Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## VIEWS OF USUL FIQIH AND ISLAMIC FAMILY LAW ON CONCERNED MARRIAGE CASES IN PADANG CITY
Firdaus, Mursal, Desminar,Syaflin Halim. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Firdaushisab@gmail.com, Mursalrambe8@gmail.com, Desminar30@gmail.com. Syaflinhalim26@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to explore the perspectives on consanguineous marriage in the context of  Islamic  jurisprudence  (usul  fiqh)  and  Islamic  family  law.  Research  adopts  a comparative  and  descriptive  approach,  gathering  primary  data  through  in-depth interviews  with  experts  in  Islamic  jurisprudence  and  Islamic  family  law.  The  findings reveal  that  consanguineous  marriage  is  firmly  grounded  in  Islamic  law,  with  its theological  basis  found  in  the  Quran  and  Hadith,  which  unequivocally  prohibit  it. However, variations exist in the interpretation and emphasis between usul fiqh and Islamic family  law  perspectives.  Social  and  cultural  factors  influence  the  occurrence  of consanguineous  marriages,  with  differing  community  understandings  in  Kota  Padang being  a  key  factor  in  disparate  viewpoints.  Despite  these  distinctions,  there  are commonalities,  such  as  the  prohibition  of  consanguineous  marriage,  the  reliance  on  the Quran and Hadith as legal foundations, and the acknowledgment of negative consequences by  both  perspectives.  Lastly,  the  legal  principles  underpinning  these  views  in  both  fields center  on  concepts  such  as  maslahah  (public  interest),  maqasid  syariah  (objectives  of Islamic  law),  and  ta'addud  al-asbab  (consideration  of  circumstances),  all  aimed  at safeguarding the welfare of humanity. While emphasis may differ, these principles serve as guiding  frameworks  for  understanding  the  phenomenon  of  consanguineous  marriage  in Kota Padang.

## Keywords: Islamic Jurisprudence, Consanguineous Marriage, Islamic Family Law

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi pandangan tentang pernikahan sedarah dalam perspektif  usul  fiqh  dan  hukum  keluarga  Islam,  serta  mengidentifikasi  persamaan  dan perbedaan  dalam  pemahaman  kedua  disiplin  ilmu  tersebut.  Metode  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  komparatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Data  primer diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  dengan  para  ahli  hukum  Islam  dan  hukum keluarga Islam yang dipilih berdasarkan pemahaman mereka tentang pernikahan sedarah di  Kota  Padang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pandangan  tentang  pernikahan sedarah  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  dalam  Islam,  dengan  dasar  teologis  dari  Al- Qur'an dan hadis yang melarangnya. Namun, terdapat perbedaan dalam interpretasi dan penekanan  antara  pandangan  usul  fiqh  dan  hukum  keluarga  Islam.  Faktor-faktor  sosial dan budaya memengaruhi terjadinya pernikahan sedarah, dengan perbedaan pemahaman masyarakat  Kota  Padang  menjadi  faktor  kunci  dalam  perbedaan  pandangan.  Meskipun ada  perbedaan,  terdapat  persamaan  dalam  hal  larangan  perkawinan  sedarah,  dasar hukum  dari  Al-Qur'an  dan  Hadis,  serta  dampak  negatif  yang  diakui  oleh  kedua  sudut pandang. Terakhir, dasar pandangan hukum yang digunakan oleh keduanya berfokus pada
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Views of Usul Fiqih and Islamic Family Law on ……. Firdaus, Mursal, Desminar
prinsip-prinsip  hukum  Islam  seperti  maslahah,  maqasid  syariah,  dan  ta'addud  al-asbab, dengan  tujuan  melindungi  kesejahteraan  umat  manusia.  Meskipun  terdapat  perbedaan dalam  penekanan,  prinsip-prinsip  ini  menjadi  acuan  dalam  memahami  fenomena pernikahan sedarah di Kota Padang.
Kata kunci : Ushul Fiqh, Perkawinan Sedarah, Hukum Keluarga Islam

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan adalah institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan memiliki  peran  sentral  dalam  membentuk  struktur  keluarga  serta  masyarakat.  Di  tengah perubahan  sosial  dan  budaya  yang  pesat,  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan perkawinan sering kali menjadi sorotan utama dalam berbagai bidang, termasuk agama dan hukum. 1 Salah  satu  isu  yang  menarik  perhatian  para  cendekiawan,  ulama,  dan  praktisi hukum  adalah  perkawinan  sedarah,  yang  melibatkan  hubungan  dekat  antara  anggota keluarga, seperti saudara kandung, sepupu, atau saudara tiri.
Kasus perkawinan sedarah telah menjadi perdebatan yang mendalam di kalangan umat Islam  di  berbagai  belahan  dunia,  termasuk  di  Indonesia,  dan  juga  di  Kota  Padang. Perkawinan sedarah adalah isu  yang kompleks, yang mencampurkan faktor-faktor agama, budaya,  dan  hukum.  Sementara  hukum  keluarga  Islam  memiliki  pandangan  yang  tegas mengenai perkawinan sedarah, praktiknya dapat bervariasi berdasarkan konteks sosial dan budaya setempat. 2
Kota Padang, sebagai salah satu kota yang memiliki latar belakang budaya Islam yang kuat di Indonesia, juga tidak luput dari fenomena perkawinan sedarah. Dalam konteks ini, penting  untuk  memahami  pandangan  usul  fiqih  (teori  hukum  Islam)  dan  hukum  keluarga Islam  terhadap  kasus  perkawinan  sedarah  di  Kota  Padang.  Hal  ini  akan  membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ajaran agama Islam dan
1 Epi  Sihombing,  “Peran  Institusi  Sosial :  Analisis  Postkolonial  Pedagogis  Terhadap Ketidaksetaraan  Gender  Dalam  Konsep  Hagabeon  Pada  Upacara  Kematian  Mate  Pupur  Orang Batak,” Jurnal Pendidikan Tambusa Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 8108–8120, accessed October 10, 2023, https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/3672/3106.
2 Sry  Ayu  Magdalena  Manalu,  Nopaldi  Stepen  Sinuhaji,  and  Sartika  Sari,  “Pendidikan Gender  Bagi  Anak  Di  Perkampungan  Tamba  Dolok  Melalui  Pelestarian  Kisah  Batu  Marompa Dalam  Bentuk  Dongeng,” Jurnal  Salaka :  Jurnal  Bahasa,  Sastra,  dan  Budaya Indonesia Vol.  3,
No. 2 (2021), hlm. 74, accessed October 10, 2023,
https://journal.unpak.ac.id/index.php/salaka/article/view/4564.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
nilai-nilai  hukum  Islami  berinteraksi  dengan  perubahan  sosial  dan  budaya  dalam masyarakat. 3
Selain  itu,  dengan  pertumbuhan  penduduk  dan  perubahan  sosial  yang  terus berkembang, perkawinan sedarah dapat memunculkan sejumlah isu, seperti konflik hukum dan etika, dampak psikologis  pada individu  yang terlibat,  dan implikasi  sosial  yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian mengenai pandangan usul fiqih dan hukum keluarga Islam terhadap  kasus  perkawinan  sedarah  di  Kota  Padang  akan  membuka  jendela  pengetahuan yang lebih luas tentang  kompleksitas masalah ini  serta potensi solusi  yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku.
Perkawinan  sedarah,  atau  yang  juga  dikenal  sebagai  perkawinan  endogami,  adalah jenis  perkawinan  di  mana  individu  menikahi  anggota  keluarga  dekat  mereka,  seperti saudara  kandung,  sepupu,  atau  saudara  tiri.  Fenomena  ini  dapat  mencakup  perkawinan antara anak dan orang tua, antara saudara kandung, atau bahkan antara sepupu.
Pandangan  mengenai  perkawinan  sedarah  beragam  di  seluruh  dunia  dan  dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan hukum. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perkawinan  sedarah  sering  kali  menjadi  perdebatan  yang  kompleks.  Di  satu  sisi,  dalam Islam, terdapat aturan ketat yang mengatur perkawinan sedarah, dan sebagian besar ulama sepakat  bahwa  perkawinan  antara  saudara  kandung  adalah  haram  (dilarang).  Di  sisi  lain, dalam  beberapa  masyarakat  Muslim,  terutama  di  tempat-tempat  yang  masih  sangat menghormati  tradisi  dan  budaya  lokal,  perkawinan  sedarah  masih  terjadi,  meskipun mungkin melanggar aturan agama.
Dalam  ilmu  usul  fiqh,  pernikahan  sedarah  adalah  isu  yang  memunculkan  beragam pandangan  dan  analisis.  Prinsip  kaidah  legalitas,  yang  menyatakan  bahwa  segala  sesuatu dalam Islam dianggap halal kecuali ada dalil yang jelas yang mengharamkannya, menjadi dasar  dalam  memahami  hukum  perkawinan  sedarah.  Para  ulama  ushul  fiqh  melakukan analisis dalil-dalil Al-Quran dan Hadis yang relevan untuk menentukan hukum perkawinan sedarah.  Mayoritas  ulama  dan  madzhab  hukum  Islam  menyimpulkan  bahwa  perkawinan sedarah  adalah  haram,  merujuk  pada  dalil-dalil  yang  secara  tegas  melarang  perkawinan
3 Raha  Bahari  and  Ezmi  Sivana,  “The  Meaning  Of  Socio  Cultural  Values  Fraom  The Islamic  Law  Perspective,” MILRev :  Metro  Islamic  Law  Review Vol.  1,  No.  1  (2022),  hlm.  93, accessed October 10, 2023, https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/milrev/article/view/6192.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Views of Usul Fiqih and Islamic Family Law on ……. Firdaus, Mursal, Desminar
antara saudara kandung dan kerabat dekat lainnya. Prinsip-prinsip ushul fiqh, seperti ijma' (konsensus)  dan  qiyas  (analogi),  juga  digunakan  dalam  mengukuhkan  pandangan  ini. Meskipun  ada  perbedaan  pendapat  antara  madzhab  hukum  Islam  dalam  hal-hal  tertentu, batasan  perkawinan  sedarah  adalah  salah  satu  yang  umum  diakui.  Namun,  dalam praktiknya,  perbedaan  ini  dapat  memengaruhi  penerapan  hukum  di  berbagai  masyarakat Islam. 4
Dalam hukum keluarga  Islam, pandangan tentang pernikahan sedarah juga mengikuti prinsip-prinsip agama yang mendasar. Perkawinan sedarah secara umum dianggap sebagai perbuatan  yang  dilarang  (haram)  dalam  Islam,  dan  pandangan  ini  didasarkan  pada  dalil- dalil  dari  Al-Quran  dan  Hadis  yang  mengatur  batasan-batasan  perkawinan.  Al-Quran secara tegas melarang perkawinan antara saudara kandung, seperti yang dinyatakan dalam Surah al-Nisa (4:23): 5
"Diharamkan atas kamu (nikahi) ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara- saudara  perempuan  kamu,  saudara-saudara  laki-laki  kamu,  saudara-saudara  perempuan laki-laki  kamu,  ibu-ibu  isteri  kamu,  anak-anak  perempuan  isteri  kamu  yang  berasal  dari pernikahan  denganmu,  dan  putri-putri  tiri  yang  ada  di  bawah  asuhanmu  dari  isteri-isteri yang kamu nikahi."
Ayat ini dengan jelas melarang perkawinan antara saudara-saudara, termasuk saudara kandung. Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan perkawinan sedarah.  Hadis-hadis  tersebut  memperkuat  larangan  ini  dan  memberikan  panduan  lebih lanjut  mengenai  batasan-batasan  dalam  perkawinan.  Pandangan  hukum  keluarga  Islam tentang  perkawinan  sedarah,  oleh  karena  itu,  bersifat  konsisten  dengan  prinsip-prinsip agama  yang  mendasar  dan  mengikuti  ketentuan  yang  ada  dalam  Al-Quran  dan  Hadis. 6
Pandangan  ini  umumnya  diakui  dan  diterapkan  dalam  praktik  perkawinan  di  dunia Muslim, termasuk di Kota Padang. Namun, seperti dalam semua aspek hukum, interpretasi
4 Ahmad  Ropei,  “Studi  Penafsiran  Ayat  Ahkam  Tentang  Larangan  Perkawinan  Dalam Hukum Keluarga Islam,” Jurnal Pendidikan dan Keislaman Ar-Risalah Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 79, accessed October 10, 2023, https://www.academia.edu/download/87059059/Tafsir_Larangan_Perkawinan.pdf.
5 Sufrizal  and  M.  Anzaikhan,  “Pernikahan  Sedarah  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana Islam,” Legalite :  Jurnal  Perundang  Undangan  dan  Hukum  Pidana  Islam Vol.  5,  No.  2  (2021), 131–132, accessed October 10, 2023,
https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/2782.
6 Asmuni  Asmuni,  “Pengaruh  Pernikahan  Sedarah  Terhadap  Keturunan  (Studi  Analisis Tafsir  Sains  Dalam  Qs.  An-Nisa’:  23),” Jurnal  Tana  Mana Vol.  1,  No.  2  (2020),  177,  accessed October 10, 2023, http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/142.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## Firdaus, Mursal, Desminar
dan  penerapan  pandangan  ini  dapat  bervariasi  dalam  konteks  budaya  dan  masyarakat tertentu.
Sejumlah  kajian  terdahulu  yang  relevan  dengan  topik  "Pandangan  Usul  Fiqih  dan Hukum  Keluarga  Islam  tentang  Kasus  Perkawinan  Sedarah  di  Kota  Padang"  mencakup beberapa  penelitian  penting. Pertama ,  "Kajian  Hukum  Islam  Terhadap  Ketentuan  Hak Waris  Anak  Hasil  Perkawinan  Sedarah"  oleh  Khalidi  (2022)  memberikan  pandangan ulama  dan  praktisi  agama  Islam  terkait  perkawinan  sedarah. 7 Kedua ,  "Analisis  Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak"  oleh  Wijaya  (2021)  mengulas  aspek-aspek  hukum  keluarga  Islam,  termasuk perkawinan  sedarah,  di  Indonesia. 8 Ketiga ,  "Pernikahan  Sedarah  (Incest)  Dari  Perspektif
Hukum  Islam  dan Hukum  Nasional" oleh Surya  Putra, dkk (2022) memberikan wawasan tentang pandangan hukum keluarga Islam terkait perkawinan sedarah dan implementasinya di Indonesia. 9 Keempat , " Arabization and Islamization of Consanguineous Marriages: Is It
Right?" oleh Khalil (2022) mencakup analisis hukum keluarga Islam dan pandangan ulama tentang  perkawinan  sedarah  yang  relevan  dengan  masyarakat  Muslim  di  Indonesia. 10 Kelima ,  "The  practice  of  Cousin  Marriage  in  the  Community  of  Kalola  Village,
Pasangkayu  Regency,  West  Sulawesi"  oleh  Soulisa,  dkk  (2020)  mendalami  pandangan ulama  dan  aspek  hukum  keluarga  Islam  terkait  dengan  perkawinan  sedarah,  yang  bisa memberikan  wawasan  penting  dalam  konteks  perkawinan  sedarah. 11 Referensi  lengkap
7 Muhadi  Khalidi,  “Kajian  Hukum  Islam  Terhadap  Ketentuan  Hak  Waris  Anak  Hasil Perkawinan Sedarah,” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 11, No. 1 (2022), hlm.
107, accessed October 10, 2023, https://ejournal.uin-
suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2549.
8 Budi  Satria  Wijaya,  “Analisis  Yuridis  Pembatalan  Perkawinan  Sedarah  Dikaitkan Dengan  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak,” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum [JIMHUM] Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 3-4, accessed October 10, 2023,
https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/271.
9 Wiene  Surya  Putra  et  al.,  “Pernikahan  Sedarah  (Incest)  Dari  Perspektif  Hukum  Islam Dan Hukum Nasional,” Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 167, accessed October 10, 2023, https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/92.
10 Ahmad  Mohammad  Khalil,  “Arabization  and  Islamization  of  Consanguineous Marriages: Is  It Right?,” Medical  Journal  of  Islamic  World  Academy  of  Sciences Vol.  29,  No.  1 (2022), hlm. 5-6, accessed October 10, 2023,
https://jag.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=ias&plng=tur&un=IAS-09735.
11 Muhammd  Rizal  Soulisa,  Lukman  S.  Thahir,  and  Malkan  Malkan,  “The  Practice  of Cousin  Marriage  in  the  Community  of  Kalola  Village,  Pasangkayu  Regency,  West  Sulawesi,”
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
untuk  kajian-kajian  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  berbagai  sumber  akademik  dan perpustakaan universitas terkait.
Berdasarkan  kajian-kajian  terdahulu  yang  telah  disebutkan,  terdapat  beberapa  gap penelitian  yang  dapat  diidentifikasi  untuk  penelitian  selanjutnya  tentang  pandangan  usul fiqih dan hukum keluarga Islam terkait dengan kasus perkawinan sedarah di Kota Padang. Pertama,  meskipun  banyak  kajian  yang  mengulas  pandangan  hukum  Islam  secara  umum, hanya sedikit  penelitian  yang  fokus pada implementasi dan pemahaman pandangan ini di tingkat lokal, khususnya di Kota Padang. Kedua, perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam  masyarakat  Kota  Padang  juga  dapat  memengaruhi  pandangan  dan  praktik perkawinan  sedarah,  namun  sedikit  penelitian  yang  menginvestigasi  dampak  perubahan tersebut.  Ketiga,  ada  potensi  perbedaan  pendapat  antara  madzhab  hukum  Islam  terkait dengan batasan perkawinan sedarah, dan perbedaan ini perlu lebih dipahami dalam konteks lokal.  Keempat,  penelitian  yang  lebih  mendalam  mengenai  cara  hukum  positif  Indonesia mengatur  perkawinan  sedarah  dan  bagaimana  hal  ini  berinteraksi  dengan  pandangan hukum  Islam  di  Kota  Padang  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  komprehensif. Kelima,  dalam  pandangan  ulama,  hukum  keluarga  Islam,  dan  implementasinya  di  Kota Padang, masih perlu dilakukan penelitian yang lebih luas untuk memahami dampak sosial, budaya, dan etika perkawinan sedarah pada masyarakat setempat. Dengan mengisi gap-gap penelitian  ini,  penelitian  berikutnya  dapat  memberikan  kontribusi  yang  lebih  mendalam dan kontekstual terhadap pemahaman tentang kasus perkawinan sedarah di Kota Padang.
Penelitian  yang  akan  dilakukan  tentang  pandangan  usul  fiqih  dan  hukum  keluarga Islam  terkait  dengan  kasus  perkawinan  sedarah  di  Kota  Padang  memiliki  beberapa kebaruan  dibandingkan  dengan  penelitian  terdahulu.  Pertama,  penelitian  ini  akan  lebih menekankan  aspek  lokal  dan  kontekstual.  Sebagian  besar  penelitian  terdahulu  bersifat umum dan mencakup seluruh Indonesia atau wilayah yang lebih luas, sedangkan penelitian ini  akan  lebih  mendalam  menggali  pandangan  dan  praktik  perkawinan  sedarah  yang khusus  untuk  masyarakat  di  Kota  Padang.  Kedua,  penelitian  ini  akan  memperhatikan perubahan  sosial  dan  budaya  yang  terjadi  dalam  masyarakat  Kota  Padang.  Dalam  era globalisasi,  perubahan-perubahan  ini  dapat  berpengaruh  pada  pandangan  dan  praktik
International  Journal  Of  Contemporary  Islamic  Law  And  Society Vol.  2,  No.  2  (2020),  hlm.  75, accessed October 10, 2023, https://ijcils.org/index.php/ijcils/article/view/23.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Views of Usul Fiqih and Islamic Family Law on ……. Firdaus, Mursal, Desminar
perkawinan  sedarah.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan  mencoba  memahami  bagaimana faktor-faktor  ini  berinteraksi  dengan  nilai-nilai  dan  pandangan  agama  Islam  dalam masyarakat  tersebut.  Ketiga,  penelitian  ini  berpotensi  untuk  memahami  perbedaan pandangan antara madzhab hukum Islam yang berbeda terkait dengan perkawinan sedarah, khususnya jika ada variasi dalam pandangan ulama dari berbagai madzhab di Kota Padang. Keempat,  penelitian  ini  akan  mencakup  aspek  hukum  positif  Indonesia  yang  mengatur perkawinan  sedarah.  Ini  akan  memberikan  konteks  hukum  yang  lebih  luas  untuk pemahaman  tentang  bagaimana  hukum  Islam  berinteraksi  dengan  hukum  nasional  dalam hal perkawinan sedarah. Terakhir, penelitian ini akan menggali lebih dalam dampak sosial, budaya, dan etika perkawinan sedarah terhadap masyarakat di Kota Padang. Hal ini dapat memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  konsekuensi  praktik perkawinan sedarah dalam konteks lokal. Dengan demikian, penelitian ini akan membawa kontribusi  baru  dan  berharga  dalam  pemahaman  tentang  perkawinan  sedarah  di  Kota Padang, mengisi gap penelitian yang ada, dan memberikan perspektif yang lebih kaya dan kontekstual terhadap isu ini dalam kerangka hukum dan agama Islam di wilayah tersebut.
Metode  penelitian  ini  akan  mengadopsi  pendekatan  komparatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Data  primer  akan  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  dengan  para  pegiat ahli hukum Islam dan hukum keluarga Islam yang dipilih berdasarkan pemahaman mereka tentang  kasus  perkawinan  sedarah  di  Kota  Padang.  Wawancara  akan  menggunakan panduan pertanyaan terstruktur untuk menggali pandangan dan pemahaman mereka. Data yang  terkumpul  dengan  total  6  data  akan  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  fokus  pada perbandingan  dan  kontrast  antara  pandangan  usul  fiqih  dan  hukum  keluarga  Islam. Pendekatan komparatif akan digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan potensi  konflik  dalam pandangan mereka.  Datadianalisis dengan cara disajikan, direduksi dan  ditarik  kesimpulan  yang  bersifat  deduktif.  Hasil  analisis  akan  digunakan  untuk mengembangkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  pandangan  usul  fiqih  dan hukum keluarga Islam tentang perkawinan sedarah di Kota Padang dan dapat memberikan kontribusi penting dalam kerangka hukum dan agama Islam serta konteks sosial di wilayah tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelajahi  bagaimana  pandangan  ini  dipahami oleh  para  pakar  dalam  kedua  disiplin  ilmu  tersebut,  mengidentifikasi  persamaan  dan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
perbedaan dalam pandangan mereka, serta menggali faktor-faktor sosial dan budaya  yang mungkin memengaruhi pemahaman mereka.
Berikut adalah narasumber yang diwawancarai:
Table 1. Data Narasumbere No. Nama Jenis Narasumber Instansi 1 Muhyidin Pakar Ushul Fiqh UIN Sumatera Barat 2 Kholili Mahfud Pakar Ushul Fiqh UIN Sumatera Barat 3 Nus Syamsu Pakar Ushul Fiqh UIN Sumatera Barat 4 Mukhtar Lutfi Pakar Hukum Keluarga Islam  Pengadilan Keluarga 5 Sholihul Amri Pakar Hukum Keluarga Islam  Pengadilan Keluarga
6 Bambang Rohmat  Pakar Hukum Keluarga Islam  Pengadilan Keluarga

## B. PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian Mengenai Pernikahan Sedarah dari Sudut pandang Ushul Fiqh dan

## Hukum Keluarga Islam
Berikut ini penulis paparkan hasil dari adanya penelitian. Penulis memaparkan hanya pada hasil akhir analisis data dari sudut pandang ushul fiqh maupun hukum keluarga  Islam.  Karena  analisis  data  yang  penulis  peroleh  telah  melalui  proses penyajian, pereduksian, dan penarikan deduksi. Sehingga data hasil yang ada dalam penelitian ini benar-benar data yang umum untuk diulas secara komparatif sebagai lanjutan. Berikut ini adalah penyajiannya:
Table 2. Hasil Wawancara Terhadap Para Pakar Ushul Fiqih
No. Pertanyaan Kesimpulan 1 Bagaimana  Anda,  sebagai  pakar  usul fiqih,  mendefinisikan  dan  memahami konsep  perkawinan  sedarah  dalam konteks  Islam?  Apa  yang  menjadi landasan  teologis  dan  hukum  Islam untuk pandangan Anda tentang perkawinan sedarah? Perkawinan  sedarah  adalah  praktik  yang dilarang dalam Islam dengan dasar hukum yang kuat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Larangan ini  memiliki  landasan  teologis  yang  berkaitan dengan  upaya  mencegah  perzinahan  dan menjaga moralitas dalam masyarakat. Selain itu, larangan  ini  juga  memiliki  alasan  hukum  yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga dan kesehatan keturunan. Perkawinan  sedarah dapat memiliki  dampak  negatif,  termasuk  risiko kelainan  genetik  pada  keturunan,  potensi kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  potensi perzinahan.
2 Apa pandangan Anda mengenai faktor- faktor  sosial  dan  budaya  yang  dapat memengaruhi interpretasi konsep
Faktor-faktor  sosial  dan  budaya  berpengaruh signifikan  pada  interpretasi  konsep  perkawinan sedarah  dalam  usul  fiqih  di  Kota  Padang.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
perkawinan  sedarah  dalam  usul  fiqih, khususnya di Kota Padang? Meskipun  perkawinan  sedarah  dilarang  dalam Islam, faktor-faktor seperti persepsi masyarakat, tradisi adat, tingkat pengetahuan, struktur sosial, nilai budaya, dan pendidikan dapat memengaruhi pemahaman masyarakat. Interpretasi  perkawinan  sedarah  bisa  bervariasi di  masyarakat  Kota  Padang,  dari  pemahaman tegas hingga yang lebih toleran.
3 Bagaimana hukum perkawinan sedarah diinterpretasikan  dalam  perspektif  usul fiqih?  Apakah  ada  variasi  dalam pandangan ini antara berbagai madzhab fiqih?
Hukum  perkawinan  sedarah  dalam  perspektif usul  fiqih  Islam  adalah  haram  dan  didasarkan pada dalil-dalil nash dalam Al-Qur'an dan hadis. Larangan  ini  memiliki  dasar  teologis  kuat karena dapat menimbulkan perzinahan dan dosa besar  dalam  Islam,  serta  berpotensi  merusak sosial  dan  moral.  Alasan  hukumnya  terkait dengan  kesejahteraan  keluarga  dan  kesehatan keturunan  karena  dapat  meningkatkan  risiko kelainan genetik pada keturunan. Meskipun ada perbedaan pendapat antara madzhab fiqih terkait batasan-batasan perkawinan sedarah, inti larangan ini tetap berlaku dan diakui oleh semua madzhab.  Kesimpulannya,  hukum  perkawinan sedarah  dalam  Islam  adalah  larangan  yang didasarkan  pada  agama  dan  hukum,  dengan tujuan  menjaga  moralitas,  keluarga,  dan kesejahteraan masyarakat.
4 Apa  dasar-dasar  hukum  yang  Anda gunakan  untuk  mendukung  pandangan usul fiqih tentang perkawinan sedarah? Bagaimana  Anda  memahami  prinsip- prinsip  hukum  Islam  yang  relevan dalam konteks perkawinan sedarah?
Hukum perkawinan sedarah dalam Islam adalah haram,  didasarkan  pada  dasar-dasar  hukum  dan prinsip-prinsip  hukum  Islam  yang  relevan seperti  dasar  teologis,  dasar  hukum,  maslahah, maqasid  syariah,  dan  ta'addud  al-asbab.  Dasar teologis  melibatkan  larangan  Al-Qur'an  dan hadis  untuk  mencegah  perzinahan  dan  dosa besar dalam Islam. Dasar hukum menghubungkan  larangan  ini  dengan  potensi masalah  dalam  keluarga  dan  masyarakat, terutama  risiko  kelainan  genetik  pada  anak. Prinsip-prinsip  hukum  Islam  seperti  maslahah, maqasid syariah, dan ta'addud al-asbab mendukung  larangan  ini,  dengan  fokus  pada menjaga  keluarga,  moralitas,  kesejahteraan keturunan, dan tujuan syariah yang mulia.
Table 3. Hasil Wawancara Kepada Pakar Hukum Keluarga Islam
No.
Pertanyaan Kesimpulan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Firdaus, Mursal, Desminar 1 Bagaimana Anda melihat konsep perkawinan sedarah dari sudut pandang hukum  keluarga Islam, terutama dalam konteks  hukum  positif  Indonesia? Apakah ada perbedaan dalam pandangan  ini  antara  berbagai  wilayah di Indonesia, termasuk Kota Padang?
Perkawinan  sedarah  dilarang  dalam  hukum keluarga  Islam  dan  hukum  positif  Indonesia. Larangan  ini  didasarkan  pada  dalil-dalil  nash dari Al-Qur'an dan hadis, serta ketentuan hukum positif  di  Indonesia.  Perbedaan  pandangan  di berbagai  wilayah  di  Indonesia,  termasuk  Kota Padang,  disebabkan  oleh  faktor-faktor  seperti pemahaman tentang hukum Islam, nilai budaya, dan pendidikan. 2 Faktor-faktor  apa  yang  menurut  Anda berpengaruh  pada  implementasi  dan interpretasi  hukum  keluarga  Islam terkait  perkawinan  sedarah  di  Kota
Padang?  Bagaimana  perubahan  sosial dan  budaya  memengaruhi  pandangan Anda tentang perkawinan sedarah?
Faktor-faktor  yang  memengaruhi  implementasi hukum  keluarga  Islam  tentang  perkawinan sedarah di Kota Padang melibatkan pemahaman masyarakat  tentang  hukum  Islam  dan  hukum positif,  nilai-nilai  budaya  setempat,  kebijakan pemerintah,  dan  perubahan  sosial  serta  budaya. Pemahaman  masyarakat  tentang  hukum  Islam dan  hukum  positif  memainkan  peran  penting dalam  penerapan  hukum  ini.  Pengaruh  nilai- nilai  budaya  lokal,  seperti  adat  Minangkabau, juga  memengaruhi  pandangan  masyarakat. Kebijakan pemerintah tentang pernikahan dapat memengaruhi  implementasi  hukum  keluarga
Islam di wilayah tersebut.
3 Bagaimana  pandangan  Anda  mengenai hukum  perkawinan  sedarah  dalam kerangka  hukum  nasional  Indonesia,
khususnya  di  Kota  Padang?  Apakah ada  konflik  atau  kesesuaian  antara hukum  positif  dan  ajaran  Islam  dalam konteks ini?
Hukum  perkawinan  sedarah  di  Indonesia, terutama di Kota Padang, sejalan dengan ajaran Islam  karena  keduanya  melarang  praktik tersebut.  Namun,  terdapat  perbedaan  dalam interpretasi  hukum  perkawinan  sedarah  antara hukum  positif  Indonesia  dan  Islam,  terutama terkait  dengan  pengertian  dan  pengecualian perkawinan  sedarah.  Hukum  positif  Indonesia lebih  terbatas  dalam  melarang  perkawinan sedarah,  sedangkan  Islam  memiliki  larangan yang lebih komprehensif. 4 Apa  dasar-dasar  hukum  yang  Anda gunakan  untuk  mendukung  pandangan hukum keluarga Islam tentang perkawinan  sedarah?  Bagaimana  Anda memahami  relevansi  prinsip-prinsip hukum  Islam  dalam  kasus  perkawinan sedarah di Kota Padang?
Hukum  keluarga  Islam  melarang  perkawinan sedarah  berdasarkan  dasar-dasar  hukum  dan prinsip-prinsip  Islam  yang  mencakup  dasar teologis, dasar hukum, prinsip maslahah, prinsip maqasid  syariah,  dan  prinsip  ta'addud  al-asbab. Tujuannya  adalah  melindungi  kemaslahatan umat  manusia  dan  menjaga  tujuan  syariah, seperti  menjaga  agama,  jiwa,  akal,  harta,  dan keturunan.  Penerapan  prinsip-prinsip  hukum Islam  dalam  kasus  perkawinan  sedarah  di  Kota Padang  memiliki  relevansi  dalam  melindungi masyarakat  dari  berbagai  masalah  potensial, termasuk  perzinahan,  risiko  kelainan  genetik pada  keturunan,  dan  menjaga  kehormatan keluarga.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Views of Usul Fiqih and Islamic Family Law on ……. Firdaus, Mursal, Desminar
2. Perbandingan Hasil dari Pernikahan sedarah Berdasarkan Ushul Fiqh dan Hukum Keluarga Islam
Hasil  yang  telah  penulis  paparkan  diatas  tentu  memili  perbandingan  mengingat penelitian ini adalah penelitian komparatif. Ada perbandingan yang cukup signifikan dari yang  penulis  temukan  berdasarkan  Ushul  Fiqh  dan  Hukum  Keluarga  Islam  atas  adanya fenomena pernikahan sedarah di Kota Padang. Adapun perbandingan itu dapat dilihat dari segi  perbedaan  dan  persamaannya.  Berikut  penulis  paparkan  perbandingan  pandangan dalam fenomena pernikahan sedarah:
Table 4. Perbedaan Antara Pandangan Ushul Fiqh dengan Hukum Keluarga Islam
Mengenai Adanya Pernikahan Sedarah Indikator Ushul Fiqh Hukum Keluarga Islam Pandangan mengenai  konsep pernikahan sedarah  Menekankan  larangan  perkawinan sedarah  dalam  Islam  dengan  dasar hukum  yang  kuat  berdasarkan  Al-
Qur'an dan hadis.
 Landasan  teologis  berkaitan  dengan upaya  mencegah  perzinahan  dan menjaga moralitas dalam masyarakat.
 Alasan  hukum  yang  berhubungan dengan  kesejahteraan  keluarga  dan kesehatan keturunan sebagai argumen untuk larangan tersebut.  Hukum  keluarga  Islam,  serta  hukum positif Indonesia.
 Mengakui  perbedaan  pandangan  di berbagai  wilayah  di  Indonesia  yang dipengaruhi  oleh  pemahaman  tentang hukum  Islam,  nilai  budaya,  dan pendidikan. Faktor yang perpengaruh terjadinya pernikahan sedarah  Faktor-faktor sosial dan budaya  yang berpengaruh pada  interpretasi konsep perkawinan  sedarah  dalam  usul  fiqih di Kota Padang.
 Menekankan  bahwa  faktor  seperti persepsi  masyarakat,  tradisi  adat, tingkat  pengetahuan,  struktur  sosial, nilai  budaya,  dan  pendidikan  dapat memengaruhi pemahaman masyarakat tentang perkawinan sedarah.  Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi  hukum  keluarga  Islam tentang  perkawinan  sedarah  di  Kota Padang.
 Menyebutkan  bahwa  pemahaman masyarakat  tentang  hukum  Islam  dan hukum positif, nilai-nilai budaya lokal seperti  adat  Minangkabau,  kebijakan pemerintah,  dan  perubahan  sosial serta budaya berperan dalam penerapan hukum ini.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Firdaus, Mursal, Desminar Pandangan hukum perkawinan sedarah  Hukum  perkawinan  sedarah  dalam perspektif  usul  fiqih  Islam  sebagai haram dan didasarkan pada dalil-dalil nash dalam Al-Qur'an dan hadis.
 Menyatakan  bahwa  larangan  ini memiliki  dasar  teologis  kuat  karena dapat  menimbulkan  perzinahan  dan dosa  besar  dalam  Islam,  serta berpotensi merusak sosial dan moral.
 Menguraikan alasan hukumnya terkait dengan kesejahteraan keluarga dan  kesehatan  keturunan,  khususnya dalam konteks risiko kelainan genetik pada keturunan.  Menyebutkan  bahwa  meskipun  ada perbedaan  pendapat  antara  madzhab fiqih tentang batasan-batasan perkawinan  sedarah,  inti  larangan  ini tetap  berlaku  dan  diakui  oleh  semua madzhab.
 Hukum  perkawinan  sedarah  di Indonesia,  terutama  di  Kota  Padang, sejalan  dengan  ajaran  Islam  karena keduanya melarang praktik tersebut.
 Menggarisbawahi  perbedaan  dalam interpretasi hukum perkawinan sedarah antara hukum positif
Indonesia dan Islam, terutama terkait dengan  pengertian  dan  pengecualian perkawinan sedarah.
 Menyebutkan  bahwa  hukum  positif Indonesia  lebih  terbatas  dalam melarang perkawinan sedarah, sedangkan  Islam  memiliki  larangan yang lebih komprehensif. Dasar  pandangan hukum yang digunakan  Hukum  perkawinan  sedarah  dalam Islam  dengan merujuk  kepada beberapa  prinsip  hukum  Islam  yang relevan,  seperti  dasar  teologis,  dasar hukum,  maslahah,  maqasid  syariah, dan ta'addud al-asbab.  Menyatakan  bahwa  dasar  teologis larangan perkawinan sedarah melibatkan  larangan  Al-Qur'an  dan hadis untuk mencegah perzinahan dan dosa besar dalam Islam.
 Menghubungkan  larangan  tersebut dengan  potensi  masalah  dalam keluarga  dan  masyarakat,  khususnya risiko kelainan genetik pada anak.  Menyebutkan  bahwa  prinsip-prinsip hukum  Islam,  seperti  maslahah, maqasid  syariah,  dan  ta'addud  al- asbab,  mendukung  larangan  ini dengan fokus pada menjaga keluarga, moralitas,  kesejahteraan  keturunan, dan tujuan syariah yang mulia.
 Hukum  dan  prinsip-prinsip  Islam dalam  melarang  perkawinan  sedarah, termasuk dasar teologis, dasar hukum, prinsip  maslahah,  prinsip  maqasid syariah, dan prinsip ta'addud al-asbab.
 Menekankan  bahwa  tujuan  dari larangan  perkawinan  sedarah  dalam hukum keluarga Islam adalah melindungi kemaslahatan umat manusia  dan  menjaga  tujuan  syariah, seperti  menjaga  agama,  jiwa,  akal, harta, dan keturunan.
 Menyoroti relevansi penerapan prinsip-prinsip  hukum  Islam  dalam kasus  perkawinan  sedarah  untuk menjaga  masyarakat  dari  berbagai masalah  potensial,  seperti  perzinahan dan  risiko  kelainan  genetik  pada keturunan.
Table 5. Persamaan Pandangan Antara Ushul Fiqh dengan Hukum Keluarga Islam
tentang Pernikahan Sedarah Indikator Persamaan dari keduanya Pandangan mengenai konsep pernikahan sedarah  Larangan  Perkawinan  Sedarah:  Kedua  temuan  sepakat  bahwa perkawinan  sedarah  dilarang.  Mereka  mengakui  bahwa  larangan  ini didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan hukum positif Indonesia.
 Dasar  Hukum:  Kedua  temuan  merujuk  pada  dasar-dasar  hukum,  seperti Al-Qur'an  dan  hadis,  sebagai  landasan  untuk  larangan  perkawinan sedarah.  Mereka  juga  mencatat  bahwa  hukum  positif  Indonesia  juga
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Views of Usul Fiqih and Islamic Family Law on ……. Firdaus, Mursal, Desminar
melarang praktik ini.
 Dampak  Negatif:  Kedua  temuan  juga  mengidentifikasi  dampak  negatif yang  mungkin  timbul  dari  perkawinan  sedarah,  seperti  risiko  kelainan genetik  pada  keturunan,  potensi  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan potensi  perzinahan.  Mereka  menekankan  pentingnya  menjaga  integritas keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
 Pendidikan  dan  Pemahaman:  Kedua  temuan  menyarankan  pentingnya meningkatkan  pemahaman  masyarakat  melalui  pendidikan  agama, pemahaman  budaya  lokal,  dan  dialog  terbuka  untuk  memastikan  bahwa masyarakat  memahami  pentingnya  larangan  perkawinan  sedarah  dan mematuhi hukum tersebut. Faktor yang perpengaruh terjadinya pernikahan sedarah  Pengaruh Faktor Sosial dan Budaya: Kedua temuan setuju bahwa faktor- faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh signifikan dalam interpretasi konsep  perkawinan  sedarah.  Faktor-faktor  seperti  persepsi  masyarakat, tradisi  adat,  tingkat  pengetahuan,  struktur  sosial,  nilai  budaya,  dan pendidikan  memengaruhi  pemahaman  masyarakat  tentang  perkawinan sedarah.
 Variasi  Pandangan:  Kedua  temuan  mencatat  bahwa  interpretasi perkawinan  sedarah  bisa  bervariasi  di  masyarakat  Kota  Padang,  mulai dari pemahaman yang tegas hingga yang lebih toleran. Ini menunjukkan bahwa  terdapat  keragaman  pandangan  dalam  masyarakat  terkait perkawinan sedarah.
 Pentingnya  Pendidikan  dan  Pemahaman:  Kedua  temuan  menekankan pentingnya  upaya  pendidikan  dan  sosialisasi  hukum  Islam  atau  hukum keluarga  Islam,  khususnya  larangan  perkawinan  sedarah.  Upaya  ini dianggap  penting  untuk  mengklarifikasi  pandangan  masyarakat  dan meningkatkan pemahaman agama atau hukum.
 Pengaruh Nilai Budaya Lokal: Kedua temuan mengakui bahwa nilai-nilai budaya  lokal,  seperti  adat  Minangkabau,  juga  memengaruhi  pandangan masyarakat tentang perkawinan sedarah.
 Pengaruh  Kebijakan  Pemerintah  dan  Perubahan  Sosial:  Kedua  temuan mencatat  bahwa  kebijakan  pemerintah  tentang  pernikahan,  perubahan sosial,  peningkatan  kesadaran  tentang  kesehatan  dan  kesejahteraan keluarga,  serta  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat memengaruhi pandangan masyarakat tentang perkawinan sedarah.
 Meningkatkan  Implementasi  Hukum:  Kedua  temuan  juga  mencatat perlunya upaya untuk meningkatkan implementasi hukum keluarga Islam terkait  perkawinan  sedarah,  termasuk  peningkatan  pemahaman masyarakat  melalui  pendidikan,  kampanye  sosialisasi,  dan  dukungan kebijakan pemerintah. Pandangan hukum perkawinan sedarah  Larangan  Perkawinan  Sedarah:  Kedua  teks  sepakat  bahwa  perkawinan sedarah adalah  haram. Mereka  mengakui bahwa  larangan ini didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan hukum positif Indonesia.
 Dasar Teologis: Kedua  teks  mengutip dasar teologis kuat  dari Al-Qur'an dan  hadis  sebagai  landasan  untuk  larangan  perkawinan  sedarah.  Mereka menyatakan  bahwa  tujuan  larangan  ini  adalah  untuk  mencegah perzinahan dan dosa besar dalam Islam.
 Kesejahteraan Keluarga dan Kesehatan Keturunan: Kedua teks menyoroti alasan  hukumnya  yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan  keluarga  dan kesehatan  keturunan.  Mereka  mencatat  bahwa  praktik  perkawinan sedarah dapat meningkatkan risiko kelainan genetik pada keturunan.
 Perbedaan  Antara  Hukum  Positif  dan  Islam:  Kedua  teks  mengakui perbedaan  dalam  interpretasi  hukum  perkawinan  sedarah  antara  hukum positif  Indonesia  dan  Islam.  Hukum  positif  Indonesia  dianggap  lebih terbatas  dalam  melarang  perkawinan  sedarah,  sementara  Islam  memiliki
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Views of Usul Fiqih and Islamic Family Law on ……. Firdaus, Mursal, Desminar
larangan yang lebih komprehensif.
 Pentingnya  Pendidikan  dan  Sosialisasi:  Kedua  teks  menekankan pentingnya  pendidikan  dan  sosialisasi  untuk  memastikan  pemahaman yang  benar  tentang  hukum  perkawinan  sedarah.  Mereka  berpendapat bahwa upaya ini diperlukan agar masyarakat mematuhi hukum ini sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum positif yang berlaku. Dasar pandangan hukum yang digunakan  Pengaruh Faktor Sosial dan Budaya: Kedua temuan setuju bahwa faktor- faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh signifikan dalam interpretasi konsep  perkawinan  sedarah.  Faktor-faktor  seperti  persepsi  masyarakat, tradisi  adat,  tingkat  pengetahuan,  struktur  sosial,  nilai  budaya,  dan pendidikan  memengaruhi  pemahaman  masyarakat  tentang  perkawinan sedarah.
 Variasi  Pandangan:  Kedua  temuan  mencatat  bahwa  interpretasi perkawinan  sedarah  bisa  bervariasi  di  masyarakat  Kota  Padang,  mulai dari pemahaman yang tegas hingga yang lebih toleran. Ini menunjukkan bahwa  terdapat  keragaman  pandangan  dalam  masyarakat  terkait perkawinan sedarah.
 Pentingnya  Pendidikan  dan  Pemahaman:  Kedua  temuan  menekankan pentingnya  upaya  pendidikan  dan  sosialisasi  hukum  Islam  atau  hukum keluarga  Islam,  khususnya  larangan  perkawinan  sedarah.  Upaya  ini dianggap  penting  untuk  mengklarifikasi  pandangan  masyarakat  dan meningkatkan pemahaman agama atau hukum.
 Pengaruh Nilai Budaya Lokal: Kedua temuan mengakui bahwa nilai-nilai budaya  lokal,  seperti  adat  Minangkabau,  juga  memengaruhi  pandangan masyarakat tentang perkawinan sedarah.
 Pengaruh  Kebijakan  Pemerintah  dan  Perubahan  Sosial:  Kedua  temuan mencatat  bahwa  kebijakan  pemerintah  tentang  pernikahan,  perubahan sosial,  peningkatan  kesadaran  tentang  kesehatan  dan  kesejahteraan keluarga,  serta  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat memengaruhi pandangan masyarakat tentang perkawinan sedarah.
 Meningkatkan  Implementasi  Hukum:  Kedua  temuan  juga  mencatat perlunya upaya untuk meningkatkan implementasi hukum keluarga Islam terkait  perkawinan  sedarah,  termasuk  peningkatan  pemahaman masyarakat  melalui  pendidikan,  kampanye  sosialisasi,  dan  dukungan kebijakan pemerintah.

## 3. Pembahasan
Penelitian ini mengungkap adanya pernikahan sedarah dalam sudut pandang Ushul Fiqh  dan  Hukum  Keluarga  Islam.  Penulis  mengungkap  berdasarkan  empat  indikator yang  menjadi  poin  inti  penelitian  ini.  Data  yang  telah  penulis  paparkan  diatas  akan penulis  ulas  lebih  luas  dengan  berbagai  penelitian  lain  untuk  mendukung  atau membandingkan  hasilnya. Pertama ,  berdasarkan  pandangan  mengenai  konsep pernikahan  sedarah.  Berdasarkan  hasilnya  dapat  kita  ketahui  bahwa  secara  ushul  fiqh dan hukum keluarga Islam adanya landasan teologis yang membuat pernikahan sedarah itu dilarang secara Qur’an dan hadith sebagai sandarannya. Adapaun hal yang dimaksud adalah  mengenai  indikasi  perzinaan  dan  menjaga  moralitas  masyarakat.  sementara secara  hukum  keluarga  ini  landasan  dilarangnya  hal  tersebut  adalah  pada  nash  naql.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Views of Usul Fiqih and Islamic Family Law on …….

## Firdaus, Mursal, Desminar
Dalam perbedaannya secara ushul fiqh sendiri ada memang menekankan  pada perkara kesehatan,  keturunan  dan  intergritas  keluarga.  Akan  tetapi  dalam  hukum  keluarga penekanannya  pada  sadar  akan  perbedaan  mengenai  nilai  dan  peraturan  dari  suatu daerah  akan  adanya  perkara  ini  walaupun  pada  akhirnya  tetap  pada  dihukumi  haram. Adapun persamaan mengenai  adanya perkara ini adalah pada beberapa  aspek. Adapun aspek itu adalah bahwa larangan perkawinan sedarah ini sepakat harap secara dalid naql dan  hukum  positif  Indonesia,  dasar  hukumnya  adalah  al-Qur’an  dan  Hadis.  Kemudian ada  lagi  adalah  adanya  dampak  negatif  yang  diungkap  dari  kedua  sudut  pandang. Terakhir  mengenai  paham  dan  pendidikan  yang  dianut.  Perkara  ini  cukup  kompleks untuk  menjadi  keharaman  yang  hakiki.  Adapun  penelitian  dari  Pimadona  dan  Mulati (2019)  mengungkapkan  bahwa  konsep  pernikahan  sedarah  ini  bukan  sesuatu  yang dibenarkan  baik  secara  fiqh  dan  secara  hukum  yang  berlaku  di  negara  Indonesia. Bahkan  rujukannya  sudah  jelas  dan  berdampak  pada  pertumbuhan  Sumber  Daya Manusia (SDM) negara Indonesia. 12
Kedua ,  faktor  yang  berpengaruh  akan  terjadinya  pernikahan  sedarah.  Dapat diketahui secara ushul fiqh ada pengaruh faktor sosial dan budaya yang signifikan pada pernikahan sedarah di Kota Padang. Sementara faktor lain  yang diketahui dalam sudut pandang hukum  keluarga  Islam itu sendiri ada di  perkara pemahaman masyarkat Kota Padang itu sendiri. Hal ini sudah menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Akan tetapi ada perbedaan lain yang juga menjadi penekanan adanya perbedaan faktor sudut pandang  ini  menjadi  berbeda.  Adapun  secara  ushul  fiqh  diketahui  penelanannya  pada adat  hingga  persepsi  masyarakat  itu  sendiri.  Sementara  dalam  sudut  pandang  hukum keluarga  Islam  ada  pada  kebijakan  pemerintah  yang  berlaku  secara  tertulis  dalam hukum  positif.  Kemudian  dapat  diketahui  juga  mengenai  beberapa  aspek  mengenai pernikahan  sedarah  ini  sendiri  dari  sudut  persamaan  sudut  pandang  ushul  fiqh  dan hukum keluarga Islam. Adapun faktornya adanya dari sosial budaya, variasi pandangan, pendidikan  dan  pemahaman,  nilai  budaya  lokal,  kebijakan  pemerintah  dan  perubahan sosial,  dan  peningkatan  adanya  implementasi  hukum.  Mengenai  faktor-faktor  ini  ada
12 Aktor Pimadona and Mulati Mulati, “Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat,” Jurnal Hukum Adigama Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 204-205, accessed October 10, 2023, https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/5238.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Views of Usul Fiqih and Islamic Family Law on ……. Firdaus, Mursal, Desminar
penelitian  yang  relevan  membahas  hal  demikian  dari  Nurlayli  (2023).  Penelitian tersebut memberitakan bahwa perkara pernikahan sedarah sendiri terdapat berbagai latar belakang  yang  mendorong  untuk  dilakukannya.  Bisa  saja  adanya  faktor  seperti ekonomi,  sosial  budaya  daerah  bahkan  suku  bangsa,  hingga  hal  eksternal  lain  yang menjadikan pernikahan sedarah terjadi. 13
Ketiga ,  pandangan  hukum  perkawinan  sedarah.  Pada  dasarnya  secara  pandangan  para pakar  ushul  fiqh  ini  sendiri  adanya  hukum  perkawinan  sedarah  sendiri  sesuai  dengan  ajaran Islam.  Dasarannya  tetap  teguh  pada  adanya  al-Qur’an  dan  Hadith.  Akan  tetapi  dari  sudut pandang  pakar  hukum  keluarga  sendiri  terdapat  bahwa  ada  perbedaan  interpreatasi  hukum perkawinan sedarah dimana adanya batasan yang sangat mengikat adanya pernikahan ini. Dari segi  perbedaan  yang  memang  menonjol  dapat  diketahui  bahwa  secara  ushul  fiqh  ada  uraian bahwa larangannya disuratkan dalam dalil-dalil nash hingga dasar yang bersifat teologis. Akan tetapi  dari  sudut  pandang  hukum  keluarga  Islam  menyudutkan  adanya  dalil  hukum  prinsip- prinsip  Islam  dalam  melarang  perkawinan  sedarah,  termasuk  dasar  teologis,  dasar  hukum, prinsip  maslahah,  prinsip  maqasid  syariah,  dan  prinsip  ta'addud  al-asbab.  Kemudian  dalam persamaannya  ada  beberapa  aspek  yang  memang  menjadi  garis  bawah  dari  adanya  penemuan ini. Adapun hal yang dimaksud adalah berupa larangan perkawinan sedarah berdasarkan semua sudut  pandang,  dasar  teologis,  kesejahteraan  keluarga  dan  kesehatan  keturunan,  pertentangan antara hukum positif dan hukum Islam, dan pendidikan serta sosialisasi. Pada asalanya prinsip- prinsip  ini  yang  menjadi  acuan  pada  adanya  fenomena  pernikahan  sedarah  yang  ada  di  kota Padang.  Mengenai  pandangan  hukum  sendiri  ini  sebenarnya  sejalan  dengan  penelitian  dari Fatariq  (2023)  yang  mengungkapkan  adanya  dalil  nash  sebagai  sandaran  ushuliyah  dalam perkawinan  sedarah  adalah  haram.  Sementara  dalam  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia sendiri juga ada berupa Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 14
Keempat ,  dasar  pandangan  hukum  yang  digunakan.  Dalam  perpektif  ushul  fiqh  hukum perkawinan  sedarah  adalah  haram,  didasarkan  pada  dasar-dasar  hukum  dan  prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan seperti dasar teologis, dasar hukum, maslahah, maqasid syariah, dan ta'addud al-asbab berdasarkan ushuliyahnya. Dasar teologis melibatkan larangan Al-Qur'an dan
13 Dwi Emira Mela Nurlayli, “Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Dalam Tinjauan  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Di  Desa  Balung  Kulon  Kecamatan  Balung  Kabupaten Jember)” (UIN Kiai Haji Achmad Dahlan Jember, 2023), hlm. 29-30, accessed October 10, 2023, http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/26097.
14 Husnul  Fatariq,  “Perkawinan  Sesuku  Di  Nagari  Koto  Padang  Luar  Dalam  Perspektif Hukum  Islam”  (Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  2023),  hlm.  27 accessed October 10, 2023, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71241.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Views of Usul Fiqih and Islamic Family Law on ……. Firdaus, Mursal, Desminar
hadis untuk mencegah perzinahan dan dosa besar dalam Islam. Kemudian untuk perkara hukum keluarga  Islam,  melarang  perkawinan  sedarah  berdasarkan  dasar-dasar  hukum  dan  prinsip- prinsip  Islam  yang  mencakup  dasar  teologis,  dasar  hukum,  prinsip  maslahah,  prinsip  maqasid syariah,  dan  prinsip ta'addud  al-asbab.  Dalam  hal ini  ada  yang  disebut  dengan perbedaan juga seperti  adanya  hubungan  larangan  yang  telas  disebutkan  secara  ushul  fiqh  ini  berpotensi  pada masalah  dalam  keluarga  dan  masyarakat.  Kemudian  dalam  sudut  pandang  hukum  keluarga Islam  memiliki  prinsip  fokus  pada  menjaga  keluarga,  moralitas,  kesejahteraan  keturunan,  dan tujuan syariah yang mulia. Perkara dasaran ini sudah dimuat dalam penelitian Danil (2019) yang menyebutkan  bahwa  hukum  intinya  adalah  haram  sekalipun  ada  perbedaan  ijtima’  dan  qiyas. Sekalipun  ulama  madzhab  juga  menyatakan  demikian  meskipun  ada  perbedaan  poin  yang signifikan. 15

## C. KESIMPULAN
Kesimpulan dari rangkuman berbagai paragraf adalah
1. Pandangan  tentang  pernikahan  sedarah  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  dalam Islam, dengan dasar teologis dari Al-Qur'an dan hadis  yang melarangnya. Namun, terdapat  perbedaan  dalam  interpretasi  dan  penekanan  antara  pandangan  usul  fiqh dan hukum keluarga Islam.
2. Faktor-faktor  sosial  dan  budaya  memengaruhi  terjadinya  pernikahan  sedarah, dengan  perbedaan  pemahaman  masyarakat  Kota  Padang  menjadi  faktor  kunci dalam  perbedaan  pandangan.  Meskipun  ada  perbedaan,  terdapat  persamaan  dalam hal  larangan  perkawinan  sedarah,  dasar  hukum  dari  Al-Qur'an  dan  Hadis,  serta dampak negatif yang diakui oleh kedua sudut pandang.
3. Terakhir,  dasar  pandangan  hukum  yang  digunakan  oleh  keduanya  berfokus  pada prinsip-prinsip  hukum  Islam  seperti  maslahah,  maqasid  syariah,  dan  ta'addud  al- asbab,  dengan  tujuan  melindungi  kesejahteraan  umat  manusia.  Meskipun  terdapat perbedaan  dalam  penekanan,  prinsip-prinsip  ini  menjadi  acuan  dalam  memahami fenomena pernikahan sedarah di Kota Padang.
15 M  Danil,  “Larangan  Perkawinan  Sesuku  Dalam  Masyarakat  Canduang;(Tinjauan Kemaslahatan Dalam Hukum Islam),” Jurnal AL-AHKAM Vol. 10, No. 2 (2019), hlm. 4, accessed October 10, 2023, https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1857.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## DAFTAR PUSTAKAAN
Asmuni,  Asmuni.  “Pengaruh  Pernikahan  Sedarah  Terhadap  Keturunan  (Studi  Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa’: 23).” Jurnal Tana Mana Vol. 1, No. 2 (2020), 175– 186. Accessed October 10, 2023. http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/142 .
Bahari,  Raha,  and  Ezmi  Sivana.  “The  Meaning  Of  Socio  Cultural  Values  Fraom  The Islamic Law Perspective.” MILRev : Metro Islamic Law Review Vol. 1, No. 1 (2022), 90–102. Accessed October 10, 2023. https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/milrev/article/view/6192 .
Danil,  M.  “Larangan  Perkawinan  Sesuku  Dalam  Masyarakat  Canduang;(Tinjauan Kemaslahatan Dalam Hukum Islam).” Jurnal AL-AHKAM Vol. 10, No. 2 (2019), 1– 29. Accessed October 10, 2023. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1857 .
Fatariq,  Husnul.  “Perkawinan  Sesuku  Di  Nagari  Koto  Padang  Luar  Dalam  Perspektif Hukum Islam.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. Accessed October 10, 2023. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71241 .
Khalidi,  Muhadi.  “Kajian  Hukum  Islam  Terhadap  Ketentuan  Hak  Waris  Anak  Hasil Perkawinan Sedarah.” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 11, No. 1 (2022), 105–123. Accessed October 10, 2023. https://ejournal.uin-
suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2549 .
Khalil, Ahmad Mohammad. “Arabization and Islamization of Consanguineous Marriages:
Is It Right?” Medical Journal of  Islamic World  Academy of  Sciences Vol.  29, No. 1 (2022), 4–14. Accessed October 10, 2023. https://jag.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=ias&plng=tur&un=IAS-
09735 .
Manalu,  Sry  Ayu  Magdalena,  Nopaldi  Stepen  Sinuhaji,  and  Sartika  Sari.  “Pendidikan Gender  Bagi  Anak  Di  Perkampungan  Tamba  Dolok  Melalui  Pelestarian  Kisah  Batu Marompa  Dalam  Bentuk  Dongeng.” Jurnal  Salaka :  Jurnal  Bahasa,  Sastra,  dan Budaya  Indonesia Vol.  3,  No.  2  (2021),  73–84.  Accessed  October  10,  2023. https://journal.unpak.ac.id/index.php/salaka/article/view/4564 .
Nurlayli, Dwi Emira Mela. “Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan  Sedarah Dalam Tinjauan  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Di  Desa  Balung  Kulon  Kecamatan  Balung Kabupaten  Jember).”  UIN  Kiai  Haji  Achmad  Dahlan  Jember,  2023.  Accessed October 10, 2023. http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/26097 .
Pimadona,  Aktor,  and  Mulati  Mulati.  “Keabsahan  Perkawinan  Sedarah  Masyarakat  Adat
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Views of Usul Fiqih and Islamic Family Law on …….
Firdaus, Mursal, Desminar Batak  Toba  Menurut  Hukum  Adat.” Jurnal  Hukum  Adigama Vol.  2,  No.  1  (2019), 201–226. Accessed October 10, 2023. https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/5238 .
Ropei,  Ahmad.  “Studi  Penafsiran  Ayat  Ahkam  Tentang  Larangan  Perkawinan  Dalam Hukum Keluarga Islam.” Jurnal Pendidikan dan Keislaman Ar-Risalah Vol. 7, No. 1 (2021), 77–95. Accessed October 10, 2023. https://www.academia.edu/download/87059059/Tafsir_Larangan_Perkawinan.pdf .
Sihombing,  Epi.  “Peran  Institusi  Sosial :  Analisis  Postkolonial  Pedagogis  Terhadap Ketidaksetaraan  Gender  Dalam  Konsep  Hagabeon  Pada  Upacara  Kematian  Mate Pupur Orang Batak.” Jurnal Pendidikan Tambusa Vol.  6, No. 1 (2022), 8108–8120. Accessed October 10, 2023. https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/3672/3106 .
Soulisa,  Muhammd  Rizal,  Lukman  S.  Thahir,  and  Malkan  Malkan.  “The  Practice  of Cousin  Marriage  in  the  Community  of  Kalola  Village,  Pasangkayu  Regency,  West Sulawesi.” International Journal Of Contemporary Islamic Law  And Society Vol. 2, no. 2 (2020), 71–82. Accessed October 10, 2023. https://ijcils.org/index.php/ijcils/article/view/23 .
Sufrizal, and M. Anzaikhan. “Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” Legalite :  Jurnal  Perundang  Undangan  dan  Hukum  Pidana  Islam Vol.  5,  No.  2 (2021), 130–149. Accessed October 10, 2023. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/2782 .
Surya  Putra,  Wiene,  Selamet  Syahputra,  Sefira  Deliana,  Rasyidah  Yusra,  and  Nurhayati. “Pernikahan  Sedarah  (Incest)  Dari  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Nasional.” Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis Vol. 1, No. 2 (2022), 165–176. Accessed October 10, 2023. https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/92 .
Wijaya, Budi Satria. “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan Dengan Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak.” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum [JIMHUM] Vol.  1,  No.  2  (2021),  1–11.  Accessed  October  10,  2023. https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/271.