## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA
Effective implementation of complete systematic land registration Program (PTSL) in Sukamara district of Sukamara District
Riduan 1 Muhamad Yusuf 2 Putri Irianti Sintaman 3
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: yusuf.quratayun@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Efektifitas  Pelaksanaan  Program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Di  Kecamatan  Sukamara Kabupaten Sukamara dan Faktor-faktor penghambat efektiftas pelaksanaannya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif. Data penelitian ini diperoleh dari  hasil  pengamatan  langsung,  wawancara,  dan  mengumpulkan  dokumen- dokumen.  Adapun  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kakanwil  Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukamara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kapubaten Sukamara, Kecamatan Sukamara, Kelurahan serta Masyarakat/Pemilik Tanah.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksana  program  sudah  cukup  efektif dengan  adannya  penambahan  personil  dan  satgas  administrasi  dalam menyukseskan  program.  Hal  ini  juga  karena  alur  dan  tahapan  pelaksanaan program  sudah  berjalan  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  walaupun  dalam prosesnya  terdapat  beberapa  kendala.  Walaupun  target  yang  masih  belum tercapai dalam setiap tahunnya akan tetapi ada peningkatan dalam capaian pada tahun  berikutnnya.  Adapun  faktor-faktor  penghambat  dalam  prgoram  adalah masih  dijumpai  bidang  tanah  yang  tidak  diketahui  pemiliknnya,  masih  banyak pemilik  tanah  yang  tidak  hadir  pada  saat  pengukuran,  rendahnnya  kesadaran masyarakat/pemilik  tanah  dalam  membersihkan  dan  membuat  patok  pembatas tanah, rendahnnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program PTSL, masih ditemukan  data  kependudukan  yang  tidak  singkron  dengan  surat  tanah  dan adanya bidang tanah yang dimohon belum memiliki SPPT-PBB tanah berjalan.
Kata Kunci: Efektifitas
Pelaksanaan Program
Keywords :
Effectiveness Implementation Program
Accepted Januari 2020

## Published
April 2020

## Abstract
The purpose of this research is to know the effectiveness of the implementation of the complete  systematic  land  registration  Program  (PTSL)  in  Sukamara  district  of Sukamara District and the effective inhibiting factors of its implementation.
The  study  used  a  qualitative  approach.  The  research  Data  is  derived  from  live observations, interviews, and collecting documents. The informant in this research is the land  of  the  province  of  central  Kalimantan,  the  National  Land  Agency  (BPN) Sukamara,  Department of  Population  and  Civil  registration  of  Kapubaten  Sukamara, District Sukamara, Government village and society/landowners.
The results showed that the implementation of the program was quite effective with the addition of personnel and administrative force in the success of the program. This is also because the flow and stage of implementation of the program is already running according  to  the  existing  rules  although  in  the  process  there  are  some  constraints. Although the target is still not reached in each year but there is an increase in access in the next year. The inhibitory factors in the of are still found in the field of unknown land ownership, there are still many landowners who are not present at the time of measurement,  low  public  awareness/landowners  in  clearing  and  making  a  barrier  to the land, the low awareness of public to follow the program PTSL, still found population data that is not synced with land mail and the presence of land that is requested not have sppt-un land running.

## PENDAHULUAN
Masalah  pertanahan  memang  kerap  terjadi
bahkan menjadi masalah yang kompleksitas.
Kompleksitas  pertanahan    tidak  bisa  begitu  saja diselesaikan  hanya  dengan  penegakan  secara  perdata atau pidana. Namun pengelolaan tanah dan pertanahan di  Indonesia  belum  cukup  baik  dan  bahkan  sering menimbulkan  gejolak  sosial  di  masyarakat.  Memang berdasarkan  Badan  pertanahan  Nasional  RI,  seluruh bidang  tanah  di  Negera  Kesatuan  RI  ada  sekitar  125 juta  bidang  tanah  namun  hanya  44  juta  bidang  tanah yang  sudah  terdaftar/bersetipikat.  Sedangkan  81  juta bidang  tanah  belum  terdaftar.  Dari  data  tersebut ternyata  sejak  1960  hingga  saat  ini,  kurang  lebih  58 tahun  pemerintah  belum  mampu  memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa  selama  ini  sengketa  tanah  sering  terjadi.  Di kabupaten sukamara, sengketa tanah ini terjadi karena masyarakat  belum  mengurus  sertipikat  tanah  untuk kepemilikan  yang  diakui  Negara  bahkan  walaupun  ada sertipikat  tanah  juga  bisa  tumpang  tindih  kepemilikan tanahnya.  Pemerintah  sebelumnya  sudah  berupaya mengeluarkan  beberapa  program  untuk  pertanahan tapi  belum  ada  yang  maksimal.  Oleh  karena  itu, masyarakat  menuntut  untuk  adanya  kepastian  hukum dan perlu pelayanan yang mudah bagi masyarakat untuk dapat melindungi hak milik atas tanah.
Belum adannya Jaminan kepastian hukum atas tanah  seringkali  memicu  terjadinya  sengketa  dan perseteruan  atas  lahan  diberbagai  wilayah.  Tak  jarang sengketa lahan itu terjadi tidak hanya antar perorangan dimasyarakat  tapi  juga  antar  pemangku  kepentingan seperti  pengusaha,  badan  hukum  dan  lembaga pemerintahan. Hal  ini juga terjadi dari dampak proses pembuatan  sertipikat  tanah  yang  masih  lamban. Sehingga  pemerintah  melalui  kementerian  ATR/BPN meluncurkan  program  prioritas  nasional  berupa Percepetan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL).  Melalui  PTSL  menjadi  inovasi  pemerintah
memberikan  jaminan  kepastian  hukum  atau  hak  atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Program  PTSL  tertuang  dalam  Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden  No  2  tahun  2018  memberikan  kesempatan bagi  masyarakat  yang  belum  mendaftarakan  tanah miliknya  yang  berada  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia  dalam  satu  wilayah  desa  atau  kelurahan. Program  tersebut  melaui  program  Nawacita  yang dilaksanakan  secara  serentak  oleh  pemerintah  sebagai program  yang  berkelanjutan  dan  akan  selesai  sebelum tahun  2025,  semua  bidang  tanah  sudah  dipetakan  dan sudah terdaftar.
Inilah  yang  menjadi  ketertarikan  peneliti untuk  melihat  dan  menganalisis  efektifitas  pelaksanaan program  pendaftaran  tanah  sistematis  di  Kecamatan Sukamara. Mengingat luas wilayah Kabupaten Sukamara yang  mencapai  lebih  330.813,28  Hektar  dengan  luas Areal Penggunaan Lain (APL) mencapai 96.512 Hektar atau  28,17  persen  dari  luas  wilayah  Kabupaten Sukamara.  Tentu  dengan  luasan  wilayah  tersebut, target  yang  bisa  dicapai  tidak  dilakukan  oleh  aparat yang ada di Kantor pertanahan saja sehingga melibatan pihak  ketiga  untuk  pelaksanaan  program.  Target    dan lokasi  PTSL  di  Kabupaten  sukamara    sebanyak  2.500 bidang  tanah  yang  terbagi  pada  Kecamatan  Sukamara sebanyak  1.700  bidang  tanah,  Kecamatan  Pantai  Luci 500  bidang  tanah,  dan  Kecamatan  Jelai  300  bidang tanah.
Berdasarkan Laporan akhir PTSL Tahun 2017 Sukamara  menargertkan  2.500  sertipikat  namun  yang terealisasi  hanya  1.357  saja  dan  pada  tahun  2018 menargetkan 2.500 sertipikat juga tapi yang terealisasi hanya 1.818 saja. Sehingga pelaksanaan PTSL selama 2 tahun  pelaksanaan  tidak  mencapai  target  yang diharapkan.  Pada  pelaksanaan  PTSL  di  Kabupaten sukamara peneliti mengamati tidak tercapainnya target tersebut  dari  masih  dijumpai  bidang  tanah  yang  tidak diketahui pemiliknnya, masih banyak pemilik tanah yang tidak  hadir  pada  saat  pelaksanaan  pengukuran  tanah
pada  masing-masing  lokasi,  rendahnnya  kesadaran pemilik  tanah  dalam  memasang  patok  batas  tanah, rendahnnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnnya,  masih  ditemukan  data  kependudukan  yang tidak singkron serta adanya bidang tanah yang dimohon beklum  memiliki  SPPT-PBB  tahun  berjalan.  Sehingga dengan  berbagai  permasalahan  yang  ada,  peneliti tertarik untuk melihat efektifitas pelaksanaan program PTSL Di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  karena  fenomena  yang  diteliti  sangat kompleks  dan  dinamis.  Kemudian,  alasan  peneliti menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  karena peneliti  ingin  mendeksripsikan  data  berupa  informasi yang ditemukan dilapangan yang  akan digunakan untuk menganalisis, meringkas berbagai kondisi. Artinya data yang  dikumpulkan  bukan  berupa  angka-angka melainkan  data  tersebut  berasal  dari  naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan nemo, dan dokumentasi resmi lainnya. Oleh karena itu penggunaan  pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  mencocokan  antara  realita  empirik dengan  teori  yang  berlaku  dengan  menggunakan metode deskriptif.
Data  penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil pengamatan  langsung,  wawancara,  dan  mengumpulkan dokumen-dokumen. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kakanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Sukamara,  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kapubaten  Sukamara, Kecamatan  Sukamara,  Kelurahan  serta  Masyarakat/Pemilik Tanah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  PTSL  dilakukan  secara  nasional dengan target nasional Tahun Anggaran 2017 adalah 5 juta  bidang  tanah,  target  Provinsi  Kalimantan  Tengah 88.250  dan  Kabupaten  Sukamara  dengan  target  2500
bidang  tanah.  Kemudian,  pada  Tahun  Anggaran  2018 target nasional naik menjadi 7 juta bidang tanah, target Provinsi  Kalimantan  Tengah  14.200  bidang  tanah  dan Kabupaten Sukamara 2.500 bidang tanah.
Pelaksanaan  Program  PTSL  Sukamara  sudah dimulai  dari  tahun  2017  sehingga  dalam  perjalanan program maka sudah 3 tahun berjalan. Suatu program akan  bisa  dilihat  efektifitasnnya  jika  sudah  berjalan minimal  2  tahun,  Efektivitas  sendiri  berasal  dari  kata efektif  yang  mengandung  pengertian  dicapainya keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.
Dalam  mengukur  capaian  keberhasilan Pelaksanaan  Program  PTSL  di  Kabupaten  Sukamara, maka  peneliti  ingin  melihat  bagaimana  sumber  daya yang  mendukung  program,  pelaksanaan  atau  proses berjalannya  program  serta  sasaran  yang  sudah dilaksanakan. Sehingga hal ini sependapat dengan teori yang  diungkapkan  Lubis  dan  Husseini  (2009) menyebutkan  ada  3  (tiga)  pendekatan  utama  dalam pengukuran  efektivitas,  yaitu:  1)  Pendekatan sumber/Input,  2)  Pendekatan  Proses,  3)  Pendekatan sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data  dengan  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan FGD  dengan  para  narasumber  sebagai  informan  yang sangat  mendukung  peneltiian  yang  peneliti  lakukan, berikut  pengumpulan  data  berkenaan  dengan  masing- masing indikator diatas :

## Pendekatan Sumber/Input
Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan  organisasi  untuk  memperoleh  sumber daya,  baik  fisik  maupun  non  fisik  yang  sesuai  dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya dalam program ini adalah  para  panitia  atau  yang  disebut  panitia  ajudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap, satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis percepatan pelaksanaan PTSL. Sumber  Daya  ini  tetapkan  berdasarkan  Surat Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sukamara.
Dari dokumen yang dikumpulkan peneliti, ada perbedaaan  sumber  daya  dalam  pelaksanaan  program PTSL  tahun  2017  dan  tahun  2018  di  Kabupaten Sukamara, sebagaimana data pada tabel berikut ini :
Tabel. 4.1 Pelaksana PTSL 2017-2018 No  Perbedaaan 2017 2018 1. Surat Keputusan No:247.100.2.62.0 8/VII/2017 No:16.100.2.6 2.08/I/2018 2. Panitia Ajudikasi 5 Orang 5 Orang 3. Satgas Fisik 3 Orang 5 Orang 4. Satgas Yuridis 3 Orang 10 Orang 5. Satgas Administrasi - 6 Orang
Diolah : Peneliti,2019
Bahwa  berdasarkan  data  yang  ada  Tabel.4.1 menunjukkan ada perbedaan  dari  Sumber Daya  dalam pelaksanaan  Program  yang  telah  dilakukan  pada  tahun 2017  dan  2018.  Perbedaan  ini  dari  pembentukan panitia  dan  kelompok  satgas.  Bahwa  pada  tahun  2017 hanya  ada  panitia  ajudikasi  dan  2  satgas  yakni  satgas fisik dan satgas yuridis.  Selain itu, terlihat penambahan jumlah  personil  dalam  pelaksanaan  Program  PTSL 2018.  Sebelumnnya  Satgas  Fisik  hanya  3  orang bertambah  menjadi  5  orang  pada  tahun  berikutnnya. Begitu  juga  dengan  satgas  yuridis  yang  sebelumnnya  3 orang  menjadi  10  orang  petugas.  Berbeda  jelas  pada tahun  2018  yang  ada  penambahan  Satgas  Administrasi yang jumlahnya 6 orang.

## Pendekatan Proses
Proses dalam melaksanakan Program PTSL ini tentu  banyak  cerita  baik  suka  dan  duka  bagi  para pelaksana maupun masyarakat yang berdampak. Hal ini karena  ada  13  tahapan  yang  harus  dilewati  dalam Pelaksanaan program PTSL, yakni :
1) Perencanaan
2) Penetapanan lokasi
3) Persiapan
4) Pembentukan  dan  penetapan  panitia  ajudikasi PTSL dan Satgas
5) Penyuluhan
6) Pengumpulan  data  fisik  dan  pengumpulan  data yuridis
7) Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak
8) Pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridus  serta pengesahannya
9) Penegasan  konvensi,  pengakuan  hak  dan pemberian hak
10) Pembukuan hak
11) Penerbitan sertipikat hak atas tanah
12) Pendokumentasian  dan  penyerahan  hasil  kegiatan dan
13) Pelaporan
Keseluruhan  proses  Pelaksanaan  Program PTSL  Di  Kabupaten  Sukamara  melibatkan  berbagai stakeholder  atau  pemangku  kepentingan  seperti BPKAD  yang  mengurusi  pajak,  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  yang  berkaitan  dengan  data penduduk,  Kecamatan,  Kepolisian  (pendukung), Kejaksaaan  dan  Kowamil  sebagai  pendamping  yang biasannya dihadirkan dalam sosialisasi program.
Proses awal yang dilakukan adalah Perencanaan,  perencanaan  ini  dilakukan  pada  internal BPN Kabupaten Sukamara tentunnya dalam perencanaan dilakukan rapat yang dihadiri para pejabat dilingkungan  BPN  Kabupaten  Sukamara  sebagaimana yang terlihat pada gambar dibawah ini :
Gambar 3.1 Rapat Perencanaan PTSL
Setelah melakukan perencanaan, ada tim yang melakukan  peninjauan  lokasi  untuk  pelaksanaan Program  PTSL  yang  nantinnya  akan  diterbitkan  SK

## Penetapan  Lokasi  Pelaksanaan  Porgram  PTSL
Kabupaten  Sukamara.  SK  tersebut  berisikan  jumlah bidang  tanah  yang  menjadi  target  dan  jumlah  bidang tanah  di  setiap  Desa/Kelurahan  di  Kecamatan  yang ditetapkan.
Setelah penetapan lokasi maka akan dilakukan persiapan  untuk  membentuk  dan  penetapkan  panitia ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas atau satgas yang akan menjadi  pelaksana  dalam  Program  PTSL  tersebut. Setelah  terbentuknnya  panitia  ajudikasi  dan  satgas melalui  SK  dikeluarkan  BPN  Kabupaten  Sukamara. Selanjutnnya  akan  dilakukan  penyuluhan  kepada masyarakat  terkait  Program  PTSL.  Penyuluhan  kepada masyarakat ini tentunnya untuk masyarakat mengetahui  dengan  adanya  Program.  Penyuluhan  itu dilakukan  ke  setiap  desa/kelurahan  yang  sudah ditetapkan pada SK Penetapan Lokasi.
Gambar 3.2 Penyuluhan PTSL 2017
Penyuluhan  ini  selain  tujuannya  untuk masyarakat  mengetahui  adannya  program,  juga  untuk masyarakat  yang  memiliki  bidang  tanah  yang  belum bersertifikat  agar  segera  ikut  serta  dalam  Program PTSL dengan ketentuan menyiapkanPasang Patok Batas Tanah dan mempersiapakan berkas.
Dalam  perjalanan  proses  pengumpulan  data baik  fisik  dan  yuridis  banyak  permasalahan  dilapangan yang terjadi, hal ini diungkapkan oleh bagian satgas fisik:
“banyak  masyarakat  yang  memiliki  tanah namun  tidak  membersihkan  tanahnnya sehingga  kami  kesulitan  apalagi  terkadang pemilik tanah tidak memiliki patok batas tanah yang jelas”.
Padahal  saat  penyuluhan,  petugas  sudah memberikan pemahaman jika bidang tanah yang dimiliki tersebut,  harus  diberikan  tanda  batasnnya  serta lahannya  dibersihkan  agar  kami  mudah  dalam melakukan  pengukuran  tanahnnya.  Selain  itu, Permasalahan  yang  kerap  terjadi  di  lapangan  saat pengumpulan  data  fisik,  bahkan  beberapa  kali  petugas harus  menjadwalkan  ulang  untuk  pengukuran  tanah akibat dari sulitnnya mempertemukan dan menghadirkan pemilik tanah dan saksi yang berbatasan dengan tanah tersebut.
Ketika  permasalahan  ini  terjadi  di  berbagai desa/kelurahan,  maka  pada  tahunn  2018  kami melakukan  sosialisasi  kembali  kepada  masyarakat. Sehingga  terdapat  perbedaan  antara  yang  dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 dari sisi persyaratan. Yang belum  memiliki  setipikat  tidak  perlu  lagi  membuat persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu dan SSPD- BPHTB/Surat  Pernyataan  BPHTB  pada  syarat  tahun 2018  hanya  ada  penambahan  membawa  materi Rp.6.000  sebanyak  3  (tiga)  lembar.  Tentu  hal  ini memberikan  kemudahan  bagi  masyrakat  yang  belum memiliki sertifikat tanah.
Kemudian,  yang  sudah  memiliki  sertifikat tanah  juga  melaporkan  kepemilikannya  dengan  bukti fotocopy sertifikat hak atas tanah. Hal ini memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  bahwa  Program  PTSL Kabupaten  Sukamara  merupakan  Progam  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap artinnya bukan hanya sebagai Program  bagi-bagi  sertifikat  gratis  saja  tapi mendaftarkan tanah yang dimiliki agar terdaftar secara legal dan mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
Jika  sebelumnnya  pengumpulan  data  fisik  dan yuridis  mengalami  permasalahan  di  lapangan,  hal  yang juga  kerap  terjadi  permasalahan  adalah  saat  dilakukan penelitian  data  yuridis  untuk  pembuktian  hak.  Ada kutipan  wawancara  yang  saya  lakukan  kepada  satgas yuridis, yakni :
“Kami  sudah  melakukan  pengumpulan  data fisik  dan  yuridis,  setelah  kami  teliti  berkas untuk  membuktikan  hak  ternyata  ada  data
kependudukan  yang  tidak  sama  dengan  nama pemohon/pemilik  tanah  pada  saat  kami melakukan input data fisik dan yuridis ternyata yang  bersangkutan  tidak  terdaftar  dalam  data kependudukan”
Dikesempatan  yang  lain,  saya  sempat mewawncarai  satgas  yudiris  di  tempat  yang  berbeda, petugas itu mengungkapkan :
“Adanya  bidang  tanah  yang  dimohon  belum memiliki SPPT- PBB tanah berjalan”
Padahal  SPPT-PBB  tanah  berjalan  merupakan persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  pemilik tanah  yang  belum  bersertifikat.  Hal  ini  jika  pemilik tanah  memiliki  keseluruhan  syarat  maka  petugas pelaksana  program  akan  melanjutkan    pada  tahapan Penegasan  konvensi,  pengakuan  hak  dan  pemberian hak  serta  Pembukuan  hak  agar  dapat  diterbitan sertipikat hak atas tanah.
Proses terakhir yang akan dilewati masyarakat adalah  penyerahan  sertifikat  hak  tanah  yang  dibagikan langsung kepada para masyarakat yang belum memiliki bidang  tanah  tapi  sudah  menyelesaikan  keseluruhan persyaratan  dan  tahapan  yang  harus  dilalui,  yang kemudian hasil kegiatan akan dilakukan
Pendokumentasian
dan
Pelaporan
Program
Pelaksanaan PTSL.

## Pendekatan Sasaran
Sasaran  Program  PTSL  dilakukan  secara nasional  dengan target nasional Tahun Anggaran 2017 adalah 5 juta bidang tanah, target Provinsi  Kalimantan Tengah 88.250 dan Kabupaten Sukamara dengan target 2500  bidang  tanah.  Kemudian,  pada  Tahun  Anggaran 2018 target nasional naik menjadi 7 juta bidang tanga, target Provinsi Kalimantan Tengah 14.200 bidnag tanah dan Kabupaten Sukamara 2.500 bidang tanah.
Adapun  sasaran  lokasi  PTSL  di  Kabupaten Sukamara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sukamara  tentang  Penetapan Lokasi  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap yang bisa dilihat dari tabel berikut :
Tabel.4.2 Penetapan Lokasi Tahun 2017-2018 No  Perbedaan 2017 2018 1. Target 2500 Bidang Tanah 2500 Bidang Tanah 2. Kecamatan 3 Kecamatan 3 Kecamatan 3. Desa/Kel 10 Desa/ Kelurahan 7 Desa/ Kelurahan
Diolah : Peneliti,2019
Dari  Tabel.4.2  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa target  atau  sasaran  pada  tahun  2017  dan  2018  tidak ada  perbedaan  yakni  2.500  bidang  tanah  setiap tahunnya. Kemudian juga sasaran lokasi mencakup di 3 kecamatan  yang  sama  pula.  Hanya  saja  desa/kelurahan yang  ditetapkan  lokasinnya  berbeda  jumlah  dan ukuranya.  Hal  ini  bisa  dilihat  pula  pada  tabel  dibawah ini :
Tabel. 4.3 Target Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2017-2018 No  Kecamatan Desa/ Kelurahan Target 2017 Target 2018 1. Sukamara 1. Desa Kertamulya 235 480 2. Desa Pudu 310 223 3. Natai Sedawak 120 - 4. Kelurahan Mendawai 500 303 5. Kelurahan Padang 225 668 2. Pantai Lunci 6. Desa Sungai Cabang Barat 447 139 7. Desa Sungai Pasir 75 - 8. Desa Sungai Damar 110 136 9. Desa Sungai Tabuk 213 - 3. Jelai 10. Kelurahan Jelai 265 551 Jumlah 2500 2500 Diolah : Peneliti,2019
Dari  tabel  4.3.  Target  penetapan  lokasi  PTSL Di  Kabupaten  Sukamara  jumlah  keseluruhan  setiap tahunnya  sama  tidak  ada  perubahan.  Hanya  jumlah target bidang tanahnya yang berbeda-beda pada setiap lokasi.  Dari  tabel  tersebut  juga  terlihat  ada  3  lokasi
yang tidak  ada target pada tahun berikutnnya. Namun alokasinya diberikan kepada desa/kelurahan lainnya.
Laporan  akhir  Pelaksanaan  Porgram  PTSL  di Kabupaten  Sukamara  Tahun  2017  dan  2018 menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  Program  PTSL  Di Kabupaten  Sukamara  masih  belum  maksimal  dengan belum  tercapainnya  target.  Walaupun  tidak  mencapai target  baik  pada  tahun  2017  dan  2018  namun  ada peningkatan  realisasi  yang  kurang  lebih  500  bidang tanah  pada  tahun  2018.  Tentu  capaian  ini  merupakan kerja  keras  dari  berbagai  pihak  baik  panitia  ajudikasi, satgas maupun masyarkat yang melakukan program.

## Faktor-faktor  Penghambat  Program  PTSL Sukamara
Dalam  melaksanakan  program  PTSL  di Kabupaten  Sukamara,  tentunya  ditemukan  beberapa kendala  atau  penghambat  dalam  melaksanakannya, permasalahan tersebut sebagai berikut :
a. Masih  dijumpai  bidang  tanah  yang  tidak  diketahui pemiliknnya
b. Masih banyak pemilik tanah yang tidak hadir pada saat  pelaksanaan  pengukuran  meskipun  sudah disampaikan sebelumnnya jadwal kegiatan pengukuran tanah kepada masing-masing lokasi
c. Rendahnnya  kesadaran  masyarakat/pemilik  tanah peserta  PTSL  baik  dalam  hal  memasang  patok tanah  batas  tanah,  membersihkan  batas  tanah, menghadirkan  saksi  yang  berbatasan  pada  saat kegiatan pengukuran.
d. Rendahnnya  kesadaran  masyarakat  pemilik  tanah untuk  mendaftarkan  tanahnnya  dan  melengkapi berkas persyaratan sebagai peserta PTSL, menurut informasi  yang  diperoleh  dilapangan  umunnya alasan  masyarakat  adalah  jika  tanah  sudah bersertifikat  maka  wajib  membayarkan  PBB  dan tidak sanggup membayar BPHTB.
e. Masih  ditemukan  data  kependudukan  yang  tidak singkron  misalnnya  nama  pemohon/pemilik  tanah ternyata  pada  saat  input  data  fisik  dan  yuridis
ternyata  yang  bersangkutan  tidak  ada  terdaftar dalam data kependudukan dan ada juga nama pada KTP tidak sama dengan  data  kependudukan serta adanya  perbedaaan  nama  antara  yang  tercantum pada KTP dan surat tanah/alas hak.
f. Adanya  bidang  tanah  yang  dimohon  belum memiliki SPPT-PBB tanah berjalan.
Dari  beberapa  penghambat  yang  telah disebutkan  diatas,  BPN  Kabupaten  Sukamara  telah melakukan berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk meminimalisir penghambat tersebut seperti melaksanakan  sosialisasi  secara  terus  menerus  kepada masyarakat  pemilik  tanah  baik  secara  formal  yang dilakukan  di  Kantor  Kelurahan/Desa  maupaun  secara non  formal  pada  setiap  kesempatan  pelaksaanaan pekerjaan dilapangan (pengukuran&puldadis).
Kemudian  juga  melakukan  koordinasi  dengan  pihak kecamatan dan desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL. Serta melakukan koordinasi dengan pihak Dukcapil  Kabupaten  sukamara  jika  terjadi  perbedaaan data  maka  kepada  pemohon  agar  meminta  surat keterangan  dari  Dukcapil  untuk  bahan  proses  lebih lanjut dan melakukan koordinasi dengan pihak BPKAD Kabupaten  Sukamara  agar  mempecepat  penerbiatan SPPT-PBB terhadap tanah termohon.

## KESIMPULAN
Pelaksana  program  sudah  cukup  efektif dengan  adannya  penambahan  personil  dan  satgas administrasi dalam menyukseskan program. Hal ini juga karena  alur  dan  tahapan  pelaksanaan  program  sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada walaupun dalam prosesnya  terdapat  beberapa  kendala.  Walaupun target  yang  masih  belum  tercapai  dalam  setiap tahunnya  akan  tetapi  ada  peningkatan  dalam  capaian pada  tahun  berikutnnya.  Adapun  faktor-faktor penghambat  dalam  prgoram  adalah  masih  dijumpai bidang  tanah  yang  tidak  diketahui  pemiliknnya,  masih banyak  pemilik  tanah  yang  tidak  hadir  pada  saat
pengukuran, rendahnnya kesadaran masyarakat/pemilik tanah  dalam  membersihkan  dan  membuat  patok pembatas  tanah,  rendahnnya  kesadaran  masyarakat untuk mengikuti program PTSL, masih ditemukan data kependudukan yang tidak singkron dengan surat tanah dan adanya bidang tanah yang dimohon belum memiliki SPPT-PBB tanah berjalan.
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  tersebut,  saran yang  dapat  disampaikan  adalah  diharapkan  pihak pelaksana  program  dapat  melaksanakan  sosialisasi terus  menerus  kepada  masyarakat  pemilik  tanah  baik secara  formal  maupun  non  formal  pada  setiap kesempatan.  Kemudian  Selalu  melakukan  koordinasi antar  lembaga  yang  terkait  seperti  pihak  kecamatan, desa/kelurahan,  Dukcapil  dan  BPKAD  Kabupaten Sukamara  untuk  melancarkan  proses  pelaksanaan Program.

## REFERENSI
Anggara,  Sahya.  2012 .  Ilmu  Administrasi  Negara.
Bandung : CV.Pustaka Setia. Agustino,  Leo.  2014. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik.
Bandung: CV.Alfabeta.
Handoko,  T.  Hani.  2014. Manajemen. Yogyakarta:
BPFE.
Lie,  Melati.  2015. Efektivitas  Pengukuran  Kinerja  Badan Kepegawaian  Daerah  Kota  Palopo .  Makasar:
Universitas Hasanuddin.
Mulyadi  Dedy.  2015. Studi  Kebijakan  Publik  dan
Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Nasila, Jans Wilianto. 2014. Efektivitas  Program  Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) studi tentang Penanggulangan Kemiskinan Di kelurahan.
Pasolong,  harbani.  2013. Teori  Administrasi  Publik .
Bandung: CV.Alfabeta. Sondang  P.  Siagian.  2001. Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung: CV.Alfabeta.
Sugiyono.  2014. Memahami  Penelitian  Kualitatif.
Bandung: CV.Alfabeta.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2015. Analisis  Kebijaksanaan Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi  Kebijakan  Publik .  Malang  :  Bumi Aksara.
Widodo,    Joko.      2016. Analisis  Kebijakan  Publik.
Malang : Media Nusa Creative.
Winarno,  Budi.  2012. Kebijakan  Publik  “Teori,  Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : Caps.
Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik “Teori, Proses dan Studi Kasus”. Yogyakarta : Caps.