## ALACRITY : Journal Of Education
Volume 1, Issue 1, Februari 2021 http://lpppipublishing.com/index.php/alacrity

## Pembiayaan Pendidikan Di SDN UPT XXI Lae Simolap Kota Subulussalam Aceh Wensi Anggaisa
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Corresponding Author : Wensianggaisa57@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history: Received
01 Januari 2021
Revised
14 Januari 2021 Accepted 12 Februari 2021

## ABSTRACT
Penelitian Ini bertujuan untuk mendeskripsikan  pembiayaan pendidikan dan  hambatan  dalam  pembiayaan  pendidikan  pendidikan  di  SDN UPT XXI Lae Simolap Kota Subulussalam Tahun ajaran 2020/2021. Penelitian ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Informan    penelitian    ini    adalah    kepala    sekolah    dan    bendahara sekolah.    Metode  pengumpulan    data    yang    digunakan    berupa wawancara,  observasi,  dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan  triangulasi  teknik  dan  sumber.  Data  dianalisis  secara  kualitatif dengan  model  interaktif  Miles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pembiayaan  pendidikan  di  SDN UPT XXI Lae Simolap Tahun Ajaran 2020/2021 berasal dari BOS  Pusat/  BOS  Reguler, BOS  Provinsi/  BOSDA,  dan  BOS  Kota  dengan  jumlah  sebesar Rp.72.000.000  yang  pengalokasiannya    digunakan    untuk    memenuhi Standar    Nasional    Pendidikan,  diantaranya    Standar    Kompetensi Lulusan,  Standar  Isi,  Standar  Proses,  Standar Sarana  dan  Prasarana, Standar    Pengelolaan,  Standar    Pembiayaan    Pendidikan,  danStandar Penilaian    Pendidikan,    kecuali    Standar    Pendidik    dan TenagaKependidikan.    Namun    pada    kenyataannya,    terdapat ketidaksesuaian    antarapembiayaan    yang    tertuang    dalam    RKAS dengan    hasil    pelaksanaannya.  2)  Hambatan  dalam  pembiayaan pendidikan  di  SDN  UPT  XXI  Lae  Simolap  Kota  Subulussalam  yaitu terbatasnyadana  yang  diterima  dari  pemerintah,  sekolah  tidak  dapat melakukan  pungutanterhadap orang tua  siswa, serta sedikitnya jumlah siswa. Kata Kunci Pembiayaan Pendidikan, BOS, Pengalokasian Dana

## PENDAHULUAN
Pembiayaan  pendidikan  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  saja, tetapi   juga   menjadi   tanggung   jawab    pemerintah   daerah  (provinsi   dan   kabupaten/ kota).    Hal    tersebut    sebagaimana    yang    telah    diatur  pada    beberapa    pasal    dalam Undang-undang    Nomor    20    Tahun    2003    Tentang  Sistem    Pendidikan  Nasional diantaranyapada    Pasal    11    Ayat    2    yang  menyebutkan    bahwa    Pemerintah    dan Pemerintah    Daerah    wajib    menjamin  tersedianya    dana    guna    terselenggaranya pendidikan    bagi    setiap    warga    negara  yang  berusia  tujuh  sampai  lima  belas  tahun. Kemudian pada pasal 12 Ayat  1 disebutkan  bahwa  setiap  peserta  didik  pada  setiap satuan    pendidikan    berhak  mendapatkan  beasiswa  bagi  yang  berprestasi  yang  orang tuanya tidak mampu membiayai  pendidikannya  dan  mendapatkan  biaya  pendidikan
bagi    mereka  yang    orang    tuanya    tidak    mampu    membiayai    pendidikannya.    Di samping    itu,  disebutkan  pula  pada  Pasal  12  Ayat  2  bahwa  setiap  peserta  didik berkewajiban  ikut  menanggung  biaya  penyelenggaraan  pendidikan,  kecuali  bagi  peseta didik  yang  dibebaskan  dari  kewajiban  tersebut  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 49 Ayat 1 menyatakan bahwa dana pendidikan selain  gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan  dialokasikan  minimal  20%  dari Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Negara    (APBN)    pada      sektor  pendidikan  dan minimal  20%  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Adanya  anggaran pendidikan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Peraturan    Pemerintah    Nomor    48    Tahun    2008    tentang    Pendanaan  Pendidikan telah menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  Masyarakat.  Agar  penyelenggaraan  pendidikan  di sekolah  dapat  berjalan  dengan  baik,  maka  harus  ada    ketersediaan    dana    yang mencukupi.  Ketidakmampuan  sekolah  dalam menyediakan  dana  dikhawatirkan  akan menghambat  proses  penyelenggaraan pendidikan.  Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat  harus  menyadari  serta    melaksanakan    kewajiban    dan    tanggungjawabnya dalam  hal  pembiayaan pendidikan  agar  dapat  terselenggara  dengan  baik.  Selain  itu, pemerintah    dan  juga    masyarakat    harus    turut    serta    dalam    mengawasi    jalannya pembiayaan  pendidikan  di  sekolah-sekolah  agar  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  yang sudah ditetapkan.
Pembiayaan    pendidikan    menjadi    masalah    yang    penting    dalam  keseluruhan penyelenggaraan  pendidikan.  Hal  ini  karena  pembiayaan menyangkut masalah tenaga pendidik,  sarana  prasarana,  proses  pembelajaran,  dan    aspek-aspek    lainnya    yang berhubungan    dengan    keuangan.    Meskipun  masalah  pembiayaan  tersebut  tidak sepenuhnya  berpengaruh  langsung  terhadap  kualitas  pendidikan,  namun  pembiayaan berkaitan dengan  komponen yang ada di  dalamnya.  Banyak  sekolah  yang  tidak  dapat melakukan    kegiatan    belajar  mengajar  secara  optimal  karena  masalah  keuangan,    baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran.
Pembiayaan  pendidikan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan  operasional pendidikan    atau    dalam    proses    belajar    mengajar    di  kelas  (Matin,  2014).  Kegiatan mengalokasikan  dana  pada  pelaksanaan operasional  pendidikan  merupakan  kegiatan yang  sangat  kompleks,  oleh karena  itu  dibutuhkan  pengelolaan  yang  terencana  oleh orang-orang    yang  berkompeten.    Jika    hal    tersebut    tidak    terpenuhi    maka    akan menimbulkan permasalahan-permasalahan  yang  dapat  menghambat  penyelenggaraan pendidikan.    Beberapa    masalah    yang    sering    terjadi    dalam    pembiayaan  pendidikan antara    lain    sumber    dana    yang    terbatas,    tidak    meratanya    dana  pendidikan    yang diterima  dari  pemerintah,  kurang  transparannya  pembiayaan pendidikan  di  sekolah- sekolah,  serta  pembiayaan   yang  tidak   dikelola  dengan baik   yang   bisa   disebabkan karena  kurang  berkompetennya  pengelola  dana  di sekolah.   Tidak  meratanya  dana pendidikan  yang  diterima  dari  pemerintah menyebabkan terjadinya kesenjangan dilihat
dari  sarana  prasarana  dan  kualitas  peserta    didik    antara    sekolah    yang    satu    dengan sekolah    yang    lain.    Masalah  transparansi  pembiayaan  juga rawan  terjadi  terlebih  pada sekolah-sekolah yang memperoleh dana pendidikan dalam jumlah besar. Hal  ini  bisa jadi disebabkan karena  adanya  penyalahgunaan  dana  yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum tertentu.  Kompetensi  pengelola  dalam  melaksanakan  pembiayaan  juga  dapat menjadi masalah,    sehingga    menyebabkan    dana    yang    diterima    tidak    terkelola  dengan  baik. Misalnya  terjadi  manipulasi  anggaran  maupun  laporan  yang  tidak  sesuai    dengan kenyataan.    Dari    beberapa    permasalahan    dalam    pembiayaan  pendidikan    tersebut hendaknya    pemerintah    mencari    solusi    maupun    tindakan  pencegahan    agarhal-hal tersebut    tidak    terjadi.    Anggaran    pendidikan    yang  disalurkan  ke  sekolah-sekolah hendaknya juga memperhatikan perkembangan masing-masing  sekolah  dari  tahun  ke tahun,  sehingga  sekolah  yang  sudah memiliki  sarana  prasarana  dan  mutu  yang  baik lebih    dikontrol  pengembangannya    agar    dananya   dapat    dialihkan    ke    sekolah    yang belum memiliki mutu yang baik.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  peneliti  merasa  tertarik  untuk  melakukan penelitian merasa tertarik untuk melihat mengenai pembiayaan pendidikan di SDN UPT XXI Lae Simolap.  Sekolah Dasar Negeri ini mengalami kekurangan peserta didik hampir setiap  tahunnya. Dimana  kedaan  ini  menimbulkan  pertanyaan    bagi    peneliti   mengenai bagaimana  pembiayaan   pendidikan   yang   ada  di   sekolah   tersebut  dapat  terlaksana guna  memenuhi  kebutuhan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Terlebih  mengingat bahwa  sumber  dana  di  sekolah  dasar  berasal  dari  pemerintah  dan  besarnya dana bantuan ditentukan oleh banyaknya jumlah peserta didik.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif,  Pendekatan  penelitian  yang  ditujukan  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap, kepercayaan,  persepsi,  pemikiran  orang  secara  individual  maupun  kelompok (Sukmadinata,  2006).  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  ingin    menggali  informasi    atau keterangan-keterangan  mengenai  pembiayaan pendidikan  yang ada  di SDN UPT XXI Lae Simolap. Data yang diperoleh dideskripsikan dengan kata-kata dalam bentuk narasi. Subjek  penelitian  Kepala  Sekolah, Bendahara dan  Satu  Guru,  Teknik  pengumpulan  data adalah  cara  yang  dipakai  untuk  mengumpulkan  informasi  atau  fakta-fakta  di  lapangan. Teknik    pengumpulan    data    yang    digunakan   dalam    penelitian   ini    yaitu:  Observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  (Prastowo,  2012).  Menggunakan  teknik  analisis  data dengan  Model  Analisis  Interaktif  Miles  dan  Huberman,  dengan  penjaminan  Keabsahan data  dengan  Triangulasi  cek  dan  ricek  yaitu  pengecekan  data  menggunakan  beragam sumber,  teknik,  dan  waktu.  Beragam    sumber    maksud    digunakan    lebih    dari    satu sumber  untuk memastikan  apakah  datanya  benar  atau  tidak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pembiayaan Pendidikan di SDN UPT XXI Lae Simolap
pembiayaan  pendidikan  dan  biaya  pendidikan  itu  berbeda.  Biaya    pendidikan merupakan    besarnya    dana    yang    dikeluarkan  untuk    penyelenggaraan    pendidikan. Sedangkan    pembiayaan    pendidikan  merupakan    keseluruhan    pembiayaan    dalam penyelenggaraan  pendidikan yang  meliputi  darimana  saja  dana  diperoleh  dan  untuk apa    saja    dana    itu  digunakan.    Pembiayaan    pendidikan    berarti    kegiatan    yang ditempuh    dalam  rangka    pencarian    sumber    dana    dan    pendistribusiannya    untuk kepeluan penyelenggaraan proses pendidikan.
Pengelolaan  keuangan  sekolah  haruslah    memenuhi    persyaratan    responsibel, akuntabel    dan    transparan.  Pengelolaan    keuangan    sekolah    harus    bisa dipertanggungjawabkan  sesuai dengan  penerimaan  dana  dan  pemanfaatan  dana  serta dapat dipertanggungjawabkan  di  depan  hukum.  Transparan  dalam  pengelolaan dana berarti    dapat    diketahui    oleh    pihak-pihak    yang    terkait.    Lembaga  memiliki    aturan dimana    hanya    pihak    tertentu    saja    yang    dapat    dilibatkan  dalam    pencaatan administrasi  keuangan,  mengetaui,  memahami  dan mendalami administrasi keuangan (Harsono, 2007).
Setiap    kegiatan    yang    dilakukan    sekolah,    baik    negeri    maupun    swasta membutuhkan    dana    baik    yang    disadari    maupun    yang    tidak    disadari.  Dana pendidikan    merupakan    sumber    daya    keuangan    yang    disediakan    untuk menyelenggarakan    pendidikan.    Besarnya    dana    yang    diterima    sekolah  bergantung pada sumber dana. Sumber dana pendidikan merupakan pihak-pihak  yang  memberikan bantuan    subsidi    dan    sumbangan    kepada    lembaga  pendidikan.  Dana  pendidikan  di SDN UPT XXI Lae Simolap berasal dari 3 sumber. Sumber dana pendidikan di SDN UPT XXI  Lae  Simolap  berasal  dari  berasal   dari   BOS  Pusat/reguler,    BOS   Provinsi/BOSDA, dan    BOS  Kota/Kabupaten.  sumber  dana  pendidikan  SDN  UPT  XXI  Lae  Simolap  Kota Subulussalam, yaitu  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)/  BOS  Pusat, Anggaran    Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Provinsi    (APBD   Provinsi)/BOSDA,  dan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  (APBD  Kota)    BOS  Kota. Wawancara    dan    dokumentasi    tersebut  membuktikan    bahwa    sekolah    negeri    tidak diperkenankan    melakukan  pungutan    apapun    terkait    pemenuhan    kebutuhan operasional  sekolah, sehingga sekolah hanya menerima  dana dari pemerintah.   Dengan demikian, Dana  BOS  merupakan  sumber  dana   utama  ditambah  dengan   BOS  dari pemerintah  daerah,  sehingga  seluruh  kegiatan  yang  ada  dalam  RKAS  itu dibiayai dengan menggunakan dana BOS. Jumlah dana BOS reguler yang diterima oleh SDN UPT XXI  Lae  Simolap  pada  tahun  2020  adalah  sebesar  Rp.  72.000.000.  Hal  ini  sesuai  dengan yang diuangkapkan oleh bapak R selaku Kepala Sekolah ibu I selaku Bendahara dan Ibu M selaku guru yang membantu bendahara.
SDN  UPT  XXI  Lae  Simolap    menyusun    RKAS    yang    di    dalamnya    mencakup pembiayaan    pendidikan    yang    ada    di    sekolah.    Pembiayaan    pendidikan  tersebut mencakup    sumber    dana    dan    jumlahnya,    beserta    rincian-rincian  penggunaan    dana
tersebut.    Program-program    kegiatan    yang    tercantum  dalam    RKAS    diuraikan berdasarkan    kelompok    kebutuhannya    masingmasing,    dimana    setiap    kelompok tersebut    merupakan    upaya    untuk  mengembangkan    delapan    Standar    Nasional Pendidikan.  Standar  Nasional Pendidikan  merupakan  standar  minimal  tentang  sistem pendidikan    di  seluruh  Indonesia  dan  dijadikan  sebagai  tolok  ukur  pelaksanaan pendidikan di  Indonesia.  Standar  Nasional  Pendidikan  meliputi  Standar  Kompetensi Lulusan,   Standar   Isi,   Standar   Proses,   Standar   Pendidik   dan   Tenaga  Kependidikan, Standar  Sarana  dan  Prasarana,  Standar  Pengelolaan,  Standar  Pembiayaan    Pendidikan, dan    Standar    Penilaian    Pendidikan.    Jika    sekolah  dapat  memenuhi  seluruh  delapan Standar Nasional Pendidikan, maka mutu pendidikan di Indonesia terjamin.
RKAS  menjadi  acuan  dalam  pelaksanaan  program  sekolah,  meskipun  begitu terkadang  ada  program  yang  tidak  jadi  dilaksanakan.  Hal  ini dikarenakan  adanya program    insidental    yang    lebih    mendesak    dan    lebih  penting    untuk    dilaksanakan. Adanya    program    insidental    membuat    sekolah  terpaksa    harus    mengurangi    alokasi dana  dari  program  lainnya,  sehingga realisasi penggunaan dana akan berbeda dengan yang telah direncanakan.
Standar  Kompetensi  Lulusan  merupakan  kriteria  mengenai kemampuan lulusan yang  mencakup  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan.  Standar    kompetensi    lulusan digunakan  sebagai   pedoman   penilaian  dalam menentukan  kelulusan  peserta  didik. SDN  UPT  XXI  Lae  Simolap  mengalokasikan  dana  sebesar  Rp.  684.000  dalam mengembangkan standar kompetensi lulusan. Berdasarkan RKAS pertriwulan.
SDN  UPT  XXI  Lae  Simolap  memberikan    perhatian    yang    besar    pada pengembangan  Standar  Proses.  Standar  Proses  merupakan  standar  nasional  pendidikan yang    berkaitan    dengan    pelaksanaan    pembelajaran    pada    suatu  satuan    pendidikan untuk  mencapai  standar  kompetensi  lulusan. Sekolah mengalokasikan dana sebesar Rp. 13.250.000 untuk pengembangan standar proses. Berdasarkan RKAS, alokasi dana tersebut digunakan  untuk  pengammbangan  sebesar  Rp.  540.000  pelaksanaan  pendafaran  peserta didik baru (PPDB), sebesar Rp. 800.000 pelaksanaan lomba OSN.
Sekolah mengalokasikan dana sebesar Rp. 16.394.000 dalam pengembangan standar sarana prasarana. Berdasarkan RKAS dana tesesbut untu di gunakan untuk kelengkapan alat tulis dan buku-buku untuk ngajar dan sebagainya.
Untuk  Sekolah SD/MI dan SMP/MTs sumber pendanaan umumnya hanya berasal dari  satu  sumber  yaitu  berasal  dari  BOS  (Bantuan  Operasional  Sekolah).  Selain  itu,  di beberapa  Kabupaten/Kota  ada  pula  kebijakan  memberikan  dana  ke  sekolah  (SMP/MTs dan    SD/MI)    yang    berasal    dari    APBD    II.    Penamaan    pemberian  dana  tersebut bermacam-macam ada yang menyebut dana operasional rutin, dana  operasional  sekolah (DOS),  Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah (BOSDA) dan sebagainya (Sofianah, 2021). Petunjuk  Teknis  (juknis)  BOS  Tahun  2015  menjelaskan  bahwa  BOS  adalah  program pemerintah untuk memberikan pendanaan biaya perasi bagi sekolah  sebagai   pelaksana program  wajib  belajar.  Sasaran  program  BOS adalah  semua  sekolah  SD-SMP,  baik
negeri  maupun  swasta  yang  sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Sesuai  Juknis  BOS  2015,  dana  BOS  yang  diterima  oleh  sekolah  dapat  digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut.
a. Pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran.
b. Pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru.
c. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik.
d. Kegiatan ulangan dan ujian.
e. Pembelian bahan-bahan habis pakai.
f. Langganan daya dan jasa.
g. Perawatan sekolah/ rehab ringan dan sanitasi sekolah.
h. Pembiayaan honorarium guru honorer dan tenaga honorer.
i. Pengembangan profesi guru
j. Membantu peserta didik miskin.
k. Pembiayaan pengelolaan BOS.
l. Pemberian dan perawatan komputer
m. Biaya lainnya jika komponen di atas telah terpenuhi

## Hambatan  yang  Dihadapi  dalam  Pembiayaan  Pendidikan  di  SDN  UPT  XXI  Lae Simolap Tahun 2020
Pelaksanaan    pembiayaan    pendidikan    tidak    selalu    berjalan    dengan  lancar    dan sesuai    harapan.    Kadang  kala    ada    hambatan/kendala    yang    tidak  dapat  dihindari. Namun  sebisa  mungkin  seluruh  pihak,  baik    kepala  sekolah,  bendahara,    guru,    komite sekolah  dan  orang  tua  siswa  bekerja  sama  dalam meningkatkan  kualitas  pendidikan yang  ada di SDN UPT  XXI Lae Simolap. hambatan  dalam  pembiayaan  pendidikan  di SDN UPT XXI Lase Simolap  ini adalah  sekolah  tidak  dapat  melakukan  pungutan,  di sisi  lain  dana  yang dimiliki  hanya  terbatas  sehingga  menyebabkan  kesulitan  dalam pengembangan    program    sekolah    serta    banyaknya    program    yang    harus  dibiayai dengan dana yang dimiliki sekolah.
Hambatan  seringkali    tidak    dapat    terlepas    dalam    setiap  pelaksanaan    aktivitas atau    kegiatan,    begitu    pula    dalam    pembiayaan  pendidikan.    Berdasarkan    hasil penelitian,  hambatan  yang  ada  dalam pembiayaan  pendidikan  di SDN UPT XXI Lae Simolap yaitu  sekolah  tidak  dapat melakukan  pungutan  terhadap  orang  tua  siswa. Tidak    diperbolehkannya  sekolah    melakukan    pungutan   apapun    terhadap   orang    tua siswa menyebabkan  sekolah  hanya  bergantung  pada  bantuan  dana  dari pemerintah. Dana    dari    pemerintah    jumlahnya    terbatas,    hal    tersebut  dikarenakan  dana  dari pemerintah  yang  diberikan  kepada  sekolah  ditentukan  berdasarkan  jumlah  siswanya. Keterbatasan  dana    yang  dimiliki  SDN  UPT  XXI  Lae  Simolap  menyebabkan  sarana  dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut  menjadi  kekurangan,  seperti  tidak memiliki  Ruang  UKS  dan  tidak  ada  air  di  tolietnya.  Selain  itu,  keterbatasan  dana pendidikan  yang  dimiliki  menyebabkan  sekolah    kesulitan    dalam    mengembangkan program/kegiatan.    Kegiatan  seperti  ekstrakurikuler,  pembinaan  olimpiade,  dan
pembiayaan lain menjadi terhambat  bahkan  terhenti.  Apabila  keadaan  ini  terjadi  terus menerus,  dikhawatirkan  akan  mempengaruhi  kualitas  pendidikan  di  sekolah tersebut.Hambatan  lain  dalam  pembiayaan  pendidikan  di  sekolah  ini  adalah  kurang berkompetennya    pengelola    dana    disebabkan    tidak    adanya    regenerasi  bendahara sekolah yang bersedia mengelola dana yang diterima.
Upaya  yang    dilakukandalam    mengatasi    hambatan    tersebut    yaitu    dengan berusaha  meminimalisir    pengeluaran    dana    dan    dengan    skala    prioritas    yaitu mendahulukan    program  yang  lebih  penting  serta  berusaha  mengoptimalkan  sumber daya yang ada.  Hal ini sesuai dengan kebijakan sekolah karena dana yang diperoleh dari pemerintah  sangat  terbatas  jumlahnya  sehingga  sekolah  harus    dapat    mengelolanya dengan  sebaik  mungkin.  Untuk  meminimalisir hambatan-hambatan yang ada, seperti kurangnya  dana    seringkali  guru-guru  dan  kepala  sekolah  melakukan  iuran  untuk mencukupinya.
Partisipasi    dari    semua    pihak    terkait    dengan    penyelenggaraan  pendidikan  di sekolah  sangat  diperlukan  demi  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditetapkan.    Komite sekolah    merupakan    salah    satu    pihak    yang    memiliki  peranan    penting    dalam penyelenggaraan    pendidikan    di    sekolah,    salah  satunya    dalam    pembiayaan pendidikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitain dan  pembahasan  mengenai   pembiayaan pendidikan di SDN UPT XXI Lae Simolap, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pembiayaan pendidikan di SDn UPT XXI Lae Simolap Tahun 2020 barasal dari BOS reguler  dengan  jumlah  Rp.  72.000  000  yang  yang    pengalokasiannya  digunakan untuk    memenuhi    Standar    Nasional    Pendidikan,    diantaranyaStandar Kompetensi    Lulusan,    Standar    Isi,    Standar    Proses,    Standar    Sarana  dan Prasarana,  Standar  Pengelolaan,  Standar  Pembiayaan  Pendidikan,  dan Standar Penilaian    Pendidikan,    kecuali    Standar    Pendidik    dan    Tenaga  Kependidikan. Namun  pada  kenyataannya,  terdapat  ketidaksesuaian  antara pembiayaan yang tertuang dalam RKAS dengan hasil pelaksanaannya.
2. Hambatan yang ada dalam pembiayaan pendidikan di SDN UPT XXI Lae Simolap terbatasnya  dana  dari  pemerintang,  sekolah    tidak    dapat  melakukan    pungutan terhadap  orang  tua  siswa,  serta  sedikitnya  jumlah siswa.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirin, T. M. (2010). Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press. Dkk, T. M. (2010). Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Tim Dosen AP. Harsono. (2007). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. Ihsan, F. (2013). Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cifta. Matin.  (2014). Manajemen  Pembiayan  Pendidikan:Konsep  dan  Aplikasinya. Jakarta:  Rajawali Press.
Minarti, S. (2011). Manajemen Sekolah . Jakarta: Ar Ruzz Media. Prastowo,  A.  (2012). Metode  Peneltian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
Sofianah, D. (2018). Manajemen Keuangan Pada Sekolah Dasar. Acedemia . Suharjo.  (2006). Mengenal  Pendidikan  Sekolah  Dasar  dan  Praktik. Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional Diroktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Diroktorat Ketenagaan. Suharsaputra, U. (2013). Administrasi Pendidikan. Bandung: PT Refika Aditama. Sukmadinata, N. S. (2006). Metode Peneliian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Supriadi,  D.  (2003). Satuan  Biaya  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Copyright Holder : © Name.  (2021). First Publication Right : © ALACRITY : Journal Of Education
This article is under:
Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional