e- ISSN 2686 – 083X

## PROTEKSI TERHADAP HAK KESELAMATAN  TENAGA KERJA BERLATAR MULTI AGAMA  DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM
Bambang Satriya Universitas Merdeka Malang Jl.Terusan Dieng No. 62 Malang Email : satriyash.mh_p@yahoo.co.id

## Abstrak
Salah satu kepentingan asasi setiap tenaga kerja adalahhak atas keselamatan. Sayangnya,  keselamatan  tenaga  kerja  Indonesia  masih  menjadi  hak  yang maksimal  untuk  dilindungi.  Dalam  kenyataan,  tidak  sulit  ditemukan sejumlah  peristiwa  atau  kasus  tentang  kecelakaan  tenaga  kerja.  Pekerja menjalankan  pekerjaan  dengan  resiko  yang  tinggi,  yang  tidak  sedikit mengakibatkan  hak  keselamatannya  terancam  atau  hilang.  Banyak ditemukan  bukti  tentang  sejumlah  perusahaan  atau  korporasi  yang mempekerjakan  karyawan  atau  pekerjanya  tanpa  memperhatikan  aspek keselamatannya.  Disinilah  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  tenaga  kerja terjadi yang dilakukan oleh korporasi. Dalam Islam maupun aspek hak asasi manusia,  pelanggaran ini sebagai perbuatan yang tidak manusiawi.
Kata kunci: tenaga kerja,  keselamatan, korporasi, negara, Islam, hak asasi manusia

## Abstract
One  of  the  fundamental  interests  of  every  workforce  is  the  right  to  safety. Unfortunately, the safety of Indonesian workers is still the maximum right to be protected. In reality, it is not difficult to find a number of events or cases concerning  labor  accidents.  Workers  carry  out  work  with  high  risk,  which does not in the least cause their safety rights to be threatened or lost. Much evidence is found about a number of companies or corporations that employ their employees or workers without regard to safety aspects. This is where violations  of  labor  rights  occur  committed  by  corporations.  In  both  Islam and human rights aspects, this violation is an inhumane deed.
Keywords: labor, safety, corporation, state, Islam, human rights

## PENDAHULUAN
Manusia  memenuhi  kebutuhan  hidup  untuk  kelangsungan  hidupnya di  dunia.  Untuk  itu  manusia  perlu  bekerja,  sebab  dengan  bekerja  manusia akan  memanusiakan  dirinya  sebagai  makhluk  Allah  yang  paling  sempurna

## PROTEKSI TERHADAP HAK KESELAMATAN  TENAGA KERJA BERLATAR MULTI AGAMA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM (Bambang Satriya)
dari seluruh ciptaanNya. Baharuddin Lopa (1996) menyebut, bahwa bekerja merupakan  hak  setiap  manusia  dewasa  sebagai  upaya  menjaga  derajat kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan hidup. Negara dan masyarakat harus menjamin  hak  setiap  manusia  atau  warga  negara  untuk  bekerja  dan  tidak membedakan hak tersebut antara satu dengan lainnya. 1
Hal itu menunjukkan, bahwa dalam hidup ini manusia membutuhkan pekerjaan.  Dengan  pekerjaan  yang  dilaksanakan,  manusia  dapat memenuhi berbagai  kebutuhan  hidupnya.  Sebab,  dari    pekerjaan  yang  dilakukan  itu, manusia  mendapatkan  penghasilan.  Sebagai  hak  manusia,  maka  pekerjaan dapat  menentukan  besarnya  penghasilan.  Sedangkan  penghasilan  ini  juga menjadi  hal  yang  harus  dimilikinya  setelah    manusia  menjalankan pekerjaan.
Begitu  pentingnya  bekerja  atau  pekerjaan  bagi  kehidupan  manusia hingga  kompetisi  untuk  memperebutkannya  sangat  ketat,  bahkan  tidak sedikit  diantarannya  yang  terpaksa  ditempuh  dengan  cara-cara  yang melanggar  norma-norma  agama  dan  hukum  yang  berlaku,  seperti  untuk mendapatkan  pekerjaan,  seseorang  menempuhnya  dengan  cara  menyuap atau menjual harga diri.
Vitalnya  persoalan  pekerjaan  itu  dapat  dikaitkan  dengan tanggungjawab  pekerja  yang  tidak  hanya  untuk  kepentingan  dirinya,  tetapi juga untuk kepentingan atau kelangsungan hidup banyak pihak, seperti ada anak,  isteri,  dan  orang  lain  yang  menjadi  tanggungjawabnya  dan mengharapkan peran-perannya secara ekonomi.
Di dalam UDHR ( Universal Declaration of Human Rights ) pasal 23 ayat  1,2,  3,  dan  4  disebutkan:  (1)  Setiap  orang  berhak  untuk  memperoleh pekerjaan,  bebas  memilih  pekerjaan,  syarat-syarat  yang  adil,  dan menyenangkan dari suatu lingkungan pekerjaan dan mendapat perlindungan dari  pengangguran,  (2)  setiap  orang  tanpa  dibeda-bedakan  berhak memperoleh  upah  yang  sama  atas  pekerjaan  yang  sama,  (3)  setiap  orang yang  bekerja  berhak  akan  imbalan  yang  adil  dan  menyenangkan,  yang menjamin  dirinya  sendiri  dan  keluarganya  sesuai  dengan  kemuliaan martabat  manusia  dan  ditambah  pula  bila  perlu  dengan  bantuan-bantuan sosial lainnya, dan (4) setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingan- kepentingannya.
Lingkungan  dan  kondisi  yang  menyenangkan  bagi  tenaga  kerja merupakan  salah  satu  kebutuhan  vitalnya.  Tenaga  kerja  akan  bisa menjalankan  pekerjannya  atau  kewajibannya  dengan    baik  jika  didukung
1 Jazila  Nasuha, Perlindungan  Islam  terhadap  Tenaga  Kerja  yang  Bekerja  di Pasar Global , (Jakarta: Hifagroup, 2014), hal. 21.
oleh  lingkungan  kerja  yang  baik  pula.  Ketika  kondisi  lingkungan pekerjaannya  tidak  menyenangkan,  apalagi  rawan  dengan  ancaman  yang membahayakan  kesehatan,  apalagi  keselamatannya,  maka  hal  ini  dapat dinilai sebagai kondisi yang yang tidak mendukung.
Fenomena  di  seputar  ketenagakerjaan  dewasa  ini  adalah  masih banyaknya lingkungan kerja, termasuk di dalamnya manajemen kerja  yang mengandung  potensi  kerawanan  yang  membahayakan    atau  menimbulkan berbagai  bentuk  kecelakaan  kerja.  Tidak  sedikit  perusahaan  yang mempunyai  manajemen  kerja  yang  mengabaikan  keselamatan  kerja. Misalnya  tenaga  kerja  meninggal  dunia  atau  mengalami  cacat  kerja  pada saat atau sedang menjalankan kewajibannya.
Secara  umum  dijelaskan  Teten  Masduki    sebagaimana  dikutip  E Shobirin  Nadj    dan  Naning  Mardiniah  (2000),  bahwa  di  bawah  kebijakan politik  dan  ekonomi    nasional,  pertimbangan  hak-hak  buruh  saat  ini menghadapi persoalan yang sangat rumit. Bukan rahasia, buruh di tanah air ini  sangat  rentan  kehilangan    pekerjaan  dan  sulit  mendapatkan  gantinya, menerima  upah  paling  rendah  di  antara  negara-negara  tetangga,  setiap  dua hari  seorang  buruh  tewas,  dan  senantiasa  harus  menghadapi  tekanandan teror dari aparat keamanan. 2
Kondisi  tersebut  layak  untuk  disikapi  dalam  perspektif  Islam  dan Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Kedua  pendekatan  ini  penting,  mengingat, pertama,  mayoritas  tenaga  kerja  di  Indonesia  ini  memang  umat  Islam, namun  tidak  sedikit  diantaranya  yang  berasal  dari  agama  yang  bermacam- macam (multi agama) dan kedua, problem HAM  telah atau sedang menjadi alasan utama untuk memperjuangkan nasib tenaga kerja di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  normatif.  Penelitian  normatif  adalah  penelitian  yang mencakup penelitian terhadap asas-asas, sistematika, sinkhronisasi, sejarah, dan  perbandingan  dalam  bidang  yang  jadi  pembahasan. 3 Pendekatan penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis pendekatan: a) pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach ), 4 dan 2) pendekatan konseptual (Conceptual Approach ). 5
2 Haekal  Madani, Hak-hak  Buruh  dalam  Berbagai  Perspektif ,  (Jakarta:  Miqrab Media, 2015), hal. 15.
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta, UI Press: 1981), 51.
4 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  (Jakarta,  Prenada  Media  Group, 2010), 137.
5 Ibid, hlm. 166.

## PROTEKSI TERHADAP HAK KESELAMATAN  TENAGA KERJA BERLATAR MULTI AGAMA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM (Bambang Satriya)
Teknik  analisis  bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik analisis deskriptif terhadap sistematika pembahasan. Kerangka acuan yang  dipergunakan  adalah  kesesuaian  dengan  permasalahan  yang  dikaji dalam  penelitian  ini.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  berpikir deduktif,  yaitu  metode  berpikir  yang  penarikan  kesimpulannya  ditarik  dari sesuatu  yang  bersifat  umum  yang  sudah  dibuktikan  dengan  benar  dan kemudian kesimpulannya dijabarkan secara khusus

## PEMBAHASAN Perspektif Islam
Di  dalam  Deklarasi  OKI  pasal  13  juga  disebutkan,  bahwa “bekerja adalah hal yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat untuk setiap orang yang siap untuk bekerja. Setiap orang harus bebas untuk memilih pekerjaan yang paling sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat”.
Di  dalam  Al-Qur’an  juga  disebutkan  “Dan  katakanlah:  “bekerjalah kamu,  maka  Allah  dan  Rosul-Nya  serta  orang-orang  mukmin  akan  melihat pekerjaannya  itu,  dan  kamu  akan  dikembalikan  kepada  (Allah)  Yang Mengetahui akan yang ghaib dan nyata. Lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (QS At-Taubah: 105).
Di  dalam  Hadist  disebutkan  “berikanlah  upah  seorang  buruh sebelum kering keringatnya, dan berikanlah upahnya sewaktu dia bekerja”. (HR  Al-Bayhaqi).  Hadis  ini  menunjukkan  perhatian    yang  cukup  besar terhadap  seseorang    yang  menjalankan  kegiatan  berupa  “kerja”.  Dengan bekerja,  seseorang    diberi  hak,  yang  salah  satunya    bernama “upah”,  yang kedudukan  hukumnya  adalah  wajib  untuk  ditegakkan,  dan  bahkan penegakannya atau pelaksaannya tidak boleh ditunda-tunda.
Selain  hak  upah  itu,  tenaga  kerja  juga  berhak  atas  hak  lainnya, seperti  hak  perlindungan  terhadap  kesehatan  dan  keselamatan    dirinya. Dijelaskan  dalam  suatu  hadis  yang  berbunyi  “berikanlah  makan,  minum, pakaian  kepada  buruhmu  sebagaimana  kamu  kamu  makan,  minum  dan berpakaian”.  Artinya, tenaga kerja berhak untuk dijaga atau dilindungi oleh perusahaan  sebagaimana  layaknya  perusahaan  menjaga  dan  melindungi kepentingannya, seperti keselamatan perusahaan.
Jika  ditafsirkan,  kalau  perusahaan  itu  punya  orientasi  tidak  hanya sekedar  makan,  minum,  dan  pakaian,  tetapi  juga  keselamatan  usaha  dan aset-asetnya, maka perusahaan juga punya kewajiban melindungi kesehatan dan  keselamatan  tenaga  kerja.  Melindungi  kesehatan  dan  keselamatan tenaga  kerja  sama  halnya  dengan  menjaga  kesehatan  dan  keselamatan perusahaan.
Dalam  Hadis  lain  juga  disebutkan  “pedagang  yang  jujur  akan dihimpun  pada  hari  kiamat  bersama  dengan  orang-orang  yang  benar  dan
suhada’ (Imam  Al-Ghazali,  2003).    Hadis  ini  menunjukkan  bahwa perusahaan  wajib  menunjukkan  sikap  kejujurannya  dalam  menjalin hubungan kerja dengan tenaga kerja yang menyangkut hak-hak tenaga kerja. Perusahaan  tidak  boleh    membohongi  atau  berbuat  curang  terhadap  hak- haknya. 6
Ketika  dilakukan  transaksi  atau  perjanjian  kerja  antara  perusahaan dengan tenaga kerja, maka perusahaan berkewajiban menunjukkan hak-hak tenaga kerja dengan jujur. Kejujuran yang dilakukan perusahaan ini menjadi prinsip utama yang bisa menguatkan posisi tenaga kerja. Tenaga kerja akan terhambat  dan  bisa  kehilangan  hak-hak  asasinya  ketika  perusahaan  sering melakukan ketidakjujuran.
“Berikan  upah  kepada  pekerjamu  (buruhmu)  sebelum  keringatnya menetes”  atau  “berikanlah  pakaian  dan  makan  kepada  pekerjamu sebagaimana  apa  yang  engkau  makan  dan  pakai”,  adalah  diantara  sabda Nabi Muhammad SAW, yang mewajibkan kepada setiap majikan, tuan, atau perusahaan  untuk  menunjukkan  sikap  dan  perilaku  responsibilitasnya terhadap pekerjanya.
Pekerja,  buruh,  pelayan,  pembantu,  atau  pegawai  yang  melakukan pekerjaan  untuk  majikan,  tuan,  atau  perusahaan,  telah  ditempatkan  oleh agama (Islam) sebagai subyek yang  wajib dimanusiakan, baik dalam aspek “kewajiban” maupun “hak”.
Dalam  Hadis  itu  juga  dapat  dipahami,  bahwa  buruh  atau  pekerja, apapun  agamanya  wajib  hukumnya  untuk  diperlakukan  secara  manusiawi. Mulai  dari  sandang,  pangan,  dan  kebutuhan  buruh  lainnya,  majikan  atau tuan (perusahaan) terikat secara moral keagamaan untuk memenuhinya.
Dalam  dimensi  kewajiban,  pekerja  atau  buruh  berlatar  multi  agama sudah  otomatis  terikat  kontrak  kerja  yang  harus  dilaksanakan  atau diselesaikan,  karena  dari  kewajiban  yang  dilaksanakan  ini,  apa  yang ditunjukkan  oleh  buruh  atau  pekerja  akan  memberikan  nilai  tambah, keuntungan, dan memediasi kemaslahatan majikan atau tuannya.
Masyarakat semestinya paham, bahwa majikan, tuan, atau perusahaan membutuhkan  kehadiran  buruh,  yang  nota  bene  berarti  menggantungkan peran-peran  yang  dilakukan  oleh  buruh  untuk  mengurai,  memberi  solusi, dan setidak-tidaknya meringankan problem yang dihadapinya.
Begitu  tenaga  kerja  tersebut  hadir  dengan  peran-perannya,  sang majikan  atau  perusahaan  mendapatkan  konstribusi  besar  untuk  keluar  dari problemnya.  Mereka  bukan  hanya  mendapatkan  suntikan  kekuatan  besar,
6 Abdul Wahid, dkk, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam Kajian Agama Islam”, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, 15 Mei 2016, 5.

## PROTEKSI TERHADAP HAK KESELAMATAN  TENAGA KERJA BERLATAR MULTI AGAMA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM (Bambang Satriya)
tetapi  juga  dapat  memperoleh  keuntungan  besar  baik  secara  ekonomi, eksistensi diri, prospek korporasi maupun lainnya. 7
Dalam  realitas  seringkali  terjadi  kondisi  yang  kurang  atau  tidak menyenangkan  Ketika  berelasi  dengan  kewajiban.  Di  dalam  aspek kewajiban  ini,  majikan  semestinya  juga  harus  mempertimbangkan  sisi manusiawi  untuk  mengukur  antara  realitas  kemampuan  fisik  maupun  non- fisik yang melekat dalam diri tenaga kerja dibandingkan dengan kewajiban yang  dibebankan  kepadanya.  Jika  kemampuan  buruh  tidak  cukup  kapabel (distandarkan  dengan  kondisi  dan  situasi)  untuk  menjalankan  kewajiban, maka  selayaknya  majikan  tidak  meneruskan  ke  tahap  eksploitasi,  apalagi sampai mentolelir terjadinya praktik-praktik dehumanisasi (baca: peniadaan penghormatan terhadap harkat kemanusiaan). 8
Ada kecenderungan yang sering mencuat di tengah masyarakat, bahwa tatkala tenaga kerja berlatar multi agama sudah terikat kontrak kerja, maka apa  yang  sudah  masuk  dalam  materi  kontrak  tersebut  harus  mutlak dilaksanakan atau dipenuhi oleh buruh. Ironisnya lagi, apa yang tidak ada di luar  kontrak  kerja  ini  seringkali  juga  dipaksakan  oleh  majikan  supaya dilakukan  oleh  buruh.  Pemaksaan  ini  bahkan  tidak  sedikit  yang  bersifat penodaan  terhadap  harkat  kemanusiaan  buruh,  seperti  PRT  (Pembantu Rumah  Tangga)  yang  dilecehkan  secara  seksual  oleh  majikannya  atau dijebak  dan  dituding  mencuri  oleh  majikannya,  yang  ujung-ujungnya  sang majikan  punya  maksud  menjadikannya  sebagai  obyek  pelampiasan  seksual atau pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak mengandung kompensasi upah.
Selain  aspek  kewajiban  yang  harus  mendapatkan  perhatian  istimewa dari majikan, aspek hak juga wajib diperhatikannya. Repotnya sekarang, ada kecenderungan  di  kalangan  majikan,  tuan,  atau  perusahaan  yang  tidak maksimal  dalam  memperhatikan  hak  tenaga  kerja  berlatar  multi  agama. Hak  pengupahan,  hak  mendapatkan  perlindungan  kesehatan  dan keselamatan  kerja,  hak  jaminan  paska  kerja,  dan  hak-hak  strategis  lainnya, seringkali  diabaikan  atau  setidaknya  dibikin  “merana”  oleh  majikan,  tuan, atau perusahaan.
Bedasarkan  kasus  tersebut,  buruh  masih  tidak  ubahnya  obyek  yang diperlakukan  sebagai  kumpulan  manusia  yang  diperas  tenaga  atau keringatnya,  sementara  hak-haknya  dipinggirkan.  Mereka  hanya  mau mengambil  keuntungan  dari  peran  strategis  buruh,  sementara  hak-haknya ditanggalkan, atau kalaupun ada perlakuan yang berkenaan dengan hak-hak tenaga  kerja  yang  bisa  ditunjukkannya,  mereka  tetap  menjadikan  tenaga kerja  sebagai  segmentasi  yang  tidak  berdaya  yang  identik  berstatus
7 Haekal Madani, , Op.Cit , 12. 8 Abdul Wahid, dkk, Op.Cit , 6.
“korban”.  Hal  inilah  yang  dalam  Islam  dilarang  keras,  meskipun  tenaga kerja  atau  pekerja  ini  agamanya  bermacam-macam  atau  berlatar  multi agama.

## PERSPEKTIF HAM
Dalam  pasal  28E  Undang-Undang  Dasar  1945  (Undang-Undang Dasar  1945  yang  diamandemen)  disebutkan,  bahwa  setiap  orang  bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Indonesia  adalah  Negara  yang  sedang  berkembang,  yang  tentunya perkembangan  perekonomiannya  juga  masih  membutuhkan  peningkatan dalam  sistem  perekonomian  yang  berlaku  di  Indonesia.  Salah  satu penggerak  roda  perekonomian  adalah  tenaga  kerja.  Sejak  Negara  ini didirikan,  bangsa  Indonesia  telah  menyadari  bahwa  pekerjaan  merupakan kebutuhan  asasi  warga  Negara  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  27 Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  yang  menyatakan  “tiap-tiap warga  Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan    yang  layak  bagi kemanusiaan. 9
Ketentuan konstitusi tersebut menunjukkan, bahwa salah  satu HAM adalah hak untuk mencari, mendapatkan, dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan  keinginan  atau  barangkali  bidang  keilmuan  dan  ketrampilannya. Pekerjaan ini tidak menempatkan latar multi agama bagi setiap tenaga kerja.
Jenis  pekerjaan  merupakan  salah  satu  aktivitas  yang  dapat memberikan  manfaat  secara  ekonomi  bagi  seseorang.  Melalui  aspek ekonomi  yang  didapatkan  dari  pekerjaan  yang  dilakukannya  ini,  seseorang dapat meningkatkan taraf kehidupannya, seperti hak membebaskan diri dari kehidupan yang serba kesulitan menjadi kehidupan yang berkecukupan, dari kehidupan  yang  mengalami  kemiskinan  diperbaharui  ke  taraf    kehidupan yang sejahtera.
Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia  sehingga  setiap  orang  membutuhkan  pekerjaan.  Pekerjaan  dapat dimaknai  sebagai  sumber  penghasilan  seseorang  untuk  memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya, dapat juga dimaknai sarana  mengaktualisasikan  diri  sehingga  seseorang  hidupnya  menjadi  lebih berharga baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kehidupan dan pekerjaan adalah dua sisi dari satu mata uang, agar orang bisa hidup maka orang harus bekerja.
9 Adrian Sutedi, Hukum  Perburuhan, (JakartaL Sinar  Grafika, 2009), 1.

## PROTEKSI TERHADAP HAK KESELAMATAN  TENAGA KERJA BERLATAR MULTI AGAMA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM (Bambang Satriya)
Dalam ayat 1 pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi    Manusia  disebutkan,  bahwa  hak  asasi  manusia  adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikatnya  dan  keberadaan  manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum, Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  ahrkat dan martabat manusia. 10
Dalam kedudukannya sebagai hak asasi itu, tentu saja setiap manusia Indonesia  menjadi  tergantung  pekerjaan  itu.  Bahkan  disebut  pula,  kalau salah  satu  tolok  ukur  kesuksesan  seseorang  dalam  hidup  ini,  terutama dibidang  ekonomi  adalah  terletak  pada  jenis  pekerjaan  apa  yang  sedang dijalankannya.  Berawal  dari  pekerjaan,  seseorang  dapat  menikmati kesejahteraan,  dan  dengan  hilannya  pekrjaan  pula,  seseorang  dapat terlempar  ke  jurang  kemiskinan,  dan  bahkan  kegiatan-kegiatan  yang melanggar  hukum  dan  norma  agama.  Berawal  dari  pekerjaan  yang  dapat membuahkan  kekayaan  banyak,  seseorang  bukan  hanya  dapat  menjadi orang  terpandang,  tetapi  juga  dapat  berbuat  banyak  untuk  kepentingan daerah, lingkungan alam, dan sesama manusia yang membutuhkan manfaat dari pekerjaannya.
Di  dalam Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR)  atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pada prinsipnya menyebutkan bahwa setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  hidup,  bebas,  merdeka,  dan  keamanan pribadi.
Deklarasi  tersebut  lahir  sebagai  acuan  masyarakat  internasional karena  sebelumnya  manusia  hanya  sebagai  objek  hukum  rimba  di  tangan komunitas  elit  yang  kuat.  Masyarakat  tidak  ubahnya  hanya  raga-raga  mati yang  tidak  bernyawa  karena  nasibnya  ditentukan  oleh  raja,  penguasa,  atau kroni-kroni penguasa  yang berpengaruh  besar dalam melahirkan keputusan politik primordialisme sebagai  hukum itu sendiri.
Saat sebelum lahir deklarasi itu, manusia atau rakyat tidak lebih dari kumpulan pribadi yang terbelenggu oleh kekuatan kaum tiran. Mereka tidak punya  kemerdekaan,  tidak  punya  kebebasan  berbicara  terbuka,  dan  tidak punya  hak  untuk  beroposisi.  Mereka  dibuat  tak  berdaya  oleh  praktik kesombongan, kecongkakan, dan ketakaburan kekuasaan yang diabsolutkan. Mereka memang hidup, tapi  esensinya mereka mengisi peti mati. Faktanya mereka bisa sewaktu-waktu dirampas jiwa dan nyawanya secara biadab oleh penguasa dan jaringannya.
10 Gunarto Suhardi, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing, (Yogyakarta: Universitas  Atmajaya  Yogyakarta,:2006), 1.

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
Untuk  mencegah  kebiadaban  atau  ketidakamnusiawian  oknum penguasa  dan  jaringannya  (korporasi  plat  hitam)  seperti  pemilik  modal jahat, akhirnya masing-masing segmen bangsa di dunia yang merasa  punya komitmen moral untuk merespon dan melindungi HAM, akhirnya dibuatkan kovenan semisal  UDHR dengan maksud mulia:  memartabatkan kehidupan manusia,  menyelamatkan  manusia  dari  berbagai  bentuk  perilaku  yang bermodus memperlakukannya secara tidak manusiawi, termasuk menempatkan alasan agama tertentu sebagai instrumen menindas atau tidak memanusiawikan tenaga kerja.
Pasal  2    (a) Cairo  Declaration yang  merupakan  Deklarasi  HAM Islam juga sejalan dengan UDHR tersebut, bahwa kehidupan adalah berkah Tuhan dan untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap  individu,  masyarakat,  dan  negara  untuk  melindungi  hak-hak  ini  dari setiap pelanggaran apapun dan dilarang untuk mencabut kehidupan, kecuali dibenarkan oleh syari’at.
Masing-masing  negara  yang  telah  menyetujui  jadi  negara  penegak HAM  dan  hukum  kemudian  merumuskannya  ke  dalam  hukum  positipnya masing-masing.  Hukum  positip  ini  dimaksudkan  untuk  mengayomi,  antara lain hak hidup rakyatnya dari berbagai bentuk perilaku yang membahayakan atau mengancam keselamatan, kesehatan dan kelangsungan hidupnya.
Produk  hukum  di  bidang  ketenagakerjaan  yang  dibuat  juga  untuk menjadi  pijakan  normative  berupa  perlindungan  bagi  keselamatan, kesehatan,    dan  keamanan  kerja    Kaum  pekerja  ini  diberi  pengayoman supaya  ketika  menjalankan  kewajibannya  di  sector  industri,  pekerja  dapat menjalakannya  dengan    maksimal.  Jika  pekerja  mampu  menunjukkan  etos kerjanya  dengan  maksimal,  maka  niscaya  produktifitasnya  akan  memenuhi target  yang  diinginkan  oleh  perusahaan.  Jika  perusahaannya  memenuhi target, maka ini dapat menjadi indikasi  pencerahan ekonomi bangsa.
Sayangnya,  seringkali  hukum  yang  berbasis  perlindungan  hak (HAM)  pekerja  tidak    atau  belum  ditegakkan.  Hukum  ketenagakerjaan menyebutkan  pihak  yang  terkait  sangat  luas  yaitu  tidak  hanya  mengenai pekerja  dan  pengusaha  saja  namun  juga  adanya  pihak–pihak  lain.  Pihak- pihak  lain  atau  kondisi  tertentu  inilah  yang  terkadang  mempengaruhi pengimplementasian atau penegakan proteksi terhadap hak ketenagakerjaan. 11 3
Perusahaan  lebih  senang  memilih  jalur  yang  tak  memanusiakan manusia  dan  melanggar  hukum.  Perusahaan  gampang  berdalih  kalau    apa yang  diperbuat,  misalnya  dalam  kasus  rasionalisasi  atau  PHK,  perusahaan
11 Maimun, Hukum  Ketenaga  Kerjaan  Suatu  Pengantar ,  (JakartaL  Pradnya Paramitha, 2007), 11.

## PROTEKSI TERHADAP HAK KESELAMATAN  TENAGA KERJA BERLATAR MULTI AGAMA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM (Bambang Satriya)
diposisikan  sedang  terancam  pailit  dan  butuh  diselamatkan  dengan konsekuensi  mengorbankan  pekerja.  Begitu  pula  misalnya  ketika perusahaan sedang ditimpa musibah, itu disebabkan “ human error ”
Padahal,  dibalik  alasan human  error ini,  sebenarnya  perusahaan telah  melakukan  apa  yang  disebut  pengabaian  dan  “kejahatan”  dalam  hal managemen  perusahaan,  yang  potensinya  berdampak  pada  pelanggaran HAM.    Tatkala  aspek  managemen  ini  diabaikan,  mau  tidak  mau,  nasib pekerjalah  yang  dipertaruhkan.    Bagaimana  mungkin  kesehatan, keselamatan,  dan  keamanan  kerjabisa  dinikmati  oleh  pekerja,  kalau perusahaan ternyata  masih  menjadikannya  sebagai  komoditi  ekonomi  yang mahal?
Kasus seperti yang menimpa tenaga kerja PT Petriwidada di Gresik hanya  mencerminkan  kondisi  dunia  perusahaan  dan  ketenagakerjaan  di Indonesia  saat  ini  yang  masih  sering  dinodao  oleh  pemilik  modalnya  yang meninggikan  keserakahan  dan  kebiadaban  dibandingkan  memberdayakan nilai-nilai peradaban serta kemanusiaan yang idealnya berpihak pada tenaga kerja.
Perusahaan  yang  demikian  itu  dapat  dikategorikan  telah  melakukan pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam  pasal 1 ayat 6 UU Nomor 39 Tahun  1999  tentang  HAM  6.pelanggaran  hak  asasi  manusia  adalah  setiap perbuatan  seseorang  atau  kelompok  orang  termasuk  aparat  negara  baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,  menghalangi,  membatasi,  atau  mencabut  hak  asasi  manusia seseorang  atau  kelompok  orangyang  dijamin  oleh  Undang-undang  ini  dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Pekerja  bukanlah  sekedar  modal  untuk  membesarkan  kaum  kapital, tetapi  juga  nafas  bagi  kehidupan  republik  ini.  Jika  mereka  didera  sakit- sakitan,  tidak  terjaga  kesehatannya,  apalagi  sampai  terampas  nyawanya akibat  pemilik  modal  atau  perusahaan  yang  maniak  keuntungan  ekonomi tidak  menegakkan  hak  keselamatannya,  maka  ini  namanya  perusahaan membenarkan  pelanggaran  HAM  sebagai  jalan  tembus  mengukuhkan kapitalisme.  Dan  dimanapun  namanya  kapitalisme,  tentulah  butuh  ongkos kebiadaban.
Betapapun mulianya kovenan yang mengatur perlindungan hak asasi manusia  diberlakukan,  tetaplah  tidak  ada  artinya    ketika  ambisi  mengeruk keuntungan  ekonomi  berlipat  ganda  dilakukan  dengan  cara  mengabaikan hak  keselamatan  tenaga  kerja.  Perlakuan  teerhadap  tenaga  kerja  wajib dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai cara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan deskripsi bahasan di atas dapatlah disimpulkan, bahwa dewasa ini masih menjadi suatu fenomena  yang memprihatinkan mengenai lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja berlatar keragaman agama di bidang  keselamatan  kerja.  Kalangan  pemilik  modal  atau  korporasi  masih lebih sering memperlakukan tenaga kerja sebagai obyek dan bukan sebagai subyek  kerja.  Perlakuan  perusahaan  terhadap  pekerja  belum  menunjukkan perhatian  yang  serius.    Terbukti  tidak  sedikit  kecelakaan  kerja  di perusahaan-perusahaan  yang  sebenarnya  sudah  memahami  kewajibannya dalam melindungi keselamatan tenaga kerja.
Perusahaan  masih  lebih  banyak  yang  mengamankan  kepentingan modal  dan  target  keuntungan  ekonomi  besar    dibandingkan  kepentingan perlindungan HAM. Keselamatan tenaga kerja masih lebih dikalahkan oleh kepentingan  mengeruk  keuntungan  material.  Cara  perusahaan  demikian jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan  HAM.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Adrian Sutedi, 2009, Hukum  Perburuhan, JakartaL Sinar  Grafika. Gunarto  Suhardi,  2006, Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pekerja  Kontrak Outsourcing, Yogyakarta: Universitas  Atmajaya  Yogyakarta.
Haekal  Madani,  2015, Hak-hak  Buruh  dalam  Berbagai Perspektif ,  Jakarta: Miqrab Media. Jazila  Nasuha,  2014, Perlindungan  Islam  terhadap  Tenaga  Kerja  yang Bekerja di Pasar Global , Jakarta: Hifagroup. Maimun,    2007, Hukum  Ketenaga  Kerjaan  Suatu  Pengantar ,  Pradnya Paramitha, Jakartaa.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2010, Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  Prenada  Media Group.
Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Press.

## Makalah
Abdul Wahid, dkk, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam Kajian Agama Islam”, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, 15 Mei 2016.

## PROTEKSI TERHADAP HAK KESELAMATAN  TENAGA KERJA BERLATAR MULTI AGAMA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM (Bambang Satriya)

## Undang-undang
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang    Hak Asasi Manusia
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.