ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN KARIMUN YANG TERBIT SEBELUM DITERBITKAN/DISAHKAN PERDA NOMOR 1

## TAHUN 2017 TENTANG RTRW PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Maryeni Defrita * , Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

## Abstrack
The law is an important instrument in a country. The law is the legal basis that forms the basis of all policies made by the government. In compiling a local regulation, it must be sourced from the rules above it so that it must not conflict with the rules above it. This study uses qualitative methods of imprint juridical, impirical juridical law research examines the implementation of positive legal provisions in each particular law. Namely reviewing the Spatial Planning Law related to Regional Regulation No. 7 of 2012 concerning the Spatial Planning of Karimun Regency which was published before the Establishment of Regional Regulation No. 1 of 2017 concerning Spatial Planning for the Riau Islands Province. The results showed that in the preparation of spatial plans. according to UUPR article 25 paragraph (1) Preparation of Regional Regulations on the Regency Spatial Planning must refer to the provincial spatial plan and national spatial plan. the issuance of Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Spatial Planning for Karimun Regency which was issued before Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Spatial Planning for Riau Islands Province. Discrepancies were found in the spatial and forest allotment maps between Karimun Regency and Riau Islands Province, resulting in the absence of legal certainty.
Keywords - Legal certainty, RTRW

## Abstrak
Undang-undang  merupakan  instrumen  penting  dalam  suatu  negara.  Undang- undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Dalam  menyusun  suatu  perda  harus bersumber  dari  aturan  di  atasnya  sehingga  ia  tidak  boleh  bertentangan  dengan aturan  di  atasnya.  Penelitian  ini  mengunakan  metode  kualitatif  yuridis  impiris, penelitian  hukum  yuridis  impiris  mengkaji  pelaksanaan ketentuan  hukum  positif pada  setiap  hukum  tertentu.  Yaitu  mengkaji  tentang  Undang-undang  Penataan Ruang dikaitkan dengan  Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun yang diterbitkan sebelum Pembentukan Peraturan  Daerah  Nomor  1  tahun  2017  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang. menurut UUPR pasal 25 ayat (1) Penyusunan Perda Rencana
* Alamat Korespondensi : maryeni.defrita@yahoo.co.id
Tata  Raung  Kabupaten  harus  mengacu  kepada  rencana  tata  ruang  provinsi  dan rencana  tata  ruang  nasional.  terbitnya  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Karimun  yang  diterbitkan sebelum    Peraturan  Daerah  Nomor  1  tahun  2017  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Ditemukan  ketidak  sesuaian  pada  peta  pola ruang dan peruntukan hutan antara Kabupaten Karimun dengan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Kata kunci— Kepastian hukum, RTRW

## A. Latar Belakang Masalah
Undang-undang  adalah  instrumen  penting  dalam  suatu  negara.  Undang- undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Legal  policy  yang  dituangkan  dalam undang-undang  menjadi  sebuah  rekayasa  sosial  yang  memuat  kebijakan  yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai- nilai baru  .  Dalam  Perundang-undangan  dikenal  dengan  hirarkhi  norma  hukum  atau penjenjangan norma hukum. Teori mengenai jenjang norma hukum ini dikaitkan dengan  ajaran Hans Kelsen tentang stufentheory yang mengatakan bahwa  suatu norma  yang  lebih  rendah  berlaku,  bersumber  dan  berdasarkan  pada  norma  yang lebih tinggi, norma tersebut juga bersumber dan berdasarkan kepada norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang sifatnya hipotesis atau fiktif yaitu norma dasar (grundnorm) .
Untuk  mewujudkan  pembangunan  agar  dapat  menjadi  pendukung  antar berbagai  sektor  suatu  daerah  maka  diperlukan  suatu  arahan  agar  pembangunan dapat  dilakukan  secara  maksimal  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat suatu  daerah  tertentu.  Untuk  mendukung  dan  mendorong    konsep  dalam  rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang penataan ruang,  maka kemandirian daerah menjadi  penting  dalam  hal  perencanaan  yang  meliputi  konsep  kawasan, pembangunan  berkelanjutan  dan  amdal,  maka  daerah  diberi  kewenangan  untuk menggali potensi yang ada di daerahnya, salah satu dari kewenangan  itu adalah melakukan perencanaan tata ruang sesuai dengan keadaan ruang wilayahnya.
Kabupaten Karimun  lahir dari hasil pemekaran Kabupaten  Kepulauan Riau berdasarkan UU No.53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten  Rikan  Hulu,  Kabupaten  Rokan  Hilir,  Kabupaten  Siak,  Kabupaten Karimun,  Kabupaten  Natuna,  Kabupaten  Kuantan,  Sengingi  dan  Kota  Batam adalah merupakan manivestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah Kabupaten dalam Negra Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan  luas  wilayahnya,  Kabupaten  Karimun  merupakan  daerah kepulauan  mempunyai luas 7.984 kilometer persegi dan terdiri dari wilayah daratan seluas  1.524  kilometer  persegi  dan  daerah  perairan  6.460  kilometer  persegi. Kabupaten Karimun mempunyai kateristik geografis  dan kedudukan yang sangat
strategis dan memiliki keanekaragaman ekosistim serta potensi sumber daya alam yang tersebar luas yang dapat  dimanfaatkan secara terkoordinir terpadu dan selektif tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan serta  kelestarian  lingkungan  hidup  untuk  menopang  pembangunan  dan pengembangan  wilayah  yang  bersifat  akomodatif  dan  komperhensif  untuk mendorong  proses  pembangunan  daerah  secara  berkelanjutan  berdaya  guna  dan berhasil guna.
Untuk mewujudkan tujuan  tersebut maka Pemerintah Kabupaten Karimun mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Karimun  dalam  rangka  pelaksanaan penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang  merupakan  jabaran  lebih  lanjut  dari peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  yaitu  pasal  25  Undang-undang Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang.  Rencana  umum  tata  ruang kabupaten/kota adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi kedalam kebijakan dan strategis pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan perannya di dalam rencana struktur dan rencana pola operasional
Tabel 1.1 Kedudukan RTRW Kabupaten Dalam Sistim Penataan Ruang  dan Sistim Perencanaan Pembanguan Nasional.
Sebagai rujukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau disahkan pada tanggal 02 Januari 2017 dengan demikian  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Karimun  disahkan/terbit  sebelum  Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi Kepulauan  Riau  disahkan/terbit.  Berdasarkan  Pra  penelitian  yang  dilakukan peneliti, pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten  Karimun  dan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor
16/PRT/M/2009  tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah kabupaten tidak dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya.
Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti dengan menyandingkan Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Karimun  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdapat ketidak sesuaian pola ruang dan peruntukan kawasan yang dapat menimbulkan berbagai interprestasi dimasyarakat  dan  pemangku  kepentingan  yang  ada.  Dengan  adanya  ketidak sesuaian ini, menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan efektivitas anggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun.
Merujuk dari paparan di atas penulis tertarik untuk mengambil Penelitian ini dengan judul : Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Yang Terbit  Sebelum  Diterbitkan/Disahkan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  dampak  kepastian  hukum  terhadap  Perda  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Karimun  yang  ditetapkan/disahkan  sebelum ditetapkan/disahkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau ?
2. Bagaimana  dampak  –  dampak    yuridis  itu  mempengaruhi  pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun.
3. Faktor –faktor apa yang mempengaruhi Perda Rencana Tata Ruang Wialayah Kabupaten Karimun  medahului Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dimaksudkankan  untuk  menganalisis  permasalahan  yang dirumuskan  diatas,  dilakukan  dengan  metode  pendekatan  Yuridis  Sosiologis. Yuridis    Sosiologis  adalah  penelitian  hukum  yang  mengunakan  data  sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti  kepastian  hukum  suatu  regulasi  dan  peneliti  ingin  mencari  hubungan (korelasi)  antara  berbagai  gejala  atau  variabel  sebagai  alat  pengumpul  datanya terdiri dari study dokumen, pengamatan, (observasi) dan wawancara    (interview)
Pendekatan  Yuridis  Sosiologis  diarahkan  pada  kenyataan  dengan  cara melihat  penerapan hukum  dalam  hal  ini Undang-undang  Nomor  26  Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Peneliti memilih penelitian hukum ini kareana peneliti melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang di kehendaki (Das Sollen )
dengan  realita  yang  terjadi  (Das  Sein)  seputar    kepastian  hukum  terkait  dengan implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun.
Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan melakukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut :
1. Penelitian dilapangan, dimana ada ketidak sesuaian pola ruang dan struktur ruang pada peta yang ada  pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 2. Penelitian tentang perundang-undangan yang terkait dengan Penataan Ruang.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis,  maka  data  yang digunakan  adalah  data  primer  dan  skunder.  Data  Primer  diperoleh  dari  hasil wawancara  dan  observasi  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  bahan-bahan hukum primer dan skunder yaitu :

## Data Primer
Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Karimun  pada  beberapa  lokasi  pola ruang  dan  sruktur  pola  ruang  dengan  membandingkan  peta  pola  ruang  pada Peraturan  Daerah  Nomor  7  tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Karimun  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  tahun  2017  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Pemilihan  sample dilakukan  secara  Purposive  sampling,    masing-masing  sebanyak  8  lokasi. Penentuan  sample  didasarkan  atas  pertimbangan  ketidaksesuaian  pola  ruang  di Peraturan  Daerah  Nomor  7  tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Karimun  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  tahun  2017  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau  sehingga  berdampak negative  pada  efektifitas  anggaran  dan  kepastian  hukum.  Data  Primer  diperoleh melalui metode wawancara dan observasi dilapangan.

## Data Sekunder
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  permasalahan.  Bahan hukum  primer  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  perundang  –undangan  yang berkaitan dengan objek penelitian hukum yang dilakukan, yaitu : 1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2)  Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
3)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Perauran Perundang-undangan
168
4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010  Tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)
5)    Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  87  Tahun  2011  Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan    yang memberikan penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer.  bersumber  dari  penelitian  perpustakaan, baik  literatur,  dokumen  informasi,  media  cetak,  internet  dan  kajian perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian  hukum yang dilakukan.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi : Kamus Hukum,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kamus  Bahasa  Inggris, Ensikopedia dan lain-lain.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang dipergunakan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah ;

## 1. Wawancara
Ditujukan  dengan  mengunakan  tanya  jawab  langsung  dengan metode wawancara tidak terstruktur yang ditujukan langsung kepada pihak pihak  yang  terkait.  Wawancara  dilakukan  dengan  beberapa  sumber  yaitu Kapala  Bidang  Perencanaan,  infrastruktur,  Pengembangan  Wilayah  dan Lingkungan  Hidup,  Baperlitbang  Kabupaten  Karimun,  Kasubbid  Tata Ruang  Bapeda  Propinsi  Kepulauan  Riau.  Sekretaris  Pansus  Perda  Tata Ruang Kabupaten Karimun.
Komisi  II  DPRD  Kabupaten  Karimun,  Kabid  Tata  Ruang  Dianas Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Karimun,  dan  pihak-pihak terkait dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

## 2. Pengamatan (Observasi )
Pengamatan ini dilakuakan dengan cara pengamatan langsung  pada lokasi- lokasi pola ruang dan struktur ruang yang berobah pada Peraturan Daerah Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi Kepulauan Riau.

## 3. Studi Dokumen
Peneliti  melakukan  studi  dokumen  terhadap  buku-buku  dan  literatur- literatur  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini  untuk  memperoleh landasan  teoritis  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  kepastian hukum  dan  efektivitas  terkait  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun.
Metode Analisis Data
Pengolahan  dan  Analisis  data  pada  penelitian  hukum  sosiologis,  tunduk pada  cara  analisis  data  ilmu-ilmu  sosial.  Untuk  menganalisis  data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Metode analisa data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  mengunakan  metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang digunakan dengan cara memadukan  antara  penelitian  perpustakaan  dengan  dan  penelitian dilapangan.  Penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  dilapangan.  Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan –peraturan, ketentuan  ketentuan,  dan  buku  referensi  ,  serta  data  yang  diperoleh, kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  yang  akan  memberikan  gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang  diperoleh  dari  penelitian  ini dianalisis secara  yuridis  kualitatif dengan  mengunakan  metode  berfikir  dedukatif  (umum-khusus),  yaitu dengan  menjabarkan,  menafsirkan  dan  mengkonstriksikan  data  yang diperoleh  berdasarkan  norma  atau  kaidah-kaidah,  teori-teori,  pengertian- pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang ada dalam dokumen, Peraturan perundang-undangan,  untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada.  Analisis data yang  dilakukan secara bertahap,  sehingga sehingga  kekurangan  data penelitian  secepatnya  dapat  di  ketahui  dengan  cara  menganalisis permasalahan  yang  ada  dilapangan  yakni  mengenai  Peraturan  Daerah Nomor  7  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Karimun  yang  diterbitkan/disahkan  sebelum  terbit/disahkan  Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi  Kepulauan  Riau  dikaitkan  dengan  efektivitas  anggaran  dan kepastian  hukum  terhadap  penyusunan  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten  Karimun,  adanya  kesenjangan  antara  hukum normatif (Das Sollen) dengan pelaksanaan norma-norma hukum (Das Sein) di  dalam  penyusunan  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang Rencana Tata  Ruang Wilayah Kabupaten Karimun, dalam  hal ini hukum dikonsepsikan  secara  sosiologis  sebagai  suatu  gejala  emperis  yang  dapat diamati.

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Hasil Penelitian Di Lapangan
a) Hasil Wawancara Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian  pada dinas/badan  yaitu  Badan  Perencanaan  dan  Penelitian  Pembangunan,  dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Karimun,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Karimun serta masyarakat yang terkena dampak. Adapun hasil wawancara sebagai mana diuraikan sebagai berikut :
1)Kepala  Bidang  Perencanaan,  Infrastruktur,  Pengembangan  Wilayah Dan Lingkungan Hidup, Baperlitbang ( Bapak Heru Sunarji, ST,MM  ) Tanggal 10 September 2018
Menurut bapak Heru Sunarji, melihat dari aturan perundang-undangan, salah satu keselarasan penyusunan rencana tata ruang tata wilayah idealnya dimulai dari tingkat nasional. Kemudian dituangkan ke rencana tata ruang tata wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam kondisi praktis agak sulit tercapai karena adanya berbagai macam alasan dan kendala, sehingga perda rencana tata ruang tata  wilayah  kabupaten  Karimun  mendahului  perda  rencana  tata  ruang  tata wilayah provinsi. Dan itu sudah  menjadi pembahasan ditingkat nasional, ini tidak  terjadi  dikabupaten  Karimun  saja  tetapi  terjadi  juga  pada  kabupaten- kabupaten lain di Indonesia. Menurut  kajian dari bagian hukum Kementrian Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  masih  diperkenankan,  dengan catatan :
1.  Rencana tata ruang tata wilayah disetujui ditingkat kabupaten oleh Dewan Perwakilan Daerah
2.  Selanjutnya  di  evaluasi  diprovinsi  dan  pada  saat  itu  lah  provinsi  menilai kelayakan tata ruang  wilayah kabupaten
3.  Selanjutnya akan dievaluasi lagi ditingkat nasional
Apabila  perda  rencana  tata  ruang  tata  wilayah  kabupaten  mendahului  perda rencana tata ruang tata wilayah provinsi,  maka provinsi harus melihat perda rencana tata ruang tata wilayah kabupaten, walau ini terbalik dengan harapan agar ada keselarasan. Tidak menutup kemungkinan perda rencana tata ruang tata wilayah provinsi yang disahkan akan ada sedikit pergeseran karena adanya keadaan  tertentu  dan  perkembangan  teknologi  serta  perubahan-perubahan perencanaan pembangunan untuk hal-hal yang terjadi seperti itu dibolehkan, namun  ketika  kabupaten  melakukan  revisi  maka  harus  mengikuti  perda rencana tata ruang tata wilayah provinsi yang sudah ada. Untuk izin-izin yang sudah  dikeluarkan  masih  tetap  berlaku  karena  perda  rencana  tata  ruang  tata wilayah kabupaten masih sah sampai Perda Rencana Tata Ruang Tata Wilayah direvisi.  Ketika  provinsi  melakukan  perubahan  terhadap  tata  ruang  wilayah kabupaten, maka, provinsi harus melakukan kajian terhadap rencana tata ruang
wilayah  yang  berubah  itu.  Apabila  terjadi  perubahan,  maka  hak-hak  dan kewajiban  yang  diakibatkan  dari  perubahan  pola  ruang  dari  perda  yang diterbitkan, diatur pada aturan peralihan dari perda tersebut.
Dengan  demikian  juga  ada  kewenangan  yang  berubah,  akibat  dari perubahan  pola  ruang  yang  ada,  seperti  dari  pola  ruang  kawasan  pertanian diubah menjadi kawasan pertambangan, maka perizinannya berada di provinsi namun  untuk  pengesahan  perizinan  dari  provinsi  tetap  harus  mendapat rekomendasi dari kabupaten.
Faktor yang menyebabkan perda rencana tata rung tata wilayah kabupaten mendahului  perda  rencana  tata  ruang  wilayah  provinsi  karena  provinsi menunggu padu serasi hutan dari kementrian ATR sementara kabupaten harus segera  menyusun  perda  rencana  tata  ruang  tata  wilayah  karena  itu  akan berdampak  pada  jalannya  pemerintahan  dan  investasi  yang  akan  masuk  ke kabupaten.

## 2)  Kasubbid  Tata  Ruang  Bapeda  Provinsi  Kepulauan  Riau  (  Ibu  Evy Yusriani,M.SC ) Tanggal 13 September 2018
Menurut ibu Evy rencana tata ruang provinsi masih menunggu hasil padu serasi hutan, karena hutan yang ada di kepulauan riau merupakan pecahan dari provinsi Riau, terkait dengan proses percepatan penyelesaian tata ruang daerah, pada 6 Juli 2011 keluar Surat Edaran dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 650/3093/IV/Bagda. Surat ini menginstruksikan seluruh kepala daerah baik di provinsi  maupun  kabupaten  untuk  mempercepat  proses  penetapan  perda. Berdasarkan surat edaran ini lah kabupaten yang ada di provinsi Kepulauan Riau  yaitu  Kabupaten  Bintan,  Kabupaten  Karimun,  Dan  Kabupaten  Lingga memperdakan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten karena Rencana Tata Ruang Provinsi belum ada maka rencana tata ruang kebupaten merujuk pada Rencana Tata Ruang Nasional. Kemudian diperkuat peraturan presiden republik  Indonesia  Nomor  87  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Kawasan  Batam,  Bintan,  dan  Karimun  pada  tanggal  2  Desember  2011. Kemudian terbit surat Keputusan Mentri Kehutanan 463/menhud-II/2013 yang kemudian  digugat  oleh  masyarakat  Bintan  Dan  Karimun.  Karena  detil komposis  luasan  hutan  dan  nonhutan  wilayah  DPCLS  yang  telah  di  setujui DPRRI.  Maka  mentri  LHK  melakukan  penyesuaian  maka  terbitlah SK76/MenLHK-II/2015.  Surat  keputusan  (SK)  Menhut  Nomor  : SK.76/MenLHK-II/2015  tentang  perubahan  peruntukan  kawasan  menjadi bukan  kawasan  hutan  menjadi  kawasan  hutan dari  provinsi  Kepulauan  Riau (KEPRI)  dilakukan  secara  transfaran  dan  partisifatif.  Surat  keputusan  ini merupakan  keputusan  terhadap  padu  serasi  hutan  provinsi  Kepulauan  Riau. Maka  pada  tanggal  2  Januari  2017  terbitlah  Perda  Rencana  Tata  Ruang Provinsi Nomor 1 Tahun 2017.

## 3) Sekretaris Pansus Perda Tata Ruang Kabupaten Karimun (Anwar Abu
Bakar) Tanggal 14 September 2018
Untuk berjalannya suatu pemerintahan maka diperlukan suatu acuan, untuk memenuhi acuan tersebut maka kita harus membuat satu aturan yang disebut perda. Salah satu nya yaitu perda rencana  tata ruang wilayah. Perda RTRW kabupaten merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, karena provinsi belum menyusun ranperda RTRW provinsi disebabkan beberapa faktor, selain belum selesainya  paduserasi  juga  ada  tarik  ulur  kepentingan  politik,  maka  kita mengacu pada RTRW nasional. Walaupun RTRW provinsi belum  ada,  RTRW  kabupaten  disahkan  secara  legalitas  tetap  sah  karena  itu merupakan amanat dari undang-undang.
Dengan terbitnya perda rencana tata ruang tata wilayah provinsi nomor 1 tahun 2017 terjadi perubahan pola ruang. Menurut pendapat saya wajar saja berubah karena perkembangan dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi bisa  mempengaruhi pula  ruang yang ada. Namanya sebuah aturan dalam penerapannya tentu perlu acuan yang tidak berubah-ubah, supaya ada kepastian hukum.  Perubahan itu sudah biasa terjadi dan itu bukan saja ditata ruang tapi di beberapa hal termasuk orang yang membuat draf undang-undang di  pusat.  Dan  saya  berpandang  selama  itu  sesuai  dan  bisa  di  terapkan  dan dilaksanakan.  Kita  sering  mengatakan  tidak  konsistennya  suatu  keputusan yang  satu  bertentangan  dengan  yang  lainnya  kita  bisa  memaklumi  mungkin saja itu kealpaan si pembuat atau juga unsur politik sebagai contoh terbitnya suatu undang-undang tapi pelaksanaan nya diatur dengan peraturan pemerintah. Tapi setelah beberapa tahun ternyata PP nya tidak pernah diterbitkan sampai berganti masa pemerintahan.

## 4)Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten
Karimun (Faisal Rizal, ST.M.A.P) Tanggal 15 September 2018
Dengan terbitnya perda rencana tata ruang provinsi nomor 1 tahun 2017, terjadi  beberapa  perubahan  pola  ruang  di  kabupaten  karimun.  Terkait rekomendasi izin yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kabupaten  Karimun  tidak  lagi  mengeluarkan  izin  pada  lokasi  yang berubah sampai revisi perda RTRW kabupaten Karimun. Jika seandainya ada rekomendasi yang sudah dikeluarkan sebelum disahkan perda RTRW provinsi maka surat izin masih berlaku sampai perda RTRW selesai direvisi, kemudian perizinan itu diperbarui kembali untuk di sesuaikan dengan peruntukan yang baru.  Begitu  juga  untuk  perizinan  yang  baru  yang  peruntukannya  berubah maka  untuk  sementara  dihoul.  Salah  satu  contoh,  jika  seandainya  ada perubahan pola ruang pada kawasan perindustrian dan disana sudah ada rumah masyarakat untuk itu kita akan melakukan rekayasa teknik, tanpa merelokasi rumah  tersebut,  karena  30%  dari  kawasan  itu  merupakan  kawasan  tempat
tinggal untuk karyawan. Jika tidak memungkinkan untuk dilakukan rekayasa teknik, maka harus direlokasi dengan memberikan ganti rugi.

## 5) Masyarakat  ( terdampak ) Tanggal 17 September 2018
Sebagai  masyarakat  kami  masyarakat  Jelutung  Kelurahan  Darusalam Kecamatan Meral Barat  sangat kecewa dengan adanya perubahan yang terjadi pada  tata  ruang  dulu  lahan  kami  berada  didaerah  putih  tapi  dengan  adanya permen  LHK  nomor  76  tahun  2015  sekarang  menjadi  kawasan  hutan,  kami sudah melakukan mediasi ke beberapa instansi pemerintah agar permasalahan ini  bisa  diselesaikan.  Sehingga  kami  bisa  memanfaatkan  lahan  yang  kami punya, agar tidak terjadi perselisihan dengan pejabat pemerintah yang punya wewenang.    Kami  berharap  pemerintah  lebih  peka  terhadap  kesejahteraan masyarakat, sehingga kami bisa hidup tenang dan mencari nafkah.

## b) Hasil Observasi
Dari hasil Observasi di lapangan terdapat beberapa perubahan pola ruang pada Perda Rencana Tata Ruang Wialayah Kabupaten Karimun dengan Perda tata Ruang Wilayah Provinsi  sebagai berikut   :
Gambar 3. 1 Hasil Observasi
Perubahan dari Kawasan Pertanian menjadi Kawasan Industri 3.790 Ha di Pulau Kundur terdiri dari : Usulan Kawasan Industri, Desa Sawang Kec.Kundur Barat (+
1.500 Ha ), Usulan Kawasan
Industri, Desa Kundur dan
Desa Gemuruh Kec.Kundur Barat ( + 2.290 Ha) Berdasarkan Perda No.7 Tahun
2012 tentang RTRW
Kab.Karimun,lokasi tersebut diperuntukan sebagai kawasan pertanian,
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
Gambar 3. 2 Hasil Observasi Perubahan Kawasan Pertanian menjadi Kawasan Industri, Pulau Gunung Papan ( + 571 Ha )
Perda No. 7 Tahun 2012 Lokasi tersebut diperuntukan sebagai kawasan pertanian
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
Gambar 3. 3 Hasil Observasi Perubahan Kawasan Pertanian menjadi Kawasan Industri, Pulau Tulang ( 290 Ha ) Perda No. 7 Tahun 2012 Lokasi tersebut diperuntukan sebagai kawasan pertanian
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
Gambar 3. 4 Hasil Observasi Perubahan Kawasan Pertanian menjadi Kawasan Industri, Pulau Lumut (83Ha) Perda No.7 Tahun 2012 Lokasi tersebut diperuntukan sebagai kawasan pertanian,
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
Gambar 3. 5 Hasil Observasi
Perubahan Kawasan Permukiman menjadi Kawasan Perdagangan dan Jasa dan Reklamasi (Budidaya Lainnya) di Pantai Tebing ( 100,38 Ha) Perda No. 7 Tahun 2012 Lokasi tersebut diperuntukan sebagai kawasan permukiman,
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
Gambar 3. 6 Hasil Observasi Reklamasi Kawasan Industri, Teluk Rampak ( ± 244 Ha) Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Karimun, wilayah pesisir dari rencana reklamasi adalah Kawasan Peruntukan
Perindustrian, Permukiman dan sebagian merupakan Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 128 Ha.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
Gambar 3. 7 Hasil Observasi Perubahan Kawasan Pertanian menjadi Kawasan Pertambangan, Pulau Combol Kec.Moro ( 245,3 H A Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Karimun, lokasi yang diusulkan diperuntukan sebagai kawasan Pertanian,
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
Gambar 3. 8 Hasil Observasi Perubahan Kawasan Pariwisata menjadi Kawasan Pertambangan + 142.63 Ha. Di Pulau Sanglar Besar Kecamatan Durai Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kab.Karimun, lokasi yang diusulkan diperuntukan sebagai Kawasan Pariwisata ,

## HASIL PENELITIAN PUSTAKA DAN STUDY DOKUMEN
Undang-undang dasar 1945 beserta amandemen ke 2 tahun 2000 sebagai landasan dasar konstitusional. Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) terdiri atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota disetiap  provinsi, kabupaten dan kota  mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Dalam sistem NKRI, provinsi merupakan subsistem NKRI dan kabupaten atau kota merupakan sub-sub sistem NKRI.
Pada  dasarnya  otonomi  merupakan  penyerahan  kewenangan  bukan kedaulatan  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah,  untuk  lebih  memberdayakan daerah,  mensejahterakan  masyarakat  serta  untuk  memdapatkan    perpaduan  yang maksimum dalam pengelolaan pembangunan daerah dan nasional demi tercapainya integritas  dalam  upaya  menyelaraskan  nilai  efesiansi  dan  dalam  praktek penyelenggaraan  pemerintah  terdapat  hubungan  koordinasi,  kerja  sama  dan  atau kemitraan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten dan daerah kota dalam kedudukan  masing-masing  sebagai  daerah  otonom,  ini  berarti  antara  provinsi dengan  kabupaten  dan  kota  ada  keterikatan  satu  sama  lain  dalam  arti  status kewilayahan maupun dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan, karena  kabupaten/  kota  penyusunannya  dilandasi  oleh  wilayah  Negara  yang disatukan sebagai wilayah provinsi sebagai unsur perekat NKRI.
Dalam sistem ruang, wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten dan kota merupakan subsistem ruang sebagai suatu kesatuan wilayah. Pengelolaan subsistem ruang saling berpengaruh pada subsistem yang lain yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan, oleh karena itu pengaturan ruang  harus  dikembangkan  suatu  sistem  keterpaduan  sebagai  ciri  utamanya. Penataan  ruang  sebagai  proses  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya
Dalam  rangka  mengoptimalkan  konsep  penataan  ruang,  maka  peraturan- peraturan  perundang-undang  telah  banyak  diterbitkan  oleh  pihak  pemerintah, dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan ruang, merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan panataan ruang.
Dengan adanya undang undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar  hukum  dalam  pelaksanaan  perencanaan  tata  ruang  jaga  diharapkan  dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan ruang. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 18, menyatakan bahwa penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari  menteri;  Penetapan  rancangan  peraturan  daerah  kabupaten/kota  tentang rencana  tata  ruang  wilayah  kabupaten/kota  dan  rencana  rinci  tata  ruang  terlebih
dahulu  harus  mendapat  persetujuan  substansi  dari  menteri  setelah  mendapatkan rekomendasi gubernur. Dan menteri yang menangani penataan ruang melalui badan koordinasi tata ruang nasional (BKPRN), yaitu Menteri Pekerjaan Umum sebagai ketua tim pelaksana BKPRN.
Undang-undang  Penataan  Ruang  merupakan  formalisasi  kegiatan perencanaan  pemanfaatan  ruang  di  Indonesia,  yang  berarti  bahwa  pada  setiap aktivitas  pembangunan,  proses  penyusunan  rencana,  legalisasi  dan implementasinya,  didasarkan  atas  jalur-jalur  legal  formal  yang  telah  ditetapkan. Untuk itu, selain disyaratkan memenuhi unsur-unsur legal formal dan filosofis.
Rencana tata  ruang  wilayah  lebih  jelas  diatur  lebih jelas dalam  pasal  18, pasal 23, pasal 25, pasal 26, undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang berdasarkan ketentuan terdapat lima hal yang terkandung di dalamnya yaitu :
1. Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk : a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah
b. penyusunan rencana jangka menengan daerah
c.  pemanfaatan  ruang  dalam  pengendalian  pemanfaatan  ruang  dalam  wilayah provinsi
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabapaten/kota serta keserasian antar sektor e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi f. penetapan ruang kawasan strategis provinsi dan
g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota (pasal 23 ayat 2)
2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan :
a.  perkembangan  permasalahan  provinsi  dan  hasil  pengkajian  implementasi penataan ruang kebupaten
b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup e. rencana pembangunan jangka panjang daerah
f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan, dan
g. rencana tata ruang kawasan strategis kabipaten (pasal 25 ayat 2).
Selanjutnya pada pasal 78 ayat (4b) dan (4c) dinyatakan bahwa semua peraturan daerah  provinsi  tentang  rencana  tata  ruang  wilayah  provonsi  disusun  atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 ( dua ) tahun dan untuk peraturan daerah kabupaten / kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak undang – undang tersebut diberlakukan. Dengan demikian dicermati adalah :
1. Penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Undang – undang No 26 tahun 2007 dan peraturan – peraturan di bawahnya ( peraturan pemerintah dan petunjuk teknisnya )
2. Legalisasi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  tersebut  menjadi  peraturan  daerah yang secara yuridis formal / hukum dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan  di  daerah.  Karenanya  untuk  mendukung  proses  legalisasi Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  tersebut  perlu  dilakukan  upaya  –  upaya percepatan penyesuaian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia,  Nomor  1  Tahun  2010  tentang percepatan  Pelaksanaan  Prioritas  Pembangunan  Nasional  Tahun  2010 memperkuat Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 , dalam upaya  percepatan  penyelesaian  Raperda  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan  Umum  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah,  melalui  kegiatan Pendamping  Teknis  Percepatan  Penyusunan  Raperda  Rencana  Tata  Ruang Wilayah, maka Direktorat Jenderal Penataan  Ruang memandang perlu untuk melaksanakan  kegiatan  pendampingan  teknis  dalam  rangka  percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten.
Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten maupun kota  merupakan syarat yang diperlukan untuk beberapa hal sebagai berikut :
a.  Meminimalkan konflik antar kegiatan b.  Menjamin keberlanjutan kegiatan
c.  Mendorong terjadinya efisiensi kegiatan yang lebih tinggi
d.  Menjamin kepastian investasi kegiatan
Rencana  Tata  Ruang  merupakan  suatu  bentuk  kesepakatan  publik  dan mengikat  sebagai  suatu  kontrak  sosial  atau  suatu  bentuk  keputusan  kolektif yang  dihasilkan  dari  proses  politik  dan  kemudian  menjadi  kebijakan  publik yang harus ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan.
Peraturan  daerah  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ( UU No 10 tahun  2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan  UU  RI  no  12  Tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  ).  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  adalah peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Rencana  Tata  Ruang Daerah  yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Daerah  dengan  persetujuan bersama Kepala Daerah Prosedur  Penyusunan  Produk  Hukum    Daerah  adalah  rangkaian  kegiatan penyusunan  produk  hukum  dearah  sejak  perencanaan  sampai  dengan penetapan  (Permendagri  No  16  Tahun  2006  Tentang  Prosedur  Penyusunan Produk Hukum Daerah) dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah yang diperlukan dalam penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi.
Adapun tujuan penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Daerah adalah sebagai berikut :
1.  Perlindungan  hukum  dalam  upaya  memberikan  aspek  legalitas  bagi pelaksanaan pembangunan di daerah
2. Rujukan penyelesaian masalah dalam rangka meminimalkan konflik antar kegiatan
Pelayanan  publik  sebagai  upaya  mendorong  terjadinya  efisiensi  kegiatan yang  lebih  tinggi.  Penataan  ruang  sebagai  proses  perencanaan  tata  ruang, pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  merupakan  satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) Kabupaten Karimun di atur dengan Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2012.  Karena  proses  penyusunan  perda RTRW provinsi belum terbit/disahkan maka perda RTRW kabupaten Karimun mengacu  kepada  RTRW  nasional  berdasarkan  Surat  Edaran  Mendagri 650/3093/IV/Bagda  tentang  percepatan  penetapan  Ranperda  RTRW kabupaten/kota.
Proses penyusunan telah dilakukan secara bertahap dimulai dari penjaringan aspirasi  dan  komunikasi  dengan  pelaku-pelaku  pembangunan  terkait  secara bertahap  dan  berulang,  baik    dengan  pemeintah  pusat,  provinsi  tetangga, kabupaten/kota, representatif dunia usaha , perguruan tinggi, masyarakat dan press sehingga pada akhirnya pada akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan dan disahkan menjadi perda.
Arahan Kebijakan RTRW Kabupaten Karimun terhadap Undang-Undang Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  memandatkan  pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk segera menyelesaikan RTRW dalam waktu 2 tahun, namun  Provinsi Kepulauan Riau  baru terlaksana setelah 10 (sepuluh) tahun Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang  diundangkan.  Dengan  diterbitkannya  Perda  Nomor  1  Tahun  2017 tentang  Rencana  Ruang  Wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Karena  Proses padu  serasi  antara  Tata  Guna  Hutan  sesuai  kesepakatan  Peraturan  Menteri Kehutanan    Republik  Indonesia  Nomor  :  P.  50/Menhut-II/2009  Tentang Penegasan  Status  Dan  Fungsi  Kawasan  Hutan  yang  merupakan  dasar  bagi keruangan kawasan hutan dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah berjalan dengan baik. Hal inilah yang membuat RTRW,  Provinsi Kepualauan Riau mengalami kendala didalam mendapatkan persetujuan untuk kemudian bisa  dimasukkan  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah.  Meskipun  demikian Kementerian  Kehutanan  berusaha  untuk  memutakhirkan  kondisi  kawasan hutan  terkini.  Kemudian  diperkuat  dengan  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia nomor 87 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan Batam, Bintan,  dan  Karimun  pada  tanggal  2  Desember  2011.SK  ini  dihasilkan  atas pertimbangan  tim  terpadu  untuk  penyelesaian  permasalahan  padu  serasi  di Provinsi  Kepulauan  Riau.  Proses  pengukuhan  kawasan  hutan  mestinya dilakukan  dengan  memperhatikan  rencana  tata  ruang  wilayah  yang  ada  di provinsi maupun kabupaten. Dengan kata lain, agar proses padu serasi berjalan dengan  baik,  kawasan  hutan  sebelumnya  harus  dikukuhkan  melalui  proses mulai  dari  penunjukkan  kawasan  hutan,  penataan  batas,  pemetaan  dan
penetapan kawasan hutan. Terkait dengan proses percepatan penyelesaian Tata Ruang  daerah,  pada  6  Juli  2011  keluar  Surat  Edaran  Kemendagri 650/3093/IV/Bangda  tentang  Percepatan  Penetapan  Raperda  tentang  RTRW Kabupaten  Kota.  Surat  ini  menginstruksikan  seluruh  Kepala  Daerah  baik  di Provinsi maupun Kabupaten untuk mempercepat proses penetapan Perda. Pada tanggal 28 Desember 2012 Bupati Karimun menetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana tata Ruang Kabupaten Karimun.
Sementara  Pemerintah    Provinsi  Kepulauan  Riau    menunggu  RTRW Provinsi Kepulauan untuk disahkan. Terus bergulirnya proses RTRW Propinsi yang tidak kunjung usai memperlihatkan ada proses politik sumberdaya alam yang  menjadikan  halangan  terwujudnya  RTRW  Propinsi    Kemudian  terbit surat  keputusan  Mentri  Kehutanan  nomor  463/menhut-II/2013  tentang Perubahan Peruntukan Kawasan bukan hutan menjadi kawasan hutan provinsi kepulauan  Riau.  Sehingga  berdampak  pada  ketidak  pastian  hukum  bagi masyarakat dan dunia usaha perizinan investasi di kepulauan Riau. Dampak dilapangan,  terjadi  konflik  perencanaan  dan  pemanfaatan  ruang  akibat tumpang tindih kebijakan.
Keluarnya  SK  Mentri  Kehutanan  nomor  463/menhut-II/2013  menjadi tumpang tindih dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan Batam, Bintan, dan Karimun  yang kemudian digugat oleh masyarakat Bintan dan Karimun. Maka Mentri LHK melakukan penyesuaian dengan dikeluarkan SK76/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan  Menjadi Kawasan Hutan,  Perubahan Fungsi kawasan  Hutan  dan  Perubahan  Bukan  Kawasan  menjadi  Menjadi  Kawasan Hutan.  Sebagai  revisi  terhadap  Surat  keputusan  (SK)  menhut  Nomor  : 463/menhut-II/2013  tentang  Perubahan  Peruntukan  Kawasan  bukan  hutan menjadi kawasan hutan provinsi kepulauan Riau, dilakukan secara transfaran dan partisifatif. Surat keputusan ini merupakan keputusan  terhadap padu serasi hutan Provinsi Kepulauan Riau. Maka pada Tanggal 2 Januari 2017 terbitlah Perda Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017.
Arahan  penyempurnaan  RTRW  Kabupaten  Karimun,  secara  keruangan dalam  bentuk  peta  jika  dibandingkan  antara  RTRW  Kepulauan  Riau    ada beberapa  wilayah  yang  overlap  (tumpang  tindih)  antara  kawasan    dengan RTRW  Kabupaten  Karimun,  misalnya  seperti  kawasan  pertanian  menjadi kawasan perindustrian , kawasan Pertanian menjadi kawasan pertambangn, dan hutan produksi menjadi permukiman.
Sebagai arahan penyempurnaan RTRW Kabupaten Karimun, berdasarkan hasil  penelitian  dan  uraian  proses  penyusunan  RTRW,    perlu mempertimbangkan setidaknya dua hal penting agar bisa berjalan bersama dan terintegrasi  dengan  RTRW  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Pertama,  perlu memperhatikan kondisi eksisting yang telah digambarkan sebelumnya dalam RTRW Kabupaten. Hal ini perlu dilakukan agar penyesuaian dengan RTRW Provinsi  dapat  dengan  mudah  dilakukan.  Kedua,  Pemerintah  Kabupaten
Karimun  agar  segera  melakukan  revisi  Perda  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Karimun.

## E. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Dampak  kepastian  hukum  terhadap  Perda  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Karimun yang ditetapkan/disahkan sebelum ditetapkan/disahkan
Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun merupakan langkah yang tepat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karimun, akan tetapi  dalam  membentuk  suatu  kebijakan  daerah  harus  mengacu  kepada aturan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.  Dengan  terbitnya  perda  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Propinsi terdapat  beberapa perubahan pola ruang  pada bagian bagian tertentu yang mengharuskan  diadakan  perubahan  sehingga  berampak  pada  kepastian Hukum terhadap legistimasi  Perda RTRW  Kabupaten Karimun.
2. Dampak  –  dampak    yuridis  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  Peraturan daerah  Nomor  7  tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Karimun. Keberadaan  Perda    RTRW  kabupaten  Karimun  sebagai  pedoman  dalam pelaksanaan tata ruang dan tata letak wilayah Kabupaten Karimun  memiliki korelasi yuridis terkait keberadaan Perda RTRW Propinsi Kepulauan riau, dimana  terdapat        beberapa  perubahan  pola    ruang  yang  terjadi mengakibatkan  tumpang  tindih  perijinan  usaha  kehutanan  dan  non kehutanan. Terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan 463/Menhut-II /2013 yang kemudian digugat oleh masyarakat Bintan dan Karimun, Karena detil komposisi luasan hutan dan non hutan wilayah DPCLS tidak disetujui. Maka  Mentri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  melakukan  penyesuaian maka terbitkan  Surat Keputusan 76/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan peruntukan  Kawasan  bukan  Kawasan  Hutan,  Perubahan  fungsi  kawasan hutan dan perubahan kawasan hutan menjadi kawasan hutan dari Provinsi Kepulauan  Riau  dilakukan  secara  transparan  dan  partisipatif  juga  tidak menyelesaikan masalah yang pada kenyataannya dilapangan masih terdapat ketidak singkronan pola ruang.
3. Bahwa faktor  yang mempengaruhi  penetapan Perda Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Karimun yang disahkan sebelum Perda Rencana Tata Ruang  Provinsi karena Provinisi karena menunggu proses paduserasi hutan dan DPCLS dari kementrian Kehutanan sementara kabupaten harus segera menyusun Perda Rencana Tata Ruang  Wilayah karena itu akan berdampak pada jalannya pemerintahan dan pelayanan publik serta  investor yang akan masuk ke kabupaten Karimun.  Diterbitkan  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
187
Batam, Bintan, Dan Karimun, pada tangal 2 Desember 2011 menjadi acuan untuk menyusun Perda RTRW Kabupaten Karimun.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional,(edisi ketiga), Surabaya : Airlangga University Press, 2005.
Hans  Kelsenn,  General  Theory  of  Law  and  state,  New  York  :  Rasell  & Rasell, 1945.
Penjelasan Ketentuan Umum Pasal Angka 4 UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Amiruddin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  PT  Rajawali Grafindo Persada, 2012.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Perss, 1996.
Silalahi, M. Daud. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung : Alumni Bandung, 2006.