Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman p-ISSN:1693-8712|e-ISSN: 2502-7565 V ol. 19, No. 1, Juli 2019, pp. 90-105

## Islamisasi Al-Attas Terhadap Konsep Asuransi: Asuransi Syari’ah Vs Asuransi Konvensional
Nur Azizah Latifah 1 dan Rofifa Dhia ‘Athifa²
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor 2 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga e-mail: nurazizahlatifah418@gmail.com, rofifadhia@gmail.com
ABSTRACT In  this  contemporary  period,  many  Indonesian  Muslim  communities  assume  that insurance is the best choice. Because they assume that insurance can guarantee their lives. But, this is not justified in Islamic shari'ah because the insurance they use is conventional insurance. Which there  many  problems  in  its  such  as  gharar  and  maisir  which  are  very  contrary  to  the  Islamic shari'ah.  Therefore  it  is  necessary  to  hold  Islamization  in  the  existing  conventional  insurance concept, so that conventional insurance in Indonesia can change in accordance with the concept of insurance in Islam. The study method used in discussing this problem is literature research. The data in this study were obtained by using the documentary method, to find data on conventional insurance  concepts  and  the  concepts,  theories  and  processes  of  Islamization  of  Naquib  al-Attas and Isma'il Raji al-Faruqi sourced from books, journals, the internet, and papers. The data analysis methods used are inductive, deductive, and comparative descriptive analysis. Islamization applied to the concept of conventional insurance by using the Islamization process described by Al-Attas, first, by removing Western concepts and values in the concept of insurance, such as the concept of charred money, the concept of usury, the concept of gharar and maisir, and contract tabaduli. And second, incorporating Islamic concepts and values into them, such as the concept of akad takafuli, tabarru', mudharabah, amanah concept, and the concept of supervision of insurance that is carried out.  So  if  this  Islamization  is  applied  to  the  all  conventional  insurance  in  the  world,  then everything will turn out to be an insurance concept that is in accordance with Islamic values.
Keyword: Al-Attas; Islamization; Insurance

## PENDAHULUAN
Pada saat ini umat Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan ekonomi kontemporer, akibat dari perkembangan peradaban manusia dan kemajuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Dalam kehidupan  kontemporer  sekarang,  khususnya  tiga  dasawarsa  terakhir,  hukum  Islam  terutama  di bidang keperdataan ( mu’amalah ) semakin mempunyai arti penting, terutama dengan lahirnya apa yang  disebut  ekonomi,  perbankan,  dan  asuransi,  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  hukum mu’amalat.  Perkembangan  institusi-institusi  baru  tersebut  secara  nyata  mendorong pengembangan  fiqh  muamalah  sebagai  landasan  yang  memberikan  kerangka  acuan  terhadap lembaga-lembaga tersebut dari sudut syar’i. 1
Permasalahannya adalah bagaimana hukum Islam, sebagai misal dalam masalah asuransi dapat  dikembangkan  sehingga  mampu  memberikan  jawaban  atas  kenyataan  aktual  persoalan ekonomi. 2 Terutama, asuransi masih menjadi perdebatan ulama bila dilihat dalam sudut pandang hukum  Islam.  Karena  dikalangan  umat  Islam  ada  anggapan  bahwa  asuransi  itu  tidak  Islami. Dengan  alasan  bahwa  orang  yang  melakukan  asuransi  sama  halnya  dengan  orang  yang mengingkari  rahmat  Allah.  Sehingga  permasalahan  tersebut  perlu  ditinjau  dari  sudut  pandang hukum Islam. 3
Belakangan, para ahli fiqh kontemporer memandang bahwa aspek yang perlu digali dari hukum muamalat itu adalah asas-asas hukumnya, bukan aturan-aturan detail. Akan tetapi, justru di sini timbul permasalah, oleh karena ulama-ulama fiqh di zaman lampau ketika mengkaji hukum Islam  langsung  masuk  ke  dalam  aturan-aturan  detail.  Mereka  tidak  mendahului  kajian  mereka dengan  diskusi  tentang  asas-asas  umum  hukum.  Jelaslah  bahwa  pendekatan  para  ahli  hukum Islam klasik adalah menggunakan pendekatan atomistik yang merupakan ciri umum pendekatan ulama-ulama Islam masa lampau dalam lingkungan sistem pengetahuan linguistik. Sistem tersebut meliputi hukum, kalam dan bahasa. 4
Memang sudah ada upaya, dalam bidang pemikiran hukum, mambawa teori hukum Islam ke  dalam  suatu  pendekatan  integralistik,  seperti  dikemukakan  asy-Syatibi  dalam  karyanya  al- Muwafaqat yang menekankan pentingnya kajian tentang tujuan umum hukum (maqashid syariah). Namun,  karya  dan  pemikiran  asy-Syatibi  ini  tidak  pernah  populer  di  kalangan  teoritis  hukum
1 Kuat  Ismanto. Asuransi  Syari’ah  (Tinjauan  Asas-Asas  Hukum  Islam). (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. 2009), p. 2
2 Ibid, p. 2
3 Abdul  Ghafur  Anshori. Asuransi  Syariah  di  Indonesia  (Regulasi  dan  Operasionalisasinya  di  dalam Kerangka Hukum Positif di indonesia). (Yogyakarta: UII Press. 2007), p. 10
4 Muhammad Muslehuddin. Asuransi Dalam Islam . (Jakarta: Bumi Aksara. 1995), p. 14
Islam  sampai  ketika  Muhammad  Abduh  menganjurkan  khudari  Bik  menelaah  kitab  itu  untuk diajarkan kepada para mahasiswanya dan ketika Muhammad Rasyid Ridho menerbitkannya. 5
Mengingat  kelemahan  pendekatan  masa  lalu,  maka  pendekatan  baru  Islam  harus dilakukan. Yaitu dengan cara Islamisasi ilmu menggunakan konsep Al-attas dan Al-Faruqi sebagai tokoh pakar dalam bidang Islamisasi Ilmu.

## TEMUAN

## 1. Konsep Islamisasi Ilmu Perspektif Al-Attas dan Al-Faruqi
Islamisasi ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh umat Islam sedunia sekarang ini. Umat Islam perlu menemukan kembali kosep dasar Islam dalam  menghadapi  ilmu  pengetahuan  yang  sekuleristik  menjadi  ilmu  pengetahuan  islami. Karena  menurut  al-Attas  semua  ilmu  pada  awalnya  islami  dan  suci,  namun  seiring berkembangnya  zaman,  bentuk  kesucian  ilmu  sedikit  demi  sedikit  terkikis.  Perubahan  itu terjadi bersamaan dengan proses sekularisasi yang terjadi di Eropa yang kemudian di bawa ke dunia  Islam.  Definisi  sekularisasi  menurut  al-Attas  yang  paling  sesuai  adalah  definisi  yang diberikan  oleh  seorang  teolog  Belanda,  Coernelius  Van  Peursen,  yaitu  “Pembebasan seseorang, dari kontrol religius dan kemudian metafisis, terhadap pemikiran dan bahasanya”. 6 Yang mana hal ini benar-benar bertentangan dengan agama Islam yang sangat religius dan metafisis. Sedangkan Islamisasi menurut al-Attas adalah membebaskan akal fikiran manusia dari segala sekuler, materialis, individualis, magic atau sihir, mitologi, animisme, dan tradisi yang mana mempengaruhi fikiran manusia dan sampai ke tingkat bahasa manusia. 7
Al-Attas berusaha dengan segala upayanya yang ada untuk menciptakan proses yang jitu  untuk  melakukan  Islamisasi  ilmu  pengetahuan  tersebutDan  pada  akhirnya  al-Attas merumuskan  dua  proses  Islamisasi  ilmu  pengetahuan  tersebut,  pertama  ialah  proses mengasingkan  unsur-unsur  dan  konsep-konsep  utama  Barat  dari  ilmu  tersebut.  Yaitu mengenali  dan  memisahkan  unsur-unsur  yang  dibentuk  oleh  budaya  dan  peradaban  Barat, kemudian dipisahkan dan diasingkan dari tubuh ilmu pengetahuan kontemporer. 8 Menurut
5 Sri  Rejeki  Hartono. Hukum  Asuransi  dan  Perusahaan  Asuransi. (Jakarta:  Perpustakaan  Nasional. 2008), p. 10
6 Naquib  Al-Attas,  (1978), Islam  and  Secularism (Kuala  Lumpur:  Muslim  Youth  Movement  of Malaysia (ABIM); reprint, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), p. 17
7 Ibid, p. 119
8 Ibid, p. 202
al-Attas  jika  unsur-unsur  tersebut  tidak  sesuai  dengan  pandangan  hidup  Islam,  maka  fakta tersebut  menjadi  tidak  benar  atau  salah.  Selain  daripada  itu,  ilmu-ilmu  modern  harus diperiksa  dengan  teliti.  Semua  hal  yang  mencakup  didalamnya  seperti  metode,  konsep, praduga,  simbol,  beserta  aspek-aspek  empiris,  dan  rasional  yang  mana  hal  itu  berdampak kepada  nilai-nilai  dan  etika  perlu  diperiksa  dengan  teliti.  Dan  yang  kedua,  memasukkan unsur-unsur  dan  konsep-konsep  kunci  Islam  kedalam  setiap  cabang  ilmu  pengetahuan kontemporer yang relevan. 9
Dengan  masuknya  elemen-elemen  Islam  kedalam  ilmu  pengetahuan,  maka  akan merubah  bentuk-bentuk,  nilai-nilai  dan  tafsiran  konseptual  didalam  illmu  pengetahuan tersebut. Bagaimanapun Islamisasi ini mempunyai tujuan yang mulia yaitu melindungi orang Islam dari ilmu Barat yang sudah mempengaruhi, menyesatkan dan menimbulkan kekeliruan diantara  umat  Islam.  Dan  yang  mana  dari  Islamisasi  inilah  akan  melahirkan  keamanan, kebaikan, keadilan dan kekuatan keimanan kepada Allah SWT. 10
Adapun konsep-konsep dasar Islam itu yang harus dituangkan kedalam setiap cabang ilmu  pengetahuan  itu  adalah  konsep din, konsep  manusia  ( insan ),  konsep  ilmu  ( ilm dan ma’rifah ),  konsep  keadilan  ( ‘adl ),  konsep  amal  yang  benar  (amal  sebagai  adab)  dan  semua istilah  dan  konsep  yang  berhubungan  dengan  itu  semua,  dan  konsep  tentang  universitas ( kulliyah, jami’ah ) yang berfungsi pula sebagai bentuk pelaksanaan dari semua konsep-konsep itu dan dapat menjadi sebuah model baru dalam sistem pendidikan. 11
Selain daripada itu, al-Attas pun menambahkan rumusan tentang tujuan pendidikan dalam Islam  yaitu  harus  mewujudkan  manusia  yang  baik,  yaitu  manusia  yang  universal  ( al- insan al-kamil ). Maksudnya adalah setiap manusia harus mempunyai kriteria-kriteria berikut:1.
Manusia  yang  seimbang,  manusia  yang  memiliki  keterpaduan  dua  dimensi  kepribadian; dimensi isoterik vertikal dan dimensi eksoterik horisontal. Dimana ia selalu tunduk dan taat kepada Allah dan juga peduli terhadap lingkungan sosial alamnya. 2. Manusia yang seimbang dalam  kualitas  pikirannya,  dzikirnya  dan  amalannya.  Al-Attas  menambahkan  beberapa konsep dalam Islamisasi yaitu, konsep tentang ta’dib yang dipadukan dengan konsep ilmu dan amal.  Yang  mana  didalamnya  dijelaskan  bahwasanya  setelah  manusia  diperkenalkan  akan posisinya  dalam  tatanan  kosmik  melalui  proses  pendidikan  kemudian  manusia  diharapkan dapat mengamalkan ilmunya dengan baik di masyarakat berdasarkan adab, etika, dan ajaran
9 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam. Syed M. Naquib Al-Attas, p. 337
10 Naquib Al-Attas, The Concept of Education in Islam, (Kuala Lumpur: ABIM, 1978), p. 156
11 Naquib  Al-Attas, Prolegomena, (Kuala  Lumpur:International  Institute  of  Islamic  Thought  and Civilization (ISTAC), 1995), p.144
agama. Dan jika segala perilaku manusia sudah sesuai dengan konsep ta’dib, sudah setengah jalan dari proses Islamisasi. 12
Sedangkan  dalam  perspektif  al-Faruqi,  makna  dari  Islamisasi  sendiri  tidak  diberi pengertian  yang  terpernci.  Baginya  Islamisasi  ilmu  pengetahuan  adalah  mengislamkan disiplin-disiplin  ilmu  atau  tepatnya  menghasilkan  buku-buku  pegangan  ( dars )  di  perguruan tinggi  dengan  menuangkan  kembali  disiplin-disiplin  ilmu  modern  dalam  wawasan  Islam setelah mengkritisi kedua sistem ilmu pengetahuan Islam dan Barat tersebut. Dan  disemua buku-bukunya  yang  ada,  al-Faruqi  lebih  efektif  dalam  memberikan  langkah-langkah  dalam mewujudkan  Islamisasi  ilmu  pengetahuan.  Al-Faruqi  tidak  langsung  membuang  nilai-nilai Barat yang ada di dalam ilmu pengetahuan tersebut, melainkan membuang jika tidak sesuai dengan  nilai  dan worldview Islam,  menata,  menganalisa  dan  menafsirkan  ulang  serta menyesuaikan ilmu Barat mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan worldview Islam. 13
Dan al-Faruqi mengemukakan pendapatnya mengenai proses Islamisasi ilmu dengan lima  proses  yaitu:  pertama,  mengartikulasikan  paradigma  keilmuan  Islam  dengan membangun  epistemologi  Islam  yang  berdasarkan  kepada:  Transformasi  teologi  ke  dalam framework  konseptual  dan  mengelaborasi  paradigma  keilmuan  yang  telah  digunakan sepanjang  sejarah  pemikiran  Islam  dengan  tetap  merujuk  kepada  Islam,  kedua, mengembangkan  metodologi  Al-Qur’an  dengan  menyusun  tema-tema  dalam  Al-Qur’an sesuai  dengan  ilmu-ilmu  sosial  dan  fisik.  Ketiga,  mengembangkan  metodologi  dengan memahami sunnah dan mengaitkannya dengan konteks kekinian. Keempat, menguji kembali khazanah  intelektual  Islam,  karena  menurutnya  khazanah  intelektual  Islam  perlu  diseleksi kembali  untuk  dipilih  yang  mana  yang  diterima  dan  yang  mana  yang  ditolak.  Kelima, mengkaji  khazanah  intelektual  Barat,  untuk  dapat  mengkritik  epistemologi  Barat  Muslim perlu untuk memahami Barat terlebih dahulu, tanpa kritik terhadap epistemologi Barat, maka Muslim tidak dapat melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan secara sempurna. 14
Dari  proses-proses  yang  dipaparkan  oleh  Al-Faruqi  lahirlah  12  langkah-langkah Islamisasi yang harus ditempuh demi terwujudnya Islamisasi yang diinginkan:
1. Penguasaan  disiplin  modern.  Semua  kategori,  prinsip,  metode,  problema  dan  tema- tema pada disiplin modern harus benar-benar dikuasai.
12 Muhaimin, Konsepsi  Pendidikan  Islam,  Sebuah  Telaah  Komponen  Dasar  Kurikulum, (Ramadhani: Solo), p. 72-73
13 Isma’il Raji al Faruqi, Islamisasi Pengetahuan (terj), (Bandung: Pustaka, 1995), p. 35
14 Ibrahim  A  Ragab,  “On  The  Nature  and  Scope  of  the  Islamization  Process:  Towards  Conceptual Clarification, Intelectual Discourse , Internation Islamic University Malaysia, 1995; 3, 2:113-122
2. Survey  disiplin  ilmu.  Segala  sesuatu  mengenai  asal-usul  perkembangan  dan pertumbuhan metodologinya, keluasan cakupannya, serta sumbangan pemikiran yang diberikan  oleh  para  tokoh  didalam  lingkup  ilmu  modern  harus  disurvey  kembali. Tujuannya untuk memantapkan pemahaman Muslim terhadap berbagai disiplin ilmu modern  yang  berkembang  di  Barat  sehingga  umat  Muslim  benar-benar  memahami secara mendalam dan menyeluruh tentang kekurangan dan kelebihan disiplin-disiplin ilmu tersebut sebagai dasar utama dari Islamisasi ilmu.
3. Penguasaan khazanah Islam agar dapat ditemukan relevansi di antara khazanah Barat dan  Islam.  Hal  ini  diperlukan,  karena  kebanyakan  dari  para  ilmuwan  Muslim  yang belajar di universitas Barat tidak mengenal khazanah Islam sendiri, kemudian mereka menganggap  bahwa  khazanah  keilmuan  Islam  tidak  membahas  disiplin  ilmu  yang mereka tekuni.
4. Penguasaan  khazanah  ilmiah  Islam  tahap  analisi.  Ini  diperlukan  untuk  menganalisis khazanah Islam yang sudah dikuasai.
5. Penentuan  relevansi  Islam  yang  khas  terhadap  disiplin-disiplin  ilmu.  Dari  khazanah Islam  yang  sudah  dikuasai  dan  dianalisa,  kemudian  dianalisa  kembali  mengenai kontribusi apa yang telah diberikan oleh Islam kepada disiplin-disiplin ilmu yang ada tersebut dan apa kelebihan dan kekurangan dari kontribusi yang telah diberikan oleh khazanah Islam dan Barat kepada disiplin-disiplin ilmu tersebut.
6. Penilaian kritis terhadap disiplin keilmuan modern dari sudut Islam. Disinilah mulai dikritisi tentang perkembangan disiplin ilmu modern dilihat dari perspektif Islam.
7. Penilaian  kritis  terhadap  khazanah  Islam  dan  tingkat  perkembangannya  di  masa  ini. Dalam hal ini menjadikan Al-Qur’an dan Hadits sebagai obyek untuk mengkritisi dan menilai.
8. Survey permasalahan yang dihadapi umat Islam era ini. Mencari segala problematika kehidupan  yang  ada  seperti  dalam  bidang  ekonomi,  sosial  dan  politik  yang  sedang dihadapi  umat  Islam.  Kemudian  apakah  semua  ilmu  yang  sudah  ada  sudah  dapat untuk menyelesaikan semua problem umat Islam pada zaman sekarang.
9. Survey  permasalahan  yang  dihadapi  manusia.  Jadi,  bukan  hanya  permasalahan  umat Islam  saja  yang  disurvey  dan  dianalisa,  namun  permasalahan  manusia  secara umumnya, kesejahteraan manusia secara menyeluruh.
10. Analisis  sintesis  kreatif  dan  sintesis.  Semua  khazanah-khazanah  Islam  mulai digabungkan dengan disiplin ilmu modern untuk menjadi jembatan sebagai pelindung disiplin ilmu dari unsur-unsur Barat .
11. Pembentukan  kembali  disiplin  ilmu  modern  kedalam  kerangka  Islam.  Yang  mana pada tahap ini, dibentuknya dan diciptakannya buku-buku teks universitas yang baru sebagai wujud dari disiplin ilmu modern yang sudah sesuai dengan Islam yang akan diajarkan kepada para dosen dan mahasiswa agar proses Islamisasi berjalan sempurna.
12. Langkah  yang  terakhir  adalah  menyebarkan  ilmu-ilmu  pengetahuan  yanag  telah diislamkan  dan  sudah  dimasukkan  elemen-elemen  dan  konsep-konsep  kunci  Islam kedalamnya.  Dan  Al-Faruqi  juga  memaparkan  bahwasanya  penyebarannya  dapat dilangsungkan  secara  langsung  melalui  konferensi-konferensi  dan  seminar-seminar untuk  merancang  pemecahan  masalah-masalah  yang  ada  pada  problem  masyarakat sesuai dengan metode Islamisasi ilmu. 15

## 2. Konsep Asuransi Konvensional
Asal muasal asuransi konvensional adalah dari kebiasaan masyarakat Babilonia 4000- 3000  SM  yang  dikenal  dengan  perjanjian  Hammurabi, 16 dikumpulkan  oleh  raja  Babilonia dalam  282  ketentuan  pada  tahun  2250  SM.  Kemudian  berkembang  menjadi  praktik perjanjian Bottomry sekitar 1600-1000 SM yang di praktekan di masyarakat Yunani. 17 Praktik ini juga kemudian berkembang ke Roma, India, Italia, Eropa dan Amerika. Sejalan dengan perkembangan  perdagangan  dan  industry  di  Inggris  pada  tahun  1668  M  di  coffe  House London  berdirilah  LIoyd  of  London  yang  menjadi  cikal  bakal  asuransi  konvensional  yang tersebar ke berbagai penjuru dunia  yang kita kenal sampai saat ini. 18
Sumber  hukum  asuransi  konvensional  didasarkan  pada  fikiran  manusia  dan kebudayaan  serta  atas  dasar  hukum  positif  dan  hukum  alami.Kontrak  pada  asuransi konvensional  didasarkan  atas  prinsip  umum  perjanjian.Konsep  asuransi  konvensional, sebagaimana  didefinisikan  dalam  undang-undang  tentang  usaha  perasuransian, 19 berbunyi, “Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih,  dimana  pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan,  atau  kehilangan
15 Ismail Raji al-Faruqi, Islamisasi Pengetahuan, Terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1995), p. 99- 118
16 Clayton G, British Insurance . Elek Book, London, 1971. P. 13, 21-23
17 Vardit, Rispler, Insurancein The World of Isla, Origins, Problems and Current Practice, (UMI, USA, 1985), p. 15
18 The World Book Encyclopaedia, Vol 12, World Book Inc, London 1992, p. 343-344
19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian, DAI, Edisi Juli 2003, p. 2
keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan  diderita  tertanggung,  yang  timbul  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti  atau  untuk memberikan  suatu  pembayaran  yang  didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya  seseorang yang dipertanggungkan.”
Usaha  asuransi  adalah  usaha  jasa  keuangan  yang  menghimpun  dana  masyarakat melalui  pengumpulan  premi  asuransi,  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  anggota masyarakat  pemakai  jasa  asuransi  terhadap  kemungkinan  timbulnya  kerugian  karena  suatu peristiwa yang tidak pasti  atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi menyangkut sesuatu hal yang tidak pasti terjadidan bila nyata terjadi, tidak serta merta menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk memberikan ganti rugi bila syarat-syarat yang diperjanjikantidak dipenuhi oleh  tertanggung.Hubungan  debitur  dan  kreditur  dalam  perjanjian  asuransi  baru  terwujud ketika telah terjadi kesepakatan tentang besarnya ganti rugi (untuk asuransi kerugian).Dengan demikian, pengakuan bahwa sebab-sebab yang menimbulkan kerugian tersebut dijamin oleh kondisi polis. 20
Jadi,  konsep  asuransi  konvensional  adalah  suatu  konsep  untuk  mengurangi  resiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melaluisuatu perjanjian  (kontrak).Tertanggung  membayar  sejumlah  uang  sebagai  tanda  perikatan  dan penanggung bejanji membayar ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi (polis).
Akad  (perjanjian)  merupakan  salah  satu  persoalan  pokok  dalam  asuransi konvensional  yang  menjadikannya  diharamkan  oleh  para  ulama.Karena  dengan  akad  yang ada di asuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya gharar dan Maisir.
Masalah Pertama adalah gharar “penipuan”yang muncul karena akad yang digunakan pada  asuransi  konvensional  adalah aqd  tabaduli “akad  pertukaran”  yaitu  jual  beli  antara nasabah dengan perusahaan. 21 Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa  pembayaran  premi  dan  berapa  uang  pertanggungan  yang  akan  diterima.  Masalah hukum (syariah) disini muncul karena tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan. Jumlah premi yang akan dibayarkan sangat tergantung pada takdir, tahun berapa kita akan meninggal atau mungkin samapai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah terjadi gharar.
20 Irvan Rahardjo, Bisnis Asuransi Menyongsong Era Global, (Jakarta: Yasdaya, 2001), p.3
21 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan &Perasuransian Syariah di Indonesia, Cet. 5, (Depok: Kencana, 2004), p. 155
Masalah Kedua adalah maisir (judi/glambing), yang artinya adanya salah satu pihak yang  untung  namun  di  lain  pihak  justru  mengalami  kerugian,  misalnya:  seorang  peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum reversing period , biasanya tahun ketiga,  maka  yang  bersangkutan  tidak  akan  menerima  kembali  uang  yang  telah  dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Disini terjadi maisir, dimana ada pihak yang untung dan ada pihak yang dirugikan. 22
Pada asuransi konvensional, tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Karena itu, tidak ada pengawas dalam hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip muamalah serta akad- akad  dalam  transaksi  asuransi.Namun  demikian,  bukan  berarti  asuransi  konvensional dilakukan  tanpa  adanya  aturan,  karena  industry  asuransi  telah  diikat  oleh  prinsip-prinsip asuransi  yang  telah  disepakati  secara  internasional  dan  telah  berjalan  berates-ratus  tahun. Disetiap Negara diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk menjaga hak- hak  tertanggung  dan  penanggung,  serta  cara-cara  penyelesaian  ketika  terjadi  sengketa  Dan tidak adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang mana berfungsi mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana. 23
Pada  Asuransi  konvensional  menggunakan  transfer  of  risk  yaitu  memindahkan resiko.Karena  itulah  sebetulnya  hakekat  dan  tujuan  utama  orang  berasuransi.  Abbas  Salim mengatakan bahwa tujuan asuransi konvensional adalah untuk  memindahkan risiko (transfer of  risk)  individu  kepada  perusahaan  asuransi.  Karena  itu,  tujuan  pertanggungan  terutama untuk  mengurangi  risiko-risiko  yang  kita  temui  dalam  masyarakat. 24 Oleh  pandangan ekonomi,  asuransi  merupakan  suatu  metode  untuk  mengurangi  risiko  dengan  jalan memindahkan (transfer of risk) an mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan  (financial).  Jadi,  berdasarkan  konsep  ekonomi,  asuransi  berkenaan  dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko. 25
Oleh  karena  itu,  dalam  mekanisme  pertanggungan  di  Industri  asuransi,  hubungan antara  peserta  dan  perusahaan  terjadi  yang  dinamakan  hubungan  tertanggung  dan penanggung.  Disini  benar-benar  terjadi  transfer  of  fund,  sehingga  kepemilikan  dana  pun berpindah  dari  peserta  ke  perusahaan  asuransi.  Dengan  demikian,  jika  suatu  saat  terjadi musibah atau risiko, maka yang menanggung adalah perusahaan asuransi. Karena, risiko telah
22 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi  Syariah  (Life  and  General):  Konsep  dan  Sistem  Operasional,
Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), p. 174-175
23 Ibid, p. 300
24 Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), p. 153-154
25 Ibid, p. 7
berpindah dari peserta ke perusahaan sebagai konsekuensi dari pembayaran premi dan premi yang terkumpul pada asuransi konvensional yang mana premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
Investasi  dana  Asuransi  Konvensional  dilakukan  pada  sembarang  sektor  dengan sistem  bunga,  dalam  asuransi  konvensional,  keuntungan  sepenuhnya  menjadi  milik perusahaan, jika tidak ada klaim, nasabah tidak memperoleh apa-apa. 26

## 3. Konsep Asuransi Syariah
Dalam bahasa Arab asuransi disebut at-ta’min, penanggung disebut mu’ammin , sedangkan tertanggung disebut mu’amman lahu atau musta’min. At-ta’min diambil dari kata amana memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. 27
Menurut Mushtafa ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode  untuk  memelihara  manusia  dalam  menghindari  risiko  (ancaman)  bahaya  yang  beragam yang  akan  terjadi  dalam  hidupnya,  dalam  perjalanan  kegiatan  hidupnya  atau  dalam  aktivitas ekonominya. 28
Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap ta’awun yang telah diatur dengan  sistem  yang  sangat  rapi,  antara  sejumlah  besar  manusia.  Semuanya  telah  siap mengantisipasi  suatu  peristiwa.  Jika  sebagian  mereka  mengalami  peristiwa  tersebut,  maka semuanya  saling  menolong  dalam  menghadapi  peristiwa  tersebut  dengan  sedikit  pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat  menutupi  kerugian-kerugian  yang  dialami  oleh  peserta  yang  tertimpa  musibah.  Dengan demikian, asuransi adalah ta’awun yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan ta’awun mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka. 29
Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  dalam  fatwanya  tentang pedoman  umum  syariah,  memberi  definisi  tentang  asuransi.  Menurutnya,  Asuransi  Syariah ( Ta’min,  Takaful,  Tadhamun )  adalah  usaha  saling  melindungi  dan  tolong  menolong  di  antara
26 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah:Deskripsi dan Ilustrasi, cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2003), p. 104
27 Muhammad  Syakir  Sula,  AAIJ,  FIIS. Asuransi  Syariah  (Life  and  General). (Jakarta:  Gema  Insani.
2016), p. 28
28 Ibid , p. 29
29 Ibid , p. 29
sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian  untuk  menghadapi  risiko  tertentu  melalui  akad  (perikatan)  yang  sesuai  dengan syariah. 30
Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong  yang  disebut  dengan ta’awun .  Yaitu,  prinsip  hidup  saling  melindungi  dan  saling menolong  atas  dasar  ukhwah  Islamiah  antara  sesama  anggota  peserta  asuransi  syariah  dalam menghadapi malapetaka (risiko). 31
Menurut Sula , bahwa konsep asuransi syariah ialah “suatu konsep di mana terjadi saling memikul  risiko  di  antara  sesama  peserta.  Sehingga,  antara  satu  dengan  yang  lainnya  menjadi penanggung atas risiko yang muncul. 32 Dan perusahaan asuransi juga bertindak sebagai operator pengelola  dana  tabarru’  peserta,  dan  oleh  karena  itu  perusahaan  asuransi  berhak  mengambil keuntungan atas pengelolaan dana tersebut. Tetapi, perusahaan asuransi tidak berhak “memakan” atau  mengambil  dana  tabarru  peserta,  yang  artinya  di  asuransi  syariah  sudah  sepatutnya perusahaan  asuransi  membayarkan  claim  jika  terjadi  risiko  pada  peserta.  Kemudian  akad  yang digunakan dalam investasi asuransi adalah akad mudharabah/mudharabah musytarakah. 33
Pada pembahasan tentang sejarah asuransi pada zaman pra-Islam atau arab kuno di atas dijelaskan bahwa praktik asuransi syariah yang mirip dengan asuransi jiwa syariah, yaitu “aqilah”. Apabila seseorang anggota suku membunuh untuk memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban sebagai bentuk konpensasi (diyat). 34
Dalam  memutuskan  Hukum  asuransi  terdapat  Ulama  yang  mengharamkan  asuransi Seperti pendapat  Syaikh  Ibnu  Abidin  dari  Madzhab  Hanafi.  Beliau  mengungkapkan  bahwa asuransi  telah  mewajibkan  yang  tidak  lazim/wajib. 35 Kemudian,  Pendapat  Syekh  Muhammad Bakhit Almuthi’ie, Mufti Mesir (1854-1935). Beliau mengungkapkan bahwa penjaminan asuransi tidaklah  dibenarkan  karena  hal  tersebut  merupakan  tindakan  yang  melawan  hukum  atau perusakan. 36
Kemudian, Syekh Muhammad al-Ghazali, ulama da tokoh hiraki dari Mesir. Begitu pula, Syekh Muhammad Yusuf al-Qardhawi, Ulama dan Dai terkemuka di dunia Islam saat ini, Guru
30 Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS. Asuransi Syariah (Life and General)… ……., p. 30
31 Ibid, p. 30
32 Novi Puspitasari. Manajemen Asuransi Syariah . (Yogyakarta: UII Press. 2015), p.  10
33 Ibid, p. 74-75
34 Ibid, p. 10
35 Ali  Yafie.  Asuransi  dalam  Pandangan  Islam  (Menggagas  Fiqh  Sosial).  (Bandung:  Mizan.  1994),  p. 211
36 Ibid, p . 213
Besar  Universitas  Qatar.  Mereka  mengatakan,  bahwa  asuransi  (konvensional)  dalam  praktik sekarang  ini  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Karena  terdapat  unsur  maisir,  gharar dan riba. 37
Begitupula  terdapat  Ulama  yang  membolehkan  asuransi  seperti  Ulama  Syaikh  Abdur Rahman  Isa.  Guru  Besar  Universitas  Al-Azhar  dengan  tegas  ia  menyatakan  bahwa  asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara’ patut diamalkan. Oleh karena asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut syara’. 38 dan menurut Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Universitas Kairo). Mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun  bentuknya  merupakan  koperasi  yang  menguntungkan  masyarakat.  Asuransi  jiwa menguntungkan  nasabah  sebagaimana  halnya  menguntungkan  perusahaan  yang  mengelola asuransi.  Ia  mengemukakan  pandangan  bahwa  sepanjang  dilakukan  bersih  dari  riba,  maka asuransi  hukumnya  boleh. 39 Kemudian  menurut  Prof.  Mustafa  Ahmad  az-Zarqa,  Guru  Besar pada Universitas Syiria, dan cukup produktif dalam menulis seputar ekonomi Islam berpendapat, jika  ada  di  antara anggota  sebuah  asuransi  sebelum  preminya  selesai  diangsur,  maka  kepadanya dibayar  penuh  oleh  perusahaan  asuransi  sebesar  uang  yang  telah  diperjanjiakan.  Asuransi  yang semacam  ini  tidak  mengandung  tipuan  bagi  kedua  belah  pihak,  karena  itu  hukum  syara’ membolehkan. 40

## 4. Islamisasi Konsep Asuransi Konvensional
a. Islamisasi Konsep Akad yang tidak jelas (Gharar) dan Unsur judi
Dalam  Islamisasi  konsep  asuransi  konvensional  yang  pertama  perlu diislamisasikan adalah konsep akad yang tidak jelas atau akad pertukaran “yaitu jual beli antara nasabah dengan perusahaan”. Dimana pembayaran premi dan uang pertanggungan yang  akan  diterima  oleh  nasabah  tidak  jelas,  karena  tidak  bisa  menentukan  secara  tepat jumlah premi yang akan dibayarkan dan kapan premi tersebut akan dibayarkan disinilah terjadi gharar. Dan  Dalam  asuransi  konvensional  mengandung  unsur  untung-untungan alias judi. Unsur ini terjadi dikarenakan akad asuransi yang digunakan tidak jelas yaitu akad
37 Ali Yafie. Asuransi dalam Pandangan Islam (Menggagas Fiqh Sosial)…………, p. 61
38 Lampiran  Keputusan  Alim  Ulama. Konsep  Asuransi  Menurut  Islam. (Nahdlatul  Ulama: No.3/Munas/1992).
39 Muhammad Syakir Sula,AAIJ, FIIS. Asuransi Syariah (Life and General),……….., p. 72
40 Muhammad Syakir Sula,AAIJ, FIIS. Asuransi Syariah (Life and General),……….., p. 75
pertukaran. Dimana premi yang dibayarkan tidak diketahui nominalnya oleh nasabah dan penggunaannya  secara  untung-untungan  tidak  tergantung  kepada  jumlah  nominal  yang dibayarkan  oleh  nasabah.  Sedangkan  judi  dalam  Islam  termasuk  perbuatan  yang diharamkan dalam Islam.
Untuk  Islamisasi,  pertama,  perlu  dihapuskan  akad  yang  tidak  jelas  atau  akad pertukaran  dan  unsur  judi  dari  konsep  asuransi  konvensional.  Kedua,  memasukkan konsep  akad  takafuli  (tolong  menolong)  atau  akad  tabarru’  (dana  kebajikan)  dan  akad mudharabah (bagi hasil) kedalam konsep asuransi. Sehingga premi yang terbayarkan jelas pembayaran dan penggunaannya. Dan tidak mengakibatkan unsur untung-untungan atau judi didalamnya.

## b. Islamisasi Konsep Riba
Dalam  konsep  akad  asuransi  konvensional  mengandung  riba,  karena  sejak  awal keuntungan  yang  dijanjikan  oleh  pihak  perusahaan  asuransi  ditetapkan  di  depan. Sedangkan, keuntungan dan kerugian belum dapat dipastikan. Disamping itu, uang/premi yang  diterima  dari  peserta  diputar  atau  diinvestasikan  pada  usaha-usaha  dengan menggunakan sistem ribawi.
Cara mengislamisasikannya adalah pertama, dengan menghapus konsep akad yang menimbulkan riba, dan kedua, memasukkan konsep akad bagi hasil dimana keuntungan yang  akan  diterima  oleh  peserta  bergantung  pada  keuntungan  yang  diperoleh  oleh perusahaan dari hasil investasi (kerja nyata).

## c. Islamisasi Konsep Uang Hangus
Dalam asuransi konvensional menggunakan konsep loss premium atau uang hangus, yaitu  peserta  yang  tidak  sanggup  lagi  melanjutkan  perjanjian  atau  putus  di  tengah perjanjian,  tidak  dapat  menarik  uangnya  kembali  karena  uang  tersebut  oleh  perusahaan asuransi  telah  dibebankan  pada  berbagai  macam  biaya  penutupan  sehingga  polis  tidak memiliki  nilai  tunai.  Sedangkan  asuransi  syariah  tidak  mengenal loss  premium karena perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dari peserta untuk mengelola dananya. Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, ia masih dapat mengambil uang tabungannya. 41
Cara  mengislamisasikannya  adalah  pertama,  dengan  menghapus-kan  konsep loss premium atau  uang  hangus  pada  asuransi  konvensional  dan  kedua,  memasukkan  konsep
41 Muhammad Syakir Sula,AAIJ, FIIS. Asuransi Syariah (Life and General),……….., p. 42
amanah kedalam  konsep  asuransi  konvensional  dimana  perusahaan  hanya  sebagai pemegang amanah dari peserta untuk mengelola dananya.

## d. Islamisasi Konsep Pengawasan
Dalam  asuransi  konvensional  tidak  ada  konsep  pengawasan  didalamnya.  Sehingga Islamisasinya  adalah  dengan  memasukkan  konsep  pengawasan  dengan  mengadakan  Dewan Pengawas yang mengawasi seluruh operasional perusahaan.

## 5. Analisis  Kesesuaian  Islamisasi  Konsep  Asuransi  KonvensionalTerhadap  Teori Islamisasi al-Attas
Dengan merujuk kepada proses Islamisasi yang diterapkan terhadap konsep asuransi konvensional  tersebut,  penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa  proses  Islamisasi  yang diterapkan  sudah  sesuai  dengan  proses  Islamisasi  yang  dipaparkan  oleh  Al-Attas,  yaitu pertama,  dengan  menghapus  konsep-konsep  dan  nilai-nilai  Barat  didalam  konsep  asuransi dan kedua, memasukkan konsep-konsep dan nilai-nilai Islam kedalamnya.

## KESIMPULAN
Asuransi konvensional dan asuransi syariah menggunakan sistem akutansi yang berbeda.Asuransi konvensional  menggunakan accrual  basis sedangkan  asuransi  syariah  menggunakan cash basis .Perbedaan  ini  terjadi  karena accrual  basis yang  digunakan  oleh  asuransi  konvensional bertentangan  dengan  asuransi  syariah.Oleh  karena  itu,  asuransi  syariah  menggunakan cash  basis yang dianggap mampu menunjukkan keadaan.Dalam asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah  akad  tabaduli,  yaitu  akad  jual  beli.Sedangkan  dalam  perusahaan  asuransi  syariah menggunakan akad tolong menolong yang manatelah diketahui bahwa judi termasuk perbuatan yang  dilarang  dalam  Islam.Akad  asuransi  konvensional  mengandung  riba  karena  sejak  awal, keuntungan  yang  dijanjikan  oleh  pihak  perusahaan  asuransi  ditetapkan  di  depan.  Sedangkan, keuntungan dan kerugian belum dapat dipastikan. Disamping itu, uang/premi yang diterima dari peserta  diputar  atau  diinvestasikan  pada  usaha-usaha  dengan  menggunakan  sistem  ribawi. Sedangkan  asuransi  syariah  menggunakan  pola  bagi  hasil  yaitu  keuntungan  yang  akan  diterima oleh  peserta  bergantung  pada  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  perusahaan  asuransi  dari  hasil investasi.
Asuransi  konvensional  mengenal  istilah  uang  hangus  Sedangkan  asuransi  syariah  tidak mengenal loss  premium karena  perusahaan  hanya  sebagai  pemegang  amanah  dari  peserta  untuk mengelola dananya. Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, ia masih dapat
mengambil  uang  tabungannya.Perbedaan  lain  antara  asuransi  syariah  dan asuransi  konvensional adalah  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Dewan  ini  bertugas  mengawasi  operasional perusahaan, termasuk masalah investasi, apakah dilaksanakan sesuai dengan syariat.
Proses Islamisasi yang diterapkan terhadap konsep asuransi konvensional tersebut, sudah sesuai dengan proses Islamisasi yang dipaparkan oleh Al-Attas, yaitu pertama, dengan menghapus konsep-konsep  dan  nilai-nilai  Barat  didalam  konsep  asuransi  dan  kedua,  memasukkan  konsep- konsep  dan  nilai-nilai  Islam  kedalamnya.  Sehingga  jika  proses  Islamisasi  ini  diterapkan  kepada semua konsep asuransi konvensional di seluruh dunia maka semua akan berubah menjadi konsep asuransi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## REFERENSI
A Ragab, Ibrahim. “On The Nature and Scope of the Islamization Process: Towards Conceptual Clarification, Intelectual  Discourse ,  Internation  Islamic  University  Malaysia,  1995;  3,  2:113- 122
Al Faruqi, Isma’il Raji. Islamisasi Pengetahuan (terj), Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1995.
Al-Attas,  Naquib.(1978), Islam  and  Secularism (Kuala  Lumpur:  Muslim  Youth  Movement  of Malaysia (ABIM); reprint, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)
Al-Attas,  Naquib. Prolegomena, (Kuala  Lumpur:International  Institute  of  Islamic  Thought  and Civilization (ISTAC), 1995.
Al-Attas,Naquib. The Concept of Education in Islam, Kuala Lumpur: ABIM, 1978.
Anshori,  Abdul  Ghafur. Asuransi  Syariah  di  Indonesia  (Regulasi  dan  Operasionalisasinya  di  dalam Kerangka Hukum Positif di indonesia). Yogyakarta: UII Press. 2007.
Clayton G, British Insurance . Elek Book, London, 1971.
Dewi,  Gemala. Aspek-Aspek  Hukum dalam  Perbankan  &Perasuransian  Syariah di  Indonesia, Cet.  5, Depok: Kencana, 2004.
Hartono,  Sri  Rejeki. Hukum  Asuransi  dan  Perusahaan  Asuransi. (Jakarta:  Perpustakaan  Nasional. 2008), p. 10
Ismanto,  Kuat. Asuransi  Syari’ah  (Tinjauan  Asas-Asas  Hukum  Islam). Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. 2009.
Lampiran  Keputusan  Alim  Ulama. Konsep  Asuransi  Menurut  Islam. (Nahdlatul  Ulama: No.3/Munas/1992).
Muhaimin, Konsepsi Pendidikan Islam, Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum, Ramadhani: Solo. Muslehuddin, Muhammad. Asuransi Dalam Islam . Jakarta: Bumi Aksara. 1995.
Puspitasari, Novi. Manajemen Asuransi Syariah . Yogyakarta: UII Press. 2015.
Rahardjo, Irvan. Bisnis Asuransi Menyongsong Era Global, Jakarta: Yasdaya, 2001.
Rispler,Vardit. Insurancein The World of Islam, Origins, Problems and Current Practice, UMI, USA, 1985. Salim, Abbas. Asuransi dan Manajemen Risiko, Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
Sudarsono,  Heri. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:Deskripsi  dan  Ilustrasi, cet.  1,  Yogyakarta:
Penerbit Ekonisia, 2003
Sula,  Muhammad  Syakir. Asuransi  Syariah  (Life  and  General):  Konsep  dan  Sistem  Operasional, Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
Sula,  Muhammad  Syakir.  AAIJ,  FIIS. Asuransi  Syariah  (Life  and  General). (Jakarta:  Gema  Insani.
2016)
The World Book Encyclopaedia, Vol 12, World Book Inc, London 1992.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian, DAI,
Edisi Juli 2003.
Wan Daud, Wan Mohd Nor. Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam. Syed M. Naquib Al-Attas.
Yafie, Ali. Asuransi dalam Pandangan Islam (Menggagas Fiqh Sosial). Bandung: Mizan. 1994.