Diterima: 19-12-2024; Direvisi: 24-3-2024; Disetujui: 16-5-2024 Permalink/DOI: https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v5i1
P-ISSN: 2722 - 7138 E-ISSN:
2722 - 7154 Vol.5, No.1, Januari- Juni 2024
Halaman: 35- 46 JSP: JURNAL SOCIAL PEDAGOGY (Journal of Social Science Education)
Available online : https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social- pedagogy
Analisis Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Seluma: Dampak Kerugian Negara dan Strategi Pemberantasan
1 Anita, 2 Moch. Iqbal 1,2 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 1 moch_iqbal@mail.uinfasbengkulu.ac.id,
2 anitaadja122@gmail.com
Abstrak: Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  mengetahui  terkait  penyalahgunaan  dana  desa, fenomena serta dampak kerugian Negara juga upaya pemberantasan dan pencegahannya, tentang maraknya penyalahgunaan  dana  desa  oleh  kepala  desa  di  daerah  kabupaten  seluma.  Metode  yang  digunakan  adalah Metode penelitian menggunakan metode kajian literature, dan juga teknik analisis data Serta sumber Berita online. Korupsi oleh kepala desa setiap tahun marak terjadi,umumnya kepala desa memanfaatkan dana desa yang  diberikan  setiap  tahunnya  oleh  pemerintah  pusat  untuk  kepentingan  pribadi,korupsi  dana  desa  yang dilakukan  oleh  kepala  desa  pun  memiliki  berbagai  macam  modus,  seperti  penguasaan  atm  dan  buku tabungan, penerima bantuan serta melaksanakan proyek fiktif. diharapkan artikel ini dapat  membantu dan memberikan pemahaman serta solusi untuk melakukan upaya pencegahan dan juga mendukung pemerintah agar dapat mewujudkan pengelolaan anggaran Negara yang bersih dan efektif.
Kata Kunci: Penyalahgunaan Dana Desa, Strategi Pencegahan, Kerugian Negara
Abstrack: The  purpose  of  this  writing  is  to  examine  and  find  out  about  the  phenomenon  of  misuse  of village  funds  and  the  impact  of  state  losses  as  well  as  efforts  to  eradicate  and  prevent  it,  about  the widespread  misuse  of  village  funds  by  village  heads  in  the  Selunma  district  area.  The  method  used  is  a research  method  using  literature  review  methods,  as  well  as  data  analysis  techniques  and  online  news simaber.  Corruption  by  village  heads  is  rampant  every  year,  generally  village  heads  take  advantage  of village  funds  provided  each  year  by  the  central  government  for  personal  interests.  Corruption  in  village funds is carried out village heads also have various modes, such as controlling ATMs and savings books, receiving  aid  and  implementing  fictitious  projects.  It  is  hoped  that  this  article  can  help  and  provide understanding and solutions to carry out preventive efforts and also support the government so that it can realize clean and effective management of the State budget.
Keywords : Misuse of Village Funds, Prevention Strategies, State Losses

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  komunitas  hukum  yang  mengelola  rumah  tangga  yang  diakui oleh pemerintah pusat dan terletak di dalam kabupaten daerah. Kepala desa dipilih melalui pemilihan dan bertanggung jawab  atas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan  masyarakat.  Kepala  desa  bertanggung  jawab  atas  pemerintahan desa  selama  6  tahun  ke  depan  dan  dapat  dipilih  kembali  untuk  3  kali  berturut- turut.
Kepala  desa  bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  UMKM  di  desa. Selama masa jabatannya, kepala desa mendapat alokasi dana desa dari pemerintah pusat setiap tahun untuk memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat desa. Hal ini  terkait  dengan  UU  Tahun  2014  tentang  dana  desa,  yang  meningkatkan  nilai dana  desa.  Uang  yang  sangat  besar,  sebesar  Rp  1  miliar,  akan  digunakan  untuk membangun  dan  meningkatkan  infrastruktur  desa  yang  belum  memadai. Diharapkan  pengelolaan  dana  desa  ini  dilakukan  dengan  bijak  sesuai  dengan rencana  yang  telah  dibuat.  Selain  itu,  peran  masyarakat  sangat  penting  dalam proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  kegiatan  yang  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.
Penting dalam pengadaan barang dan jasa di desa, yang dibiayai oleh kepala daerah  melalui  peraturan  bupati  atau  walikota.  Pengadaan  barang  dan  jasa  oleh pemerintah  desa  yang  didanai  APBD  harus  diatur  sesuai  dengan  prinsip  efisien, efektif,  transparan,  pemberdayaan  masyarakat,  gotong  royong,  dan  akuntabel. Tujuan  dari  pengaturan  ini  adalah  untuk  memastikan  bahwa  pengadaan  barang dan  jasa  oleh  pemerintah  desa  berjalan  sesuai  dengan  tata  kelola  pemerintahan yang baik dan bahwa hasilnya menguntungkan.
Tindak pidana korupsi di desa tidak berhenti; contohnya, ada beberapa kasus korupsi  yang dilakukan  perangkat  desa di  kabupaten seluma dari beberapa tahun belakangan  ini,  yang  sangat  mengganggu  dan  menyebabkan  tanda  tanya  besar bagi  pemerintah,  bagaimana  cara  penggelapkan  dana-dana  tersebut  yang dilakukan  oleh  kepala  desa  atau  para  perangkat  desa.  Benarkah  adanya  kung pemahaman  dan  pengetahuan  dari  kepala  desa  atau  pun  perankat  desa  terkait aturan-aturan  pengelolaan  dan  penggunaan  dana  APBD  ataukh  memang  adanya
unsur  keserakahan  yang  dilakukan  oleh  sebagian  kepala  desa  dan  perangkatnya demi  memenuhi  kehidupan  nya  secara  berfoya-foya  tanpa  melaksanakan kewajiban yang telah mereka pegang.
Dengan maraknya kasus yang menyeret para aparatur desa menjadi sebuah tanda  dan  juga  peringatan  bahwa  pengelolaan  keuangan  tersebut  harus  benar- benar di perhatikan, oleh karenanya dalam hal ini seharusnya semua elemen yang berwenang  dan  memiliki  sangkutan  wajib  mencegah  dan  juga  memberantas tindakan-tindakan  penggelapan  dana  desa  yang  sedang  marak,  oleh  karena  itu sangat perlu dan pentingnya optimalisasi peran dari pada Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai memberikan solusi agar terhindar dari penyalhgunaan dana desa tersebut,  dan  tentunnya  BPD  di  harapkan  bias  menjalankan  dan  melaksanakan tugas  dan  kewajibannya  sesuai  fungsinya  dengan  baik  dan  bijak  untuk  ikut  serta dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa (Shafrina:2017).
Penulis  ini  bertujuan  ingin  mengetahui  terkait  penyalahgunaan  dana desa,fenomena  serta  dampak  kerugian  Negara  juga  upaya  pemberantasan  dan pencegahannya,  diharapkan  artikel  ini  dapat  membantu  dan  memberikan pemahaman serta solusi untuk melakukan upaya pencegahan dan juga mendukung pemerintah agar dapat mewujudkan pengelolaan anggaran Negara yang bersih dan efektif.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  menggunakan  pendekatan  kualitatif berupa  kajian  literature  dengan  teknik  analisis  data  yaitu  pengumpulan  data, reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh juga diperkuat berdasarkan data dari sumber berita online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sejarah Desa
Menurut  sejarahnya,  Desa  merupakan  cikal  bakal  dari  negara,  dan keberadaannya  yang  jauh  mendahului  pembentukan  negara.  Desa  juga  dapat dijadikan  struktur  dasar  organisasi  negara.  Desa  sebagai  suatu  organisasi kekuasaan,strukturPemerintah Desa berpusat pada Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.
Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang pertama kali secara  khusus  mengatur  mengenai  Pemerintahan  Desa  secara  lengkap  adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979:
“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan  masyarakat,  termasuk  didalamnya  kesatuan  masyarakat  hukum,  yang mempunyai  organisasi  pemerintahan  terendah  langsung  di  bawah  Camat  dan berhak  menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri  dalam  ikatan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia”.  Pelaksanaan  pengaturan  Desa  yang  selama  ini berlaku,  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  zaman,  terutama berhubungan  dengan  kedudukan  masyarakat  hukum  adat,  demokratisasi, keberagaman,  partisipasi  masyarakat,  serta  kemajuan  dan  pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah  sosial  budaya  yang  dapat  mengganggu  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada  tahun  2014  peraturan  perundang  undangan  tentang  Desa  diundangkan, Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  kemudian  ada  Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  Kemudian  terjadi  perubahan,  dengan  diberlakukannya  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UndangUndang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Selanjutnya  diberlakukan  juga  Peraturan  Pemerintah Nomor  22  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintahan  Nomor  60  Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  dan  terjadi  perubahan  kembali  dengan  diberlakukannya  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
Desa  adalah  Desa  Adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengutus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau
hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ada tiga macam penafsiran atau pengertian tentang desa: 1
Pertama,  pengertian  secara  sosiologis,  yang  menggambarkan  suatu  bentuk kesatuan  masyarakatatau  komunitas  penduduk  yang  tinggal  dan  menetap  dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan  mereka  relatif  homogen,  serta  banyak  bergantung  kepada  kebaikan alam.  Menurut  pengertian  sosiologis  tersebut,  Desa  diasosiasikan  dengan  suatu masyarakat  yang  hidup  secara  sederhana,  pada  umumnya  hidup  dari  sektor pertanian,  memiliki  ikatan  sosial  dan  adat  atau  tradisi  yang  masih  kuat,  sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.
Kedua,  pengertian  secara  ekonomi,   Desa  sebagai  suatu  lingkungan masyarakat  yang  berusaha  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari  dari  apa yang  disediakan  alam  di  sekitarnya.  Menurut  pengertian  secara ekonomi, desamerupakan  satu  lingkungan  ekonomi,  dimana  penduduknya  berusaha  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Sumber  daya  alam  yang  mereka  miliki  sangat besar  berupa  tanah  pertanian,  hutan,  danau,  laut  dalam  batas  tertentu  bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup (survival). Aktivitas-aktivitas seperti  bertani,  berburu,  dan  merambah  hutan,  menangkap  ikan,  beternak, menenun pakaian, dan anyaman-anyaman lainnya merupakan bagian dari usaha mereka   membangun   kehidupan.   Batas-batas   dalam  aktivitas ekonomi ini kemudian diklaim menjadi hak milik desa. Pihak lain tidak boleh menggunakan, mengambil hasil, apalagi mengambil alih segala sesuatu yang dianggap hak milik mereka,  tanpa  ijin  atau  persetujuan  warga  Desa.  Hubungan  ekonomi  atau perdagangan dengan pihak lain dalam sistem perekonomian subsistenceini sering dilakukan secara barter(tukar menukar barang) yang saling dibutuhkan.
Ketiga, pengertian secara politik, desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau  organisasi  kekuasaan  yang  secara  politis  mempunyai  wewenang  tertentu, karena merupakan bagian dari Pemerintahan Negara.
Desa  sebagai  unit  pemerintahan  terkecil,  dalam  batas  batas  tertentu  dapat dipandang  sebagai  miniatur  Negara.  Desa  dari  segi  unsur-unsurnya,secara
1 Mashuri Maschab, Politik Pemerintah Desa di Indonesia , PolGov  UGM, Yogyakarta 2013
mendasar  Desa  itu  berbeda  dengan  Negara  karena  tidak  memiliki  kedaulatan. Desa dalam susunan nya yang asli, sebelum diusik oleh Pemerintah Kolonial atau mengikuti  format  negara  modern  seperti  sekarang  ini;  fungsi-fungsi  legislatif, eksekutif,  maupun  yudikatif  dapat  dijalankan  oleh  struktur  yang  ada  di  Desa meskipun  sangat  sederhana,  karena  kebutuhan  pemerintahan  di  Desa  lebih sederhana.  Meskipun  demikian,  terdapat  kesejajaran  dalam  pengelolaan  rumah tangga  negara  dengan  rumah  tangga  Desa.  Oleh  sebab  itu,  mempelajari pemerintahan  Desa  adalah  salah  satu  cara  mendapatkan  pemahaman  mengenai jalannya negara dalam lingkup mikro. 2
Permasalahan  Pemerintahan  Desa  di  Indonesia  bukanlah  masalah  yang bersifat  mikro  semata,  walaupun  Desa  dapat  diibaratkan  dengan  sel  dalam  suatu organisme. Keadaan Desa sangat berbeda antara satu Desa di suatu daerah dengan Desa di daerah lain. Perbedaannya tidak hanya bersifat semantik,  yang tercermin dari  keaneka-ragaman  sebutan  terhadap  unit  pemerintahan  terkecil  itu.  Keaneka ragaman  tersebut  meliputi  juga  susunan  organisasi,  tata  cara  kerjanya  dan  unjuk kerjanya.  Sebetulnya  sebutan  Desa  terhadap  semua  unit  pemerintahan  terkecil atau  terendah  di  Indonesia  adalah  penyederhanaan  yang  berlebihan  demi memudahkan  pengendalian  dan  pembinaan.  Penanganan  terhadap  Desa  yang sangat  beragam  itu  pada  gilirannya  menuntut  suatu  pola  yang  bersifat komprehensif,  tetapi  fleksibel  dalam  rangka  menggalang  potensi  dan  upaya melaksanakan pembangunan nasional. Jelasnya, dalam konteks nasional,permasalahan  Pemerintahan  Desa  adalah  permasalahan  yang  bersifat makro.  Sehingga  dalam  kondisi  demikian  itu,  terlihat  adanya  relevansi mempelajari  Pemerintahan  Desa  sebagai  suatu  sistem  yang  terkait  langsung dengan tatanan Negara Kesatuan Republk Indonesia.
2 Mashuri Maschab, ibid , hlm, 8

## B. Beberapa kasus tindak korupsi dana desa
1. Korupsi Dana Desa di Desa Kayu Elang Kabupaten Seluma
3 Kejaksaan  Negeri  Seluma  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejari  Seluma,  telah melaksanakan Sidang Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa/Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Kayu  Elang  Kabupaten  Seluma,  dengan  terdakwa  atas  nama “E, YS dan R”. Bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 3 Ayat 1 jo pasal 18 uu tipikor (dakwaan subsidair),

## 2. Kasus korupsi dana di desa Padang Genting
4 Kejaksaan  Negeri  Kabupaten  Seluma,  Bengkulu,  menangkap  empat  orang mantan  perangkat  desa  Padang  Genting  sebagai  tersangka  dugaan  korupsi  dana desa.  usai  diperiksa  keempat  tersangka  langsung  ditahan.  Dengan  mengenakan rompi  tahanan  khas  kejaksaan,  keempat  tersangka  berinisial  EM  sebagai  mantan kepala  desa,  YE  sebagai  bendahara  desa,  BE  sebagai  sekretaris  desa  dan  HM sebagai ketua tim pelaksana kegiatan dana desa padang genting, langsung digiring menuju mobil tahanan.
Kasi  Intel  Kejari  Seluma,  Andi  Setiawan  mengungkapkan  berdasarkan  hasil penghitungan  yang  telah  dilakukan  bahwa  proyek  jalan  desa  sepanjang  1,7 kilometer dengan memakan anggaran Rp 400 juta lebih tersebut merugikan negara sebesar Rp107 juta. Keempat tersangka akan dikenakan Pasal 2 junto Pasal 18 15 tahun penjara.
3. Korupsi  Dana  Desa,  Oleh  Mantan  Kades  dan  Dua  Perangkat  Batu Tugu
5 Mantan Kades dan Dua Perangkat Batu Tugu Ditahan Polres Seluma By Yedi Kustanto  11 Agustus 2023. Usai mejalani pemeriksaan di ruangan Unit Tipidkor
3 Kejaksaan  negeri  Seluma,Sidang  Putusan  Perkara  Tipikor  Dana  Desa  (DD)  Desa  Kayu  Elang  Kabupaten Seluma,31 Mei 2022 3:05 pm
4 Metro TV News.com Kejari Bengkulu Tangkap 4 Eks Perangkat Desa dalam Kasus Korupsi N/A • 21 October 2022 06:29
5 Jeki  Efriadi,  By  Yedi  Kustanto  GARUDADAILY.com.Korupsi  Dana  Desa,  Mantan  Kades  Dan Dua Perangkat batu tugu
Sat  Reskrim  Polres  Seluma  ,  tiga  tersangka  dugaan  penyelewengan  dana  Desa Batu Tugu, Kecamatan Talo, Resmi di tahan. ketiga tersangka tersebut berinisial, SK  (56)  Mantan  kades,  RD  (39)  Mantan  Kaur  Keuangan  dan  RW  (54)  Kadus  1 selaku  ketua  TPK.  Ketiga  tersangka  dilakukan  pemeriksaan  kesehatan  di  RSUD Tais  jam  15.00  Wib.  Setelah  itu  dilakukan  penahanan  sekitar  jam  19.30  Wib. Kasat  Reskrim  Polres  Seluma  Iptu.  Dwi  Wardoyo  mengatakan,  ketiga  tersangka terjerat  kasus  dugaan  penyelewengan  Dana  Desa  Batu  Tugu,  berkaitan  dengan pengelolaan APBDes pada tahun anggaran 2019-2021 lalu.
“Ketiga  tersangka  kasus  dugaan  penyelewengan  Dana  Desa  Batu  Tugu Kecamatan Talo sudah resmi di tahan dengan kerugian mencapai Rp 500 jutaan,” ujar Iptu. Dwi Wardoyo.Jum’at 11 Agustus 2023. ketiga tersangka dijerat dengan Pasal  2  Primer  subsider  Pasal  3  Undang-Undang  RI  No.  31  Tahun  1999,  yang diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  RI  No.  20  Tahun  2021  tentang tentang  tindak  pidana  pemberantasan  korupsi,  junto  pasal  55  KUHP  karena bersama-sama  lebih  dari  satu  kali.  semenjak  naiknya  status  penanganan  dari penyelidikan ke penyidikan pada kasus dugaan korupsi program Dana Desa (DD) Desa Batu Tugu pada tahun anggaran 2019-2021. Polres Seluma telah memanggil total  30  orang  saksi  yang  terdiri  dari  pemerintah  desa,  BPD,  Kecamatan,  hingga beberapa  saksi  yang  terkait  lainnya  untuk  dimintai  klarifikasi.  Kasus  tersebut mencuat,  setelah  hasil  audit  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  Inspektorat Kabupaten Seluma mengenai pengelolaan anggaran DD di Desa Batu Tugu pada tahun anggaran 2019 hingga 2021.
Dari  hasil  tersebut,  menyatakan  adanya  kerugian  negara  dari  beberapa item  pekerjaan  fisik  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Batu  Tugu mencapai kurang lebih Rp 500 Juta. Setelah diberikan waktu hingga 60 hari, tidak ada  juga  pengembalian  dari  kerugian  tersebut  oleh  oknum  pemerintah  desa setempat.
4. Tindak korupsi dan manipulasi  data oleh pemdes Pasar Ngalam kecamatan Air Periukan
6 Dari  hasil  investigasi  Sekretari  Lembaga  Ormas  Pijar  Provinsi  Bengkulu, Andre  mengungkapkan,  Pada  tahun  Anggaran  2021  pemerintah  desa  (Pemdes) Pasar  Ngalam  melalui  bidang  kegiatan  Pembangunan  melaksanakan  kegiatan pembelian  Susu  Jahe  sebanyak  500  Bungkus,  namun  berdasarkan  temuannya  di lapangan  kegiatan  tersebut  Fiktip  hal  ini  terkuak  katika  Ketua  BPD  mengetahui bahwa  kepala  desa  Pasar  Ngalam  kecematan  Air  Periukan  kabupaten  Seluma sengaja  melakukan  rekayasa  dan  menipulasi  data  laporan,  guna  untuk menghindari  temuan  saat  di  Audit.  sehingga  akibat  kejadian  itu  negara  telah  di rugikan hingga mencapai Ratusan Juta Rupiah.
Pada  Tahun  Anggaran  2021  Pemdes  Pasar  Ngalam  menganggarkan  dana untuk  kegiatan  pembelian  Susu  Jahe  sebanyak  500  Bungkus.  Kegiatan  tersebut terbagi  menjadi  3  item,  yakni  Posyandu  Belita  Bumil,  Posyandu  Lensia, Posyandu  Remaja  yang  di  duga  telah  di  fiktipkan  oleh  pemerintah  desa  Pagar Ngalam, sedangkan laporan kegiatan tersebut sengaja di rekayasa, supay tidak ada temuan  saat  di  audit.  Maka  dari  akibat  peristiwa  itu  Ketua  BPD  siap  memberi keterangan  jika  Aparat  Penegak  hukum  ingin  mengusut  kasus  dugaan  korupsi tersebut” Ungkap Andre kepada media ini kamis sore.
Selain itu menurut Andre, Pemdes Pasar Ngalam kecematan Air Periukan tersebut tidak hanya menipulasi laporan kegiatan fiktip, namun ada juga kegiatan fisik  pembangunan drainase dan pembangunan  gedung di  duga telah di  Mark up yang  di  lakukan  oleh  pemerintah  desa  Pasar  Ngalam  kabupaten  seluma  tersebut demi untuk mengeruk uang Rakyat.
” Kepala Desa Pasar Ngalam ini tidak hanya korupsi dari hasil menupulasi  data laporan  kegiatan  Fiktip  saja.,  tetapi  menurut  keterangan  dari  ketua  DPD  desa Pasar  Ngalam  bahwa  setiap  pembangunan  fisik  gedung,  dan  pembangunan Drainase  juga  telah  di  Mark  Up  oleh  pemerintah  desa.”  Ujarnya  Tak  hanya  itu andre  juga  menyebut,  bahwa  Kegiatan  penyuluhan  dan  penyadaran  tentang Kependudukan  Capil  juga  tidak dilaksanakan  alias  Fiktip.  Kemudian  Kegiatan
6 Indikasi Korupsi Pada Kegiatan Fiktip, Kades Pasar Ngalam Seluma di Laporkan Ormas Pijar ke APH Berita Rafflesia 3 Juni 2023
penyertaan  modal  BUMDes  yang  di  anggarakan  oleh  Kepala  Desa  sebesar  Rp 238.300.000.  tidak  terpantau  dan  tidak  ada  koordinasi  dengan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa setempat sehingga terdapat adanya menipulasi data pada laporan.
” Berdasarkan laporan dari ketua DPD itu bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum  atas  pelaksanaan  anggaran  DD  Desa  Pasar  Ngalam  TA  2021.  Ini berpotensi  merugikan  keuangan  negara.  Maka.dari  itu  Kami  dari  Ormas  Pijar mendesak agar Aparat Penegak Hukum, terutama Polres Kabupaten Seluma yang menerima  laporan  kami  agar  secepatnya  mengusut  tuntas  laporan  yang  kami sampaikan tersebut sesuai Hukum yang berlaku., Karena Besar kemungkinan, ada pihak lain terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa Pasar Ngalam TA 2021 ini ,” Tegas Andre.
Sementara  itu  ketika  di  konfirmasi  kepada  Kepala  Desa  Pasar  Ngalam Kecematan  Air  Periukan  inisial  PD  melalui  Telpon  Whatsaapnya,  tidak  bisa menjelaskan terkait indikasi korupsi seperti  yang di laporkan oleh Lsm Pijar dan Lembaga  Genta  Keadilan  tersebut.  Hingga  Berita  ini  di  tayangkan  oknum  kades ini  juga  selalu  beralasan  saat  ingin  di  temui  awak  media.,Demikian  (Ari) Penangkapan  ketiganya  atas  laporan  hasil  audit  kerugian  negara  dari  Inspektorat Seluma atas pengelolaan Dana Desa (DD) Batu Tugu Kecamatan talo tahun 2019 - 2021. “Dari perbuatan ketiganya, kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp.500 juta,”  imbuh  Kasat.  Mantan  kades  dan  dua  orang  perangkat  desa  tersebut  sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan di Sel Mapolres Seluma selama 20 hari kedepan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  penulis  dapat  disimpulkan  bahwa terjadinya  korupsi  di  tingkat  desa  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  maupun perangkat desa karena minimnya kompetensi aparat desa, kurangnya pengawasan yang  dilakukan  pemerintah  pusat  serta  masyarakat  yang  kurang  peka  atau  tidak ikut andil di dalam mengawasi pembangunan di desanya.
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Bangkalan  sendiri diharapkan  dapat  melakukan pembinaan  pembinaan  ke  kecamatan  kecamatn
dengan lebih intensif, untuk melakukan hal itu DPMD harus menggandeng pihak terkait seperti Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan  Tenaga  Pendamping  Ahli,  Tujuan  dari  pembinaan  tersebut  agar  pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana secara administratif harus lebih baik dan harus ada surat pertanggungjawaban yang nyata.
Untuk  menekan  angka  korupsi  di  tingkat  desa  juga  harus  dilakukan  dari tingkat pusat atau KPK, KPK telah mengupayakan pencegahan korupsi di tingkat desa dengan cara membentuk Satuan Tugas Dana Desa yang bisa memaksimalkan pengawasan serta memberikan pelatihan bagi pendamping kepala desa, selain itu adanya  upaya  dari  KPK  untuk  memberikan  efek  jera,  yang  memerlukan koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisiam, KPK dan juga lembaga terkait lainnya, sebagai  pemberian  efek  jera  selain  proses  pidana  maka  sebaiknya  pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Almas  Sjafrina,  Egi  Primayogha  dan  Kurnia  Ramadhana,  2017,  Cegah  Korupsi  Dana Desa, Indonesia Corruption Watch.
Hamza,  2010. Pengalokasian  Dana  Desa, Penerbit  Sinar  Grafika:  Jakarta  Timur Indikasi  Korupsi  Pada  Kegiatan  Fiktip,  Kades  Pasar  Ngalam  Seluma  di  Laporkan Ormas Pijar ke APH Berita Rafflesia.com 3 Juni 2023
Kejaksaan negeri Seluma, Sidang Putusan Perkara Tipikor Dana Desa (DD) Desa Kayu Elang Kabupaten Seluma,31 Mei 2022 3:05 pm
Mashuri  Maschab, Politik  Pemerintah  Desa  di  Indonesia ,  PolGov  UGM,  Yogyakarta 2013
Metro  TV  News.comKejari  Bengkulu  Tangkap  4  Eks  Perangkat  Desa  dalam  Kasus Korupsi N/A • 21 October 2022 06:29
Rantika Safitri, 2022, Jurnal Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa(Studi Kasus di Desa Taman Jaya, Universitas Muhammadiyah Kotabumi. Rizki Zakariya, 2020, Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa :
Mengenali  Modus  Operandi,  Sekolah  Tinggi  Hukum  Indonesia  Jentera,

## Integritas Journal Antikorupsi, 6(2)
Syahban,  Hotma  P.  Sibuea,  Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  2021,  Jurnal  Hukum Sasana,  Kedudukan  Kepala  Desa  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut Undang  Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang  Undang  Nomor  20  Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Social Pedagogy: Journal of Social Science Education
Published by: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro E-ISSN: 2722-7154 P-ISSN : 2722-7138
Social Pedagogy : Journal Of Social Science Education work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License