## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH
Sri Rahmany Dosen STIE Syariah Bengkalis Alamat: Jalan Poros Sungai Alam-Selat Baru, Bengkalis, Riau, Kode Pos 28751

## ABSTRAK
Secara  sederhana  pengertian  manajemen  risiko  adalah,  pelaksanaan fungsi-fungsi  manajemen  dalam  penanggulangan  risiko,  terutama  risiko yang  dihadapi  oleh  bank,  perusahaan  atau  kelompok-kelompok  lain. Peristiwa Yang Menyebabkan Timbulnya Risiko ( risk event ). Ada dua hal yang  melatarbelakangi  timbulnya  risiko,  yaitu,  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Faktor  internal  disini  adalah  kejadian  yang  bersumber  dari lembaga yang bersangkutan, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan  prosedur  dan  lain-lain.  Risiko  semacam  ini  pada  dasarnya  bisa dicegah.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  faktor  eksternal  adalah kejadian  yang  bersumber  dari  luar  yang  tidak  mungkin  dapat  dihindari oleh perbankan. Seperti, bencana alam, kerusuhan, perang, krisis ekonomi lokal, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi global, hingga efek domino dari  masalah  ekonomi  yang  ada  di  sebuah  negara.  Akan  tetapi  setiap sistem  pengendalian  internal  yang  dilaksanakan  harus  sesuai  dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sehingga hasil yang didapatkan bisa memberikan dampak positif bagi transaksi pembiayaan  yang dilaksanaan. Unsure  dari  pengendalian  internal  yaitu before  the  action dan after  the action .  Sehingga  pelaksanaan  manajemen  risiko  akan  bisa  dilaksanakan dengan  lebih  tercontrol  dalam  pembiayaan  yang  dilaksanakan.  Karena risiko-risiko tersebut akan membawa dampak yang luas jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah fungsi praktisi perbankan bisa memperkirakan dan menanggulangi  semua  risiko  yang  ada.  Manajemen  risiko  adalah mengidentifikasi,  mengukur,  memantau  dan  mengendalikan  jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah.

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Lembaga  Keuangan  yang  berbasis  syariah  merupakan  suatu  tolak  ukur untuk mendapatkaKata “bank” sebagai istilah lembaga keuangan  tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur‟an. Perbankan melaksanakan 3 fungsi utama  :  menerima  simpanan  uang,  meminjamkan  uang  dan  memberikan  jasa pengiriman  uang.  Fungsi-fungsi  tsb  telah  dijalankan  sejak  jaman  Rasulullah SAW : (secara individu dan satu fungsi). Praktek Perbankan pada zaman Bani Ummayah  dan  Bani  Abbasiah  :  (individu,  3  fungsi)  Pada  Zaman  Abassiah, tumbuh  orang-orang  yang  mempunyai  keahlian  khusus  :  naqid;  sarraf; jihbiz.Praktek Perbankan di Eropa :Jihbiz dibawa secara perorangan dan telah dilakukan  oleh  institusi  sampai  di  Eropa  :  Raja  Henry  VIII  tahun  1545 membolehkan  bunga  tetapi  mengharamkan  riba.  Raja  Edward  VI  melarang
praktek  bunga,  Ratu  Elizabeth  I  kembali  membolehkan  bunga.Terjadi renaissance  pada  bangsa  Eropa,  peradaban  muslim  runtuh.  Dunia  dikuasai praktek perbankan yang berbasis bunga.
Akan  tetapi  di  Indonesia  pada  tahun  1992  :  UU  No7  Ttg  Perbankan;  PP No.72  tentang  bank  bagi  hasil;  Bank  Muamalat  dan  BPRS.Tahun  1998;  UU No.10/98;  Perbankan  Syariah,  Bank  Konvesional  diperbolehkan  membuka Cabang  Syariah;  berdiri  BSM  dan  UUS  Perkembangan  sampai  dengan  akhir Juni 2004: jumlah bank syariah: 2 BUS; 10 UUS dan 86 BPRS.
Dengan  semakin  berkembangnya  bank  umum  syariah  di  Indonesia  maka semakin  besar  peluang  transaksi  penyaluran  dana  terhadap  masyarakat  yang berdasarkan  peraturan  syariah.  Dengan  semakin  berkembangnya  penyaluran dana  maka  semakin  besar  peluang  penyalahgunaan  dana  sehingga menyebabkan  kemacetan  dalam  penyelesaian  transaksinya.  Dalam  suatu lembaga  seperti  bank  umum  syariah  yang  mengelola  dana  pihak  ketiga  maka sangat  dibutuhkan  sistem  pengendalian  internal  dan  manajemen  risiko  dalam transaksinya. Hakikatnya bentuk dari pengendalian internal Tidak dimaksudkan  untuk  mengantikan  manajemen  bank  dalam  mengambil keputusan bisnis, Tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa bank tidak akan jatuh bangkrut, Bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil  risiko bisnis  dari  kegiatan  operasionalnya  yg  diperbolehkan,  dalam  aspek  makro perbankan,  otoritas  pengawasan  bank  tidak  dimaksudkan  untuk  menciptakan distorsi  terhadap  iklim  persaingan  pasar,  dan  tidak  untuk  memaksakan  bank untuk  melakukan  kebijakan  moneter  dan  pembiayaan  tertentu.  Akan  tetapi setiap  sistem  pengendalian  internal  yang  dilaksanakan  harus  sesuai  dengan kebijakan  dan  peraturan  yang  berlaku  sehingga  hasil  yang  didapatkan  bisa memberikan  dampak  positif  bagi  transaksi  pembiayaan  yang  dilaksanaan. Unsure dari pengendalian internal yaitu before the action dan after the action . Sehingga  pelaksanaan  manajemen  risiko akan  bisa  dilaksanakan  dengan  lebih tercontrol dalam pembiayaan  yang dilaksanakan. Karena  risiko-risiko tersebut akan  membawa  dampak  yang  luas  jika  tidak  dikelola  dengan  baik.  Disinilah fungsi  praktisi  perbankan  bisa  memperkirakan  dan  menanggulangi  semua risiko  yang  ada.  Manajemen  risiko  adalah  mengidentifikasi,  mengukur, memantau  dan  mengendalikan  jalannya  kegiatan  usaha  dengan  tingkat  risiko yang wajar secara terarah.
Dengan  adanya  sistem  pengendalian  internal  dan  manajemen  risiko  yang dilaksanakan  maka  akan  semakin  memperkokoh  dasar  dari  perbankan  syariah yang  memiliki  akar  pada  ekonomi  syariah  nilai  Ilahiyah  dengan  acuan utama Al-Qur-an dan Sunnah. Nilai-nilai utama:  Perspektif makro:  Keadilan, maslahah,  anti  riba,  zakat,  anti  judi, symmetric  information ,  nilai  dasar  uang sebagai  alat  tukar  bukan  komoditas.  Perspektif  mikro:  Shiddiq,  Amanah, Fathonah,  Tabligh.  Dimensi  keberhasilan:  dunia  dan  akhirat (long  term oriented) dan sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil. Dalam jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah : Implementasi prinisp syariah dalam setiap aktivitasnya secara istiqomah.
Dari  uraian  di  atas  maka  muncul  berbagai  temuan  permasalahan  dari transaksi  pembiayaan  yang  dilaksanakan  oleh  bank  umum  syariah  jika pelaksanaan  sistem  pengendalian  internal  dan  manajemen  risiko  tidak  sesuai dengan prinsip syariah dan prosedural yang berlaku.
2. Rumusan Penelitian
a. Bagaimana  mekanisme  sistem  pengendalian  internal  dan  manajemen risiko Pada Pembiayaan syariah?
b. Apakah  mekanisme  sistem  pengendalian  internal  dan  manajemen  risiko pembiayaan  syariah  telah  sesuai  dengan  kebijakan  dan  peraturan  BI beserta Fatwa MUI ?

## 3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat:
a. Mekanisme  sistem  pengendalian  internal  dan  manajemen  risiko  pada Pembiayaan syariah.
b. Mekanisme  sistem  pengendalian  internal  dan  manajemen  risiko pembiayaan  syariah  telah  sesuai  dengan  kebijakan  dan  peraturan  BI beserta Fatwa MUI.

## B. KAJIAN TEORITIS
1. Sistem  Pengendalian  Internal  dan  Sistem  Manajemen  Risiko Pembiayaan
Dalam lembaga keuangan permasalahan „asymmetric information‟ sangat dominan.  Dengan  pendekatan  PA  theory,  nasabah  dan  pemilik  menjadi „principal‟  dan  management  menjadi  „agent‟.    Regulasi    diperlukan  guna menselaraskan action management denga interests principals:
a) Mengendalikan tindakan management;
b) Pembatasan  kewenangan  (yg  bila  tidak  akan  terjadi  dilema  „ gambling with other people money’ ) ;
c) Mengembangkan „incentives‟ yang pas.
Regulation  refers  to  a  set  of  enforceable  rules  that  restrict  or  direct  the actions  of  market  participants,  altering,  as  a  result,  the  outcomes  of  those actions (Chavez and Gonzalez-Vega, 1992).
a) Menjaga stabilitas sistem keuangan (makro ekonomi) dan keberlangsungan usaha bank (mikro ekonomi)
b) Perlindungan  masyarakat  (khususnya  masyarakat  awam  dan  nasabah kecil)
c) Optimalisasi  peran  lembaga  perbankan  dalam  menunjang  program pembangunan
Sehubungan  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/8/PBI/2003 tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  Bank  Umum  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  56,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2009  Nomor  103,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  5029),  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/1/PBI/2011  tentang Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank  Umum  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2011  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5184),  dan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/6/PBI/2006 tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  secara  Konsolidasi  bagi  Bank  yang Melakukan  Pengendalian  terhadap  Perusahaan  Anak  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  8,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4602), serta dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan dan harmonisasi dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka perlu  dilakukan  perubahan  atas  Surat  Edaran  Nomor  5/21/DPNP  tanggal  29 September  2003  perihal  Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  Bank  Umum, sebagai berikut:
a) Ketentuan angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
b) Penyempurnaan  pedoman  penerapan  manajemen  risiko  sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2011  dan  disampaikan  kepada  Bank  Indonesia  paling  lama  30  (tiga puluh) hari sejak diselesaikannya penyempurnaan pedoman tersebut.
c) Ketentuan angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
d) Pedoman  Standar  Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  Bank  Umum, paling kurang memuat:
1) Penerapan  Manajemen  Risiko  Secara  Umum, yang  mencakup mengenai  pengawasan  aktif  Dewan  Komisaris  dan  Direksi;  kecukupan kebijakan,  prosedur,  dan  penetapan  limit;  kecukupan  proses  identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
2) Penerapan  Manajemen  Risiko  untuk  Masing-Masing  Risiko, yang mencakup  penerapan  Manajemen  Risiko  untuk  masing-masing  Risiko yang meliputi 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas,  Risiko  Operasional,  Risiko  Hukum,  Risiko  Stratejik,  Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.
3) Penilaian  Profil  Risiko, yang  mencakup  penilaian  terhadap  Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan  sistem  pengendalian  Risiko (risk  control  system), baik untuk  Bank  secara  individual  maupun  untuk  Bank  secara  konsolidasi. Penilaian  tersebut  dilakukan  terhadap  8  (delapan)  Risiko  yaitu  Risiko Kredit,  Risiko  Pasar,  Risiko  Likuiditas,  Risiko  Operasional,  Risiko Hukum,  Risiko  Stratejik,  Risiko  Kepatuhan,  dan  Risiko  Reputasi.  Dalam melakukan  penilaian  profil  Risiko,  Bank  wajib  mengacu  pada  ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.
Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI)  yang  efektif  merupakan  komponen penting  dalam  manajemen  Bank  dan  menjadi  dasar  bagi  kegiatan  operasional Bank  yang  sehat  dan  aman.  Sistem  Pengendalian  Intern  yang  efektif  dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  serta mengurangi  risiko  terjadinya  kerugian,  penyimpangan  dan  pelanggaran  aspek kehati-hatian.  2.  Terselenggaranya  Sistem  Pengendalian  Intern  Bank  yang handal  dan  efektif  menjadi  tanggung  jawab  dari  pengurus  dan  para  pejabat Bank.  Selain  itu,  pengurus  Bank  juga  berkewajiban  untuk  meningkatkan  risk
culture yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di  setiap  jenjang  organisasi.  3.  Sistem  Pengendalian  Intern  perlu  mendapat perhatian  Bank,  mengingat  bahwa  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya kesulitan  usaha  Bank  adalah  adanya  berbagai  kelemahan  dalam  pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Bank, antara lain:
a) Kurangnya  mekanisme  pengawasan,  tidak  jelasnya  akuntabilitas  dari pengurus  Bank  dan  kegagalan  dalam  mengembangkan  budaya pengendalian intern pada seluruh jenjang organisasi;
b) Kurang  memadainya  pelaksanaan  identifikasi  dan  penilaian  atas  risiko dari kegiatan operasional Bank;
c) Tidak  ada  atau  gagalnya  suatu  pengendalian  pokok  terhadap  kegiatan operasional  Bank,  seperti  pemisahan  fungsi,  otorisasi,  verifikasi  dan kaji ulang atas risk exposure dan kinerja Bank;
d) Kurangnya  komunikasi  dan  informasi  antar  jenjang  dalam  organisasi Bank,  khususnya  informasi  di  tingkat  pengambil  keputusan  tentang penurunan kualitas risk exposure dan penerapan tindakan perbaikan;
e) Kurang  memadai  atau  kurang  efektifnya  program  audit  intern  dan kegiatan pemantauan lainnya;
f) Kurangnya  komitmen  manajemen  Bank  untuk  melakukan  proses pengendalian  intern  dan  menerapkan  sanksi  yang  tegas  2  terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan Bank.
Identifikasi dan Penilaian Risiko diantaranya adalah :
a) Penilaian  risiko  merupakan  suatu  serangkaian  tindakan  yang dilaksanakan  oleh  Direksi  dalam  rangka  identifikasi,  analisis  dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan.
b) Risiko  dapat  timbul  atau  berubah  sesuai  dengan  kondisi  Bank,  antara lain:
1) perubahan kegiatan operasional Bank;
2) perubahan susunan personalia;
3) perubahan sistem informasi;
4) pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu;
5) perkembangan teknologi;
6) pengembangan jasa, produk atau kegiatan baru;
7) terjadinya penggabungan usaha (merger), konsolidasi, akuisisi dan restrukturisasi Bank;
8) perubahan dalam sistem akuntansi;
9) ekspansi usaha;
10) perubahan hukum dan peraturan; dan
11) perubahan perilaku serta ekspektasi nasabah.
Suatu Sistem Pengendalian Intern yang efektif mengharuskan Bank secara terus  menerus  mengidentifikasi  dan  menilai  risiko  yang  dapat  mempengaruhi
pencapaian  sasaran.  Penilaian  risiko  harus  pula  dilakukan  oleh  auditor  intern sehingga  cakupan  audit  yang  dilakukan  lebih  luas  dan  menyeluruh.  Penilaian ini  harus  dapat  mengidentifikasi  jenis  risiko  yang  dihadapi  Bank,  penetapan limit risiko, dan teknik pengendalian risiko tersebut.
Metodologi  penilaian  risiko  harus  menjadi  tolak  ukur  untuk  membuat profil  risiko  dalam  bentuk  dokumentasi  data,  yang  bisa  dikinikan  secara periodik.  Penilaian  risiko  juga  meliputi  penilaian  terhadap  risiko  yang  dapat diukur (kuantitatif) dan tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya. Selanjutnya Bank harus memutuskan untuk mengambil risiko  tersebut  atau  tidak  dengan  cara  mengurangi  kegiatan  usaha  tertentu.  e. Penilaian tersebut harus mencakup semua risiko yang dihadapi, baik oleh risiko individual maupun secara keseluruhan (aggregate), yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. f. Pengendalian intern perlu dikaji ulang secara  tepat  dalam  hal  terdapat  risiko  yang  belum  dikendalikan,  baik  risiko yang sebelumnya sudah ada maupun risiko yang baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang  tersebut  antara  lain  dengan  melakukan  evaluasi  secara  terus  menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari  pencapaian  target  atau  efektivitas  pengendalian  intern  dalam  kegiatan operasi dan organisasi Bank.
Bank,  sebagaimana  perusahaan  yang  lain  yang  menjalankan  usaha  dalam bentuk  apapun,  pasti  akan  di  hadapkan  dengan  risiko.  Risiko-risiko  tersebut akan  membawa  dampak  yang  luas  jika  tidak  dikelola  dengan  baik.  Disinilah fungsi  praktisi  perbankan  bisa  memperkirakan  dan  menanggulangi  semua risiko  yang  ada.  Manajemen  risiko  adalah  mengidentifikasi,  mengukur, memantau  dan  mengendalikan  jalannya  kegiatan  usaha  dengan  tingkat  risiko yang wajar secara terarah.
Risiko  secara  lebih  luas  bisa  diartikan,  kemungkinan  terjadinya  sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi risiko dari sisi yang lain, sebetulnya bisa menjadi pembuka peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. 1
Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah, pelaksanaan fungsi- fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh bank, perusahaan atau kelompok-kelompok lain.
Peristiwa Yang Menyebabkan Timbulnya Risiko ( risk event ). Ada dua hal yang  melatarbelakangi  timbulnya  risiko,  yaitu,  faktor  internal  dan  faktor eksternal.
Faktor  internal  disini  adalah  kejadian  yang  bersumber  dari  lembaga  yang bersangkutan, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Risiko semacam ini pada dasarnya bisa dicegah.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  faktor  eksternal  adalah  kejadian  yang bersumber  dari  luar  yang  tidak  mungkin  dapat  dihindari  oleh  perbankan. Seperti, bencana alam, kerusuhan, perang, krisis ekonomi lokal, krisis ekonomi regional,  krisis  ekonomi  global,  hingga  efek  domino  dari  masalah  ekonomi yang ada di sebuah negara. 2
1 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, h. 225
2 Soesno djojosoedarso, Prinsip-Prinsip Manajemen dan Asuransi, h. 4

## 2. Klasifikasi Manajemen Risiko dalam Tinjauan PBI dan DSN
Manajemen  risiko  merupakan  suatu  usaha  untuk  mengetahui, menganalisis  serta  mengendalikan  risiko  dalam  setiap  kegiatan  perbankan dengan  tujuan  untuk  memperoleh  efektifitas  dan  efisiensi  yang  lebih  tinggi, karena  itu  perlu  lebih  dahulu  dipahami  tentang  konsep-konsep  yang  dapat memberikan  makna,  cakupan  yang  luas  dalam  rangka  proses  memahami manajemen  risiko  tersebut.  Konsep  risiko  timbul  karena  adanya ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang menyebabkan timbulnya risiko. 3 Peraturan : PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 - Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
Berlaku : 1 Juli 2009
Ringkasan :
a. Tujuan  pengaturan  ini  adalah  untuk  mengendalikan  risiko  yang  dihadapi Bank sehingga kualitas penerapan manajemen risiko di Bank juga menjadi semakin  meningkat.  Upaya  peningkatan  kualitas  penerapan  manajemen risiko  tidak  hanya  ditujukan  bagi  kepentingan  Bank  tetapi  juga  bagi kepentingan  nasabah.  Salah  satu  aspek  penting  dalam  melindungi kepentingan  nasabah  dan  dalam  rangka  pengendalian  risiko  adalah transparansi  informasi  terkait  produk  atau  aktivitas  Bank.  Selain  itu peningkatan  kualitas  penerapan  manajemen  risiko  diharapkan  akan mendukung  efektivitas  kerangka  pengawasan  bank  berbasis  risiko  yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
b. Bank  wajib  menerapkan  Manajemen  Risiko  secara  efektif,  baik  untuk Bank  secara  individual  maupun  untuk  Bank  secara  konsolidasi  dengan Perusahaan Anak.
c. Bank  Umum  Konvensional  wajib  menerapkan  Manajemen  Risiko  yang mencakup 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional,  risiko  hukum,  risiko  reputasi,  risiko  stratejik,  dan  risiko kepatuhan.  Sementara  itu,  Bank  Umum  Syariah  wajib  menerapkan Manajemen Risiko paling kurang untuk 4 jenis risiko, sebagaimana diatur dalam  pengaturan  sebelumnya  untuk  Bank  yang  tidak  memiliki  ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.
d. Untuk  mempermudah  integrasi  antara  Manajemen  Risiko  dan  Tingkat Kesehatan bank, peringkat risiko dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu
3 Ferry N Idrus Sugiarto, Manajemen RisikoPerbankan, h. 9
1 (Low), 2 (Low to Moderate), 3 (Moderate), 4 (Moderate to High), dan 5 (High). Bagi Bank Umum Syariah, peringkat risiko dikategorikan menjadi 3 peringkat, yaitu 1 (Low), 2 (Moderate), dan 3 (High).
e. Bank  wajib  memiliki  kebijakan  dan  prosedur  secara  tertulis  untuk mengelola  risiko  yang  melekat  pada  produk  atau  aktivitas  baru  Bank. Yang  dimaksud  dengan  produk  atau  aktivitas  baru  Bank  adalah  suatu produk baru atau aktivitas baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. tidak  pernah  diterbitkan  atau  dilakukan  sebelumnya  oleh  Bank;
atau b. telah  diterbitkan  atau  dilaksanakan  sebelumnya  oleh  Bank  namun dilakukan  pengembangan  yang  mengubah  atau  meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank.
f. Bank  wajib  menyampaikan  laporan  produk  atau  aktivitas  baru  kepada Bank Indonesia yang terdiri dari:
a. Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling lambat 60 hari sebelum penerbitan atau pelaksanaan produk atau aktivitas baru; dan
b. Laporan  realisasi  penerbitan  produk  atau  pelaksanaan  aktivitas baru  paling  lambat  7  hari  kerja  setelah  produk  atau  aktivitas  baru dilakukan.
Rencana  penerbitan  produk  atau  pelaksanaan  aktivitas  baru  yang memenuhi kriteria dalam angka 5 huruf a diatas wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
g. Bank  dilarang  menugaskan  atau  menyetujui  pengurus  dan/atau  pegawai Bank untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktivitas yang bukan merupakan  produk  atau  aktivitas  Bank  dengan  menggunakan  sarana  atau fasilitas  Bank.  Termasuk  sebagai  aktivitas  Bank  adalah  jasa  keagenan yang dilakukan oleh Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
h. Bank wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktivitas Bank kepada nasabah baik secara tertulis maupun lisan.
i. Pemberian masa transisi sebagai berikut:
a. Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  Bank  Umum  Konvensional untuk  seluruh  Risiko  (8  risiko)  dan  penetapan  penilaian  peringkat Risiko yang dikategorikan dalam 5 peringkat berlaku sejak tanggal 1 Juli 2010. b. Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  Bank  Umum  Konvensional untuk  seluruh  Risiko  (8  risiko)  dan  penetapan  penilaian  peringkat Risiko  yang  dikategorikan  dalam  3  peringkat  sebagaimana  diatur dalam PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi  Bank  Umum  tetap  berlaku  sampai  dengan  tanggal  30  Juni 2010.
j. Ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20,  Pasal  21,  Pasal  25,  dan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), khususnya terkait produk dan aktivitas baru Bank  tidak  berlaku  bagi  Bank  Umum  Syariah  (karena  telah  diatur  dalam ketentuan tersendiri mengenai produk Bank Syariah).
Ada empat tahap dalam menganalisa kadar pengawasan risiko yaitu :
1) Membangun  pengawasan  risiko, yaitu  kadar  pengawasan  yang  harus dibangun  untuk  mengeliminasi  hazard  dan  mengurangi  risiko.  Begitu pengawasan  risiko  dibangun,  maka  risiko  dievaluasi  sampai  risiko  dapat dikurangi,  sampai  pada  level  dimana  manfaatnya  lebih  banyak  daripada biaya potensial.
2) Mengidentifikasi  pengawasan  risiko, Pembangunan  pengawasan  risiko diawali  dengan  pengambilan  tingkat  risiko  yang  ditentukan  sebelumnya dan  mengidentifikasi  sebanyak  mungkin  pilihan  pengawasan  risiko  yang mungkin  diambil  bagi  semua  hazard  yang  melampaui  tingkat  risiko  yang bisa diterima.
3) Menentukan  efektifitas  risiko, Setelah  identifikasi  pilihan  pengawasan risiko,  proses  berikutnya  adalah  menentukan  efek  dari  setiap  pengawasan yang berkaitan dengan hazard.
4) Memilih  pengawasan  risiko, Pengawasan  yang  terbaik  adalah  yang konsisten  dengan  tujuan  operasional  dan  penggunaan  sumber  daya  yang tersedia secara optimal.
Keputusan  pengelolaan  risiko  harus  dibuat  secara  dini  dalam  tahap penyusunan  perencanaan.  Hal  ini  lebih  mudah  diintegrasikan  dalam  suatu operasi  daripada  mencoba menyelipkannya  pada  tahap  akhir.  Keputusan  yang demikian  dibuat  setelah  menganalisa  secara  hati-hati  semua  aspek  operasi. Proses analisa tersebut harus logis melalui konsultasi dengan semua unsur atau pihak yang relevan.
Dalam  rangka  mencapai  kesuksesan  dalam  penerapan  pengawasan, haruslah  ditemukan  kebutuhan  mutlak  untuk  mendapatkan  satu  pendekatan menyeluruh  terhadap  risiko  operasional,  dan  kebijakan  umum  harus dipertahankan dengan ketat untuk memastikan integritas.
Manajemen  pada  semua  level  harus  diberikan  wewenang  untuk mengkomunikasikan  semua  standar  yang  diperlukan  kepada  staf  mereka  dan kemudian menerapkannya dalam wilayah tanggung jawab mereka. Manajemen tidak  boleh  menganggap  bahwa  staf  mereka  tahu  ataupun  mengerti pengawasan  yang  ditentukan.  Konsekuensinya,  setiap  pernyataan  yang berhubungan dengan manajemen risiko harus jelas, praktis dan disosialisasikan.
Setiap  program  manajemen  risiko,  baik  risiko  operasional,  risiko  pasar atau risiko kredit, harus secara berkesinambungan (continue) di-review dan di- update.  Risiko  operasional  adalah  dinamis  dan  terus-menerus  berubah,  lebih dari  risiko  pasar  dan  risiko  kredit.  Program  tersebut  tidak  dapat  hanya  ditulis sebagai  doktrin  lalu  dilupakan.  Adalah  tanggung  jawab  manajemen  untuk memastikan  bahwa  standar  minimum  telah  diikuti  dan  standar  maksimum dicapai  semaksimal  mungkin.  Bila  menemukan  sesuatu  yang  tidak direncanakan, maka program tersebut harus diberhentikan dan dievaluasi.
3. Perspektif Islam atas manajemen risiko
Sudah merupakan naluriah manusia untuk mencintai harta, anak ‐ anak & wanita,  perhiasan,  dan  kendaraan.  Kecintaan  terhadap  kekayaan  ini  telah
mendorong banyak manusia untuk berlomba  – lomba menciptakannya dengan lebih  baik  lagi.  Dengan  lebih  banyak  lagi. Maximize  the  wealth adalah  salah satu  motif  manusia.  Sebagian  manusia  selalu  berusaha  memenuhi kebutuhannya.  Meskipun  sejatinya  ada  juga  manusia  yang  berusaha  tidak hanya  memenuhi  kebutuhannya  saja  tetapi  ada  yang  sampai  berusaha memenuhi  segala  keinginan  nafsu  melebihi  kebutuhannya.  Di  sisi  yang  lain, perilaku manusia ada juga yang kebalikan dengan motif diatas.
Meski  maksimalisasi  kekayaan  juga  dilakukan  oleh  manusia  lainnya tetapi  ada  manusia  yang  menyadari  sepenuhnya  bahwa  dia  adalah  ciptaan Tuhan  sehingga  merasa  perlu  untuk  mempersembahkan  sesuatu  yang  terbaik untuk  Tuhan  dan menyerahkan  dirinya  sepenuhnya  hanya  kepada  Tuhan  saja. Manusia  seperti  ini  akan  berusaha  maksimal  untuk  mendapatkan  kekayaan yang  kemudian  dipersembahkan  untuk  Tuhan.  Konsep  bahwa  segala  harta kekayaan  ini  adalah  milik  Tuhan  akan  mendorong  perilaku  manusia  untuk bersikap  amanah.  Amanah  dalam  mencari  harta  dan  amanah  dalam membelanjakan harta.
Dalam kerangka menjaga amanah itulah kemudian manusia memerlukan interaksi  dengan  manusia  lainnya  untuk  mencapai  kesejahteraan  dirinya  dan sesamanya.  Demi  menjaga  amanah  kemudian  manusia  berusaha  dengan mengerahkan  segala  sumber  daya  yang  ada  untuk  menegakkan  amanah  yang diembannya.  Manajemen  risiko  adalah  merupakan  salah  satu  metode  untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga amanah dari stakeholder, dalam ranah  keduniawian.  Sementara  dalam  ranah  spiritual,  manajemen  risiko  bisa dimaknai  sebagai  menjaga  amanah  Tuhan  yang  dibebankan  kepada  manusia. Semakin  baik  manajemen  risiko,  maka  semakin  amanahlah  manusia  di  mata stakehorder dan di mata Tuhan. 4

## 4. Konsep dasar
Dalam  berbagai  pembahasan  mengenai  risiko  banyak  dikemukakan definisi  mengenai  risiko  tersebut.  Secara  ringkas  risiko  dimaknai  sebagai potensi  terjadinya  suatu  peristiwa  yang  dapat  menimbulkan  kerugian.  Namun demikian,  dalam  ranah  analisis  investasi,  risiko  didefinisikan  sebagai kemungkinan  hasil  uang  diperoleh  menyimpang  dari  yang  diharapkan.  Oleh karena  itu,  disini  telah  terjadi  deviasi  standar.  Risiko  ini  muncul  karena  ada kondisi  ketidakpastian.  Dan  senyatanya  kondisi  ketidakpastian  tersebut  selalu muncul dalam kehidupan di dunia ini. Dengan adanya manajemen risiko maka manusia  berharap  dapat  mengurangi  ketidakpastian  yang  bisa  menimbulkan kerugian  atau  dalam  rangka  memperkecil  tingkat  deviasi  standar  antara harapan dengan realita.
Dalam  beberapa  kasus,  risiko  bisa  menghancurkan  organisasi perusahaan.  Oleh  karena  itu,  risiko  penting  untuk  dikelola.  Manajemen  risiko
4 Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan BPK Kalbar, Mahasiswa S3 Ekonomi Islam PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
bertujuan  untuk  mengelola  risiko  sehingga  organisasi  bisa  bertahan. Manajemen  risiko  merupakan  serangkaian  prosedur  dan  metodologi  yang digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan risiko  yang  timbul  dari  kegiatan  usaha.  Pada  dasarnya,  manajemen  risiko dilakukan  melalui  proses  identifikasi  risiko,  evaluasi  dan  pengukuran  risiko dan pengelolaan risiko.
Dalam  perspektif  Islam,  manajemen  risiko  merupakan  usaha  untuk menjaga  amanah  Allah  akan  harta  kekayaan  demi  untuk  kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Qur‟an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya  pengelolaan  risiko  ini.  Keberhasilan  manusia  dalam  mengelola risiko,  bisa  mendatangkan  maslahat  yang  lebih  baik.  Dengan  timbulnya kemaslahatan  ini  maka  bisa  dimaknai  sebagai  keberhasilan  manusia  dalam menjaga  amanah  Allah.  Tulisan  ini  mencoba  untuk  membahas  berbagai  hal mengenai  manajemen  risiko  dan  kemudian  mencoba  mengungkapkan pandangan Islam dan fondasi dari manajemen risiko dalam perspektif Islam.
Perspektif  Islam  dalam  pengelolaan  risiko  suatu  organsiasi  dapat  dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur‟an sebagai berikut:
(Setelah  pelayan  itu  berjumpa  dengan  Yusuf  dia  berseru):  "Yusuf,  hai orang  yang  amat  dipercaya,  terangkanlah  kepada  kami  tentang  tujuh ekor  sapi  betina yang  gemuk ‐ gemuk  yang  dimakan  oleh  tujuh  ekor  sapi betina yang kurus ‐ kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya  yang  kering  agar  aku  kembali  kepada  orang ‐ orang  itu,  agar mereka mengetahuinya." QS: 12: 46.
Yusuf  berkata:  "Supaya  kamu  bertanam  tujuh  tahun  (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. QS: 12: 47.
Kemudian  sesudah  itu  akan  datang  tujuh  tahun  yang  amat  sulit,  yang menghabiskan  apa  yang  kamu  simpan  untuk  menghadapinya  (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. QS: 12: 48.
Kemudian  setelah  itu  akan  datang  tahun  yang  padanya  manusia  diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." QS: 12: 49.
Dari  kisah  tersebut,  bisa  dikatakan  bahwa  pada  tujuh  tahun  kedua  akan timbul  kekeringan  yang  dahsyat.  Ini  merupakan  suatu  risiko  yang  menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan  oleh  Yusuf  maka  kemudian  Yusuf  telah  melakukan  pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal  ini  dilakukan  Yusuf  dengan  cara  menyarankan  kepada  rakyat  seluruh negeri  untuk  menyimpan  sebagian  hasil  panennya  pada  panenan  tujuh  tahun pertama  demi  menghadapi  paceklik  pada  tujuh  tahun  berikutnya.  Dengan demikian maka  terhindarlah  bahaya  kelaparan  yang  mengancam  negeri  Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen
risiko  diterapkan  Yusuf  melalui  tahapan  pemahaman  risiko,  evaluasi  dan pengukuran,  dan  pengelolaan  risiko.    Secara  matematis  sebenarnya  apa  yang dilakukan raja atas saran dari Yusuf tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:
ΣHasil  Barang  konsumsi 7T1 =  Σkonsumsi 7T1 +  Σsaving 7T1 (barang  konsumsi untuk tujuh tahun I)
ΣHasil  Barang  konsumsi 7T2 =  Σkonsumsi 7T2 +  Σsaving 7T2 (barang  konsumsi untuk tujuh tahun II)
Dengan demikian yang terjadi pada masa Yusuf adalah sebagai berikut:
Tujuh tahun pertama => X 1 = 0,5X k1 + 0,5X s1
Tujuh tahun kedua => X 2 = 0, sehingga Σkonsumsi 7T2 = 0,5X k2 = 0,5X s1
Dengan  kata  lain,  menurunnya  hasil  panen  produk  konsumsi  pada  tujuh tahun  kedua  ditutup  dengan  simpanan  hasil  panen  pada  tujuh  tahun  pertama, sehingga tingkat konsumsi pada tujuh tahun pertama akan sama dengan tingkat konsumsi  pada  tujuh  tahun  kedua.  Secara  total,  selama  empat  belas  tahun tersebut bernilai 1, dengan pembagian masing – masing menjadi separuh untuk periode  pertama  dan  separuh  untuk  periode  kedua.  Dengan  demikian  maka terbentuklah suatu garis lurus tingkat konsumsi rakyat negeri Yusuf.
Secara  filsafati,  demi  melihat  kisah  Yusuf  atas  negerinya  itu  maka sejatinya  manusia  itu  akan  selalu  menginginkan  suatu  kepastian,  bukan  suatu kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif. Dan hanya ada satu dzat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah azza wa jalla.  Tuhannya  Ibrahim  dan  Muhammad.  Ketika  manusia  berusaha  untuk memperoleh  kepastian  sejatinya  dia  sedang  menuju  Tuhan.  Ketika  manusia berusaha  untuk  menjaga  kestabilan,  sesungguhnya  dia  sedang  menuju  Tuhan. Namun  hanya  sedikit  manusia  yang  berhasil  mencapai  Tuhan.  Tuhan  yang stabil, tetap, abadi dan pasti, mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi  segala  hal  dalam  manajemen  risiko,  mengatur  semua  hal  yang terkait  dengan  risiko,  sejatinya  manusia  itu  sedang  memenuhi  panggilan Tuhan.  Dalam  rangka  mencapai  Tuhan.  Dalam  rangka  menuju  Tuhan.
Sesungguhnya  sholat  manusia,  ibadah  manusia,  hidup  manusia,  dan  matinya manusia hanyalah karena, untuk, dan demi Allah semata.
a) Transedentalisme dalam manajemen risiko
Segala kekayaan  yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah semata. Allah ‐ lah penguasa segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kekayaan yang kemudian diakui manusia sebagai milik manusia sejatinya adalah milik Tuhan. Bahkan  diri  manusia  itu  sendiri  adalah  juga  milik  Tuhan.  Kepemilikan  yang ada pada manusia bersifat relatif dan tidak abadi. Sedangkan kepemilikan yang ada pada Tuhan bersifat mutlak dan abadi. Oleh karena itu, ketika manajemen risiko  dilakukan  oleh  manusia  dengan  penuh  tanggungjawab,  maka sesungguhnya manusia telah berusaha untuk menjaga amanah yang dibebankan
Tuhan  kepada  manusia  untuk  menjaga  kekayaan  milikNya.  Dengan  menjaga amanah  inilah  kemudian  manusia  bisa  dikatakan  sebagai  menyembah  kepada Tuhan.  Dan  tidaklah  Allah  menciptakan  jin  dan  manusia  kecuali  hanya  untuk menyembah Allah saja. Lain tidak. Dengan menyembah Allah inilah kemudian dikatakan bahwa inilah jalan  yang lurus  yang disediakan Tuhan bagi manusia dalam  upayanya  mencapai  Tuhan.  Manusia  yang  memegang  amanah  dan kemudian menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya sesungguhnya telah memenuhi perintah Allah.
Dengan  demikian,  ketika  manusia  melaksanakan  pengelolaan  risiko dengan  baik  dan  sempurna,  berarti  manusia  telah  berusaha  menjaga  harta kekayaan  Tuhan  yang  dibebankan  kepada  manusia.  Dengan  mendasarkan  diri pada  prinsip  inilah  kemudian  dalam  tataran  lahiriah  aplikasi  dilaksanakan dengan  mengelola  risiko  baik  risiko  murni  maupun  risiko  spekulatif.  Dan sejatinya  ketika  manusia  telah  melakukan  pengelolaan  risiko  ini  dengan  baik maka  dia  telah  memperoleh  hidayah  jalan  yang  lurus  dengan  adanya pemahaman  dalam  jiwanya  mengenai  arti  penting  pengelolaan  risiko  dengan baik. Manusia ini tentunya akan mempertimbangkan bahwa di masa kehidupan setelah  mati  nantinya  akan  mempertanggungjawabkan  segala  apa  yang  telah diperbuatnya terhadap harta kekayaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Meskipun ketika seorang manusia gagal  mengelola risiko kemudian menemui kerugian, tidak dengan sendirinya mengurangi harta kekayaan Allah. Kerugian itu  kemudian  hanya  akan  menimpa  orang  yang  gagal  mengelola  risiko  saja. Tidak  berdampak  apapun  terhadap  kekayaan  Tuhan.  Yang  terjadi  kemudian hanyalah  perpindahan  kekayaan  dari  orang  satu  kepada  orang  lainnya  saja. Kegagalan mengelola risiko ataupun keberhasilannya tidak berdampak apapun terhadap  kekayaan  Tuhan.  Kegagalan  dan  keberhasilan  hanya  berdampak langsung  kepada  manusia  itu  sendiri.  Kegagalan  mengelola  risiko  juga hanyalah  akibat  kesalahan  manusia  sendiri.  Bukan  kemudian  menjadi kesalahan Tuhan, meski Tuhan mempunyai kehendak atas apapun yang terjadi pada diri manusia.

## C. PEMBAHASAN
1. Mekanisme sistem pengendalian internal dan manajemen risiko pada Pembiayaan syariah
Pengendalian  internal  secara  luas  diartikan  sebagai  prosedur-prosedur serta  proses-proses  yang  digunakan  perusahaan  untuk  melindungi  aset perusahaan,  mengolah  informasi  secara  akurat,  serta  mamastikan  kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.1 Commitee on Auditing Procedure American  Institute  of  Carified  Public  Accountant  (AICPA)  mengemukakan bahwa pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta  tindakan  yang  telah  digunakan  dalam  perusahaan  untuk  mengamankan aktivanya,  mengecek  kecermatan  dan  keandalan  data  akuntansi,  memajukan efisiensi  operasi,  dan  mendorong  ketaatan  pada  kebijakan  yang  telah ditetapkan. 5
Dalam  literatur  lain  mengungkapkan  definisi  yang  serupa  yaitu, pengendalian intern (internal control) meliputi susunan organisasi dan semua
5 Mardi, Sistem Informasi Akuntansi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 59.
cara-cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menjaga dan mengamankan harta miliknya, memeriksa kecermatan dan kebenaran data akuntansi,  memajukan  efisiensi  kerja  dan  mendorong  dipatuhinya  kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. 6
Jadi,  pengendalian  internal  dapat  diartikan  sebagai  segala  upaya  yang berupa serangkaian peraturan/kebijakan yang dilakukan organisasi/perusahaan dalam rangka untuk meminimalisir risiko dengan cara mengamankan segala aktivanya dan memastikan bahwa semua lini organisasi telah  menjalankan  operasional  perusahaan  sesuai  kebijakan  yang  telah ditetapkan dan tidak melenceng dari perundang-undangan.
Dalam dunia perbankan, pengendalian internal dapat didefinisikan seperti yang  tertuang  dalam  SE  No.  5/22/DPNP  tentang  Pedoman  Standar  Sistem Pengendalian  Intern  bagi  Bank  Umum.  Pada  surat  edaran  tersebut dikemukakan  bahwa,  pengendalian  intern  merupakan  suatu  mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (on  going  basis)  guna  menjaga  dan  mengamankan  harta  kekayaan  bank, menjamin  tersedianya  laporan  yang  lebih  akurat,  meningkatkan  kepatuhan terhadap  ketentuan  yang  berlaku,  mengurangi  dampak  keuangan/kerugian, penyimpangan  termasuk  kecurangan/fraud,  dan  pelanggaran  aspek  kehati- hatian,  serta  meningkatkan  efektivitas  organisasi  dan  meningkatkan  efisiensi biaya. 7
Secara  umum,  tujuan  pengendalian  internal  adalah  untuk  mencapai  hal- hal berikut ini:
a) Menjaga keamanan harta/aset milik perusahaan,
b) Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi,
c) Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan
d) Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. Sedangkan  Pengendalian  internal  yang  dilakukan  oleh  perbankan memiliki beberapa tujuan, diantaranya:
a) Tujuan kepatuhan Tujuan  kepatuhan  adalah  untuk  menjamin  bahwa  semua  kegiatan  usaha bank  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan bank, maupun kebijakan/ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank.
b) Tujuan informasi Tujuan  informasi  adalah  untuk  menyediakan  laporan  yang  benar,
lengkap,  tepat  waktu,  dan  relevan  yang  diperlukan  dalam  rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
c) Tujuan operasional Tujuan  operasional  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  dalam  menggunakan  aset  dan  sumber  daya  lainnya  dalam rangka melindungi bank dari risiko kerugian.
6 Amin Widjaja Tunggal, Dasar-Dasar Akuntansi Bank (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 117
7 SE  No.  5/22/DPNP  Tanggal  29  September  2003  Tentang  Pedoman  Standar  Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
d) Tujuan budaya risiko
Tujuan  budaya  risiko  dimaksudkan  untuk  mengidentifikasi  kelemahan dan  menilai  penyimpangan  secara  dini  dan  menilai  kembali  kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di bank secara berkesinambungan. 8
Untuk  dapat mencapai  beberapa tujuan  di  atas,  maka  dibutuhkan  unsur- unsur yang mendukung pelaksanaan pengendalian internal, antara lain:
a) Struktur organisasi
Merupakan  suatu  kerangka  pemisahan  tanggungjawab  secara  tegas berdasarkan  fungsi  dan  tingkatan  unit  yang  dibentuk.  Prinsip  dalam menyusun  struktur  organisasi,  yaitu  pemisahan  setiap  fungsi  yang  ada dan  satu  fungsi  jangan  diberi  tanggung  jawab  penuh  melaksanakan semua  tahapan  kegiatan,  hal  ini  bertujuan  supaya  tercipta  mekanisme saling mengendalikan antar fungsi secara maksimal.
b) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi Struktur  organisasi  harus  dilengkapi  dengan  uraian  tugas  yang mengatur  hak  dan  wewenang  masing-masing  tingkatan  beserta  seluruh jajarannya.  Uraian  tugas  harus  didukung  petunjuk  prosedur  berbentuk peraturan  pelaksanaan  tugas  disertai  penjelasan  mengenai  pihak-pihak yang  berwenang  mengesahkan  kegiatan, kemudian  berhubungan  dengan pencatatan  harus  disertai  pula  prosedur  yang  baku.  Prosedur  pencatatan yang  baku  menjamin  ketelitian  dan  keandalan  data  dalam  perusahaan. Transaksi  terjadi  apabila  telah  diotorisasi  oleh  pejabat  yang  berwenang dan setiap dokumen memiliki bukti yang sah, ada paraf dan tanda tangan pejabat yang memiliki otorisasi.
c) Pelaksanaan kerja secara sehat
Tata  cara  kerja  secara  sehat  merupakan  pelaksanaan  yang  dibuat sedemikian  rupa  sehingga  mendukung  tercapainya  tujuan  pengendalian internal  yang  ditunjukkan  dalam  beberapa  cara.  Unsur  kehati-hatian (prudent) penting dijaga agar tidak seorang pun menangani transaksi dari awal  sampai akhir  sendirian,  harus  rolling  antar  pegawai,  melaksanakan berbagai  tugas  yang  telah  diberikan,  memeriksa  kekurangan  dalam pelaksanaan, serta menghindari kecurangan. 9
d) Pegawai berkualitas
Salah  satu  unsur  pokok  penggerak  organisasi  adalah  karyawan. Karyawan  harus  berkualitas  agar  organisai  memiliki  citra  yang berkualitas. Secara umum, kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek, yaitu  pendidikan,  pengalaman,  dan  akhlak.  Tidak  hanya  berkualitas,
8 SE  No.  5/22/DPNP  Tanggal  29  September  2003  Tentang  Pedoman  Standar  Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
9 Mardi, Sistem Informasi Akuntansi..., 60.
tetapi  kesesuaian  tanggung  jawab  dan  pembagian  tugas  perlu diperhatikan.  Pegawai  yang  berkualitas  dapat  ditentukan  berdasarkan proses  rekrutmen  yang  dilakukan  kepada  mereka,  apakah  berbasis profesional atau berdasarkan carity (kedekatan teman).
Struktur  pengendalian  internal  mencakup  lima  elemen  dasar kebijakan  dan  prosedur  yang  dirancang  dan  digunakan  oleh  manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Kelima elemen tersebut, antara lain:  Lingkungan pengendalian (Control  environment),  Lingkungan  pengendalian  berkenaan  dengan tindakan-tindakan,  kebijakan-kebijakan  dan  prosedur-prosedur  yang merefleksikan keseluruhan sikap manajemen, dewan komisaris, pemilik, dan pihak lainnya terhadap pentingnya pengendalian internal bagi entitas. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian, antara lain:
a. Integritas  dan  nilai  etika.  Merupakan  produk  dari  standar  etika  dan prilaku  entitas  dan  bagaimana  standar  tersebut  dikomunikasikan  dan dijalankan dalam praktik.
b. Komitmen  terhadap  kompetensi.  Merupakan  pengetahuan  dan  keahlian serta keterampilan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan pada individu.
c. Partisipasi  dewan  komisaris  dan  komite  audit.  Dewan  komisaris  yang efektif  adalah  yang  independen  dari  manajemen  dan  anggotanya  aktif dalam  menilai  aktivitas  manajemen.  Sedangkan  komite  audit  di  sini bertugas untuk membantu dewan komisaris.
2. Mekanisme  sistem  pengendalian  internal  dan  manajemen  risiko pembiayaan  syariah  telah  sesuai  dengan  kebijakan  dan  peraturan  BI beserta Fatwa MUI
Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  ada  bentuk  alternatif  lain  disamping  bank  konvensional  yang sudah  dikenal  masyarakat,  yaitu  bank  yang  berdasarkan  pada  prinsip  bagi hasil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sama sekali belum menggunakan secara tegas istilah bank syariah. Penyebutannya masih menggunakan  istilah ”prinsip  bagi  hasil”.  Belum  ada  ketentuan  yang  lebih rinci  mengenai  bank  yang  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip syariah.  Keberadaan  perbankan  syariah  baru  mendapatkan  landasan  yang kuat  sejak  tanggal  16  Juli  2008  dengan  diundangkan  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  selanjutnya  disebut dengan Undang Undang Perbankan Syariah.
Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) , yaitu berfungsi menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana-dana tersebut  kepada  masyarakat  yang  membutuhkannya  dalam  bentuk pembiayaan.  Pembiayaan  adalah  merupakan  sebagian  besar  aset  dari  bank syariah  sehingga  pembiayaan  tersebut  harus  dijaga  kualitasnya,
sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa  perbankan  syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  berasaskan prinsip  syariah,  demokrasi  ekonomi  dan  prinsip  kehati-hatian.  Pada penjelasan  Pasal  2  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  yang  dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut  guna  mewujudkan  perbankan  yang  sehat,  kuat  dan  efisien  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dari  berbagai  sumber dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  prinsip  kehati-hatian adalah  pengendalian  risiko  melalui  penerapan  peraturan  perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. 10
Dasar  filosofis  eksistensi  prinsip  kehati-hatian  pada  kegiatan  usaha perbankan pada hakikatnya adalah sebagai jaminan kepercayaan masyarakat kepada  perbankan,  pada  perbankan  syariah  tidak  sebatas  jaminan kepercayaan  tetapi  dimaknai  sebagai  jaminan  atas  amanah  yang  sudah diberikan  oleh  masyarakat.  Perbankan  syariah  tidak  semata-mata  berfungsi sebagai  lembaga  intermediasi,  tetapi  juga  berfungsi  sosial  dan  merupakan mitra  nasabah.  Oleh  karena  itu,  untuk  melindungi  kepentingan  dana masyarakat maka perbankan syariah wajib memegang teguh prinsip kehati- hatian  agar  perbankan  syariah  selaku  pemegang amanah dalam  keadaan sehat , likuid, solvent dan profitable. Hubungan hukum bank syariah dengan nasabah  adalah  didasarkan  pada  prinsip amanah .  Tidak  terbatas  pada kepercayaan  yang didasarkan pada itikad baik saja tetapi juga kepercayaan yang  dilandasi  dengan  nilai  ketauhidan  bahwa  apa  yang  dilakukan senantiasa diawasi oleh Allah swt, sehingga setiap tindakan yang dilakukan merupakan  ibadah,  sehingga  tujuan  dari  perbankan  syariah  tidak  semata- mata mencari keuntungan (profit oriented ) tetapi juga mencari kemakmuran di dunia dan kebahagian di akhirat ( falah oriented ). Sutan Remy Sjahdeini merumuskan bahwa tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam  keadaan likuid,  solvent dan  menguntungkan  ( profitable) .  Dengan diberlakukannya  prinsip  kehati-hatian  itu  diharapkan  kadar  kepercayaan masyarakat  terhadap  perbakan  selalu  tinggi  sehingga  masyarakat  bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. 11
Burhanuddin  Susanto menekankan  bahwa  perbankan  syariah  harus senantiasa  menjaga  kepercayaan  masyarakat  baik  dari  aspek  finansial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya. Perbankan syariah sebagai lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat,  harus  memiliki  sumber  pendanaan  yang  optimal  sebelum menyalurkan  kembali  kepada  pihak  yang  membutuhkan.  Dalam  proses penghimpunan  dana,  prinsip  syariah  yang  perlu  mendapat  perhatian lembaga  perbankan  ialah  bagaimana  menjamin  perolehan  dana  yang  halal,
10 Yahman  dan  Trisadini  Prasastinah  Usanti, Bunga  Rampai  Hukum  Aktual  dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdat a, (Mitra Mandiri: Surabaya, 2011), hal.136
11 Trisadini  Prasastinah  Usanti,  “ Karakteristik  Prinsip  Kehati-Hatian  pada  Kegiatan Usaha Perbankan Syariah”, Disertasi, (Surabaya: Pascasarjana Unair, 2010), hal. 311
serta  bagaimana  menjalankan  transaksi  dengan  pihak  nasabah  secara syar‟i. 12
Pada  sisi  aktiva  neraca  bank  syariah  bagian  terbesar  dana  operasional setiap  bank  syariah  disalurkan  dalam  bentuk  pembiayaan.  Kenyataan  ini menggambarkan  bahwa  pembiayaan  adalah  sumber  pendapatan  bank  yang terbesar,  namun  sekaligus  merupakan  sumber  risiko  operasi  bisnis  yang terbesar.  pembiayaan  bermasalah  bahkan  menjadi  kategori  macet  menjadi masalah  bagi  bank  syariah,  karena  dengan  adanya  pembiayaan  bermasalah bukan  saja  menurunkan  pendapatan  bagi  bank  syariah  tetapi  juga menggerogoti  jumlah  dana  operasional  dan  likuiditas  keuangan  bank syariah,  yang  akhirnya  akan  menggoyahkan  kesehatan  bank  syariah  dan pada  akhirnya  akan  merugikan  nasabah  penyimpan/nasabah  investor. Sebagian  besar  dana  yang  dipergunakan  oleh  bank  syariah  dalam menyalurkan  dana  dalam  bentuk  pembiayaan  adalah  dana  nasabah penyimpan/nasabah  investor,  sehingga  dana  nasabah  penyimpan/nasabah investor  wajib  mendapat  perlindungan  hukum.  Berdasarkan  uraian  di  atas maka  permasalahan  yang  akan  dikaji  adalah  bagaimana  bank  syariah mengelola risiko pembiayaan?
Pembiayaan  adalah  suatu  proses  mulai  dari  analisis  kelayakan pembiayaan  sampai  kepada  realisasinya.  Namun  realisasi  pembiayaan bukanlah  tahap  terakhir  dari  proses  pembiayaan.  Setelah  realisasi pembiayaan  maka  bank  syariah  perlu  melakukan  pemantauan  dan pengawasan  pembiayaan,  karena  dalam  jangka  waktu  pembiayaan  tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah  harus  mampu  menganalisis  penyebab  pembiayaan  bermasalah sehingga  dapat  melakukan  upaya  untuk  melancarkan  kembali  kualitas pembiayaan tersebut.
Analisa  pembiayaan  adalah  suatu  kajian  untuk  mengetahui  kelayakan dari  suatu  proposal  pembiayaan  yang  diajukan  nasabah.  Melalui  hasil analisis  dapat  diketahui  apakah  usaha  nasabah  tersebut  layak  ( feasible ) dalam  arti  bisnis  yang  dibiayai  diyakini  dapat  menjadi  sumber pengembalian  dari  pembiayaan  yang  diberikan,  jumlah  pembiayaan  sesuai kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya serta tepat struktur pembiayaannya,  sehingga  mengamankan  risiko  dan  menguntungkan  bagi bank  syariah  dan  nasabah.  Dalam  menganalisa  pembiayaan  harus diperhatikan  kemauan  dan  kemampuan  nasabah  untuk  memenuhi kewajibannya  serta  terpenuhinya  aspek  ketentuan  syariah.  Bank  syariah dalam  menyalurkan  pembiayaan  wajib  menempuh  cara-cara  yang  tidak merugikan  bank  syariah  dan  kepentingan  nasabah  yang  mempercayakan dananya. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya  melakukan  analisa  pembiayaan.  Analisa  pembiayaan  merupakan tahap  preventif  yang  paling  penting  dan  dilaksanakan  dengan  profesional dapat  berperan  sebagai  saringan  pertama  dalam  usaha  bank  menangkal bahaya  pembiayaan  bermasalah.  Kelayakan  pembiayaan  merupakan  fokus dan  hal  yang  terpenting  di  dalam  pengambilan  keputusan  pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran.
12 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia , (Jogjakarta: UII Press, 2008), hal. 286
3. Urgensi Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah
Dalam konteks teori keuangan, kaidah fikih “al ghunmu bil ghurmi” tersebut  dikenal  dengan  istilah “risk-return  trade-off” artinya  makin  besar imbal  hasil  yang  kita  harapkan,  maka  makin  besar  pula  risiko  yang  harus kita  tanggung.  Sebaliknya,  makin  besar  risiko  yang  kita  tanggung,  maka seharusnya  makin  besar  imbal  hasil  yang  kita  minta.  Dalam  perspektif persaingan,  proses  menyeleksi  debitur  dan  menetapkan  “harga”, berdasarkan profil risiko dan kontribusinya terhadap portofolio pembiayaan bank  Islam,  haruslah  menjadi  isu  penting.  Buruknya  proses  seleksi  dapat mengakibatkan bank mengalami risiko salah pilih ( adverse selection ). Bank yang  tidak  mampu  membedakan  profil  risiko  dari  calon  debitur  dapat menolak  debitur  yang  sesungguhnya  baik,  dan  sebaliknya,  menerima debitur-debitur  yang  kualitasnya  tidak  bagus.  Lebih  jauh,  tanpa menggunakan  strategi  diferensiasi  harga,  memungkinkan  terjadinya  salah penetapan  harga.  Debitur  baik  merasa  diberikan  “harga”  terlalu  tinggi  dan dan  membuat  mereka  kabur.  Sebaliknya,  debitur  jelek  merasa  diberikan harga yang rendah sehingga mendorong mereka untuk tidak masuk. Kondisi ini,  dalam  jangka  panjang,  akan  menyebabkan  portofolio  bank  diisi  hanya oleh  debitur  jelek  dengan  tingkat  risiko  tinggi.  Berbeda  halnya  jika  bank menerapkan manajemen risiko yang tepat selama proses seleksi debitur dan dalam penetapan harga berdasarkan profil risiko debitur. Dengan penerapan manajemen  risiko,  bank  Islam  akan  dengan  mudah  mengenali  risiko, mengambil risiko tersebut, mentransformasinya menjadi peluang bisnis, dan menjadi keunggulan kompetitif bank dalam bersaing di pasar. 13
Dalam  aturan  Basel  dan  PBI  Nomor  13/23/PBI/2011,  tingkat  risiko yang  dihadapi  bank  Islam  kemudian  akan  dikaitkan  dengan  kecukupan modal  bank.  Artinya  bahwa  semakin  berisiko  operasi  suatu  bank,  maka modal  yang  harus  disetor  dan  dicadangkan  untuk  mengantisipasi  risiko  ini menjadi  makin  besar  pula.  Efeknya,  makin  besar  cadangan  dana  yang diminta, makin besar porsi modal yang harus dicadangkan dan makin kecil pula kemampuan bank dalam menyalurkan dananya. Dalam jangka panjang, kondisi  ini  akan  menjadikan  kemampuan  profitabilitas  bank  menurun. Ujungnya  adalah  tergerusnya  kemampuan  bank  bersaing  di  pasar.  Bank yang  tidak  mampu  mengukur  sendiri  tingkat  risikonya  akan  dikenakan tingkat  risiko  standar  yang  ditetapkan  oleh  regulator.  Dalam  Basel  II  dan Basel III, ini dikenal dengan istilah standardised approach. Sebaliknya, jika bank  mampu  mendesain  sendiri  metode  dan  alat  pengukuran  risiko  yang dihadapinya,  memungkinkan  mereka  dapat  menghitung  secara  lebih  tepat, dan hasilnya adalah menurunnya jumlah modal yang harus dicadangkan. Ini seharusnya  menjadi  insentif  bagi  bank  Islam  untuk  segera  memiliki  dan menerapkan  sistem  manajemen  risiko,  termasuk  alat  pengukurannya,  agar kemampuan  bank  dalam  menyalurkan  pembiayaan  tidak  lagi  terkendala dengan aturan penyediaan modal minimum.
13 Bambang  Rianto  Rustam, Manajemen  Risiko  Perbankan  Syariah  di Indonesia , (Jakarta: Selemba Empat, 2013, hal. 36
4. Profil Risiko Pembiayaan Bank Syariah
a. Karakteristik Debitur
Berdasarkan  klasifikasi  bentuk  bisnisnya,  debitur  perbankan  Islam dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga,  yakni  korporasi,  UMKM,  dan  ritel. Dalam  ketentuan  LBUS  (laporan  bank  umum  syariah)  yang  dikeluarkan oleh  Bank  Indonesia  (Lampiran  SE  No.  5/31/DSM  tertanggal  1  Desember 2003), debitur dikelompokkan menjadi dua, yakni UKM dan Bukan UKM. Semua  debitur  yang  tidak  masuk  dalam  kelompok  UKM,  dikelompokkan menjadi  Bukan  UKM,  termasuk  di  dalamnya  korporasi  dan  debitur nonbisnis  (konsumen  ritel).  Berdasarkan  data  statistik  perbankan  syariah, komposisi  debitur  bank  Islam  didominasi  oleh  sector  UKM.  Komposisi  ini sebenarnya  menunjukkan  sisi  positif  bank  Islam,  yakni  keberpihakannya kepada sektor riil, terutama UKM.  Bahkan saat ini, bank Indonesia sedang gencar-gencarnya  mengampanyekan  peningkatan  kontribusi  perbankan dalam pembiayaan ke sektor UKM melalui linkage program ,  seperti skema channeling, executing, atau joint financing. Mengingat bahwa (i) mayoritas masyarakat Indonesia berada pada sektor ini, (ii) sector ini terbukti mampu menciptakan  lapangan  kerja  dan  menyerap  tenaga  kerja,  dan  (iii) memberikan kontribusi besar PDB.
Disisi lain, pembiayaan ke sektor UKM terkendala oleh beberapa hal. Umumya,  UKM  belum  memiliki  format  laporan  keuangan  yang  baku. Kalaupun  ada,  sering  kali unaudited. Sehingga  informasi  keuangan  yang diberikan  bersifat  kurang  dapat  dipercaya (unreliable). Kondisi  ini  secara teori dikenal dengan information opacity. Selain information opacity, faktor lain  yang  menjadikan  UKM  kurang  diminati  oleh  perbankan  adalah  (i) usaha  UKM  masih  baru,  (ii)  tidak  ada  jaminan  yang  memadai,  (iii) penguasaan  teknologi  yang  rendah,  dan  (iv)  pendiri  dan  pengelola  UKM belum  memiliki  pengalaman  manajerial  mengelola  bisnis (track  record) yang  memadai. Adanya information  opacity, menyebabkan  bank  enggan untuk  menyalurkan  dananya  ke  UKM.  Kalaupun  bersedia,  bank  akan meminta  imbal  hasil  yang  lebih  tinggi  sebagai  kompensasi  potensi meningkatnya  jumlah  kredit  bermasalah  sebagai  akibat  kesalahan  memilih debitur (adverse  selection). Untuk  meminimalisasi  risiko  ini,  bank seharusnya menggunakan alat seleksi yang efektif untuk membedakan mana debitur yang akan menjadi gagal bayar atau lancar setelah bank menyetujui permohonan pembiayaannya.
Information  opacity dari  UKM  bukan  hanya  menjadi  masalah  bagi bank  pada  waktu  seleksi,  namun  juga  terjadi  selama  periode  pembiayaan berjalan.  Ditambah  lagi,  nilai  pembiayaan  yang  diberikan  ke  UKM umumnya  adalah  kecil-kecil,  namun  jumlahnya  sangat  banyak.  Kondisi  ini disebut  dengan granularity dan  menyebabkan  biaya  pengawasan  yang sangat  besar  bagi  bank.  Pada  akhirnya,  hal  ini  dapat  menurunkan  efisiensi operasionalitas bank itu sendiri. Oleh karena itu, bank yang melayani sektor UKM dipaksa untuk memiliki alat pengawasan yang efektif dan efisien.
Meskipun  demikian,  bank  Islam  tetap  berkomitmen  untuk mengembangkan  sektor  riil.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  dengan  porsi pembiayaan termasuk UKM  yang konsisten pada level 70% dari portofolio
pembiayaan  yang  diberikan.  Bukan  rahasia  lagi  bahwa  sektor  UKM merupakan  sektor  dengan  imbal  hasil  yang  sangat  tinggi,  lebih  tinggi dibandingkan korporasi. Al ghunmu bil ghurmi. High risk high return . Itulah sunnatullah, jika  ingin  imbal  hasil  yang  tinggi,  maka  bersiaplah menanggung  risiko  yang  tinggi  pula.  Jika  bank  Islam  mampu  mengelola segmen  ini  dengan  baik,  bukan  tidak  tidak  mungkin  predikat  bank  dengan pembiayaan  mikro  ( micro  financing )  terbaik  dapat  diambil  alih  dari  BRI. Untuk itu, selain infrastruktur untuk mampu menjamah sektor UKM ini, di mana  lazimnya  ada  di  daerah  urban,  sistem  manajemen  risiko  bank  Islam perlu disiapkan untuk meminimalisasi risiko salah pilih ( adverce selection ) dan menekan biaya pengawasan yang diperlukan. 14

## b. Karakteristik  Akad Pembiayaan
Dalam  menyalurkan  dananya,  bank  konvensional  menggunakan skema  kredit.  Melalui  skema  ini,  bank  dapat  meminta  imbal  hasil  yang bersifat pasti kepada debitur dalam bentuk bunga. Sayangnya  skema kredit ini  tidak  dapat  diaplikasikan  sebagai  sumber  pendapatan  di  dalam  operasi bank Islam.
Dalam  syariah  Islam,  tidak  diperkenankan  adanya  tambahan  manfaat atau  keuntungan  yang  dipersyaratkan  dalam  pengembalian  utang.  Pada hakikatnya, skema kredit dalam bank konvensional adalah bentuk utang, di mana  bunga  merupakan  bentuk  riba  yang  terlarang.  Dalam  Islam,  utang terhitung  senilai  jumlah  nominal  yang  diterima  dan  wajib  dikembalikan sesuai  nilai  nominal  tersebut.  Dengan  prinsip  ini,  tidak  ada  potensi  untuk menggunakan  pendekatan  indeksisasi  atau  lebih  dikenal  dengan  proses pendiskontoan nilai uang dalam  bab utang-piutang.  Lebih jauh, bank Islam memiliki  cakupan  akad  pembiayaan  yang  jauh  lebih  luas  daripada  bank konvensional,  seperti qardhul  hasan ,  jual  beli murabahah, jual  beli salam , jual  beli muajjal  (bi  tsaman  ajil),  ijarah,  mudharabah,  musyarakah, musaqat, dan muzara’ah. Secara  umum, semua akad  pembiayaan  ini  dapat dikelompokkan  menjadi  dua,  yakni  akad  berbasis  utang  dan  akad  berbasis ekuitas. Termasuk kelompok akad berbasis utang adalah qardhul hasan, jual beli murabahah, jual  beli salam ,  jual  beli muajjal  (bi  tsaman  ajil), dan ijarah .  Berdasarkan asal  terbentuknya  utang,  akad  berbasis  utang  ini  dapat dibagi lagi menjadi dua, yakni utang murni (yakni qardhul hasan ) dan utang yang muncul dari jual beli (seperti jual beli murabahah, jual beli salam , jual beli muajjal (bi tsaman ajil) dan ijarah).
Bentuk  jual  beli  yang  memungkinkan  terjadinya  utang  di  dalamnya adalah jual beli salam dan jual beli muajjal . Jual beli salam terjadi di mana pembeli  telah  menyerahkan  uangnya  secara  tunai  pada  waktu  akad  dan penjual menunda penyerahan barangnya. Dalam kasus ini, penjual-lah yang bertindak sebagai orang yang berutang. Dalam kajian kitab fikih klasik, jual beli salam biasanya  ditemukan  dalam  kasus  jual  beli  hasil  pertanian.
Namun, secara umum, setiap bentuk jual beli yang memiliki sifat ini (yakni
14 Imam  Wahyudi, Manajemen  Risiko  Bank  Islam ,  (Jakarta:  Selemba Empat, 2013), hal. 80
pembeli  menyerahkan  pembayaran  penuh  dimuka  dan  penjual  menunda penyerahan  barang  di  waktu  kemudian  yang  ditentukan)  dapat dikelompokkan  menjadi  jual  beli salam, meskipun  objeknya  bukan  hasil pertanian,  seperti istishna. Namun  dalam  praktik  perbankan  Islam  di Indonesia, istishna’ menggunakan bentuk jual beli muajjal. Dalam jual beli muajjal, penjual  menyerahkan  objek  jual  belinya  pada  saat  akad  dan pembeli  menunda  pembayarannya.  Berbeda  dengan  akad ijarah , pembayaran  sewa  dapat  dilakukan  di  awal  akad,  ketika  sewa  dan  setelah sewa  berakhir.  Memungkinkan  bagi  seorang  penyewa  rumah  kontrakan membayar  penuh  biaya  sewa  selama  setahun  di  awal  akad.  Penyewa melakukan  pembayaran  harga  secara salaf atau salam  (advance  payment ). Dengan  pembayaran  ini,  penyewa  memiliki  hak  klaim  atas  kemanfaatan (menempati  rumah)  sebagaimana  dalam  kontrak.  Jika  rumah  tersebut menjadi  rusak,  bukan  karena  faktor  penyewa,  dan  menjadikannya  tidak dapat dinikmati manfaat penggunaan rumah oleh penyewa, maka pihak yang menyewakan  berkewajiban  memperbaiki  rumah  tersebut  atau  mengganti dengan  rumah  lain  yang  memiliki  nilai  kemanfaatan  yang  sama.  Artinya, pihak yang menyewakan berutang kepada penyewa atas penyediaan manfaat penggunaan rumah sebagaimana yang telah disepakati. Sebaliknya, jual beli muajjal terjadi jika penjual telah menyerahkan objek jual belinya pada saat akad  dan  pembeli  menunda  pembayarannya.  Dalam  kasus  kontrak  rumah sebelumnya  (akad ijarah ),  penyewa  dapat  pula  menunda  pembayaran sewanya  ( muajjal )  setelah  dia  menempati  atau  memanfaatkan  rumah tersebut.  Termasuk  dalam  kelompok  jual  beli  dengan  cara muajjal adalah praktik jual beli murabahah pada perbankan Islam di Indonesia.
Kelompok  akad  pembiayaan  yang  kedua  adalah  akad  pembiayaan berbasis ekuitas ( syirkah ). Bank Islam melakukan penyertaan modal kepada bisnis yang dijalankan oleh debitur. Jika modal ditanggung 100% oleh bank Islam,  maka syirkah ini  disebut  sebagai mudharabah. Namun,  jika  debitur juga berpartisipasi dalam modal, maka disebut musyarakah. Kelompok  akad  berikutnya  adalah  pembiayaan  berbasis  jual  beli, seperti jual beli murabahah , jual beli salam, dan jual beli muajjal (bi tsaman ajil), serta ijarah .  Meskipun  berujung  pada  bentuk  utang,  namun memungkinkan  bagi  bank  Islam  untuk  mengambil  untung  atau  margin. Harga  yang  terbentuk  dari  berbagai  akad  ini  terdiri  dari  atas  harga  pokok ditambah dengan margin keuntungan atau dapat dituliskan sebagai berikut.
Berbeda  dengan  kelompok  akad  berbasis  pertukaran  (jual  beli  dan ijarah), realisasi bagi hasil pada akad-akad syirkah ,  yakni nudharabah dan musyarakah ,  sangat  fleksibel  mengikuti  dinamika  pasar.  Ketika  pasar sedang baik dan bertumbuh, maka bank akan memperoleh imbal hasil lebih besar, dan demikian pula dengan nasabah. Sebaliknya, ketika kondisi bisnis sedang  lesu  dan  stagnan,  bahkan  negatif,  bank  akan  mentransfer  risiko tersebut  kepada  nasabah.  Sekilas,  akad  ini  sangat  menguntungkan  bagi bank. Namun jika terlena dalam kondisi teoritis ini, di kemudian hari, bank

## P = HPP + Margin
akan ditinggalkan nasabahnya dan berpindah ke bank lain yang memberikan tingkat  imbal  hasil  yang  lebih  baik.  Dengan  logika  ini,  sangat  wajar  jika sampai  saat  ini,  struktur  portofolio  pembiayaan  bank  Islam  di  Indonesia masih  didominasi  akad  berbasis  jual  beli,  yakni murabahah. Sebabnya adalah murabahah menjamin tingkat pengembalian yang lebih pasti melalui margin yang ditetapkan di awal.
5. Definisi Risiko Pembiayaan dan Cakupannya
Risiko  pembiayaan  sering  kali  dikaitkan  dengan  risiko  gagal  bayar. Risiko  ini  mengacu  pada  potensi  kerugian  yang  dihadapi  bank  ketika pembiayaan  yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi di mana dia  tidak  mampu  memenuhi  kewajiban  mengembalikan  modal  yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan  debitur  menyerahkan  porsi  keuntungan  yang  seharusnya diperoleh  dari  bank  dan  telah  diperjanjikan  di  awal.  Konsekuensi penggunaan definisi ini adalah risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang, yakni qardhul hasan , jual beli muajjal , dan jual beli salam . Debitur  yang  melakukan  pembiayaan  menggunakan  skema  akad-akad  ini, diwajibkan  untuk  membayar  kembali  kepada  bank  sesuai  dengan  termin yang  yang  telah  diperjanjikan.  Kegagalan  debitur  melunasi  kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan (khusus akad jual beli).
Sedangkan  akad  berbasis syirkah, yakni mudharabah dan musyarakah,  tidak  dapat  dimasukkan  ke dalam  kategori  risiko  ini.  Debitur, dalam  kedua akad  ini,  tidak  diwajibkan untuk  mengembalikan modal  yang diberikan oleh bank. Apalagi keharusan menyetorkan porsi keuntungan dari hasil  usaha  berdasarkan nisbah yang  disepakati  bersama.  Realisasi  bagi hasil,  dan  pengembalian  modal,  secara  mutlak  bergantung  pada  realisasi hasil  bisnis  debitur.  Jika  debitur  memperoleh  keuntungan,  maka  bank berhak  atas  keuntungan  dan  kembalinya  modal  sebesar  100%.  Ketika debitur mengalami kegagalan bisnis, maka tidak ada lagi utang, sebaliknya, yang  ada  adalah  bagi  rugi  yang  harus  ditanggung  oleh  bank.  Jika keuntungan  saja  tidak  bisa  diperoleh,  maka  kembalinya  modal  pun  tidak bisa  dijamin.  Bank  Indonesia,  melalui  PBI  Nomor  13/23/PBI/2011, cenderung  memilih  untuk  memasukkan  risiko  pembiayaan  pada  akad mudhrabah dan musyarakah pada kelompok risiko investasi.
Selain  risiko  gagal  bayar,  risiko  pembiayaan  kadang  merujuk  pada risiko kredit. Istilah inilah yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam PBI Nomor  13/23/PBI/2011.  Sebenarnya  istilah  risiko  kredit  lebih  cocok digunakan  untuk  perbankan  konvensional.  Mengingat  skema  pembiayaan mereka yang menggunakan konsep kredit. Bank memberikan sejumlah dana kepada  debitur  dan  kemudian  meminta  pengembalian  disertai  sejumlah keuntungan  yang  diperjanjikan.  Melihat  skema  ini,  istilah  kredit  bisa  juga digunakan  untuk  pembiayaan  di  bank  Islam,  yakni  untuk  akad qardhul hasan , jual beli muajjal , dan jual beli salam , sedangkan untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah ,  tidak  cocok  menggunakan  istilah  kredit. Lebih jauh, mengingat bahwa bank Islam seharusnya lebih dominan dalam akad  berbasis syirkah, di  samping  jugan  untuk  membedakan  dengan  bank
konvensional, maka sebagian kalangan mengkritik penggunaan istilah risiko kredit untuk bank Islam.
Dari  kedua  istilah  di  atas,  risiko  pembiayaan  ini  muncul  akibat kegagalan  debitur  menyelesaikan  kewajibannya.  Karena  muncul  dari  sisi debitur,  risiko  ini  disebut  jugan counter  party  risk .  Apa  pun  istilah  yang digunakan,  dalam  memahami  konsep  risiko  pembiayaan  pada  bank  Islam, perlu dipahami proses bisnis dari skema pembiayaan bank Islam itu sendiri. Dengan  memahami  proses  bisnis,  selain  mendefinisikan  secara  lebih komprehensif, kita juga akan mampu mengidentifikasi titik-titik risiko pada setiap tahapan proses dan sekaligus faktor pemicu terjadinya risiko tersebut. Akhirnya  dapat  diharapkan  bahwa  pembangunan  sistem  mitigasi  risiko menjadi lebih terarah, tersistematis dan bersifat holistik.
Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank Islam dapat ditemui pada waktu (i) melakukan penilaian ( assessment ) atas proposal pembiayaan yang diajukan  debitur,  (ii)  memutuskan  menerima  atau  menolak  proposal tersebut,  (iii)  menetapkan  kontrak  pembiayaan  terkait  jenis  akad  yang digunakan, limit (pagu) pembiayaan, harga, tenor, dan jaminan, (iv) periode penyelesaian kontrak, dan (v) pada waktu terminasi kontrak. Semua periode ini membutuhkan serangkaian kebijakan manajemen risiko dan mekanisme mitigasinya  agar  berbagai  risiko  yang  dihadapi  dapat  dikendalikan.  Karena muncul  selama  periode  penyelesaian  kontrak,  risiko  pembiayaan  disebut juga dengan istilah risiko penyelesaian ( settlement risk ). 15

## 6. Urgensi Lembaga Pemeringkat Independen
Berdasarkan amanat dari Basel II dan disempurnakan dalam Basel III, bank  diminta  untuk  memenuhi  kebutuhan  minimum  modal  yang  harus dicadangkan  dalam  rangka  menjaga  kesehatan  bank.  Besarnya  jumlah modal  yang  dicadangkan  berbanding  lurus  dengan  tingkat  risiko  yang dihadapi oleh bank. Di antaranya adalah risiko pembiayaan. Makin berisiko portofolio pembiayaan bank Islam, maka perlu cadangan modal yang besar pula.  Kebijakan  ini  juga  diadopsi  oleh  IFSB  dan  BI  (PBI  Nomor 5/9/PBI/3003).
Dalam  menentukan  tingkat  risiko  pembiayaan  yang  dihadapi,  bank Islam  sebenarnya  diberikan  keleluasan  untuk  membangun  sistem pengukuran sendiri. Bahkan dalam Basel II, dorongan ini dikaitkan dengan insentif  turunnya  tambahan  modal  yang  dipersyaratkan  (dalam  konteks perbankan  Indonesia  adalah  ketentuan  CAR= capital  adequacy  ratio ).
Mengapa?  Jika  bank  belum  mampu  membangun  sistem  pengukuran internal,  maka  harus  mengikuti  model  pengukuran  general  yang  ditetapkan oleh regulator. Tentu saja model ini akan mengakomodasi bank berkategori baik  dan  kurang  baik.  Sehingga  penggunaan  model  umum  ini  pada  bank yang  baik  akan  menjadikannya  terkena  beban  modal  minimum  yang  lebih besar  daripada  seharusnya.  Begitu  pula  sebaliknya  bagi  bank  yang  kurang sehat.  Sebagai  bentuk  implementasi  kebijakan  pengawasan  regulator,
15 Muhammad, Manajemen Bank Syariah , (Jakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), 2005), hal. 358
model-model pengukuran internal yang dibangun oleh masing-masing bank perlu mendapatkan validasi dari regulator.
Salah  satu  komponen  sistem  pengukuran  rasio  pembiayaan  adalah peringkat  debitur.  Melalui  sistem  pemeringkat,  bank  Islam  akan  mampu menerjemahkan  berbagai  kondisi  yang  dihadapi  oleh  debitur,  internal maupun  eksternal,  yang  akan  memengaruhi  kemampuan  dan  kemauan membayar ke dalam suatu ukuran yang objektif dan dapat diperbandingkan. Berbagai informasi dapat diekstrak dari peringkat debitur. Dengan peringkat ini,  bank  dapat  menetapkan  berbagai  kebijakan  terkait  diterima  atau ditolaknya  proposal  pembiayaan  dan  dalam  menentukan  termin  kontrak pembiayaan  yang  diberikan,  seperti  limit  pembiayaan,  jangka  waktu,  jenis akad,  margin,  agunan,  dan  jaminan  yang  diminta.  Dalam  proses pengawasan,  bank  dapat  menggunakan  peringkat  debitur  sebagai  indikator risiko. Contoh sederhana, bila debitur mengalami kenaikan peringkat maka dapat diasosiasikan dengan kenaikan kualitas debitur. Telah terjadi kenaikan fundamental  dari  debitur  yang  akan  meningkatkan  kemampuan  membayar dia di waktu mendatang. Sebaliknya jika terjadi penurunan peringkat. Bank perlu  waspada  dan  hati-hati  untuk  segera  berusaha  meningkatkan mekanisme pengawasan dan membantu debitur, melalui pendampingan atau pembinaan,  agar  segera  kembali  ke rating asalnya.  Namun  demikian, fluktuasi  perubahan  peringkat  debitur  juga  menjadi  sinyal  negatif  bagi buruknya sistem pengawasan bank. Bank belum mampu mendeteksi secara sempurna kualitas debitur yang sesungguhnya. 16

## 7. Provisi Risiko Pembiayaan
Kebijakan  provisi  digunakan  untuk  mengakui  adanya  potensi kerugian pembiayaan yang muncul. Provisi ini lazimnya dibentuk pada dua kondisi,  yakni  pada  waktu  pembiayaan  dikategorikan  sebagai  tidak  lancar ( non-performing ) dan diprediksi gagal bayar. Dalam portofolio pembiayaan, sering  kali  ditemukan  adanya  debitur  yang  secara  statistik  dikatakan  akan mengalami gagal bayar, meskipun saat ini masih terkategori lancar. Banyak debitur  yang  merasa  malu  jika  dikatakan  gagal  bayar.  Berbagai  cara dilakukan  agar  tetap  bisa  membayar  cicilan,  seperti  meminjam  dari  pihak ketiga, melikuidasi asetnya, dan sebagainya.
Hal  ini  berarti  bahwa  sering  kali  tidak  ada  relevansi  antara kemampuan  debitur  membayar  saat  ini  dan  kemampuan  dia  di  kemudian hari. Oleh karena itu, dasar pengelompokan kualitas pembiayaan seharusnya tidak  hanya  melihat  tingkat  kolektibilitas  debitur  saat  ini,  namun  juga didasarkan atas  berbagai  faktor  yang  memengaruhi  kemampuan membayar ( ability  to  pay )  sesungguhnya  dari  debitur.  Berbagai  faktor  tersebut  adalah faktor  demografi  debitur  (seperti  usia,  tingkat  pendidikan  dan  pengalaman bisnis),  faktor  keberlangsungan  bisnis  (seperti  profitabilitas,  likuiditas, solvabilitas,  pertumbuhan,  struktur  biaya,  efisiensi  dan  perputaran  usaha), faktor  industri  dan  makro-ekonomi  (seperti  tingkat  persaingan  usaha, struktur  pasar,  ketersediaan  pasokan  dan  saluran  distribusi,  inflasi,  tingkat pengangguran,  pendapatan  per  kapita,  siklus  bisnis  dan  ekonomi,
16 Sutan Remy Sjabdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia , (Jakarta: Pustaka Umum Graffiti, 1999), hal. 65
pendapatan  nasional,  pertumbuhan  penduduk  dan  struktur  piramida penduduk), kestabilan politik, dan kepastian hukum. Bahkan termasuk juga pergerakan  perekonomian  global  yang  juga  berpengaruh,  seperti  fluktuasi harga minyak dunia, perang antarnegara, terorisme, dan sebagainya.
Dalam  akuntansi,  provisi  ini  dikenal  dengan  akun  cadangan penyisihan piutang tak tertagih dan beban  penghapusan piutang tak tertagih ( bad  debt  expense ).  Dalam  konteks  perbankan  Islam  di  Indonesia,  provisi diistilahkan sebagai penyisihan penghapusan asset produktif (PPAP). PPAP merupakan  cadangan  (modal)  yang  harus  dibentuk  berdasarkan penggolongan kualitas pembiayaan.
Fungsi  utama  pembentukan  PPAP  ini  adalah  untuk  menghindarkan bank  dari  potensi  kegagalan  bisnis  jika  debitur  benar-benar  gagal  bayar. Sebelum debitur gagal bayar, bank telah menyiapkan sejumlah modal yang dicadangkan  untuk  menghindari  risiko  yang  lebih  besar.  Jika  kecukupan modal  yang  dicadangkan  kurang,  ketika  ada  debitur  dengan  nilai pembiayaan  sangat  besar  mengalami  gagal  bayar,  bank  akan  mengalami masalah  likuiditas.  Terlebih  jika  pada  waktu  yang  sama,  secara  kebetulan, nasabah  juga  melakukan  penarikan  dananya  dari  bank.  Kondisi  ini  akan memaksa bank mengambil pilihan untuk (i) meminjam ke pihak ketiga, (ii) meminta fasilitas likuiditas jangka pendek ke BI, (iii) mengoptimalkan pasar uang  antarbank  syariah  (PUAS),  (iv)  meminta  tambahan  modal  dari investor,  atau  (v)  menjual  surat  berharga  yang  dimiliki.  Dalam  kondisi terjepit  seperti  ini,  bank  akan  cenderung  menerima  konsekuensi  besarnya biaya  modal  tambahan,  yakni  tingginya  nisbah  atau  besarnya  diskon  yang diminta. Apalagi jika investor tidak mampu menyediakan tambahan modal, maka  meminta  tambahan  likuiditas  di  pasar  hanya  akan  menambah  daftar masalah bagi bank.
Salah  satu  bentuk  implementasi  mitigasi  risiko  terkait  PPAP,  bank seharusnya  mendistribusikan  pembiayaan  lancar  (yakni  kelompok  lancar dan  dalam  perhatian  khusus)  dan  tidak  lancar  (yakni  kelompok  kurang lancar,  diragukan,  dan  macet)  ke  divisi  yang  berbeda.  Strategi  ini  perlu dilakukan  mengingat  kedua  kelompok  pembiayaan  ini  memiliki  implikasi yang berbeda. Pembiayaan lancar berasosiasi dengan ekspektasi imbal hasil yang  bisa  diperoleh.  Sedangkan  pembiayaan  tidak  lancar  terkait  dengan biaya yang mesti ditanggung. Selanjutnya adalah meyakinkan bahwa PPAP ini telah dimasukkan dalam komponen beban dalam laporan rugi laba bank.

## 8. Limit Pembiayaan Berdasarkan Risiko
Salah  satu  manfaat  adanya  sistem  pemeringkat  debitur  adalah tersedianya  alat  mitigasi  risiko  pembiayaan  yang  andal.  Dalam  rangka menyeimbangkan  tingkat  risiko  yang  diambil  ( risk  appetite )  di  antara debitur,  dan  sekaligus  sebagai  alat  diversifikasi  portofolio  pembiayaan, sistem  limit  (pagu)  pembiayaan  dapat  digunakan  untuk  membentuk portofolio  dengan  jumlah  ( number )  pembiayaan  yang  besar  dengan ekspektasi kerugian ( expected loss ) yang hampir sama. Di mana ekspektasi kerugian  dapat  dihitung  sebagai  perkalian  antara  probabilitas  gagal  bayar dan  nilai  pembiayaan  setelah  dikurangi  agunan  dan  jaminan  (yakni pengembalian  yang  bisa  diharapkan).  Hal  ini  berarti  bahwa  limit  (pagu)
pembiayaan  untuk  individu  debitur  harus  ditetapkan  pada  tingkat  yang berbanding  terbalik  terhadap  probabilitas  gagal  bayar  debitur.  Selanjutnya, bank  Islam  dapat  melakukan  improvisasi  dengan  mengkaitkan  strategi pemberian limit lebih besar pada debitur dengan peringkat lebih tinggi dan jatuh tempo (tenor) pembiayaan  yang lebih rendah. Sistem limitasi ini juga perlu  diterapkan  pada  lingkup  yang  luas,  misalkan  batas  maksimal pembiayaan ( size) yang bisa diberikan pada jenis akad pembiayaan tertentu, sektor  ekonomi,  atau  wilayah  geografis.  Tujuannya  adalah  menghindarkan bank  dari  risiko  konsentrasi  yang  mengarah  kepada  risiko  gagal  bayar bersama. Risiko ini lebih dikenal dengan risiko sistemastis atau sistemis. 17

## 9. Risiko Konsentrasi Portofolio Pembiayaan
Dalam teori portofolio modern yang dikembangkan oleh Markowitz (1958),  strategi  diversifikasi  digunakan  untuk  meminimalkan  risiko portofolio.  Namun,  pada  saat  yang  sama,  strategi  diversifikasi  juga  akan mereduksi  potensi  keuntungan  maksimal  yang  bisa  diperoleh.  Benarlah konsep “ high risk high return ” atau “ al ghunmu bil ghurmi ”. Implementasi strategi  diversifikasi  dalam  konteks  pembiayaan  di  bank  Islam  adalah penerapan  kebijakan  sistem  limit  (pagu)  pembiayaan,  meliputi  (i)  limit nilai  pembiayaan  individu  debitur  untuk  mengontrol  ukuran  eksposur portofolio  pembiayaan,  (ii)  limit  jangka  waktu  (tenor)  pembiayaan  dari individu  debitur,  (iii)  limit  nilai  pembiayaan  terkait  kategori  peringkat ( rating )  debitur,  (iv)  limit  konsentrasi  industri  dan  geografis  untuk menghindari risiko terjadinya gagal bayar sistemis.
Untuk mengelola risiko portofolio pembiayaan, dengan menciptakan portofolio  terdiversifikasi,  dibutuhkan  suatu  ukuran  tunggal  yang mencerminkan  nilai  pembiayaan,  jatuh  tempo,  kualitas  pembiayaan  dan risiko  sistemis  secara  bersamaan.  Jika  portofolio  kurang  terdiversifikasi, maka  sebaran  distribusi  potensi  kerugian  akan  makin  melebar  dan  makin tinggi  pula  kebutuhan  modal  yang  harus  dicadangkan.  Demikian  pulan sebaliknya,  makin  terdiversifikasi  portofolio  pembiayaan,  makin  rendah pula cadangan modal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, ukuran ini, yakni distribusi  potensi  kerugian,  dapat  digunakan  untuk  mengelola  eksposur dari portofolio pembiayaan bank.
Berangkat  dari  logika  ini,  kontribusi  risiko  suatu  eksposur  pada portofolio  pembiayaan   dapat  didefinisikan  sebagai  pertambahan  efek pemilihan  tingkat  persentil  dari  distribusi  kerugian  ketika  eksposur tersebut  dihilangkan  dari  portofolio  saat  ini.  Jika  tingkat  persentil  yang dipilih adalah sama dengan  yang digunakan untuk menghitung kebutuhan modal minimum yang harus dicadangkan, kontribusi risiko ini merupakan pertambahan  jumlah  kebutuhan  modal  minimum  yang  dipersyaratkan untuk  portofolio  tersebut.  Kontribusi  risiko  ini  memiliki  beberapa  sifat, yaitu:
17 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah , (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hal. 60
a. Total  kontribusi  risiko  setiap  individu  debitur  adalah  sama  dengan risiko keseluruhan portofolio;
b. Kontribusi  risiko  memberikan  pengaruh perubahan  pada  portofolio yang  diukur,  seperti  mengeluarkan  atau  menambahkan  suatu eksposur;
c. Secara  umum,  portofolio  pembiayaan  dapat  secara  efektif  dikelola dengan  fokus  pada  beberapa  debitur  yang  memiliki  proporsi  risiko yang  signifikan  namun  nilainya  relatif  kecil  pada  eksposur portofolio pembiayaan.

## 10. Pengelolaan Portofolio Pembiayaan
Pengelolaan risiko portofolio pembiayaan merupakan fungsi turunan dari  filosofi  manajemen  risiko  yang  dibangun  oleh  manajemen  puncak.
Bagaimana investor dan direksi memandang risiko dan mentransformasikannya ke dalam visi, misi, dan nilai yang harus dipegang sangat  menentukan  area  risiko  mana  yang  akan  menjadi  fokus pengelolaan.  Mengingat  bisnis  bank  adalah  menyalurkan  pembiayaan  ke masyarakat,  maka  sudah  sewajarnya  bila  bank  dituntut  memiliki  sistem manajemen risiko pembiayaan yang memadai.
Portofolio  pembiayaan  bank  Islam  terdiri  atas  berbagai  akad pembiayaan  yang  memiliki  karakteristik  dan  proses  bisnis  yang  berbeda- beda. Perbedaan ini menyebabkan faktor penentu risiko dan titik waktu di mana  risiko  tersebut  mungkin  akan  terjadi  juga  berbeda.  Meskipun demikian,  divisi  pembiayaan  seharusnya  lebih  dulu  melihat  pada  sudut pandang  total  portofolio.  Profil  portofolio,  yakni  tingkat  imbal  hasil, tingkat  risiko  serta  pola  arus  kas  yang  diharapkan,  perlu  didefinisikan terlebih dahulu. Profil yang diharapkan inilah yang akan menjadi penunjuk arah ( guidance ) dalam membentuk portofolio. Kemudian, dengan melihat profil  dan  perilaku  masing-masing  akad,  terkait  imbal  hasil,  risiko,  dan pola  arus  kasnya,  dilakukan  distribusi  atau  alokasi  pendanaan  untuk mendapatkan profil portofolio yang diinginkan. Kecerdasan, kearifan, dan kejelian  sumber  daya  manusia  pada  divisi  pembiayaan  sangat  dibutuhkan pada tahapan ini. Mengapa? Karena tahapan ini akan menentukan berbagai kebijakan  pembiayaan,  seperti  limit  per  akad  pembiayaan,  besar  dan periode  cicilan  untuk  memenuhi  profil  pola  arus  kas,  tingkat  risiko  per akad  dibolehkan,  dan  tentunya  tingkat  margin  atau  imbal  hasil  yang  bisa diharapkan dari berbagai kendala yang ada.
Dalam mengelola portofolio pembiayaannya, bank Islam seharusnya menghindari  kemungkinan  terjadinya  efek  pensiun.  Efek  pensiun  ini muncul  ketika  pengembalian  dana  dari  debitur,  melalui  cicilan  atau pelunasan,  tidak  disertai  kemampuan  menyalurkan  kembali  dana  tersebut ke masyarakat. Akibatnya, dana tersebut terpaksa menganggur di bank dan tidak  menghasilkan  imbal  hasil  apa  pun.  Sinkronisasi  strategi  dan  sinergi antardivisi  pembiayaan  dan  divisi  pemasaran  menjadi  krusial.  Keahlian divisi  pemasaran  mencarikan  calon  debitur  dengan  profil  dan  kebutuhan dana seperti debitur yang akan jatuh tempo sangat dibutuhkan oleh divisi pembiayaan untuk menjaga keseimbangan portofolionya. Konsekuensinya,
keberhasilan divisi pembayaran tidak boleh diklaim secara sepihak, namun merupakan hasil hasil kerja bersama dengan visi lainnya, yakni pemasaran.
Berbeda  dengan  proses  pembentukan  portofolio  pembiayaan,  dalam menjalankan mekanisme monitoring, bank Islam harus berangkat dari unit analisis individu debitur. Kemudian dilihat efeknya pada sub-subkluster di mana debitur itu diklasifikasikan. Setelah itu dikaji bagaimana perubahan profil  aktual  subkluster  pembiayaan  ini  berdampak  pada  profil  aktual kluster  di  mana  subkluster  tersebut  berada.  Terakhir,  dianalisis  apakah perubahan  pada  profil  kluster  tersebut  akan  berpengaruh  pada  profil keseluruhan portofolio pembiayaan yang dimiliki bank Islam. Mekanisme agregasi  efek  ini  dilakukan  untuk  mengkaji  pengaruh  perbedaan  kinerja (kualitas)  aktual  pembiayaan  individu  debitur  dengan  profil  yang diharapkan  pada  waktu  kontrak  pembiayaan  ditandatangani  pada keselurahan portofolio.

## 11. Praktik Terbaik Pengelolaan Risiko Pembiayaan
Seluruh elemen dalam bisnis pembiayaan yang dilakukan oleh bank Islam  tidak  dikerjakan  sendiri.  Sinergi  antarlembaga  pendukung diperlukan  untuk  efesiensi  dan  menjaga  focus  pada  bisnis  utama masing- masing  lembaga.  Pengelolaan  agunan  ( rahn )  diserahkan  pada  perusahaan pegadaian berdasarkan prinsip sewa. Terjadi perubahan fungsi pegadaian, dari  kontrak  untuk  menolong  ( li  tabarru’ )  menggunakan  agunan  menjadi kontrak  bisnis  ( li  tijari ),  yakni  jasa  menitipkan  barang,  memelihara, menjaga,  dan  menaksir  harganya  ( appraisal) .  Demikian  juga  jaminan ( kafalah ).  Ketika  dikelola  pihak  ketiga  yang  independen  terhapap  bank, memungkinkan  lembaga  tersebut  bertindak  secara  profesional  dan  dalam kerangka bisnis.
Ditariknya  fungsi  pemeringkatan  internal  dari  bank,  dan  kemudian dikelola oleh lembaga pemeringkat independen, akan mengurangi sebagian beban kerja bank. Berkurangnya kebutuhan SDM, waktu, dan biaya untuk melakukan  pemeringkatan  debitur.  Berkurangnya  bias  pemeringkatan karena  sekarang  diperingkat  oleh  pihak  independen.  Bank  menjadi  lebih fokus  dalam  mengelola  portofolio  pembiayaan.  Lebih  banyak  waktu  dan sumber  daya  yang  tersedia  untuk  mengembangkan  produk,  melakukan edukasi ke masyarakat, promosi, menciptakan alat pengawasan yang lebih baik, dan sebagainya.
Terakhir,  sangat  diharapkan  fungsi  hakim  ( qadhi )  berjalan  untuk dapat  menyelesaikan  berbagai  problematika  yang  dihadapi  bank  dalam proses  penyaluran  pembiayaan  kepada  masyarakat.  Berbagai  manfaat dapat  diperoleh,  seperti:  diperolehnya  penilaian  objektif  apakah  debitur melakukan moral  hazard ,  pengenaan  hukuman  penalti  atau  denda  akibat keterlambatan  pembayaran,  hingga  keputusan  melikuidasi  agunan  dan memaksa  penjamin  ( kaafil )  ikut  bertanggung  jawab  dalam  menanggung utang debitur.

## DAFTAR PUSTAKA
Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, Bunga Rampai Hukum Aktual dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdat a,
Mitra Mandiri: Surabaya, 2011.
Usanti, Trisadini Prasastinah, “ Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah”, Disertasi, Surabaya: Pascasarjana Unair, 2010.
Susanto,  Burhanuddin, Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia , Jogjakarta: UII Press, 2008. Rustam,  Bambang  Rianto, Manajemen  Risiko  Perbankan  Syariah  di Indonesia , Jakarta: Selemba Empat, 2013.
Wahyudi,  Imam, Manajemen  Risiko  Bank  Islam ,  Jakarta:  Selemba Empat, 2013.
Muhammad, Manajemen  Bank  Syariah ,  Jakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan (UPP), 2005.
Antonio,  Muhammad  Syafi‟i,  B ank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek , Jakarta: Gema Insani, 2001. Ash  Shiddieqy,  Muhammad  Hasbi, Hukum-Hukum  Fiqh  Islam , Semarang: Pustaka Rizki, 1997. Sjabdeini, Sutan Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta: Pustaka Umum Graffiti, 1999. Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah , Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.