Peranan Modal Sosial Islami Dalam Mengurangi Penduduk
Miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB)
M. Irwan*, Rr. Titiek Herwanti, M. Firmansyah,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram *Corresponding Email: dae.wan65@yahoo.com Info Artikel ABSTRAK Kata Kunci: Modal Sosial, Kepercayaan, Zakat, Wakaf Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis tentang Peranan Modal Sosial Islami menurunkan penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder.  Untuk mencapai tujuan analisis ini, analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantatif.  Peranan modal sosial Islami untuk mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari jumlah dana yang dihimpun oleh  BAZNAS NTB, dan DASI NTB .
Hasil peneliitian menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin di NTB pada tahun 2013- 2019  mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 17.251 jiwa per tahun. Rata-rata 48,53 persen berada di daerah perkotaan dan daerah pedesaan rata-rata sebesar 51,47 persen  Persentase penduduk miskin mengalami penurunan rata-rata 15,77 persen.  Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan  rata-rata menurun 17,22 persen sedangkan di daerah pedesaan rata-rata 14,64 persen. Besarnya dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013 – 2019 terus mengalami peningkatan  yang merupakan manifestasi dari unsur modal sosial Islami yaitu trust (kepercayaan) masyarakat yang diberikan kepada BAZNAS untuk mengelola dana    ZIS.    Persentase  terbesar dari ZIS yang disalurkan adalah untuk fakir miskin dengan rata-rata 60,13 persen. Hal ini bermakna bahwa Dana ZIS sebagai modal sosial islami telah berperan terhadap pemenuhan keebutuhan hidup orang miskin yang diikuti pula oleh menurunnya jumlah penduduk miskin.  Wakaf sebagai modal sosial islami yang lain masih dilakukan pada harta yang tidak bergerak yaitu tanah. Pelaksanaan wakaf uang sebagai sumber modal sosial islami masih relatif kecil.
Vol 3. No. 1, Maret 2021

## ABSTRACT
Keywords: Social Capital, Trust, Zakat, Waqf This study aims to analyze the role of Islamic social capital to reducing the povertyin West Nusa Tenggara. This study uses a quantitative research approach with descriptive methods. The data used is secondary data. To achieve the objectives of this analysis, the analysis was carried out qualitatively and quantitatively. The role of Islamic social capital to alleviate poverty can be seen from the amount of funds raised by BAZNAS NTB, and DASI NTB.
The results of the study showed that the number of poor people in NTB in 2013-2019 decreased with an average of 17,251 people per year. On average 48.53 percent were in urban areas and rural areas with an average of 51.47 percent. The percentage of poor people experienced an average decline of 15.77 percent. The percentage of poor people in urban areas decreased by 17.22 percent on average, while in rural areas it was 14.64 percent on average. The amount of zakat funds collected by BAZNAS in West Nusa Tenggara province in 2013 - 2019 continues to increase, which is a manifestation of elements of Islamic social capital, namely community trust given to BAZNAS to manage ZIS funds. The largest percentage of ZIS distributed was for the poor with an average of 60.13 percent. This means that the ZIS Fund as Islamic social capital has played a role in fulfilling the needs of the poor, which is followed by a decrease in the number of poor people. Waqf as another Islamic social capital is still carried out on immovable assets, namely land. The implementation of cash waqf as a source of Islamic social capital is still relatively small.

## 1. PENDAHULUAN
Proses pembangunan nasional terus berikhtiar untuk mewujudkan tujuannya yaitu mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera dalam bingkai keadilan. Usaha tersebut terus dilakukan untuk mengurangi penduduk dari kemiskinan. Penurunan penduduk miskin tidak saja menunjukkan kesuksesan dari kinerja pemerintah maupun pihak swasta sebagai pelaku utama aktivitas ekonomi, namun juga adanya peranan yang diberikan oleh masyarakat ( civil society) sebagai pelaku aktivitas ekonomi yang lainnya. Peran dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan oleh para ilmuwan disebut sebagai modal sosial ( social capital) (Stamboel,2012). Modal sosial ditengarai akan mampu mewujudkan
kesejahteraan masyarakat (manusia). Menurut Organization for Economic Co- operation and Development-OECD) bahwa kesejahteraan manusia dipengaruhi oleh tiga hal yaitu (1) modal alam, (2) modal fisik serta (3) modal sosial (BPS, 2013).
Fukuyama (1995) yang dikutip oleh Stamboel (2012), menyatakan bahwa modal sosial memberi kontribusi penting untuk mewujudkan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu bangsa. Menurutnya, negara-negara yang dikatagorikan sebagai negara yang masyarakatnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ( high trust societies) akan mendorong terciptanya gerakan modal sosial yang tinggi dan hal ini akan cenderung memiliki tingkat
keberhasilan ekonomi yang mengagumkan. Sebaliknya, negara yang masyarakatnya memiliki tingkat kepercayaan yang rendah ( low trust societies) cenderung memiliki gerakan modal sosial yang rendah  dan kemajuan ekonomi yang lebih lamban.  Dari uraian ini dapat diketahui bahwa inti dari modal sosial adalah kepercayaan ( trust) dan jiwa kesukarelaan untuk berbagi ( altruism) atau   disebut dengan kedermawanan sosial .
Modal sosial erat kaitannya dengan modal manusia. Jika modal manusia mewakili pengetahuan, keterampilan dan kesehatan, maka modal sosial merujuk pada norma dan jejaring kerjasama antar manusia di dalam kelompok maupun antar kelompok. Kolaborasi antara modal sosial dan modal manusia dapat menfasilitasi bekerjanya semua modal pembangunan secara lebih efektif dan efisien (BPS, 2013). Haridison (2013) mengatakan bahwa modal sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan, baik pembangunan manusia dan sosial, ekonomi dan publik. Haridison mengutip pernyataan Putnam yang menyatakan bahwa bangsa yang memiliki modal sosial tinggi cenderung lebih efisien dan efektif menjalankan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan dan memajukan kehidupan rakyatnya. Modal sosial dapat meningkatkan kesadaran individu tentang banyaknya peluang yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat.
Ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Al- Hadis memiliki prinsip-prinsip salah satunya keadilan. Keadilan harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan termasuk di antaranya dalam kepemilikan harta. Distribusi harta ini merupakan wujud adanya sifat tolong menolong, bantu membantu yang merupakan praktik dari kedermawanan Islami. Banyak sekali bentuk kedermawanan dalam Islam baik yang berbentuk wajib maupun sunnah,
dan  merupakan sumber dari modal sosial Islami. Salah satu modal sosial Islami yang memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan adalah Zakat. Modal sosial islami lainnya yang sangat potensi untuk dimanfaatkan sebagai dana pembangunan sekaligus berperan dalam mengentaskan kemiskinan adalah wakaf. Menurut Beik (2016), Wakaf dapat dijadikan untuk pembangunan sektor pertanian (lahan pertanian dan perkebunan), pendidikan (bangunan dan keperluan pendidikan), kesehatan (rumah sakit dan keperluan kesehatan lainnya), serta perdagangan (pengelolaan lahan wakaf menjadi pusat perdagangan).
Rosyadi (2015) mengatakan bahwa sebagai sebuah agama, Islam memiliki segalanya. Ia bukan saja sebagai nilai-nilai spritual. Lebih jauh Islam berperan sebagai modal sosial dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Modal sosial memiliki peranan penting dalam menopang pembangunan. Menurut Stamboel (2012), insrumen zakat dalam konteks ajaran Islam adalah program pengentasan kemiskinan yang bersifat wajib ( mandatory expenditure) bagi setiap penganutnya. Zakat telah berjalan secara otomatis ( built-in) di dalam masyarakat muslim dalam pengentasan atau menurunkan penduduk miskin. Sasaran dari zakat secara jelas telah ditentukan dalam Al-Qur’an di antaranya tertuju pada orang fakir dan miskin.
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan September tahun 2019 mencapai 705, 68 ribu atau sebesar 13,88 %, mengalami penurunan dibanding September 2018 yang berjumlah 735,52 ribu atau 14,63 % (BPS, NTB, 2020). Ikhtiar menurunkan penduduk miskin telah diupayakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk mengandeng lembaga- lembaga sosial dan keagamaan. Hal ini disadari bahwa untuk mengentaskan atau menurunkan jumlah penduduk miskin diperlukan adanya kerjasama dari
berbagai pihak untuk menurunkan penduduk miskin, baik melalui jejaring kelembagaan yang merupakan sumber modal sosial.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang  Peranan Modal Sosial Islami menurunkan penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terutama yang tertarik dengan masalah kemiskinan berkenaan dengan modal sosial islami.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif.  Pendekatan ini dimaksudkan untuk menggambarkan berbagai jenis modal sosial Islami yang dapat dihimpun secara kelembagaan. Penelitian dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan pertimbangan di daerah ini mayoritas penduduknya beragama Islam dan terdapat lembaga-lembaga yang mengelola modal sosial Islami maupun non kelembagaan. yang semuanya berlokasi di Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Data yang dipergunakan data sekunderyang bersumber dari berbagai instansi seperti BPS NTB/Kota Mataram, Bappeda NTB,  BAZNAS NTB,  LAZ DASI NTB  dan berbagai literature dan informasi yang berkaitan dengan analisis penelitian ini sebagai data penunjang. Untuk mencapai tujuan analisis ini, analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantatif.  Untuk mengetahui perkembangan penerimaan, penyaluran dari modal sosial Islami dan jumlah penduduk miskin serta variabel makro
lainnya dipergunakan analisis pertumbuhan sebagai berikut ( Kuncoro, 2013):
Rogi = PMi ti – PMi ti-1 /PMi ti-1 x 100 %
Dimana:
Rogi  = Pertumbuhan : i = tahun 2013- 2019 PMi t = Penerimaan dan Penyaluran Modal Sosial Islami   pada tahun t;
PMi t-1 = Penerimaan dan Penyaluran modal sosial Islami pada tahun t -1 Peranan modal sosial Islami untuk mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari jumlah dana yang dihimpun oleh kelembagaan ekonomi Islam dalam hal ini BAZNAS NTB, maupun DASI NTB dalam menghimpun dan mengalokasikan dana tersebut yang tertuju pada masyarakat miskin.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.
Kemiskinan hingga saat ini menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi oleh setiap wilayah pemerintahan, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penduduk yang tergolong miskin tersebar di berbagai wilayah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat baik yang berada di daerah pedesaan maupun perkotaan. Perkembangan dan dinamika penduduk miskin di daerah perkotaan dan pedesaan di Nusa Tenggara Barat menunjukkan keadaan yang tidak sama seperti terlihat berikut.
Tabel 1.  Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Daerah Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2013 – 2019
No Tahun JumLah Penduduk Miskin (Jiwa) Kota Kontribusi (%) Desa Kontribusi (%) Kota + Desa (Jiwa) % 1 2013 364.080 45,37 438.370 54,63 802.450 100 2 2014 385.310 47,18 431.310 52,82 816.620 100 3 2015 377.280 47,03 425.010 52,97 802.290 100 4 2016 378.830 48,16 407.750 51,84 786.580 100 5 2017 368.550 49,26 379.570 50,74 748.120 100 6 2018 375.120 50,99 360.500 49,01 735.620 100 7 2019 365.050 51,73 340.630 48,27 705.680 100 Rataan 48,53 51,47 100 Sumber : BPS NTB, 2013 – 2019, diolah. Terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan lebih banyak dibanding daerah perkotaan. Penduduk miskin di daerah perkotaan meskipun jumlahnya lebih kecil  namun dua tahun terakhir kontribusinya mengalami peningkatan. Rata-rata jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mencapai 48,53 persen sedangkan di daerah pedesaan rata-rata 51,47 persen. Rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan mencapai 10.330 jiwa. Penurunan ini juga sangat menggembirakan, karena penduduk di daerah pedesaan telah mampu keluar dari berbagai faktor penyebabnya terutama yang bersumber dari dalam penduduk miskin baik kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimilikinya. Rata-rata besarnya kontribusi penurunan penduduk miskin di daerah pedesaan mencapai 58,96 persen dari total penurunan penduduk miskin.
Penduduk miskin di daerah perkotaan memiliki pergerakan yang berbeda dengan keadaan di daerah pedesaan. Penurunan penduduk miskin terbanyak terjadi pada tahun 2013 mencapai 51.300 jiwa dan penurunan penduduk miskin yang paling kecil terjadi pada tahun 2015 sebanyak 8.030 jiwa.  Pada tahun 2014, 2016 dan tahun 2018 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan
dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 7.190 jiwa atau berkontribusi rata-rata sebesar 41,04 persen dari total penurunan penduduk miskin yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Penurunan penduduk miskin ini mengindikasikan kinerja pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota telah memberikan hasil meskipun belum mencapai hasil yang telah ditetapkan. Program-program pro-poor yang telah digentorkan telah dipergunakan dengan secara efketif dan efisien sehingga penduduk miskin dapat merasakan manfaat dari setiap program tersebut. Pemerintah provinsi NTB bersama pemerintah daerah Kabupaten/ Kota secara bersama-sama telah berupaya untuk menurunkan penduduk miskin dan mencari pemecahan berkenaan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di daerah Perkotaan. Pembangunan daerah perkotaan yang cukup cepat serta berbagai daya tariknya akan semakin menjadi sasaran dari penduduk pedesaan untuk menuju kota. Sisi lain, persaingan kehidupan masyarakat di daerah perkotaan yang cukup ketat dan keras, menyebabkan ada sebahagian yang lainnya belum mampu menembus kerasnya kehidupan tersebut, dan tetap berkutat dengan kemiskinan.

## Persentase Penduduk Miskin di Nusa
Tenggara Barat .
Kondisi kemiskinan tidak hanya dilihat perubahannya secara absolut setiap tahun, dapat pula dilihat dari perkembangannya secara persentase dan dijadikan acuan untuk melihat kinerja
pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin. Persentase penduduk miskin mengalami pergeseran yang cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun seperti terlihat dalam gambar berikut.
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2019.
Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat secara persentase mengalami pergerakan yang terus menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. Penurunan persentase penduduk miskin daerah perkotaan dan pedesaan tahun 2013-2019 secara rata-rata sebesar 15,77 persen. Besarnya persentase penduduk miskin setiap tahun analisis semuanya masih berada di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak tertenuhinya capaian yang diraih dengan target yang telah ditetapkan telah menjadi bahan pengkajian pemerintah dan mencari solusi terhadap berbagai faktor penyebabnya.
Perubahan persentase penduduk miskin di provinsi Nusa  Tenggara Barat juga bervariatif, dengan perubahan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar -0,97 persen dan yang terkecil terjadi pada tahun 2014 sebesar -0,20 persen, dengan rata-rata perubahan sebesar -0,59
persen. Perubahan ini masih sangat kecil, yang berimplikasi pada kondisi kemiskinan berada pada posisi rentan, artinya masih banyak penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan yang berpeluang untuk menjadi miskin. Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan minimalnya baik makanan maupun bukan makanan bila terjadi goncangan variabel- variabel ekonomi yang lainnya.
Penduduk di daerah perkotaan pergerakannya hampir sama dengan pergerakan penduduk perkotaan dan pedesaan, namun nilainya secara persentase lebih tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan jumlah penduduk tidak serta merta  diikuti oleh menurunnya jumlah penduduk miskin di derah perkotaan. Sebaliknya, peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan diikuti pula oleh peningkatan penduduk miskin baik yang sudah lama berdomisili maupun pendatang baru.
17.25 17.05 16.54 16.02 15.05 14.63 13.88 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gambar 2.   Persentase Penduduk Miskin di Nusa Tenggara Barat di Daerah Perkotaan Tahun 2013 – 2019.
Terlihat bahwa persentase kemiskinan di daerah perkotaan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 19,17 persen dan terendah pada tahun 2019 sebesar 14,85 persen. Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 17,22 persen. Berdasarkan hal tersebut, daerah perkotaan memiliki beban yang berat, karena menanggung penduduk miskin yang relatif banyak. Penduduk miskin di daerah perkotaan menghadapi permasalahan yang mendasar, di samping kualitas Sumber Daya Manusia yang berada di dalam rumah tangga penyandang kemiskinan, juga faktor ekternal yang  mengakibatkan terbatasnya akses yang dapat dimanfaakan oleh penduduk miskin. Sisi lain, penghasilan atau pendapatan yang diterima masih relatif lebih kecil sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan minimalnya baik komponen makanan maupun bukan makanan.
Aktivitas perekonomian di daerah perkotaan relatif memberi peluang kepada masyarakat yang mampu menghadapi persaingan dan memiliki kualitas yang memadai.
Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan memiliki pola yang berbeda dengan daerah perkotaan.  Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin sebesar 16,22 persen sekaligus nilai tertinggi mengalami pergerakan menurun secara perlahan hingga mencapai 12,97 persen pada tahun 2019 sekaligus persentase terendah selama priode analisis. Hal ini mengindikasikan bahwa di daerah pedesaan, meskipun terjadi pertambahan jumlah penduduk, diimbangi dengan penurunan jumpah penduduk miskin yang relatif besar terutama yang  terjadi pada tahun 2017. Besarnya persentase penduduk miskin di daerah pedesaan terlihat dalam  gambar berikut.
Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin di Nusa Tenggara Barat di Daerah  Pedesaan Tahun 2013 – 2019.
18.69 19.17 18.40 17.55 16.23 15.66 14.85 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

## Perkotaan
16.22 15.52 15.18 14.82
14.06 13.69 12.97 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019
Perdesaan
Terlihat bahwa pola pergerakan yang menurun agak mendatar, artinya besarnya persentase penduduk miskin mengalami perubahan yang tidak begitu besar, meskipun masih lebih kecil dari persentase penduduk miskin di daerah perkotaan maupun total penduduk miskin daerah perkotaan dan pedesaan. Namun demikian, kondisi kemiskinan di daerah pedesaan akan mengalami penurunan yang melambat bila penduduk di pedesaan mendapatkan hasil dari proses pembangunan yang tidak sebanding dengan pesatnya pembangunan di daerah perkotaan. Jika penduduk di daerah pedesaan tidak melakukan penyesuaian diri dengan perkembangan pembangunan terutama teknologi dan informasi maka
penduduk pedesaan masih berkutat dengan kemiskinannya.
Perubahan persentase penduduk miskin dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui kemampuan kinerja pemerintah berkenaan dengan penanganan penduduk miskin baik di daerah perkotaan, pedesaan maupun gabungan daerah perkotaan dan pedesaan.  Rata-rata perubahan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar -0,96 point, di daerah pedesaan -0, 35 point serta daerah perkotaan dan pedesaan sebesar -0,59 point. Untuk lebih jelasnya perubahan persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat terlihat berikut.
Tabel 2.  Perubahan Persentase Penduduk  Miskin Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Daerah Perkotaan, Pedesaan Serta  Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2013 – 2019.
No Tahun Perubahan Penduduk Miskin (point) Kota Desa Des+Kota Kota Desa  Kota+ Desa 1 2013 18,69 16,22 17,25 (2,87) 0,81 (0,77) 2 2014 19,17 15,52 17,05 0,48 (0,70) (0,20) 3 2015 18,40 15,18 16,54 (0,77) (0,34) (0,51) 4 2016 17,55 14,82 16,02 (0,85) (0,36) (0,52) 5 2017 16,23 14,06 15,05 (1,32) (0,76) (0,97) 6 2018 15,66 13,69 14,63 (0,57) (0,37) (0,42) 7 2019 14,85 12,97 13,88 (0,81) (0,72) (0,75) Rataan 17,22 14,64 15,77 (0,96) (0,35) (0,59)
Sumber : BPS  NTB, 2013  - 2020, diolah
Terlihat bahwa perubahan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan maupun daerah perkotaan dan pedesaan. Perubahan jumlah penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase di daerah perkotaan, pedesaan, perkotaan dan pedesaan selama periode analisis, menunjukkan kinerja dan kemampuan pemerintah secara maksimal pada periode tersebut. Ikhtiar menurunkan penduduk miskin tetap dilakukan meskipun terdapat
berbagai halangan dan kendala yang diluar kemampuan pemerintah.
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas, pemerintah Nusa Tenggara Barat masih dihadapkan dengan permasalahan penduduk miskin untuk tahun-tahun mendatang. Untuk itu dibutuhkan biaya yang relatif besar untuk mengatasi hal tersebut. Pemerintah menyadari bahwa penanganan dan menurunkan penduduk miskin tidak dapat dilaksanakan sendiri, melainkan harus ada keterlibatan stakeholders yang berpihak kepada orang miskin. Oleh
karenanya, pemerintah menggandeng pihak-pihak yang memiliki komitmen baik secara kelembagaan seperti lembaga Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun secara  personal untuk secara bersama mengatasi dan menurunkan penduduk dari kemiskinan.
Keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak untuk bersama-sama mengangkat harkat dan martabat penduduk miskin menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dengan adanya kebersamaan dalam menangani penduduk miskin secara perlahan jumlah penduduk miskin akan berkurang dan pada saatnya penduduk Nusa Tenggara Barat akan mengalami peningkatan kualitasnya dalam segala aspek kehidupan. Penanganan penduduk miskin secara bersama akan mempercepat proses pembangunan yang tengah dilaksanakan.

## Peran Modal Sosial Islami Menurunkan Penduduk Miskin
Modal sosial Islami yang sangat berpotensi untuk menurunkan penduduk dari jeratan miskin dan berbentuk lembaga adalah Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dan Wakaf. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) adalah modal sosial Islami dalam bentuk materi terutama dalam bentuk uang (modal) yang dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu yang telah ditetapkan oleh Islam. Sedangkan wakaf merupakan bentuk kedermawanan dalam bentuk material (tanah) maupun dalam bentuk tunai yang juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan.
Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) merupakan salah satu modal sosial Islami yang sangat potensial dan menyentuh langsung dengan penurunan penduduk dari jeratan kemiskinan.  Eksistensi ZIS sebagai modal sosial Islami telah berperan dalam proses pembangunan bangsa, meski besarnya yang dapat direalisasikan masih lebih kecil dari
potensi yang ada. ZIS sebagai modal sosial Islami yang dikelola secara kelembagaan oleh BAZNAS menunjukkan bahwa ajaran Islam telah memberikan perhatian yang sungguh besar terhadap penanganan penduduk miskin. Islam melalui modal sosial yang tersedia, memerintahhkan kepada umatnya untuk memperhatikan sesama umat (saudara) dengan memberikan pertolongan kepada yang masih mengalami kekurangan (miskin).
Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah secara kelembagaan memberi dampak positif terhadap penanganan penduduk miskin. Sisi lain, kelembagaan Zakat termasuk  Infaq dan Shadaqah merupakan salah satu bentuk keterlibatan negara yang menggandeng lembaga keagamaan untuk dapat menghimpun dana (modal) sosial yang berada di dalam masyarakat muslim utamanya. Sistem pembayaran zakat, infaq dan shadaqah yang berlaku di Indonesia, disamping disalurkan kepada lembaga Zakat (BAZNAS), masih banyak yang menyalurkan secara individu dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.  Namun bagi umat yang telah memahami dampak penyaluran ZIS melalui lembaga resmi akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap penerima zakat, sekaligus memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga pengelola zakat untuk menyalurkannya. Memberikan zakat kepada lembaga yang mengelola, merupakan wujud dari bentuk-bentuk modal sosial Islami salah satunya adalah kepercayaan (trust) . Adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat ini menyebabkan dana zakat yang dihimpun oleh lembaga BAZNAS secara nasional selalu meningkat meskipun belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga bentukan pemerintah yang bersifat non struktural memiliki tugas
untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat yang merupakan salah satu modal sosial Islami yang berasal dari muzakki yang berada di Nusa Tenggara Barat.  Sesuai fungsi dan tugasnya, BAZNAS NTB selalu berikhtiar untuk menghimpun dan mendistribusikan modal sosial Islami ini kepada pihak- pihak yang membutuhkan dalam berbagai bentuk penyaluran.  Berbagai upaya yang dilakukan oleh BAZNAS NTB untuk ikut membantu pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat menurunkan penduduk miskin dari tahun ke tahun sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat. \

## Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)
Ikhtiar yang dilakukan oleh BAZNAS NTB dalam pengelolaan modal sosial Islami ini telah dituangkan dalam progran kerja selama satu priode kepengurusan dengan merancang berbagai program-program dan strategi- strategi peningkatan penerimaan Zakat termasuk Infaq dan Shadaqah dalam kegiatan tahunan. Berdasarkan program tersebut telah dapat dihimpun dana yang berasal dari muzakki sebagai modal sosial Islami. Besarnya zakat termasuk Infaq dan Shdaqah yang dihimpun oleh BAZNAS NTB terlihat berikut. Tabel 3.  Perkembangan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Oleh BAZNAS NTB Tahun 2013 – 2019 Tahun Zakat % Infaq & Shadaqah % Jumlah 2013 3.450.808.331 100,0 0 0 0,00 3.450.808.331 2014 4.862.842.395 97,07 146.731.770  2,93 5.009.574.165 2015 5.901.196.050 97,89 127.445.275  2,11 6.028.641.325
2016  7.309.313.200 88,19  979.186.500  11,81 8.288.499.700 2017 16.105.560.418 94,98  851.808.017  5,02 16.957.368.435 2018 21.090.460.919 97,49  543.117.489  2,51 21.633.578.408
2019 25.592.051.869 98,27  449.882.183  1,73 26.041.934.052
Rataan 12.044.604.740,2 9 96,27 442.595.890,57  3,73 12.487.200.630,8 6 Sumber BAZNAS, NTB.  2014-2020. Terlihat dalam tabel di atas bahwa jumlah Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dihimpun oleh BAZNAS NTB selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  Dari total dana ummat sebagai modal sosial Islami yang dihimpun, perolehan dari Zakat yang paling dominan dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 98,27 persen dan yang paling kecil pada tahun 2016 sebesar 88,19 persen. Sementara kontribusi dana ummat yang berasal dari Infaq dan Shadaqah tertinggi perjadi pada tahun 2016 sebesar 11,81 persen dan yang terendah pada tahun 2019 sebesar 1,73 persen, sementara pada tahun 2013 belum ada dana umat yang dapat
dihimpun oleh BAZNAS NTB. Dengan demikian total penerimaan ZIS terus mengalami peningkatan meskipun terjadi pebedaan besarnya peningkatan penerimaan ZIS dari tahun ke tahun.
Terjadinya peningkatan penerimaan dana ZIS yang dihimpun oleh BAZNAS NTB memberikan makna bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran dari Muzakki untuk mengeluarkan Zakat sebagai kewajiban dan rukun Islam yang ke tiga.  Hal ini merupakan manifestasi dari unsur modal sosial Islami yaitu trust (kepercayaan) masyarakat yang diberikan kepada BAZNAS untuk mengelola dana yang mereka keluarkan. Para muzakki meyakini bahwa zakat yang dikeluarkan
akan disalurkan dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh BAZNAS kepada mustahik zakat.
Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)
BAZNAS provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga yang diberi amanah untuk mengelola dana umat Islam, berperan sebagai modal sosial Islami telah mampu menghimpun dana umat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Wujud dari tanggung jawab atas dana umat yang telah dihimpun, BAZNAS telah menyalurkan dana tersebut kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana
yang telah ditentukan oleh syar’i bahwa dana zakat diberikan kepada 8 ashnaf (mustahiq) dengan tetap memperhatikan kadar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Mengingat permasalahan utama yang tengah dihadapi oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat hingga saat ini adalah masalah kemiskinan, maka disrtribusi untuk fakir dan miskin sesuai dengan program yang telah ditetapkan merupakan yang menjadi prioritas penyalurannya. Besarnya dana umat islam (modal sosial Islami) yang disalurkan oleh BAZNAS provinsi Nusa Tenggara Barat terlihat berikut.
Tabel 4.  Perkembangan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Oleh BAZNAS NTB Tahun 2013 – 2019
Tahun Zakat  % Infaq &Shadaqah % Jumlah 2013 3.450.808.331 100,00 0 0,00 3.450.808.331 2014 4.179.820.868 99,56 18.341.471 0,44  4.198.162.339 2015 6.309.291.756 99,75 15.930.659 0,25  6.325.222.415 2016 5.075.038.548 97,65 122.398.312  2,35  5.197.436.860 2017 16.750.812.837 93,65  1.134.981.412  6,35  17.885.794.249 2018 19.475.849.392 99,59 81.147.298 0,41  19.556.996.690 2019 22.179.547.760 99,60 89.976.437 0,40  22.269.524.197 Sumber : Data sekunder diolah. Terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah dana yang disalurkan oleh BAZNAS provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penyaluran ini sejalan dengan terjadinya peningkatan jumlah dana zakat yang mampu dihimpun setiap tahunnya. Secara persentase, rata-rata 98,54 persen dana yang disalurkan berasal dari dana zakat sedangkan sisanya sebanyak 1,64 persen berasal dari dana infaq dan shadaqah. Peningkatan penyaluran modal sosial Islami ini terutama yang bersumber dari zakat, akan semakin memperkuat bahwa zakat akan mampu memperbaiki kondisi perekonomian umat dan sekaligus akan meningkatkan kualitas
kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
Dana Zakat yang telah dihimpun oleh BAZNAS  NTB telah disalurkan kepada anshnaf yang berhak menerimanya. Bentuk penyaluran disesuaikan dengan program-program yang telah dicanangkan oleh BAZNAS bekerja sama dengan BAZNAS yang berada di masing-masing daerah Kabupaten/Kota yang berada di seluruh wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyaluran dana zakat sesuai dengan peruntukan sebagaimana firman Allah SWT dala surat At-Taubah ayat 60. Besarnya dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS NTB sesuai peruntukannya terlihat dalam tabel berikut.

## Tabel 5. Persentase Alokasi Dana Zakat Untuk Mustahiq Zakat (Ashnaf) Di  Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2014- 2019 (%) Tahun Fakir/Miskin Mualaf  Amil  Gharimin Sabililah Ibnu Sabil  Jumlah 2014 67,67 0,08 17,59 0,04 14,56 0,06 100 2015 66,24 0,08 11,69 0,02 21,83 0,13 100 2016 37,35 0,23 18,00 0,66 43,50 0,25 100 2017 66,95 0,24 12,25 0,09 19,86 0,61 100 2018 61,71 0,06 15,16 0,00 22,97 0,09 100 2019 60,85 0,36 16,01 -  22,27 0,50 100 Rata2 60,13 0,17 15,12 0,14 24,14 0,28 100
Sumber : Data sekunder, diolah.
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase terbesar alokasi dana zakat setiap tahun diperuntukkan kepada ashnaf fakir dan miskin tercekuali pada tahun 2016 sedangkan yang terkecil dialokasikan kepada penduduk yang memiliki hutang. Rata-rata besarnya dana zakat yang dialokasikan kepada fakir dan miskin adalah 60,13 persen diikuti untuk Sabilillah rata-rata sebesar 24,14 persen. amilin sebesar 15,12 persen dan yang paling kecil gharimin rata-rata  0,14 persen. Persentase lokasi dana zakat untuk fakir miskin memberikan makna bahwa zakat sebagai modal sosial Islami dalam bentuk uang telah memberikan peranan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup orang fakir maupun miskin.
Besarnya persentase yang dialokasikan untuk fakir dan miskin sejalan dengan perintah Al-Qur’an yang memberikan prioritas kepada fakir miskin. Hal ini memberikan makna bahwa zakat sebagai modal sosial Islami telah berperan dan turut serta menurunkan penduduk miskin yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perhatian Islam terhadap kemiskinan dengan diperintahkannya kepada para muzakki untuk mengeluarkan zakat dikarenakan Islam sangat memperhatikan kualitas kehidupan umat manusia terutama umat Islam. Ajaran zakat akan memberikan pelajaran kepada manusia pentingnya solidaritas sosial. Solidaritas sosial ini akan terbangun bila zakat
sebagai modal sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya. Zakat harus terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun  seiring dengan semakin meningkatanya jumlah penduduk muslim yang tergolong muzakki.
Menurut Al-Qubbani (1999), sedekah wajib (zakat) lebih baik diberikan secara terang-terangan. Sesuai dengan pendapat dari Ibnu Abbas bahwa sedekah wajib (zakat) 25 kali lebih baik jika dibandingkan dengan diberi secara sembunyi-sembunyi.  Zakat harta yang pertama kali harus dikeluarkan oleh kalangan orang-orang yang memiliki harta, karena zakat ini nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang tergolong fakir dan miskin. Dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS NTB kepada fakir miskin mengindikasikan bahwa modal sosial Islami ini telah mampu menata kehidupan manusia dalam keadaan, aman, damai dan penuh dengan ketentraman jiwa. Modal sosial Islami dari zakat yang diberikan kepada fakir miskin akan mendorong terjadinya peningkatan daya beli untuk kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang terpenuhi dengan cukup, menimbulkan keamanan, menyuburkan rasa percaya diri, dan menanggulangi kemasfadatan. Jika bangunan masyarakat tidak diisi dengan kegiatan berzakat, niscaya masyarakat tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu bangunan masyarakat, karena dalam masyarakat seperti itu yang berlaku
adalah hukum rimba, setinggi apapun keilmuan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat itu (Al-Qubbani, 1999).
Penyaluran zakat oleh BAZNAS terus mengalami peningkatan merupakan wujud dari semakin tingginya kepercayaan yang diberikan oleh muzakki terhadap lembaga BAZNAS. Pengurus BAZNAS menyadari bahwa kepercayaan yang diberikan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan merupakan modal Islami non keuangan yang akan menentukan maju dan mundurnya suatu masyarakat. Dana zakat yang dialokasikan oleh amilin mengindikasikan bahwa modal sosial Islami telah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan para muzakki.
Dana zakat termasuk infaq dan shadaqah maupun modal Islami dalam bentuk material lainnya merupakan sarana untuk mengentaskan dan menurunkan penduduk dari jeratan kemiskinan. Mustahiq yang tergolong miskin dapat meningkatkan status kehidupannya pada kualitas yang lebih baik dan dapat menambah kualitas dan kuantitas tugas dan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah SWT. Modal sosial Islami yang berasal dari zakar dan sumber keuangan lainnnya, telah mampu mengurangi penduduk miskin dari kebiasaan meminta-minta dan melakukan tindakan negatif lainnya. Zakat berperan mengurangi penyakit sosial yang meresahkan kehidupan masyarakat lainnya.
Sisi lain, semakin bertambahnya pemahaman dan kesadaran muzakki untuk berzakat, memberikan implikasi terhadap semakin meningkatnya kualitas ibadah dan pengabdiannya kepada Allah SWT. Zakat sebagai rukun Islam telah membangkitkan semangat muzakki untuk berlomba-lomba mengeluarkan harta yang  dimilikinya untuk sedekah wajib (zakat) dan sedekah sukarela. Zakat yang dikeluartkan oleh muzakki, telah mampu menghidupkan prinsip kebersamaan dan
saling tolong menolong sebagai salah satu bentuk modal sosial Islami. Muzakki telah mampu menghindari dirinya dari penyakir jiwa berupa kikir, pelit dan mampu menjadi golongan manusia dermawan (filantropi).
Sedekah baik yang wajib (zakat) maupun sukarela telah berperan sebagai salah satu modal sosial  dalam proses pembangunan bangsa Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat. Zakat terus mengalami peningkatan dan realisasinya melebihi dari yang ditargetkan, membuktikan bahwa kinerja BAZNAS sebagai lembaga pengelola resmi telah menerima kepercayaan yang terus meningkat dari muzakki. Transparansi dan tanggung jawab moral itulah yang dikedepankan untuk terus menjaga kepercayaan. BAZNAS terus melalukan pemuktahiran tata kelola pengelolaan zakat dan sistem pengumpulan yang telah terlaksana.
Zakat sebagai modal sosial Islami merupakan wujud dari implementasi prinsip keadilan ekonomi. Prinsip keadilan ekonomi adalah bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi manusia, meskipun dalam kenyataannya setiap orang dibedakan oleh Tuhan tentang potensi dan berbagai kemampuannya, baik fisik maupun intelektual. Di samping keadilan ekonomi, zakat telah berperan membentuk keadilan sosial dalam tata kehidupan masyarakat secara luas seperti mengurangi kemiskinan, kebodohan dan keterbalakangan dalam masyarakat sebagai akibat dari sikap dan perilaku yang tidak berkeadilan sosial. Islam mewajibkan zakat harta atas orang kaya dalam rangka terlaksananya keadilan sosial (Qadir, 1998).

## Wakaf
Wakaf merupakan salah satu modal sosial Islami yang memiliki peluang sangat besar untuk dikembangkan yang bersumber dari umat Islam. Pemahaman tentang wakaf oleh sebahagian
masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan. Hal ini terlihat dari kesadaran untuk memberikan wakaf tidak hanya tertuju pada tanah-tanah atau bangunan-bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial,  namun wakaf dapat dilakukan dengan jenis-jenis yang lain seperti wakaf tunai atau wakaf uang.
Menurut ulama-ulama fikih kontemporer, barang wakaf boleh berupa uang tunai ( waqaf an-nuqud) , atau surat- surat berharga (saham, sukuk, deposito syariah dll) sebagaimana sekarang yang telah diberlakukan oleh badan-badan wakaf seluruh dunia, termasuk di Indonesia.  Menurut Stamboel (2012) wakaf berbeda dengan philanthropy yang lebih dekat dengan konsep hibah atau infaq.  Wakaf adalah sebentuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan, kebaikan dan persaudaraan. Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan masyarakat yang diharapkan abadi dan memberi manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas atau dengan kata lain menggeser “ private benefits” menuju ”social benefit”.
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebahagian besar penduduknya beragama Islam telah menjalankan perintah Allah ini dengan mewakafkan harta miliknya untuk dimanfaatkan secara
sosial.  Pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama yang berkenaan dengan wakaf telah berjalan lama dan memberikan kontribusi bagi masyarakat umum. Para wakif dengan ikhlas memberikan hartanya untuk diwakafkan adalah wujud dari pengamalan ajaran agama yang akan memberikan manfaat bagi dirinya baik untuk saat sekarang maupun di akhirat kelak. Implementasi wakaf yang diserahkan oleh sebahagian wakif kepada nazhir pada umumnya masih dalam harta yang tidak bergerak dalam bentuk tanah yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum bersetifikat. Kebanyakan tanah wakaf tersebut telah dikelola untuk kepentingan sosial, masjid, pesantren, musholla maupun untuk pekuburan (makam). Terkonsentrasinya para wakif untuk mewakafkan hartanya dalam bentuk tanah adalah sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari berbagai sumber maupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat atau orang- orang sebelumnya.
Kondisi ini juga dilatarbelakangi oleh kebiasaan orang-orang tua terdahulu yang  terbiasa dengan mewakafkan tanah dan perutukannya untuk kegiatan sosial. Pemahaman yang masih tradisional ini belum mampu merubah peran wakaf dalam aktivitas ekonomi. Perkembangan tanah wakaf di provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat berikut.
Tabel 6.  Jumlah Tanah Wakaf Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat
No Kabupaten Jumlah Luas (Ha) Sudah Sertifikat Belum Sertifikat Jml Luas % Jml Luas % 1 Lombok Barat 2.036  300,12 1.255 183,75 61,64  781 116,37 38,36 2  Lombok Tengah  2.025  310.15 1.167 182,22 57,63  858 127,93 42,37 3 Lombok Timur 2.469  469,88 1.442 274,95 58,40 1.027 194,93 41,60 4 Bima 299 41,92 276 35,23 92,31 23 6,69 7,69 5  Sumbawa 958 140,74 687 97,14 71,71 271 43,60 28,29 6 Sumbawa Barat 312 24,09  111  10,90 35,58  201  13,19 64,62 7  Dompu 39  13,51  38 13,47 97,44 1  0,03 2,56 8 Kota Mataram 387 24,36 348 21,03 89,92 39 3,33 10,08
No Kabupaten Jumlah Luas (Ha) Sudah Sertifikat Belum Sertifikat Jml Luas % Jml Luas % 9  Kota Bima 204  56,14  204 56,14  100 0  0,00 0,00 10  Lomnok Utara 669 90,19  429  61,04 64,13  240  29,15 35,87 Jumlah  9,398 1.471,09 5.957 935,87 63,39 3.441 535,23 36,61
Sumber :    Kemenag.go.id. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI
Berdasarkan tabel di atas terlihat persentase banyak tanah wakaf yang berada di provinsi Nusa Tenggara Barat dari seluruh tanah wakaf yang ada baru 36,61 persen atau seluas 535,23 Ha yang telah memperoleh sertifikat dan sisanya 63,39 persen atau 935,87 Ha belum memperoleh sertifikat dari tanah wakaf seluas 1.471,09 Ha. Dari total jumlah tanah tanah wakaf, sebanyak 7.786 buah atau berada di Pulau Lombok 80,72 persen berada di Pulau Lombok sementara sisanya sebanyak 1.812 atau 19,28 persen berada di Pulau Sumbawa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kecenderungan penduduk muslim di Pulau Lombok untuk mewakafkan harta kekayaannya berupa tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial lebih banyak dibandingkan dengan penduduk  di Pulau Sumbawa.
Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya kesadaran dan pemahaman masyarakat pulau Lombok terhadap implementasi ajaran-ajaran nilai agamanya serta ditunjang oleh aktivitas keagamaan yang masih relatif baik. Tingginya gairah masyarakat menuntut ilmu keagamaan, dengan berdirinya pesantren-pesantren  di wilayah-wilayah pulau Lombok serta tingginya animo masyarakat membangun tempat ibadah seperti masjid dan musholla, menjadi faktor pendorong hadirnya masyarakat yang mewakafkan tanahnya, di samping untuk pemakaman atau kuburan. Hingga saat ini aktivitas keagamaan terutama pada dunia pendidikan dan pembangunan rumah-rumah ibadah masih terus berjalan.
Berdaskan tabel di atas terlihat dari sekian banyak dan luas tanah wakaf yang berada di provinsi Nusa Tenggara Barat masih dihadapkan dengan permasalahan legalitas formal.   Tanah wakaf yang telah memiliki legalitas formal berupa kepemilikan sertifikat baru sebanyak 3.441. buah atau seluas 535,23 hektar sekitar 36,61 persen sedangkan sisanya sebanyak 5. 957 buah atau seluas 935,87 hektar, sekitar 63,39 persen belum memiliki sertifikat. Berkenaan dengan hal ini, pihak-pihak terkait sedang dan tengah berupaya untuk membuat sertifikat pada tanah-tanah wakaf tersebut sehingga akan mempermudah pengelolaan oleh nazhir dan pemanfaataannya oleh masyarakat umum.
Wakaf telah memainkan perannya sebagai modal sosial Islami berupa benda-benda yang tidak bergerak yang dimanfaatkan untuk aktivitas sosial. Modal sosial Islami yang bersifat filantropy ini telah berjalan lama di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim yang masih berjalan hingga sekarang. Modal sosial Islami yang berasal dari wakaf menunjukkan bahwa para wakif (dermawan) tidak lagi terpengaruh oleh kehidupan dunia. Berkeinginan memiliki amal jariah yang bermanfaat bagi orang lain, pahala yang terus mengalir untuk bekal kehidupan akhirat telah mendarah daging dalam kehidupan wakif.
Pengelolaan wakaf dipercayakan sepenuhnya kepada nazhir untuk mengelola sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, hadir pula praktik modal sosial Islami yang lain adalah kepercayaan.
Pengelolaan filantropi Islami secara kelembagaan memberi makna bahwa potensi harta dan dana umat harus dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab oleh lembaga-lembaga yang diberi kepercayaan karena merupakan suatu amanah. Penyimpangan dari kepercayaan yang diberikan merupakan buih-buih gagalnya praktik ajaran agama.
Wakaf tanah telah berjalan  dari jaman dulu hingga sekarang, namun pelaksanaan wakaf tidak hanya dalam bentuk tanah, ada juga yang sering terdengar wakif mewakafkan Al-Qur’an, wakaf rumah dan lainnnya. Namun sekarang tengah berkembang dan disosialisasikan pada masyarakat yaitu wakaf yang bergerak di bidang ekonomi salah satunya adalah wakaf uang. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, selain harta bergerak, wakaf juga berasal dari harta yang bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan berga bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 41, Tahun 2004 Pasal 16 ayat 3). Wakaf uang ( cash waqf) merupakan salah satu jenis wakaf yang tengah berkembang dan menunjukkan kemajuan yang pesat. Disadari sepenuhnya bahwa uang merupakan inti dari aktivitas perekonomian. Hal ini tersirat dari berbagai unsur yang terkandung di dalamnya seperti (a) dapat
diterima dan diketahui secara umum; (b) menstabilitas nilai; (c) keseimbangan; (d) kemudahan; (e) keterjagaan fisik; (f) pemantapan transaksi. Wakaf uang disebut juga  dengan wakaf tunai, hanya saja makna tunai ini sering disalahartikan dengan lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan cash waqf sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas, sehingga disebut dengan wakaf uang saja (Hasan, 2011).
Kegiatan investasi  sosial berupa wakaf uang akan dapat menciptakan landasan terselenggaranya pemupukan modal sosial Islami  secara permanen. Modal sosial akan  dimanfaatkan untuk membantu terlaksananya kredit program yang akan memperkokoh  bagi terciptanya landasan moral  dan sosial bagi terciptanya  kesejahteraan masyarakat. Menurut Hasan (2011), seseorang dapat membeli Sertifikat Wakaf Uang (SWU) untuk memenuhi target investasi dan memberi kemanfaatan bagi kesejahteraan  yaitu (a) Kesejahteraan pribadi; (b)  Kesejahteraan keluarga; (c)  Kesejahteraan Sosial; dan (d) Kesejahteraan masyarakat;
Berkenaan dengan wakaf non tanah, telah dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah yaitu LAZ DASI NTB yang operasionalisasinya telah mendapat legalitas dari pemerintah dengan ijin operasional dari KEMENAG RI no DJ.III/391 Tahun 2016.  Berdasarkan data yang ada, dana Wakaf yang telah dihimpun dan disalurkan oleh LAS DASI NTB sebagai berikut.
Tabel 7. Besarnya Dana Wakaf Yang Dihimpun Dan Yang Disalurkan oleh LAZ DASI
NTB Tahun 2016 – 2019. Tahun Sumber Penerimaan (Rp) 2016 Wakaf 341.765.000 2017 Wakaf 12.215.000 2018 Wakaf 492.812.287 2019 Wakaf 1.317.405.174
Sumber  : LAZ  DASI  NTB.  Laporan Keuangan Tahun 2016, 2019.
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan Wakaf Non Tanah
yang dikelola oleh LAZ DASI NTB telah berjalan dengan baik meskipun belum
mencapai harapan dan tujuan.  Terlihat bahwa jumlah dana wakaf yang dapat dihimpun oleh LAZ DASI NTB sejak tahun 2016 terus mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2017 mengalami peurunan yang sangat signifikan. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan yangh cukup tinggi hingga 3 kali lipat menjadi sebesar Rp 1. 317.405.174 atau terjadi peningkatan sebesar Rp 887.327.074,-  dari tahun 2018. Seluruh dana wakaf yang diterima disalurkan sesuai dengan peruntukannya.
Berdasarkan kondisi di atas, Wakaf telah memainkan perannya sebagai salah satu Modal Sosial Islam, yang dapat memberikan kemudahan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat secara umum maupun masyarakat miskin khususnya. Wakaf dapat menjadi salah satu piranti dalam ekonomi Islam guna mengatasi permasalahan kemiskinan selain dana Zakat maupun Infaq dan shadaqah. Dengan demikian  Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) sebagai salah satu kebijakan fiskal dalam Islam. ZISWAF merupakan salah satu sendi utama dari sistem ekonomi Islam yang kalau mampu dilaksanakan dengan baik akan dapat memberikan dampak ekonomi yang sangat luar biasa bagi masyarakat (Nasution, dkk; 2006).

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013- 2019  mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 17.251 jiwa per tahun. Penduduk miskin tersebut rata-rata rata sebesar  48,53 persen berada di daerah perkotaan dengan rata-rata penurunan sebanyak 7.190 jiwa pertahun sedangkan di daerah pedesaan rata-rata sebesar 51,47 persen dengan rata-rata penurunan sebanyak 10.330  jiwa pertahun.
2. Persentase penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 17,25 persen mengalami penurunan menjadi 13,88 persen pada tahun 2019 dengan rata- rata penurunan sebesar 15,77 persen. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan  rata-rata menurun sebesar 17,22 persen sedangkan di daerah pedesaan rata-rata sebesar 14,64 persen. Dengan demikian penduduk di daerah pedesaan mengalami penurunan yang lebih tinggi dibanding dengan daerah perkotaan.
3. Besarnya dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013 sebesar Rp 3.450.808.331,- meningkat menjadi Rp 25.592.051.869,-. Sedangkan yang berasal dari Infaq dan Shadaqah pada tahun 2019 mencapai Rp 449.882.183,-. Telah terjadi peningkatan kesadaran dari Muzakki untuk mengeluarkan Zakat sebagai kewajiban dan rukun Islam yang ke tiga.  Hal ini merupakan manifestasi dari unsur modal sosial Islami yaitu trust (kepercayaan) masyarakat yang diberikan kepada BAZNAS untuk mengelola dana yang mereka keluarkan.
4. Penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sebagai modal sosial islami untuk menurunkan penduduk miskin selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah dana ZIS yang disalurkan pada tahun 2013 sebesar Rp 3.450.808.331,- meningkat menjadi Rp 22.269.524.197,-  dengan rata- rata penyaluran sebesar Rp 11.269.135.011,37,- .
5. Persentase terbesar dari dana yang disalurkan adalah untuk fakir miskin dengan rata-rata sebesar 60,13 persen. Hal ini bermakna bahwa Dana ZIS sebagai modal sosial islami telah berperan terhadap pemenuhan keebutuhan hidup orang
miskin yang diikuti pula oleh menurunnya penduduk miskin.
6. Wakaf sebagai modal sosial islami yang lain masih dilakukan pada harta yang tidak bergerak yaitu tanah.
Jumlah tanah wakaf di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 sebanyak 9.398 buah dengan luas lahan mencapai 1.471,09 Ha. Dari jumlah tersebut baru 63,39 persen yang sudah memiliki sertifikat dan sisanya 36,61 persen masih dilakukan proses pembuatan sertifikat.
7. Pelaksanaan wakaf uang sebagai sumber modal sosial islami dalam bentuk harta bergerak masih relatif kecil. Dana wakaf yang mampu dihimpun.dan disalurkan oleh LAZ DASI NTB Tahun 2019 sebanyak Rp 1.317.405.174,- mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibanding tahun 2018 hanya sebesar Rp 430.078.100,-
Saran-saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :
1. Modal sosial islami harus dikembangkan oleh setiap individu muslim baik secara perorangan maupun kelembagaan  dengan mengedepankan prinsip kepercayaan sebagai modal dasar yang utama.
2. Dana Zakat yang tertuju kepada fakir miskin diupayakan untuk dapat merubah kualitas kehidupannya menjadi tidak miskin dengan memberikan peluang untuk menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan dana yang berasal dari zakat.
3. Kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) secara maksimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa wakaf selain dari harta yang tidak bergerak dapat juga dilakukan pada harga yang bergerak seperti wakaf
uang (wakaf tunai), wakaf deposito, surat berharga.

## REFERENSI
Al-Qubbani, M. Bahauddin, 1999. Miskin dan Kaya Dalam Pandangan Al- Qur’an. Gema Insani, Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Modal Sosial 2012 . Jakarta. Badan Pusat Statisitik Nusa Tenggara Barart, 2020. Profik Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat September 2019. Berita Resmi Statistik, Mataram Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsiyanti. 2016 . Ekonomi Pembangunan Syariah , Edisi Revisi. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Haridison, Anyualatha, 2013. Modal Sosial Dan Pembangunan . JISPAR, FISIP Universitas Palangka Raya, Vol. 4, 2013. p. 31 – 40 Hasan, Sudirman. 2011. Wakaf Uang, Pespektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen .  Malang; UIN- MALIKI PRESS. Kuncoro, Mudradjat, 2013, Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi. UPT STIM YKPN, Yogyakarta.
Nasution, Mustafa Edwin, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief, Mufraini, Bey Sapta Utama, 2006, Pengenalam Eksklusif Ekonomi Islam , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Qadir, Abdurrahman, 1998. Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial) . Radja Grafindo Persada; Jakarta.
Rosyadi, Khoirul. 2015. Islam, Modal Sosial, Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan . Dimensi; Journal of Sociologi. Vol. 8 No1. Stamboel, Kemal A, 2012, Panggilan Keberpihakan, Strategi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia, . PT. Gramedia Pusrtaka Utama, Jakarta.