Revallion,  Martin,  ‚The  Debate  on  Globalization,  Poverty,  and  Inequality:  Why Measurement  Matters‛,  The  world  Bank  Development  Research  Group, Poverty Team, 2003.
Robertson, Raymond, and Friends, Globalization, Wages, and the Quality of Jobs (Five Countries Studies) , Washington DC: The World Bank, 2009. Rodrik, Dani, Has Globaliation Gone Too Far, Washington DC: Institute for Inter- national Economics, 1997.
Scholte, Jan Art, Globalization a critical Introduction , New York: St. Martin’s Press,
Inc, 2000.
Shah,  Anup,  ‚Causes  of  Poverty‛,  http://www.globalissues.org/issue/2/causes-of- poverty, accesed on September 10, 2012.
Soesatro,  Hadi,    ‚Globalization:  Challenges  for  Indonesia‛,  Economic  Refrorm Today (Director of the Centre for Strategis and International Studies (CSIS),
and  a  member  of  the  National  Economic  Council  in  Indonesia) http://www.cipe.org/sites/default/filespublication-docse35_10/pdf/30082012 accesed on August 30, 2012.
Tanjung,  Hendri  and  Zaman,  Asad,  ‚Between  Free  Trade  and  Protectionism‛,
Published  in  The  Jakarta  Post,  3rd  may  2010,  http://thejakartapost.com/ news/2010/05/03/between-free-trade-and-protectionism.html Taylor, Jean Gelman, Global Indonesia , USA: Routledge, 2012. The Jakarta Post, Economic Outlook 2013, December 2012 edition.

## KONSEP, TEORI, DAN PRAKTIK OBLIGASI SYARIAH
Muhammad Fadlillah F *
Abstract: Concept, Theory, and Practice of Sharia Bond . One of the growing sharia  finance  instruments  is  sharia  bond,  sharia  bonds  are  securities  or certificate  that  contains  the  contract  between  funders  (investors)  with  a given  fund  (the  issuer),  sharia  bond  is  supported  by  the  Sharia  Securities Act  (SBSN)  on  9  April  2008,  so  it  can  grow  a  new  optimism  for  national Islamic  banking  and  finance  industry.  SBSN  Act  paved  the  way  for  the issuance of shria goverment and private bonds, in practice of Islamic bonds may use multiple inclusion models in the form of mudhârabah , ijârah, and musyârakah .
Keywords: sharia bond, mudhârabah , ijârah, musyârakah
Abstrak: Konsep, Teori, dan Praktik Obligasi Syariah. Salah satu instrumen pembiayaan syariah yang sedang berkembang adalah obligasi syariah, yaitu surat  berharga  atau  sertifikat  yang  berisi  kontrak  antara  pemberi  dana (pemodal) dengan yang diberi dana (emiten), perkembangan ini didukung oleh adanya UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 9 April 2008, sehingga  dapat  menumbuhkan  optimisme  baru  bagi  industri  perbankan dan  keuangan  syariah  nasional.  UU  SBSN  membuka  jalan  bagi  terbitnya obligasi syariah pemerintah dan swasta, dalam praktiknya obligasi syariah dapat  menggunakan  beberapa  model  penyertaan  dalam  bentuk mudhâ- rabah , ijârah, dan musyârakah .
Kata Kunci: obligasi syariah, mudhârabah , ijârah , musyârakah
Naskah diterima: 18 Januari 2013, direvisi: 19 Maret 2013, disetujui: 28 Maret 2013.
* Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Tula, Federasi Rusia. E-mail: lintasdata@yahoo.co.id
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
                                                                                                                                    

## 
Sesungguhnya  Tuhanmu  mengetahui  bahwasanya  kamu  berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya  dan  (demikian  pula)  segolongan  dari  orang-orang  yang bersama  kamu.  Dan  Allah  menetapkan  ukuran  malam  dan  siang.  Allah mengetahui  bahwa  kamu  sekali-kali  tidak  dapat  menentukan  batas-batas waktu-waktu  itu,  maka  Dia  memberi  keringanan  kepadamu,  karena  itu bacalah  apa  yang  mudah  (bagimu)  dari  Alquran.  Dia  mengetahui  bahwa akan  ada  di  antara  kamu  orang-orang  yang  sakit  dan  orang-orang  yang berjalan  di  muka  bumi  mencari  sebagian  karunia  Allah.  Dan  orang-orang yang  lain  lagi  berperang  di  jalan  Allah,  maka  bacalah  apa  yang  mudah (bagimu) dari Alquran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja  yang  kamu  perbuat  untuk  dirimu  niscaya  kamu  memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar  pahalanya.  Dan  mohonlah  ampunan  kepada  Allah.  Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.s. a-Muzzammil [73]: 20)
Muqâradah juga  masdar  dari  kata qâradha-yuqâridu-muqâradah ( ضراق - ضراقي - ةضراقم ) dengan menambahkan alif diantara fa fi’il dan ‘ ain fi’il seperti hal- nya mudhârabah atau sering juga dipakai dengan sebutan qirâdh dengan meng- kasrah -kan fa fi’il- nya yang bermakna al-qath’u yang berarti memotong atau me- misahkan. 2 Karena pemilik harta memang memotong sebagian hartanya un-tuk diberikan  kepada  orang  yang  bekerja  agar  ia  usahakan  dan  memberikan sebagian keuntungannnya.
Dari segi ilmu sharaf , mudhârabah atau muqâradah merupakan fi‘il tsulâtsi mazîd satu  huruf  bab mufâ‘alah, yang  biasanya  menunjukkan  suatu  pekerjaan yang saling dilakukan antara dua orang. Ini berarti bahwa mudhârabah atau mu- qâradah tidak  bisa  dilakukan  seorang  diri  dalam  arti  kata, shâhib  al-mâl tanpa ada mudhârib tidak  berarti,  hanya  menyebabkan  hartanya  menganggur,  tidak produktif, begitu juga sebaliknya mudhârib tanpa ada shâhib al-mâl tidak ada ni- lainya.  Adanya  kerjasama  antara  keduanya  akan  mendatangkan  suatu  keun- tungan kepada kedua belah pihak. Itulah bagusnya Islam memberikan keuntung-
2 Abû Luis Ma’luf, Al-Munjid fi al-Lughah wa ‘A’lam , (Bayrût: Masyriq, 1986), h. 620.
Muhammad Fadlillah F: Konsep, Teori, dan Praktik Obligasi Syariah 314
an kepada kedua belah pihak. 3
Secara  terminologi,  banyak  ahli  fikih  yang  memberikan  definisi  di  anta- ranya: Pertama, menurut ulama Hanâbilah:
Memberikan harta untuk perdagangan kepada orang lain dan keuntungan (dibagi) pada keduanya.
Kedua, menurut ulama Mâlikiyyah:
Pemodal  memberikan  uang  dalam  jumlah  tertentu  dan  diketahui  kepada pedagang dengan (memberikan) bagian dari keuntungan (yang diperoleh).
Ketiga, menurut ulama Hanâfiyyah:
Akad kerja sama untuk mencari keuntungan di mana modal dari pemilik- nya dan kerja dari pihak pengusaha.
Keempat, menurut ulama Syâfi‘iyyah:
3 Gusniarti, Obligasi  Syariah  Mudharabah:  Upaya  Memahami  Obligasi  Syariah  Mudhârabah Dalam Hukum Islam , Tesis,  (Jakarta: UIN Jakarta, 2004), h. 125-135.
4 Ibn Qudâmah, al-Mughnî , (al-Qâhirah: Dâr al-Manâr, 1367 H), Jilid V, h. 124.
5 Al-Khatib al-Syaybanî, Mughni al-Mukhtâj , (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994), Jilid II, h. 209.
6 Hasyiyah ibn ‘Âbidîn, Radd al-Mukhtâr , (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), Jilid V, h. 645.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
an kepada kedua belah pihak. 3
Secara  terminologi,  banyak  ahli  fikih  yang  memberikan  definisi  di  anta- ranya: Pertama, menurut ulama Hanâbilah:
Memberikan harta untuk perdagangan kepada orang lain dan keuntungan (dibagi) pada keduanya.
Kedua, menurut ulama Mâlikiyyah:
Pemodal  memberikan  uang  dalam  jumlah  tertentu  dan  diketahui  kepada pedagang dengan (memberikan) bagian dari keuntungan (yang diperoleh).
Ketiga, menurut ulama Hanâfiyyah:
Akad kerja sama untuk mencari keuntungan di mana modal dari pemilik- nya dan kerja dari pihak pengusaha.
Keempat, menurut ulama Syâfi‘iyyah:
3 Gusniarti, Obligasi  Syariah  Mudharabah:  Upaya  Memahami  Obligasi  Syariah  Mudhârabah Dalam Hukum Islam , Tesis,  (Jakarta: UIN Jakarta, 2004), h. 125-135.
4 Ibn Qudâmah, al-Mughnî , (al-Qâhirah: Dâr al-Manâr, 1367 H), Jilid V, h. 124.
5 Al-Khatib al-Syaybanî, Mughni al-Mukhtâj , (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994), Jilid II, h. 209. 6 Hasyiyah ibn ‘Âbidîn, Radd al-Mukhtâr , (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), Jilid V, h. 645.
Akad yang menghendaki Seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk  diperdagangkan  dan  keduanya  mendapat  bagian  keuntungan  yang disepakati bersama.
Kelima, menurut Wahbah al-Zuhaylî dalam kitabnya, al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuh, memberikan definisi:
Pemilik  harta  memberikan  harta  kepada  orang  yang  bekerja  untuk  men- jalan  suatu  usaha  dan  keuntungan  dibagi  menurut  kesepakatan  di  antara mereka berdua.
Dari  pelbagai  definisi  di  atas  secara  umum  tampak  tidak  ada  perbedaan pendapat.  Mereka  sama-sama  mengatakan  bahwa  di  dalam mudhârabah ada dua pihak, yang satu pemodal dan yang lainnya adalah orang yang mempunyai skill untuk mengelola modal yang sudah diberikan dan keuntungannya nanti di- bagi sesuai kesepakatan.
Jika kita amati lebih rinci, masing-masing definisi mempunyai kriteria ter- sendiri.  Ulama  Hanâfiyah,  Hanâbilah,  Syâfi’iyah,  dan  Wahbah  al-Zuhaylî  secara umum  menyatakan  bahwa  modal  yang  diberikan  kepada  pekerja  berupa mâl (harta),  maknanya  lebih  umum.  Berbeda  dengan  ulama  Mâlikiyyah  yang memberi-kan spesifikasi modal berupa nuqud (uang) saja. Mâl ( لام ) menurut pengertian ulama Hanafiyah adalah:
7 ‘Abd al-Rahmân al-Juzayrî, Kitâb al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba‘ah , (Bayrût: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1990), Juz III, h. 42.
8 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , ( Bayrût: Dâr al-Fikr, 1989), Cet. III, Juz V, h. 3924.
9 Ibn ‘Âbidîn, Radd al-Mukhtâr ‘ala al-Durr al-Mukhtâr , (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), Jilid III, h. 3.
Muhammad Fadlillah F: Konsep, Teori, dan Praktik Obligasi Syariah 316
Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlu-kan, dan segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat di-manfaatkan.
Dari definisi di atas tersirat makna bahwa mamfaat bukanlah termasuk har- ta. Yang termasuk harta hanya yang berbetuk materi. Ini berbeda dengan penda- pat  jumhur  yang  mengatakan  bahwa mâl tidak  saja  berbentuk  benda  tapi  juga manfaat dari suatu benda.
Dari pemahaman ulama Hanafiyah tentang harta, dapatlah diketahui bah- wa  modal  yang  diberikan  oleh shâhib  al-mâl kepada mudhârib hanyalah  yang berbentuk materi, sedangkan mamfaat seperti penyewaan tidak dapat diberikan. Sedangkan ulama Mâlikiyyah membatasi mâl dengan uang saja. Begitu juga dengan kerja yang dimaksud  untuk memproduktifkan modal, semua  ulama  selain  ulama  Hanafiyah  membatasi  dalam  bidang  perdagangan saja. Mungkin ini disebabkan pada zaman dahulu usaha mudhârabah yang masih se-derhana  banyak  dilakukan  dalam  bidang  perdagangan.    Seperti  yang  dikata- kan oleh Muhammad ‘Abd al-Mu’in Abû Zayd bahwa mudhârabah yang tradisio- nal  hanya  tertentu  dalam  bidang  perdagangan  saja,  tapi  karena  perekonomian semakin maju, maka mudhârabah juga dilaksanakan di bidang lain seperti per- tanian, industri, dan pelayanan jasa. 10 Ini sesuai dengan definisi ulama Hana-fiyah yang tidak membatasi kegiatan mudhârabah dalam bidang perdagangan saja tapi dalam  bidang  usaha  apa  yang  kira-kira  menguntungkan.  Karena  kegiat-an mudhârabah adalah  salah  satu  kegiatan  mu’amalah  yang  selalu  akan  berkem- bang mengikuti perkembangan zaman. Karena itu konsepnya bisa diaktualisasi- kan  dalam  bentuk  apa  saja  yang  berguna  dan  bermamfaat  sesuai  dengan  per- kembangan sosio-ekonomi  setempat.
Dari  definisi  di  atas  dapat  kita  lihat  bahwa  ada  empat  unsur  yang  sangat penting dalam mudhârabah , yaitu: (1) Mudhârabah dilakukan oleh dua pihak; (2) Modal dari pihak shâhib al-mâl dan kerja dari pihak mudhârib; (3) Objek mudhâ- rabah adalah investasi harta; (4) Tujuan mudhârabah adalah perwujudan keun- tungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Shâhib  al-mâl memberikan  modalnya  kepada mudhârib .  Sebagai  imbal- annya  ia  akan  mendapatkan  bagian  tertentu  dari  keuntungan  yang  diperoleh tetapi jika mengalami kerugian, beban seluruhnya ditanggung oleh shâhib al-mâl. Memang konsekwensi logis dari suatu usaha adalah kemungkinan terjadinya ke- rugian. Kerugian sebagai risiko usaha ditanggung oleh pemodal kecuali kerugian karena kecerobohan pekerja maka pekerja harus menanggungnya.
10 Muhammad ‘Abd al-Mun’in, al-Mudhârabah wa Tathbiqâtihâ al-’Amaliyyah fi al-Mashârif al- Islâmiyah, (Al-Qâhirah: al-Ma’had al-‘Aimi li al-Fikr al-Islâmî, 1996), Cet. I, h.  44.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlu-kan, dan segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat di-manfaatkan.
Dari definisi di atas tersirat makna bahwa mamfaat bukanlah termasuk har- ta. Yang termasuk harta hanya yang berbetuk materi. Ini berbeda dengan penda- pat  jumhur  yang  mengatakan  bahwa mâl tidak  saja  berbentuk  benda  tapi  juga manfaat dari suatu benda.
Dari pemahaman ulama Hanafiyah tentang harta, dapatlah diketahui bah- wa  modal  yang  diberikan  oleh shâhib  al-mâl kepada mudhârib hanyalah  yang berbentuk materi, sedangkan mamfaat seperti penyewaan tidak dapat diberikan.
Sedangkan ulama Mâlikiyyah membatasi mâl dengan uang saja.
Begitu juga dengan kerja yang dimaksud  untuk memproduktifkan modal, semua  ulama  selain  ulama  Hanafiyah  membatasi  dalam  bidang  perdagangan saja. Mungkin ini disebabkan pada zaman dahulu usaha mudhârabah yang masih se-derhana  banyak  dilakukan  dalam  bidang  perdagangan.    Seperti  yang  dikata- kan oleh Muhammad ‘Abd al-Mu’in Abû Zayd bahwa mudhârabah yang tradisio- nal  hanya  tertentu  dalam  bidang  perdagangan  saja,  tapi  karena  perekonomian semakin maju, maka mudhârabah juga dilaksanakan di bidang lain seperti per- tanian, industri, dan pelayanan jasa. 10 Ini sesuai dengan definisi ulama Hana-fiyah yang tidak membatasi kegiatan mudhârabah dalam bidang perdagangan saja tapi dalam  bidang  usaha  apa  yang  kira-kira  menguntungkan.  Karena  kegiat-an mudhârabah adalah  salah  satu  kegiatan  mu’amalah  yang  selalu  akan  berkem- bang mengikuti perkembangan zaman. Karena itu konsepnya bisa diaktualisasi- kan  dalam  bentuk  apa  saja  yang  berguna  dan  bermamfaat  sesuai  dengan  per- kembangan sosio-ekonomi  setempat.
Dari  definisi  di  atas  dapat  kita  lihat  bahwa  ada  empat  unsur  yang  sangat penting dalam mudhârabah , yaitu: (1) Mudhârabah dilakukan oleh dua pihak; (2) Modal dari pihak shâhib al-mâl dan kerja dari pihak mudhârib; (3) Objek mudhâ- rabah adalah investasi harta; (4) Tujuan mudhârabah adalah perwujudan keun- tungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Shâhib  al-mâl memberikan  modalnya  kepada mudhârib .  Sebagai  imbal- annya  ia  akan  mendapatkan  bagian  tertentu  dari  keuntungan  yang  diperoleh tetapi jika mengalami kerugian, beban seluruhnya ditanggung oleh shâhib al-mâl.
Memang konsekwensi logis dari suatu usaha adalah kemungkinan terjadinya ke- rugian. Kerugian sebagai risiko usaha ditanggung oleh pemodal kecuali kerugian karena kecerobohan pekerja maka pekerja harus menanggungnya.
10 Muhammad ‘Abd al-Mun’in, al-Mudhârabah wa Tathbiqâtihâ al-’Amaliyyah fi al-Mashârif al- Islâmiyah, (Al-Qâhirah: al-Ma’had al-‘Aimi li al-Fikr al-Islâmî, 1996), Cet. I, h.  44.
Jadi dapat disimpulkan bahwa mudhârabah itu adalah suatu akad kerja sa- ma dalam bidang usaha apa saja yang bisa mendatang keuntungan (sesuai de- ngan ketentuan syariah) karena tujuannya memang untuk mencari keuntungan seperti  perdagangan,  perindustrian,  jasa  dan  lain  lain  sesuai  dengan  perkem- bangannya, antara dua pihak dimana pihak pertama adalah orang yang mempu- nyai modal (shâhib al-mâl) dan pihak kedua adalah orang yang mempunyai skill (mudhârib) .  Keuntungan  usaha  dibagi  menurut  kesepakatan  dan  kerugian  di- tanggung oleh pemodal selama kerugian bukan disebabkan kelalaian si mudhâ- rib . Shahibul  mâl rugi  modal  dan mudhârib juga  tidak  menerima  jasa  apa-apa atas apa yang telah dilakukannya, ia hanya rugi waktu dan tenaga yang telah di- gunakan.  Tapi  jika  kerugian  disebabkan  karena  kelalaian  dan  kecerobohan  si mudhârib , maka ia harus menggantinya.
Memungkinkan  juga  kedua  pihak  mempunyai  modal,  dari  pada  melaku- kan  usaha  sendiri,  akan  lebih  efektif  dan  menguntungkan  jika  mereka  bekerja sama. Bisa juga satu pihak yang punya modal tidak tidak mampu, tidak ber-pe- ngalaman atau tidak sempat mengelolanya. Maka pihak kedua yang juga punya modal  dengan  pengalaman  dan  keahliannya  mengelola  kedua  modal  tersebut. Ini akan membuka pintu untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. 11 Bentuk se- perti ini bermanfaat dan tidak ada halangannya dalam syariah. Jika mudhârib da- lam perjanjian mudhârabah ini ada beberapa orang, menurut Imam Mâlik, maka keuntungan akan dibagi-bagi untuk mereka sesuai dengan kerja masing-masing. Hal seperti ini sama dengan syirkah abdan . 12
Ada  ulama  yang  mengatakan  bahwa mudhârabah adalah  bagian  dari syirkah dan ada pula yang membedakannya. Imam Mâlik dan Imam Ahmad ibn Hanbal melihat mudhârabah adalah suatu yang berbeda dengan syirkah. Sedang- kan Imam Abû Hanîfah mengesahkan beberapa bentuk mudhârabah yang sama dengan syirkah . 13 Wahbah al-Zuhaylî, Ibn Rusyd, Taqiy al-Dîn al-Nabhanî dan lain- lain menganggap mudhârabah adalah salah satu jenis syirkah . Hikmah yang dapat dipetik dari akad mudhârabah ini adalah adanya unsur tolong-menolong antara pemilik modal (shâhib al-mâl) dengan pengelola usaha ( mudhârib ) karena saling memberikan keringanan sehingga terciptalah ukhuw- wah islâmiyyah di antara manusia. Terkadang ada orang mempunyai capital tapi
11 Nejatullah  M.  Siddiq, Partnership  and  Profit  Sharing  in  Islamic  Law ,  Terj.  Fakhriyah Mumtihani, Kemitraan  Usaha  dan  Bagi  Hasil  dalam  Hukum  Islam , (Yogyakarta: Dana  Bhakti  Prima Yasa, 1996), h. 7. 12 Wahbah al- Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 3930.
13 Nejatullah  M.  Siddiq, Partnership  and  Profit  Sharing  in  Islamic  Law ,  Terj.  Fakhriyah Mumtihani, Kemitraan  Usaha  dan  Bagi  Hasil  dalam  Hukum  Islam , (Yogyakarta: Dana  Bhakti  Prima Yasa, 1996),  h. 8.
Muhammad Fadlillah F: Konsep, Teori, dan Praktik Obligasi Syariah 318
tidak  mempunyai skill untuk  memproduktifkannya,  sebaliknya  ada  yang  punya skill tapi tidak punya capital. Pemilik modal kadang kala membutuhkan tenaga ahli dalam mengelola modalnya karena dia sendiri tidak mampu mengelolanya atau  tidak  punya  waktu  untuk  mengelolanya.  Sebaliknya  pengelola  yang  mem- punyai keahlian dalam bidang usaha juga tidak punya modal. Kedua belah pihak bisa  saling  membantu  dengan  melengkapi  kekurangan  masing-masing.  Maka dari itulah diperbolehkannya akad mudhârabah . Ada beberapa dalil yang meng- gambarkan kebolehan atau bahkan dianjurkan akad mudhârabah ini, yakni: Q.s. al-Muzzammil [62]: 20,  Q.s. al-Jumu‘ah [73]: 10, dan Q.s. al-Baqarah [2]: 198. Berikut  ini  Hadis  mengenai mudhârabah, yakni  Hadis  riwayat  Ibn  Mâjah dari Shâlih ibn Shuhayb R.a.:
Dari Shâlih ibn Shuhayb bahwa Rasulullah Saw. bersabda, ‚Tiga hal yang di dalamnya  terdapat keberkatan:  jual  beli secara tangguh,  memberi  modal, dan  mencampur  tepung  dengan  gandum  untuk  keperluan  rumah  tangga bukan untuk dijual. (H.R. Ibn Mâjah)
Beberapa  dalil  di atas  menunjukkan  bahwa  praktik mudhârabah sudah berlangsung sejak awal Islam bahkan sebelum Islam datang (masa Jahiliyyah), karena sebelum Rasulullah  Saw. diangkat menjadi Rasul, beliau sendiri pernah pergi  ke  Syiria  untuk  berdagang  membawa  barang  dangan  milik  Khadijah  de- ngan  cara mudhârabah ini.  Modal  berasal  dari  Khadijah  sebagai shâhib  al-mâl dan Rasulullah  Saw. yang  menjalankan usahanya sebagai mudhârib .  Selain itu, bentuk-bentuk  usaha  perdagangan  seperti  ini  sudah  berlangsung  lama.  Karena ini  memberi  manfaat  kepada  kedua  belah  pihak  maka  Islam  melegitimasinya . Shâhib  al-mâl dapat  memperoleh  mamfaat  dengan  tenaga  yang  dimiliki  oleh mudhârib dan mudhârib juga dapat memperoleh mamfaat dengan harta yang di- berikan  oleh shâhib  al-mâl .  Sehingga  dengan  demikian  terciptalah  kerja  sama antara dua orang yang membutuhkan capital dan skill.
Pada  masa  ‘Umar  ibn  al-Khaththâb,  praktik mudhârabah pun  cukup  ma-
14 Muhammad  Nashîr  al-Dîn  al-Bânî, Dha‘îf  Sunan  ibn  Mâjah:  li  al-Imâm  al-Hâfizh  Abî  ‘Abd Allâh Muhammad ibn Yazîd al-Qazwayni , (Riyâdh: Maktabah al-Ma‘ârif, 1997), h. 178.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
tidak  mempunyai skill untuk  memproduktifkannya,  sebaliknya  ada  yang  punya skill tapi tidak punya capital. Pemilik modal kadang kala membutuhkan tenaga ahli dalam mengelola modalnya karena dia sendiri tidak mampu mengelolanya atau  tidak  punya  waktu  untuk  mengelolanya.  Sebaliknya  pengelola  yang  mem- punyai keahlian dalam bidang usaha juga tidak punya modal. Kedua belah pihak bisa  saling  membantu  dengan  melengkapi  kekurangan  masing-masing.  Maka dari itulah diperbolehkannya akad mudhârabah . Ada beberapa dalil yang meng- gambarkan kebolehan atau bahkan dianjurkan akad mudhârabah ini, yakni: Q.s. al-Muzzammil [62]: 20,  Q.s. al-Jumu‘ah [73]: 10, dan Q.s. al-Baqarah [2]: 198.
Berikut  ini  Hadis  mengenai mudhârabah, yakni  Hadis  riwayat  Ibn  Mâjah dari Shâlih ibn Shuhayb R.a.:
Dari Shâlih ibn Shuhayb bahwa Rasulullah Saw. bersabda, ‚Tiga hal yang di dalamnya  terdapat keberkatan:  jual  beli secara tangguh,  memberi  modal, dan  mencampur  tepung  dengan  gandum  untuk  keperluan  rumah  tangga bukan untuk dijual. (H.R. Ibn Mâjah)
Beberapa  dalil  di atas  menunjukkan  bahwa  praktik mudhârabah sudah berlangsung sejak awal Islam bahkan sebelum Islam datang (masa Jahiliyyah), karena sebelum Rasulullah  Saw. diangkat menjadi Rasul, beliau sendiri pernah pergi  ke  Syiria  untuk  berdagang  membawa  barang  dangan  milik  Khadijah  de- ngan  cara mudhârabah ini.  Modal  berasal  dari  Khadijah  sebagai shâhib  al-mâl dan Rasulullah  Saw. yang  menjalankan usahanya sebagai mudhârib .  Selain itu, bentuk-bentuk  usaha  perdagangan  seperti  ini  sudah  berlangsung  lama.  Karena ini  memberi  manfaat  kepada  kedua  belah  pihak  maka  Islam  melegitimasinya . Shâhib  al-mâl dapat  memperoleh  mamfaat  dengan  tenaga  yang  dimiliki  oleh mudhârib dan mudhârib juga dapat memperoleh mamfaat dengan harta yang di- berikan  oleh shâhib  al-mâl .  Sehingga  dengan  demikian  terciptalah  kerja  sama antara dua orang yang membutuhkan capital dan skill.
Pada  masa  ‘Umar  ibn  al-Khaththâb,  praktik mudhârabah pun  cukup  ma-
14 Muhammad  Nashîr  al-Dîn  al-Bânî, Dha‘îf  Sunan  ibn  Mâjah:  li  al-Imâm  al-Hâfizh  Abî  ‘Abd Allâh Muhammad ibn Yazîd al-Qazwayni , (Riyâdh: Maktabah al-Ma‘ârif, 1997), h. 178.
Muhammad Fadlillah F: Konsep, Teori, dan Praktik Obligasi Syariah 320
an). (3) Shîghah ( ijab dan kabul ) 18 .
Pendapat  Imam  Syâfi‘î  sama  dengan  pendapat  jumhur  di  atas,  tapi    dia merincinya menjadi lima persyaratan yaitu: harta, kerja, keuntungan, shigah, dua orang yang melakukan akad. 19 Rukun-rukun selain ijab dan kabul menurut jum- hur,  dimasukkan  oleh  ulama  Hanafiyah  ke  dalam  syarat-syarat  akad mudhâra- bah . Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan di antara mereka. Adapun  syarat-syarat  akad mudhârabah menurut  jumhur  ulama  sesuai dengan  rukun-rukun  di  atas  adalah: 20 Pertama,  terkait  dengan  dua  orang  yang berakad. Dua orang yang melakukan akad haruslah: (a) orang yang cakap untuk mewakilkan; (b) orang yang cakap menjadi wakil.
Pada satu sisi mudhârib yang mengelola modal  adalah wakil dari shâhib al-mâl karena ia mengurus harta atas keizinan dan perintah dari pemilik harta se- hingga syarat-syarat sebagai wakil juga berlaku bagi mudhârib dalam akad mu- dhârabah ini. Kedua orang yang berakad tidak disyaratkan beragama Islam, ma- ka  boleh  saja  melakukan  kerja  sama  dengan  kafir dzimmî .  Namun  menurut Mâlikî hukumnya makruh . 21
Kedua, terkait dengan modal. Ada empat syarat yang terkait dengan modal ini  yaitu: Pertama ,  berbentuk  uang.  Sepakat  ulama  tentang  kebolehan  modal berbentuk dinar atau dirham atau uang yang biasanya digunakan sehari-hari. Ta- pi ulama berbeda pendapat jika yang dijadikan modal adalah barang dagangan. Ulama  yang  tidak  membolehkan  modal  berupa  barang  dagangan  baik aqar maupun manqûl dengan  alasan  bahwa  barang  perniagaan  akan  menimbulkan gharar (ketidakjelasan)  sehingga  modal  dan  keuntungan  menjadi  tidak  jelas. Nilai dari barang juga hanya diketahui dengan perkiraan. Perkiraan dan sangkaan bisa  menimbulkan  perbedaan.  Perbedaan  bisa  menimbulkan  pertikaian  dan pertikaian  akan  menyebabkan mudhârabah menjadi fâsid .  Sedangkan  Hanafi dan Hanbali memboleh untuk barang perdagangan manqul yang mitsl (banyak di  pasaran)  asalkan  yang  dijadikan  sandaran  bukan  barangnya  tapi  harga  dari barang  tersebut  karena  harga  memang  dapat  dijadikan  sebagai  modal  dalam mudhârabah .  Abî  Layla  dan  al-Awza’i  membolehkan  barang  perniagaan  berda- sarkan  nilai  barang  tersebut.  Sedangkan  Imam  Mâlik  dan  Imam  Syâfi‘i  tidak membolehkannya. 22
18 Wahbah al- Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 3928.
19 Wahbah al- Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 3927- 3928.
20 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid , ( Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.) Jilid II, h.
234.
21 Wahbah al- Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 3931-3932.
22 Ibn  Rusyd, Bidâyah  al-Mujtahid, h.  178;  ‘Abd  al-Rahmân  al-Juzayrî, Kitâb  al-Fiqh  ‘alâ  al- Madzâhib al-Arba‘ah , h.  36.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
an). (3) Shîghah ( ijab dan kabul ) 18 .
Pendapat  Imam  Syâfi‘î  sama  dengan  pendapat  jumhur  di  atas,  tapi    dia merincinya menjadi lima persyaratan yaitu: harta, kerja, keuntungan, shigah, dua orang yang melakukan akad. 19 Rukun-rukun selain ijab dan kabul menurut jum- hur,  dimasukkan  oleh  ulama  Hanafiyah  ke  dalam  syarat-syarat  akad mudhâra- bah . Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan di antara mereka.
Adapun  syarat-syarat  akad mudhârabah menurut  jumhur  ulama  sesuai dengan  rukun-rukun  di  atas  adalah: 20 Pertama,  terkait  dengan  dua  orang  yang berakad. Dua orang yang melakukan akad haruslah: (a) orang yang cakap untuk mewakilkan; (b) orang yang cakap menjadi wakil.
Pada satu sisi mudhârib yang mengelola modal  adalah wakil dari shâhib al-mâl karena ia mengurus harta atas keizinan dan perintah dari pemilik harta se- hingga syarat-syarat sebagai wakil juga berlaku bagi mudhârib dalam akad mu- dhârabah ini. Kedua orang yang berakad tidak disyaratkan beragama Islam, ma- ka  boleh  saja  melakukan  kerja  sama  dengan  kafir dzimmî .  Namun  menurut Mâlikî hukumnya makruh . 21
Kedua, terkait dengan modal. Ada empat syarat yang terkait dengan modal ini  yaitu: Pertama ,  berbentuk  uang.  Sepakat  ulama  tentang  kebolehan  modal berbentuk dinar atau dirham atau uang yang biasanya digunakan sehari-hari. Ta- pi ulama berbeda pendapat jika yang dijadikan modal adalah barang dagangan. Ulama  yang  tidak  membolehkan  modal  berupa  barang  dagangan  baik aqar maupun manqûl dengan  alasan  bahwa  barang  perniagaan  akan  menimbulkan gharar (ketidakjelasan)  sehingga  modal  dan  keuntungan  menjadi  tidak  jelas.
Nilai dari barang juga hanya diketahui dengan perkiraan. Perkiraan dan sangkaan bisa  menimbulkan  perbedaan.  Perbedaan  bisa  menimbulkan  pertikaian  dan pertikaian  akan  menyebabkan mudhârabah menjadi fâsid .  Sedangkan  Hanafi dan Hanbali memboleh untuk barang perdagangan manqul yang mitsl (banyak di  pasaran)  asalkan  yang  dijadikan  sandaran  bukan  barangnya  tapi  harga  dari barang  tersebut  karena  harga  memang  dapat  dijadikan  sebagai  modal  dalam mudhârabah .  Abî  Layla  dan  al-Awza’i  membolehkan  barang  perniagaan  berda- sarkan  nilai  barang  tersebut.  Sedangkan  Imam  Mâlik  dan  Imam  Syâfi‘i  tidak membolehkannya. 22
18 Wahbah al- Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 3928.
19 Wahbah al- Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 3927- 3928. 20 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid , ( Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.) Jilid II, h. 234.
21 Wahbah al- Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 3931-3932.
22 Ibn  Rusyd, Bidâyah  al-Mujtahid, h.  178;  ‘Abd  al-Rahmân  al-Juzayrî, Kitâb  al-Fiqh  ‘alâ  al- Madzâhib al-Arba‘ah , h.  36.
Kedua , jumlahnya jelas. Supaya ada perbedaan antara modal yang diper- dagangkan  dengan  keuntungan  yang  akan  dibagikan  maka  modal  harus  jelas berapa jumlahnya. Tidak jelasnya jumlah modal menyebabkan keuntungan juga tidak jelas dan akhirnya akad mudhârabah menjadi tidak sah. Karena kejelasan keuntungan merupakan salah satu syarat dari akad mudhârabah . 23 Ketiga , tunai. Akad mudhârabah tidak sah kalau modal masih dalam ben- tuk  utang  atau  tidak  ada  ditempat  yang  akan  menyebabkan  akad mudhârabah menjadi fâsid . Ini adalah Ittifaq ulama. Jika modal modal dalam bentuk utang da- ri mudhârib , maka mudhârib tetap berutang, keuntungan yang ia dapat menjadi miliknya  dan  kerugian  ditanggung  juga  olehnya.  Begitu  juga  jika  utang  itu  ada pada pihak lain, maka  utang harus diserahkan dahulu orang yang memberikan utang (shâhib  al-mâl) kemudian  baru  diserahkan  kepada mudhârib menurut ulama Mâlikiyyah, Syâfi‘iyah dan Hanabilah. 24
Keempat , diserahkan sepenuhnya kepada mudhârib. Shâhib al-mâl harus melepaskan kekuasaannya terhadap modal yang diberikan kepada mudhârib. Ji- ka masih dalam kuasanya, bagaimana mudhârib akan mengelolanya karena ge- raknya akan terbatas. Jika modal tersebut merupakan titipan ( wadi’ah ) shâhib al- mâl kepada mudhârib , maka boleh dijadikan sebagai modal mudhârabah . Ber- beda pendapat ulama jika modal itu tidak diserahkan seluruhnya oleh shâhib al- mâl , menurut ulama Hanafiyah, Mâlikiyyah dan Syâfi‘iyah, akad mudhârabah nya tidak  sah.  Akan  tetapi  menurut  ulama  Hanabilah  boleh  saja  asal  tidak  meng- ganggu kelancaran usaha tersebut. 25
Ketiga,  terkait  dengan  keuntungan.  Keuntungan  disyaratkan: Pertama , pembagiannya jelas. Keuntungan adalah tujuan akhir dari mudhârabah . Ketidak- jelasan keuntungan menyebabkan mudhârabah menjadi fâsid . Ini menurut ula- ma Hanafiyah, jika pembagian keuntungan tidak jelas maka mudhârabah men- jadi fâsid yang berarti syarat batal. Meskipun syarat batal, akad tetap sah. Maka harus jelas berapa bagiannya misalnya 1/2, 1/3, atau 1/4 sesuai kesepakatan dari keuntungan.
Kedua , keuntungan diambil dari hasil usaha tersebut. Bagian masing-ma- sing diambil dari keuntungan dagang tersebut dalam arti kata keuntungan tidak boleh diambil dari selain proyek yang didanai oleh modal tadi. 26
Secara umum, syarat-syarat yang tidak diperbolehkan semua fukaha ada- lah  syarat-syarat  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya gharar .  Tidak  ada  perbe-
23 Al-Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, h. 213. 24 ‘Abd al-Rahmân al-Juzayrî, Kitâb al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba‘ah , h. 36.
25 Wahbah al- Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 3935.
26 Wahbah al- Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 3937 -3938.
Muhammad Fadlillah F: Konsep, Teori, dan Praktik Obligasi Syariah 322
daan pendapat dikalangan ulama tentang ketidaksahannya jika salah satu pihak mensyaratkan penambahan keuntungan untuk dirinya dari apa yang sudah dite- tapkan dalam perjanjian. Karena hal ini menyebabkan apa yang sudah disepakati dalam qirâdh memjadi majhul (tidak diketahui). 27
Bila rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka mudhârabah dipandang sah. Sebaliknya, bila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka mudhârabah dipandang tidak  sah.  Bila  salah  satu  syarat  tidak  terpenuhi,  maka mudhârabah dipandang rusak ( fâsid ). Dalam kondisi mudhârabah fâsid , menurut Ibn Rusyd, posisi mu- dhârib tidak  sebagaimana  layaknya mudhârib yang  berhak  atas  keuntungan, tetapi beralih sebagai orang yang berhak menerima upah. 28 Ulama Hanafiyah juga membagi bentuk mudhârabah kepada mudhârabah Sahihah ( mudhârabah yang  sah)  dan mudhârabah fâsidah ( mudhârabah yang rusak) berdasarkan syarat-syarat di atas, Jika yang terjadi mudhârabah fâsid , ma- ka mudhârib hanya berhak mendapatkan upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku di daerah itu, sedangkan seluruh keuntungan menjadi pemilik shâhib al- mâl . Ini adalah pendapat Ulama Hanafiyah, Syâfi’iyah dan Hanâbilah tetapi me- nurut Mâlikiyyah, status pekerja tetap sebagai mudhârib yang berhak mendapat- kan keuntungan 29
Secara  umum  memang  tidak  ada  perbedaan  pendapat  ulama,  tapi  me- ngenai perinciannya masih terjadi khilafiah di antara mereka, misalnya dalam hal orang yang bekerja mensyaratkan semua keuntungan untuk dirinya. Imam Mâlik membolehkannya,  tetapi  Imam  Syâfi‘i  tidak  membolehkannya  dan  akad mu- dhârabah menjadi fâsid .  Sedangkan  menurut  Abu  Hanifah  dan  Hanbali,  akad mudhârabah (qirâdh) berubah menjadi akad qardh (utang-piutang). 30 Karena qi- râdh juga datang dari makna qardh.
Dalam  kondisi  di  mana  pemilik  harta  mensyaratkan  kerugian  ditanggung oleh orang yang bekerja (mudhârib) . Maka menurut Imam Mâlik dan Imam Syâ- fi‘i,  tidak  boleh  dan  menjadi mudhârabah yang fâsid karena  menambah  kesa- maran  dalam  akad qirâdh hingga  menjadi  rusak.  Imam  Abû  Hanîfah  dan  pe- ngikut-pengikutnya membolehkan tetapi syaratnya batal karena ini sama dengan syarat yang rusak dalam jual beli bahwa jual belinya sah tetapi syaratnya batal. 31
27 Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, h. 179. 28 Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, h. 234. 29 Ibnu Qudamah, al-Mugnî , (al-Qâhirah: Dâr al-Manâr, 1367 H),  Jilid V, h. 30.
30 Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, h. 179.
31 Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, h. 180.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
daan pendapat dikalangan ulama tentang ketidaksahannya jika salah satu pihak mensyaratkan penambahan keuntungan untuk dirinya dari apa yang sudah dite- tapkan dalam perjanjian. Karena hal ini menyebabkan apa yang sudah disepakati dalam qirâdh memjadi majhul (tidak diketahui). 27
Bila rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka mudhârabah dipandang sah. Sebaliknya, bila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka mudhârabah dipandang tidak  sah.  Bila  salah  satu  syarat  tidak  terpenuhi,  maka mudhârabah dipandang rusak ( fâsid ). Dalam kondisi mudhârabah fâsid , menurut Ibn Rusyd, posisi mu- dhârib tidak  sebagaimana  layaknya mudhârib yang  berhak  atas  keuntungan, tetapi beralih sebagai orang yang berhak menerima upah. 28 Ulama Hanafiyah juga membagi bentuk mudhârabah kepada mudhârabah Sahihah ( mudhârabah yang  sah)  dan mudhârabah fâsidah ( mudhârabah yang rusak) berdasarkan syarat-syarat di atas, Jika yang terjadi mudhârabah fâsid , ma- ka mudhârib hanya berhak mendapatkan upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku di daerah itu, sedangkan seluruh keuntungan menjadi pemilik shâhib al- mâl . Ini adalah pendapat Ulama Hanafiyah, Syâfi’iyah dan Hanâbilah tetapi me- nurut Mâlikiyyah, status pekerja tetap sebagai mudhârib yang berhak mendapat- kan keuntungan 29
Secara  umum  memang  tidak  ada  perbedaan  pendapat  ulama,  tapi  me- ngenai perinciannya masih terjadi khilafiah di antara mereka, misalnya dalam hal orang yang bekerja mensyaratkan semua keuntungan untuk dirinya. Imam Mâlik membolehkannya,  tetapi  Imam  Syâfi‘i  tidak  membolehkannya  dan  akad mu- dhârabah menjadi fâsid .  Sedangkan  menurut  Abu  Hanifah  dan  Hanbali,  akad mudhârabah (qirâdh) berubah menjadi akad qardh (utang-piutang). 30 Karena qi- râdh juga datang dari makna qardh.
Dalam  kondisi  di  mana  pemilik  harta  mensyaratkan  kerugian  ditanggung oleh orang yang bekerja (mudhârib) . Maka menurut Imam Mâlik dan Imam Syâ- fi‘i,  tidak  boleh  dan  menjadi mudhârabah yang fâsid karena  menambah  kesa- maran  dalam  akad qirâdh hingga  menjadi  rusak.  Imam  Abû  Hanîfah  dan  pe- ngikut-pengikutnya membolehkan tetapi syaratnya batal karena ini sama dengan syarat yang rusak dalam jual beli bahwa jual belinya sah tetapi syaratnya batal. 31
27 Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, h. 179. 28 Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, h. 234. 29 Ibnu Qudamah, al-Mugnî , (al-Qâhirah: Dâr al-Manâr, 1367 H),  Jilid V, h. 30. 30 Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, h. 179. 31 Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, h. 180.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
seorang insinyur bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai keria pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti khadam (pembantu) dan para pekerja. Pemilik  yang  menyewakan  manfaat  disebut Mu’ajjir (orang  yang  menye- wakan).  Pihak  lain  yang  memberikan  sewa  disebut Musta’jir (orang  yang  me- nyewa = penyewa). Dan, sesuatu yang diakatakan untuk diambil manfaatnya di- sebut Ma’jur (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut Ajrah atau Ujrah (upah).  Manakala  akad  sewa-menyewa  telah  berlang- sung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak  pula  mengambil  upah,  karena  akad  ini  adalah mu’âwadhah (peng- gantian).
Sewa-menyewa disyariatkan berdasarkan Alquran, Sunah, dan Ijmak. Allah berfirman pada surah al-Zukhruf ayat 32:
                                                                                             
                                                                                                                  

Apakah  mereka  yang  membagi-bagi  rahmat  Tuhanmu?  Kami  telah  me- nentukan  antara  mereka  penghidupan  mereka  dalam  kehidupan  dunia, dan  Kami  telah  meninggikan  sebagian  mereka  atas  sebagian  yang  lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan‛.  (Q.s. al-Zukhruf [43]: 32)
Firman Allah surah al-Baqarah ayat 233:
                                                                                                                                                                                                            
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  dan  kewajiban  ayah
Muhammad Fadlillah F: Konsep, Teori, dan Praktik Obligasi Syariah 326
memberi  Makan  dan  pakaian  kepada  Para  ibu  dengan  cara  ma'ruf.  Se- seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan- lah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan per- musyawaratan,  Maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  dan  jika  kamu  ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila ka- mu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu ke- pada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu ker- jakan. (Q.s. al-Baqarah [2]: 233)
Al-Bukhârî meriwayatkan,  bahwa Nabi Saw. pernah  menyewa seseorang dari bani al-Dîl bernama ‘Abd Allâh ibn al-Urayqith. Orang ini petunjuk jalan yang profesional. Juga diriwayatkan oleh Ibn Mâjah, bahwa Nabi Saw. bersabda:
Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering .
Ahmad, Abû  Dâwud, dan al-Nasa’i meriwayatkan  dari  Said  ibn Abî Waq- qâsh R.a., ia berkata:
Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.
Al-Bukhârî dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw., bersabda:
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
memberi  Makan  dan  pakaian  kepada  Para  ibu  dengan  cara  ma'ruf.  Se- seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan- lah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan per- musyawaratan,  Maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  dan  jika  kamu  ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila ka- mu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu ke- pada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu ker- jakan. (Q.s. al-Baqarah [2]: 233)
Al-Bukhârî meriwayatkan,  bahwa Nabi Saw. pernah  menyewa seseorang dari bani al-Dîl bernama ‘Abd Allâh ibn al-Urayqith. Orang ini petunjuk jalan yang profesional. Juga diriwayatkan oleh Ibn Mâjah, bahwa Nabi Saw. bersabda:
Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering .
Ahmad, Abû  Dâwud, dan al-Nasa’i meriwayatkan  dari  Said  ibn Abî Waq- qâsh R.a., ia berkata:
Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.
Al-Bukhârî dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw., bersabda:
Muhammad Fadlillah F: Konsep, Teori, dan Praktik Obligasi Syariah 328
Ketiga,  hendaklah  barang  yang  menjadi  obyek  termasuk  (akad)  dapat dimanfaatkan  kegunaanya  menurut  kriteria,  realita  dan  syarak.  Sebagian  di antara  para  ulama  fikih  ada  yang  membebankan  persyaratan  ini,  untuk  itu  ia berpendapat, bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi (tidak dalam keadaan  lengkap),  hukumnya  tidak  boleh,  sebab  manfaat  kegunaannya  tidak dapat  ditentukan.  Pendapat  ini  adalah  pendapat  Mazhab  Abû  Hanîfah  dan sekelompok ulama. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas para ulama ahli fikih) mengatakan  bahwa  menyewakan  barang  yang  tidak  dapat  dibagi  dalam  kea- daan utuh secara mutlak: diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang yang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfkatkan dan penyerahannya dapat dilakukan dengan mempretelinya atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah transaksi jual beli.
Dan transaksi sewa-menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis  transaksi  jual  beli.  Dan  apabila  manfaat  (barang  yang  dipreteli  itu)  masih belum  jelas  kegunaannya,  maka  transaksi  sewa-menyewanya  tidak  sah  alias batal.
Keempat, dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya).  Maka  tidak  sah  penyewaan  binatang  yang  buron  (dalam  pen- carian) dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Beg-itu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh,  karena  tidak  mendatangkan  kegunaan  yang  menjadi  obyek  dari  akad ini.
Kelima, bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan. Maka  tidak  sah  sewa-menyewa  dalam  hal  maksiat,  karena  maksiat  wajib  di- tingalkan.  Orang  yang  menyewa  seeorang  untuk  membunuh  seseorang  secara aniaya,  atau  menyewakan  rumahnya  kepada  orang  yang  menjual khamar atau untuk  digunakan  tempat  main  judi  atau  dijadikan  gereja,  maka  menjadi ijârah fâsid. Demikian  juga  memberi  upah  kepada  tukang  ramal  dan  tukang  hitung- hitung  dan  semua  pemberian  dalam  rangka  peramalan 32 dan  perhitungan, 33 karena upah yang ia berikan adalah penggantian  dari hal yang diharamkan dan termasuk ke dalam kategori memakan uang manusia dengan batil.
Obligasi ijârah ( ijârah bond ) merupakan bentuk transaksi obligasi dengan sistem  pemilik  modal  menyewakan  modalnya  dalam  bentuk  sekuritas  yang
32 Orang yang meramalkan berita-berita yang bakal terjadi di masa datang dan ia mengakui rahasia-rahasia.
33 Adalah  orang  yang  mengakui  bahwa  dirinya  mengetahui  barang-barang  yang  dicuri  dan mengetahui di mana barang yang hilang berada.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
Ketiga,  hendaklah  barang  yang  menjadi  obyek  termasuk  (akad)  dapat dimanfaatkan  kegunaanya  menurut  kriteria,  realita  dan  syarak.  Sebagian  di antara  para  ulama  fikih  ada  yang  membebankan  persyaratan  ini,  untuk  itu  ia berpendapat, bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi (tidak dalam keadaan  lengkap),  hukumnya  tidak  boleh,  sebab  manfaat  kegunaannya  tidak dapat  ditentukan.  Pendapat  ini  adalah  pendapat  Mazhab  Abû  Hanîfah  dan sekelompok ulama. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas para ulama ahli fikih) mengatakan  bahwa  menyewakan  barang  yang  tidak  dapat  dibagi  dalam  kea- daan utuh secara mutlak: diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang yang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfkatkan dan penyerahannya dapat dilakukan dengan mempretelinya atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah transaksi jual beli.
Dan transaksi sewa-menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis  transaksi  jual  beli.  Dan  apabila  manfaat  (barang  yang  dipreteli  itu)  masih belum  jelas  kegunaannya,  maka  transaksi  sewa-menyewanya  tidak  sah  alias batal.
Keempat, dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya).  Maka  tidak  sah  penyewaan  binatang  yang  buron  (dalam  pen- carian) dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Beg-itu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh,  karena  tidak  mendatangkan  kegunaan  yang  menjadi  obyek  dari  akad ini.
Kelima, bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan. Maka  tidak  sah  sewa-menyewa  dalam  hal  maksiat,  karena  maksiat  wajib  di- tingalkan.  Orang  yang  menyewa  seeorang  untuk  membunuh  seseorang  secara aniaya,  atau  menyewakan  rumahnya  kepada  orang  yang  menjual khamar atau untuk  digunakan  tempat  main  judi  atau  dijadikan  gereja,  maka  menjadi ijârah fâsid. Demikian  juga  memberi  upah  kepada  tukang  ramal  dan  tukang  hitung- hitung  dan  semua  pemberian  dalam  rangka  peramalan 32 dan  perhitungan, 33 karena upah yang ia berikan adalah penggantian  dari hal yang diharamkan dan termasuk ke dalam kategori memakan uang manusia dengan batil.
Obligasi ijârah ( ijârah bond ) merupakan bentuk transaksi obligasi dengan sistem  pemilik  modal  menyewakan  modalnya  dalam  bentuk  sekuritas  yang
32 Orang yang meramalkan berita-berita yang bakal terjadi di masa datang dan ia mengakui rahasia-rahasia.
33 Adalah  orang  yang  mengakui  bahwa  dirinya  mengetahui  barang-barang  yang  dicuri  dan mengetahui di mana barang yang hilang berada.
kemudian  digunakan  oleh  emiten  untuk  membiayai  proyek  atau  mengem- bangkan  perusahaan  dengan  memberikan  harga  sewa  dan  masa  penyewaan yang telah disepakati dengan kontrak didepan. Keuntungan yang diperoleh oleh pemilik  modal  dengan  menerima  sewa  atas  sekuritas  yang  dimiliknya  dan keuntungan  bagi  penyewa  mendapatkan  sekuritas  dalam  bentuk  dana  segar yang dapat digunakan kapan pun.
Penentuan  harga  untuk  obligasi ijârah dapat  menggunakan  model Zero profit sharing bond yaitu pemilik menyewakan modalnya dalam bentuk obligasi yang  diterbitkan  oleh  emitten  dengan  nominal  yang  telah  ditentukan,  pemilik modal dan emiten melakukan kontrak sewa dengan menentukan kapan habis- nya masa sewa dan jumlah harga sewa yang harus dibayar. Keuntungan pemilik modal  mendapatkan  pembayaran  sewa  dengan  mendiskonto  harga  obligasi terhadap  nominal  di  depan,  dan  emiten  tidak  diharuskan  memberikan  bagi pemegang  obligasi ijârah tetapi  harus  mengembalikan  aset  yang  disewanya ketika masa sewanya telah habis. Adapun skema obligasi ijârah adalah sebagai berikut:
Skema obligasi ijârah Proyek Infra struktur Aset Pemberi modal/ investor Underwriter Asset Obligasi ijârah Kerjasama proyek (1) Usaha mendapatkan dana untuk membiayai proyek / usaha ( 3) Asset yang disewa oleh perusahaan (2) Proses penjualan 100% 100% (4) Pemilik modal mendapatkan sertifikat obligasi ijârah sebagai bukti kepemilikan dari pengguna dana ( 3) Dapat terjadi perubahan kepemilikan sesuai dengan perjanjian (5) Pengembalian ketika jatuh tempo (sewa) Hak untuk mendapatkan Keuntungan dari proyek/ usaha
Muhammad Fadlillah F: Konsep, Teori, dan Praktik Obligasi Syariah 330
Harga obligasi ijârah non profit sharing dengan menggunakan model Zero profit sharing bond atau pure profit sharing   bond adalah: Harga obligasi ijârah pure profit sharing bond = nilai nominal : (1 + harga sewa) n
Contoh: Sebuah obligasi ijârah dengan nominal Rp 1.000.000 dengan masa sewa  5  tahun  dijual  dengan  harga  Rp  425.000  maka  tingkat  keuntungan  harga sewanya  dapat  ditentukan  sebagai  berikut:  Harga  obligasi ijârah non profit sharing  bond = nilai nominal : (1 + hs) n. Rp 425.000 = Rp 1.000.000 : (1 + hs) 5 (1 +  hs) 5 =  0,425.  Tingkat  keuntungan  harga  sewa  =  18,5  %.  Selain  cara  di  atas maka dapat digunakan penentuan harga ijârah pure bond dengan model: Harga =  nilai  nominal  :  (1+r) t ,    dengan  r  =  tingkat  bagi  hasil  dan  t  =  jangka  waktu sewa
Tetapi  karena  kenyataanya  tingkat  bagi  hasil  berfluktuasi  maka  harga obligasi ijârah non profit  sharing    bond adalah  p  =  nominal  :  {(1+r 1 ) (1+E[r 2 ])(1+E[r 3 ]) (1+E[r 4 ]) (1+E[r 5 ]) (1+E[r t ])} di mana r t = tingkat bagi hasil saat ini, E[r 2 ], E[r 3 ], E[r 4 ], E[r 5 ] adalah perkiraan tingkat bagi hasil pada tahun ke 2, 3, 4, 5, sedangkan E[r t ] = perkiraan tingkat bunga pada tahun t dan t = waktu habisnya sewa.
Sebuah obligasi ijârah non profit sharing dengan nilai nominal Rp 10 juta dan  dengan  masa  sewa  3  tahun,  tingkat  bagi  hasil  tetap  16%  berapakah  harga obligasi  tersebut?  Jika  obligasi ijârah non  profit  sharing  dengan  nominal  yang sama dengan masa sewa 5 tahun dan tingkat bagi hasil pada tahun ke-4 dan 5 adalah 15,5%, berapakah harga obligasi tersebut? Jawab: Kasus pertama adalah obligasi ijârah  non  profit  sharing dengan  nominal  10 juta  dengan  masa  sewa  3 tahun, tingkat bagi hasil tetap 16%. Harganya = Rp 10.000.000 : (1+16%) 3 = Rp 6.410.250 (dibulatkan).
Kasus kedua adalah obligasi ijârah non profit sharing dengan nominal Rp 10.000.000  dengan  masa  sewa  5  tahun,  tingkat  bagi  hasil  tetap  tahun  ke-1-3  = 16% dan tahun ke-4 dan 5  = 15,5% maka harganya =  Rp 10.000.000 : (1+16%) x (1+16%) x (1+16%) x (1+15,5%) x (1+15,5%) = 4.805.380 (dibulatkan)
Kasus  ketiga:  Bagaimanakah  harga  obligasi ijârah  non  profit  sharing dengan nilai Rp 10.000.000 dan dengan masa sewa 3 tahun dan tingkat bagi hasil tetap 15,5%. Jawab: Harga = Rp 10.000.000 : (1+15,5%) x (1+15,5%) x (1+15,5%) = Rp 6.489.290 (dibulatkan)
Dari  perhitungan  di  atas,  bandingkan  harga  obligasi ijârah  non  profit sharing dengan nominal Rp 10 juta dengan masa sewa 3 tahun serta tingkat bagi hasil  tetap  16%  (Rp  6.410.250),  dan  obligasi ijârah non  profit  sharing  dengan masa  sewa  yang  sama  tetapi  tingkat  bagi  hasil  lebih  rendah  yaitu  15,5%  (Rp 6.489.290)  hasilnya  meunjukan  bahwa  tingkat  bagi  hasil  berhubungan  terbalik
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
Harga obligasi ijârah non profit sharing dengan menggunakan model Zero profit sharing bond atau pure profit sharing   bond adalah: Harga obligasi ijârah pure profit sharing bond = nilai nominal : (1 + harga sewa) n Contoh: Sebuah obligasi ijârah dengan nominal Rp 1.000.000 dengan masa sewa  5  tahun  dijual  dengan  harga  Rp  425.000  maka  tingkat  keuntungan  harga sewanya  dapat  ditentukan  sebagai  berikut:  Harga  obligasi ijârah non profit sharing  bond = nilai nominal : (1 + hs) n. Rp 425.000 = Rp 1.000.000 : (1 + hs) 5 (1 +  hs) 5 =  0,425.  Tingkat  keuntungan  harga  sewa  =  18,5  %.  Selain  cara  di  atas maka dapat digunakan penentuan harga ijârah pure bond dengan model: Harga =  nilai  nominal  :  (1+r) t ,    dengan  r  =  tingkat  bagi  hasil  dan  t  =  jangka  waktu sewa
Tetapi  karena  kenyataanya  tingkat  bagi  hasil  berfluktuasi  maka  harga obligasi ijârah non profit  sharing    bond adalah  p  =  nominal  :  {(1+r 1 ) (1+E[r 2 ])(1+E[r 3 ]) (1+E[r 4 ]) (1+E[r 5 ]) (1+E[r t ])} di mana r t = tingkat bagi hasil saat ini, E[r 2 ], E[r 3 ], E[r 4 ], E[r 5 ] adalah perkiraan tingkat bagi hasil pada tahun ke 2, 3, 4, 5, sedangkan E[r t ] = perkiraan tingkat bunga pada tahun t dan t = waktu habisnya sewa.
Sebuah obligasi ijârah non profit sharing dengan nilai nominal Rp 10 juta dan  dengan  masa  sewa  3  tahun,  tingkat  bagi  hasil  tetap  16%  berapakah  harga obligasi  tersebut?  Jika  obligasi ijârah non  profit  sharing  dengan  nominal  yang sama dengan masa sewa 5 tahun dan tingkat bagi hasil pada tahun ke-4 dan 5 adalah 15,5%, berapakah harga obligasi tersebut? Jawab: Kasus pertama adalah obligasi ijârah  non  profit  sharing dengan  nominal  10 juta  dengan  masa  sewa  3 tahun, tingkat bagi hasil tetap 16%. Harganya = Rp 10.000.000 : (1+16%) 3 = Rp 6.410.250 (dibulatkan).
Kasus kedua adalah obligasi ijârah non profit sharing dengan nominal Rp 10.000.000  dengan  masa  sewa  5  tahun,  tingkat  bagi  hasil  tetap  tahun  ke-1-3  = 16% dan tahun ke-4 dan 5  = 15,5% maka harganya =  Rp 10.000.000 : (1+16%) x (1+16%) x (1+16%) x (1+15,5%) x (1+15,5%) = 4.805.380 (dibulatkan)
Kasus  ketiga:  Bagaimanakah  harga  obligasi ijârah  non  profit  sharing dengan nilai Rp 10.000.000 dan dengan masa sewa 3 tahun dan tingkat bagi hasil tetap 15,5%. Jawab: Harga = Rp 10.000.000 : (1+15,5%) x (1+15,5%) x (1+15,5%) = Rp 6.489.290 (dibulatkan)
Dari  perhitungan  di  atas,  bandingkan  harga  obligasi ijârah  non  profit sharing dengan nominal Rp 10 juta dengan masa sewa 3 tahun serta tingkat bagi hasil  tetap  16%  (Rp  6.410.250),  dan  obligasi ijârah non  profit  sharing  dengan masa  sewa  yang  sama  tetapi  tingkat  bagi  hasil  lebih  rendah  yaitu  15,5%  (Rp 6.489.290)  hasilnya  meunjukan  bahwa  tingkat  bagi  hasil  berhubungan  terbalik
Suatu  perumpamaan  tentang  ketetapan  hak  kepemilikan  bagi  dua  orang (yang  sepakat  bekerjasama dalam  suatu  usaha)  untuk  mengambil  bagian dalam  proporsi  yang sama  sesuai  dengan  besarnya  perbandingan  (modal usaha). 34
Dasar konsep tersebut di atas adalah sabda Rasulullah dalam sebuah Ha- dis Kudsi yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûdan al-Hâkim:

## ) (
Aku  adalah  ketiga  dari  dua  orang  yang  bersyarikat,  selama  salah  satunya tidak  menghianati  kawannya,  namun  jika  salah  satunya  menghianati kawannya maka Aku akan keluar dari antara mereka berdua.‛ Maksudnya di  sini  adalah  hilangnya  ‚barakah‛  harta  yang  disertakan  oleh  keduanya. (H.r. Abû Dâwûd dan Hâkim)
Selanjutnya  jumhur  ulama  mempergunakan  kata syarika’ untuk  model teransaksi tertentu, meski tidak ada percampuran dua bagian karena terjadinya sebuah transaksi yang menjadi sebab terjadinya percampuran harta. 36
Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam mendifinisikan syirkah secara  terminologi syar‘î .  Mâlikiyyah  mengatakan  bahwa syirkah adalah  pem- berian  wewenang  kepada  pihak-pihak  yang  bekerja  sama,  artinya  setiap  pihak memberikan  wewenang  kepada  patnernya  atas  harta  yang  dimiliki  bersama dengan masih sahnya wewenang atas harta masing-masing. 37 Madzhab Hanbalî berpendapat  bahwa syirkah adalah  pencampuran  dalam  kepemilikan  dan  we- wenang. 38 Syâfi‘iyyah mengatakan, syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi
34 Al-Mawardi, Kifâyah al-Ahyâr , Juz I, (Semarang: Maktab al-‘Alawiyyah, t.th.,). h. 280.
35 Al-Mawardi, Kifâyah al-Ahyâr , h. 280.
36 Muhammad ibn ‘Abd al-Wâhid, Syarh Fath al-Qâdir Ma‘a al-Inâyah , (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), Jilid V, h. 2.
37 Ahmad al-Dardirî Abû al-Barakât, al-Syarh al-Kabîr ma‘a Hâsiyyah al-Dasûqî , (Bayrût: Dâr al-
Fikr, t.th), Jilid III, h. 348.
38 ‘Abd Allâh ibn Ahmad Ibn Qudâmah, al-Mughnî , (Bairut: Dar el Fikr, 1405 H),  Jilid  V, h. 1.
Suatu  perumpamaan  tentang  ketetapan  hak  kepemilikan  bagi  dua  orang (yang  sepakat  bekerjasama dalam  suatu  usaha)  untuk  mengambil  bagian dalam  proporsi  yang sama  sesuai  dengan  besarnya  perbandingan  (modal usaha). 34
Dasar konsep tersebut di atas adalah sabda Rasulullah dalam sebuah Ha- dis Kudsi yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûdan al-Hâkim:

## ) (
Aku  adalah  ketiga  dari  dua  orang  yang  bersyarikat,  selama  salah  satunya tidak  menghianati  kawannya,  namun  jika  salah  satunya  menghianati kawannya maka Aku akan keluar dari antara mereka berdua.‛ Maksudnya di  sini  adalah  hilangnya  ‚barakah‛  harta  yang  disertakan  oleh  keduanya. (H.r. Abû Dâwûd dan Hâkim)
Selanjutnya  jumhur  ulama  mempergunakan  kata syarika’ untuk  model teransaksi tertentu, meski tidak ada percampuran dua bagian karena terjadinya sebuah transaksi yang menjadi sebab terjadinya percampuran harta. 36 Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam mendifinisikan syirkah secara  terminologi syar‘î .  Mâlikiyyah  mengatakan  bahwa syirkah adalah  pem- berian  wewenang  kepada  pihak-pihak  yang  bekerja  sama,  artinya  setiap  pihak memberikan  wewenang  kepada  patnernya  atas  harta  yang  dimiliki  bersama dengan masih sahnya wewenang atas harta masing-masing. 37 Madzhab Hanbalî berpendapat  bahwa syirkah adalah  pencampuran  dalam  kepemilikan  dan  we- wenang. 38 Syâfi‘iyyah mengatakan, syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi
34 Al-Mawardi, Kifâyah al-Ahyâr , Juz I, (Semarang: Maktab al-‘Alawiyyah, t.th.,). h. 280. 35 Al-Mawardi, Kifâyah al-Ahyâr , h. 280. 36 Muhammad ibn ‘Abd al-Wâhid, Syarh Fath al-Qâdir Ma‘a al-Inâyah , (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), Jilid V, h. 2. 37 Ahmad al-Dardirî Abû al-Barakât, al-Syarh al-Kabîr ma‘a Hâsiyyah al-Dasûqî , (Bayrût: Dâr al- Fikr, t.th), Jilid III, h. 348.
38 ‘Abd Allâh ibn Ahmad Ibn Qudâmah, al-Mughnî , (Bairut: Dar el Fikr, 1405 H),  Jilid  V, h. 1.
Muhammad Fadlillah F: Konsep, Teori, dan Praktik Obligasi Syariah 334
Contoh: PT. Lintas Data Utama mengeluarkan obligasi musyaraka dengan harga rata-rata tertimbang (weight average price) Rp 8,5 juta. Berapakah hasil tahunan berjalannya (current  yield) jika  pembayaran  bagi  hasil  dilakukan  pertahun. Jawab: Hasil yang diberikan oleh PT Lintas Data Utama adalah Current yield = besarnya  nilai  bagi  hasil  :  harga  obligasi. Current  yield =  (Rp  1.800.000  :  Rp 8.500.000) x 100% = 21,17%
Disamping  keuntungan  yang  diberikan  sesuai  kontrak  (per  triwulan,  se- mester dan tahunan) pemilik obligasi musyârakah juga dapat memperoleh keun- tungan  sampai  masa  obligasi  tersebut  habis.  Keuntungan  berdasarkan yield  to maturity merupakan perhitungan keuntungan yang penting. Investor akan mene- rima  hasil  sesuai yield  to  maturity yaitu  sebanding  dengan  harga  yang  dibayar oleh investor apabila dua asumsi terpenuhi, yaitu: (1) investasi obligasi dilakukan sampai  jatuh  tempo;  (2)  semua  pembayaran  bagi  hasil  diinvestasikan  kembali pada tingkat yield to maturity.
Ada dua metode menghitung yield to maturity , yaitu rumus harga obligasi dan rumus pendekatan. Rumus harga obligasi:
Harga obligasi =    bagi hasil   +  bagi hasil  +  (bagi hasil + nominal)
(1 + ytm) (1 + ytm) 2 (1 + ytm) 3
Rumus pendekatan:
Ytm  =  {bagi hasil + (nilai nominal – harga obligasi) : n}: {(nilai nominal +harga obligasi}: 2} x 100% n = periode jatuh tempo
Untuk menghitung penghasilan obligasi sampai penerbit melunasi semua pokok  penyertaan  adalah yield  to  maturity .  Jika current  yield hanya  memper- hitungkan penghasilan bagi hasil tahunan relatif  terhadap harganya maka yield to maturity memperhitungkan pendapatan bagi hasil dan capital gain/loss . yield to maturity merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati investor jika obligasi musyârakah dimiliki  sejak  dibeli  hingga  jatuh  tempo. yield  to  maturity meru- pakan  tingkat  keuntungan  bagi  hasil  yang  diterima  pemegang  saham  sehingga present value obligasi sesuai dengan harganya. Contoh: berapaah ytm obligasi PT Lintas Data Utama jika jatuh tempo 5 tahun? Jawab: Ytm = {bagi hasil + (nilai nominal – harga obligasi) : n} : {(nilai nominal + harga obligasi) : 2}. Ytm = {Rp 1.800.000 + (Rp 10.000.000 – Rp 8.500.000) : 5} : {(Rp 10.000.000 + Rp 8.500.000)} : 2} x 100%. Ytm = 7,135%.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
Contoh: PT. Lintas Data Utama mengeluarkan obligasi musyaraka dengan harga rata-rata tertimbang (weight average price) Rp 8,5 juta. Berapakah hasil tahunan berjalannya (current  yield) jika  pembayaran  bagi  hasil  dilakukan  pertahun.
Jawab: Hasil yang diberikan oleh PT Lintas Data Utama adalah Current yield = besarnya  nilai  bagi  hasil  :  harga  obligasi. Current  yield =  (Rp  1.800.000  :  Rp 8.500.000) x 100% = 21,17%
Disamping  keuntungan  yang  diberikan  sesuai  kontrak  (per  triwulan,  se- mester dan tahunan) pemilik obligasi musyârakah juga dapat memperoleh keun- tungan  sampai  masa  obligasi  tersebut  habis.  Keuntungan  berdasarkan yield  to maturity merupakan perhitungan keuntungan yang penting. Investor akan mene- rima  hasil  sesuai yield  to  maturity yaitu  sebanding  dengan  harga  yang  dibayar oleh investor apabila dua asumsi terpenuhi, yaitu: (1) investasi obligasi dilakukan sampai  jatuh  tempo;  (2)  semua  pembayaran  bagi  hasil  diinvestasikan  kembali pada tingkat yield to maturity.
Ada dua metode menghitung yield to maturity , yaitu rumus harga obligasi dan rumus pendekatan. Rumus harga obligasi:
Harga obligasi =    bagi hasil   +  bagi hasil  +  (bagi hasil + nominal) (1 + ytm) (1 + ytm) 2 (1 + ytm)
3
Rumus pendekatan:
Ytm  =  {bagi hasil + (nilai nominal – harga obligasi) : n}: {(nilai nominal +harga obligasi}: 2} x 100% n = periode jatuh tempo
Untuk menghitung penghasilan obligasi sampai penerbit melunasi semua pokok  penyertaan  adalah yield  to  maturity .  Jika current  yield hanya  memper- hitungkan penghasilan bagi hasil tahunan relatif  terhadap harganya maka yield to maturity memperhitungkan pendapatan bagi hasil dan capital gain/loss . yield to maturity merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati investor jika obligasi musyârakah dimiliki  sejak  dibeli  hingga  jatuh  tempo. yield  to  maturity meru- pakan  tingkat  keuntungan  bagi  hasil  yang  diterima  pemegang  saham  sehingga present value obligasi sesuai dengan harganya. Contoh: berapaah ytm obligasi PT Lintas Data Utama jika jatuh tempo 5 tahun? Jawab: Ytm = {bagi hasil + (nilai nominal – harga obligasi) : n} : {(nilai nominal + harga obligasi) : 2}. Ytm = {Rp 1.800.000 + (Rp 10.000.000 – Rp 8.500.000) : 5} : {(Rp 10.000.000 + Rp 8.500.000)} : 2} x 100%. Ytm = 7,135%.

## Penutup
Obligasi konvensional didefinisikan sebagi sebuah instrumen di mana pe- nerbit berjanji akan membayar kembali sejumlah pinjaman berikut bunga dalam jangka waktu tertentu. Penerbit dapat berupa perusahaan atau pemerintah. Bu- nga biasa dibayar dalam jarak waktu enam bulan atau empat bulan. Ketika jatuh tempo, investor menerima keseluruhan jumlah yang diinvestasikan (modal). Jika dicairkan sebelum jatuh tempo, akan dikenakan denda.
Obligasi konvensional—sebagaimana dikemukakan di atas—sejatinya dila- rang  oleh  syariah  karena  obligasi  bersifat  utang,  sedangkan  menurut  syariah, utang-piutang (qardh ( adalah  ‚memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain  dengan perjanjian akan membayar yang sama dengan itu.‛ 43 Utang-piutang (qardh) ada- lah bentuk kegiatan muamalah yang bercorak ta‘âwun (tolong-menolong) kepa- da  pihak  lain  tanpa  bermaksud  mengambil  keuntungan  sedikitpun  dari  orang yang diberi utang. Dengan arti kata ketika seseorang diberi utang tidak boleh ada kelebihan  pengembalian  yang  diambil  dari  orang  yang  diutangi  kecuali  senilai dengan barang yang diutangi.
Obligasi  syariah,  dengan  demikian,  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu sumber  pembiayaan  dan  merupakan  salah  satu  instrumen  keuangan  syariah yang akan berkembang pesat, obligasi syariah tersebut berbeda dengan obligasi konvensional, obligasi syariah merupakan penyertaan dana dengan akad antara lain: mudhârabah  (muqâradah),  musyârakah,  murâbahah,  salam,  istisnâ’, dan ijârah. []

## Pustaka Acuan
Al-Qur’ân al-Karîm ‘Abd al-Mun’in, Muhammad, al-Mudhârabah wa Tathbîqâtihâ al-’Amaliyyah fi al- Mashârif  al-Islâmiyyah, al-Qâhirah:  al-Ma’ahad  al-’Aimi  li  al-Fikr  al-Islâmî, 1996.
‘Abd al-Rahmân al-Juzayrî, Kitâb al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba‘ah , Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
‘Abd al-Wâhid, Muhammad ibn, Syarh Fath al-Qâdir Ma‘a al-Inâyah , Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
‘Imârah,  Muhammad, Qâmûs  al-Musthalahât  al-Iqtishâdiyyah  fi  al-Hadârah  al-
Islâmiyyah , Bayrût: Dâr al-Masyrûq, 1993. Abu  al-Barakât,  Ahmad  al-Dardirî, al-Syarh  al-Kabîr  ma‘a  Hasiyyah  al-Dasuqi , Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
43 Al-Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah , (Bayrût: Dâr al Fikr, 1992), Juz III, h. 182.
Muhammad Fadlillah F: Konsep, Teori, dan Praktik Obligasi Syariah 336
Bânî, al-, Muhammad Nashûr al-Dîn, Dha‘îf Sunan ibn Mâjah: li al-Imâm al-Hâfizh Abî  ‘Abd  Allâh  Muhammad  ibn  Yazîd  al-Qazwaynî ,  Riyadh:  Maktabah  al- Ma’arif, 1997. Cahyana, Cahyana, Berinvestasi di Obligasi , Jakarta: Gramedia, 2003. Elton,  Edwin  J.  and  Martin  J.  Gruber, Modern  Portfolio  Theory  and  Investment Analisys, (New York: Jhon Wiley, 1987). Fabozzi,  Frank  J.,  (dkk), Foundation  of  Financial  Market  and  Institutions ,  Terj. Chaerul  Djakman, Pasar  dan  Lembaga  Keuangan ,  Jakarta:  Salemba  Em- pat, 1999.
Gusniarti, Obligasi Syariah Mudhârabah (Upaya Memahami Obligasi Syariah Mu- dhârabah dalam Hukum Islam) , Tesis,  Jakarta: UIN Jakarta, 2004. Hâsyiyah ibn ‘Âbidîn, Radd al-Mukhtâr , Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th. Ibn ‘Âbidîn, Radd al-Mukhtâr ‘ala al-Durr al-Mukhtâr , Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th. Ibn Qudâmah, ‘Abd Allâh Ibn Ahmad, Mughnî , Bayrût: Dâr al-Fikr, 1405 H. Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid , Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th. Ma’luf, Abû Luis, Al-Munjid fi al-Lughah wa ‘A’lâm , Bayrût: Masyriq, 1986. Mâwardi, al-, Kifayah al-Akhyâr , Semarang:  Maktab al-‘Alawiyyah, t.th. Radcliffe,  Robert  C. Investment,  Concept,  Analisys,  Strategy, Florida:  Addison- Wesley Educational Publisher Inc., 1997. Sâbiq, al-Sayyid, Fiqh al-Sunnah , Bayrût: Dâr al-Fikr, 1992. Siddiq,  Nejatullah  M., Partnership  and  Profit  Sharing  in  Islamic  Law ,  Terj. Fakhriyah  Mumtihani, Kemitraan  Usaha  dan  Bagi  Hasil  dalam  Hukum Islam , Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996. Syaybânî, al-, al-Khatîb, Mughnî al-Muhtâj , Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994. Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , Bayrût: Dâr al-Fikr, 1989.