## Pengembangan Geodatabase Status Kepemilikan Lahan Permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon
Fahad Aldi Rizki Sopian, Irland Fardani*
Prodi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 22/2/2023 Revised : 23/6/2023 Published  : 20/7/2023
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume :  3 No. :  1
Halaman  : 75 - 82 Terbitan  : Juli 2023

## A B S T R A K
Tanah merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena di atas lahan tanah tersebut mereka menggantungkan hidup mereka. Permukiman Magersari yang berada di Keraton Kanoman memiliki isu-isu yang masih simpang siur akan status kepemilikan lahan Magersari, yang dimana terdapat perbedaan pendapat antara  pihak  keraton,  masyarakat  dan  pihak  keraton.  Dari  isu-isu  serta permasalahan  yang  terjadi  perlu  adanya  identifikasi  serta  pengembangan geodatabase terhadap status kepemilikan lahan Magersari yang berada di Keraton Kanoman agar terwujudnya kejelasan dalam status kepemilikan lahan Magersari di  Keraton  Kanoman  serta  untuk  menghindari  terjadinya  Konflik  perebutan kepemilikan lahan dan sengketa tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengidentifikasi status kepemilikan lahan permukiman Magersari dan membuat Geodatabase status kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman Cirebon.  Metode  analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  analisis sistem  informasi  geospasial  dengan  menggunakan  pendekatan  mixed-method. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah pengembangan geodatabase yang berisi informasi mengenai status kepemilikan lahan Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon,  dimana  hasil  dari  pengembangan  geodatabase  ini  diharapkan  dapat mencegah terjadinya konflik sengketa lahan.
Kata Kunci : Magersari; Status Kepemilikan Lahan; Keraton Kanoman.

## A B S T R A C T
Land is an important thing for human life, because it is on this land that they depend on it. The Magersari settlement which is located in the Kanoman Palace has  problems  that  are  still  confusing  regarding  the  ownership  status  of  the Magersari land, namely there are differences of opinion between the palace, the community  and  the  palace.  From  the  problems  and  problems  that  occur,  it  is necessary to identify and develop a geodatabase on the status of land ownership in  Magersari  Keraton  Kanoman  so  that  there  is  clarity  on  the  status  of  land ownership in Magersari Keraton Kanoman and to avoid land ownership conflicts and land disputes. The purpose of this research is to identify the land ownership status of the Magersari settlement and create a Geodatabase of land ownership status for the Magersari settlement, Keraton Kanoman Cirebon. The analytical method used in this study is the analysis of geospatial information systems using a mixed methods approach. The result of this research is the development of a geodatabase that contains information regarding the status of land ownership in Magersari Keraton Kanoman, Cirebon City, where the results of the development of this geodatabase are expected to prevent land dispute conflicts.
Keywords : Magersari; Land Ownership Status; Kanoman Palace.
@ 2023 Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan
Tanah merupakan hal yang penting dan merupakan sumber dari kehidupan manusia, karena di atas lahan tanah tersebut mereka menentukan penghasilan atau bahkan menggantungkan hidup mereka. Ruang merupakan tempat  yang  meliputi ruang darat, ruang laut,  dan  ruang udara,  termasuk ruang di dunia ini [1]. Menurut Sari menyatakan bahwa,  “Tanah dan  manusia  saling berhubungan yang dimana dapat membuat perubahan dalam tatanan kempemilikan tanah.” [2]. Menurut Nugrahadi & Pujianto menyatakan bahwa, “tanah merupakan hal yang  berharga  bagi  manusia,  berharganya  tanah  memiliki  keterkaitan  dengan  beberapa  aspek  seperti  aspek ekonomi,  budaya,  politik  serta  sosial”  [3].  Sehingga  adanya  perbedaan  waktu,  tempat  dan  ruang  yang mengakibatkan adanya perbedaan atas nilai tanah [4]. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya dengan mengelola sumber daya alamnya secara adil. Namun, amanat tersebut nampaknya masih sangat jauh dari yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Menyadari nilai dan pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tanah dan kekayaan alam secara ringkas namun sangat filosofis substansial dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3), yaitu: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan bahwa  negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyejahterakan  rakyatnya  dengan  mengelola  sumber  daya alamnya secara adil.
Menurut  Sainul  [5]  menyatakan  bahwa  “kenyataannya  tanah  merupakan  hal  yang  penting  bagi kehidupan masyarakat, maka tidak heran jika di zaman yang terus berubah sering kita jumpai sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dengan kelompok tertentu, atau bahkan dengan pemerintah daerah itu sendiri”. Atas dasar kepentingan-kepentingan tanah tersebut, dari sudut pandang masyarakat luas dapat dilihat betapa antusiasnya masyarakat dalam melakukan penguasaan atas tanah-tanah yang ada, atau dapat juga dikatakan sebagai perluasan [6]. Potensi ekonomi menjadi salahsatu alasan dilakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa[7].
Seiring berjalannya waktu dan mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah dan kebutuhan akan lahan akan terus meningkat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 20 dengan ketentuan bahwa hak milik bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah  dan  hak  milik  dapat  beralih  dan  dialihkan  kepada  pihak  lain,  hal  ini  tentu  saja  menjelaskan  bahwa pentingnya akan status kepemilikan lahan. Keberadaan tanah Magersari di Keraton Kanoman perlu diperhatikan dan diketahui status kepemilikannya, hal ini diperlukan karna untuk meminimalisir konflik sengketa tanah [8].
Magersari  langsung  bersinggungan  dengan  Keraton  Kanoman,  karena  pada  dasarnya  magersari merupakan hak ulayat yang diberikan kepada abdi dalem istana, Menurut Fardani [9] “Hak magersari ini hanya diberikan kepada warga negara Indonesia asli, pada dasarnya hak atas magersari tidak ditentukan secara pasti, setiap orang yang memperoleh hak magersari memiliki jangka waktu yang berbeda”.
Mengenai status kepemilikan lahan, Permukiman Magersari yang berada di Keraton Kanoman memiliki isu-isu  yang  masih  simpang  siur  akan  status  kepemilikan  lahan  Magersari,  yang  dimana  terdapat  beberapa pendapat yang menyatakan bahwa tanah Magersari masih milik keraton dan ada juga yang berpendapat bahwa tanah  Magersari  sudah  dimiliki  oleh  perorangan  karena  serta  ada  juga  yang  menyebutkan  bahwa  tanah  di Magersari merupakan tanah pemerintah, dengan hal tersebut maka sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan  hal  ini  bisa  menimbulkan  pergesekan  antara  masyarakat  dengan  pihak  keraton  serta  dari  pihak pemerintah yang bisa menimbulkan pergesekan dan menyebabkan konflik sengketa tanah.
Dari isu-isu serta permasalahan yang terjadi perlu adanya identifikasi serta pengembangan geodatabase terhadap  status  kepemilikan  lahan  Magersari  yang  berada  di  Keraton Kanoman  agar  terwujudnya  kejelasan dalam  status  kepemilikan  lahan  Magersari  di  Keraton  Kanoman  serta  untuk  meminimalisir  ataupun menghindari  terjadinya  Konflik  perebutan  kepemilikan  lahan  dan  sengketa  tanah  [10].  Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Staus Kepemilikan Lahan  Permukiman Magersari di Keraton Kanoman Kota Cirebon?”Selanjutnya, tujuan dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  status  kepemilikan  lahan  permukiman  Magersari  dan membuat  Geodatabase  status  kepemilikan  lahan  permukiman  Magersari  Keraton  Kanoman  Cirebon  serta
menjadi  pertimbangan  dalam  upaya  pencegahan  masalah  pertanahan  di  Permukiman  Magersari  Keraton Kanoman.

## B. Metode Penelitian
Peneliti menggunakan metode teknik analisis sistem informasi geospasial dengan menggunakan metode pendekatan  mixed-method. Pendekatan pada penelitian  ini  dilakukan  secara  gabungan  dengan  tujuan untuk memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  status  kepemilikan  lahan,  yang  dimana  pendekatan  ini didukung dengan analis sistem informasi geospasial. Objek yang dipilih pada penelitian ini terdiri dari tiga sudut  pandang  yaitu  pihak  keraton  Kanoman,  Masyarakat  permukiman  Magersari  Keraton  Kanoman,  dan pemerintah Kota Cirebon.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka.  Adapun  teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknis  analisis  sistem informasi geospasial.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Pembuatan Peta
Pembuatan  peta  atau  digitasi  peta  dilakukan  pada  perangkan  lunak  Arcgis  10.4.1  yang  dimana  dilakukan pengumpulan  data  terlebih  dahulu  sebelum  melakukan  pembuatan  peta,  data  yang  dikumpulkan  baik  data spasial  dan  data  non-spasial,  data  tersebut  yaitu  seperti  citra  satelit  kawasan  Keraton  Kanoman  khususnya permukiman  Magersari  Keraton  Kanoman,  data  kepemilikan,  data  alamat,  kondisi  bangunan,  status kependudukan, dan status kepemilikan lahan.
Proses  pembuatan  peta  ataupun  digitasi  peta  dilakukakan  dengan  mengumpulkan  data  dari  hasil obsevasi  dan  wawancara  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  menghasilkan  peta  sebaran  kepemilikan  lahan permukiman yang dimana dari hasil peta kepemilikan lahan menurut pihak keraton  menggambarkan bahwa daerah permukiman yang sudah tersertifikasi hanya terdapat di pinggiran jalan yang merupakan perdagangan jasa yang lebih tepatnya berada di sebelah barat berada di pinggiran Jalan Kepatiha, sebelah timur pada Jalan Lemahwungkuk  dan  disebelah  utara  Jalan  Pulasaren.  Menurut  pihak  pemerintah  menggambarkan  bahwa kepemilikan lahan yang berada di permukiman Magersari ini belum adanya sertifikasi atau hak kepemilikan. Sedangkan  menurut  masyarakat  yang  tinggal  di  permukiman  Magersari  Keraton  Kanoman  itu  sendiri menggambarkan bahwa permukiman Magersari ini sudah memiliki sertifkat perseorangan.

## Membangun Geodatabase
Perancangan dan pengembangan geodatabase memiliki tujuan untuk mengatur data yang ada agar data yang tersedia tersebut mudah dan cepat untuk diperoleh kembali [11]. Pada penelitian ini yaitu membangun sebuah basis data yang memuat informasi geografis yang dimana meliputi feature class, table-tabel dan raster dataset. Rancangan geodatabase ini tergantung pada data yang tesedia. Data yang tersedia pada penelitian ini adalah data  status  kepemilikan  lahan.  Data  status  kepemilikan  lahan    menyimpan  setiap  informasi  dari  data  yang terdiri  Nama  Pemilik  Rumah,  Alamat  rumah,  status  kependudukan  (apakah pendatang  atau penduduk  asli), kondisi  bangunan, Status  kepemilikan  lahan permukiman Magersari  menurut  pihak keraton,  menurut pihak masyarakat, menurut pihak pemerintah, kombinasi rekomendasi, dan foto yang dimana data tersebut disimpan dalam  geodatabase  yang  dimana  mudah  untuk  diedit  jika  ada  penambahan  atau  adanya  perubahan  Karen datanya tersimpan dalam satu table sehingga data terstruktur. Berikut data perancangan geodatabase dijelaskan pada gambar 1.
Gambar 1. Attribut Tabel Status Kepemilikan Lahan
Dapat  dilihat  pada  table  tersebut  bahwa  atribut  table  di  atas  menunjukan  informasi  tentang  status kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon yang dimana atribut table tersebut terdiri dari 213 record . pada atribut table pengembangan geodatabase ini terdiri dari 11 kolom yaitu, kolom pertama  merupakan  kolom  urutan  baris,  pada  kolom  pertama  ini  menunjukkan  urutan  jumlah  object  yang dibuat, kolom kedua merupakan kolom simbol polygon , kolom ketiga merupakan kolom nama pemilik, kolom keempat  merupakan  kolom yang menjelaskan  status  dari  kependudukan  apakah  pendatang  atau  merupakan penduduk  asli  permukiman  Magersari  Keraton  Kanoman  Kota  Cirebon,  kolom  kelima  merupakan  kolom kondisi fisik dari bangunan yang ada di permukiman Magersari, kolom keenam merupakan kolom informasi alamat dari setiap bangunan, kolom ketujuh merupakan kolom penjelasan mengenain status kepemilikan lahan permukiman Magersari menurut pihak keraton, kolom kedelapan merupakan kolom informasi mengenai status kepemilikan  lahan  permukiman  Magersari  menurut  pemerintah,  kolom  kesembilan  merupakan  informasi status kepemilikan lahan permukiman Magersari menurut masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman Magersari,  kolom kesepuluh  merupakan kolom  rekomendasi  dari  kombinasi  pernyataan  dari  pihak  keraton, pemerintah  dan  masyarakat  ,  dan  kolom  kesebelas  merupakan  kolom  informasi  mengenai  foto.  Berikut  ini adalah  tahapan-tahapan  pada  pengembangan  geodatabase  kepemilikan  lahan  permukiman  Magersari  yaitu membuat file geodatabase, membuat feature dataset, membuat feature class, dan mengkonversi shapefile ke feature class.
Gambar 2. membuat file geodatabase
Gambar 3. Membuat Feature Dataset
Gambar 4. Membuat Feature Class
Gambar 5. megkonversi Shapefile ke feature class

## Hasil Pengembangan Geodatabase
Dari  tahapan  yang  telah  dilakukan  dalam  pembuatan  geodatabase  Status  kepemilikan  lahan  permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon dengan melakukan integrase data spasial dan non-spasial sehingga dapat menyajikan informasi tentang status kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman yang dapat menunjukkan informasi status kepemilikan lahan yang terdiri dari, nama pemilik,status kependudukan, alamat,  kondisi  bangunan,  status  kepemilikan  lahan  permukiman  Magersari  menurut  pihak  keraton,  status kepemilikan  lahan  permukiman  Magersari  menurut  masyarkat,  status  kepemilikan  lahan  permukiman
Magersari menurut masyarakat serta informasi foto hasil observasi lapangan untuk menggambarkan kondisi saat ini.
Dari  hasil  pengembangan  geodatabase  status  kepemilikan  lahan  dapat  di  analisis  bahwa  status kepemilikan  lahan  di  permukiman  Magersari  terdari  tiga  pendapat  yang  dimana  dapat  diketahui  sebaran kepemilikan lahan di permukiman Magersari ini ada yang mengatakan sebagian sudah bersertifikat, ada yang mengatakan  bahwa  belum  ada  sertifikat  sama  sekali  dan  ada  yang  mengatakan  semua  sudah  berseritikat perorangan.
Gambar 3. Hasil Pengembangan Geodatabase
Gambar 4. Hasil Pengembangan Geodatabase
Dapat dilihat dari gambar diatas, hasil dari pengembangan geodatabase ini menyajikan informasi yang berisi  tentang  informasi  foto,  nama  pemilik,  status  kependudukan,  kondisi  bangunan,  status  kepemilikan menurut pihak keraton, status kepemilikan menurut pemerintah, status kepemilikan menurut masyarakat dan rekomendasinya. Hasil dan analisis pada penelitian ini dalam hal informasi mengenai status kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon dapat menjadi bahan informasi dan membantu dalam upaya meminimalisir ataupun mencegah terjadinya konflik.
Hasil tersebut dapat digunakan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya konflik dengan melihat informasi-informasi yang sudah tertera didialam hasil geodatabase tersebut. Setelah mengetahui informasi dari masing-masing pihak yang terkait maka dapat dilakukan mediasi antar pihak baik dari pihak keraton, pihak masyarakat,  dan  pihak  pemerintah.  Dengan  hal  tersebut  diharapkan  dapat  menemui  titik  terang  agar  dapat mencegah terjadinya permasalahan atau konflik pertanahan.
Analisis  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  mengenalisa  status  kepemilikan  lahan  permukiman Magersari  yang dimana  secara  langsung  dilakukan dalam  geodatabase,  pembuatan  database  yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembuatan dan perancangan geodatabase status kepemilikan lahan permukiman Magersari. Selain itu jika ada kesalahan, penambahan atau adanya perubahan bisa dengan mudahk untuk di edit langsung didalam geodatabase.
Dapat dilihat dari gambar diatas, hasil dari pengembangan geodatabase ini menyajikan informasi yang berisi  tentang  informasi  foto,  nama  pemilik,  status  kependudukan,  kondisi  bangunan,  status  kepemilikan menurut pihak keraton, status kepemilikan menurut pemerintah, status kepemilikan menurut masyarakat dan
rekomendasinya. Hasil dan analisis pada penelitian ini dalam hal informasi mengenai status kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon dapat menjadi bahan informasi dan membantu dalam upaya meminimalisir ataupun mencegah terjadinya konflik. Dalam proses analisis sistem informasi geografis status  kepemilikan  lahan  permukiman  Magersari  Keraton  Kanoman  dengan  melakukan  tahapan pengembangan  geodatabase  yang  dimana  proses  ini  merupakan  proses  pengolahan  data  serta  peta  yang didukung  dengan  geodatabase  yang  terstruktur.  Dari  hasil  analisis  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  yang didapat bahwa keseluruhan permukiman Magersari ini berpotensi konflik, hal ini disebabkan karena ketidak jelasannya status dari permukiman Magersari yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dari setiap pihak.
Hasil tersebut dapat digunakan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya konflik dengan melihat informasi-informasi yang sudah tertera didialam hasil geodatabase tersebut. Setelah mengetahui informasi dari masing-masing pihak yang terkait maka dapat dilakukan mediasi antar pihak baik dari pihak keraton, pihak masyarakat,  dan  pihak  pemerintah.  Dengan  hal  tersebut  diharapkan  dapat  menemui  titik  terang  agar  dapat mencegah terjadinya permasalahan atau konflik pertanahan.
Dari  uraian-uraian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat perbedaan  pandangan  dari  masing-masing  pihak,  hal  ini  tentu  saja  bisa  menimbulkan  gesekan  dan menyebabkan  terjadi  konflik  sengketa  tanah.  Maka  dengan  hal  ini  perlu  adanya  kesepakatan  antara  pihak- pihak terkait agar bisa menemukan titik terang serta tidak ada lagi perbadaan pandangan untuk meminimalisir ataupun untuk mencegah terjadinya konflik sengketa tanah. Maka perlu adanya upaya untuk meminimilasir hal tersebut, masing –masing pihak perlu bekerja sama untuk menemukan titik terang terhadap peramasalahan ini.
Masalah tanah merupakan masalah yang sangat membutuhkan keadilan hal ini dikarenakan sifat tanah yang langka serta memiliki keterbatasan, dan kebutuhan dari setiap manusia. Dalam penyelsaian permasalahan ini  yang  penting  bukan  masalah  caranya  bagaimana,  melainkan  pemahaman  tentang  sumber  hukum,  asas ketentuan, penerepan asas dan ketentuan yang berlaku dalam menyelsaikan masalah tanpa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman atas asas dan ketentuan hukum Tanah Nasional dana cara penerepannya tergantung kepada sistem sosial budaya dari suatu daerah.

## D. Kesimpulan
Dengan adanya perbedaan pendapat antara pihak keraton, masyarakat, serta pemerintah dapat menjadi pemicu permasalahan konflik sengketa tanah. Dari hal tersebut maka perlu adanya upaya dalam meminimalisir atau  mecegah  terjadinya  konflik  tanah dengan  cara  musyawarah  atau  mediasi  dengan  menghadirkan  semua pihak-pihak yang terkait tanpa ada unsur keberpihakan.
Pengaturan hukum mengenai atlternatif penyelsaian sengketa dan konflik permasalahan tanah melalui mediasi untuk mewujudkan kepastian hukum yang dimungkinkan dan seharusnya memenuhi landasan filosofis yang dimaksud dalam pengaturan hukum harus dilaksanakan secara mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan didapatkan ketika para pihak telah sepakat, yang dimana hal tersebut berarti tercapai pula kepastian hukum di bidang pertanahan.

## Daftar Pustaka
[1] M.  G.  Darmawan  and  I.  Fardani,  “Prediksi  Deforestasi  Hutan  Menggunakan  Metode  Cellular  Automata  di Kabupaten  Bogor,” Bandung  Conference  Series:  Urban  &  Regional  Planning ,  vol.  2,  no.  1,  Jan.  2022,  doi: 10.29313/bcsurp.v2i1.1764.
[2] I. Sari, “Hak-Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria(UUPA),” Jurnal Mitra Manajemen , vol. 9, no. 1, 2017.
[3] P. A. H. Nugrahadi and F. Pujianto, “Territorial Analisys of Keraton Kanoman,” Jurnal RISA (Riset Arsitektur) , vol. 4, no. 2, Apr. 2020.
[4] I.  Fardani,  F.  Alain,  J.  Mohmed,  and  I.  Chofyan,  “Pemanfaatan  Prediksi  Tutupan  Lahan  Berbasis  Cellular Automata-Markov dalam Evaluasi Rencana Tata Ruang,” 2020, doi: 10.23887/mkg.v21i2.28121.
[5] A.  Sainul,  “Konsep  Hak  Milik  dalam  Islam,” Jurnal  Al-Maqasid:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Kesyariahan  dan Keperdataan , vol. 6, no. 2, 2020.
[6] F. E. Nae, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Sudah Bersertifikat.”
[7] A. S. Kenangkinayu and Y. Asyaiwati, “Studi Identifikasi Potensi dan Masalah untuk Pengembangan Desa Secara Berkelanjutan di Desa Tegalrejo,” Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota , pp. 111–118, Dec. 2022, doi: 10.29313/jrpwk.v2i2.1275.
[8] N. Fadhilah, “Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya”.
[9] F. A. Rizki and I. Fardani, “Identifikasi Status Kepemilikan Lahan Permukiman Magersari Keraton Kanoman Cirebon,” Proceding Seminar Nasional UNIMUS , vol. 4, 2021.
[10] H. M. Tuang and S. Darmawan, “Pembangunan Geodatabase Urban Heat Island di Indonesia.”
[11] M. R. et al Ramdhan, “Membangun Geodatabase Komoditas Unggulan Indonesia,” Jurnal Program Studi Teknik Geodesi Unpak , pp. 1–10, 2018.