APLIKASI E GOVERNMENT DAN DAMPAKNYA STUDI KASUS KABUPATEN SRAGEN

## Abdul Hamid
Email : doelha@yahoo.com
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM 4 Serang
Abstract  :  Good Governance is one of the most importance issue in Indonesia post New Order era. One of the ways to applied it to practical world is use an Information Technology (IT) to make public service better. IT application in government, well known as  e government, can support government to make a citizen as a consumer get a faster and sure service. Sragen is one of local governments in Indonesia that applied IT in order to support government’s functions.  E Government application made a best impact like:public service that most fast and efficient and good climate in investation. This research use a qualitative method to knowing what is the impact of IT application in Government function.
Kata Kunci : Pemerintah,  E Government,  Teknologi Informasi, Efisien, Pelayanan Publik
Pemerintah cenderung memiliki label yang kurang positif di masyarakat. Bicara pemerintah, maka yang terbayang adalah korupsi, inefisiensi, kerja aparatur yang lambat, pungutan liar dan sebagainya. Berurusan dengan aparat pemerintahan berarti menghadapi
ketidakpastian baik waktu maupun biaya.
Keputusasaan menata pemerintahan inilah yang kemudian membuat Mantan Presiden, Megawati Soekarnoputri (Suara Merdeka, Senin 12 Februari 2002) mengatakan bahwa “ Saya ini memimpin pemerintahan yang saya
sebut keranjang sampah. Ini karena pada waktu lalu birokrat tidak mau turun. Dulu hanya menyodorkan hal- hal yang baik bukan yang buruk, padahal yang buruk yang harus ditonjolkan, bukan yang baik ” Pemerintahan sebagai masalah juga mengemuka dalam berbagai hasil kajian. Sebuah laporan Bank Dunia menyatakan bahwa kurang-lebih 20-30% bantuan pembangunan telah dicuri atau “dialihkan melalui pembayaran- pembayaran tak resmi kepada para staf dan politisi pemerintah Indonesia .... Banyak badan pemerintah Indonesia  yang memiliki sistem informal yang canggih untuk mengalihkan sebesar 10-20 persen dari anggaran pembangunan dibawah pengelolaan mereka dan untuk menggunakan hasil yang telah dialihkan untuk menambah dana operasi mereka yang tidak cukup maupun untuk kompensasi mereka (Gary Goodpaster Reflections on Corruption in Indonesia) .
Otonomi daerah yang seringkali dianggap sebagai salah satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik,
bertanggung jawab kepada rakyat dan mampu memberikan pelayanan terbaik ternyata mengidap penyakit yang sama. Indonesian Corruption Watch melaporkan bahwa Otonomi daerah telah menjadi lahan subur korupsi.  Otonomi daerah selain penyebaran kewenangan ke daerah juga menjadi penyebaran korupsi ke daerah (Laporan Akhir Tahun 2004
Indonesia Corruption Watch) .
Namun dibalik semua label negatif tersebut, terdapat beberapa cercah harapan yang menariknya muncul dari daerah, bukan dari Jakarta. Beberapa daerah dengan berani melakukan inovasi dalam menyelanggarakan pemerintahan, tersebutlah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Jembrana, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sragen.
Salah satu bentuk inovasi yang akan dipotret dalam makalah ini adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menunjang operasional pemerintahan. Di beberapa negara, TIK mampu menunjang tugas-tugas pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien serta lebih demokratis. Di
Minessota, Amerika Serikat, masyarakat dapat mendownload rancangan peraturan negara bagian dan mengirimkan saran serta kritik langsung kepada pembuat kebijakan.
Di Brazil, negara berkembang seperti Indonesia pemilu sudah menggunakan e-voting (USA Services Intergovernmental Newsletter).
Makalah ini menampilkan deskripsi tentang bagaimana teknologi informasi diterapkan secara konsisten dan  menghasilkan perubahan yang lebih baik di daerah. Konsep ini disebut e-government.
Dalam makalah ini ada dua pertanyaan yang hendak dijawab:  1) Bagaimana deskripsi penerapan e- government di Indonesia,secara khusus di Kabupaten  Sragen?; 2) Apakah dampak dari penerapan e- government di Sragen?
Secara salah kaprah, sebagian kita menganggap bahwa-e government sekedar urusan membuat website. Hal ini diaplikasikan dengan ramai-ramai pemerintah (pusat maupun daerah) membuat website dengan foto pemimpin besar-besar.
Padahal e-government memiliki lingkup yang lebih luas. World Bank
mendefinisikan E-Government sebagai: E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.
E government dapat meliputi e-services, e-management, e- democracy dan e-commerces. Marcin Sakowicz menjelaskan bahwa: E-services  –  This term describes the use of electronic delivery for government information, programs, strategies and services. These are available on-line “24h/7days”. It also refers to Electronic Service Delivery (ESD) and such expression as ‘one-stop service centers”. E-management  – While e-Services focus on extra- organisational relations, e- management (e-administration) refers to the behind-the-scene
information systems supporting the management and administrative functions of public institutions, including data and information management, electronic records maintenance and cross-departmental flow of information. E-democracy  - This is the most difficult to generate and sustain feature of e-Governance. In framework of e-democracy ICT is used as an instrument to help set agendas, establish priorities, make important policies and participate in their implementation in a deliberative way. It refers to activities that increase citizen involvement including virtual town meeting, open meeting, cyber campaigns, feedback polls, public surveys and community forums (such as through e-consultation, e-voting). In short, if egov is successfully implemented new empowered citizens may emerge. They are able
to form the Internet biased alliance to respond to various issues and achieve economic and social objectives. E-commerce – This concept is linked to business side of government interaction. In e- commerce the exchange of money for goods and services is conducted over the Internet. For example, citizens paying taxes and utility bills, renewing vehicle registrations, and paying for recreation programs, or government buying offices supplies, and auctioning surplus equipment (through on-line purchasing, e- procurement).
Dalam aplikasi e- government, terdapat tahapan- tahapan. Gartner (Purnomo Yustianto 2006) membaginya kedalam tahap presence, interaction, transaction dan transformation. Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan dalam bagan tersebut:
Secara lebih ringkas, menggunakan istilah perhotelan, aplikasi e-government membutuhkan tiga  aspek penting yaitu back office, antara  dan front office. Aspek ‘ Pelayanan Masyarakat ’ adalah front-office dari fungsi TI dalam konsep e-Government , sedangkan aspek aspek ‘ komunikasi/koordinasi ’ adalah fungsi back-office -nya. Aspek ‘ Pengelolaan Data/Informasi ’ merupakan aspek antara yang
bersifat back-office pada saat fungsinya adalah pengelolaan data/informasi untuk kepentingan internal  institusi pemerintah, dan dapat pula bersifat front-office pada saat penyajian data/informasi tersebut dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada pihak luar, misalnya masyarakat umum. Berdasarkan urutan pelaksanaannya, ketiga aspek tersebut dapat disusun dalam urutan presedensi berikut:
Sumber: Purnomo Yustianto, 2006

## E Government di Indonesia
Di Indonesia, penerapan e government masih amat menyedihkan. Secara umum,
Indonesia masih tertinggal dalam aplikasi e-Government. Menurut laporan PBB, Global  e-Government Readiness Report 2005, Indonesia berada dalam posisi 97 dari 191 negara yang disurvei. Posisi Indonesia bahkan lebih rendah. Berdasarkan Global e-Government
Survey 2006 yang dilakukan oleh Brown University, dari 208 negara yang disurvei, Indonesia dalam
posisi 183 (http://fti- uii.org/index2.php?option=com_cont entdo_pdf=1id=184).
Sebetulnya ada sedikit kesadaran  untuk melaksanakan e government, misalnya dalam bentuk membuat website. Hampir semua lembaga pemerintahan memiliki website, seperti
itu, baru sekedar  sebagai sarana nampang dan menyediakan informasi satu arah saja.
Sumber: Purnomo Yustianto, 2006
Padahal pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government telah menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah.
Adapun program e government yang sedang berjalan adalah  pembangunan e-government secara nasional melalui Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DTIKNas), sudah menetapkan tujuh program (flagship) yang akan diprioritaskan. Diantaranya: Nomor Identitas Nasional (Depdagri), E-Procurement (Bappenas), E-Education (Depdiknas), National Single Window (Depkeu), E-Anggaran
(Depkeu), Palapa Ring (Depkominfo) dan Legalitas Piranti Lunak (Depkominfo).
Bisa dikatakan secara umum alikasi e government di Indonesia masih  di tahap presence saja, menampilkan website walaupun jarang di update dan seringkali kurang menampilkan informasi penting. Jarang yang sudah mampu masuk ke tahap interaction. Jikapun masuk ke tahap ini, isinya masih pelit dan kalah cepat disbanding situs privat. Sebagai contoh jika anda menginginkan UU Pemilu 2009 yang baru disahkan oleh rapat paripurna DPR tanggal 3 Maret yang lalu, tidak akan anda temukan di
atau
tersebut malah bisa anda temukan di atau
Biasanya kelemahan ini diklaim sebagai akibat berbagai kendala. Ada beberapa kendala (Budi rahardjo,  2001)  :  1) Kultur berbagi belum ada . Kultur berbagi
( sharring ) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.  2) Kultur mendokumentasi belum lazim . Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.  3) Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industry.
Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.  4) Infrastruktur yang belum memadai dan mahal .
Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan ( budget ) untuk keperluan ini.  5) Tempat akses yang terbatas . Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum ( public library ). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

## E Government di Sragen
Melihat kendala-kendala yang dipaparkan diatas, tampaknya sulit untuk melihat aplikasi e government di Indonesia. Tunggu dulu. Aplikasi E  Government secara menakjubkan ternyata justru tak tumbuh di kota besar yang memiliki perguruan tinggi di bidang teknologi Informasi terkemuka. Aplikasi E Government justru muncul di sebuah kota kabupaten kecil bernama Sragen.
Penerapan e government di Sragen sudah dimulai sejak tahun 2003.  Tentu saja penerapan e government bersitemali dengan upaya reformasi pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dibangunnya Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang melayani berbagai perizinan di satu atap.
Melalui aplikasi e government, kantor-kantor pemerintah sampai ke tingkat kecamatan terkoneksi dalam LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network).  Sejak 2007 WAN bahkan sudah menjangkau 208 desa di Sragen. Tulang punggung penerapa e government di Sragen
adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE).
Secara garis besar, terdapat empat bentuk aplikasi e government di Sragen
1)  Sistem Informasi Manajemen Kependudukan sejak 2003. Layanan ini memungkinkan pembuatan KTP hanya butuh waktu lima  sampai dua menit, tanpa ada pungutan liar dan prosedur yang berbelit. 2)  Sistem Informasi Manajemen Perizinan sejak 2005. Sistem ini bisa melacak ( tracking ) dokumen perizinan secara online . Saat ini sudah 59 izin dan 10 non-perizinan yang diproses menggunakan TI. Kabupaten Sragen juga sudah mempunyai 13 aplikasi sistem untuk kantor pemerintah dan rumah sakit. Kami juga sudah membangun jaringan sampai ke 208 desa dan menyerahkan 17 izin yang bisa diurus pada tingkat kecamatan
3)
Website resmi Pemkab Sragen sejak 2002. Lewat website , masyarakat bisa memperoleh informasi lengkap mengenai profil dan potensi kabupaten yang terdiri dari 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan
ini, termasuk harga sembako dan sarana interaktif aparat dan masyarakat. yaitu atau 4) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-
Kantaya (Kantor Maya) sejak 2004. Sistem online ini mempermudah pekerjaan pegawai Pemkab Sragen dan koordinasi antarorganisasi pemerintahan di sana. Misalnya, untuk pelaporan dan pengawasan di setiap unit kerja, kecamatan dan BUMD, sarana pengiriman data, informasi dan pengawasan proyek di setiap unit kerja, informasi agenda kerja di setiap satuan kerja, pengiriman surat dinas atau undangan kedinasan ke setiap unit kerja, dan untuk forum diskusi serta interaksi antarpegawai.
Situs kantaya adalah
Antaya telah menjadi sarana komunikasi dari kantor kabupaten hingga ke 20 kecamatan dan 208 desa di Sragen yang disebut Kantor Maya (Kantaya). Untuk masuk ke
Kantaya diperlukan login dan password yang dimiliki oleh operator Kantaya.
Aplikasi Kantaya di antaranya laporan monitoring setiap dinas, satuan kerja, dan kecamatan; sarana pengiriman data; informasi dan monitoring proyek secara online pada setiap satuan kerja; agenda kerja setiap satuan kerja; forum diskusi dan chatting antarpersonel dan satuan kerja; surat dinas atau undangan.
Di kantaya juga tersedia sistem informasi pemerintahan daerah, perizinan terpadu, sistem informasi perdagangan antarwilayah, kepegawaian, keuangan daerah, kependudukan, pertanahan, sistem rumah sakit umum daerah, sistem informasi strategis, pendapatan daerah, pengelolaan barang daerah, sistem informasi geografis, kredit, dan pembayaran perusahaan daerah air minum.
Operator kantaya di desa adalah PNS yang ditugaskan di desa dan memiliki kempetensi di bidang IT. Operator kantaya adalah bagian dari 604 PNS desa yang tersebar di 208 desa di Sragen, masing-masing desa memiliki tiga PNS desa.  Tiga PNS desa memiliki fungsi masing- masing, satu orang operator Kantaya, satu orang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan satu orang melakukan pemberdayan masyarakat. Setiap PNS desa mendapat insentif  tambahan  sebesar Rp. 250.000 perbulan dan mendapatkan satu buah sepeda motor dinas. Secara berkala kompetensi dan kinerja mereka dievaluasi. ada empat tahapan evaluasi yang ditujukan pada PNS desa, yakni tahap evaluasi tiga bulan, enam bulan, tahapan evaluasi aplikasi program, dan evaluasi setahun yang meliputi kemampuan PNS untuk menguasai wilayah kerjanya. Jika tidak lolos mereka ditarik ke Kabupaten, insentif dihentikan dan   sepeda motor harus dikembalikan.
Secara umum, manfaat utama yang dirasakan adalah kecepatan pertukaran data dan informasi.
Jaringan on-line ini mengubah pola lama penggunaan administrasi secara manual menjadi penyelenggaraan pemerintah berbasis Information and Communication Technology (ICT). Penggunaan Internet dan intranet di pemerintah kabupaten Sragen ini mewujudkan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat dengan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Hasil lainnya dari penggunakan jaringan on-line ini adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, kecepatan serta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan publik. Dengan jaringan on-line ini juga dapat membuka hubungan dengan dunia luar melalui penggunaan internet, penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi, penggunaan sistem aplikasi, standarisasi metadata, juga dapat bertukar data secara elektronik serta penggunaan sistem dokumentasi elektronik.
Dengan Pemerintahan berbasis ICT tersebut juga dapat menjawab tantangan bagaimana memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat.
Ringkasnya, jaringan on-line menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, cepat, transparan antar satuan kerja di lingkungan Pemkab. sampai pada level desa, antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan perusahaan bisnis, serta pemerintah dengan pemerintah diakses pada 21 Maret 2008).
Biaya aplikasi e government “hanya” menghabiskan anggaran 1.2 miliar rupiah  untuk biaya awal dan 900 juta rupiah sebagai biaya pemeliharaan selama 5 tahun. Hal ini bisa terjadi karena pendekatannya bukan pendekatan proyek tapi pendekatan manfaat. Sebelum proyek dimulai, Bupati merekrut 112 orang berlatar belakang swasta, asli Sragen yang memiliki kompetensi tinggi.  Empat di antaranya ahli TI yang kemudian dijadikan staf di Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE). Selanjutnya, KPDE mulai membangun sistem jaringan ini.
Awal dibangun, jaringan itu belum terhubung dengan kecamatan. Hanya terbatas pada satuan kerja penghasil pendapatan asli daerah (PAD). Tujuan dibangunnya jaringan
itu untuk mengontrol laporan harian. Dari sini, penghasilan satuan kerja PAD bisa dicek setiap hari.
Setelah sukses diterapkan di lembaga teknis, sistem online diterapkan di kecamatan. Online dengan kecamatan inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk keperluan Simduk. Setelah semua dinas teknis dan kecamatan online, pada 2007 ini, giliran desa untuk online. Jadi, data antarsatuan  kerja, kecamatan,dan desa akan terpadu (Jawapos, 30 Januari 2007).
Dengan  “membajak”  orang yang memiliki kompetensi inilah kemudian, maka aplikasi e government mampu dilaksanakan secara mandiri Jika diserahkan ke pihak ketiga, biaya yang dikeluarkan akan mencapai 7 miliar rupiah.
Secara lebih jelas terdapat beberapa dampak Penerapan E Government, yaitu : 1) Organisasi Pemerintahan  lebih cepat, efisien dan efektif . Laporan harian kegiatan pembangunan dan laporan  keuangan cukup disampaikan lewat komputer. Jika hendak melakukan pertemuan dengan bawahannya, Bupati tak perlu bertemu secara fisik, cukup
teleconference dengan menggunakan webcam. Surat undangan bisa dikirim melalui intranet . Segala agenda harian, jadwal  pertemuan  – yang endadak sekalipun ditampilkan secara rutin pukul 07.00 –  07.30. Operator di desa wajib mengecek intranet di jam tersebut; 2) Pelayanan Lebih Baik . Kini pembuatan KTP hanya memakan waktu dua menit, di awal program ini (2003) memakan waktu 3  menit. Padahal sebelumnya pembuatan KTP bisa memakan waktu berhari-hari. Sistem online juga membuat ada kepastian biaya, hanya 5.000 tanpa pungutan liar dan ucapan terima kasih. Data pembuat KTP plus foto langsung terdokumentasi secara digital; 3) Penghematan . Sebelumnya, biaya telepon dan belanja alat tulis kantor Kabupaten Sragen mencapai Rp 2,3 miliar per tahun. Dengan teknologi informasi, pengeluaran hanya Rp 250 juta per tahun. Penggunaan kertas bisa dihemat sampai mencapai 70%;  4) Kerapihan data yang  menunjang pelayanan . Berbagai data di pemerintahan terdokumentasi secara digital. Tak akan ada KTP kembar di
Sragen karena database 863.914 penduduk sudah terintegrasi dalam database digital  sejak tahun 2006. Hal ini bisa menjadi model untuk penerapan NIK  (Nomor Identitas Kependudukan) yang sedang dikerjakan Depdagri. Rapinya database penduduk memudahkan dalam banyak hal seperti pendataan masyarakat miskin, pengangguran, persiapan pemilu atau pilkada sampai mencegah teroris yang menggunakan data penduduk palsu; 5) Berkembangnya Bisnis dan Investasi .  Melalui e commerce yang dikembangkan, bisnis masyarakat Sragen mulai mendapat pasar global. Batik sragen sudah mulai mendapat pesanan dari luar negeri. Secara umum (tentu saja bersama faktor lain, tak hanya e government) terdapat perkembangan laju investasi Pada tahun 2002, investasi di Sragen sebesar Rp 592 milyar, dan pada tahun 2005 meningkat sebanyak 61,3% menjadi Rp 955 milyar.
Namun demikian tak lantas pelaksanaan e government di Sragen berlangsung tanpa kendala. Penelitian yang dilakukan oleh Fathul Wahid (2007) menemukan
setidaknya terdapat tiga tantangan dalam pelaksanaan e government, yakni  : 1)  Tantangan Manajemen, Tantangan ini terkait dengan peran politik pimpinan dan pengambil keputusan. Bupati Sragen, H. Untung Wiyono, telah menunjukkan kepemimpinan politik yang baik dalam konteks ini. Sejak awal, Bupati menyadari bahwa manajemen perubahan sangat penting untuk menjamin suksesnya implementasi e- Government. Tantangan manajemen ini merupakan yang paling berat untuk diselesaikan. Tidak jarang dalam tahap-tahap awal implementasi e-Government, Bupati, “menantang” para kepala dinas untuk mengikuti kebijakan yang sudah dibuat atau “minggir”. Kepemimpinan politik ini, akhirnya direspon dengan baik oleh banyak pihak, termasuk oleh kalangan legislatif.2)  Tantangan  SDM,  Visi Sragen dalam implementasi e- Government adalah meningkatkan layanan publik. Karenanya, pola pikir para pelayan masyarakat perlu diubah untuk lebih berorientasi kepada layanan. Enam bulan pertama ketika dilantik menjadi bupati,
Untung melakukan brain-washing para PNS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepedulian mereka dalam meningkatkan kualitas layanan publik.” Rendahnya kapabilitas dalam bidang TI dipecahkan dengan pelatihan- pelatihan yang dilakukan secara teratur. Sragen juga mempekerjakan beberapa profesional untuk membantu mempercepat implementasi e-Government.    3) tantangan infrastruktur,  Meskipun infastruktur dan dukungan financial terbatas (Rp 900 juta untuk 5 tahun), namun hal ini tidak mengendorkan semangat Sragen dalam implementasi e-Government. Bandwidth Internet yang disewa untuk melayani 52 kantor hanya 128 kbps. Keterbatasan ini disiasati dengan penjadwalan akses. Selain mengembangkan sendiri, beberapa sistem informasi (software) dikembangkan bekerjasama dengan pihak ketiga, seperti software Kantaya yang dikembangkan bersama dengan BPPT. Bahkan untuk membuka akses komputer murah, Sragen berencana mendirikan
BUMD yang bertindak sebagai provider TI.
Merunut kepada kerangka konsep yang diakai dalam makalah ini, maka bisa dikatakan bahwa pelaksanaan e government di Kabupaten Sragen mampu masuk ke tahap Transformation dalam bentuk pelayanan satu atap. E Government di Kabupaten Sragen mampu menyeimbangkan antara Back Office dengan Front  Office. Pelayanan publik tidak kedodoran karena didukung oleh tenaga yang kuat, terampil, terlatih di beakang layar. Tenaga profesional juga bekerja keras karena mendapat insentif memadai, mematahkan anggapan beberapa kalangan terhadap PNS yaitu PGPS (Pintar Goblok Pendapatan Sama).
Kegagalan e government di banyak tempat lebih banyak karena ketergesaan di front office dengan mengabaikan back office. Penyebab lain adalah mental proyek, e government dilaksanakan berarti ada pengadaan komputer, kabel, mouse, tower, dan lain-lain. Akibatnya yang terjadi e government di beberapa
daerah gagal dan menjadi sarang korupsi baru.
Spirit pendekatan proyek inilah yang tidak ditemukan didalam pelaksanaan e government di Kabupaten Sragen, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan mafaat. Bupati dibantu oleh Tim Ad Hoc yang bergerak simultan seperti Marketing Unit dan Enginering Team.
Marketing Unit (MU) dibentuk Pemkab Sragen sebagai unit fungsional yang bertugas dalam memasarkan potensi sumberdaya kompetitif, peluang investasi, serta produk-produk unggulan kepada pihak-pihak di dalam dan luar Kabupaten Sragen. Bentuk kelembagaan adhocracy unit fungsional ini menjadikan MU dapat lincah dan leluasa bergerak dengan koordinasi langsung dengan Bupati/ Wakil Bupati.
Engineering Services ((ES) yang dibentuk untuk membuat seluruh perencanaan yang bersifat konstruksi. Perencanaan berikut estimasi yang dibuat oleh satker ini akan menyelaraskan kebutuhan biaya konstruksi dengan sumberdaya yang
harus dikeluarkan pada setiap proyek konstruksi. Pengadaan barang dan jasa, termasuk sarana dan prasarana e government berjalan seharusnya dengan batuan tim ini.

## Penutup
Pelaksanaan e governmnet di Pemerintah Kabupaten Sragen sudah berhasil merevolusi wajah pemerintah. Label lambat, gaptek,berbiaya tinggi sudah berhasil dirubah dengan penerapan TIK dalam pemerintahan.
Namun tantangan terbesar dari sebuah inovasi adalah keberlanjutan. Selama ini perubahan positif di Sragen lebih banyak muncul karena benevolence sang Bupati. Untung Sragen punya Untung.
Untung sudah masuk periode kedua, karena dia bukan Raja dan kita hidup di alam demokrasi, maka siapa menjadi pengganti Untung ditentukan oleh pilihan publik. Keberlanjutan inovasi dalam pemerintahan di Sragen amat tergantung dari political will pemimpin daerah d Sragen paska Untung. Jangan sampai kemajuan
yang ada di Sragen tersandera oleh kepentingan politik.

## Daftar Pustaka
Gary Goodpaster. Reflections on Corruption in Indonesia Marcin Sakowicz. How to Evaluate E-Government? Different Methodlogies and Methodes
Prasodjo, Eko,2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Antara Model Demokrasi
Lokal dan Efisiensi Struktural. Depok. Departemen Ilmu
Administrasi Negara FISIP
UI.

## Indonesia Corruption Watch
Laporan Akhir Tahun 2004,
Otonomi Daerah, Lahan
Subur Korupsi

## USA Services Intergovernmental
Newsletter, How E Government Changing
Society and Strenghening Democracy
Purnomo Yustianto Manajemen Pembangunan Teknologi Informasi:Trans Formas I Menuju E –Government, Makalah Dalam Konferensi Nasional Teknologi Informasi  Komunikasi Untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat Timur Institut Teknologi Bandung
Tantangan dan Peran Kemimpinan Politik dalam Implementasi e Government: Pelajaran dari Sragen .
http://fti- uii.org/index2.php?option=co m_contentdo_pdf=1id=18 4
Budi rahardjo, Membangun E Government, makalah dalam Seminar Nasional Jaringan Komputer II, yang diselenggarakan oleh Technic Study Club, STMIK Dipanegara Makassar, 19 Mei 2001 Suara Merdeka, Senin 12 Februari 2002, Megawati:Pemerintahan Keranjang Sampah
Sukses Kabupaten Sragen Terapkan Teknologi Informasi:Urus
KTP Cukup Dua Menit . Jawapos, 30 Januari 2007
Tantangan dan Peran Kemimpinan Politik dalam Implementasi e Government: Pelajaran dari Sragen .
http://fti- uii.org/index2.php?option=co m_contentdo_pdf=1id=18 4
20 Maret 2008 Maret 2008