Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping
Syaiful Anam 1 , Ristiyani 2
1 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram-NTB, s.anam@unram.ac.id
2 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram-NTB, ristiyani333@gmail.com

## ABSTRACT
Belt and Road Initiative (BRI) is one of the ambitious economic policies issued during the reign of China Xi Jinping. BRI  includes  two  aspects:  the  Silk  Road Economic Belt  and  the  21st  Century  Maritime  Silk Road. BRI is a gigantic project as it covers 2/3 of the global population and 3/4 of energy sources. This article tries to answer  questions  about  why  China  issuing  BRI  policy  by  using  the  perspective  of  neorealism  as  a  theory  of international  relations  that  includes  the  concept  of  national  interest,  the  balance  of  power  and  hegemonic stability.  The  findings  in  this  paper  is  divided  into  three  premises,  namely  (1)  the  interest  of  China  to  secure supply lines of energy to the Middle East and Central Asia through cooperation with the countries in South Asia, (2)  the ambition  of  China  to  take  over the  leadership  role  in  Asia  through  the  seizure  of  the fast  train  project financing with Japan, (3) China sought to challenge US both in Security and Economic fields. This paper is then expected  to  be  used  as  a  comparative  material  for  similar  studies  and  become  contributions  to  the  parties concerned.
Keywords: Belt and Road Initiative (BRI); China; National Interest; Leadership; Hegemony

## ABSTRAK
Belt  and  Road  Initiative (BRI)  merupakan  salah  satu  kebijakan  ambisius  yang  dikeluarkan  Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. BRI mencakup dua aspek  yaitu the Silk Road Economic Belt dan the 21st Century  Maritime  Silk  Road .  BRI  merupakan  proyek  raksasa  yang  dikeluarkan  Tiongkok  pada  masa pemerintahan  Xi  Jinping  karena    mencakup  2/3  populasi  global  dan  3/4  sumber  energi.  Tulisan  ini  berusaha menjawab pertanyaan tentang mengapa Tiongkok mengeluarkan kebijakan BRI dengan menggunakan perspektif neorealisme  yang  terdiri  dari  konsep  kepentingan  nasional, balance  of  power ,  dan hegemonic  stability .  Hasil temuan dalam tulisan ini terbagi ke dalam 3 alasan, yaitu (1) kepentingan Tiongkok untuk mengamankan jalur pasokan  energi  ke  Timur Tengah  dan  Asia  Tengah  lewat  kerjasama  dengan negara-negara  di  Asia  Selatan,  (2) ambisi  Tiongkok  mengambil  alih  peran  kepemimpinan  di  kawasan  Asia  lewat  perebutan  pembiayaan  proyek kereta  cepat  dengan  Jepang,  (3)  Tiongkok  berusaha  menantang  hegemoni  AS  baik  itu  di  bidang  keamanan maupun  ekonomi. Tulisan ini  selanjutnya  diharapkan  dapat dijadikan  sebagai  bahan  komparatif  bagi  penelitian sejenis dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Kata Kunci: Belt and Road Initiative (BRI); Tiongkok; Kepentingan Nasional; Kepemimpinan; Hegemoni

## Pendahuluan
Selama  tahun  pertama  menjabat  sebagai Presiden  Tiongkok,  Xi  Jinping  mengeluarkan serangkaian kebijakan ekonomi yang ambisius.  Salah  satu  inisiatif  yang  menarik perhatian  dunia  internasional  adalah Belt  and Road  Initiative (BRI)  pada  tahun  2013  yang bertujuan  menghubungkan  ekonomi  Eurasia dengan infrastruktur, perdagangan, dan investasi.  BRI  terdiri  dari  2  komponen  utama yaitu the Silk Road Economic Belt dan the 21st Century  Maritime  Silk  Road . Silk  Road Economic  Belt sebagai  jalur  darat  bertujuan menghubungkan  provinsi  tertinggal  bagian barat  Tiongkok  dengan  Eropa  melalui  Asia Tengah. Sedangkan the 21st Century Maritime Silk  Road sebagai  rute  laut bertujuan menghubungkan  provinsi  pesisir  Tiongkok yang  kaya  dengan  kawasan  Asia  Tenggara hingga  Afrika  melalui  pelabuhan  dan  jalur kereta api. 1 Dengan menghubungkan Tiongkok  dengan  berbagai  belahan  dunia maka  Xi  Jinping  memimpikan  sebuah  jalan sutera besi bagi Tiongkok beserta kepentingannya.
1 Peter  Cai.  (2017,  Maret). Understanding  China’s Belt  and  Road  Initiative ,  Lowy  Institute  For International  Policy,  hal.  2.    Diakses  melalui: https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/do cuments/Understanding%20China%E2%80%99s% 20Belt%20and%20Road%20Initiative_WEB_1.pdf
BRI  merupakan  proyek  raksasa  karena melintasi 3 benua yaitu Asia, Eropa dan Afrika dan  ¾  sumber  energi  dengan  target  4.4  miliar populasi  di  67  negara  sehingga  mewakili  63% dari  total  populasi  global. 2 Pengeluaran Tiongkok  untuk  BRI  diperkirakan  akan mencapai  $100  miliar  per  tahun. 3 Untuk membiayai  proyek  BRI  yang  membutuhkan modal  yang  sangat  besar  tersebut  maka Tiongkok kemudian mendirikan New Development Bank (2013), Asian Infrastructure  Investment  Bank (2014), Silk Road Fund (2015), dan mekanisme pendanaan lainnya, baik bilateral maupun multilateral.
Berdasarkan fakta di atas, tulisan ini akan membahas  mengenai  faktor-faktor  apa  saja yang melatarbelakangi munculnya BRI. Dalam analisis,  penulis  menggunakan  perspektif neorealisme yang terdiri dari konsep kepentingan  nasional, balance  of  power ,  dan hegemonic stability .
2 Raphael  ZiroMwatela  &  Zhao  Changfeng.  Africa in China’s One Belt One Road Initiative: A Critical Analysis. IOSR  Journal  of  Humanities  and  Social
Science  (IOSR-JHSS)  21,  2  Ver  1, pp.  11. Desember 2016. Diakses melalui: http://iosrjournals.org/iosr- jhss/papers/Vol.%2021%20Issue12/Version-
1/B2112011021.pdf
3 Penelope  Marbler  &  Lea  Shan.  Chinese Investments  in  Infrastructure  Worldwide. Institut De Relations Interationales Et Strategiques (IRIS), Asia Focus 36 dalam Asia Programme , pp. 2. Juni 2017. Diakses melalui: http://www.iris- france.org/wp-content/uploads/2017/06/Asia-
Focus-36.pdf

## Gambar 1. Peta BRI Tiongkok
Sumber: Economist.com 4

## Perspektif Neorealis
Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  tulisan ini penulis menggunakan perspektif neorealisme.  Neorealisme  sebagai  salah  satu teori  hubungan  internasional  dimana  Kenneth Waltz  dan  Mearsheimer  merupakan  dua pemikir neorealis terkemuka.
Kepentingan  nasional  merupakan  salah satu  konsep  yang  paling  banyak  dibicarakan. Dalam  wacana  politik  internasional,  konsep kepentingan  nasional  umumnya  digunakan dalam  menjelaskan  perilaku  negara  atau kebijakan luar negeri yang diambil. Morgenthau mendefinisikan konsep kepentingan  nasional  dalam  istilah “power” atau kekuasaan. Kepentingan nasional merupakan  kondisi  permanen  yang  memberi para  pembuat  kebijakan  petunjuk  rasional dalam  menjalankan  tugasnya.  Kepentingan nasional  juga  biasanya  didefinisikan  dalam istilah strategi  dan kapabilitas ekonomi  karena politik internasional  merupakan suatu struggle for  power antarnegara.  Morgenthau  mengakui definisi power akan  berubah  tiap  waktu.
4 The  Economist.  (2017,  4  Mei). China  Faces Resistance  to  a  Cherished  Theme  of  its  Fereign Policy . Diakses melalui:
https://www.economist.com/news/china/21721678- silk-routes-are-not-always-appealing-they-sound- china-faces-resistance-cherished-theme
Disatu  sisi  kekuasaan  ekonomi  akan  menjadi krusial,  namun  disisi  lain  kekuasaan  militer atau  budaya  menjadi  kepentingan  vital  bagi negara. 5
Waltz memiliki persepsi berbeda dengan kepentingan
nasional Morgenthau.
Menurutnya,  kepentingan  nasional  bergerak seperti  sinyal  otomatis  yang  memerintahkan para  pemimpin  negara  kapan  dan  kemana mereka  harus  bergerak.  Letak  perbedaannya adalah Morgenthau yakin bahwa para pemimpin negara wajib melaksanakan kebijakan  luar  negerinya  dengan  mengacu pada petunjuk yang digariskan oleh kepentingan  nasional  negara,  dan  mereka mungkin dipersalahkan ketika gagal melakukannya,  sedangkan  teori  neorealis Waltz  menghipotesiskan  bahwa  mereka  akan selalu melakukannya secara otomatis. 6
Neorealisme sendiri memiliki dua varian  yaitu  defensif  dan  ofensif.  Salah  satu tokoh  neorealis  defensif  yaitu  Kenneth  Waltz melihat  sistem  internasional  berjalan  secara anarkis  (suatu  kondisi  dimana  tidak  adanya otoritas  tunggal  yang  dapat  mengaturnya)
5 Scott  Burchill. The  National  Interest  in International  Relations  Theory (pp.  35-36).  New York: Palgrave Macmillan.
6 Robert  Jackson  &  George  Sorensen, Pengantar Hubungan  Internasional  Teori  dan  Pendekatan ,
(pp. 140-141). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
Sumber: Economist.com 4
sehingga  tiap  negara  akan  menolong  dirinya sendiri  (self-help).  Kondisi  ini  menurut  Waltz akan  memaksa  tiap  negara  saling  berusaha mengimbangi  satu  sama  lain.  Sejalan  dengan pandangan  Walz,  Mearsheimer  sebagai  tokoh neorealis  ofensif  juga  melihat  bahwa  struktur sistemlah  yang  menentukan bagaimana negara berperilaku dan bagaimana mereka memandang satu sama lain. 7 Berbicara mengenai
distribusi kekuasaan dalam politik internasional, balance of  power dianggap  sebagai  salah  satu  upaya ‘realistis’ yang dapat dilakukan oleh para aktor internasional dalam  menjaga kestabilan sistem internasional  yang  bersifat  anarki.  Dalam hubungan balance of power dengan neorealisme, Dougherty dan Pfalzgraff melihat empat  prinsip  dasar  yaitu:    Negara  adalah aktor  kunci  dalam  sistem  internasional, kebijakan domestik dan luar negeri  dipisahkan dengan kebijakan nasional, politik internasional  adalah  perebutan  kekuasaan ( struggle  of  power ),    dan  negara  mempunyai kapabilitas untuk meraih tujuan dan kepentingannya. 8 Neorealis menekankan bahwa negara berjuang untuk meraih kekuasaan (power) dan mereka juga mengklaim  bahwa  terdapat  sejumlah  tetap power dalam  sistem.  Namun  tidak  mungkin jika semua aktor mendapatkan banyak kekuasaan  dalam  waktu  yang  bersamaan. Sehingga  neorealis  melihat  hubungan  tiap aktor dalam kerangka zero-sum game . 9
Definisi Balance  of  power menurut Morgenthau  mengacu  pada  suatu  keadaan nyata  dimana  kekuasaan  terbagi  kurang  lebih
7 Azwar  Asrudin.  Thomas  Kuhn  dan  Teori Hubungan  Internasional  :  Realisme  Sebagai Paradigma. Indonesian  Journal  of  International Studies (IJIS) 1, 2 , pp. 113. Desember 2014.
8 Michael  Sheehan, The  Balance  of  Power  History and Theory (pp. 2-4). New York: Routledge. 1996. Diakses melalui: http://rinslab.com/wp- content/uploads/2017/05/Michael_Sheehan_The_B alance_of_Power_History_an_BookFi.pdf
9 Fred  Chernoff, Theory  and  Metatheory  in International  Relations (pp.  47).  New  York:
Palgrave Macmillan. 2007.
sama  diantara  beberapa  negara.  Sedangkan Vattel  mendefinisikannya  sebagai  sebuah ketetapan  dimana  tidak  ada  negara  yang berada  dalam  posisi  memiliki  penguasaan mutlak  dan  mendominasi  yang  lain.  Dalam daftar  definisi  yang  dicatat  oleh  Dina  Zinnes menunjukkan  bahwa balance  of  power melibatkan  distribusi kekuasaan  diantara negara  dalam  sistem  internasional  dimana tidak  ada  negara tunggal  dan  tidak  ada  aliansi yang  memiliki  jumlah  berlebih. 10 Oleh  karena itu  suatu  negara  secara  otomatis  akan menyesuaikan diri jika pihak lainnya meningkatkan kekuatannya.
Waltz dan Mearsheimer memiliki pandangan  yang  berbeda  mengenai  tujuan negara.  Menurut  Waltz,  tujuan  negara-negara adalah hanya mengejar keamanan dan mengumpulkan kekuasaan untuk mempertahankan  diri. 11 Walaupun  dalam  hal ini  Mearsheimer  sependapat  dengan  Waltz bahwa  anarki  memaksa  negara-negara  untuk bersaing demi kekuasaan, namun Mearsheimer percaya  bahwa  tiap  negara  akan  berupaya untuk  menjadi  kekuatan  hegemon  dan  lebih agresif  dari  yang  dibayangkan  oleh  Waltz. Tujuan negara menurutnya adalah mendominasi  seluruh  sistem  dan  menjadi pihak  yang  berkuasa  di  satu  kawasan  dunia (menjadi  hegemon  regional).  Berbeda  dengan Waltz dimana menurutnya padangan Mearsheimer  kurang  tepat  karena  dengan menjadi  begitu  berkuasa,  negara  lain  pasti akan  berupaya  untuk  mengimbangi  dan melawannya. 12 Teori neorealis Mearsheimer
mengarahkan  kita  untuk  mempercayai  bahwa apabila  Tiongkok  muncul  sebagai  hegemon potensial  di  kawasan  Asia,  maka  Amerika Serikat  akan  bereaksi  untuk mencegah kekuatan Tiongkok di kawasan tersebut. Inilah
10 Michael Sheehan, pp. 2-4.
11 Abubaka  Ebihara, Pengantar  Analisa  Politik Luar
Negeri:
dari Realisme sampai
Konstruktivisme (pp.  114).  Bandung:  Nuansa Cendekia. 2011.
12 Azwar Asrudin, pp. 114.
yang  ia  sebut  sebagai  neorealisme  ofensif dimana  kekuatan  besar  akan  selalu  berusaha mendapatkan  kekuatan  melebihi  pesaingnya dengan  hegemoni  sebagai  cita-citanya. 13
Hegemoni  versi  neorealisme  memiliki  corak yang lebih mengarah  kepada  dominasi daripada kepemimpinan moral dan intelektual.
Terdapat  determinan  umum  mengenai sumber  kekuatan  hegemoni  seperti unit currency ,  kekuatan  militer,  kepemiminan dalam  penanganan  krisis  dan  konflik  regional, kepemilikan  senjata  nuklir,  dan  sebagainya. Brzezinski  mengkalim bahwa troika hegemoni terdiri  dari  keuangan,  kapasitas  produksi,  dan kekuatan  militer. 14 Sedangkan  pencetus  istilah "soft  power" ,  Joseph  S.  Nye  membuat  daftar mengenai sumber kekuatan hegemoni meliputi (1)  Kepemimpinan  teknologi,  (2)  Supremasi dalam militer dan ekonomi, (3) soft power , (4) Kontrol  terhadap  koneksi  jalur  komunikasi internasional. 15 Terakhir,  Susan  Strange menekankan  hegemoni  didapat  melalui  4 struktur  yaitu  struktur  keamanan,  produksi, keuangan,  dan  pengetahuan. 16 Berdasarkan determinan  hegemoni  tersebut  maka  penulis menyimpulkan  bahwa  hegemoni  tidak  hanya bersumber  dari hard  power (kekuatan  militer) namun  juga soft  power (ekonomi,  budaya, pengetahuan dan sebagainya).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka neorealisme  dapat  menjelaskan  mengenai faktor-faktor  apa  saja  yang  mendorong Tiongkok  membuat  kebijakan  BRI,  yaitu: Pertama , Tiap negara bergerak secara otomatis  atas  dasar  kepentingan  nasional dalam  hal  ini  Tiongkok  berusaha  untuk memenuhi  kebutuhan  energinya  sehingga Tiongkok  berusaha  mencari  alternatif  pasokan
13 Robert Jackson & George Sorensen, pp. 147.
14 Sait Yilmaz, State. Power, and Hegemony.
International Journal of Business and Social Science 1, 3 , pp. 195. Desember 2010.  Diakses melalui: http://ijbssnet.com/journals/Vol._1_No._3_Decemb er_2010/20.pdf
15 Sait Yilmaz, pp. 196.
16 Sait Yilmaz, pp. 195.
energi  dan  mengamankan  jalur  impor  energi dari  partner  lamanya.  Keamanan  energi merupakan  kepentingan  vital  bagi  Tiongkok karena merupakan motor penggerak pembangunan industrinya.
Kedua,
Neorealisme  berbicara  mengenai  distribusi kekuasaan  dimana  tiap  negara  selalu  berusaha menyeimbangkan  power  dari  negara  lainnya. Dalam  hal  ini  Tiongkok  berusaha  mencari kepemimpinan  di  Asia  lewat  pembiayaan proyek  HSR  yang  bersaing  ketat  dengan Jepang. Ketiga, Neorealisme berbicara mengenai  perilaku  negara  dalam  sistem internasional  yang  menginginkan  hegemoni  di berbagai bidang. Dalam hal ini penulis melihat Tiongkok  berusaha  mencari  hegemoni  di bidang keamanan dengan berusaha membentuk  tatanan  keamanan  baru  dengan mengajak  negara-negara  untuk  mengeluarkan AS  dari  urusan  kemanan  Asia.  Sedangkan dibidang ekonomi, pembentukan AIIB menantang  tatanan  finansial  regional  (ADB) maupun  global  (World  Bank  dan  IMF)  serta aturan  main  yang  telah  lama  digunakan  dalam institusi-institusi tersebut.

## Kajian Literatur
Dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  mengenai faktor  apa  saja  yang  mendorong  Tiongkok membuat  kebijakan  BRI  dari  perspektif neorealisme.  Beberapa  penelitian  sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti dan lembaga lain, misalnya penelitian mengenai alasan Tiongkok mengeluarkan  kebijakan  BRI  dilakukan  oleh Passalacqua  Claudio  Christopher. 17 Dalam menjawab rumusan masalah penelitian tersebut  Passalacqua  Claudio  Christopher menggunakan dua perspektif HI yaitu realisme dan  liberalisme.  Dengan  pandangan  realisme ia  memaparkan  tiga  asumsi  dasar  yaitu: pertama  karena  kepentingan  Tiongkok  dalam mengamankan sumber energinya lewat
17 Lihat Passalacqua Claudio Christopher. Chinas’s New Opening Up Policy: The One Belt One Road Initiative , LUISS. Diakses melalui: http://tesi.eprints.luiss.it/17970/1/625102_PASSAL ACQUA_CLAUDIO%20CHR.pdf
kerjasama  dengan  negara-negara  Asia  Selatan seperti  Pakistan  dan  Sri  Lanka  namun kerjasama  tersebut  hanya  untuk  memenuhi kepentingan  nasional  Tiongkok  daripada mendukung pembangunan di wilayah tersebut. Kedua,  perluasan  pengaruh  di  kawasan  Asia Selatan  dengan  pembangunan  infrastruktur sekaligus  membatasi  pengaruh  India  di kawasan tersebut dengan membangun
hubungan Sino-Pakistan sehingga
memungkinkan  Pakistan  berada  pada  posisi “ under  a  Chinese  security  blanket” .  Ketiga, AIIB  dan  SRF  yang  dibangun  Tiongkok menantang tatanan regional dan global dengan melihat pembangian hak suara dalam AIIB dan lembaga  finansial  lainnya.  Sedangkan  dengan perspektif  liberalisme  maka  didapat  tiga asumsi yaitu pertama, Tiongkok ingin membangun  kembali  ekonominya  dengan memperkuat hubungan ekonomi antara provinsi  bagian  timur  yang  kaya  dan  bagian barat  yang  tertinggal  beserta  negara-negara tetangganya.  Kedua,  BRI  sebagai  alat  untuk meningkatkan integrasi ekonomi dengan pembangunan inftrastruktur di kawasan.
Ketiga,  pembiayaan  BRI  lewat  AIIB  dan  SRF hanya berusaha melengkapi sistem internasional  dengan  mendorong  reformasi pada  institusi  tersebut.  Sehingga  kedua perspektif HI tersebut bertolak belakang dalam melihat  alasan  Tiongkok  dibalik  kebijakan BRI.  Namun  pada  akhirnya  penulis  tesis  ini memenangkan  pandangan  liberalisme  dengan mengambil kesimpulan bahwa alasan Tiongkok mengeluarkan BRI karena Tiongkok ingin  menciptakan  koridor  ekonomi  baru berdasarkan win-win  cooperation .  Selain  itu juga  berkaitan  dengan  kepentingan  Tiongkok untuk  meningkatkan  integrasi  regional  dan terakhir keinginan
Tiongkok
untuk meningkatkan/memperbaiki
global governance .  Perspektif  liberalisme  ini  yang dijadikan  oleh  penulis  tesis  tersebut  sebagai landasan  dalam  menjelaskan  beberapa  materi tulisan selanjutnya.
Adapun  persamaan  antara  tulisan  ini dengan  literatur  pertama  yaitu  dalam  fokus
analisis mengenai alasan
Tiongkok
mengeluarkan kebijakan BRI. Namun
perbedaan  mendasar  terletak  pada  perspektif yang digunakan. Jika literatur pertama menghadirkan  pandangan  dari  dua  teori  HI yaitu  liberalisme  versus  realisme  dimana liberalisme  yang  menjadi  pondasi  tulisan tersebut.  Perspektif  liberalisme  juga  terlihat dalam  keberpihakan  Passalacqua  Claudio dalam  memenangkan  pandangan  Tiongkok daripada  AS  yang  terangkum  dalam  Chapter III  dan  IV.  Sedangkan  penulis  hanya menggunakan satu teori yaitu teori neorealisme  sebagai  pondasi  tulisan.  Bagi penulis,  walaupun  dalam  kerangka  kerjasama, negara cenderung mengejar kepentingan pribadi  (self-interest)  dimana  negara  selalu termotivasi  mencari  kekuasaan  yang  lebih besar.  Dalam  hal  ini  kepentingan  nasional berupa  keamanan  energi,  power  maupun hegemoni.
Selain  itu,  penelitian  yang  membahas mengenai bagaimana implementasi BRI Tiongkok  dan  implikasinya  bagi  Amerika Serikat  juga  dilakukan  oleh  Indriana  Kartini. 18 Dalam penelitiannya dibahas mengenai faktor- faktor  internal  dan  eksternal  yang  mendorong pemerintah Tiongkok  mengeluarkan kebijakan BRI  dan  implementasinya  terhadap  hegemoni AS  di  dunia.  Indriana  Kartini  menjawab pertanyaan  dalam  tulisan  tersebut  dengan menggunakan konsep geopolitik dan geoekonomi,  dimensi  kebijakan  luar  negeri dan konsep hegemonic stability . Ia memaparkan  menganai  faktor  domestik  yang mendorong Tiongkok mengeluarkan kebijakan BRI  yaitu  untuk  mengatasi  gejolak  politik dalam  lingkup  domestiknya  terutama  gejolak yang  ada  di  Xinjiang  dengan  memberikan jaminan pembangunan ekonomi. Faktor domestik  lainnya  terkait  keamanan  energi dimana  terjadi  peningkatan  kebutuhan  minyak dalam  negeri  sehingga  BRI  memungkinkan Tiongkok  mengamankan  dan  meningkatkan
18 Indriana Kartini. Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dan Implikasinya bagi Amerika Serikat. Jurnal Kajian Wilayah  6, 2 . 2015.
jalur  suplai  impor  energi  dari  negara  Asia Tengah dan untuk mengurangi efek pemutusan suplai  dari  Timur  Tengah,  Afrika  atau  Rusia. Terakhir,  keinginan  Bieijing  untuk  menjamin pasar  ekspor  dan  diversifikasi  jaringan transportasinya. Sedangkan jika dilihat dari isu internasional yang paling dominan mempengaruhi  yaitu  kebijakan “Pivot  to Asia” AS  masa  pemerintahan  Obama  untuk membendung  kekuatan  Tiongkok  di  Asia sehingga  BRI  merupakan  kebijakan  yang dikeluarkan  Tiongkok  untuk  membendung kekuatan  AS  di  Asia  Pasifik.  Ia  melihat implikasi  BRI  terhadap  AS  dari  dua  sisi  yaitu sebagai  ancaman  maka  AS  melobi  beberapa negara  untuk  membatalkan  kerjasama  dengan Tiongkok.  Sebaliknya  jika  melihat  sebagai peluang  maka  akan  memberikan  tanggapan positif agar Washington dapat meraih keuntungan  ekonomi  dari  kebijakan  BRI Tiongkok.
Dalam  tulisan  di  atas  penulis  melihat bahwa faktor domestik yang dipaparkan cukup menjelaskan motivasi Tiongkok mengeluarkan kebijakan  BRI  karena  beberapa  kebijakan Tiongkok umumnya dipengaruhi oleh keadaan dalam negeri negara tersebut. Salah satu faktor domestik  yang  memiliki  kesamaan  dengan jawaban  penulis  yaitu  terkait  kepentingan nasional  Tiongkok  dalam  mengamankan  jalur pasokan  energinya  di  Asia  Tengah  dengan membangun kerjasama dengan beberapa negara  di  Asia  Selatan.  Jika  dilihat  dari  faktor internasional,  penulis  merasa  penjelasan  yang dipaparkan  yaitu  kebijakan  ““Pivot  to  Asia” AS  masih  belum  cukup  menjadi  alasan Tiongkok mengeluarkan kebijakan BRI.
Penulis  merasa  perlu  melihat  dari  sisi pembiayaan  proyek  kereta  cepat  di  Asia sebagai wujud ambisi Tiongkok untuk melebarkan  pengaruhnya  di  tiap  kawasan  di Asia  sehingga  nantinya  Tiongkok  berhasil mencapai  posisi  sebagai  leader  kawasan. Selain  itu  juga  motif  hegemoni  perlu  untuk dibahas  karena  tiap  negara  dalam  sistem internasional selalu berusaha mencari kekuasaan yang labih tinggi yaitu hegemoni.

## Kepentingan Nasional : Keamanan Energi
Asumsi  pertama  mengenai  faktor  yang mendorong Tiongkok mengeluarkan kebijakan BRI  yaitu  kepentingan  nasional  Tiongkok dalam  mencari  suplai  energi  alternatif  yaitu dari Asia Tengah (Kazakhstan dan Turkmenistan)  serta  mencari  jalur  alternatif bagi  impor  energi  Tiongkok  dari  partner lamanya (Timur Tengah, Afrika dan Rusia).
Tiongkok  merupakan  ekonomi  terbesar kedua  di  dunia  dengan  GDP  sebesar  US$ 11.19  triliun  pada  tahun  2016. 19 Transformasi ekonomi  Tiongkok  sejak  era  Deng  Xioping telah  membawa  posisi  Tiongkok  mampu mengungguli  GDP  Jepang  bahkan  beberapa analis  memprediksikan  Tiongkok  mampu melampaui  AS  sebagai  ekonomi  terbesar dunia.  Semakin  meningkatnya  perekonomian Tiongkok  disisi  lain  meningkatkan  pula kebutuhan  energi  untuk  menggerakkan  sektor industrinya.  Namun  kebijakan  pembangunan sektor  energi  belum  mampu  mengimbangi pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  tersebut. Untuk  produksi  minyak  domestik  Tiongkok hanya mampu menghasilkan 4.5%, berbanding terbalik dengan konsumsinya yang menduduki  peringkat  kedua  setelah  Amerika Serikat.  Bahkan  permintaan  minyak  Tiongkok pada  tahun  2010  mencapai  340  juta  ton sementara  produksi  domestik  hanyak  dapat menyediakan  195  juta  ton,  sehingga  defisit tersebut  dapat  dipenuhi  dengan  mengimpor dari  negara  lain. 20 Padahal  jika  melihat  pada pertengahan 1960-an, Tiongkok berhasil mencapai  kemandirian  minyak  dan  menjadi pengekspor  minyak  sebesar  36  juta  toe  pada tahun 1985. Namun ekspor Tiongkok
19 World  Bank, GDP  Ranking ,  Diakses  melalui: https://data.worldbank.org/data-catalog/GDP- ranking-table
20 Primadiana  Yunita.  Pemilihan  Kazakhstan sebagai  Mitra  Kerjasama  China  dalam  Sektor Energi  Minyak  tahun  2003-2010. Jurnal  Ilmiah Transformasi Global 2, 2 , pp. 102-103.
mengalami  penurunan  dan  Tiongkok  mulai mengimpor sejak tahun 1993. 21
Impor energi Tiongkok berasal dari Timur Tengah dan Afrika Sub Sahara. Namun karena adanya  instabilitas  politik  di  kedua  kawasan sehingga
memberikan kemungkinan berkurangnya suplai energi, serta permasalahan  jalur  maritim  yang  sering menjadi target pembajakan, membuat Tiongkok memikirkan cara untuk  mengurangi ketergantungan  impor  energi  dari  negara- negara  Timur  Tengah  dan  Afrika  Sub  Sahara. Oleh karena itu Tiongkok meningkatkan impor energinya  dari  Rusia  tiga  kali  lipat  pada  awal tahun 2000-an. Namun kondisi ini memberikan kekhawatiran baru bagi Tiongkok atas  ketergantungan  energinya  dari  Rusia sehingga  Tiongkok  kemudian  mulai  mencari sumber  energi  alternatif  lainnya.  Dua  negara Asia  Tengah  yang  kaya  sumber  energi  yaitu Kazakhstan dan Turkmenistan menjadi partner potensial dalam menyediakan  kebutuhan energi  Tiongkok.  Oleh  karena  itu,  berbagai proyek  BRI  akan  memberikan  kesempatan bagi  Tiongkok  untuk  mencari  sumber  energi alternatif serta untuk mengurangi efek potensial apabila terjadi pemutusan suplai dari pertner  lamanya  yang  ada  di  Timur  Tengah, Afrika, maupun Rusia. 22
Selain  mencari  sumber  energi  alternatif, Tiongkok  membuat  kebijakan  BRI  untuk mempertahankan  suplai  energi  dari  parter lamanya yaitu Timur Tengah. Untuk mencapai tujuan  ini  maka  Tiongkok  menjalin  hubungan yang  lebih  erat  dengan  beberapa  negara termasuk  Pakistan.  Kerjasama  erat  dengan Pakistan  ini  diperlihatkan  lewat  proyek
21 Zhidong  Li,  dkk. Energy  Demand  and  Supply Outlook  in  China  for  2030  and  a  Noetheast  Asian Energy  Community-The  Automobile  Strategy  and Nuclear Power Strategy of China- (pp. 2). Diakses melalui: http://eneken.ieej.or.jp/en/data/pdf/300.pdf 22 Camille  Brugier.  (2014,  Mei). China’s  way:  the New  Silk  Road,  European  Union  Institute  for Security  Studies ,  pp.  3-4.    Diakses  melaui: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISS Files/Brief_14_New_Silk_Road.pdf
infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta api, dan  pipa  gas,  serta  keputusan  Pakistan memberikan kontrol dan manajemen operasional  pelabuhan  Gwadar  di  Lautan Arabia kepada perusahaan Tiongkok, menawarkan akses ke Teluk Persia dan seluruh kawasan  Timur  Tengah.  Gwadar  merupakan bagian  dari  Koridor  Ekonomi  Tiongkok- Pakistan, dimana Tiongkok telah menandatangani  perjanjian  investasi  pada April  2015  sebesar  US$48  milyar.  Sebagai konsekuensinya,  Tiongkok dengan  cepat berhasil  menggantikan  AS  sebagai  mitra potensial Pakistan. 23
Bagi  Tiongkok,  Pakistan  merupakan sekutu  strategis  untuk  melawan  persekutuan India-AS  maupun  India-Jepang.  Hubungan antara  Tiongkok  dan  Timur  Tengah  melalui Pakistan  akan  memberikan  cara  yang  lebih aman  dan  cepat  untuk  menyalurkan  sumber daya  seperti  minyak  dan  gas  dari  Timur Tengah ke Tiongkok dan barang dagangan dari Tiongkok  ke  Timur  Tengah  dan  Eropa. Jaringan  pipa  melalui  Pakistan  akan  melayani tujuan  serupa  dengan  yang  berjalan  melalui Myanmar,  sehingga  memungkinkan  Tiongkok memiliki  jalur  baru  bagi  impor  energi  dari Timur  Tengah  tanpa  melewati  Selat  Malaka dan  Laut  China  Selatan.  Jaringan  pipa  dan jalur  transportasi  darat  melalui  Pakistan  ini akan  mempersingkat  jarak  dan  waktu  tempuh apabila  dibandingkan  dengan  rute  lamanya melewati  jalur  laut  di  Selat  Malaka. 24 Hal  ini dikarenakan  Selat  Malaka  memiliki  beberapa kelemahan  yaitu  permasalahan  cuaca  buruk dan gelombang tinggi yang seringkali menyebabkan  pelayaran  tertunda.  Akibatnya
23 Alain  Gudetti.  The  Silk  Road,  Sand  Castles  and the  US-China  Rivalry. Geneva Centre for  Security Policy  (GCSP) ,  pp.  6.  Juli  2015.  Diakses  melalui: http://www.gcsp.ch/News- Knowledge/Publications/The-Silk-Road-Sand- Castles-and-the-US-China-Rivalry
24 Gerald  Chan.  China’s  High-Speed  Rail Diplomacy:  Global  Impacts  and  East  Asian Responses. East  Asia  Institute ,  pp.  17.  Februari 2016.
Diakses melalui: https://www.eai.or.kr/data/bbs/eng_report/2016021 517332269.pdf
minyak  yang  diimpor  melalui  Timur  Tengah dan  Afrika  tidak  dapat  bertahan  lama.  Selain itu  juga  terkait  persoalan  meningkatnya ancaman kejahatan maritim berupa pembajakan  kapal,  perampokan,  penculikan awak  kapal,  dan  berbagai  persoalan  maritim lainnya. 25 Padahal  hampir  85%  impor Tiongkok dikirimkan melalui  jalur  ini, termasuk 80% impor energi. 26 Selain Pakistan, Iran juga menawarkan saluran untuk memfasilitasi  jangkauan  Tiongkok  ke  Timur Tengah  dan  Eropa  melalui  koneksi  darat  dan laut.  Xi  Jinping  adalah  pemimpin  dunia pertama  yang  mengunjungi  Teheran  pada Januari  2016,  setelah  pencabutan  sanksi internasional  terhadap  Iran  untuk  memperkuat hubungan  ekonomi  dan  politik  antara  kedua negara. 27
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  terlihat bahwa  salah  satu  faktor  yang  mendorong Tiongkok  membuat  kebijakan  BRI  yaitu kepentingan nasional dalam menjamin keamanan  energinya  dimana  pemenuhan suplai  energi  merupakan  kepentingan  krusial karena  menyangkut  sektor  industri  yang menjadi motor penggerak pembangunan negara tersebut.
Ambisi  Tiongkok  Mengambil  Alih  Peran Kepemimpinan di Kawasan Asia
Asumsi  kedua  penulis  terkait  dengan  faktor yang mendorong Tiongkok membuat kebijakan  BRI  tidak  lepas  dari  ambisi Tiongkok untuk mengambil alih peran sebagai pemimpin  di  kawasan  Asia.  Ambisi  ini  dapat dilihat dari usaha Tiongkok untuk menyebarluaskan  pengaruhnya  di  Asia  dalam pembiayaan  proyek  infrastruktur  terutama proyek  kereta  cepat  yang  bersaing  ketat dengan  Jepang.  Jika  kita  lihat  kawasan  Asia
25 Primadiana Yunita, pp. 109-110.
26 Felipe Umana. Transnational Security Threats in the  Straits  of  Malacca (pp.  14).  Washington,  D.C: The  Fund  for  Peace.  2012.  Diakses  melalui: http://library.fundforpeace.org/library/ttcvr1213- threatconvergence-malaccastraits-08e.pdf
27 Gerald Chan.
memang  tidak  bisa  lepas  dari  rivalitas the emerging actors yakni Tiongkok dan Jepang. Ketika supremasi AS di kawasan semakin berkurang,  Jepang  dan  Tiongkok  berebut pengaruh  untuk  menempati  posisi  sebagai leader  dalam  waktu  dekat.  Beberapa  dekade yang  lalu  Jepang  berhasil  memimpin  kawasan Asia.  Namun  posisi  ini  ditantang  dengan hadirnya  Tiongkok  sebagai  kekuatan  ekonomi yang  diperkirakan  mampu  menggeser  posisi Jepang sebagai leader dimasa depan.
Proyek High-Speed Railway (HSR)
merupakan salah satu jenis proyek infrastruktur  yang  dipromosikan  oleh  BRI. Proyek ini menghubungkan negara-negara BRI dan  untuk  mempromosikan  ekonomi  serta perpindahan “people-to-people” .  HSR  juga memiliki value-added yang  sangat  sejalan dengan  upaya  jangka  panjang  Beijing  untuk mengekspor  teknologi  yang  lebih  canggih  dan menyeimbangkan kembali ekonominya.
Komitmen  Tiongkok  untuk  berinvestasi  di proyek  infrastruktur  melalui  BRI  merupakan peluang  baik  bagi  perusahaan  kereta  api Tiongkok untuk memperluas jaringan pasar ke luar  negeri.  Selain  itu  HSR  juga  merupakan simbol  kemajuan  teknologi  Tiongkok  dimana Tiongkok  berhasil  membangun  jaringan  HSR terbesar  di  dunia  dan mengembangkan perusahaan  kereta  api  yang  kompetitif  secara global. 28
Untuk  perencanaan  HSR  di  Tiongkok baru dimulai pada tahun 1990 saat dilaksanakannya  Kongres  Rakyat  Nasional. Pada  tahun  2002,  Menteri  Perkeretaapian Zhijiu  Liu  mengusulkan  strategi Great  Leap Forward yang  mendorong  ekspansi  jaringan perkeretaapian dan sejumlah upgrade teknologi. 29 Setelah  satu  dekade  gagal
28 Michelle  Ker.  China’s  High-Speed  Rail Diplomacy. U.S-China  Economic  and  Security Review  Commission ,  pp.  4.  21  Februari  2017.
Diakses
melalui:
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/C hina%27s%20High%20Speed%20Rail%20Diplom acy.pdf
29 Taufik Hidayat. MajalahKA.com. (2015, 12 Juli). Revolusi  High  Speed  Rail  (Bagian  6). Diakses
mengembangkan  teknologi  HSR  sendiri,  Liu memutuskan menggunakan strategi technology transfer  for  market  access dimana  Tiongkok mengimpor  dan  merekayasa  balik  teknologi HSR  dari  perusahaan  asing  untuk  mencapai sistem  HSR  yang  diproduksi  sendiri. 30 Dua produsen  utama    kereta  api  Tiongkok, China Southern  Railway  Corporation  (CSR) dan China  Northern  Railway  Corporation  (CNR) , menandatangani  kontrak  transfer  teknologi dengan  Alstom  (Prancis),  Siemens  (Jerman), Bombardier  (Kanada),  dan  Kawasaki  Heavy Industries  (Jepang). 31 Berdasarkan  teknologi asing dan pengalamannya di industri kereta api di masa lalu, Tiongkok mulai mengembangkan teknologinya sendiri tahun 2007. Pada tanggal 1 Agustus 2008, HSR pertama Tiongkok mulai berjalan antara Beijing dan Tianjin. Pada tahun 2009 Tiongkok memutuskan untuk menyebarkan  investasi  HSR  secara  global dimana  hal  ini  memperlihatkan  transisi industri  dari “made in China” sebagai  barang manufaktur  menjadi “created  in  China” sebagai  inovasi  teknologi  dan  promotor. 32
Pada Oktober 2010, Tiongkok
memperkenalkan China  Railway  High-Speed (CRH) 380A yang menghubungkan  Shanghai- Nanjing  dengan  kecepatan  maksimal  380 km/jam.  Tiongkok  kembali  memperkenalkan Shanghai Maglev pada 1 Januari 2004 sebagai kereta  tercepat  di  dunia  dengan  kecepatan maksimum  430  km/jam  yang  beroperasi  di
melalui:  http://majalahka.com/revolusi-high-speed- rail/
30 Damien  Ma.  The  Atlantic.  (2011,  30  Maret).
China’s  Long,  Bumpy  Road  to  High-Speed  Rail . Diakses melalui:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2
011/03/chinas-long-bumpy-road-to-high-speed- rail/73192/
31 Yatang  Lin,  Yu  Qin,  dan    Zhuan  Xie, International  Technology  Transfer  and  Domestic Innovation:  Evidence  from  the  High-Speed  Rail Sector  in  China, The  London  School  of  Political Science  (LSE) ,  pp.  4.  Desember  2015.  Diakses melalui: http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1393.pdf
32 Gerald Chan, pp. 1-2.
jalur  levutasi  magnetis  di  kota  Shanghai. 33
Sebagai latecomer , Tiongkok mampu mengejar ketertinggalannya bahkan dari Jepang  yang  merupakan  negara  pertama  yang mengembangkan HSR dengan strategi tecnological  leafrogging hingga  akhirnya membawa Tiongkok menjadi pengekspor HSR di  Asia  bahkan  berbagai  belahan  dunia lainnya.
Diplomasi  HSR  Tiongkok  jika  dianalisis lebih  mendalam  dimotivasi  oleh  kombinasi kebijakan  luar  negeri  dan  tujuan  ekonomi domestik.  Bagi  pemerintah  Tiongkok,  proyek HSR  melalui  BRI  merupakan  bagian  dari rencana  Beijing  untuk  menjadi  pemimpin global  dalam  manufaktur  bernilai  tambah tinggi, sekaligus membantu menyerap kelebihan  kapasitas  industri  di  negaranya. Motivasi  lainnya  yaitu  dapat  menjadi  sarana untuk  meningkatkan  pengaruh  politik  yang lebih  luas  dengan  memperdalam  hubungan bilateral  dengan  negara  mitranya. 34 Sehingga nantinya  posisi  sebagai leader kawasan  dapat dipegang oleh Tiongkok.
Untuk  mengimbangi  pengaruh  Tiongkok dalam  proyek  infrastruktur  di  Asia,  Perdana Menteri  Jepang,  Shinzo  Abe  kemudian mengumumkan  bantuan  senilai  $110  miliar  (¥ 13  triliun)  untuk  pembangunan  infrastruktur "berkualitas  tinggi"  di  Asia. 35 Dana  tersebut disalurkan melalui JICA dan ADB. Inisiatif ini kemudian  disebut Partnership  for  Quality Infrastructure (PQI)  yang  bertujuan  untuk memperluas  kehadiran  Jepang  di  negara berkembang. Dengan menekankan pada kualitas,  Jepang  berusaha  mengambil  proyek
33 Ervan  Hardoko,  kompas.com.  (2016,  6 September). Inilah  10  Kereta  Api  Tercepat  di Dunia . Diakses melalui:
http://internasional.kompas.com/read/2016/09/06/1
7400981/inilah.10.kereta.api.tercepat.di.dunia?page =all
34 Michelle Ker, pp. 3.
35 Masaaki  Kameda ,  Abe  Announces  $110  Billion in  Ais  for  ‘High-Quality’  Infrastructure  in  Asia , The  Japan  Times,  22  Mei  2015.  Diakses  melalui: https://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/22/bus iness/abe-announces-110-billion-in-aid-for-high- quality-infrastructure-in-asia/#.WfneKjufLIU
Tiongkok  yang  secara  teknologi  lebih  rendah dari  Jepang.  Ketika  mengumumkan  rencana PQI  ini,  Abe  mengkritik  AIIB  karena kurangnya  standar transparansi  dan  tata  kelola yang  bertepatan  juga  dengan  usaha  Tiongkok mempromosikan  BRI.      Abe  juga  telah merencanakan untuk mereformasi ADB sebagai respon terhadap AIIB. 36
Rivalitas  yang  terjalin  antara  Tiongkok dan Jepang dalam proyek HSR di Asia penulis lihat  sebagai  suatu  babak  baru  perebutan pengaruh untuk mendapat gelar sebagai leader kawasan. HSR Tiongkok dan Jepang memiliki keunggulan masing-masing dalam memenangkan  proyek  di  luar  negeri.  Jika Tiongkok  lebih  menekankan  pada  pendekatan low cost maka Jepang lebih kepada pendekatan high  quality .  Namun  Tiongkok  selangkah didepan  Jepang  karena  dengan  mengelurkan kebijakan  BRI  maka  HSR  Tiongkok  semakin gencar dipromosikan sepanjang proyek BRI.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  pengaruh BRI  Tiongkok  di  kawasan  Asia  terutama dalam  proyek  HSR  maka  penulis  menilainya dari  bagaimana  respon  beberapa  negara terhadap  inisiatif  ini.  Adapun  respon  dari kawasan Asia Timur dimana penulis mengambil  sample  Korea  Selatan.  Korsel nampaknya  lebih  mendukung  diplomasi  HSR Tiongkok  daripada  Jepang.  Seiring  dengan penguatan  hubungan  bilateral  kedua  negara dimana  Tiongkok  merupakan  mitra  dagang terbesar  Korsel  dan  akhirnya  pada  tahun  2015 ditandatanganinya Korsel-Tiongkok FTA, Korsel juga merespon positif proyek infrastruktur  BRI  lainnya. 37 BRI  Tiongkok dianggap  sejalan  dengan  “ Eurasia  Initiative
36 Jyotishman  Bhagawati, Japan’s  Grand  Strategy to Counter China: An Analysis of the “Partnership for  Quality  Infrastructure (pp.  2).  New  Delhi: Institute  of  Chinese  Strudies  (ICS).  Agustus  2016. Diakses
melalui:
http://www.icsin.org/uploads/2016/08/22/6b23d4cc 33b9cfe11c7a41ca13c81600.pdf
37 Alice  Ekman, China’s  Rise:  the  View  From South Korea , European Union Institute for Security Studies (EUISS), Mei 2016, pp. 1. Diakses melalui: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISS Files/Alert_19_China_ROK.pdf
(EAI)” yang  diumumkan Park Geun-Hye pada tanggal  18  Oktober  2013.  Tujuan  EAI  bukan hanya  dilihat  sebagai  tujuan  secara  geografis menghubungkan  Eropa  Barat  dengan  pilar paling  timur  Asia,  ujung  selatan  dari Semanjung  Korea,  namun  juga  tujuan  politik untuk  mengubah  geopolitik  dan  keamanan Asia Timur. 38
Negara-negara  di  Asia  Tenggara  juga cenderung memberikan respon positif terhadap BRI  Tiongkok.  Filipina  berencana  untuk meminjam  $  3.4  milyar  dari  Tiongkok. Terdapat  tiga  proyek  infrastruktur  yang  telah disepakati  antara  Tiongkok  dan  Filipina, terutama  untuk  proyek  irigasi,  penyediaan  air bersih  dan  kereta  api.  Begitupula  dengan Vietnam  yang  mencari  investasi  infrastruktur yang  berasal  dari  AIIB,  dengan  total  investasi sekitar  $  50  miliar.  Hal  ini  dikarenakan Vietnam  menghadapi  beberapa  permasalahan seperti  kemacetan  lalu  lintas,  penanganan limbah  dan  masalah  infrastruktur  transportasi perkotaan.  Thailand  juga  bersedia  untuk mengembangkan proyek infrastruktur, terutama  kegiatan  perkeretaapian. 39 Dalam  hal ini,  Pemerintah  Thailand  nampaknya  berusaha untuk dapat mengakomodasi untuk bekerjasama  dengan  Tiongkok  dan  juga Jepang  dengan  membangun  dua  jalur  kereta api yang terpisah. Indonesia juga memperlihatkan  ketertarikan  dengan  BRI Tiongkok.  Bagian  maritim  yang  disebut 21st Century  Maritime  Silk  Road sejalan  dengan kebijakan  Indonesia  sebagai  poros  maritim dunia  yang  dipromosikan  oleh  Presiden  Joko Widodo.  Perry  Warjiyo,  wakil  gubernur  Bank Indonesia,  menyatakan  bahwa  dalam  lima tahun  ke  depan,  Indonesia  akan  membangun 15 bandara baru, memperluas 40 bandara yang ada  dan  15  pelabuhan  laut,  dan  membangun infrastruktur  jalan  dan  kereta  api.  Dalam  hal
38 Balbina  Hwang, What  South  Korea  Thinks  of China’s ‘Belt and Road’ , The Diplomat, 14 Januari 2017.
Deiakses melalui:
https://thediplomat.com/2017/01/what-south-korea- thinks-of-chinas-belt-and-road/
39 Penelope Marbler & Lea Shan, pp. 3.
ini  Indonesia  membutuhkan  $230  miliar  per tahun untuk tujuan tersebut. Indonesia kemudian  menjadi  negara  pertama  yang mengajukan permohonan dana dari AIIB tahun 2016  saat  bank  tersebut  mulai  beroperasi. 40 Sinyal  positif  lainnya  dari  Indonesia  yaitu dimenangkannya  proyek  kereta  cepat  Jakarta- Bandung  kepada Tiongkok daripada Jepang.
Berbeda  dengan  kedua  kawasan  di  atas, respon  Asia  Selatan  cenderung  seimbang  jika melihat  tanggapan  India,  Bangladesh  dan Pakistan.  Setelah  kalah  dari  Tiongkok  dalam proyek  kereta  cepat  di  Indonesia,  Jepang menawarkan persyaratan pinjaman yang menarik  dan  teknologi  Shinkansen  untuk proyek  kereta  cepat  Mumbai-Ahmedabad selama  kunjungan  Shinzo  Abe  ke  India  pada bulan  Desember  2015.  Namun,  dalam  hal  ini India menghadapi dilema karena  India merupakan  pemangku  kepentingan  terbesar kedua di AIIB serta anggota Bank Pembangunan BRICS dimana keduanya berada  di  bawah  inisiatif  Tiongok.  Pada akhirnya, India  menunjukkan sikap yang lebih terbuka  kepada  PQI  Jepang  dibanding  BRI Tiongkok. 41 Alasan  utama  India  cenderung memilih Jepang daripada
Tiongkok
dikarenakan inisatif BRI Tiongkok dilihat oleh India  mengintervensi  pengaruh  India  di  Asia Selatan.  India  dalam  hal  ini  merupakan  salah satu emerging  power di  Asia  selain  Jepang yang  dapat  menandingi  Tiongkok.  Selain  itu kemitraan  India-Jepang  menjadikan  India sebagai  penerima  terbesar  program  ODA Jepang.  Apalagi India dan Jepang juga terlibat dalam  pertahanan  strategis  dan  kemitraan ekonomi.  Bangladesh juga baru-baru ini telah beralih  ke  Jepang  dalam  pembangunan infrastrukturnya.  Pada  bulan  September  2015 JICA menawarkan kepada Bangladesh pinjaman  senilai  3,7  miliar  dolar  AS  dengan persyaratan  mudah  (tingkat  bunga  0,1  persen selama tiga puluh tahun dengan masa tenggang sepuluh tahun) untuk membiayai
40 Gerald Chan, pp. 15.
41 Jyotishman Bhagawati, pp. 4-5.
pembangunan empat pembangkit listrik tenaga batubara  yang  masing-masing  600  MW  dan kompleks  pelabuhan  di  Matarbari,  di  bagian tenggara. 42 Sedangkan  Pakistan  cenderung memihak  kepada  Tiongkok  daripada  Jepang seperti dalam penjelasan pada asumsi pertama. Sehingga memicu keselarasan strategis terhadap  keseimbangan  antara  dua  kelompok negara:  Jepang-India-Bangladesh  berhadapan dengan  Tiongkok-Pakistan.  Untuk  di  Asia Tengah  terdapat  beberapa  proyek  yang diinisiasi  oleh  Tiongkok  diantaranya  proyek pipa  minyak  Tiongkok-Kazakhstan,  pipa  gas Turkmenistan-Tiongkok, dan kereta api Tiongkok-Kyrgyzstan. 43
Fakta  bahwa  beberapa  negara  Asia cenderung  menyambut  baik  proyek  BRI Tiongkok  menjadi  indikasi  bahwa  pengaruh Tiongkok  yang  semakin  meningkat  di  tiap kawasan Asia.

## Upaya Hegemoni Tiongkok melalui BRI
Neorealisme  juga berbicara mengenai perilaku negara  dalam  sistem  internasional  yang menginginkan  hegemoni  di  berbagai  bidang. Dalam hal ini penulis berusaha memperlihatkan  upaya  hegemoni  Tiongkok melalui kebijakan BRI.

## Bidang Keamanan
Melalui kebijakan BRI, Tiongkok berusaha  membangun  tatanan  politik  dan keamanan  baru  di  Asia  bahkan  kawasan lainnya.  Dalam  bidang  keamanan  terutama kebijakan maritimnya,
Tiongkok
memperlihatkan  dua  sisi  yang  berbeda  yaitu kerjasama dan kedaulatan. Disatu sisi Tiongkok mengambil sikap tegas atas beberapa  permasalahan  maritim  yang  dirasa melanggar  kedaulatan  maritimnya,  namun disisi lain Tiongkok aktif membangun
42 Gerald Chan.
43 Penelope Marbler & Lea Shan
kerjasama  dan  diplomasi  terhadap  negara- negara tetangganya.
Salah  satu  contohnya  dalam  merespon sengketa  Laut Cina  Selatan  (LCS).  Atas  nama kedaulatan  maritim,  Tiongkok  mengambil sikap  tegas  atas  klaim  yurisdiksinya  di  LCS dengan  membangun pulau-pulau buatan untuk pangkalan militernya dan melakukan diplomasi koersi terhadap negara-negara penuntut  lainnya.  Ketegangan  di  wilayah sengketa  memunculkan  sistem balance  of power akibat  kebijakan  Filipina  dan  Vietnam yang menarik kekuatan maritim lainnya seperti AS dan Jepang dalam sengketa tersebut. 44
Karena semakin
meningkatnya
kehadiran  AS  di  LCS  maka  Presiden  Xi Jinping  mengusulkan New  Asian  Security Concept yang  berdasarkan  pada community  of common destiny sebagai wujud usaha Tiongkok  dalam  membatasi  hegemoni  AS  di Asia  dalam  bidang  keamanan.  Presiden  Xi beberapa  kali  menekankan  bahwa  Tiongkok dan  negara  tetangganya  merupakan  sebuah community of common destiny yang  melampui kepentingan individual mereka dengan mengkonseptualisasi  4  kebijakan  luar  negeri baru  Tiongkok  yaitu  : friendship ( 親 ), faithfulness ( 誠 ), benefits ( 惠 ), dan tolerance ( 容 ). 45 Hal  ini  tercermin  dalam  pidatonya  di depan  Parlemen  Indonesia  pada  tanggal  2 Oktober  2013  dimana  Presiden  Xi  Jinping mengusulkan pembentukan China-ASEAN community  with  a  common  destiny dan 21st Century  Maritime  Silk  Road . 46 Begitu  pula ketika  dalam  pidatonya  di  hadapan  26  negara anggota Conference  on  Interaction  and
44 Renato  Cruz  De  Castro, The  Challenge  of Conflict  Resolution  in  the  South  China  Sea Dispute: Examining the Prospect of a Stable Peace in  East  Asia ,  International  Journal  of  China Studies, Vol. 7 No. 1, April 2016, pp. 23-24.
45 Changhoon  CHA, China’s  Westward  March: Strategic Views of One Belt One Road , The Korean Journal  of  International  Studies,  Vol.  15  No.  3, Desember 2017, pp. 491-492.
46 Renato Cruz De Castro, pp. 42.
Confidence  Building  Measures  in  Asia (CICA). Usulan Xi Jinping ini tentu menantang  peran  global  AS  karena  Xi meminta  anggota  CICA  menolak  aliansi militer  sebagai  basis  keamanan  regional  dan menekankan  bahwa  hal  tersebut  merupakan urusan  Asia  untuk  menangani  masalahnya sendiri.  Lingkup  keamanan  yang  diusulkan Tiongkok mencakup keamanan tradisional dan non-tradisional  serta  pembangunan  ekonomi tetapi  tidak  akan  mencakup  aliansi  militer. Gagasan  Xi  Jinping  bahwa  interdependensi ekonomi akan membawa perdamaian. 47
Perubahan narasi permusuhan Tiongkok dalam  sengketa  LCS  dengan  mengaitkan  citra " partnership and friendship ” merupakan suatu upaya  Tiongkok  mengubah  corak  upaya hegemoninya  agar  tidak  dianggap  sebagai suatu  ancaman  bagi  negara-negara  Asia. Sehingga  nantinya  negara-negara  Asia  akan lebih terbuka dalam merespon berbagai proyek BRI  lainnya.  BRI  dalam  hal  ini  memainkan peran  penting  dalam  pengaturan  kembali tatanan  keamanan  di  kawasan  Asia.  Hal  ini didukung  dengan  keluarnya  AS  dari Trans Pacific  Partnership (TPP)  menyebabkan negara-negara  di  Asia  Pasifik  memikirkan kembali  jalinan  aliansi  yang  telah  mereka bangun  dengan  AS.  Pergeseran  yang  paling mencolok  dapat  dilihat  dalam  kebijakan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte yang secara terbuka  menandatangani  beberapa  perjanjian ekonomi  bilateral  dengan  Tiongkok  bahkan Tiongkok  memberikan  bantuan  senjata  untuk Filipina  dalam  menangani  terorisme  di Mindanao  padahal  kedua  negara  memiliki permasalahan maritim dalam sengketa LCS. 48
47 David  Arase, China’s  Two  Silk  Roads: Implications for Southeast Assia , ISEA Perspective, Singapura, 22 Januari 2015, pp. 10.
48 M.  Najeri  Al  Syahrin, China  Versus  Amerika Serikat  :  Interpensi  Rivalitas  Keamanan  Negara Adidaya  Di  Kawasan  Asia  Pasifik ,  Global  &
Strategis, Th. 12 No. 1, Januari-Juni 2018, pp. 157.

## Bidang Ekonomi: Pembentukan AIIB
Dalam  bidang  ekonomi,  kebijakan  BRI Tiongkok  diperkuat  dengan  pembentukan AIIB  pada  tahun  2015.  AIIB  mulai  beroperasi pada  16  Januari  2016  dimana  pada  saat  ini terdiri  dari  84  anggota  yang  terbagi  kedalam 40  anggota  regional,  21  anggota  non-regional, dan 23 anggota menyusul. Terdapat 24 proyek yang  telah  disepakati  dalam  berbagai  sektor dengan  pinjaman  sebesar  $4.22  milyar. 49
Secara  tata  kelola,  AIIB  terbuka  untuk  semua negara,  namun  seperti Asian  Development Bank (ADB),  AIIB  juga  membedakan  antara anggota  regional  dan  non-regional  untuk membatasi  ukuran  pemungutan  suara  non- regional  sehingga  mempertahankan  suara Asia.  Oleh  karena  itu  AIIB  menetapkan    75% suara anggota regional dimana saat ini anggota regional menguasai 77% saham dalam AIIB. 50
AIIB  memiliki  tiga  kategori  hak  suara yaitu basic  votes , share  votes dan Founding Member  votes . Basic  votes adalah  jumlah suara  yang  dihasilkan  melalui  pembagian merata  diantara  anggota  dari  12%    jumlah keseluruhan basic  votes , share  votes dan Founding  Member  votes .  Sedangkan share votes adalah  sama  dengan  jumlah  saham  yang dimiliki  anggota. Founding  Member  votes atau  setiap    anggota  pendiri  selanjutnya mendapat 600 suara. 51
49 Asian Infrastructure
Investment Bank, Homepage . Diakses
melalui: https://www.aiib.org/en/index.html
50 Liam Gennari, Power Transition and International  Institution:  China’s  Creation  of  the Asian  Infrastructure  Investment  Bank ,  University of  Pennsylvania,  21  April  2017,  pp.  100-101. Diakses
melalui: http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti cle=1025&context=ppe_honors
51 Asian  Infrastruktire  Investment  Bank  (AIIB) , Article  of  Agreement,  pp.  6.  Diakses  melalui: https://www.aiib.org/en/about-aiib/basic- documents/_download/articles-of- agreement/basic_document_english- bank_articles_of_agreement.pdf
Diagram 1 . Voting Shares by Country—The ADB & The AIIB
Sum ber:
Liam Gen nari,
52
Berdasarkan  diagram  voting  share  di atas  terlihat  perpindahan  saham  di  AIIB  dari Global North (negara maju) ke Selatan (negara berkembang) dan Timur ke Barat. Jika di ADB Tiongkok hanya memiliki 7% suara berdasarkan  saham  yang  dimiliki  maka  di AIIB  Tiongkok  memiliki  27,84%  suara. Perbedaan  ini  didorong  dengan  penolakan  AS dan  Jepang  untuk  bergabung  dengan  AIIB membuat porsi untuk Tiongkok dan India jauh lebih  besar.  Fakta  bahwa  Tiongkok  memiliki 27,84% saham artinya Tiongkok mengendalikan  lebih  dari  25%  sehingga memberikannya  hak  veto  secara de  facto atas beberapa keputusan penting yang membutuhkan  mayoritas  super.  Hal  ini  sesuai dengan pasal 28 (ii) yang menyatakan bahwa:
“A Super Majority vote of the Board of Governors  shall  require  an  affirmative vote of two-thirds of the total number of
52 Liam Gennari, pp. 102.
Governors,  representing  not  less  than three-fourths  of  the  total  voting  power of the members.” 53
Hak  suara  yang  dimiliki  Tiongkok  ini  telah memicu  spekulasi  bahwa  AIIB  benar-benar dijadikan alat oleh PKC yang  diarahkan untuk memenuhi  kepentingannya  sendiri.  Selain  itu juga  terdapat  ketakutan  akan  meningkatnya kewenangan  manajemen  AIIB  yang  diisi  oleh mantan pejabat World Bank dan ADB. Hal ini terkait  fakta  bahwa  Presiden  Jin  Liquin  yang diangkat sebagai direktur eksekutif dari World Bank  Group pada  tahun  1988  dan  menjabat sebagai  wakil  presiden  ADB    dari  tahun  2003 hingga  2008  dimana  Jin  juga  membawa  tim dari  ADB  dan  beberapa  pegawai  World Bank. 54 Fakta  tersebut  merupakan  sinyal mengenai  prioritas  dan  visi  Tiongkok  untuk menjadikan  AIIB  sebagai  institusi  kelas  dunia
53 Asian  Infrastruktire  Investment  Bank  (AIIB) , Article of Agreement, pp. 17.
54 Liam Gennari, pp. 102-105.
Sumber: Liam Gennari 52
yang  nantinya  bisa  saja  semakin  menantang eksistensi IFI yang sudah ada seperti ADB.
Selain  ADB,  Tiongkok  juga  menantang institusi  hasil  warisan  sistem  Bretton  Woods yakni  IMF  dan  World  Bank  yang  sering  kali dianggap merepresentasikan konsep neoliberalisme dengan AS sebagai hegemonnya.  Tiongkok  keberatan  dengan bagaimana  kedua  institusi  tersebut  digunakan untuk  memajukan  tujuan  kepentingan  AS  dan sekutu-sekutunya.  Pinjaman  dari  World  Bank dan  IMF  dikondisikan  dalam  disiplin  fiskal dan kebijakan lainnya yang disebut Washington  Consensus .  Kebijakan  tambahan lainnya  yang  juga  dipromosikan  oleh  World Bank  adalah  lingkungan,  hak  pekerja,  dan pemerintahan yang tidak korup. 55
Kritik  terhadap  Konsensus  Washington disampaikan oleh Joseph Stiglitz yang
berpendapat bahwa pengkondisian yang ditetapkan jauh dari persyaratan yang diberikan  oleh  bank  kepada  peminjam  untuk memastikan  uang  itu  dibayar  kembali  dengan bunga.  Ia  melihat  World  Bank  dan  IMF  tidak bertindak  seperti  bank  tapi  menjadikan instrumen  reformasi  politik  dan  ekonomi, sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh AS dan  sekutu  dekatnya.  Sama  halnya  dengan Stiglitz,  Tiongkok  juga  memiliki  keprihatinan terhadap  Konsensus  Washington.  Tiongkok melihat Konsensus Washington sebagai ancaman politik terhadap kepentingan nasional dan global jangka panjang Tiongkok. Konsensus Washington dan doktrin penyesuiannya  mendukung  pandangan  bahwa perdagangan  dunia  dapat  dikondisikan  pada serangkaian  kebijakan  gaya  Barat  yang diberlakukan  oleh  negara-negara  yang  lebih kuat  ke  negara-negara  yang  kurang  kuat sebagai  biaya  untuk melakukan  bisnis.
Sedangkan  Tiongkok  mengikuti  doktrin  non intervensi  dimana  Tiongkok  percaya  bahwa
55 Daniel  C.K  Chow, Why  China  Established  the Asia  Infrastructure  Investment  Bank ,  Vanderbilt Journal  of  Transnational  law,  Vol.  49:1255,  pp. 1277-1278. Diakses melalui: https://www.vanderbilt.edu/jotl/wp- content/uploads/sites/78/7.-Chow_Paginated.pdf
karakteristik  politik  dari  negara  peminjam bukanlah  urusan  siapapun  melainkan  urusan negara  yang  meminjam  itu  sendiri.  Dengan berdirinya  AIIB,  Beijing  sekarang  memiliki lembaga keuangan multilateral yang mendukung  doktrin  non  intervensi  sebagai penyeimbang pendekatan kondisional Washington  dalam  World  Bank  dan  IMF. Doktrin  non  intervensi  Tiongkok  ini  dikenal sebagai Beijing  Consensus . 56 Dukungan  untuk doktrin  non  intervensi  ini  tercantum  dalam pasal 31 (2) yang menyatakan bahwa:
“ Bank,  its  President,  officers  and  staff shall not interfere in the political affairs of  any  member,  nor  shall  they  be influenced  in  their  decisions  by  the political  character  of  the  member concerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions.” 57
Selain  itu  juga  tidak  ada    satupun  ketentuan AIIB  yang  mengacu  pada  HAM  atau  hak pekerja.
Beberapa  negara  di  Asia  cenderung merespon  positif  pembentukan  AIIB    dengan ikut bergabung kedalamnya. Respon positif ini mencerminkan tumbuhnya pengaruh Tiongkok di Asia. Namun resistensi terhadap pembentukan  AIIB  ternyata  datang  dari  AS.
Baginya,  pendirian  AIIB  bernuansa  geopolitik dan dianggap sebagai kekuatan lunak Tiongkok untuk menyaingi hegemoni AS yang selama  ini  didiktekan  lewat  World  Bank  dan IMF.  Karena  itu,  AS  mendesak  negara-negara sekutunya  untuk  tidak  bergabung  ke  dalam AIIB.  Namun  harapan  AS  tidak  menjadi kenyataan  dimana  negara-negara  Eropa  justru menyatakan  dukungan  terhadap  pendirian AIIB. 58
Terdapat  paradoks  menarik  jika  melihat relasi  antara  AS  dan  Tiongkok  pada  saat  ini. Jika  dibandingkan  dengan  rivalitas  antara  AS dan  Uni  Soviet  pada  masa  perang  dingin
56 Daniel C.K Chow, pp. 1278-1285.
57 Asian  Infrastruktire  Investment  Bank  (AIIB) , Article of Agreement, pp. 18.
58 Humphrey Wangke, pp. 5-6.
dimana  masing-masing  negara  secara  terbuka menyatakan bahwa terdapat benturan kepentingan  dan  pesan  permusuhan  diantara keduanya.  Namun  berbeda  ketika  berhadapan dengan  Tiongkok,  AS  di  satu  sisi  menjadikan Tiongkok  sebagai  mitra  strategis  dalam kerjasama  ekonomi  namun  disisi  lain  AS melihat  Tiongkok  sebagai  ancaman  bagi hegemoni  keamanan  maupun  ekonominya. Paradoks  ini  terlihat  dalam  bagaimana  Obama menyatakan  bahwa  kebijakan “Pivot  to  Asia” AS  bukan  bertujuan  membendung  pengaruh Tiongkok  di  Asia. 59 Begitupula  dengan bagaimana  Tiongkok  melihat  AS  dimana Tiongkok  terus  menyatakan  bahwa  kebijakan BRI  tidak  akan  pernah  berusaha  menantang hegemoni AS namun BRI hanya sebagai suatu inisiatif yang akan melengkapi kerjasama yang sudah ada. Kedua negara ini tentu menyembunyikan  agenda  atau  kepentingan dibalik kebijakan yang dikeluarkannya.
Berdasarkan  penjabaran  tersebut  maka penulis  melihat  bahwa  salah  satu  faktor dikeluarkannya kebijakan BRI karena Tiongkok  berusaha  untuk  menjadi  hegemon baik itu di bidang keamanan maupun ekonomi.

## Kesimpulan
Belt  and  Road  Initiative  (BRI) merupakan salah  satu  kebijakan  ekonomi  ambisius  yang dikeluarkan
Tiongkok pada masa
pemerintahan  Xi  Jinping  pada  tahun  2013. BRI  mencakup  dua  aspek  yaitu the  Silk  Road Economic  Belt dan the  21st Century  Maritime Silk  Road yang  kemudian  disingkat Belt  and Road . Tujuan dikeluarkannya BRI yaitu untuk menghubungkan  ekonomi  Eurasia  dengan infrastruktur,  perdagangan,  dan  investasi. Namun  dibalik  tujuan  tersebut,  Tiongkok sebenarnya  memiliki  beberapa  agenda  lain dalam mengeluarkan kebijakan tersebut.
Berikut  3  faktor  yang  mendorong  Tiongkok membuat  kebijakan  BRI  menurut  neorealisme yaitu: Pertama, kepentingan nasional Tiongkok  dalam  mengamankan  jalur  pasokan
59 M. Najeri Al Syahrin, pp. 151.
energi  yang  menghubungakan  Tiongkok  ke Timur  Tengah  sekaligus  mencari  sumber energi  alternatif  di  Asia  Tengah.  Asumsi  ini terbukti  dari  kerjasama  yang  dilakukan Tiongkok  dengan  Pakistan  lewat  proyek infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta api, dan  pipa  gas,  serta  keputusan  Pakistan memberikan kontrol dan manajemen operasional  pelabuhan  Gwadar  di  lautan Arabia kepada perusahaan Tiongkok, menawarkan akses ke Teluk Persia dan seluruh kawasan Timur Tengah. Kedua , karena ambisi Tiongkok  dalam  mengambil  alih  peran kepemimpinan  di  kawasan  yang  terlihat  dari usaha  menyebarluaskan  pengaruhnya  lewat proyek  kereta  cepat  yang  kemudian  bersaing dengan  Jepang.  Sebagian  besar  negara-negara yang  ada  di  kawasan  Asia  menyambut  positif proyek  Tiongkok  sehingga  dapat  menjadi indikasi bahwa Tiongkok berhasil meningkatkan  pengaruhnya. Ketiga, BRI sebagai  upaya  Tiongkok  dalam  membangun hegemoni  baik  itu  di  bidang  keamanan maupun  ekonomi.  Di  bidang  keamanan, Tiongkok berusaha membentuk tatanan keamanan  baru  dengan  mengajak  negera- negara  di  kawasan  untuk  mengeluarkan  AS dari  urusan  keamanan  Asia.  Sedangkan  di bidang  ekonomi,  Tiongkok  membentuk  AIIB yang kemudian  menantang institusi  yang telah lama dibangun AS yaitu World Bank dan IMF maupun IFI yang sudah ada seperti ADB.

## Daftar Pustaka
Arase,  David.  (2015). China’s  Two  Silk Roads: Implications for Southeast Assia . Singapura: ISEA Perspective.
Asian Infrastructure Investment Bank: Homepage . https://www.aiib.org/en/index.html
Asian  Infrastruktire  Investment  Bank  (AIIB).
Article of Agreement. https://www.aiib.org/en/about- aiib/basic-
documents/_download/articles-of- agreement/basic_document_english- bank_articles_of_agreement.pdf
Asrudin,  Azwar.    (2014).  Thomas  Kuhn  dan Teori Hubungan Internasional: Realisme Sebagai  Paradigma. Indonesian  Journal of International Studies (IJIS) 1,  2.
Bhagawati, Jyotishman. (2016). Japan’s
Grand  Strategy  to  Counter  China:  An
Analysis of the “Partnership for Quality Infrastructure .  New  Delhi:  Institute  of Chinese Strudies (ICS). http://www.icsin.org/uploads/2016/08/2 2/6b23d4cc33b9cfe11c7a41ca13c81600 .pdf
Brugier,  Camille.  (2014). China’s  way:  the New  Silk  Road. European  Union Institute for Security Studies. https://www.iss.europa.eu/sites/default/f iles/EUISSFiles/Brief_14_New_Silk_R oad.pdf
Burchill,  Scott.  (2005). The  National  Interest in  International  Relations  Theory .  New York: Palgrave Macmillan.
C.K, Daniel Chow. Why China Established the Asia  Infrastructure  Investment  Bank .
Vanderbilt Journal of Transnational law. https://www.vanderbilt.edu/jotl/wp- content/uploads/sites/78/7.- Chow_Paginated.pdf
Cai, Peter. (2017). Understanding China’s Belt
and  Road  Initiative .  Lowy  Institute  For International Policy. https://www.lowyinstitute.org/sites/defa ult/files/documents/Understanding%20 China%E2%80%99s%20Belt%20and%
20Road%20Initiative_WEB_1.pdf
Cha,  Changhoon.  (2017). China’s  Westward March:  Strategic  Views  of  One  Belt One  Road. The  Korean  Journal  of International Studies 15, 3.
Chan,  Gerald.  (2016). China’s  High-Speed Rail  Diplomacy:  Global  Impacts  and East  Asian  Responses .  East  Asia
Institute.
https://www.eai.or.kr/data/bbs/eng_repo rt/2016021517332269.pdf Chernoff, Fred. (2007). Theory and Metatheory  in  International  Relations . New York:  Palgrave Macmillan
Claudio,  Passalacqua  Christopher. Chinas’s
New  Opening  Up  Policy:  The  One  Belt One Road Initiative . LUISS. http://tesi.eprints.luiss.it/17970/1/62510
2_PASSALACQUA_CLAUDIO%20C HR.pdf
Cruz,  Renato  De  Castro.  (2016).  The Challenge  of  Conflict  Resolution  in  the South  China  Sea  Dispute:  Examining the  Prospect  of  a  Stable  Peace  in  East Asia. International  Journal  of  China Studies 7, 1.
Ebihara, Abubakar. (2011). Pengantar Analisa Politik  Luar  Negeri:  dari  Realisme sampai Konstruktivisme . Bandung: Nuansa.
Ekman, Alice. (2016). China’s Rise: the View From  South  Korea .  European  Union Institute  for  Security  Studies  (EUISS). https://www.iss.europa.eu/sites/default/f iles/EUISSFiles/Alert_19_China_ROK. pdf
Gennari, Liam. (2017). Power Transition and
International Institution: China’s Creation  of  the  Asian  Infrastructure Investment Bank . University of
Pennsylvania.
http://repository.upenn.edu/cgi/viewcont ent.cgi?article=1025&context=ppe_hon ors
Gudetti,  Alain.  (2015). The  Silk  Road,  Sand Castles  and  the  US-China  Rivalry ,
Geneva  Centre  for  Security  Policy
(GCSP). http://www.gcsp.ch/News- Knowledge/Publications/The-Silk- Road-Sand-Castles-and-the-US-China- Rivalry
Hardoko, Ervan. (2016). Inilah 10 Kereta Api Tercepat di Dunia . kompas.com. http://internasional.kompas.com/read/20 16/09/06/17400981/inilah.10.kereta.api. tercepat.di.dunia?page=all
Hidayat, Taufik. (2015). Revolusi High Speed Rail (Bagian 6). http://majalahka.com/revolusi-high- speed-rail/
http://rinslab.com/wp- content/uploads/2017/05/Michael_Shee han_The_Balance_of_Power_History_a n_BookFi.pdf
Hwang,  Balbina.  (2017). What  South  Korea Thinks  of  China’s  ‘Belt  and  Road’ . https://thediplomat.com/2017/01/what- south-korea-thinks-of-chinas-belt-and- road/
Jackson,  Robert,  dan  Georg  Sorensen.  (2013).
Pengantar Hubungan Internasional
Teori  dan  Pendekatan .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Kameda , Masaaki.  (2015). Abe  Announces $110  Billion  in  Ais  for  ‘High-Quality’ Infrastructure in Asia . The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/news/201 5/05/22/business/abe-announces-110- billion-in-aid-for-high-quality- infrastructure-in-asia/#.WfneKjufLIU
Ker,  Michelle.  (2017). China’s  High-Speed Rail  Diplomacy .  U.S-China  Economic and  Security  Review  Commission. https://www.uscc.gov/sites/default/files/ Research/China%27s%20High%20Spee d%20Rail%20Diplomacy.pdf
Kertini,  Indriana.  (2015).  Kebijakan  Jalur Sutra  Baru  Cina  dan  Implikasinya  bagi
Amerika Serikat: Jurnal Kajian Wilayah 6, 2
Lin,  Yatang,  dkk.    (2015). International Technology  Transfer  and  Domestic Innovation:  Evidence  from  the  High- Speed Rail Sector in China . The London School  of  Political  Science  (LSE). http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp13 93.pdf
Ma,  Damien.  2011. China’s  Long,  Bumpy Road  to  High-Speed  Rail .  The  Atlantic. https://www.theatlantic.com/internation al/archive/2011/03/chinas-long-bumpy- road-to-high-speed-rail/73192/
Marbler,  Penelope,  dkk.  (2017). Chinese Investments in Infrastructure Worldwide , Institut De Relations
Interationales  Et  Strategiques  (IRIS).
Asia  Focus  36  dalam  Asia  Programme. http://www.iris-france.org/wp- content/uploads/2017/06/Asia-Focus- 36.pdf
Najeri,  M.  Al  Syahrin.  (2018). China  Versus Amerika  Serikat  :  Interpensi  Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di
Kawasan  Asia  Pasifik .  Global  &
Strategis. Th. 12 No. 1.
Sheehan,  Michael.  (1996). The  Balance  of Power  History  and  Theory .  New  York: Routledge.
Smith,  Jeff.  (2014). Cold  Peace:  China-India Rivalry  in  the  Twenty-First  Century . Lanham:  Lexington Books
The  Economist. China  Faces  Resistance  to  a Cherished  Theme  of  its  Fereign  Policy . 4 Mei 2017. https://www.economist.com/news/china /21721678-silk-routes-are-not-always- appealing-they-sound-china-faces-
resistance-cherished-theme
Umana, Felipe. (2012). Transnational Security Threats  in  the  Straits  of  Malacca , Washington,  D.C:  The  Fund  for  Peace. http://library.fundforpeace.org/library/tt cvr1213-threatconvergence- malaccastraits-08e.pdf
Wangke, Humphrey. (2015). Penguatan
Pengaruh  Tiongkok  di  Kawasan  Asia
Pasifik Melalui Pembentukan AIIB . Info
Singkat Hubungan Internasional. World Bank. GDP Ranking . https://data.worldbank.org/data- catalog/GDP-ranking-table
Yilmaz,  Sait.  (2010). State,  Power,  and
Hegemony .  International  Journal  of
Business and Social Science. Vol. 1 No.
3. Terdapat
dalam:
http://ijbssnet.com/journals/Vol._1_No.
_3_December_2010/20.pdf
Yunita,  Primadiana.    Pemilihan  Kazakhstan sebagai  Mitra  Kerjasama  China  dalam Sektor  Energi  Minyak  tahun  2003- 2010. Jurnal  Ilmiah  Transformasi Global  2, 2
Zhidong,  Li,  dkk., Energy  Demand  and Supply Outlook in China for 2030 and a
Noetheast  Asian  Energy  Community-
The  Automobile  Strategy  and  Nuclear
Power Strategy
of China-. http://eneken.ieej.or.jp/en/data/pdf/300.
pdf
Ziro, Mwatela, Raphael dan Zhao Changfeng.
(2016). Africa in China’s One Belt One
Road  Initiative:  A  Critical  Analysis. IOSR Journal of Humanities and Social
Science 21, 2 Ver 1.
http://iosrjournals.org/iosr- jhss/papers/Vol.%2021%20Issue12/Ver sion-1/B2112011021.pdf