## ANALISIS PELAKSANA TUGAS SEMENTARA (PLT) WALIKOTA MAKASSAR DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN MUTASI
Nur Chalil, Andi Safriani, Fadli Andi Natsif Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : nur.chalil20@gmail.com

## Abstrak
kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh    pejabat  pelaksana  tugas  sementara  (plt)  Walikota  Makassar memiliki  batasan  kewenangan  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pelaksana tugas  sementara hal  itu  berdasarkan  berbagai  regulasi  yang  ada  yaitu  Pasal  132  Peraturan  Pemerintah  No.  49 Tahun  2008,  salah  satu  dari  batasan  tersebut  adalah  batasan  melakukan  kebijakan  mutasi aparatur  sipil  Negara,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  sebagai  pejabat  pelaksana  tugas sementara  terjadi  suatu  kebijakan  mutasi  yang  dilakukan  pelaksana  tugas  (plt)  Walikota Makassar
Kata Kunci: Dinas Sosial, Rehabilitasi, Mantan pengguna narkoba.

## Abstract
policies  issued  by  temporary  duty  executing  officials  (plt)  The  Mayor  of  Makassar  has  an authority limitation in carrying out its duties as the executor of temporary tasks based on various existing  regulations,  namely  Article  132  Government  Regulation  No.  49  of  2008,  one  of  these limitations is the limitation of carrying out the policy of transferring state civil apparatus,  but in its  implementation  as  an  executor  of temporary  tasks  there is  a  mutation  policy  carried  out  by the acting officer of the Mayor of Makassar.
Keyword: implementers, Temporary Tasks, Policies, Mutations .

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik  dengan  bentang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Negara ini lahir berkat tekad dari masyarakatnya yang menginginkan  negaranya  merdeka  dan  berdaulat,  sejak  Negara  ini  memproklamirkan kemerdekaannya    pada  tanggal  17  Agustus  1945,  Indonesia  memiliki  satu  sistem  hukum  yang berlaku secara nasional dan merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini. Indonesia sebagai sebuah Negara mempunyai Konstitusi sebagai dasar negara yaitu Undang-UndangDasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia semua  kerangka  kenegaraan  dan  sistem  pemerintahan  Indonesia  diatur.  Ditegaskan  pula  bahwa Negara republik Indonesia merupakan sebuah Negara hukum yang memiliki kedaulatan ditangan rakyat, artinya bahwa Indonesia adalah Negara konstituisi yang berbentuk republik kesatuan dan berlandaskan demokrasi.
Jadi  pelaku  Negara  adalah  kebalikan  dari  Negara  penguasa,  yaitu  pelaku  Negara  adalah rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  atas  Negara.  Akan  tetapi,  melihat  bahwa  wilayah  Negara republik  Indonesia  merupakan  Negara  besar  dan  bentang  wilayahnya  yang  sangat  luas  dan dengan  kondisi  sosial  budaya  yang  dimiliki  beragam,  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  sebagai  dasar  hukum  Negara  Repubik  indonesialalu  mengatur  harus  adanya pemerintahan daerah.
Maka  dari  itu  lahirlah  Otonomi  Daerah.Otonomi  Daerah  merupakan  penyerahan  urusan pemerintah  kepada  pemerintah  daerah  yang  bersifat  operasional  dalam  rangka  sistem  birokrasi pemerintahan.
Istilah  Otonomi  mempunyai  arti  kebebasan  atau  kemandirian,  akantetapi  bukan kemerdekaan,  sehingga  daerah  otonom  itu  diberi  kebebasan  atau  kemandirian  sebagai  wujud pemberian  kesempatan  yang  harus  di  pertanggungjawabkan.  Pertanggungjawaban  itu  sendiri mempunyai  berbagai  unsur,  diantaranya  ialah:  pertama,  pembagian  tugas  dalam  arti melaksanakannya.  Kedua,  pemberian  kepercayaan  berupa  kewenangan  untuk  memikirkan  dan menetapkan  sendiri  bagaimana  menyelesaikan  tugas  itu.Dengan  demikian,  pemberian  otonomi mempunyai  sifat  mendorong  atau  memberi  stimulasi  untuk  berusaha  mengembangkan kemampuan  sendiri  yang  dapat  membangkitkan  oto-aktifitas  dan  mempertinggi  rasa  harga  diri dalam  makna  yang  sebaik-baiknya.  Inti  dari  tujuan  pemberian  otonomi  kepada  daerah  adalah untuk  meningkatkan  dayaguna  dan  hasilguna  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah,  yang sasaran-sasarannya  adalah  pelayanan  terhadap  masyarakat,  pelaksanaan  pembangunan,  serta pembinaan stabilitas politik dan kekuasaan bangsa.
Sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menurut  UUD  1945 memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah.Dalam penyelenggaraan  otonomi  daerah,  perlu  menekankan  prinsip-prinsip  demokrasi,  peran  serta masyarakat,  pemerataan  dan  keadilan  serta  memperhatikan  potensi  dan  berbagai keanekaragaman daerah tersebut. Terciptanya otonomi daerah menghasilkan beberapa peraturan pemerintahan  daerah,beberapa  diantaranya  adalah:Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1974, Undang  Undang  Nomor  22  Tahun  1999,  dan  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  Tahun  2004 yang telah direvisi menjadi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Sistem  pemerintahan  Negara  Republikindonesia  yang  selanjutnya  disebut  UUD  1945 memberikan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otoonomi Dearah.
Dalam  pelaksanaan  otonomi  Daerah,  dirasa  perlu  untuk  lebih  menekankan  pada  prinsip- prinsip  demokrasi,  peran  serta  masyarakat,  pemerataan  dan  keadilan  serta  memperhatikan
potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun diluar negeri serta tantangan persaingan global (penduniawian, penjagadan) di rasa perlu menyelenggarakan  otonomi  daerah  dengan  memberikan  kewenangan  yang  luas,  nyata,  dan bertanggung  jawab  kepada  daerah  secara  proporsional  yang  diwujudkan  dengan  pengaturan, pembagian, pemanfaatan, seumber daya nasional, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  ,  peran  serta  masyarakat,  pemerataan  dan  keadilan. Serta  potensi  dan  keanekaragaman  daerah  yang  dilaksanakan  dalam  kerangka  Negara  kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  rangka  penyelenggaran  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945, pemerintahan daerah  yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan  tugas  bantuan  (medebewind),  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejathraan masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan,  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pemerintah  daerah  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  yang  menjadi  kewenangan,  kecuali urusan  pemerintahan  yang  oleh  Undang-Undang  ditentukan  menjadi  urusan  pemerintah.Urusan pemerintah ini adalah urusan pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah.Dalam menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan,  pemerintahan  daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas  bantuan.  Urusan  pemerintahan  yang  (mutlak)  meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama.
Dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  tersebut,  pemerintah  menyelenggarakan sendiri  atau  dapat melimpahkan  sebagian  urusan  pemerintahan  kepada  perangkat  pemerintahan atau  wakil  pemerintah  di  daerah  atau  dapat  menugaskan  kepada  pemerintahan  daerah,  dan/atau pemerintahan desa. Perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah dimaksudkan adalah berupa  perangkat  pemerintah  dalam  rangka  dekonsentrasi  kepada  gubernur.  Dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dibagi  berdasarkan  kriteria  eksemerlitas,  akuntabilitas, dan  efesiensi  dengan  memperhatikan  keserasian  hubungan  antarsusunan  pemerintahan.dan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antar pemerintahan daerah, provinsi,  kabupaten,  dan  kota  atau  pemerintahan  daerah  yang  saling  terkait,  tergantung  dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan. Antar pemerintahan daerah adalah hubungan antara provinsi, kabupaten/kota atau provinsi dengan kabupatem/kota.
Urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintahan  daerah  yang  berdasarkan kriteria  tersebut  terdiri  dari  atas  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan.Penyelenggaraan  urusan pemerintahan  yang  bersifat  wajib  berpedoman  pada  standar  pelayanan  minimum  (SPM)  secara bertahap  dan  ditetapkan  oleh  pemerintah.Urusan  pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  daerah disertai  dengan  sumber  pendanaan,  pengalihan  sarana  dan  prasarana,  serta  kepegawaian  sesuai dengan  urusan  yang  di  desentralisasikan . 1 Urusan  pemerintahan  yang  diserahkan/dilimpahkan kepada gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.Sedangkan  urusan  provinsi  yang  bersifat  pilihan  meliputi  urusan pemerintahan  yang  secara  nyata  ada  dan  berpotensi  untuk  meningkatkan  kesejathraan masyarakat  sesuai  dengan  kondisi,  kekhasan,  dan  potensi  unggulan  daerah  yang bersangkutan.Urusan pemerintahan yang secara nyata ada, sesuai dengan kondisi kekhasan serta
1 HAW.  Widjaja, Penyelenggaraan  Otonomi  di  Indonesia (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada.  2005)  hlm. 161.
potensi  yang  dimiliki,  antara  lain  pertambangan,  perikanan,  pertanian,  perkebunan,  kehutanan, dan parawisata.
Pasal  18  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  menunjukkan  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah provinsi adalah hubungan bertingkat. Gubernur menjalankan pemerintahan di wilayah  provinsi  berdasarkan  asas  dekonsentrasi  yaitu  pelimpahan  kewenangan  dari  alat perlengkapan  negara  pusat  kepada  instansi  bawahan  guna  melaksanakan  pekerjaan  tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.2 Adapun Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menunjukkan hubungan  antara  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  adalah hubungan  sederajat  karena  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  sama-sama  menjalankan pemerintahan  di  wilayah  masing-masing  berdasarkan  asas  desentralisasi  (otonomi  daerah)  dan tugas pembantuan. Gubernur memiliki kedudukan atau peran ganda yaitu sebagai kepala daerah provinsi (Local Self Government) sekaligus  Kepala Wilayah/Wakil Pemerintah Pusat di daerah (Local  State  Government).3  Istilah  lainnya  sebagai  kepala  daerah  otonom  (local  self government) dan kepala wilayah administrative  ( field government ), Bupati dan Walikota hanya bertindak sebagai kepala daerah otonom saja . 2
Dalam  penyelenggaraan  roda  pemerintahan,  pemerintah  akan  selalu  dihadapi  oleh permasalahan  begitupun  dengan  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  jabatan  justru  bisa menimbulkan  masalah.  Salah  satunya  terjadi  pada  pemerintahan  kota  Makassar  yang  terjadi kekosongan  jabatan  karena  pejabat  defenitif  walikota  Makassar  yaitu  Danny  Pomanto  cuti  dari jabatannya  sebagai  walikota  Makassar  untuk  maju  kembali  sebagai  walikota  Makassar.  Dalam hal ini terjadi masalah kekosongan jabatan karena Dani Pommanto sebagai walikota cuti hingga waktu yang telah ditentukan, maka dari itu wakil dari pejabat yang melakukan cuti yaitu Syamsu Rizal  akan  di  tugasi  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  sebagai  pelaksana  tugas  sementara  (Plt) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016.
Penugasan  pelaksana  tugas  (plt)  walikota  Makassar  sebagai  pengganti  pejabat  yang berhalangan  tetap  untuk  melaksanakan  pemerintahan  di  kota  Makassar  menimbulkan permasalahan  dalam  aspek  Hukum  Administrasi  Negara  dikarenakan  pelaksana  tugas  kepala daerah dengan dengan kepala daerah definitif berbeda. Dalam hal pengangkatan pelaksana tugas kepala daerah maupun peran dan kewenangan pelaksana tugas dalam menjalankan pemerintahan. Berbagai  aspek  diatas  melatarbelakangi  penulis  untuk  membuat  jurnal  yang  berjudul  “Analisis Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Walikota Makassar Dalam pengambilan Kebijakan Mutasi.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan ( field reaserch ) yaitu mencari data di lapangan sebagai suatu fakta hukum dengan cara  melakukan wawancara terhadap pihak terkait.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Walikota  Makassar,  Sulawesi  Selatan.  Pendekatan yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  Pendekatan  Undang-Undang,  dan  Pendekatan Sosiologis  yang  terjadi  di  Kota  Makassar.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Data  Primer  dan  Data  Sekunder.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah Wawancara, Observasi, Dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan
Kewenangan  Pelaksana  Tugas  Sementara  (Plt)  Walikota  Makassar  Dalam  pengambilan Kebijakan Mutasi.
2 Asmar, Abd Rais, Desember 2015, Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Vol 2,No.2,http:// journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article
Sebelum  mengkaji  lebih  jauh  mengenai  kewenangan  pejabat  pelaksana  tugas    Sementara walikota  Makassar,  terlebih  dahulu  mengetahui  tentang  teknis  penataan  organisasi  perangkat daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 disebutkan bahwa dasar utama  penyusunan  perangkat  daerah  dalam  bentuk  suatu  organisasi  adalah  adanya  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah,  yang  terdiri  atas  urusan  wajib  dan  urusan pilihan.  Namun  tidak  bararti  bahwa  setiap  penanganan  urusan  pemerintahan  harus  dibentuk kedalam organisasi tersendiri. 3
Pembinaan dan pengendalian organisasi dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi,  sinkronisasi  dan  simplikasi  antar  sektor,  sehingga  masing-masing  pemerintah  daerah taat  asas  dan  taat  norma  dalam  penataan  kelembagaan  perangkat  daerah,  yang  dilaksanakan melalui  fasilitasi,  asistensi,  pemberian  arahan,  pedoman,  bimbingan,  supervise,  pelatihan  serta kerjasama.  Dalam  penataan  kelembagaan  perangkat  daerah  harus  menerapkan  prinsip-prinsip organisasi,  antara  lain  visi  dan  misi  yang  jelas,  pelembagaan  fungsi  staf  dan  fungsi  lini  serta fungsi  pendukung  secara  tegas,  efisiensi  dan  efektifitas,  rentang  kendali  serta  tata  kerja  yang jelas.
Selanjutnya mengenai pejabat pelaksana tugas, pelaksana tugas sementara biasanya dalam lingkup  pemerintahan  disebut  dengan  penjabat,  dalam  hal  ini  yang  menjadi  dasar  hukum  dari penjabat  yakni  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2005  tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian epala daerah dan wakil kepala daerah. Dari  hal  di  atas  mengatur  tentang  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  kepala  daerah  dan wakil kepala daerah serta menjadi acuan dalam hal pengangkatan pelaksana tugas sementara atau disebut dengan penjabat.
Dalam peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2005 Pasal 132 dijelaskan mengenai penjabat. Pada Pasal 132 butir (1) menetapkan yakni “Penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud Pada pasal  130  butir  (3)  dan  Pasal  131  butir  (4),  diangkat  dari  pegawai  negeri  sipil  yang  memenuhi syarat dan kriteria:
1. Mempunyai pengalaman dibidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.
2. Menduduki jabatan struktural esselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/c bagi  penjabat  Gubernur  dan  jabatan  struktural  esselon  II  pangkat  golongan  sekurang- kurangnya IV/b bagi penjabat Bupati/Walikota.
3. Daftar  penilaian  Pelaksanaan  pekerjaan  selama  3  (tiga)  tahun  terakhir  sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik” 4 .
Lanjut  pada  butir  (2)  ditetapkan  yakni  “Bagi  sekretaris  daerah  yang  diusulkan  menjadi penjabat kepala daerah, untuk sementara melepaskan jabatannya dan ditunjuk pelaksana tugas”. Lanjut  pada  butir  (3)  ditetapkan  yakni  “Dalam  pelaksanaan  tugasnya  penjabat  kepala  daerah bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi penjabat Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri bagi penjabat Bupati/Walikota”. Lanjut pada butir (4) ditetapkan yakni “Masa jabatan penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada butir (1), paling lama 1(satu)  tahun”.  Lanjut  pada  butir  (5)  ditetapkan  yakni  “Laporan  pertanggungjawaban  penjabat Gubernur  disampaikan  kepada  Presiden  melalui  Menteri  Dalam  Negeri  dan  bagi  penjabat Bupati/Walikota  disampaikan  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  melalui  Gubernur,  sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
Lanjut  pada  butir  (6)  ditetapkan  yakni  “Pelaksana  tugas  penjabatBupati/Walikota disampaikan  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  melalui  Gubernur,  sekurang-kurangnya  3  (tiga)
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005
bulan  sekali.  Lanjut  pada  butir  (6)  ditetapkan  yakni  “Pelaksana  tugas  penjabat  kepala  daerah sebagaimana dimaksud pada butir (5), dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri”. Pejabat pelaksana  tugas  sementara  dapat  diangkat  apabila  kondisi  dalam  pemerintahan  terjadi kekosongan dalam hal ini Walikota Makassar Dani Pommanto yang mengharuskan  cuti 4 bulan berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  untuk  ikut  kembali  dalam  pemilihan  kepala  daerah  kota Makassar.
Ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  74  Tahun  2016  Pasal  4  ayat  1 Tentang  cuti  diluar  tanggungan  Negara  bagi  Gubernur  dan  wakil  Gubernur,  Bupati  dan  wakil bupati, serta walikota dan wakil Walikota yang berbunyi “Selama Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati  dan  wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  wakil  Walikota  menjalani  cuti  diluar  tanggungan Negara sebagaimana disebut dalam pasal 3, maka ditunjuk pelaksana tugas Gubernur, pelakasana tugas Bupati, dan Pelaksana tugas Walikota sampai selesai masa kampanye.
Peraturan  menteri  dalam  Negeri  diatas  berkaitan  erat  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Pasal  78  yang  menyataka  bahwa  dalam  kondisi tersebut  akan  di  ditunjuk  penjabat pelakasana  tugas  sementara  kepala  daerah.  Wewenang  mengandung  arti  kemampuan  untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan  oleh  undang-undang  yang  berlaku  untuk  melakukan  hubungan-hubungan  hukum. Dengan demikian wewenangpemerintahan memiliki sifat-sifat, antara lain:
1. Expres implied;
2. Jelas maksud dan tujuannya;
3. Terikat pada waktu tertentu;
4. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis;
5. Isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit.
Mengenai  kewenangan  pejabat  pelaksana  tugas  sementara  Walikota  Makassar,  penulis dapat jelaskan sebagai berikut:

## A. Dasar hukum pengangkatan jabatan pelaksana tugas walikota
Mengenai  pelaksana  tugas  sementara  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  penjabat  telah  diatur dalam  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  No.  74  Tahun  2016  tentang  cuti  di  luar  tanggungan Negara bagi  Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota.
Sehubung  dengan  hal  tersebut,  diatas  sesuai  dengan  hasil  penelitian  penulis  dilapangan memperoleh  informasi  dari  hasil  observasi  dan  wawancara  tentang  pengunduran  sementara walikota  Makassar  sebagai  pejabat  definitif  dikarenakan  mengambil  cuti  dalam  kurun  waktu  4 bulan  untuk  mengikuti  pemilihan  kepala  daerah  dan  mengangkat  wakil  walikota  Makassar sebagai pelaksana tugas. Dasar hukum yang digunakan dalam keputusan tersebut yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

## B. Kondisi  diadakannya pelaksana tugas sementara
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  No.  74  Tahun  2016  pasal  4-5  bahwa  diadakannya pelaksana tugas sementara atau penjabat yaitu:
Pasal 4
1. Selama Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota menjalani cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ditunjuk pelaksana tugas Gubernur, pelaksana tugas Bupati, dan pelaksana tugas Walikota sampai selesai masa kampanye.
2. Pelaksana  tugas  Gubernur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berasal  dari  pejabat pimpinan madya kementerian dalam negeri atau pemerintah daerah provinsi
3. Pelaksana  tugas  Bupati/Walikota  sebagaimana  disebut  pada  ayat(1)  berasal  dari  pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi atau kementrian dalam negeri.
Pasal 5
1. Pelaksana  tugas  gubernur  sebagaimana  di  maksud  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  ditunjuk  oleh Menteri.
2. Pelaksana tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) di tunjuk oleh menteri atas usulan Gubernur.
Mengenai  masa  jabatan  pelaksana  tugas  sementara  berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan  dengan  Kasubag  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Bagian  Hukum  dan  Ham  Setda Kota  Makassar  Ibu  Asma  Suharti  menyatakan  bahwa:  “sekarang  ada  istilah  penjabat  yang berlaku mulai awal tahun 2018, masa jabatannya itu per triwulan artinya bahwa masa jabatannya 3 bulan jika dirasa cakap maka di tambahkan lagi 3 bulan”. Menurut penulis sendiri, pendapat tersebut agak keliru karena sudah di jelaskan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1  Tahun2018  bahwa  masa jabatan  penjabat  atau  plt  sampai  berakhir  pada  saat masa  kampanye juga berakhir.

## C. Perbedaan pelaksana tugas sementara dengan walikota defenitif
1. Memimpin  pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  yang  ditetapkan  bersama DPRD.
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD  kepada  DPRD  untuk  dibahas  bersama  DPRD,  serta  menyusun  dan  menetapkan RKPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD  kepada  DPRD  untuk  dibahas  bersama  DPRD,  serta  menyusun  dan  menetapkan RKPD
5. Mewakili  Daerahnya  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan,  dan  dapat  menunjuk  kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengenai  kewenangan  pelaksana  tugas  sementara  berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan  dengan  Kasubag  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Bagian  Hukum  dan  Ham  Setda Kota  Makassar  Ibu  Asma  Suharti  menyatakan  bahwa:  “penjabat  atau  pelaksana  tugas mempunyai  kewenangan  yang  sama  dengan  pejabat  defenitif  perbadaannya  hanyalah  masalah waktu, penjabat atau pelaksana tugas hanyalah 3 bulan”. 5
Menurut  penulis  sendiri,  pernyataan  tersebut  keliru,  karena  Kewenangan  pelaksana  tugas sementara  dalam  melaksanakan  roda  pemerintahan  memiliki  beberapa  perbedaaan  dengan pejabat  deifinitif  diantaranya  adalah  pejabat  pelaksana  tugas  sementara  tidak  dapat  melakukan kebijakan  yang  bersifat  struktural  dan  hanya  dapat  mengeluarkan  kebijakan  yang  bersifat administrasi  saja.Salah  satu  kebijakan  yang  tak  bisa  dilakukan  oleh  pejabat  pelaksana  tugas sementara adalah melakukan kebijakan Mutasi. Dalam permasalahan kali ini adalah mutasi yang dilakukan pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) walikota Makassar yang memutasi 113 pejabat
5 Wawancara dengan Asma Suharti, tanggal 12 Februari 2019 di kantor walikota Makassar
struktural  III  dan  IV  lingkup  Pemkot  Makassar  antara  lain  Kabag  Protokol,  Kabid  Pelayanan Dinas  Sosial,  Kabid  Personalia  di  Dinas  Damkar,  Dinas  DLH,  Inspektorat  Wilayah,  Dispenda, dan  beberapa  seksi  di  kelurahan.  berdasarkan  Pasal  132  peraturan  pemerintah  nomor  49  tahun 2008.  Kewenangan    pelaksana  tugas  hanya  sebatas  menjaga  kelancaran  proses  pemerintahan, menjaga  kelangsungan  dan  kelanjutan  dari  pemerintahan  agar  tidak  vakum  dalam  pelaksanaan pemerintahan.

## Kesimpulan
Kewenangan pelaksana tugas sementara dalam melaksanakan  roda pemerintahan memiliki beberapa  perbedaaan  dengan  pejabat  deifinitif  diantaranya  adalah  pejabat  pelaksana  tugas sementara  tidak  dapat  melakukan  kebijakan  yang  bersifat  struktural  dan  hanya  dapat mengeluarkan  kebijakan  yang  bersifat  administrasi  saja.  Salah  satu  kebijakan  yang  tak  bisa dilakukan  oleh  pejabat  pelaksana  tugas  sementara  adalah  melakukan  kebijakan  Mutasi,  Dalam permasalahan  kali  ini  adalah  mutasi  yang  dilakukan  pejabat  pelaksana  tugas  sementara  (Plt) walikota  Makassar  yang  memutasi  113  pejabat  struktural  III  dan  IV  lingkup  Pemkot  Makassar antara lain Kabag Protokol,  Kabid Pelayanan Dinas Sosial, Kabid Personalia di Dinas Damkar, Dinas  DLH,  Inspektorat  Wilayah,  Dispenda,  dan  beberapa  seksi  di  kelurahan.  merujuk  pada Pasal  132  Peraturan  Pemerintah  nomor  49  tahun  2008.  Kewenangan  pelaksana  tugas  hanya sebatas  menjaga  kelancaran  proses  pemerintahan,  menjaga  kelangsungan  dan  kelanjutan  dari pemerintahan agar tidak vakum dalam pelaksanaan pemerintahan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Widjaja,  HAW.  2005. Penyelenggaraan  Otonomi  di  Indonesia. Jakarta.  PT  Raja  Grafindo Persada.

## Jurnal
Asmar, Abd Rais.(2015). Kedudukan Gubernur Dalam penyelanggaraan pemerintahan daerah.2, (2) 2. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005