## Analisis Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di BMT-UGT Nusantara Capem Kamal
Wahyuni Dwi Utari 1 dan Lailatul Qadariyah 2
1 Universitas Trunojoyo Madura, wahyuniutari1@gmail.com
2 Universitas Trunojoyo Madura, lailatul.qadariyah@trunojoyo.ac.id

## Abstract
This research examines the management of sharia financing at BMT UGT Nusantara Capem Kamal which is faced with various problems and challenges. The aim of this research is to analyze the financing management of sharia microfinance institutions in BMT, ensuring that financing  management  minimizes  risk  and  is  in  accordance  with  sharia  principles.  The research  method  used  is  a  descriptive  qualitative  approach  with  data  collection  techniques through observation, in-depth interviews and documentation. Primary data was obtained from observations and interviews with Head of Capem Kamal as a key informant, while secondary data came from literature studies related to BMT financing management. The researcher acts as the main instrument with the support of supporting instruments. This research aims to understand  and  explain  the  phenomenon  of  financing  management  at  BMT.  The  research results show that sharia financial management at BMT UGT Nusantara Capem Kamal is in accordance  with  sharia  principles.  BMT  has  succeeded  in  providing  effective  and  efficient sharia  financing  services,  adapting  financing  products  to  member  needs,  and  managing financing  risks  fairly  and  wisely.  Even  though  BMT  has  implemented  good  financing management, the  high NPF is  still a challenge, especially  due  to the minimum number of employees. The increase in the number of employees is expected to strengthen supervision and reduce the risk of financing problems. By distributing the workload evenly, it is hoped that it can emphasize the decline in the NPF level in the BMT.
Keywords: BMT, financing management, Sharia microfinance institutions.

## PENDAHULUAN
Manajemen  pembiayaan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam memastikan  kelancaran  operasional  lembaga  keuangan  mikro  syariah.  Dengan operasional  yang  baik,  lembaga  dapat  menjaga  keseimbangan  antara  rIsiko  dan tingkat pengembalian, serta memastikan keberlangsungan finansial jangka panjang. Manajemen  pembiayaan  adalah  proses  pengelolaan  pembiayaan  mulai  dari perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan,  hingga  penyelesaian masalah pembiayaan (Basyirah & Wardi, 2020). Pembiayaan merupakan salah satu dari kegiatan utama dari lembaga keuangan mikro syariah dalam menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan, baik untuk tujuan konsumtif maupun produksi (Winarto  &  Falah,  2020).  Manajemen  pembiayaan  yang  efektif  dimulai  dengan analisis  kelayakan  usaha  yang  dijalankan  anggota.  Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai layak dan menguntungkan sehingga anggota mampu mengembalikan pembiayaan kedepannya (Ilyas, 2019). Pemantauan
dan  pengawasan  pembiayaan  terhadap  penggunaan  dana  anggota  sangat  penting untuk  menghindari  risiko  penipuan.  Identifikasi  berbagai  potensi  risiko  harus dilakukan  untuk  mengelola  risiko  pembiayaan  (Khairudin  &  Qadariyah,  2024). Manajemen  pembiayaan  yang  baik  sangat  diperlukan  agar  pembiayaan  dapat berjalan dengan lancar sesuai prinsip syariah serta mendukung tercapainya tujuan lembaga keuangan mikro syariah.
Lembaga  keuangan  mikro  syariah  bertujuan  membantu  masyarakat menengah  ke  bawah  yang  sebelumnya  kesulitan  mendapat  pembiayaan  dari lembaga keuangan konvensional serta akses layanan keuangan. Salah satu bentuknya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang berkembang pesat di Indonesia, berfungsi menyediakan  akses  permodalan  khususnya bagi  masyarakat  menengah  ke  bawah (Ahmad & Rahman, 2024). Data KNEKS tahun 2019 menunjukkan bahwa dari total 265  juta  penduduk  Indonesia,  sekitar  40%  termasuk  dalam  kelas  menengah,  20% termasuk  dalam  kelas  bawah,  dan  25,67  juta  orang  atau  9,66%  termasuk  dalam kategori  miskin. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi  umat melalui  KUMKM dan  optimalisasi  dana  sosial  Islam  cukup  diperlukan,  sehingga  keberadaan  BMT menjadi sangat penting dan diterima masyarakat. Saat ini terdapat sekitar 4.500 unit BMT yang berkembang pesat di Indonesia (KNEKS, 2019).

## Gambar 1. Perkembangan Pembiayaan Industri Jasa Keuangan
Sumber: Bank Indonesia, 2023
Pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai bagian dari Lembaga  Keuangan  Non  Bank  (IKNB)  syariah  berpengaruh  positif  terhadap perkembangan  perekonomian  Indonesia.  Berdasarkan  data  BI  yang  ditunjukkan pada  diagram  di  atas,  terlihat  bahwa  pembiayaan  lembaga  keuangan  non-bank syariah  tumbuh  cukup  cepat,  mencapai  13,70%  (ytd)  pada  Agustus  2022. Pertumbuhan ini lebih besar dari pertumbuhan tahun sebelumnya (Bank Indonesia, 2023). Peningkatan pembiayaan melalui LKMS seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menyumbang sebagian besar peningkatan ini.
BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada memenuhi kebutuhan  pembiayaan  masyarakat  golongan  menengah  ke  bawah.  Lembaga  ini memainkan  peran  penting  dalam  mendorong  pertumbuhan  sektor  UMKM  yang sebenarnya  (Permana  &  Adhiem,  2019).  Dengan  memberikan  permodalan,  BMT memungkinkan  UMKM  untuk  memperluas  operasi,  meningkatkan produktivitas , meningkatkan  lapangan  kerja  baru, dan  meningkatkan  pendapatan  rumah  tangga (Ritonga, 2019). Pada akhirnya, upaya BMT untuk mendorong sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia dan mendorong perekonomian lokal untuk bergerak maju.
Namun demikian, dalam praktiknya manajemen pembiayaan di BMT masih menghadapi  berbagai  permasalahan  dan  tantangan.  Beberapa  permasalahan  yang sering dihadapi oleh BMT dalam pengelolaan pembiayaan adalah rendahnya kualitas nasabah,  tingginya  tingkat  gagal  bayar  atau Non  Performing  Financing (NPF). Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Kamal pada bulan Januari 2024, peneliti menemukan keganjalan, pihak BMT mengatakan bahwa  rata-rata  NPF  tahun  2018  sampai  2022  sekitar  7%.  Presentase  tersebut terbilang tinggi, karena memang normalnya lembaga dikatakan sehat jika persentase NPF-nya di bawah 5%. Selain itu, permasalahan lainnya adalah kurangnya jaminan atau  agunan,  sulitnya  penagihan  dan  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  atau Problem  Financing (PF),  serta  rendahnya  kompetensi  dan Profesionalisme pegawai dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menjalankan penelitian lebih mendalam terkait Analisis Manajemen Pembiayaan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  Di  BMT-UGT  Nusantara  Capem Kamal

## Tujuan
Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  tersebut,  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  manajemen  pembiayaan  di  lembaga  keuangan  mikro  syariah, khususnya di Capem Kamal. Secara spesifik , penelitian ini ingin memastikan apakah pengelolaan manajemen pembiayaan di BMT tersebut telah mampu meminimalisir risiko pembiayaan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui analisis teori dan implementasi manajemen pembiayaan pada BMT UGT Nusantara Capem Kamal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kerangka  kerja,  praktik,  dan  permasalahan  yang  dihadapi  BMT  dalam  mengelola pembiayaan syariah guna mitigasi risiko.

## TINJAUAN PUSTAKA Pembiayaan Syariah
Pembiayaan  syariah  adalah  proses  di  mana  lembaga  keuangan  syariah memberikan dana atau tagihan yang setara dengan persetujuan antara pihak lain. Dalam  perjanjian  ini,  pihak  yang  menerima  pembiayaan  diharuskan  untuk mengembalikan  dana  atau  tagihan  tersebut  dalam  jangka  waktu  tertentu,  disertai
dengan  imbalan  atau  bagi  hasil  yang  telah  disepakati  sebelumnya  (Munifa  et  al., 2019).  Pembiayaan  syariah  berasal  dari  prinsip-prinsip  syariah  yang  melarang penggunaan  sistem  bunga  ( riba ),  praktik  spekulasi  ( maysir ),  dan  situasi ketidakpastian atau ketidakjelasan ( gharar ) dalam transaksinya (Fern and ita, 2023). Pembiayaan mudharabah,  musyarakah,  murabahah  ,  salam,  istishna,  ijarah ,  dan qardh adalah  beberapa  jenis  pembiayaan  syariah  yang  disediakan  oleh  lembaga keuangan  syariah  (Firmansyah  et  al.,  2021).  Pembiayaan  syariah  berbeda  dari pembiayaan  konvensional  karena  menekankan  prinsip  keadilan,  kemitraan,  dan pembagian risiko yang adil antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Selain itu,  penerapan  sistem  bagi  hasil  tidak  hanya  mendorong  terwujudnya  keadilan, tetapi  juga  dapat  menciptakan  kerja  sama  ekonomi  yang  saling  menguntungkan semua pihak melalui sistem jual beli dan sewa dalam pembiayaan syariah (Antonio, 2001).

## Manajemen Pembiayaan Syariah
Manajemen pembiayaan adalah proses pengelolaan pembiayaan mulai dari perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan,  hingga  penyelesaian masalah pembiayaan (Basyirah & Wardi, 2020). Dengan mengelola risiko-risiko yang muncul dari kegiatan pembiayaan secara efektif, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  pembiayaan  yang  mereka  berikan  kepada nasabah  sebagai  tujuan  dari  manajemen  pembiayaan  syariah  (Hidayat,  2019). Manajemen pembiayaan syariah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:
1.  Perencanaan  pembiayaan:  adalah  proses  penting  yang  sangat  penting  dalam pembiayaan yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan jenis kegiatan yang  akan  dilakukan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  disusun.  Perencanaan pembiayaan  mencakup  banyak  hal,  seperti  membuat  kebijakan  pembiayaan  yang sesuai  dengan  prinsip  syariah,  menentukan  tujuan  pembiayaan  dan  strategi pemasarannya,  dan  memproyeksikan  jumlah  pembiayaan  yang  akan  disalurkan dalam jangka waktu tertentu (Dawud, 2019).
2.  Pengorganisasian  pembiayaan:  adalah  usaha  penting  dalam  mengatur  dan menyusun  tindakan  pegawai  untuk  mencapai  tujuan  pembiayaan  yang  telah ditetapkan. Pengorganisasian pembiayaan melibatkan penentuan struktur organisasi unit  pembiayaan, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara para pegawai pembiayaan, serta penyusunan prosedur dan mekanisme kerja pemberian pembiayaan secara rinci (Nafisah, 2018).
3. Pelaksanaan pembiayaan merupakan langkah yang digunakan dalam memastikan bahwa setiap anggota organisasi pembiayaan dapat mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan  manajemen  dan  usaha  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  pelaksanaan pembiayaan berbagai tindakan dilakukan untuk menyediakan dana kepada individu atau  perusahaan  yang  membutuhkannya  melalui  berbagai  jenis  akad  pembiayaan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah , ijarah , dan lainnya. Selama tahap
pelaksanaan,  pegawai  pembiayaan  harus  menilai  kelayakan  calon  nasabah  secara menyeluruh  berdasarkan  prinsip  5C+1C  ( Character,  Capacity,  Capital,  Collateral, Conditions  of  economy,  and  Sharia )  sebelum  menyetujui  pembiayaan.  Selain  itu, pegawai juga harus memastikan bahwa akad pembiayaan digunakan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan peraturan syariah (Firdaus et al., 2021).
4.  Pengawasan  pembiayaan  merupakan  hal  yang  dilakukan  untuk  memastikan mekanisme pembiayaan syariah berjalan sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku.  Pengawasan  pembiayaan  mencakup  beberapa  hal  penting.  Pertama, melakukan  penilaian  kelayakan  calon  nasabah  pembiayaan  sebelum  persetujuan akad agar sesuai kriteria yang ditetapkan. Kedua, melakukan pengawasan terhadap penggunaan  dana  pembiayaan  oleh  nasabah  agar  sesuai  dengan  akad.  Ketiga, menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali, penundaan pembayaran atau eksekusi jaminan sesuai kebijakan lembaga keuangan syariah (Dawud, 2019).

## Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  merupakan  sebuah  lembaga keuangan  yang  didirikan  untuk  membantu  masyarakat  golongan  ekonomi menengah ke bawah. LKMS menyediakan layanan pembiayaan pada sektor usaha mikro,  menghimpun  dan  mengelola  dana  tabungan,  serta  menyediakan  layanan konsultasi pengembangan usaha tanpa mementingkan profit semata. LKMS memiliki peran penting dalam membiayai sektor usaha mikro guna mendorong pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  golongan  menengah  ke  bawah.  Berbeda dengan kebanyakan lembaga perbankan syariah, LKMS berfokus pada membantu masyarakat  menengah  ke  bawah  yang  sebelumnya  mengalami  kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional dan mendapatkan akses ke layanan keuangan . Dengan demikian, kehadiran LKMS menjadi pelengkap lembaga  keuangan  lainnya  dalam  mendukung  pembiayaan  sektor  informal  dan usaha  mikro  (Fatimah  &  Suharto,  2020).  LKMS  dinilai  sejalan  dengan  semangat maqashid syariah untuk melindungi harta dengan cara mengentaskan kemiskinan di tengah masyarakat (Nurdin & Oktafia, 2017).
Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi  melalui  dua  jalur  utamanya: Baitul Maal dan Baitul  Tamwil .  Jalur Baitul Maal berfokus pada inisiatif sosial dan berfokus pada pengumpulan dan pencairan zakat , infaq , dan sedekah tanpa bermaksud mendapatkan keuntungan untuk tujuan amal.  Di  sisi  lain,  jalur Baitul  Tamwil berfokus  pada  keuntungan,  mengelola  dana simpan pinjam bisnis melalui sistem seperti murabahah , mudharabah, dan musyarakah . BMT  didirikan  untuk  membantu  masyarakat  dari  golongan  menengah  ke  bawah yang  tidak  terjangkau  dari  lembaga  keuangan  konvensional  serta  akses  layanan keuangan lainnya (Melina, 2020).
BMT  menyalurkan  pembiayaan  dalam  skala  mikro  dan  kecil  melalui prosedur  yang  cukup  sederhana  dan  praktis.  Nasabah  biasanya  menggunakan pembiayaan  yang  diberikan  BMT  sebagai  modal  kerja  jangka  pendek.  BMT  tidak hanya menerima pembiayaan, tetapi juga menerima dana dari pihak ketiga seperti tabungan  dan  deposito  syariah.  Dana  pihak  ketiga  yang  dikumpulkan  BMT kemudian diberikan kembali kepada masyarakat dan anggota. Sangat penting bahwa BMT mudah diakses oleh masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia (Lubis, 2016).
BMT merupakan sebuah lembaga keuangan mikro berbasis syariah dengan tugas yang seb and ing dengan koperasi. Meskipun memiliki tugas dan fungsi yang sama, BMT sebenarnya merupakan badan usaha koperasi yang tunduk pada hukum dan peraturan perkoperasian di Indonesia. Oleh karena itu, BMT berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam operasionalnya,  BMT  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  yang  membedakannya dari koperasi konvensional pada umumnya. Koperasi konvensional menggunakan sistem bunga dalam layanan simpan pinjamnya, sedangkan BMT menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai syariah. Meskipun harus tunduk pada peraturan perbankan dan  keuangan,  BMT  pada  dasarnya  adalah  koperasi  dengan  status  badan  hukum koperasi.  Sehingga,  peraturan  perkoperasian  di  Indonesia  juga  berlaku  mengikat BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah (Vargholy, 2023).

## Penelitian Terdahulu
Penelitian (Islam & Sutopo, 2022) telah memaparkan penerapan manajemen risiko  pembiayaan  pada  lembaga  keuangan  syariah  secara  umum  dengan  metode Survei, penagihan maksimal, restrukturisasi NPF, dan pembentukan cadangan risiko. Namun,  tantangan  yang  dihadapi  adalah  penurunan  kemampuan  membayar nasabah,  perpindahan  domisili  nasabah,  penurunan  ekonomi  makro,  pembiayaan berlebih nasabah, mutasi internal nasabah, dan lemahnya penagihan.
Selanjutnya, penelitian (Usnan, 2017) menunjukkan BMT Bina Ihsanul Fikiri menerapkan  manajemen  risiko  pasca  pencairan  pembiayaan  dengan  pembinaan hubungan  nasabah, review pembiayaan,  dan  pembinaan  rutin  nasabah.  Adapun penelitian (Yulianti et al., 2018) menemukan proses manajemen risiko pembiayaan murabahah dan mudharabah dilakukan  melalui  identifikasi,  pengukuran,  dan pengendalian risiko yang serupa.
Lebih spesifik , penelitian (Hamidah et al., 2022) merekomendasikan agar BMT memperketat  seleksi  nasabah,  mengukur  risiko  usaha  nasabah,  dan  menerapkan transparansi laporan keuangan untuk memitigasi risiko pada pembiayaan mudharabah dan murabahah . Terakhir, penelitian (Wijayanti & Adityawarman, 2022) mengkritisi lemahnya penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan mikro syariah meski memiliki prosedur pembiayaan yang baik.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Islam &  Sutopo,  2022)  memiliki  kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis manajemen pembiayaan untuk memitigasi  risiko  secara  umum  dengan  metode  Survei,  penagihan  maksimal, restrukturisasi NPF, dan pembentukan cadangan risiko. Namun, terdapat perbedaan di  mana  penelitian  (Islam  &  Sutopo,  2022)  hanya  membahas  manajemen  risiko pembiayaan secara umum. Sementara penelitian ini lebih spesifik untuk memastikan apakah pengelolaan manajemen pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Kamal telah  mampu  meminimalisir  risiko  pembiayaan  dan  telah  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariah.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  memiliki  kebaharuan  yaitu membahas  manajemen  pembiayaan  BMT  secara  lebih komprehensif mulai  dari perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan,  hingga  penyelesaian pembiayaan  yang  berfokus  untuk  membantu  usaha  mikro  kecil.  Sedangkan penelitian sebelumnya hanya terfokus pada manajemen risiko pembiayaan saja.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan  menjelaskan  fenomena  manajemen  pembiayaan  di  lembaga  BMT  UGT Nusantara  Capem  Kamal.  Data primer dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui observasi  langsung  terhadap  aktivitas  dan  situasi  yang  terjadi  di  lembaga  ini, wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu Pimpinan dari lembaga ini, serta dokumentasi  berupa  foto-foto,  rekaman  suara,  dan  dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan  manajemen  pembiayaan  di  lembaga  ini.  Data  sekunder  dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, website, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.
Peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, sedangkan instrumen pendukung yang digunakan adalah kamera, perekam suara, laptop, kertas, pulpen, dan lain-lain. Peneliti juga menggunakan pedoman observasi dan pedoman wawancara untuk memudahkan proses pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
BMT  UGT  Nusantara  adalah  salah  satu  lembaga  keuangan  mikro  syariah yang  beroperasi  di  Indonesia.  BMT  ini  memiliki  banyak  kantor  cabang  pembantu (Capem) yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu Capemnya yaitu Capem Kamal yang beralamat lengkap di Jl. Kusuma Bangsa, Baratleke, Banyu Ajuh, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Capem Kamal berlokasi sangat strategis tepat di depan Pasar Kamal.
Sebagai  lembaga  keuangan  mikro  syariah,  BMT  ini  menyediakan  beragam produk simpanan seperti tabungan umum syariah, tabungan umrah, tabungan idul fitri,  tabungan  kurban,  tabungan  peduli  siswa,  dan  simpanan  berjangka.  Capem Kamal juga menyalurkan pembiayaan syariah meliputi UGT PAT, UGT PJE, UGT MUB, UGT MTA, UGT KBB, UGT PBE, UGT PKH, UGT MJB, UGT MGB, dan UGT
MPB.  Dalam  menyalurkan  pembiayaan,  Capem  Kamal  menerapkan  manajemen pembiayaan  syariah  yang  baik  yaitu  meliputi  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan  strategi  penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan dan penyaluran pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi anggota dan masyarakat sekitar.

## PERENCANAAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Mustofa  selaku  pimpinan Capem  menyampaikan  bahwa  dalam  perencanaan  pembiayaan  di  BMT  UGT Nusantara Capem Kamal merencanakan beberapa macam produk pembiayaan yang akan  disalurkan  kepada  anggota.  BMT  mensosialisasikan  produk  pembiayaan melalui  brosur  dan  pegawai  lapangan  agar  diketahui  dan  direalisasikan  oleh anggota. BMT lebih mengutamakan pemberian pembiayaan berdasarkan kebutuhan karena  di  dalam  syariah  lebih  menekankan  pemenuhan  kebutuhan.  BMT  lebih melayani  orang  yang  betul-betul  membutuhkan  karena  jika  hanya  sekadar menginginkan,  dikhawatirkan  orang  tersebut  tidak  bertanggung  jawab  terhadap pembiayaannya. Berbeda jika orang yang betul-betul membutuhkan, BMT meyakini bahwa  mereka  yang  sangat  membutuhkan  akan  berusaha  semaksimal  mungkin untuk  mengembalikan  pembiayaan  dengan  baik.  Dalam  pelayanan  pembiayaan, BMT  tidak  memberlakukan  batas limit sehingga  setiap  anggota  yang  mengajukan langsung  diproses  sesuai  prosedur.  Namun,  BMT  menargetkan  pencairan  dana pembiayaan sebesar 85% dari total perolehan DPK atau tabungan setiap hari. Tujuan ini  dibuat  untuk  menjaga likuiditas BMT  dan  memastikan  dana  masyarakat didistribusikan dengan optimal ke anggota yang membutuhkan.
Prinsip  yang  harus  diperhatikan  dalam  menyusun  rencana  pembiayaan  di BMT  UGT  Nusantara  Capem  Kamal  untuk  meminimalkan  risiko.  Pertama,  BMT harus memiliki data jenis program atau produk pembiayaan yang tersedia. Kedua, data produk disampaikan kepada anggota untuk mengetahui produk yang paling banyak peminatnya. Ketiga, BMT memilah produk berdasarkan kondisi anggota dan menentukan  produk  unggulan.  Keempat,  BMT mengevaluasi  produk  yang  paling banyak  diminati  anggota    dan  mengusahakan  agar  seluruh  produk  pembiayaan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh anggota. Kelima, BMT menerapkan prinsip kehati-hatian dalam survei dan analisis sebelum penyaluran pembiayaan.

## PENGORGANISASIAN
Bapak Mustofa selaku pimpinan Capem menjelaskan bahwa sebagai koperasi syariah, BMT UGT Nusantara memiliki struktur organisasi yang terstruktur dengan baik.  Struktur  organisasi  diawali  dari  anggota  sebagai  struktur  teratas.  Di  bawah anggota, terdapat pengurus yang menjalankan kepengurusan koperasi. Selanjutnya ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi kepatuhan syariah koperasi. Lalu ada
Pengawas yang bertugas mengawasi kinerja pengurus. Setelah itu barulah pelaksana yang  terdiri  dari  manajerial  sampai  staf  yang  menjalankan  operasional  koperasi sehari-hari.  Struktur  organisasi  kemudian  turun  ke  kepala  cabang,  salah  satunya cabang Arosbaya. Di bawah kepala cabang, ada kepala Capem seperti kepala Capem Kamal yang mengurusi Capem di daerah Kamal.
Di BMT UGT Nusantara Capem Kamal sendiri  terdapat 5 pegawai dengan jabatan yang berbeda-beda. 1 pimpinan atau kepala Capem yang bertanggung jawab atas semua operasional. 1 kasir yang mengurus data dan keuangan. 2 AOSP ( Account Officer Simpanan dan Pembiayaan) yang bertugas mengurus simpanan anggota dan calon  peminjam.  1  AOAP  ( Account  Officer Analisa  dan  Penagihan)  yang  bertugas menganalisa  pembiayaan,  survei,  serta  penagihan  jika  terjadi  pembiayaan bermasalah. Meskipun jabatan AOAP memegang 2 tanggungjawab yaitu Analisa dan Penagihan  tetapi  personelnya  hanya  1  orang,  sedangkan  pada  jabatan  AOSP dipegang oleh 2 orang. Minimnya jumlah pegawai ini  berakibat pada beban kerja lebih  yang  harus  ditanggung  masing-masing  jabatan.  Setiap  pegawai  harus mangambil  tanggung  jawab  ganda  agar  seluruh  pekerjaan  Capem  tetap  berjalan dengan mestinya.

## PELAKSANAAN
Dalam  BMT  UGT  Nusantara  Capem  Kamal,  untuk  bisa  mengajukan pembiayaan ada aturan yang harus dipenuhi sejak awal. Syarat mutlaknya, pemohon pembiayaan harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan sistem  koperasi  yang  berdasarkan  azas  dari  anggota,  oleh  anggota,  dan  untuk anggota. Semua proses di BMT harus dilakukan oleh anggota yang sudah terdaftar dalam  sistem.  Menjadi  anggota  BMT  adalah  syarat  mutlak,  sehingga  jika  calon peminjam belum terdaftar sebagai anggota dalam sistem BMT, maka BMT tidak bisa memproses  permohonan  pembiayaannya.  Baik  untuk  menabung,  mengajukan pembiayaan,  maupun  keperluan  lainnya,  status  keanggotaan  merupakan  syarat wajib yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan demikian, azas koperasi dapat dijalankan  dengan  baik  di  BMT.  Adapun  proses  mekanisme  pelaksanaan pembiayaan sebagai berikut
1. Seleksi Nasabah
Dalam  menyeleksi  calon  penerima  pembiayaan,  BMT  UGT  Nusantara Capem  Kamal  terlebih  dahulu  berupaya  mengenali  karakter  anggota  yang mengajukan. Anggota datang ke kantor BMT dan menjelaskan kebutuhannya. Kemudian pegawai BMT memberi beberapa pertanyaan untuk melengkapi data pengajuan  seperti  identitas  diri,  tujuan  penggunaan  dana  pengajuan,  besaran nominal, jangka waktu angsuran, dan jaminan yang diajukan. Selain itu, anggota juga diwajibkan mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak BMT. Selanjutnya, pegawai menjelaskan prosedur yang harus dilalui anggota  sebelum  pembiayaan  disalurkan,  termasuk  persyaratan  yang  harus
dipenuhi  dan  survei  lapangan  yang  akan  dilakukan  sebelum  persetujuan pencairan dana oleh pimpinan.
Bapak Mustofa selaku pimpinan Capem Kamal menyampaikan bahwa terkadang  terdapat  anggota  yang  menganggap  remeh  prosedur  pembiayaan karena  terburu-buru  atau  merasa  dekat  dengan  pegawai  BMT  sehingga  tidak mendengarkan  penjelasan  dengan  seksama.  Namun,  ada  juga  anggota  yang mendengarkan dengan baik arahan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa karakter setiap anggota berbeda-beda. Selanjutnya, pihak BMT memeriksa data keuangan  anggota  selama  menjadi  anggota  untuk  memastikan  kelancaran pembayaran sebelumnya. Jika tidak lancar, pengajuan tidak dapat dilanjutkan. Bagi  anggota  baru,  diwajibkan  mendaftar  menjadi  anggota  terlebih  dahulu. Setelah  itu,  anggota  dapat  melengkapi  persyaratan  pengajuan  pembiayaan seperti fotokopi KTP, KK, buku nikah, jaminan, dan persyaratan lainnya sesuai dengan jenis pembiayaan yang diajukan.
2. Analisis Anggota Pembiayaan
Selanjutnya data yang didapat diserahkan ke jabatan AOAP yang terjun ke  lapangan  untuk  survei  guna  menganalisis  data  anggota.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Bapak Mustofa selaku pimpinan Capem, diketahui bahwa dalam menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Kamal menerapkan prinsip 5C+1S.
Pertama,  karakter  ( character ).  Dalam  menganalisis  karakter  pihak  BMT melakukan survei  dengan mendatangi  langsung ke lokasi rumah  atau tempat kerja  anggota.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mengamati  lingkungan  dan sekaligus menanyakan secara langsung kepada anggota serta masyarakat sekitar mengenai karakter, sifat, perilaku, dan religiusitas dari anggota yang mengajukan pembiayaan.
Kedua,  kemampuan  ( capacity ).  Analisis  dilakukan  dengan  mengetahui berapa jumlah pendapatan bersih yang didapat anggota per bulan. Faktor yang perlu  diperhatikan  antara  lain  berapa  banyak  tanggungan  anggota  dalam keluarga,  berapa  besar  pengeluaran  untuk  kebutuhan  sehari-hari  seperti pengeluaran untuk makan, biaya sekolah, listrik, kuota internet, air, transportasi, dan lainnya, serta menanyakan apakah anggota memiliki tanggungan angsuran di  lembaga  lain  yang  masih  berjalan.  Analisis capacity digunakan  untuk menganalisis  seberapa  besar  tingkat  kemampuan  anggota  dalam  membayar angsuran kedepannya. Hal ini perlu diperhatikan karena tujuan awal pendirian BMT  UGT  Nusantara  Capem  Kamal  adalah  untuk  membantu  menstabilkan perekonomian  khususnya  masyarakat  mikro,  bukan  malah  membebani anggotanya karena besarnya angsuran pembiayaan.
Ketiga, modal ( capital ). Analisis modal biasanya digunakan untuk orang- orang yang memiliki usaha. Jadi jika anggota memiliki usaha seperti toko,cafe, atau  warung  maupun  usaha  lainnya,  analisis  kelayakan  pemberian  modal
dilakukan  dengan  melihat  langsung  ke  lokasi  usaha  anggota  untuk  menaksir berapa besar modal yang layak diberikan. Pihak BMT juga perlu melihat neraca keuangan  usaha  anggota  yang  berjalan  tersebut  untuk  mengetahui  kondisi keuangannya. Selain itu, perlu juga dilakukan wawancara kepada masyarakat sekitar lokasi usaha untuk mengetahui bagaimana kondisi tempat usaha anggota tersebut  serta  juga  untuk  mendapatkan  informasi  tambahan  dari  penduduk sekitar.  Dengan  langkah-langkah  tersebut,  pihak  BMT  dapat  menganalisis kelayakan pemberian modal usaha kepada anggota dengan lebih komprehensif . Keempat, jaminan ( collateral ). Untuk barang jaminan yang dapat diajukan untuk pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Kamal harus memiliki nilai jual lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diajukan agar mampu men-cover risiko gagal bayar. Untuk jumlah presentasi pencairan pembiayaan tergantung pada  jenis  jaminan  yang  digunakan,  misalnya,  BPKB  kendaraan  yang  dapat dicairkan sebesar 50% dari harga pasaran kendaraan, untuk jaminan sertifikat tanah atau rumah memiliki tingkat presentasi sebesar 75% sesuai harga pasaran. Sedangkan untuk pembiayaan tunai  seperti  emas, pencairan sebesar 85% dari harga  jual  emas  yang  diperiksa  langsung  ke  toko  emas  atau  melalui  antam. Untuk jaminan pembiayaan non tunai seperti BPKB dan sertifikat, pihak BMT akan  melaksanakan  survei  langsung  ke  lokasi  untuk  memastikan  dan mengamati secara langsung kualitas dan kuantitas akan barang yang digunakan sebagai jaminan.
Kelima,  kondisi  ekonomi  ( conditions  of  economy ).  Berdasarkan  dari  segi kondisi ekonomi, pihak BMT perlu melihat bagaimana kondisi usaha anggota saat  ini  dan  apakah  usaha  tersebut  diperkirakan  dapat  berkembang  di  masa depan  atau  tidak.  Seperti  pada  masa  p and emi Covid-19 kemarin,  banyak  toko pakaian  yang  mengalami  penurunan  pendapatan  karena  banyak  pelanggan beralih  ke  online  shop.  Melihat  kondisi  tersebut,  jika  pemilik  toko  ingin meningkatkan  usahanya  dan  membutuhkan  modal  besar  serta  mengajukan pembiayaan ke BMT dengan jaminan sertifikat rumah, namun pendapatannya menurun, maka pihak BMT tidak disarankan memberikan modal yang terlalu besar.  Pemberian  modal  harus  disesuaikan  dengan  tingkat  kemampuan membayar  dari  anggota  agar  meminimalkan  risiko  gagal  bayar  di  kemudian hari.
Keenam,  syariah  ( sharia ).  dalam  pembiayaan  di  BMT  UGT  Nusantara Capem  Kamal  harus  sesuai  dengan  aspek  syariah.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari bidang  usaha  atau  kebutuhan  apa  yang  diinginkan  oleh  anggota  dan  apakah usaha  atau  kebutuhan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah. Untuk  mengetahui  hal  tersebut,  biasanya  pihak  BMT  menanyakan  terlebih dahulu kepada anggota pada saat awal pengajuan pembiayaan dan pada saat dilakukan survei ke lokasi. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar sesuai dan tidak melanggar prinsip syariah. Pihak
BMT sangat memperhatikan kesesuaian dengan syariah ini agar terhindar dari pembiayaan untuk usaha yang dilarang secara hukum syariah.

## 3. Persetujuan Pembiayaan
Setelah  dilakukan  survei  oleh  AOAP,  data  hasil  survei  dan  analisis kemudian didiskusikan bersama tiga komite yaitu AOSP, AOAP, dan pimpinan Capem untuk menghasilkan keputusan. Hasil keputusan pembiayaan tersebut selanjutnya  disampaikan  kepada  anggota.  Jika  anggota  telah  sepakat  dengan nominal pembiayaan yang diberikan, maka dapat dilanjutkan ke tahap proses pencairan  dana.  Pada  proses  pencairan,  berkas  asli  yang  digunakan  sebagai jaminan diharapkan dibawa oleh anggota. Penyaluran dilakukan dengan melalui beberapa  proses  diantaranya  yaitu  pelaksanaan  akad  pembiayaan, pen and atanganan akad pembiayaan, penyaluran sejumlah uang kepada anggota, serta pemberian kartu angsuran kepada anggota.
Bapak Mustofa selaku pimpinan Capem menuturkan bahwa margin yang diberikan kepada anggota pembiayaan sebesar 2,5%. Margin tersebut ditentukan berdasarkan  beberapa  faktor  antara  lain  komposisi  pendanaan,  tingkat  risiko, tingkat operasional, dan persaingan pasar. Cara hitung margin pada pembiayaan di BMT adalah dengan menggunakan metode perhitungan pokok yaitu rumus sederhana  yang  digunakan  oleh  Capem  Kamal  untuk  menentukan  total angsuran pokok pembiayaan dan margin keuntungan.
Rumus  perhitungan  angsuran  pokok  pembiayaan  di  BMT  UGT Nusantara Capem Kamal adalah sebagai berikut : Total Angsuran = Pokok Pembiayaan + Margin Keuntungan Pokok Pembiayaan = ( 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 ) Margin perbulan = biaya pokok yang diajukan x 2,5% Angsuran Perbulan = ( 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 ) + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
Contoh Kasus :
Pada tanggal 14 mei 2023, Ibu Naimah mengajukan pembiayaan UGT PJE (Pembiayaan  Jaminan  Emas)  dengan  mengunakan  akad  Rahn  di  BMT  UGT Nusantara Capem Kamal. Jaminan yang digunakan adalah 1 buah gelang yang setelah  ditaksir  bernilai  Rp  1.250.000,-.  Ibu  Naimah  menyetujui  untuk mencairkan pembiayaan sebesar nilai taksir tersebut dengan angsuran selama 4 bulan.  Maka  perhitungan  besarnya  angsuran  pokok  yang  harus  dibayar  ibu Naimah setiap bulannya adalah sebagai berikut.
Diketahui :
Jumlah pembiayaan yang diajukan = Rp 1.250.000,- Jangka Waktu Pembiayaan = 4 bulan Persentase Margin / Ujroh /Biaya Sewa  = 2,5% per bulan Jawaban :
Pokok Pembiayaan perbulan = ( 𝑅𝑝 1.250.000,− 4 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 ) = Rp 312.500,-
Margin / Ujroh /Biaya Sewa perbulan   = Rp 1.250.000,- x 2,5% = Rp 31.250,-
Angsuran per 4 bulan = Rp 312.500,- + Rp 31.250,- = Rp 343.750,-
Jadi  angsuran  pokok  yang  harus  dibayarkan  tiap  bulannya  oleh  ibu  Naimah sebesar Rp 343.750,-
4. Pemantauan Pembiayaan
Untuk  meminimalisir  risiko  pembiayaan  pada  anggotanya,  BMT  UGT Nusantara  Capem  Kamal  melakukan  pemantauan  dan  identifikasi  terhadap anggota pembiayaan. Dengan cara memantau apakah anggota sudah patuh pada persyaratan perjanjian pembiayaan atau belum. Selain itu, BMT juga melakukan identifikasi dan penggolongan anggota berdasarkan ketepatan waktu membayar angsuran.  Anggota  dikelompokkan  menjadi lancar,  kurang  lancar,  diragukan, dan macet. Dengan memantau kepatuhan dan menggolongkan anggota seperti itu,  BMT  dapat  meminimalisir  risiko  pembiayaan  bermasalah.  Sehingga  BMT dapat  menerapkan  penanganan  yang  tepat  pada  masing-masing  golongan anggota untuk menjaga kualitas pembiayaan tetap terjaga.
5. Penagihan Pembiayaan
Dalam  penagihan  BMT  UGT  Nusantara  Capem  Kamal  menerapkan beberapa  pendekatan  dalam  menangani  pembiayaan  bermasalah.  Antara  lain dengan Reschedulling (Penjadwalan  kembali), Reconditioning (Persyaratan kembali),  penyelesaian  secara  kekeluargaan  dan  langkah  terakhir  penyitaan barang jaminan. Akan tetapi, jika barang jaminan yang diberikan masih belum mencukupi dan anggota tidak mampu mengembalikan pembiayaan, BMT dapat mengambil  jalur  hukum.  Bukti  tertulis  berupa  t and a  tangan  bermeterai  yang menyatakan anggota telah menyepakati pembiayaan sesuai aturan BMT tetapi tidak memiliki i’tikad baik dalam pembayaran angsuran dapat digunakan untuk memperkuat gugatan secara hukum.

## PENGAWASAN
Berdasarkan  penjelasan  Bapak  Mustofa  selaku  pimpinan  Capem bahwasannya  di  BMT  UGT  Nusantara  Capem  Kamal  dilakukan  pengawasan  di berbagai tingkatan. Di tingkat Capem ada komite yang mengawasi dan mencegah penyimpangan syariah. Dari pusat ditekankan untuk menghindari ketidaksesuaian prosedur, berkas tidak lengkap, atau analisis lemah.  Di  tingkat Cabang, pimpinan juga memantau jika terjadi keterbatasan pengawasan oleh komite Capem. Di tingkat pusat terdapat tim legal dan remedial yang memastikan prosedur berjalan akurat serta menangani  masalah  seperti  pembiayaan bermasalah,  analisis  lemah, atau  masalah terkait karakter anggota. Pengawasan di semua tingkatan ini untuk meminimalkan penyimpangan.
Selain itu, Bapak Mustofa juga menceritakan sebuah kasus pembiayaan yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya mengenai seorang anggota di suatu wilayah. Pada awalnya, anggota tersebut mengajukan pembiayaan dengan memenuhi seluruh persyaratan, lulus survei, dan dinilai layak untuk diberikan pembiayaan. Namun, di pertengahan  jangka  waktu  pembiayaan  perilaku  anggota  berubah.  Meskipun awalnya  lancar  membayar  angsuran,  anggota  berubah  menjadi  mulai  terlambat membayar berminggu-minggu.
Pihak  BMT  berusaha  berkomunikasi  dengan  anggota  mulai  dari  AOAP, seluruh  komite  Capem  sampai  pimpinan  Cabang,  tetapi  tidak  berhasil.  Hingga akhirnya dari pihak pusat yang turun kelapangan, barulah anggota mengakui bahwa sebagian dana pembiayaan tidak digunakan sendiri. Separuh dana diberikan kepada saudara yang merantau, dan separuh lagi digunakan oleh anggota. Meski anggota tetap  mengangsur  setengah  dana  yang  dipakainya,  setelah  sudah  lunas  anggota tersebut  berhenti  mengangsur  sedangkan  setengah  bagian  dana  saudaranya  tidak diangsur  karena  dianggap  bukan  tanggung jawabnya. Hal  ini  yang  menyebabkan pembiayaan bermasalah karena keterlambatan angsuran dari setengah bagian yang tidak digunakan anggota.
Kedatangan pihak pusat dalam menangani anggota pembiayaan bermasalah menunjukkan  bahwa  kasus  tersebut  sudah  mencapai  level  yang  tidak  mampu ditangani sendiri oleh Capem atau Cabang. Dalam penanganan anggota pembiayaan bermasalah ada tingkatan prosedurnya. Telat bayar  1-2 bulan ditangani Capem, 3 bulan ditangani Cabang, lebih dari 4 bulan ditangani Pusat. Semua kebutuhan baik internal maupun eksternal harus  dipenuhi  sesuai  tingkat  kasusnya,  melalui  proses yang tepat, evaluasi, dan penanganan agar sesuai target dan kategori koperasi sehat.

## PENANGANAN RISIKO PEMBIAYAAN
Tingginya Tingkat Gagal Bayar Atau Non Performing Financing (NPF) Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Mustofa  selaku  pimpinan Capem diketahui bahwa dalam upaya mengatasi tingginya NPF pada pembiayaan, di  BMT  UGT  Nusantara  Capem  Kamal  menerapkan  beberapa  langkah.  Pertama, melakukan  analisis  mendalam  terhadap  setiap  anggota  yang  mengajukan pembiayaan  dengan  menerapkan  prinsip  5C+1C  ( Character , Capacity , Capital , Collateral , Conditions of economy , and Sharia ). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di kemudian hari.
Kedua,  menerapkan  berbagai  strategi  untuk  menyelamatkan  pembiayaan yang berisiko meningkatkan rasio NPF di BMT. Strategi yang diterapkan antara lain Reschedulling (penjadwalan  kembali), Reconditioning (persyaratan  kembali), penyelesaian secara kekeluargaan, dan Jika diperlukan, melakukan penyitaan barang jaminan sebagai upaya terakhir.
Ketiga, BMT bekerja sama dengan pihak ASKI (Asuransi  Syariah Keluarga Indonesia)  untuk  mengurangi  risiko  NPF  pada  pembiayaan.  Asuransi  ASKI
melindungi semua produk BMT, termasuk pembiayaan dan tabungan, dengan syarat tertentu. Tabungan dengan saldo lebih dari Rp500.000 sudah tercover oleh asuransi, yang berarti jika anggota meninggal dunia, ahli warisnya akan menerima santunan sebesar  Rp2  juta,  dan  tabungan  almarhum  akan  diberikan  kepada  ahli  warisnya. Begitu juga pada pembiayaan, setiap angsuran anggota sudah termasuk pembayaran premi asuransi.  Jika  anggota  pembiayaan  meninggal  dunia  sebelum  angsurannya lunas,  sisa  angsuran  akan  dilunasi  oleh  pihak  asuransi. Premi asuransi  yang dibayarkan anggota adalah Rp70,- per bulan per Rp1.000.000,- pembiayaan. Aturan pembayaran premi asuransi  baru  berubah  pada  tahun  2023,  di  mana  sebelumnya premi diambil  dari  angsuran  bulanan  anggota  pembiayaan,  kini  harus  dibayar dimuka  saat  pencairan  pembiayaan.  BMT  UGT  Nusantara  Capem  Kamal  hanya bekerja sama dengan 1 asuransi yaitu ASKI.
Selain itu, BMT telah menyiapkan dana cadangan bernama PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang bersumber dari pendapatan BMT dan dicatat pada pos khusus PPAP. Dana PPAP ini tidak bisa diambil sembarangan dan hanya digunakan untuk pemutihan atau pelunasan pembiayaan macet. Jadi misalnya dalam 1 tahun BMT menyisihkan dana PPAP sebesar 10 juta rupiah, maka dana tersebut dapat  digunakan  untuk  memutihkan  atau  melunasi  pembiayaan  macet  anggota sampai nominal 10 juta rupiah. Pemutihan pembiayaan macet ini ditujukan untuk pembiayaan  yang  sudah  tidak  ada  harapan  tertagih,  baik  karena  anggota pembiayaan meninggal dunia, melarikan diri, atau alasan lain sehingga pembiayaan tersebut  berstatus  macet.  Dengan  memutihkan  pembiayaan  macet,  maka  secara otomatis  akan  menurunkan  rasio  NPF  BMT.  Meskipun  sudah  diputihkan  data anggota  terkait  tetap  disimpan.  Jadi  jika  suatu  saat  anggota  atau  ahli  waris  ingin melunasi  sisa  pembiayaan  yang  sudah  diputihkan  tersebut,  BMT  masih  bisa menerima pelunasan dari anggota.

## Pembiayaan Bermasalah ( Problem Financing )
Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT berasal dari berbagai macam faktor.  pertama adalah  bencana  alam  seperti  kebakaran,  banjir, atau  gagal panen yang menghalangi anggota untuk membayar angsuran. Yang kedua adalah kehilangan barang jaminan akibat pencurian, yang berdampak pada keuangan BMT. Selain  itu,  situasi  ekonomi  yang  sedang  berlangsung  juga  memengaruhi,  seperti penurunan penjualan toko di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura karena masa  libur  mahasiswa  dan  munculnya  banyak  toko  online.  Semua  ini  berpotensi menyebabkan masalah pembiayaan di BMT.
Bapak Mustofa selaku pimpinan Capem menjelaskan bahwa untuk mengatasi masalah ini, BMT UGT Nusantara Capem Kamal telah mengambil langkah-langkah. Jika hambatan berasal dari faktor bencana, pihak BMT akan mencari sumber masalah terlebih dahulu. BMT akan menentukan apakah itu adalah faktor alam atau tindakan manusia. Misalkan terjadi kebakaran di toko tempat usaha, BMT akan berkoordinasi
dengan  pihak  terkait  lainnya,  seperti  polisi  atau  pemadam  kebakaran,  untuk menelusuri kejadian secara urut. Setelah mendapatkan informasi yang akurat tentang penyebab musibah. Jika memang benar karena faktor alam, BMT akan menawarkan tambahan modal atau suntikan modal lagi pada anggota yang rugi agar usahanya tetap berjalan. Jika anggota tidak mau dan merelakan jaminannya, maka pihak BMT akan melelang barang jaminan dan apabila barang laku dengan harga lebih tinggi maka sisa hasil penjualan dikembalikan kepada anggota bersangkutan.
Begitu  pula  ketika  ada  laporan  dari  anggota  bahwa  kendaraan  yang dijaminkan  telah  hilang  akibat  pencurian,  pihak  BMT  akan  mengunjungi  rumah anggota tersebut untuk memastikan kebenaran laporannya. Setelah itu, pihak BMT akan  mendiskusikan  penyelesaiannya  secara  kekeluargaan  dengan  anggota.  Pihak BMT  bertanya  apakah  anggota  masih  tetap  bersedia  melanjutkan  pembayaran angsuran  atau  mengganti  jaminan  yang  dicuri  tersebut  dengan  jaminan  lainnya. Melakukan  kunjungan  lapangan  dan  penyelesaian  masalah  secara  kekeluargaan adalah  langkah  penting  bagi  BMT  untuk  mengatasi  situasi  yang  berpotensi menimbulkan  pembiayaan  bermasalah  karena  hilangnya  barang  jaminan  milik anggota.
Jika penyebabnya berasal dari faktor perekonomian, BMT memberikan solusi seperti Reschedulling (Penjadwalan  kembali), Reconditioning (Persyaratan  kembali), penyelesaian secara kekeluargaan dan langkah terakhir penyitaan barang jaminan. Namun,  jika  barang  jaminan  yang  diberikan  masih  belum  tercover  sedangkan anggota  benar-benar  tidak  mampu  mengembalikan  kekurangan  pembiayaan  dan tidak memiliki i’tikad baik untuk bertanggung jawab, maka BMT dapat mengambil jalur hukum(M. Mustofa, personal communication, January 10, 2024).

## Rendahnya Kualitas Anggota Pembiayaan
Rendahnya  kualitas  anggota  BMT  dit and ai  dengan  banyaknya  kasus pembiayaan  bermasalah  Hal  ini  disebabkan  oleh  ketidakdisiplinan  anggota  dan kurangnya tanggung jawab anggota untuk membayar angsuran. Selain itu, situasi ekonomi yang tidak stabil, seperti penurunan penghasilan dan PHK, memengaruhi kemampuan anggota untuk membayar angsuran.
Dalam  meminimalisir  risiko  tersebut,  BMT  UGT  Nusantara  Capem  Kamal melakukan  evaluasi  sejak  awal  dengan  metode analisis 5C+1S  untuk  menghadapi risiko kualitas anggota yang rendah, dan  BMT juga menjalankan program simpan pinjam  secara  bersamaan  untuk  menghadapi  pertumbuhan  perekonomian  yang kurang kondusif .  Anggota  dianjurkan  untuk  menabung  secara  bersamaan  dengan membayar angsuran pembiayaan. Anggota dapat menutupi angsuran dari tabungan mereka  jika  angsuran  terhambat.  Anggota  sangat  dianjurkan  untuk  menabung, meskipun  tidak  diwajibkan.  Tabungan  juga  berfungsi  sebagai  pengukur  keadaan ekonomi  anggota.  Pengeluaran  yang  meningkat  dan  tabungan  yang  berkurang
menunjukkan lagi penurunan pendapatan. Ini mengurangi risiko bagi anggota BMT dan perekonomian mereka.

## Kurangnya Jaminan Atau Agunan
Kurangnya  jaminan  atau  agunan  dapat  menimbulkan  kerugian  akibat pembiayaan bermasalah. Untuk menghindari hal tersebut,  BMT menerapkan prinsip 5C+1S  untuk  menganalisis  calon  anggota  sebelum  memberikan  pembiayaan. Meskipun demikian, harga jaminan tidak selalu tetap stabil. Faktor fisik dan ekonomi dapat menyebabkan nilai agunan menurun seiring waktu, seperti yang terjadi selama p and emi Covid-19 yang mempengaruhi harga properti Untuk mengatasi masalah penurunan nilai jaminan akibat perubahan kondisi seiring  waktu,  BMT  UGT  Nusantara  Capem  Kamal  menggunakan  pendekatan kekeluargaan. Pihak BMT akan menyampaikan kepada anggota bahwa nilai jaminan sudah  tidak  mencukupi  untuk  mengcover  pembiayaan,  sehingga  diminta  untuk menambah atau mengganti jaminan dengan yang nilainya lebih besar. Pendekatan ini  harus  tetap  dijalankan.  Jika  cara  kekeluargaan  sudah  dilakukan  namun  tidak membuahkan  hasil,  terpaksa  akan  ditempuh  jalur  hukum  sesuai  ketentuan  yang berlaku mengingat sudah ada akad dan pasal-pasal yang mengatur hal tersebut.
Rendahnya Kompetensi Dan Profesionalisme Pegawai
Salah satu faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Kamal adalah keteledoran pegawai dalam memeriksa calon anggota  pembiayaan,  dan  kurangnya  pengawasan  terhadap  sistem  pembayaran angsuran  sehingga  menyebabkan  seringkali  informasi  tentang  angsuran  yang terlambat.
Untuk  mengatasi  permasalahan  kualitas  SDM internal yang  berpotensi memicu  pembiayaan  bermasalah.  Berdasarkan  penjelasan  Bapak  Mustofa  selaku pimpinan  Capem  bahwasannya  di  BMT  UGT  Nusantara  Capem  Kamal  setiap pegawai wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tahapan yang berlaku. Hal ini dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  SDM  pegawai  BMT.  Pelatihan  dan  uji sertifikasi kompetensi disediakan oleh lembaga kantor pusat BMT. Bapak Mustofa sendiri  telah  mengikuti  pelatihan  dan  lulus  uji  sertifikasi  tahun  lalu.  Kepemilikan sertifikat  kompetensi  merupakan  syarat  wajib  bagi  pegawai  lembaga  keuangan. Tahapan tersebut wajib dilalui  dan dipenuhi  oleh setiap pegawai.  Pelaksanaan uji sertifikasi biasanya dilakukan diawal bagi pegawai baru, atau pegawai lama yang belum bersertifikat. Jika BMT merekrut pegawai baru tanpa sertifikat, mereka tetap bisa diterima dengan catatan harus segera mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi dari BMT. Mayoritas pegawai BMT adalah alumni pondok pesantren Sidogiri dan tidak memiliki  gelar  sarjana  ekonomi.  Namun,  dengan  mempelajari  ekonomi  Islam, mereka terbukti mampu mengelola BMT hingga saat ini menjadi besar dan sukses. Dengan  memastikan  bahwa  setiap  pegawai  memiliki  sertifikat,  diharapkan
kompetensi SDM BMT semakin meningkat sehingga dapat meminimalkan kesalahan ( human  error )  yang  berisiko  memicu  pembiayaan  macet  (M.  Mustofa,  personal communication, January 10, 2024).

## Penerapan  Manajemen  Pembiayaan  Syariah  pada  BMT  UGT  Nusantara  Capem Kamal
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  manajemen  pembiayaan syariah di BMT UGT Nusantara Capem Kamal sesuai dengan syariah. Hal ini dapat dilihat dari empat aspek berikut, yaitu:
1. Fungsi  manajemen:  BMT  menerapkan  empat  fungsi  manajemen  dalam pengelolaan  pembiayaan.  Ini  mencakup  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan,  dan  pengawasan.  Penerapan  keempat  fungsi  manajemen  ini didasarkan  pada  visi  dan  misi  BMT,  dengan  tujuan  agar  pengelolaan pembiayaan berjalan efektif dan produktif sesuai dengan prinsip syariah. Hasil evaluasi  digunakan  untuk  terus  meningkatkan  kualitas  layanan  BMT  kepada anggota.
2. Sumber modal dan pengelolaan dana: Sebagai lembaga keuangan mikro syariah berbadan  hukum  koperasi,  BMT  UGT  Nusantara  Capem  Kamal  bergantung pada  dana  modal  dari  anggota  melalui  produk  tabungan  dan  deposito. Kemudian, dana ini dikelola dengan mengalirkannya kembali kepada anggota melalui  produk  pembiayaan  untuk  digunakan  untuk  modal  usaha  dan kebutuhan lainnya.
3. Jenis  produk  pembiayaan:  Dalam  memenuhi  kebutuhan  anggotanya,  BMT menyediakan 10 macam jenis produk pembiayaan yang dapat dipilih anggota sesuai  kebutuhan.  Setiap  jenis  produk  pembiayaan  memiliki  karakteristik, persyaratan, akad, persentase pencairan, margin, jangka waktu, dan angsuran yang  berbeda  beda.  Dalam  proses  pencairan  dananya,  BMT  dan  anggota menggunakan  akad  syariah  seperti murabahah , mudharabah , ijarah,  qardh, dan lainnya sesuai jenis pembiayaannya.
4. Manajemen risiko: Untuk menangani pembiayaan yang bermasalah dan macet, BMT UGT Nusantara Capem Kamal menggunakan beberapa pendekatan seperti Reschedulling (penjadwalan  kembali), Reconditioning (persyaratan  kembali), penyelesaian keluarga, dan penyitaan barang jaminan sebagai langkah terakhir. Langkah-langkah ini  mempertimbangkan standar , prosedur, dan  dampak bagi anggota  dan  BMT.  BMT  dapat  mengambil  jalur  hukum  jika  jaminan  yang diberikan masih belum mencukupi dan anggota tidak mampu mengembalikan pembiayaan. Selain itu, BMT memastikan bahwa pegawainya memiliki sertifikat kompetensi,  yang  membantu  mengurangi  faktor internal yang  menyebabkan masalah pembiayaan. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak dan posisi BMT akan tetap terjaga dalam jangka panjang.
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan syariah di BMT UGT Nusantara Capem Kamal sesuai dengan syariah. BMT mampu memberikan layanan pembiayaan syariah yang efektif dan efisien dengan mengacu pada  prinsip-prinsip  syariah  yang  ditetapkan  oleh  DSN.  BMT  juga  mampu menyesuaikan  produk-produk  pembiayaan  syariah  dengan  kebutuhan  dan kemampuan  anggota.  BMT  juga  mampu  menangani  risiko-risiko  pembiayaan syariah dengan cara-cara yang adil dan bijaksana.

## SIMPULAN
BMT UGT Nusantara Capem Kamal adalah lembaga keuangan mikro syariah yang  memberikan  layanan  pembiayaan  syariah  yang  efektif  dan  efisien  dengan mengelola berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut adalah fungsi manajemen, sumber modal dan pengelolaan dana, jenis produk pembiayaan, dan manajemen risiko. BMT mampu menangani faktor-faktor yang dapat mengganggu pembiayaan syariah dan memberikan  alternatif-alternatif  yang  sesuai  dengan  syariah.  BMT  juga  dapat menawarkan  produk-produk  pembiayaan  syariah  yang  beragam  sesuai  dengan kebutuhan  dan  kemampuan  anggota  dan  masyarakat.  Meskipun  BMT  telah menerapkan manajemen pembiayaan dengan baik, tingginya rasio Non Performing Financing (NPF)  masih  menjadi  tantangan  yang  dihadapi. Berdasarkan  hasil penelitian,  salah  satu  penyebabnya  adalah  minimnya  jumlah  pegawai  sehingga menyebabkan beban kerja yang berlebihan dan berpotensi terjadinya kelalaian. Oleh karena  itu,  penambahan  jumlah  pegawai  Capem  Kamal  sangat  diperlukan  guna mengoptimalkan pengawasan dan memitigasi risiko pembiayaan bermasalah akibat faktor internal .  Dengan  pembagian  beban  kerja  yang  merata  di  antara  pegawai, diharapkan  dapat  mengurangi  tingkat  kesalahan  manusia  dan  kelalaian  dalam menganalisa  kelayakan  calon  penerima  pembiayaan  serta  memantau  angsuran bulanan.  Hal  ini  pada  akhirnya  dapat  menekan  rasio  NPF  yang  tinggi  di  BMT tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, W. I., & Rahman, T. (2024). Analisis Sistem Pembiayaan Akad Rahn di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Benjeng Kota Gresik. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 6 (3), 3309 – 3323.
https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4988
Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik . Gema Insani. As’ad, Rahmat Basuki, F., Fridiyanto, & Suryanti, K. (2021). Konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Lubuk Beringin dalam perspektif agama, manajemen, dan  sains. Kontekstualita:  Jurnal  Sosial  Keagamaan , 36 (1),  89 – 108.
https://doi.org/10.30631/kontekstualita.36.1.89-108
Bank  Indonesia,  B.  (2023). Kajian  Ekonomi  &  Keuangan  Syariah  2022 .  Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/KEKSI_2022.aspx
Basyirah,  L.,  &  Wardi,  M.  C.  (2020).  Penerapan  POAC  (Planning,  Organizing, Actuating, Controling) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarok di  PT  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  Pamekasan. NUANSA:  Jurnal  Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam , 17 (1), Article 1. https://doi.org/10.19105/nuansa.v17i1.2836 Dawud,  M.  (2019).  Menerapkan  Manajemen  Strategi  Penyiaran  Untuk  Penyiaran Dakwah. Jurnal Al-Hikmah , 17 (1), 109 – 140. https://doi.org/10.35719/alhikmah.v17i1.10 Fatimah, S., & Suharto, T. (2020). Pengawasan Dan Pembinaan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug . 2 . https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/74863112/702-libre.pdf?
Fernandita,  F.  P.  B.  (2023). Analisis  Tingkat  Literasi  Keuangan  Syariah  Mahasiswa Universitas  Islam  Negeri  Prof.  K.H.  Saifuddin  Zuhri  Purwokerto [Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto].
Firdaus, A. M., Akbar, M., Nurkhaerah, S., & Arief, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pengelolaan Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin  Kecamatan  Toili  Kabupaten  Banggai. Tadayun:  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah , 2 (1), 13 – 24. https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.13 Firmansyah,  H.,  et  al.  (2021). Teori  Dan  Praktik  Manajemen  Bank  Syariah  Indonesia . Penerbit Insania.
Hamidah,  R.  A.,  Alam,  A.,  &  Izzuddin,  A.  (2022).  Comparison  Analysis  Of Murabahah And Mudharabah Financing Risk Financing From Sharia Micro- Finance  Institutions. Ar-Ribh :  Jurnal  Ekonomi  Islam , 05 (1),  01 – 14. https://doi.org/10.26618/jei.v5i1.7521 Hidayat,  W.  (2019).  Implementasi  Manajemen  Resiko  Syariah  Dalam  Koperasi Syariah. Jurnal Asy-Syukriyyah , 20 (2), 30 – 50. https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80
Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. Asy Syar ’ iyyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam , 4 (2), 124 – 146. https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.999
Islam,  M.  A.,  &  Sutopo,  S.  (2022).  Penerapan  Manajemen  Resiko  pada  Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di  KSPPS MUI Sekapuk Ujungpangkah  Gresik. Al-Muzdahir :  Jurnal  Ekonomi  Syariah , 4 (1),  18 – 26. https://doi.org/10.55352/ekis
Khairudin,  N.,  &  Qadariyah,  L.  (2024).  Penerapan  Manajemen  Risiko  Operasional Pada BSI KCP Tuban. Management Studies and Entrepreneurship Journal , 5 (1),
492 – 501. https://doi.org/10.37385/msej.v5i1.4080 KNEKS. (2019, April). Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis  Baitul Maal Wat  Tamwil  (BMT) .  Komite  Nasional  Ekonomi  Dan  Keuangan  Syariah. https://kneks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro- syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt
Lubis,  F.  A.  (2016).  Peranan  BMT  dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Nasabah  Di Kecamatan  Berastagi-Kabanjahe  Kabupaten  Karo  (Studi  Kasus  Bmt  Mitra Simalem Al-Karomah). Human Falah , 3 (2), 271 – 295. Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance , 3 (2), Article 2. https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878
Munifa,  M.,  Bombang,  S.,  &  Sofyan,  S.  (2019).  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Perbankan Dan
Keuangan Syariah , 1 (1), 73 – 95. https://doi.org/10.24239/jipya.v1i1.6.73-95
Mustofa,  M. (2024, January  10). Manajemen  Pembiayaan Di  BMT  UGT  Capem  Kamal [Personal communication].
Nafisah, J. (2018). Implementasi Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Warung Mikro Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang) [Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang]. http://etheses.uin-malang.ac.id/12795/1/15530013.pdf
Nurdin, S. T., & Oktafia, R. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Dalam  Mengatasi  Kemiskinan . http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/3744
Permana,  S.  H.,  &  Adhiem,  M.  A.  (2019).  Development  Strategy  For  Baitul  Mal Wattamwil (BMT) As An Alternative Financial Institution To Support Micro, Small, And Medium Enterprises. Kajian , 24 (2), 103 – 112. https://doi.org/10.22212/kajian.v24i2.1862 Ritonga, H. (2019). Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi , 5 (1), 72 – 94. https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v5i1.1728
Usnan, U. (2017). Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Misykah : Jurnal Pemikiran Dan Studi Islam , 1 (1), Article 1. Vargholy,  M.  N. (2023). Dinamika Hukum  Kelembagaan  Baitul  Maal  Wat  Tamwil dalam  Ekosistem  Ekonomi  Syariah  Indonesia. Peradaban  Journal  of  Law  and Society , 2 (2), Article 2. https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.110 Wijayanti, E., & Adityawarman, A. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (Studi  Kasus  Pada  Bank  Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba’alawy). Diponegoro Journal Of Accounting , 11 (1), 1 – 13.
Winarto,  W.  W.  A.,  &  Falah,  F.  (2020).  Analisis  Sistem  Pengelolaan  Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. JPS (Jurnal Perbankan Syariah) ,
1 (2), 150 – 161. https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234
Yulianti,  R.  T.,  Bustami,  A.,  Atiqoh,  N.,  &  Anjellah,  R.  (2018).  Studi  Komparasi Penerapan  Manajemen  Risiko  Produk  Pembiayaan  Di  Lembaga  Keuangan Mikro  Syariah. Jurnal  Syarikah :  Jurnal  Ekonomi  Islam 4 (1),  59 – 71.
https://doi.org/10.30997/jsei.v4i1.1060