## MENILIK IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TH. 2014 (STUDI KASUS KERJASAMA ANTARA STAIN KEDIRI DENGAN P.A. KAB. KEDIRI DALAM PROGRAM POSBAKUM 2015)
Abdullah Taufik*
Abstact The provision of legal services in the form of a court Posbakum program for PA Kediri is a new program that has never existed before, although it has been mandated by the Act. No. 50 in 2009 on the Religious Courts. For STAIN Kediri, an institutional cooperation program with the PA Kediri is a new program that has never been done before. Therefore, it is important to conduct a research on the cooperation between the LKBH STAIN Kediri and PA Kediri in Posbakum program 2015. This article attempts to explain the implementation of Perma No. 1 in 2014 based on PA Kediri, particularly in Posbakum program, the background of Memorandum of Understanding (MOU) between the LKBH STAIN Kediri and PA Kediri, and the constraints faced in the institutional cooperation. By  using  descriptive  qualitative  approach,  the  study  concluded  that  the  implementation  of  Posbakum  in cooperation between the PA Kediri and LKBH STAIN run in accordance with the rules of per-law’s and adapted to local peculiarities. Although there are several obstacles, such as lack of accuracy of data collection by the officers of Posbakum, clarity of administration fees, labor discipline and coordination patterns that have not been effective.
Keywords: Perma No. 1 in 2014, the Institute of Justice, Legal Aid, Posbakum.
Abstrak
Pemberian layanan hukum dalam bentuk program Posbakum pengadilan bagi PA Kabupaten Kediri adalah program baru yang belum pernah ada sebelumnya, meskipun telah diamanatkan oleh UU. No.  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama.  Begitu  juga  bagi  STAIN  Kediri,  program  kerjasama kelembagaan dengan PA Kabupaten Kediri merupakan hal yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  melakukan  penelitian  terhadap  kerjasama  antara LKBH STAIN Kediri dengan PA Kabupaten Kediri dalam program Posbakum Tahun 2015. Tulisan akan berupaya menjelaskan implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 menurut PA Kabupaten Kediri, khususnya  dalam  program  Posbakum,  muatan  klausul  Memorandum  of  Understanding  (MOU) antara LKBH STAIN Kediri dengan PA Kabupaten Kediri, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam kerjasama kelembagaan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan diskriptif-kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Posbakum di PA Kabupaten Kediri bekerjasama dengan LKBH STAIN Kediri berjalan sesuai dengan aturan per-undang-undang-an dan disesuaikan dengan kekhasan lokal. Meskipun masih ditemui beberapa kendala, seperti; kurangnya akurasi pendataan oleh petugas Posbakum, kejelasan pemberian honor, disiplin kerja serta pola koordinasi yang belum efektif.
Kata Kunci: Perma No. 1 Tahun 2014, Lembaga Peradilan, Bantuan Hukum, Posbakum.

## I.  PENDAHULUAN
Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 merupakan petunjuk tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Sedangkan layanan hukum di pengadilan adalah sebagai berikut: (1) Layanan pembebasan biaya perkara, (2) Sidang di luar gedung pengadilan,
dan  (3)  Posbakum  pengadilan  di  lingkungan; Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dari beberapa layanan hukum tersebut di atas ada satu layanan hukum yang menjadi fokus kerjasama antara STAIN Kediri yang dalam hal ini adalah unit lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH)  STAIN  Kediri  dengan  PA  Kabupaten
* Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
e -ISSN: 2502-860X
Kediri,  yaitu  layanan  Pos  Bantuan  Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama. Posbakum pengadilan berfungsi untuk memberikan layanan hukum yang berupa informasi,  konsultasi  dan  advis  hukum,  serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan per-undang- undang-an yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman,  Peradilan  Umum,  Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Pos
Bantuan Hukum
(Posbakum) merupakan layanan yang memang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama. Berkenaan dengan bantuan hukum dan segala hal yang terkait dengan itu telah diatur  dalam  UU  No.  16  Tahun  2011,  bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Untuk menjadi pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebgai berikut;
1.  Berbadan hukum 2.  Terakreditasi 3.  Memiliki sekretariat yang tetap
4.  Memiliki pengurus
5.  Memiliki program bantuan hukum Sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Terkait dengan hubungan kerjasama antara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)  STAIN  Kediri  dengan  PA  Kabupaten Kediri  dalam  program  Posbakum,  Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai penyelenggara program Posbakum di lingkungan pengadilan, sementara LKBH STAIN Kediri sebagai petugas Posbakum pengadilan.
Pemberian layanan hukum dalam bentuk program Posbakum pengadilan bagi PA Kabupaten Kediri adalah program baru yang belum  pernah  ada  sebelumnya,  meskipun telah diamanatkan oleh UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama khususnya dalam pasal  60  (c)  menyebutkan  bahwa  di  setiap pengadilan dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan bagi yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
Begitu juga bagi perguruan tinggi STAIN Kediri,  program  kerjasama  kelembagaan dengan PA Kabupaten Kediri adalah merupakan hal yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun prosedur pelaksanaan Posbakum mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2014. Sehubungan dengan penerima layanan Posbakum ditegaskan pada pasal 22 Perma No.  1  Tahun  2014  ayat  (1);  setiap  orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara  ekonomi  dan/atau  tidak  memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang merupakan layanan berupa pemberian informasi,  konsultasi,  advis  hukum,  atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan,  dapat  menerima  layanan  pada Posbakum pengadilan. Sedangkan layanan yang diberikan oleh Posbakum berupa: 1. Pemberian  informasi,  konsultasi,  atau advis hukum,
2.  Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan,
3.  Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma- cuma. 1
Sedangkan layanan Posbakum Pengadilan Agama  Kabupaten  Kediri,  menerima  orang- orang yang berperkara khususnya bagi mereka yang tidak memiliki advokat, untuk membantu mengerjakan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan. 2 Oleh  karena  itu,  penting  untuk melakukan penelitian terhadap implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak  mampu  di  pengadilan,  terkait  dengan adanya kerjasama antara LKBH STAIN Kediri dengan PA Kabupaten Kediri dalam program Posbakum Tahun 2015. Tulisan akan berupaya menjelaskan implementasi Perma No. 1 Tahun
1 Wawancara dengan Maftuhin, Sekretaris PA. Kabupaten Kediri, 21 Maret 2015
2 Wawancara dengan Agus, Wakil Panitera PA. Kabupaten Kediri, 01 April 2015
2014 menurut PA Kabupaten Kediri, khususnya dalam  program  Posbakum,  muatan  klausul Memorandum of Understanding (MOU) antara LKBH STAIN Kediri dengan PA Kabupaten Kediri,  serta  kendala-kendala  yang  dihadapi dalam kerjasama kelembagaan tersebut.

## II.  KERANGKA METODOLOGI
A.  Metode Penelitian
1.  Pendekatan dan Jenis penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif,  yakni  mengkaji  peraturan per-undang-undang-an yang terkait dengan Pos Bantuan Hukum. Kemudian untuk mendapat pemahaman yang holistik dalam mengkaji pelaksanaan program kerjasama Posbakum tulisan ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang dipaparkan dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta memperhatikan ciri-ciri naturalisasinya.
1.  Lokasi penelitian Penelitian ini berlokasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2.  Sumber data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini;
a. Sumber  data  primer,  yaitu  data  yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (steak holder PA Kabupaten Kediri) b.  Sumber data skunder Sebagai  pelengkap  data  primer,  data sekunder diperoleh dari dokumen hukum serta literatur kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.
c.  Sumber data tersier Data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia
3.  Teknik pengumpulan data
a. Wawancara; peneliti melakukan wawancara dengan  hakim,  panitera  pengganti, stakeholder PA  Kabupaten  Kediri,  petugas Posbakum dan pencari keadilan.
b. Dokumentasi;  dokumentasi  hukum  yang diperoleh dari pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
4.  Analisa data
Dari data yang telah diperoleh baik melalui wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya dianalisa dengan beberapa tahapan;
a.  Reduksi data Peneliti memilah-milah data yang telah terkumpul,  baik  melalui  wawancara dan  dokumentasi,  kemudian  menyusun berdasarkan urutan tingkat keakuratan data.
b.  Pencatatan
Dari data yang telah diurutkan dan dicatat untuk kemudian dicari yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
c.  Akurasi data dan kesimpulan Pemilihan data yang akurat untuk menjawab permasalahan yang diteliti melalui penarikan kesimpulan deduktif metodik, yakni dari pelaksanaan kegiatan Posbakum di lapangan kemudian digeneralisir dengan mengacu pada dalil- dalil hukum pada aturan yang terkait dengan Posbakum.

## B.  Kerangka Teoritik
Istilah implementasi memperoleh beragam tafsiran dari para ahli. Menurut Nurdin Usman,  implementasi  adalah:  “Implementasi bermuara  pada  aktifitas,  aksi,  tindakan,  atau adanya mekanisme atau sistem implementasi bukan sekedar aktifitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. 3 Sementara menurut Guntur Setiawan,  implementasi  adalah:  “Perluasan aktifitas  yang  saling  menyesuaikan  proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”. 4
Pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa kata implementasi
3 Nurdin Usman. Koreksi  Implementasi  Berbasis  Kurikulum , (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.
4 Guntur Setiawan. Implementasi  dalam  Birokrasi Pembangunan , (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39.
e -ISSN: 2502-860X
bermuara  pada  aktifitas,  adanya  aksi, tindakan,  atau  mekanisme  suatu  sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi  bukan  sekadar  aktifitas,  tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimanakah Peraturan Mahkamah Agung tersebut masuk dalam tataran implementasi di beberapa Pengadilan Tingkat I, khususnya di Pengadilan Agama.

## III. PEMBAHASAN
A.  Dasar Hukum Posbakum
Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  No. 1 Tahun 2014 merupakan pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang di dalamnya mengatur layanan hukum yang disediakan serta prosedur pelaksanaannya.
1.  Layanan pembebasan perkara Pembebasan biaya perkara di pengadilan merupakan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk lebih mendapatkan akses keadilan di pengadilan. Dalam  ketentuan  umum  pasal  (1)  Perma No.  1  Tahun  2014  dijelaskan,  bahwa  layanan pembebasan perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan  sehingga  setiap  orang,  atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma- cuma. 5 Layanan pembebasan biaya perkara di pengadilan memiliki wilayah di semua tingkatan  pengadilan  yakni  tingkat  pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
2.  Sidang di luar gedung pengadilan Layanan bantuan hukum yang berupa pelaksanaan proses sidang di luar gedung pengadilan adalah merupakan wujud nyata fasilitas bagi pencari keadilan khususnya orang yang tidak mampu. Proses peradilan bisa segera dilaksanakan tanpa harus menunggu
5 Perma No. 1 Tahun 2014.
waktu  yang  lama,  hal  ini  sesuai  dengan  azas peradilan,  yaitu  peradilan  cepat,  sederhana dan biaya ringan.
Dalam ketentuan umum Perma No. 1 Tahun 2014 pasal (1) : (4) sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara  tertutup,  berkala  atau  sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di  dalam  wilayah  hukumnya,  tetapi  di  luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. 6

## 3.  Posbakum pengadilan di lingkungan
Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama  dan Peradilan Tata Usaha Negara
Pos Bantuan
Hukum (Posbakum) pengadilan sebagai fasilitas bagi orang atau kelompok orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan di pengadilan. 7 Sebagai amanat UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan  Agama  pasal  60  (c)  menyebutkan bahwa di setiap pengadilan dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan bagi yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam hal ini, lembaga peradilan tidak bersikap diskriminatif terhadap orang yang mendapatkan keadilan di pengadilan.
Menurut penjelasan ketentuan umum pasal  1  (6)  Perma  No.  1  Tahun  2014,  bahwa Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum,  serta  pembuatan  dokumen  hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan  kehakiman,  Peradilan  Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. 8 a.  Petugas Posbakum Dalam memberikan layanan bantuan hukum pada Posbakum pengadilan, maka diperlukan sekelompok orang yang
6 Perma No. 1 Tahun 2014.
7 Zairin.  “Bantuan  Hukum  Akses  Masyarakat  Miskin”, Makalah disampaikan pada workshop Jurusan Syari`ah, 2015
8 Perma No. 1 Tahun 2014.
berkompeten sebagai petugas atau pelaksana layanan bantuan hukum tersebut. Mereka yang dapat menjadi petugas Posbakum adalah:
• Advokat
• Sarjana hukum
• Sarjana syariah Kesemuanya ditunjuk oleh ketua pengadilan melalui perjanjian kerjasama.
b.  Lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan Sebagaimana telah dipersyaratkan di atas bahwa petugas Posbakum selain mereka harus  merupakan  advokat,  sarjana  hukum dan  sarjana  syari’ah,  mereka  juga  harus direkomendasi oleh lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan yang telah bekerjasama dengan pengadilan. Sedangkan lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan sebagai berikut;
1) Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum,
2) Unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat,
3) Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) di perguruan tinggi.
c.  Penerima layanan di Posbakum pengadilan Dibentuknya layanan hukum yang berupa pos bantuan hukum di pengadilan, merupakan bentuk  kepedulian  pemerintah,  dalam  hal ini  Kemenkumham,  untuk  memberikan keringanan bagi masyarakat pencari keadilan terutama yang terkena dampak masalah ekonomi (ekonomi lemah). Adapun kategorinya adalah sebagai berikut;
1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi,
2) Tidak memiliki akses informasi dan konsultasi hukum,
3) Yang memerlukan layanan berupa pemberian  informasi,  konsultasi,  advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
d.  Prosedur keterangan tidak mampu Untuk mengetahui dan memastikan bahwa seseorang tidak mampu maka harus dibuktikan dengan atribusi sebagai berikut;
1)  Surat  keterangan  tidak  mampu  (SKTM) yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa/ Lurah atau Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara.

## 2)  Surat keterangan tunjangan sosial:
•  Kartu keluarga miskin (KKM)
• Kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)
•  Kartu beras miskin (Raskin)
•  Kartu program keluarga harapan (PKH) •  Kartu bantuan langsung tunai (BLT) •  Kartu perlindungan sosial (KPS)
• Atau surat keterangan tidak mampu yang lain
3) Surat keterangan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum pengadilan apabila pemohon tidak bisa menunjukkan ketentuan-ketentuan pada angka 1 dan 2 tersebut di atas.
4.  Kerjasama kelembagaan dengan pemberi layanan Posbakum pengadilan Pengadilan sebagai penyedia Posbakum dalam melaksanakan programnya bekerjasama dengan lembaga pemberi layanan Posbakum yang  dapat  berupa:  1)  Lembaga  masyarakat sipil  penyedia  advokasi  hukum,  2)  Unit  kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat,  3)  LKBH  perguruan  tinggi.  Lembaga pemberi layanan Posbakum diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;
a.  Berbadan hukum b.  Berdomisili di wilayah hukum pengadilan c.  Memiliki pengalaman dalam menangani perkara
d.  Memiliki minimal satu orang advokat
e.  Memiliki staf yang bertugas di Posbakum pengadilan yang bergelar minimal sarjana hukum atau sarjana syari’ah
f. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh PA
g.  Bila menyertakan mahasiswa harus telah menempuh 140 SKS dan lulus Hukum Acara, serta lulus Praktek Hukum Acara.
e -ISSN: 2502-860X

## B. Implementasi Kegiatan Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Pos
Bantuan Hukum
(Posbakum)
merupakan salah satu bentuk layanan hukum di pengadilan yang ditujukan bagi orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat mengakses keadilan hukum. Sedangkan juklaknya adalah mengacu kepada  Perma  No.  1  Tahun  2014,  khususnya pada bab V pasal 22 sampai dengan pasal 35. Menurut  pasal  22,  tentang  kriteria  penerima layanan Posbakum adalah sebagai berikut;
“Setiap  orang  atau  sekelompok  orang  yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan”.
Dari rumusan pasal 22 tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur penerima layanan Posbakum pengadilan sebagai berikut; 1.  Setiap orang atau sekelompok orang 2.  Tidak mampu secara ekonomi
3. Dan/atau  tidak  memiliki  akses  pada informasi dan konsultasi hukum
4. Layanan yang diberikan berupa; informasi, konsultasi,  advis  hukum  dan  bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
Dari beberapa unsur tersebut di atas ada poin penting yang bisa dijadikan penentu dapat tidaknya seorang mendapatkan layanan Posbakum, yaitu kriteria “tidak mampu secara ekonomi”. Untuk membuktikan tidak mampu secara ekonomi menurut petunjuk pasal 22 ayat (2) ditentukan sebagai berikut; 1.  Menunjukkan Surat Keterangan Tidak
Mampu  (SKTM)  yang  dikeluarkan  oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala
Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya, seperti  Kartu  Keluarga  Miskin  (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin),
Kartu  Program  Keluarga  Harapan  (PKH), Kartu  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT), Kartu  Perlindungan  Sosial  (KPS),  atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar pendidik miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan  keterangan  tidak  mampu, atau 3.  Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum dan disetujui oleh petugas Posbakum pengadilan apabila pemohon layanan Posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a dan b (di atas).
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengaplikasikan kegiatan Posbakum memiliki warna tersendiri dan juga menjadi ciri khas yang mungkin berbeda dengan pengadilan lain,  dengan  ketentuan  masih  berada  dalam koridor peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan Posbakum pengadilan di PA  Kabupaten  Kediri  masih  terhitung  baru, karena belum pernah ada sebelumnya. Hal ini yang mungkin menjadi pengalaman yang berarti bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam mengaplikasikan penyediaan Posbakum  ini,  Pengadilan  Agama  Kabupaten Kediri menjalin kerjasama dengan LKBH STAIN Kediri selaku petugas Posbakum di pengadilan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan berkenaan dengan persiapan pelaksanaan kerjasama adalah sebagai berikut;
1.  Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya program Posbakum Pengadilan,
2.  Calon mitra kerjasama mengajukan lamaran untuk mengisi tugas Posbakum di Pengadilan Agama,
3.  Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyeleksi calon pengisi program Posbakum,
4.  Pengadilan Agama mengumumkan hasil seleksi,

## 5.  Bagi calon mitra kerja yang dinyatakan lulus diminta untuk merumuskan dan menandatangani Memorandum  Of
Understanding (MOU) antara STAIN dengan PA Kabupaten Kediri. Dengan selesainya penandatanganan  MOU,  maka  dimulailah hubungan kerjasama kedua belah pihak.
Sehubungan  dengan  Posbakum,  maka LKBH STAIN Kediri menetapkan team kerja yang bertugas di Posbakum sebagai berikut; 1.  LKBH membuka pendaftaran calon petugas Posbakum di Pengadilan Agama
2.  LKBH menyeleksi calon petugas yang akan bekerja sebagai petugas Posbakum
3.  LKBH menetapkan tenaga Posbakum sebanyak 10 orang
4.  Hari kerja petugas Posbakum mengikuti hari kerja Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu mulai hari Senin s/d Jum’at 5.  Bagi petugas Posbakum bekerjasama dua hari  dalam  seminggu,  dengan  jumlah petugas setiap hari 4 orang. Sedangkan setiap orang mendapat tambahan piket satu hari dalam seminggu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan kriteria penerima layanan Posbakum dan juklak kerja sebagai berikut; 1.  Petugas Posbakum mengerjakan dokumen- dokumen hukum sesuai yang diperlukan oleh klien yang mengajukan bantuan pada Posbakum,
2.  Jenis-jenis dokumen hukum sebagai berikut;
a. Surat gugatan (cerai-talak)
b. Surat permohonan (waris, hibah) 3. Yang dapat memanfaatkan layanan Posbakum adalah;
a. Orang/sekelompok  orang  yang  tidak mampu secara ekonomi
b. Orang/sekelompok orang yang tidak memiliki informasi untuk mendapatkan akses hukum
c. Orang/sekelompok  orang  yang  tidak mampu/tidak  menggunakan  jasa
advokat.

## C.  Implementasi Klausul Kerjasama
Sebagai  pedoman  dalam  bekerja,  maka diperlukan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU)  yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban, serta aturan penyelesaian jika terjadi sengketa. Secara garis besar klausul kerjasama dapat diuraikan sebagai berikut 9 ; 1.  Jangka waktu kerjasama Disebutkan dalam MOU jangka waktu kerjasama adalah satu tahun terhitung mulai Januari s/d Desember. 2.  Hak dan kewajiban
a.  Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berhak mendapatkan laporan berkas layanan Posbakum pengadilan,
b. Pihak  LKBH  STAIN  Kediri,  selaku  petugas Posbakum berhak mendapatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Posbakum,
c.  Pihak LKBH STAIN Kediri selaku petugas Posbakum berhak mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan anggaran DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015,
d.  Pihak Pengadilan Agama berkewajiban menyediakan ruangan untuk kegiatan Posbakum di dalam Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,
e. Pihak  LKBH  STAIN,  selaku  petugas Posbakum berkewajiban memberikan bantuan layanan hukum secara professional dan bertanggung jawab berupa informasi, konsultasi dan advis serta pembuatan dokumen hukum terhadap masyarakat yang berperkara di Posbakum yang tidak mampu membayar jasa pengacara.
3.  Mekanisme pemberian layanan Posbakum pengadilan
a.  Pihak Posbakum melayani orang atau sekelompok orang yang mengajukan permohonan kepada Posbakum dengan mengisi formulir yang telah disediakan,
9 Naskah MOU Kelembagaan antara PA. Kabupaten Kediri dengan STAIN kediri Tahun 2015
e -ISSN: 2502-860X
b.  Orang atau sekelompok orang yang telah mengisi formulir akan mendapatkan
layanan Posbakum,
c.  Pihak Posbakum pengadilan kemudian mengkompilasi berkas penerima layanan Posbakum pengadilan sebagai dokumentasi pengadilan yang terdiri dari;
•  Formulir permohonan
• Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) (Perma No. 1 Tahun 2014)
• Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
• Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum
• Pernyataan telah diberikan layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum.
4.  Imbalan jasa
a.  Pihak Posbakum mendapatkan imbalan jasa dari DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama masa kontrak kerja,
b.  Besarnya imbalan jasa yang diberikan kepada petugas Posbakum sesuai dengan anggaran  2015  yaitu  Rp  24.000.000,-  (dua puluh empat juta rupiah) dalam waktu satu tahun anggaran,
c.  Jasa diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melalui bendahara pengeluaran berdasarkan surat tagihan (surat  perintah  melaksanakan  kerja)  dari Posbakum.
5.  Rapat koordinasi Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul selama kerjasama dan untuk mengetahui  perkembangan  yang  muncul, maka kedua belah pihak sepakat mengadakan rapat dua kali dalam sebulan.
6.  Evaluasi dan monitoring a.  Para pihak akan melakukan monitoring terhadap kinerja Posbakum secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan,
b.  Para pihak berkewajiban melakukan evaluasi berkala setiap bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.
Ada beberapa klausul yang perlu dievaluasi yaitu: a.  Tentang ruangan untuk Posbakum Ruangan Posbakum digabung dengan layanan lain yang ada di Pengadilan Agama, seharusnya ruangan Posbakum terpisah dengan layanan yang ada di pengadilan biar terkesan bukan pegawai Pengadilan Agama,
b.  Tentang rapat koordinasi Adanya pencantuman rapat merupakan hal  yang  positif,  akan  tetapi  perlu adanya tindak lanjut tentang bagaimana bentuknya dan apa materinya,
c.  Tentang evaluasi dan monitoring Evaluasi dan monitoring memang memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas kinerja akan tetapi perlu dipikirkan bagaimana model monitoring yang akan dilakukan,
d.  Tentang klausul perpanjangan Dalam perjanjian kerjasama kelembagaan, seyogyanya dicantumkan klausul perpanjangan,  karena  hal  ini  untuk memacu agar kinerja menjadi optimal dan memiliki harapan akan perpanjangan di masa-masa yang akan datang.

## D.  Catatan dan Evaluasi
Dalam hubungan kerjasama ada masalah yang tak terduga sebelumnya muncul ke permukaan, secara garis besar permasalahan- permasalahan dapat dipetakan sebagai berikut; 1.  Administrasi Permasalahan yang muncul terkait dengan administrasi, yaitu kurangnya akurasi pendataan oleh petugas Posbakum. Oleh karena itu diperlukan ketelitian petugas Posbakum dalam memproses data yang akan dijadikan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan, dan oleh karena pihak pengadilan seringkali memberikan teguran terhadap kesalahan dalam  administrasi  ini,  hal  ini  dimaksudkan untuk perbaikan dan pembelajaran petugas Posbakum.
Kemudian terkait dengan tagihan pencairan  dana  Posbakum,  di  sini  belum  ada
kesepakatan tentang waktu pencairan dana sehingga pemberian honor pada petugas Posbakum tidak tentu waktunya.
2.  Kedisiplinan kerja Kedisiplinan kerja akan menentukan kualitas kerja seseorang. Oleh karena itu kedisiplinan kerja ini amat ditekankan pada petugas Posbakum sejak awal diterima menjadi petugas Posbakum. Namun demikian masalah tetap  saja  muncul  di  tengah-tengah  mereka, seperti misalnya banyak di antara mereka yang tidak mematuhi komitmen awal. Mereka akan loyal menyelesaikan kontrak selama setahun, tetapi yang terjadi banyak yang izin keluar dari pekerjaan  dengan  berbagai  alasan,  sehingga hal ini akan mengganggu kerja tim yang telah tertata  rapi.  Oleh  karena  itu,  di  masa  yang akan datang perlu dipertegas kembali tentang komitmen kerja awal dari petugas Posbakum. 3.  Rapat koordinasi Dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa akan diadakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya  2  (dua)  kali  dalam sebulan,  namun  karena  berbagai  kesibukan masing-masing sehingga keinginan ini tidak bisa diwujudkan. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan bersama untuk menindaklanjuti kegiatan rapat koordinasi tersebut.
4.  Monitoring dan evaluasi Dalam perjanjian kerjasama diwajibkan bagi kedua belah pihak untuk melakukan monitoring  terhadap  pelaksanaan  MOU  ini, akan tetapi bagaimana model monitoring yang akan dilakukan belum sempat masuk dalam pembahasan. Oleh karena itu model monitoring sebaiknya juga dijelaskan agar tidak kabur dan bisa diaplikasikan. Demikian juga evaluasi bagi pelaksanaan perjanjian masih belum menemukan model evaluasi yang  efektif,  sehingga  bisa  dilakukan  oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu terkait dengan evaluasi ini sebaiknya ditentukan dan dirumuskan diawal agar pelaksanaan kegiatan Posbakum berjalan dengan baik.

## IV. KESIMPULAN
Implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 terkait dengan kegiatan Posbakum Pengadilan Agama  Kabupaten  Kediri,  sangat  persuasif dan didasarkan pada kondisi lingkungan. Hal ini yang mungkin menjadi ciri khas bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Pengadilan Agama yang lainnya. Meski demikian ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Posbakum Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung telah menjadi acuan dalam melaksanakan tugas-tugas Posbakum, seperti misalnya; •  Posbakum memberikan informasi, konsultasi hukum dan advis hukum,
• Membuatkan dokumen hukum bagi yang berperkara di pengadilan dan tidak mampu membayar biaya advokat,
• Memberikan laporan tentang layanan Posbakum kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
Untuk perbaikan dan harmonisasi kerjasama  kelembagaan,  hendaknya  masing- masing pihak menyadari akan kekurangan- kekurangan yang ada baik yang berhubungan dengan  penataan  administrasi,  kedisiplinan kerja, dan beberapa program kerja yang belum bisa diaplikasikan. Semua itu menjadi materi yang akan dikaji bersama demi perbaikan dan kemajuan di masa-masa yang akan datang,  sehingga  masing-masing  pihak  dapat merasakan manfaat dari kegiatan Posbakum ini. Bagi STAIN Kediri hal tersebut bisa menjadi wahana mengasah ketrampilan hukum bagi mahasiswa  akhir,  dan  bagi  pengadilan  akan membantu menyelesaikan tugasnya sebagai pemutus keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, Rulam. Memahami Penelitian Kualitatif . Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2005.
Apeldorn, Ljvan. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, edisi revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
As’ad,  Haris. Peran  Lembaga  Bantuan  Hukum dalam  Menangani  Kasus-kasus  Perdata  Islam (Studi  Komparasi  Lembaga  Konsultasi  dan Bantuan  Hukum  Islam  STAIN  Salatiga  dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII Yogyakarta), Skripsi Jurusan Syari’ah Prodi AS, STAIN Salatiga, 2013.
Hadjon Philipus M. dan Tatik Sri Djatmiati.
Argumentasi
Hukum , Yogyakarta:
Gadjahmada University Press, Maret 2009.
Helmi,  J.  Irfan. Filsafat  Hukum, Bandung:  CV. Pustaka Setia, 2012.
Kusnadi,  Didi. Bantuan  Hukum  dalam  Hukum Islam  Hubungannya  dengan  Undang-undang Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum, Jakarta: Kencana, 2006.
Miller,  Matfew  B.  &  A.  Michael  Huberman. Analisis  Data  Kualitatif, Jakarta:  UI-Press, 1992.
Setiawan,  Guntur. Birokrasi  Pembangunan, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
Sinaga,  Harlen. Dasar-dasar  Profesi  Advokat, Jakarta: Erlangga, 2011.
Usman,  Nurdin. Konteks  Implementasi  Berbasis Kurikulum , Jakarta: Grasindo, 2002.
UU. No. 16 Th. 2011 tentang Bantuan Hukum. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pedoman Layanan Hukum bagi Orang Tidak Mampu di Pengadilan.