326
Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin

## Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 Vol. 10, No. 1, (March) 2024. Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id

## Research Article

## Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam
Sa’adatur Robi’ah 1 , Muthoifin 2
1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, I000200063@student.ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, mut122@ums.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Received :  January 17, 2024 Revised :  January 31, 2024 Accepted :  Februari 27, 2024 Available online    :  March 30, 2024
How to Cite : Sa’adatur Robi’ah, and Muthoifin. 2024. “Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam”. Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 10 (1):326 -44. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.770 .
Abstract: Environmental  problems  are  talking  about  survival  (humans  and  nature).  Preserving  the environment  is  as  meaningful  as  ensuring  the  survival  of  humans  and  everything  in  nature  and  its surroundings. Environmental conservation is a systematic and integrated effort that must be carried out to preserve  environmental  functions  and  prevent  environmental  pollution  and  damage  such  as  planning, utilization,  control,  maintenance,  supervision,  and  law  enforcement.  This  paper  intends  to  elaborate environmental conservation from the point of view of Islamic law and applicable legislation in Indonesia. This  paper  is  intended  as  an  effort  to  develop  scientific  insight  and  provide  an  understanding  to  the community of the importance of preserving ecology for overall ecological sustainability. Overall, this paper will elaborate on the legal aspects of environmental conservation, which focuses on exploratory studies; namely describing completely about environmental conservation seen from two aspects, namely Islamic law and juridical aspects (laws). This paper data is literature data related to environmental conservation, both  in  the  perspective  of  Islamic  law  and  positive  law.  The  approach  used  is  a  normative-empirical approach  Based on  research,  it can  be concluded  that  in a  positive  legal  perspective  it  is affirmed  that environmental conservation  is adopted  in the principle of state responsibility. The  State guarantees the right of citizens to a good and healthy environment.
Keywords: Research Trends, Environmental Law, Islamic Law.
Abstrak: Masalah  lingkungan  adalah  berbicara  tentang  kelangsungan  hidup  (manusia  dan  alam). Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang

## Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam

## Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
harus dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan  lingkungan  hidup  seperti  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan  hukum. Tulisan  ini  bermaksud  mengelaborasi pelestarian  lingkungan dari sudut  pandang  hukum  Islam  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Tulisan  ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan  memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan arti penting  melestarikan ekologi  untuk  keberlangsungan ekologi secara  keseluruhan. Secara keseluruhan, tulisan ini akan mengurai tentang aspek hukum atas pelestarian lingkungan hidup, yang  menitik  beratkan  pada  kajian  eksploratif;  yaitu  mengurai  secara  lengkap  tentang  pelestarian lingkungan  hidup dilihat dari dua aspek yakni  hukum  Islam dan aspek yuridis  (undang-undang).  Data tulisan ini adalah data kepustakaan yang berkaitan pelestarian lingkungan, baik dalam perspektif hukum Islam  maupun  hukum  positif.  Pendekaan  yang  digunakan  dalah  pendekatan  normative-empiris Berdasarkan  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  perspektif  hukum  positif  ditegaskan  bahwa pelestarian lingkungan hidup diadopsi dalam asas tanggung jawab negara. Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Kata Kunci: Trend Penelitian, Hukum Lingkungan, Hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Sebagian  besar  dari  hampir  lima  puluh  negara  mayoritas  Muslim  di  dunia memiliki  undang-undang  yang  mengacu  pada  syariah,  panduan  yang  diyakini  umat Islam telah diberikan Tuhan kepada mereka dalam berbagai hal spiritual dan duniawi. Beberapa  negara  ini  memiliki  undang-undang  yang  menyerukan  apa  yang  dikatakan para kritikus sebagai hukuman pidana yang kejam, atau menempatkan pembatasan yang tidak  semestinya  pada  kehidupan  perempuan  dan  kelompok  minoritas.  Namun,  ada keragaman  besar  dalam  cara  pemerintah  menafsirkan  dan  menerapkan  syariah,  dan orang  sering  salah  memahami  peran  yang  dimainkannya  dalam  sistem  hukum  dan kehidupan individu.
Syariah berarti “jalan yang benar” dalam bahasa Arab. Dalam Islam, itu merujuk pada  nasihat  ilahi  yang  diikuti  umat  Islam  untuk  menjalani  kehidupan  moral  dan tumbuh dekat dengan Tuhan. Syariah berasal dari dua sumber utama: Al-Qur'an, yang dianggap  sebagai  perkataan  langsung  dari  Tuhan,  dan  hadits — ribuan  ucapan  dan praktik  yang  dikaitkan  dengan  Nabi  Muhammad  yang  secara  kolektif  membentuk Sunnah. Beberapa tradisi dan narasi yang termasuk dalam sumber-sumber ini berevolusi dari  Yudaisme  dan  Kristen,  agama-agama  besar  Ibrahim  lainnya.  Muslim  Syiah memasukkan kata-kata dan perbuatan dari beberapa keluarga nabi di Sunnah. Namun, syariah  sebagian  besar  terdiri  dari  tradisi  interpretatif  cendekiawan  Muslim.  Nabi Muhammad  dianggap  yang  paling  saleh  dari  semua  orang  beriman,  dan  tindakannya menjadi teladan bagi semua umat Islam.
Proses  menafsirkan  syariah,  yang  dikenal  sebagai  fikih,  berkembang  selama ratusan  tahun  setelah  dia  meninggal  pada  abad  ketujuh  dan  ketika  kerajaan  Islam berkembang keluar dari Mekah dan Madinah, tempat dia tinggal dan meninggal, di Arab Saudi  modern.  Syariah  tidak  sama  dengan  hukum  Islam.  Muslim  percaya  syariah mengacu pada nilai-nilai yang sempurna dan abadi yang hanya dipahami oleh Tuhan, sedangkan  hukum  Islam  didasarkan  pada  interpretasi  syariah.  Menafsirkan  syariah membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang Al-Qur'an dan Sunnah, kefasihan berbahasa  Arab,  dan  keahlian  dalam  teori  hukum.  Namun,  seminari-seminari  Islam modern belum menstandarkan tingkat kompetensi atau lamanya studi yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli hukum, kata Khaled Abou El Fadl, seorang

## Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
ahli hukum dan profesor hukum Muslim di University of California, Los Angeles. 1 Syariah adalah sumber perdebatan di antara Muslim dan non-Muslim. Di antara banyak  alasan  syariah  menimbulkan  kontroversi  adalah  bahwa  hal  itu  sering dikontraskan dengan rezim hukum modern di negara-negara yang didominasi sekuler. “Jika  syariah  dibandingka n  dengan  sistem  hukum  pramodern,  hampir  tidak  ada  yang kontroversial  tentangnya,”  kata  Abou  El  Fadl.  Syariah  juga  bisa  dilihat  bermasalah tergantung siapa yang menafsirkannya. Banyak pengamat memandang syariah sebagai sistem hukum kaku yang tidak dapat berevolusi untuk mencerminkan nilai-nilai Barat yang modern. 2
Perdebatan tentang syariah cenderung berpusat pada topik tertentu: Hukuman fisik.  Untuk  kejahatan  tertentu,  seperti  pencurian,  penistaan,  dan  perzinahan, interpretasi tradisional dari hukum Islam memberikan hukuman yang dianggap kejam dibandingkan  dengan  sistem  hukum  paling  modern.  Diantaranya  adalah  hukuman hudud,  yang  meliputi  rajam,  cambuk,  dan  amputasi.  (Al-Qur'an  tidak  pernah menyebutkan rajam, yang merupakan hukuman yang berasal dari Kitab Ulangan baik dalam Alkitab Ibrani dan Kristen.) 3
Namun, menerapkan hukuman tersebut memerlukan memenuhi ambang batas pembuktian  yang  luas,  sehingga  ulama  mengatakan  mereka  sebagian  besar dimaksudkan untuk melayani sebagai pencegah bukan daripada memiliki efek hukuman melalui  aplikasi.  Saat  ini,  sebagian  besar  negara  mayoritas  Muslim  tidak  menerapkan hukuman  fisik,  meskipun  sekitar  selusin  negara  memiliki  wewenang  untuk melakukannya berdasarkan undang-undang negara bagian. 4
Banyak  non-Muslim  berasumsi  bahwa kata  ini,  yang  berarti  “berjuang”,  hanya mengacu  pada  perjuangan  bersenjata  oleh  ekstremis  Muslim  melawan  non-Muslim. Namun, sebagai prinsip syariah, itu merujuk pada upaya untuk mencapai tujuan moral, yang  bisa  berupa  perjuangan  bersenjata  melawan  ketidakadilan,  keinginan  untuk memperbaiki  diri  secara  moral,  atau  mengejar  ilmu,  misalnya.  Toleransi  beragama. Beberapa kritikus mengatakan bahwa negara-negara pimpinan Muslim yang mengikuti syariah  sangat  tidak  toleran  terhadap  orang-orang  kafir  atau  mereka  yang  menganut agama lain. Para sarjana mengatakan bahwa intoleransi ini sebagian besar berasal dari pembatasan pramodern yang diterapkan pada minoritas non-Muslim di tanah Muslim, yang didukung oleh hadits tertentu yang kemudian dimasukkan ke dalam kanon Muslim yang  merekomendasikan  hukuman  mati  bagi  Muslim  yang  melakukan  kemurtadan. Nigeria dan Pakistan telah melakukan hukuman mati untuk penistaan dan kemurtadan, seperti yang dilakukan Sudan selama bertahun-tahun.
Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, produsen bahan bakar fosil terkemuka di dunia perlu memisahkan ekonomi mereka dari sumber yang terutama bertanggung jawab  atas  kenaikan  suhu  global  yang  berkelanjutan.  Beberapa  ekonomi  ini  termasuk negara-negara yang hukum dan masyarakatnya didominasi oleh hukum Islam, seperti
1 Anwar,  Sofyan  Mufid,  Islam  &  Ekologi  Manusia:  Paradigma  Baru,  Komitmen  dan Integritas Manusia  dalam  Ekosistemnya,  Refleksi  Jawaban  atas  Tantangan  Pemanasan  Global (Dimensi Intelektual, Emosional dan Spiritual), Bandung: NUANSA, 2010.
2 Fandeli, Chafid, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Rinsip Dasar dan Pemapanannya dalam Pembangunan, Yogyakarta : Liberty 1995.
3 Bidhawy, Zakiyuddin, Islam Melawan Kapitalisme, Magelang: Resist Book, 2007.
4 Hamzah, Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

## Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam

## Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). Negara-negara lain seperti Indonesia, meski  tidak  diatur  secara  ketat  oleh  hukum  Islam,  juga  memiliki  sebagian  besar masyarakat yang menerima fatwa dan sumber hukum Islam lainnya sebagai pedoman perilaku  mereka.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  memeriksa  apakah  hukum  Islam menawarkan cara apa pun untuk memberi insentif kepada para aktor agar terlibat dalam transisi hijau. Ini termasuk, khususnya, apakah dan sejauh mana kita dapat memandang hukum Islam sebagai alat untuk mengabadikan keadilan iklim dalam kerangka hukum masyarakat pan-Islam. 5
Kesadaran manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup saat ini masih tergolong  rendah.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  meningkatnya  jumlah  kerusakan ekosistem  berupa;  pencemaran  lingkungan,  pemanasan  global,  kebakaran  hutan,  dan efek rumah kaca yang berdampak pada keberlangsungan organ hayati. 6
Rendahnya kesadaran manusia untuk menjaga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  dipengaruhi  oleh  rendahnya  tingkat kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Sedangkan faktor ekternal merupakan campur  tangan  pemerintah  dalam  memberikan  rambu-rambu  berupa  aturan  hukum yang tidak efektif dan mengikat. 7
Kerusakan  lingkungan  hidup  semakin  hari  kian  parah.  Kondisi  tersebut  secara langsung  telah  mengancam  kehidupan  manusia.  Kerusakan  lingkungan  hidup  dapat diartikan  sebagai  proses  deteriorasi  atau penurunan  mutu  (kemunduran)  lingkungan. Deteriorasi  lingkungan  ini  ditandai  dengan  hilangnya  sumber  daya  tanah,  air,  udara, punahnya flora dan fauna liar, dan berdampak pada kerusakan ekosistem lainnya. 8 Dalam  pemaknaan  hukum  Islam,  terdapat  segolongan  orang  yang  memahami dampak fikih hanya pada sebatas ibadah mahdloh seperti shalat, saum, zakat, dan haji. Akibatnya,  fikih  yang  berhubungan  dengan  fenoeman  sosial,  seperti  fikih  lingkungan masih  terabaikan.  Padahal  dalam  konteks  krisis  ekologis  saat  ini,  fikih  lingkungan menjadi sangat urgen. Melalui fikih lingkungan, perlu ditanamkan kepada masyarakat sebuah keyakinan bahwa membuang sehelai sampah ke tempatnya atau menyingkirkan duri  dari  jalanan  itu  adalah  ibadah.  Melalui  fikih  lingkungan,  juga  perlu  ditanamkan kepada  masyarakat  sebuah  keyakinan  bahwa  berjualan  di  atas  trotoar  itu  termasuk mengambil hak para pejalan kaki yang diharamkan agama dan sebagainya. 9

## METODE PENELITIAN
Metode  pada  artikel  ini  menggunakan  studi  pustaka (library  research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap
5 Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999. http://helpingpeopleideas.com/publichealth/kesehatan-lingkungan/
6 Friedmann, Lawrence, The Legal System: A Social Science Perspective,  New York: Russell Sage Foundation, 1975.
7 Al-Asnawi, Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan, Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila ‘Ilmi Al -Ushul, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999.
8 Fukuyama, Francis, The End of History and The Last Man, London: Penguin Books, 1992.
9 Syafi’i SJ., Ahmad, ”Fiqih Lingkungan; Revitalisasi Ushul Al - Fiqh untuk Konservasi dan Kosmos”, Paper disampaikan pada 9th Annual Conference of Islamic Studies, Surakarta 2 – 5 November 2009.

## Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam

## Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
studi  pustaka  dalam  penelitian  yaitu  menyiapkan  perlengkapan  alat  yang  diperlukan, menyiapkan  bibliografi  kerja,  mengorganisasikan  waktu  dan  membaca  atau  mencatat bahan penelitian (Menurut Zed,2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset- riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Umat  Islam,  yang  dikenal  sebagai  Muslim,  tersebar  luas  di  banyak  negara  di Timur  Tengah.  Umat  manusia  dipandang  sebagai  pemilik,  atau  penjaga  atau  wali, lingkungan.  Salah  satu  teori  dasar  dalam  hukum  lingkungan  Islam  adalah  konsep penciptaan  bersama  dengan  fitrah  (kesucian  alam – sebuah  konsep  yang  “meliputi semangat altruistik, perhatian dalam tindakan, dan bias konservasionis”). Dibangun di atas gagasan bahwa Tuhan menciptakan Bumi, ajaran Al-Qur'an dan Sunnah bersama dengan sumber-sumber lain dari hukum ketuhanan ini mengungkapkan bahwa Tuhan menyediakan bagi umat manusia. dengan menempatkan segala sesuatu untuk melayani manusia. Prinsip ini menunjukkan bahwa manusia adalah bagian dari alam, dan Tuhan mengharapkan dia membuat pilihan etis sebagai tanggapan atas apa yang dia temui di Bumi. 10
Dalam  hal  ini,  ada  empat  gagasan  yang  membahas  prinsip  pembangunan berkelanjutan  menurut  standar  lingkungan  positif  modern:  “para  pihak  perlu melestarikan sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang”; “sumber daya alam hanya dapat dieksploitasi d engan cara yang ‘berkelanjutan’”; “penggunaan sumber daya alam harus ‘berkeadilan’”; dan “pertimbangan lingkungan harus diintegrasikan ke dalam  ekonomi  dan  rencana  dan  program  pembangunan  lainnya,  dan  kebutuhan pembangunan  harus  diperhitungkan  dalam  menera pkan  tujuan  lingkungan.” Membandingkan  gagasan  ini  dengan  sikap  Islam  terhadap  sumber  daya  alam  dan lingkungan,  akan  sangat  mirip.  diakui.  Inti  dan  tujuan  pertumbuhan  yang  dapat dipertahankan  ada  dalam  Islam  karena  istilah  'pembangunan  berkelanjutan'  telah ditekankan dalam terang nilai-nilai syariah. 11
Akibatnya,  Al-Qur'an  menetapkan  bahwa  Tuhan  telah  memberikan  kepada manusia hak pakai hasil dan hak sewa dengan prasyarat terlampir – “Dia telah memberi manusia  hak  untuk  hidup  di  Bumi  dan  untuk  menggunakan  sejauh  yang  dia  bawa. kehendak Tuhan dan memeliha ra apa yang telah Tuhan berikan kepadanya.”71 Dalam nada  yang  sama,  Roughton  mencatat  bahwa  Fazlun  M.  Khalid  mengacu  pada  hak manusia  di  Bumi  sebagai  hasil – Tuhan  adalah  satu-satunya  pemilik  Bumi  dan  segala isinya, sementara manusia mungkin menggunakannya hanya untuk nilai kegunaannya. Cendekiawan  lingkungan  lainnya  telah  menambahkan  bahwa,  mengingat  larangan Syariah terhadap pemborosan lingkungan dan salah kelola, hak pengguna hasil datang dengan  kewajiban  tambahan  untuk  melestarikan  dan  mengembangkan  Bumi  untuk
10 Giddens,  Anthony,  Kapitalisme  dan  Teori  Sosial  Modern  Suatu  Analisis  Karya  Tulis  Marx Durkheim dan Mark Weber, So
11 Djamal  Irwan,  Zoer’aini,  Prinsip -Prinsip  Ekologi  Ekosistem,  Lingkungan  dan  Pelestariannya, Jakarta : Bumi Aksara, 2010.

## Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam
Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
kepentingan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan tertanam dalam norma-norma  Islam  sebagaimana  Al-Qur'an  mengilhami  manusia  untuk  mendekati lingkungan  secara  rasional.  Konsepsi  ekuilibrium  (keseimbangan)  juga  mendukung gagasan bahwa manusia harus bertindak dengan kontrol dan kewajaran terhadap alam dan alam. sekitar. Selain memberikan tujuan ilahiah kepada segala sesuatu di Bumi, di bawah model lingkungan Islam, Tuhan telah membentuk dan menciptakan lingkungan yang  stabil  dan  terukur  untuk  ciptaan-Nya  yang  diperhitungkan  secara  masuk  akal sehingga mereka dapat menjalankan ibadah-ibadah-Nya.
Oleh  karena  itu,  wajib  hukumnya.  bahwa  manusia  melestarikan  proporsi  dan stabilitas  lingkungan  yang  Tuhan  ciptakan  daripada  mengganggu  atau  mengganggu keseimbangan ini Oleh karena itu, disarankan agar hubungan reguler manusia dengan ciptaan  Tuhan  lainnya  h arus  menjadi  salah  satu  “pemanfaatan  ekologis”,  dimana  dia hidup  sesuai  dengan  kehendak  Tuhan  sambil  melindungi  sumber  daya  alam  dan mencegah  degradasi  alam  ciptaan  Tuhan.  Norma  Mizan/Al-tanasoub  (Due  Proporsi), disebutkan  dalam  beberapa  ayat  Al-Qur'an,  memandu  hubungan  umat  Islam  dengan lingkungan, dan menetapkan bahwa manusia harus menggunakan lingkungan dengan hati-hati dan hanya dengan cara yang melayani keseimbangan. Keseimbangan ini adalah batu  kunci  pembangunan  berkelanjutan,  dan  karenanya  konsep  'keseimbangan'  atau 'keseimbangan'  dalam  hukum  lingkungan  internasional  Islam  sebanding  dengan gagasan  modern  tentang  pembangunan  berkelanjutan  di  dunia.  undang-undang  dan perjanjian  internasional  lingkungan  kontemporer.  Sebagai  fungsi  sosial  dari  segala sesuatu,  fungsi  penting  dari  semua  ciptaan  sebagai  tanda-tanda  Pencipta  mereka menetapkan dasar hukum yang paling kuat untuk pengelolaan lingkungan.
Dalam hukum Islam, syarat sumber daya alam dasar didasarkan pada teks-teks dari  Alquran  dan  ajaran  Nabi  Muhammad,  bersama  dengan  prinsip-prinsip  hukum. Perlu  dicatat  bahwa  fiqh  berarti  pemahaman  prinsip-prinsip  syariah,  di  mana  'teori hukum'  doktrin  hukum  Barat  adalah  bagian  dari  filsafat  Islam  Fiqh  dikembangkan terutama  sebagai  bidang  Islam  yang  mencoba  memahami  syariah  tanpa  memasuki wilayah 'yurisprudensi', atau filsafat hukum dalam konsepsi Baratnya.  Prinsip-prinsip hukum  syariah  harus  disimpulkan  dalam  perkembangan  hukum  Islam  yang  dikenal sebagai  ushul  al-fiqh  (prinsip-prinsip  hukum).  Oleh  karena  itu,  interpretasi  dan penerapan norma-norma dasar hukum Islam, dan sifat hukum ini, telah menjadi fokus banyak perdebatan di kalangan sarjana Muslim.
Landasan  pendekatan  Islam  terhadap  lingkungan  hidup  terletak  pada  konsep Khalīfa  (perwalian,  kepengurusan  atau  perwalian).  Khalifah  memanifestasikan  dirinya sebagai  keyakinan  bahwa  manusia  bisa  mendapatkan  keuntungan  dari  sumber  daya alam,  tetapi  hanya  sejauh  mereka  tidak  terlalu  memanjakan  atau  mempengaruhi kemampuan masyarakat dan generasi mendatang untuk juga mendapatkan keuntungan dari  sumber  daya  ini.  Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Al-Qur'an  7:32:  ''...  makan  dan minum  tetapi  tidak  melebihi  batas;  tentunya,  Dia  tidak  menyukai  orang-orang  yang melampaui batas” dan 28:77: “[d]o jangan menyebarkan kerusakan di muka bumi, karena Allah  pasti  tidak  menyukai  orang- orang  yang  merusak”.  Memang,  beberapa  orang berpendapat  bahwa  ada  kewajiban  bagi  umat  Islam  untuk  mengatasi  masalah lingkungan. Hal ini didukung oleh 2:30, di mana Al- Qur’an menyatakan: “Dan (ingatlah) seperti yang dikatakan Tuhanmu kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku menjadikan bumi pengganti.’ Mereka berkata, 'Maukah Engkau menjadikan di dalamnya orang yang
Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
merusak  dan  menumpahkan  darah,  sedangkan  kami  [adalah  orang-orang  yang] mengagungkan  [dengan]  pujian-Mu  dan  menyebut-Mu  Kudus?'  Dia  berkata, ‘Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’.”
Upaya  penegakan  sanksi  administrasi  oleh  pemerintah  secara  ketata  dan konsisten sesuai dengankewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam  rangkan  menjaga  kelestarianfungsi  lingkungan  hidup.  Sehubungan  dengan  hal ini,  maka  penegakan  sanksi  administrasimerupakan  garda  terdepan  dalan  penegakan hukum  lingkungan  (primum  remedium).  Jika  sanksi  administrasi dinilai  tidak  efektif, berulan  dipergunakan  sarana  sanksi  pidana  sebagai  senjatapamungkas  (ultimum remedium).
Penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidupbaru dapat dimulai apabila : Aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dantelah  menindak  pelanggar  degan  menjatuhkan  suatu  sanksi  administrasi  tesebut, namun  ternyatatidak  mampu  menghentikan  pelanggaran  yang  terjadi,  atau  antara perusahaan  yang  melakukan  pelanggaran  dengan  pihak  masyarakat  yang  menjadi korban  akibat  terjadi  pelanggaran,  sudahdiupayakan  penyelesaian  sengketa  melalui mekanisme  altenatif  di  luar  pengadilan  dalam  bentukmusyawarah  /  perdamaian  / negoisasi / mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu,dan atau litigasi melalui  pengadilan  pedata,  namun  upaya  tersebut  juga  tidak  efektif,  baru  dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup. 12
Meskipun  para  sarjana  mengatakan  syariah  tidak  merekomendasikan  sistem pemerintahan tertentu, itu digunakan oleh kelompok yang berbeda untuk menentang dan  mendukung  demokrasi.  Beberapa  Muslim  mengatakan  demokrasi  adalah  konsep murni Barat yang dipaksakan pada negara-negara Muslim. Yang lain mengatakan bahwa demokrasi  memiliki  dasar  dalam  Al-Qur'an,  karena  "musyawaratan"  di  antara  orang- orang  dianjurkan  (42:38  Al-Qur'an).  Misalnya,  selama  apa  yang  disebut  Musim  Semi Arab,  Universitas  Al-Azhar  Mesir  mengeluarkan  pernyataan  yang  mengatakan  bahwa syariah mempromosikan transisi menuju demokrasi. Kelompok Islam moderat seperti partai  Gerakan  Ennahda  Tunisia  juga  mendukung  demokrasi  sebagai  bentuk pemerintahan yang disukai.
Sementara  itu,  para  pemimpin  Iran  dan  Arab  Saudi  bersikeras  bahwa  syariah membutuhkan  pemerintahan  yang  tidak  demokratis.  Hak  perempuan.  Al-Quran menyatakan  bahwa  wanita  secara  moral  dan  spiritual  setara  dengan  pria,  tetapi  juga menunjukkan  bahwa  istri  dan  ibu  memiliki  peran  khusus  dalam  keluarga  dan masyarakat. Panduan syariah tertentu berlaku khusus untuk perempuan, dan beberapa pemerintah  menggunakan  hukum  Islam  untuk  secara  signifikan  membatasi  hak-hak perempuan, mendikte bagaimana mereka berpakaian dan melarang atau memisahkan mereka di ruang tertentu. Misalnya, Iran dan Arab Saudi memiliki peraturan berbasis hukum Islam yang mewajibkan perempuan untuk mengenakan cadar dan didampingi oleh wali laki-laki di tempat umum. Beberapa pengamat Afghanistan dan Barat khawatir wanita  Afghanistan  akan  menghadapi  pembatasan  serupa  di  bawah  Taliban.  Kritikus mengatakan  aturan  kesopanan  ini  menciptakan  ketidak  setaraan,  termasuk  dengan
12 Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999. http://helpingpeopleideas.com/publichealth/kesehatan-lingkungan/

## Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam

## Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
membatasi  kesempatan  pendidikan  dan  pekerjaan  bagi  perempuan.  Undang-undang lain  mencegah  perempuan  untuk  memulai  perceraian  dan  pernikahan  sendiri, berkontribusi pada pernikahan anak dan kekerasan berbasis gender. Bahkan di beberapa tempat di mana undang-undang seksis telah dihapuskan, sikap dan praktik lambat atau menolak perubahan.
Kewenangan  pemerintah  untuk  mengatur  merupakan  suatu  hal  yang  telah ditetapkan  oleh  Undang-Undang.  Dari  sisi  Hukum  Administrasi  Negara,  kewenangan ini di sebut dengan kewenagan atribusi (Atributive bevoeghdheid), yaitu kewenangan yang  melekat  pada  badan-badan  pemerintah  yangdiperoleh  dari  Udang-Undang. Sehingga  badan-badan  pemerintah  tersebut  dengan  demikian  memiliki  kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997.
Dengan demikian, badan-badan pemerintah yang berwenang meiliki legitimasi (kewenangan  bertindak  dalam  pengertian  politik)  untuk  menjalankan  kewenangan hukumnya. Karena masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan yaitu kewenangan menerapkan  sanksi  seperti  pengawasan  dan  pemberian  sanksi  yang  merupakan  suatu tugas  pemerintah  seperti  yang  diamanatkan  olehundang-  undang.  Dalam  hal pengawasan  dilakukan  oleh  suatu  lembaga  yang  dibentuk  khusus  oleh  pemerintah. Sanksi  administrasi  merupakan  kewenangan  pemerintah  provinsi  yang  dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota, hal ini dapat tercantum dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  :  “Gubernur  /  Kepala  Daerah  Tingkat  I  berwenang melakukan  paksaan  pemerintahan  terhadap  penanggung  jawab  usaha  dan  /  atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinyapelanggaran, serta menanggulangi akibat  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  pelanggaran,  melakukantindakan  penyelamatan, penanggulangan, dan / atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawabusaha dan /atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang- Undang”.
Wewenang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dapat  diserahkan  kepada Bupati/  Walikotamadya/  kepala  Daerah  Tingkat  II  dengan  Peraturan  Daerah  Tingkat I.Pihak ke-tiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yangberwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2). Peksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahulukan dengan surat perintah dari pejabat berwenang.Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diganti dengan  pembayaran  uang  tertentu.Kemampuan  daya  dukung  lingkungan  hidup terdapat  beban  pencemaran  mempunyai  keterbatasan.Apabila  kondisi  ini  dibiarkan akan berdampak terhadap kehidupan manusia. 13
Selain  itu,  ada  prinsip  maslahah  atau  mengamankan  keuntungan  dan menghilangkan  kerugian.  Secara  lebih  luas,  prinsip  ini  dipersepsikan,  menurut  Al- Ghazali, sebagai “kemaslahatan yang dimaksudkan oleh Sang Pemberi Hukum bagi umat manusia  dalam  pemeliharaan  dan  perlindungan  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan hartanya”. Nilai -nilai ini ditempatkan dalam urutan hierarkis, dengan nilai yang lebih
13 Al-Bukhari,  Muhammad  bin  Ismail  bin  Ibrahim  Al-Mughirah,  Sahih  -Bukhari,  Kairo:  Dar  Al- Sya’ab, 1987.

## Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam
Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
tinggi berlaku jika terjadi benturan cita-cita. Maslahah dapat dianggap sebagai sarana untuk  memasukkan  kepentingan  publik  ke  dalam  pertimbangan  hukum  Islam,  dan karena  itu  merupakan  alat  interpretasi  yang  penting  dalam  menganalisis  potensi  isu keadilan iklim. Kedua konsep ini menyisakan ruang untuk mengejar keadilan iklim.
Pelanggaran  perwalian  yang  disebabkan  oleh  kegagalan  untuk  memoderasi penggunaan  gas  rumah  kaca  oleh  manusia  membuat  umat  Islam  berkewajiban  untuk mengambil  langkah-langkah  untuk  memperbaiki  pelanggaran  ini.  Secara  lebih  luas, dampak  bencana  perubahan  iklim  merupakan  ancaman  berat  bagi  kehidupan, kesehatan,  dan  prospek  generasi  mendatang.  Ketika  memeriksa  hierarki  kepentingan yang  disebutkan  di  atas,  jelas  bahwa  kehidupan  dan  garis  keturunan  dianggap  lebih tinggi daripada kepentingan kekayaan. Hal ini penting karena sulit untuk membenarkan perlindungan berkelanjutan dari investasi yang ada dan ekonomi berbasis bahan bakar fosil ketika dampak dari kebijakan ini akan berdampak jangka panjang pada nilai yang lebih  tinggi.  Dalam  menempatkan  penekanan  pada  kebutuhan  untuk  melindungi sumber  daya  untuk  generasi  masa  depan,  Islam  memungkinkan  pemahaman  bahwa tindakan  harus  diambil  untuk  menghindari  dampak  yang  tidak  proporsional  pada mereka yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Salah  satu  interpretasi  modern  terpenting  tentang  Islam  dan  perubahan  iklim dapat  dilihat  dalam  Deklarasi  Islam  tentang  Perubahan  Iklim.  Deklarasi  tersebut dikeluarkan  sebagai  bagian  dari  konferensi  yang  diadakan  bersama  antara  Organisasi Kerjasama  Islam,  ISESCO  dan  Akademi  Fiqh  Islam  Internasional.  Ini  menguraikan tuntutan spiritual yang ditempatkan pada umat Islam untuk mengambil tindakan untuk mengurangi krisis iklim. Secara khusus, itu merujuk tindakan yang diambil oleh Nabi seperti  pembentukan  kawasan  lindung  untuk  konservasi  (Hima),  hidup  hemat  dan mendaur ulang harta benda melalui perbaikan atau memberikan barang-barang, untuk menunjukkan  kewajiban  umat  Islam  untuk  hidup.  berkelanjutan.  Ini  mengacu  pada berbagai  sumber  Alquran  termasuk  ayat  30:4  untuk  lebih  memperkuat  dukungannya terhadap aksi iklim: “Korupsi sudah muncul di darat dan laut Karena apa yang dibuat tangan orang sendiri, Agar mereka dapat merasakan sesuatu dari apa yang telah mereka lakukan; Sehingga mudah- mudahan mereka akan kembali”. 14
Deklarasi tersebut memiliki beberapa perspektif yang menarik tentang keadilan iklim.  Misalnya,  menyerukan  negara-negara  kaya  untuk  "  memfokuskan  kembali perhatian mereka  dari  keuntungan  tidak  etis  dari  lingkungan,  untuk  melestarikannya dan  mengangkat  kondisi  kaum  miskin  dunia",  sementara  orang-orang  dari  semua bangsa diminta untuk "memprioritaskan upaya adaptasi dengan dukungan yang tepat kepada negara-negara yang rentan dengan kapasitas paling kecil untuk beradaptasi. Dan kepada kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, perempuan dan anak- anak”. Hal ini menempatkan tanggung jawab yang kuat pada negara kaya, dan dengan perluasan, negara  penghasil  karbon  tinggi  untuk  memitigasi  ketidakadilan  iklim,  sekaligus menciptakan  kewajiban  yang  lebih  universal  untuk  beradaptasi  dengan  cara  yang kondusif bagi perlindungan kelompok minoritas.
14 Fandeli, Chafid, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan rinsip Dasar dan Pemapanannya dalam Pembangunan, Yogyakarta : Liberty 1995.

## Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam

## Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
Jika  dilihat  melalui  lensa  Khalīfa  dan  Maslahah,  ini  lebih  jauh  memperluas perlindungan  generasi  mendatang  tanpa  mengorbankan  prinsip-prinsip  Islam.  Selain itu, Deklarasi berguna dalam memeriksa potensi konsekuensi spiritual bagi mereka yang mengabaikan ak si iklim. Ini mencatat misalnya Hadits terkait dari Abu Sa‘īd Al - Khudrī); “dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu penatalayan di dalamnya, dan Dia melihat bagaimana kamu membebaskan diri”, dan Al -Qur'an 99:6- 8; “Kemudian di a yang telah melakukan kebaikan seberat atom, akan melihatnya; dan dia  yang  telah  melakukan  kejahatan  seberat  atom,  akan  melihatnya”.  Ini  akan menunjukkan  bahwa  manusia  dapat  dan  harus  dimintai  pertanggung  jawaban  atas kegagalan mereka sehubungan dengan perubahan iklim. Akuntabilitas atas kerusakan tersebut juga akan menyiratkan kapasitas untuk memperkenalkan mekanisme keadilan iklim untuk menghalangi dan mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap Khalifah. Ini mungkin berguna dalam mengangkat keprihatinan spiritual tentang kelambanan iklim ke langkah-langkah hukum praktis.
Namun, penting untuk mengenali keterbatasan Deklarasi. Meskipun mendapat dukungan  dari  pusat-pusat  yurisprudensi  seperti  Akademi  Fiqh,  itu  tidak  dengan sendirinya merupakan fatwa tentang keadilan iklim. Beberapa sarjana tetap berhati-hati dalam  menerapkan  alat  interpretasi  untuk  keadilan  iklim  hanya  karena  area  tersebut sangat baru dan isu yang terlibat berpotensi memiliki konsekuensi luas bagi masyarakat Islam.  Seperti  yang  dicatat  Jenkins,  “pertanyaan -pertanyaan  semacam  itu mengilustrasikan  bahwa  otoritas  moral  Al- Qur’an  dan  Sunnah  tidak  dapat  diminta hanya  dengan  sejumlah  kutipan  yang  tepat”,  misalnya,  dalam  cara  Deklarasi menggunakan  kutipan”.  Konsekuensinya,  para  ahli  hukum  mungkin  perlu mengandalkan  ijtihad  atau  penggunaan  nalar  independen,  untuk  menghasilkan konsensus tentang keadilan iklim.
Jenkins  memperingatkan  bahwa  hal  ini  dapat  menimbulkan  tanggapan konservatif  dari  para  cendekiawan  Muslim,  yang  mungkin  berhati-hati  dalam menerapkan sumber-sumber tradisional ke bidang multifaset seperti perubahan iklim. Pada saat yang sama Deklarasi tersebut, melalui analisisnya terhadap sumber-sumber di atas,  memang  menggambarkan  bahwa  ada  landasan  bagi  pelaksanaan  ijtihad  yang berpihak pada keadilan iklim. 15
Beberapa ahli hukum Muslim yang sadar lingkungan telah berusaha menerapkan alat interpretasi Islam untuk menghasilkan fatwa yang sejalan dengan tujuan keadilan iklim.  Contoh  yang  paling  nyata  terjadi  di  Indonesia.  Pada  tahun  2011,  Majelis  Ulama Indonesia  mengeluarkan  fatwa  yang  menyatakan  bahwa  operasi  penambangan  yang merusak  adalah  haram.  Fatwa  serupa  yang  disebut  Undang-Undang  tentang Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  dan  Pengendaliannya  No.  30/16,  juga  menganggap pertanian  'tebang  dan  bakar'  sebagai  kegiatan  haram.  Kedua  fatwa  tersebut menggunakan konsep keadilan sosial untuk memperkuat poin mereka yang lebih luas seputar konservasi.
Misalnya,  fatwa  tentang  pertambangan  mencatat  dampak  pertambangan  yang merusak  tidak  hanya  pada  lingkungan,  tetapi  juga  pada  aspek  ekonomi,  sosial,  dan
15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam
Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
budaya masyarakat. Lebih lanjut ditegaskan agar setiap penambangan yang terjadi tidak menyebabkan  pemiskinan  masyarakat  dan  harus  sejalan  dengan  kepentingan masyarakat. Hal ini penting karena kerusakan lingkungan dilarang tidak hanya karena kerugian  langsung  yang  ditimbulkannya  terhadap  manusia,  tetapi  juga  karena memperburuk  ketidaksetaraan  yang  ada  terkait  dengan  ketidakadilan  ekonomi. Referensi budaya juga menyiratkan hubungan dalam Islam antara kerusakan lingkungan dan kerusakan tradisi sosial. Pengakuan tersebut kondusif bagi upaya yang  dilakukan untuk  mengakui  kepentingan  kelompok  minoritas  dalam  mencegah  tradisi  mereka terancam oleh perubahan kondisi lingkungan yang tiba-tiba.
Sedangkan  fatwa  kehutanan  menganjurkan  mekanisme  pemberdayaan masyarakat  dengan  memperkuat  konsep  perhutanan  sosial,  selain  itu  juga  mengacu pada Hadits yang dituturkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid, yang menyatakan bahwa “ yang telah mengerjakan tanah tanpa pemilik, maka tanah tersebut akan menjadi haknya, dan tidak ada hak yang akan diberikan untuk usaha yang tidak jujur”. Dengan kata lain, tidak hanya ada pengakuan atas dampak sosial dan budaya dari kerusakan lingkungan tetapi juga tuntutan lebih lanjut akan keadilan bagi mereka yang kehilangan manfaat dari kerusakan ini. Akan ada potensi yang menarik untuk ganti rugi, baik  secara  spiritual  atau  melalui  litigasi,  jika  fatwa  ini  atau  yang  serupa  diadopsi  di negara-negara dengan pengadilan Islam. Kedua fatwa ini menyibukkan diri dengan isu- isu konservasi lokal.
Apakah mereka bisa menjadi inspirasi untuk fatwa lebih lanjut tentang masalah perubahan  iklim  yang  lebih  global  masih  dipertanyakan.  Namun,  penting  untuk diketahui  bahwa  baik  fatwa  maupun  sumber-sumber  yang  dibahas  di  atas  secara konsisten  menghubungkan  perlindungan  lingkungan  dengan  isu-isu  keadilan  sosial yang lebih luas. Akibatnya, tampak jauh lebih banyak interpretasi Islam yang kondusif untuk tujuan keadilan iklim daripada para ahli hukum yang menyadari pendekatan ini. Kedua fatwa tersebut mengandalkan ijtihadnya dan keduanya sampai pada kesimpulan ramah  keadilan  iklim  yang  serupa.  Oleh  karena  itu,  gerakan  Indonesia  di  bidang  ini memberikan contoh bagi para pecinta lingkungan Muslim lainnya yang mungkin ingin meyakinkan  para  ahli  hukum  negara  mereka  tentang  validitas  agama  dan  hukum keadilan iklim. 16
Oleh  karena  itupenegakan  hukum  adminitrasi  oleh  lembaga  pemerintah  harus dilaksanakan. Sanksi-sanksi hukum adminitrasi yang khas Manusia adalah sebagian dari ekosistem,  manusia  adalah  pengelola  pula  dari  sistem  tersebut.Kerusakan  lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai  konsekuensi  terhadap  lingkungan.  Pencemaran  lingkungan  adalah akibatdari  ambiguitas  tindakan  manusia.  Kewajiban  pengusaha  untuk  melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu syarat dalam pemberian izin usaha maka pengusaha dapat dimintakan pertanggungjawaban jika dia lalai dalam menjalankan kewajibannya.
Terdapat beberapa sanksi khusus yang terkadang digunakan pemerintah dalam penegakan  hukum  lingkungan,  diantaranya  Bestuursdwang.  Bestuursdwang  (paksaan pemerintahan)  diuraikan  sebagai  tindakan-tindakan  yang  nyata  dari  pengusaha  guna
16 Hamzah, Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
mengakhiri  suatu  keadaan  yang  dilarang  olehsuatu  kaidah  hukum  administrasi  atau (bila  masih)  melakukan  apa  yang  seharusnya  ditinggalkan  olehpara  warga  karena bertentangan dengan undang-undang.
Penarikan  kembali  keputusan  (ketetapan)  yang  menguntungkan  (izin pembayaran, subsidi). Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan tidak selalu  perlu  didasarkan  pada  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Hal  initidak termasuk  apabila  keputusan(ketetapan)  tersebut  berlaku  untuk  waktu  yang  tidak tertentu dan menurut sifanya “dapat diakhiri” atau ditrik kembali (izin, subsidi berkala). Berdasakan  uraian  di  atas  maka  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa pelestarian  lingkungan  merupakan  instrumentarium  yuridis  bagi  pengelolaan lingkungan  hidup.  Oleh  karena  itu,  dalam  pelaksanaannya  aparat  pemerintah  perlu memperhatikan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik.  Hal  ini  dimaksudkan  agar dalam  pelaksanaan  kebijaksanaannya  tidak  menyimpang  dari  tujuan  pengelolaan lingkungan  hidup.  Urgensi  dari  keberlangsungan  ekologi  memperhitungkan  secara eksplisit  ambang  batas  berkelanjutan  (threshold  of  sustaninability)  yang  terdiri  dari ambang  batas  berkelanjutan  lingkungan  (environmental  sustainability)  dan  ambang batas berkelanjutan sosial (social sustainability).
Dalam konteks Islam ada Fiqih Lingkungan. Fiqih dalam konteks ini adalah hasil bacaan  dan  pemahaman  manusia  terhadap  dalil  naqli,  baik  yang  maktubah  (tertulis) maupun  yang  kauniyyah  (tidak  tertulis)  yang  tersebar  di  alam  jagad  raya.  Jadi,  Fiqih Lingkungan  berarti  pemahaman  manusia  tentang  lingkungan  hidup  melalui pendekatan-pendekatan holy scriptures (teks-teks suci) dan natural signs (tanda-tanda alam) yang pada akhirnya akan melahirkan suatu konsep dan sikap
mareka  terhadap  alam  semesta,  khususnya  menyangkut  pelestariannya. Karenanya  pemahaman  umat  terhadap  ajaran  Islam  perlu  dikembangkan  dan diperdalam agar Islam bisa dilihat comprehensif. 17
Konsep  hukum  Islam  pada  hakikatnya  adalah  konsep  aturan-aturan  yang dirumuskan  oleh  Islam  dalam  rangka  mengatur  pemanfaatan  yang  berorientasi  pada kelestarian  lingkungan  sesuai  dengan  tuntunan  al- Qur’an  dan  Hadis. Hubungan manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi  terhadap  lingkungan  hidupnya  harus berdasarkan  atas  asas  pemanfaatan  yang  benar  dan  menghindarkan  kerusakan. Kesadaran akan tata kelola lingkungan hidup sebagaimana yang sudah digariskan oleh hukum Islam perlu ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, dan menjadi tanggung jawab  bersama,  lebih-lebih  pemerintah  sebagai  pemegang  regulasi  dalam  rangka menjaga  dan  melestarikan  lingkungan  hidup  dan  mengantisipasi  dampak  kerusakan lingkungan. 18
Pada akhirnya, semua berpulang kepada kesungguhan para ulama, cendekiawan, dan umat Islam secara keseluruhan untuk mewujudkan hukum lingkungan ini menjadi kekuatan  dalam  melakukan  upaya  konservasi  dan  restorasi  alam.  Dengan  terpelihara dan terjaganya alam, maka makrokosmos dapat terselamatkan dari ambang kehancuran.
17 Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999. http://helpingpeopleideas.com/publichealth/kesehatan-lingkungan/
18 Syafi’i SJ.,  Ahmad,  ”Fiqih Lingkungan; RevitalisasiUshul Al-Fiqh untuk Konservasi dan Kosmos”, Paper disampaikan pada 9th Annual Conference of Islamic Studies, Surakarta 2 – 5 November 2009.

## Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam

## Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
Dalam konteks Islam ada Fiqih Lingkungan. Fiqih dalam konteks ini adalah hasil bacaan  dan  pemahaman  manusia  terhadap  dalil  naqli,  baik  yang  maktubah  (tertulis) maupun  yang  kauniyyah  (tidak  tertulis)  yang  tersebar  di  alam  jagad  raya.  Jadi,  Fiqih Lingkungan  berarti  pemahaman  manusia  tentang  lingkungan  hidup  melalui pendekatan-pendekatan holy scriptures (teks-teks suci) dan natural signs (tanda-tanda alam)  yang  pada  akhirnya  akan  melahirkan  suatu  konsep  dan  sikap  mareka  terhadap alam  semesta,  khususnya  menyangkut  pelestariannya.  Karenanya  pemahaman  umat terhadap  ajaran  Islam  perlu  dikembangkan  dan  diperdalam  agar  Islam  bisa  dilihat komprehensif. 19
Berdasakan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  mayoritas  penduduk di  domisili peneliti adalah beragama Islam, yakni sebesar 67,182 jiwa dengan persentase 64%  namun  ajaran  tentang  kebersihan  dalam  Islam  belum  diamalkan  dungeon  baik, terbukti  bahwa  kebiasaan  masyarakat  membuang  sampah  di  sembarang  tempat termasuk  di  sungai  Barito  yang  sering  menyebabkan  banjir  dan  hilangnya  keindahan lingkungan  masih  terus  terjadi  setiap  harinya,  sehingga  menimbulkan  kemudharatan masyarakat  Murung  Raya  sendiri.  Islam  sangat  konsen  dalam  melihat  kemudharatan dan manfaat. Hal ini didasarkan atas kaidah ushul fiqh yang berbunyi: Dar’ul mafasid muqadamun ala jalbil mashalih artinya: “Menolak kerusakan harus diutamakan daripada menarik kemaslah atan (manfaat)”. 20
Konsep  hukum  Islam  pada  hakikatnya  adalah  konsepaturan  aturan  yang dirumuskan  oleh  Islam  dalam  rangka  mengatur  pemanfaatan  yang  berorientasi  pada kelestarian  lingkungan  sesuai  dengan  tuntunan  al- Qur’an  dan  Hadis. Hubungan manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi  terhadap  lingkungan  hidupnya  harus berdasarkan  atasasas  pemanfaatan  yang  benar  dan  menghindarkan  kerusakan. Kesadaran akan tata kelola lingkungan hidup sebagaimana yang sudah digariskan oleh hukum Islam perlu ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, dan menjadi tanggung jawab  bersama,  lebih-lebih  pemerintah  sebagai  pemegang  regulasi  dalam  rangka
19 Giddens,  Anthony,  Kapitalisme  dan  Teori  Sosial  Modern  Suatu  Analisis  Karya  Tulis  Marx Durkheim dan MarkWeber, So
20 Irianto, Sulistyowati, Memperkenalkan Studi Sosio Legal dan Implikasi Metodologisnya dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi, Jakarta: Jurnal JHMP-FHUI, 2009.
Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
menjaga  dan  melestarikan  lingkungan  hidup  dan  mengantisipasi  dampak  kerusakan lingkungan. 21
Pada akhirnya, semua berpulang kepada kesungguhanpara ulama, cendekiawan, dan umat Islam secarakeseluruhan untuk mewujudkan hukum lingkungan inimenjadi kekuatan dalam melakukan upaya konservasidan restorasi alam. Dengan terpelihara dan terjaganya alam, maka makrokosmos dapat terselamatkan dari ambang kehancuran.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kultur hukum dari para pelaku/aktor pembangunan atau disebut internal legal culture adalah kultur yang berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pembangunan  dalambirokrasi  pemerintah daerah.   Sebagai  aktor  sentralpenyelenggaraan  tata  pemerinta  di  era  otonomi  daerah, pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan belum optimalnya pemerintah daerah tersebut salah satunya bersumber dari aspek kultur hukumnya. 22
Tanah  adalah  pondasi  berdirinya  struktur  biosfer.  Ketika  tanah  mengalami degradasi, kesuburan tanah dan daya dukungnya terhadap kehidupan terganggu, maka seluruh  komponen  biosfer  akan  serta  merta  terkontaminasi.  Komponen  nabati  akan musnah yang menyebabkan rawannya sandang, pangan dan papan. Rusaknya filterisasi air  hujan  menimbulkan  bencana  banjir  dimana-mana. 23 Berhentinya  produkvitas oksigen  Degradasi  tanahakan  menyebabkan  bumi  krisis  oksigen.  Mampetnya penyerapan zat carbon menyebabkan udara dipenuhi racun sisa pembakaran. Kacaunya lapisan  termosfer  sebagai  tempat  terbentuknya  cuaca  menyebabkan  ketidakteraturan cuaca.  Tercabiknya  lapisan  ozon  akan  menyebabkan  sinar  UV  banyak  menerobos kepermukaan bumi yang berakibat tingginya suhu di muka bumi, salju abadi mencair, permukaan  laut  meninggi,  dan  meneggelamkan  dataran  yang  rendah,  mengancam kehidupan di bumi. Hal ini berawal karena terjadinya degradasi kesuburan tanah dan terganggunya daya dukung tanah di bumi. 24 Kebangaan apa yang pantas didengungkan,
21 Kementrian  Lingkungan  Hidup  Indonesia  dan  Majelis  Lingkungan  Hidup  Indonesia,  Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Islam, 2011.
22 Low Nicholas dan Brendan Gleeson, Politik Hijau: Kritik Terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan, Dariyanto(pent.), Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
23 Mawardi,  Muhjiddin,  Perlindungan  Pengelolaan  Lingkungan   Berbasis  Agama,  http://www Universitas Muhammadiyah Surakarta.com.
24 Rofl,  Jucker,  Ecojustice  Versus  Development, dalamKathryn Roas,  David  A  Gruenewald  (eds). America:  Educational  Studies.  A  Journal  of  American  Educational  Studies  Association,  Special  Issue, Volume 36, No. 1, August, 2004.

## Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam
Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
jika keuntungan yang diraih bersumber dari aktifitas yang tidak berwawasan lingkungan dan bahkan tidak berkelanjutan. Akifitas merusak tanah yang mengancam kelangsungan kehidupan  di  muka  bumi  di  atas  merupakan  kesuksesan  yang  mendatangkan malapetaka, bagaikan menggali kuburan untuk kehidupan di muka bumi. 25
Paradigma  antroposentrisme  dan  developmentalisme  masih  melekat  pada pemerintahan  daerah,  yang  dicerminkan  dalam  bagaimana pemerintah  daerah mengelola  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup.  Dalam  pengelolaan,  birokrasi pemerintah memandang bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimodal dasar pembangunan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membiayai jalannya  pemerintahan.  Santosa  menuliskan  bahwa  cara  pandangan  troposentris  di dalam pemerintahan daerah melahirkansikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian samasekali terhadap alam dengan segala isinya, yang dianggap tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.
Ideologi kapitalisme sangat mengagungkan rasionalisme manusia sebagai basic dari  ilmu  dan  teknologi.   Ideologiini  menginkari  nilai-nilai  alam  yang  intrinsik, karenailmu  yang  menjadi  landasan  aksiologinya  didasarkanpada  ideal  Francis  Bacon yang  menyatakan  bahwa  tujuanilmu  adalah  untuk  mengusahakan  posisi  yang lebihmenguntungkan  bagi  manusia  dalam  menghadapi  alam.   Ideal  Francis  Bacon  ini menerima ajaran dominium terrae sebagai mandat untuk menguasai alam. 26
Atas  dasar  ini  maka  dapat  dipahami  pernyataan  Franz  Magnis  Suseno  yang menyatakan bahwa dalamKapitalisme, sumber daya alam dan lingkungan hiduphanya dijadikan  sarana  belaka  untuk  memenuhikebutuhan  manusia.     Lebih  lanjut dikatakannya, bahwa dalam kapitalisme alam bernilai pada dirinya sendiriberada diluar diri  manusia  sehingga  dalam  wawasankapitalisme  alam  tidak  perlu  dipelihara  dan manusia terlepas hubungan moralnya  dengan alam. 27
Oleh karena itu, sumber daya alam dapat dieksploitasisecara besar-besaran untuk kepentingan  maksimalisasi  laba.   Dari  pernyataan  Magnis  Suseno  ini  dapat  dijelaskan bahwa kapitalisme mengkonsepsikan lingkungan dalam pandangan yang antroposentris.
Dalam kultur  pemerintahan daerah, paradigma kapitalisme diwujudkan dalam bentuk   kebijakan-kebijakan  daerah  yang  hanya  menguntungkan  kepentingan  pasar tetapi  merusak  lingkungan,  atau  tindakan-tindakan  perubahan  kebijakan  yang telahdisepakati  bersama  demi  tercapainya  kepentingan-kepentingan  ekonomi (termasuk  peningkatan  PAD,  peningkatan  investasi,  pajak). 28 Dalam  kondisi inidorongan-dorongan  hitungan  ekonomi  lebih  dominan  dari  pada  dorongan  untuk menghargakan jasa lingkungan sebagai barang milik publik. Penanaman modal daerah, penambangan di daerah (misalnya) dianggap lebih penting karena menghasilkan pajak,
25 Rofl,  Jucker,  Ecojustice  Versus  Development, dalamKathryn Roas,  David  A  Gruenewald  (eds). America:  Educational  Studies.  A  Journal  of  American  Educational  Studies  Association,  Special  Issue, Volume 36, No. 1, August, 2004.
26 Syafi’i SJ., Ahmad, ”Fiqih Lingkungan; RevitalisasiUshul Al-Fiqh untuk Konservasi dan Kosmos”, Paper disampaikan pada 9th Annual Conference of Islamic Studies, Surakarta 2 – 5 November 2009.
27 Triana, Nita, Membangun Model Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penataan Ruang Untuk Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Kawasan  Bogor  Puncak  Cianjur  (Bopunjur).  Semarang: Ringkasan Disertasi PDIH UNDIP, 2013.
28 Santosa, Mas Achmad, Good Governance Hukum Lingkungan, Jakarta: ICEL, 2001.

## Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam
Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
retribusi,  demikianjuga  pembangunan  hotel,  mall,  villa,  restaurant  di  daerahPuncak lebih penting daripada memelihara kawasantersebut untuk daerah tangkapan air. Akibat dari  pengabaian  atas  lingkungan  ini  jelas  akan  menimbulkan  ketidak  adilan  ekologi berupa rusaknya lingkungan hidup. 29
Menurut Arne Naess, ketidak adilan ekologi yang dialami lingkungan hidup ini, secara mendasar bersumber kepada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau  cara  pandang  manusia  terhadap  dirinya,  alam,  dan  tempat  manusia  dalam keseluruhan ekosistem.  Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam  konteks  alam  semesta  seluruhnya.   Sehubungan  dengan  itu,  dalam rangkamengatasi krisis ekologi, maka pembenahannya dalamsistem hukum harus pula menyangkut  pembenahan  cara  pandang  dan  perilaku  manusia  dalam  berinteraksi, baikdengan alam maupun dengan manusia lain dalam keseluruhan ekosistem.
Dengan  demikian  perlindungan  terhadap  sumber  daya  alam  dari  pencemaran dan atau perusakan merupakan tugas atau kewajiban manusia sebagai wakil (khalîfah) Allah  di  muka  bumi  (Q.s.  al- A’râf  [7]:  56).  Fungsi penting  yang  kedua  yakni  fungsi kebutuhan  bagi  semua  makhluk  dalam  penciptaan  alam,  merupakan  landasan  untuk melahirkan atau mengembangkan asas legal perlunya tindakan konservasi sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan. Alam dengan segala sumberdayanya memang telah diciptakan Allah untuk melayani kebutuhan manusia, dan Tuhan telah menundukkan alam  kepada  manusia  sebagaimana  dalam firmannya,  “Dia  lah  Allah  yang  telah menciptakan segalaapa yang ada di bumi ini untukmu kemudian Dia menujuke langit, lalu  Dia  menyempurnakannya  menjadi  tujuh  langit,  dan  Dia  Maha  Mengetahui segalanya. (Q.s. al-Baqarah [2]: 29), masalah ini juga terdapat dalam Q.s. Luqmân [31]: 20, dan al-Jâtsiyah [45]: 12. Ketundukan alam terhadap manusia atas perintah Tuhan ini bukan bermakna bahwa manusia bebas melakukan apa sajaterhadap alam tanpa harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Ketundukan  alam  ini  sebenarnya  untuk menggambarkan  atau  memberi  peringatan  kepada  manusia  bahwa  Allah  berperan dalam  proses  kejadianalam  dan  segala  sesuatu  yang  terjadi  di  alam  ini.  Alam ditundukkan kepada manusia, juga menyiratkan pesanbahwa manusia memang menjadi pemimpin (khalîfah) bagi alam (bumi), dan kepemimpinannya ini juga atas kehendak dan campur tangan Allah Swt. 30
Hal penting lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan alam ini adalah bahwa alam dengan segala sumber daya alamnya, bukan hanya untuk melayani atau memenuhi kebutuhan manusia saja, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup lainnya. Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang  dikembangkan  berdasarkan  konsep  penciptaan  alam  ini  dengan  demikian  harus secara  eksplisit  dan  tegas  menyatakan  bahwa  segala  sumberdaya  ciptaan  dan  atau anugerah  Allah  diperuntukkan  bagi  semua  makhluk  hidup,  bukan  hanyauntuk manusia. 31
Dengan  kata  lain  semua  makhluk  hidup  yakni  manusia,  hewan  maupun tumbuhan, mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan karunia Allah yang berupa
29 Suseno, Franz Magnis, Pemikiran Karl Marx: dariSosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, Jakarta: Gramedia, 1999.
30 Suharto, Rahmat Bowo, Rekonstruksi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Keberlanjutan Ekologi, Semarang: Ringkasan Desertasi PDIH UNDIP, 2011.
31 Sukarni,  Islam dan Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2011.

## Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam

## Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
sumber daya alam. Manusia diperkenankan untuk memaanfaatkan sumber daya alam untuk  mempertahankan  hidup  dan  melanjutkan  kehidupannya  serta  untuk kemashlahatan umum akan tetapi tidak boleh berlebihan, berbuat aniaya (dzâlim) dan berbuat  kerusakan  (fasad)  di  atas  bumi.  Pesan  ini  berkali-kali  diulang  oleh  Allah  Swt dalam kitab suci Alquran. 32

## KESIMPULAN
Sebagai  kesimpulan,  Islam  berbicara  banyak  tentang  keadilan  iklim.  Konsep tradisional  tentang  perwalian  atas  bumi  dikombinasikan  dengan  pengakuan  akan kebutuhan untuk melayani kepentingan masyarakat menawarkan ruang lingkup yang besar  untuk  memasukkan  keadilan  iklim  ke  dalam  hukum  dan  kebijakan  Islam. Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim menunjukkan setidaknya ada keinginan untuk melegitimasi  keadilan  iklim  sebagai  komponen  yang  diperlukan  untuk  hukum  Islam, sedangkan  fatwa  dari  MUI  memberikan  contoh  bagaimana  persimpangan  antara masalah  lingkungan  dan  keadilan  sosial  dapat  diterapkan  dalam  praktik.  .  Mengingat bahwa  keadilan  iklim  tetap  merupakan  bidang  baru,  masih  harus  dilihat  apakah  para ahli hukum Muslim akan memperluas fondasi awal yang diletakkan oleh sumber-sumber ini, atau apakah mereka akan menganggapnya sebagai langkah yang terlalu jauh dalam pelaksanaan ijtihad.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi, Muhammad bin Ya’qub al -Fayrus, Al-Qamus Al-Muhith, Beirut: Muassasah Ar- Risalah, 2005.
Aden  Ruslani,  &  Didik  Himmawan.  (2022).  Pemberdayaan  Petani  Melalui  Pembuatan Pupuk  Kompos  Dengan  Pemanfaatan  Limbah  Organik  Di  Desa  Kedokangabus Kabupaten Indramayu. ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 7 – 13. https://doi.org/10.58355/engagement.v1i1.5
Al-Asnawi, Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan, Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al- Wushul `ila ‘Ilmi Al -Ushul, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999.
Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah, Sahih -Bukhari, Kairo: Dar Al- Sya’ab, 1987.
Al- Qardhawi, Yusuf, Ri’ayatu Al -Bi`ah fi As- Syari’ah Al -Islamiyah, Kairo: Dar Al-Syuruq,
2001.
As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al- Asy’ats, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar Al - Kitab Al- ‘Arabi, t.t.) Juz 1.
bin Asyur, Muhammad Thahir, At-Tahrir wa At-Tanwir, Tunisia: As-Sadad At- Tunisiah Lin-Nasyr, 1984.
Djamal  Irwan,  Zoer’aini,  Prinsip -Prinsip  Ekologi  Ekosistem,  Lingkungan  dan Pelestariannya, Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
Fandeli,  Chafid,  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  rinsip  Dasar  dan Pemapanannya dalam Pembangunan, Yogyakarta : Liberty 1995.
Hamzah, Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada
32 Thalhah,  M.  dan  Achmad  Mufid,  “Fiqih Ekologi:  Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci, (Jawaban Islam atas Permasalahan Lingkungan dan Global Warming), Yogyakarta: Total Media, 2008.

## Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam
Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
University Press, 1999. http://helpingpeopleideas.com/publichealth/kesehatan- lingkungan/
Keraf, A Soony, Etika Lingkungan, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2002. Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Banjarmasin: Antasari Press, 2011. Syafi’i SJ., Ahmad, ”Fiqih Lingkungan; Revitalisasi Ushul Al -Fiqh untuk Konservasi dan Kosmos”,  Paper  disampaikan  pada  9th  Annual  Conference  of  Islamic Studies, Surakarta 2 – 5 November 2009.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Wahidin,  Samsul,  Dimensi  Hukum  Perlindungan  &  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
Hamzah, Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999. http://helpingpeopleideas.com/publichealth/kesehatan- lingkungan/
Keraf, A Soony, Etika Lingkungan, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2002.
Friedmann,  Lawrence,  The  Legal  System:  A  Social  Science  Perspective,    New  York:
Russell Sage Foundation, 1975.
Fukuyama, Francis, The End of History and The Last Man, London: Penguin Books, 1992. Giddens, Anthony, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisis Karya Tulis Marx Durkheim  dan  Mark  Weber,  Soeheba  Kramadibrata  (pent.),  Jakarta:  UI  Press, 1986.
Guba.G.  Egen  dan  Yvona  S  Lincoln,  Paradigmatic  Controversies  Contradiction,  and Emerging Confluences, The Sage Handbook of Qualitative Research. California USA: Sage Publication Inc, 2000.
Hidayat Arief dan FX Adji Samekto, Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
Irianto, Sulistyowati, Memperkenalkan Studi Sosio Legal dan Implikasi Metodologisnya dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi, Jakarta: Jurnal JHMP- FHUI, 2009.
Keraf, A. Sonny, Etika Lingkungan, Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.
Kementrian  Lingkungan  Hidup  Indonesia  dan  Majelis  Lingkungan  Hidup  Indonesia,
Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Islam, 2011. Low Nicholas dan Brendan Gleeson, Politik Hijau: Kritik Terhadap Politik Konvensional Menuju  Politik  Berwawasan  Lingkungan  dan  Keadilan,  Dariyanto  (pent.), Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
Mawardi,  Muhjiddin,  Perlindungan  Pengelolaan  Lingkungan  Berbasis  Agama, http://www Universitas Muhammadiyah Surakarta.com.
Muhammad, Luthfi, Khutbah Hijau, Mengajak diri Ramah Lingkungan, Surabaya: Duta Ikhwana Salama, 2012.
Muchsan, Analisis Kritis Terhadap Undang Undang No.22 Tahun 1999 dari Perspektif Yuridis. Makalah pada Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Otonomi Daerah, Yogyakarta, 1999.
Rahardjo,  Satjipto,  Hukum  Progresif  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia,    Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

## Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam

## Sa’adatur Robi’ah, Muthoifin
Roehan  Abdusyiam,  &  Didik  Himmawan.  (2022).  Pemberdayaan  Ibu  Rumah  Tangga Dalam  Penanaman  Dan  Pemanfaatan  Tanaman  Obat  Keluarga  Di  Desa Rancamulya  Kabupaten  Indramayu.  Community:  Jurnal  Hasil  Penelitian  Dan Pengabdian Masyarakat, 1(1), 1 – 7. https://doi.org/10.61166/community.v1i1.1
Rofl, Jucker, Ecojustice Versus Development, dalam Kathryn Roas, David A Gruenewald (eds). America: Educational Studies. A Journal of American Educational Studies Association, Special Issue, Volume 36, No. 1, August, 2004.
Rosadi,  Otong,  Hukum  Ekologi  dan  Keadilan  Sosial  (Dalam  Perenungan  Pemikiran Filsafat Hukum. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
Santosa, Mas Achmad, Good Governance Hukum Lingkungan, Jakarta: ICEL, 2001.
Samekto,  FX  Adji,  Kapitalisme,  Modernisasi  dan  Kerusakan  Lingkungan  Yogyakarta:
Genta Press, 2008.
Suseno,  Franz  Magnis,  Pemikiran  Karl  Marx:  dari  Sosialisme  Utopis  ke  Perselisihan Revisionisme, Jakarta: Gramedia, 1999.
Suharto, Rahmat Bowo, Rekonstruksi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber  Daya  Alam  Menuju  Keberlanjutan  Ekologi,  Semarang:  Ringkasan Desertasi PDIH UNDIP, 2011.
Sukarni,  Islam dan Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2011.
Thalhah, M. dan Achmad Mufid, “Fiqih Ekologi :Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci,  (Jawaban  Islam  atas  Permasalahan  Lingkungan  dan  Global  Warming), Yogyakarta: Total Media, 2008.
Triana, Nita, Membangun Model Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penataan Ruang Untuk  Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Kawasan  Bogor  Puncak Cianjur (Bopunjur). Semarang: Ringkasan Disertasi PDIH UNDIP, 2013.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  No.32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU  No.12 Tahun 2008 tentang  Perubahan  kedua  atas  UU  No.32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Tjokrowinoto, Moeljarto, Pembangunan Dilema dan Tantangan,    Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Yafi, Ali,  Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, Jakarta: Ufuk Press, 2006. Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Banjarmasin: Antasari Press, 2011. Syafi’i SJ., Ahmad, ” Fiqih Lingkungan; Revitalisasi Ushul Al-Fiqh untuk Konservasi dan Kosmos”,  Paper  disampaikan  pada  9th  Annual  Conference  of  Islamic Studies, Surakarta 2 – 5 November 2009.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Wahidin,  Samsul,  Dimensi  Hukum  Perlindungan  &  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.