Urgensi Akta Notaris Dalam Perikatan Kerja Antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten Terhadap Implikasi
Penilaiannya di Bursa Saham
Lazuardi Ardiman, Iwan Permadi, Bambang Winarno Fakultas Hukum Universitas Brawijaya lazuardi_ardiman@yahoo.com

## Abstract
This  journal  aims  to  examine  whether  the  notary  deed  has  the  urgency  of  a working alliance between the Assessor's Public Services with Corporate Issuers, particularly  those  which  can  have  implications  for  against  the  stock  exchange. This type of research is the normative legal based Article 1233 of the Book Law Civil  Law  about  the  Alliance,  1870  Article  Book  of  Law  Civil  Law  about  the Authentic Act, law No. 8 year 1995 Regarding Capital Market, Act No. 21 of the year 2011 About The Financial Services Authority and Act No. 2 by 2014 About Changes  in  The  Law  No.  30  of  2004  Concerning  of  Notary  Public,  as  well  as assisted  with  other  legal  materials  outlined,  is  described  and  analyzed  linkages with each other. From the results of this study, answered that the Notary Deed is an  essential  thing  in  make  the  Alliance  between  the  Assessor's  Public  Services with  Corporate  Issuers,  because  both  sides  have  a  legal  responsibility  to  public especially  who  became  investors  in  the  stock  exchange,  against  transparency, competence  and  good  business  prospects.  Another  reason  is  because  the regulations are there for there has been no explicit specify the form of the working relationship between the parties.
Keywords: Notary Deed, Alliance, Legal Certainty.

## Abstrak
Artikel ini  bertujuan  untuk  mengkaji  apakah  Akta  Notaris  memiliki  urgensi yang  utama  dalam  perikatan  kerja  antara  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  dengan Perusahaan Emiten, terutama yang dapat berimplikasi terhadap bursa saham. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif (Normative Legal Research) berdasar Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Akta Autentik, Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,  serta  dibantu  dengan  bahan-bahan  hukum  lain  yang  diuraikan, dideskripsikan  dan  dianalis  keterkaitan  satu  sama  lain.  Dari  hasil  penelitian  ini terjawab bahwa Akta Notaris merupakan Akta  yang penting untuk di buat dalam perikatan  kerja  antara  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  dengan  Perusahaan  Emiten, karena  kedua  belah  pihak memiliki  tanggung  jawab  hukum  terhadap  masyarakat luas  (public)  khususnya  yang  menjadi  investor  di  bursa  saham,  terhadap transparansi, kompetensi, dan prospek bisnis yang baik. Alasan lain adalah karena
dari  peraturan-peraturan  yang  ada  tidak  ada  yang  secara  eksplisit  menentukan bentuk hubungan kerja antara para pihak.
Kata kunci: Akta Notaris, Perikatan, Kepastian Hukum.

## Pendahuluan
Dengan  diterbitkannya  Undang- Undang  Nomer  8  Tahun  1995 Tentang  Pasar  Modal  (selanjutnya disebut UUPM), dalam
konsiderannya  dapat  dilihat  bahwa pemerintah  memandang  perlu  untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945,  bahwa  Pasar Modal  dipandang  memiliki  peran yang  strategis  dalam  pembangunan nasional  sebagai  salah  satu  sumber pembiayaan  bagi  dunia  usaha.  Pasar modal  memerlukan  landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum  pihak-pihak  yang  melakukan kegiatan  di  pasar  modal  serta melindungi  kepentingan  masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.
Pada  dasarnya  pasar  modal adalah  tempat  diperjualbelikannya berbagai  instrumen  keuangan  jangka panjang, seperti utang, ekuitas
(saham),  instrument  derivatif  dan lainnya,  pasar  modal  merupakan sarana  pendanaan  bagi  perusahaan maupun  institusi  lainnya  dan  juga merupakan sarana berinvestasi, dengan  adanya  pasar  modal  aktifitas perekonomian diharapkan meningkat,  karena  pasar  modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan,  sehingga  perusahaan dapat  beroperasi  dengan  skala  yang lebih  besar  dalam  meningkatkan pendapatan  perusahaan (Darmadji dan Fakhruddin,2012:1-2) .
Dengan UUPM, Pemerintah
berupaya untuk mendorong kemajuan  pasar  modal  yang  sehat, transparan  dan  efisien,  maka  salah satu  persyaratan  yang  ditetapkan pemerintah  bagi  perusahan  yang ingin  menjadi  perusahaan  publik dengan  menjual  sahamnya  untuk memperoleh pendanaan dari masyarakat  luas  adalah  dengan melalui  proses  penilaian  sebelum saham-sahamnya  dijual  di  bursa saham,dan merubah bentuk
perusahaan tersebut menjadi
perusahaan  umum  atau  publik  yang terbuka (Tbk).  Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan (selanjutnya disebut UUOJK) disebutkan  bahwa  Otoritas  Jasa Keuangan  (selanjutnya  disebut  OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan wewenang  pengaturan,  pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.  Salah  fungsi  dan tugas  pokok  OJK  adalah  dibidang pengawasan  sektor  pasar  modal dengan  tugas  sebagai  penyelenggara sistem  pengaturan  dan  pengawasan
yang terintegrasi
terhadap
keseluruhan  kegiatan  di  sektor  jasa keuangan.
Sebagai bentuk tercapainya transparansi  dan  guna  memberikan perlindungan  kepada  investor  serta masyarakat luas, maka OJK mengeluarkan  aturan-aturan  tentang perlunya  untuk  memberikan  nilai dari harga saham tersebut yang salah satunya  dapat  bersumber  dari  hasil penilaian  asset  yang  dilakukan  oleh
Profesi  Penilai  (selanjutnya  disebut Penilai)  yang  tergabung  di  Kantor Jasa  Penilai  Publik  (selanjutnya disebut  KJPP)  yang  telah  mendapat persetujuan  dan  izin  dari  Menteri Keuangan,  berdasarkan  ketentuan- ketentuan di terbitkan oleh
Pemerintah. Dalam Pasal 64 UUPM,
disebutkan  bahwa  Penilai  adalah salah  satu  Profesi  Penunjang  Pasar Modal, yang bertugas untuk membantu  sebuah  perusahaan  yang akan menjadi emiten atau perusahaan penerbit  saham  di  bursa,  didalam masa  persiapan  penerbitan  surat berharga  di  pasar  modal,  dalam bentuk  emisi  atau  saham.  Sebagai salah  satu  profesi  penunjang  pasar modal, Penilai dan profesi penunjang lainnya  turut  bertanggung  jawab dalam  mengembangkan  pasar  modal dan  membantu  emiten  dalam  proses go public.
Penilai wajib memiliki pengetahuan yang baik tentang pasar modal  serta  aturan-aturan  yang melandasinya, dan secara aktif memberikan  nasehat  kepada  Emiten untuk  terus  memenuhi  aturan  yang berlaku.Integritas, profesionalisme
dan  independensi  Penilai  menjadi sangat penting bagi tujuan keterbukaan  Pasar  Modal.Profesi Penilai  mulai  dibutuhkan  sejak Badan  Pengawas  Pasar  Modal- Lembaga  Keuangan  (Bapepam-LK) yang sekarang menjadi OJK, melakukan pembatasan kegiatan penilaian  bisnis  di  pasar  modal  pada tahun  2006 lalu,  yang  menentukan bahwa  yang  kompeten  melakukan praktek  penilaian  bisnis  adalah Penilai,  khususnya  Penilai  yang terdaftar  di  pasar  modal.  Dengan dikeluarkannya  peraturan  Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 Tanggal 3
September 2008 Tentang Jasa Penilai Publik disebutkan yang berkewajiban melakukan  penilaian  adalah  Penilai Publik  yang  bernaung  dalam  KJPP, sejak  adanya  aturan  ini  kebutuhan akan  jasa  penilai  bisnis  semakin terdorong maju.
Profesi  Penilai  adalah  suatu bidang  keahlian  yang  mempunyai kemampuan  dan  tugas  pelayanan jasa dengan standarisasi khusus serta kompetensi  bidangnya  dan  dengan adanya  kode  etik  profesi  sebagai panduan dalam melaksanakan
pelayananya kepada masyarakat. Dalam proses penerbitan saham  atau obligasi,  Emiten  wajib  mencari profesi  penunjang  untuk  membantu menyiapkan dokumen, yaitu Akuntan  Publik  untuk  melakukan audit  atas  laporan  keuangan,  Notaris untuk  melakukan  perubahan  atas anggaran dasar, membuat akta perjanjian-perjanjian  dalam  rangka penawaran  umum  dan  juga  notulen- notulen  rapat  dan  Konsultan  Hukum untuk  memberikan  pendapat  dari segi hukum (legal opinion) (Rusdin,2006:89).  Sedangkan  tugas Penilai  membantu  proses  evaluasi utama dari terbitnya emisi, dan aspek lain  untuk  melindungi  kepentingan pemodal  dalam  rangka  keterbukaan Emiten. Maka Emiten wajib memberikan dokumen-dokumen yang  salah  satunya  adalah  laporan dari  Penilai,  dan  apabila  Emiten melakukan  revaluasi  terhadap  aktiva tetapnya,  maka  penilaian  harus dilakukan  kembali  oleh  Penilai  yang independen, serta pernyataan mengenai hasil penilaian aktiva tetap tersebut  harus  di  laporkan  oleh Penilai  dalam  sebuah  laporan  resmi
yang  disampaikan  kepada  OJK (Rusdin,2006:89).
Proses  tersebut  penting  bagi
terwujudnya kemajuan ekonomi nasional  dari  sektor  pasar  modal  di bursa  saham,  proses  ini  juga  mampu mewujudkan transparansi guna memberikan  perlindungan  kepada investor serta masyarakat luas. Peran Penilai  menjadi  penting  bagi  proses terbitnya suatu emisi guna menentukan  nilai  wajar  berdasar asset  perusahaan  yang  besangkutan, berapa nilai pertambahan dan penyusutannya,  karena  hasil  ini diperlukan  oleh  investor  dalam mengambil  keputusan  investasinya (Tavinayati,2009:36-37).
Berdasarkan hasil bahan hukum, hubungan  antara Perusahaan  Emiten dan  Profesi  Penilai  sebagai  Profesi Penunjang Pasar Modal tidak tergambarkan  secara  jelas  berkaitan dengan  perikatan  yang  mereka  buat selama  ini,  baik  berdasar  peraturan perundang-undangan  maupun  aturan OJK.  Peraturan  OJK  tidak  ada  yang secara  eksplisit  mengatur  tata  cara hubungan dan perikatan yang harusnya  dibuat  antara  kedua  belah pihak tersebut.
Perikatan  yang  mereka  buat selama  ini  berbentuk  perikatan  di bawah  tangan,  karena  belum  adanya aturan  hukum  yang  jelas  dan  tegas mengatur  hubungan  kerja  antara kedua belah pihak, sehingga hak dan kewajiban  yang  ada  menjadi  sangat relatif  berdasarkan  maksud  dan tujuan  masing-masing  pihak,  yang artinya  menjadi  perikatan  yang  ada ini  lahir  karena  perjanjian,  bukan karena Undang-Undang.
Berdasarkan  dengan  rumusan Pasal  1233  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut KUHPerdata),  dinyatakan  bahwa tiap-tiap  perikatan  dilahirkan  baik karena  persetujuan,  baik  karena Undang-Undang Muljadi dan
Widjaja,2014:3). Perbedaan  antara perikatan yang lahir karena perjanjian  dan  yang  lahir  karena Undang-Undang  adalah  pada  hak dan  kewajiban  para  pihaknya,  jika dalam  perjanjian  yang  lahir  karena perjanjian  berdasarkan  kemauan  dan kehendak  sendiri  dari  para  pihak yang bersangkutan, sedangkan perikatan  yang lahir karena Undang- Undang bukan berdasarkan kehendak para  pihak,  melainkan  telah  diatur
dan ditentukan oleh Undang-Undang (R.Soeroso,  2011:5). Dalam  kajian ini sudah seharusnya perikatan antara
Emiten dan Penilai mengacu kembali kepada Undang-Undang, yaitu UUPM  dan  peraturan-peratutan  lain termasuk  peraturan  OJK,  karena kedua  belah  pihak  itu  dipertemukan oleh  peraturan-peraturan  dimaksud dan  bukan  oleh  kehendak  masing- masing pihak belaka.
Perjanjian  yang  dibuat  menjadi akta  oleh  kedua  belah  pihak,  Akta adalah  suatu  penyataan  tertulis  yang ditandatangani dibuat oleh seseorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti  dalam  proses  hukum,  dan sebagai  alat  bukti  tertulis  maka perjanjian  tersebut  berbentuk  surat yang  merupakan  akta atau  bukan akta berdasarkan anatominya, sedangkan akta sendiri dibagi menjadi  akta  autentik  dan  akta dibawah tangan .
Akta  Autentik  adalah  suatu  akta yang  bentuknya  ditentukan  oleh Undang-Undang,  dibuat  oleh  atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu,ditempat dimana akta itu dibuat, sesuai dengan
makna dari Pasal 1868 KUHPerdata. Keistimewaan  Akta  Autentik  adalah merupakan alat bukti yang sempurna, sesuai  Pasal  1870  KUHPerdata, artinya  sempurna  karena  merupakan bukti  yang  sempurna  sehingga  tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan Akta Dibawah  Tangan  dibuat  tidak  oleh atau tanpa pejabat umum, melainkan dibuat  dan  ditandatangani  sendiri oleh  para  pihak  yang  mengadakan perjanjian  dan  selama  para  pihak tidak  menyangkal  isi  dan  apa  yang ditulis  dalam  perjanjian  itu,  maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai  kekuatan  pembuktian yang sama dengan Akta Autentik .
Maka  berdasarakan  hal  tersebut serta memperhatikan pentingnya fungsi dan tugas KJPP dan Perusahaan Emiten kepada masyarakat dan investor serta dampak  yang  luas  dari  penetapan nilai emisi  yang akan dijual di bursa saham,  juga  berdasarkan  informasi yang  penulis  kumpulkan  diawal survey  kepada  dua  KJPP  terhadap bentuk-bentuk  perikatan  dan  akta
yang  ada,  maka  penulis  menemukan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana keberlakuan  akta  dalam perikatan  kerja  antara  KJPP  dengan Perusahaan  Emiten, 2) Bagaimana urgensi Akta Notaris dalam perikatan kerja antara KJPP dengan Perusahaan  Emiten,  3) Bagaimana akibat  hukum  yang  timbul  dari  Akta Notaris  sebagai  perikatan  kerja antara  KJPP  dengan  Perusahaan Emiten.
Penelitian ini
merupakan
penelitian  hukum  normatif,  yang merupakan kegiatan know-how dalam  ilmu  hukum,  bukan  sekedar know-about, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan
permasalahan  hukum  yang  dipilih, dengan  mengidentifikasi  masalah hukum, melakukan penalaran hukum,  menganalisis  masalah  yang dihadapi  dan  kemudian  memberikan pemecahan  atas  masalah  tersebut (Marzuki,2014:60).  Penelitian  ini berisi tentang kajian dari sistematika hukum  yang  mendasari  perikatan kerja antara KJPP dengan
Perusahaan  Emiten  yang  bertujuan mengidentifikasi terhadap pengertian dasar hak  dan  kewajiban,  peristiwa
hukum,  hubungan  hukum  dan  obyek hukumnya, serta makna tentang Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam perikatan.  Penelitian  ini  juga  untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum positif  yang  relevan  di  KUHPerdata, UUPM,  UUOJK,  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris,  serta  peraturan  lain yang berkaitan dengan pasar modal.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue  approach)  dan  pendekatan kasus  (case  approach).  Pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan  menelaah  semua  Undang- Undang dan regulasi yang
bersangkutan  dengan  issue  hukum diketengahkan (Susanti dan Effendi,2013:110). Pendekatan
perundang-undangan sangat  berguna karena memberikan kesempatan kepada  peneliti  untuk  mempelajari konsistensi  dan  kesesuaian  antara peraturan  perundang-undangan  yang ada (Marzuki,2014:93).
Pendekatan kasus adalah metode yang dapat dipergunakan oleh
peneliti  karena  adanya  kekosongan hukum  atau  kekaburan  norma  dalam penerapannya (Diantha,  2016:165), dengan  mengkaji  peraturan  hukum yang  berkaitan  dengan  perikatan antara  KJPP  dan  Perusahaan  Emiten dalam penilaian menuju persiapan go public.  Bentuk  perikatan  yang  ada
dilapangan
secara nyata dikorelasikan  dengan  dampaknya secara  hukum  dan  hasil  penilaian tersebut  di  bursa  saham,  metode  ini diharapkan  dapat  melihat  kendala- kendala  yang  dapat  mengakibatkan kerugian diantara para pihak, menemukan hak dan kewajiban yang seharusnya  bagi  para  pihak  atau bahkan  menemukan  kemungkinan adanya  potensi  kerugian  masyarakat secara umum sebagai investor,
dengan mencari bagaimana mendapatkan  peraturan  hukum  yang dapat  menjadi  payung  hukum  dari fakta-fakta dilapangan.
Pembahasan Keberlakuan Akta Dalam Perikatan  Kerja  Antara  Kantor Jasa Penilai Publik dengan
Perusahaan Emiten.
Berdasarkan hasil penelitian yang  telah  diperoleh,  maka  dapat dianalisa  bahwa  perikatan  yang
dibuat oleh Penilai dengan Perusahaan  Emiten  yang  ada  dan lazim  dipergunakan  adalah akta  di bawah  tangan.  Perusahaan  Emiten akanmemilih  Penilai  yang  tergabung di  KJPP  yang  telah  terdaftar  sebagai rekanan  di  OJK.  KJPP  terpilih  akan diminta  Perusahaan  Emiten  untuk membuat  rencana  kerja  tentang penilaian  dari  aspek-aspek  yang  di perlukan, berikut KJPP akan membuat  rincian  pengajuan  biaya dan  termin-termin  pekerjaan  serta pembayaran jasa penilaian.
Dalam  penelitian  ini  salah  satu aspek  teori  yang  digunakan  adalah teori  perjanjian,  eksistensi  perjanjian sebagai  salah  satu  sumber  perikatan dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal 1233 KUHPerdata yang menyebutkan  bahwa  perikatan  dapat dilahirkan  karena  perjanjian  ataupun undang-undang.  Hal  ini  dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313  KUHPerdata  yang  menyatakan bahwa  perjanjian  adalah  perbuatan seseorang atau lebih untuk mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.Perikatan akan melahirkan hak  dan  kewajiban  bagi  yang melakukannya,  dengan  melakukan
perjanjian maka pihak yang
mengadakan perjanjian tersebut secara  sukarela  mengikatkan  diri untuk  meyerahkan  sesuatu,  berbuat sesuatu  atau  untuk  tidak  berbuat sesuatu.
Perbedaan antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari Undang-Undang adalah sebagai berikut :
1) Perikatan yang lahir dari perjanjian;
Menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan  kewajiban  kepada  para pihak  yang  membuat  perjanjian berdasarkan  atas  kemauan  dan kehendak  sendiri  dari  para  pihak
yang bersangkutan yang mengikatkan diri.
1) Perikatan yang lahir dari Undang-Undang;
Terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan  hubungan  hukum  yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban diantara para
pihak yang bersangkutan,  tetapi  bukan  berasal atau  merupakan  kehendak  para
pihak,  melainkan  telah  diatur  dan ditentukan oleh Undang-Undang.
Berdasarakan analisa bahan hukum  dari  perikatan  yang  ada antara  Perusahaan  Emiten  dan  KJPP yang  dipergunakan  adalah  akta dibawah  tangan  karena  akta  yang dibuat  tanpa  adanya  perantaraan pejabat  umum  yang  berwenang, melainkan  dibuat  dan  ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan  perjanjian (Soeroso, 2011:8). Jika  di  analisa  lebih  dalam dari  bahan  hukum  yang  ada,  dari sumber perjanjian antara kedua belah pihak  ini  seharusnya  merupakan perikatan  yang lahir karena Undang- Undang, karena hubungan diantaranya  terjadi  karena  adanya suatu  peristiwa  tertentu  yaitu  upaya untuk melaksanakan go public sehingga melahirkan hubungan hukum  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban  diantara  para  pihak  yang bersangkutan,  tetapi  bukan  berasal atau merupakan kehendak para pihak itu  sendiri,  melainkan  telah  diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang (Soeroso,2011:5), termasuk dari UUPM serta UUOJK.
Gustav  Radbruch  memberikan kontribusi  yang  mendasar  terhadap teori  kepastian  hukum,  dengan  tiga ide  dasar  hukum  yaitu  keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Kepastian  hukum  adalah  keadaan suatu peraturan dibuat dan diundangkan  secara  jelas,  pasti  dan logis,  yang  dimaksud  jelas  adalah tidak  adanya  kekaburan  norma  atau keraguan  sedangkan  logis  adalah menjadi  suatu  sistem  norma  dengan norma  yang  lain  sehingga  tidak berbenturan atau menimbulkan konflik  norma.  Kepastian  hukum memberikan  pemberlakuan  hukum yang  jelas,  tetap,  konsisten  dan konsekuen,  yang  pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang  bersifat  subyektif.Kepastian hukum  dalam  suatu  negara  adalah dengan adanya Undang-Undang yang  telah  ditentukan  dan  sungguh- sungguh  berlaku  sebagai  hukum, putusan-putusan  hakim  para  hakim yang  bersifat  konstan,  dan  berakibat kepada  masyarakat  yang  tidak  ragu- ragu  terhadap  hukum  yang  berlaku (Radbruch, et al,2006:6). Dari analisa  bahan  hukum  ditemukan bahwa  fungsi,  tugas  dan  tanggung
jawab  Perusahaan  Emiten  dengan Penilai  telah  jelas  disebutkan,  akan tetapi justru interaksi atau keterhubungan  antara  para  pihak tersebut  tidak  dijelaskan  secara eksplisit  dalam  aturan  yang  ada, termasuk  hubungan  hukum  dan wujud  perikatan  yang  harusnya mereka buat.
Menurut Jeremmy Bentham
(Atre,2011:37),  ketidaksempurnaan
(imperfection)  dapat  mempengaruhi peraturan  perundang-undangan  dan Bentham
membagi ketidaksempurnaan  itu  dalam  dua derajat atau tingkatan, yaitu; 1) Ketidaksempurnaan derajat pertama  yang  disebabkan  oleh arti ganda (ambiguity), kekaburan  (absurdity/vaguiness)
dan terlalu luas (overbulkiness)
2) Ketidaksempurnaan derajat kedua disebabkan oleh ketidaktepatan ungkapan, ketidaktepatan tentang pentingnya  sesuatu,  berlebihan, terlalu panjang lebar, membingungkan,  tanpa  tanda yang  memudahkan  pemahaman, dan ketidakteraturan.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa akta  yang  dipergunakan  oleh  pihak Emiten  dan  KJPP  adalah  akta dibawah tangan yang biasa
dipergunakan dari perikatan- perikatan  yang  lahir  dari perjanjian, bukan dari Undang- Undang.Hubungan  kerja  yang  ada dari  kedua  belah  pihak  tidak  diatur secara jelas bentuknya dalam peraturan-peraturan  yang  sudah  ada, yang  menurut  Bentham  hal  ini  telah terjadi kekaburan.
Berdasarkan  pendapat  Habib Adjie,  menurut  Pasal  8  ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
disebutkan  atau  ditentukan  bahwa suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib  dibuat  dalam  bentuk  Akta Notaris,  yang  dibuat  atau  ditetapkan oleh (Adjie,2015:11-12) ;  1)  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  2)  Dewan Perwakilan
Rakyat, 3)Dewan Perwakilan  Daerah, 4) Mahkamah Agung, 5) Mahkamah  Konstitusi, 6)Badan Pemeriksa Keuangan, 7)Komisi Yudisial, 8)Bank Indonesia, 9)Menteri,10) Badan,
lembaga,  atau  komisi  yang  setingkat
yang  dibentuk  dengan  Undang- Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 11)Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi, Gubernur,  12)  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,  13)  Kepala  Desa atau yang setingkat.
Pendapat ini menunjukkan wewenang  notaris  yang  semakin penting  dalam  tindakan  hukum  yang di  tetapkan  atau  dibuat  oleh  pihak- pihak  yang  tersebut  dalam  Undang- Undang diatas.Jadi hasil analisis dari pendapat ini menunjukkan pentingnya  keberadaan  Akta  Notaris sebagai kekuatan  dan  kepastian hukum  dari  semua  produk  tindakan hukum,  terlebih  yang  berhubungan dengan  lembaga  negara  yang  jelas berdampak kepada kepentingan publik secara luas.
Urgensi Akta Notaris dalam perikatan  kerja  antara  KJPP dengan Perusahaan Emiten.
Mengacu kepada ketentuan peraturan  perundang-undangan,  tata cara  dan  pelaksanaan  kegiatan  pasar modal secara umum dari UUPM dan peraturan-peraturan  pelaksanaannya, serta UUOJK, walaupun tidak
disebutkan  secara  jelas  tentang  tata cara  pelaksanaan  hubungan  kerja antara  Perusahaan  Emiten  dengan KJPP,  namun  pada  kenyataannya dari  hasil  bahan  hukum  ditemukan bahwa  hubungan  kerja  diantaranya senantiasa dibuat dengan akta dibawah tangan. Hal ini  akan sangat rentan terjadi
permasalahan- permasalahan hukum  jika  salah  satu diantaranya menyatakan
tidak mengakui  sebagian  atau  keseluruhan isi  akta  tersebut.  Dalam  pasal  103 sampai 111 UUPM ditegaskan tentang  fungsi,  tugas  dan  wewenang masing-masing  pihak,  serta  diatur adanya  sanksi  pidana  dan  ganti  rugi secara  perdata,  jika  terbukti  salah satu atau semua pihak terkait dengan pasar  modal  menyebabkan  kerugian kepada masyarakat.
Berdasar Undang-Undang dimaksud  serta  peraturan-peraturan lain  sebagai  pelaksanaannya  posisi
Profesi Penilai yang tergabung dalam
KJPP,  ketentuan  Peraturan  Menteri Keuangan
Nomor
125/PMK.01/2008,  dalam  Pasal  15 ayat  (1)  disebutkan  bahwa  badan usaha  profesi  penilai  adalah  dalam KJPP yang dapat berbentuk
perorangan  atau  persekutuan.  Dalam Pasal  14  ayat  (3)  disebutkan  bahwa KJPP  bentuknya  adalah  persekutuan atau  firma.  Ketentuan  ini  merubah ketentuan sebelumnya tentang profesi penilai yang berbentuk Perseroan  Terbatas  yang  otomatis tunduk kepada Undang-Undang
Perseroan  Terbatas  dengan  tanggung jawab profesi penilai yang sebelumnya terbatas menjadi mengikuti  peraturan  yang  ada  di pasal  16  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang,  yang  menyebutkan bahwa firma adalah tiap-tiap persekutuan  perdata  yang  didirikan untuk  menjalankan  suatu  perusahaan dibawah  satu  nama  bersama,  maka sebagai  persekutuan  perdata  atau firma  dianut  prinsip  tanggung  jawab renteng,  jika  KJPP  tersebut  adalah perorangan  maka  resiko  hukum sepenuhnya dibebankan kepada pendirinya.
Berdasarkan konsep teori kepastian  hukum  menurut  Gustav Radbruch,  kepastian  hukum  adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan  secara  jelas,  pasti  dan logis,  yang  dimaksud  jelas  adalah tidak  adanya  kekaburan norma  atau
keraguan  sedangkan  logis  adalah menjadi  suatu  sistem  norma  dengan norma  yang  lain  sehingga  tidak berbenturan atau menimbulkan konflik  norma.  Kepastian  hukum memberikan  pemberlakuan  hukum yang  jelas,  tetap,  konsisten  dan konsekuen,  yang  pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang  bersifat  subyektif (Radburch,et al,2006:6).Dari analisa bahan hukum ini  ditemukan  bahwa  akta  yang dipergunakan  adalah  akta dibawah tangan, sedangkan dalam teori kepastian  hukum  sudah  tentu  Akta Autentik  menjadi  pilihan  utama, karena  memenuhi  unsur-unsur  teori tersebut.Akta  Autentik  menjadi  alat bukti  yang  sempurna,  yaitu  jika diajukan kedepan hakim sebagai alat bukti,  maka  hakim  harus  menerima dan  menganggap  isi  yang  tertulis dalam akta tersebut sungguh- sungguh  telah  terjadi,  dan  hakim tidak boleh memerintahkan
penambahan pembuktian.
Menurut Gustav Radbruch, yang juga seorang pelopor teori
Rechtsidee,  tujuan  hukum  pada umumnya adalah  untuk  mencapai
keadilan (gerechmatigheid),
kemanfaatan (rechtmatigheid), kepastian  (doelmaghteid),  ketiga  hal tersebut  adalah  tujuan  utama  dari awal  pembentukan,  pelaksanaan  dan penegakan  aturan  hukum.  Tanpa adanya tujuan hukum maka peraturan  yang dibuat  menjadi  sia- sia, tujuan hukum menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif,  sehingga  tanpa  adanya tujuan  hukum  maka  produk  hukum yang  dihasilkan  akan  kehilangan makna (Warassih,  2005  :  217). Terdapat  beberapa  teori  dari  tujuan hukum, antara  lain (Erwin,  2011  : 179):
1) Teori Etis
Tujuan  hukum  adalah  untuk mencapai  keadilan,  teori  ini  di pelopori oleh Aristoteles yang mengatakan  bahwa  tujuan  hukum adalah memberikan hak yang dimiliki oleh seseorang.Hukum hanya  ditentukan  oleh  keyakinan seseorang  tentang  mana  yang  adil dan  mana  yang  tidak,  keadilan berdasarkan  teori  etis  dibagi  lagi menjadi  keadilan  komulatif  dan keadilan distributif. Keadilan komulatif memberikan keadilan dalam  bentuk  yang  sama  kepada
semua  orang,  sedangkan  keadilan distributif memberikan keadilan secara  proporsional  kepada  setiap orang.  Keadilan  komulatif  diberikan kepada  semua  orang  secara  merata, sedangkan keadilan distributif diberikan  tergantung  besar  kecilnya jasa seseorang yang dilakukannya.
2) Teori Utilitas
Tujuan hukum  adalah  mencapai
kemanfaatan tidak hanya kepada satu atau  dua  orang  saja,  namun  kepada masyarakat
sebagai keseluruhan.Teori ini dipelopori oleh Jeremy  Bentham  yang  menyatakan bahwa  tujuan  hukum  adalah  untuk menghasilkan kemanfaatan dan kebahagiaan  sebesar-besarnya  bagi sebanyak-banyaknya orang. Teori ini mengutamakan  kemanfaatan  tanpa adanya  unsur  keadilan  didalamnya dan apakah hukum tersebut baik atau
buruk,  maka  Undang-Undang  yang banyak  memberikan  kebahagiaan adalah Undang-Undang yang baik .
3) Teori Campuran
Dalam  teori  ini  pelopornya adalah  Apeldoorn,  tujuan  hukum adalah  untuk  mengatur  tata  tertib dalam  masyarakat  secara  damai  dan adil.  Teori  ini  merupakan  gabungan dari  teori  etis  dan  teori  utilitas, sehingga  tujuan  hukum  bukanlah hanya  keadilan  saja  tetapi  juga kemanfaatan,
teori ini memperhatikan kepentingan
seseorang  dengan  orang  lain  agar memperoleh haknya sebaik mungkin.
Maka berdasarkan teori tujuan  hukum  ini  maka  dapat  dilihat dengan  jelas  perbandingan  antara akta  dibawah  tangan  dan  akta autentik  (akta  notaris)  berdasarkan tabel dibawah ini :
Tabel Perbandingan Akta Berdasar Teori Tujuan Hukum
Akta Autentik (Akta Notaris) Teori Etis Terpenuhi Ya/Tidak Teori Utilitas Terpenuhi Ya/Tidak Teori Campuran Ya/Tidak Akta  yang  bentuknya  ditentukan  oleh Undang-Undang. Ya Ya Ya
Dibuat  oleh  dan  dihadapan  pejabat  umum
yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat. Ya Ya Ya Akta  autentik  adalah  alat  bukti  yang sempurna.
Ya Ya
Ya Akta Dibawah Tangan Akta yang dibuat tanpa adanya perantaraan pejabat umum yang berwenang, dibuat dan ditandatangani  sendiri  oleh  para  pihak yang mengadakan perjanjian. Ya Ya Tidak Selama  para  pihak  yang  menandatangani tidak  menyangkal  apa yang  mereka  tulis
dalam  isi  akta  tersebut,  maka  kekuatan pembuktiannya sama dengan akta
auntentik.
Ya Ya Tidak Selain dapat memberikan kepastian  hukum,  Akta  Notaris  juga
dapat menunjukkan hak dan kewajiban  yang  berimbang  antara Perusahaan  Emiten  dan  KJPP,  serta memungkinkan untuk di buat pembatasan-pembatasan
yang
disepakati  sejauh  tidak  bertentangan dengan undang-undang yang mendasari terjadinya perikatan
tersebut.
Akta  Notaris  berguna  untuk mencegah  terjadinya  kemungkinan tuntutan tanggung jawab yang terlalu
luas terhadap KJPP.Keberadaan Akta Notaris yang juga merupakan
Protokol Notaris merupakan merupakan dokumen negara,
sehingga keberadaan perikatan tersebut  dapat  terdokumentasi  dan terpelihara dengan baik sebagai dasar kepastian  hukum  untuk  menjamin hak  serta  kewajiban  para  pihak dalam isi perikatan tersebut.
Akibat  hukum  yang  timbul  dari Akta  Notaris  sebagai  perikatan kerja antara KJPP dengan Perusahaan Emiten.
Berdasarkan teori kepastian hukum  Gustav  Radbruch  dengan adanya Akta Notaris akan memberikan kontribusi yang mendasar  terhadap  kepastian  hukum dari  perikatan  antara  Perusahaan Emiten  dan  KJPP,  karena  keadaan suatu peraturan dibuat dan diundangkan  secara  jelas,  pasti  dan logis,  yang  dimaksud  jelas  adalah tidak  adanya  kekaburan  norma  atau keraguan  sedangkan  logis  adalah menjadi  suatu  sistem  norma  dengan norma  yang  lain  sehingga  tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.
Kepastian  hukum  akan  tercapai dengan  adanya  Akta  Notaris  bagi kedua  belah  pihak,  dan  pihak  yang terdampak  seperti  masyarakat  luas termasuk investor juga akan terlindungi,  kerana  Akta  Notaris mampu  memberikan  pemberlakuan hukum  yang  jelas,  tetap,  konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subyektif sekalipun.
Akta  Notaris  memiliki  ciri-ciri, bentuknya  telah  disesuaikan  dengan
Undang-Undang (Pasal 1868 KUHPedata  Jo  Pasal  1  ayat  (7)  UU
Nomor  30  tahun  2004),  dibuat  di hadapan pejabat umum yang berwenang (Pasal 1868 KUHPerdata),  kekuatan  pembuktian yang sempurna (Pasal 1870
KUHPerdata). Menurut Yahya
Harahap  kekuatan  pembuktian  yang melekat  dalam  akta  auntentik  (Akta Notaris)  terdiri  atas  tiga  kekuatan yaitu (Harahap,2005:566);
1) Kekuatan pembuktian luar, adalah melekatkan  prinsip  anggapan  hukum bahwa  setiap  Akta  Autentik  harus dianggap benar sebagai Akta Autentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.
2) Kekuatan  pembuktian  formil, berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdata bahwa segala keterangan yang tertuang  di  dalamnya  adalah  benar diberikan  dan  disampaikan  kepada pejabat yang membuatnya.
3) Kekuatan  pembuktian  materil, akibat hukum akta dikaitkan kekuatan  pembuktian  materil  adalah apabila terdapat dua orang atau lebih, dan  antara  satu  dengan  yang  lain saling  memberi  keterangan  untuk dituangkan  dalam  akta,  tindakan mereka  itu  menimbulkan  akibat hukum  sepanjang  keterangan    atau
pernyataan itu bersesuaian, melahirkan persetujuan yang
mengikat kepada mereka.
Akta Notaris tersebut juga merupakan  dasar  bagi  Perusahaan Emiten yang akan menjadi perusahaan publik untuk menjalankan kewajiban terhadap keterbukaan  informasi  seperti  yang tercantum  dalam  Pasal  1  angka  25 UUPM (Nasaruddin  dkk,  2011:151).
Perusahaan  Emiten  juga  dituntut untuk dapat
meningkatkan
pertumbuhan  perusahaan  sehingga
akan dapat meningkatkan citra perusahan  dan  harus  mengikuti peraturan-peraturan  yang  ada  dalam pasar  modal  mengenai  kewajiban pelaporan (Nasaruddin,2011:215- 219).
Akibat hukum Akta Notaris bagi KJPP  adalah  menyatunya  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang mengatur KJPP berserta isi perikatan yang  dibuat  bersama  Perusahaan Emiten.Menurut Joni Emirzon,
akibat  hukum  yang  muncul  adalah tanggung  jawab  hukum  dari  Profesi
Penilai berdasarkan Kode Etik Penilai  Indonesia  terhadap  integritas
Profesi  Penilai (Emirzon,  2000:90- 91), antara lain;
1) KJPP  harus  cukup  memiliki
Penilai  dengan  keahlian  khusus yang diperlukan, jika tidak mencukupi  maka  KJPP  harus menolak pekerjaan tersebut.
2) KJPP  harusnya  berusaha  untuk
meningkatkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan penilaian.
3) KJPP harus membatasi kepentingan  hanya  kepada  upah jasa yang menjadi haknya.
Terhadap Pelanggan Profesi Penilai;
1) Memberikan penilaian yang lengkap, teliti dan bertanggungjawab tanpa menghiraukan keinginan pelanggan yang sifatnya
mengubah  hasil  penilaian  yang obyektif,  karena  hubungannya bukan antara prinsipal dan agen.
2) Harus merahasiakan hasil
penilaiannya kepada pihak manapun, karena laporan
penilaian adalah milik pelanggan.
3) KJPP harus memberikan penjelasan kepada pelanggan mengenai  luasnya  ruang  lingkup pekerjaan  yang  akan  dilakukan,
dan  atas  dasar  ini  KJPP  dapat memberikan perkiraan upah
jasanya.
Terhadap Masyarakat luas;
1) KJPP mempunyai tanggung jawab mutlak untuk tidak memberikan penilaian yang keliru,  kekeliruan  yang  terjadi menjadi  tanggung  jawab  mutlak KJPP.
2) KJPP  wajib  menjunjung  tinggi
tanggung jawabnya kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan
kepadanya  untuk  bertindak  jujur dan  obyektif  dalam  menjalankan profesinya.
3) Apabila pelanggan menggunakan laporan  penilaian  ini  sebagai dasar tindakan-tindakan dari
transaksi-transaksi, maka
kejujuran dan obyektifitas
laporannya wajib dijamin sekalipun berdampak kepada pihak lain selain pelanggan.
Tujuan  hukum  untuk  mencapai keadilan  dari  sisi  teori  etis  dapat dianalis  bahwa  Akta  Notaris  secara komulatif dapat memberikan keadilan  dalam  bentuk  berimbang
kepada para pihak dengan
menuliskan semua hak dan tanggung jawab secara jelas, sedangkan keadilan  distributif  terjadi secara proporsional  kepada  para  pihak dengan  menujukkan  besar  kecilnya jasa  para  pihak  sebagai  prestasi  dan hasil kerja sebagai kontraprestasinya.
Tujuan  hukum  lainnya  adalah untuk  mencapai  kemanfaatan  tidak hanya  kepada  para  pihak  saja  satu atau  dua  orang  saja,  namun  kepada masyarakat sebagai keseluruhan. Teori  utilitas  dapat  dipenuhi  dengan Akta  Notaris  dimaksud,  karena dengan  adanya  Akta  Notaris  maka para pihakpun sepakat untuk memenuhi kewajibannya secara publik  bukan  lagi  hanya  untuk  para pihak (private), karena Akta ini telah menjadi  dokumen  negara,  dibuat oleh  pejabat  publik  dan  dengan tujuan agar mampu melindungi pasar saham  serta  kepentingan  dan  hak masyarakat  secara  luas,  terutama selaku investor.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan tersebut  diatas,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut :
1) Perikatan yang dipergunakan
antara  Perusahaan  Emiten  dan
KJPP adalah akta dibawah tangan  yaitu  akta  yang  dibuat tanpa adanya perantaraan pejabat umum yang berwenang, melainkan dibuat dan ditandatangani  sendiri  oleh  para pihak yang mengadakan perjanjian, akta ini biasa dipergunakan dari perikatan- perikatan yang lahir dari perjanjian,  bukan  dari  Undang- Undang.  Menurut  Pasal  8  ayat
(1)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  disebutkan
atau  ditentukan  bahwa  suatu perbuatan  atau  tindakan  hukum wajib  dibuat  dalam  bentuk  akta notaris,  termasuk  yang  dibuat atau  ditetapkan  oleh  Badan, Lembaga,  atau  Komisi  yang setingkat  yang  dibentuk  dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas  perintah  Undang-Undang. Jadi  keberlakuan  Akta  Notaris dari  perikatan  yang  dilakukan oleh  Perussahaan  Emiten    dan KJPP  adalah  suatu  keharusan
guna tercapainya kepastian hukum  bagi  Perusahaan  Emiten, KJPP,  dan  masyarakat  investor serta pasar modal secara umum.Perikatan yang
dipergunakan  selama  ini  antara Perusahaan  Emiten  dan  KJPP dalam  bentuk  akta  dibawah tangan sudah seharusnya di rubah dengan  Akta  Notaris,  bahkan karena dalam ketentuan perundang-undangan pasar modal dan yang saling berhubungan lainya tidak dengan jelas mengatur ketentuan perikatan  hubungan  kerja  antara Perusahaan  Emiten  dan  KJPP. Akta Notaris mampu memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna,
sehingga  dapat  menjadi  sarana penting untuk memberikan kepastian  dan  kekuatan  hukum atas hubungan kerja antara kedua pihak tersebut.
2) Berdasarkan  tujuan  hukum  pada umumnya untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian,  maka  tujuan  utama dari awal pembentukan, pelaksanaan dan penegakan
aturan hukum menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif, sehingga tanpa
adanya  tujuan  hukum  maka produk  hukum  yang  dihasilkan akan kehilangan makna, sehingga
Akta Notaris sebagai Akta Autentik  yang  sempurna  sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata,  merupakan  sarana utama  untuk  mencapai  tujuan hukum  yang  dimaksud. Akta
Notaris memberikan pemberlakuan  hukum  yang  jelas, tetap,  konsisten  dan  konsekuen, yang  pelaksanaannya  tidak  dapat dipengaruhi  oleh  keadaan  yang bersifat  subyektif.  Akta  Autentik menjadi alat bukti yang sempurna yang  artinya  jika diajukan  kedepan  hakim  sebagai alat  bukti,  maka  hakim  harus menerima  dan  menganggap  isi yang  tertulis  dalam  akta  tersebut sungguh-sungguh  telah  terjadi, dan hakim tidak boleh memerintahkan
penambahan pembuktian.Akta  Notaris  juga dapat  menunjukkan  hak  dan kewajiban yang berimbang antara Perusahaan  Emiten  dan  KJPP,
serta  memungkinkan  untuk  di buat pembatasan-pembatasan yang  disepakati  sejauh  tidak bertentangan  dengan  undang- undang yang mendasari terjadinya perikatan tersebut. Akta Notaris  berguna  untuk
mencegah
terjadinya
kemungkinan  tuntutan  tanggung jawab  yang  terlalu  luas  terhadap KJPP  serta  keberadaan  Akta Notaris yang juga menjadi Protokol
Notaris sebagai dokumen  negara,  mengakibatkan keberadaan  perikatan  tersebut dapat terdokumentasi dan terpelihara  dengan  baik  sebagai dasar  kepastian  hukum  untuk menjamin  hak  serta  kewajiban para  pihak  dalam  isi  perikatan tersebut.
3) Akta Notaris merupakan kontribusi yang mendasar
terhadap  kepastian  hukum  dari perikatan antara Perusahaan Emiten dan KJPP, dengan adanya Akta Notaris yang dibuat berdasarkan peraturan dan diundangkan  secara  jelas,  pasti dan  logis,  maka  akibat  hukum yang  akan  ditimbulkan  terhadap
kewajiban dan hak antara
Perusahaan  Emiten  dan  KJPP akan  tercapai,  dan  pihak  yang terdampak  seperti  masyarakat luas termasuk investor juga pasar modal  akan  terlindungi,  kerana
Akta Notaris mampu memberikan pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten  dan  konsekuen,  yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi  oleh  keadaan  yang bersifat subyektif sekalipun. Akta Notaris penting untuk
dipergunakan  dalam  perikatan antara  Perusahaan Emiten  dan KJPP,  karena  dapat  memberikan keadilan  yang  berimbang  kepada para  pihak  dengan  menuliskan semua  hak  dan  tanggung  jawab secara  jelas,  yang  terdistribusi secara proporsional dengan
menujukkan  besar  kecilnya  jasa para  pihak  sebagai  prestasi  dan hasil kerja sebagai kontraprestasinya.  Akibat  hukum lainnya  dari  Akta  Notaris  adalah
untuk mencapai kemanfaatan tidak  hanya  kepada  para  pihak saja,  namun  kepada  masyarakat sebagai  keseluruhan,  sehingga
pihak  Perusahaan  Emiten  dan KJPP akan melaksakan tindakan- tindakan  atas  profesinya  dengan penuh kepatuhan dan baik.

## Daftar Pustaka
Buku : Atre, B.R., 2001,Legislative Drafting,  Prinsiples  and Tecnhniques, New  Delhi, Universal  Law  Publishing, Co, Pvt, Ltd. Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, 2013,Penelitian Hukum  (Legal  Research), Jakarta: Sinar Grafika. Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi, Semarang, Suryadaru Utama. Habib Adjie, 2015, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Bandung, PT.Refika Aditama. I Made Pasek Diantha, 2016,Metodologi  Penelitian Hukum  Normatif,  Dalam Justifikasi  Teori  Hukum, Jakarta: Prenada Media Group. Joni  Emirzon,  2000, Aspek-Aspek Hukum  Perusahaan  Jasa Penilai, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
Kartini  Muljadi,  Gunawan  Widjaja,
2014, Perikatan Yang Lahir
Dari  Perjanjian,  Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
M.  Yahya  Harahap,  2005, Hukum
Acara  Perdata  Indonesia,
Jakarta, PT. Sinar Grafika.
M.Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan
Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarman, 2011,Aspek  Hukum  Pasar Modal  Indonesia,  Jakarta: Kencana  Predana  Media
Group.
Muh.  Erwin,  2011,Filsafat  Hukum  :
Refleksi  Kritis  Terhadap Hukum, Jakarta, PT. Rajawali Press. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI),  2013, Kode  Etik Penilai Indonesia Dan Standar Penilaian Indonesia, Jakarta, CV.
Gelora Karya Bharata.
Peter Mahmud Marzuki, 2009,
Pengantar  Ilmu  Hukum, Jakarta,  Kencana  Prenada
Media Group.
Rusdin,  2006, Pasar  Modal,  Teori,
Masalah dan Kebijakan
Dalam  Praktik,  Bandung:
Alfabeta. R.Soeroso,2011,Perjanjian  Dibawah Tangan,  Pedoman  Praktis Pembuatan  dan  Aplikasi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Tjiptono Darmadji, Hendy M.Fakhruddin,  2012,  Pasar Modal di Indonesia
Pendekatan  Tanya  Jawab, Jakarta: Salemba Empat.
Tavinayati, Yulia Qamariyanti, 2009, Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta:  Sinar Grafika. Jurnal : Bapepam,  1996, Cetak  Biru  Pasar Modal Indonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta. Gustav Radbruch, Bonnie Litschewski  Paulson  and Stanley  L.  Paulson,  2006, Statutory  Lawlessness  and Supra-Statutory Law (1946),  Oxford  Journal  of Legal Studies, Vol. 26, No. 1 , Oxford University Press. Peraturan Perundang-undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang  Nomor  8  tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  Tentang  Otoritas  Jasa
Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 125/PMK.01/2008  Tanggal 3  September  2008  Tentang Jasa Penilai Publik. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 161/KP/VI/77 tanggal 7 Juli 1977 Tentang Ketentuan  Perizinan  Usaha Jasa Penilaian.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor  57/KMK.017/1996 Tentang Jasa Penilai Publik. Keputusan  Bersama  Antara  Menteri Perindustrian dan Perdagangan  dan  Menteri Keuangan  tanggal  1  Juli 2004 Nomor : 423/MPP/Kep/7/2004 - 327/KMK.06/2004  Tentang Pelimpahan Tugas Dan Wewenang Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Mengenai Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Jasa Penilai Kepada Menteri Keuangan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 101/PMK.01/2014  Tentang Penilai Publik.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP tahun 2013.
Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas
Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan  Nomor  :  KEP- 620/BL/2011 Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Aset Tak Berwujud. Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan  Nomor  :  KEP- 196/BL/2012 Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian  Usaha  Di  Pasar Modal