## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Volume 4 Nomor 3, 2023 ( ISSN2721-8325)

## Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis
Naomi Artadinata, Sahuri L Fakultas Hukum, Universitas Jambi naomisimanjuntak17@gmail.com
Kata Kunci: Asas Dominos Litis, Jaksa, Korupsi

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-10-07 Accepted: 2023-10-07 Publish: 2023-11-30
KEYWORDS: Corruption crime, Dominos Litis Principle, Public Prosecutor

## ABSTRACT
This study aims 1) to find out the role of the Public Prosecutor in handling criminal acts in the justice system in Indonesia 2) To find out  the  consequences  of  the  existence  of  legal  ambiguity regarding the authority of the Public Prosecutor to handle criminal acts based on the principle of dominus litis. Whereas the authority investigate and prosecute in the Indonesian criminal justice system related  to  the  dominus  litis  KUHAP  principle  is  only  limited  to prosecution.  Because  the  prosecutor's  office  only  present  at  the preliminary examination,  the  investigative  actions  of  the  public prosecutor  can be  reflected  and  become  the  responsibility  of  the public prosecutor. The research method used is a type of normative legal  research.  The  research  approach  used  is  the  Statutory Approach and the Conceptual Approach. The results of the study show  that  the  principle  of  dominus  litis  is  functionalized  in  the arrangement  the  authority  to  stop  prosecution  that  belongs  the prosecutor's office, as stipulated in Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.  The  article  regulates  three  components of  the  reasons  that  form  the  basis  for  stopping  the  prosecution, namely there isn’t enough evidence, the incident is not a crime, the case is closed by law.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  menangani  tindak  pidana  dalam sistem  peradilan  di  Indonesia  serta  akibat  dari  adanya  kekaburan hukum  tentang  kewenangan  Jaksa  Penuntut  Umum  menangani tindak pidana berdasarkan asas dominus litis. Bahwa kewenangan penyidikan  dan  penuntutan  dalam  sistem  peradilan  pidana Indonesia terkait dengan asas dominus litis KUHAP hanya terbatas pada  penuntutan.  Karena  kejaksaan  hanya  hadir  dalam pemeriksaan  pendahuluan,  maka  tindakan  penyidikan  penuntut umum  dapat  tercermin  dan  menjadi  tanggungjawab  penuntut umum.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian hukum  normatif.  Pendekatan  Penelitian  yang  digunakan  adalah Pendekatan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach )  dan Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach ).  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa prinsip dominus litis terfungsionalisasi dalam pengaturan  kewenangan  untuk  menghentikan  penuntutan  yang dimiliki oleh kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP.  Pasal  tersebut  mengatur  tiga  komponen  alasan  yang menjadi dasar penghentian penuntutan, yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum.

## 2023  Naomi Artadinata

## A. PENDAHULUAN
Negara  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  setiap  warga  negara.  Perlindungan negara  terhadap  warga  negaranya  tertuang  dalam  amanat  UUD  1945,  sehingga  negara wajib  membuat  peraturan  tanpa  membeda-bedakan  siapapun.  Dalam  hal  ini,  negara memiliki  sistem  hukum  untuk  melindunginya.  Sistem  tersebut  disebut  dengan  peradilan pidana  yang  bertujuan  mencegah  kejahatan  dalam  jangka  pendek,  menengah  atau  pun panjang.
Peradilan  pidana  dalam  pokoknya  mengalami  interaksi,  interkoneksi  dan interdependensi  dengan  sub  sistem  sosial,  politik,  pendidikan  dan  lainnya.  Legalisasi Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP,  maka  Stbl.  1941  Nomor  44 menghapuskan  dasar-dasar  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Sistem  peradilan  pidana mengatur tentang kebijakan kriminal yang dijalankan bagi penegak hukum seperti lembaga kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  serta  lembaga  kemasyarakatan  untuk  menerapkan hukum yang ada. Penerapan hukum adalah salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan  ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan atau pemberantasan ataupun penindakan terjadinya pelanggaran hukum.” 1 Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan hak  dan  kewajiban,  karena  tidak  adanya  aturan  atau  hukum  yang  dapat  menyebabkan kekacauan.  Melihat  dari  sudut  pandang  masyarakat  secara  keseluruhan,  perkembangan kejahatan  merupakan  ancaman  besar  yang  menjadi  titik  perhatian  khusus.  Upaya penanggulangan kejahatan ini menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, Negara melalui lembaga-lembaganya telah membentuk penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi dan  tanggungjawab  yang  berkaitan  dengan  penerapan  hukum.  Kemudian,  ketika  setiap kejahatan  diselesaikan,  masyarakat  akan  percaya  bahwa  keadilan  telah  ditegakkan  dan para pelakunya telah dihukum sesuai dengan hukuman yang setimpal.
Kejahatan  menyebabkan  kerusakan  besar  pada  masyarakat.  Perkembangan kejahatan juga mempengaruhi perlakuan masyarakat. Peran penegak hukum dalam hal ini sangat diperlukan. Penegakan hukum dalam arti makro meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan penegakan hukum dalam arti mikro mengacu  pada  proses  beracara  di  depan  pengadilan,  dalam  masalah  pidana,  termasuk praperadilan,  penyidikan,  penuntutan  (penyidikan  untuk  sidang).  Pelaksanaan  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” 2
Dalam  M  Jordan  Pradana  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  adalah  pejabat  fungsional negara  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  bertindak  sebagai  penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan
1 Yohana  Anggieta  Sormin,  Herry  Liyus,  Nys  Arfa  “Peranan  Jaksa  dalam  Melakukan Pengawasan  Terhadap  Narapidana  yang  Mendapat  Pembebasan  Bersyarat”,  PAMPAS:  Journal  Of Criminal , 2, 3 (2021), hlm. 95,
2 Marwan  Effendy,  “Deskresi  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi”,  Makalah disampaikan  pada  Seminar  Nasional  yang  diselenggarakan  oleh  Universitas  Brawijaya  Malang, Malang, 11 Juni 2012, hlm. 2-3.
melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim. 3 Namun, menurut KUHAP, kejaksaan Indonesia hanya menerima perkara atau melakukan penuntutan. Selama kasus tersebut tidak diteruskan kekejaksaan, mereka tidak dapat menjalankan fungsinya. Sesuai dengan  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP,  yang  menetapkan  bahwa  penyidik  wajib  (hanya) melaporkan  apa  yang  terjadi,  yaitu  kapan  penyidikan  dimulai  dan  berakhir.  Situasi  ini menciptakan keadaan di mana penyelidikan dilanjutkan dan komunikasi antara penyelidik dan penuntut umum dianggap tidak perlu. Pekerjaan Jaksa Agung Republik yang baru akan dimulai setelah menerima berkas dan analisis dokumen seperti dijelaskan di atas. Menurut Mardjono Reksodiputro, hukum acara pidana Indonesia menggambarkan delimited system di mana penyidik dan penuntut memiliki fungsi yang berbeda dan dikuasai oleh masing- masing lembaga (berbeda tafsir dari istilah " differential functions ”). 4
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dasar hukum kewenangan jaksa sebagai penyidik terdapat pada Pasal 30 ayat (1) huruf d, yaitu:
(1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. Melakukan Penuntutan.
b. Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
c. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
d. Melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan undang-undang.
e. Melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  kepengadilan  yang  dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 5
Polisi dan kejaksaan adalah dua komponen yang mengarah pada proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana, polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Dua  lembaga  tersebut  sebagai  penentu  seseorang  dapat  ditetapkan  sebagai  tersangka kemudian  lanjut  keproses  pemidanaan.  Masyarakat  menganggap  polisi  dan  kejaksaan sebagai  mitra  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  namun  dalam  praktiknya  sering  kali  timbul konflik  internal  antara  polisi  dan  kejaksaan  dalam  menjalankan  fungsinya.  Begitu  pula dengan hubungan antara penyidik dan kejaksaan sering diwarnai konflik karena penyidik merasa  sejajar  dengan  kejaksaan.  Jika  dilihat  dari  sisi  lain,  Penuntut  Umum  menempati posisi yang sangat sentral sebagai salah satu pintu dalam proses peradilan pidana dimana Penuntut  Umum  menegaskan  kekuasaan  dan  wewenangnya  setelah  memeriksa  berkas yang diajukan oleh penyidik.
Salah  satu  asas  yang  dikenal  dalam  tahap  penuntutan  adalah dominus  litis ,  yang berarti “penuntut” atau penguasa perkara, sehingga dalam konteks peradilan pidana,
3 M.  Jordan  Pradana,  Syofyan  Nur,  Erwin,  “Tinjauan  Yuridis  Peninjauan  Kembali  yang Diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Terhadap  Putusan  Lepas  dari  Segala  Tuntutan  Hukum”, PAMPAS: Journal Of Criminal , 1, 2 (2020), hlm.143.
4 Johannes Pasaribu et al., “Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, USU Law Journal , 6, 2 (2018), hlm. 153.
5 Vani  Kurnia,  Sahuri  Lasmadi,  Elizabeth  Siregar,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tugas  dan Kewenangan  Jaksa  sebagai  Penyidik  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi”,  PAMPAS:  Journal  Of Criminal, 1, 3 (2020), hlm. 3.
kejaksaan berwenang memutuskan dapat atau tidaknya suatu perkara ditangani dan diadili di  pengadilan.  Menurut  Surachman,  di  beberapa  negara,  seperti  Jepang,  Belanda  dan Prancis,  tahap  penuntutan  ada  kekuasaan  Jaksa.  Di  Indonesia  asas  ini  menjadi  dasar kekuasaan  kejaksaan  untuk  mengadili. 6 Asas Dominus  Litis telah  diakui  secara  luas  yang mana  termuat  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: Kejaksaan adalah suatu badan pemerintahan yang  menjalankan  kekuasaanya  itu  penuntutan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  dan dilaksanakan secara mandiri.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak  memberlakukan  asas dominus litis atau kewenangan mutlak yang diberikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam  menangani  perkara  pidana.  Akibatnya,  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagian  hanya memeriksa kasus secara formal dan tidak mengetahui kasus tersebut, termasuk pembuatan kasus  dan  pengambilan  bukti,  sejak  awal  penyidikan.  Prinsip  KUHAP  yang  menghargai diferensiasi  fungsional  menjadi  akar  permasalahan  seringnya  pergantian  lembaga penelitian.  KUHAP  yang  menganut  asas  diferensiasi  fungsional  akan  menimbulkan persoalan  tempat dominus  litis dalam  KUHAP  bila  dipadukan  dengan  sistem  peradilan terpadu yang menganut asas diferensiasi fungsional. Artinya, apabila dinilai dari anggapan bahwa dominus litis adalah pengendali perkara, sejauh mana langkah-langkah dalam proses pemeriksaan dapat dikompromikan sebagai dominis litis Kejaksaan Repbulik Indonesia. Dalam  KUHAP  dianut  prinsip  asas  spesialisasi,  pembedaan  dan  kewenangan, KUHAP tidak hanya membedakan dan mengkategorikan fungsi dan kewenangan, tetapi juga menetapkan tanggungjawab yang berbeda dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan  pemeriksaan  bersama.  Sistem  peradilan  terpadu  dimaknai  sebagai  proses  peradilan pidana yang merupakan keterpaduan antara sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, dan sub sistem negara hukum, diakhiri dengan sub sistem penegakan putusan peradilan. Konsekuensi  dari  asas  diferensiasi  fungsional  dapat  dilihat  dalam  beberapa  kasus  yang berakhir dengan putusan bebas oleh hakim karena saksi atau terdakwa mencabut berita acara  dalam  suatu  kasus.  Penarikan  berkas  perkara  saksi  atau  terdakwa  dalam  tahap penyidikan terjadi adanya intervensi yang dilakukan oleh pihak kepolisian selaku penyidik. Kejadian di atas jelas merugikan jaksa dan terdakwa sendiri, karena BAP yang dicabut oleh saksi atau terdakwa secara langsung akan mengurangi kekuatan alat bukti di persidangan. Bukti pada saat penuntutan yang lemah dapat mengakibatkan banyak pembebasan karena hilangnya bukti yang disiapkan  oleh jaksa.
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  atau  penelitian  yang mengkaji tentang konflik hukum, kekosongan hukum, atau ketidak jelasan norma. Artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu masalah hukum menggunakan hukum, literatur, dan sumber informasi lainnya. 7 Pendekatan Penelitian yang digunakan  adalah  Pendekatan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach )  dan  Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ).
hlm. 8.
hlm. 23. 6 RM. Surachman, Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1996),
7 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum. (Bandung: Mandar Maju, 2008),

## B. PEMBAHASAN
Kejaksaan  sebagai  lembaga  penegak  hukum  diatur  dalam  Undang-Undang Kementerian  Negara,  yang  mengatur  tentang  kedudukan  kementerian  negara  dalam lembaga  eksekutif  negara,  yaitu  lembaga  yudikatif.  Kejaksaan  diselenggarakan  dan dipandang  sebagai  suatu  badan  pemerintah  yang  memberikan  pelayanan  umum  secara mandiri dan diyakini benar-benar bertanggungjawab kepada rakyat.
Pada  Pasal  24  UUD  1945  memberikan  kewenangan  kepada  badan-badan  lain  yang kriterianya  diatur  dalam  undang-undang.  Hubungan  antara  kekuasaan  kehakiman  dan kejaksaan, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan sistem peradilan sebagai fungsi dari  kejaksaan.  Kemandirian  kejaksaan  harus  ditopang  oleh  kerangka  hukum  yang menjamin  kekuasaannya  dan,  oleh  karena  itu,  kejaksaan  harus  disatukan  di  bawah  atap yudisial.  Maka  dari  itu,  dalam  kaitannya  dengan  Kejaksaan  sendiri  disimpulkan  bahwa keberadaan  Kejaksaan  sesuai  terhadap  undang-undang.  Kejaksaan  diarahkan  kepada pemerintah, namun di sisi lain kejaksaan harus menjalankan fungsi penuntutan yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan peradilan, harus mandiri dan tidak memihak.
Ada beberapa wewenang Kejaksaan berdasarkan aturan :
1. “Melakukan  penuntutan,  yang  diatur  secara  implicit  sebagai  badan  terkait kekuasaan kehakiman, yaitu Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No.4/2004 terkait kekuasaan kehakiman; Pasal 13 KUHAP, bahwa sebagai Penuntut Umum ialah Jaksa oleh undang-undang berwenang melakukan tuntutan.
2. Memiliki fungsi pada asas dominus litis , yaitu mengendalikan proses berperkara.
3. Menentukan dapat-tidaknya seorang menjadi terdakwa yang kemudian diajukan dengan alat bukti sah ke Pengadilan.
4. Berkedudukan  sebagai executive  ambtenaar ,  yaitu  pelaksana  bagi  penetapan keputusan pada perkara tindakan pidana di pengadilan.
5. Memiliki  kedudukan  dan  fungsi  yang  khusus  sebagai  lembaga  pemerintah pelaksana  kekuasaan  negara  pada  bidang  penuntutan  bebasdari  pengaruh kekuasaan lainnya, tertera pada Pasal 2 UU No.16/2004.
6. Memilikiwewenangsebagaipenuntut,  dan  yang  lainnyaberdasarkanundang- undang, tertera pada Pasal 2 ayat (1) UU No.16/2004.
7. Memilikiwewenanguntukmenuntut di bidangpidanatermasuktuntutanaastindakanpidanakorupsi,  tertera  di  Pasal  30 ayat (1) huruf a UU No.16/2004”. 8
Kedudukan  Jaksa  Penuntut  Umum Dominus  Litis sebagai  Jaksa  Penuntut  Umum sejalan dengan pandangan Marwan Effendi yang menyatakan:
Kejaksaan  sebagai  pengendali  proses  perkara  atau Dominus  Litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan kepengadilan atau tidak berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  menurut  hukum  acara  pidana.  Di samping  sebagai  penyandang dominus  litis  (Procureur  die  de  process  veering
8 Budi  Mulya, “ Asas  Dominus  Litis  Bagi  Kejaksaan  dalam  Penuntutan  Tindak  Pidana Berdasarkan Undang-Undang ”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 6, 2 (2022), hlm. 371.
vaststelt), kejaksaan  juga  merupakan  satu-satunya  instansi  pelaksana  putusan pidana (executive ambtenaar) . 9
Penambahan  kewenangan  penuntut  umum  sebagai  pejabat  penyidik,  dimana pengaruh  penuntut  umum  dalam  perkara  pidana  tertentu  tidak  hanya  pada  waktu pemeriksaan tetapi juga saat penyidikan, bertentangan dengan yurisdiksi undang-undang dari  proses  pidana.  Alhasil  sistem  peradilan  pidana  terpadu (integrated  criminal  justice system) terganggu. Apabila Indonesia tetap ingin menjadikan KUHAP sebagai aturan umum KUHAP, seharusnya polisi berperan sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum KUHAP Pasal 1 ayat (3) dan (4), sedangkan hakim adalah pejabat yang berwenang memutus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) sampai (11) KUHAP, dalam hal terjadi pertentangan  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  harus  dikembalikan kekeadaan  semula. 10 Jaksa  sebagai  penyidik  tunduk  pada  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  d  UU Kejaksaan yang proses penyidikannya masih berpedoman pada KUHAP.
Rujukan hanya ada satu penuntut umum jika mengacu pada UU Kejaksaan merupakan sistem  penuntutan  yang  unik, een  enondeel  baar (penggugat  adalah  satu  dan  tidak terpisahkan), berada pada tatanan praktik saat ini, dan prinsip didukung oleh fakta bahwa keberadaan  jaksa  penuntut  umum  lebih  terbagi  dalam  komisi  pemberantasan  korupsi. 11 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah badan nasional yang independen dan bebas dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Dijelaskan sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Pasal 3  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak PidanaKorupsi (UU KPK), yaitu:
a. Pasal  2  (UU  KPK),  menentukan:  “Dengan  Undang-Undang  ini  dibentuk  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  untuk  selanjutnya  disebut  Komisi Pemberantasan Korupsi”.
b. Pasal 3 (UU KPK), menentukan: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  (UU  KPK)  berarti “mencegah  tindak  pidana  korupsi  melalui  upaya  koordinasi,  pemantauan,  pengawasan, penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  muka  pengadilan,  berdasarkan  peran  serta masyarakat  dan  rencana  aksi  untuk  memberantasnya  sesuai  peraturan  undang-undang yang sah”. Bagian terpenting untuk memberantas korupsi adalah penegakan hukum. Di atas telah dijelaskan bahwa kekuasaan penyidikan merupakan kekuasaan pengawasan instansi Kejaksaan. Kewenangan penuntutan pidana diatur dalam KUHAP, kecuali untuk penyidikan yang hanya disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d pada UU Kejaksaan.
Dalam situasi di atas, KPK secara efektif menghapuskan kedaulatan Kejaksaan. Selain itu, penuntutan bukan lagi satu sistem peradilan, yaitu “een enondeel baar” (jaksa satu dan tidak  dapat  dipisahkan).  Penuntut  umum  yang  bekerja  di  KPK  adalah  jaksa  yang diberhentikan dari kejaksaan dan diberhentikan sementara dari tugasnya di kejaksaan.
9 Marwan Effendy, Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.105.
10 M.  Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP:Penyidikan  Dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 90-91
11 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan, hlm. 90-91.
Seperti halnya Jaksa Penuntut Umum yang menjadi anggota KPK dan kemudian menjalankan fungsi penuntutan tidak melanggar ketentuan KUHAP yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dapat bertindak sebagai Penuntut Umum tanpa menunjukpejabat yang  berwenang.  Dengan  demikian,  kejaksaan  yang  bertindak  sebagai  penuntut  di Kejaksaan  Agung  atau  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  tetap  memiliki  kewenangan penuntutan. Kemudian KPK juga melanggar asas keterpisahan, yang mengatur bahwa kejaksaan tidak dipisah-pisahkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) UU
Kejaksaan. Sebenarnya  maksud pasal ini yang tertuang  dalam penjelasan pasal tersebut adalah agar jaksa tidak berhenti mengusut perkara korupsi di pengadilan karena jaksa yang semula bertugas tidak bisa. Fungsi Jaksa Penuntut Umum ada dan dilaksanakan oleh Wakil Penuntut Umum. Jaksa ada pada KPK merupakan bentuk kerjasama antara Kejaksaan dengan  KPK,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  33  UU  Kejaksaan  bahwa  Kejaksaan  harus menjaga  hubungan kerjasama  dalam pelaksanaan  tugasnya.  dan  kekuatan.  Lembaga penegak hukum, peradilan dan lembaga negara atau lainnya, yang dimaksud adalah KPK. 12 Selain  Kejaksaan  Agung,  KPK  berwenang  mengadili  kasus-kasus  tindak   pidana korupsi. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang bertanggung jawab atas penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
Hukum   yang   sama   berlaku   Undang-Undang   Nomor   20   Tahun   2022 yang memungkinkan KPK menangani kasus tindak pidana korupsi yakni:
1. “Aparat penegak hukum dan atau penyelenggaraan Negara.
2. Membuat resah masyarakat.
3. Negara merugi paling sedikit satu miliar rupiah”. 13
Jika  kasus  pidana  termasuk  dalam  kategori  di  atas,  KPK  memiliki  kekuatan  untuk menuntut. Ditafsirkan, Jaksa Agung akan mengajukan gugatan jika negara terlibat sebagai wali amanat dan kerugian melebihi Rp 1 miliar. Seperti halnya EL, Kabupaten Taroud di Sulawesi Utara menggunakan SPPD sintetik Rp 7,7 miliar dan GDOTA Rp 1,5 miliar. Dalam kasus ini bukan KPK yang menjadi sebagai penuntutnya namun ditangani oleh kejaksaan. Tidak ada pemisahan kewenangan yang jelas antara Kejaksaan dan KPK dalam mengusut kasus korupsi.
Mencermati  ketentuan  asli  doktrin Dominus  Litis mengungkapkan  ketidak  jelasan tentang  kewenangan  pembuat  kebijakan  untuk  mengadili  kejahatan  di  Indonesia.  Sebab, kewenangan  mengadili  KPK  melanggar  asas dominus  litis ,  ketika  kejaksaan  menguasai jalannya persidangan dan berdasarkan asas een on deelbaar , maka kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisah. Diyakini aturan tentang KPK dibuat dengan semangat yang besar untuk memberantas kasus korupsi mengakibatkan terjadi pelanggaran asas dan ketertiban hukum, seperti tidak tunduknya penuntut umum terhadap penuntutan. 14 Jaksa  Agung  Basalih  Arif  menilai,  kewenangan  penuntutan  kasus  korupsi  harus dikembalikan  kepada  Jaksa  Agung  dalam  kedudukannya  sebagai  penuntut  sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pada Negara lain, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan Penuntut Umum adalah Jaksa Penuntut Umum. Dimana jaksa bisa eksis tanpa menyebut nama
12 Rangga Trianggara Paonganan, “Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Vol.II, hlm. 30-31
13 Rangga Trianggara Paonganan, “Kewenangan Penuntutan”, hlm. 30-31.
14 Kaligis O.C, Antologi Tulisan Ilmu Hukum (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 85-86.
instansinya.  Oleh  karenaitu,  Kejaksaan  Agung  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  di lingkungan Kejaksaan Agung dapat memulai proses pemeriksaan. Akan tetapi, berdasarkan asas-asas umum KUHAP yang tertuang dalam KUHAP, penuntut umum dituntut oleh atau atas nama penuntut umum.
Dalam hal kewenangan jaksa di persidangan, jaksa di sini membuktikan kesalahan terdakwa.  Arti  penuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  suatu perkara  pidana  kepengadilan  menurut  undang-undang,  dan  hakim  akan  memeriksa  dan memutus  permohonannya  dalam  sidang.  Kekuasaan  penuntutan  jaksa  benar-benar terbatas, dan tidak ada lembaga lain yang memiliki kekuasaan penuntutan, yang disebutnya sebagai "supremasi utama hukuman". Dominus berasal dari bahasa latin pemilik dan litis berarti kondisi atau tindakan. Hakim tidak dapat mengajukan tuntutan atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Hakim sebelum menunggu permohonan jaksa. 15
Penafsiran  hukum  secara  umum  dinyatakan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  merupakan  upaya  untuk  mereformasi  sistem  kejaksaan  agar  memiliki kedudukan  yang  lebih  baik  dalam  bidang  penegakan  hukum.  Seorang  penuntut  umum menjalankan  fungsinya  dalam  proses  peradilan  yang  sedang  berlangsung,  pelaksanaan jabatan kejaksaan diatur dalam Pasal 14 KUHAP dan ditegaskan dalam Pasal 137 KUHP. “Kejaksaan  dikatakan  memiliki  kekuatan  untuk  mengadili  siapa  pun  yang  dituduh melakukan  kejahatan  dan  merujuk  kasus  tersebut  kepengadilan  dengan  yurisdiksi  yang kompeten.  Penegertian  Pasal  14  KUHAP  bahwa  jaksa,  selain  fungsi  pokoknya  sebagai penuntut,  dapat  melakukan  penyidikan  langsung  dalam  keadaan  tertentu.  Adanya penguasaan orang lain oleh penuntut umum diatur dalam Pasal 37 KUHAP”. 16 Tentang  tugas  pokok  dan  wewenang  penuntut  umum  dalam  perlakuan  dan penuntutan perkara pidana secara profesional dan proporsional proses pidana dibagi ke dalam KUHAP yakni:
1. Tahapan Sebelum Penuntutan
“Tahapan ini dimulai ketika jaksa menerima surat dari penyidik dan dalam waktu tujuh hari  ditentukan  apakah  surat  itu  lengkap  atau  tidak  lengkap.  Apabila  lengkap  yakni dengan  terkumpulnya  bukti  dan  dokumentasi  yang  cukup  sesuai  dengan  ketentuan KUHAP.  Jika  berkas  tidak  lengkap,  akan  dikembalikan  kepada  penyidik  yang  akan memberikan  petunjuk.  Suatu  perkara  dianggap  memenuhi  syarat  apabila  kejaksaan belum mengembalikan perkara sejak didakwakan”.
2. TahapanPenuntutan.
“Jika  surat  dakwaan  dikeluarkan  dan  jaksa  mengatakan  dapat  dituntut,  jaksa  harus melakukannya.  Pasal  137  Undang-Undang  Penanganan  Perkara  Umum  menyatakan bahwa  penuntut  umum  berwenang  mengadili  orang  yang  dituduh  melakukan  tindak pidana  dengan  membawa  perkaranya  kepengadilan.  Dengan  tujuan  kejaksaan  yang memutuskan dakwaan, bukan penyidik. Tiga kondisi dapat menjadi salah satu alas an mengapa  jaksa  memutuskan  untuk  menutup  persidangan  dalam  kasus  publik  yang tercantum dalam Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP:
a. Tidak ada cukup bukti.
15 Hari Sasongko, Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan (Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996), hlm. 26.
16 Andi  Hamzah,  Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia , (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1984), hlm. 77.
b. Peristiwanya bukan tindak-pidana.
c. Perkaranya ditutup demi hukum”.
Beban  pembuktian  pada  jaksa  sangat  signifikan.  Kejaksaan,  sebagai  Kejaksaan, bertanggung jawab untuk menghadirkan barang bukti dalam proses pidana di pengadilan. Beban pembuktian ada pada penuntut umum, yang harus menghadirkan bukti minimum 2 menurut Pasal 183 KUHAP, dan hakim hanya dapat menghukum seseorang jika setidaknya dua alat bukti yang sah, keyakinan bahwa kejahatan telah terjadi.
Sistem pembuktian ini dikenal sebagai wettelijk bewijs theorie , yakni Pembuktian Berbasis Hukum Negatif. Arti lainnya adalah menggunakan alat bukti yang sah, hakim juga menggunakan  pendapat.  Namun,  keyakinan  hakim  terbatas  pada  bukti  yang  ditentukan oleh  undang-undang.  Penggunaan  alat  bukti  yang  terdapat  dalam  undang-undang  dan keyakinan hakim disebut dengan teori pembuktian ganda ( double malice ). 17
Beban  kejaksaan  dalam  pembuktian  ini  merupakan  faktor  yang  sangat  penting untuk  mendukung  tugas  pihak  yang  harus  membuktikan  kesalahan  terdakwa.  Pasal  66 KUHAP  mengatur  tentang  permulaan  pembuktian,  sebagaimana  Pasal  66  KUHAP menyatakan bahwa terdakwa harus membuktikan tuduhannya. Dengan demikian, hal ini memperkuat adanya prinsip dominus litis dalam proses tersebut. Jaksa adalah orang yang mengadili dan menangani perkara secara proporsional dan menjalankan tugasnya secara profesional.
Tindak  kelanjutan  terlaksananya  professional  dan  proporsional  bagi  Jaksa, ditertibkan sebagai pedomannya :
1. “Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-067/A/ JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.
2. Peraturan Jaksa Agung RI No:PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI.
3. Peraturan Jaksa Agung RI No: PER- 36/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak-Pidana Umum”.
Kedudukan jaksa dalam tindak pidana berada pada penyidik kepolisian. Jaksa hanya mengkaji berkas perkara secara formal dan tidak mengetahui proses penyusunan berkas atau  cara  mendapatkan  bukti.  Hal  ini  menjadi  masalah  jika  tersangka  mencabut keterangannya  selama  persidangan,  karena  jaksa  harus  bisa  membuktikan  dakwaannya. Peristiwa  tersebut  bisa  dihindari  jika  jaksa  penuntut  umum  terlibat  dalam  penyiapan diberkas sejak awal. Di sini prinsip dominus litis berperan besar dalam perilaku profesional dan proporsional dari jaksa penuntut umum sebagai peninjau dalam proses hukum.

## C. SIMPULAN
Upaya  mendukung  peradilan  pidana  adalah  penyatuan  fungsi  penyidikan  dalam KUHAP.  Jika  KUHAP  pada  awalnya  hanya  mengatur  jaksa Dominus  Litis pada  saat penahanan pra peradilan, kini Dominus Litis akan didirikan sebagai kantor kejaksaan pada masa penyidikan. Integrasikan fungsi preload ke dalam pencarian. Pemberian kuasa kepada penuntut umum dalam tahap persiapan tidak melemahkan kewenangan penuntut umum, melainkan  bertujuan  untuk  meningkatkan  fungsi  koordinasi  diantara  keduanya,  karena
17 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.187.
kerjasama  yang  baik  tentunya  akan  menghasilkan  penyidikan  yang  solid  yang  berujung pada pada celaan yang lebih keras. Akhirnya, sistem peradilan pidana dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia, Undang-Undang  tentang  Kekuasaan  Kehakiman. UU  Nomor  4  Tahun 2004 . LN RI Nomor 8, TLN RI Nomor 4358.
. Undang-Undang  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang. UU Nomor 11 Tahun 2021. LN RI Nomor 298, TLN RI Nomor 6755.

## Buku
Effendy, Marwan, Kejaksaan RI : Posisi dan FungsinyadariPerspektif Hukum , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan  Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan  Dan Penuntutan. Jakarta: SinarGrafika, 2006.
Hari,  Sasongko, Penuntutan  dan  TehnikMembuat  Surat  Dakwaan, Dharma  Surya  Berlian, Surabaya 1996 Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984 Kaligis, O.C, Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 6. Bandung: PT Alumni, 2011. Muhammad, Rusli. Hukum Acara PidanaKontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007 Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2008.
Surachman RM. Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih , Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1996.

## Jurnal
Anggieta  Sormin  Yohana,  Herry  Liyus,  Nys  Arfa “ Peranan  Jaksa  dalam  Melakukan Pengawasan  Terhadap  Narapidana  yang  Mendapat  Pembebasan  Bersyarat ” , PAMPAS:  Journal  Of  Criminal , 2,  3  (2021).  Diakses  dari  https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16326/13093, pada tanggal 24 November 2022, pukul 23:14 WIB.
Kurnia  Vani,  SahuriLasmadi,  Elizabeth  Siregar,  “TinjauanYuridisTerhadapTugas  dan KewenanganJaksasebagaiPenyidikdalamPerkaraTindakPidanaKorupsi”,  PAMPAS:
Journal Of Criminal, 1, 3 (2020), diakses pada https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10230 ,  tanggal  24  November 2022, pukul 14:27 WIB.
Mulya  Budi “Asas  Dominus  Litis  Bagi  Kejaksaan  dalam  Penuntutan  Tindak  Pidana
Berdasarkan  Undang-Undang”, Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Batanghari Jambi, 6, 2, (2022). Diakses dari http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/950 pada tanggal 21 Februari 2023, pukul 08.55 WIB.
Pradana  M.  Jordan,  Syofyan  Nur,  Erwin,  “Tinjauan  Yuridis  Peninjauan  Kembali  yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum”,  PAMPAS:  Journal  Of  Criminal , 1,  2  (2020).  Diakses  dari https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9615/6397 ,  pada  tanggal  24  November 2022, pukul 14:08 WIB.
Pasaribu  Johanes  et  al.,  “Peranan  Jaksa  Terkait  Asas Dominus  Litis Berdasarkan  Sistem
Peradilan  Pidana  Di  Indonesia”,  USU  Law  Journal , 6,  2  (2018),  diakses dari http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1423801&val=4 099&title=PERANAN%20JAKSA%20TERKAIT%20ASAS%20DOMINUS%20LITIS% 20BERDASARKAN%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20DI%20INDONESI A , pada tanggal 24 November 2022, pukul 12:26 WIB.
Trianggara Rangga Paonganan, “Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Dalam PenangananTindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, 3171-ID- kewenangan-penuntutan-komisi-pemberantasan-korupsi-dan-kejaksaan-dalam- penangana.pdf (neliti.com) , II, di akses pada tanggal 03 Februari 2023 pukul 13.06.