonomous)  is  the  most fundamental. He explains that build the village is raising awareness and spirit of the  villagers  to  understand  that  they  exist  have  to  be  "really  exist"  in  their  own land,  rather  than  being  the  object  of  development,  which  sometimes  could  not bring justice.
Keywords: Village  Law;  Management;  Governance;  Phenomenological;
Autonomous

## PENDAHULUAN
Era  baru  tata  kelola  Desa  di Indonesia mulai hadir sejak diterbitkannya  UU  No.  6  tahun  2014 tentang desa,
yang dalam penjelasannya  menempatkan  desa sebagai  daerah  otonom.  Artinya, dengan  amanat  yang  ada  pada  UU tersebut, desa mempunyai  hak untuk mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan  atau  hak  tradisional  yang  diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi praktis dari hadirnya  UU  Desa  ini  adalah Pemerintah Desa (Selanjutnya disebut Pemdes)  yang  memenuhi  persyaratan tertentu  berhak  menerima  sejumlah uang sekitar satu milyar rupiah yang ditransfer dari dana Pemerintah Pusat
(Pempus).  Faktanya,  tidak  semua pihak  menyikapi  kebijakan  ini  secara positif.  Banyak  pihak  yang  menilai bahwa  kebijakan  ini  bakal  menjadi lahan  baru  praktik  korupsi  dan sumber  inefisiensi  di  level  Desa. Untuk  itu,  maka  penting  bahwa  di level Desa sekalipun perlu diberlakukan adanya sistem pengelolaan organisasi yang baik yang dikenal dengan istilah good governance (Bastian 2006; Mahsun et al. 2007; Jones dan Pendlebury 2010; Ulum dan Sofyani 2016). Usulan agar diselenggarakannya praktik good governance bertujuan untuk
mengawasi  dan  menjamin  agar  dana desa yang nilainya cukup besar dapat dikelola  dengan  baik  dan  mampu mendatangkan  nilai  tambah  (added value)  dalam  pembangunan  desa secara khususnya dan Negara Indonesia secara umumnya.
Jika melihat kondisi demografi di desa, terkait aspek derajad pendidikan  misalnya,  jika  kemudian dibenturkan dengan tuntutan implementasi praktik good
governance di level Desa, maka sudah barang  tentu  banyak  yang  minali  hal itu  sulit  dilakukan.  Good  governance secara  konsep  menuntut  banyak aspek yang pemenuhannya menuntut skill  dan  kompetensi  yang  mupuni. Jika mengamati berita-berita di media massa,  maka  banyak  dikabarkan praktik  korupsi  kian  merebak  pasca lahirnya  UU  Desa  ini.  Hal  ini  tentu semakin  menguatkan  bahwa  desa memang belum cukup mampu untuk maju dengan segala keterbatasan dari aparatur  desa  itu  sendiri.  Namun menariknya, tidak semua desa memiliki  prestasi  yang  buruk  dalam pengelolaannya.  Lihat  saja  Dlingo, Puntuk,  atau  Beberapa  desa  di  Bali. Aparaturnya ternyata mampu
mengelola  desa-desa  mereka  menjadi desa  yang  berkinerja  baik  dan menciptakan
rasa puas bagi masayarakatnya .
Satu yang paling menyita perhatian peneliti adalah Desa Dlingo. Dari  wawancara  dengan  beberapa warga,  desa  ini  adalah  salah  satu desa yang tadinya tertinggal. Desa ini berada  di  ujung  tenggara  Kabupaten Bantul  dan  berbatasan  langsung dengan  Kabupaten  Gunung  Kidul.
Tanahnya tidak cocok untuk pertanian  dan  perkebunan.  Lurah sebelunya  masuk  penjara  karena korupsi  Dana  Alokasi  Umum  untuk desa  .  Namun,  dalam  kurun  waktu tiga tahun (sejak 2013) dan khususnya  sejak  ada  kebijakan  baru tentang  UU  Desa,  desa  ini  menjadi satu dari sedikit desa percontohan di Indonesia  dalam  hal  pengelolaan (management)  dan  tata  kelola  (good governance). Hal inilah yang menjadikan  peneliti  begitu  tertarik untuk menggali apa yang sebenarnya terjadi  pada  desa  ini.  Pada  bservasi awal, peneliti mencoba untuk menanyai  beberapa  warga  kenapa Dlingo  kini  sangat  jauh  berbeda?. Semua  warga  (empat  orang  dari dusun    yang  berbeda)  yang  peneliti tanyai sepakat menjawab yang intinya adalah  hal  ini  karena  kita  memiliki Lurah  yang  Baik,  Kreatif,  Inovatif, Semangat,  dan  dapat  dipercaya. Berangkat  dari  permasalahan  yang dipaparkan  di  atas,  maka  peneliti tertarik  untuk  menggali  bagaimana pandangan  dan  ideologi  Lurah  Desa Dlingo  dalam  memaknai  pengelolaan (management)  dan  tata  kelola  (good governance) di desanya.
Sampai  saat  ini,  studi  terkait praktik  good  governance  di  desa kebanyakan dilihat dari sisi kepatuhan  terhadap  Undang-Undang yang  berlaku  (Subroto  2009;  Lestari
et al. 2014; Suryaningrum 2016; Wida et  al.  2017)  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi pengelolaan dana desa (Munti  dan  Fahlevi  2017).  Padalah jika dilihat secara hakiki, pengelolaan dan tata kelola adalah suatu alat atau instrumen  guna  mencapai  tujuan utama, yakni sila ke-5 dari pancasila, yakni  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Artinya,  praktik dari  pengelolaan  dan  tata  kelola dalam  pembangunan  desa  tentu dijalankan dengan adalanya pandangan,  ideologi,  dan  pemaknaan dari  pelakunya.  Orientasi  sila  ke-5 tadi  hanya  akan  dapat  diraih  ketika instrumen  yang  digunakan  difaami dan  dijalankan  secara  tepat  dan cermat. Oleh sebab itulah, penggalian makna  ini  penting  dilakukan  dan peneliti menilai penggunaan pendekatan  fenomenologi  menjadi lebih tepat untuk digunakan.

## TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Undang-Undang Desa
Undang-Udang No 6 tahun 2014 tentang Desa (dibaca: Undang- Undang  Desa)  berisi  peraturan  yang mengatur  beberapa  poin  tentang desa, yakni: Definisi Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa,  badan  Permusyawaratan  Desa, Dewan  Perwakilan  Desa,  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),
Keuangan  Desa,  dan  aspek  rinci lainnya yang jika dianalogikan memiliki  pola  yang  sama  dengan konsep pemerintahan di level pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.  UU  inilah  yang  menjelaskan bahwa  desa  memiliki  posisi  sebagai daerah  otonom  yang  memiliki  hak untuk  mengelola  dirinya  secara mandiri.
Sedangkan  otonomi  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Otonomi Daerah, didefiniskan sebagai hak, wewenang dan kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan, pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi  daerah  didasarkan  atas pertimbangan  bahwa  daerah  lebih memiliki cukup informasi dan mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya  secara  lebih  mendalam.
Terbitnya  UU  No.  6  tahun  2014  atau yang  sering  disebut  dengan  Undang- Undang  Desa  diharapkan  menjadi instrumen pendoronglahirnya kemandirian  desa  dalam  menopang perekonomian Negara Indonesia. Logika berpikirnya adalah, jika seluruh Desa dapat mandiri, swadaya dan  swasembada,  maka  Negara Indonesiapun akan mandiri,

## Swadaya,  swasembada,  sejahtera, makmur dan sentosa.

## Pengelolaan dan Tata Kelola di Desa
Pebangunan
desa yang
diistilahkan  peneliti  pada  penelitian ini  adalah  proses  pengelolaan  dan praktik  tata  kelola  dari  Pemerintah
Desa. Pengelolaan ( management ) secara  sederhana  diartikan  sebagai proses dalam membuat suatu perencanaan, pengorganisisasian, pengendalian
serta memimpin berbagai  usaha  dari  anggota  institusi dan juga memanfaatkan sumber daya yang  dimiliki  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  dirumuskan  (Handoko 2015).  Adapun  tata  kelola  ( good governance ) adalah suatu penyelenggaraan  institusi  (termasuk desa)  yang  mengarah  kepada  tujuan
yang baik melalui perumusan kebijakan  yang  berhubungan  dengan masalah-masalah  sosial  dan  sistem nilai  dalam  operasi  organisasi,  yang berlaku  bagi  semua  orang  di  bawah sistem  demokrasi  (Brinkerhoff  dan Brinkerhoff  2011).  United  Nations Development
Programme (UNDP) mendefinisikan  sebagai  “ the  exercise of
political, economic, and administrative  authority  to  manage  a nation’s  affair  at  all  levels ”.  Menurut definisi  UNDP  ini,  good  governance mempunyai  tiga  kaki  (Ulum  dan Sofyani,  2016),  yaitu:  (1)  Economic
governance;  meliputi  proses-proses pembuatan keputusan ( decision making  processes )  yang  memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi terhadap
equity, proverty, dan quality of life; (2) Political  governance  adalah  proses- proses  pembuatan  keputusan  untuk formulasi kebijakan; dan (3) Administrative governance adalah sistem implementasi
proses kebijakan.  Berdasarkan  definisi  good governance yang diajukan oleh UNDP, diajukan  sembilan  (9)  unsur  sebagai karakteristik  good  governance  yang saling  memperkuat  dan  tidak  dapat berdiri  sendiri  (Ulum  dan  Sofyani 2016).  Sembilan  karakter  tersebut meliputi: participation,  rule  of  law, transparancy,
responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision. Secara  spesifik,  meskipun  desa merupakan  entitas  yang  dipandang cukup kecil, namun dengan nomengklatur  pada  UU  No  6  tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan  desa  sebagai  entitas otonom,  yakni  memiliki  kemandirian mengelola dirinya dan berhak memperoleh  alokasi  dana  desa  dari pemerintah  pusat.  Dengan  demikian maka  praktik good  governance sudah
semestinya menjadi keharusan untuk di  jalankan  di  level  desa  sekalipun. Menurut  (Bastian  2006)  azas-azas
penegolaan  desa,  khususnya  dalalm aspek keuangan, harus mengedepankan
transparansi, akuntablitas, partisipatif, serta sesuai dengan  tata  tertib  peraturan  disiplin anggaran. Azas-azas yang dipaparkan tersebut  sesungguhnya  dalah  unsur- unsur  yang  ada  dalam  konsep  good governance  yang  harus  dijalankan dalam seluruh aktivitas desa.
Dari  amanat  UU  Desa  dan otonomi  daerah,  maka  pembangunan desa  harus  senantiasa  mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai  kalangan,  tidak  terkecuali akademisi.  Karenanya,  adanya  suatu dose  yang  berhasil  untuk  mencapai kemandirian  sudah  selayaknya  dapat dijadikan  role  model  bagi  desa-desa lain,  terlepas  dari  cocok  tidaknya konsep  pembanugnan  dari  desa  yang berhasil tersebut  dengan desa lain di Indonesia,  khususnya  karena  aspek karakteristik  yang  berbeda.  Konsep pembangunan  ini  tidak  lepas  dari pengelolaan
(management) dan praktik  tata  kelola  (governance)  yang dijalankan.
Oleh karena itu, penelitian  ini  akan  menggali  aspek pemahaman pemimpin desa percontohan,  yakni  Lurah  Desa Dlingo dalam
mengelola dan
mengawal  praktik  tata  kelola  di desanya.

## METODE

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi transedental. Fenomenologi merupakan ilmu ( logos ) yang mempelajari  tentang  hal-hal  yang tampak. Menurut Muhadjir (2000:116) metode fenomenologi
mengakui  adanya  kebenaran  empiris etik  yang  memerlukan  akal  budi untuk melacak dan menjelaskan serta berargumentasi.  Akal  budi  disini mengandung makna bahwa kita perlu menggunakan kriteria lebih tinggi lagi dari  sekedar truth  or  false .  Dalam penelitian fenomenologi peneliti dituntut untuk mampu mendiskripsikan fenomena yang
terjadi  sesuai  dengan  realitas  di lapangan  (Mamulati  et  al.  2016). Moustakas  (1994)    menjelaskan fenomenologi  merupakan  diskripsi pengalaman-pengalaman. Artinya, untuk menggambarkan seakurat mungkin sebuah fenomena, sekaligus tetap  menjaga  keadaan  sebenarnya seperti  yang  nampak  pada  diri informan.  Sementara  itu,  suatu fenomena  yang  nampak  mengandung unsur  sosial  dan  psikologis  (Welman dan Kluger, 1999).
Salah  satu  ciri  fenomenologi trensedental yang dikembangkan
Husserl  adalah  adanya epoche atau
bracketing ,  di  mana  peneliti  harus
menyisihkan semua bentuk prakonsep atas fenomena yang diteliti untuk  memperoleh  gambaran  murni ( fresh perspective ) dari subjek penelitian  (Creswell,  2007:59).  Proses ini  yang  disebut  sebagai  reduksi fenomenologis.
Reduksi tahap selanjutnya  adalah  reduksi  eidetic yang  ditujukan  untuk  menemukan eidos  atau  hakekat  atau  makna  yang tersembunyi  dari  fenomena  yang diamati (Bertens,  1990).  Dalam bahasa  yang  lain,  melalui  reduksi eidetic  maka  deskripsi  tekstural (textural description) yang merupakan pengalaman  informan,  dan  deskripsi struktural  (structural  description) yang  menjelaskan  tentang  konteks penelitian  dapat  dihasilkan.  Pada tahap akhir dilakukan reduksi transendental
yang merupakan tahapan  kunci  dalam  fenomenologi transendental  Husserl.  Tujuannya adalah  untuk  menemukan  hakekat atau  makna  yang  sesungguhnya, murni dan utuh. Prosesnya dilakukan dengan seksama, iterative, dan intuitive.  Inilah  puncak  dari  seluruh proses dalam
fenomenologi
transendental  Husserl,  yang  menurut Creswell  disebut  sebagai  “esensi”  ( the essence )  dari  hakikat  atau  makna
pengalaman yang sesungguhnya (Creswell, 2007:60).

## Informan
Informan  utama  dari  riset  ini adalah pemerintah Desa, yakni Lurah Desa  (Kepala  Desa)  Dlingo  Bapak Bahrun  Wardoyo.  Namun,  untuk dapat menguji validitas informasi dari informan  utama,  peneliti  melibatkan informan  pendukung  yakni  Bagian Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana (Sarpras),  Bapak  Bravo,    dan  kepala dusun  (Kadus)  dari  Dusun  Pakis  1 (satu) Bapak Turijan. Dengan adanya informan  pendukung  ini,  maka  akan menghindari  terjadinya  bias  normatif pada hasil penelitian, yakni simpulan penelitian  yang  hanya  berdasar  pada satu sisi perspektif informan (Creswell 2012).

## Teknik Pemerolehan dan Analisis Data
Teknik analis data menggunakan pendekatan  kualitatif.  Untuk  teknik wawancara  yang  dipakai  adalah wawancara semi-terstruktur dan terbuka,  sambil  merekamnya  dengan audio  recorder,  lalu  mentranskripnya (Creswell 2012). Analisis data dilakukan dengan pendekatan
fenomenologis  transedental  dimana ada  lima  kunci  pokok  yang  akan digali  oleh  peneliti,  yakni: noema, noesis,  epoeche,  intentional  analysis, dan eidetic  reduction (Kamayanti
2016).Bagian  ini  memuat  tentang rancangan  atau  desain  penelitian, sasaran  penelitian  (populasi,  sampel, informan  atau  subjek  penelitian), teknik  pengembangan  instrumen  dan metode pengumpulan data, pengukuran
dan pendefinisian variabel serta teknik analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Desa Dlingo
Dlingo berasal dari kata Delengo (lihatlah)  hal  ini  terjadi  disaat  Ki ageng  Perwito  Sidiq  mengungkap adanya tumurunnya Ratu Kencono di sebuah  bukit  Gunung  Pasar  melalui sebuah  Bokor  Kencono  di  Desa Krendetan, Delanggu. Hal ini didasari lelaku  ki  Ageng  Giring  III  untuk meraih  kamulyan  dengan  menggiring wahyu  keprabon  dari  Majapahit (malang).    Desa  Dlingo  yang  pada mulanya  merupakan  daerah  inclave
Imogiri
yang menginduk ke kasunanan Surakarta. Menurut Undang-undang  Darurat  nomor  5 tahun  1957  daerah  enclave  Imogiri (Surakarta)  dan  Kotagede  (Surakarta)
telah  dimasukkan  kedalam  wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  DPR DIY  Nomor  18/K/DPR/1955  dan dituangkan dalam PERDA DIY Nomor 1  tahun  1958  tentang  Perubahan Batas  -  batas  dan  nama  kapanewon- kapanewon  Imogiri,  Gondowulung
dan  Kotagede  dalam  Kabupaten Bantul.  Dalam  rangka  menambah kelancaran dan efisiensi pemerintahan Lima kapanewon (Imogiri  (ska),  Imogiri  (Yk),  Kotagede
(ska),  Kotagede  (yk),  Gondowulung tersebut  dijadikan  empat  kapanewon yakni  Imogiri,  Dlingo,  Banguntapan,
Pleret.
Kapanewon  Dlingo  terdiri  dari  6
Desa yakni Dlingo, mangunan, Temuwuh,  Muntuk  (Imogiri  ska)  dan
Terong,  Jatimulyo  (kotagede  ska).
Didalam mengadakan perubahan batas kapanewon-kapanewon tersebut  batas-batas  desa  tidak terjadi  perubahan,  dan  ditentukan Ibu kota Kapanewon/kecamatan untuk perkembangan daerah
dikemudian  hari  dalam  lapangan pemerintah,  ekonomi,  social  dan  lain sebagainya.  Biarpun  tempat  Ibu  Kota telah  ditentukan  dalam  Peraturan Daerah  ini,  tetapi  Dewan  Pemerintah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  perlu diberi  kekuasaan  untuk  menunjuk tempat Ibu Kota sementara yang lain,
jika faktor-faktor mengenai kepentingan pemerintahan memerlukan  tindakan  ini,  atau  hal itu  perlu  dilakukan  dalam  keadaan darurat, umpamanya gangguan
keamanan, bahaya alam dan
sebagainya.  Sehingga  Dlingo  masih beribukota  di  Imogiri  Ska  (dlingo- bantul.desa.id, 2016).
Desa  Dlingo  memiliki  10  Dusun (daerah  satu  level  di  bawah  desa). Sejak 2013 Desa Dlingo menjadi desa percontohan  dalam  hal  tata  kelola. Desa Dlingo juga menjadi desa melek Teknologi Informasi (TI) yang ditandai dengan  adanya  website  desa  di alamat  http://dlingo-  bantul.desa.id/ index.php/first.
Dalam  kurun  waktu  sekitar empat  tahun  (2012-sekarang)  desa Dlingo  telah  mengalami  berbagai kemajuan  yang  dapat  dilihat  dari struktur organisasi desa yang semkain  lengkap,  system  pelayanan yang  cepat  dan  tepat,  serta  tingkat kepuasan penduduk pada pemerintah desa  yang  meningkat.  Selain  itu, berbagai  potensi  desa  juga  terus ditingkatkan, seperti kerajinan, wisata,  kuliner,  dan  budaya.  Dari berbagai  kemajuan  itulah  kemudian pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri menjadikan desa Dlingo sebagai  tempat  studi  bagi  desa-desa lain di Indonesia dalam hal tata kelola pemerintahan desa.

## Hasil dan Pembahasan
Rumusan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  menggali  pemaknaan Lurah  Desa  Dlingo  terhadap  konsep pembangunan  Desa.  Bagi  Bapak
Bahrun
selaku Lurah Dlingo
(informan utama), pembangunan desa adalah  upaya  untuk  mencapai  suatu
visi  desa.  visi  yang  beliau  usung sendiri  adalah  “gemah  ripah  loh jinawi”  yang  kemudian  disingkat  dan dijadikan tag line desa ini, yakni “Giri Loji”. Visi yang sejatinya beliau susun sebelum  terpilih  menjadi  Lurah  ini terinspirasi  dari  semboyan  yang umum  diketahui  masyarakat  Jawa terkait  Nusantara,  yakni  bermakna bahwa sesungguhnya Desa di Nusantara  ini  telah  dianygerahi  oleh sumber  daya  alam  yang  berlimpah. Karenanya,  penduduknyalah  yang harus  mampu  mengelolanya  agar mampu  menciptakan  kesejahteraan bagi  warganya  dan  berujung  pada terwujudnya ketentraman.
Lurah Dlingo mengetahui bahwa  desa  mereka  sebenarnya memiliki  potensi  yang  walaupun dapat  dibilang  tidak  begitu  besar, yakni kemahiran warga dalam mengolah  kayu  menjadi  perabotan dan  kusen  (meja,  lemari,  tempat tidur,  pintu,  dsb),  kebudayaan  desa, dan  potensi  alam  berupa  air  terjun kecil  yang  belakangan  diberi  nama Lepo  (singkatan  dari  Ledok  Pokoh).
Beliau  meyakini  secara  kuat  bahwa sebesar  apapun  potensi  jika  tidak dikelola  dengan  cara  yang  baik  dan benar,  maka  potensi  tersebut  tidak akan mendatangkan manfaat.
Sementara  sekecil  apapun  potensi yang  ada,  kita  masyarakat  mampu memberdayakan, maka akan
mendatangkan  hasil  yang  tidak terduga  kadarnya.  Dari  dasar  ini kemudian  Lurah  Dlingo  berinisiatif untuk berupaya memanfaatkan potensi yang ada tersebut.
Lalu pertanyaan berikutnya adalah,  bagaimana  visi  atau  cita-cita ini  dapat  diraih  dengan  potensi  desa yang  tidak  bergitu  besar  di  Dlingo?. Pertama  yang  beliau  lakukan  adalah memperbaiki  tata  kelola  khususnya pada  aspek  penegakkan  hukum dalam  tata  pengelolaan  keuangan Daerah  dan  yang  kedua  adalah peningkatan  partisipasi  masyarakat dalam  mengelola  desa  yang  diawali dengan
penyadaran kepada masyarakat  desa  tentang  posisi mereka di dalam pembangunan desa. Bapak  Bahrun  berpendapat  bahwa lengsernya  pemimpin  Desa  Dlingo sebelum  beliau  yang  diiringi  dengan dimasukkannya  yang  bersangkutan ke  dalam  penjara  karena  skandal korupsi  tidak  lepas  dari  lemahnya upaya  dalam  taat  terhadap  aturan yang  berlaku,  khususnya  terkait  tata kelola  keuangan  Desa.  secara  pribadi beliau berprinsip bahwa dalam setiap aspek  kehidupan  ada  aturan  baik yang  bersifat  konstitusional,  alamiah (sunnatullah),  maupun  ketuhanan. Semua  aturan  ini  beliau  yakini bertujuan untuk menjaga keharmonisan  apa  yang  diaturnya, dan  esensinya  adalah  keteraturan
dan  kebaikan.  Karenanya  ketika    ini tidak  dapat  dijalankan  atau  bahkan dilanggar,  maka  akan  mendatangkan kerugian,  baik  bagi  diri  sendiri maupun  terhadap  orang  lain,  dalam hal  ini  masyarakat  desa.  Karena itulah beliau mengawali masa kepemimpinan  di  Dlingo  dengan melakukan  identifikasi  aturan-aturan terkait pengelolaan desa, yakni Undang-Undang  dan  aturan  adat setempat. “Jadi kita { belajar } dari { keterpurukan } kemarin
bahwasannya  ada  { aturan }  yang { membingkai  desa }  tersebut….  terus belajar  tentang  perundang-undangan dan  {aturan  yang  berlaku  di  desa} yang { diatur } si mbah { nenek moyang dulu }.  Sehingga,  seiring  berjalannya waktu  mereka  (aparatur  desa)  itu { tahu } bahwasannya desa itu berjalan diiringi  dengan  aturan  dasar  hukum.
Sehingga mereka butuh akan informasi aturan itu. Dengan { adanya aturan } kita menjadi { nyaman }.
Berikutnya,  Lurah  Dlingo  dari hasil survey beliau di Desa menemukan fenomena bahwa
kebanyakan  warga  desa  menilai mereka  adalah  obyek  pembangunan dari  desa.  Menurut  Pak  Bahrun  hal ini  berdampak  pada  sikap  dan perilaku  warga  dimana  mereka  lebih terlihat  pasif  terhadap  pembangunan desanya  sendiri.  Bagi  Bapak  Bahrun ini  adalah  pola  pikir  yang  salah, karena seharusnya warga desa adalah pewaris  desa  sehingga  seharusnya berada  pada  garda  terdepan  dalam
membangun  desa.  Menyikapi  kondisi inilah  Bapak  Bahrun    sering  dalam sambutannya  di  acara-acara  Desa Dlingo  menyampaikan  gagasannya agar  warga  menjadi  sadar  bahwa mereka  adalah  subyek  dan  bukan obyek
dari pembangunan.
Selanjutnya,  ketika  warga  mulai tergerak  untuk  berpartisipasi  dan aktif  terlibat  dalam  pembangunan desa,  maka  mereka  difasilitasi  oleh Lurah Dlingo dan segala bentuk karya akan  ditunjukkan  sehingga  warga akan  merasa  puas,  dan  keberadaan mereka  (eksistensi)  terasa  benar- benar diakui.
“{ Kesalahanya (konsep pengelolaan pembangunan desa sebelumnya-pen )}  adalah  terletak pada { sistem dan personal dari desa } itu,  kan  desa  sebenarnya  lebih  tua dari indonesia. Dan bisa disimpulkan desa  itu  terlahir  duluan  tapi  kenapa kok  desa  semakin  terpuruk  dan terpinggirkan.  Ternyata  { konsep }  dari orang  desa  sendiri  yang  { keliru }, sehingga { harus dirubah } dari { dilayani }  menjadi  { melayani }.  Dan { itu  harus  kita  fahamkan  kepada semua… }”
Dalam perjalanannya, hambatan dalam  dinamika  organisasi  akan selalu  hadir.  Tapi  dengan  semangat berdikari  itu,  semua  permasalahan akan dapat diselesaikan. Menariknya, di luar dari wawancara dengan Lurah, peneliti  juga  mewawancarai  warga untuk melakukan konfirmasi kebenaran wacana yang  disampaikan Bapak  Lurah.  Ternyata  apa  yang
beliau  katan  benar  dan  diamini  oleh warga.  Dan  yang  lebih  menarik adalah,  kreativitas  warga  kini  tidak lagi  menunggu  arahan  dari  Lurah, tetapi  mereka  berinisiasi  sendiri bahkan  tanpa  ada  jaminan  imbalan insentif dari Pemerintah Desa
(Pemdes)  Dlingo.  Hal  ini  bisa  jadi karena  masyarakat  merasa  puas dengan  dilibatkannya  mereka  dalam membangun desa dan ditampilkannya karya-karya  mereka  ke  khalayak ramai  (wisatawan)  pada  pagelaran enam bulanan Dlingo Expo. Selanjutnya  sinergi  Pemdes  dan warga  ini  berhasil  memunculkan potensi  ekonomi  baru  dalam  acara Dlingo Expo,
dimana banyak wisatawan  hadir  pada  pegalran  ini dan  ekonomi  wargapun  mengalami sedikit peningkatan.
“Jadi  tahapan  { perubahan good governance }  adalah  bagaimana  kita { membangun  etos  kerja }.  { Apabila etos sudah terpatri menjadi karakter }  maka  aspek  { kesulitan  itu akan hilang } dengan sendirinya.”
Apa  yang  dilakukan  Bapak
Bahrun ini ternyata nampak membuahkan  hasil.  Hal  ini  didapati peneliti dimana warga nampak sangat antusias  dalam  setiap  kegiatan  yang berkaitan dengan pembangunan desa, misalnya  dalam  kegiatan  kesenian desa,  Lomba  Desa,  Pengelolaan  Lepo, dan  banyak  kegiatan  desa  lainnya. Hal  ini  juga  dikonfirmasi  oleh
beberapa  kepala  Dusun (Kadus) yang salah  satunya  adalah  Bapak  Turijan, Kadus Pakis 1.
“…Teman-teman (warga desa) itu selalu  { dilibatkan }  oleh  Pak  Lurah dalam  perencanaan,  kegiatan,  dan evaluasi  mingguan.  Dari  pedukuhan (pedusunan)
adalah tokoh
masyarakat,  pak  RT,  tokoh  pemuda, kemudian ibu-ibu kader dari pembina paud  dan  posyandu,  karang  taruna dusun,
kelompok kegiatan masyarakat. Dari situ kumpul
{ membicarakan program jangka menengah }  di  desa.  Kita  jadi  merasa dihargai Pak Lurah, sehingga semangat  untuk  berpartisipasi  warga itu muncul Mas…” Selain membangkitkan semangat
berdikari (mandiri), Lurah Dlingo juga memberikan pencerahan bahwa
pembangunan  sejatinya  tidak  melulu pembangunan  fisik  desa.  Hal  ini didasari  banyaknya  usulan  saat partisipasi perencanaan pembangunan  desa  yang  mayoritas berupa  pembangunan  gedung  atau kalau  tidak  bantuan  modal.  Bagi Bapak  Bahruna  pembangunan  harus pula  meliputi  pembangunan  manusia di desa Dlingo. Pembangunan manusia ini diimplementasikan dalam bentuk peningkatan aspek-aspek yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meliputi:  pertama,  pendidikan  yang kemudian dijabarkan menjadi; pemahaman keorganisasian masyarakat, pendirian PAUD,
Penyelenggaraan  lomba-lomba  cerdas
cermat  di  banyak  Taman  Pendidikan
Al-Qur’an (TPA) desa, pelatihan pengolahan  limbah  kayu,  budi  daya tanaman,  kesenian  dan  kebudayaan dan  berbagai  bentuk  pendidikan lainnya. Kedua terkait aspek kesehatan,  dimana  diselenggarakan Pos  Pelayanan  Terpadu  (Posyandu), beberapa penyuluhan seperti: pengelolaan kebersihan rumah tangga dan lingkungan,
pengelolaan drainase,  dan  pengelolaan  sampah, penyelenggaraan  lomba-lomba  olah raga,  dan  lomba  kebersihan  dusun. Ketiga,  pengadaan  pelatihan  dan pendampingan  kewirausahaan  untuk peningktan ekonomi.
“di  fase  awal,  { hambatannya } adalah  { sudut  pandang  masyarakat } yang  masih  memandang  bahwa { pembangunan itu berupa fisik }. Jadi untuk  pemberdayaan  mereka  belum ahli  dalam  membuat  rencana  bahwa pembangunan  itu  bukan  hanya  fisik. Dan  biasanya  setiap  usulan  itu berupa  bantuan  modal.  { Perspektif inilah } yang { harus dirubah }…”
Informasi yang disampaikan oleh Lurah  Dlingo  ini  konsisten  dengan informasi yang diperoleh oleh peneliti dari  wawancara  dengan  Bapak  Bravo selaku Bagian Perencanaan Pembangunan Desa. Beliau memaparkan bahwa masyarakat Desa Dlingo yang notabene secara pendidikan  mayoritas  masih  lulusan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama  belum  begitu  faham  bahwa
pembangunan  tidak  hanya  secara fisik, tetapi juga manusia (warga) desa itu sendiri. “masyarakat desa masih mengertinya  mbangun  itu  ya  gedung mas.  Jadi  kalau  diarahkan  untuk pembangunan
manusia, seperti pendidikan  dan  pelatihan  itu  mereka dulu itu kurang tertarik. Tapi dengan pendekatan  dan  penyuluhan  dari  tim Desa  secara  terus-menerus  dan dengan cara yang santun, masyarakat mulai menerima bahwa pembangunan  manusia  itu  juga penting.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari usulan  yang  pada  periode  terakhir tidak lagi didominasi minta pendirian bangunan atau gedung.”
Konsep  pembangunana  Giri  Loji yang  diusung  oleh  Lurah  Dlingo  ini juga  bersumber  pada  keyakinan beliau sebagai seorang yang beragama dimana  beliau  memahami  bahwa perubahan  menuju  pada  perbaikan tidak  dating  dengan  sendirinya. Manusia  harus  berusaha  untuk merubah keadaan dengan hasil akhir tetap  berharap  pada  Yang  Maha Kuasa.  Hal  inilah  yang  kemudian menggiring  beliau  untuk  mengajak warga  untuk  terus  berkarya  agar kebaikan dan kesuksesan desa dapat diraih. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep
pembangunan  desa  yang  diusung Lurah  Dlingo  tidak  hanya    yang ditopang  oleh  konsep  manajemen serta tata kelola yang apik, tetapi juga harus  dibarengi  dengan  penghadiran peran  Tuhan  Yang  Maha  Esa  agar
kinerja  desa  yang  ditargetkan  dapat tercapai.
“{ ghirah } semangat kami,
{ prinsipnya }  adalah  bahwasannya { Tuhan  tidak  merubah  nasib  suatu kaum,  kecuali  kaum  tersebut  yang merubahnya  sendiri }.  Dan  { prinsip lain }  adalah  { Tuhan  sesuai  dengan prasangka  hambanya }.  Maka,  { kita harus  bangkit  karena  kita  pernah hancur },  dan  { kita  harus  berubah untuk  menjadi  ahlinya  dan  lalu meraih sukses }.”
Terakhir, makna pembangunan bagi  Pemdes  Dlingo  adalah  sebuah kewajiban  yang  kemudian  menjadi komitmen bagi pihak yang diamanahi. Karena itu, amanah ini harus dijalani dengan  berani.  Selain  itu,  dalam pembangunan, beliau menilai, banyak pihak  harus  trlibat,  terlebih  untuk pemerintah  desa.  Beliau  menyadari bahwa  Sumber  Daya  Desa  masih banyak  keterbatasan.  Banyak  aspek yang tidak difahami dengan baik oleh Pemdes.  Karenanya  sinergi  dengan berbagai  pihak  harus  dijalankan, ungkap beliau. Ini pula yang kemudian  menggiring  Dlingo  untuk membangun  sinergi  dengan  Pemkap Bantul,  beberapa  Universitas  di Yogyakarta,  dan  membentuk  Forum Lurah  Desa  (FDL)  se  Kabupaten Bantul.  Kerjasama  ini  diinisiasi  oleh kesadaran  Lurah  Dlingo  dan  bukan dari tuntutan Undang-Undang. Beliau meyakini  bahwa  dengan  bekerjasama dan bergotong royong dalam pembangunan, maka banyak hal yang
dapat  dipelajari,  dan  masalah  berat akan  terasa  ringan  jika  dihadapi bersama.  Banyak  hal  yang  beliau jadikan permisalan. Diantaranya, perumusan  strategi,  Pemdes  yang tadinya tidak faham menjadi mengerti berkat  pendampingan  dari  Pihak Kabupaten  Bantul  dan  Universitas. Terkait  pembangunan  potensi  desa, beliau  banyak  belajar  dari  diskusi yang diadakan di FDL.
“Itu  berasal  dari  { komitmen} pemerintahan  desa.  Jadi  keinginan untuk  { berubah }.  Dan  yang  { paling penting } adalah { berubahnya pemerintahan desa dengan berani }.”
“Kita  punya  forum  lurah  desa atau FLD se-Kabupaten Bantul untuk wadah  { berdiskusi }.  Jadi  kita  sudah seperti  saudara  di  kabupaten  Bantul untuk  lurah-lurah  itu.  FDL  ini  kita bentuk
karena { semangat berkemajuan  secara  berjama’ah }… selain  dengan  FDL,  untuk  menopang pembanguan  desa,  { sinergi }  juga  kita bangun dengan banyak pihak, pemkab,  pengawas,  perguruan  tinggi. ini  untuk  sarana  { belajar }  kita (Pemdes) disamping silaturrahim .
{ Prinsipnya } adalah { gotong royong }.”

## KESIMPULAN,
IMPLIKASI DAN

## KETERBATASAN PENELITIAN
Dari hasil analisis atas wawancara  mendalam  dengan  Lurah desa  Dlingo  dan  disertai  konfirmasi dari beberapa informan, peneliti dapat
menyimpulkan bahwa makna pembangunan  desa  berbasis  Giri  Loji (merupakan  singkatan  dari  Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto
Raharjo)  yang  digagas  oleh  Lurah Desa  Dlingo  bermakna  sebuah  desa harus  memiliki  visi  untuk  menjadi desa  yang  memiliki  dan  mampu memberdayakan kekayaan alam yang melimpah dengan tujuan menciptakan  keadaan  yang  tentram secara  lahir  dan  bathin.  Bagi  orang jawa  lama  slogan  ini  sangat  familiar sehingga  bukan  hal  yang  baru  bagi kebanyakan  warga  Dlingo.  Namun, bagi  Lurah  Desa  Dlingo  slogan tersebut  menjadi  inspirasi  untuk berkembang  yang  mana  cita-cita  ini akan sulit tercapai ketika pemaknaan akan pembangunan desa tidak ditafsirkan dengan baik. Bagi beliau
pembangunan berbasis pada konsep manajemen dan tata kelola adalah pembangunan yang berbasis  pada  ketaatan  pada  aturan, baik  yang  berlaku  dalam  konstitusi (Undang-Undang),  maupun  aturan sebagai  seorang  hamba  tuhan  dan bagian  dari  alam.  Dengannya,  beliau yakin keteraturan akan diperoleh dan ketentraman  itu  akan  diraih.  Selain itu,  konsep  utama  tata  kelola  atau governance  adalah  memanusiakan manusia,  dengan  membangkitkan kesadaran  mereka  (warga  desa) bahwa  mereka  adalah  pewaris  Desa.
Perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik tidak  akan  terjadi  jika  mereka berdiam diri, yakni memposisikan diri sebagai obyek dan bukan subyek dari
pembangunan. Dengan hadirnya kesadaran
membangun,
maka
semangat  warga  desa  akan  lahir dengan  sendirinya  dan  program- program  produktif  akan  muncul  dari warga  dengan  didasari  kesadaran, kreatifitas, dan inovasi yang dipenuhi keikhlasan.  Inilah  yang  beliau  nilai sebagai
hakikat partisipasi masyarakat dalam sebagai salah satu prinsip  good  governance.    Selain  itu, bagi  beliau  pembangunan  harus dibarengi  dengan  ketaatan  pada Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Sebagai hamba manusia tetap harus berusaha untuk  meraih  kesuksesan.  Akan tetapi,  seorang  manusia  harus  tetap menghadirkan  Tuhan  dalam  segala upaya  mereka,  karena  apapun  yang dilakukan  manusia  hasil  akhir  tetap ditentukan  oleh  kehendak  tuhan. Terakhir,  governance  yang  baik adalah  adanya  komitmen  berani  dari seluruh  elemen  desa  untuk  berubah dan  dijalani  dengan  semangat  gotong royong, silaturahim dan tolong menolong.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari dibentuknya sinergi-sinergi Desa Dlingo dengan berbagai pihak. Beliau meyakini  bahwa  kesatuan  akan melahirkan suatu
keberhasilan kelompok  yang  kuat  dibandingkan dilakukan secara sendiri-sendiri.

## REFERENSI
Bastian,  I.  2006.  Akuntansi  Sektor Publik. Jakarta: Erlangga .
Brinkerhoff,  D.  W.,  dan  J.  M. Brinkerhoff. 2011. Public– private partnerships: Perspectives on purposes, publicness, and good governance. Public Administration and Development 31 (1), 2-14. Creswell,  J.  W.  2012. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches . California: Sage Publication. Handoko,  T.  H.  2015.  Dasar-dasar manajemen produksi dan operasi. Yogyakarta: BPFE . Jones,  R.,  dan  M.  Pendlebury.  2010. Public Sector Accounting . England: Prentice Hall. Kamayanti,  A.  2016.  Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan. Jakarta:  Yayasan Rumah Peneleh .
Lestari, A. K. D., A. T. Atmadja, I. M. P. ADIPUTRA, dan M. Si. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik  Pengelolaan  Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). JIMAT  (Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi
S1) 2 (1).
Mahsun,  M.,  F.  Sulistyowati,  dan  H. A. Purwanugraha. 2007. Akuntansi  Sektor  Publik. Edisi Kedua. BPFE: Yogyakarta .
Mamulati,  I.,  I.  Triyuwono,  dan  A.  D.
Mulawarman. 2016. Fenomenologi  Sumber  Daya Manusia Sebagai Aset Intelektual  Dalam  Amal  Usaha Muhammadiyah. Jurnal Akuntansi dan Investasi 17 (1),
93-103.
Munti,  F.,  dan  H.  Fahlevi.  2017.
Determinan Kinerja Pengelolaan  Keuangan  Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. Jurnal  Akuntansi  dan Investasi 18 (2), 172-182.
Republik  Indonesia.  2014a.  Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Desa.
———. 2014b. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Subroto,  A.  2009.  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Universitas Diponegoro. Semarang . Suryaningrum,  F.  2016.  Analisis
Pengelolaan  Dana  Desa  2015 (Studi  Kasus  Di  Desa  Arjosari,
Kecamatan Arjosari, Kabupaten  Pacitan),  University of Muhammadiyah Malang.
Ulum,  I.,  dan  H.  Sofyani.  2016.
Akuntansi (Sektor) Publik . Yogyakarta: Aditya Media Publishing. Wida,  S.  A.,  D.  Supatmoko,  dan  T. Kurrohman. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. e-Journal Ekonomi  Bisnis  dan  Akuntansi 4 (2), 148-152.