## Analisis Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kota Palembang Periode 2014-2022
Resa Mahandra 1 , Nurmala 2 , Edduar Hendri 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, resamahandra@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, nurmalabahamid@gmail.com 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, hendriedduar71@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the performance of the Palembang City Regional Revenue Agency  (BAPENDA)  Office  for  the  2014-2022  period  which  was  analyzed  in  the  2014-2022  Budget Performance  Report.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  with  a  qualitative  approach. From the results of the discussion of the analysis of variance in 2014 to 2022, it can be concluded that the  average  local  tax  revenue  of  95.08%  is  still  below  100%.  This  means  that  the  Palembang  City Regional Revenue Agency (BAPENDA) is very efficient. When the calculations are analyzed from the growth  analysis,  it  appears  that  revenue  cannot  be  realized  according  to  the  budget  target.  On  the other  hand,  revenue  growth  is  based  on  budget  realization  for  the  2014-2022  period.  The  average growth rate is 36.55%, slightly less efficient.

## Keywords: Analisis varians, pertumbuhan penjualan

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kinerja  pada  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah (BAPENDA)  Kota  Palembang  periode  2014-2022  yang  dianalisis  dalam  Laporan  Kinerja  Anggaran Tahun 2014-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Dari  hasil  pembahasan  hasil  analisis  varian  pada  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2022 diperoleh  kesimpulan  bahwa  rata-rata  sebesar  pendapatan  pajak  daerah  sebesar  95,08%  ternyata masih  dibawah  100%.  Artinya,  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kota  Palembang  sangat efisien.  Ketika  perhitungan  dianalisis  dari  analisis  pertumbuhan,  terlihat  bahwa  pendapatan  tidak dapat  direalisasikan  sesuai  dengan  target  anggaran.  Sebaliknya,  pertumbuhan  pendapatan berdasarkan  realisasi  anggaran  periode  2014-2022.  Tingkat  pertumbuhan  rata-rata  adalah  36,55%, sedikit kurang efisien.
Kata kunci: Analisis varians, pertumbuhan pendapatan.

## A. PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber pendapatan nasional, pemerintah bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk memungut pajak dari masyarakat. Namun, pemungutan pajak harus dilakukan dengan hati-hati dan adil. Menurut Mardiasmo (2016:3) berpedapat bahwa  dapat ditunjukkan bahwa pajak  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  pemerintah  sehingga  perusahaan berkontribusi pada kas negara tanpa jasa timbal balik langsung.
Nilai  Pendapatan  Dasar  Daerah  (PAD)  mencerminkan  derajat  otonomi  daerah dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  sehari-hari  dan  pembiayaan  pembangunan. Semakin tinggi Pendapatan Dasar Daerah (PAD) suatu daerah, maka semakin maju daerah tersebut dan semakin baik pula kesejahteraan penduduknya. Kinerja adalah proses  penentuan  tindakan  untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Irda  (2014:2)
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
berpendapat bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai individu atau kelompok dalam mencapai tujuan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya yang sah.
Analisis  varians  pendapatan  menunjukkan  kinerja  pemerintah  daerah  dalam mencapai  target  pendapatan  dalam  laporan  kinerja  tahunannya.  Pemerintah setempat  mengatakan  bahwa  mereka  dalam  performa  yang  baik  jika  mereka  bisa mendapatkan  lebih  dari  jumlah  yang  direncanakan  atau  sesuai  target  yang diinginkan.
Analisis  pertumbuhan  dirancang  untuk  menentukan  apakah  pertumbuhan pendapatan  pemerintah  daerah  baik  atau  buruk  dari  waktu  ke  waktu.  Ini  mengukur kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  kinerja  pendapatannya untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari waktu ke waktu. Pertumbuhan  yang  naik  turun    dan  kemunculan  pertumbuhan  penerimaan  pajak digunakan  sebagai  indikator  kinerja  anggaran  pemerintah  daerah  selama  satu periode  untuk  menentukan  apakah  hal  tersebut  mempengaruhi  pertumbuhan penerimaan.  Dapat  dilihat  pada  tabel  Laporan  Pemberlakuan  Penerimaan  Pajak Daerah  di  bawah  ini,  berdasarkan  sumber  data  dari  Badan  Pendapatan  Daerah (BAPENDA) Kota Palembang periode 2014-2022.

## Tabel Data Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Pendapatan Target (Rp.) Menghasilkan keuntungan (Rp.) Persen = 100,00% 2014 395.888.500.000,00 463 574 599 151,32 117,09% 2015 478 025 367 500,00 479 112 899 223,00 100,22% 2016 526 867 498 866,50 536.552.681.049,38 101.83 2017 638 549 551 000,00 680 012 752 910.10 106,49% 2018 748.685.000.000,00 721 012 771 615.00 96,30% 2019 1 314 232 400 000,00 836 068 008 930,28 63,61% 2020 1.190.000.000.000,00 787 923 892 941,00 66,21% 2021 1.082.690.783.782,00 838 139 376 692,00 77,41% 2022 1.080.387.000.000,00 1.172.780.556.075,20 108,55%
Sumber: Bapenda Kota Palembang
Berdasarkan    tabel    penerimaan  pajak  daerah  tahun  2014  sampai  dengan tahun  2022,  penerimaan  pajak  daerah  diharapkan  mencapai  395.888.500.000,00 pada  tahun  2014  dan  kesadaran  pajak  diharapkan  meningkat  menjadi 463.574.599.151,32  karena  kesadaran  pajak  yang  meningkat  karena  biaya  pajak yang  meningkat.  Proyeksi  penerimaan  pajak  daerah  untuk  tahun  2015  adalah sebesar  478.025.367.500,00  sedikit  lebih  tinggi  dibandingkan  tahun  2014,  namun realisasinya  hanya  sebesar  479.112.899.223,00.  Kantor  Pajak  Daerah  (BAPENDA) Penerimaan  pajak  kota  Palembang  mencakup  11  jenis  pajak:  pajak  hotel,  pajak restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak  penerangan  umum  (BUKAN  PLN), pajak  penerangan  jalan  dan  pemotongan  pajak  lainnya  (PLN)  dan  parkir.  pajak. pajak,  pajak  air  tanah,  sewa  tanah,  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan,  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  dan  Pajak  Perolehan  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTTB). Semakin  tinggi  pertumbuhan  pendapatan,  maka  kinerja  ekonomi  daerah  akan semakin  baik.  Pemerintah  daerah  berhak  mengatur  dan  mengelola  wilayah  yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Semula direncanakan untuk meningkatkan hak mengeluarkan pajak daerah, serta peraturan daerah berdasarkan undang-undang, untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
Analisis fluktuasi penerimaan dan analisis pertumbuhan penerimaan digunakan sebagai  tolok  ukur  untuk  mengukur  efektivitas  pajak  daerah,  menilai  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak,  dan  mengukur penerimaan pajak tahunan.

## B. KAJIAN TEORI

## Pengertian Pajak
Menurut  Soemitro  (2017:1),  dalam  suatu  negara  resmi,  pajak  adalah sumbangan sah yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara dan dapat langsung dicatat  serta  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  pemerintah  tanpa  menerima jasa  sebagai  imbalannya.  Sedangkan  menurut  Mardiasmo  (2018:29)  pajak  adalah kewajiban  yang  dibayarkan  oleh  orang  pribadi  atau  kelompok  kepada  negara,  dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tidak langsung dipungut dan digunakan untuk  keperluan  negara.  kesejahteraan  masyarakat.  Tujuan  nasional  untuk kemaslahatan  rakyat.  Damas  (2017:18)  sebaliknya  menyatakan  bahwa  wajib  pajak tidak  menerima  kompensasi  langsung  dari  pemerintah  daerah  yaitu  pajak  yang ditentukan oleh peraturan daerah.

## Fungsi Pajak

## 1. Fungsi Budgetir
Penerimaan pajak  yang merupakan 60-70% dari hasil penerimaan pajak  yang memenuhi syarat APBN yang memberikan kontribusi terbesar bagi kas negara. Oleh  karena  itu,  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  pemerintah  untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehari-hari dan pembangunan.
2. Fungsi Mengatur Peranan  pajak  dalam  pemungutan  pajak  sebagai  sarana  pelaksanaan kebijakan negara dalam suatu lembaga publik atau bidang sosial ekonomi.

## Jenis Pajak
Pajak dapat dibagi menjadi tiga jenis. Julie dan Retno (2015:4) mengatakan:
1. Berdasarkan kelompok Tergantung pada kategorinya, kargo dapat dibagi menjadi dua bagian.
a.  Pajak  langsung  adalah  pajak  yang  dibayar  oleh  wajib  pajak  itu  sendiri, bukan oleh orang lain.
b.  Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan.
2. Berdasarkan Sifat Pajak dapat dibagi menjadi dua kategori menurut sifatnya.
a.  Pajak  subjektif    adalah  pajak  yang  dipungut  berdasarkan  status  tempat tinggal wajib pajak.
b.  Pajak  objektif  yang  membahas  subjek  atau  peristiwa  yang  menimbulkan perpajakan, terlepas dari keadaan individu wajib pajak.
3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya
a.  Pajak  negara  adalah  pajak  yang  dipungut  oleh  negara.  Sebagai  hasil  dari pengumpulan pajak, kebutuhan umum anggaran negara dibiayai.
b.  Pajak  daerah  adalah  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  dan dipungut oleh pemerintah daerah kelas satu (pajak daerah) dan pemerintah daerah kelas dua (pajak kabupaten dan kota).

## Sistem Pemungutan Pajak
Julie  dan  Retno  (2015:8)  menunjukkan  bahwa  ada  sistem  pemungutan  pajak yang berbeda.
1. Official assessment system
Sistem  pemungutan  pajak  yang  memungkinkan  pelaku  penipuan  untuk menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan setiap tahunnya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
2. Self assessment system
Suatu  sistem  yang  memungkinkan  wajib  pajak  untuk  memutuskan  sendiri berapa  besar  pajak  yang  harus  mereka  bayar  setiap  tahunnya  sesuai  dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. With Holding system
Suatu  sistem  yang  memungkinkan  pihak  ketiga  yang  ditunjuk  untuk menentukan  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  berdasarkan  undang-undang perpajakan yang berlaku.

## Jenis Pajak Daerah
Menurut Mardiasmo (2016:15), pajak daerah dibagi menjadi:
1. Pajak Lokal Pajak daerah terdiri dari lima bagian.
a.  Pajak kendaraan
b.  Bea cukai atas nama kendaraan
c.  Pajak bahan bakar
d.  Pajak air permukaan
e.  Pajak produk tembakau
2. Pajak Kabupaten/Daerah Mengenai  pajak  daerah,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2008  Republik Indonesia  Kantor  Pelayanan  Pajak  Daerah  (BAPENDA)  Kota  Palembang mencantumkan 11 jenis pajak daerah.
a.  Pajak Hotel
Menurut  UU  No  28  Tahun  2009,  pajak  hotel  adalah  pajak  atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Dalam pajak hotel, wajib pajak adalah orang  yang  membayar  jasa  hotel  atau  tamu  hotel.  Jika  wajib  pajak  adalah pengusaha hotel.
Obyek pengenaan pajak hotel  merupakan pajak  sarana olah raga dan rekreasi  yang  melengkapi  pelayanan  yang  diberikan  oleh  hotel  dengan memungut  biaya,  yaitu  pelayanan  yang  memberikan  kemudahan  dan kenyamanan  bagi  pengguna  pajak  hotel,  serta  pelayanan  perlengkapan sebagai  aksesoris  hotel.  Standar  pajak  hotel  adalah  jumlah  yang  harus dibayarkan ke hotel, ditetapkan maksimum sebesar 10%  dan itu ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.
b.  Pajak Restoran
Menurut  UU  No  28  Tahun  2009,  pajak  restoran  adalah  pajak  atas pelayanan  yang  diberikan  oleh  restoran.  Dalam  hal  pajak  jasa  makanan, orang  atau  perusahaan  yang  membeli  makanan  dari  usaha  katering dikenakan  pajak  jasa  makanan,  dan  orang  yang  membayar  pajak  jasa makanan adalah orang yang menjalankan usaha katering.
Pajak  restoran  berlaku  untuk  layanan  yang  disediakan  oleh  restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan tidak melebihi dari jumlah 10% dari itu jumlah yang diterima restoran dan ditentukan oleh undang-undang setempat. c.  Pajak Hiburan
Menurut  UU  No.  28  Tahun  2009,  pajak  hiburan  adalah  pajak  atas penyelenggaraan  jasa  hiburan  dan  tujuan  pajak  hiburan adalah  orang  atau kelompok yang mendapat manfaat dari hiburan. Wajib pajak hiburan adalah penyelenggara acara hiburan.
Pajak  hiburan  Ini  termasuk  hiburan  berbayar  seperti  film,  pertunjukan artistik,  pameran,  diskotik,  karaoke,  sirkus,  pusat  kebugaran,  dan  acara olahraga.  Dasar  pengenaan  pajak  perhotelan  ditentukan  oleh  Undang- Undang  Otonomi  Daerah,  tidak  melebihi dari  sebesar  35%  (tiga  puluh  lima persen)  dari  jumlah  yang  diterima  atau  akan  diterima  oleh  penyelenggara hiburan.
Tarif  pajak  hiburan  dapat  ditetapkan  hingga  74%  khusus  untuk  pajak hiburan berupa peragaan busana,  salon kecantikan,  diskotik, karaoke,  klub malam,  permainan  akrobat,  panti  pijat  dan  mandi  uap.  Tarif  pajak  hiburan tetap  sampai  dengan  10%  (sepuluh  persen)  berlaku  untuk  kesenian  rakyat atau hiburan tradisional.
d.  Pajak Reklame
Pajak  reklame  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  reklame  dalam lingkup  Undang-undang  No.  28  tahun  2009  dan  orang  atau  badan  yang menggunakan  reklame  dikenai  pajak  reklame.  Wajib  pajak  reklame  adalah organisasi yang menyelenggarakan reklame.
Yang  dimaksud  dengan  pajak  reklame  adalah  reklame,  yaitu  reklame, reklame  kain,  reklame  udara,  reklame  film,  dan  lain-lain,  semua  realisasi reklame.  Dasar  pengenaan  pajak  reklame  adalah  biaya  sewa  reklame, dibatasi  paling  maksimal  25%  dan  pajak  tersebut    ditetapkan  dengan peraturan daerah.
e.  Pajak Penerangan Jalan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  Pajak  Penerangan Jalan  adalah  pajak  atas  konsumsi  listrik  dari  sumber  sendiri  dan  sumber lain.  Dalam  hal  pajak  penerangan  jalan,  sasaran  pajak  penerangan  jalan adalah orang yang menggunakan listrik.
Subyek  pajak  penerangan  jalan  adalah  listrik  dikonsumsi  oleh pengguna,  diproduksi  atau  diperoleh  dari  sumber  lain.  Standar  pajak penerangan jalan ditetapkan tidak melebihi 10% dari harga jual tenaga listrik dan  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  Tarif  pajak  penerangan  jalan untuk konsumsi listrik di industri, produksi minyak dan gas alam dan sumber daya  lainnya  ditetapkan  tidak  melebihi  3%.  Listrik  dihasilkan  sendiri,  tetapi tarif pajak penerangan jalan ditetapkan maksimal 1,5%.
f.    Pajak Parkir
Sesuai  dengan  UU  No.  28  Tahun  2009,  biaya  parkir  dikenakan  untuk pemeliharaan  ruang  parkir  off  road  dan  sebagian,  termasuk  penyediaan lahan untuk pemeliharaan kendaraan.
Parkir kena pajak - perorangan atau badan hukum yang mengeluarkan parkir  untuk  keperluan  pajak.  Sedangkan  pajak  parkir  adalah  jumlah  yang dibayarkan  oleh  pembayar  pajak  kepada  pengelola  taman  dan  ditetapkan
paling  tinggi  sebesar  30%  dan  pajak  tersebut  ditetapkan  oleh  pemerintah daerah.
g.  Pajak Air Tanah
UU  28  Tahun  2009  menyebutkan  bahwa  pajak  air  tanah  adalah  pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Pengertian air tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan di permukaan bumi.
Pajak  air  tanah  Seseorang  atau  organisasi  yang  dikenakan  pajak  air tanah  mengambil  atau  menggunakan  air  yang  digunakan  oleh  orang  atau organisasi  tersebut  untuk  berbagai  keperluan,  termasuk  penggunaan komersial,  kantor,  dan  rumah  tangga.  Pembayaran  pajak  dasar  air  tanah ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  tidak  lebih  dari  20%    dari  harga pembelian air tanah.
h.  Pajak Sarang Burung
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  menyebutkan  bahwa  pajak sarang  burung  walet  adalah  pajak  atas  pemungutan  atau  pemanfaatan sarang burung walet. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang sarang  burung walet,  subjeknya  adalah  orang  atau  kelompok  yang  mengoleksi  sarang burung walet.
Orang  atau  badan  yang  mengumpulkan  sarang  burung  walet dikenakan  pajak  burung  walet.  Pengenaan  pajak  sarang  burung  walet didasarkan  pada  harga  jual  sarang  burung  walet  dan  tarif  pajak  sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% sesuai dengan peraturan undang- undang daerah.
i.    Pajak Mineral Bukan Logam
UU  No.  2009  Dua  puluh  delapan  negara  mengenakan  pajak  atas ekstraksi  mineral  alam  atau  produksinya  dari  batuan  alam  dan  non-logam. Keduanya dikonsumsi secara alami dari permukaan bumi.
Dalam  hal  pengenaan  pajak  atas  mineral  bukan  logam  dan  batuan, yang  dikenai  pajak  adalah  orang  atau  badan  hukum  yang  bergerak  di bidang  pengambilan  mineral  dan  batuan  bukan  logam.  Bahan  kena  pajak meliputi  mineral  bukan  logam  dan  asbes,  serpih,  batu  semi  mulia,  batu kapur,  batu  apung,  batu  permata,  bentonit,  dolomit,  feldspar,  halit,  granit, gipsum, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, dan mineral lainnya. . Bersama dengan ketentuan non-logam dan hukum lainnya. Pajak atas mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan peraturan daerah tidak lebih dari 20%.
j.    Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  Pajak  Bumi  dan Bangunan  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  bangunan  yang  dimiliki, dikelola, dan digunakan oleh orang-orang nyata atau badan hukum. Namun, area  yang  digunakan  untuk  tujuan  pertanian  dikecualikan.  Kehutanan  dan kegiatan pertambangan lainnya.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Subjek  pajak  adalah  orang  yang sebenarnya yang menikmati tanah dan yang mengelola atau menggunakan bangunan.  Dasar  pengenaan  pajak  untuk  pajak  bumi  dan  bangunan ditetapkan  maksimum  tidak  melebihi  sebesar  0,3%    seperti  yang dipersyaratkan oleh peraturan daerah.
k.  Pajak  Hak Pembebasan Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  Pajak  Perolehan Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  adalah  suatu  tindakan  atau  peristiwa
dimana  seseorang  memperoleh  hak  atas  tanah  dan  bangunan  untuk membayar pajak daerah.
Pengertian  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  adalah  hak  pemeliharaan dan hak guna bangunan, yang merupakan Pajak penghasilan atas hak atas tanah dan bangunan dipungut dari orang perseorangan, atau badan hukum yang  memperoleh hak  atas  tanah  dan bangunan.  Subyek  Pajak  Perolehan Tanah  dan  Hak  Guna  Bangunan  adalah  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan.  Dasar  pengenaan  pajak  ditetapkan  paling  banyak  sebesar  5% sebagaimana ditentukan oleh undang-undang daerah.

## Pengertian Kinerja pendapatan
Menurut  Mahsun  berpendapat  (2015:141),  kinerja  adalah  contoh  sejauh  mana suatu  kegiatan  dilakukan  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Sedangkan  menurut Risnawati  dan  Mattaalata  (2018:2),  produktivitas  adalah  suatu  keadaan  yang diketahui  dan  diuji  oleh  banyak  pihak  untuk  menentukan  seberapa  sukses  suatu organisasi mencapai hasil yang berkaitan dengan perusahaan atau visi perusahaan, serta  mengetahui  positif  dan  negatifnya.  sisi.  .  Pengukuran  dan  evaluasi  kinerja merupakan  target  khusus  yang  ingin  dicapai.  Menurut  Forele  dan  Amy  (2018:23), pendapatan daerah merupakan bagian dari DOP dan bagaimana suatu daerah dapat mengetahui  sumber  pendapatan  yang  dimiliki  suatu  negara?  Kinerja  adalah  tingkat pelaporan  atas  pelaksanaan  kegiatan/program/kebijakan  untuk  mencapai  tujuan, khususnya rencana strategis.

## Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja
Pengukuran  kinerja  dapat  digunakan  sebagai  dasar  perubahan  dalam organisasi  pemerintah  untuk  meningkatkan  hasil  dan  mencapai  tujuan.  Kinerja pendapatan  dapat  diukur  dan  dievaluasi  dengan  menggunakan  data  dan  informasi yang dipublikasikan dalam laporan pelaksanaan anggaran.
Ada beberapa cara teknis untuk menganalisis laporan, antara lain:
a) Analisis Varian Menurut Mahmoudi (2016:135), analisis varian anggaran pendapatan dilakukan dengan  menghitung  selisih  antara  pendapatan  aktual  dengan  anggaran.  Saat menganalisis varians pendapatan, pembaca harus menyelesaikan tugas utama berikut:
1.  Kami melihat perbedaan terbesar antara pendapatan yang dianggarkan dan aktual dalam hal nominal dan persentase.
2.  Tentukan  tingkat  dispersi  apa  yang  dianggap  dapat  diterima  atau  masuk akal.
Tabel  di  bawah  mungkin  berguna  saat  mengevaluasi  performa  atau pendapatan.
Tabel Indikator keuangan dan kriteria kinerja Klasifikasi dampak standar ≥ 100% sangat efisien seratus% efektif 90% - 99% sangat efisien 75% - 89% kurang efektif ≤75% efektif Sumber: Mahmudi, (2016:141) .
b) Analisis Pertumbuhan
Menurut  Mahmoudi  (2016:137),  analisis  pertumbuhan  penerimaan  pajak berguna untuk menentukan apakah pemerintah daerah mengalami pertumbuhan  penerimaan  pajak  positif  atau  negatif  pada  tahun  anggaran tertentu  atau  periode  anggaran  yang  berbeda,  dan  dalam  menentukan pelaksanaan  anggarannya.  Pertumbuhan  pendapatan  pada  tahun  tertentu  (t) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

## Peningkatan pendapatan
Tabel  di  bawah  ini  dapat  digunakan  saat  mengevaluasi  kinerja  atau  indikator pendapatan.
Tabel Kriteria kinerja keuangan persentase standar <10 sangat efisien 10-20 efektif 21-30 sangat efisien 31-40 efisiensi rendah >40 tidak efektif Sumber: Mahmudi (2019:142) .

## C. METODE PENELITIAN
Studi  ini  diterapkan Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kota  Palembang. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  sebagai  metode kualitatif,  dan  Sugyono  (2021:7)  mengatakan  bahwa  metode  kualitatif  adalah penelitian  yang  melakukan  analisis  data  secara  induktif.  Penelitian  kualitatif mengandalkan  data  yang  dikumpulkan berulang  kali  di  lapangan,  menganalisis  dan menganalisis  data  untuk  menghasilkan  hasil  yang  dapat  dikelompokkan  menurut topik  tertentu.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  realisasi  dan  target  anggaran pendapatan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang periode  2014-2022.  Dalam  penelitian  ini  sampel  penerimaan  pajak  daerah  diambil dari  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kota  Palembang  periode  2014-2022. Selain itu,  sumber data penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Dalam penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  digunakan  dengan  menggunakan  teknik dokumentasi.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis variansi dan analisis pertumbuhan.

## D. HASIL  DAN PEMBAHASAN
Hasil  dan  pembahasan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut.  Gambar  di bawah ini menunjukkan Pendapatan dan realisasi penerimaan pajak daerah periode 2014-2022.

## Gambar Grafik persentase perkembangan realisasi dan target
Sumber: Bapenda Kota Palembang .

## Analisis Varian (Selisih)
Jenis  pajak  dapat  dianggap  sebagai  pajak  yang  dinaikkan  atau  diturunkan. Pada  tahun  2014,  Pajak  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dinaikkan  menjadi 46.727.606.144,00 melebihi target peningkatan anggaran. bangunan. Kalau pajak air tanah  rendah,  hanya  1.049.000,00.  Pasalnya,  beberapa  industri  di  kota  Palembang sedikit menggunakan air tanah sebagai bahan baku kegiatannya.
Pajak  Penerangan  Jalan  (PLN)  pada  tahun  2015  sebesar  8.938.230.585,00 merupakan angka yang tidak terduga karena meningkatnya jumlah konsumen listrik di  rumah  dan  usaha  serta  penambahan  instalasi  listrik  baru  oleh  konsumen. Sedangkan  penerapan  pajak  yang  paling  kecil  adalah  pajak  air  tanah  yang  hanya sebesar  $165.405,00.  Hal  yang  sama  terjadi  pada  tahun  2014,  karena  beberapa industri  masih  menggunakan  pajak  air  tanah  sebagai  bahan  baku  untuk  operasi mereka. Jika  dibandingkan  dengan  pajak  restoran  dapat  dilihat  pada  tahun  2014 sudah  tercapai  target  penerimaan  dimana  terdapat  selisih  7.527.716.420.  atau 110,57%.  Tahun  2015  dapat  dilihat  sudah  tercapai  target  penerimaan  dimana terdapat  selisih  7.718.132.607.  atau  115,43%.  Tahun  2016  dapat  dilihat  sudah tercapai  target  penerimaan  dimana  terdapat  selisih  817.314.565.  atau  101,17%. Tahun  2017  dapat  dilihat  sudah  tercapai  target  penerimaan dimana  terdapat  selisih 348.336.478 atau 100,44%.
Pajak  terbesar  adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  yang  mencapai 117.441.686.925,00 pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh tumbuhnya kesadaran bahwa  Wajib  Pajak  harus  memenuhi  kewajibannya.  Pengakuan  pajak  yang  paling kecil adalah pajak air tanah yaitu hanya sebesar 3.977.855,00. Hal ini karena pajak air  tanah  masih  digunakan  di  beberapa  sektor  industri.  Dan  jika  dibandingkan dengan  pajak  restoran , pada  Tahun  2018  dapat  dilihat  sudah  tercapai  target penerimaan dimana terdapat selisih 5.898.646.681 atau 106,74%. Tahun 2019 dapat dilihat  tidak  tercapai  target  penerimaan  dimana  terdapat  selisih    -42.141.341.798 atau  75,21%.  Tahun  2020  dapat  dilihat  tidak  tercapai  target  penerimaan  dimana terdapat  selisih  -115.772.207.234  atau  86,28%.  Tahun  2021  dapat  dilihat  sudah tercapai  target  penerimaan dimana  terdapat  selisih  15.807.488.195  atau  113,744%.
Tahun  2022  dapat  dilihat  sudah  tercapai  target  penerimaan dimana  terdapat  selisih 9.079.075.816 atau 105,04%.
Pada  tahun  2017,  24.996.045.395  merupakan  jumlah  pajak  tertinggi  atas perolehan  hak  atas  tanah.  Peningkatan  tersebut  disebabkan  oleh  peningkatan pembangunan  dan  peningkatan  aset  publik.  Permohonan  pajak  yang  paling  kecil adalah  pajak  air  tanah  yang  hanya  sebesar  737.311,00.  Semuanya  sama  pajak seperti tahun lalu.
Pada  tahun  2018  Di  kota  Palembang  yang  menjadi  tuan  rumah  Asian  Games 2018,  pajak  hotel  tertinggi  di  tahun  2018  mencapai  6.048.220.009.008.  Sedangkan realisasi  pajak  terendah  ada  pada  pajak  Sarang  Walet  yang  hanya  sebesar 96.000,00. Swiftlet memungkinkan Anda membayar lebih sedikit pajak.
Pajak  penerangan  jalan  (N0N  PLN)  tahun  2019  sebesar  85.261.008,00. Konsumsi  energi  meningkat  karena  peningkatan  bisnis  dan  industri.  Penerapan pajak yang paling kecil adalah pajak parkir yaitu hanya 51.580.953 karena sosialisasi sebagai  wajib  pajak  masih  kurang.  Penerimaan  pajak  terbesar  pada  tahun  2020 adalah  pajak  tambang  non  logam  sebesar  421.537.433  karena  meningkatnya pertumbuhan  di  sector  pertambangan,  penerapan  pajak  yang  paling  rendah  adalah pajak penerangan jalan sebesar 406.412.025.00 (BUKAN PLN). Beberapa bisnis dan industri tutup karena wabah Covid-19.
Pajak  terbesar  pada  tahun  2021  adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) sebesar 16.731.534.589,00. Realisasi pajak kecil adalah pajak darang burung wallet , yang mencapai 25.645.000. Penerapan pajak terbesar adalah pajak perolehan hak atas  tanah  yang  akan  mencapai  95.450.832.204,00  pada  tahun  2022.  Realisasi pajak yang kecil hanya 770.000,00 pajak sarang burung walet.
Analisis  varian  persentase  setiap  jenis  pajak  daerah  mengalami  pertumbuhan pendapatan yang berbeda. Rata-rata pendapatan jenis pajak daerah dari tahun 2014 sampai  dengan  tahun  2022  yaitu  pajak  hotel  rata-ratanya  sebesar  100,55%,  (naik). Pajak  restoran  sebesar  88,98%,  (turun).  pajak  hiburan  81,54%,  (turun).  pajak Reklame sebesar 98,34%, (turun).
Pajak  Penerangan  Jalan  (PLN)  sebesar  97,48%,  (turun).  pajak  Penerangan Jalan  (NON  PLN)  sebesar  107,69%,(naik).  pajak  parkir  sebesar  69,48%,(turun). pajak  Air  Tanah  sebesar  91,23%,(turun),    pajak  Sarang  Burung  walet  sebesar 113,95%, (naik). pajak mineral bukan logam sebesar 115,43%,(naik). pajak bumi dan bangunan  (PBB)  sebesar  87,61%,(turun).  pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah sebesar 88,75%.(turun).
Secara  keseluruhan  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kota  Palembang dari tahun ke tahun pendapatannya mengalami fluktulasi. Faktor yang menyebabkan berfluktulasi salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat  dalam membayar taat pajak.  Sedangkan  pajak  masih  menjadi  aspek  utama  dalam  pendapatan  di  Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang.

## Analisis Pertumbuhan
Analisis  laju  pertumbuhan menurut  jenis  pajak  daerah dengan fluktuasi tingkat pertumbuhan  penerimaan  pajak  yang  tinggi.  Dari  tahun  2014  hingga  tahun  2022, rata-rata  penerimaan  pajak  daerah  yaitu  pajak  hotel  meningkat  sebesar  53,82% pada tahun 2020 dan menurun menjadi 9,35% pada tahun 2017.
Pajak restoran akan naik menjadi 44,54% pada tahun 2022, namun akan turun menjadi 2,30% pada tahun 2021.  Pajak  bisnis hiburan meningkat sebesar 177,97% pada  tahun  2022,  namun  turun  signifikan  menjadi  -62,96%  pada  tahun  2020.
Pasalnya,  penurunan  pajak  bisnis  hiburan  akibat  wabah  Corona  19  menyebabkan perlambatan  pertumbuhan  ekonomi.  Kegiatan  sosial  ekonomi  masyarakat  yang terkena  sanksi  sosial  berat  (PSBB)  dibatasi,  dan  banyak  industri  hiburan  ditutup karena kurangnya penonton.
Pajak Reklame meningkat sebesar 72,31% pada tahun 2014 dan turun menjadi -6,40%  pada  tahun  2020.  Hal  ini  terutama  karena  ada  wajib  pajak  yang  tidak membayar pajak dan ada yang memasang reklame ilegal atau tidak sah. Selain itu, akibat COVID-19, banyak biro iklan tidak dapat memperoleh pendapatan yang cukup dengan membersihkan papan reklame.
Pajak  Penerangan  Jalan  (PLN)  akan  meningkat  sebesar  24,14%  pada  tahun 2022,  namun  akan  turun  menjadi  -6,38%  pada  tahun  2020.  Berdasarkan  hasil kerjasama  antara  (BAPENDA)  Kota  Palembang  dengan  PLN  dalam  hasil  pajak penerangan  jalan  bulanan  PLN,  target  pajak  tersebut  tidak  dapat  terpenuhi  karena masih  banyak  wajib  pajak  atau  konsumen  listrik  yang  belum  membayar  atau membayar.
Pajak  Penerangan  Jalan  (NON  PLN)  meningkat  sebesar  44,54%  pada  tahun 2014  dan  menurun  sebesar  0,00%  pada  tahun  2022.  Pajak  parkir  akan  meningkat sebesar  41,27% pada  tahun 2022,  namun akan  turun menjadi  -49,34% pada  tahun 2020. Pengurangan pajak parkir itu salah satunya karena sepinya pengunjung pusat perbelanjaan  akibat  Corona  19,  pintu  keluar  bandara  ditutup,  dan  rumah  sakit dibatasi pengunjung. Pajak air tanah meningkat  sebesar 127,72% pada tahun 2017 dan  turun  menjadi  0,15%  pada  tahun  2022.  Sewa  tanah  akan  meningkat  sebesar 296,03% pada tahun 2022 dan akan turun menjadi -0,34% pada tahun 2020. Alasan penurunan  pajak  sarang  walet  karena  tidak  banyak  sarang  di  kota  Palembang karena burung walet hidup nyaman di kawasan pesisir.
Sementara  pajak  logam  bukan  logam  meningkat  134,58%  pada  tahun  2015, turun  menjadi  -66,12%  pada  tahun  2014.  Menipisnya  sumber  daya  mineral  di  kota Palembang  dan  rusaknya  jalan  menuju  tambang  menyebabkan  seluruh  pasokan mineral terhenti dan pasokan dan permintaan tambang perusahaan menurun.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  meningkat  sebesar  43,50%  di  tahun  2019 dan turun menjadi -2,56% di tahun 2018. Alasan utamanya adalah ketidakmampuan untuk  mengkomunikasikan  tentang  adanya  kewajiban  pajak  dengan  orang-orang yang  sebelumnya  tidak  tunduk  pada  PBB.  Dan  ada  wajib  pajak  yang  tidak melaporkan pos pajaknya dan masalah pajak PBB setelah mengalami perubahan.
Pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  pada  tahun  2022  meningkat  sebesar 94,19%,  sedangkan  pada  tahun  2014  menurun  hingga  -99,83%.  Penyebab menurunnya  dikarnakan  petugas  vertifikasi  lapangan  kesulitan  untuk  mendapatkan bukti transaksi yang sebenarnya, sehingga menyebabkan lamanya proses vertifikasi, dan tidak semua wajib pajak jujur dalam melaporkan harga transaksi. Ditambah lagi banyak  masyarakat  yang  kurang  memahami  menjadi  pengunaan  pajak  bea perolehan hak atas tanah.
Sementara pajak atas perolehan hak atas tanah meningkat 94,19% pada tahun 2022,  turun  menjadi  99,83%  pada  tahun  2014.  Penurunan  itu  karena  pemeriksa lapangan sulit mendapatkan bukti transaksi yang sebenarnya, proses verifikasi yang panjang,  dan  tidak  semua  wajib  pajak  melaporkan  biaya  transaksi  secara  jujur. Selain  itu,  banyak  orang  yang  tidak  mengerti  mengapa  diperlukan  pajak  untuk perolehan hak atas tanah.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak dengan pertumbuhan rata- rata  terbaik,  dengan  rata-rata  sebesar  178,53%,  lebih  cepat  dari  pajak  lainnya.
Sedangkan  struktur  pajak  terkecil  adalah  bea  perolehan  hak  atas  tanah  sebesar 11,90%.  Hal  ini  karena  kurangnya  masyarakat  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya  menghasilkan  pendapatan  bagi  Badan  Pendapatan  Daerah (BAPENDA) Kota Palembang. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibanding pajak lain realisasinya  lebih  besar  yaitu  pajak  yang  mengalami  rata-rata  pertumbuhan  yang cukup  baik  dengan  rata-rata  sebesar  178,53%.  Sedangkan  pertubuhan  pajak terkecilnya  adalah  pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  sebesar  11,90%.  Hal  ini dikarnakan  kurangnya  masyarakat  akan  taat  kewajiban  pajak  sehingga menyebabkan  pendapatan  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kota Palembang yang sektor utamanya berasal dari pajak daerah yang akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan Kota Palembang

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  kajian  dan  pembahasan  Badan  Pendapatan  Umum  Daerah (BAPENDA)  Kota  Palembang  mengenai  analisis  kinerja  penerimaan  pajak daerah, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.
a) Menurut  perhitungan  analisis  varians  Laporan  Pelaksanaan  periode  anggaran 2014-2022,  rata-rata telah tercapai 95,08%. Artinya hasil analisis varians yang dihitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan hasil kurang dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang cukup efektif.
b) Analisis  pertumbuhan  pendapatan  berdasarkan  Laporan  Kinerja  Anggaran 2014-2022  menunjukkan  rata-rata  kehilangan  efisiensi  sebesar  36,55%. Sementara  hasil  kerja  pertumbuhan  (BAPENDA)  bagus,  akan  terus meningkatkan  hasil  pendapatan  karena  beberapa  pajak  turun  di  bawah  target anggaran.

## 2. Saran
Berdasarkan temuan di atas, penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam  menentukan  kebijakan  penerimaan  pajak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang.
a) Ada baiknya Anda berbicara dengan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak agar pendapatan pajak daerah Anda meningkat setiap tahunnya.
b) Dengan  pengelolaan  11  jenis  pajak,  diharapkan  penerimaan  pajak  akan meningkat.  Penerimaan  pajak  daerah  lebih  baik  dan  lebih  efisien  dengan pengembalian yang lebih tinggi.
Diasumsikan  bahwa  semua  sumber  daya  alam  yang  tersedia  dapat dioptimalkan  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  ketika  pendapatan direalisasikan  dalam  anggaran  yang  diusulkan.  Dengan  menggali  potensi sumber daya alam, mereka dapat meningkatkan pendapatan yang berdampak pada  peningkatan  penerimaan  pajak  daerah  bagi  Badan  Pendapatan  Daerah (BAPENDA) Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Damas.  (2017). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Malang : UB Press.
Irda.   (2014). “Hubungan Etos Kerja Dengan Kinerja Guru Di SMK Negeri 1 Lubuk
Sikaping ” Jurnal Administrasi Pendidikan .  Vol. 2 Nomor : 341-831.
Juli; Retno.  (2015). Dasar Dasar Perpajakan. Yogyakarta:  Deepublish.
Mardiasmo.  (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta : ANDI.
Mardiasmo.  (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta  :  ANDI.
Mahmudi.    (2016). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Yogyakarta  : UPP STIE YKPN.
Mahsun.  (2015). Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFE.
Phaureula; Emy.  (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish.
Risnawati;  Mattaalata.    (2018). Penilaian  Kinerja  Atas  Dasar  Prestasi  Kerja Berorientasi Kedepan. Makassar: Celebes Media Perkasa.
Sugiyono.    (2021). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung  : Alfbeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah.