Volume 25 No 2, Juli 2023
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas
Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021
Fitrah Mulyani 1 , Dina Anggraini 2 ,  Putri Dwi Vestina 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas email: fitrah.m@unidha.ac.id

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  effectiveness  and  contribution  of  local  taxes  to  the  local  revenue  of Padang  City  for  the  2017-2021  period.  This  project  aims  to  determine  the  effectiveness  and contribution of local taxes to the local revenue of Padang City in 2017-2021. This project uses the  ratio  of  the  effectiveness  of  the  Padang  City  local  tax  in  2017-2021  and  the  ratio  of  the contribution  of local taxes to the  Padang  City's  original revenue in 2017-2021..  Based  on the effectiveness ratio of the Padang City regional tax for 2017-2021 as a whole it has been in the very effective category. The ratio of local tax contributions to Padang City's original revenue in 2017, 2019, in 2020, and 2021 is in the very good category. In 2018 the contribution of local taxes to the Padang City's original regional income was in the very poor category. The Padang City  Government  is  expected  to  further  explore  the  potential  of  the  region  in  an  effort  to increase  local  tax  collection  so  that  it  is  more  effective  from  year  to  year,  so  that  local  taxes make a large contribution to Padang City's Regional Original Revenue.
Keywords: Regional Taxes, Regional Original Revenue, Effectiveness, and Contributions

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli  daerah  Kota  Padang  periode  2017-2021.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui efektivitas  dan  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kota  Padang  tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan rasio efektivitas pajak daerah Kota Padang tahun 2017- 2021  dan  rasio  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kota  Padang  tahun 2017-2021. Rasio efektifitas dilihat dengan cara melakukan perbandingan realisasi pajak daerah dengan  target  pajak  daerah  dikali  100%,  sedagkan  rasio  kontribusi  pajak  daerah  dilakukan dengan cara realisasi pajak daerah dibagi dengan realisasi pendapatan asli daerah dikali 100%. Berdasarkan  rasio  efektivitas  pajak  daerah  Kota  Padang  tahun  2017-2021  secara  keseluruhan telah berada dalam kategori sangat efektif. Rasio kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli  daerah  Kota  Padang  tahun  2017,  tahun  2019,  tahun  2020,  dan  tahun  2021  berada  dalam kategori  sangat  baik.  Tahun  2018  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapat  asli  daerah  Kota Padang  berada  dalam  kategori  sangat  kurang.  Pemerintah  Kota  Padang  diharapkan  menggali lebih lanjut  potensi  daerah  dalam  upaya  peningkatan pengumpulan  pajak  daerah  agar semakin efektif  dari  tahun  ke  tahun,  sehingga  pajak  daerah  memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, dan Kontribusi

## PENDAHULUAN
Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  diberikan otonomi  daerah  atau  kewenangan  penuh dalam melakukan pengelolaan Pemerintah  Daerah.  Hal  tersebut  juga berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan daerah,  sehingga  Pemerintah  Daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan  potensi  daerah  untuk dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  merupakan  pendapatan  daerah yang  bersumber  dari  hasil  pajak  daerah, hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan pendapatan  asli  daerah  lain-lain  yang sah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  semakin  tinggi  dapat menjadi  indikator  keberhasilan  daerah tersebut  dalam  pembangunan  nasional. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagai sumber  penerimaan  daerah  sendiri  perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung  sebagian  beban  belanja yang  diperlukan  untuk  penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian
otonomi  daerah  dapat  terlaksanakan secara luas.
Upaya  peningkatan  Pendapatan Asli  Daerah juga sebagai  bentuk  uapaya meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelolaa keuangan daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan
Pemerintah Daerah dari sumber pendaaan  yang  berasal  dari  Pemerintah
Pusat. Hal ini dilakukan untuk melakukan  pembangunan  daerah  sesuai dengan  potensi  yang  beragam  yang dimiliki masing-masing Pemerintah
Daerah. Pembangunan daerah merupakan  bagian  dari  pembangunan nasional dan dalam melakukan
pembangunan  diperlukan  dana  untuk merealisasikannya.  Pemerintah  daerah memiliki  wewenang  untuk  membuat aturan  dalam  mengembangkan  potensi daerahnya  masing-masing.  Pemerintah daerah  harus  mampu  memanfaatkan berbagai  potensi  yang  sehingga  dapat menjadi  sumber  pendapatan  daerah. Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber  penerimaan  pajak  asli  daerah (PAD)  memiliki  peranan  penting.  Pajak daerah  terdiri  dari:  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan  dan  Pengolahan  Galian
Golongan  C,  Pajak  Pemanfaatan  Air Bawah  Tanah  dan  Permukaan,  Pajak Parkir,  Pajak  Sarang  Burung  Walet, Pajak  BPHTB,  dan  Pajak  Bumi  dan Bangunan.  Pemerintah  daerah  setiap tahunnya memiliki target dalam menghimpun pajk daerah guna mencapai efektivitas pajak daerah. Efektivitas pajak daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah selama  satu  tahun  anggaran,  efektif  atau tidaknya  pajak  daerah  dapat  dilihat  dari persentase  penerimaan  pajak  daerah yang  telah  direalisasikan  kemudian dibandingkan  dengan  target  yang  telah ditetapkan.  Efektivitas  pajak  daerah dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan  pajak  daerah  sesuai  dengan target yang ditetapkan pemerintah daerah.  Pajak  daerah  dikatakan  sangat efektif  apabila  rasio  yang  dihasilkan melebihi  100  persen,  sebaliknya  jika rasio  dihasilkan  semakin  kecil,  maka menunjukkan  kemampuan  pemerintah daerah dalam menghimpun pajak daerah sebagai  sumber  pendapatan  asli  daerah (PAD) kurang efektif. Efektivitas
pemungutan pajak daerah dapat dijadikan alat ukur keberhasilan
pemungutan pajak daerah, lalu hasil dari efektivitas  pemungutan  pajaknya  dapat diketahui  berdasarkan  kontribusi  pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
Kontribusi pajak merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap  penerimaan  asli  daerah  yang diketahui dengan membandingkan penerimaan pajak dengan total pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran.  Kontribusi  digunakan  untuk mengetahui  sejauh  mana  Pajak  Daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD). Menurut Mahmudi (2010) semakin  besar  kontribusi  pajak  daerah maka  semakin  besar  pula  peranan  Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),  begitu  pula  sebaliknya  jika  hasil perbandingan  realisasi  pajak  daerah terhadap  total  pendapatan  asli  daerah (PAD)  semakin  rendah  maka  peranan Pajak  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  juga  makin  rendah. Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan,  penulis  terterik  melakukan penelitian  untuk  melihat  “Efektivitas Dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Padang Tahun 2017-2021”
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas,  maka  tujuan  yang  ingin  dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk Mengetahui Efektivitas Pajak Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Padang  Pada  Tahun 2017-2021.
2. Untuk Mengetahui Kontribusi Pajak Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli
Daerah  Kota  Padang  Pada  Tahun 2017-2021.
Untuk melakukan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi untuk memperoleh  infromasi  dan  data  terkait penelitian  ini  melalui  halaman  resmi
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera Barat.    Menurut  Sugiyono  (2018:476) dokumentsi  adalah  suatu  cara  yang digunakan  untuk  memperoleh  data  dan informasi  dalam  bentuk  buku,  arsip, dokumen,  tulisan  angka  dan  gambar yang  berupa  laporan  serta  keterangan yang dapat mendukung penelitian.
Penulis menggunakan dokumentasi berupa  data  yang  didapatkan  secara online melalui situs website BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Padang.

## Otonomi Daerah
Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang dan  kewajiban  daerah  untuk  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Syarat teknis yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah
meliputi  faktor  yang  menjadi  dasar pembentuk  daerah  yang  mencakup faktor  kemampuan  ekonomi,  potensi daerah,  sosial  budaya,  sosial  politik, kependudukan  luas  daerah,  pertahanan, keamanan  dan  faktor  lainnya.  Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah  untuk  memungkinkan  daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri dalam meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan  kepada  masyarakat  yang lebih  baik,  pengembangan  kehidupan yang  demokratis,  keadilan  dan  adanya pemerataan, serta pemeliharaan hubungan  yang  serasi  antara  pusat dengan  daerah,  serta  hubungan  antar daerah  dalam  rangka  menjaga  keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pendapatan Daerah
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  disebutkan  bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan disebutkan bahwa Pendapatan
Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui  Rekening  Kas  Umum  Daerah, yang  menambah  ekuitas  dana  lancar, yang  merupakan  hak  daerah  dalam  satu tahun anggaran  yang tidak perlu dibayar kembali  oleh  daerah.  Menurut  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri) No.  13  Tahun  2006  Pasal  23  ayat  1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  dijelaskan  Pendapatan  Daerah meliputi  semua  penerimaan  melalui  kas umum  daerah,  yang  menambah  ekuitas dana,  merupakan  hak  daerah  dalam  satu tahun  anggaran  dan  tidak  perlu  dibayar kembali oleh daerah.

## Komponen Pendapatan Daerah
Adapun  komponen  pendapatan daerah meliputi  Pendapatan Asli  Daerah (PAD),  Dana  Perimbangan  dan  lain-lain pendapatan yang sah.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Siregar (2017:23)
Pendapatan  asli  daerah  atau  yang disingkat  PAD  merupakan  penerimaan yang  diperoleh  daerah  dari  sumber- sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah  sesuai  dengan  peraturan  daerah atau  perundang-undangan  yang  berlaku. Sektor  pendapatan  daerah  memegang peranan  yang  sangat  penting,  karena melalui  sektor  ini  dapat  dilihat  sejauh mana  suatu  daerah  dapat  membiayai kegiatan  pemerintah  dan  pembangunan daerah.
Menurut Carunia (2017:119) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan
penerimaan  yang diperoleh dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri,
semakin  tinggi  peranan  PAD  dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi  pula  kemampuan  keuangan  yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  semua  penerimaan  daerah yang  berasal  dari  sumber  ekonomi  asli daerah.  Kelompok  pendapatan  asli daerah  dipisahkan  menjadi  empat  jenis pendapatan, yaitu: Pajak daerah, Retribusi  daerah,  Hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan Lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang sah

## Dana Perimbangan
Dana  Perimbangan  merupakan  dana yang bersumber dari penerimaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  yang  dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Kelompok pendapatan  berupa  Dana  Perimbangan ini  digolongkan  menjadi  tiga  jenis Pendapatan (untuk Provinsi) dan menjadi  empat  jenis  Pendapatan  (untuk Kabupaten/Kota),  yakni:  Bagi  Hasil Pajak/Bukan  Pajak,  yang  meliputi:  Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak/sumber  daya  alam,  Dana  Alokasi Umum.  Dana  Alokasi  Khusus,  yang meliputi:  Dana  alokasi  khusus  reboisasi, Dana alokasi khusus non reboisasi. Bagi hasil  pajak  dan  bantuan  keuangan  dari provinsi  (untuk  Kabupaten/Kota):  Lain- lain pendapatan yang sah Sebelum  munculnya  Keputusan  Menteri
Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002, pendapatan diklasifikasikan dalam Dana Perimbangan. Dengan adanya kepmendagri  tersebut,  pendapatan  ini digolongkan tersendiri. Kelompok
Pendapatan ini meliputi jenis Pendapatan berikut:  Bantuan  dana  kontijensi  atau penyeimbangan  dari  pemerintah  dan Dana darurat.

## Pajak Daerah
Menurut Undang-Undang No. 28
Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  yang  dimaksud  Pajak Daerah  adalah  kotribusi  wajib  kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-sebesarnya
kemakmuran  rakyat.  Menurut  Rahayu (2017:50) Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah,  yang  dimaksud  Pajak Daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran  rakyat.  Adapun  jenis-jenis pajak daerah yaitu:
Pajak Provinsi, terdiri dari : 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KM)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) 4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

## Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
1. Pajak  Hotel:  Pajak  Hotel  merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu  yang  jumlah  ruang/kamarnya lebih dari 10. Tarif pajak hotel sebesar 10%.
2. Pajak Restoran: Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang  disediakan  oleh restoran.  Tarif  pajak  restoran  sebesar
10%.
3. Pajak Hiburan: Pajak atas penyelenggaraan  hiburan.  Hiburan yaitu semua
jenis tontonan,
pertunjukan,
permainan, dan keramaian  yang  dinikmati  dengan dipungut  biaya.  Tarif  pajak  hiburan ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  35%. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional  ditetapkan  sebesar 10%. 4. Pajak Reklame : Pajak atas penyelenggara reklame. Reklame yaitu  benda,  alat,  perbuatan  atau media  yang  bentuk  corak  ragamnya dirancang  untuk  tujuan  komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,  atau  untuk  menarik perhatian  umum  terhadap  barang, jasa,  orang  atau  badan  yang  dapat dilihat,  dibaca,  didengar,  dirasakan atau  dinikmati  oleh  umum.  Tarif pajak reklame sebesar 25%.
5. Pajak  Penerangan  Jalan : Pajak  atas penggunaan  tenaga  listrik,  baik  yang dihasilkan  sendiri  maupun  diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan sebesar 10%.
6. Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan : Pajak  yang  dikenakan  atas pengambilan  mineral  yang  bukan logam  seperti  asbes,  batu  kapur,  batu apung,  granit  dan  lain  sebagainya.
Tarif pajaknya sebesar 25%. 7. Pajak Parkir : Pajak atas penyelenggara  tempat  parkir  diluar badan jalan, baik yang diselenggarakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan  bermotor.  Tarif  pajak parkir sebesar 30%.
8. Pajak Air Tanah : Pajak atas pengambilan  atau  pemanfaatan  air tanah  yaitu  air  dalam  lapisan  tanah atau  bantuan  dibawah  permukaan tanah.  Tarif  pajak  air  tanah  sebesar 20%.
9. Pajak  Sarang  Burung  Walet : Pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan  sarang  burung  walet.
Tarif  pajak  sarang  burung  walet sebesar 10%.
10. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan dan  Perkotaan : Pajak  atas  bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau badan, kecuali kawasan yang digunakan  untuk  kegiatan  usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Tarif pajaknya sebesar 0,3%. 11. Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan : Yaitu pajak atas perolehan tanah  dan/atau  bangunan,  seperti: Pemindahan  hak,  karena: Jual  beli , Tukar menukar , Hibah , Hibah wasiat , Waris . Pemasukan  dalam  perseroan atau badan hukum lainnya , Pemisahan hak mengakibatkan peralihan , Penunjukkan  pembeli  dalam  lelang ,
Pelaksanaan  putusan  hakim  yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap , Penggabungan usaha , Peleburan usaha , Pemekaran  usaha , Hadiah,
Pemberian hak baru, karena: Kelanjutan  pelepasan  hak . Diluar pelepasan  hak : Hak  atas  tanah, karena: Hak  milik , Hak  guna  usaha , Hak  guna  bangunan , Hak  pakai , Hak milik  atas  satuan  rumah  susun , Hak pengelolaan . Tarif  pajak  sebesarnya 5%. Efektivitas Pajak Daerah Menurut Mardiasmo (2017:143) Efektivitas adalah ukuran berhasil
tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi  mencapai  tujuannya.  Apabila suatu  organisasi  mencapai  tujuan  maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan  jangkauan  akibat  dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program.  Semakin  besar  kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian  tujuan  atau  sasaran  yang ditentukan,  maka  semakin  efektif  proses kerja  suatu  unit  organisasi.  Menurut
Halim  (2012:6)  efektivitas  pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah  dapat dirumuskan sebagai berikut:
Efektivitas = Realisasi Pajak Daerah  X 100%
Target Pajak Daerah Kriteria efektivitas menurut Kepmendagri  No.  690.900-327  Tahun 1996  seperti  dikutip  Murniati  (2017:94) adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah Nilai Efektivitas Kriteria Diatas 100% Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327  tahun  1996  (dikutip  dalam Murniati 2017:94) Kontribusi Pajak Daerah Menurut Basrin Harsono Sigalingging (2016:118) Kontribusi merupakan  pemicu  seseorang  untuk membantu  orang  lain  dalam  suatu komunitas  meskipun  tidak  mendapatkan manfaat  langsung  dari  apa  yang  telah dilakukan,  hal  ini  bertujuan  untuk mensukseskan kelompok. Menurut Ahira (2012)  menjelaskan  bahwa  kontribusi memiliki beberapa jenis, yaitu kontribusi yang  bersifat  materi,  kontribusi  yang bersifat  pemikiran,  kontribusi  yang bersifat profesionalisme, kontribusi yang bersifat tindakan. Penghitungan kontirbusi  pajak  daerah  sebagai  sumber pendapatan  asli  daerah,  akan  diketahui peran kontribusi pajak daerah dari tahun ke tahun. Rumus perhitungan Kontribusi (Halim, 2012:45) Kontribusi pajak daerah
= Realisasi Pajak Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah 𝑥 100% Kriteria kontribusi menurut Kepmendagri  No.  690.900-327  tahun
1996  seperti  dikutip  Murniati  (2017:93) adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah Nilai Kontribusi Kriteria 0 – 10% Sangat Kurang 10% - 20% Kurang 20% - 30% Sedang 30% - 40% Cukup Baik 40% - 50% Baik
Diatas 50% Sangat Baik Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327  tahun  1996  (dikutip  dalam Murniati 2017:93)

## PEMBAHASAN
Analisa  Efektivitas  Pajak  Daerah Kota  Padang  Terhadap  Pendapatan
Asli  Daerah  Kota  Padang  Tahun 2017-2021
Analisa  efektivitas  pajak  daerah yaitu  analisa  yang  menggambarkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  direncanakan  dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Rincian perhitungan  efektivitas  pajak  daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD) Kota  Padang  tahun  2017-2021  dapat dilihat  pada  Lampiran  I.  Perhitungan efektivitas  pajak  daerah  dapat  dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
Efektivitas = Realisasi Pajak Daerah Target penerimaan pajak daerah 𝑥 100% Tingkat  efektivitas pajak daerah di  Kota Padang  tahun  2017-2021  maka  dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 3

## Efektivitas Komponen Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021
Pajak Daerah Tahun (dalam %) Rata-Rata (%) Kriteria 2017 2018 2019 2020 2021 Pajak Hotel 105.74 107.55 100.60 100.34 106.20 104.09 Sangat Efektif Pajak Restoran 95.87 100.82 100.28 100.42 96.06 98.69 Efektif Pajak Hiburan 90.30 102.66 82.17 63.42 44.37 76.58 Kurang Efektif Pajak Reklame 90.02 101.89 56.66 124.32 98.83 94.34 Efektif Pajak Penerangan Jalan 100.62 100.23 87.38 101.57 83.73 94.71 Efektif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Gol. C 104.58 - 83.20 111.12 83.89 76.56 Kurang Efektif Pajak Mineral Bukan Logam - 100.41 - - - 20.08 Tidak Efektif Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan 100.02% 102.31 26.50 101.23 108.40 87.69 Cukup Efektif Pajak Parkir 100.25 100.62 96.91 92.30 83.20 94.66 Efektif Pajak Sarang Burung Walet 105 100 105 100 100 102.00 Sangat Efektif Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 87.59 45.09 37.80 32.76 27.35 46.12 Tidak Efektif
Pajak Daerah Tahun (dalam %) Rata-Rata (%) Kriteria 2017 2018 2019 2020 2021 Pajak Bumi dan Bangunan 100.01 104.17 61.70 85.72 82.92 86.90 Cukup Efektif
Sumber: Data Telah Diolah Kembali Oleh Penulis
Gambar 1

## Grafik Efektivitas Komponen Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021
Sumber: Data Telah Diolah Kembali Oleh Penulis
Analisa Tingkat Efektivitas Komponen  Pajak  Daerah  Kota  Padang periode 2017-2021 adalah sebagai berikut:
1. Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang secara rata-rata telah memiliki  efektivitas  yang  sangat baik,  hal  ini  dikarenakan  dalam kurun  waktu  2017-2021  jumlah persentase  efektivitas  pajak  daerah melebihi 100%.
2. Penerimaan  Pajak  Restoran  Kota Padang  secara  rata-rata  pada  2017- 2021  memiliki  tingkat  efektivitas yang  baik,  hal  ini  dikarenakan jumlah  persentase  efektivitas  pajak restoran  terhadap  PAD  sebesar 98,69%.
3. Penerimaan  Pajak  Hiburan  Kota
Padang lima tahun terakhir mengalami  fluktuasi  (naik  turun). Efektivitas  pajak  hiburan  tertinggi terjadi  pada  tahun  2018  yaitu sebesar 102,66%. Kemudian efektivitas  pajak  hiburan  terendah terjadi  pada  tahun  2021  yaitu sebesar 44,37%, hal ini dikarenakan dilaksanakannya kebijakan Pembatasan  Sosial  Skala  Besar (PSBB)  selama  pandemi  Covid-19 sehingga  banyak  usaha  hiburan tutup.  Hal  inilah  yang  membuat banyak dari penyelenggaraan hiburan tidak dapat membayar Pajak Hiburan.
4. Penerimaan  Pajak  Reklame  Kota Padang  secara  rata-rata  pada  2017- 2021  memiliki  tingkat  efektivitas yang  baik,  hal  ini  dikarenakan jumlah  persentase  efektivitas  pajak reklame sebesar 94,34%.
5. Penerimaan  Pajak  Penerangan  Jalan
Kota  Padang  secara  rata-rata  pada 2017-2021 memiliki tingkat efektivitas  yang  baik,  hal  ini dikarenakan jumlah persentase efektivitas  pajak  penerangan  jalan Kota Padang sebesar 94,71%.
6. Penerimaan  Pajak  Pengambilan  dan Pengolahan  Galian  Gol.  C  Kota Padang  secara  rata-rata  pada  2017- 2021 kurang efektif, hal ini dikarenakan jumlah persentase efektivitasnya hanya sebesar 76,56%. 7. Penerimaan  Pajak  Mineral  Bukan Logam  Kota  Padang  lima  tahun terakhir mengalami efektivitas
0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 2017 2018 2019 2020 2021
terendah yaitu hanya sebesar
20,08%.
8. Penerimaan  Pajak  Pemanfaatan  Air Bawah  Tanah  dan  Permukaan  Kota
Padang  secara  rata-rata  pada  2017- 2021 cukup efektif, hal ini dikarenakan persentase efektivitasnya sebesar 87,69%. 9. Penerimaan  Pajak  Parkir  Kota Padang  secara  rata-rata  pada  2017- 2021  telah  mencapai  efektivitas yang  baik,  hal  ini  dikarenakan persentase  efektivitasnya  sebesar 94,66%.
10. Penerimaan  Pajak  Sarang  Burung
Walet  Kota  Padang  secara  rata-rata pada  2017-2021  telah  mencapai efektivitas  yang  sangat  baik,  hal  ini dikarenakan persentase efektivitasnya  melebihi  100%  yaitu sebesar 102%. 11. Penerimaan    Pajak Bea    Perolehan
Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB)  Kota  Padang  lima  tahun terakhir  mengalami  fluktuasi  (naik turun).  Efektivitas  Pajak  BPHTB tertinggi  terjadi  pada  tahun  2017 yaitu  sebesar  87,59%.  Kemudian efektivitas  Pajak  BPHTB  terendah terjadi  pada  tahun  2021  yaitu sebesar  27,35%.  Secara  rata-rata efektivitas  Pajak  BPHTB  tidak efektif, hal ini dikarenakan persentase  efektivitasnya  kurang dari 60%. 12. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  Kota  Padang  secara  rata- rata pada 2017-2021 telah mencapai efektivitas  yang  cukup  baik,  hal  ini dikarenakan persentase
efektivitasnya sebesar 86,90%.
Berikut  adalah  Efektivitas  Pajak Daerah  Kota  Padang  selama  periode 2017-2021: Tabel 2

## Efektivitas Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Padang Tahun 2017-2021
Tahun Target Pajak Daerah Realisasi Pajak Daerah Efektivitas Kriteria 2017 334,574,208,858 327,916,583,327 102.03% Sangat Efektif 2018 400,911,615.20 348,898,074.97 114.91% Sangat Efektif 2019 565,430,000 389,095,396.28 145.32% Sangat Efektif 2020 492,017,178 344,680,260.16 142.75% Sangat Efektif 2021 640,526,276.60 376,211,587 170.26% Sangat Efektif
Sumber: Data Telah Diolah Kembali Oleh Penulis
Gambar 2 Grafik Efektivitas Pajak Daerah Kota Padang  Tahun 2017-2021
Sumber: Data Telah Diolah Kembali Oleh Penulis
Analisa  untuk  Efektivitas  Pajak Daerah  Kota  Padang  periode  2017-2021 adalah sebagai berikut:
1. Pada  tahun  2017  Efektivitas  pajak daerah    sebesar  102,03%  dengan tingkat  efektivitas  sangat  efektif.
Efektivitas  pajak  daerah    tertinggi
102,03% 114,91% 145,32% 142,75% 170,26% 102,03% 114,91% 145,32% 142,75% 170,26% 102,03% 114,91% 145,32% 142,75% 170,26% 102,03% 114,91% 145,32% 142,75% 170,26% 102,03% 114,91% 145,32% 142,75% 170,26% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020
2021
yaitu  Pajak  Hotel  sebesar  105,74% dan Efektivitas pajak daerah terendah yaitu  Pajak  Bea  Perolehan  Hak  atas
Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  yaitu hanya sebesar 87,59%.
2. Pada  tahun  2018  Efektivitas  pajak daerah    sebesar  114,91%  dengan tingkat  efektivitas  sangat  efektif. Efektivitas  pajak  daerah    tertinggi yaitu  Pajak  Hotel  sebesar  107,55% dan Efektivitas pajak daerah terendah yaitu  Pajak  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  yaitu hanya sebesar 45,09%.
3. Pada  tahun  2019  Efektivitas  pajak daerah    sebesar  145,32%  dengan tingkat  efektivitas  sangat  efektif. Efektivitas  pajak  daerah    tertinggi yaitu  Pajak  Hotel  sebesar  100,60% dan Efektivitas pajak daerah terendah yaitu  Pajak  Pemanfaatan  Air  Bawah Tanah  dan  Permukaan  yaitu  hanya sebesar 26,50%.
4. Pada  tahun  2020  Efektivitas  pajak daerah    sebsar  142,75%  dengan tingkat  efektivitas  sangat  efektif. Efektivitas  pajak  daerah    tertinggi yaitu Pajak Reklame sebesar 124,32% dan Efektivitas pajak daerah terendah yaitu  Pajak  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan Bangunan  (BPHTB) sebesar 32,76%.
5. Pada  Tahun  2021  Efektivitas  pajak daerah    sebsar  170,26  %  dengan tingkat  efektivitas  sangat  efektif.
Efektivitas  pajak  daerah  tertinggi yaitu  Pajak  Pemanfaatan  Air  Bawah Tanah dan Permukaan sebesar
108,40% dan Efektivitas pajak daerah terendah  yaitu  Pajak  Bea  Perolehan
Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan
(BPHTB) sebesar 27,35%.

## Analisa  Kontribusi  Pajak  Daerah
Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Padang  Tahun 2017-2021
Analisa  Kontribusi  pajak  daerah adalah  suatu  analisa  yang  digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi  yang  dapat  disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan  pajak  terhadap  pendapatan asli daerah. Rincian perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan  asli  daerah  (PAD)    Kota Padang  tahun  2017-2021  dapat  dilihat pada Lampiran II. Perhitungan
kontribusi  pajak  daerah  dapat  dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
Kontribusi = Realisasi penerimaan pajak daerah      X  100%
Realisasi  Pendapatan  Asli Daerah Tingkat  kontribusi  masing-masing  pajak daerah di Kota Padang tahun 2017-2021 maka  dapat  disimpulkan  dalam  tabel berikut:
Tabel 3 Kontribusi Komponen Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Padang Tahun 2017-2021 Pajak Daerah Tahun (dalam %) Rata- Rata (%) Kriteria 2017 2018 2019 2020 2021 Pajak Hotel 5.74 0.01 7.55 3.86 5.52 4.54 Sangat Kurang Pajak Restoran 6.13 0.01 9.36 6.44 8.65 6.12 Sangat Kurang Pajak Hiburan 1.53 0 1.81 0.70 0.58 0.92 Sangat Kurang Pajak Reklame 1.40 0 1.56 1.37 1.78 1.22 Sangat Kurang
Pajak Daerah Tahun (dalam %) Rata- Rata (%) Kriteria 2017 2018 2019 2020 2021 Pajak Penerangan Jalan 18.43 0.02 20.1 6 19.5 3 21.78 15.98 Kurang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Gol. C 7.45 - 7.31 6.71 7.05 5.70 Sangat Kurang Pajak Mineral Bukan Logam - 0.01 - - - 0.00 Sangat Kurang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan 0.13 0 0.15 0.17 0.22 0.13 Sangat Kurang Pajak Parkir 0.43 0 0.53 0.25 0.25 0.29 Sangat Kurang Pajak Sarang Burung Walet 0 0 0 0 0 0 Sangat Kurang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 9.78 0.01 11.5 2 12.6 3 16.50 10.09 Kurang Pajak Bumi dan Bangunan 8.85 0.01 11.3 0 11.4 6 12.94 8.91 Sangat Kurang
Sumber: Data Telah Diolah Kembali Oleh Penulis

## Gambar 3

## Grafik Kontribusi Komponen Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Padang Tahun
2017-2021
Sumber: Data Telah Diolah Kembali Oleh Penulis
Berikut  adalah  Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  PAD  Kota  Padang  selama periode 2017-2021:
Tabel 4 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Padang  Tahun 2017-2021 Tahun Realisasi Pajak Daerah Realisasi PAD Kontribusi Kriteria 2017 327,916,583,327.00 547,764,962,653.03 59.86% Sangat Baik 2018 348,898,074.99 487,937,882,411.61 0.07% Sangat Kurang 2019 389,095,396.28 546,106,985.44 71.25% Sangat Baik 2020 344,680,260.12 546,108,570.69 63.12% Sangat Baik 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 2017 2018 2019 2020 2021
Tahun Realisasi Pajak Daerah Realisasi PAD Kontribusi Kriteria 2021 376,211,587.10 499,895,722 75.26% Sangat Baik
Sumber: Data Telah Diolah Kembali Oleh Penulis
Gambar 4

## Grafik Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Padang  Tahun 2017-2021
Sumber: Data Telah Diolah Kembali Oleh Penulis
Analisa  untuk  Kontribusi  Pajak Daerah  Terhadap  PAD  Kota  Padang periode 2017-2021 adalah sebagai
berikut:
1. Pada  tahun  2017  Kontribusi  pajak tertinggi yaitu Pajak Penerangan Jalan sebesar  18,43%  dan  Kontribusi  pajak terendah  yaitu  Pajak  Sarang  Burung Walet yaitu hanya sebesar 0%.
2. Pada  Tahun  2018  Kontribusi  pajak sangat  kurang,  hal  ini  dikarenakan persentase kontribusinya hanya mencapai kurang dari 10%.
3. Pada  Tahun  2019  Kontribusi  pajak tertinggi yaitu Pajak Penerangan Jalan sebesar  20,16%  dan  Kontribusi  pajak terendah  yaitu  Pajak  Sarang  Burung Walet Sebesar 0%.
4. Pada  Tahun  2020  Kontribusi  pajak tertinggi yaitu Pajak Penerangan Jalan sebesar  19,53%  dan  Kontribusi  pajak terendah  yaitu  Pajak  Sarang  Burung Walet sebesar 0%.
5. Pada  Tahun  2021  Kontribusi  pajak tertinggi yaitu Pajak Penerangan Jalan sebesar  21,78%  dan  Kontribusi  pajak terendah  yaitu  Pajak  Sarang  Burung Walet sebesar 0%.
Apabila  analisanya  dilihat  dari  total keseluruhan  kontribusi  pajak  daerah, kontribusi  pajak  daerah  tertinggi  pada tahun  2021  yaitu  mencapai  75,26%  dan
kontribusi  pajak  daerah  terendah  pada tahun 2018 yaitu hanya sebesar 0,07%.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisa  dan  pembahasan yang  telah  dibuat  oleh  penulis,  dapat disimpulkan  bahwa  efektivitas  dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Kota
Padang  tahun  2017-2021  adalah  sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil
perhitungan efektivitas  pajak  daerah  Kota  Padang mulai  dari  tahun  2017  sampai  dengan tahun  2021,  maka  pada  tahun  2017 memiliki  tingkat  efektivitas  sebesar 102,03%, tahun 2018 memiliki tingkat efektivitas  sebesar  114,91%,  tahun 2019  memiliki  tingkat  efektivitas sebesar 145,32%, tahun 2020 memiliki  tingkat  efektivitas  sebesar 142,75%,  dan  tahun  2021  memiliki tingkat  efektivitas  sebesar  170,26%. Tingkat  efektivitas  pajak  daerah  Kota Padang  tahun  2017-2021  termasuk dalam  kategori  sangat  efektif,  hal  ini dikarenakan persentase efektivitas pajak  daerah  Kota  Padang  melebihi
100%. 2. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi  pajak  daerah  Kota  Padang mulai dari tahun 20s17 sampai dengan
59,86% 0,07% 71,25% 63,12% 75,26% 59,86% 0,07% 71,25% 63,12% 75,26% 59,86% 0,07% 71,25% 63,12% 75,26% 59,86% 0,07% 71,25% 63,12% 75,26% 59,86% 0,07% 71,25% 63,12% 75,26% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
tahun  2021,  maka  pada  tahun  2017 memiliki  tingkat  kontribusi  sebesar 59,86%,  tahun  2018  memiliki  tingkat kontribusi  sebesar  0,07%,  tahun  2019 memiliki  tingkat  kontribusi  sebesar 71,25%,  tahun  2020  memiliki  tingkat kontribusi  sebesar  63,12%,  dan  tahun 2021  memiliki  tingkat  kontribusi sebesar  75,26%.  Tingkat  kontribusi pajak daerah Kota Padang tahun 2017, tahun  2019,  tahun  2020  dan  tahun 2021  termasuk  dalam  kategori  yang sangat  baik,  hal  ini  dikarenakan persentase  kontribusi  pajak  daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kota
Padang melebihi 50%. Tingkat kontribusi  pajak  daerah  pada  tahun 2018 termasuk kategori sangat kurang, hal  ini  dikarenakan  pada  tahun  2018 memiliki  realisasi  pajak  daerah  lebih sedikit  jika  dibandingkan  dengan tahun setelahnya.
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dilakukan penulis dan kesimpulan diatas, maka  saran  yang  dapat  penulis  berikan adalah sebagai berikut:
Pemerintah  diharapkan  lebih  giat  lagi untuk  mengoptimalkan  pajak  daerah agar  dapat  meningkatkan  penerimaan pajak  daerah,  diantaranya  melakukan peningkatan  efektivitas  pengumpulan pajak daerah serta menggali kemampuan pajak daerah Kota Padang sehingga akan meningkatkan  kontribusi  pajak  daerah. Pemerintah  Kota  Padang  diharapkan menggali  lebih  lanjut  potensi  daerah dalam  upaya  peningkatan  pengumpulan pajak  daerah  agar  semakin  efektif  dari tahun  ke  tahun,  sehingga  pajak  daerah memberikan  kontribusi  yang  besar dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Padang.
Selain itu Masyarakat
diharapkan  memiliki  kesadaran  untuk membayar  pajak  tepat  waktu  dan mengawasi  proses  pemungutan  pajak agar tidak ada pajak yang diselewengkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk
membiayai pembangunan daerah
setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Carunia, Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://padangkota.bps.go.id/subject/13/k euangan- daerah.html#subjekViewTab3 Halim, Abdul.  2012.  Akuntansi  Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi. 4. Salemba Empat.
Mahmudi,  2010.  Manajemen  Kinerja
Sektor  Publik.  Penerbit  UUP
STIM YKPN,. Yogakarta.
Mardiasmo .( 2017 ). Perpajakan. Yogyakarta: Andi. Murniati.  2017.  Analisis  Kontribusi  dan Efektivitas  Penerimaan  Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Jurnal Kompetitif. Republik  Indonesia. Keputusan Menteri Dalam  Negeri  (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002. Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Republik    Indonesia.  Peraturan  Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.
13 Tahun 2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Republik    Indonesia.  Undang-undang No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah Republik    Indonesia.  Undang-undang No.  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Republik    Indonesia.  Undang-Undang
No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Siregar,  Baldric.  (2017).  Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan.  Pemerintah  Daerah Berbasis  Akrual).  Yogyakarta:
UPP STIM YKPN. Rahayu,  Siti  Kurnia  .2017,  Perpajakan Konsep  dan  Aspek  Formal,. Bandung: Rekayasa Sains. Sugiyono.  (2018).  Metode  Penelitian Kombinasi  (Mixed  Methods). Bandung: CV. Alfabeta.