## Tingkat Kepatuhan Masyarakat Aceh Terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286

## Zahrul Fatahillah
Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) Nahdlatul Ulama , Aceh, Email: zfatahillah1@gmail.com

## Abstrak
Belakangan ini di Aceh sedang marak terjadi pelanggaran Syari’at Islam, kejadian tersebut termasuk  di  warung  kopi  dan café sehingga  Penjabat  Gubernur  Aceh  mengeluarkan  Surat Edaran  Nomor  451/11286  untuk  memerintahkan  pemilik  usaha  warung  kopi  dan café menutup  tempat  usahanya  pada  pukul  24:00  WIB.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari tahu  tingkat  kepatuhan  masyarakat  Aceh  terhadap  Surat  Edaran  Penjabat  Gubernur  Aceh Nomor  451/11286.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  yuridis empiris  untuk  mencari  tahu  praktik  hukum  di  masyarakat.  penulis  menemukan  bahwa mayoritas masyarakat Aceh sudah memiliki kesadaran hukum ditandai dengan kepatuhan mereka terhadap Surat Edaran tersebut atas dasar keyakinannya sendiri. Namun juga masih banyak  ditemui  dari  pelaku  usaha  yang  mentaati  aturan  karena  takut  akan  sanksi hukum yang  akan  mengancamnya,  ini  artinya  kesadaran  hukum  pelaku  usaha  masih  rendah. Penulis  dapat  memberi  saran  kepada  Pemerintah  Aceh  agar  dalam  perumusan  aturan hukum seharusnya  melibatkan  segala unsur  masyarakat  sehingga  produk hukum menjadi konsensus  bersama  antara  pemerintah  dan  unsur  masyarakat  dan  dapat  diterima  dengan baik  dalam  masyarakat,  kemudian  untuk  masyarakat  agar  membantu  pemerintah  untuk menyukseskan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh.
Kata kunci: Kepatuhan Hukum, dan Surat Edaran Gubernur Aceh

## Pendahuluan
Hukum  merupakan  alat  rekayasa  sosial  ( law  as  tool  of  sosialengineering ). pendapat ini dikemukakan oleh Resque Pound, ia mengatakan bahwa hukum tidak hanya  digunakan  untuk  melanggengkan  kekuasaan,  namun  hukum  sangat  dapat berfungsi  digunakan  sebagai  alat  rekayasa  sosial  (Lily  Rasjidi,  1990).  Pendapat Pound di atas berbeda dengan pendapat Mazhab Sejarah yang menyatakan bahwa, hukum  tumbuh  dan  berkembang  bersama  masyarakat  yang  digerakkan  oleh kebiasaan,  menurut  pendapat  ini  hukum  akan  berubah  seiring  berubahnya kehidupan  masyarakat.  Pound  sebagai  penganut  aliran Sociological Jurisprudence berpendapat bahwa hukumlah yang seharusnya menjadi instrumen atau alat untuk mengarahkan  masyarakat  menuju  pada  sasaran  yang  hendak  dicapai,  bahkan  jika diperlukan  hukum  dapat  digunakan  untuk  menghilangkan  berbagai  kebiasaan masyarakat  yang  bersifat  negatif  (Satjipto  Rahardjo,  1986).  Artinya  hukum  dapat
berfungsi untuk mengubah pola perilaku masyarakat baik dengan cara lembut atau dengan cara memaksa.
Beberapa  tahun  ini  Aceh  mengalami  keadaan  dimana  disebut  degradasi moral,  hal  ini  ditandai  dengan  pelanggaran  norma  hukum  yang  dilakukan  oleh sebagian  masyarakat  Aceh  seperti  pencabulan  atau  pelecehan  seksual  terhadap perempuan dan   anak yang  sudah pada tahap darurat yaitu semakin hari  semakin tinggi  kasusnya  (Darwati  A.  Gani,  https://aceh.tribunnews.com/2019/07/13). Pelanggaran lain seperti prostitusi dan  perzinahan yang terjadi di berbagai tempat ditandai  dengan  banyaknya  putusan  hukum  tentang  zina, khalwat , ihktilat ,  dan perilaku  LGBTQ.  Hal  lain  yang  sangat  nampak  adalah  perilaku  mabuk  dan peredaran  narkotika  di  Aceh  yang  sudah  pada  level  internasional,  kemudian  judi juga  sangat  banyak  ditemui  di  Aceh  baik  itu  judi  online  dan  non  online  atau sejenisnya, penulis juga melihat banyak sekali pelanggaran norma di Aceh baik itu norma  hukum,  norma  sosial,  dan  norma  kesopanan  (Ikhwan  &  Daudy,  2019). Kejadian  yang  tersebut  di  atas  mengakibatkan  tercorengnya  nama  Aceh  sebagai daerah  yang  memberlakukan  syari’at  Islam  dan  bergelar  Serambi  Makkah  serta mayoritas pemeluk Islam di Indonesia, dan akan menjadi bom waktu untuk merusak generasi Aceh dan Indonesia secara umum.
Aceh  merupakan  Provinsi  yang  menerapkan  Syari’at  Islam,  tepatnya semenjak dideklarasikan Syari’at Islam pada tanggal 1 Muharam 1423 H bertetapan dengan  tanggal  15  Maret  2002  M.  Untuk  menanggapi  keadaan  degradasi  moral seperti  yang  telah  penulis  sebut  di  atas  maka  Penjabat  Gubernur  Aceh  telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syari’at Islam Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Aceh. yang di  dalamnya  memuat  materi  pada  Poin  d  tentang  pelaku  usaha  warung  kopi  dan café , dalam edaran itu diminta bahwa pelaku usaha untuk menghentikan usahanya pada  saat  azan  dan  menutup  usahanya  pada  pukul  24:00  WIB  dan  memastikan  di tempat  usahanya  itu  tidak  terjadi  pelanggaran  syari’at  Islam.  Mengenai  penguatan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Penerapan Syari’at Islam di Aceh telah memiliki kekuatan  hukum  tetap  dalam  Undang-undang  dan  Peraturan  Daerah  (Qanun) Provinsi Aceh (Abbas & Murziqin, 2021). Qanun Aceh terdiri dari dua katagori yaitu: Qanun  yang  mengatur  materi  penyelenggara  pemerintahan  dan  Qanun  yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat (Rafiqa, 2017).
Syari’at  Islam  diterapkan  di  Aceh  tujuannya adalah  agar  menjadikan masyarakat  Aceh  kearah  hidup  yang  lebih  baik  lagi  dan  lebih  beradab  dan  tidak terlepas  dari  keimanan  yang  diyakini  oleh  masyarakat  Aceh  yaitu  Islam  yang dijadikan  sebagai  tuntunan  dan  pedoman  hidup  sebagaimana  hukum  yang ditetapkan  oleh  Allah  SWT  (Efendi  &  Hadana,  2021).  Dasar  dan  keimanan  inilah yang  menjadi  landasan  dasar  filosofi  penerapan  Syari’at  Islam  di  Aceh.  Penerapan Syari’at Islam di Aceh tidak terlepas dari filosofi dasar Negara yaitu Pancasila, yang
mengakui  dan  memberikan  hak  kebebasan  kepada  setiap  masyarakat  Indonesia dalam beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hal ini berlandaskan  pada  Sila  pertama,  yaitu  ”Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”(  Sulaiman, 2018).
Untuk  mengantisipasi  keadaan  sosial,  Pemerintah  Aceh  sebagai  pemangku jabatan  perlu  mengambil  sebuah  kebijakan  langsung,  kebijakan  merupakan  suatu keputusan  berdasarkan  hubungan  yang  dilakukan  oleh  aktor  politik  guna mendapatkan  tujuan  dan  hasil  dari  pertimbangan  situasi  tertentu  (Aminah,  A.,  & Muliawati, M. 2021). Sementara pendapat lain mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan  suatu  tindakan  yang  berorientasi  pencapaian  tujuan,  kebijakan  publik berkenaan dengan tindakan atau aktivitas yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur  oleh  pemerintah  dalam  bidang  tertentu  (Muslihun,  2018).  Dalam permasalahan di Aceh Pemerintah tentunya sudah melakukan pengkajian terhadap situasi sosial masyarakat sehingga dikeluarkannya kebijakan tersebut melalui Surat Edaran (Ramdhani  & Ramdhani, 2016). Politik hukum dikeluarkannya Surat Edaran tersebut  dilandasi  oleh  perilaku  masyarakat  yang  telah  terdegradasi  ke  arah  yang lebih  buruk  sehingga  Pemerintah  Aceh  berkeinginan  untuk  mengubahnya  kembali ke arah yang lebih baik (Djalaluddin, dkk., 2023).
Setiap ada kebijakan atau peraturan baru tentunya pasti ada kritik terhadap produk  hukum  itu  sendiri,  tidak  dipungkiri  terhadap  Surat  Edaran  Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syari’at Islam Bagi Aparatur Si pil Negara dan Masyarakat Aceh. Adanya penolakan atau  kritik  terhadap  suatu  produk  hukum  berakibat  pada  lemahnya  moralitas hukum  pada  masyarakat  sehingga  berakibat  pada  menurunnya  kepatuhan masyarakat  terhadap  hukum  itu  sendiri  (Efendi  dkk.,  2023).  Zainal  Arifin  Mochtar dalam  suatu  sidang  di  Mahkamah  Konstitusi  menjelaskan  mengenai  konsep pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yaitu  setiap  Peraturan  Perundang- undangan  dibentuk  tidak  bisa  hanya  dilihat  formilnya  saja  atau  tidak  bisa  melihat sekadar  bagaimana  peraturan  tersebut  dibentuk.  Setiap  peraturan  yang  dibentuk sudah seharusnya formalitas itu dipenuhi, akan tetapi ada yang lebih penting yaitu substansi dasarnya seperti keinginan masyarakat bisa sampai dalam materi hukum itu sehingga meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum (https://www.mkri.id/index).  Berdasarkan  permasalahan  di  atas  penulis berkeinginan  mengkaji  tentang  tingkat  kepatuhan  masyarakat  terhadap  Surat Edaran  Penjabat  Gubernur  Aceh  Nomor  451/11286  tentang  Penguatan  dan Pening katan Pelaksanaan Syari’at Islam Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Aceh.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris  yaitu  penelitian  hukum yang  berhubungan  langsung  dengan  praktik  hukum  di  masyarkat,  penelitian  ini
juga disebut dengan penelitian yuridis sosiologis (Soerjono Soekanto, 2005), dengan pendekatan analisis menggunakan cara deskriptif yaitu menganalisis data sekunder sebagai data utamanya (Amiruddin, 2012), seperti hasil wawancara serta dokumen- dokumen hukum yang terkait dengan kepatuhan hukum dalam masyarakat, dengan pokok  penelitian  yaitu  mengkaji  tingkat  kepatuhan  hukum  masyarakat  Aceh terhadap  Surat  Edaran  Penjabat  Gubernur  Aceh  Nomor  451/11286  tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syari’at Islam Bag i Aparatur Sipil Negara dan  Masyarakat  Aceh  khusus  pada  Poin  d  tentang  pelarangan  membuka  usaha warung kopi dan café di atas pukul 24:00 WIB. Data primer yang digunakan adalah data  yang  didapat  berdasarkan  wawancara  langsung  kepada  pelaku  usaha  serta penulis melakukan observasi langsung ke beberapa usaha warung kopi dan café di Aceh. Selanjutnya data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran dan menelaah buku-buku referensi dan juga termasuk penelitian terdahulu yang relevan dengan  kajian  ini  untuk  melengkapi  data  primer  (Marzuki,  1983).  Untuk mendapatkan  data  yang  lengkap  dan  valid  penulis  menggunakan  teknik pengumpulan  data  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  sifat  penelitian  yaitu  metode wawancara dan observasi. Masyarakat yang diwawancara adalah pelanggan warung kopi  dan café ,  juga  pemilik  warung  yang  ada  di  wilayah  Kota  Banda  Aceh,  Aceh Besar,  Pidie,  dan  Lhokseumawe.  Penulis  juga  melakukan  observasi  langsung  ke daerah-daerah tersebut.

## Pembahasan/hasil

## A. Pengukuran  Tingkat  Kepatuhan  Masyarakat  Aceh  Terhadap  Surat  Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286
Kepatuhan  dan  ketaatan  terhadap  hukum  adalah  kesadaran  seseorang terhadap  kemanfaatan  hukum  yang  melahirkan  bentuk  kesetiaan  masyarakat terhadap nilai-nilai substansi hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan  dalam  bentuk  perilaku  yang  senyatanya  patuh  terhadap  nilai-nilai hukum  itu  sendiri  yang  dapat  dilihat  dan  dirasakan  oleh  sesama  anggota masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran yang terdapat di dalam diri  manusia  sebagai  anggota  masyarakat  tentang  hukum  yang  ada  atau  hukum yang dicita-citakan. Di sini yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan  bukan  suatu  nilai  hukum  terhadap  kejadian-kejadian  peristiwa  yang  konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1982).
Menurut  Soerjono  Soekanto  dalam  bukunya  Pengantar  Penelitian  Hukum menjelaskan  bahwa  seseorang  memiliki  kepatuhan  terhadap  hukum  diakibatkan oleh tiga faktor yaitu; Pertama , Compliance yaitu suatu kepatuhan yang didasarkan pada  cita-cita  akan  mendapatkan  suatu  balasan  imbalan  dan  usaha  untuk menghindari dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan  hukum.  Kepatuhan  ini  sama  sekali  tidak  didasari  pada  suatu  keyakinan pada  tujuan  substansi  hukum  yang  bersangkutan  dan  lebih  kepada  pada
pengendalian diri dari pemegang kekuasaan, akibatnya kepatuhan hukum akan ada apabila  ada  pengawasan  yang  ketat  dari  penguasa  terhadap  pelaksanaan  hukum tersebut.  Dengan  kata  lain  bahwa  bentuk  kepatuhan  hukum  masyarakat  yang disebabkan  karena  adanya  sanksi  hukum  bagi  setiap  pelanggar  hukum  tersebut sehingga  tujuan  seseorang  mematuhi  hukum  hanya  untuk  menghindari  sanksi hukum yang  ada. Kedua , Identification yaitu kepatuhan terhadap suatu hukum ada bukan  karena  nilai  intrinsiknya,  akan  tetapi agar  keanggotaan  kelompok  tetap  ada dan terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang mendapatkan wewenang untuk menerapkan suatu hukum tersebut. Ini menunjukkan bahwa daya tarik untuk mematuhi  hukum  adalah  adanya  keuntungan  yang  diperoleh  dari  hubungan- hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan terhadap hukum tergantung pada baik  dan  buruknya  interaksi.  Bentuk  ini  merupakan  kepatuhan  hukum  di masyarakat  yang  di  sebabkan  karena  untuk  mempertahankan  hubungan  yang menyenangkan  dengan  orang  atau kelompok  lain,  seperti  seseorang  pemilik  usaha warung  kopi  yang  memiliki  hubungan  keluarga  dengan  penegak  hukum  maka  ia akan  memilih  patuh  demi  untuk  menjaga  hubungan  baik  keluarga.  dan Ketiga , Internalization yaitu  seseorang  anggota  masyarakat  akan  mematuhi  suatu  hukum karena  secara  intrinsik  kepatuhan  tadi  mempunyai  imbalan.  Hal  tersebut  adalah sesuai dengan nilai-nilai dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai  yang  dianutnya.  bentuk  kepatuhan  hukum  masyarakat  dikarenakan  ia mengetahui  tujuan  dan  fungsi  dari  penerapan  hukum  tersebut,  sehingga menyebabkan  masyarakat  patuh  kepada  peraturan  tersebut,  seperti  pemilik  usaha warung  kopi  yang  memilih  patuh  terhadap  aturan  jam  malam  karena  mengetahui efek  yang  dialami  dari  pelanggaran  tersebut  (Soerjono  Soekanto,  1986).  Dengan demikian  seorang  anggota  masyarakat  yang  mentaati  hukum  berdasarkan  sifat compliance atau identification maka  dapat  dipahami  bahwa  tingkat  efektivitas  suatu aturan  hukum  adalah  rendah  namun  sebaliknya  apabila  seorang  anggota masyarakat  yang  mentaati  hukum  berdasarkan  sifat internalization maka  semakin tinggi efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat.
Kepatuhan  terhadap  hukum  berjalan  selaras  dengan  kesadaran  hukum masyarakat.  Kesadaran  hukum  mempunyai  kaitan  yang  erat  untuk  meningkatkan kepatuhan hukum yang positif, baik dari anggota masyarakat maupun dari penegak hukum  itu  sendiri.  Diketahui  bahwa  kesadaran  hukum  ada  dua  macam  yaitu kesadaran  hukum  positif  yang  identik  dengan  kepatuhan  hukum  dan  kesadaran hukum negatif yang identik dengan pelanggaran hukum (Soerjono Soekanto, 2012).
Membahas  mengenai  kesadaran  hukum  tidak  terlepas  dari  indikator- indikator seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum, indikator itu yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum anggota masyarakat. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara  ketertiban  dengan  ketenteraman  yang  diharapkan  dan  sepantasnya
didapatkan. Teori dalam faktor yang berpengaruh dikemukakan oleh B. Kutschincky dalam  bukunya  Soerjono  Soekanto,  antara  lain;  pengetahuan  seseorang  anggota masyarakat tentang peraturan-peraturan hukum; pengetahuan tentang isi peraturan- peraturan  hukum;  sikap  seseorang  terhadap  peraturan  hukum;  dan  pola-pola perikelakuan hukum (Soerjono Soekanto, 1982).

## B. Tingkat  Kepatuhan  Masyarakat  Terhadap  Surat  Edaran  Penjabat  Gubernur Nomor 451/11286
Hukum  hendaknya  dapat  merespon  segala  macam  bentuk  kehidupan  sosial masyarakat  yang  melingkupinya  supaya  tidak  tertinggal  dari  perkembangan masyarakat  (Efendi,  2022).  Maka  oleh  karena  itu  peranan  hukum  menjadi  sangat penting  untuk  menghadapi  masalah  sosial  yang  muncul  di  masyarakat  nantinya, hukum  tidak  hanya  dipahami  secara  yuridis  normatif  saja  akan  tetapi  juga  harus dipahami  secara  deskriptif  melalui  pendekatan  ilmu-ilmu  sosial  (Suryadi,  E.  A.,  & Supardi,  H.,  2021).  Boleh  dikatakan  bahwa  kepatuhan  merupakan  sikap  seorang manusia  yang  secara  sukarela  muncul  dari  dirinya  masing-masing  untuk  mentaati terhadap  berbagai  aturan  hidup  dalam  masyarakat,  hal  ini  terjadi  bukan  semata dikarenakan  adanya  sanksi  hukum  yang  mengancamnya  atau  dengan  adanya kehadiran  penegak  hukum  yang  akan  menindak  apabila  hukum  itu  dilanggar. Kepatuhan  ini  muncul  sendiri  bukan  karena  dorongan  dari  pihak  luar,  melainkan hanya  dorongan  dirinya  sendiri  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  seorang  anggota masyarakat.  Kesadaran  hukum  berkaitan  erat  dengan  kepatuhan  hukum,  yang membedakan  keduanya  adalah  pada  kepatuhan  hukum  adanya  rasa  takut  akan sanksi  yang  menanti  sedangkan  kesadaran  hukum  muncul  dari  diri  sendiri  bukan dengan alasan-alasan tertentu ( Rosana, E., 2014) .
Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan  Peningkatan  Pelaksanaan  Syari’at  Islam  Bagi  Aparatur  Sipil  Negara  dan Masyarakat Aceh khusus pada Poin d tentang pelarangan membuka usaha warung kopi  dan café di  atas  pukul  24:00  WIB.  Aturan  ini  dibuat  dalam  rangka  menjamin keselamatan  jiwa,  kehormatan  dan  raga  masyarakat  Aceh  tanpa  melupakan pertimbangan  kerugian  dan  pemasukan  setiap  pelaku  usaha  di  Aceh,  karena  pada dasarnya menurut kebiasaan di Aceh semenjak dulu usaha warung kopi hanya buka pada jam tertentu seperti mulai dari subuh sampai dengan sebelum magrib, juga ada yang  melanjutkan  sampai  dengan  pukul  10:00  WIB  atau  lebih,  namun  seiring perkembangan zaman dan seiring kondusifnya keadaan keamanan di Aceh maka di kota-kota  yang  ramai  penduduk  warung  kopi  dan café biasa  buka  sampai  dengan pukul  24:00  WIB,  jarang  ditemukan  yang  buka  di  atas  pukul  24:00  WIB,  kecuali warung-warung besar di pusat kota yang buka sampai dengan 24 jam.
Belakangan  di  Aceh  banyak  terjadi  kasus  pelanggaran  syari’at  Islam  yang terjadi  di  tempat  usaha  hotel,  warung  kopi  dan café ,  maka  diperlukan  sinergitas antara  pemenuhan  hak  pelaku  usaha  dengan  keselamatan  jiwa,  raga  dan
kehormatan  masyarakat  umum  di  Aceh  yang  bertujuan  mencegah  kemaksiatan, terdapat  hal-hal yang  perlu dilakukan oleh masyarakat ketika keluar  rumah untuk bersosialisasi  dengan  teman  dan  sebagainya  yaitu  tidak  melakukan  pelanggaran syari’at  Islam  seperti  selalu  menggunakan  pakaian  s opan,  tidak  melakukan perbuatan maksiat, selalu mendukung pelaku usaha dengan pulang lebih cepat agar pelaku  usaha  warung  kopi  dan café dapat  menyelesaikan  tugasnya  dan  menutup usahanya  lebih  cepat,  mendukung  pelaku  usaha  mencegah  kemaksiatan  dengan melapor  pelanggaran  atau  memberi  teguran  kepada  pelaku  maksiat.  Pelaku  usaha juga  perlu  melakukan  hal  yang  mendukung  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Aceh dengan cara menutup usahanya lebih awal  supaya tidak  ada tempat untuk pelaku maksiat  yang  akan  melakukan  aksinya,  dan  juga  meminta  pelanggan  supaya menyelesaikan makan-minumnya apabila sudah jatuh waktu.
Dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Penjabat  Gubernur  Aceh  Nomor 451/11286 ini memaksa pelaku usaha warung kopi dan café untuk menyesuaikan diri dengan  kebiasaan  baru  kedepan.  Pengaturan  dan  penyesuaian  ini  sangat  penting untuk  dilakukan  agar  roda  ekonomi  terus  berputar  di  Aceh  dan  kehidupan masyarakat  pun  terjaga  dari  hal-hal  yang  berdampak  negatif.  Strategi  yang digunakan  oleh  Pemerintah  Aceh  untuk  pelaksanaan  sya ri’at  Islam  sudah  sangat tepat dilakukan dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 451/11286, karena jika tidak dilakukan demikian maka fungsi hukum untuk mengubah kehidupan ke arah yang  positif  dalam  masyarakat  menjadi  tidak  terlaksana  sehingga  cita  Indonesia sebagai Negara hukum pun sudah tidak tercapai. Lebih lanjut Surat Edaran ini kalau dibaca tidak menyasar ekonomi atau pelaku usaha akan tetapi substansi dari Surat Edaran tersebut adalah menjaga masyarakat Aceh agar terhindar dari perilaku yang salah menurut norma yang berlaku (Wawancara Rahmat Haikal, 2023).
Salah  satu  prinsip  Negara  hukum  adalah  prinsip  supremasi  hukum ( Supremacy  of  Law ),  yang  terletak  pada  konstitusi  yang  materi  muatannya mengandung  jaminan terhadap hak-hak  asasi manusia dan hak  warga  Negara (J.G Steenberk,  2012).  Sebagai  sebuah  Negara  hukum  sudah  sepantasnya  segala  aspek kehidupan masyarkat termasuk aspek usaha, agama, dan sosial budaya diatur oleh hukum  dan  berdasarkan  hukum  ( legal  order ),  sebagai  sebab  akibat  dari  Negara hukum tersebut adalah memiliki tatanan yang tertib dalam aspek hukum termasuk Surat  Edaran  Penjabat  Gubernur  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat.  Surat Edaran adalah produk hukum yang memuat materi hukum materil yang mengikat masyarakat  umum  namun  ia  bukanlah  Peraturan  Perundang-undangan, dikarenakan bukan Peraturan Perundang-undangan maka Surat Edaran merupakan sebuah  instrumen  administratif  yang  bersifat  internal.  Surat  Edaran  telah  menjadi bagian  dari  kebijakan  lembaga  negara,  termasuk  lembaga  peradilan  bahkan Pemerintah  Daerah  yaitu  Gubernur,  Bupati  ataupun  Walikota.  Walaupun  Surat Edaran  bukan  Peraturan  Perundang-undangan,  namun  Peraturan  Perundang-
undangan  merupakan  peraturan  tertulis  yang  dibentuk  oleh  lembaga  ataupun pejabat  yang  berwenang  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan yang  memuat  norma  hukum  yang  sepatutunya  ditaatii  serta  mengikat  semua anggota masyarakat secara umum (Hanum, C. 2020).
Dalam masyarakat beradab kepemimpinan dibangun atas dasar kesepakatan nilai-nilai  kearifan  lokal,  jika  budaya  dan  kearifan  lokal  dikaitkan dengan  aktivitas kepemimpinan  maka  ia  akan  menjadi  sebuah  entitas  yang  tidak  dapat  dipisahkan, kepemimpinan  tidak  boleh  terlepas  dan  dipertentangkan  dari  nilai-nilai  kebiasaan, budaya,    dan  kebiasaan  yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat,  akan  tetapi  ia  harus diintegrasikan (https://www.uin-suska.ac.id/blog/2016/04/18/).
Islam  memandang  aturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  harus  ditaati  sesuai dengan  bunyi  Ayat  59  Surat  An- Nisaa  “Hai  orang -orang  yang  beriman,  taatilah Allah dan taa tilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu”. Dengan kata lain apabila masyarakat  muslim  telah  setuju  diangkatnya  seorang  pemimpin  untuk  mengurus kepentingan  agama,  dan  keduniaan  mereka  serta  memerintahkan  kewajiban- kewajiban kepada Allah dan masyarakat umum, maka pemimpin itu berhak untuk melaksanakan perannya sebagai pemimpin yang telah diamanahkan oleh rakyatnya, hak  itu  meliputi  masyarakat  diminta  untuk  mentaati  pemimpin  tersebut  pada  hal- hal  yang  baik  dan  membantunya  dalam  melaksanakan  tugasnya  dengan  cara melaksanakan  perintahnya.  Sebagai  contoh  masyarakat  Aceh  harus  mentaati terhadap  perintah  Penjabat  Gubernur  Aceh  dalam  Surat  Edaran  Nomor  451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syari’at Islam Bagi Aparatur Sipil Negara  dan  Masyarakat  Aceh  khusus  pada  Poin  d  tentang  pelarangan  membuka usaha warung kopi dan café di atas pukul 24:00 WIB. Ajakan ini merupakan ajakan baik maka sepantasnya pula ditaati dengan sebaik-baik taat (Wawancara Tgk. Aria Sandra, 2023).
Istilah  “ adat  deungon  hukom  lagee  zat  deungon  sifeut ”  adalah  perumpamaan bahwa  kebiasaan  atau  hukum  adat  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  Aceh merupakan  suatu  hal  yang  senyawa  dan  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  ketentuan hukum  lain  yang  berlaku  baik  itu  hukum  Islam  maupun  hukum  Negara,  artinya setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh Negara harus sejalan dengan pemikiran agama  Islam  dan  juga  kearifan  yang  ada  di  Aceh.  Sebagai  contoh  bahwa  kearifan Aceh perempuan dan laki-laki non mahram tidak berduaan baik di tempat sepi dan tempat  umum,  apalagi  sampai  melakukan  hal  yang  tidak  terpuji  seperti  memakai pakaian  tidak  sopan,  perempuan  merokok  dan  pulang  larut  malam  sehingga terancam  kehormatannya  sebagai  seorang  muslim/muslimah,  dalam  Islam  juga demikian  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  non  mahram  dilarang  seperti  yang tersebut  di  atas,  jadi  dapat  dikatakan  bahwa  pembatasan  jam  malam  seperti  yang ada dalam Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh sesuai dengan kearifan masyarakat Aceh dan nilai Ke-Islaman yang ada di Aceh (Wawancara Khairul Fahmi).

## Penerapan  Surat  Edaran  Nomor  451/11286  tentang  Penguatan  dan
Peningkatan Pelaksanaan Syari’at Islam Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Aceh  khusus  pada  Poin  d  yang  menyatakan  pelarangan  membuka  usaha  warung kopi dan café di atas pukul 24:00 WIB tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kemaksiatan dan mencegah terjadinya degradasi moral masyarakat, namun menurut observasi  yang  dilakukan  penulis  masih  banyak  warung  kopi  yang  masih  buka  di atas pukul 24:00 WIB. Hal ini dikarenakan masyarakat yang melakukan makan dan minum  di  warung  kopi  belum  beranjak  pulang  meninggalkan  warung  tersebut. Masyarakat  seolah  mengabaikan  Surat  Edaran  ini,  padahal  mereka  mengetahui tentang dikeluarkannya Surat Edaran ini yang bahwa warung harus tutup usahanya pada  pukul  24:00  WIB.  Pengabaian  ini  dikarenakan  tidak  adanya  aparat  penegak hukum  yang  datang  untuk  mengarahkan  agar  masyarakat  pulang  sebelum  puku 24:00 WIB. Ditemukan mayoritas masyarakat yang kerap tidak beranjak dari warung kopi di atas pukul 24:00 WIB ialah masyarakat dengan usia muda-mudi yang rata- rata berstatus pelajar dan mahasiswa dengan rentang usia 16 tahun hingga 25 tahun, namun ada pula masyarakat dengan usia dewasa hingga tua yang kerap melakukan makan  dan  minum  hingga  larut  malam  rata-rata  mereka  adalah  adalah  pekerja dengan usia 26 tahun hingga 50 tahun.
Kepatuhan terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 justru ditemukan pada pelaku usaha café yang ada di pusat-pusat kota seperti Banda Aceh,  dan  juga  pada  pelaku  usaha  warung  kopi  kecil  yang  ada  di  pinggiran  kota serta warung-warung yang ada di kampung-kampung. Mereka beranggapan bahwa membuka  warung  kopi  di  kampung-kampung  pada  pukul  24:00  WIB  bisa  merugi (rugi waktu dan bahan) karena sudah tidak ada lagi pelanggan yang datang, sebab rata-rata  masyarakat  yang  ada  di  kampung-kampung  sudah  beristirahat  karna keesokan  harinya  mereka  akan  bekerja  baik  itu  ke  ladang/sawah  maupun  kerja sebagai buruh kasar yang membutuhkan banyak istirahat untuk menyimpan energi untuk  esok  (Wawancara  Ismail).  Berbeda  dengan  pemilik café di  Kota  Banda  Aceh bahwa  mereka  tutup  usahanya  dikarenakan  sudah  ada  Surat  Edaran  tersebut, mereka  takut  apabila  sewaktu-waktu  datang  SATPOL  PP  dan  Wilayatul  Hisbah untuk melakukan razia sehingga dapat  berakibat pada dicabutnya izin operasional café mereka (Wawancara (Unname), 2023). Artinya pemilik café patuh terhadap Surat Edaran  tersebut  karena  takut  akan  sanksi  dan  pemilik  warung  kopi  patuh  karena ada sesuatu yang didapat apabila ia menutup warung lebih awal yaitu tidak merugi.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  Surat  Edaran  bukanlah  suatu Peraturan  Perundang-undagan,  namun  ia  adalah  sebuah  produk  hukum  yang berdasarkan  Peraturan-Perundang-undangan  yang  berlaku.  Akan  tetapi  dalam masyarakat  Aceh  ada  yang  beranggapan  bahwa  setiap  perintah  atau  ajakan  yang dibuat  oleh  pemerintah  merupakan  hukum  yang  mengikat  untuk  kepentingan bersama  anggota  masyarakat  Aceh  sehingga  mereka  mentaatinya  dengan  sepenuh
hati bukan karena paksaan oleh sanksi atau keadaan tertentu yang menguntungkan atau  merugikan  mereka,  seperti  pemilik  usaha  warung  kopi  yang  ada  di  kawasan Banda Aceh mereka beranggapan bahwa aturan dibuat untuk kepentingan Sayri’at Islam  di  Aceh,  jadi  sudah  sepatutnya  ditaati  bersama  karena  hampir  seluruh masyarkat Aceh memahami bahwa pelaksanaan Syaria’t Islam di Aceh merupakan cita-cita bersama yang harus disukseskan bersama-sama (Aminah, A., & Muliawati, M. 2021).

## Kesimpulan
Berdasarkan  temuan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  kepatuhan masyarakat Aceh terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 berbeda-beda.  Mayoritas  masyarakat  Aceh  sudah  memiliki  kesadaran  hukum ditandai  dengan  kepatuhan  mereka  terhadap  Surat  Edaran  tersebut  atas  dasar keyakinannya  sendiri.  Namun  juga  masih  banyak  ditemui  dari  pelaku  usaha  yang mentaati  aturan  karena  takut  akan  sanksi  hukum  yang  akan  mengancamnya,  ini artinya kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah. Penulis dapat memberi saran kepada  Pemerintah  Aceh  agar  dalam  perumusan  aturan  hukum  seharusnya melibatkan  semua  unsur  masyarakat  sehingga  produk  hukum  menjadi  konsensus bersama antara pemerintah dan unsur masyarakat dan dapat diterima dengan baik dalam  masyarakat.  Selanjutnya  untuk  pelaku  usaha  dan  masyarakat  sudah waktunya  membantu  pemerintah  dalam  menyukseskan  p elaksanaan  syari’at  Islam di Aceh demi terciptanya masyarakat Aceh dan Negara Indonesia yang bermoral.

## Daftar Pustaka
Abbas,  S.,  &  Murziqin,  R.  (2021).  Sharia-Based  Regional  Regulations  in  the Indonesian  National  Law  System. Jurnal  Ilmiah  Peuradeun,  9 (3),  529-548. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.673
Aminah, A.,  &  Muliawati, M. (2021). Analisis Kebijakan Pemberlakuan Jam Malam Dalam Penanganan COVID-19 di Kota Banda Aceh. Journal of Governance and Sosial Policy, 2 (1), 86-95. https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i1.21194
Amiruddin.  (2012). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Darwati A. Gani, https://aceh.tribunnews.com/2019/07/13/darwati-a-gani-pelaku- pelecehan-seksual-tak-cukup-dicambuk-90-kali
Djalaluddin,  M.  M.,  Mas’ ud,  B.,  Sumardi,  D.,  Bararah,  I.,  &  Kamus,  K.  (2023).  The Implementation  of  Ta’zīr  Punishment  as  an  Educational  Reinforcement  in Islamic Law. Samarah: Jurnal  Hukum  Keluarga dan Hukum  Islam,  7 (1), 399-417. http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15101
Efendi, S.  (2022).  STAIN  TDM  Students’  Legal  Awareness  Level  of  Aceh  Jinayah Qanun. In Proceedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 1-21). https://doi.org/10.47498/dicis.v2i1.1347
Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Criminal Law And Sosial Development In Aceh. In Proceedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 185-196). https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034
Efendi, S., Anisah, A., Wara, M., & Okta Trisiyah, N. (2023). Absolute Authority Of Bawaslu  In  Handling  Election  Violations  Post  The  Determination  Of  The National Results. Istifham: Journal Of Islamic Studies, 1 (2), 121 – 131.
Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. Humani  (Hukum  Dan  Masyarakat  Madani),  10 (2),  138-153. http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17454
https://www.uin-suska.ac.id/blog/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah- catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/
Ikhwan, M., & Daudy, M. H. (2019). Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia. Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 1 (2), 180-212. https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i2.119
Marzuki. (1983). Metodologi Riset . Yogyakarta: PT Hanindita Offset.
Muslihun, M. (2018). Legal Positivism, Positive Law, and the Positivisation of Islamic
Law In Indonesia. Ulumuna, 22 (1), 77-95. https://doi.org/10.20414/ujis.v22i1.305
Rafiqa,  R.  (2017).  Respons  Perempuan  Aktivis  Terhadap  Implementasi  Intruksi Walikota  Banda  Aceh  No.  2  Tahun  2015:  Studi  Kasus  Tiga  Pimpinan Organisasi di Banda Aceh. AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, 1 (1).
Rahardjo, S. (1986). Ilmu Hukum . Bandung: Alumni.
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017).  Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11 (1), 1-12.
Rasjidi, L. (1990). Dasar-Dasar Filsafat Hukum . Bandung: Citra Aditya.
Rosana,  E.  (2014).  Kepatuhan  Hukum  Sebagai  Wujud  Kesadaran  Hukum Masyarakat. Jurnal  Tapis:  Jurnal  Teropong  Aspirasi  Politik  Islam,  10 (1),  61-84. https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600
Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum . Jakarta: CV. Rajawali.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Soekanto, S. (2012). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Rajawali Pres.
Sulaiman. (2018). Studi Syari’at Islam di Aceh , Banda Aceh: Madani Publisher.
Suryadi, E. A., & Supardi, H., 2021,  Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui  Case  Management  System  (Studi  di  Kejaksaan  Negeri  Kota Bogor). Jurnal Suara Hukum , 3 (1). https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p1-25