## PERADILAN PIDANA TERPADU BERDASARKAN RUU KUHAP

## SUPRIYANTA, SH MHum Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstrats:  In  order  to  achieve  the  integrated  criminal  justice,  there  are  several  rules  about  the functional  integration  between  the  sub-system  of  investigation  and  the  sub-system  of prosecution which has already been stated on RUU KUHAP. If the investigator come to the condition when the case that he carried out did not have adequate evidence or the investigated  case  was  proved  that  it  was  not  a  criminal  act  or  the  investigation  was stopped  by  the  law,  the  investigator  by  the  prosecutor  approval  should  terminate  the investigation  and  reported  that  termination  to  the  prosecutor,  suspect,    complainant, victim or his/her relatives within two days.
Keywords: RUU KUHAP, integrated criminal justice.

## LATAR BELAKANG  MASALAH
Perkembangan  kejahatan  dewasa  ini  tidak  lagi  hanya  sebatas  teritorial  suatu  negara melainkan  sudah  melampaui  batas  teritorial  dan  bahkan  sudah  menimbulkan  dampak  terhadap dua  negara  atau  lebih  serta  sudah  memiliki  lingkup  dan  jaringan  internasional.  Perkembangan kejahatan  internasional  sudah  menjadi  perhatian  masyarakat  internasional  terutama  dari Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Dalam  hal  ini  dirasakan  semakin  penting  perlunya  kerjasama internasional  secara  efektif  berkenaan  dengan  masalah-masalah    kejahatan  nasional  dan transnasional.
Globalisasi  yang  oleh  para  ahli  ekonomi  dan  bisnis  didefinisikan  sebagai the  activities  of multinational enterprises engaged in foreign direct investment and the development of business networks  to  create  value  across  national  borders (Alan  Rugman,2000:4)  telah  menambah maraknya variasi bentuk kejahatan yang semakin membutuhkan perhatian yang serius dari para ahli pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.
Kejahatan  selalu  menimbulkan  reaksi  yang  keras  dari  masyarakat.  Bahkan  masalah kejahatan  kini  semakin  membutuhkan  peranan  dari  ahli-ahli  kriminologi  untuk  memberikan kontribusi  pemikirannya  dalam  rangka  pencegahan  kejahatan.Cara-cara  penanggulangan kejahatan  terlebih  di  bidang  bisnis  yang  selama  ini  cenderung  hanya  terfokus  pada  kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (Marcus Felson and Ronald V. Clarke, 1997:vii) kini telah mulai dipikirkan  tentang  cara-cara  pencegahan  yang  berorientasi  pada  usaha  mencegah  atau mengurangi kesempatan untuk terjadinya kejahatan.
Proses  peradilan  pidana  secara  normal  mulai  beroperasi  hanya  ketika  kejahatan  telah dilaporkan  kepada  polisi  sebagaimana  dikatakan  oleh  Michael  Cavadino  dan  James  Dignan (Michael  Cavadino  and  James  Dignan,  2002:1)  bahwa: in  many  cases  when  a  crime  is committed, the agencies of criminal justice never respond at all. For the criminal justice process normally start to operate only when a crime is reported to the police, and by no means all crimes are reported.
Secara  historis  sebelum  lahirnya  pendekatan  sistem,  dikenal  apa  yang  disebut  sebagai pendekatan  hukum  dan  ketertiban  atau law  and  order  approach yang  bertumpu  pada  asas legalitas.  Namun  pendekatan  hukum  dan  ketertiban  ini  dalam  praktek  ternyata  menimbulkan penafsiran  ganda  bagi  petugas  kepolisian,  yaitu  di  satu  sisi  penggunaan  hukum  sebagai instrumen  ketertiban  dimana  hukum  pidana  berisikan  perangkat  hukum  untuk  memelihara ketertiban  dalam  masyarakat  dan  penggunaan  hukum  pidana  sebagai  pembatas  bagi  aparat penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugasnya,  dengan  kata  lain  hukum  pidana  bertugas melindungi  kemerdekaan  individu  dalam  kerangka  suatu  sistem  ketertiban  masyarakat  (Romli Atmasasmita, 1996:6).
Dalam  kenyataannya  pendekatan  hukum  dan  ketertiban  ini  telah  mengalami  kegagalan terutama  dalam  menekan  angka  kriminalitas  terutama  di  Amerika  Serikat  sehingga  muncul gagasan  pendekatan  sistem  atau system  approach di  dalam  mekanisme  administrasi  peradilan pidana. Pendekatan ini dalam teori kriminologi dan prevensi kejahatan dikenal sebagai criminal justice  system  model (Romli  Atmasasmita,1996:7).  Peradilan  pidana  dapat  diartikan  sebagai suatu  proses  bekerjanya  beberapa  lembaga  penegak  hukum.  Mekanisme  peradilan  pidana tersebut  meliputi  aktivitas  yang  bertahap  dimulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di sidang  pengadilan,  dan  pelaksanaan  putusan  hakim  yang  dilakukan  oleh  lembaga pemasyarakatan. Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan  bersama  yang  dikehendaki.  Keseluruhan  proses  itu  bekerja  di  dalam  suatu  sistem, sehingga  masing-masing  lembaga  itu  merupakan  subsistem  yang  saling  berhubungan  dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain.

## PERUMUSAN  MASALAH
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dirumuskan  permasalahan  bagaimana  sistem  peradilan pidana terpadu menurut Undang-undang hukum acara pidana pada masa datang?

## PEMBAHASAN

## 1. Desain Prosedur Sistem Peradilan Pidana Berdasar KUHAP Tahun 1981
KUHAP  Tahun  1981  sebagai  dasar  pijakan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  telah menata suatu desain procedure yang meliputi 4 (empat) subsistem yang masing-masing memiliki diskresi  dan  kewenangannya  dan  secara  administratif  berada  di  bawah  instansi  yang  berbeda. Subsistem  kepolisian  bermuara  pada  Kepolisian  Negara  berdasarkan  Undang  Undang  No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, susbsistem kejaksaan bermuara pada Kejaksaan Agung berdasarkan  Undang  Undang  No.16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia, subsistem  pengadilan  bermuara  pada  Mahkamah  Agung  berdasarkan  Undang  Undang  No.4 Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  jo.  Undang  Undang  No.5  Tahun  2004  tentang Mahkamah Agung dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berada di struktur Departemen Hukum dan HAM.
Setiap  subsistem  merupakan  lembaga  yang  berdiri  sendiri (independen) baik  dari  segi hierarki kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas. Fungsi penyidikan diserahkan kepada lembaga  Kepolisian.  Fungsi  penuntutan  dijalankan  oleh  lembaga  Kejaksaan/Kejaksaan  Agung. Fungsi  pengadilan  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  jajaran  peradilan  di  bawahnya. Fungsi  pemasyarakatan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  melalui  Departemen  Hukum  dan  HAM, c.q.Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan.  Sedangkan  fungsi  bantuan  hukum  dilaksanakan  oleh lembaga-lembaga Advokat.
KUHAP  Tahun  1981  sendiri  sebenarnya  tidak  merumuskan  secara  tegas  apa  yang dimaksud  dengan  sistem  peradilan  pidana  terpadu.  Namun  beberapa  ketentuan  yang  ada  di dalamnya  mengatur  tata  hubungan  fungsional  antar  subsistem  peradilan  pidana  dengan  segala kelemahannya  yang  apabila  didukung  oleh  semangat    kerjasama  yang  tulus  dan  ikhlas  serta positif  dan  ada  kebersamaan  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya  maka  bingkai sistem peradilan pidana terpadu bukanlah sebuah impian untuk diwujudkan.
Menurut O.C. Kaligis, sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh KUHAP Tahun 1981 menganut  konsep  SEPARASI/PEMISAHAN.  Konsep  separasi  mempunyai  sisi  positif  maupun negatif.  Dari  sisi  positif,  konsep  separasi  sekaligus  berarti  pengawasan  atau  akuntabilitas  yang terjadi  diantara  subsistem-subsistem  anggota  sistem  peradilan  pidana.  Dari  sisi  negatif,  konsep separasi  mensyaratkan  koordinasi  yang  berkesinambungan,  terus  menerus  dan  intensif  diantara lembaga-lembaga anggota sistem peradilan pidana. Dalam konsep separasi seluruh kewenangan penegakan hukum pidana atau kewenangan pemberantasan kejahatan telah dibagi habis diantara lembaga anggota sistem peradilan pidana. Dengan demikian, dalam konsep separasi tidak dapat ditolerir adanya tumpang tindih fungsi atau tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga anggota sistem peradilan pidana (O.C. Kaligis, 2007:39).
Jika  Model  terpadu  (i ntegrated  model )  dimaknai  sebagai    keserampakan  dan  keselarasan baik  struktur,  substansi  maupun  kultur,  maka  jika  dilihat    realitas  proses  peradilan  pidana  di Indonesia tampak belum sepenuhnya mengarah pada makna integrated tersebut. Banyak muncul permasalahan  di  dalam  level  praktis  seperti  perbedaan  persepsi,  adanya  ego  sektoral  maupun adanya  “diskresi”  yang  dimiliki  subsistem,  yaitu  kewenangan  menyampingkan  perkara  di  luar pengadilan.  Diskresi  diartikan  sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara  untuk  menghindari pendekatan penal , karena proses judisial akan banyak membawa kerugian daripada manfaat, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. La Patra menyatakan bahwa diskresi dilakukan melalui wewenang  berdasarkan  hukum  yang  lebih  mempertimbangkan  sisi  moral  dibandingkan  dengan pertimbangan hukum (dalam Chaerudin dkk, 2007:119).
Lebih  dari  itu,  selain  adanya  diskresi  tersebut  juga  ada  kendala-kendala  yang  bersifat internal  sistem  maupun  eksternal  sistem  bahkan  kadang-kadang  terjadi  benturan  kewenangan diantara masing-masing subsistem yang bersumber dari adanya otonomi yang terlalu ditonjolkan oleh  masing-masing  subsistem  itu  sendiri.  Dengan  demikian  masih  perlu  dilakukan  pengkajian secara  seksama  tentang  sistem  peradilan  pidana  terpadu  yang  bersumber  dari  hukum  acara pidana  kita sebagai ius constituendum. Sudah duapuluh delapan tahun tahun perjalanan KUHAP Tahun 1981 yang merupakan ciptaan  bangsa Indonesia, dalam perjalanan yang sudah lebih dari seperempat  abad  itu  telah  terjadi  kemajuan  teknologi  terutama  di  bidang  komunikasi  dan transportasi  yang  membawa  akibat  di  bidang  sosial,  ekonomi,  dan  hukum  termasuk  hukum
pidana.  Dunia  terasa  semakin  sempit  dan  globalisasi  di  bidang  ekonomi,  keuangan,  dan perdagangan memberi dampak pada bidang hukum.
Tidak satu negarapun dapat menutup rapat-rapat dari perubahan tersebut. Tercipta banyak konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indo
nesia  seperti International  Criminal  Court,  United  Nation  Conventionts  Against Corruption, International Convention Against Torture dan International Covenant On Civil and Political  Rights .  Semua  konvensi  tersebut  lahir  sesudah  KUHAP  Tahun  1981  dan  semuanya berkaitan  langsung  dengan  hukum  acara  pidana  atau  sistem  peradilan  pidana.  Hukum  acara pidana  berkaitan  erat  dengan  hak  asasi  manusia.  Kejahatan  yang  berupa  kekerasan  maupun diskriminasi  terhadap  wanita  dan  anak  telah  pula  diatur  oleh  Konvensi  Internasional  (Sally  E Merry, 2005:215).
Dalam  Kovenan  mengenai  hak-hak  sipil  dan  politik  terkandung  ketentuan  yang  berkaitan dengan  hukum  acara,  misalnya  tentang  hak-hak  tersangka  dan  ketentuan  mengenai  penahanan yang diperketat. Atas dasar inilah maka kita perlu berpikir tentang  pembaharuan KUHAP Tahun 1981  sebagai  landasan  penyelengaraan  sistem  peradilan  pidana  terpadu.  Tidak  hanya menyangkut soal substansinya yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi juga yang  menyangkut segi  hubungan  fungsional atau relasi  fungsional diantara subsistem peradilan pidana tersebut.

## 2. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Menurut  RUU Hukum Acara Pidana
Selanjutnya  dalam  tulisan  ini  akan  dipaparkan  sekitar  pembaharuan  hukum  acara  pidana yang  akan  datang  terutama  adalah  aspek  substansi  Rancangan  Undang-Undang  KUHAP (selanjutnya  disingkat  RUU  KUHAP)  yang  saat  ini  diharapkan  dalam  posisi  menjadi ius constituendum, atau  hukum  acara  pidana  yang  dicita-citakan  pada  masa  datang.  Salah  satu pertimbangan  sebagaimana  tertuang  dalam  bagian  menimbang  huruf  c.  RUU  KUHAP, dinyatakan  “bahwa  UU  No.8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  sudah  tidak  sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga diganti dengan hukum acara pidana yang baru”.
Terdapat beberapa perubahan penting dan cukup mendasar dalam RUU KUHAP. Pertama adalah soal asas legalitas yang dirumuskan dengan tegas dalam RUU KUHAP sebagai padanan
asas  legalitas  dalam  KUHP  atau  hukum  pidana  materiil.  Dalam  hukum  acara  pidana  dipakai istilah undang-undang (wet), sehingga hanya dengan undang-undang suatu pembatasan hak asasi manusia seperti penahanan, pengeledahan dapat dilakukan. Cortens, seorang pakar hukum acara pidana Belanda mengatakan bahwa hukum pidana materiil bisa bersifat lokal akan tetapi hukum acara pidana, bersifat nasional (Andi Hamzah , 2007).
Dasar  fundamental  lain  hukum  acara  pidana  ditambahkan  dalam  RUU  KUHAP  adalah sebagai berikut :
6. Acara pidana haruslah fair dan adversarial dan menjaga keseimbangan antara hak-hak para pihak.
7. Haruslah  dijamin  pemisahan  penguasaan  yang  bertanggungjawab  atas  penuntutan  dan  yang bertanggungjawab dalam memutus.
8. Orang dalam keadaan yang sama dan dituntut atas delik yang sama harus diadili berdasarkan aturan yang sama.
9. Kekuasaan judisial menjamin  bahwa  korban  diberitahu  dan  hak-haknya  dihormati  dalam seluruh proses pidana.
10. Setiap  orang  yang  disangka  atau  dituntut  dianggap  tidak  bersalah  sepanjang  kesalahannya belum ditentukan.
Prinsip fair  dan  adversarial tercantum  dalam  Pasal  4  RUU  KUHAP  yang  menyatakan bahwa  “Acara  pidana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  dilaksanakan  secara  wajar (fair) dan  para  pihak  berlawanan  secara  berimbang (adversarial).” Penjelasan  Pasal  4  menyatakan, yang  dimaksud  dengan  “dilaksanakan  secara  wajar  dan  dijaga  keseimbangan  hak  para  pihak” adalah: setiap orang yang melakukan tindak pidana dan dituntut karena tindak pidana yang sama diadili  berdasarkan  peraturan  yang  sama,  pelaksanaan  UU  ini  harus  menjamin  keseimbangan antar  hak  penyidik,  hak  penuntut  umum,  dan/atau  hak  tersangka/terdakwa  dalam  proses peradilan pidana.
Berkaitan dengan sub-subsistem peradilan pidana yang tertata melalui RUU KUHAP dapat diketengahkan sebagai berikut:
a.  Subsistem Penyidikan
Pasal 1 angka 1 RUU KUHAP merumuskan penyidikan sebagai berikut: Penyidikan adalah serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mencari  kebenaran  materiel  dengan  cara  mengumpulkan bukti-bukti  yang  dengan  bukti  tersebut  menjadikan  terang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan menentukan tersangkanya.
Istilah  penyidikan  dalam  RUU  KUHAP  dikaitkan  langsung  dengan  tujuan  utama  hukum acara  pidana  yaitu  mencari  kebenaran  materiel,  hal  ini  berbeda  dengan    pengertian  penyidikan yang diatur dalam KUHAP 1981 selama ini yang tidak memasukan kata-kata kebenaran materiel dalam definisinya.
Selanjutnya,yang  menyangkut  koordinasi  pada  tahap  penyidikan,    secara  jelas  dinyatakan dalam Pasal 8  (1)  RUU KUHAP bahwa: Dalam melakukan Penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan  Penuntut  Umum.  Pasal  13    (1)  RUU  KUHAP    mengatur  sebagai  berikut:    Dalam  hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana,  penyidik  memberitahukan  tentang  dimulainya  penyidikan  tersebut  kepada  penuntut umum  dalam  waktu  paling  lambat  2  (dua)  hari  terhitung  sejak  dimulainya  penyidikan. Selanjutnya  Pasal  13  (2)  RUU  KUHAP  mengatur  bahwa:    Dalam  melaksanakan  penyidikan, penyidik  berkoordinasi,  berkonsultasi  dan  minta  petunjuk  kepada  penuntut  umum  agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi baik formil maupun materiel.
Ketentuan  dalam  ayat  (1)  di  atas,  jika  dibandingkan  dengan  pengaturan  yang  ada  di KUHAP Tahun 1981 terdapat perbedaan, karena dalam RUU KUHAP ditentukan jangka waktu yang  harus  dilakukan  oleh  penyidik  untuk  memberitahukan  tentang  dimulainya  penyidikan tersebut dalam waktu paling  lambat 2 (dua) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan. Dalam praktek  pemberitahuan  tentang  dimulainya  penyidikan  ini  dikenal  dengan  istilah  SPDP  atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Dalam  KUHAP 1981 tidak diatur tentang  jangka waktu  tersebut,  sehingga  memungkinkan  penuntut  umum  tidak  bisa  berkoordinasi  dengan penyidik  sejak  proses  awal  penyidikan.Misalnya  jika  penyidik  ternyata    tidak  memberitahukan kepada  penuntut  umum  sejak  awal  penyidikan  tentang    kasus  yang  sedang  ditangani  karena memang  tidak  ada  ketentuan  yang  pasti  tentang  kapan  penyidik  harus  memberitahukannya kepada penuntut umum.
Sedangkan    yang  menjadi  penyidik  ditentukan  dalam  Pasal  6  RUU  KUHAP,  bahwa penyidik adalah:
a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut Undang-Undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan; dan
c. Pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut Undang-Undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan.
Jadi  menurut  RUU  KUHAP  tersebut  ada  tiga  pihak  yang  akan  diberikan  kewenangan melakukan  penyidikan  yaitu  Kepolisian  Negara  RI,  PPNS  dan  Pejabat  suatu  lembaga  yang ditunjuk  secara  khusus  menurut  Undang-undang  tertentu  yang  diberi  wewenang  melakukan penyidikan.  Ketentuan  Pasal  7  RUU  KUHAP  selanjutnya  menyatakan  Penyidik  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  b  dan  huruf  c  karena  kewajibannya  mempunyai  wewenang berdasarkan  Undang-Undang  yang  menjadi  dasar  hukumnya  (ayat2);  Penyidik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam melaksanakan penyidikan berkoordinasi dengan Penyidik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  a,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  Undang-Undang (ayat  (3)).  Sedangkan  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  koordinasi  akan  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah (ayat (4)).
Hal yang paling krusial dalam pelaksanaan peradilan terpadu berdasarkan KUHAP Tahun 1981  adalah  mengenai  hubungan  koordinasi  antara  penyidik  dengan  penuntut  umum.  Dalam RUU KUHAP beberapa hal telah ditegaskan dalam kerangka upaya pencapaian peradilan pidana terpadu  khususnya  pada  tahap  penyidikan  ini  yang  tampak  dari  pengaturan  hal-hal  sebagai berikut :
Pasal 14 RUU KUHAP : “Dalam hal penyidik menemukan bahwa perkara yang ditangani tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa  yang disidik ternyata bukan  merupakan tindak pidana atau  penyidikan  dihentikan  demi  hukum,  penyidik  dengan  persetujuan  penuntut  umum menghentikan  penyidikan  dengan  memberitahukan  penghentian  penyidikan  tersebut  dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka, pelapor, korban, atau keluarganya”.
Pasal 15 RUU KUHAP :
(1) Dalam  hal  penyidik  telah  selesai  melakukan  Penyidikan,  hasil  Penyidikan  oleh  penyidik dikonsultasikan kepada Penuntut Umum kemudian dilakukan pemberkasan perkara
(2) Setelah  berkas  perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dinyatakan  lengkap  oleh Penuntut  Umum,  penyidik  menyerahkan  berkas  perkara  hasil  Penyidikan  rangkap  2  (dua) beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
(3) Penyidik  atas  permintaan  Penuntut  Umum  melaksanakan  tindakan  hukum  tertentu  untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan Hakim.
RUU  KUHAP  memperkenalkan  istilah  Hakim  pengawas  yang  memiliki  kewenangan berbeda dengan Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) yang diatur dalam KUHAP 1981. Hakim  Pengawas  diberikan  pengertian  di  Pasal  1  angka  6  RUU  KUHAP  yaitu  “pejabat  yang diberi  wewenang  menilai  jalannya  Penyidikan  dan  Penuntutan,  dan  wewenang  lain  yang ditentukan dalam Undang-Undang.”
Hal  lain  yang  menyangkut  teknis  peradilan  adalah  soal  penahanan.  Sesuai  dengan ketentuan dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka masalah penahanan yang menurut ketentuan Covenant tersebut pada prinsipnya harus dikeluarkan oleh hakim, maka dalam RUU KUHAP ditentukan sebagian penahanan akan ditandatangani oleh hakim komisaris selama 15 hari walaupun formulir surat perintah penahanan tersebut  dibuat  oleh  penuntut  umum.  Selanjutnya  penahanan  ditandatangani  oleh  hakim pengadilan  negeri  yang  formulirnya  juga  diisi  oleh  penuntut  umum  selama  30  hari  yang  dapat diperpanjang oleh hakim tersebut  atas permintaan penuntut umum selama 3 kali 30 hari.
Kaitannya  dengan  sistem  peradilan  pidana  terpadu,  mengenai  hubungan  Penyidik  dan Penuntut Umum, karena sistem pemeriksaan  bersifat adversarial di  sidang pngadilan  memaksa penuntut umum dan penyidik bekerjasama erat sama halnya dengan terdakwa yang bekerja sama erat  dengan  penasihat  hukumnya.  Karena  dalam  sistem  peradilan  pidana  terpadu  antara penyidikan  dan  penuntutan  harus  bersambung  kait-mengkait  sebagai  mata  rantai.  Walaupun perkara  telah  diterima  oleh  penuntut  umum,  bahkan  telah  dimulai  persidangan  dalam  sistem peradilan  terpadu  penuntut  umum  masih  dapat  meminta  penyidik  untuk  menambah  penyidikan demi suksesnya penuntutan di sidang pengadilan (Andi Hamzah, 2007).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  maka  dalam  RUU  KUHAP  dicantumkan,  bahwa penuntut  umum  dan  terdakwa  atau  penasihat  hukumnya  dalam  sidang  pengadilan  masih  dapat meminta  pemanggilan  saksi  dan/atau  ahli  baru.  Apabila  antara  penyidik  dan  penuntut  umum tidak  dapat  bekerja  sama,  maka  hal  ini  akan  menyulitkan  penuntut  umum  dalam  menghadapi
penasihat  hukum  di  sidang  pengadilan  dalam  suatu  pemeriksaan yang  berimbang  dan pertanyaan  silang (cross  examination). Karena  itu  yang  dapat  diatur  adalah  sejak  dimulainya penyidikan,  harus  sudah  terjadi  konsultasi  antara  penyidik  dan  penuntut  umum  terutama  untuk perkara serius.
Di  dalam  RUU  KUHAP  juga  akan  diatur  Peraturan  Pemerintah  tentang  adanya  jaksa khusus  untuk  setiap  zona  sebagaimana  yang  terjadi  di  Nederland,  dimana  jaksa  yang  ada  di kejaksaan  negeri  dibagi  atas  zona  selaras  dengan  penyidik  yang  ada  pada  setiap  zona  (di Indonesia POLSEK) dapat langsung berkonsultasi dengan jaksa di zona tersebut (Andi Hamzah, 2007). Guna mencegah mondar-mandirnya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, maka harus diberi jangka waktu kedua belah pihak untuk meneliti berkas perkara, apabila berkas tidak  muncul  lagi  pada  jangka  waktu  yang  ditentukan,  maka  seharusnya  penuntut  umum  dapat menambah pemeriksaan sendiri.

## b. Subsistem Penuntutan
RUU  KUHAP memberikan  definisi  penuntut  umum  adalah:  jaksa  yang  diberi  wewenang oleh  Undang-undang  untuk  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan  putusan  pengadilan  atau penetapan  hakim.  Sedangkan  penuntutan  adalah  tindakan  Penuntut  Umum  untuk  menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan  perkara  pidana  ke  pengadilan  yang  berwenang  dengan  permintaaan  supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Pasal 42 RUU KUHAP  menentukan tentang tugas dan kewenangan penuntut umum yaitu : a.  melakukan  koordinasi  dan  memberikan  konsultasi  pelaksanaan  Penyidikan  yang  dilakukan oleh Penyidik ; b. menyampaikan surat permohonan kepada Hakim Komisaris untuk melakukan penggeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain; c. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik; d. memberi persetujuan atas penahanan yang melebihi 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam yang dilakukan oleh Penyidik; e.meminta penandatanganan surat perintah  penahanan  kepada  Hakim  Komisaris;  f.meminta  penandatanganan  surat  perintah penahanan  kepada  hakim  Pengadilan  negeri  yang  ditunjuk  oleh  ketua  Pengadilan  negeri;g. mengajukan  permintaan  penangguhan  penahanan  kepada  Hakim  Komisaris  atau  kepada  hakim Pengadilan  negeri;  h.  membuat  surat  dakwaan  dan  membacakannya  kepada  terdakwa;  i.
melimpahkan  perkara  dan  melakukan  Penuntutan  ke  pengadilan;  j.  menyampaikan pemberitahuan  kepada  terdakwa  tentang  ketentuan  waktu  dan  tempat  perkara  disidangkan  dan disertai surat panggilan kepada terdakwa dan kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;  k.melaksanakan  penetapan  dan/atau  putusan  Hakim  Komisaris,  hakim  Pengadilan negeri,  hakim pengadilan tinggi, atau  hakim  Mahkamah  Agung; dan  l.melakukan tindakan  lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berkaitan dengan sistem penuntutan, maka dalam RUU KUHAP diatur cara penyelesaian cepat yaitu semua jaksa dapat menyampingkan perkara jika:
a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun;
c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 tahun dan /atau
e. Kerugian sudah diganti
Orang yang berumur di atas 70 tahun perkaranya hanya dapat dihentikan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sistem  ini selaras dengan asas  peradilan    cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  Hal  tersebut  di  atas  ditegaskan  dalam ketentuan RUU KUHAP yang mengatur kewenangan Penuntut Umum menghentikan penuntutan demi  kepentingan  umum  dan/atau  dengan  alasan  tertentu.  Pasal  42  ayat  (2)  RUU  KUHAP menyatakan: “ Penuntut Umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu  menghentikan  penuntutan  dengan  syarat  maupun  tanpa  syarat.”  Penjelasan  Pasal  yang bersangkutan menyatakan bahwa kewenangan Penuntut Umum dalam ketentuan ayat ini disebut juga dengan “asas oportunitas” yaitu kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara, untuk  penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan  (transaksi).  Penyelesaian  di  luar  pengadilan  ini dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan.
Dalam  hal  Penuntut  Umum  menghentikan  penuntutan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2),  Penuntut  Umum  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  kepada  Kepala Kejaksaan  Tinggi  setempat  melalui  Kepala  Kejaksaan  negeri  setiap  bulan  (Pasal  42  ayat  (5)). Pasal  44  ayat  (1)  menyatakan  Penuntut  Umum  dapat  mengajukan  suatu  perkara  kepada  hakim pengawas  untuk  diputus  layak  atau  tidak  layak  untuk  dilakukan  penuntutan  ke  pengadilan. Sebelum  memberi  putusan  layak  atau  tidak  layak  suatu  perkara  dilakukan  penuntutan  ke
pengadilan, hakim pengawas dapat memeriksa tersangka dan saksi/ahli serta mendengar konklusi Penuntut  Umum  (Pasal  44  ayat  (2)  RUU  KUHAP).  Apabila  Hakim  Pengawas  memutus  suatu perkara  tidak  layak  dilakukan  penuntutan  ke  pengadilan,  Penuntut  Umum  mengeluarkan  surat perintah penghentian penuntutan (Pasal 44 ayat (3). Selanjutnya Pasal 44 ayat (5)  RUU KUHAP menegaskan,  apabila  Penuntut  Umum  menemukan  bukti  baru    atas  perkara  tersebut,  Penuntut Umum meminta kepada hakim pengawas agar diputuskan penuntutan dapat dilanjutkan. Pasal 45 RUU  KUHAP  Penuntut  Umum  berwenang  melakukan  Penuntutan  terhadap  terdakwa  dalam daerah  hukumnya  dan  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  negeri  yang  berwenang  mengadili. Pasal 46 RUU KUHAP  menyebutkan:
(1) Setelah  menerima  surat  pemberitahuan  dimulainya  Penyidikan  dari  Penyidik,  Penuntut Umum,  segera  mengkoordinasikan  pelaksanaan  Penyidikan  perkara,  memberi  konsultasi dan petunjuk kepada. Penyidik secara langsung.
(2) Apabila  berkas  perkara  hasil  Penyidikan  dinilai  telah  lengkap,  Penuntut  Umum mengeluarkan surat keterangan bahwa berkas perkara telah lengkap.
(3) Berkas perkara yang dinyatakan telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tersangka dan barang bukti diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum.
(4) Apabila  Penuntut  Umum  masih  menemukan  kekurangan  dalam  berkas  perkara,  Penuntut Umum  dapat  meminta  Penyidik  untuk  melakukan  Penyidikan  tambahan  dengan memberikan  petunjuk  langsung  atau  melakukan  penyidikan  tambahan  yang  dibantu  oleh Penyidik.
(5) Dalam pemeriksaan perkara selanjutnya, apabila diperlukan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar  pelaksanaan  sidang  di  Pengadilan  atau  melaksanakan  penetapan  Hakim, Penuntut  Umum  dapat  melakukan  tindakan  hukum  sendiri  atau  meminta  Penyidik  untuk melaksanakannya.
Pasal  47  RUU  KUHAP  menyatakan,  setelah  Penuntut  Umum  menerima  berkas  perkara hasil  Penyidikan  yang  lengkap  dari  Penyidik,  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara hasil Penyidikan, Penuntut Umum menentukan berkas  perkara  tersebut  sudah  memenuhi  persyaratan  untuk  dapat  dilimpahkan  atau  tidak dilimpahkan ke pengadilan.
Apabila  diperhatikan  berbagai  ketentuan  di  bidang  penuntutan  dalam  RUU  KUHAP tersebut,  maka  terdapat  penegasan-penegasan  dan  hal-hal  yang  relatif  baru  jika  dibandingkan dengan  KUHAP  Tahun  1981.  Kewenangan  Penuntut  Umum  cukup  luas  dalam  hubungan fungsionalnya  dengan  penyidik  seperti  melakukan  tindakan  hukum  sendiri  atau  meminta Penyidik  untuk  melaksanakannya  dalam  hal  pemeriksaan  suatu  perkara  di  pengadilan  demi kelancaran  perkara  yang  bersangkutan,  melakukan  penyidikan  tambahan  dengan  dibantu  oleh penyidik  jika  masih  terdapat  kekurangan  pada  berkas  pemeriksaan,  memberikan  konsultasi kepada penyidik, hal-hal yang selama ini tidak diatur secara tegas di dalam KUHAP Tahun 1981.

## c. Subsistem Pengadilan
Pengaturan  subsistem  pengadilan  kaitannya  dengan  kejaksaan  hampir  sama  dengan  apa yang  selama  ini  telah  diatur  dalam  KUHAP  Tahun  1981,  hanya  ada  beberapa  hal  yang merupakan  penegasan-penegasan  demi  terselenggarakannya  sistem  peradilan  yang  efektif, seperti  dimungkinkannya  penuntut  umum  melakukan  tindakan  hukum  sendiri  atau  meminta penyidik untuk melakukannya demi kelancaran suatu perkara di pengadilan ketika suatu perkara sudah  sampai  sidang  pengadilan.  Sedangkan  kaitannya  dengan  pemeriksaan  di  tingkat penyidikan  dalam  hal  pelaksanaan  upaya  paksa  seperti  penahanan  dan  sebagainya,  RUU KUHAP  memperkenalkan  adanya  Hakim  Komisaris  yang  harus  selalu  melakukan  koordinasi fungsional dengan pihak penyidik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Internasional.
Hal baru yang diatur dalam RUU KUHAP tentang subsistem pengadilan ini adalah tentang adanya  “Jalur  Khusus”  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  197  RUU  KUHAP,  yang  lengkapnya adalah  sebagai  berikut:  (1)  Pada  saat  penuntut  umum  membacakan  surat  dakwaan,  terdakwa mengakui  semua  perbuatan  yang  didakwakan  dan  mengaku  bersalah  melakukan  tindak  pidana yang  ancaman  pidana  yang  didakwakan  tidak  lebih  dari  7  (tujuh)  tahun,  penuntut  umum  dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum. (3) Hakim wajib: a. memberitahukan  kepada  terdakwa  mengenai  hak-hak  yang  dilepaskannya  dengan  memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya  pidana  yang  kemungkinan  dikenakan;  dan  c.  menanyakan  apakah  pengakuan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diberikan  secara  sukarela.  (4)  Hakim  dapat  menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.  (5)  Dikecualikan  dari  Pasal  196  ayat  (5),  penjatuhan  pidana  terhadap  terdakwa sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  boleh  melebihi  2/3  dari  maksimum  pidana  tindak pidana yang didakwakan.
Ketentuan tentang  jalur khusus tersebut mengingatkan kita pada  lembaga plea bargaining system sebagaimana  dianut  oleh  negara-negara  dengan  sistem Common  Law seperti  Amerika Serikat. Plea Bargaining merupakan praktek penanganan perkara dimana antara pihak penuntut umum  (jaksa)  dan  tertuduh  atau  pembelanya  melakukan  negosiasi  perihal  jenis  kejahatan  yang akan didakwakan  dan ancaman hukuman yang akan dituntut  di muka persidangan.
Cara  ini  dalam  sistem  hukum  acara  pidana  di  Amerika  Serikat    merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  keseluruhan  sistem  penegakan  hukum  yang  berlaku  dan  merupakan prosedur  yang  formal  dan  legal.  Sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem  penegakan hukum secara menyeluruh, plea bargaining jelas akan selalu terjadi dalam rangkaian penanganan perkara  pidana.  Proses  penanganan  perkara  pidana  dimulai  dari  penyelidikan,  penuntutan, penentuan kesalahan, penetapan pidana, dan akhirnya pelaksanaan pidana.
Plea  bargaining dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Amerika  Serikat  terjadi  pada  tahap arrignment dan preliminary hearing . Apabila seorang tertuduh menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan  yang  dilakukan,  maka  proses  selanjutnya  adalah  penjatuhan  hukuman  tanpa  melalui trial. Periode arrignment  on  information atau indictment ini  merupakan  proses singkat  guna mencapai dua tujuan yaitu : 1.memberitahukan kepada tertuduh perihal tuduhan yang dijatuhkan padanya;  2.memberi  kesempatan  kepada  tertuduh  untuk  menjawab  tuduhan  tersebut  dengan menyatakan: not  guilty atau guilty atau nolo  contendere  (no  contest) . Pada  langkah  ini pengadilan  akan  membacakan  tuduhan  yang  diajukan  kepada  tertuduh  dan  bagaimana  jawaban tertuduh atas tuduhan tersebut.
Jika  tertuduh  menyatakan not  guilty ,  maka  perkaranya  akan  dilanjutkan  dan  kemudian diadili  di  muka  persidangan  oleh  juri.  Apabila  tertuduh  menyatakan not  guilty atau nolo contendere ( no  contest ) maka  perkaranya  siap  untuk  diputus.  Khususnya  pernyatan nolo contendere atau no  contest pada  hakikatnya  memiliki  implikasi  yang  sama  dengan guilty akan tetapi dalam hal ini tidak disyaratkan bahwa tertuduh harus mengakui kesalahannya, melainkan
cukup  jika  ia  menyatakan bahwa dia tidak akan menentang tuduhan  jaksa di  muka persidangan juri nanti. Alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan negosiasi adalah karena dua hal pertama,  karena  jumlah  perkara  yang  sangat  besar,  sehingga  menyulitkan  kedudukan  penuntut umum  yang tidak  mungkin dapat bekerja  secara  efektif  mengingat faktor waktu; kedua, karena penuntut  umum  berpendapat,  bahwa  kemungkinan  akan  berhasilnya  penuntutan  sangat  kecil. Misalnya  karena  kurangnya    bahan  pembuktian,  kurangnya  saksi  yang  dapat  dipercaya,  atau tertuduh orang yang dianggap respectable di kalangan para juri.
Hal lain  yang relatif  baru adalah pengaturan mengenai “saksi  mahkota” yang ditentukan dalam Pasal 198 RUU KUHAP sebagai berikut: (1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari  penuntutan  pidana,  apabila  saksi  membantu  mengungkapkan  keterlibatan  tersangka  lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut. (2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang  peranannya  ringan  dalam  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  maka tersangka  atau  terdakwa  yang  mengaku  bersalah  berdasarkan  Pasal  197  dan  membantu  secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan  hakim  pengadilan  negeri.(3)  Penuntut  Umum  menentukan  tersangka  atau terdakwa sebagai saksi mahkota.
Ketentuan  seperti  di  atas  sama  sekali  tidak  tercantum  dalam  KUHAP  Tahun  1981, sehingga  dalam  praktek  dimungkinkan  adanya  saksi  mahkota  yang  secara  hukum  merupakan sesuatu yang sifatnya absuurd.

## KESIMPULAN
Dalam  RUU  KUHAP  beberapa  hal  telah  ditegaskan  dalam  kerangka  upaya  pencapaian peradilan pidana terpadu khususnya pada hubungan fungsional antara subsistem penyidikan dan subsistem  penuntutan.  Dalam  hal  penyidik  menemukan  bahwa  perkara  yang  ditangani  tidak terdapat  cukup  bukti  atau  peristiwa  yang  disidik  ternyata  bukan  merupakan  tindak  pidana  atau penyidikan dihentikan demi hukum, penyidik dengan persetujuan penuntut umum menghentikan penyidikan dengan memberitahukan penghentian penyidikan tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua)  hari  terhitung  sejak  tanggal  penghentian  penyidikan  kepada  penuntut  umum,  tersangka, pelapor, korban, atau keluarganya (Pasal 14 RUU KUHAP), Pasal 15 RUU KUHAP: (1) Dalam
hal penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, hasil Penyidikan oleh penyidik dikonsultasikan kepada  Penuntut  Umum  kemudian  dilakukan  pemberkasan  perkara;  (2)  Setelah  berkas  perkara sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dinyatakan  lengkap  oleh  Penuntut  Umum,  penyidik menyerahkan  berkas  perkara  hasil  Penyidikan  rangkap  2  (dua)  beserta  tanggung  jawab  atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum; dan (3) Penyidik atas permintaan Penuntut Umum  melaksanakan  tindakan  hukum  tertentu  untuk  memperlancar  pelaksanaan  sidang  di pengadilan atau melaksanakan penetapan Hakim”.
Ketentuan di  bidang penuntutan dalam  RUU  KUHAP, terdapat penegasan-penegasan dan hal-hal yang relatif baru jika dibandingkan dengan KUHAP Tahun 1981. Kewenangan Penuntut Umum cukup luas dalam hubungan fungsionalnya dengan penyidik seperti  melakukan tindakan hukum  sendiri  atau  meminta  Penyidik  untuk  melaksanakannya  dalam  hal  pemeriksaan  suatu perkara  di  pengadilan  demi  kelancaran  perkara  yang  bersangkutan,  melakukan  penyidikan tambahan  dengan  dibantu  oleh  penyidik  jika  masih  terdapat  kekurangan  pada  berkas pemeriksaan, memberikan konsultasi kepada penyidik.
Pengaturan  subsistem  pengadilan  kaitannya  dengan  kejaksaan  hampir  sama  dengan  apa yang  selama  ini  telah  diatur  dalam  KUHAP  Tahun  1981,  hanya  ada  beberapa  hal  yang merupakan  penegasan-penegasan  demi  terselenggarakannya  sistem  peradilan  yang  efektif. Sedangkan kaitannya dengan pelaksanaan upaya paksa seperti penahanan dan sebagainya, RUU KUHAP  memperkenalkan  adanya  Hakim  Komisaris  yang  harus  selalu  melakukan  koordinasi fungsional dengan pihak penyidik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Alan Rugman, 2000, The End of Globalization, London : Random House Business Book.
Alan  Cofey,  Edward  Eldefonso  dan  Walter  Hartinger,  1982, An  Introduction  to  the  Criminal Justice  System and Process , New Jersey : Prentice Hall.
Atmasasmita,  Romli,1996. Sistem  Peradilan  Pidana  (Perspektif  Eksistensialisme  dan Abolisionisme) Bandung: Bina Cipta.
_______,1996, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung :Mandar Maju
Cavadino, Michael and Dignan, James, 2002. The Penal System An Introduction , Third Edition, London Thousand Oaks New Delhi : SAGE Publication.
Chaerudin  dkk,  2007. Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi , Jakarta : PT, Refika Aditama.
Compilation of International Instrument, Vol I ( First Part),1993 , New York :United Nation.
Franz  von  Benda-Beckmann,  Keebet  von  Benda-Beckmann  and  Anne  Griffiths,  2005. Mobile People,Mobile  Law,  Expanding  Legal  Relations  in  a  Conracting  World ,Eangland  :
Ashgate Publishing Limited Gower House Croft Road Aldershot Hants GU 113 HR.
Hamzah, Andi. 1991. 31 Agustus 2007. Pembaharuan KUHAP. Jakarta: Makalah pada Seminar tentang Pembaharuan KUHAP.
______ ,Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta  : Sinar Grafika.
Kunarto (Penyadur), 1996. Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum, Jakarta : Cipta Manungggal.
Kaligis, O.C.,2007,. Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 3, Cet.Pertama,Bandung :Alumni.
Sally E Merry, 2005. “ Human Rights and Global legalPlralism : Reciprocity and Disjuncture” In  “Mobile  People,Mobile  Law,  Expanding  Legal  Relations  in  a  Conracting  World ,  : England  :Ashgate  Publishing  Limited  Gower  House  Croft  Road  Aldershot  Hants  GU 113 HR
The United Nations and Crime Prevention , 1991: New York.

## PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Undang Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI RUU KUHAP, www.legalitas,org.