## EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN LOGIC MODEL DI DESA KADUDAMPIT, KABUPATEN SUKABUMI, JAWA BARAT
Natasya Ardya Garini 1 , Shafira Hasya Ramadhan 2 , Istianah Nur Aliyyah 3 , Syahrul Ramadhan 4 , Ii Rafinda 5 , Ellies Sukmawati 6
1,2,3,4,5,6 Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: natasya.ardyagarini19@mhs.uinjkt.ac.id 1 , shafira.hasya19@mhs.uinjkt.ac.id 2 , istianah.nuraliya19@mhs.uinjkt.ac.id 3 , syahrul.ramadhan19@mhs.uinjkt.ac.id 4 , ii.rafinda19@mhs.uinjkt.ac.id 5 , ellies.sukmawati@uinjkt.ac.id 6
Submitted: 07-11-2022; Accepted: 04-04-2022: Published : 06-05-2022

## ABSTRAK
Dalam  hal  pengurangan  angka  kemiskinan  serta  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia, pemerintah  meluncurkan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  pada  tahun  2007.  Pada  pelaksanaannya, terdapat kendala yang terjadi seperti kegiatan pertemuan bulanan dan pemutakhiran data yang belum berjalan  sesuai  dengan  buku  pedoman  PKH.  Hal  ini  yang  mendasari  perlunya  evaluasi  program. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Kadudampit dengan pendekatan  evaluasi logic  model meliputi  indikator inputs,  outputs, dan outcomes-impact .  Metode penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  evaluatif  melalui  pendekatan  kualitatif  dan  metode deskriptif  dengan  sumber  data  meliputi  wawancara  serta  observasi.  Ditinjau  dari  indikator inputs dapat  disimpulkan  bahwa  kurangnya  koordinasi  antara  pendamping  PKH  dengan  ketua  kelompok PKH.  Teknologi  yang  digunakan  adalah  SIKS-NG  dan  e-PKH.  Adapun  mitra  PKH  di  Desa Kadudampit,  meliputi  bank  penyalur  BNI,  e-warong,  sekolah,  dan  posyandu.  Ditinjau  dari  indikator outputs dapat  disimpulkan  bahwa  pertemuan  peningkatan  kemampuan  keluarga  dan  pertemuan kelompok belum berjalan kembali semenjak Covid-19. Adapun pada pemberian bantuan dana berupa dana  telah  tersalurkan  dengan  cukup  baik  walaupun  seringkali  tidak  sesuai  jadwal.  Ditinjau  dari indikator outcomes-impact disimpulkan  bahwa  bantuan  PKH  dapat  mengurangi  beban  pengeluaran KPM. Namun, hal ini menyebabkan ketergantungan dimana banyak penerima yang belum melakukan graduasi mandiri dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kata Kunci : Evaluasi; Logic Model ; Program Keluarga Harapan

## ABSTRACT
In reducing poverty and improving human quality, the Family Hope Program (PKH) was published in 2007.  In  implementation, there  were  obstacles  such  as  monthly  meeting  and data  updating  that  had not  been  carried  out  in  accordance  with  PKH  guidebook.  This  underlies  the  need  for  program evaluation.  This  study  aims  to  evaluate  PKH  implementation  in  Kadudampit  Village  with  a  logic model  evaluation  including  inputs,  outputs,  and  outcomes-impact  indicators.  The  research  method used is evaluative research through a qualitative approach and descriptive method with data sources including interviews and observations. The result from inputs indicators shows that the is the lack of coordination between PKH facilitators and PKH group leaders. The technology used is SIKS-NG and e-PKH.  The  PKH  partners  in  Kadudampit  Village  include  BNI  banks,  e-warongs,  schools,  and posyandu.  The  outputs  indicators  shows  that  family  capacity  building  and  group  meetings  have  not resumed  since  Covid-19.  As  for  the  provision of financial  assistance  was  done  in  the  form  of funds, the  funds  have  been  distributed  quite  well,  although  often  not  according  to  schedule.  In  terms  of outcomes-impact indicators, it can be concluded that PKH assistance can reduce the burden of KPM spending.  However,  this  causes  dependence  where  many  recipients  prefer  used  it  for daily needs rather than for self-graduation.
Keywords: Evaluation; Logic Model; Program Keluarga Harapan
Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
(Natasya Ardya Garini, Shafira Hasya Ramadhan, Istianah Nur Aliyyah, Syahrul Ramadhan, Ii Rafinda, Ellies Sukmawati)

## PENDAHULUAN
Kemiskinan di Indonesia menjadi sebuah masalah  sosial  yang  tak  pernah  hentinya  dikaji secara  berkala.  Hal  ini  disebabkan  Indonesia adalah  negara  berkembang  dan  penduduknya terus bertambah dari tahun ke tahun (Setyawardani et al., 2020). Direktorat Jenderal Kependudukan  dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian  Dalam  Negeri  mengemukakan bahwasanya jumlah penduduk Indonesia mencapai  275,36  juta  jiwa  pada  Juni  2022. Angka  ini  meningkat  1,48  juta  (0,54%) dibandingkan posisi Desember 2021 (Direktorat Jendral  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil, 2022).  Pertumbuhan  penduduk  mempengaruhi kemiskinan  karena  orang  tumbuh  jauh  lebih cepat  daripada  sebuah  kegiatan  yang  produktif. Hal ini menyebabkan penduduk berjuang untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  yang  akhirnya berdampak  pada  kemiskinan  yang  meningkat (Devanantyo, 2021).
Kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan  ekonomi  ketidakmampuan  dalam pemenuhan    kebutuhan  dasar  serta  kebutuhan lainnya  yang  tidak  dapat  menjamin  standar kualitas  hidup  yang  terpenuhi    (Erfain, Harianto,  E.,  Tito,  H.,  Haerudin,  Jawiah,  S., Haeriyah, Lebang, N. S., Togala, 2021). Badan Pusat  Statistik  melaporkan  bahwa  pada  bulan Maret  2022,  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia adalah  9,54%.  Angka  ini  turun  0,17% persentase  dibandingkan  September  2021  yang sebesar 9,71%. Upaya pemerintah dan masyarakat untuk lebih mengentaskan kemiskinan  menunjukkan  hasil  yang  semakin positif (Badan Pusat Statistik, 2022).
Kabupaten  Sukabumi  ialah  kabupaten yang berlokasi di Jawa Barat dimana mengalami  peningkatan  angka  kemiskinan  dari tahun  2019  hingga  2020.  Menurut  Laporan Pelaksanaan  (RLLPD)  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sukabumi  tahun  2020,  angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019  sebanyak  6,22%,  namun  naik  menjadi 7,09%  pada  tahun  2020,  dengan  jumlah penduduk  2,5  juta  jiwa.  Peningkatan  angka kemiskinan  ini merupakan  dampak  dari pandemi  Covid-19.  BPS    telah  menetapkan garis  kemiskinan  di  Kabupaten  Sukabumi sebanyak  7,09%  pada  tahun  2020,  namun penduduk  Kabupaten  Sukabumi  mempunyai pengeluaran  bulanan  kurang  dari  Rp328.284
per kapita per bulan yang di kategorilan sebagai penduduk miskin (Sukabumi, 2021).
Dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah  mengeluarkan  sebuah  kebijakan  di aspek  perlindungan  sosial  pada  tahun  2007 yaitu  menetapkan  UU  No.  11  Tahun  2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimana menerangkan bahwa perlindungan sosial merupakan  semua  usaha  yang  bertujuan mencegah  dan  mengatasi  resiko  guncangan serta kerentanan sosial (Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2009 Tentang  Kesejahteraan  Sosial,  2009).  Berbagai macam upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah  guna  memberantas  kemiskinan, salah  satunya  melalui  Program  Keluarga Harapan  (PKH),  yakni  program  perwujudan yang  didasari  oleh  peraturan  penanggulangan kemiskinan dengan memberikan program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu  yang  terjadi  pada  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  dan  mempunyai komponen  sebagai  persyaratan  yang  dipilih sebagai penerima  manfaat. PKH juga bertujuan agar taraf hidup KPM dapat meningkat  melalui akses  pendidikan,  pelayanan  kesehatan  dan perlindungan  sosial,  pengurangan  beban  biaya dan  peningkatan  pendapatan  keluarga  miskin dan rentan, serta terciptanya kemandiridan  dan perubahan perilaku pada KPM dalam mengakses  layanan  pendidikan,  kesehatan  dan perlindungan  sosial  (Kementerian  Sosial  RI, 2021).
Sejak  dikeluarkan  pada  tahun  2007, jumlah  KPM  mengalami  peningkatan  secara bertahap dan dilakukan secara berkesinambungan,  sehingga  tahun  2020  PKH telah  disebar  ke  34    Provinsi  dan  Kota  serta mencakup  514  Provinsi/Kota  dan  6.709 Kabupaten.  Jumlah  penerima  PKH  tahun  2016 di  Indonesia  sebanyak  6  juta  KPM  melalui anggaran  Rp.  10  triliun.  Akhirnya  pada  tahun 2017, KPM PKH bertambah menjadi 6.228.810 KK dengan anggaran subsidi sosial sebesar Rp. 11,5  triliun.  Selanjutnya  pada  tahun  2018  akan terjadi  peningkatan  jumlah  KPM  PKH  yang cukup  signifikan  menjadi  10  juta  KPM  dengan capaian 10.000.232 KK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19,4  triliun. Hingga akhir 2019, jumlah KPM menurun menjadi 9.841.270 KK  dengan  alokasi  anggaran  Rp.  34,2  triliun. Pada  tahun  2020,  pencapaian  10  juta  keluarga
melalui anggaran yang beralokasi sebanyak Rp. 36,9 triliun (Kementerian Sosial RI, 2021).
Sasaran  PKH  ialah  keluarga  yang terkategori  miskin  serta  rentan  dimana  mereka terdaftar  di  Data Terpadu  Program  Penanganan Masyarakat Fakir Miskin. Adapun komponennya  terdiri  dari  kesehatan  dengan kriteria  ibu  hamil/menyusui,  anak  usia  0-6 tahun.  Komponen  pendidikan  dengan  kriteria anak  SD/MI  atau  sederajat,  anak  SMP/MTS atau  sederajat,  anak  SMA/MA  atau  sederajat, dan anak usia 6-21 tahun belum  menyelesaikan wajib  belajar  12  tahun.  Sejak  tahun  2016, terdapat  tambahan  komponen  perlindungan sosial  dengan  prioritas  yang  diberikan  kepada lansia mulai dari usia 60 tahun dan penyandang disabilitas  hingga  penyandang  disabilitas  berat (Kementerian Sosial RI, 2021).
Berdasarkan  hasil  observasi  dan pengumpulan  data  Program  PKH  di  Desa Kadudampit,  bahwa  adanya  program  PKH ini  sangat  membantu  masyarakat  di  Desa Kadudampit,  yakni  mereka  yang  masuk  ke dalam  sasaran  PKH  yakni  ibu ibu hamil/nifas/menyusui ,  anak  sekolah  SD- SMP,  serta  lansia.  Setiap  kriteria  dari penerima  PKH mendapatkan manfaat dalam  hal  bantuan  materi  yang disesuaikan dengan  kebutuhannya.  Seperti  halnya  di Desa  Kadudampit  dimana  bantuan  PKH dimanfaatkan  dalam  pemenuhan  kebutuhan sekolah,
adapun bagi ibu hamil/nifas/menyusui dan
lansia dimanfaatkan  untuk  pemenuhan  kesehatan. Hal  ini  menjadi  dampak  adanya  program bantuan dari PKH. Namun, ditemukan pula permasalahan  dalam  pelaksanaan  PKH  di Desa  Kadudampit,  yakni  pada  proses pengumpulan  data,  pencatatan,  hingga pemberkasan  PKH  hanya  dilakukan  oleh ketua  PKH  saja,  dimana  hal  ini  berkaitan dengan struktur kepengurusan PKH di Desa Kadudampit. Hal ini menyebabkan sebagian  besar  ketua  kelompok  PKH merasa  kesulitan  dalam  menghimpun  data- data  penerima  PKH,  ditambah  dengan sebagian  anggota  KPM  kurang  bisa  diajak kerja  sama  dalam  pengumpulan  pelaporan, dimana  tidak  sedikit  juga  KPM  yang  tidak melapor  dan  bahkan  kehilangan  bukti
pencairannya.  Pertemuan  bulanan  juga tidak  dilakukan  secara  rutin  dengan pendamping. Hal ini diawali dengan adanya pandemi  Covid-19  yang  melanda  pada tahun  2020  lalu  sehingga  pertemuan  yang rutin  dilaksanakan  menjadi  terhambat, Kurangnya peran aktif dari ketua kelompok PKH  menyebabkan  minimnya  informasi yang  didapat  oleh  ketua  dan  KPM  PKH. Hal  ini  yang  menyebabkan  pentingnya pelaksanaan penelitian ini.
Kondisi lapangan PKH di Desa Kadudampit yang diuraikan di atas juga relevan dengan  permasalahan  yang  ditemukan  pada penelitian  terdahulu,  beberapa  diantaranya menunjukkan bahwa apa yang terjadi dilapangan  pada  pelaksanaan  program  PKH masih  ditemukan  kendala  seperti  peserta program  PKH  masih  kurang  partisipasinya, proses  sosialisasi  serta  koordinasi  dari  orang- orang  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  PKH (Hendri,  2014),  pertemuan  yang  harusnya dijadwalkan  dalam  satu  bulan  sekali  tidak dilakukan  dengan  rutin  oleh  pendamping (Ansori,  2018),  terdapat  kecemburuan  sosial antar  warga  penerima  PKH  dan  warga  non penerima  PKH,  dan  kualitas  pendamping  PKH yang  masih  minim  (Fitriani,  2012).  Masalah diatas  apabila  tidak  segera  ditangani  dengan baik akan berdampak kepada pencapaian tujuan program PKH itu sendiri dan dapat menghambat  berjalannya  program  PKH.  Maka dari itu, diperlukan aksi cepat untuk menangani masalah  tersebut  agar  tidak  berkelanjutan sehingga  pencapaian  tujuan  dapat  dilakukan secara maksimal.
Desa  Kadudampit  adalah  satu  dari banyak  desa  yang  terletak  pada  Kabupaten Sukabumi  yang  menjalankan  Progam  Keluarga Harapan  (PKH)  sejak  tahun  2009  dengan jumlah  sebanyak  255  KPM.  Pelaksanaan  PKH di  Desa  Kadudampit  merupakan  langkah pemerintah dalam menekan laju angka kemiskinan  di  Kabupaten  Sukabumi.  Tetapi, dalam tahap pelaksanaan program PKH di Desa Kadudampit  masih  terdapat  beberapa  kendala dan  indikasi  masalah.  Beberapa  kendala tersebut antara lain adalah minimnya koordinasi antara pendamping PKH dengan ketua kelompok  PKH  dalam  pelaksanaan  program untuk melakukan pengawasan pada pendistribusian bantuan PKH, pertemuan
Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
(Natasya Ardya Garini, Shafira Hasya Ramadhan, Istianah Nur Aliyyah, Syahrul Ramadhan, Ii Rafinda, Ellies Sukmawati)
bulanan antar pendamping dan anggota kelompok  PKH  yang  belum  berjalan  secara berkelanjutan  semenjak  pandemi  Covid-19, pemutakhiran  data  yang  belum  dipahami  oleh KPM  sepenuhnya  dan  pola  pikir  masyarakat yang menganggap  bahwa  bantuan  PKH merupakan  sebuah  gaji  sehingga  ketika  dana bantuan tersebut tidak terdistribusi  dengan baik akan timbul potensi kericuhan. Jika hal tersebut dibiarkan  maka  hal  yang  mungkin  akan  terjadi adalah munculnya masalah yang mempengaruhi tujuan  dari  Program  Keluarga  Harapan.  Hal inilah  yang  menjadi  dasar  penelitian  sekaligus fokus  peneliti  dimana  dipandang  perlu  adanya evaluasi  program  yang  dapat  mengetahui sampai  mana  kesuksesan  program  tersebut dapat  dicapai.  Melalui  evaluasi  program,  dapat dilihat  dan  diketahui  keberhasilan  suatu program.  Hasil  dari  evaluasi  program  berguna sebagai  acuan  dalam  membuat  keputusan ataupun menyusun suatu aturan. Evaluasi dapat dipahami  sebagai  proses  yang  dijalankan  oleh seseorang (evaluator) untuk menentukan derajat keberhasilan yang dicapai dalam suatu program yang  sedang  berjalan.  Setiap  program  yang diimplementasikan  memerlukan  evaluasi  untuk menentukan  apakah  layanan  yang  diterapkan memenuhi  tujuan  yang  ditentukan  (Majid, 2015).
Program  PKH  ialah  bentuk  kebijakan publik dalam menangani permasalahan kemiskinan.  Maka  dari  itu  bentuk  evaluasi  ini masuk  ke  dalam  evaluasi  kebijakan  publik. Kebijakan  publik  menurut  Joko  Pramono  ialah tahap akhir dalam suatu kebijakan publik, yang bertujuan  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana efektivitas kebijakan tersebut dan mempertanggungjawabkannya
kepada
konstituen,  juga  dilakukan  untuk  mengevaluasi kesenjangan  antara  harapan  dan  kenyataan, serta  mencari  kekurangan  dan  mencoba  untuk menutupi kekurangan tersebut. Evaluasi kebijakan publik dilaksanakan dengan membandingkan  antara  hasil  yang  diperoleh dengan  tujuan  dan  target  kebijakan  yang ditentukan  dan  hasil  evaluasi  nantinya  bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam peninjauan dan peningkatan pelaksanaan kebijakan  pada  masa  yang  akan  datang (Pramono, 2020).
Program  PKH  di  Desa  Kadudampit menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini,  dimana
peneltiti mengevaluasi program dengan pendekatan Logic  Model .  Evaluasi logic  model ialah  satu  dari  beberapa  model  evaluasi  yang pendekatannya berorientasi pada tujuan. Tujuan spesifik  serta  menentukan  tingkat  pencapaian tujuan  adalah  fokus  dari  pendekatan  ini (Sesmiarni,  2013). Model  evaluasi  membantu memilih  kapan  serta apa  yang  perlu  dinilai  dan hal  tersebut  dapat  membuat  sumber  daya evaluasi  berguna  secara  efektif  dan  efisien. Melalui  evaluasi  akan  diuji  serta  diverifikasi realitas  teori  program  dan  bagaimana  program tersebut  akan  bekerja.  Model  logika  membantu evaluator  akan  fokus  pada  ukuran  proses  dan hasil  yang  tepat.  Menurut  Taylor  Powell  dan Henert,  komponen-komponen  evaluasi logic model terdiri  dari input , output, dan outcomes- impact, dimana  pada  indikator input mencakup hal-hal  yang  diinvestasikan,yakni  sumber  daya yang dibutuhkan dalam program. Pada indikator output mencakup  kegiatan  yang dilakukan  oleh  program.  Sedangkan  pada komponen outcomes-impact mencakup perubahan atau manfaat yang dihasilkan. Model logika  menggambarkan  urutan  peristiwa  yang dianggap  membawa  manfaat  atau  perubahan dari waktu ke waktu. Ini menggambarkan rantai penalaran,  yang  menghubungkan  investasi dengan  hasil  (Taylor-Powell  et  al.,  2003). Pihak-pihak  yang  memiliki  keterlibatan  pada penelitian,  meliputi:  Pendamping  PKH,  Ketua Kelompok PKH, Ketua RT, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dan Bendahara Desa.
Persoalan-persoalan yang diuraikan diatas  menarik  minat  peneliti  untuk  melakukan penelitian untuk mengetahui gambaran pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  di Desa Kadudampit dengan tujuan untuk mengevaluasi  Program  Keluarga  Harapan dengan  pendekatan  Logic  Model  Di  Desa Kadudampit  dengan  judul “Evaluasi  Program Keluarga  Harapan  Dengan Logic  Model di Desa  Kadudampit,  Kabupaten  Sukabumi, Jawa Barat”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ialah  penelitian  evaluatif melalui  pendekatan  kualitatif  dan  metode deskriptif. Penelitian evaluatif diartikan sebagai kegiatan penelitian yang memiliki sifat mengevaluasi  program  yang  tujuannya  adalah untuk  mengukur  keberhasilan  program  dan apakah  program  yang  berjalan  sudah  selaras dengan  yang  diinginkan  (Kantun,  n.d.).  Selaras dengan pengertian tersebut, Sukmadinata dalam (Toriqul  Arif,  2019)  menjelaskan  bahwa  guna menentukan  manfaat  yang  berasal  dari  praktik maka  dilakukan  suatu  prosedur  evaluasi  serta desain untuk mengumpulkan serta menganalisis data dengan sistematis.
Data dikumpulkan dengan cara wawancara  dan  observasi.  Penelitian  berlokasi di  Desa  Kadudampit,  Kabupaten  Sukabumi, Provinsi  Jawa  Barat.  Waktu  penelitian  pada tanggal  19  Juli  –  21  Agustus  2022. Teknik penentuan  informan  yang  dipakai  adalah purposive  sampling dimana  narasumber  yang ditentukan  berdasarkan  pertimbangan  dan kriteria  yang  ditentukan  (Chan  et  al.,  2019). Penggunaan purposive  sampling bertujuan mengevaluasi  Program  Keluarga  Harapan  di Desa Kadudampit dengan  mewawancarai pihak yang  mengetahui  tentang  penelitian  yang sedang  diteliti.  Informan  pada  penelitian  ini, meliputi:  Pendamping  PKH,  Ketua  Kelompok PKH, Ketua RT, dan Bendahara Desa.
Model  evaluasi  pada  penelitian  ini  ialah logic  model dimana  dikembangkan  oleh University  of  Wisconsin-Extension  dimana komponen  evaluasi logic  model terdiri  dari input , output, dan outcomes-impact (Taylor- Powell  et  al.,  2003) . W.K  Kellog  Foundation mendefinisikan logic  model sebagai  rangkaian langkah-langkah guna mengukur suatu program yang  telah  berjalan  apakah  berhasil  atau  tidak, juga digunakan dalam menilai pencapaian suatu program pembangunan (W.K. Kellogg Foundation,  2004).  Secara  sederhana, logic model dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 1. Kerangka Kerja Kinerja Program Dengan Logic Model
Sumber: (Taylor-Powell et al., 2003)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Program Keluarga Harapan (PKH) di

## Desa Kadudampit
Sejak  tahun  2009,  Program  Keluarga Harapan  di  Desa  Kadudampit  Kecamatan Kadudampit telah dimulai. Mayoritas komponen  Keluarga Penerima Manfaat (KPM_ di  Desa  Kadudampit  berasal  dari  pendidikan, yakni  anak  sekolah  di  jenjang  SD,  SMP,  serta SMA.  Adapun  nama  yang  menerima  bantuan PKH  meliputi  ibu,  nenek,  bibi,  atau  kakak perempuan.  Mayoritas  profesinya  adalah  ibu rumah tangga, petani dan buruh harian lepas.
Jumlah kelompok PKH di Desa Kadudampit  terdiri  dari  12  kelompok  dimana masing-masing  kelompoknya  diketuai  oleh Ketua  Kelompok  PKH  yang  juga  merupakan seorang  KPM.  Setiap  kelompok  PKH  di  Desa Kadudampit memiliki jumlah anggota Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  yang  beragam, meliputi:  kelompok  1  sebanyak  31  KPM  PKH, kelompok 2 sebanyak 16 KPM PKH, kelompok 3  sebanyak  15  KPM  PKH,  kelompok  4 sebanyak 17 anggota, kelompok 5 sebanyak 28 KPM  PKH,  kelompok  6  tergabung  dengan kelompok  12  sebanyak  25  KPM  PKH, kelompok 7 sebanyak 25 KPM PKH, kelompok 8  sebanyak  23  KPM  PKH,  kelompok  9
Inputs
Outputs Outcomes-Impact Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang Aktivitas Partisipan S I T U A S I P R I O R I T A S Apa yang diinvestasi kan? Staff Volunteers Time Money Research base Materials
Equipment Technology Partners Apa yang dilakukan? Conduct Workshops Meetings
Deliver Services Develop Products, Curriculum Resources Train Provide Counseling Assess Facilitate Partner Work With Media Siapa  yang dijangkau? Participants Clients Agencies
Decision- makers Customers Satisfaction
Apa hasil jangka pendeknya?
Learning Awareness Knowledge Attitudes Skills Opinions Aspirations Motivations Apa hasil jangka menengah? Action Behavior Practice Decision making Policies Social Action Apa  dampak utamanya? Conditions Social Economic Civic Environmental Assumptions External Factors
Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
(Natasya Ardya Garini, Shafira Hasya Ramadhan, Istianah Nur Aliyyah, Syahrul Ramadhan, Ii Rafinda, Ellies Sukmawati)
sebanyak  28  KPM  PKH,  kelompok  10 sebanyak  21  KPM  PKH,  dan  kelompok  11 sebanyak  26  KPM  PKH.    Dengan  begitu,  total penerima  PKH  di  Desa  Kadudampit  berjumlah 255 KPM.

## Evaluasi  PKH  di  Desa  Kadudampit  Dengan
Logic Model
Berdasarkan kerangka kerja kinerja program  dengan logic  model yang  telah dijabarkan  di  metode  penelitian,  peneliti menganalisis  tiap  indikatornya  berdasarkan pelaksanaan  PKH  di  Desa  Kadudampit,
Kabupaten  Sukabumi.  Berikut  tabel  dan penjelasannya:
Inputs Outputs Outcomes-Impact Jangka Jangka Jangka Aktivitas Partisipan SITUA SI P R I O R I T A S Apa yang
diinvestasikan? Staff - Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi - Pendamping PKH - Ketua  Kelompok PKH Volunteers
- Ketua RT
Time - PKH  berjalan  13 tahun  di  Desa
Kadudampit Money - Dana bantuan yang  bersumber dari APBN
Materials - Buku Pintar PKH
Technology
- Aplikasi  Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next- Generation (SIKS-NG) - Aplikasi
Elektronik-PKH (e-PKH) Partner - Bank penyalur: BNI
- Elektronik warung gotong royong (e-
Warong) - Sekolah - Posyandu Apa yang dilakukan? Conduct - Pertemuan Awal dan Validasi  Calon KPM - Pertemuan Kelompok (PK) Deliver - Penyaluran
Bantuan  Sosial
PKH Develop - Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Provide - Sistem
Pengaduan
Masyarakat Assess - Pemutakhiran Data Facility - Sarana dan Prasarana Penunjang - Program P2K2 Siapa
yang dijangkau? Participants - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Apa hasil jangka pendeknya? Learning
- Pendidikan - Kesehatan
Skills - Program Pemberdayaa n
Awareness - Kesadaran KPM akan pentingnya kesehatan dan pendidikan Motivations - Pemberian motivasi oleh pendamping PKH Apa hasil jangka menengah? Behavior - Perubahan perilaku  KPM guna mendukung peningkatan kesejahteraan Practice - Kewajiban KPM PKH Policies - 4 Kebijakan PKH Apa dampak utamanya? Economic - Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan KPM PKH
Social
- Meningkatkan tingkat kehidupan KPM PKH dengan status sosial yang
lebih baik Civic - Peningkatan Keterlibatan Warga Desa Kadudampit Pada Program
Keluarga Harapan External Factors
(Faktor Eksternal)
Assumptions
Tabel  2.  Kerangka  Kerja  Kinerja  Program  Keluarga
Harapan di Desa Kadudampit Dengan Logic Model
a. Indikator Inputs (Masukan)
Pada indikator inputs, peneliti menganalisis sumber-sumber yang diperlukan  untuk  menjalankan  Program Keluarga Harapan. Sumber-sumber tersebut meliputi:
1. Staff

## Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi
Dinas  Sosial  Daerah  Kabupaten merupakan  pelaksana  PKH  di  daerah kabupaten  dimana didalamnya meliputi Kepala  Bidang  Urusan  Bantuan  dan Jaminan  Sosial,  serta  Kepala  Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial. Dalam hal ini  memiliki  tanggungjawab  terkait pemberian sosialisasi dan  menyediakan informasi  mengenai  PKH  di  tingkat kecamatan,  serta  pelaksanaan  PKH  di kecamatan dilakukan kegiatan pengawasan,  pembinaan,  dan  supervisi (Kementerian Sosial RI, 2021). Berdasarkan data temuan di lapangan  diketahui  bahwa  pada  tahun 2021, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi  melakukan  verifikasi  ulang warga  penerima  bantuan  sosial  yang diikuti oleh KPM PKH
Desa
Kadudampit. Tujuan kegiatan verifikasi ulang  agar  penyaluran  bantuan  lebih tepat  sasaran,  serta  tidak  tumpang tindih antara program-program bantuan pemerintah  (Utama,  2021).  Ketua kelompok PKH menjelasakan bahwa di Desa Kadudampit masih terdapat penerima  bantuan  PKH  yang  juga menerima bantuan lain. Hal ini menandakan  bahwa  tujuan  kegiatan verifikasi  ulang  belum  tercapai  dengan baik.

## Pendamping PKH
Pendamping
merupakan pelaksana PKH di tingkatan kecamatan.
Pendampingan  langsung  pada  KPM ialah  fungsi  utamanya.  Pendamping berperan  dalam  kegiatan  penanganan masalah  dan  pengaduan  KPM  PKH, dengan memberikan fasilitas dan melakukan penyelesaian terhadap
kasus, serta memberikan solusi (Kementerian  Sosial,  2013). Tugas  dan fungsi pendamping sosial adalah melaksanakan  pertemuan  dengan  KPM
PKH dengan cara pertemuan kelompok dan  P2K2  (Kementerian  Sosial  RI, 2021).
Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  kegiatan  pertemuan kelompok  dan  P2K2  belum  berjalan kembali  semenjak  Covid-19.  Kurang aktifnya  pertemuan  ini  menyebabkan masih  banyak  KPM  yang  kurang memahami  tentang  program  PKH. Dalam  hal  pendampingan  diketahui bahwa  domisili  pendamping  berbeda dengan  tempat  pendampingan,  hal  ini menyebabkan jarak tempuh pendamping PKH ke Desa Kadudampit cukup jauh. Akhirnya, intensitas pendamping  bertemu  dengan  KPM menjadi  jarang  dan  KPM  cenderung kesulitan ketika ingin melakukan pengaduan.

## Ketua Kelompok PKH
Ketua
Kelompok PKH merupakan  anggota  penerima  PKH yang  bersedia  untuk  berkomitmen menyukseskan  PKH  dengan  suka  rela (Kementerian  Sosial  RI,  2013).  Ketua kelompok PKH bertugas dalam memberikan  suatu  informasi  ketika dana telah PKH
serta menginformasikan  ke  peserta  PKH. Pada  pelaksanaannya,  ketua  kelompok membantu  pendamping  PKH  sebagai penyambung antara pendamping dengan KPM. (Fitrianingrum, 2014).
Berdasarkan kegiatan wawancara dengan ketua kelompok PKH diketahui bahwa ketua kelompok PKH merupakan  pihak  yang  paling  dekat hubungannya  dengan  KPM.  Setiap pencairan  dana,  ketua  kelompok  PKH akan  menginformasikan  kepada  KPM dan  mengarahkan  cara  mencairkan dana  melalui  Anjungan  Tunai  Mandiri (ATM),  bank  maupun  agen  bank. Setelah dana cair, ketua kelompok PKH mengkoordinir pendataan laporan cairan  tiap  KPM.  Laporan  ini  akan digunakan sebagai pembuktian pencairan  yang  nantinya  dari  ketua PKH  diberikan  kepada  pendamping Namun  pertemuan  antara  pendamping dan  ketua  kelompok  sendiri  belum
Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
(Natasya Ardya Garini, Shafira Hasya Ramadhan, Istianah Nur Aliyyah, Syahrul Ramadhan, Ii Rafinda, Ellies Sukmawati)
dilakukan  semenjak  Covid-19.  Hal  ini menandakan koordinasi antara
pendamping  dengan    ketua  kelompok PKH  masih  minim.  Akhirnya,  ketua kelompok  PKH  cenderung  kesulitan ketika  ingin  menyerahkan  laporan pencairan  dan  melakukan  pertemuan untuk membahas masalah KPM PKH.

## 2. Volunteers Ketua RT
Ketua  RT  adalah  tangan  panjang dari  pemerintah  desa  yang  memiliki peran  dalam  memberikan  informasi dari  desa  ke  warga,  serta  penyampai aspirasi dari warga kepada pemerintahan  desa  setempat  (Asniar  &
Sarwoprasodjo,  2019).  Dalam  hal  ini, ketua  RT  juga  dilibatkan  dalam  proses penetapan calon KPM PKH.
Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua RT di Desa Kadudampit diketahui  bahwa  ketua  RT  dilibatkan untuk  memastikan  data  yang  dimiliki oleh  pendamping  akurat  dimana  pada data  tersebut  berisi  nama-nama  calon penerima  KPM  PKH.  Namun,  ketua RT  menjelaskan  bahwa  masih  banyak kasus  keluarga  miskin  yang  belum terdaftar  di  DTKS  sehingga  tidak  bisa menjadi penerima manfaat PKH.
Berkaitan  dengan  penanganan masalah  dan  pengaduan  KPM,  pada dasarnya  ketua  RT  tidak  memiliki wewenang  dan  tidak  tahu  menahu mengenai  informasi  tentang  waktu pencairan  PKH.  Namun,  banyak  warga yang  melakukan  pengaduan  terkait permasalahan  PKH  kepada  Ketua  RT, seperti  ketika  bantuan  belum  cair  atau ketika  masyarakat  ingin  mengubah informasi  data  PKH.  Dalam  hal  ini terdapat kekeliruan pada alur koordinasi pada KPM.
3. Time
Program  Keluarga  Harapan  telah berjalan  selama  13  Tahun  di  Desa Kadudampit Guna mendukung upaya penanggulangan  kemiskinan  nasional, PKH  diluncurkan  tahun  2007  oleh
pemerintah  dengan  sasaran  keluarga miskin (Kementerian Sosial RI, 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara, PKH  di  Desa  Kadudampit  mulai diberlakukan  pada  tahun  2009.  Hal  ini berarti  program  PKH  telah  berjalan selama  13  tahun  di  Desa  Kadudampit. Sejak  diberlakukannya  PKH  banyak perubahan dalam permasalahan pendidikan  dan  kesehatan  di  Desa Kadudampit  yang  berangsur  membaik.
Di  sektor  kesehatan,  angka  kematian bayi dan stunting mengalani penurunan yang  cukup  signifikan.  Adapun  pada sektor  pendidikan,  angka  partisipasi sekolah  di  Desa  Kadudampit  juga meningkat. Hal ini bisa dilihat mayoritas penerima KPM PKH di Desa Kadudampit yang berasal dari komponen pendidikan.

## 4. Money
Dana Bantuan yang Bersumber Dari

## APBN
Dalam  melaksanakan  program, dana  menjadi  salah  satu  input  yang berfungsi  sebagai  sumber  berjalannya sebuah  program.  Sumber  dana  PKH berasal dari APBN (La Ode Muhammad Elwan, 2018). Dikutip dari Kemensos.go.id,  bantuan  untuk  setiap komponen  KPM  diberikan  dengan jumlah  yang  berbeda-beda.  Data  yang didapatkan  merupakan  bantuan  dana untuk  1  tahun,  meliputi:  ibu  hamil dengan jumlah Rp.2.400.000, anak usia dini  dengan  jumlah  Rp.2.400.000,  SD dengan jumlah Rp.900.000, SMP dengan  jumlah  Rp.1.500.000,  SMA dengan jumlah Rp. 2.000.000, Disabilitas  berat  dengan  jumlah  Rp.
2.400.000,  dan  lanjut  usia  dengan jumlah Rp.2.400.000 (Kementerian
Sosial RI, 2019). Berdasarkan  wawancara  dengan ketua  kelompok  PKH,  pemberian  dana di Desa Kadudampit
setiap komponennya  bervariasi,  dalam  1 tahun  dana  dikeluarkan  sebanyak  4 tahap pencairan setiap 3 bulan sekali.
Tabel  3. Jumlah  Nominal  Pencairan Dana PKH di Desa Kadudampit
No. Komponen Jumlah Dana 1 kali pencairan Jumlah Dana 4 kali pencairan 1. Ibu hamil Rp.600.000 Rp.2.400.000 2. Anak usia dini Rp.600.000 Rp.2.400.000 3. Pendidikan anak SD Rp.225.000 Rp.900.000 4. Pendidikan anak SMP Rp.375.000 Rp.1.500.000 5. Pendidikan anak SMA Rp.500.000 Rp.2.400.000 6. Disabilitas berat Rp.600.000 Rp.2.400.000 7. Lanjut usia (lansia) Rp.600.000 Rp.2.400.000 Sumber: Wawancara dengan Ketua Kelompok PKH di Desa
Kadudampit (2022)
Melalui tabel diatas dapat
disimpulkan  bahwa  bantuan  yang diberikan  kepada  KPM  PKH  di  Desa Kadudampit  sudah  sesuai dengan ketetapan Kementerian Sosial.
5. Materials

## Modul PKH
Modul PKH adalah bahan pembelajaran  yang  dibuat  dengan terstruktur  dan  sistematis.  Tujuan  dari modul ini ialah meningkatnya keterampilan  hidup  penerima.  Modul PKH  digunakan  oleh  pendamping dalam  memberikan  sosialisasi  kepada KPM  pada  kegiatan  rutinitas,  yakni P2K2.  Modul  PKH  terdiri  dari  lima bahasan,  yakni  Modul  Pengasuhan  dan Pendidikan  Anak,  Modul  Pengelolaan Keuangan dan Pendidikan Anak, modul Kesehatan  Gizi,  Modul  Perlindungan Anak  dan  Modul  Kesejahteraan  Sosial. Pemberian  materi  tiap  modul  berfungsi untuk  menggali  dan  mengeksplorasi potensi  yang  dimiliki  oleh  KPM (Purwandia & Mardliyah, 2022). Berdasarkan kegiatan wawancara dengan Ketua Kelompok PKH
diketahui  bahwa  pemberian  sosialiasi melalui  kegiatan  P2K2  tidak  berjalan secara  optimal  di  Desa  Kadudampit. Hal  ini  disebabkan  pandemi  Covid-19 akhirnya pemberian materi modul PKH terhenti  dan  sampai  bulan  Agustus 2022  kegiatan  ini  belum  berjalan
kembali  dan  ketua  kelompok  PKH tidak mengetahui kapan akan diaktifkannya  kembali.  Namun,  modul PKH  ini  dimiliki  oleh  setiap  KPM untuk bisa dipahami dan dipelajari.

## 6. Technology

## SIKS-NG
SIKS-NG  merupakan  singkatan dari  Sistem  Informasi  Kesejahteraan Sosial  Next-Generation,  dimana  dalam hal  mendukung  pengelolaan  DTKS, SIKS  NG  hadir  sebagai  penunjang aplikasinya.  (Kementerian  Sosial  RI, 2021).  Pihak  yang  mengelola  aplikasi ini  ialah  kaur  pelayanan  desa.  Guna menyalurkan  bantuan  secara  tepat sasaran, maka diperlukan data kemiskinan dimana akurat serta terintegrasi. Perbaikan data dari lapangan dikelola. SIKS-NG dimanfaatkan sebagai perencanaan,
pengambilan keputusan dan penyaluran bantuan sosial (Gobel et al., 2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Bendahara  Desa  Kadudampit diketahui  bahwa  aplikasi  SIKS-NG digunakan  pada  tahap  penetapan  awal calon  KPM  PKH,  yakni  validasi  data. Proses  validasi  DTKS  dimulai  dari tingkat  desa  dimana  nama-nama  calon KPM  diusulkan  oleh  Kepada  Dusun dan  RT/RW  melalui  musyawarah  desa dan nama-nama tersebut harus memenuhi  persyaratan  yakni  terdaftar pada  DTKS.  Data  yang  didapat  dari informasi kemudian didata oleh Bendahara Desa melalui aplikasi SIKS- NG  untuk  selanjutnya  di  proses pendamping  PKH.  Dengan  begitu  bisa dikatakan  bahwa  aplikasi  SIKS-NG sudah  digunakan  dalam  hal  pendataan calon KPM PKH di Desa Kadudampit.

## Aplikasi e-PKH
E-PKH  merupakan  singkatan dari  Aplikasi  Elektronik  Program Keluarga  Harapan  yang  dimaknai sebagai  sistem  informasi  pendukung pelaksanaan  bisnis  proses  PKH  yang memiliki  fitur  Validasi,  Pemutakhiran, Verifikasi komitmen, Penyaluran,
Rekonsiliasi, Pengaduan serta
Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
(Natasya Ardya Garini, Shafira Hasya Ramadhan, Istianah Nur Aliyyah, Syahrul Ramadhan, Ii Rafinda, Ellies Sukmawati)
Terminasi.  Pendamping  PKH  akan mengecek  data  menggunakan  e-PKH baik  KPM  yang  sudah  maupun  yang belum  dalam  hal  penerimaan  bantuan (Kementerian Sosial RI, 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara diketahui  bahwa  penggunaan  aplikasi e-PKH  digunakan  sejak  2019  di  Desa
Kadudampit. E-PKH merupakan aplikasi yang digunakan oleh
pendamping  untuk  pengecekan  data saat  pertemuan  awal  yang  kemudian hasilnya  menjadi  ketetapan  apakah calon  KPM  memenuhi  syarat  sebagai penerima  PKH  atau  tidak  memenuhi syarat.  Aplikasi  ini  digunakan  pada tahap  validasi  dimana  pendamping PKH akan memproses dan memvalidasi data  kembali  melalui  jadwal  kegiatan validasi  dengan  pengisian  formulir  dan pertanyaan2 yg diajukan ke calon KPM di balai desa. Setelah selesai, pendamping  PKH  mengirim  data  yang sudah  diolah  kembali  melalui  aplikasi e-PKH.  Dengan  begitu  bisa  dikatakan bahwa aplikasi e-PKH sudah digunakan dalam  hal  validasi  KPM  PKH  di  Desa Kadudampit.

## 7. Partners

## Bank Penyalur BNI dan E-Warong
Bantuan  PKH  dicairkan  melalui buku  tabungan.  Rekening  penerima bantuan sosial dibukakan ke bank yang menjadi  penyalur.  Penarikan  dana  ini dapat  dilakukan  di  layanan  yang  telah disediakan,  meliputi  ATM,  Kantor Bank,  Agen  bank  dan  E-Warong (Kementerian Sosial RI, 2021).
Melalui hasil wawancara dengan  Bendahara  Desa  Kadudampit diketahui bahwa Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan mitra kerja tempat dibukanya rekening yang disalurkan  kepada  KPM.  Oleh  karena itu,  bantuan  yang  telah  cair  dapat diambil  oleh  KPM  melalui  ATM  atau Kantor  Bank  BNI.  Bank  penyalur  juga bekerja  sama  dengan  e-Warong  yakni agen  bank  sebagai  tempat  penarikan dana  PKH.  Dalam  hal  ini,  pemilik usaha  yang  memiliki  keinginan  dalam
bekerjasama menyalurkan bantuan PKH  akan  mendaftarkan  diri  ke  Bank BNI  dan  e-warong.  Diketahui  di  Desa Kadudampit  terdapat  2  lokasi  e- Warong  sebagai  tempat  pengambilan bantuan PKH.

## Sekolah dan Posyandu
Berdasarkan  Buku  Pedoman PKH  Tahun  2021  dijelaskan  bahwa PKH memiliki mitra kerjasama meliputi lembaga tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah  daerah  kabupaten  maupun kota  (Kementerian  Sosial  RI,  2021). Dalam  hal  ini,  lembaga  yang  bermitra dengan pelaksanaan PKH adalah sekolah dan posyandu.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan ketua kelompok PKH diketahui bahwa  sekolah  menjadi  pihak  mitra dalam  pelaksanaan  PKH  ini  karena KPM  PKH  di  Desa  Kadudampit  yang mayoritasnya  berasal  dari  komponen pendidikan, maka secara berkala pendamping dibantu oleh ketua kelompok PKH akan melakukan pemantauan  dengan  cara  mengecek  ke sekolah  anak  dari  KPM  terkait  absensi dan  kegiatan  sekolahnya.  Pada  saat pencairan  bantuan  PKH,  para  KPM akan  meminta  kepada  sekolah  untuk dibuatkan  Surat  Keterangan  Aktif Sekolah  sebagai  pembuktian  bahwa penerima yang bersangkutan merupakan anak sekolah. Adapun mitra yang  berhubungan  dengan  komponen kesehatan  adalah  posyandu  dimana pendamping  dibantu  ketua  kelompok PKH  melakukan  pengecekan  terkait partisipasi  KPM  di  fasilitas  kesehatan tersebut.
b. Indikator Outputs (Keluaran)
Pada  indikator outputs, peneliti menganalisis  aktivitas  dan  partisipan  yang menjadi  bagian  dari  pelaksanaan  program yang  disebut  juga  sebagai  intervensi  atau perlakuan program. Pada aktivitas, kegiatannya meliputi:

## Aktivitas
1. Conduct

## Pertemuan Kelompok (PK)
Menurut  Buku  Pedoman  PKH Tahun  2021,  pertemuan  kelompok adalah  kegiatan  yang  rutin  dilakukan oleh pendamping sosial untuk melakukan  tugas  administrasi  dan pendidikan dengan memberikan informasi  mengenai  tata  tertib  PKH, serta akses pelayanan kesehatan,
pendidikan  dan  kesejahteraan  sesuai dengan kebutuhan PKH KPM
(Kementerian Sosial RI, 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Kelompok  PKH  diketahui bahwa  pertemuan  kelompok  tidak berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dikarenakan  Pandemi  Covid-19  yang menyebabkan  kegiatan  yang  bersifat tatap  muka  diberhentikan  terlebih dahulu. Selain itu diketahui pendamping  PKH  baru  menjabat  sejak bulan  Juli  2022  sehingga  kegiatan pertemuan  belum  kembali  berjalan  dan ketua  kelompok  cenderung  merasakan kesulitan  dalam  berkoordinasi  dengan pendamping.

## Tahap Pertemuan Awal dan Validasi Calon KPM
Pelaksanaan  pertemuan  awal  ini dilakukan dengan pemberian sosialisasi mengenai  pelayanan  kesehatan  dan pendidikan  yang  ditujukan  kepada calon peserta penerima bantuan.
Pertemuan  ini  juga  sebagai  tahap validasi  dimana  memastikan  bahwa calon  peserta  yang  datang  benar-benar orang  yang  bersangkutan.  Dalam  tahap ini, pendamping berperan untuk memastikan  data  diri  calon  peserta berserta  keluarganya  sesuai  dengan data  dari  Kemensos  RI.  Agar  bantuan yang  diberikan  tidak  salah  sasaran, calon peserta penerima bantuan nantinya akan diminta untuk  membawa bukti-bukti  persyaratan  sesuai  PP  No. 10/HUK/2016 (Restianti, 2018).
Pelaksanan  pertemuan  awal  dan validasi calon KPM di Desa
Kadudampit  sendiri  sudah  terlaksana dengan  baik.  Calon  peserta  penerima
bantuan memberikan bukti-bukti persyaratan  yang  sudah  ditentukan  dan yang  datang  dalam  pertemuan  awal  ini adalah  yang  bersangkutan  sendiri. Dikatakan juga bahwa untuk pertemuan awal  dan  validasi  pasti  dilaksanakan, hanya saja tidak terlaksana secara rutin seperti  pertemuan  kelompok,  karena pertemuan ini akan dilaksanakan apabila ada ada atau tidaknya penambahan  KPM  penerima  bantuan PKH.

## 2. Deliver

## Penyaluran Bantuan Sosial
Sistem Pencairan atau Penarikan Dana  PKH  dapat  dilakukan  dengan  2 cara. Pertama, diberikan  ke  rekening KPM melalui tabungan yang penggunanya dapat menggunakan Kartu  Elektronik  Kombo  atau  Kartu Keluarga  Sejahtera  (KKS)  yang  dapat ditarik  secara  tunai.  Kedua,  penerima dapat  mencairkannya  melalui  ATM atau  kantor  cabang/unit  bank  terdekat, dan agen Bank (Kementerian Sosial RI, 2021).
Dari  hasil  wawancara  yang dilakukan  Bersama  ketua  kelompok diketahui  bahwa  pencarian  dana  di Desa  Kadudampit  dilakukan  melalui bank  BNI  dan  e-Warong  yakni  warung yang  menjadi  agen  Bank.  Ketua kelompok PKH akan menginformasikan  kepada  KPM  untuk bisa mengambilnya. Penyaluran bantuan dana Program  Keluarga  Harapan  di  Desa Kadudampit dilakukan tiga bulan sekali yaitu  pada  bulan  Januari,  April,  Juli Dan  Oktober.  Namun,  pencairan  dana PKH  di  Desa  Kadudampit  seringkali tidak  sesuai  dengan  jadwal,  sehingga ketua  kelompok  PKH  tidak  bisa menginformasikan  secara  pasti  kapan pencairan bantuan PKH. Adapun ketika pencairan  tersebut  telah  dilakukan, ketua kelompok akan segera menginformasikan  kepada  KPM  untuk bisa diambil.
Pemberian  bantuan  PKH  di Desa Kadudampit juga dapat dikatakan kurang  merata  dikarenakan  masyarakat
Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
(Natasya Ardya Garini, Shafira Hasya Ramadhan, Istianah Nur Aliyyah, Syahrul Ramadhan, Ii Rafinda, Ellies Sukmawati)
Desa  Kadudampit  yang  mendapatkan bantuan PKH juga seringkali mendapatkan  bantuan  sosial  lainnya. Terdapat  pula  masyarakat  yang  kurang mampu  namun  tidak  termasuk  pada daftar  penerima  bantuan.  Salah  satu alasannya adalah pendataan yang dilakukan kurang merata sehingga tidak terdaftar pada DTKS.
3. Develop Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) P2K2 ialah proses belajar terstruktur  yang  dilaksanakan  guna terlaksananya  perubahan  perilaku  pada KPM  PKH  secara  cepat. Pertemuan  ini dilaksanakan  rutin  yakni  dilakukan setiap bulan dimana pendamping memastikan  kondisi  KPM,  pertemuan ini  wajib  diikuti  oleh  seluruh  peserta yang  tergabung  dalam  kelompok.  Pada pertemuan bulanan, KPM akan diberikan materi pelatihan oleh
pendamping.  Materi  yang  diberikan ialah  mengenai  pentingnya  pendidikan, layanan  kesehatan,  parenting,  dan lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program  PKH  itu  sendiri  (Peraturan Menteri  Sosial  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, 2018).
Berdasarkan  data  temuan  di lapangan  pertemuan  P2K2  sudah  lama tidak  terlaksana,  hal  ini  disebabkan adanya  pergantian  pendamping  PKH dan  kondisi  pandemic  Covid-19  yang menyebabkan kegiatan sosialisasi modul  PKH  di  Desa  Kadudampit  tidak dapat  dilaksanakan  terhitung  sampai bulan  Agustus  2022.  Dari  data  diatas, dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan sosialisasi  modul  PKH  tidak  dapat berjalan secara optimal.

## 4. Provide

## Sistem Pengaduan Masyarakat
Menurut  Buku  Pedoman  PKH Tahun 2021, Sistem Pengaduan Masyarakat  yakni  melalui contact center PKH  dibuat  guna  mewujudkan tata  kelola  program  yang  baik.  Baik
peserta  PKH,  non  PKH,  maupun masyarakat  dapat  mengakses  guna memastikan layanan yang baik (Kementerian Sosial RI, 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Kelompok  PKH  diketahui bahwa  edukasi  mengenai  pengaduan, yakni contact  center belum  tersalurkan secara  merata  ke  KPM.  Mayoritas KPM  memberikan  pengaduan  kepada ketua  kelompok  PKH,  pada  dasarnya ketua kelompok juga merupakan bagian dari KPM dan warga Desa
Kadudampit.  Hal  ini  menyebabkan ketua kelompok PKH cenderung kesulitan  dalam  menjawab  pertanyaan- pertanyaan  yang  diajukan  oleh  KPM, mayoritas  pertanyaannya  adalah  terkait bantuan  yang  belum  turun.  Ketua kelompok biasanya memberi pengarahan kepada KPM untuk bersabar  karena  jika  bantuan  telah turun  dipastikan  ketua  kelompok  akan menginformasikannya.

## 5. Assess

## Pemutakhiran Data
Pemutakhiran  atau  pembaruan data  dilakukan  jika  terjadi  perubahan sebagian  atau  seluruh  data  awal  yang tercatat  pada database. Proses  ini dilaksanakan  oleh  pendamping  PKH dengan  bantuan  ketua  kelompok  PKH guna mengetahui kondisi dan perubahan jumlah peserta setelah mendapatkan bantuan program. Pemutakhiran  data  dilaksanakan  guna mengetahui  perubahan  data  seperti untuk  jumlah  siswa  SD  yang  sudah menjadi  siswa  SMP,  pemeriksaan  ibu hamil  dan  melahirkan,  lansia  maupun disabilitas.    Tahap  ini  dilaksanakan setiap  6  bulan,  hal  ini  dikarenakan setiap  tahun  terdapat  kemungkinan perubahan jumlah dan kondisi penerima bantuan (Restianti, 2018). Berdasarkan wawancara
bersama ketua kelompok PKH diketahui  banyak  perubahan  data  yang tidak  dilaporkan  oleh  KPM  seperti ketika berpindah rumah atau berubahnya  informasi  pada  Kartu
Tanda  Penduduk  (KTP).  Di  satu  sisi, ketua kelompok sudah menginformasikan  bahwa  jika  ada pembaruan  data  harap  untuk  melapor kepada  ketua  kelompoknya.  Namun masih  ada  yang  tidak  melaporkannya, serta  adapula  yang  melaporkannya kepada  pihak  lain,  seperti  ketua  RT. Pada dasarnya Ketua RT tidak memiliki  andil  dalam  pembaruan  data KPM. Akibat tidak
melapor menyebabkan menjadi tidak cair bantuannya.
6. Facilitate

## Sarana  dan  Prasarana  Penunjang Program P2K2
Melalui  P2K2,  KPM  akan  diberikan materi-materi  dengan  harapan  agar terjadinya  perubahan  sikap  dari  KPM. Sebagian  besar  fasilitas  kegiatan  P2K2 disediakan  oleh  pusat  seperti lipchart , buku berisi materi, serta CD yang berisi video  tentang  materi.  Semua  fasilitas yang  sudah  disediakan  oleh  pusat sebenarnya  sudah  cukup  efisien  untuk menyampaikan  materi.  Tetapi  agar penyampaian  materi  lebih  menarik  dan KPM  lebih  paham  mengenai  materi yang disampaikan diharapkan pendamping dapat menggunakan laptop dan  in-focus  dalam  penyampaiannya.
Fasilitas  laptop  dan  in-focus  sendiri merupakan  fasilitas  yang  disediakan sendiri  oleh  pendamping  (Restianti, 2018).
Diketahui  bahwa  fasilitas  tersebut  di Desa  Kadudampit  sendiri  terkadang mengalami kendala sehingga menyampaian  materi  hanya  sedekar membaca buku dan mendengarkan saja,
membuat  penyampaian  materi  menjadi kurang  efisien.  Pelaksanaan  PKH  di Desa Kadudampit masih berupa pemenuhan  sumber  daya  manusia  saja.
Sedangkan  pemenuhan  dalam  sumber daya waktu dan fasilitas dinilai kurang, sehingga berakibat pada kurang
optimalnya pelaksanaan PKH, khususnya  dalam  kegiatan  P2K2.  Di satu  sisi  untuk  menciptakan  perubahan perilaku  dari  sisi  sosial  ekonomi  maka
kegiatan  P2K2  merupakan  hal  yang penting untuk dilaksanakan.

## Partisipan
1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
KPM ialah sebutan bagi keluarga yang  mendapatkan  bantuan  sosial  dari Program  Keluarga  Harapan.  Penerima PKH  dapat  digolongkan  menjadi  3 komponen, meliputi komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan  sosial.  Pada  komponen kesehatan,  kriteria  penerimanya  adalah ibu hamil/nifas/menyusui dan anak usia dini. Pada komponen pendidikan meliputi  anak  SD,  SMP,  dan  SMA. Adapun  pada  komponen  kesejahteraan sosial  terdiri  dari  lanjut  usia  dan penyandang  disabilitas  berat.  Untuk dapat  menerima  bantuan,  KPM  wajib melaksanakan kewajiban atau komitmen  yang  sudah  ditetapkan.  Pada komponen  pendidikan  dalam  PKH, persyaratannya ialah mendaftarkan peserta  didik  serta  memenuhi  jumlah kehadiran minimal 85%. Pada komponen kesahatan ialah rutin mengikuti  pemeriksaan  bagi  ibu  hamil dan ibu yang memiliki balita. (Kementerian Sosial RI, 2021).
Hasil  dari  wawancara  bersama ketua  kelompok  PKH  diketahui  dalam pelaksanaan monitoring komitmen KPM  di  Desa  Kadudampit  masih banyak  mengalami  hambatan.  Proses ini  biasanya  dilakukan  bersamaan dengan  pencarian  dana  bantuan  PKH. KPM diwajibkan untuk mengumpulkan bukti  pencarian  berupa  struk,  selain mengumpulkan struk juga KPM diminta  untuk  mengumpulkan  data keterangan dari sekolah bagi komponen Pendidikan dan posyandu bagi komponen  kesehatan,  sebagai  bukti komitmen mereka sebagai KPM. Tetapi masih  banyak  KPM    yang  kurang berkomitmen  dalam  mengumpulkan data-data  tersebut  karena  merasa  tanpa mengumpulkan  bukti  tersebut  pada kenyataanya bantuan akan tetap turun.
Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
(Natasya Ardya Garini, Shafira Hasya Ramadhan, Istianah Nur Aliyyah, Syahrul Ramadhan, Ii Rafinda, Ellies Sukmawati)
b. Indikator Outcomes-Impact (Hasil- Dampak) Pada  indikator outcomes-impact, peneliti menganalisis hal-hal yang berhubungan  dengan  tujuan  program  dan dampak  positif  serta  negatifnya.  Berikut hasilnya:

## Jangka Pendek
1. Learning
Pendidikan dan Kesehatan Berdasarkan buku pedoman PKH, outcomes dari  Program  Keluarga Harapan  adalah  KPM  dapat  menerima pengetahuan tentang pentingnya kesehatan  dan  pentingnya  pendidikan (Kementerian Sosial RI, 2021). Selaras  dengan  tujuan  tersebut kegiatan yang mendasari untuk mendorong  KPM  untuk  memahami bahwa kesehatan dan pendidikan
penting ialah melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga.
Dimana  bahan  ajar  pertemuan  tersebut adalah modul/buku pintar PKH. Namun sayangnya, pertemuan ini tidak berjalan secara  optimal.  Semenjak  Covid-19, pertemuan  menjadi terhenti hingga saat ini.  Namun  ketua  kelompok  PKH menjelaskan  bahwa  mengenai  edukasi dasar  yang  berkaitan  dengan  kesehatan dan  pendidikan,  mayoritas  KPM  telah mengetahui.
Seperti halnya
pemeriksaan  kesehatan  ibu  hamil  serta balita  dan  siswa-siswa  tingkat  SD hingga  SMA  melaksanakan  kegiatan sekolah dengan teratur.

## 2. Skills
Program Pemberdayaan
Berdasarkan buku pedoman PKH,  pelatihan  dan  pendidikan  akan diberikan  kepada  seluruh  praktisi  PKH di pusat dan daerah untuk
meningkatkan  kualitas  personel  PKH atau  SDM  yang  terlibat  didalam  PKH (Kementerian Sosial RI, 2021). Pendidikan serta pelatihan PKH memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Agar  pemahaman  pengelola  atau pelaksana  meningkat  mengenai program PKH
b. Agar  keterampilan  teknis  serta kemampuan pengelola atau pelaksana meningkat dalam melaksanakan program PKH
c. Untuk mempersiapkan peserta pelatihan  agar  dapat  menjalankan tindakan  yang  terkait  pelaksanaan program PKH
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan ketua kelompok PKH diketahui program  PKH  di  Desa  Kadudampit belum  ada  program  pemberdayaan yang  untuk  mengasah  keterampilan KPM.  Disisi  lain,    pendamping  PKH harus  dapat  memberikan  penyadaran, peningkatan pengetahuan dan
keterampilan sehingga dapat
menjadikan  KPM  mandiri  melalui program pemberdayaan.

## 3. Awareness
Kesadaran  KPM  akan  pentingnya kesehatan dan pendidikan
Peserta  PKH  berdasarkan  buku pedoman  PKH,  KPM  harus  memiliki keinginan  dalam  menaikkan  kesadaran serta  kemauan  untuk  menggunakan layanan  kesehatan  dan  pendidikan karena  hal  ini  sejalan  dengan  tujuan Program Keluarga
Harapan (Kementerian Sosial RI, 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  ketua  kelompok  PKH,  pada komponen pendidikan, kesadaran anak- anak  sekolah  dimulai  dari  tingkat  SD- SMA bahwa menjalankan wajib belajar 12  tahun  ditunjukkan  oleh  para  KPM dengan baik. Pada komponen kesehatan dan  kesejahteraan,  yakni  ibu  hamil, balita,  disabilitas,  dan  lansia  diketahui bahwa  kesadaran  untuk  melakukan pengecekan  kesehatan  dan  pemenuhan gizi  juga  ditunjukkan  oleh  para  KPM PKH.  Kesadaran  ini  juga  meningkat dengan  adanya  dorongan  dari  ketua kelompok  PKH  yang  memberikan arahan  kepada  KPM  untuk  senantiasa mengecek kesehatan dan rutin melaksanakan  sekolah karena  hal tersebut  penting  dalam  pelaksanaan PKH.
4. Motivations Pemberian Motivasi oleh Pendamping PKH Berdasarkan Buku Kerja Pendamping  PKH,  pendamping  harus mampu memotivasi peserta PKH untuk memenuhi komitmennya. Tujuan
diberikannya  motivasi  kepada  peserta PKH ini adalah agar peserta PKH dapat meningkatkan kesadaran serta kemauan untuk  memanfaatkan  fasilitas  yang diberikan  seperti  pelayanan  kesehatan dan  pendidikan.    Motivasi  lebih ditekankan  kepada  peserta  PKH  yang rentan  untuk  mengabaikan  komitmen agar  tidak  terkena  sanksi.  Motivasi dapat  dilakukan  melalui  pertemuan rutin  bulanan  antara  pendamping  dan KPM  sehingga  KPM  dapat  terus berkomitmen  dengan  baik.  Selain  itu pendamping harus menumbuhkan motivasi  kepada  KPM  agar  dapat berdaya  dan  mandiri  secara  ekonomi (Kementerian Sosial, 2013).
Berdasarkan  hasil  temuan  di lapangan,  motivasi  cenderung  lebih sering  dilakukan  oleh  ketua  kelompok PKH  kepada  KPM.  Hal  ini  didasari karena  ketua  kelompok  tempat  tinggal ketua  yang  berdekatan  dengan  KPM. Pendamping  PKH  belum  melakukan sosialisasi atau pertemuan kepada KPM
terkait pemberian motivasi sejak pandemi Covid-19. Selain itu, pendamping  di  Desa  Kadudampit  juga baru  berganti,  yakni  menjabat  sejak bulan  Juli  2022  sehingga  KPM  belum terlalu mengenal pendamping PKH.

## Jangka Menengah
1. Behavior
Perubahan  perilaku  KPM  guna mendukung peningkatan kesejahteraan Menurut  buku  pedoman  PKH Tahun  2021,  tujuan  jangka  menengah PKH harus mampu mendorong
perubahan  perilaku  masyarakat  yang terlibat  dalam  melanjutkan  pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk
mewujudkan  generasi  yang  lebih  sehat dan  cerdas  (Kementerian  Sosial  RI,
2021).
Berdasarkan kegiatan wawancara diketahui bahwa telah didapati perubahan  perilaku  pada  KPM  PKH. Pada  komponen  pendidikan,  KPM menanggap  bahwa  wajib  belajar  12 tahun  merupakan  hal  yang  penting dilakukan  terlebih  dengan  adanya bantuan  PKH,  KPM  menunjukkan kesungguhannya dalam partisipasi belajar  di  sekolah.  Diketahui  bahwa mayoritas  warga  Desa  Kadudampit telah  melaksanakan  wajib  belajar  12 tahun. Pada komponen kesehatan, KPM PKH  meliputi  ibu  hamil  dan  anak  usia dini  rutin  memeriksa  kesehatan  di layanan  kesehatan  yakni  posyandu. Layanan  pendidikan  dan  kesehatan kepada  KPM  PKH  pendidikan  secara berkala Ketua Kelompok PKH melakukan pemantauan ke setiap sekolah  untuk  memastikan  kehadiran anak yang mendapatkan bantuan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dan ketua  PKH  juga  mengontrol  di  aspek kesehatan  untuk  memastikan  kehadiran KPM  Ibu  hamil  serta  balita  dalam pengecekan  kesehatan  di  Posyandu. Dengan  begitu,  perilaku  KPM  PKH  di Desa  Kadudampit  dikatakan  optimal dikarenakan telah terjadi sebuah perubahan ke arah yang lebih baik.
2. Practice

## Kewajiban KPM PKH
KPM PKH mempunyai kewajiban  kepada  tiap  komponennya. Pada  komponen  kesehatan  meliputi  ibu hamil/menyusui,  anak  usia  dini  (0-6 tahun)  yang  belum  bersekolah  wajib memeriksa kesehatannya sesuai dengan protokol  kesehata.  Pada  komponen pendidikan  meliputi  anak  SD,  SMP, dan  SMA  wajib  mengikuti  kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit  85%,  adapun  pada  komponen kesejahteraan  sosial  yang  terdiri  dari lanjut  usia  dan  penyandang  disabilitas berat  wajib  mengikuti  kegiatan  di bidang  kesejahteraan  sosial  sesuai kebutuhan  yang  dilaksanakan  minimal setahun  sekali,  KPM  hadir  pada  P2K2 setiap  bulan,  dan  KPM  yang  tidak memenuhi kewajibannya akan
Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
(Natasya Ardya Garini, Shafira Hasya Ramadhan, Istianah Nur Aliyyah, Syahrul Ramadhan, Ii Rafinda, Ellies Sukmawati)
dikenakan  sanksi  (Kementerian  Sosial RI, 2021).
Menurut data temuan di lapangan bahwa KPM PKH di Desa Kadudampit, dalam komponen di bidang pendidikan, anak  usia  sekolah  di  Desa  Kadudampit mayoritas  sudah  melaksanakan  wajib belajar 12  tahun dan mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran sampai 85%, supaya pekerjaan  anak  dan  anak  jalanan menjadi  menurun  dan    anak-anak  di
Desa  Kadudampit  bisa  menjadi  anak yang  cerdas,  kemudian  komponen kesehatan yang terdiri dari ibu hamil/menyusui  banyak  yang  diperiksa kesehatan di posyandu di Desa Kadudampit, dengan
memeriksa kesehatan  bagi  ibu  hamil/menyusui tingkat  anak stunting menjadi  menurun di Desa Kadudampit.
3. Policies 4 Kebijakan PKH
Berdasarkan Kementerian Sosial terdapat 4 kebijakan dalam pelaksanaan Program  Keluarga  Harapan  (PKH) diantaranya: Bersinergi dengan Program Keluarga Berencana, pencegahan  stuning,  KPM  Graduasi, serta  validasi  di  wilayah  Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T)
(Kementerian Sosial RI, 2020).
Berdasarkan  data  temuan  di lapangan  diketahui  bahwa  KPM  PKH di komponen kesehatan yakni ibu hamil telah memeriksakan kesehatannya secara rutin di posyandu Desa Kadudampit.  Hal  ini  berarti  KPM komponen  kesehatan  telah  berupaya mencegah stunting. Terkait  dengan sinergi  dengan  Program  Keluarga
Berencana  (KB),  ketua  kelompok  PKH yang  dimana  sebagian  menjadi  bagian dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) seringkali memberikan pengarahan
terkait Keluarga  Berencana.  Namun  kegiatan pengarahan  ini  tidak  dilakukan  secara formal,  melainkan  informal.  Dalam upaya  menyukseskan  KPM  Graduasi Berdikasi  Sejahtera,  ketua  PKH  telah
memberikan  arahan  kepada  KPM bahwasanya  jika  KPM  PKH  dirasa sudah  mandiri  dan  mampu  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  maka perlu melakukan graduasi. Namun pada kenyataannya graduasi mandiri di Desa Kadudampit  belum  berjalan  secara optimal  dikarenakan  kondisi  dari  KPM itu  sendiri  yang  masih  berada  dalam kondisi  miskin,  serta  pola  pikir  KPM yang masih terus menginginkan
menerima bantuan walaupun kondisinya dirasa sudah cukup sehingga  tidak  mengajukan  graduasi mandiri.  Hal  ini  menandakan  bahwa KPM memiliki ketergantungan terhadap bantuan PKH. Adapun kegiatan  validasi  di  Desa  Kadudampit terakhir  dilakukan  pada  tahun  2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten  Sukabumi.  Tetapi  dalam realitanya  ditemukan  keluarga  miskin yang  belum  terdaftar  pada  program bantuan.

## Jangka Panjang
1. Economic
Mengurangi  beban  pengeluaran  dan meningkatkan pendapatan KPM PKH
Bantuan  sosial  PKH  diberikan kepada  masyarakat  yang  terdaftar dalam  DTKS.  Secara  umum,  tingkat kemiskinan  rumah  tangga  berkaitan dengan tingkat kesehatan dan pendidikan.  Rendahnya  pendapatan keluarga  sangat  miskin  menyebabkan keluarga tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan mereka. (Kementerian Sosial RI, 2021). Berdasarkan kegiatan
wawancara  dengan  ketua  kelompok PKH  disebutkan  bahwa  sebagian  besar KPM  di  Desa  Kadudampit  bermata pencaharian  sebagai  ibu  rumah  tangga, petani  dan  pekerja  lepas.  Pekerjaan  ini memberikan  KPM  pendapatan  yang kecil  dan  berdampak  pada  penggunaan bantuan  PKH  yang  diberikan.  Untuk KPM  komponen  pendidikan,  KPM akan  menggunakan  ini  untuk  biaya
pendidikan seperti pembelian perlengkapan  sekolah.  Semua  peserta dapat  mengenyam  pendidikan  tanpa menderita  kekurangan  dana.  Dengan begitu,  anak-anak  sekolah  di  Desa Kadudampit  berpotensi  terjamin  masa depannya  dikarenakan  terpenuhinya angka  partisipasi  pendidikan  yakni wajib  belajar  pendidikan  dasar  12 tahun. Dalam komponen  kesehatan dan kesejahteraan,  yakni  ibu  hamil,  balita, lansia,  serta  disabilitas  dimanfaatkan untuk mengakses biaya layanan kesehatan  dan  pemenuhan  kebutuhan gizi  anak.  Selain  itu,  KPM  juga menggunakan  dana  bantuan  untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Pemberian  bantuan  ini  juga menyebabkan  ketergantungan  dimana KPM menganggap bantuan PKH
layaknya  gaji.  Adanya  pemberian bantuan ini dikatakan belum sepenuhnya berhasil dalam mengurangi beban  pengeluaran  dan  meningkatkan pendekatan  karena  masih  ada  sebagian KPM yang merasa belum ada perubahan  yang  ia  alami  dalam  segi perekonomian, yakni belum bisa meningkatkan pendapatan
dan penanggulangan  kemiskinan  di  Desa Kadudampit  dalam  dampak  jangka panjang.

## 2. Social
Meningkatkan  tingkat  kehidupan KPM PKH dengan status sosial yang lebih baik Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan  melalui  pemberian  bantuan sosial.  Manfaat  PKH  juga  didorong agar  KPM  mempertahankan  taraf kesejahteraan  sosialnya.  Melalui  PKH, KPM  didorong  untuk  mengakses  dan menggunakan  layanan  sosial  dasar  di bidang  kesehatan,  pendidikan,  pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya (Kementerian Sosial RI, 2021).
Berdasarkan hasil penelitian lapangan,  situasi  sosial di  Desa Kadudampit sebelum Program Keluarga  Harapan  dilaksanakan  jauh dari  kehidupan  yang  layak.  Situasi  ini mempengaruhi
ketidakpastian pendapatan  bulanan  karena  kepala rumah  tangga  biasanya  bekerja  sebagai petani  atau  buruh  harian.  Hal  ini tentunya menjadi salah satu penghambat  tumbuhnya  pendidikan dan  kesehatan.  Dengan  bantuan  PKH maka  penerima  bantuan  atau  KPM dapat menggunakannya sesuai komponennya masing-masing sekaligus kebutuhan sehari-hari. Hubungan antara Ketua
Kelompok  PKH  dengan  anggotanya juga  erat.  Dengan  adanya  ketua kelompok  PKH  maka  alur  penyaluran akan sistematis dan lebih cepat tersalurkan  informasi  mengenai  PKH yang  akan  disampaikan  ke  masing- masing  anggota  kelompok  baik  itu melalui  media  elektronik  maupun secara  langsung.  Kelompok  PKH  di Desa  Kadudampit  juga  mengadakan perkumpulan membuat hubungan semakin erat, namun semenjak pandemic Covid-19 pertemuan ini tidak berjalan secara optimal.

## 3. Civic
Peningkatan  Keterlibatan  Warga Desa  Kadudampit  Pada  Program Keluarga Harapan
Unsur  civic mengacu  pada  ilmu politik  dimana  belajar  mengenai  hak dan kewajiban warga negara (Nasution, 2016),  dimana  yang  dimaksud  adalah adanya  hak  untuk  rakyat  Indonesia dapat  berpartisipasi  dalam  program yang  telah  dibentuk  oleh  pemerintah, yakni PKH.
Konteks  rakyat  yang  dimaksud disini  ialah  warga  Desa  Kadudampit, dimana  Program  Keluarga  Harapan yang  diberlakukan  sejak  2009  di Kadudampit  memberikan  kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi yang didasari oleh dirinya  yang  terdaftar  pada  Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  dan
Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
(Natasya Ardya Garini, Shafira Hasya Ramadhan, Istianah Nur Aliyyah, Syahrul Ramadhan, Ii Rafinda, Ellies Sukmawati)
masuk  pada  kriteria  penerima  manfaat PKH,  yakni  pada  komponen  kesehatan meliputi  ibu  hamil  dan  anak  usia  dini, pada  komponen  pendidikan  meliputi anak  usia  6  sampai  dengan  21  tahun setara  dengan  SD,  SMP,  dan  SMA, serta  pada  komponen  kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia dan disabilitas.  Setelah  melalui  proses validasi  dan  penetapan  KPM,  maka KPM  yang  terpilih  berhak  untuk mendapatkan  hak  berupa  pemberian bantuan  sosial  berupa  uang  dan pendampingan sosial. KPM juga memiliki  kewajiban  yang  wajib  diikuti untuk  mencerminkan  sebagai  warga negara  yang  baik  dan  taat  pada  aturan yang ada pada suatu program pemerintah.  Kewajiban  KPM  PKH pada komponen kesehatan wajib memeriksakan kesehatannya pada layanan  kesehatan,  pada  komponen pendidikan  terdiri  dari  anak  usia sekolah  wajib  belajar  12  tahun  wajib mengikuti  kegiatan  belajar  dengan tingkat  kehadiran  paling  sedikit  85%, adapun  pada  komponen  kesejahteraan sosial terdiri dari lansia dan penyandang disabilitas wajib mengikuti kegiatan  sesuai  kebutuhan  minimal setahun  sekali.  KPM  juga  diwajibkan untuk hadir dalam pertemuan kelompok atau  P2K2  tiap  bulan  (Kementerian Sosial RI, 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara diketahui  bahwa  sebagian  besar  KPM telah melaksanakan kewajibannya sebagai KPM dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan pengecekan kesehatan di posyandu untuk komponen  kesehatan  yang  diikuti  oleh ibu  hamil  dan  anak  usia  dini  di  Desa Kadudampit.  Hal  ini  juga  didukung oleh sarana posyandu yang ada di Desa Kadudampit  yang  memadai.  Pada komponen pendidikan dijelaskan bahwa mayoritas  anak-anak yang menduduki usia pendidikan telah
berpartisipasi  pada  tingkat  kehadiran sesuai  dengan  pedoman,  hal  ini  juga berdasarkan pemantauan yang
dilakukan  oleh  ketua  kelompok  PKH.
Sedangkan pada komponen
kesejahteraan  sosial  yakni  lansia  dan disabilitas  berat  diketahui  di  Desa Kadudampit kegiatan bersifat pengecekan  kesehatan  pada  lansia belum  dilakukan  semenjak  pandemi Covid-19.  Jadi  lansia  diutamakan  pada pemberian  bantuan  sosial  berupa  dana. Adapun  pada  kegiatan  pertemuan kelompok  atau  P2K2  belum  berjalan kembali dikarenakan adanya
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  yang  menyebabkan  kegiatan yang bersifat berkerumuman
ditiadakan.
Program  Keluarga  Harapan  juga mendapatkan  dukungan  langsung  dari kepala Desa Kadudampit dengan memberikan fasilitas ruang untuk KPM melalui  musyawarah  desa  dimana berdiskusi  dengan  pendamping  dan ketua  kelompok  PKH  menentukan KPM  PKH.  Tidak  hanya  kepada  desa, Camat  Kecamatan  Kadudampit  juga mendukung  dengan  adanya  PKH  di Desa  Kadudampit  berjalan  dengan dengan baik dan tepat sasaran.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  evaluasi  pelaksanaan PKH  di  Desa  Kadudampit  dengan logic  model, jadi dapat disimpulkan, diantaranya:
1. Pada  indikator inputs diketahui  bahwa  PKH diluncurkan  di  Desa  Kadudampit  sejak tahun  2009,  hal  ini  berarti  PKH  telah berjalan selama 13 tahun di Desa Kadudampit.  Sumber  daya  manusia  yang terlibat  dalam  pelaksanaan  program  PKH  di Desa  Kadudampit,  meliputi  Dinas  Sosial Kabupaten  Sukabumi,  pendamping  PKH, ketua kelompok PKH, dan ketua RT. Namun diketahui bahwa koordinasi antara pendamping  PKH  dengan  ketua  kelompok PKH  masih minum.  Teknologi  yang
digunakan  adalah  SIKS-NG  dan  e-PKH. Adapun  mitra  PKH  di  Desa  Kadudampit, meliputi  bank  penyalur  BNI,  e-warong, sekolah, dan posyandu.
2. Pada indikator outputs, pertemuan kelompok bulan dan pertemuan peningkatan kemampuan  keluarga  yang  seharusnya dilakukan  secara  rutin  belum  terlaksana kembali  semenjak  pandemic  Covid-19.  Di satu  sisi,  kegiatan  pertemuan  tersebut merupakan kegiatan penting dalam mencapai  tujuan  dari  pelaksanaan  program PKH. Pelaksanaan PKH di Desa Kadudampit  juga  dapat  dikatakan  belum merata  dikarenakan  masih  terdapat  keluarga kurang  mampu  yang  belum  mendapatkan bantuan  Program  Keluarga  Harapan.  Salah satu  penyebabnya  adalah  tidak  terdaftarnya pada DTKS hingga tidak memenuhi persyaratan menjadi penerima bantuan PKH.
3. Pada  indikator outcomes-impact, bantuan
PKH  dapat  membantu  para  penerimanya untuk memanfaatkan sesuai dengan komponennya
masing-masing dan kebutuhan  sehari-hari.  KPM  komponen pendidikan  memanfaatkan  bantuan  dana untuk  biaya  pendidikan,  seperti  membeli perlengkapan  sekolah.  KPM  komponen kesehatan  dan  kesejahteraan  memanfaatkan bantuan  PKH  untuk  mengakses  biaya layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan  gizi  anak.  Selain  itu,  masih terdapat  KPM  yang  tidak  melakukan graduasi  mandiri  padahal  di  satu  sisi penerima  tersebut  dirasa  sudah  mandiri  dan mampu  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari. Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  KPM memiliki  ketergantungan  pada  PKH  dan menganggap layaknya gaji.

## REKOMENDASI
1. Perlu adanya musyawarah antara pendamping  PKH  dengan  ketua  kelompok
PKH terkait penambahan struktur pengurusan  PKH  yang  terdiri  dari  ketua, sekretaris  dan  bendahara agar  terbentuknya alur koordinasi kepengurusan yang efektif.
2. Perlu adanya pertemuan rutin  dengan ketua kelompok  PKH  dan  anggota  kelompok PKH  untuk  memberikan  informasi  terkait seputar bantuan PKH.
3. Proses  pelaksanaan  pemutakhiran  data perlu  ditingkatkan  lagi  untuk  memastikan
dana  bantuan  diterima  oleh  KPM  adalah tepat  sasaran  atau  layak  menerima  dana bantuan Program Keluarga Harapan tersebut.
4. Kedepannya  lebih  memfokuskan  pada proses penyadaran pada Keluarga Penerima
Manfaat  (KPM)  agar  tidak  ada  lagi ketergantungan terhadap bantuan- bantuan lainnya.
5. Agar  KPM  dapat  mandiri  dengan  harapan tidak  lagi  bergantung  pada  program bantuan  PKH,  maka  diharapkan  diadakan program pelatihan dengan tujuan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang berguna bagi mereka dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kualitas hidup  keluarga  mereka.  Dengan  adanya program  ini,  diharapkan  anggota  KPM dapat  menjadi  lebih  mandiri  dan  dapat meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam mengelola kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansori,  S.  (2018). Evaluasi  Program  Keluarga Harapan  (Perbandingan  di  Desa  Sumber
Ketempa Kecamatan Kalisat dan Kelurahan  Gebang  Kecamatan  Patrang Kabupaten Jember Tahun 2009) .
https://repository.unej.ac.id/handle/12345 6789/23959%0Ahttps://repository.unej.ac. id/bitstream/handle/123456789/23959/0 %2879%29.pdf?sequence=1&isAllowed= y
Asniar,  D.  A.,  &  Sarwoprasodjo,  S.  (2019). Hubungan  Fenomena  Groupthink  Dengan Gaya  Kepemimpinan  Ketua  Rt  Di  Desa Cikarawang. Jurnal Komunikasi Pembangunan , 17 (1), 28–37. https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.17.1.2 8-37 Badan  Pusat  Statistik.  (2022). Persentase Penduduk  Miskin  Maret  2022  turun menjadi 9,54 persen . https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/0 7/15/1930/persentase-penduduk-miskin-
maret-2022-turun-menjadi-9-54- persen.html#:~:text=Garis Kemiskinan pada Maret 2022,(25%2C92 persen)
Chan, F., Kurniawan, A. R., Kalila, S., Amalia,
F., Apriliani, D., & Herdana, S. V. (2019). THE IMPACT OF BULLYING ON THE CONFIDENCE OF ELEMENTARY SCHOOL  STUDENT. Jurnal  Pendas
Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
(Natasya Ardya Garini, Shafira Hasya Ramadhan, Istianah Nur Aliyyah, Syahrul Ramadhan, Ii Rafinda, Ellies Sukmawati)
Mahakam , 4 (2), 152–157.
Devanantyo, N. U. (2021). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDIDIKAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN  DI  PROVINSI  JAWA TIMUR  (TAHUN  2015-2019). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya . Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2022). Dukcapil Kemendagri Rilis Data Penduduk Semester  I  Tahun  2022,  Naik  0,54% Dalam Waktu 6 Bulan. Dukcapil Kemendagri.
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/b aca/1396/dukcapil-kemendagri-rilis-data- penduduk-semester-i-tahun-2022-naik- 054-dalam-waktu-6-bulan Erfain, Harianto, E., Tito, H., Haerudin, Jawiah, S.,  Haeriyah,  Lebang,  N.  S.,  Togala,  R.
(2021).  Efektifitas  Pelaksanaan  Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan  Kemiskinan  di  Kecamatan Batuatas  Kabupaten  Buton  Selatan. Arus Jurnal  Sosial  dan  Humaniora , 1 ,  108–
117.
Fitriani, N. M. N. (2012). Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan  (PKH)  Di  Kecamatan  Majasari Kabupaten  Pandeglang  (Studi  Kasus Tahap III Tahun 2010) . Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Fitrianingrum,  D.  dan  T.  S.  (2014).  Peran Pendamping Dan Ketua Kelompok Dalam Pemanfaatan  Dana  Pendidikan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa  Talok. Kajian  Moral  dan  Kewarganegaraan , 03 (02), 753–768.
Gobel, U. T., Katili, M. R., & Polin, M. (2022). Evaluasi  Tingkat  Kepuasan  Pengguna SIKS-NG  Menggunakan  Metode  EUCS Di  Kabupaten  Bone  Bolango. Diffusion:
Journal  of  Systems  and  Information Technology , 2 (1), 143–149. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/diffusio
n/article/view/13423
Hendri.  (2014).  Evaluasi  Pelaksanaan  Program
Keluarga  Harapan  (PKH)  Pada  Bidang Pendidikan  di  Kelurahan  Tegal  Sari Mandala  II  Kecamatan  Medan  Denai.
Jurnal Administrasi Publik .
Kantun,  S.  (n.d.).  Penelitian  Evaluatif  Sebagai Satu  Model  Penelitian  Dalam  Bidang Pendidikan. Majalah  Ilmiah  Dinamika , 37 (1), 15.
Kementerian  Sosial.  (2013).  Buku  Kerja Pendamping  PKH. Direktorat  Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kementerian Sosial RI .
Kementerian  Sosial  RI.  (2013). Pedoman Umum Program Keluarga Harapan
(PKH) . 7–8.
Kementerian  Sosial  RI.  (2019). Program Keluarga  Harapan  (PKH) .  Kementerian Sosial Republik Indonesia. https://kemensos.go.id/program-keluarga- harapan-pkh Kementerian  Sosial  RI.  (2020). Kemensos Fokuskan Empat Kebijakan PKH . Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia. https://kemensos.go.id/kemensos- fokuskan-empat-kebijakan-pkh Kementerian  Sosial  RI.  (2021). Pedoman
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021 . La Ode Muhammad Elwan. (2018). Implementasi  program  keluarga  harapan (pkh)  di  kecamatan  binongko  kabupaten wakatobi. Journal Publicuho , 1 (2), 1–17. Majid,  A.  (2015). Penilaian  Autentik  Proses dan Hasil Belajar . Remaja Rosdakarya.
Nasution,  A.  R.  (2016).  Urgensi  Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jupiis:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu- Ilmu Sosial , 8 (2), 201–212. https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5167
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Program Keluarga Harapan, (2018).
Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik . UNISRI Press.
Purwandia,  I.,  &  Mardliyah,  S.  (2022). Family
Development  Session  Sebagai  Upaya Peningkatan Keterampilan Hidup Keluarga Penerima Manfaat Di
Kelurahan Lidah Wetan . 11 (1), 95–104.
Restianti,  A.  (2018).  Evaluasi  Pelayanan Kesehatan  Dan  Pendidikan  Program Keluarga Harapan (PKH). Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media
Pemikiran  dan  Dakwah  Pembangunan ,
1 (2),
423. https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-10
Sesmiarni, Z. (2013). Model Evaluasi Program Pembelajaran . Aura Printing &
Publishing. Setyawardani,  D.  T.  R.,  Paat,  C.  J.,  &
Lesawengen,  L.  (2020).  Dampak  Bantuan
PKH  terhadap  Masyarakat  Miskin  di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota  Manado. Kebiijakan  Publik , 13 (2), 1–14. Sukabumi, P. D. K. (2021). Ringkasan Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah (RLPPD)  Kabupaten  Sukabumi  Tahun 2020 .
Taylor-Powell,  E.,  Jones,  L.,  &  Henert,  E. (2003). Enhancing  Program  Performance with Logic Models . University of Wisconsin-Extension. Toriqul  Arif,  M.  (2019).  Penelitian  Evaluasi Pendidikan. Addabana : Jurnal
Pendidikan  Agama  Islam , 2 (2),  66–75. https://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.ph p/addabana/article/download/122/132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial, (2009). Utama,  R.  (2021). Dinas  Sosial  Kabupaten Sukabumi Verifikasi Ulang Warga Penerima Bantuan Sosial .
W.K. Kellogg Foundation. (2004). Logic Model Development Guide . Wholey, J. S., Hatry, H. P., & Newcomer, K. E.
(2010).  Handbook  Of  Practical  Program Evaluation Third Edition. In Jossey Bass .