## PENDAHULUAN
Salah  satu  tolok  ukur  untuk  melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan
otonomi  daerah  adalah  dengan  mengukur seberapa  besar  kemampuan  keuangan suatu  daerah  untuk  menyelenggarakan
JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index Vol. 2, No. 2 Desember 2019 DOI: 10.31314/jsap.2.2.121-127.2019

## EFEKTIVITAS  RETRIBUSI  PASAR  DALAMMENINGKATKAN  PENDAPATAN  ASLI DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO
Riswan Abjul 1 , Joice Machmud 2 , Sri Hantuti Paramata 3
1,  Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia 2,3, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia Email; iswanabjul17@gmail.com, joicemachmud@umgo.ac.id, tutiparamata@umgo.ac.id
Info Artikel:  Diterima: 13 Oktober 2019,  Disetujui: 23 November 2019, Publish 15 Desember 2019

## Abstract:
The  objective  of  this  research  is  to  describe  the  effectiveness  of  market  retribution  in increasing  original  local  government  revenue  of  Gorontalo  Regency.  This  research  is quantitative research which guided  by the  data provided by the relevant office. The scope of this research includes the amount of original local government revenue and amount of market retribution received at Gorontalo regency in 2013 until 2017. The result  showed effectiveness of  market  retribution  on  orginal  local  government  revenue  in  2013  are  135%,  in  2014  are 105,22%,  in  2015  are  82,51%,  in  2016  are  89,93%,  and  2017  are  71,63%.  Based  on effectiveness criteria that used showed market retribution is classsifiet as effective. But has not been  able  to  give  a  significant  influence  on  original  local  government  revenue  at  Gorontalo regency,  because  number  of  targets  and  realization  of  market  retribution  that  set  by government decreases every years.
Keywords: Original Local Government Revenue, Market retribution

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  efektifitas  retribusi  pasar  dalam  meningkatkan  PAD kabupaten Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berpendoman pada data  yang  tetah  disediakan  pada  kantor  terkait.  Adapun  yang  menjadi  ruang  lingkup  dalam penelitian ini meliputi jumlah pendapatan asli daerah dan jumlah penerimaan retribusi pasar di Kabupaten  Gorontalo  dalam  kurun  waktu  2013-2017.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa efektifitas  retribusi  pasar  terhadap  PAD  pada  tahun  2013  sebesar  135%,  pada  tahun  2014 sebesar 105,22%, pada tahun 2015 sebesar 82,51%, pada tahun 2016  sebesar 89,93% dan pada  tahun  2017  sebesar  71,63%.  Berdasarkan  kriteriaefektifitas  yang  digunakan, menunjukkan bahwa realisasi retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo tergolong efektif. Namun belum mampu memberikan pengaruh yang signifikkan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di  Kabupaten  Gorontalo,  hal  ini  dikarena  jumlah  target  dan  realiasi  retribusi  pasar  yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan di setiaptahunnya..
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Retibusi Pasar
otonomi daerah sesuai dengan penerapannya  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan.
Keuangan  Pusat  dan  Daerah.  Sumber keuangan  tersebut  salah  satunya  berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Undang-  undangNomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  merupakan  salah  satu  bentuk  dari pelaksanaan  prinsip  perundangan  otonomi daerah  pemerintahan  daerah,  maupun keuangan daerah terutama demi terciptanya efektivitas dan efisiensi di daerah (Panggulu, 2013).
PendapatanAsli    Daerah    (PAD) merupakan  sumber  penerimaan  daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan  daerah  yaitu  pajak  daerah, retribusi  daerah  dan  perusahaan  daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah.
Seiring  dengan  pelaksanaan  Otonomi Daerah  yang  dititik  beratkan  pada  Daerah Kabupaten  dan  Kota,  maka  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Gorontalo    berupaya mengembangkan  mekanisme  pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial
untuk menunjang  pembangunan  daerah  sekaligus untuk  peningkatan  mutu  pelayanan  kepada masyarakat  termasuk  penyediaan  sarana dan prasarana perpasaran khususnya pasar tradisional.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terbesar didapatkan dari sector pajak daerah dan  retribusi  daerah.  Dimana  bahwa  pajak daerah  adalah  pemungutan  pemerintah daerah  dimana  pelaksanaannya  dilakukan oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  terhadap orang  atau  badan  berdasarkan  peraturan
perundangan-undangan  yang  berlaku  guna pembiayaan  rumah  tangga  daerahnya. Sedangkan  pengertian  retribusi  daerah dapat  diartikan  sebagai  pungutan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai  akibat adanya  kontraprestasi  yang  diberikan  oleh Pemerintah  daerah  atau    pembayara ntersebut  didasarkan  atas  prestasi    atau pelayanan  yang  diberikan  Pemerintah daerah  yang  langsung  dinikmati  secara perseorangan  oleh  warga  masyarakat  dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan.
Di  Kabupaten  Gorontalo  terdapat  7 pasar  INPRES  atau  pasar  Intruksi  Presiden yang  menjadi  salah  satu  pendapatan  asli daerah  di  kabupaten  gorontalo.  Pasar tersebut yaitu : Pasar Inpres Kayubulan yang berada  di  kecamatan  Limboto, Pasar Inpres Hulawa  yang  berada  di  kecamatan  Telaga, Pasar  Inpres  Yosonegoro  yang  berada  di kecamatan  Limboto  Barat,  Pasar  Inpres Yosonegoro  yang  berada  di  kecamatan Limboto  Barat,  Pasar  Inpres  Kaliyoso  yang berada  di  kecamatan  Dungaliyo,  Pasar Inpres  Datahu  yang  berada  di  kecamatan Tibawa,  Pasar Inpres Pulubala  yang berada di  kecamatan  Pulubala,  Pasar  Inpres Sidumulyo  yang  berada  di  kecamatan Boliyohuto.
Retribusi  daerah  sebagai  salah  satu sumber pembiayaan bagi daerah merupakan bentuk  pungutan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Gorontalo kepada  masyarakat  yang  memanfaatkan berbagai  jasa  pelayanan  yang  diberikan. Dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian
wewenang pemerintah daerah untuk
mengatur  dan  menyelenggarakan  urusan
rumah  tangga  sendiri  dalam  rangka pembangunan  nasional,  dinyatakan  bahwa retribusi  daerah  dapat  dibedakan  menjadi tiga  bentuk  yakni  retribusi  jasa  usaha, retribusi  jasa  umum  dan  retribusi  perizinan. Untuk    retribusi  jasa  umum  diantaranya adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,
retribusi pelayanan  pasar,  retribusi  pelataran  parkir dan sebagainya.

## METODE PENELITIAN
Dalam  melaksanakan  penelitianini yang  berdasarkan  masalah  yang  diangkat menjadi    tempat  penelitian  adalah  Dinas Perindustrian  dan  Perdaganan  Kabupaten Gorontalo  dan  Badan  Keuangan  Daerah Kabupaten Gorontalo dan Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2018.
Penelitian  ini    merupakan  penelitian kuantitatif  yang  berpendoman  pada  data yang  tetah  disediakan  pada  kantor  terkait. Adapun  yang  menjadi  ruang  lingkup  dalam penelitian  ini  meliputi  jumlah  penerimaan retribusi  daerah  dan  jumlah  penerimaan retribusi  pasar  di  Kabupaten  Gorontalo dalam  kurun  waktu  2013-2017  (Widarjono, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PerkembanganRetribusi
Pasar di

## Kabupaten Gorontalo
Retribusi      pasar      adalah  retribusi yang      dipungut  dari  pedagang  atas
penggunaan  fasilitas  pasar  dan  pemberian izin penempatan oleh
Pemerintah
Kabupaten  Gorontalo.  Jadi  retribusi  pasar terdiri  dari  retribusi  izin  penempatan, retribusikios,  retribusi  los,  retribusi  dasaran,
dan  retribusi  tempat  parkir.  Perkembangan retribusi  pasar  di  Kabupaten  Gorontalo dapat dilihat pada tabel1 berikut
Tabel1. Target Dan Realisasi Pendapatan Realisasi  Penerimaan Retribusi pasar  Kabupaten  Gorontalo  Tahun  2013  – 2018. Tahun  Realisasi (%) Pertumbuhan (%) 2013 100,68 64,97 2014 91,92 85,83 2015 75,30 29,84 2016 116,28 148,126 2017 88,96 16,57 Sumber : DPKKD Kabupaten Gorontalo (2018) Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan  bahwa  realisasi  retbusi  pasar di Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan  yang  signifikkan.  Tahun  2013 realisasi  retibusi  pasar  di  Kabupaten Gorontalo  sebesar  100,68%.  Jumlah  ini turun  di  tahun  2014  di  tahun  2015  menjadi 91,92%  dan  75,30%.  Naik  di  tahun  2016 menjadi  116%  .  Kemudian  jumlah  terus menurun  di  tahun  2017  dimana  realisasi retibusi  pasar  di  Kabupaten  Gorontalo tercatat sebesar 16,57%.
Grafik 1. Realisasi PAD
0 100 200 20 13 20 15 20 17 Ax is T itl e Realisasi PAD rea li…
Penurunan  ini  disebabkan  dalam pelaksanaan  pemungutan  retribusi  pasar  di Kabupaten  Gorontalo  sering  mengalami hambatan seperti kurangnya kesadaran para pedagang  membayar  retribusi.  Oleh  karena itu  peningkatan  penerimaan  retribusi  pasar harus  didukung  melalui  upaya  perbaikan struktur    dan  sistem  yang  baik  guna peningkatan  efektivitas  pemungutan.    Jika realisasi  penerimaan    retribusi    pasar semakin  besar    dan  mencapai  target  yang ditetapkan,  maka  hal  tersebut  menunjukkan efektivitasnya mak in besar .

## PerkembanganPendapatanAsli  Daerah  di Kabupaten Gorontalo
Pemberian  otonomi  daerah  pada dasarnya  adalah    dalam  rangka  membantu penyelenggaraan pemerintah pusat terutama dalam  penyediaan    pelayanan  kepada masyarakat  dan  pelaksanaan  program- program  pembangunan,  pemerintah  daerah dipandang  sebagai  mitra  kerja  oleh pemerintah  pusat  dalam  penyelenggaraan tugast  ersebut  di  atas,  atau  prinsip pemberian otonomi daerah adalah pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan kepada  masing-masing  daerah  dalam menyelenggarakan pemerintahannya di daerahnya  sendiri,  termasuk  didalamnya penyediaan  pelayanan    kepada  masyarakat dan  pelaksanaan  pembangunan,  dan  juga sebagai  pembina  kestabil  ansosial,  politik, ekonomi, dan kesatuan bangsa. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  daerah dituntut  untuk  lebih  aktif  dalam  upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan  potensi  sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat
pertumbuhan  ekonomi  di  daerahnya.  Pada saat  ini  titik  berat  pemeberian  otonomi daerah  diberikan    kepada  pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten  dan  kota.    Hal  ini  erat  kaitannya dengan  fungsi  utama  pemerintah  daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di  samping  sebagai  pemerintah  yang  paling dekat dengan masyarakat, sehingga mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang
sebenarnya  dari  masyarakat  di  daerahnya. Untuk  merealisasikan  pelaksanaan  otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung   pada  peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  disebutkan  sumber- sumber Pendapatan Asli  Daerah terdiri dari pajak  daerah,    retribusi  daerah,    hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah. Oleh  karenaitu,    pemerintah  daerah Kabupaten Gorontalo
harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan  PAD  secara  optimal,  sehingga akan  tersedianya  keuangan  daerah  yang dapat  digunakan  untuk  berbagai  kegiatan pembangunan.  Dengan  ini  akan  semakin memperbesar  keleluasaan  daerah  untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah  sesuai  dengan  rencana,  skala prioritas      dan      kebutuhan  daerah  yang bersangkutan. Upaya meningkatkan kemandirian  pembiayaan  di  Kabupaten Gorontalo perlu dilakukan dengan
peningkatan Pendapatan Asli Daerah, antara
lain  dengan  optimalisasi  penggalian  dana dari  sumber-sumber  pendapatan  daerah. Retribusi  daerah  sebagai  salah  satu  bagian dalam  pembentukan  PAD  merupakan komponen yang berpotensi
untuk dioptimalkan.    Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang  besar  untuk  ditingkatkan    dan dikembangkan,  sehingga  PAD  terutama  di Daerah  Kabupaten/Kota  yang  mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  daerah. Upaya  dalam  peningkatan  di  Kabupaten Gorontalo  belum  mencapai  keberhasilan seperti yang diharapkan. Kabupaten Gorontalo  masih  mengalami  fluktuasi  di setiap tahunnya yang
selanjutnya diperlihatkan pada Tabel 2 berikut :
Tabel 2. Jumlah PAD yang masuk dari retribusi  pasar  di  Kabupaten  Gorontalo Tahun 2013-2017
Tahun  Realisasi  (Rp) 2013 60.109.992.595.44 2014 92.805.878.218.61 2015 110.277.706.460.69 2016 117.737.654.943.28 2017 186.529.711.427.99

## Sumber : DPKKD Kabupaten Gorontalo
(2018)

## EfektifitasPenerimaanRetribusi  Pasar  di Kabupaten Gorontalo
Tingkat  efektifitas    retibusi  pasar  di Kabupaten  Gorontalo  dihitung  dengan membandingkan antara realisasi
penerimaan  realisasi  penerimaan  retribusi pasar  dengan target retribusi pasar. Apabila perhitungan efektifitas retribusi pasar menghasilkan  persentase  mendekati  100 persen maka sudah efektif atau jika melebihi
100  persen,  maka  retibusi  pasar  semakin efektif  atau  dengan  kata  lain  kinerja pemungutan  retibusi  pasar  di  Kabupaten Gorontalo  semakin  baik.  Tingkat  efektivitas retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat  pada Tabel 9 berikut.
Tabel3. Efektifitas Penerimaan Retribusi  Pasar  di  Kabupaten  Gorontalo Tahun 2013-2018 Tahun Realisasi PAD (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Keterangan 2013 60.109.992.595.44 813.409.000 135% SangatEfektif 2014 92.805.878.218.61 976.504.000 105,22% SangatEfektif 2015 110.277.706.460.69 909.919.500 82,51% CukupEfektif 2016 117.737.654.943.28 1.058.793.350 89,93% CukutEfektif 2017 186.529.711.427.99 1.336.057.875 71,63% CukupEfektif Sumber  :  DPKKD  Kabupaten  Gorontalo (2018) Berdasarkan Tabel3 di atas
menunjukkan  bahwa  tingkat  efektifitas retribusi  pasar  di  Kabupaten  Gorontalo sangat  efektif  dimana  pada  tahun  2013 tingkat  efektifitas  mencapai  100  persen, tingkat  efektifitas  ini  turun  drastis  ditahun 2018  menjadi  45  persen  penurunan  ini disebabakan  oleh  peningkatan  target  yang semula Rp 748.432 .000 meningkat menjadi Rp 1.509.716.950.
Efektifitas  ini  dapat  dihitung  dengan mengunakan rumus sebagai berikut :
Efektivitas = 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒓𝒆𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒔𝒊 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒓 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒂𝒔𝒍𝒊 𝒅𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 x 100%
Berdasarkan  kriteria  efektifitas  yang digunakan,  menunjukkan  bahwa  realisasi retribusi  pasar  di  Kabupaten  Gorontalo tergolong  sangat  efektif.  Namun  belum mampu memberikan pengaruh yang signifikkan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)  di  Kabupaten  Gorontalo,  hal  ini dikarenakan  jumlah  target  dan  realiasi retribusi  pasar  yang  ditetapkan  oleh
pemerintah Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan  di  setiaptahunnya.  Penurunan target  tersebut  sangat  berdampak  pada realiasi,  pada  akhirnya  kontribusi  terhadap PAD dari retribusi pasar sangat kecil.
Ini  sejalan  dengan  penlitian  yang dilakukan  Hadryan  Putra  Kurniawan  Akbar (2010)  berdasarkan  hasil  pengolahan  data menunjukkan bahwa perkembangan retribusi pasar  di  Surakarta  selama  periode  2006- 2010  mengalami  fluktuasi  dan  cenderung menurun  hingga  tahun  2010  penurunan  ini disebabkan  oleh  penurunan  target  yang  di tetapkan  oleh  pemerintah  kota  Surakarta, namun  jika  dilihat  dari  tingkat  efektifitas retribusi  pasar  di  Surakarta  masuk  dalam kategori  efektif  dengan  rata-rata  tingkat efektifitas    yaitu  96,11persen  per  tahun. Penerimaan  retribusi  daerah  Surakarta selama periode 2006-2010 secara
keseluruhan  tergolong  menurun,  hal  ini mengindikasikan  bahwa  tingkat  efektifitas retribusi  pasar  belum  mampu  meningkatkan retribusi daerah di Surakarta.

## KESIMPULAN
Tingkat  Efektivitas  Retribusi  Pasar dalam  Meningkatkan  Pendapatan  asli daerah di Kabupaten Gorontalo Tahun 2013- 17,  menunjukkan  bahwa  realisasi  retribusi pasar  di  Kabupaten  Gorontalo  tergolong efektif.

## SARAN
Berdasarkan  pada  hasil  analisa  dan kesimpulan  yang  telah  diperoleh,  maka dapat diberikan saran sebagai berikut :
1.  Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo perlu meningkatkan
pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 2.  Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo  perlu  aktif  memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar  retribusi  pasar  dengan memberikan  sangsi  bagi  wajib retribusi  yang  tidak  mau  membayar retribusi.
3.  Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo juga  perlu  penyediaan  infrastruktur pasar  seperti  bangunan  pasar,  dan semua  fasilitas  yang  menunjang kebijakan  retribusi  pelayanan  pasar demi meningkatkan PAD.
4.  Para  wajib  retribusi  diharpakan memiliki kesadaran terhadap retribusi pasar  demi  meningkatkan  keuangan daerah dengan meningkatkan
keuangan  daerah  pemerintah  dapat memberi  kanfasilitas  pasar  yang lebih baik..

## REFERENSI
Halim,  Abdul.(2004).  AkuntansiSektorPublik dan AkuntansiKeuangan Daerah. Yogyakarta : YKPN. Handoko,Tri,Asep,(2012). AnalisisPerkembanganRetribusi  Pasar
Daerah
SebagaiSumberPembiayaanOtonomi Daerah  di  KabupatenPemalangTahun 2007-2011. Kamaroellah, Agoes. (2007). AnalisisKontribusiPenerimaanRetribusi Pasar TerhadapPendapatanAsli Daerah (PAD) Pada DinasPendapatan Daerah KabupatenPemekasa,.
Kurniawan,  Akbar  dan  Hadryan,Putra.
(2010). AnalisisPenerimaanRetribusi Pasar di Kota Surakarta.Skripsitidakditerbitkan.Surak arta: ProgramStudiAkuntansiFakultasEkono mi dan BisnisUniversitasSebelasMaret. Narbuko,  Cholid  dan  Achmadi,  Abu.  (2004).
MetodologiPenelitian. Jakarta: Gramedia. Patmawati, Dewi. (1996). EfektivitasPemungutanRetribusi  Pasar GunaMeningkatkanPendapatanAsli Daerah.  Universitas  Muhammadiyah Malang. Soelarti. (1997). Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPenerimaanRetribusi
Pasar  DalamUpayaPeningkatan  PAD
di KabupatenIndramayu. Skripsitidakditer bitkan. Garut: Program StudiAkuntansiFakultasEkonomiUniver sitasGarut. Soeparmoko.(2002). EkonomiPublikUntukKeuangan
dan
Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  Andi Ofset. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008TentangPemerintahan Daerah
Undang-UndangNomor  28  Tahun  2009
TentangPajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah. Undang-UndangRepublik  Indonesia  Nomor 25 Tahun 1999 TentangPertimbanganKeuanganPeme rintah Pusat dan Daerah.
Undang-UndangRepublik  Indonesia  Nomor 32  Tahun  2004  Tentang  Daerah Otonomi. Wasirin,  Imam.  (2000). PerananRetribusi Pasar Terhadap PAD .