## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)

## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DOMPU)
Hartoyo 1 , Arsad 2
1 Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima
2 Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima
hartoyobima132@gmail.com Info Artikel Abstrak Keywords : Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganilisis  Kinerja  Keuangan (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  tahun  2015-2019  dilihat  dari:  (1) Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal,  (2)  Rasio  Kemandirian Keuangan  Daerah,  (3)  Rasio  Efektivitas  PAD,  (4)  Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan (5) Rasio Keserasian. Penelitian ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  ini dilaksanakan  di Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu. Pengumpulan data menggunakan metode  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal,  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio  Efektivitas PAD,  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah,  dan  Rasio  Keserasian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten  Dompu  dilihat  dari  (1)  Rasio  Derajat  Desentralisasi Fiskal  dapat  dikategorikan  sangat  kurang,  karena  rata-ratanya sebesar  6,57%  (2)  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  pola hubungannya  masih  tergolong  dalam  pola  hubungan  instruktif karena  rata-rata  besarnya  rasio  ini  sebesar  7,17%  (3)  Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Dompu sudah  efektif  karena  rata-rata  efektivitasnya  di  atas  100%  yaitu 108,71%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang  efisien  karena  rata-rata  efisiensi  keuangan  daerah Kabupaten  Dompu  sebesar  99,61%  (5)  Rasio  Keserasian diketahui  bahwa  rata-rata  belanja  operasi  daerah  masih  sangat tinggi  yaitu  84,55%  dibandingkan  dengan  rata-rata  belanja modal  sebesar  12,99%  sehingga  dapat  dikatakan  Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

## PENDAHULUAN
Lembaga pemerintahan  merupakan organisasi  yang diberi kekuasaan untuk mengatur  kepentingan  bangsa  dan  negara.  Lembaga  pemerintahan  dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi  nirlaba,  lembaga pemerintahan  mempunyai tujuan untuk  menyediakan layanan  dan  kemampuan  meningkatkan  layanan  tersebut  di  masa  yang  akan datang.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  biasanya  ditentukan  dalam  bentuk  kualitatif, misalnya  peningkatan  keamanan  dan  kenyamanan,  mutu  pendidikan,  mutu

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
kesehatan dan keamanan.
Pemerintah  Daerah  sebagai  pihak  yang  diberikan  tugas  menjalankan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat  wajib  melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun  dari masyarakat sebagai  dasar  penilaian  kinerja  keuangannya.  Salah  satu  alat  untuk  menganalisis Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya adalah  dengan  melakukan  analisis  keuangan  terhadap  (APBD)  yang  telah ditetapkan dan dilasanakannya (Abdul Halim, 2007: 231).
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah sekarang  menjadi  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  dan  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan  Daerah  sejak  bulan  Januari  tahun  2001  yang  sekarang  menjadi  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004.  Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  memiliki  kemandirian keuangan  daerah  yang  lebih  besar.  Dengan  tingkat  kemandirian  keuangan  yang lebih  besar  berarti  daerah  tidak  akan  lagi  sangat  tergantung  pada  bantuan  dari pemerintah  pusat  dan  propinsi  melalui  dana  perimbangan.  Namun  tidak  berarti jika  kemandirian  keuangan  daerah  tinggi,  maka  daerah  sudah  tidak  perlu  lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.
Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan  otonomi,  yaitu  (1)  kemampuan  keuangan  daerah,  artinya  daerah harus  memiliki  kewenangan  dan  kemampuan  untuk  menggali  sumber-sumber keuangan,  mengelola  dan  menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup  memadai untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahannya,  dan  (2)  ketergantungan kepada  bantuan  pusat  harus  seminimal  mungkin,  agar  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dapat  menjadi  bagian  sumber  keuangan  terbesar  sehingga  peranan pemerintah  daerah  menjadi  lebih  besar.  Namun  pada  kenyataannya,  sudah  dua belas  tahun  sejak  otonomi  daerah  diberlakukan,  saat  ini  kemampuan  keuangan beberapa  pemerintah  daerah  masih  sangat  tergantung  pada  penerimaan  yang berasal dari pemerintah pusat.
Beberapa permasalahan keuangan daerah yang  dihadapi Kabupaten Dompu antara lain: (1) ketergantungan pemerintah  daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat  yang  tercermin  dalam  besarnya  bantuan  pemerintah  pusat  baik  dari  sudut anggaran  rutin,  yaitu  subsidi  daerah  otonom  maupun  dari  sudut  anggaran pemerintah  daerah,  (2)  rendahnya  kemampuan  daerah  untuk  menggali  potensi sumber-sumber  pendapatan  asli    daerah    yang    tercermin    dari    penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang relatif   kecil   dibanding  total  penerimaan daerah,  (3)  kurangnya    usaha    dan    kemampuan    penerimaan    daerah    dalam pengelolaan  dan  menggali  sumber-sumber  pendapatan  yang  ada,  (4)  Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.
Pengukuran  kinerja  keuangan  untuk  kepentingan  publik  dapat  dijadikan evaluasi  dan  memulihkan  kinerja  dengan  pembanding  skema  kerja  dan pelaksanaannya.  Selain  itu  dapat  juga  digunakan  sebagai  tolak  ukur  untuk peningkatan  kinerja  khususnya  keuangan  pemerintah  daerah  pada  periode berikutnya.  Adanya  otonomi  daerah  tersebut  mengakibatkan  terjadinya desentralisasi  sistem  pemerintahan  pada  Kabupaten  Dompu,  karena  itu Pemerintah  Kabupaten  Dompu  sebagai  pihak  yang  diserahi  tugas  menjalankan

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan  laporan  pertanggung  jawaban  keuangan  daerahnya  untuk  dinilai apakah  pemerintah  Kabupaten  Dompu  berhasil  menjalankan  tugasnya  dengan baik  atau  tidak.  Adanya  penyelewengan-penyelewengan  dana  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  dilakukan  pemerintahan  pada  masa kekuasaan  sebelumnya  membuat    masyarakat  geram  dan  krisis  kepercayaan terhadap  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Dompu,  untuk  itu  masyarakat  atau penduduk  sebagai  salah  satu  sumber  daya  pembangunan  yang  memegang  dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai  objek  pembangunan  menginginkan  adanya  transparansi  anggaran keuangan  yang  ada  pada  Pemerintah  Kabupaten  Dompu,  sehingga  masyarakat atau  penduduk  juga  dapat  memantau  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Dompu apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.
Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah  keluaran/hasil  dari kegiatan/program  yang  akan  atau  telah  dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang  terukur, kemampuan daerah dapat  diukur  dengan  menilai  efisiensi  atas  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  (Hendro  Sumarjo,  2010).  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah adalah  tingkat  capaian  dari  suatu  hasil  kerja  di  bidang  keuangan  daerah  yang meliputi  anggaran  dan  realisasi  anggaran  dengan  menggunakan  indikator keuangan  yang  ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan  atau  ketentuan  perundang- undangan selama periode anggaran.
Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah  kemampuan  suatu  daerah untuk  menggali  dan  mengelola  sumber-sumber  keuangan  asli  daerah  dalam memenuhi  kebutuhannya  guna  mendukung  berjalannya  sistem  pemerintahan, pelayanan  kepada  masyarakat  dan  pembangunan  daerahnya  dengan  tidak tergantung  sepenuhnya  kepada  pemerintah  pusat  dan  mempunyai  keleluasaan  di dalam  menggunakan  dana-dana  untuk  kepentingan  masyarakat  daerah  dalam batas-batas  yang  ditentukan  peraturan  perundang-undangan  (Ibnu  Syamsi,1986: 199). Ada beberapa kriteria  yang  dapat  dijadikan  ukuran  untuk  mengetahui kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengatur  rumah  tangganya  sendiri  (Ibnu Syamsi,  1986:  99),  yaitu:  (1)  Kemampuan  struktural  organisasinya,  (2) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah, (3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat, dan (4) Kemampuan Keuangan Daerah.
Pengukuran  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dilakukan  untuk memenuhi  3  tujuan yaitu (Mardiasmo,  2002:  121)  :  (1)  Memperbaiki  kinerja Pemerintah Daerah; (2)  Membantu  mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan;  dan  (3)  Mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dan  memperbaiki komunikasi  kelembagaan.  Pengukuran  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam (Abdul Halim 2007:230): (1) Menilai  kemandirian  keuangan  daerah  dalam  membiayai  penyelenggaraan otonomi  daerah;  (2)  Mengukur  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  merealisasikan pendapatan daerah; (3) Mengukur sejauh mana aktivitas permerintah daerah dalam membelanjakan  pendapatan  daerahnya;  (4)  Mengukur  kontribusi  masing-masing sumber  pendapatan  dalam  pembentukan  pendapatan  daerah;  (5)  Melihat pertumbuhan  atau  perkembangan  perolehan  pendapatan  dan  pengeluaran  yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
Pengukuran  Kinerja  Pemerintah  Daerah  harus  mencakup  pengukuran

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
Kinerja  Keuangan.  Hal  ini  terkait  dengan  tujuan  organisasi  Pemda.  Indikator Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  meliputi:  (1)  Indikator  Masukan  (Inputs), adalah  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  agar  pelaksanaan  kegiatan  dapat  berjalan untuk  menghasilkan  keluaran.  Misalnya:  jumlah  dana  yang  dibutuhkan,  jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan;  (2)  Indikator  Proses  (Process),  adalah  merumuskan  ukuran  kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.  Misalnya:  ketaatan  pada  peraturan  perundangan  dan  rata-  rata  yang diperlukan  untuk  memproduksi  atau  menghasilkan  layanan  jas;  (3)  Indikator Keluaran  (Output)  adalah  sesuatu  yang  diharapkan  langsung  dapat  dicapai  dari suatu  kegiatan  yang  dapat  berupa  fisik  atau  nonfisik.  Misalnya:  jumlah  produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa; (4) Indikator  Hasil  (Outcome),  adalah  segala  sesuatu  yang  mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk  dan  jasa  yang  dihasilkan  dan  produktivitas  para  karyawan  atau  pegawai;
(5)  Indikator  Manfaat  (Benefit),  adalah  sesuatu  yang  terkait  dengan  tujuan  akhir dari  pelaksanaan  kegiatan.  Misalnya:  tingkat  kepuasan  masyarakat  dan  tingkat partisipasi masyarakat; dan (6) Indikator Dampak (Impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan  baik  positif  maupun  negatif.  Misalnya:  peningkatan  kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Analisis  kinerja  keuangan  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah  (BPKAD  )  Kabupaten  Dompu  adalah  suatu  proses  penilaian  mengenai tingkat  kemajuan  pencapaian  pelaksanaan  pekerjaan/kegiatan  (BPKAD) Kabupaten  Dompu  dalam  bidang  keuangan  untuk  kurun  waktu  tertentu. Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu?

## METODE PENELITIAN
Rancangan  penelitian  adalah  desain  penelitian  yang  digunakan  sebagai pedoman  dalam  melakukan  proses  penelitian.  Rancangan  penelitian  akan  sangat berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Adapun metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif kuantitatif.    Subyek  penelitian  adalah  bagian  keuangan  lingkup  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Dompu.  Tekhnik  Pengumpulan  Data  meliputi  observasi, dokumentasi,  dan  wawancara.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah deskriptif  kuantitatif,  yaitu  melakukan  perhitungan  terhadap  data  keuangan  yang diperoleh untuk  memecahkan  masalah  yang ada  sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolok ukur yang akan digunanakan dalam teknik analisis ini  data adalah: (1) rasio derajat desentralisasi fiskal, yakni kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan; (2) Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD),  yaitu  menunjukkan  tingkat kemampuan  suatu  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahsun, 2009); (3) Rasio  Efektivitas  (PAD),  yaitu  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam merealisasikan (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Semakin  tinggi  Rasio  Efektivitas (PAD),  maka  semakin  baik  kinerja  pemerintah  daerah;  (4)  Rasio  Efisiensi

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
Keuangan  Daerah,  yaitu  menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya  biaya yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan yang  diterima.  Kinerja  pemerintahan  daerah  dalam  melakukan  pemungutan pendapatan  dikategorikan  efisien  apabila  rasio  yang  dicapai  kurang  dari  1  (satu) atau  di  bawah  100%.  Semakin  kecil  rasio  efisiensi  berarti  kinerja  pemerintahan semakin  baik;  (5)  Rasio  Keserasian,  yaitu  menggambarkan  bagaimana pemerintahan  daerah  memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  operasi  dan belanja  modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana  yang dialokasikan untuk  belanja  operasi  berarti  persentase  belanja  modal  yang  digunakan  untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten  Dompu  terdiri  dari  8  Kecamatan,  9  Kelurahan,  dan  72  Desa. Pada  tahun  2017,  jumlah  penduduknya  mencapai  524.677  jiwa  dengan  luas wilayah  3.405,63  km²  dan  sebaran  penduduk  154  jiwa/km².  Pada  Tahun  2009 dibentuk  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Dompu  berdasarkan Peraturan   Bupati Dompu Nomor  11  Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas,  Fungsi  dan Tata kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dompu.
Pada  Tahun  2016  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  dipecah  menjadi  dua  yaitu  Badan  Pengeloaan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Dompu dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu,  itulah  awal  mulanya  terbentuk  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten Dompu  yang dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Bupati Dompu Nomor  25  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Badan-Badan  Daerah  Kabupaten  Dompu,  dalam Peraturan  Bupati  tersebut  (BPKAD)  Terdiri  dari  lima  Bidang  yaitu  Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dan Bidang Aset.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Dompu  Nomor  49  Tahun  2019  Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati  Dompu Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Badan- Badan  Daerah  Kabupaten  Dompu,  (BPKAD)  yang  awalnya  terdiri  dari  empat Bidang  dirubah  menjadi  5  Bidang  yang  terdiri  Sekretariat,  Bidang  Anggaran, Bidang  Perbendaharaan  dan  Kas  Daerah,  Bidang  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan Daerah dan Bidang Aset.

## B. Analisis Kinerja Keuangan
Analisis  Kinerja  Keuangan  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  dalam  penelitian ini  adalah  suatu  proses  penilaian  mengenai  tingkat  kemajuan  pencapaian pelaksanaan  pekerjaan/kegiatan  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  dalam  bidang keuangan  untuk  kurun  waktu  2015-2019.  Rasio  yang  digunakan  oleh  peneliti dalam  menganalisis  kinerja  keuangan  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  pada penelitian  ini  adalah:  Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal,  Rasio  Kemandirian Keuangan  Daerah,  Rasio  Efektivitas  (PAD),  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah, dan  Rasio  Keserasian.  Data  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten  Dompu  yang  didapat dari  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
Dompu. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Dompu.  Adapun  hasil  dari  Analisis  Rasio  tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  dapat  dihitung  dengan  menggunakan rumus sebagai berikut :
Keterangan : DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t
Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi  (PAD) terhadap total penerimaan daerah.  Hasil  dari  perhitungan  Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  dapat  dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini:
Tabel  5.1.  Penghitungan Rasio PDF BPKAD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015-2019
Tahun Anggaran PAD (Rp) TPD (Rp) DDF (%) Kemampuan Keuangan 2015 41.620.458.144,00 643.901.838.064,00 6,46 Sangat Kurang 2016 50.203.192.750,00 711.701.566.955,00 7,05 Sangat Kurang 2017 49.696.650.709,00 722.238.085.646,00 6,88 Sangat Kurang 2018 47.087.584.059,00 809.229.173.421,00 5,82 Sangat Kurang 2019 67.022.069.902,00 1.007.776.182.838,00 6,65 Sangat Kurang
Sumber: BPKAD Kabupaten Dompu, 2020.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  5.1.  di  atas  dapat  dilihat  bahwa Kinerja  Keuangan  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  jika  dilihat  dari  Rasio  Derajat Desentralisasi  Fiskal  dapat  dikategorikan  Sangat  Kurang.  Dimulai  pada  tahun 2015  Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  pada  BPKAD  Kabupaten  Dompu sebesar  6,46%.  Pada  tahun  2016  mengalami  kenaikan  menjadi  7,05%,  tahun berikutnya  terjadi  lagi  penurunan  menjadi  6,88%.  Terjadi  penurunan  lagi  pada tahun 2018 menjadi 5,82%, namun terjadi kenaikan di tahun 2019 menjadi 6,65%. Meskipun  mengalami  kenaikan  pada  tahun  terakhir  namun  seluruhnya  dapat dikatakan  kemampuan  keuangan  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  masih  sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00-10,00%.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD)  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  menunjukkan  tingkat  kemampuan suatu  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan  dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Hasil  dari  perhitungan  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 5.2. di bawah ini :

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
Tabel 5.2. Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Dompu
Tahun Anggaran 2015-2019 Tahun Anggaran PAD (Rp) Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman (Rp) RKKD (%) Pola Hubungan 2015 41.620.458.144,00 592.594.398.466,00 7,02 instrukti f 2016 50.203.192.750,00 647.663.147.705,00 7,75 instrukti f 2017 49.696.650.709,00 672.541.434.937,00 7,39 instrukti f 2018 47.087.584.059,00 743.695.142.362,00 6,33 instrukti f 2019 67.022.069.902,00 912.112.701.186,00 7,35 instrukti f
Sumber: BPKAD Kabupaten Dompu (diolah), 2020.
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.2. di atas kemampuan keuangan (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  tergolong  masih  sangat  rendah  dan  pola hubungannya  termasuk  pola  hubungan  instruktif  dimana  peranan  pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu  melaksanakan  otonomi  daerah).  Nilai  terendah  terjadi  pada  tahun  2018 dimana  nilainya  sebesar  6,33%  dan  nilai  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2016  yaitu sebesar 7,75%. Sedangkan tahun tahun lainnya yaitu tahun 2015, 2017, dan 2019 masing-masing  sebesar  :  7,02%,  7,39%,  dan  7,35%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  dari  pihak  ekstern  (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.
3. Rasio Efektivitas (PAD)
Rasio  Efektivitas  (PAD)  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  rumus sebagai berikut :
Rasio  Efektivitas  (PAD)  menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah dalam merealisasikan (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas (PAD) dapat dilihat pada tabel 5.3. di bawah ini:
Tabel 5.3. Penghitungan Rasio Efektivitas PAD BPKAD Kabupaten Dompu
Tahun Anggaran 2015-2019 Tahun Anggaran Anggaran PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) REPAD (%) Kriteria 2015 30.732.453.000,00 41.620.458.144,00 135,43 Efektif 2016 45.377.729.000,00 50.203.192.750,00 110.63 Efektif 2017 50.000.000.000,00 49.696.650.709,00 99,39 Tidak Efektif

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
2018 56.500.000.000,00 47.087.584.059,00 83,34 Tidak Efektif 2019 58.400.000.000,00 67.022.069.902,00 114,76 Efektif
Sumber: BPKAD Kabupaten Dompu (diolah), 2020.
Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  5.3.  di  atas  dapat  diketahui  bahwa Efektivitas  Keuangan  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  pada  tahun  2017  dan  2018 tidak efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 99,39% dan 83,34%.  Untuk tahun  2015,  2016, dan  2019 sudah  efektif karena    nilai  yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 135,43%, 110.63%, dan 114,76%.
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  (REKD)  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  menggambarkan  perbandingan  antara besarnya  biaya  yang dikeluarkan untuk  memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan  yang  diterima.  Hasil  dari  perhitungan  Rasio  Efisiensi  Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 5.4. di bawah ini:
Tabel 5.4. Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu
Tahun Anggaran 2015-2019 Tahun Anggaran Realisasi Belanja (Rp) Realisasi Pendapata (Rp) REKD (%) Kriteria 2015 568.072.452.180,00 643.901.838.064,00 88,22 Cukup Efisien 2016 769.142.354.777,00 711.701.566.955,00 108,07 Tidak Efisien 2017 804.635.000.321,00 722.238.085.646,00 111,41 Tidak Efisien 2018 797.077.475.755,00 809.229.173.421,00 98,49 Kurang Efisien 2019 925.821.578.064,00 1.007.776.182.838,00 91,87 Kurang Efisien
Sumber: BPKAD Kabupaten Dompu (diolah), 2020.
Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.4. di atas Efisiensi Keuangan Daerah (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  pada  tahun  2015  tergolong  cukup  efisien  karena interval  efisiensinya  diantara  80%-90%.  Hal  itu  terjadi  karena  realisasi pendapatannya  lebih  besar  dari  pada  realisasi  belanja  daerah.  Tahun  2016  dan 2017  tergolong  tidak  efisien  karena  nilai  rasionya  sudah  di  atas  100%.  Total belanjanya  melebihi  total  pendapatan  daerah.  Pada  tahun  2018  dan  2019 efisiensinya tergolong  Kurang Efisien  yaitu sebesar 98,49% dan 91,87%. Hal  ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.
5. Rasio Keserasian
Rasio  Keserasian  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  rumus  sebagai berikut :
Rasio  Keserasian  menggambarkan  bagaimana  pemerintahan  daerah

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
memprioritaskan alokasi dananya pada  belanja operasi dan  belanja  modal  secara optimal. Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel 5.5. Dan tabel 5.6. di bawah ini :
Tabel  5.5.  Penghitungan Rasio  Keserasian BPKAD Kabupaten Dompu
Tahun Anggaran 2015-2019 (Belanja Operasi) Tahun Anggaran Total Belanja (Rp) Realisasi Belanja Operasi (Rp) Rasio Belanja Operasi (%) 2015 568.072.452.180,00 425.300.060.386,00 74,87 2016 769.142.354.777,00 577.494.559.219,00 75,08 2017 804.635.000.321,00 733.757.544.269,00 91,19 2018 797.077.475.755,00 743.451.499.455,00 93,27 2019 925.821.578.064,00 818.040.451.153,00 88,36
Sumber: BPKAD Kabupaten Dompu (diolah), 2020.
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.5. di atas diketahui bahwa rata- rata  Rasio  Keserasian  Belanja  Operasi  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  86,93%. Dimulai pada tahun 2015 di mana rasio nya sebesar 74,87% meningkat pada tahun 2016  menjadi  75,08%,  dan  mengalami  peningkatan  lagi  menjadi  91,19%  pada tahun  2017.  Tahun  2018  juga  mengalami  peningkatan  menjadi  93,27%,  namun pada tahun 2019 terjadi penurunan yaitu menjadi 88,36%.
Tabel 5.6. Penghitungan Rasio Keserasian (BPKAD) Kabupaten Dompu
Tahun Anggaran 2015-2019 (Belanja Modal) Tahun Anggaran Total Belanja (Rp) Realisasi Belanja Modal (Rp) Rasio Belanja Modal (%) 2015 568.072.452.180,00 112.130.944.050,00 19,74 2016 769.142.354.777,00 141.454.931.615,00 18,39 2017 804.635.000.321,00 69.902.568.615,00 8,69 2018 797.077.475.755,00 53.346.801.300,00 6,69 2019 925.821.578.064,00 105.829.479.211,00 11,43
Sumber Data : (BPKAD) Kabupaten Dompu (diolah)
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.6. di atas diketahui bahwa rata- rata  Rasio  Keserasian  Belanja  Modal  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  13,16%. Dimulai pada tahun 2015 dimana rasio nya sebesar 19,74% mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 18,39%, dan mengalami penurunan lagi menjadi 8,69% pada tahun 2017. Tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi 6,69%, namun pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 11,43%.

## C. PEMBAHASAN
1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Pada  Tabel  5.1.  menunjukan  bahwa  (PAD)  Kabupaten  Dompu  dari  tahun 2015 sampai dengan 2019  mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2015 (PAD) Kabupaten Dompu sebesar Rp 41.620.458.144,00 atau sebesar 6,46% dari total  pendapatan.  Mengalami  kenaikan  pada  tahun  2016  yaitu  menjadi  Rp 50.203.192.750,00  atau  sebesar  7,05%  dari  total  pendapatan.  Pada  tahun  2017 (PAD)  Kabupaten  Dompu  mengalami  penurunan  menjadi  Rp 49.696.650.709,00 atau sebesar 6,88% dari total pendapatan. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu  menjadi  Rp  47.087.584.059,00  atau  sebesar  5,82%  dari  total  pendapatan. Kemudian  pada  tahun  2019  mengalami  kenaikan  yaitu  sebesar  Rp 67.022.069.902,00 atau 6,65% dari total pendapatan.
Total pendapatan daerah Kabupaten Dompu dari tahun 2015 sampai dengan 2019  selalu  mengalami  kenaikan.  Berawal  dari  tahun  2015  total  pendapatan daerah sebesar Rp 643.901.838.064,00. Mengalami kenaikan sebesar 10,53% atau menjadi  Rp  711.701.566.955,00  pada  tahun  2016.  Pada  tahun  2017  total pendapatan  daerah  sebesar  Rp  722.238.085.646,00  naik  1,48%  dari  tahun sebelumnya,  kemudian  tahun  berikutnya  tahun  2018  naik  sebesar  12,04  %  atau menjadi  Rp  809.229.173.421,00.  Pada  tahun  2019  juga  mengalami  kenaikan sebesar 24,54% atau menjadi Rp 1.007.776.182.838,00.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  5.1.  dapat  dilihat  bahwa  Kinerja Keuangan  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  jika  dilihat  dari  Rasio  Derajat Desentralisasi  Fiskal  dapat  dikategorikan  Sangat  Kurang.  Dimulai  pada  tahun 2015  Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  pada  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu sebesar 6,46%, naik  menjadi 7,05% pada tahun 2016. Tahun 2017 Rasio Derajat Desentralisasi  Fiskal  pada  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  sebesar  6,88%.  Pada tahun  2018  mengalami  penurunan  menjadi  5,82%,  namun  terjadi  kenaikan  di tahun  2019  menjadi  6,65%.  Meskipun  mengalami  kenaikan  pada  tahun  terakhir namun  seluruhnya  dapat  dikatakan  kemampuan  keuangan  (BPKAD) Kabupaten Dompu  masih  Sangat  Kurang,  karena  masih  berada  dalam  skala  interval  00,00- 10,00%.
Menurut  uraian  dan  perhitungan  pada  tabel  5.1.  dapat  disimpulkan  bahwa Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  selama  lima  tahun  pada  Pemerintah Kabupaten  Dompu  masih  Sangat  Kurang  karena  masih  berada  dalam  skala interval 0,00% - 10,00% dan ini berarti bahwa (PAD) memiliki kemampuan yang Sangat  Kurang  dalam  membiayai  pembangunan  daerah. Hal  ini  terjadi  karena (PAD)  di  Kabupaten  Dompu  masih  relatif  kecil  bila  dibandingkan  dengan  total pendapatan  daerah.  Selain  itu  partisipasi  dan  kesadaran  masyarakat  untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan (PAD)  tidak  memiliki  andil  besar  dalam  membiayai  pembangunan  daerah  di Kabupaten Dompu. Pemerintah Kabupaten Dompu dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan  dan  pembangunan  masih  sangat  tergantung  pada  bantuan  dari pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  provinsi  setempat.  Untuk  karena  itu kedepannya  Pemerintah  Kabupaten  Dompu  diharapkan  untuk  berupaya meningkatkan  (PAD)  nya  dengan  mengembangkan  potensi-potensi  yang  sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sri  Wahyuni  (2008)  di  Sragen dijelaskan  bahwa  Kinerja  Keuangan  Kabupaten  Sragen  tahun  2002-2006  jika
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ini masih tergolong Sangat Kurang karena  rata-rata  rasionya  sebesar  9,69%.  Hal  tersebut  kurang  lebih  hampir  sama dengan  apa  yang  terjadi  di  Kabupaten  Dompu  dimana  rata-rata  kinerja keuangannya sebesar 6,57% dan tergolong Sangat Kurang  meskipun hal tersebut tidak  dapat  dijadikan  perbandingan  karena  perbedaan  tahun  penelitiannya. Menurut Sri Wahyuni permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Sragen adalah  ketidakmampuan  pemerintah  daerah  yang  bersangkutan  untuk  menggali potensi-potensi  daerah  yang  ada  guna  meningkatkan  (PAD)  dan  ketergantungan yang  masih  sangat  besar  terhadap  bantuan  ataupun  pinjaman  dari  pemerintah pusat.  Begitupun  juga  yang  terjadi  di  Kabupaten  Dompu  dimana  peneliti menyimpulkan  bahwa  ketidakmampuan  pemerintah  daerah  untuk  menggali potensi-potensi  yang  ada  menyebabkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten  Dompua  dilihat  dari  Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  masih tergolong sangat kurang.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pada  Tabel  5.2.  menunjukan  bahwa  (PAD)  Kabupaten  Dompu  dari  tahun 2015 sampai dengan 2019  mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2015 (PAD) Kabupaten Dompu sebesar Rp 41.620.458.144,00 atau sebesar 6,46% dari total  pendapatan.  Mengalami  kenaikan  pada  tahun  2016  yaitu  menjadi  Rp 50.203.192.750,00  atau  sebesar  7,05%  dari  total  pendapatan.  Pada  tahun  2017 (PAD)  Kabupaten  Dompu  mengalami  penurunan  menjadi  Rp  49.696.650.709,00 atau sebesar 6,88% dari total pendapatan. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu  menjadi  Rp  47.087.584.059,00  atau  sebesar  5,82%  dari  total  pendapatan. Kemudian  pada  tahun  2019  mengalami  kenaikan  yaitu  sebesar  Rp 67.022.069.902,00 atau 6,65% dari total pendapatan.
Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.2. menunjukan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari  pemerintah  pusat  selalu  mengalami  kenaikan.  Pada  tahun  2015  sebesar  Rp 592.594.398.466,00, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan 9,29% atau sebesar Rp 647.663.147.705,00. Pada tahun 2017 sebesar Rp 672.541.434.937,00 atau  naik  3,84%  dari  tahun  sebelumnya,  kemudian  mengalami  peningkatan sebesar  10,58%  atau  menjadi  Rp  743.695.142.362,00  pada  tahun  2018.  Pada tahun  2019  kembali  mengalami  kenaikan  sebesar  22,65%  atau  menjadi  Rp 912.112.701.186,00.  Untuk  peningkatan  pendapatan  dari  pihak  ekstern  ini meningkat  karena  adanya  peningkatan  pada  pos-pos  dana  perimbangan  dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2016, 2017,  2018  dan  2019,  disamping  itu  juga  diturunkannya  dana  perimbangan  dari provinsi pada tahun 2018 dan 2019.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  5.2.  kemampuan  keuangan BPKAD Kabupaten Dompu tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk  pola  hubungan  Instruktif  dimana  peranan  pemerintah  pusat  lebih dominan  dari  pada  kemandirian  pemerintah  daerah  (daerah  yang  tidak  mampu melaksanakan  otonomi  daerah).  Terjadi  kenaikan  maupun  penurunan  dari  tahun 2015  sampai  tahun  2019.  Berawal  pada  tahun  2015  Rasio  Kemandirian  sebesar 7,02%,  kemudian  naik  menjadi  7,75%  pada  tahun  2016.  Pada  tahun  2017  Rasio Kemandirian  sebesar  7,39%  kemudian  turun  pada  tahun  2018  sebesar  6,33%. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 7,35%. Jika dilihat dari tahun ke tahun
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
pola  kemandirian  keuangannya  masih  tergolong pola  hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.
Menurut  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Rasio  Kemandirian Keuangan  Daerah  selama  lima  tahun  pada  Pemerintah  Kabupaten  Dompu memiliki  rata-rata  kemandiriannya  masih  tergolong  rendah  dan  dalam  kategori kemampuan  keuangan  kurang  dengan  pola  hubungan  Instruktif  yaitu  peranan pemerintah  pusat  masih  sangat  dominan  dibandingkan  pemerintah  daerah,  ini dapat  dilihat  dari  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  masih  tergolong  dalam interval  0%  -  25%.  Rasio  Kemandirian  yang  masih  rendah  mengakibatkan kemampuan  keuangan  daerah  Kabupaten  Dompu  dalam  membiayai  pelaksanaan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  masih  sangat  tergantug  bantuan  dari pemerintah pusat.
Jadi  Kemandirian  Keuangan  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah  belum  mampu  mengoptimalkan  (PAD)  untuk  membiayai  pembangunan daerahnya.  Kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  akan  pembayaran  pajak  dan retribusi  juga  salah  satu  hal  yang  menyebabkan  (PAD)  yang  dihasilkan Pemerintah  Kabupaten  Dompu  sedikit  dan  belum  bisa  dapat  diandalkan  untuk membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Selain  itu,  juga dikarenakan  adanya  perbedaan  besarnya  pinjaman  serta  bantuan  dari  pusat  dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja  pada  masing- masing    daerah.    Untuk    mengatasi    hal  tersebut,  pemerintah    daerah    harus mampu  mengoptimalkan  penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif    dan    kemauan    pemerintah  daerah  sangat  diperlukan  dalam  upaya meningkatkan (PAD), misalnya pendirian (BUMD) sektor potensial.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sri  Widada  (2012)  Kinerja  Keuangan Daerah  Kabupaten  Klaten  pada  tahun  2006-2010  jika  dilihat  dari  Rasio Kemandirian  tergolong  rendah  sekali  atau  Instruktif.  Rata-rata  rasionya  sebesar 4,95%. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Dompu pada penelitian ini dimana rata-rata  rasionya  sebesar  7,17%  dan  Kinerja  Keuangannya  tergolong  Instruktif. Menurut  Sri  Widada  penyebab  terjadinya  kinerja  keuangan  yang  rendah  sekali tersebut hampir sama apa yang dijelaskan pada penelitian ini dimana kedua daerah ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum  mampu  untuk  mengolah  potensi  yang  mereka  miliki  sendiri  guna menaikkan (PAD).
3. Rasio Efektivitas (PAD)
Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  5.3.  menunjukan  bahwa  anggaran (PAD)  Kabupaten  Dompu  selalu  mengalami  kenaikan  dari  tahun  ke  tahun.  Pada tahun  2015  (PAD)  dianggarkan  sebesar  Rp  30.732.453.000,00  atau  5,03%  dari total  anggaran  pendapatan.  Pada  tahun  2016  anggaran  (PAD)  dinaikan  menjadi Rp  45.377.729.000,00  atau  6,44%  dari  total  anggaran  pendapatan.  Pada  tahun 2017  (PAD)  dianggarkan  sebesar  Rp  50.000.000.000,00  atau  7%  dari  total anggaran  pendapatan.  Kemudian  pada  tahun  2018  anggaran  (PAD)  dinaikan menjadi  Rp  56.500.000.000,00  atau  6,91%  dari  total  anggaran  pendapatan.  Pada tahun  2019  anggaran  PAD  kembali  naik  menjadi  Rp  58.400.000.000,00  atau 5,91% dari total anggaran pendapatan.
Realisasi  (PAD)  Kabupaten  Dompu  dari  tahun  2015  sampai  dengan  2019 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2015 (PAD) Kabupaten Dompu sebesar  Rp  41.620.458.144,00  atau  sebesar  6,46%  dari  total  pendapatan. Mengalami  kenaikan  pada  tahun  2016  yaitu  menjadi  Rp  50.203.192.750,00  atau sebesar 7,05% dari total pendapatan. Pada tahun 2017 (PAD) Kabupaten Dompu mengalami  penurunan  menjadi  Rp  49.696.650.709,00  atau  sebesar  6,88%  dari total  pendapatan.  Pada  tahun  2018  mengalami  penurunan  yaitu  menjadi  Rp 47.087.584.059,00  atau  sebesar  5,82%  dari  total  pendapatan.  Kemudian  pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar  Rp 67.022.069.902,00 atau 6,65% dari total pendapatan.
Berdasarkan perhitungan pada tabel  5.3. dapat diketahui  bahwa Efektivitas (PAD)  Keuangan  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  pada  tahun  2015  sebesar 135,43%, tahun  2016  sebesar  110,63%, tahun  2017  sebesar  99,39%, tahun 2018 sebesar  83,34%,  dan  tahun  2019  sebesar  114,76.  Efektivitas  kinerja  keuangan Kabupaten  Dompu  untuk  tahun  2017  dan  2018  berjalan  Tidak  Efektif  karena efektivitasnya  masih  dibawah  100%  .  Untuk  tahun  2015,  2016,  dan  2019  sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.
Menurut  uraian  dan  hasil  perhitungan  pada  tabel  5.3.  Efektivitas  Kinerja Keuangan Kabupaten Dompu sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 108,71%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi  daerah  melebihi  dari  yang  dianggarkan  sebelumnya.  Pemerintah Kabupaten  Dompu  juga  dapat  dikatakan  memiliki  kinerja  yang  baik  dalam  hal merealisasikan (PAD) yang telah direncanakan.
Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus  mengoptimalkan  penerimaan  dari  potensi  pendapatannya  yang  telah  ada. Inisiatif  dan  kemauan  Pemerintah  Daerah  sangat  diperlukan  dalam  upaya peningkatan  (PAD).  Pemerintah  Darah  harus  mencari  alternatif-alternatif  yang memungkinkan  untuk  dapat  mengatasi  kekurangan  pembiayaannya,  dan  hal  ini memerlukan  kreatifitas  dari  aparat  pelaksanaan  keuangan  daerah  untuk  mencari sumber-sumber  pembiayaan  baru  baik  melalui  program  kerjasama  pembiayaan dengan  pihak  swasta  dan  juga  program  peningkatan  (PAD),  misalnya  pendirian (BUMD) sektor potensial.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fitriyah  Agustin  (2007)  yang melakukan  penelitian  di  Kabupaten  Blitar  dijelaskan  bahwa  kinerja  keuangan Blitar  jika  dilihat  dari  Rasio  Efektivitas  (PAD)  sudah  Efektif.  Begitupun  juga dalam  penelitian  ini  dimana  kinerja  keuangan  Kabupaten  Dompu  sudah  efektif. Kedua  daerah  ini  dapat  dikatakan  memiliki  kinerja  yang  baik  dalam  hal merealisasikan (PAD) yang telah direncanakan.
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  5.4.  diketahui  realisasi  total  belanja daerah  Kabupaten  Dompu  dari  tahun  2015  sampai  dengan  2019  rata-rata mengalami  kenaikan  kecuali  pada  tahun  2018  dimana  terjadi  penurunan  belanja daerah.  Pada  tahun  2015  belanja  daerah  Kabupaten  Dompu  sebesar  Rp 568.072.452.180,00,  naik  menjadi  Rp  769.142.354.777,00  pada  tahun  2016. Kemudian  mengalami  kenaikan  kembali  pada  tahun  2017  menjadi  Rp 804.635.000.321,00.  Dan  pada  tahun  2018  terjadi  penurunan  belanja  daerah menjadi  Rp  797.077.475.755,00,  naik  kembali  pada  tahun  2019  menjadi  Rp 925.821.578.064,00.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
Total pendapatan daerah Kabupaten Dompu dari tahun 2015 sampai dengan 2019  selalu  mengalami  kenaikan.  Berawal  dari  tahun  2015  total  pendapatan daerah sebesar Rp 643.901.838.064,00. Mengalami kenaikan sebesar 10,53% atau menjadi  Rp  711.701.566.955,00  pada  tahun  2016.  Pada  tahun  2017  total pendapatan  daerah  sebesar  Rp  722.238.085.646,00  naik  1,48%  dari  tahun sebelumnya,  kemudian  tahun  berikutnya  tahun  2018  naik  sebesar  12,04  %  atau menjadi  Rp  809.229.173.421,00.  Pada  tahun  2019  juga  mengalami  kenaikan sebesar 24,54% atau menjadi Rp 1.007.776.182.838,00.
Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  5.4.  juga  diketahui  bahwa  rata-rata Efisiensi  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Dompu  tahun  2015  sampai  dengan  2019 sebesar  99,61%  atau  dapat  dikatakan  Kurang  Efisien.  Pada  tahun  2015  rasio efisiensinya  sebesar  88,22%,  kemudian  tahun  2016  menjadi  108,07%,  tahun 2017  sebesar  111,41%,  tahun  2018  sebesar  98,49%,  dan  tahun  2019  sebesar 91,87%.
Rata-rata  Efisiensi  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Dompu  yang  tergolong masih  Kurang  Efisien  karena  rata-rata  rasionya  99,61%  diakibatkan  karena  total belanja  daerahnya  masih  lebih  besar  dari  pada  pendapatan  daerahnya  terutama pada  tahun  2016  dan  2017.  Meskipun  pada  tahun  2016  dan  2017  tersebut Pemerintah  Kabupaten  Dompu  sudah  dapat  menekan  belanjanya  dari  pada  yang dianggarkan  sebelumnya  namun  jumlah  pendapatan  yang  diperolehnya  masih sedikit  jumlahnya  bila  dibandingkan  dengan  belanja  daerahnya.  Sehingga  dapat dikatakan  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Dompu  dalam  hal  ini  masih  buruk karena  belum  dapat  menekan  jumlah  belanja  daerahnya.  Untuk  kedepannya diharapkan  Pemerintah  Kabupaten  Dompu  dapat  meminimalisir  jumlah belanjanya  dengan  disesuaikan  pendapatannya.  Sehingga  kedepannya  dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Andi  Melisa  Anastasia.  B  (2012)  di Kabupaten  Bulukumba,  Sulawesi  Selatan  Kinerja  keuangannya  jika  dilihat  dari Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  sudah  Efisien  karena  rata-ratanya  sebesar 87,34%.  Menurut  peneliti  hal  tersebut  terjadi  karena  Pemerintah  Kabupaten Bulukumba  sudah  berhasil  menerapkan  efisiensi  anggarannya.  Hal  ini  berbeda dengan  apa  yang  terjadi  dalam  penelitian  ini  dimana  efisiensi  keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu Tidak Efisien.
5. Rasio Keserasian
Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  5.5.  dan  5.6.  dapat  diketahui  bahwa realisasi  total  belanja  daerah  Kabupaten  Dompu  dari  tahun  2015  sampai  dengan 2019  rata-rata  mengalami  kenaikan  kecuali  pada  tahun  2018  dimana  terjadi penurunan  belanja  daerah.  Pada  tahun  2015  belanja  daerah  Kabupaten  Dompu sebesar Rp 568.072.452.180,00, naik menjadi Rp 769.142.354.777,00 pada tahun 2016.  Kemudian  mengalami  kenaikan  kembali  pada  tahun  2017  menjadi  Rp 804.635.000.321,00.  Dan  pada  tahun  2018  terjadi  penurunan  belanja  daerah menjadi  Rp  797.077.475.755,00,  naik  kembali  pada  tahun  2019  menjadi  Rp 925.821.578.064,00.
Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,  Belanja  Bantuan  Keuangan,  dan  Belanja  Bantuan  Keuangan  kepada Vertikal  Dalam  Negeri  selalu  terjadi  peningkatan  dari  tahun  2015  sampai  tahun 2019.  Masing-masing  sebesar  :  Rp  425.300.060.386,00: Rp 577.494.559.219,00:
Rp  733.757.544.269,00:  Rp  743.451.499.455,00;  dan  Rp  818.040.451.153,00. Sedangkan  Total  Realisasi  Belanja  Modal  yang  terdiri  atas  :  Belanja  Tanah, Belanja  Peralatan  dan  Mesin,  Belanja  Gedung  dan  Bangunan,  Belanja  Jalan Irigasi  dan  Jaringan,  Belanja  Aset  tetap  lainnya,  dan  Belanja  Aset  Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2017 dan 2018 sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Dari tabel  5.5. dan  5.6. itu  juga dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan  Rasio  Belanja  Modal  yang  belum  stabil  dari  tahun  ke  tahun.  Dimulai  pada tahun 2015 Rasio Belanja Operasinya sebesar 74,87% mengalami kenaikan pada tahun  2016  menjadi  75,08%,  kemudian  naik  lagi  pada  tahun  2017  menjadi 91,19%,  dan  pada  tahun  2018  naik  menjadi  93,27%.  Baru  pada  tahun  2019 mengalami  penurunan  menjadi  88,36%,  sehingga  rata-  rata  rasionya  sebesar 84,55%. Sedangkan pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2015  sebesar  19,74% turun  menjadi  18,39%  pada tahun  2016.  Pada tahun  2017  mengalami penurunan kembali  menjadi  8,69%,  dan  turun  lagi  pada  tahun  2018  menjadi  6,69%.  Pada tahun 2019 terjadi kenaikan kembali menjadi 11,43% sehingga rata-rata rasionya sebesar 12,99%.
Menurut  uraian  dan  perhitungan  di  atas  bahwa  sebagian  besar  dana  yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja  operasi  yang  masih  besar  dibandingkan  dengan  rata-rata  rasio  belanja modal.  Besarnya  alokasi  dana  untuk  belanja  operasi  terutama  dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji  (PNS). Dengan ini dapat  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Dompu  yang  lebih  condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum  memperhatikan  pembangunan  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  belum  ada patokan  yang  pasti  untuk  belanja  modal,  sehingga  Pemerintah  Daerah  masih berkonsentrasi  pada  pemenuhan  belanja  operasi  yang  mengakibatkan  belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Dompu kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya  Pemerintah  Kabupaten  Dompu  diharapkan  lebih  memperhatikan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  nantinya  dapat  dinikmati  langsung  oleh publik.  Karena  pada  dasarnya  dana  pada  anggaran  daerah  adalah  dana  publik sehinga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Pada penelitian  yang dilakukan oleh Sri  Wahyuni  (2008) dijelaskan  bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen jika dilihat dari Rasio Keserasian masih kurang stabil Karena selalu terjadi kenaikan maupun penurunan di tiap-tiap periode.  Hal  tersebut  hampir  sama  apa  yang  terjadi  pada  penelitian  ini  dimana Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Dompu  jika  dilihat  dari  Rasio Keserasian masih tidak stabil.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil  analisis  data  yang  telah  diuraikan  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena masih berada dalam  skala  interval 00,00%  - 10,00%. Berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan 2019 rasionya masing-masing sebesar : 6,46%; 7,05%; 6,88%; 5,82%; dan 6,65%.
2. Kinerja  Keuangan  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  jika  dilihat  dari  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  tergolong  masih  sangat  rendah  dan  pola hubungannya  termasuk  pola  hubungan  Instruktif,  karena  masih  tergolong dalam interval 0% - 25%. Berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan 2019 rasionya masing-masing sebesar : 7,02%; 7,75% : 7,39% : 6,33% : dan 7,35%.
3. Kinerja  Keuangan  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  jika  dilihat  dari  Rasio Efektivitas (PAD) diketahui bahwa efektivitas keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu  tahun  2017  dan  2018  berjalan  Tidak  Efektif  karena  efektivitasnya masih  di  bawah  100%  yaitu  sebesar  99,39%  dan  83,34%.  Tahun  2015,  2016, dan  2019  sudah  Efektif  karena  nilai  yang  diperoleh  sudah  lebih  dari  100% yaitu sebesar 135,43% : 110,63% : dan 114,76%.
4. Kinerja  Keuangan  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  jika  dilihat  dari  Rasio Efisinesi  Keuangan  Daerah  diketahui  bahwa  rata-rata  efisiensi  keuangan daerah  Kabupaten  Dompu  tahun  2015  sampai  dengan  2019  sebesar  99,61% atau  dapat  dikatakan  Kurang Efisien.  Berturut-turut  dari  tahun  2015  sampai dengan 2019 rasionya masing-masing sebesar : 88,22% : 108,07%; 111,41% : 98,49% : dan 91,87%.
5. Kinerja  Keuangan  (BPKAD)  Kabupaten  Dompu  jika  dilihat  dari  Rasio Keserasian adalah belum stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasi lebih  besar  dari  belanja  modal.  Besarnya  belanja  operasi  berada  pada  kisaran 74,87%-93,27%,  rata-rata  sebesar  84,55%,  hal  ini  disebabkan  oleh  besarnya belanja  pegawai  karena  penambahan  jumlah  pegawai  negeri  sipil  dan  dinas- dinas  terbaru.  Untuk  belanja  modal  berada  pada  kisaran  6,69%-19,74%,  rata- rata  sebesar  12,99%  sehingga  dapat  dikatakan  Pemerintah  Kabupaten  Dompu masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah . Jakarta : Salemba Empat. Abdul Halim. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga . Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Farid Anshari, ( 2020 ). Kabid Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Dompu.
R.Dedi Darma Pramana, SE, M.Ak ( 2020 ). Kasubid Akuntansi: BPKAD Ajhar,  (2020).  Kasubid  Pelaporan  &  Pertanggung  Jawaban  Keuangan:  Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Dompu.
Afraruddin,  (  2020  ).  Kasubid  Evaluasi&  Pembinaan  Akuntansi:  BPKAD  Kab. Dompu.
Fitriyah  Agustin.  (2007).  “Pengukuran  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Blitar)”. Skripsi Fakultas  Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
Hendro  Sumarjo.  (2010).  “Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah.” Skripsi Fakultas  Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Ibnu Syamsi. (1986). Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional. Jakarta: CV Rajawali.
Jonathan  Sarwono.  (2006). Metode  Penelitian  Kuantitatif  &  Kualitatif.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua . Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Mardiasmo.  (2002). Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mardiasmo. (2006). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi. Mirna  Sesotyaningsih.  (2012).  “Pengaruh  Leverage,  Ukuran  Legislatif, Intergovernmentak,  Revenue,  dan  Pendapatan  Pajak  Daerah  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah.” Jurnal Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
Mohammad  Mahsun.  (2009). Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik. Yogyakarta  : BPFE.
Nurhidayat. (2005). Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat  dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004 . Bandung : Nuansa Aulia.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  66 tahun  2001  pasal  1  ayat  (1) tentang  Retribusi Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Suparmoko.  (1987). Keuangan  Negara  Dalam  Teori  dan  Praktek .  Yogyakarta  : BPFE.
Sri  Wahyuni.  (2008).  “Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Pemerintah Kabupaten  Sragen  Dalam  Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah.” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sri  Widada.  (2012).  “Analisis  Kinerja  Keuangan  Pada  Dinas  Pendapatan
Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Klaten.” Skripsi Fakultas Ekononmi Universitas Negeri Yogyakarta.