## MULTI LEVEL MARKETING (MLM) CNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLÂM

## Abd. Wahed
(Dosen Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan)
Abstract:
The  current  development  of  business  affair  demands  the Muslim  thinkers to  purpose  a  respond  about  how it  should  be from  the  view  of  Islamic  economy.  Commercial  business  with the leveling method  which is known as Multi Level  Marketing (MLM) like CNI appears elements of bay’, an Islamic economic system of buy and sell. However, a further study , using  Islamic law  establishment  method,  proves  that  there  are  obvious distinctions  between  the  system  of  multi  level  marketing  and Islamic economic system. This effects the differentiation of both systems in the perspective of Islamic law. Through the method of al-mashlahah ,  it  is  proved  that  Multi  Level  Marketing  is greater  in  terms  of  its mafsadah than  its  usefulness.  This argument  leads  to  a  conclusion  that  multi  level  marketing  is considered illegal or haram .
Keywords: MLM , CNI , dan sistem ekonomi Islâm.

## Pendahuluan
Kehidupan  yang  dikehendaki  oleh  Islâm  adalah  kehidupan yang  seimbang  antara  kebutuhan  duniawi  dan  kebutuhan  ukhrawi, seimbang antara phisik dan phikis. Kehidupan dunia dijadikan dasar atau  pijakan  bagi  kehidupan  akhirat,  dalam  artian  bahwa  urusan dunia  dikejar  dalam  rangka  mengejar  kehidupan  akhirat,  dan kehidupan akhirat dicapai dengan dunia.
Dewasa  ini  perkembangan  bisnis  sangat  pesat  sekali  bahkan cenderung  tidak  terkendali  baik  segi  moral  atau  pun  bentuk aplikasinya yang seakan-akan mengabaikan nilai-nilai  formal  dalam perekonomian  itu  sendiri,  baik  berupa  keadilan  perikemanusiaan

## Abd. Wahed
atau  pun  nilai  pokok  ajaran  agama  Islâm.  Realitas  tersebut  terjadi dilatarbelakangi  oleh: Pertama, pertikaian  tiga  sistem  perekonomian yang  senantiasa  bertarung  dalam  kancah  perekonomian  dewasa  ini. Ketiga  sistem  tersebut  adalah:  (1)  sistem  ekonomi  Islâm  yang berlandaskan  pada trial  angle  arrangement yaitu  Allâh  swt.  sebagai pemilik,    manusia  sebagai  pengelola  dan  sumber  daya  alam  untuk dikelola oleh manusia sesuai dengan kehendak mutlak Allâh swt.; (2) sistem kapital yang didasarkan kepada  dua sisi yaitu manusia  yang mengusahakan  untuk  megekploitasi  sebanyak-banyaknya  sumber daya  alam  untuk  kemudian  ditekankan  kepada  pencapaian  profit sebanyak-banyaknya  dengan  modal  yang  sesedikit  mungkin;  (3) sistem  ekonomi  Marxis-Sosialis  yang  mengekploitasi  sebesar- besarnya sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai mesin perekonomian  untuk  mendapatkan  sebanyak  mungkin  keuntungan produksi. Kedua, akibat  dari  proses alienasi atau  pemisahan  antara aspek positif dan aspek normatif yang seharusnya kedua aspek ini tidak terpisahkan  sehingga  tujuan-tujuan  mulia  perekonomian  untuk memenuhi  hajat  hidup  manusia  dapat  tercapai  tanpa  ada kepincangan  ekploitasi  baik  itu  sumber  daya  alam  ataupun  sumber daya manusia itu sendiri. Dengan demikian resposibilitas yang tinggi dari kalangan pemikir, pelaku dan perencana perekonomian dengan sistem  yang  Islâmî  mutlak  diperlukan  untuk  menjawab  tantangan bisnis dalam era global ini.
Multi  Level  Marketing ,  selanjutnya  disebut  MLM,  Centra Nusa Insan Cemerlang, selanjutnya disebut CNI,  ini menarik untuk dikaji  dibandingkan  dengan  sistem  ekonomi  Islâmî  karena  ia merupakan fenomena  baru  dalam  sistem  perdagangan  sebagai  hasil kombinasi  sistem perekonomian  kapitalis  pemilik  modal dan  sistem sosialis pengekploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cenderung tidak terbatas.

## MLM CNI: Sebuah Model Jual Beli Bersyarat
Akad jual beli dengan sistem MLM CNI terkategori jual beli bersyarat. Syarat yang diharuskan dalam sistem MLM tersebut adalah syarat  yang  memberatkan  kepada  pembeli  karena  secara  halus  ia " dipaksa" untuk  mencari  calon-calon  pembeli  atau  mitra  usaha  yang lain baik ia suka atau tidak, agar supaya bisnisnya berjalan lancar dan berkembang.  Dan  hal  ini  bukan  pekerjaan  mudah  sehingga  dengan
185
sendirinya  syarat  ini  adalah  merupakan  sesuatu  yang  menjadi kewajibannya  padahal  pada  asalnya  bukan,  dan  hal  ini  akan mengurangi rasa kerelaan pembeli tersebut, dan bahkan meniadakan kerelaan  melaksanakan  akad  itu  atau  hanya  berupa  kerelaan  yang dipaksakan.
Di samping persyaratan mencari mitra usaha baru tersebut, masih  terdapat  syarat  yang  lain  yang  sifatnya  memberatkan  bagi distributor, yaitu: Pertama, biaya administrasi pendaftaran sebesar Rp. 100.000,-  ,  mendapatkan starter  kit dan member .  Uang  pendaftaran tersebut  tidak  bisa  ditarik  kembali  apabila  distributor  tersebut berhenti dengan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan perusahaan. Kedua, komisi  yang  tidak  mencapai  target pointt yang ditentukan sampai batas bulan berlaku, maka ia menjadi hangus dan dengan sendirinya menjadi kekayaan perusahaan. Ketiga, perusahaan tidak  menerima  klaim,  pengaduan,  dan  lain-lain  dari  distributor apabila  terjadi  delik  perkara  antara  distributor  dengan  perusahaan atau pihak kertiga, karena secara struktural seorang distributor tidak ada ikatan dinas dengan perusahaan. K eempat, apabila member tidak mengerti atas sistem yang diterapkan dan terjadi kemandekan dalam usahanya (ini yang banyak terjadi ), maka hal itu dianggap kelalaian distributor dan ia tidak berhak mengkalim perusahaan dalam bentuk apa  pun. Kelima, kerugian  mental  yang  sangat  dirasakan  adalah terdorongnya  rasa  ingin  maju  dengan  secepat-cepatnya  sehingga mengakibatkan seorang distributor hanya fokus dalam mengembangkan  bisnis  MLM-nya  ini  tanpa  memperhatikan  hal-hal negatif  yang  mungkin  terjadi  pada  dirinya,  keluarganya,  atau  pun anggaran belanja rumah tangganya.

## Proses Penetapan Hukum MLM CNI.
MLM  CNI  merupakan  problem  kontemporer  yang  perlu penetapan  hukumnya  menurut  pandangan  hukum  Islâm.  Untuk  itu banyak metode enetapan hukum yang perlu digunakan, seperti qiyâs, istihsân, istishab, dan istislah.
Dalam  metode qiyâs ,  terdapat  beberapa  rukun  yang  harus dipenuhi,  yaitu ashl (pokok), furu’ (cabang),  hukum  asal,  dan 'illah . Karena  itu,  untuk  menganalisis  keberadaan  MLM  CNI  dengan metode  ini,  perlu  dipertegas  hal-hal  sebagai  berikut,  yaitu: Pertama , ashl. Dalam  hal  ini  jual  beli  secara  murni  dan  juga  pelaksanaan

## Abd. Wahed
186
Rasûlullâh  dengan  jual  beli  bersyarat. Kedua , furu., Secara  praktik, pelaksanaan MLM CNI yang dapat diklasifikasikan bahwa dalam hal jual beli barang-barang produksi maka sama halnya dengan jual beli biasa  di  mana  pembeli  membeli  barang  dari  perusahaan  dengan harga yang telah ditentukan dan hal itu atas kerelaannya maka yang demikian  bisa  disebut  sebagai  jual  beli sharih dan  hukumya  sah sebagaimana  jual  beli  pada  umumnya.  Sedangkan  dalam  hal keberadaan  CNI  sebagai  MLM  dalam  artian  di  samping  membeli, (pembeli/distributor)  juga  dibebani  kewajiban  atau  semacam keinginan  yang  ditekankan  untuk  membeli  barang-barang perusahaan  sebanyak-banyaknya  dengan  harapan  mendapatkan pointt tinggi dan mencari mitra kerja baru sebanyak-banyaknya untuk menjadi down-line sebagai partner kerjanya  yang  juga  bisa meningkatkan  posisi  distributor  tersebut.  Hal  yang  demikian  bisa disebut  sebagai  jual  beli  dengan  syarat  yang  memberatkan  pembeli dan hukumnya tidak sah/haram. Ketiga , hukum asal jual beli secara sharih adalah sah, sedangkan hukum asal jual beli dengan syarat yang ringan  adalah  masih  dilihat  dari mashlahah dan mudlarat yang mungkin dialami oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Sedangkan syarat yang memberatkan adalah tidak sah dan berakibat terhadap  tidak  sahnya  akad  jual  beli  tersebut. 1 Keempat , 'illah, yakni keberadaan  MLM  CNI  sebagai  akad  jual  beli  yang  telah  memenuhi syarat dalam satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain sebagai jual beli bersyarat  dengan  pemberatan,  masih  dipertentangkan  ulamâ’. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  analisis  hukum  MLM CNI dengan metode qiyâs tidak mencapai titik akhir.
Metode  lain  yang  dapat  digunakan  adalah istihsân .  Dalam metode  ini,  kesamaan ’illah hukum  antara  pokok (ashl) dan  cabang (furu’) adalah  titik  tekan  aplikasi  penetapan  hukum  dengan  metode qiyâs dan  istihsan,  perbedaannnya  adalah  bahwa  dalam qiyâs , kesamaan ‘illah itu sangat kuat sedangkan dalam istihsan persamaan
‘illah keduanya sangat tipis sekali sehingga harus berpaling dari qiyâs jalî kepada qiyâs  khafî atau  dari  hukum kullî kepada  hukum juz'î . Dalam  konteks  ini,  dapat  dibandingkan  antara  jual  beli  bersyarat yang dilaksanakan Rasûlullâh  Saw. dengan jual beli bersyarat seperti MLM  CNI  ini.  Syarat  yang  dilaksanakan  dalam  jual  beli  Rasûlullâh
1 Al-Mawardi, al-Hawî al-Kabîr, Juz VI, (Beirut: Dâr al-Ilmiyah, 1994 ), hlm. 381-386
187
adalah  syarat  yang  ringan  dan  meringankan  atau  menguntungklan kepada  si  penjual,  karena  Rasûlullâh  hanya  bersyarat  bahwa  si penjual  unta  tersebut  boleh  mengendarai  untanya    sampai  kota Madinah. Setelah unta itu dibeli oleh beliau. 2
Berbeda  halnya  dengan  MLM  CNI,  apabila  dilihat  dari sebagian  definisinya  ” untuk  kemudian  membentuk  jaringan  kerja”, ia memaksa kepada  distributor  untuk aktif  membentuk  jaringan  kerja jika  ingin  posisinya  lebih  tinggi  dan  usahanya  lebih  maju.  Dengan demikian  bisa  ditegaskan  bahwa  ” membentuk  jaringan  kerja” bagi pembeli (distributor) bukanlah merupakan kewajibannya, sedangkan mewajibkan  pembeli  terhadap  sesuatu  yang  bukan  merupakan kewajibannya merupakan salah satu syarat yang tidak diperbolehkan dalam  jual  beli.  Akibat  hukumnya,  syarat  tersebut  dan  jual  belinya juga batal. 3
Di  samping  kedua  metode  di  atas,  metode istishhab juga dapat digunakan. Dalam metode ini, MLM CNI sebagai sesuatu yang baru  harus  diartikan  secara  utuh  baik  ia  sebagai  praktik  jual  beli barang antara perusahaan dengan distributor atau antara distributor dengan  konsumen.  Di  samping  itu,  MLM  juga  disebut  sebagai transaksi  dengan  sistem  penjualan  berjenjang  di  mana  seorang distributor  dituntut  untuk  selalu  mencari  mitra-mitra  baru  sebagai down-line- nya,  sehingga  dengan  demikian  dapat  dipastikan  bahwa kedudukan  hukumnya  merupakan  sebagai  sesutau  yang diperbolehkan atau pun tidak diperbolehkan.
Istishhab sebagai  metode  kodifikasi  hukum  terhadap peristiwa (non i'tiqadî ) yang telah terdahulu untuk selalu ditetapkan sebagai  hukum  peristiwa  tersebut  sebelum  ada  petunjuk  yang menyatakan  bahwa  dalil  peristiwa  itu  telah  berubah,  maka  untuk menetapkan  hukumnya,  MLM  CNI  tidak  dapat  dijangkau  dengan metode ini. Hal  ini  dikarenakan  bahwa pelaksanaan  MLM CNI  dan belum  pernah  ada  dan  belum  dikenal  pada  masa  Rasûlullâh  saw. serta  bukan  termasuk  dalam  perkara  yang  telah  disepakati  para ulamâ’ ( mujma' 'alayh ). Berbeda halnya dengan MLM CNI, apabila ia diartikan sebagai  proses jual  beli  antara  perusahaan sebagai  penjual
2 Lihat al-Bukhârî, Shahîh Bukhârî, Juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 59 dan 164.
3 Al-Nawawî, Raudlat  al-  Thâlibîn, Juz  III  (Beirut:  Al-Maktabah  al-Islâmi, 1985  ),  hlm. 404

## Abd. Wahed
dan  distributor  atau  konsumen  sebagai  pembeli,  dengan  arti  bahwa distributor  tersebut  bersifat pasif dengan  hanya    membeli  barang- barang perusahaan untuk dipakai sendiri  atau hanya dijual kembali kepada  konsumen  dengan  maksud  mencari  keuntungan  lansung semata,  maka  kedalam  praktek  yang  demikian  dapat  diaplikasikan istishhab sebagai  kodifikasi  hukum jual  beli  secara murni  yang  telah disepakati  ulamâ’.  Adapun  keberadaan  MLM  CNI  sebagai  sesuatu yang  baru  di  mana  untuk  menentukan  hukumnya  dituntut  untuk mendapatkan  jawabannya  dalam  hukum  Islâm,  maka  dengan sendirinya  dibutuhkan  metode istishhab untuk  membahas permaslahannya, karena bagaimanapun semua fenomena yang terjadi dan  berkembang di masyarakat harus tercounter dalam  syarî’at  dan metode istishhab ini sedikit banyak harus diperhatikan sebagai salah satu  solusi  pemecahannya.  Walaupun  dalam  kaitannya  dengan masalah-masalah  kontemporer  tidak  kesemuanya  akan  terjawab. Dalam  hal  ini  metode istishhab hanya  terbatas  ke  dalam  hal menetapkan atau meniadakan kedudukan hukumnya saja.
Dalam  hal  ini  dapat  dinyatakan  bahwa  jual  beli  itu  pada dasarnya  boleh,  jadi  harus  ditetapkan  kebolehannya.  Sedangkan keberadaan  syarat  dalam  jual  beli  baik  yang  meringankan  atau memberatkan  salah  satu  pihak  baik  penjual  atau  pembeli  pada dasarnya tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan akan mewajibkan sesuatu  yang  pada  asalnya  bukan  merupakan  kewajiban  mereka. Pendapat  ulamâ’  yang  paling  diakui  adalah  bahwa  apabila  suatu akad  yang  sah  diikuti  oleh  syarat  yang  batal,  maka  akad  itu  juga batal. 4
Berdasar  argumentasi  yang  dikemukakan  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa akad jual beli dengan system berjenjang, seperti MLM CNI, termasuk  ke dalam jual beli bersyarat, yakni syarat yang lebih  memberatkan  pembeli.  Hal  ini  dikarenakan  secara  halus  ia dipaksa untuk mencari para calon pembeli atau mitra usaha yang lain baik  ia  sukai  atau  tidak,  supaya  bisnisnya  berjalan  lancar  dan berkembang.  Sedangkan  hal  ini  bukan  pekerjaan  mudah  sehingga dengan sendirinya syarat ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Padahal pada asalnya ia bukan kewajiban, dan hal ini akan  mengurangi  rasa  kerelaan  pembeli  atau  bahkan  meniadakan
4 Ibid., hlm. 405.
189
kerelaan melaksanakan akad itu atau minimal hanya berupa kerelaan yang dipaksakan saja.
Metode  lain  yang  dapat  digunakan  adalah  metode istishlah (al- mashlahat  al-mursalah) .  Metode  ini  dipahami  bahwa  memperoleh kemaslahatan  dan  menolak  kerusakan  pada  manusia.  adalah  tujuan pokok syarî'ah Islâm.  Kedua  hal  inilah  yang  disebut  sebagai  ideal moral syarî'ah ,  karena  dengan  keduanya  dapat  terjaga  intensitas agama,  jiwa,  akal,  harta  dan  keturunan.  Jadi  bagaimana  pun  kedua hukum syarî’ah baik yang ta'abbudî atau ta'aqqulî hanyalah didasarkan pada kedua ideal moral di atas. Dalam  tataran  aplikasi,  yang  harus  dikedepankan  adalah menolak kerusakan daripada memperoleh kemaslahatan, sebagaimana yang dikatakan dalam suatu kaidah fiqh :
لحاصلما بلج نم لىوا دسافلما ءرد 5
Artinya: ”menolak  kerusakan  lebih  utama  daripada  memperoleh kemaslahatan”.
MLM  CNI  sebagai  salah  satu  bentuk mu'âmalah dengan sendirinya  termasuk  hal  yang ta’aqqulî dengan  pijakan  rasionaliotas dan didasarkan atas kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, berikut ini  akan  dipaparkan  sejauh  mana  manfaat  atau mafsadah yang terdapat dalam MLM CNI terhadap kehidupan perekonomian umat. Dengan  melihat  kedua  sisi  manfaat  dan  mafsadat  tersebut  dapat diketahui  apakah  MLM  CNI.  sesuai  atau  tidak  dengan  ideal  moral syarî’ah, sehingga  jelas  konskuensi  hukumnya  dalam  pandangan hukum Islâm.
Mamfaat  dan  mafsadah  tersebut  harus  dipertimbangkan berdasarkan lima maqasid al-syari'ah ialah: pemeliharan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Untuk memperjelas konsep al-mashlahah maka disusun tabel sebagai berikut :
Maqâshid al- Syarî’ah Manfaat Mafsadah Agama - Melaksanakan perintah - Berindikasi kuat
5 Moh. Abbadi, Idhah al- Qawâ’id al-Fiqhiyah (Jeddah: Al-Haramayn, 1966), hlm. 44.

## Abd. Wahed
190
Allâh dengan menempatkan permasalahan yang terjadi dalam porsi yang sebenarnya menurut hukum Allâh - Sebagai masalah kontemporer merupakan lapangan aplikasi syarî'ah - Sebagai tolok ukur aplikasi bisnis modern dalam tataran syarî'ah bertentangan dengan
syarî’ah Islâm karena termasuk ke dalam jual beli bersyarat dengan syarat yang memberatkan pembeli/distributor dan ini tidak diperbolehkan.
- Penerimaan bonus yang tidak jelas keberhak-
kannya dan tidak diketahui ujungnya,
sehingga siapakah nanti yang bertanggung jawab apabila terjadi suatu klaim. Jiwa - Dapat melaksanakan usaha yang bersifat produktif - Tidak  memanjakan  jiwa dengan  selalu  tenang mengahadapi permaslaahan - Giat berusaha dengan selalu berpegang teguh kepada agama Allâh sehingga tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. - Sangat menforsir kemampuan fisik untuk selalu mengembangkan usahanya.
- Terdapat unsur untung- untungan yang sangat berpengaruh kepada kejiwaan distributor apabila yang diharapkan tidak tercapai.
- Terdapat pengambilan hak orang lain, karena secara tidak langsung up-line mendapatkan komisi dari point kumulatif para down line -nya yang dapat meningkatkan komisi rabat up-line tersebut. Akal - Mengasah akal untuk selalu berfikir realistis - Mempergunakan kemampuan akal untuk
al-Ihkâm, V o l . 3   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 0 8 191 mengahadapi tantangan arus globalisasi - Dapat menyadari bahwa usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan ajaran syarî’at akan menimbulkan kerugia-kerugian baik pada diri sendiri atau orang lain. hal yang bertentangan dengan norma agama, apabila dipaksakan melaksanakan bisnis ini bagi yang menyadari kedudukan hukumnya dalam syarî'ah .
- Akal dipergunakan untuk mengelabui mayarakat dengan menerapkan sistem bisnis dengan prosedur yang sulit dimengerti orang banyak sehingga berpeluang terjadi penipuan. Keturuna n - Dapat meyakinkan kepada anak keturunan untuk selalu berusaha di jalan yang diridla'i Allâh dengan menjauhi praktek-praktek keduniaan yang masih belum jelas kedudukan hukumnya. - Apabila mendapatkan hasil maka dikatagorikan batal juga karena merupakan hasil dari sesuatu yang batal maka akibatnya akan menafkahkan sesuatu
yang batal kepada anak dan istri. - Memberikan contoh jelek kepada anak keturunan karena hanya memandang untungnya saja tanpa mengetahui yang sebenarnya. Harta - Tidak ada kebaikan dalam mebelanjakan harta dijalan yang menyalahi aturan agama karena bukan mendatangkan kebahagiaan melainkan - Menghambur- hamburkan harta karena hanya membelanjakannya untuk kebutuhan sekunder saja,
sedangkan kebutuhan
Abd. Wahed
192
hanya mendatangkan keresahan dlahir bathin. primer belum tentu terpenuhi secara keseluruhan. - Membelanjakan harta secara tidak sesuai dengan ajaran agama karena termasuk jual beli fasid . - Terdapat unsur gharar, karena sedikit banyak mengekploitasi harta orang lain.
Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui mafsadah dari praktik  penjualan  dengan  sistem  berjenjang  atau  MLM  CNI  lebih besar  dari  pada  manfaatnya.  Akibat  hukum  yang  ditimbulkannya adalah berupa ketidaksesuaian MLM CNI dengan maqâshid al-syarî’ah. Dengan demikian, ditetapkan bahwa MLM CNI dan atau yang sejenis hukumnya adalah tidak boleh/haram.
Komparasi antara MLM CNI dengan Sistem Jual Beli dalam Islâm. Penjualan berjenjang atau level marketing, terlepas dari boleh atau  tidaknya  menurut  hukum  Islâm,  juga  merupakan  salah  satu bentuk transaksi jual beli. Dengan demikian, ia juga termasuk dalam salah satu bentuk perekonomian baik secara konvensional atau secara Islâmî. Jadi di antara multi level marketing dan sistem ekonomi Islâm terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.
Persamaan  dan  perbedaan  tersebut  dapat  ditinjau  dari berbagai sisi, antara lain:
1. Dasar pelaksanaannya .
Perekonomian  dengan  orientasi  keislaman  didasarkan kepada triangle reangement atau segitiga fungsi, yaitu Tuhan YME sebagai  penguasa  tunggal,  manusia  sebagai  penggerak  roda ekonomi,  dan  barang  atau  jasa  sebagai  lahan  aplikasi  kegiatan ekonomi  dengan  menempatkan  Tuhan  atau  ajaran  agama  pada posisi  puncak  segitiga  itu.  Sistem  ekonomi  Islâm  menjadikan kaidah-kaidah  normatif  keagamaan  sebagai  nilai-nilai  inti (core values )  dalam  semua  kegiatan  perekonomiannya  di  samping
193
kemajuan kegiatan ekonomi sebagai nilai-nilai pinggir (peripherial values).
Dengan  demikian  yang  dikehendaki  dalam  sistem ekonomi  Islâm  adalah  menyatunya  aspek  normatif  dan  aspek positif  dalam  kegiatan  ekonomi,  sehingga  diharapkan  akan menghasilkan  tatanan  masyarakat  yang  bahagia dlahir  bathin,
bukan  tatanan  masyarakat  yang  berkepribadian  pecah (split  of personality) ,  yaitu  tatanan  masyarakat  yang  hanya  kelihatan bahagia  dan  sejahtera  pada  sisi  dhahirnya  saja  sedangkan batinnya menderita.
Aspek  normatif  adalah  norma-norma  atau  kaidah-kaidah keagamaan yang dijadikan dasar dalam segala aktifitas ekonomi, sedangkan  aspek  positif  adalah  maksud-maksud  yang  ingin dicapai  di  dalam  kegiatan  ekonomi  yaitu  kemakmuran  dan kesjehteraan  berupa  terpenuhinya  sebagian  kebutuhan  hidup misalkan dengan mendapatkan laba atau keuntungan yang halal, murni  dan  bersih  sebagai  tujuan  kegiatan  ekonomi  tanpa  harus mengorbankan hak dan harta orang lain.
Sistem  ekonomi  selain  Islâm  seperti  sistem  kapitalis  dan sosialis  sama-sama  meniadakan  aspek  normatif  dalam  aktifitas perekonomiannya, sistem kapitalis hanya menempatkan manusia dan  barang  atau  jasa  sebagai  fungsi  penggerak  dalam  aktivitas perekonomiannya, dan lebih parah dari itu adalah sistem ekonomi sosialis  di  mana  hanya  satu  fungsi  yang  diakui  dan  dijalankan yaitu  barang/jasa  saja,  jadi  dalam  sistem  ini  manusia  juga diperhitungkan sebagai barang yang bisa memproduksi jasa demi untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya.
Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa walaupun di antara sistem ekonomi Islâm dan MLM CNI terdapat persamaan yaitu sama-sama berupa bentuk usaha untuk mendapatkan hasil atau  maksud  yang  diinginkan,  akan  tetapi  di  antara  keduanya dalam  segi  dasar  pelaksanaannya    terdapat  perbedaan  yang sangat  menyolok,  yaitu:  sistem  ekonomi  Islâm  yang  berupa beberapa bentuk mu’âmalah Islâm didasarkan pada tawhid sebagai inti  ajarannya  di  samping  kemaslahatan  kemanusiaan  sebagai tujuannya, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar- besarnya  sebagaimana  sistem  ekonomi  kapitalis  dan  sosialis. Sedangkan  MLM  CNI  didasarkan  kepada  sistem  ekonomi

## Abd. Wahed
194
kapitalis  yang  hanya  melihat  manusia  dari  satu  sisi kemanusiannya  saja,  yaitu  mendapatkan  keuntungan  yang sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan jasmaniahnya saja
dan  mengorbankan  sisi  ruhaniahnya  dengan  mengesampingkan norma-norma  keagamaan  yang  seharusnya  menjadi  dasar pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan bentuk usahanya.
Mu’âmalah Islâm  secara  keseluruhan  adalah  berbentuk akad yang nufudz al-hukm, yakni berupa akad atau transaksi yang
selesai .  Sebagai contoh dapat kita perhatikan dalam jual beli (bay’)
dalam  Islâm,  sebelum  terjadi  kesepakatan  antara  penjual  dan pembeli,  masing-masnig  mereka  mempunyai  hak khiyar antara menjadikan  akad  tersebut  atau  membatalkannya.  Setelah  sama- sama  sepakat  "menjadikan"  akad  tersebut  maka  hak  khiyar menjadi gugur dan akad itu terjadi dengan selesai, dalam artian si penjual  sudah  gugur  hak tasharruf- nya  terhadap  barang  yang  ia serahkan kepada pembeli dan ia telah memperoleh harga barang dagangannya  dengan  labanya  sedangkan  si  pembeli  gugur  hak penggunaannya terhadap harga yang ia bayarkan.
Mu’âmalah dalam Islâm  juga dilaksanakan dengan  sangat transparan  yang  memungkinkan  kepada  masing-masing  penjual dan  pembeli  untuk  mengerti  peran,  hak  dan  kewajiban  masing- masing  serta  konskuen  terhadap  apa  apa  yang  telah  menjadi kesepakatan  keduanya.  Transparansi  tersebut  adalah  bentuk realisasi  dari  asas-asas mu’âmalah Islâm,  yaitu  semata-mata mencari keridlaan Allâh swt., suka sama suka (‘an tarâdin) , tidak ada  paksaan,  saling  memberikan  mamfaat,  tidak  adanya  tipu menipu  dan  pemerataan  hasil  usaha  dengan  membentuk  sistem mu’âmalah yang  menempatkan  dalam  hak  dan  kewajiban  serta kedudukan  yang  sama  antara  penjual,  pembeli,  pemilik  modak, pekerja  atau  buruh  serta  pemilik  jasa  dalam  semua  sektor ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi.
Sedangkan penjualan dengan sistem berjenjang (multi level marketing) pada  dasarnya  adalah  jual  beli  biasa  dan  apabila  ia dipasifkan. Artinya, pembeli semata-mata membeli barang-barang perusahaan saja, tanpa diembel-embeli  maksud dan  tujuan  yang lain, maka ia menduduki peran jual beli sharih yang dihukumi " boleh  "  tanpa reserve .  Akan  tetapi  dalam  kenyataannya,  jual  beli
195
berjenjang dilaksanakan dengan menyertakan maksud dan tujuan yang tersirat dalam jual beli sharih tersebut dengan iming-iming point , posisi, komisi, laba produktif, mencari mitra kerja baru dan sebagainya  yang  dengan  hal  itu  ia  dikatakan  dengan  network marketing. Di mana hal ini termasuk katagori syarat yang bukan termasuk  hak  dan  kewajiban  penjual  maupun  pembeli  dalam mu’âmalah Islâm. Di sinilah letak perbedaannya dengan  jual beli dalam sistem mu’âmalah Islâm.
3. Dampak yang ditimbulkan.
Setiap  langkah  dan  tindakan  akan  mempunyai  dampak positif dan negative. Dalam hal ini, mu’âmalah Islâm sebagai suatu sistem yang ditentukan oleh Allâh dan Rasûl-Nya dapat diyakini bahwa semata-mata tidak menghendaki kepada manusia kecuali kebaikan, salama ia  dilaksanakan dengan sebenar-benarnya oleh manusia  itu  sendiri  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditentukan oleh-Nya. Dampak tersebut berupa terlaksananya interaksi sosial yang  harmonis  saling  mengisi  kekurangan  masing-masing anggota  masyarakat  dan  terhindar  dari  menggunakan  harta sesama dengan cara yang bathil. 6 Pelaksanaan multi  level  marketing yang  ternyata menyimpang dari aturan syarî’at Islâm akan berdampak terhadap kehidupan masyarakata baik secara langsung atau tidak. Dampak positif yang dihasilkan dari pelaksanaan penjualan dengan sistem berjenjang  hanya  berupa  pengembangan  kemampuan  sesorang untuk  melaksanakan  usaha  dengan  merekrut  relasi  yang  lebih banyak  dan  bervariasi  saja.  Sedangkan  dampak  negative  yang ditimbulkan di antaranya adalah: Pertama , potensi memperpanjang  multi  krisis. Bisnis  MLM  seperti  CNI  dan sebagainya  dalam  pelaksanaannya  menekankan  kepada kemampuan up-line untuk  mencari  calon down-line sebanyak- banyaknya  agar  ia  sukses  menjalankan  usahanya.  Sistem  ini membentuk  piramida  emas  di  mana  yang  paling  diuntungkan adalah up-line yang  menduduki  posisi  paling  atas  dan  hanya beberapa orang saja karena untuk mencapai posisi ini sangat sulit sekali. Sedangakan yang paling dirugikan adalah down-line yang paling  bawah  karena  ia  belum  tentu  bisa  mencari down-line lagi
6 Al-Jurjawî, Hikmat al-Tasyrî’ wa Falsafatuhu, Juz II , (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 137

## Abd. Wahed
196
apabila anggapan mayarakat terhadap praktek bisnis semacam ini sudah  mencapai  titik  jenuh,  dan  ini  yang  terjadi  saat  ini. Kelompok  yang  paling  bawah  tersebut  adalah  paling  banyak, sehingga  pada  ujungnya  nanti  akan  trercipta  masyarakat  yang hanya  mampu  bermimpi  mendapatkan  komisi  yang  berlimpah dari  induk perusahaan pelaksana  sistem bisnis  ini,  sedangkan ia masih harus menutupi target point yang disyaratkan dan ia sudah tidak  mampu  mencari  anggota  baru  lagi.  Apakah  kondisi semacam  ini  tidak  akan  menambah  kebingungannya  di  tengah tuntutan  kebutuhan  lain  yang  memang  esensial  dan  begitu mendesak?
Kedua ,  mengikat  pembeli  dengan  syarat  yang  bukan kewajibannya.  Praktek ta'alluq antara  distributor  dengan perusahaan  berupa  kewajiban  mencari down-line baru  adalah merupakan praktek yang sangat merugikan. Karena  hal  tersebut merupakan  syarat  yang  tidak  umum  dibudayakan  masyarakat dalam  jual  beli,  juga  bukan  merupakan  konskuensi  yuridis  dari akad, dan mengakibatkan akad itu fasid. Sedangkan dampak dari akad  yang fasid adalah  keharaman  menggunakan  apa  saja  yang dihasilkan darinya. 7 Ketiga, terjadi  praktek gharar .  Ketertarikan  masyarakat untuk  membeli  produk-produk  CNI  atau  MLM  lainnya  bukan didasarkan  pada  kemauan  untuk  memenuhi  kebutuhan  saja,
melainkan  mayorits  distributor  membeli  didasarkan  pada kemauan  untuk  menutupi  target point yang  ditentukan  dengan harapan  mendapat  komisi,  walaupun  harga  barang-barang tersebut sedikit lebih tinggi dari harga barang sejenis di pasaran. Kemauan  yang  dipaksakan  seperti  tersebut  di  atas  akan mengurangi  unsur  kerelaan  dalam  jual  beli,  sedangkan  kerelaan adalah  syarat  syahnya  jual  beli.  Dengan  demikian  MLM  seperti CNI  dan  lain  sebagainya  mengembangkan  praktetk  yang  tidak sesuai dengan ajaran agama dengan melaksanakan praktek yang berbau gharar dan juga menerapkan syarat yang tidak ada kontek yuridisnya dalam kajian hukum Islâm.
Keempat, pembodohan terhadap kehidupan perekonomian ummat. Dengan  menjanjikan komisi  dan  bonus  yang  berlimpah,
7 PWNU Jawa Timur, Keputusan Hukum Gold Quest , (Surabaya: PWNU Jatim, t.th.)
197
seakan-akan  membius  masyarakat  untuk  berbondong-bondong mengikuti bisnis multi level marketing ini, tanpa dijelaskan bahwa yang  sangat  diuntungkan  nanti  adalah  distributor  yang menempati posisi puncak saja. Masyarakat juga dibodohi dengan mengkaburkan  sistem  apabila  nanti  terjadi  klaim  siapakah  yang bertanggung  jawab,  bagaimana  keberadaan  uang  yang  telah terlanjur  dibelanjakan,  bagaimana  nasib  para down-line- nya.. Misalnya,  karena  desakan  dari  ribuan  distributor  yang  merasa dirugikan nantinya Pemerintah melalui lembaga yang berwenang menutup bisnis ini, maka siapakah yang bertanggung jawab?
Kelima, dlalim dan membuat malas. Dampak kedlaliman di sini tampak pada orang/distributor yang belum mencapai target yang ditentukan perusahaan, maka ia tidak mendapatkan komisi atau bonus apa-apa walaupun ia terus bekerja. Walaupun juga ia akan  mendapatkan  keuntungan  langsung  dari  selisih  harga  beli dan  harga  jual  barang-barang  perusahaan,  karena  itu  tidak seberapa, apabila distributor tersebut mampu untuk meyakinkan konsumen untuk membeli barang tersebut. Apabila tidak mampu maka  ia  jelas  tidak  mendapatkan  apa-apa.  Hal  ini  yang membedakan dengan mu’âmalah Islâm, baik  kepada ju'alah , upah terhadap  pekerjaan  jual  beli ,  atau  pun hadiah dan hibah. Karena apabila komisi atau bonus tersebut akan dikatakan sebagai upah kerja jual beli tersebut atau hadiah perusahaan, maka hal itu harus diberikan secara merata kepada semua distributor atau konsumen
CNI  baik  yang  sukses  mencapai  target  atau  tidak . Mendapat bonus  atau  komisi  adalah  hal  yang  selalu  didambakan  dan diharapkan  oleh  anggota  MLM,  dan  dengan  bonus  tersebut  ia beranggapan akan hidup berkecukupan sampai anak cucu karena keanggotaannya  di  CNI  juga  dapat  diwariskan.  Keadaan  yang demikian membuat distributor tersebut malas untuk mengerjakan hal-hal lain melainkan hanya terfokus pada CNI ini saja.
Keenam,  ishraf dalam  membelanjakan  harta.  Target point yang ditetapkan perusahaan menuntut distributor untuk merogoh koceknya  lebih  dalam  dari  anggaran  belanja  rumah  tangganya yang biasa dikeluarkan sebel;um ia menjadi anggota CNI. Target point tersebut  dapat  diillustrasikan  sebagai  berikut:  Apabila misalnya  seseorang  ingin  memcapai  posisi  UM (Unit  Manager) , satu  tingkat  di  atas  posisi  terendah  (distributor),  maka  ia  harus
Abd. Wahed
198
memenuhi point pribadi  sebanyak  500 point setiap  bulannya. Sedangkan  nilai  1  (satu) point saja  adalah  Rp.  5.000,-  ,  maka  ia harus mengeluarkan belanja pribadinya sebanyak Rp. 2.500.000,-. Untuk  membeli  barang  yang  sebenarnya  tidak  termasuk kebutuhan  pokok,  karena  mayoritas  bisnis  seperti  ini  tidak menyediakan  barang-barang  sembako.  Jadi  dari  sisi  distributor tersebut  terjadi  praktek  ishraf,  sedangkan  dari  sisi  perusahaan terjadi  praktek  mengekploitasi  harta  orang  lain  dengan  cara terpaksa  seakan-akan  orang  itu  perlu  atau  bahkan  wajib mnegluarkan hartanya tersebut.
Ketujuh, meresahkan ummat. Fenomena yang berkembang di  masyarakat  dalam  menyikapi  bisnis  MLM  seperti  CNI  dan sebagainya  membentuk  dua  kelompok  yang  berbeda.  Ada kelompok  yang  memperbolehkan  dan  ada  kelompok  yang  tidak memperbolehkan  atau  mengharamkan.  Tragisya  di  dalam kelompok-kelompok  tersebut  juga  terdapat  beberapa  tokoh panutan  umat,  sebut  saja  kiyai  dan  semacamnya.  Maka  hal  itu memicu  pertentangan  yang  lebih  tajam  di  kalangan  masyarakat bawah  antara  pengikut  kedua  tokoh  yang  berbeda  pendapat tersebut.  Perbedaan  tersebut  juga  diperparah  dengan  adanya dikotomi-dikotomi  politis,  sehingga  apapun  masalahnya,  baik ekonomi, politik dan sebagainya apabila diserti dengan fanatisme public  maka  akan  menambah  keruh  kehidupan  bermasyarakat, termasuk juga didalamnya masalah sistem dagang MLM  ini.
Kedelapan, memperkuat  sistem  finasial  kelompok  di  luar Islâm. Sudah barang tentu arah dan tujuan yang melandasi sistem bisnis  seperti  CNI  ini  jarang  yang  dikomandani  oleh  kalangan muslim  ataupun  ada  tetapi  bukan  muslim  yang  taat  terhadap ajaran agamanya. Sebagai contoh PT. QSAR (Qurnia Subur Alam Raya)  di  Sukabumi  yang  menawarkan  investasi  di  bidang agribisnis kepada mayarakat dengan pembagian deviden /keuntungan  diatas  50%  yang  pada  akhirnya  bos  PT. QSAR  tersebut  Ramly  Arabi  melarikan  diri  setelah  berhasil meraup omzet miliaran rupiah. 8 Begitu juga halnya dengan MLM CNI ini, mereka yang duduk di pucuk pimpinannya adalah para
8 Majalah  Hidayatullah, Bila  Masyarakat  Pecundang  Mencari  Uang, (April  2003  ),  hlm. 33.
199
taipan  yang  telah  berpengalaman  dalam  bidang  bisnis  MLM  di
Singapura,  Hongkong  dan  Amerika  Serikat.  Bukankah  apabila terjadi  kemandekan  dalam  usaha  MLM  ini  dari  para  distributor yang  mayoritas  kalangan  menegah  ke  bawah  dan  mayoritas beragama  Islâm,  maka  dana  yang  masuk,  sebut  saja  seperti komisi-komisi  atau  bonus  yang  hangus  dan  tidak  bisa  dicairkan akan  mempertebal  rekening  para  pimpinan  tersebut.  Mereka boleh  jadi  sukses  di  Singapura,  Hongkong  dan  AS,  mengingat mayoritas penduduk Negara-negara tersebut adalah non muslim yang  hanay  mengejar  keuntungan  material  semata.  Berbeda halnya dengan NKRI ini, di mana mayoritas penduduknya adalah beragama  Islâm,  walaupun  tidak  sebanyak  itu  yang  termasuk muslim taat.

## Penutup
MLM  CNI  dalam  praktiknya,  setelah  dikaji  secara mendalam  melalui  metode-metode  penetapan  hukum  Islâm,  baik dengan qiyâs , istihsân , istishhab dan  al-mashlahah  mursalah  dapat disimpulkan  bahwa  antara  perdagangan  dengan  jual  beli  sistem berjenjang  dan  sistem mu’âmalah Islâm,  yakni tijârah ,  terdapat perbedaan  yang  signifikan.Perbedaan  tersebut  tegasnya  dapat  lebih dibuktikan dengan metode al-mashlahah di mana bisnis dengan sistem perdagangan  berjenjang  ini  lebih  besar mafsadah- nya  daripada manfaatnya.  Sesuatu  yang  pada  asalnya  boleh,  akan  tetapi  setelah dilihat mafsadah- nya lebih besar daripada manfaatnya, maka sesuatu tersebut dihukumi tidak boleh. Hal ini dapat dimengerti karena pada dasarnya ruh  tasyri' itu  adalah  mendatangkan  manfaat  dan menghilangkan mafsadat bagi kehidupan manusia.
Melalui  analissis  yang  mendalam  dengan  menggunakan metode-metode  penetapan  hukum  seperti  tersebut  di  atas,  maka dapat disimpulkan bahwa MLM CNI adalah jual beli bersyarat, yakni syarat  yang  memberatkan  salah  satu  pihak,  dalam  hal  ini  adalah pembeli/distributor.  Sehingga  dengan  alasan (’illah) tersebut,  MLM CNI  dihukumi tidak  sah atau haram, karena  syarat  yang fasid bisa menyebabkan jual beli tersebut juga fasid . Wa Allâh  a’lam bi al-shawâb.

## Abd. Wahed

## Daftar Pustaka
Abbadi,  Moh. Idhah  al-  Qawâ’id  al-Fiqhiyah. Jeddah:  Al-Haramayn, 1966.
Bukhârî, Al-. Shahîh Bukhârî, Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
Jurjawî, Al-. Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu, Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr,
t.th.
Majalah Hidayatullah. Bila Masyarakat Pecundang Mencari Uang. April 2003.
Mawardi, Al-. al-Hawî al-Kabîr, Juz VI. Beirut: Dâr al-Ilmiyah, 1994.
Nawawî,  Al-. Raudlat  al-  Thâlibîn, Juz  III.  Beirut:  Al-Maktabah  al- Islâmi, 1985.
PWNU Jawa  Timur. Keputusan Hukum Gold Quest . Surabaya: PWNU Jatim, t.th.