## KEDUDUKAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA 1
THE POSITION OF “ CAMAT ” AS A TEMPORARY LAND REGISTRATION OFFICER
Hamzah, S.H., M.Kn 2 Email: delez39@gmail.com
Camat merupakan pemimpin kecamatan, Camat atau sebutan lain juga merupakan pemimpin  dan  koordinator  penyelenggaraan  pemerintahan  di  wilayah  kerja kecamatan,  dan    Camat  dapat  diangkat  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Sementara untuk daerah kerja yang formai Pejabat Pembuat Akta Tanahnya belum cukup.  Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalah  adalah  bagaimana  kedudukan Camat  selaku  pejabat  pembuat  akta  tanah  sementara.  Tujuan  dari  penilitian  ini adalah  untuk  mengetahui  mejelaskan  mengenai  bagaimana  kedudukan  Camat selaku  pejabat  pembuat  akta  tanah  sementara.  Pendekatan  yang  dipergunakan dalam  penilitian  ini  adalah  pendekatan  secara statute  approach yang  bersifat normatif, artinya kajian atau pembahasan ditekankan pada aspek aturan hukum formal  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  bahwa  kedudukan  Camat  selaku  pejabat pembuat akta tanah sementara tetap sah dan berlaku.

## Kata Kunci : Camat, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
“Camat” is  the  subdistrict  leader, “Camat” or  other  designation  is  also  a  leader  and coordinator of government administration in the subdistrict working area, and “Camat” can be appointed as an Acting Officer for the Temporary Land Deed for working areas where the official Deed Formation Officer is not sufficient. The formulation of the problem is how the position of a sub-district head as an official land deed maker. The purpose of this research is to find out about the position of the sub-district head as an official land deed maker. The approach used in this research is a statute approach, which is normative in nature, meaning that  the  study  or  discussion  is  emphasized  on  aspects  of  formal  legal  rules  in  force.  The results of the research show that the position of the sub-district head as an official of the temporary land deed maker remains legal and valid.
Keywords: Camat, land registration officer, temporary land registration officer.

## A. PENDAHULUAN
amat  merupakan  pemimpin kecamatan  sebagai  perangkat daerah  kabupaten/kotamadya.
1 Diterima 28 Oktober, Direvisi 4 November 2019
2 PPAT di Aceh Selatan
Camat berkedudukan sebagai koordinator
penyelenggara pemerintahan  di  wilayah  kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab
C
kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabuparten  atau  kota.  Camat  diangkat oleh  Bupati  atau  walikota  atas  usul sekretaris  daerah  kabupaten  atau  kota terhadap  pegawai  Negeri  sipil  yang memenuhi syarat.
Pasal  1  angka  9  Peraturan Pemerintah  (untuk  selanjutnya  disebut PP)  Nomor  19  Tahun  2008  Tentang kecamatan menyatakan bahwa:
“Camat  atau  sebutan  lain  adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan  pemerintahan  di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan  tugasnya  memperoleh pelimpahan
kewenangan
pemerintahan  dari  Bupati/Walikota untuk  menangani  sebagian  urusan otonomi
daerah, dan menyelenggarakan  tugas  umum pemerintahan.”
Sementara  itu  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta otentik sebagaimana  yang  telah  ditentukan dalam undang-undang (untuk selanjutnya  disebut  UU),  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.
Sementara  itu  Pasal  2  sampai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia  (selanjutnya  akan  disebut PERKA-BPN)  Nomor  1  Tahun  2006 Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  PP Nomor 37 Tahun 1998 Jo. PP Nomor 24 Tahun  2016  Tentang  Peraturan  Jabatan PPAT  dan  sebagai  tindak  lanjut  dari ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 24  Tahun  1997,  dijelaskan  tugas  pokok dan kewenangan PPAT yaitu, melaksanakan  sebagian  dari  kegiatan pendaftaran  tanah  dengan  tugas
pembuatan  akta  sebagai  bukti  telah dilakukan  perbuatan  hukum  tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran  tanah  yang  diakibatkan oleh  perbuatan  hukum  tersebut  di daerah  kerjanya  yang  ditentukan  oleh pemerintah  yakni  kabupaten  atau  kota satu  wilayah  dengan  wilayah  kerja kantor pertanahan.
Dalam Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998 Jo. PP Nomor 24 Tahun 2016  Tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT, menyebutkan tentang keberadaan PPAT Sementara.
Mengenai  pengangkatan  PPAT Sementara, PP Nomor 37 Tahun 1998 Jo. PP  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang Peraturan Jabatan PPAT, Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa:
“Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan  akta  PPAT  di  daerah yang  belum  cukup  terdapat  PPAT atau  untuk  melayani  golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan  akta  PPAT  tertentu, Menteri  dapat  menunjuk  pejabat- pejabat  sebagai  PPAT  Sementara atau PPAT Khusus”.
Kemudian dalam huruf a ayat ini menjelaskan bahwa  Camat  atau kepala desa untuk melayani pembuatan akta di daerah  yang  belum  cukup  terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara. Dalam penjelasan  Pasal  5  ayat  (3)  huruf  a  ini diperjelas  bahwa  karena  fungsinya dibidang  pendaftaran  tanah  yang penting bagi masyarakat yang memerlukan,  maka  fungsi  tersebut harus dilaksanakan di seluruh  wilayah Negara. Oleh karena itu diwilayah yang belum  cukup  terdapat  PPAT,  Camat perlu ditunjuk sebagai PPAT
Sementara.
Untuk  Provinsi  Aceh  sendiri sampai  saat  ini  setidaknya  telah memiliki  152  orang  PPAT  dan  9  orang PPAT  Sementara.  Berikut  data  PPAT dan PPAT Sementara di provinsi Aceh
Tabel 1.1
Data PPAT/PPAT Sementara di wilayah Aceh. No Kabupaten/Ko ta PP AT PP AT S 1 Banda Aceh 34 1 2 Sabang 2 0 3 Aceh Besar 30 3 4 Aceh Barat 5 1 5 Aceh Selatan 2 0 6 Pidie 3 1 7 Aceh Utara 5 1 8 Aceh Timur 6 0 9 Aceh Tengah 6 0 10 Aceh Tenggara 4 1 11 Bireuen 7 0 12 Nagan Raya 6 0 13 Aceh Tamiang 5 0 14 Lhokseumawe 15 1 15 Aceh Jaya 2 0 16 Langsa 6 0 17 Aceh Barat Daya 3 0 18 Gayo Lues 2 0 19 Pidie Jaya 2 0 20 Bener Meriah 4 0
21 Subulussalam 3 0 Total 152 9 Sumber : https://www.atrbpn.go.id Jumlah PPAT dan PPAT
Sementara  sebagaimana  tabel  diatas yang masih belum merata, maka dalam rangka  pemerataan penyebaran  PPAT untuk mendukung pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan Nasional menyelenggarakan  ujian  penerimaan calon  PPAT  Tahun  2018  dengan kebutuhan  untuk  provinsi  Aceh sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1. 2 Daftar Kebutuhan PPAT tahun 2018
No Kabupaten/kota Jumlah kebutuhan PPAT 1  Aceh Barat 10 2  Aceh Barat Daya 7 3  Aceh Jaya 5 4  Aceh Selatan 14 5  Aceh Singkil 7 6  Aceh Tamiang 8 7  Aceh Tengah 12 8  Aceh Tenggara 9 9  Aceh Timur 5 10  Aceh Utara 5 11  Bener Meriah 11 12  Bireuen 9 13  Nagan Raya 4 14  Pidie 11
15  Pidie Jaya 5 16  Simeulue 5 17  Langsa 9 18  Subulussalam 7 19  Banda Aceh 2 20  Lhoksumawe 2 Sumber  :  lampiran  Pengumuman  Nomor 19/Peng-400.18/XI/2018 Tentang Pendaftaran Ujian PPAT Tahun 2018 Berdasarkan lampiran Pengumuman Nomor 19/Peng- 400.18/XI/2018 Tentang Pendaftaran
Ujian PPAT Tahun 2018, terlihat bahwa tedapat  daerah  yang  telah  tertupup formasi  PPAT  seperti  kabupaten  Aceh Besar,  akantetapi  di  kabupaten  Aceh Besar  juga  masih  terdapat  PPAT Sementara
Hal  ini  membuat  penulis  untuk menganalisis  lebih  lanjut  mengenai kedudukan  Camat  selaku  PPAT Sementara.
1. Rumusan Masalah dan Tujuan
Berdasarkan latar belakang masalah  di  atas,  adapun  yang  menjadi rumusan  masalah  adalah  bagaimana kedudukan  camat  selaku  pejabat pembuat akta tanah sementara.
Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui mejelaskan mengenai bagaimana kedudukan camat selaku  pejabat  pembuat  akta  tanah sementara.

## B. KAJIAN KEPUSTAKAAN

## 1. Fungsi PPAT
3 A. A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang  Apa  Dan  Siapa  PPAT, Perwira  Media Nusantara, Surabaya, 2016, h. 55
Fungsi PPAT dapat dimasukkan kedalam  katagori  pejabat  tata  usaha Negara  pada  waktu  menjalankan urusan pemerintahan berupa rangkaian  dari  proses  pendaftaran tanah, membuat akta PPAT, akantetapi  akta  PPAT  bukan  lah keputusan pejabat tata usaha Negara yang  termasuk  kedalam  objek gugatan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara,  karena  akta  PPAT  bukan merupakan keputusan ( beschiking ). 3
Pasal  6  ayat  (2)  PP  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah  menyabutkan  bahwa  PPAT berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan  tertentu  untuk melaksanakan  pendaftaran  tanah. Kegiatan-kegiatan  tertentu  di  sini diartikan  sebagai  perbuatan  hukum dalam pendaftaran dan peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun. Pasal 37 ayat (1) PP ini mempertegas bahwa :
Peralihan hak atas tanah dan hak milik  atas  satuan  rumah  susun melalui  jual  beli,  tukar  menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan  perbuatan  hukum  pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang berwenang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Sementara  itu  UU  Nomor  4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 10 ayat (2) menyatakan
bahwa  pemberian  hak  tanggungan dilakukan  dengan  pembuatan  akta pemberian  hak  tanggungan  oleh PPAT  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Dari  pasal  ini  fungsi  PPAT  juga dipertegas bahwa hanya PPAT yang dapat  membuat akta pemberian hak tanggungan.

## 2. Macam-Macam PPAT
Pasal 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 yang telah di ubah dengan PP Nomor 24  Tahun  2016  disebutkan  bahwa PPAT  terdiri  dari  3  (tiga)  macam yaitu :
1. PPAT  yaitu  pejabat  umum  yang diberikan  kewenangan  untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu  mengenai  hak  atas  tanah atau  Hak  Milik  Atas  Satuan Rumah Susun.
2. PPAT  Sementara  yaitu  pejabat pemerintah  yang  ditunjuk  karena jabatannya  untuk  melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
3. PPAT Khusus yaitu pejabat Badan Pertanahn Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat  akta  PPAT  tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program  atau  tugas  pemerintah tertentu.

## 3. Syarat-Syarat  Pengangkatan PPAT
A. PPAT (umum/professional)
Menurut  Pasal  6  PP  Nomor  37  Tahun 1998  Tentang  Peraturan  Jabatan
4 H.  Salim  Hs, Teknik  Pembuatan  Akta Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 97-99
PPAT,  untuk  dapat  diangkat menjadi
PPAT haruslah memenuhi syarat antara lain :
a. Berkewarga Negaraan Indonesia;
b. Berusia  sekurang-kurangnya  30 (tiga puluh) tahun;
c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan  surat  keterangan  yang dibuat  oleh  Instansi  Kepolisian setempat;
d. Belum  pernah  dihukum  penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan  putusan  Pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap;
e. Sehat jasmani dan rohani;
f. Lulusan  program  pendidikan spesialis  notariat  atau  program pendidikan  khusus  PPAT  yang diselenggarakan  oleh  lembaga pendidikan tinggi;
g. Lulus ujian yang  diselenggarakan oleh  Kantor  Menteri  Negara Agraria/Badan
Pertanahan
Nasional.
Ada  dua  syarat  yang  harus  dipenuhi untuk  dapat  diangkat  menjadi PPAT yaitu : 4
a. Styarat-syarat  yang  berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan
b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan  pengangkatan  sebagai PPAT
Pada  tanngal  27  Juni  2016  telah diundangkan PP Nomor 24 Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  PP Nomor  37  Tahun  1998  Tentang Peraturan  Jabatan  PPAT.  Dengan adanya
PP ini terjadilah
perubahan  syarat  untuk  dapat diangkat menjadi PPAT. Pasal 6 (1)
PP ini menyebutkan bahwa syarat untuk  dapat  diangkat  menjadi PPAT adalah:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Berusia  paling  rendah  22  (dua puluh dua) tahun;
c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan  surat  keterangan  yang dibuat  oleh  Instansi  Kepolisian setempat;
d. Tidak  pernah  dijatuhi  pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum tetap  karena  melakukan  tindak pidana  yang  diancam  dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
e. Sehat jasmani dan rohani;
f. Berijazah  sarjana  hukum  dan lulusan jenjang strata dua
kenotariatan atau lulusan program pendidikan  khusus  PPAT  yang diselenggarakan oleh kementerian yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan; g. Lulus ujian yang  diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan;
h. Telah  menjalani  magang  atau nyata-nyata  telah  bekerja  sebagai karyawan  pada  kantor  PPAT paling  sedikit  1  (satu)  tahun,
setelah lulus pendidikan kenotariatan.
B. PPAT Sementara
Pasal 5 ayat (3) huruf a PP Nomor 37 Tahun 1998 menyatakan bahwa Camat atau  kepala  desa  untuk  melayani pembuatan  akta  PPAT  di  daerah  yang belum cukup terdapat PPAT.
Sebelum berlakunya PP Nomor 37 tahun 1998, pengangkatan PPAT Sementara  diangkat  dari  Camat  secara otomatis ( ex officio ) karena jabatan selaku Camat  dengan  masa  jabatan  selama menjadi  Camat.  PPAT  Sementara  juga dapat  diangkat  dari  kepala  desa  dari daerah yang jauh terpencil dari kota serta tidak  ada  PPAT,  atau  jauh  dari kecamatan/Camat.
Setelah  berlakunya  PP  Nomor  37 tahun  1998  Jo.  PERKA-BPN  Nomor  1 Tahun 2006, penunjukan PPAT Sementara  sebagaimana  diatur  pada paragraf 2 :
Pasal 19
(1) Penunjukan  Camat  sebagai  PPAT Sementara  dilakukan  dalam  hal  di daerah kabupaten/kota sebagai wilayah  kerjanya  masih  tersedia formasi PPAT
(2) Keputusan penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan  oleh  Kepala  Badan  yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
(3) Untuk keperluan penunjukan Camat sebagai  PPAT  Sementara  dimaksud pada  ayat  (1),  yang  bersangkutan wajib mengajukan permohonan penunjukan sebagai PPAT Sementara kepada  Kepala  Badan  dengan melampirkan  salinan  atau  fotocopy keputusan  pengangkatan  sebagai Camat  melalui  Kepala  Kantor Wilayah.
(4) Dalam  hal  keputusan  penunjukan Camat  sebagai  PPAT  Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah,  keputusan  penunjukannya ditandatangani  oleh  Kepala  Kantor Wilayah  atas  nama  Kepala  Badan
sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
(5) Penunjukan  Kepala  Desa  sebagai PPAT  Sementara  dilakukan  oleh Kepala  Badan  setelah  diadakan penelitian mengenai kebutuhan pelayanan  masyarakat  di  bidang pembuatan  akta  di  daerah-daerah terpencil.
Pasal 20
(1) Bagi  Camat  dan/atau  Kepala  Desa yang  telah  ditunjuk  sebagai  PPAT Sementara  sebelum  melaksanakan tugasnya wajib mengikuti pembekalan  tehnis  pertanahan  yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan organisasi profesi PPAT.
(2) Keputusan penunjukan Camat dan/atau Kepala Desa sebagai PPAT Sementara  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  19  diberikan  kepada yang  bersangkutan  setelah  selesai pelaksanaan pembekalan tehnis pertanahan.
(3) Tembusan  keputusan  penunjukan Camat dan/atau Kepala Desa sebagai
PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
disampaikan  kepada  pemangku kepentingan.
(4) Untuk  keperluan  pelantikan  dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai  PPAT  Sementara,  setelah menerima  keputusan  penunjukan sebagai PPAT
Sementara
Sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2),  Camat  dan/atau  Kepala  Desa yang  bersangkutan  wajib  melapor kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan.
(5) Apabila  Camat  dan/atau  Kepala Desa  yang  telah  ditunjuk  sebagai
PPAT  Sementara  tidak  melapor dalam  jangka  waktu  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4),  maka keputusan penunjukan sebagai PPAT Sementara  yang  bersangkutan  batal demi hukum.

## C. PPAT khusus
Pasal  5  ayat  (3)  huruf  b  PP Nomor 37 Tahun 1998 menyatakan bahwa :
Kepala  Kantor  Pertanahan  untuk melayani  pembuatan  akta  PPAT yang  diperlukan  dalam  rangka pelaksanaan program-program pelayanan  masyarakat  atau  untuk melayani  pembuatan  akta  PPAT tertentu  bagi  negara  sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan  dari  Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus
Penunjukan  PPAT  Khusus ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21  PERKA-BPN  Nomor  1  Tahun 2006,  “penunjukan  kepala  kantor pertanahan  sebagai  PPAT  Khusus dilakukan oleh kepala badan untuk perbuatan hokum tertentu”.

## 4. Daerah  Kerja PPAT
A. PPAT (umum/professional)
Daerah kerja PPAT menurut PP Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 12 ayat (1) yaitu  satu  wilayah  kerja  kantor pertanahan kabupaten/kotamadya. Kemudian  PERKA-BPN  Nomor  1 Tahun 2006 Pasal 6 menyatahan bahwa:
(1) Apabila  suatu  wilayah  kabupaten/ kota  dipecah  menjadi  2  (dua)  atau lebih wilayah kabupaten/kota, maka dalam  waktu  1  (satu)  tahun  sejak diundangkannya undang-undang tentang
pembentukan
kabupaten/kota  yang  baru,  PPAT
yang daerah kerjanya adalah kabupaten/kota semula
harus memilih salah satu wilayah kabupaten/kota sebagai daerah kerjanya,  dengan  ketentuan  bahwa apabila  pemilihan  tersebut  tidak dilakukan  pada  waktunya,  maka mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang pembentukan  kabupaten/kota  baru tersebut  daerah  kerja  PPAT  yang bersangkutan hanya meliputi wilayah kabupaten/kota ketak kantor PPAT yang bersangkutan.
(2) Pemilihan daerah kerja sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku dengan  sendirinya  mulai  1  (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang pembentukan kabupaten/ kota yang baru.
(3) Apabila  Kantor  Pertanahan  untuk wilayah pemekaran masih merupakan kantor perwakilan,
terhadap PPAT yang memilih daerah kerja  asal  atau  daerah  kerja pemekaran masih dapat melaksanakan pembuatan akta meliputi wilayah Kantor Pertanahan induk  dalam  waktu  paling  lama  1 (satu)  tahun  sejak  diundangkannya undangundang pembentukan kabupaten/kota yang bersangkutan.
(4) PPAT yang diangkat dengan daerah kerja  kabupaten/kota  pemekaran sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota  pemekaran  belum terbentuk, maka PPAT yang bersangkutan  hanya  berwenang membuat akta di daerah kerja sesuai dengan pengangkatannya.
Berbeda  dengan  PP  Nomor  37 Tahun  1998,  PP  Nomor  24  Tahun  2016 Tentang perubahan PP Nomor 37 Tahun 1998  dalam  Pasal  12  ayat  (1)
menyatakan bahwa daerah kerja PPAT adalah  satu  wilayah  Provinsi.  Akan tetapi  daerah  kerja  PPAT  menurut  PP ini  masih  terdapat  perdebatan  tentang penerapan/pelaksanannya  Hal  ini  di karenakan belum adanya kebijakan dari pemerintah tentang peraturan pelaksana dari PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang perubahan PP Nomor 37 Tahun 1998.
Sementra itu daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus dalam PP Nomor  24  Tahun  2016  masih  tetap sebagaimana dijelaspan pada PP Nomor 37  Tahun  1998  Pasal  12  ayat  (2)  yaitu daerah  kerja  PPAT  Sementara  dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya  sebagai  Pejabat  Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya.

## B. PPAT Sementara
Daerah  kerja  PPAT  Sementara menurut  PP  Nomor  37  Tahun  1998 Pasal 12 ayat (2) yaitu meliputi wilayah kerjanya  sebagai  pejabat  pemerintah (Camat)  yang  yang  menjadi  dasar penunjukannya.

## C. PPAT Khusus
Dasar hukum untuk daerah kerja PPAT  Khusus  sama  seperti  PPAT Sementara  yaitu  Pasal  12  ayat  (2)  PP Nomor 37 Tahun 1998, dalam Pasal ini sebutkan  bahwa  wilayah  kerja  PPAT Khusus meliputi wilayah yang menjadi dasar penunjukannya.
6.  Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha malacak berbagai literatur dan penelitian  terdahulu  yang  masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang
menjadi  syarat  mutlak  bahwa  dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiat atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena  itu,  untuk  memenuhi  kode  etik dalam  penelitian  ilmiah  maka  sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian  terdahulu  yang relevan.  Tujuannya  adalah  untuk menegaskan
penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.
Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan
beberapa penelitian  terdahulu  yang  relevan dengan  penelitian  ini.  Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian  ini  masih  sangat  berbeda dengan  penelitian  terdahulu.  Adapun beberapa  penelitian  terdahulu  tersebut yaitu:
1. Ricki  Yoan,  Amzulian  Rifai,  Amin Masyur,  Jurnal,  tentang  “Tanggung Jawab Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Setelah Tidak Menjabat  Lagi Terhadap  Akta  Yang Dibuatnya ”. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa:
a. Camat selaku PPATS ini mendapat  kewenangan  dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti PPAT dikarenakan Jabatannya yang melekat padanya.  Apabila  Camat  selaku PPATS ini apabila tidak menjabat lagi  harus  memberikan  protokol kepada PPATS yang menggantikannya,  atau  apabila belum  adanya  protocol  yang menggantikannya, maka protokol PPAT ini harus diserahkan  pada  Kepala  Kantor Pertanahan Setempat . Dalam hal
serah  terima  protokol  ini  juga dapat  diartikan  sebagai  serah terima tanggung jawab terhadap perbuatan PPAT sementara sebelumnya kepada
penggantinya,  terkecuali  apabila ada  tindakan  hukum  yang bersifat  personal  atau  dapat dikatakan  adanya  pelanggaran hukum  yang  dilakukan  oleh PPAT  sementara  tersebut  dalam melaksanakan  jabatannya,  maka PPAT Sementara harus bertanggung jawab akan perbuatannya tersebut. b. Dalam kaitannya dengan kedudukan  akta  PPATS,  maka akta  otentik  dapat  diturun kekuatan (terdegredasi) pembuktiannya dari mempunyai kekuatan  pembuktian  sempurna menjadi hanya mempunyai kekuatan pembuktian selayaknya akta dibawah tangan, jika pejabat umum yang membuat akta itu tidak berwenang untuk membuat akta tersebut  atau  jika  akta  tersebut cacat  dalam  bentuknya,  karena dalam perjalanan proses pembuatan akta tersebut terdapat  salah  satu  atau  lebih penyimpangan  terhadap  syarat formil  dari  atau  maupun  karena kealpaan dan/atau kelalaian dari PPATS bersangkutan,maka Camat  selaku  PPATS  walaupun tidak  menjabat  lagi  itu  akan memiliki  konsekuensi  yuridis atau  berakibat  hukum  yaitu dapat  dibatalkan dan/atau batal demi hukum.
c. PPATS  merupakan  jabatan  atau kewenangan yang diperoleh dari jabatannya  di  pemerintahan, bukan berarti lepas dari
tanggung  jawab  dan  saksi  yang diperolehnya,  walaupun  telah atau  tidak  menjabat  lagi,  akan tetapi
tetap mempunyai
tanggung jawab terhadap produk hukum  yaitu  akta  otentik  yang dibuat  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Hal  ini  disebabkan karena  seutuhnya  Pendaftaran tanah  itu  menjamin  kepastian hukum, maka itu setiap perbuatan hokum yang dilakukan PPATS
tersebut merupakan  perbuatan  hukum, yang  tidak  terlepas  walaupun tidak menjabat lagi. Akan tetapi, sanksi-sanksi  yang  diakibatkan kesalahan  atau  kelalaian  PPATS saat  dia  menjabat  di  lihat  dari tindakan  tersebut  didasarkan atas  kesengajaan  atau  kelalaian yang  dapat  di  buktikan  di pengadilan.
Persamaan dari penelitian terdahulu  ini  dengan  penelitian  yang dilakukan  adalah  sama-sama  meneliti tentang  PPAT  Sementara.  Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian  yang  akan  peneliti  lakukan, terletak  pada  lokasi  dan  fokus kajiannya.
2. Muhammad Muthohar, Amin Purmawan,  Jurnal,  tentang  “Tugas Dan  Kewenangan  Camat  Sebagai PPAT  Sementara  Dalam  Pembuatan Akta-Akta  Tentang  Tanah  (Studi  Di Kabupaten  Boyolali)” Dari  hasil penelitian ini disimpulkan bahwa:
a. Pelaksanaan tugas dan kewenangan camat sebagai PPAT Sementara dalam pembuatan  aktaakta  tentang tanah  di  Kabupaten  Boyolali dilakukan sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku,  yakni  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998  Tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  1 Tahun  2006  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998  Tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
b. Kendala-kendala  yang  dihadapi Camat  Sebagai  PPAT  Sementara berkaitan  dengan  pelaksanaan tugas  dan  kewenangan  dalam pembuatan  aktaakta  tanah  di Kabupaten  Boyolali,  yaitu  : adanya keinginan dari ahli waris yang  ingin  menjual  tanah pewaris dengan segera. permasalahan yang timbul sebelum akta jual beli ditandatangani.
c. Upaya  yang  dilakukan  oleh Camat  Sebagai  PPAT  Sementara dalam mengatasi hambatan yang dihadapi  selama  pelaksanaan tugas  dan  kewenangan  dalam pembuatan  akta-akta  tanah  di Kabupaten  Boyolali,  yaitu  : Camat  sebagai  PPAT  Sementara akan mempertimbangkan kepada pihak ahli waris (peralihan hak) untuk secepatnya mengajukan permohonan
pendaftaran  peralihan  hak  atas tanah kepada Kantor Pertanahan, PPAT  memberikan  saransaran kepada  pihak  pembeli  yang bertujuan tidak merugikan pihak pembeli sendiri.
Persamaan dari penelitian
terdahulu  ini  dengan  penelitian  yang dilakukan  adalah  sama-sama  meneliti tentang  PPAT  Sementara.  Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian  yang  akan  peneliti  lakukan, terletak  pada  lokasi  dan  fokus kajiannya.

## C. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  dipergunakan dalam  penilitian  ini  adalah  pendekatan secara statute  approach 5 yang  bersifat normatif, artinya kajian atau pembahasan ditekankan  pada  aspek  aturan  hukum formal yang berlaku.
Pendekatan perundang-undangan (statute  approach )  diperlukan  guna mengkaji lebih lanjut mengenai kedudukan  Camat  selaku  pejabat pembuat  akta  tanah  sementara  sesuai dengan  dasar  hukum  yang  relevan. Pendekatan perundang-undangan (statute  approach )  dengan  menelaah undang-undang,  PP,  serta  peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut  dengan  isu  hukum  yang sedang  ditangani  yaitu  kedudukan Camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara.
1. Bahan Hukum
Bahan  hukum  yang  digunakan dalam    penelitian    ini  adalah    bahan hukum    primer    dan  sekunder.  Bahan hukum  primer  adalah  bahan  hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang dibahas.
Bahan  hukum  sekunder  yaitu bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer,  dalam  hal  ini  bahan  hukum
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,
Pranada Media, Jakarta, 2005, h. 136
sekunder  merupakan  bahan  hukum yang  diperoleh  dari  buku  teks, pendapat  para  sarjana,  kasus-kasus hukum yang terkait dengan kedudukan Camat  selaku  pejabat  pembuat  akta tanah sementara.
2. Prosedur Pengumpulan dan

## Analisis Bahan Hukum
Pengumpulan dan analisis bahan hukum  dalam  penulisan  ini  dilakukan dengan  membaca  dan  mempelajari bahan  hukum  yang  ada  baik  bahan hukum  primer  maupun  bahan  hukum sekunder.
Bahan  hukum  primer  maupun sekunder yang diperoleh akan diinvertarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis  permasalahan  tentang kedudukan  Camat  selaku  pejabat pembuat akta tanah  sementara  melalui studi kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, buku- buku  atau  literatur-literatur  dan  karya tulis dari para ahli hukum yang disusun secara sistematis.
Sebagai  alat  bantu  analisis, digunakan metode interpretasi hukum. Penggunaan  metode  interpretasi  yang tepat  diperlukan  untuk  menjawab  isu hukum    mengenai  kedudukan  Camat selaku  pejabat  pembuat  akta  tanah sementara.
Metode interpretasi hukum yang digunakan adalah:
1. Interpretasi sistematis Interpretasi sistematis merupakan  penafsiran  peraturan perundang-undangan dengan menghubungkanya dengan peraturan  hukum  atau  undang- undang lain atau dengan
keseluruhan
sistem hukum. 6
Interpretasi  ini  digunakan  untuk menafsirkan  serta  menghubungkan semua peraturan perundang-
undangan.
2. Interpretasi gramatikal
Interpretasi gramatikal merupakan  penafsiran  peraturan perundang-undangan dengan menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari. Interpretasi ini digunakan  untuk  memudahkan dalam menafsirkan
peraturan perundang-undangan dari segi penggunaan  bahasa  agar  lebih mudah dalam penafsirannya.

## D. HASIL PENELITIAN
PPAT  adalah  seorang  warga Negara  Indonesia  yang  memenuhi persyaratan  yang  ditentukan  oleh peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  diangkat  oleh  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, yang diserahi tugas membantu  Kepala  Kantor  Pertanahan
Kabupaten/Kota
dalam kegiatan tertentu  mengenai  pendaftaran  tanah dan  diberikan  kewenangan  untuk melayani  masyarakat  yang  melakukan perbuatan  hukum  tertentu  mengenai hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas satuan  rumah  susun,  yang  tidak  digaji oleh Pemerintah. 7 Menurut  A.  P  Parlindungan, PPAT  adalah  pejabat  umum  yang diangkat  oleh  pemerintah  tetapi  tidak digaji oleh pemerintah dan mempunyai
6 Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2007, h.58
7 Urip  Santoso, Pejabat  Pembauat  Akta Tanah ( Prespektif  Regulasi,  Wewenang,  dan  Sifat Akta ), PT Revka Petra Media, Surabaya, 2015, h. 63. 8 A. P Parlindungan, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform , Bandung, 1989, Bagian I, h. 131
kekuasaan  umum  artinya  akta-akta yang  diterbitkan  merupakan  akta otentik. 8
Sementara  itu  Budi  Harsono mengemukakan  bahwa  pejabat  umum yaitu  seorang  yang  diangkat  oleh pemerintah dengan tugas dan kewenangan  memberikan  pelayanan kepada  umum  di  bidang  tertentu. 9 Sejalan  dengan  Boedi  Harsono,  Sri Winarsi  menyatakan  bahwa  pejabat umum  mempunyai  karakter  yuridis, yaitu  selalu  dalam  kerangka  hukum publik.  Sifatnya  dapat  dilihat  dari pengangkatan,  pemberhentian  dan kewenangan  PPAT. 10 PPAT  diangkat dan  diberhentikan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota,  tugasnya adalah  membantu  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota  dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran  tanah  dan  kewenagannya adalah  membuat  akta  atas  perbuatan hukum  tertentu  mengenai  hak  atas tanah atau hak milik atas satuan runah susun.
Pengangkatan  PPAT  juga  tidak terlepas  dari  UU  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (untuk  selanjutnya  disebut UUPA).  Walaupun  dalam  UUPA  tidak jelaskan  tentang  keberadaan  PPAT, akan  tetapi  bagian  II  Pasal  19  UU  ini penjelaskan  tentang  pendaftaran  tanah beserta  tujuannya.  Pasal  19  ayat  (1) menyatakan bahwa : “untuk menjamin kepastian  hukum  oleh  pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh
9 Boedi Harsono, PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya ,  Majalah  RENVOI,  no.  8.44.IV, Jakarta, 3 Januari 2007, h. 11
10 Sri  Winarsi, Pengaturan  Notaris  dan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Sebagai  Pejabat Umum ,  Majalah YURIDIKA, Vol 17 No. 2 Fakultas Hukum  Universitas  Airlangga,  Surabaya,  Maret 2002, h 186
wilayah  Republik  Indonesia  menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemeriuntah”. Adapun PP yang dimaksud dalam Pasal UU ini yaitu PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah UUPA menentukan bahwa setiap tanah wajib untuk di daftarkan, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya bukti kepemilikan  hak  atas  tanah.  Begitu pentingnya  persoalan  pendaftaran tanah  tersebut  sehingga  UUPA memerintahkan  kepada  pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. 11
PPAT  sebagai  pejabat  umum yang  dibentuk  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  sebagai  mana diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PP  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang Peraturan Jabatan
PPAT yang menyatakan  bahwa  PPAT  adalah pejabat
umum untuk kegiatan pembuatan  akta-akta  otentik  untuk pendaftaran  dan  peralihan  hak  atas tanah serta satuan rumah susun.
Akta  otentik  adalah  akta  yang bentuknya ditetapkan dengan UU, akta dibuat  oleh  dan  dihadapan  pejabat umum yang berwenang dan akta dibuat didaerah kerja pejabat yang berwenang tersebut.  Akta  otentik  menurut  Pasal 101  huruf  a  UU  Nomor  5  Tahun  1986 sebagaimana  diubah  dengan  UU Nomor 9 Tahun 2004, adalah surat yang dibuat  oleh  atau  dihadapan  seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat  surat  itu  dengan  maksud untuk  dipergunakan  sebagai  alat  bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum
11 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 152.
yang tercantum di dalamnya. 12 Fungsi PPAT dapat dimasukkan kedalam  katagori  pejabat  tata  usaha Negara  pada  waktu  menjalankan urusan pemerintahan berupa rangkaian dari proses pendaftaran tanah, membuat  akta  PPAT,  akantetapi  akta PPAT bukan lah keputusan pejabat tata usaha  Negara  yang  yang  termasuk kedalam objek gugatan pengadilan tata usaha Negara, karena  akta PPAT bukan merupakan surat keputusan ( beschiking ). 13
Pasal  6  ayat  (2)  PP  Nomor  24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juga  menyabutkan  bahwa  PPAT berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Terdapat beberapa jenis dan bentuk akta yang kewenangan dalam pembuatanya diberikan  kepada  PPAT.  Pasal  95 Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa  akta  tanah  yang  dibuat  PPAT untuk  dijadikan  dasar  pendaftaran perubahan  data  pendaftaran  tanah adalah :
a. Akta Jual Beli
b. Akta Tukar Menukar
c. Akta Hibah
d. Akta Pemasukan
Kedalam
Perusahaan
e. Akta Pembagian Hak Bersama
f. Akta Pemberian Hak Tanggungan
g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik
h. Akta  Pemberian  Hak  Pakai  Atas Tanah Hak Milik
i. Surat  Kuasa  Pembebanan  Hak Tanggungan

## Pengangkatan  Camat  sebagai
12 Urip Santoso, Op. Cit , h. 62.
13 A. A. Andi Prajitno, Op. Cit , h. 55
PPAT  Sementara  bertujuan  Untuk melayani
masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum  cukup  terdapat  PPAT.  Pasal  18 ayat  (1)  PERKA-BPN  Nomor  1  Tahun 2006  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan PP  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  menyebutkan  bahwa dalam  hal  tertentu  Kepala  Badan Pertanahan  dapat  menunjuk  Camat dan/atau kepala desa karena jabatannya sebagai PPAT Sementara.
Seiring  dengan  Pasal  18  ayat  (1)
PERKA-BPN  Nomor  1  Tahun  2006, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional  Nomor  1  Tahun  1998  Tentang Pelimpahan  Wewenang  Pengangkatan dan Pemberhentian Camat sebagai PPAT Pasal  2  menyebutkan  bahwa  “Camat dapat diangkat sebagai PPAT apabila di daerah  kerja  Camat  yang  bersangkutan berada dalam
daerah kabupaten/kotamadya  yang  formasi PPAT  nya  dinyatakan  masih  belum tertutup”.
Camat  yang  berstatus  sebagai PPAT Sementara merupakan dua jabatan yang  berbeda  antara  pejabat  tata  usaha Negara dengan pejabat umum. Pemberian  kewenangan  untuk  menjadi PPAT yang diberikan Badan Pertanahan Nasional  kepada  Camat  merupakan pemberian  kewenangan  yang  bersifat atribusi dan delegasi, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 yang berbunyi “... seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat  akta  otentik  mengenai  semua perbuatan
hukum sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2)
14 Hadjon  M.  Philipus  dan  Tatiek  Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal  Reasoning), Gajahmada  Mada
mengenai hak atas tanah dan hak milik atas  satuan  rumah  susun  yang  terletak didalam daerah kerjanya.” Jo. PP Nomor 37 Tahun 1998 yang telah di ubah dengan PP  Nomor  24  Tahun  2016  pada  Pasal  1 angka 2 yang menyatakan bahwa “PPAT Sementara  adalah  pejabat  pemerintah yang  ditunjuk  karena  jabatannya  untuk melaksanakan  tugas  PPAT  dengan membuat  akta  PPAT  di  darah  yang belum cukup terdapat PPAT”. Dari bunyi Pasal  ini  jelas  bahwa  pemberian kewenangan  untuk  melaksanakan  tugas PPAT dalam membuat akta PPAT hanya dapat  dilaksanakan  di  daerah  yang formasi  PPAT  nya  masih  terbuka  atau belum cukup terdapat PPAT.
Pengangkatan  Camat  sebagai PPAT Sementara di daerah yang formasi PPAT  nya  sudah  dinyatakan  tertutup seperti  kabupaten  Aceh  Besar  adalah tidak  sah  dan  cacat  yuridis.  Hal  ini disebabkan  karena  substansi  tentang penunjukan  Camat  sebagai  PPAT Sementara bertentangan Pasal 5 ayat (3) PP  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  Jo.  Pasal  7  ayat  (1)  PERKA-BPN Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan  PP  Nomor  37  Tahun  1998. Maka penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara  dapat  di  gugat  pada pengadilan  tata  usaha  Negara.  Apabila hakim  pada  pengadilan  tata  usaha Negara memutuskan bahwa penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara tersebut cacat  yuridis  maka  keputusan  tersebut harus  dicabut  atau  dibatalkan  oleh Kepala Kantor Wilayah Bandan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Aceh selaku  yang  mengeluarkan  keputusan sesuai dengan asas contrarius actus 14 .
University Press, Yogyakarta, 2016,
Adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha  Negara  yang  menerbitkan  keputusan  tata
Sementara  itu,  pengangkatan Camat sebagai PPAT Sementara tersebut juga harus dianggap sah sampai adanya pembatala  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah Bandan  Pertanahan  Nasional  Provinsi Aceh. Sebagaimana dengan asas praesumptio iustae causa yang mengandung  makna  bahwa  keputusan pemerintah harus selalu dianggap benar dan  sah  sebelum  ada  keputusan  hukum tetap  yang    menyatakan bahwa keputusan itu tidak berlaku. 15 Maka jelas bahwa  kedudukan  Camat  selaku  PPAT Sementara tetap sah dan berlaku

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Sebagaimana yang
telah dikemukakan di atas maka kedudukan Camat  selaku  pejabat  pembuat  akta tanah  sementara  dapat  disimpulkan bahwa  PPAT  Sementara  juga  sama dengan PPAT yang merupakan pejabat umum  yang  diberi  kewenangan  oleh peraturan  perundang-undangan  untuk melaksanakan kewenangan pembuatan akta  PPAT.  Pengangkatan  Camat sebagai  PPAT  Sementara  di  daerah yang  formasi  PPAT  nya  sudah dinyatakan  tertutup  seperti  kabupaten Aceh  Besar  adalah  cacat  yuridis,
akantetapi
berdasarkan asas praesumptio  iustae  causa pengangkatan Camat  sebagai  PPAT  Sementara  di daerah  yang  formasi  PPAT  nya  sudah dinyatakan  tertutup harus  selalu dianggap benar  dan  sah  sebelum  ada keputusan hukum
tetap yang menyatakan bahwa keputusan itu tidak berlaku.  Maka  kedudukan  Camat selaku  PPAT  sementara  di  wilayah kabupaten Aceh Besar tersebut tetap sah
usaha  Negara  dengan  sendirinya  juga  berwenang untuk membatalkannya.
dan  berlaku.  Sementara  itu  untuk membatalkan  pengangkatan  Camat sebagai PPAT Sementara dapat dilakukan  dengan  upaya  gugatan terhadap pengangkatan Camat sebagai PPAT Sementara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau melaksanakan asas contrarius  actus yaitu  keputusan tersebut harus dicabut atau dibatalkan oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  Bandan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Aceh selaku yang mengeluarkan keputusan.

## 2. Saran
Melihat keberadaan PPAT
Sementara,  kiranya  perlu  adanya regulasi/peraturan
perundang- undangan  yang  memperjelas  tentang penentuan kriteria “daerah yang belum cukup” sebagaimana Pasal 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 Jo. PP Nomor 24 Tahun 2016  Jo.  Pasal  7  ayat  (1)  PERKA-BPN Nomor  1  Tahun  2006,  dan  tidak menjadikan  pengumuman  tentang pendaftaran ujian pejabat pembuat akta tanah sebagai pedoman untuk menentukan  wilayah  tertutup  dan terbuka formasi PPAT nya.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Andi  Prajitno,  A.  A, Pengetahuan Praktis  Tentang  Apa  dan  Siapa PPAT  Edisi  Revisi, Perwira Media  Nusantara,  Surabaya,
2016.
Hadjon  M.  Philipus  dan  Tatiek  Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning, Gajahmada  Mada
15 Harahap Zairin, Hukum Acara Peradilan Tata  Usaha  Negara, PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2008, h.23.
University Press, Yogyakarta, 2016.
Harahap  Zairin, Hukum  Acara Peradilan  Tata  Usaha  Negara, PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2008. Harsono, Boedi, PPAT Sejarah Tugas dan  Kewenangannya ,  Majalah RENVOI, no. 8.44.IV, Jakarta, 3 Januari 2007
Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian Hukum ,  Kencana  Prenada Media Grop, Jakarta, 2005.
Mertokusumo,  Sudikno, Penemuan Hukum Suatu Pengantar ,
Liberty, Yogyakarta, 2007. Parlindungan,  A.  P, Bunga  Rampai Hukum Agraria Serta Landreform , Bagian I, Bandung, 1989.
Salim. H, Hs, Teknik Pembuatan Akta Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2016. Santoso,  Urip, Pejabat  Pembuat  Akta Tanah ( Prespektif  Regulasi, Wewenang  dan Sifat Akta ), PT
Revka Petra Media, Surabaya, 2015.
Supriadi, Hukum  Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Winarsi, Sri, Pengaturan Notaris dan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Sebagai Pejabat Umum , Majalah  YURIDIKA,  Vol  17 No.  2  Fakultas  Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya, Maret 2002, h 186

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun
1960  Tentang Peraturan  Dasar Pokok
Agraria (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1960  Nomor  104, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996  Tentang Hak  Tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1996  Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 3632) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran  Tanah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor 3696)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  Tentang Peraturan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1998  Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3746)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4826)
Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun 2016  Tentang Perubahan  Atas Peratumn  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  Tentang  Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2006  Tentang Ketentuan  Pelaksana  PP    Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

## Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia
Nomor  8  Tahun  2012  Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun 1997  Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  Tentang  Peraturan Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah Web https://www.atrbpn.go.id