Sa’ban, L. A., Nastia, N., & Wijaya, A. A. M. (2022). Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menen gah Atas dalam Mengahadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024. Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 2(1). https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.207
Artikel ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License © 2022 Penulis
Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Mengahadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024
L.M. Azhar Sa’ban *, Nastia Nastia, Andy Arya Maulana Wijaya Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia izharrazi@gmail.com *

## Abstrak
Sekolah merupakan salah satu tempat untuk memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan, dan keterampilan khusus.  Dalam  kehidupan  berbangsa,  pengetahuan  politik  mutlak  diperlukan.  Mengingat  fungsi  sekolah sebagai  yang  utama  lembaga  pendidikan,  pendidikan  politik  juga  harus  dilakukan  untuk  memberikan pengetahuan  politik  yang  cukup  bagi  siswa/siswi  sebagai  pemilih  pemula,  sehingga  menimbulkan  sikap patriotik,  cinta  tanah  air,  toleransi,  dan  jiwa  nasionalis.  Tujuan  PKM  ini  adalah  untuk  meningkatkan pengetahuan  politik,  untuk  meningkatkan  partisipasi  serta  kesadaran  pemilih  pemula  dan  untuk mencerdaskan pemilih pemula akan pentingnya pengetahuan dan partisipasi politik. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, kepada siswa/siswi yang telah memiliki hak pilih di SMA Negeri 3 Baubau dan SMA Negeri 4 Baubau. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM dalam menghadapi pilkada tahun 2024, disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan PKM ini siswa/siswi sebagai pemilih pemula mendapatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik dalam proses pemilhan kepala daerah. Kata Kunci: pendidikan politik, pemilih pemula, pilkada

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  usaha  sadar  untuk  mengembangkan  pengetahuan,  kemampuan  dan kepribadian subyek didik. Dalam jangka pendek, pendidikan berarti proses belajar mengajar di kelas; dalam jangka menengah  pendidikan  berarti  pengembangan  subyek  didik  seutuhnya;  dan  dalam  jangka panjang pendidikan  merupakan  fenomena  kebudayaan  yang  menyangkut  nilainilai  moral,  estetis  dan  budaya (Haryanti, 2016).
Hayer dalam Kartini Kartono mengemukakan pendidikan politik ialah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Pendidikan politik mendidik siswa agar mereka melek politik, artinya siswa diharapkan sadar politik selaku generasi penerus bangsa (Haerul, 2019). Menurut Rusadi Kantaprawira pendidikan politik adalah sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai faham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus menjalankan tugas partisipasi (2006:56).
Tujuan  pendidikan politik  adalah  agar peserta  didik  memiliki  kemampuan  berpikir  secara  kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, anti-korupsi, serta membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya (Affandi, 2019).
Politik sendiri tidak lepas dari partisipasi warga negara. Pelaksanaan partisipasi politik termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil
dan politik warga negara, seperti hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapkan hukum dan pemerintahan serta hak mendapatkan keadilan
Salah satu faktor pendukung Pemilukada adalah tingkat partispasi masyarakat, jumlah partisipasi yang banyak akan menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilukada. Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada, namun hal ini dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu daerah. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum. Dalam hal ini, warga negara berperan penting dalam menseleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya (Suryadi, 2007).
Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara (Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin, 2018). Ciri mendasar negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi warga negara untuk mewujudkan keinginan politik rakyat dalam memilih calon pemimpin yang pantas menduduki jabatan atas amanat yang diberikan (Hatta Abdi Muhammad, Nopyandri, Ujang Babas, 2020).
Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih (Arniti, 2020). Upaya meningkatkan partisipasi, pemahaman dan kesadaran berpolitik dapat dilakukan berbagai pihak, baik dari penyelenggara pemilu, peserta politik, maupun kalangan akademisi terutama dari perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Hatta Abdi Muhammad1  , Nopyandri2  , Ujang Babas3, 2020). Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam meningkatkan partisipasi, pemahaman dan kesadaran berpolitik melalui pendidikan politik, yang menjadi isu penting untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat.
Pemilih  pemula  adalah  seseorang  yang  berada  pada  usia  17-20  tahun  atau  yang  pertama  kali mengikuti pemilu (Hatta Abdi Muhammad, Nopyandri, Ujang Babas, 2020). Pengertian dari pemilih pemula ( first-time voters) itu sendiri adalah warga negara yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yang untuk pertama kalinya menggunakan hak pilih pada suatu pemilihan umum (pemilu nasional atau pilkada) (Islah et al., 2020).
Pemilih  muda  pada  Pemilu  adalah  generasi  baru  pemilih  yang memiliki  sifat  dan  karakter,  latar belakang,  pengalaman  dan  tantangan  yang  berbeda  dengan  para  pemilih  di  generasi  sebelumnya  (Nur Wardhani, 2018). Suara pemilih pemula ini perlu diarahkan agar tidak salah dalam menyalurkan aspirasinya sehingga  pemilihan  umum  berjalan  sesuai  dengan  asas  demokrasi.  Maka  dari  itu,  Program  Studi  Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton mendukung adanya sosialisasi  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  kepada  pemilih  pemula.  Sebagai  insan  akademik  memiliki kewajiban untuk turut mengedukasi masyarakat terkait pilkada, terutama edukasi kepada pemilih pemula. Kegiatan PKM ini berupa sosialisasi pendidikan politik untuk pemilih pemula siswa sekolah menengah atas, sosialisasi pemilihan kepala daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas.
Siswa/siswi kelas XII SMA Negeri 3 Baubau dan SMA Negeri 4 Baubau, rata-rata sudah berusia 17 tahun atau lebih. Mereka sudah memenuhi syarat untuk mengunakan hak pilih dalam pemilihan  umum, tahun 2024 Kota Baubau akan diselenggarakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu mereka perlu mendapat informasi melalui sosialisasi pendidikan politik pemilih pemula. Berkenan dengan
itu, kegiatan pengabdian ini melakukan Sosialisasi Pendidikan politik pemilih pemula kepada siswa/siswi kelas XII SMA Negeri 3 Baubau dan SMA Negeri 4 Baubau.
Kegiatan ini merupakan bagian dalam pembelajaran berdemokrasi berdasarkan pancasila perlunya generasi muda memahami dan menggunakan hak pilihnya dalam  pemilu, pemilihan serentak  yang akan berlangsung pada tahun 2024. Generasi muda yang saat ini masih duduk di bangku SMA adalah calon pemilih pemula yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, diharapkan nanti mereka akan berpartisipasi dalam pemilihan umum.

## METODE
Pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan di SMA Negeri 3 Baubau dan SMA Negeri 4 Baubau, pada tanggal 25 sd 26 Maret 2022. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa/siswi kelas XII SMA yang telah wajib pilih berjumla 50 siswa (i), PKM ini dilaksanakan oleh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Univarsitas Muhammadiyah Buton.
Tujuan PKM ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan politik, untuk meningkatkan partisipasi serta kesadaran pemilih pemula, dan untuk mencerdaskan pemilih pemula akan pentingnya pengetahuan dan partisipasi politik.
Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian No  Tahapan Kegiatan Metode yang Digunakan Keterangan 1 Penetapan Wilayah Mitra Pertemuan dan diskusi Tim PKM dan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Baubau dan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Baubau 2 Melakukan koordinasi Tim guna penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Pertemuan dan diskusi Tim PKM 3 Kegiatan Pengabdian pada masyarakat Sosialisasi materi tentang 1) Pengertian pemilu dan pengertian pemilih pemula, 2) Pengertian partisipasi pemilu, 3) Pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilu Tim PKM, Mahasiswa / mahasiswi SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 4 Baubau HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan politik saat ini mempunyai tujuan pokok antara lain adalah partisipasi politik rakyat, keterpihakan dalam konflik umum terbuka, dan keikutsertaan dalam menentukan kebijakan publik. Maka keberanian menentukan pendirian sendiri secara otonom sangat diutamakan dalam pendidikan politik, dalam pendidikan politik untuk menentukan arah perjuangan politik ditengah banyak konflik yang disebabkan oleh
perbedaan kepentingan. Jadi secara tidak langsung pendidikan politik telah mempengaruhi individu dalam perjuangan  politik  guna  mencapai  penyelesaian  konflik  yang  menguntungkan  semua  pihak.  Untuk menumbuhkan partisipasi dari pemilih pemula, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar mutlak dilakukan.
Mekanisme program pendidikan politik ialah tata cara atau teknik penanaman atau pembentukan nilai-nilai politik yang telah ada dalam dirinya. Pelaksanaan pendidikan politik yang diselenggarakan Tim PKM sendiri melalui sosialiasai, Sosialisasi pendidikan politik merupakan pembelajaran bagi setiap generasi muda (pemilih pemula) dalam mengikuti kegiatan pemilukada atau sebagainya. Dari pembelajaran tersebut generasi dituntut agar nantinya masing-masing individu memiliki kesadaran penuh dan dapat memberikan hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga  negara  yaitu  dengan  ikut  berpartisipasi  politik  dengan  mengikuti pencoblosan pemilihan umum.
Sebelum  penyampaian  materi  tentang  kepemiluan  peserta  diberi  soal  terlebih  dahulu  untuk mengetahui  bagaimana  pemahaman  Siswa/Siswi  tentang  pemilihan  umum  (Pemilu).  Kegiatan  ini dilaksanakan  dengan  metode  ceramah  dan  tanya  jawab,  sehingga  adanya  interaksi  antara  pemateri  dan siswa/siswi yang mengikuti kegiatan ini.
Jawaban siswa/siswi tentang makna pemilu berfariasi. Ada yang menjawab pemilu sebagai kegiatan kampanye dan bagi-bagi sembako; dan ada juga yang menjawab pemilu sebagai perebutan kekuasaan, ada juga yang mengatakan pemilu sebagai kegiatan memilih presiden, gubernur dan bupati, serta DPR, DPRD,
Setalah itu dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada siswa/siswi. Selaku pelaksana kegiatan PKM ini narasumber  menyampaikan  bahwa  penting  bagi  pemuda  untuk  terlibat  dalam  proses  pemilu  untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemilu merupakan salah satu dari bagian dalam pergantian kekuasaan yang berdampak pada perubahan kebijakan khususnya kebijakan di  Kota Baubau terkait masalah seperti pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, kriminalitas dan bencana.
Gambar 1. Sosialisasi Tim PKM SMA Negeri 3 Baubau
Sosialisasi  politik  memberikan  indikasi  umum  hasil  belajar  tingkah  laku  politik  dan  kelompok berkenaan dengan pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap politik tertentu. Proses sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para pemilih pemula memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.
Pendidikan politik di sekolah diharapkan dapat mencerdaskan, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme siswa terhadap kegiatan kenegaraan, baik itu dalam hal administrasi negara, sistem negara, dan hal – hal yang menyangkut kenegaraan. Sehingga pengetahuan, sikap  dan prilaku siswa dapat meningkat, menjadikan siswa insan politik yang jujur dan bertanggung jawab baik itu dilingkungan sekolah maupun di masyarakat pada umumnya.
Pemilih pemula dapat berperan dalam Pemilu antara lain dengan partisipasi dalam pemilu, menjadi pemilih  rasional,  menjadi  pemantau  independen,  mengawasi  hasil  pemilu  menjadi moral  force  penguasa setelah pemilu.
Pemilu  merupakan  kehendak  rakyat  atau  keinginan  rakyat  agar  ada  perubahan  dalam  proses pemilihan  pemimpin  melalui  pemilu  dengan  sistem  yang  lebih  baik  dan  terbuka  baik  dalam  pemilihan presiden maupun kepala daerah. Tiap pelaksanaan pemilu pasti akan terdapat pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti atau memiliki hak mereka hak pilih untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilu baik itu pemilu presiden ataupun pemilihan kepala daerah.
Dalam menjalankan dan mengoptimalkan proses pendidikan politik maka perlu strategi dan tempat yang tepat di mana pendidikan politik itu dilaksanakan. Salah satu yang dapat dijadikan sebagai sarana atau tempat pelaksanaan pendidikan politik adalah sekolah. Sekolah merupakan suatu wahana untuk pendidikan politik yang mengarah pada tujuan agar siswa menjadi insan yang melek politik. Pendidikan politik terkait dengan konsep dimana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, sikap dan nilai-nilai tentang sistem politik masyarakat, umumnya negara.
Gambar 2. Sosialisasi Tim PKM di SMA Negeri 4 Baubau
Namun  dalam  kenyataan  banyak  pemilih  pemula  yang  belum  mengerti  akan  pentingnya keikutsertaan mereka dalam pemilu dan apa sajakah hak warga negera dalam pemerintahan terlebih dalam hak politik warga negara yang mereka miliki. Para pemilih pemula ini juga kurang merespon akan berita- berita tentang politik khususnya tentang pemilihan kepala daerah yang akan mereka ikuti sebagai salah satu hak politik warga negara yang mereka miliki.
Pemilih  pemula  minim  akan  pengetahuan  tentang  para  kandidat  atau  calon  kepala  daerah  yang mengikuti pilkada di daerahnya. Mereka akan cenderung mengikuti pilihan orang tua atau teman sejawad maka para pemilih pemula ini menjadi sasaran yang bagus untuk mendapatkan suara bagi para kandidat dengan pendekatan yang menarik perhatian para pemilih pemula.
Sekolah  merupakan  suatu  lembaga  pendidikan  politik  formal  yang  mempunyai  peran  dalam pelaksanaan pendidikan politik. Pendidikan politik di sekolah dapat diperoleh melalui pembelajaran formal di  kelas  melalui  teori-teori  yang  diajarkan  oleh  guru  dan  praktek  secara  langsung  ataupun  secara  tidak langsung. Oleh karena itu kegiatan PKM ini dilakukan untuk penanaman ilmu tentang hak dan kewajiban politik  kepada  mereka,  karena  kebanyakan  pemilih  pemula  itu  adalah  pemula  yang  rata-rata  memiliki pendidikan. Pemula yang memiliki pendidikan tentunya sangat mudah untuk memberi wawasan yang banyak tentang pengetahuan di bidang politik.  Satu suara dari mereka sangat-sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena yang terpilih menjadi seorang pemimpin daerahlah yang bisa menetukan baik atau tidaknya system pemerintahan yang ia kelola dalam suatu daerah.
Pentingnya  peran  dan  partisipasi  pemilih  pemula  sangat  mewarnai  dinamika  pilkada,  dengan demikian jumlah pemilih pemula cukup mempengaruhi, sehingga perlunya kesadaran bagi pemilih pemula dengan memanfaatkan hak memilih mereka dengan sebaik-baiknya. Karena satu suara dari mereka sangat berharga.
Pemilih pemula harus bisa mengetahui tentang ilmu polktik dengan mengikuti sosialisai, bisa mencari informasi terkait bidang politik, mengetahui visi, misi, dan program peserta pemilu dengan cermat hal ini akan menentukan arah politik pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya, mengenali riwayat calon dan partai politik, pemilih pemuda harus bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemipin yang baik, serta pemilih pemula harus bertanggung jawab untuk memilih pemimpin yang baik sebagai generasi penerus bangsa. Dengan pengetahuan tersebut pemilih pemula akan menjadi cahaya dari politik di Indonesia, karena adanya kesadaran diri untuk membentuk politik Indonesia yang baik.
Semangat menggali ilmu masih terus berlanjut pada sesi tanya jawab, para siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan penting yang menarik, dan kritis. Hal ini menandakan siswa/siswi sangat antusias menerima materi, akhirnya, upaya meningkatkan partisipasi, pemahaman dan kesadaran berpolitik generasi milenial tercapai maksimal.
Setelah sesi tanya-jawab selesai, tanpa berlama-lama, rangkaian acara ditutup dengan penyimpulan materi  dan  hasil  diskusi.  Sebagai  kegiatan  akhir  dari  PKM  ini,  pemateri  melakukan follow-up  untuk memastikan  bahwa  peserta  telah  memahami  materi  yang  disampaikan.  Perkembangan  peningkatan partisipasi, pemahaman dan kesadaran berpolitik dibuktikan dari hasil tes yang diberikan kepada peserta dengan indikator yang digunakan menanyakan kembali apa yang telah di jelaskan oleh narasumber/pemateri. Adapun hasil tes pasca kegiatan menunjukkan adanya peningkatan dan perubahan dalam hal pemahaman dan kesadaran peserta tentang pentingnya berpartisipasi dalam politik.
Penyelenggaraan  Sosialisasi  Pendidikan  politik  untuk  Pemilih  Pemula  ini  sangat  berguna  untuk meningkatkan partisipasi pemilih agar turut andil dalam melaksanakan Hak dan Kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar tidak termasuk dalam golput. Agar hal tersebut  dapat  terwujudkan,  maka  kesadaran  akan  pentingnya  pelakasanaan  Pemilu  harus  dimiliki  oleh Pemilih  Pemula  agar  mampu  melaksanakan  dan  menggunakan  suara  yang  mereka  miliki  dengan  sebaik mungkin.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa sosialisasi pendidikan politik untuk pemilih pemula siswa sekolah menengah atas dalam menghadapi pilkada Kota Baubau tahun 2024, disimpulkan bahwa
adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran berpolitik yang signifikan dalam memahami pentingnya partisipasi politik, baik dalam proses politik pemilu. Partisipasi pemilih pemula ini sangat baik untuk berlangsungnya kegiatan politik, tapi perlu adanya pendidikan dan pemahaman serta wawasan untuk memilih, karena biasanya sebagai pemilih pemula dapat menjadi incaran beberapa partai politik yang ingin memanfaatkan suara dari semua kalangan. Maka dari itu untuk pemilih pemula sebaiknya perlu diadakannya sosialisasi agar suara dari setiap individu dapat tersalurkan sesuai dan tepat sasaran.
DAFTAR PUSTAKA
Affandi,  F.  N.  (2019).  Pelaksanaan  Pendidikan  Politik  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Generasi
Muda. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689 – 1699.
Arniti,  N.  K.  (2020).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Umum  Legislatif  Di  Kota
Denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(2), 329. https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496
Haerul, I. (2019). Peranan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa Kelas X Di Ma Al-Muthmainnah. Pendidikan Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan, 9(1). https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/571 Muhammad, H. A., Nopyandri, N., & Babas, U. (2020). Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Siswa Sekolah PinggiranKota Jambi Dalam Menghadapi Pilkada SerentakProvinsi Jambi Tahun 2020. Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 19. http://journal.umuslim.ac.id/index.php/pkm/article/view/77 Haryanti,  A.  (2016).  Peran  dan  Sikap  Guru  dalam  Mensosialisasikan  Pendidikan  Politik  Di
Sekolah. PEKOBIS, 1(1), 70 – 85. Islah, K., Juardi, J., & Nasim, E. S. (2020). Sosialisasi Pemilu 2019 Untuk Pemilih Pemula Kota Depok. Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 46 – 50. https://doi.org/10.31334/jks.v3i1.969
Kantaprawira, R. (2006). Sistem Politik Indonesia (Model Suatu Pengantar). Bandung. Sinar Baru Algensindo. Hlm 56.
Nur  Wardhani,  P.  S.  (2018).  Partisipasi  Politik  Pemilih  Pemula  dalam  Pemilihan  Umum. Jupiis:  Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 57. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407 Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. Jurnal Wacana Politik, 3(1), 14 – 28.
Suryadi, B, (2007). Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep. Yogyakarta: IRCiSoD Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2015 tentang Jaminan dan Perlindungan Negara