## KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENUMBUHAN
BUDAYA BACA DI KALANGAN PELAJAR
Oleh: Herman Hendrik, Lukman Solihin, Noviyanti, Indah Pratiwi, Kaisar Julizar 

## ABSTRACT
This  article  is  aimed  at  describing  the  role  of  Surabaya  City  Administration  in nurturing the culture of reading. Presevious studies show that literacy level in Indonesia is relatively low. Inspite of its achievement in eradicating illiteracy, Indonesia has not managed nurturing the culture of reading. In decentralization era, local governments (provincial and regency/city) have vital roles in policy making. They have wider spaces for innovations and creativities in developing their societies and regions, based on the authorities that the central government  transferred  to  them.  This  context  made  it  possible  for  the  Surabaya  City Administration  to  make  policies  supporting  the  nurturing  of  the  culture  of  reading.  This article is based on a field research using qualitative method conducted in Surabaya City. The data of the research resulted from interviews with relevant parties, they are personnel of the Office  of  Educational  Affairs  of  Surabaya  City  and  the  Board  of  Archive  and  Library  of Surabaya City, and also desk studies. The findings of the research show that in the middle of limited policy instruments available for nurturing literacy, especially nurturing the culture of reading,  Surabaya City  Administration declared itself as  a “city  of literacy”, followed by many  policies  supporting  the  development  of  literacy.  Those  policies  are  the  issuance  of literacy-supporting  regulations,  synergy  among  related  government  agencies,  human resources  development,  implementation  of  literacy  events,  and  education  ecosystem envionment.  The  result  of  the  policies  is  the  increase  in the  reading interest  of  the  people supported by sustainable literacy programs.
Keywords: Lliteracy, library, decentralization, local government.
 Peneliti pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## PENDAHULUAN
Desentralisasi
memungkinkan
pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang dianggap sesuai kebutuhan masyarakat  dan  wilayahnya,  termasuk dalam  bidang  pendidikan.  Pemerintah daerah dapat menentukan program beserta penganggarannya  secara  mandiri  sesuai dengan  visi  dan  misi  masing-masing. Secara  umum,  desentralisasi  di  Indonesia ditujukan  untuk  meningkatkan  efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik dan program-program
pembangunan  serta  untuk  meningkatkan independensi  pemerintah  daerah  beserta masyarakatnya. Secara
spesifik, desentralisasi  dalam  bidang  pendidikan ditujukan bagi perbaikan kualitas pendidikan di daerah. Implementasi desentralisasi dalam bidang pendidikan di Indonesia  di  antaranya  ditempuh  dengan pemangkasan wewenang dan peran pemerintah  pusat,  dalam  hal  ini  instansi yang mengampu urusan pendidikan, yang kemudian  berujung  pada  pelimpahan wewenang  untuk mengurus sekolah dasar (SD)  dan  sekolah  menengah  pertama (SMP,  atau  sekolah  lanjutan  tingkat pertama,  SLTP)  kepada  kabupaten  kota sementara  sekolah  menengah  atas  (SMA, atau sekolah lanjutan tingkat atas,  SLTA) kepada pemerintah provinsi.
Implementasi  desentralisasi  dalam bidang pendidikan juga tampak dalam
penghapusan kantor-kantor wilayah departemen  yang  mengurusi  pendidikan. Pelimpahan  wewenang  itu  juga  diserta dengan  pelimpahan  untuk  mengelola keuangan yang berkaitan dengan pendidikan (Toi 2010). Dengan
wewenangnya yang lebih besar, pemerintah daerah bisa lebih leluasa untuk mengatur segala urusan yang dilimpahkan dari  pusat  serta  menentukan  mekanisme- mekanisme  pendanaan  yang  dijalankan, termasuk dalam urusan pendidikan. Bertambahnya wewenang itu berimplikasi pada  banyak  hal.  Salah  satu  contoh dampak  dari  hal  tersebut  yang  dapat diamati  adalah  banyaknya  pemerintah daerah yang berani menyediakan pendidikan  dasar  secara  gratis  (Rosser  & Sulistiyanto 2013).
Salah  satu  hal  yang  krusial  dalam bidang  pendidikan  adalah  pengembangan literasi,  atau  lebih  spesifik  penumbuhan budaya  baca.  Literasi  menjadi  penting karena  merupakan  salah  satu  indikator dalam  pembangunan.  Dengan  kata  lain, literasi merupakan wahana untuk mencapai  kesejahteraan  karena  literasi memungkinkan seseorang untuk mendapatkan atau menguasai pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan  lain  (Hastari 2015 dan Wahyudin 2015). Desentralisasi membuka
kemungkinan-kemungkinan bagi pembuatan kebijakan yang sesuai
dengan  konteks  kedaerahan  (Wahyudin 2015).  Secara  khusus,  dalam  hal  ini desentralisasi memberi kesempatan kepada pemerintah  daerah  untuk  mengeluarkan kebijakan  yang  dapat  menumbuhkan budaya baca sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat dan wilayahnya.
Kebijakan  yang  diarahkan  untuk menumbuhkan  budaya  baca  menjadi penting karena, berdasarkan data,
Indonesia  termasuk  lemah  dalam  hal  itu. UNESCO merilis data yang menunjukkan data  bahwa  minat  baca  masyarakat Indonesia  termasuk  rendah.  Hasil  survei UNESCO  tentang  minat  baca  masyarakat Indonesia  memperlihatkan  angka  0,001, yang  berarti  bahwa  dari  1.000  orang penduduk  Indonesia,  hanya  satu  orang yang memiliki minat baca tinggi (Kompas 28/08/2015).  Lebih  jauh,  laporan  PIRLS pada tahun 2011 mengenai rata-rata indeks budaya  baca  menunjukkan bahwa  dengan skala 0-1000 Indonesia masih berada pada level negara dengan budaya baca terendah di bawah rata-rata skala PIRLS, yaitu 428. Dari  45  negara  yang  menjadi  sampel, Indonesia berada pada peringkat 42, hanya di  atas  Qatar,  Oman  dan  Moroko  (Mullis et al. 2011). Khusus untuk konteks pelajar, data  dari  PISA  pada  tahun  2012 menunjukkan  bahwa  skor  kemampuan membaca  pelajar  Indonesia  adalah  396, 100 poin di bawah rata-rata negara-negara OECD, yaitu 496, yang  menempatkan
Indonesia  di  posisi  64  dalam  urutan negara-negara
OECD berdasarkan kemampuan  membaca  siswanya  (OECD 2010).
Hal ini tampak kontradiktif, mengingat  Indonesia  termasuk  sukses dalam  mengentaskan  masalah  buta  huruf. Data  dari  UNESCO  menunjukkan  bahwa indeks  literasi  Indonesia  sudah  mencapai 99.1% (UNESCO, 2012). Tampaknya kemampuan  baca-tulis  tidak  berbanding lurus  dengan  minat  baca  masyarakat. Kemampuan  baca-tulis  dengan  demikian belum  menjadi  kebiasaan  atau  belum menjadi budaya. Kemampuan literasi dasar itu  sekadar  untuk  memenuhi  keperluan fungsional, yaitu menyelesaikan tugas dan pekerjaan.  Sehubungan  dengan  itu,  dapat dikatakan  bahwa  kebijakan  merupakan determinan penting dalam mengembangkan budaya baca.Dalam rangka  mewujudkan  budaya  membaca, diperlukan  lingkungan  yang  mendukung praktik-praktik  budaya  literasi  (IFLA 2007). Kebijakan yang mendukung kebiasaan  membaca  merujuk  kepada penyediaan  koleksi  dan  fasilitas  dan implementasi program-program yang terkait  dengan  promosi  budaya  membaca (Laksmi 2007).
Kebijakan dalam rangka menumbuhkan  budaya  baca  termasuk  ke dalam  kebijakan  pendidikan,  khususnya terkait dengan sekolah dan perpustakaan.
Sekolah  merupakan  salah  satu  institusi yang bertanggung jawab dalam mewujudkan  budaya  baca.  Hal  tersebut karena sekolah merupakan lembaga pendidikan formal dimana siswa seharusnya diakrabkan kegiatan membaca, yang  merupakan  bagian  penting  dalam kegiatan  belajar.  Lebih  jauh,  dalam lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia
Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Penumbuhan Budi Pekerti (Permendikbud No. 23/2015), khususnya dalam butir F.VI. mengenai  kegiatan  gerakan  penumbuhan budi pekerti di sekolah, dinyatakan bahwa “sekolah  hendaknya  memfasilitasi  secara optimal agar siswa bisa menemukenali dan mengembangkan  potensinya”.  Adapun salah  satu  kegiatan  wajib  yang  terkait dengan hal tersebut adalah “menggunakan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran (setiap hari)”.
Berdasarkan Permendikbud
tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekolah bertanggung jawab mengembangkan budaya  baca  melalui  kegiatan  membaca buku  non-pelajaran  selama  15  menit sebelum  memulai  jam  belajar.  Sebelum Permendikbud  tersebut  terbit,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) telah  mencanangkan  “Gerakan  10  Menit Membaca”, yang dicetuskan pada 29 Mei 2015 (kemdikbud.go.id). Hal lain yang
berkaitan  dengan  peran  sekolah  dalam budaya  baca  adalah  bahwa  setiap sekolah harus  memiliki  perpustakaan.  Hal  ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Irkham, 2015).  Dengan  demikian,  peran  sekolah sangat  vital  dalam  penumbuhan  budaya baca sehingga pemerintah, terutama pemerintah  daerah,  perlu  melakukan berbagai  upaya  untuk  mendukung  hal tersebut.
Berbicara  mengenai  peran sekolah dalam menumbuhkan budaya baca berarti kita juga sedang berbicara mengenai peran perpustakaan sekolah. Artinya, perpustakaan sekolah adalah sebagai pusat sumber  pengetahuan  dan  informasi  bagi siswa  di  sekolah-sekolah.  Sebagai  pusat sumber pengetahuan dan informasi, perpustakaan  merupakan  sebuah  sistem yang berdiri sendiri, yaitu sebuah organisasi  yang  menghimpun  berbagai informasi,  baik  dalam  bentuk  buku maupun bukan buku, yang dapat dimanfaatkan  oleh  pemakai  (guru,  siswa, dan masyarakat) dalam upaya mengembangkan kemampuan dan kecakapannya  (Darmono  2007).  Tidak hanya menghimpun informasi, di sana juga ada  pengolahan,  pengawetan,  pelestarian, dan penyajian serta  penyebaran informasi (Lasa 2008 dalam Hidayat 2015).
Peran  perpustakaan  cukup  penting dalam proses belajar mengajar di sekolah,
terutama  dalam  proses  menumbuhkan budaya  baca.  Dengan  membaca,  siswa, guru,  dan  masyarakat  akan  memperoleh pengetahuan dan informasi. Dalam manifesto IFLA ( International Federation of  Library  Association ),  yang  kemudian diratifikasi  oleh  UNESCO  pada  tahun 1999,  dinyatakan  bahwa  perpustakaan sekolah  menyediakan  informasi  dan  ide- ide  yang  sangat  mendasar  terhadap berfungsinya dengan sukses suatu masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan dewasa ini. Dalam manifesto IFLA juga dinyatakan bahwa perpustakaan sekolah  harus  membekali  siswa  dengan keterampilan  belajar  sepanjang  hayat  dan mengembangkan imajinasi yang memungkinkan  mereka  hidup  sebagai warna  negara  yang  bertanggung  jawab (Siregar  2004).  Sementara  itu,  menurut
AECT ( Association for Education Communication Technology ),
perpustakaan adalah salah satu dari sumber belajar.  Sumber  belajar  dalam  pengertian ini  adalah  berupa  data,  orang,  atau  wujud tertentu  yang  dapat  digunakan  oleh  siswa dalam  belajar,  baik  digunakan  secara terpisah  maupun  secara  terkombinasi sehingga  mempermudah  siswa  dalam mencapai  tujuan  belajarnya  (Darmono 2007).
Lebih jauh, pentingnya
perpustakaan  sekolah  yang  berkualitas tampak pada korelasi yang ditautkan
antara kualitas dan/atau kualitas perpustakaan  sekolah  dengan  rendahnya minat  baca  atau  budaya  baca.  Misalnya, Irkham  (2012)  mengungkapkan  tentang realitas yang berkontribusi terhadap rendahnya  minat  baca  anak,  yaitu, pertama , kualitas dan kuantitas perpustakaan  sekolah  dasar  yang  tidak memadai. Idealnya, setiap sekolah seharusnya
dilengkapi dengan perpustakaan,  sesuai  amanah  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  2007  tentang Perpustakaan. Kedua ,  tidak  ada  integrasi yang  nyata,  jelas,  dan  tegas  antara  mata pelajaran yang diberikan dengan kewajiban  siswa  untuk  membaca. Ketiga , pengalaman  pra-membaca  dan  membaca, atau  berkenalan  dengan  buku,  dialami dengan  kurang  menyenangkan,  bahkan buruk.  Buku-buku  pertama  adalah  buku- buku  tebal  yang  minim  gambar,  dengan huruf yang kecil. Pendapat Irkham tersebut memperkuat pemikiraan bahwa perpustakaan  sekolah  merupakan  faktor penting dalam penumbuhan budaya baca.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas, rendahnya  minat  baca  dapat  dikaitkan dengan  sejumlah hal  yang bersifat struktural,  yaitu  fasilitas  dan  kurikulum, yang merupakan produk kebijakan. Terkait dengan  isu  fasilitas,  jumlah  dan  mutu perpustakaan, baik umum maupun sekolah, tidaklah memadai (Irkham 2012). Kualitas perpustakaan sekolah  belum
memadai  sehingga  tidak  dapat  menarik minat  siswa  untuk  berkunjung  dan membaca. Selain itu, jumlah perpustakaan umum  tidak  sebanding  dengan  jumlah penduduk dan kebutuhan informasi masyarakat  dan  kualitas  jasa  dan  layanan perpustakaan jauh dari memuaskan (Septiana 2007).
Penjelasan  di  atas  menunjukkan
peran penting sekolah, melalui perpustakaannya, dalam mewujudkan budaya baca. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa perpustakaan- perpustakaan  sekolah  di  Indonesia  tidak hanya  kekurangan  dari  segi  kualitasnya, tetapi  bahkan  kekurangan  dalam  hal kuantitasnya.  Hal  tersebut  berarti  bahwa masih  banyak  sekolah  di  Indonesia  yang tidak  memiliki  perpustakaan.  Sebagai contoh, dari seluruh sekolah dasar (SD) di Indonesia  yang  berjumlah  148  ribu  lebih, hanya  30  persen  saja  yang  memiliki perpustakaan, yaitu 50 ribu SD. Sementara itu, proporsi sekolah menengah
pertama(SMP) yang memilikiperpustakaan adalah  36  persen  (13  ribu  perpustakaan) dan  SMA  adalah  54  persen  (9  ribu perpustakaan) (Irkham 2015).
Kajian pustaka yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa perpustakaan sekolah faktor penting dalam mewujudkan budaya baca. Oleh karena itu, diperlukan  kebijakan-kebijakan  strategis yang dapat mendukung  berperannya
sekolah  dan  perpustakaan  sekolah  dalam penumbuhan  budaya  baca.  Pemerintah daerah  di  era  desentralisasi  memiliki wewenang  untuk  mengatur  sekolah  dasar hingga  menengah,  termasuk  dalam  hal penganggarannya. Sehubungan dengan hal tersebut tulisan ini bermaksud
menggambarkan  kebijakan  pemerintah daerah  dalam  memperkuat  peran  sekolah, terutama
melalui penyediaan perpustakaan,  dalam  rangka  penumbuhan budaya  baca.  Pemerintah  daerah  yang menjadi  kasus  dalam  tulisan  ini  adalah Pemerintah Kota Surabaya. Kota Surabaya dipilih  sebagai  kasus  karena  diketahui telah  mencanangkan  diri  sebagai  “kota literasi”.  Pertanyaan  utama  yang  akan dijawab  oleh  tulisan  ini  adalah  dengan adanya  berbagai  wewenang  yang  telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat, kebijakan  apakah  yang  dibuat  oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menumbuhkan budaya baca?

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami peran Pemerintah Kota Surabaya dalam penumbuhan budaya baca. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan studi literatur.  Data  yang  dikumpulkan  adalah tentang kebijakan-kebijakan Pemerintah
Kota Surabaya yang terkait dengan upaya menumbuhkan  budaya  baca  di  sekolah, khususnya  sekolah  dasar  negeri  di wilayahnya.Pengumpulan data dilaksanakan  di  Kota  Surabaya  pada pertengahan  November  2015.  Subyek dalam  penelitian  ini  adalah  aparat  dari Dinas  Pendidikan  Kota  Surabaya,  aparat dari  Badan  Arsip  dan  Perpustakaan  Kota Surabaya,  serta  perwakilan  siswa,  guru, kepala sekolah,  dan petugas  perpustakaan sekolah. Data tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan upaya menumbuhkan budaya  baca  di  sekolah  didapat  dari dokumen-dokumen tentang hal tersebut, di antaranya naskah undang-undang, peraturan  pemerintah,  peraturan  daerah, dan  peraturan  menteri;  dari  wawancara dengan para subyek tersebut di atas; serta pengamatan tentang kondisi perpustakaan sekolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kebijakan Pemerintah  Pusat  tentang  Budaya Baca Budaya baca telah menjadi perhatian pemerintah. Hal tersebut tercermin  pada  beberapa  produk  hukum yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Permendikbud Budi Pekerti), dan Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2007 tentang  Perpustakaan (UU  Perpustakaan). Dalam UU Sisdiknas Bab III Pasal 4 Ayat (5),  dinyatakan  bahwa  salah  satu  prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah bahwa “Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis,  dan  berhitung  bagi  segenap warga masyarakat.“ Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan budaya  baca  merupakan  salah  satu  hal yang  harus  diperhatikan  dan  menjadi orientasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dalam Permendikbud Budi Pekerti butir  F.VI.  mengenai  kegiatan  gerakan penumbuhan  budi  pekerti  di  sekolah, dinyatakan  bahwa  “sekolah  hendaknya memfasilitasi  secara  optimal  agar  siswa bisa  menemukenali  dan  mengembangkan potensinya”.  Adapun  salah  satu  kegiatan wajib  yang  terkait  dengan  hal  tersebut adalah  “menggunakan  15  menit  sebelum hari  pembelajaran  untuk  membaca  buku selain  buku  mata  pelajaran (setiap  hari)”. Berdasarkan Permendikbud tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  sekolah  bertanggung jawab  mengembangkan  budaya  baca melalui  kegiatan  membaca  buku  non- pelajaran  selama  15  menit  sebelum memulai jam belajar.
Dalam  UU  Perpustakaan  dalam bagian “Menimbang” butir (c), dinyatakan “bahwa  dalam  rangka  meningkatkan kecerdasan  kehidupan  bangsa,  perlu ditumbuhkan  budaya  gemar  membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya  cetak,  dan/atau  karya  rekam.”  Dari poin  tersebut  tampak  bahwa  budaya  baca menjadi dasar pertimbangan perlunya UU Perpustakaan.  Lebih  jauh,  dalam  Pasal  4 undang-undang  yang  sama  dinyatakan bahwa “Perpustakaan bertujuan memberikan  layanan  kepada  pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas  wawasan  dan  pengetahuan untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.” Hal  tersebut  berarti  bahwa  salah  satu tujuan perpustakaan adalah meningkatkan kegemaran  membaca,  satu  hal  yang merupakan bagian dari penumbuhan baca. Pasal  7  Ayat  (1)  tentang  kewajiban pemerintah terkait perpustakaan menyatakan  bahwa  pemerintah  pusat berkewajiban, di antaranya, untuk “menggalakkan  promosi  gemar  membaca dan  memanfaatkan  perpustakaan.”  Pasal tersebut  secara  eksplisit  mengungkapkan adanya  kewajiban  pemerintah  untuk menggalakkan promosi gemar membaca.
Hal yang senada dinyatakan dalam Pasal  8  tentang  kewajiban  pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
dalam  kaitannya  dengan  perpustakaan, yaitu  bahwa  pihak-pihak  tersebut  wajib “menggalakkan  promosi  gemar  membaca dan memanfaatkan perpustakaan.” Kewajiban  melakukan  promosi  gemar membaca juga dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Hal tersebut tersurat dalam Pasal 21 Ayat (3), yang menyatakan bahwa salah satu tanggung jawab Perpustakaan Nasional  adalah  ”melakukan  promosi perpustakaan  dan  gemar  membaca  dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat.” Undang-Undang Perpustakan
memiliki  bab  tersendiri  tentang  budaya baca, yaitu Bab XIII tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca. Hal tersebut dimulai dengan Pasal 48, yang berisi ayat- ayat berikut: “(1) pembudayaan kegemaran  membaca  dilakukan  melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat;  (2)  pembudayaan  kegemaran membaca  pada  keluarga  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  difasilitasi  oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas; (3) pembudayaan  kegemaran  membaca  pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran; (4)  pembudayaan  kegemaran  membaca pada  masyarakat  sebagaimana  dimaksud pada     ayat     (1)     dilakukan     melalui
penyediaan sarana perpustakaan di tempat- tempat  umum  yang  mudah  dijangkau, murah,  dan  bermutu.  Dalam  penjelasan tentang  ayat  (4)  dinyatakan  bahwa “pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan  di  tempat-tempat  umum (kantor,  ruang  tunggu,  terminal,  bandara, rumah sakit, pasar, mall).”
Sebagai tambahan, Pasal 50
menyatakan  bahwa  “pemerintah  dan pemerintah  daerah  memfasilitasi  dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan  bahan  bacaan  bermutu, murah,  dan terjangkau serta menyediakan sarana  dan  prasarana  perpustakaan  yang mudah  diakses.”  Poin  penting  dari  pasal tersebut adalah bahwa pengembangan dan pemanfaatan  perpustakaan  seharusnya dimaksimalkan untuk menumbuhkan budaya  baca.  Pasal  49  undang-undang tersebut  menyatakan  bahwa  “pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong  tumbuhnya  taman  bacaan masyarakat  dan  rumah  baca  untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.”  Pasal  tersebut  menyiratkan bahwa  budaya  baca  dapat  ditunjang  juga oleh keberadaan taman bacaan masyarakat dan rumah baca.
Sementara
itu, Pasal 51
menguraikan  tentang  gerakan  nasional gemar membaca dengan ayat-ayat berikut: (1)  pembudayaan  kegemaran  membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca;  (2)  gerakan  nasional  gemar membaca  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah  daerah  dengan  melibatkan seluruh masyarakat; (3) satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan; (4)
Perpustakaan  wajib  mendukung  dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca  melalui  penyediaan  karya  tulis, karya  cetak,  dan  karya  rekam;  (5)  untuk mewujudkan  pembudayaan  kegemaran membaca  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  perpustakaan  bekerja  sama dengan pemangku kepentingan; (6) pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat  yang  berhasil  melakukan gerakan  pembudayaan  gemar  membaca; (7) ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut,
Penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa ”perpustakaan sebagai sistem  pengelolaan  rekaman  gagasan, pemikiran,  pengalaman,  dan  pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama
melestarikan  hasil  budaya  umat  manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen  karya  cetak  dan  karya  rekam lainnya,  serta  menyampaikan  gagasan, pemikiran,  pengalaman,  dan  pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya.  Sasaran  dari  pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang  mempunyai  budaya  membaca  dan belajar  sepanjang  hayat.”  Tampak  bahwa budaya  baca  merupakan  sasaran  dari pelaksanaan fungsi perpustakaan. Tinjauan terhadap  beberapa  peraturan  perundang- undangan  di  atas,  yaitu  Undang-Undang No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  (UU  Sisdiknas),
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Permendikbud Budi Pekerti), dan Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2007 tentang  Perpustakaan (UU  Perpustakaan), menunjukkan bahwa niat untuk menumbuhkan  budaya  baca  telah  hadir dalam  skema  besar  tentang  pendidikan  di Indonesia.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Menurut UU Sisdiknas:
• pengembangan  budaya  baca
merupakan prinsip
penyelenggaraan  pendidikan;
dan
• perpustakaan sekolah berperan dalam pembudayaan kegemaran membaca. 2. Menurut Permendikbud Budi Pekerti, sekolah memfasilitasi pengembangan budaya baca melalui  kegiatan  membaca  buku non-pelajaran  selama  15  menit sebelum memulai jam belajar.
3. Menurut UU Perpustakaan:
• budaya  baca  menjadi  dasar pertimbangan  perlunya  UU Perpustakaan;
• salah satu tujuan perpustakaan adalah meningkatkan kegemaran membaca;
• promosi gemar membaca menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah)
dan Perpustakaan Nasional;
• budaya  baca  dapat  ditunjang juga  oleh  keberadaan  taman bacaan masyarakat dan rumah baca;
• sekolah
membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan;
• perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca
melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam; • untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca, perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan; dan
• budaya baca merupakan sasaran dari pelaksanaan fungsi perpustakaan.
Poin  penting  dari  uraian  di  atas adalah bahwa peraturan perundang- undangan  melihat  adanya  keterkaitan antara  pemerintah  (pusat  dan  daerah), instansi  perpustakaan,  dan  sekolah  dalam penumbuhan  budaya  baca.  Pihak-pihak itulah  yang  berperan  penting  dalam penumbuhan  budaya  baca,  terutama  di sekolah-sekolah.
B. Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Penumbuhan Budaya Baca Pemerintah (pusat dan daerah) telah melakukan upaya-upaya
terkait penumbuhan  budaya  baca,  meskipun belum menyeluruh dan maksimal. Pemerintah pusat setidaknya telah mengeluarkan Permendikbud Budi Pekerti. Sementara  pemerintah  daerah  memang
bervariasi dalam kebijakannya. Keberadaan  beberapa  kota  dan kabupaten yang telah memiliki  kebijakan
penumbuhan budaya baca patut diapresiasi.  Selain  itu,  upaya-upaya  yang telah  mereka  lakukan  dapat  menjadi contoh bagi penerapan kebijakan penumbuhan budaya baca di kabupaten/kota  yang  lain.  Kota  Surabaya merupakan contoh dari praktik baik dalam upaya  menumbuhkan  budaya  baca.  Kota Padang  dengan  surat  edaran  walikotanya juga hal penting yang patut dicatat sebagai bagian  dari  upaya  menumbuhkan  budaya baca melalui pengembangan perpustakaan. Secara khusus, sekolah-sekolah telah pula melakukan berbagai hal untuk menumbuhkan budaya baca, dengan segala keterbatasan  yang  mereka  miliki.  Jadi, secara umum semua elemen telah melakukan sesuatu, yang perlu
diperhatikan adalah kualitas dan kontinuitas  dari  upaya-upaya  tersebut (Solihin et al. 2015).
Salah  satu  faktor  penting  dalam upaya  penumbuhan  budaya  baca  adalah pelibatan  ekosistem  pendidikan,  di  mana pemerintah  daerah,  dalam  hal  ini  dinas pendidikan  dan  perpustakaan  daerah sebetulnya  memiliki  peran  yang  penting. Adanya  kebijakan  di  tingkat  pemerintah kota  dan  kabupaten  akan  memengaruhi kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan program penumbuhan budaya baca. Selain itu,  kebijakan  di  tingkat  pemerintah  kota dan  kabupaten  dapat  mempercepat  dan memperluas gerakan budaya baca,  tidak
hanya  pada  satu  atau  dua  sekolah  saja, melainkan ke semua  sekolah,  baik swasta maupun negeri, di semua jenjang pendidikan  dasar  hingga  menengah.  Pada bagian  ini  akan  dideskripsikan  peran  dan kebijakan  Pemerintah  Kota  Surabaya dalam penumbuhan budaya baca; bagaimana  Kota  Surabaya  mencanangkan dirinya  sebagai  Kota  Literasi,  serta kebijakan-kebijakan  apa  saja  yang  telah ditempuh  dan  bagaimana  dampaknya. Kasus  Kota  Surabaya  dapat  menjadi contoh  bagaimana  gerakan  literasi  yang diinisiasi  oleh  pemerintah  daerah  dapat dilakukan  dengan  lebih  agresif  dan dampaknya nyata bagi  penumbuhan budaya baca bagi masyarakatnya.
Kota  Surabaya  mencanangkan diri sebagai  Kota  Literasi  pada  tanggal  2  Mei 2014. Gerakan ini dilatarbelakangi kenyataan  bahwa  masyarakat  di  Kota Surabaya  memiliki  minat  baca  rendah. Dengan  pencanangan  Kota  Literasi  yang tentu  saja  diikuti  dengan  berbagai  upaya oleh  instansi  terkait,  terjadi  peningkatan dalam  berbagai  indikator  yang  terkait dengan literasi di kota tersebut. Pada tahun 2010,  hasil  survei  terhadap  20.000 responden,  menunjukkan  bahwa  minat baca  masyarakat  Kota  Surabaya  hanya sekitar  26%,  yang  berarti  bahwa  minat baca  di  kota  itu  masih  tergolong  rendah. Melalui  berbagai  upaya  yang  ditempuh oleh kota ini, yaitu khususnya oleh  Badan
Arsip  dan  Perpustakaan  (Barpus)  Kota Surabaya  dan  Dinas  Pendidikan  (Disdik) Kota  Surabaya,  minat  baca  masyarakat Kota  Surabaya  meningkat.  Survei  yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya di  tahun  2015  menunjukkan  minat  baca masyarakat  Kota  Surabaya  meningkat menjadi  59,6%,  dari  sebelumnya  38% pada  tahun  2011  dan  26%  pada  tahun 2010.  Selain  itu,  indikator-indikator  lain yang terkait dengan literasi juga mengalami  peningkatan,  misalnya  data kunjungan ke perpustakaan. Data kunjungan ke perpustakaan umum, taman bacaan, dan perpustakaan sekolah di tahun 2014 tercatat mencapai 17.735.360 kunjungan. Dari jumlah tersebut, mayoritas  kunjungan  dilakukan  oleh pelajar, yaitu sebesar 17.492.562 kunjungan.  Adapun  data  tahun  2015, hingga bulan September 2015, kunjungan ke perpustakaan telah mencapai 12.742.657 kunjungan.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan  minat  baca  masyarakatnya sebetulnya telah dimulai sejak tahun 2007. Pada  waktu  itu,  jumlah  kunjungan  ke perpustakaan kota sangat sedikit, sehingga timbul  keprihatinan  dari  pemerintah.
Walikota Surabaya
kemudian mengeluarkan kebijakan untuk
memperbanyak taman bacaan, yang tujuan utamanya adalah untuk  mempermudah
akses  bacaan  bagi  masyarakat.  Para petugas  taman  bacaan  ini  direkrut  dari warga  sekitar  (Pakistyaningsih  2014).  Di tahun 2009, Badan Arsip dan Perpustakaan Kota  Surabaya  membuka  14  taman bacaan.  Program  lanjutan  tersebut  lebih serius  dan  terencana,  yaitu  dengan penggunaan tenaga pengelola yang direkrut  khusus,  tidak  lagi  menggunakan tenaga  dari  masyarakat  sekitar.  Hal tersebut  dilatarbelakangi  hasil  evaluasi terhadap pengelolaan taman bacaan,  yang menunjukkan bahwa sumber daya manusiaa  pengelola  perpustakaan  (taman bacaan) merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan  minat  baca  masyarakat (Pakistyaningsih 2014).
Meskipun sepintas tampak menggembirakan,  berbagai  upaya  untuk mengembangkan literasi di Kota Surabaya melalui pembangunan dan pengembangan taman  bacaan  dianggap  belum  begitu berhasil  secara  maksimal.  Hal  itu  karena sasaran  utama  pelayanan  perpustakaan publik  di  Kota  Surabaya  adalah  para pelajar.  Dalam  rangka  menyikapi  hal tersebut, khususnya dalam rangka meningkatkan literasi di kalangan pelajar, Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Arsip  danPerpustakaan  Kota  Surabaya lantas  merumuskan  program  budaya  baca dengan singkatan
SPOP,
yang kepanjangannya  adalah  subyek,  program, obyek, dan prasarana. Penjelasan dari
program  SPOP  adalah: pertama ,  subyek berarti pertugas perpustakaan yang terlatih dan  memiliki  semangat  kerja  tinggi. Kedua, program  berarti  program  kerja.
Ketiga, obyek  berarti  sasaran,  yaitu pelajar,  terutama  pelajar  sekolah  dasar. Keempat , prasarana yang berupa perpustakaan  dan  koleksi  yang  memadai (Pakistyaningsih 2014).
Dalam rangka mendukung program
SPOP, instansi terkait kemudian melakukan upaya-upaya yang dapat mendukung keberhasilan program tersebut.  Badan  Arsip  dan  Perpustakaan Kota  Surabaya  kemudian  bekerja  sama dengan  Dinas  Pendidikan  Kota  Surabaya untuk  merevitalisasi  463  perpustakaan sekolah dasar negeri yang ada di kota itu. Revitalisasi mencakup segi bangunan fisik, sarana  dan  prasarana,  serta  program- program yang diselenggarakan oleh perpustakaan sekolah. Hingga tahun 2015, tercatat  sebanyak  1.613  perpustakaan sekolah  dasar  negeri  di  Kota  Surabaya sudah direvitalisasi. Upaya ini merupakan langkah awal untuk membentuk masyarakat  pembaca,  yaitu  para  pelajar, sehingga  dengan  meningkatnya  minat baca, kunjungan dan aktivitas di perpustakaan  sekolah  dan  perpustakaan publik dapat meningkat. Kerja sama antara Badan Perpustakaan  dan Arsip dan  Dinas Pendidikan  Kota  Surabaya  menunjukkan bahwa kerja sama yang erat  dapat
mempercepat dan meluaskan dampak dari upaya penumbuhan budaya baca.
Selain  hal-hal  tersebut  di  atas, Pemerintah Kota
Surabaya juga melaksanakan  beberapa  strategi  yang terkait  dengan  pengembangan  literasi, khususnya  penumbuhan  budaya  baca. strategi-strategi  tersebut  adalah, pertama , penerbitan  regulasi.  Untuk  mendukung upaya yang dilakukan  oleh Badan Perpustakaan  dan  Arsip  dan  Dinas Pendidikan  Kota  Surabaya,  Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan dua peraturan,  yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan  dan  Peraturan  Walikota
Surabaya  Nomor  11  Tahun  2010  tentang
Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. Perda Nomor 5
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan merupakan peraturan  pelaksana  di  tingkat  daerah, sebagai  kelanjutan  dari  UU  Nomor  43 Tahun  2007  tentang  Persputakaan,  dan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2014  tentang  Pelaksanaan  UU Nomor 43tentang Pengelolaan
Perpustakaan.  Sebagai  kelanjutan  dari Perda  Nomor  5  Tahun  2009  tersebut, dikeluarkan  pula  Peraturan  Walikota Surabaya  Nomor  11  Tahun  2010  tentang
Pelaksanaan
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.
Kedua, sinergi antara Badan Arsip dan Perpustakaandengan Dinas Pendidikan Kota  Surabaya.  Salah  satu  modal  kunci dari  keberhasilan  Kota  Surabaya  dalam menumbuhkan budaya baca adalah sinergi antara Badan Arsip dan
Perpustakaandengan  Dinas  Pendidikannya. Sinergi  ini  diwujudkan  melalui  naskah kerja  sama  antara  kedua  intsansi  tersebut dalam  rangka  pembinaan  perpustakaan sekolah.  Secara  umum,  pembagian  kerja antara  Badan  Arsip  dan  Perpustakaan dengan  Dinas  Pendidikan  Kota  Surabaya terbagi  menjadi  dua,  yaitu  bahwa  sarana dan  prasarana  perpustakaan  merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan, sementara sumber daya manusia pengelola perpustakaan  merupakan  tanggung  jawab Badan  Arsip  dan  Perpustakaan  Kota Surabaya.
Selain  sarana  dan  prasaranaa perpustakaan sekolah, ada pula perpustakaan  keliling  milik  Badan  Arsip dan  Perpustakaan  Kota  Surabaya  yang juga melayani kebutuhan bahan bacaan di sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum. Badan  Arsip  dan  Perpustakaan  juga mendukung penambahan koleksi perpustakaan  sekolah  melalui  bantuan buku  dan  program  buku  bergilir.  Sarana dan prasarana perpustakaan sekolah didorong  agar  mengikuti  standar  nasional perpustakaan, sehingga kondisi bangunan, fasilitas, dan jumlah koleksinya memadai.
Selain itu, setiap kelas juga didorong agar memiliki  sudut  baca,  tujuannya  adalah untuk  mendekatkan  bahan  bacaan  kepada siswa.  Sudut  baca  juga  berguna  untuk mensukseskan program 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai.
Dinas Pendidikan  Kota  Surabaya juga mengeluarkan surat  edaran  tentang kurikulum wajib baca, yang isinya berupa himbauan agar setiap sekolah mewajibkan siswanya untuk berkunjung ke perpustakaan. Kunjungan wajib ke perpustakaan ini minimal diselenggarakan seminggu sekali dan digilir  bagi setiap kelas dan jenjang.  Untuk memaksimalkan program ini, guru kelas  dan  pengelola perpustakaan menyusun program bersama.
Ketiga ,  pengembangan  sumber daya  manusia  pengelola  perpustakaan. Tenaga  pengelola  perpustakaan  diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun  2009.  Dalam  praktiknya,  Badan Arsip  dan  Perpustakaan  Kota  Surabaya merekrut  555  orang  tenaga  pengelola perpustakaan  dengan  gaji  setara  upah minimum regional (UMR) untuk mengelola  perpustakaan  di  sekolah  dasar dan taman bacaan di permukiman masyarakat.  Gaji  tenaga  perpustakaan dibayar melalui anggaran Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya.
Para  pengelola  perpustakaan  yang direkrut  secara  khusus  itu,  tidak  hanya direkrut dan dipekerjakan begitu saja,
mereka juga mendapatkan berbagai pelatihan. Sejak tahun 2011, para pengelola  perpustakaan  yang  direkrut khusus itu mendapatkan berbagai pelatihan,  baik  dari  segi  pengelolaan perpustakaan, perancangan program- program  yang  terkait  literasi,  hingga  kiat mencari  bantuan  untuk  tambahan  koleksi buku. Satu minggu sekali, semua pengelola  perpustakaan  berkumpul  untuk berdiskusi  mengenai  penyelenggaraan program mereka di tiap-tiap lokasi. Selain bertugas  di  perpustakaan  sekolah,  tenaga pustakawan  ini  juga  merangkap  sebagai pendamping taman bacaan di permukiman warga. Untuk meningkatkan minat kunjungan  ke  taman  bacaan,  pengelola perpustakaan menyusun program-program yang dianggap menarik, termasuk menyelenggarakan bimbingan belajar gratis  kepada  anak-anak  di  sekitar  taman bacaan.
Dalam  melaksanakan  tugasnya, para  pengelola  perpustakaan  dipantau langsung oleh masing-masing koordinator wilayah,  di  mana  seluruh  Kota  Surabaya terbagi  ke  dalam  6  koordinator  wilayah. Untuk memantau kinerja pengelola perpustakaan, Badan Arsip dan Perpustakaan  Kota  Surabaya  memiliki beberapa  cara,  antara  lain  melalui  grup aplikasi percakapan dalam jaringan ( online chatting application ) LINE untuk berkomunikasi secara langsung  antara
pengelola  perpustakaan  dan  koordinator wilayah,  serta  dengan  membuka  layanan pesan  singkat  yang  dibuka  untuk  umum, sehingga  siswa  atau  warga  di  sekitar perpustakaan  sekolah  dan  taman  bacaan dapat  menyampaikan  aspirasi  dan/atau keluhannya.  Aspirasi  dan/atau  keluhan- keluhan  tersebut  akan  direspon  langsung oleh masing-masing koordinator wilayah.
Dengan  adanya  petugas  pengelola perpustakaan  sekolah  yang  terlatih  ini, pihak  sekolah  sangat  terbantu  karena mereka  hanya  perlu  menyediakan  sarana berupa  perpustakaan  dan  koleksi  bacaan yang memadai. Hal itupun dapat diakatakan  sebagai  urusan  yang  kecil karena sarana perpustakaan sekolah merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan  Kota  Surabaya.  Hal  tersebut berarti bahwa sekolah sangat dilayani oleh instansi terkait dalam urusannya menumbuhkan budaya baca.
Keempat ,  pelaksanaan  program penumbuhan  budaya  baca.  Selain  sinergi antara  Badan  Arsip  dan  Perpustakaan dengan  Dinas  Pendidikan  Kota  Surabaya, hal lain yang perlu dicatat adalah berbagai program  literasi  yang  diadakan  oleh Pemerintah  Kota  Surabaya.  Berbagai kegiatan  literasi  ini  meliputi  kampanye gemar  membaca  yang  diselenggarakan  di tempat-tempat umum, berbagai perlombaan,  dan  program  Tantangan Membaca.
Untuk memacu minat siswa menulis  cerita,  Dinas  Pendidikan  Kota Surabaya  telah  menyelenggarakan  lomba menulis  cerita  bagi  siswa  SD,  SMP,  dan SMA.  Setiap  siswa  dianjurkan  untuk menulis  cerita.  Masing-masing  sekolah kemudian  memilih  cerita  terbaik  yang akan  dilombakan  di  tingkat  kecamatan. Para pemenang di tingkat kecamatan lantas dilombakan lagi di tingkat Kota Surabaya. Naskah cerita terbaik kemudian diterbitkan dan didistribusikan ke seluruh perpustakaan sekolah dan taman bacaan di Kota Surabaya.
Sementara  itu,  pada  tahun  2015,
Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyelenggarakan  program  Tantangan Membaca Satu Juta Buku. Untuk menyukseskan  program  ini,  siswa  SD ditantang  untuk  membaca  20  buku,  siswa SMP  sebanyak  15  buku,  dan  siswa  SMA sebanyak  10  buku.  Dari  total  siswa  yang lebih  dari  6  juta  orang,  Dinas  Pendidikan Kota  Surabaya  optimis  bahwa  target tersebut dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya, para siswa diminta untuk mencatat dan menuliskan ringkasan dari isi buku  yang  dibaca.  Catatan  siswa  tersebut kemudian  direkap  oleh  masing-masing guru  kelas.  Dari  rekap  catatan  siswa  ini dapat  diketahui  berapa  buku  yang  telah dibaca selama satu tahun. Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga berencana memberikan sertifikat bagi  siswa yang
mampu  menyelesaikan  target  jumlah bacaan tersebut. Hal tersebut juga tentunya dapat  menjadi  motivasi  bagi  setiap  siswa untuk  dapat  membaca  sebanyak  mungkin buku, atau setidaknya  sesuai jumlah yang ditargetkan.
Kelima , pelibatan ekosistem pendidikan.  Kunci  sukses  lain  dari program  literasi,  khususnya  penumbuhan budaya  baca,  di  Kota  Surabaya  adalah pelibatan  ekosistem  pendidikan.  Selain kerja  sama  antara  Badan  Arsip  dan Perpustakaandengan  Dinas  Pendidikan Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga  melibatkan  dua  pihak  lain,  yaitu perusahaan-perusahaan  swasta  melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) serta melibatkan berbagai perguruan tinggi yang  ada  di  Kota  Surabaya  melalui program  tanggung  jawab  sosial  kampus atau campus  social  responsibility (CSR).
Dalam pelaksanaannya, perusahaan- perusahaan  diminta  untuk  mendukung dengan  cara  mendanai  berbagai  program pengembangan  literasi  serta  memberikan bantuan  donasi  buku  bagi  perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah.
Sementara perguruan tinggi diminta menerjunkan  mahasiswa  untuk  turut mendampingi program literasi di masyarakat.
Uraian di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya  telah
melakukan berbagai strategi dalam rangka penumbuhan budaya baca, dengan payung besar  Surabaya  sebagai  Kota  Literasi. Strategi-strategi  tersebut  meliputi  aspek regulasi, pendanaan, penyelenggaran kegiatan,  dan kerja sama. Aspek regulasi, yaitu penerbitan Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan  dan  Peraturan  Walikota
Surabaya  Nomor  11  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan menjadi payung hukum  bagi  implementasi  keseluruhan program  untuk  mendukung  penumbuhan budaya  baca.  Kedua  regulasi  tersebutlah yang  memungkinkan  hadirnya  sinergi antara pihak-pihak terkait beserta pembagian  tugasnya,  teralokasinya  dana yang  mendukung  program-program  serta kegiatan-kegiatan  yang  disusun,  serta terjalinnya  kerja  sama  dengan  berbagai pihak.
Di  luar  itu  semua,  keleluasaan Pemerintah Kota Surabaya dalam mendesain  dan  mengimplementasikan berbagai program dalam rangka penumbuhan  budaya  baca  dimungkinkan karena adanya
desentralisasi.
Desentralisasi  memberikan  ruang  gerak lebih  besar  kepada  pemerintah  daerah, dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Surabaya, untuk  melakukan  berbagai  intervensi terhadap sekolah-sekolah dan
perpustakaan-perpustakaan,  menerbitkan regulasi,  mengalokasikan  anggaran,  dan menjalin  kerja  sama  dengan  berbagai pihak.

## KESIMPULAN
Literasi,  khususnya  budaya  baca, telah  menjadi  perhatian  pemerintah  pusat dan daerah. Berbagai peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah  pusat  menjadi  gambaran tentang  bagaimana  perhatian  terhadap budaya  baca  itu  diwujudkan.  Pemerintah daerah  pun  tidak  kalah  berperan  dalam penumbuhan  budaya  baca  ini,  meskipun belum  semuanya  maksimal.  Mengingat kebijakan  merupakan  elemen  penting dalam  upaya-upaya  penumbuhan  baca, maka pemerintah daerah sangat dinantikan perannya.  Desentralisasi  telah  memberi ruang  kepada  pemerintah  daerah  untuk membuat  kebijakan  yang  sesuai  dengan kebutuhannya,  terlepas  dari  ketiadaan, kekurangan,  atau  keterbatasan  instrumen kebijakan  dari  pusat.  Pemerintah  Kota Surabaya  telah  mampu  untuk  mengambil peran  dalam  menumbuhkan  budaya  baca dengan kebijakan-kebijakan lokalnya, sekaligus menutup lubang kosong kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan literasi.
Dengan  adanya  wewenang  yang terwujud karena bergulirnya desentralisasi, Pemerintah Kota Surabaya  dapat
merancang  dan  mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam rangka menumbuhkan  budaya  baca.  Kebijakan- kebijakan  tersebut  pada  intinya  berkaitan dengan penerbitan regulasi yang kemudian menjadi  payung  hukum  bagi  pelaksanaan berbagai  program  dan  kegiatan,  alokasi anggaran, sinergi antara lembaga pemerintah terkait, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Temuan penelitian menunjukkan  bahwa  di  tengah  berbagai keterbatasan  instrumen  kebijakan  yang terkait dengan literasi, khususnya penumbuhan  budaya  baca,  Pemerintah Kota Surabaya mencanangkan diri sebagai “kota  literasi”,  yang  diikuti  berbagai
kebijakan yang mendukung
pengembangan literasi. Kebijakan- kebijakan  tersebut  adalah  penerbitan regulasi  yang  mendukung  penumbuhan budaya  baca,  sinergi  antara  instansi pemerintahan terkait, pengembangan sumber daya manusia pengelola perpustakaan,  penyelenggaraan  kegiatan- kegiatan  yang  mendukung  penumbuhan budaya  baca,  dan  pelibatan  ekosistem pendidikan. Hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut  adalah  terjadinya  peningkatan minat baca masyarakat yang ditopang oleh program-program literasi yang berkelanjutan.
Kota  Surabaya  dapat  menjadi contoh  kota  yang  memiliki  praktik  baik dalam upaya penumbuhan budaya baca.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  pusat  perlu
mengidentifikasi dan merumuskan semacam  model  kebijakan  pemerintah daerah  yang  sekiranya  dapat  diadaptasi oleh  pemerintah  daerah  yang  lain.  Dari cara pandang lain, pemerinta daerah yang lain  yang  ingin  menjalankan  program serupa  dapat  secara  proaktif  mempelajari strategi-strategi yang dilakukan
Pemerintah  Kota  Surabaya  dan  mencoba mengadaptasikannya sesuai dengan konteks dan kebutuhannya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmono. 2007. “Pengembangan perpustakaan sekolah sebagai sumber  belajar”,  dalam Jurnal
Perpustakaan Sekolah 1 (1), diunduh dari
http://library.um.ac.id/images/gbjps /art01dar.pdf  pada  tanggal  25
Oktober 2015.
Hastari,  G.  R.  2015. Kesuksesantaman bacaan  masyarakat  Rumah  Dunia dalam  pemberdayaan  masyarakat melalui program literasi informasi .
Skripsi  S-1  pada  Program  Studi Ilmu  Perpustakaan,  Fakultas  Adab
dan  Humaniora,  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta. Tidak diterbitkan.
Hidayat, R. A. 2015. Peran warga sekolah dalam memanfaatkan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri Gembongan .
Skripsi    S-1 Program Studi
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan  Pendidikan  Pra-Sekolah dan Sekolah Dasar, Universitas Negeri Yogyakarta, diunduh dari http://eprints.uny.ac.id/16337/1/Ra khmat%20Arif%20Hidayat.pdf pada tanggal 25 Okrober 2015.
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 2007. Developing cultures of literacy: an international research project preliminary
report .
Irkham, A. M. 2015. “Minat baca tak bisa menunggu” dalam http://www.tempo.co/read/kolom/2 015/08/19/2261/minat-baca-tak-
bisa-menunggu, diakses pada tanggal 23 Oktober 2015.
Irkham,  A.  M.  2012.  “Minat  baca  anak Indonesia”, dalam Gol A Gong dan Agus  M.  Irkham, Gempa  literasi: Dari kampung untuk Nusantara .Jakarta: Kepustakaan
Populer Gramedia.
Jamaluddin, 2005. Problematik pembelajaran  bahasa  dan  sastra .
Yogyakarta:Adicita Karya Nusa.
Kusumah,  S.  D., et  al .  2013. Apresiasi sastra  di  kalangan  pelajar  SMA (Kasus  Kota  Tanjungpinang  dan Makassar) . Laporan penelitian pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudyaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Tidak diterbitkan.
Laksmi.  2007.  “The  Effectiveness  of Reading Habit Promotion in Public Libraries of DKI Jakarta Province”, dalam  Abrizah  Abdullah,  et  al.
(Eds.), ICOLIS 2007 . Kuala Lumpur:  LISU,  FCSIT,  2007:  pp
165-172.
Mullis,  I.V.S. et  al .  2011. Progress  in International  Reading  Literacy Study ( PIRLS)  2011: International result in reading . Boston:
TIMSS&PIRLS.
Organisation  for  Economic  Co-operation and  Development  (OECD).  2010.
PISA 2009 result: Executive summary ,
diunduh
dari
www.oecd.org/publishing/corrigen da pada tanggal 23 Oktober 2015.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan  dan  Pengelolaan Perpustakaan (Perda tentang
Perpustakaan), diunduh dari http://www.jdih.setjen.kemendagri. go.id/files/KOTA_SURABAYA_5 _2009.pdf pada tanggal 1 Desember 2015.
Peraturan Menteri   Pendidikan    dan Kebudayaan  Republik  Indonesia
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, diunduh dari http://hukor.kemdikbud.go.id/asbod oku/media/peruu/Permendikbud_T ahun2015_Nomer023.pdf pada
tanggal 23 Oktober 2015.
Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  11 Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan  dan  Pengelolaan Perpustakaan, diunduh dari http://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/pe rwali_451.pdf  pada  tanggal  1 Desember 2015.
Pakistyaningsih,  A. et  al .  2014. Menuju wujud  Surabaya  sebagai  kota literasi . Surabaya: Pelita Hati
Programme  for   International  Student Assessment (PISA). 2012. PISA
results 2012 , diunduh dari
http://www.theguardian.com/news/ datablog/2013/dec/03/pisa-results- country-best-reading-maths-science pada tanggal 27 Oktober 2015.
Rosser,  A.  &  Sulistiyanto,  P.  2013.  “The
politics  of  universal  free  basic education in decentralized Indonesia: Insights from Yogyakarta”, dalam Pacific Affairs 86 (3): 539–560.
Septiana,  R.  I.  2007. Perkembangan perpustakaan  berbasis  komunitas:
Studi  kasus  pada  Rumah  Cahaya, Melati  Taman  Baca  dan  Kedai
Baca Sanggar Barudak . Skripsi S-1 pada Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia, Depok.
Tidak diterbitkan.
Siregar, A. R. 2004.
“Penguatan perpustakaan   sekolah”,  diunduh
dari
http://repository.usu.ac.id/bitstream /123456789/1735/1/Penguatan%20
Perp%20Sekolah.pdf pada tanggal 25 Oktober 2015.
Siregar, A. R. 2008. “Upaya meningkatkan minat baca di sekolah”, diunduh dari http://repository.usu.ac.id/bitstream /123456789/1750/1/08E00537.pdf pada tanggal 25 Oktober 2015.
Solihin,  L.  2014.  “Jangan  sampai  rabun membaca  dan  pincang  menulis: Catatan  pasca-kegiatan  3  Hari Mengapresiasi Sastra” dalam Bambang  Widiatmoko,  Musoffa Ikhsan, dan Lukman Solihin (eds.), Yang muda yang bersastra:
Kumpulan cerpen dan puisi 3 hari mengapresiasi sastra 2014 .
Jakarta: Puslitbang Kebudayaan.
Solihin,  L. et  al .  2015. Peran  Sekolah dalam Penumbuhan Budaya Baca . Laporan  penelitian  pada  Pusat Penelitian  Kebijakan  Pendidikan dan Kebudyaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak diterbitkan.
Toi,  A.  2010. “An  empirical study  of the effects of decentralization in Indonesian junior secondary education”, in Educational
Research for Policy & Practice 9 :
107–125. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional, diunduh dari http://sdm.data.kemdikbud.go.id/S NP/dokumen/undang-undang-no- 20-tentang-sisdiknas.pdf pada tanggal 23 Oktober 2015. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (UU Perpustakaan), diunduh dari
http://perpusnas.go.id/iFileDownlo ad.aspx?ID=Attachment%5CProdu kHukum%5CUU%2043%202007 %20PERPUSTAKAAN.pdf  pada tanggal 23 Oktober 2015.
United Nations Educational, Scientific and Cultural  Organisation  (UNESCO). 2012. Adult  and  youth  literacy,
1990 – 2015 analysis of data for 41
selected
countries . Canada:
UNESCO Institute for Statistics.
Wahyudin,  U.  2015.  “The  quality  of  a ‘local  values  based’  fuctional literacy program: Itscontribution to the  improvement  of  the  learner’s basic competencies”, dalam International  Education  Studies  8 (2): 121–127.
Sumber Internet:
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/20 15/05/mendikbud-canangkan- gerakan-10-menit-membaca-cerita- untuk-anak-4246-4246-4246, diakses pada tanggal 23 Oktober 2015.
http://www.kemdikbud.go.id/main/gallerie s/mendikbud-canangkan-gerakan- 10-menit-membaca-cerita-untuk- anak-4250-4250, diakses pada tanggal 23 Oktober 2015.