## ANALISA HUKUM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA MEREFORMASI SISTEM PERADILAN UMUM DI INDONESIA
Nurcahyo Edi 1 , John Pieris 2 , Nelson Simanjuntak 3
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Email: nurcahyoedy028@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Restorative Justice, Sistem Peradilan Penelitian  ini  bertujuan  untuk  1)  Bagaimana  analisa  restorative  justice  dalam sistem peradilan umum di Indonesia? 2) Bagaimana analisa penerapan restorative justice di lembaga penegak hukum dalam mereformasi sistem peradilan umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yuridis hukum normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Restorative justice secara normatif telah  menjadi  satu  mekanisme  penyelesaian  perkara  hukum  dalam  konteks criminal justice system dengan stakeholders utama di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.  Pengembangan  berbagai  institusi  hukum  seperti  Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan institusi hukum lainnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.  Kepolisian  dalam  sistem  peradilan  pidana  telah  menerbitkan Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No  8  Tahun  2021  tentang Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  untuk  tujuan afdoening buiten process dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman  tindak  pidana;  latar  belakang  terjadinya  dilakukannya  tindak  pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; cost and  benefit  penanganan  perkara;  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula;  dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.
ABSTRACT Keywords : Restorative Justice, Justice System This research is aimed to 1) How is restorative justice being assessed in the public justice system in Indonesia? 2) How is the implementation of restorative  justice  in  law  enforcement  agencies  in  reforming  the  public justice system in Indonesia being analyzed? This research uses descriptive analytical method of normative juridical law. The results of the research shows that restorative justice has normatively become a mechanism for resolving legal cases in the context of the criminal justice system with the main  stakeholders  in  the  Police,  Prosecutor's  Office  and  Court.  The development of various legal institutions such as the Police, Prosecutor's Office, Court and other legal institutions in the process of investigation and  inquiry,  arrest,  detention,  prosecution,  until  examination  in  court. The  police  in  the  criminal  justice  system  have  issued  the  Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling Criminal Offences Based on Restorative Justice, for the purpose of afdoening buiten process  by  considering:  the  subject,  object,  category,  and  threat  of  the criminal  offence;  the  background  of  the  criminal  offence;  the  level  of harm;  the  loss  or  consequences  of  the  criminal  offence;  the  cost  and benefit  of  handling  the  case;  restoration  to  its  original  state;  and  the existence of peace between the victim and the suspect.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sejak  diproklamirkan  telah  menganut  paham  negara  hukum,  hal  tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Santoso, 2012).  Negara hukum atau biasa yang disebut dengan istilah rechtsstaat atau the rule of law merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan-peraturan yang bersifat memaksa jadi jika ada seseorang yang melakukan  tindakan  melanggar  aturan,  maka  akan  mendapatkan  suatu  hukuman  karena dianggap melanggar hukum (Likadja, 2015). Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan-wenangan (Rhiti, 2015). Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini hukum ibarat sebuah pisau yang sangat tajam jika digunakan ke bawah namun sangat tumpul jika digunakan ke atas (Ariyanti, 2019). Jika fenomena ini tidak segera diatasi dan disembuhkan maka dalam jangka panjang akan mengakibatkan lumpuhnya penegakkan hukum di Indonesia, oleh karena itulah kemudian Mahkamah Agung  menerapkan  prinsip restorative  justice ,  dimaksudkan  sebagai  salah  satu prinsip  penegakan  hukum  dalam  penyelesaian  perkara  yang  dapat  dijadikan  instrumen pemulihan  dan  sudah  dilaksanakan  oleh  Mahkamah Agung  (MA)  (Waskito,  2018).  Prinsip keadilan  restoratif  atau  restorative  justice  merupakan  alternatif  penyelesaian  perkara  tindak pidana,  yang  dalam  mekanisme  (tata  cara  peradilan  pidana)  fokus  pidana  diubah  menjadi proses dialog dan mediasi (Benuf & Azhar, 2020).
Namun demikian dalam praktik peradilan, tak semua perkara pidana berujung hukuman penjara.  Ini  disebabkan  adanya  penerapan  konsep  restorative  justice  (keadilan  restoratif) sebagai  mekanisme  penyelesaian  di  luar  pengadilan  berdasarkan  prinsip  keadilan  (Danial, 2022).  Secara  normatif,  penerapan  keadilan  restoratif  ini  tidak  hanya  berorientasi  pada hukuman  penjara,  tapi  mengarah  pada  penyelarasan  kepentingan  pemulihan  korban  dan pertanggungjawaban  pelaku  yang  bersifat  non  pemenjaraan  dalam  perkara  pidana  tertentu, seperti perkara anak, perempuan, narkotika, tindak pidana ringan (Alviolita & Arief, 2019). Selain itu konsep keadilan restoratif termuat dalam draf RKUHP 2012, RKUHP 2015, 2019 hingga  draf  RKUHP  2022.  Perbedaan  dari  tiga  draf  itu  hanya  pergeseran  dan  sedikit penambahan  redaksional  pasal-  pasalnya. Yang  ditujukan  pada  perbaikan  kerugian  korban, kerugian  lingkungan,  dan  kerugian  masyarakat  luas  (keuangan  negara).  Rambu-  rambu restorative justice dalam RKUHP terdiri dari tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, jenis pidana, dan gugurnya penuntutan (Anggraini, 2022).
Ada beberapa tantangan penerapan keadilan restoratif diantaranya penerapannya belum optimal; belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum terkait penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak misalnya; koordinasi antar aparat penegak hukum masih terkendala, dan secara struktural keadilan restoratif memadukan antara mekanisme peradilan pidana dengan partisipasi masyarakat, dalam suatu mediasi musyawarah untuk mendapat kesepakatan antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, penegak hukum,  serta  pihak  terkait  (Fattah,  2013).  Kemudian  secara  kultural,  pemahaman  bersifat menyeluruh  dan  utuh  harus  dibentuk  dalam  pendidikan  hukum  bagi  masyarakat,  dengan melibatkan partisipasi masyarakat guna memahami berbagai produk hukum tentang keadilan restoratif  sebagai  pencerminan  kepribadian  bangsa  bercirikan  Indonesia.  Oleh  karena  itu penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. namun demikian sistem peradilan melalui Restorative Justice  merupakan  pilihan  dalam  mendesain  sistem  hukum  suatu  negara.  Walaupun  suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan  restoratif  tersebut  guna  memberikan  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum,
mengingat sistem ini lebih fokus kepada perlindungan hak-hak korban yang pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia  hak-hak  korban  kurang  terlindungi  dibanding  hak-hak  tersangka.  Di  negara Indonesia  prinsip  musyawarah  untuk  mufakat  mengutamakan  perdamaian  dari  kedua  pihak baik pihak pelaku maupun korban. Oleh karena itu maka pihak penegak hukum di negara ini membuat payung hukum atau landasan terhadap upaya perdamaian dalam suatu perkara, yang dikenal dengan nama restorative justice atau keadilan restoratif yang mengandung pengertian yaitu (Sunarso et al., 2022): " suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  terhadap  korban  tindak  pidana  tersebut  (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya  persetujuan  dan  kesepakatan  diantara  para  pihak "  (Hanafi  arif,  2013).  Dalam permasalahan  ini,  restorative  justice  bisa  menjadi  solusi  bagi  keadaan  atau  kondisi  tersebut salah  satu  contoh  penerapan  yang  telah  dilakukan  dalam  studi  kasus  penyimpangan  dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pusat dan BOS Daerah Tahun 2018 oleh SMPN 14 Kota Bekasi.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis, dimana teori-teori yang dipergunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah antara lain: Teori Keadilan John Rawls, Teori  Utilitarianisme  Jeremy  Bentham,  Teori  Kepastian  Hukum  Gustav  Radbruch,  teori restorative  justice dan  penerapan  hukum  tindak  pidana  Dalam  Kasus  Penyimpangan Penggunaan Dana Bos Pusat Dan Bos Daerah Yang Terjadi Di Smpn 14 Kota Bekasi Tahun Anggaran  2018  (Fattah,  2013).  Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  tesis  ini    adalah Penelitian Yuridis normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Menanggulangi  diartikan  sebagai  mengendalikan  kejahatan  agar  berada  dalam  batas- batas toleransi masyarakat. Remington dan Ohlin dengan tegas mengemukakan bahwa sistem peradilan  pidana  (Criminal  Justice  System)  dapat  diartikan  sebagai  pemakaian  pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara aturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau  tingkah  laku  sosial.  Pengertian  sistem  itu  sendiri  mengandung  implikasi  suatu  proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Dalam teorinya Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga hal yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi satu  sama  lainnya  (kumulatif),  yaitu  komponen  struktur,  substansi,  dan  kultur  (Arief  & Ambarsari, 2018).
Dalam  sistem  penegakan  hukum  pidana,  konsep  restorative  justice  telah  mulai diimplementasikan. Tiga struktur utama dalam penegakan hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung telah memiliki landasan hukum masing-masing dalam penerapannya. Tentunya dalam hal mekanisme, model, klasifikasi tindak pidana, dan tata cara bisa berbeda. Akan tetapi, semangatnya adalah berfokus pada perubahan pidana menjadi dialog atau mediasi yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  atau  pihak  lain  yang  terkait. Mekanisme ini dilakukan untuk menciptakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang dengan memfokuskan pada upaya pemulihan dan reintegrasi kembali hubungan masyarakat (Fathoni, 2020). Tanpa kerjasama antara korban dan saksi, sistem peradilan pidana tetap akan berfungsi, akan tetapi individu-individu ini diabaikan oleh sistem peradilan pidana
atau  hanya  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengidentifikasi  dan  menghukum  pelanggar  atau pelaku  kejahatan.  Kepolisian  sebagai  garda  terdepan  dalam  sistem  peradilan  pidana  telah menerbitkan  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No  8  Tahun  2021  tentang Penanganan Tindak  Pidana  Berdasarkan Keadilan  Restoratif.  Untuk  menentukan dapat atau tidaknya restorative justice didasarkan pada dua syarat, yakni formil dan materiil. Pelaksanaan restorative  justice  dapat  dilakukan  baik  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  kemudian setelah adanya kesepakatan dilanjutkan dengan penghentian perkara. Akan tetapi, harus ada mekanisme yang ditempuh terlebih dahulu yakni gelar perkara khusus sebagai dasar diterima atau tidaknya permohonan restorative justice. Sedangkan Kejaksaan memiliki landasan dalam pelaksanaan  restorative  justice  yakni  Peraturan  Jaksa  Agung  No  15  Tahun  2020  tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Fikrin, 2019).
Salah satu konsideran pembentukan ini adalah perkembangan konsep pemidanaan yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme  yang  harus  dibangun  dalam  pelaksanaan  kewenangan  penuntutan  dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Dengan adanya restorative justice ini menjadi dasar bagi Jaksa  untuk  melakukan  penutupan  perkara  karena  telah  ada  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan (afdoening buiten process). Penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice dengan  mempertimbangkan:  subjek,  objek,  kategori,  dan  ancaman  tindak  pidana;  latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; cost and benefit penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan  semula;  dan  adanya  perdamaian  antara  korban  dan  tersangka  (Fatikasari,  2021). Sebagai fungsi pemutus dan pengawas dari keberlakukan criminal justice system, Mahkamah Agung juga telah mengatur mengenai mekanisme restorative justice melalui Surat Keputusan Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor  1691/DJU/DK/PS.00/12/2020  tanggal  22 Desember  2020 tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restoratif  (restorative justice).  Ketentuan  ini  memberikan  batasan  (kriteria)  dalam  pelaksanaan  restorative  justice yakni dalam tindak pidana ringan pada Pasal 364, 373, 379, 384,407, dan Pasal 802 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Mekanisme  dalam  proses  restorative  justice  Pengadilan  Negeri  berkoordinasi  dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor dalam pelaksanaan pelimpahan berkas. Dalam  penerimaan  pelimpahan  perkara  pencurian,  penipuan,  penggelapan,  dan  penadahan, termasuk korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, serta pihak-pihak terkait pada sidang yang telah  ditetapkan  (Notohamidjojo  &  Hukum,  2011).  Persidangan  ini  dipimpin  oleh  hakim tunggal  dengan  memperhatikan  barang  atau  nilai  uang  yang  menjadi  objek  perkara.  Hasil perdamaian dari para pihak ini menjadi dasar dalam penyusunan putusan hakim. Selain dalam tindak  pidana  tersebut,  Mahkamah Agung  juga  telah  mengarusutamakan  gender  khususnya mengatur restorative justice pada perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara pada anak (Kanter, 2002). Konsep keadilan restoratif termuat dalam draf RKUHP 2012, RKUHP 2015, 2019 hingga draf RKUHP 2022. Perbedaan dari tiga draf itu hanya pergeseran dan sedikit penambahan  redaksional  pasal-  pasalnya  (Bakhri,  2014).  Yang  ditujukan  pada  perbaikan kerugian  korban,  kerugian  lingkungan,  dan  kerugian  masyarakat  luas  (keuangan  negara). Rambu-  rambu  restorative  justice  dalam  KUHP  terdiri  dari  tujuan  pemidanaan,  pedoman pemidanaan, jenis pidana, dan gugurnya penuntutan. Meskipun demikian, dalam pandangan penulis,  tampaknya  substansi  dalam  RUU  KUHP  memiliki  irisan  konsep  restorative  justice yang didasarkan pada kriteria (Lamintang & Lamintang, 2010).
Pada  saat  ini  yang  terjadi  adalah  apabila  terjadi  suatu  tindak  pidana,  masyarakat cenderung  menggunakan  jalur  pengadilan  yang  secara  konseptual  dan  teoritis  akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk  dicapai  (Gultom,  2019).  Perlu  disadari  bahwa  hasil  yang  akan  dicapai  dari  proses penyelesaian  perkara  dengan  jalur  peradilan  bersifat  win  lose  solution,  dengan  sifat  yang
demikian,  akan  terdapat  pihak  yang  menang  dan  terdapat  pula  pihak  yang  kalah.  Dengan kenyataan  seperti  ini,  penyelesaian  suatu  perkara  melalui  jalur  peradilan  tradisional  pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa “tidak enak”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam (Nasution, 2017). Sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah suatu sistem yang mengatur cara bagaimana suatu  perkara  pidana  yang  telah  terjadi  akan  diselesaikan  dalam  suatu  rangkaian  kegiatan peradilan  dengan  tujuan  tercapainya  keadilan  dan  memperoleh  kepastian  hukum  (Arisandi, 2016).  Karena  sistem  peradilan  pidana  adalah  sebagai  suatu  sistem,  maka  antara  masing- masing  komponen  yang  terdapat  dalam  sistem  saling  terkait  satu  dengan  yang lain,  artinya sistem ini tidak pernah berjalan dan sampai pada tujuannya jika salah satu bagian dari sistem itu  tidak  bekerja  (Likadja,  2015). Apabila  dikaji  dari  Muladi  dalam  bukunya  yang  berjudul “Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana”  mengemukakan  bahwa  sistem  peradilan  pidana (criminal justice system) adalah suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana  materiil,  hukum  pidana  formil  maupun  hukum  pelaksanaan  pidana.Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial.  Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan (Ramadhani, 2019).
Sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  atau  Undang-Undang  No.  8  tahun 1981.  Dikatakan  demikian  karena  Undang-Undang  No.  8  tahun  1981  atau  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara  dalam  menegakkan  hukum  pidana  yakni  kepolisian,  kejaksaan,  hakim  dan  lembaga pemasyarakatan.  Pengertian  sistem  peradilan  pidana  (criminal  justice  system)  disebut  juga dengan istilah law enforcement system karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak (Zulfa, 2011). Terhadap kasus tindak pidana, maka restorative justice system setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (to restore)  perbuatan  kriminal  yang  dilakukan  pelaku  dengan  tindakan  yang  bermanfaat  bagi pelaku,  korban  dan  lingkungannya  yang  melibatkan  mereka  secara  langsung  dalam penyelesaian masalah,  dan  berbeda  dengan  cara  penanganan  orang  dewasa,  yang kemudian akan  bermuara  pada  tujuan  dari  pidana  itu  sendiri  tujuan  pemidanaan  bertitik  tolak  kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penyimpangan Penggunaan Dana Bos Pusat Dan Bos Daerah Yang Terjadi Di Smpn 14 Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018.
Berdasarkan  Fakta-fakta  penyelidikan  terhadap  dugaan  tindak  pidana  korupsi  terkait Penyimpangan Penggunaan Dana Bos Pusat dan Bos Daerah yang terjadi di SMPN 14 Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018, dari hasil permintaan keterangan terhadap pihak yang terlibat dalam penggunaan anggaran baik dari SMPN 14 Kota Bekasi dan pihak lainnya, pemeriksaan dokumen, pendapat ahli pidana, pendapat ahli keuangan negara dikuatkan dengan hasil audit investigasi  oleh  BPKP  Perwakilan  Provinsi  DKI  Jakarta,  bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 557.758.212 (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah).
Bahwa menurut pendapat Penyelidik selama proses penyelidikan Kepala Sekolah SMPN 14  Kota  Bekasi  sangat  kooperatif  dan  mengakui  kesalahannya  karenanya  penyelidik menyampaikan dikembalikan saja kerugian keuangan negara tersebut ke kas negara sehingga
penyelidikan tidak perlu ditingkatkan ke tahap penyidikan, atas penyampaian tersebut Kepala Sekolah SMPN 14 Kota Bekasi Tahun 2018 bersedia untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas penyimpangan yang dilakukan.
Penyelidik mengacu pada TR Kabareskrim POLRI Nomor: ST/206/VII/2016 tanggal 25 Juli 2018: Dalam Penanganan Perkara tipidkor pada Poin 2 huruf AA: Jika dalam proses Lidik ada Pengembalian Kerugian Keuangan Negara ke Kas Negara agar Lidik Tidak ditingkatkan ke  tahap  sidik. Bahwa  Kepala  Sekolah  SMPN  14  Kota  Bekasi  Tahun  2018  telah mengembalikan  kerugian  negara  berdasarkan  hasil  audit  investigasi  oleh  BPKP  Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 557.758.212 (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) . Guna memberikan kepastian hukum terhadap perkara  dimaksud,  maka  Laporan  Informasi  dugaan  tindak  pidana  korupsi  terkait Penyimpangan Penggunaan Dana Bos Pusat dan Bos Daerah yang terjadi di SMPN 14 Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP dihentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana.

## KESIMPULAN
Kepolisian  sebagai  garda  terdepan  dalam  sistem  peradilan  pidana  telah  menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaksanaan restorative justice dapat dilakukan baik tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  kemudian  setelah  adanya  kesepakatan  dilanjutkan dengan penghentian perkara. Dengan adanya restorative justice ini menjadi dasar bagi Jaksa untuk melakukan penutupan perkara karena telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan ( afdoening buiten process ) dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak  pidana;  latar  belakang  terjadinya  dilakukannya  tindak  pidana;  tingkat  ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; cost and benefit penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Rambu-  rambu restorative  justice dalam  KUHP  terdiri  dari  tujuan  pemidanaan,  pedoman pemidanaan, jenis pidana, dan gugurnya penuntutan sudah memiliki irisan konsep restorative justice yang didasarkan pada kriteria. Restorative justice secara normatif telah menjadi satu mekanisme  penyelesaian  perkara  hukum  dalam  konteks  criminal  justice  system  dengan stakeholders  utama  di  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Pengadilan.  Keberhasilan  dari  penerapan konsep restorative  justice bergantung  pada  ketepatan  dalam  penentuan  personalisme, perumusan reparasi, proses reintegrasi dan partisipasi penuh dari para pihak. Lima unsur utama keadilan restorative justice yaitu: 1) satu jenis keadilan, 2) memandang tindak pidana itu bukan kejahatan  terhadap  negara/publik  melainkan  kejahatan  terhadap  korban,  3)  berfokus  pada penderitaan  atau  kerugian,  4)  berwujud  dialog  langsung  atau  tidak  langsung  dalam  wujud mediasi,  5)  tidak  hanya  dalam  wujud  rekonsiliasi  yang  bersifat  transisional.  Mekanisme- mekanisme keadilan restoratif adalah:  1) Pemulihan Hak Korban, 2) Mediasi Penal, 3) Diversi, 4) Pidana Pengawasan, 5) Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (Seponering), dan 6) Judicial Pardon/ Pemaafan Hakim, serta mekanisme non-pemenjaraan (non-custodial). Sejalan dengan prinsip mediasi penal: 1) Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung , 2) Process Orientation/  Prozessorientierung ,  3) Informal  Proceedings/  Informalität dan  4) Active  and autonomous  participation/  Parteiautonomie/  Subjektivierung .  Akhirnya,  upaya  reformasi sistem peradilan di Indonesia adalah dengan restorative justice yang pada dasarnya sederhana.
Analisa penerapan restorative justice di lembaga penegak hukum dalam upaya reformasi sistem  peradilan  umum  di  Indonesia  dalam  konteks  peraturan  perundang-undangan,  surat
edaran, surat keputusan, maupun kesepakatan antar penegak hukum di Indonesia saat ini, telah terdapat beragam peraturan perundangan yang menggunakan terminologi keadilan restoratif. Nota  Kesepahaman  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung,  Menteri  Hukum  dan  HAM,  Jaksa Agung, dan Kepala Polri Pasal 1 angka 2 (No. 131/KMA/SKB/X/2012); Menteri Hukum dan HAM (No. M. HH–07.HM.03. 02 Tahun 2012), Jaksa Agung (No. KEP–06/E/EJP/10/2012); Kepala Kepolisian Negara Indonesia (No. B/39/X/2012), Surat Edaran Kapolri Angka 2 huruf b No. SE/8/2018, Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019, Pasal 1 angka  1  Peraturan  Jaksa  Agung,  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Law Reform , 15 (1), 130–148. Anggraini, E. P. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Dibatalkannya Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  Sebagai  Pengikatan  Obyek  Jaminan  Hutang  Piutang  Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1395 K/Pdt/2017) . UNS (Sebelas Maret University).
Arief,  H.,  &  Ambarsari,  N.  (2018).  Penerapan  Prinsip  Restorative  Justice  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum , 10 (2), 173–190. Arisandi,  H.  (2016). Konsep  mediasi  penal  untuk  restorative  justice  dalam  penyelesaian perkara  pidana  (perspektif  hukum  pidana  islam  dan  hukum  positif) .  Jakarta:  Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
Jurnal Yuridis , 6 (2), 33–54.
Bakhri, S. (2014). Sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan, teori, dan praktik peradilan. (No Title) .
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  penelitian  hukum  sebagai  instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33. Danial, M. A. (2022). Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif .  Universitas Hasanuddin.
Fathoni, I. (2020). Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga perspektif Restoratif Justice:  Studi  Kasus  Woman’s  Crisis  Center  Kabupaten  Jombang .  Universitas  Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Fatikasari, P. (2021). Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian . Universitas Hasanuddin. Fattah, D. (2013). Teori keadi lan menurut john rawls. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 9 (2), 30–45.
FIKRIN,  K.  M.  S.  N.  S.,  &  FIKRIN,  H.  K.  M.  S.  N.  S.  (2019).  Kajian  Terhadap  Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Das Sollen , 3 (2).
Gultom,  S.  M.  (2019). Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Terhadap  Produsen  Minuman Keras Oplosan . Universitas Kristen Indonesia.
Kanter, E. Y. (2002). SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, cet. 3. Jakarta, Storia Grafika . Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi . Sinar Grafika.
Likadja,  J.  A.  C.  (2015).  Memaknai  “Hukum  Negara  (Law  Through  State)”  dalam  Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat).” Hasanuddin Law Review , 1 (1), 75–86.
Nasution, M. S. A. (2017). Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta , 217–218.
Notohamidjojo, O., & Hukum, S.-S. P. F. (2011). Griya Media . Salatiga. Ramadhani, D. W. (2019). Reformasi sistem penyidikan dengan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penyelundupan . UNS (Sebelas Maret University). Rhiti, H. (2015). Filsafat Hukum edisi Lengkap (dari klasik ke postmodernisme). Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya . Santoso, A. (2012). Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum . Sunarso, H. S., SH, M. H., & Kn, M. (2022). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana . Sinar Grafika.
Waskito,  A.  B.  (2018).  Implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Dalam  Perspektif  Integrasi.
Jurnal Daulat Hukum , 1 (1). Zulfa, E. A. (2011). Pergeseran paradigma pemidanaan .

## This Work is Licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License