Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 68-72| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2437.68-72

## TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE
I Made Rai Dwi Surya Atmaja, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryadi Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Suryaatmaja712@gmail.com Laksmidewii29@gmail.com Sukariati64@gmail.com

## Abstrak
Tindakan Bullying adalah penggertakan  yang kerap  memicu pada sebuah perbuatan  buruk  yang  mengandung kejahatan,  tetapi  luput  dari  perhatian.  Berdasarkan  penelitian  ini  penulis  mengangkat  rumusan  masalah:  1. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  tindak  pidana bullying? ,  2.  Bagaimanakah penyelesaian  tindak  pidana  bullying  melalui  keadilan restorative  justice? .  Tipe  Penelitian  ini  adalah  hukum normatif.  Pendekatan  masalah  penelitian  ini  terdapat  pendekatan  secara  perundang-undangan,  pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Metode penelitian yang digunakan yaitu, penelitian hukum normatif, dengan melakukan  pengkajian  berdasarkan  bahan  hukum  dari  buku  hukum  dan  merupakan  dari  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum.  Sedangkan  untuk  pendekatan  masalah  didalam  penelitian  ini  yaitu  Pendekatan secara  Perundang-undangan (Statute  Approach) dan  Pendekatan  Konseptual (Conceptual  Approach) serta Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban  tindak  pidana  bullying  diatur  didalam  beberapa  Peraturan  Perundang-undangan  yaitu,  pada  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Upaya penyelesaian tindak pidana bullying melalui restorative  justice menggunakan  Non  litigasi  atau  penyelesaian sengketa  di  luar pengadilan.  Pokok  penyelesaian  perkara  pada  keadilan  restoratif  didasarkan  dari  para  pihak untuk  mengungkapkan pendapat  untuk  menghasilkan  kesepakatan. Upaya  penanggulangan  kejahatan  terdapat dua  macam  yaitu  upaya  penal  dan  non  penal.  Diharapkan  pemerintah,  instansi  yang  bergerak  di  bidang penegak  hukum  dan  di  bidang  pendidikan  serta  masyarakat  melakukan  upaya  yang  tegas  terhadap  tindak pidana bullying .
Kata kunci: Bullying ; Keadilan restoratif; Anak

## Abstract
Bullying  is  bullying  that  often  leads  to  bad  deeds  that  contain  crime,  but  goes  unnoticed.  Based  on  this research,  the  authors  raise  the  formulation  of  the  problem:  1.  How  is  legal  protection  for  child  victims  of bullying?,  2.  How  is  the  settlement  of  bullying  crime  through  restorative  justice?  This  type  of  research  is normative law. The approach to this research problem is a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The research method used is normative legal research, by conducting studies based on legal materials from legal books and is a process of finding legal rules. As for the problem approach in this study, namely the statutory approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach) and the case approach (case approach). The results show that the form of legal protection for child victims of criminal acts of bullying is regulated in several  laws and regulations, namely, the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 19 of 2016 concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008  concerning  Electronic  Information  and  Transactions. Efforts  to  resolve  criminal  acts  of  bullying  through  restorative  justice  using  non  litigation  or  settlement  of disputes  outside  the  court.  The  point  of  settlement  of  cases  on  restorative  justice  is  based  on  the  parties  to express their opinions to produce an agreement. There are two kinds of crime prevention efforts, namely penal and non-penal efforts. It is hoped that the government, agencies engaged in law enforcement and education as well as the public will make firm efforts against the crime of bullying.
Keywords: Bullying; Restorative justice; Child

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  diakui  sebagai  negara  hukum,  ciri  khasnya  yaitu  mengakui  terdapat  suatu pengakuan  pada  HAM  ( Dahlan  Talib,  Jazim  Hamidi,  2010 ).  Indonesia  diakui  memiliki  peraturan sistem pemidanaan yang sangat terkait dengan sanksi pidana. Hukum pidana mengandung tanggungan yang lebih tegas  daripada  yang  lainnya  (Sambas,  2010).  Pelaksanakan  penggunaan  sistem  peradilan pidana  anak  yaitu  Keadilan  restoratif ( Restorative  Justice ) .  Menurut  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Pasal  1  Ayat  8  berbunyi  bahwa,  “Keadilan restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,korban,  keluarga pelaku/korban  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.
Perilaku Bullying adalah  penggertakan  yang  sering  memicu  terjadinya  perbuatan  buruk  yang mengandung tindakan kejahatan ( Suryani, 2016 ). Bullying merupakan sebagai kekerasan fisik, verbal dan  psikologis  yang  dirasakan dalam jangka waktu lama yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang  kepada  seseorang  yang  tidak  bisa  bertahan  diri  dari  keadaan,  adanya  keinginan  menakuti, melukai,  atau  membuat  orang  menjadi  tidak  bisa  bertahan  hingga  tidak  bernyawa.  Suatu  ejekan, cemoohan,  olok-olok  dianggap  biasa  saja,  namun  kenyataan  yang  terjadi  secara  perlahan  dapat menghancurkan  seorang  anak.Perbuatan  negatif  tersebut ialah  sebagai  wujud  dari bullying ,  Perilaku yang  sudah  lama  terjadi  dan  mengancam  anak  saat  disekolah,  rumah,  serta  lingkungan.Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, terbukti dengan terjadinya peristiwa bullying pada pelajar saat ini, tetapi tidak mendapatkan perhatian.
Terdapat  data  pada  tahun  2016-2020  yang  dirilis  oleh  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Kemen-PPPA),  adanya  sejumlah  40%  siswa  rentangan  usia 13-15  tahun  dilaporkan  pernah  mengalami  kekerasan  fisik  oleh  teman  sebaya  dan  sejumlah  75  % siswa  berbicara  pernah  melakukan  kekerasan  di  sekolah.  Tidak  habis  pikir  sejumlah  50%  anak dilaporkan mengalami perundungan atau bullying di sekolah.
Setiap  semua  orang  termasuk  anak  dibawah  umur  yang  termasuk  tindak  pidana  wajib melakukan proses hokum ( Amrunsyah, 2017 ), baik itu secara pemeriksaan hingga mencapai putusan pengadilan,  tetapi  untuk  anak-anak  di  bawah  umur  mendapatkan  perlakuan  khusus  sebagai  bentuk perlindungan.  Penanggulangan  berbagai  perbuatan  menyimpang  anak  tidak  boleh  melupakan kedudukannya,  walau  anak-  anak  dibawah  umur  melakukan  perbuatan  sesuai  keinginannya  tetapi lingkungan  sekitar  anak  mempunyai  pengaruh  yang  besar  akan  dapat  mempengaruhi  anak  dalam mengambil  sikap.  Pada  dasarnya,  anak-anak  di  bawah  umur  tidak  dapat  menghadapi  berbagai  segi macam tindakan yang sangat berdapak negatif bagi dirinya sendiri dalam melanjutkan hidup.
Perlu adanya upaya perlindungan anak yang dilakukan secepat mungkin, dari saat janin dalam kandungan  sampai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  karena  banyaknya  anak  dibawah  umur  yang menjadi korban bullying maupun pelaku bullying kurang mendapatkan perhatian khusus. Terkait penelitian terdahulu oleh ( Raodathul Jannah, Tonny Rompis, 2018 ) dan ( Chrysan et al., 2020 )  menyatakan  bahwa  tindakan  bullying  yang  berdampak  negatif  tersebut  ialah  suatu  tindak pidana dan diperlukan penerapan sanksi pada pelaku bullying secara tegas. Tidak hanya menimbulkan efek  jera  namun  sanksi  tersebut  diupayakan  agar  dapat  memperbaiki  perilaku,  mengingat  seorang anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  sehingga  penerapan  sanksi  tindakan  pada  anak  yang  diatur dalam  Pasal  82  ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  yaitu  kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh pemerintah  atau  badan  swasta.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu  mengetahui  perlindungan  hukum terhadap  anak  korban  tindak  pidana bullying, dan  mengetahui  cara  penyelesaian  tindak  pidana bullying melalui keadilan restorative justice.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu,  penelitian  hukum  normatif,  dengan melakukan  pengkajian berdasarkan  bahan  hukum  dari  buku  hukum  dan  merupakan  dari  suatu  proses  untuk  menemukan aturan hukum. Sedangkan untuk pendekatan masalah didalam penelitian ini yaitu Pendekatan secara Perundang-undangan (Statute  Approach) dan  Pendekatan  Konseptual (Conceptual  Approach) serta Pendekatan  Kasus (Case  Approach). Pendekatan  Perundang-undangan (Statute  Approach) adalah dilaksanakan  dengan  memperhatikan  semua  peraturan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  sedang
terjadi  saat  ini.  Sedangkan  Pendekatan  Konseptual (Conceptual  Approach) adalah  pendekatan yang  melihat  dari  sudut  pandang  yang  ada  di  dalam  ilmu  hukum,  serta  Pendekatan  Kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang membangun  pendapat-pendapat hukum dalam sudut kasus nyata yang sedang terjadi di lingkungan saat ini, pastinya kasus ini saling berkaitan dengan peristiwa hukum di lingkungan. Pendekatan ini bermaksud mencari apa yang sebenarnya terjadi baik itu kebenarannya dan mencari solusi terbaik dari perilaku yang sudah dibuat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Bullying
Perlindungan  hukum  merupakan  perbuatan  atau  upaya  dalam  melindungi  seluruh  masyarakat  dari perilaku seseorang yang tidak mempunyai etika, dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman yang akan memberikan kenyamanan  sebagai manusia menjalani hidup ( Setiono, 2004 ). Perlindungan hukum yaitu  perlindungan  yang  harus  didapatkan  seluruh  manusia,  dan  harus  mendapatkan  hak-haknya sebagai manusia yang telah berdasarkan hukum dari larangan atau sebagai bersatunya peraturan yang dapat melindungi semua hal.
Bullying ialah  sebuah  situasi  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan  yang  dilakukan  oleh seseorang/sekelompok. Bullying juga  merupakan  hasrat  untuk  menyakiti,  dari  tindakan  yang menyebabkan  seseorang  menderita,  yang  dilakukan  secara  langsung  dan  berulang  dengan  perasan senang. Bullying merupakan  penggertakan  yang  sering  terjadi  untuk  memicu  perbuatan  buruk  yang mengandung tindakan kejahatan.
Tindak pidana Bullying bisa diinterpretasikan terhadap berbagai peraturan yang telah ada dalam hukum pidana di Indonesia, yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam mengatur  tindak  pidana bullying adalah  yang  tercantum  dalam  Bab  XVI  mengenai  Penghinaan, khususnya  Pasal  310  Ayat  (1)  dan  (2).  Terdapat  juga  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban tindak bullying menurut  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Memberikan  hukuman  pidana  bagi pelaku  kekerasan  terhadap  anak  terdapat  pada  Pasal  80  Ayat  (1),  (2),  (3),  dan  (4).  Perlindungan hukum  terhadap  anak  korban bullying menurut  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.Telah  mengatur  tentang  tindakan  kekerasan  melalui  media  informasi  dan  media  sosial, terutama  untuk  pelaku cyberbullying .Undang-undang  ini  menerapkan  larangan  dan  sanksi  pidana yang terdapat khususnya Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4).

## 2. Penyelesaian Tindak Pidana Bullying melalui Restorative Justice
Restorative  Justice  Adalah terminology  asing  baru  dikenal  dengan  istilah  Keadilan  Restoratif. Keadilan restoratif yaitu cara dalam melibatkan semuanya yang terdiri dari korban, pelaku kejahatan dan  masyarakat  sehingga  menghasilkan  keadilan  semuanya  serta  menciptakan  suasana  semula sebelum terjadi permasalahan kejahatan.
Secara  umum  untuk  penyelesaian  tindak  pidana  atau  sengketa  dapat  menggunakan  dua  jalur yaitu  jalur  Litigasi  dan  Nonlitigasi.  Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  atau  Litigasi  ialah proses penyelesaian di pengadilan yang memerluka keterlibatan semua orang yang bersengketa saling mengeluarkan  pendapat  agar  tetap  memegang  hak-haknya  pada  saat  di  muka pengadilan ( Amriani, 2012 ).  Sedangkan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  atau  Non  litigasi  ialah  penyelesaian sengketa  dari  berbedanya  pendapat  yang  sudah  melakukan  jalur  yang  ditetapkan  disepakati  semua pihak,  yang  dilakukan  melalui  mediasi  serta  penilaian  dari  ahli.  Pada  penyelesaian  tindak  pidana bullying dengan restorative justice menggunakan jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non litigasi). Proses penyelesaian tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif melalui mediasi dari semua pihak yang terlibat untuk setuju mencari kesepakatan kedamaian.
Menyelesaikan tindak pidana melalui keadilan restoratif ini memfokuskan adanya keterlibatan langsung dari semua pihak baik itu dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses menyelesaikan perkara.  Keadilan  restoratif  pastinya  memperhatikan  nilai-nilai  yang  bersifat  kedamaian, keharmonisan,  ketentraman  dan  kekeluargaan,  tidak  berfokus  pada  pemenjaraan  seseorang.  Prinsip keadilan  restoratif  dapat  diartikan  dengan  sederhana  bahwa  menyelesaikan  tindak  pidana  yang memperhatikan keadilan dari semua para pihak yang terlibat.
Agar  terciptanya  kedamaian  semua  para  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  dapat  bertujuan agar  mewujudkan  sengketa  tersebut  menjadi  bisa  dinetralisir  agar  pelaku  dan  korban  bisa  kembali mempunyai ikatan yang seperti  keadaan  terdahulu  agar  bisa  dapat  menciptakan  suasana  perdamaian tersebut.
Dalam Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal seperti: penal  policy,  criminal  policy, atau strafrechtspolitiek merupakan  suatu  usaha  untuk  menanggulangi kejahatan  melalui  penegakan  hukum  pidana,  rasional  yaitu  memenuhi  rasa  keadilan  dan  daya  guna. Untuk  menghadapi  kejahatan pada semua  yang  ada  dari pelaku kejahatan dapat memberikan hukum pidana maupun non pidana sehingga dapat teratasi dengan yang lainnya. Jika terjadi kejahatan upaya penanggulannya dilaksanakan hukum pidana yaitu pemilihan hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan suasana yang ada pada waktu selanjutnya
Upaya untuk menghindari kejahatan yang terjadi ialah memberikan para pelaku kejahatan seperti sarana pidana (penal) ataupun tidak hukum pidana ( non-penal ), sehingga dapat berkaitan dengan yang lainnya.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  masyarakat  memerlukan  ketentraman  sebagai  wujud perlindungan.  Adanya  Upaya-upaya  yang  digunakan  dalam  rangka  penanggulangan  kejahatan  dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:
1. Upaya penal, ialah suatu upaya untuk tidak terjadi kejahatan dengan cara  pikiran  atau  konsepsi. Penanggulangan dengan upaya represif dapat diartikan memberikan hukuman tegas bagi pelaku kejahatan atas melakukan perbuatan yang tidak baik yang pastinya sudah melanggar hukum dan sangat  memberikan  dampak  negatif  pada  masyarakat  lainnya,  agar  pelaku  tidak  mengulangi perilakunya  kepada  orang  lain,  bahwa  diingatkan  ada  hukuman  yang  harus  ditaati  serta  di pertanggung jawabkan.
2. Upaya  non  penal (preventif) ,  dasar  dari non-penal  policy makin  menekankan  dengan tindakan preventif , bertujuan untuk mencegah jauh sebelum terjadinya kejahatan. Dengan demikian, upaya preventif merupakanusaha  yang  baik  untuk  menanggulangi  kejahatan, jadi perlu adanya perintah tegas  dari  semua  aparat  penegak  hukum  yang  bertugas  untuk  memberikan  keamanan  agar menjauhkan dari terciptanya kejahatan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak  korban  tindak  pidana  bullying,  diatur  didalam  beberapa  Peraturan  Perundang  undangan  yaitu, pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Upaya  penyelesaian  tindak  pidana  bullying  melalui  restorative  justice  menggunakan  jalur menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan  atau  non  litigasi.  Pokok  untuk  menyelesaikan permasalahan  melalui  keadilan  restoratif  ialah  semua  pihak  terlibat  melewati  mediasi  agar  semua pihak  yang  terlibat  mendapatkan  hasil  kesepakatan  bersama,  menyelesaikan  permasalahan  pidana melalui  keadilan  restoratif,  lebih  berpusat  pada  ketentraman,  kesejahteraan,  keharmonisan  dan kekeluargaan,  tidak  memusatkan  pada  pemenjaraan  seseorang.  Prinsip  keadilan  restoratif  dapat diartikan  dengan  sederhana  bahwa  menyelesaikan  tindak  pidana  yang  memperhatikan  keadilan  dari semua  para  pihak  yang  terlibat  untuk  mencapai  kesepakatan  perdamaian  bersama.  Adapun  upaya penanggulangan  kejahatan  dibedakan  menjadi  2  macam  yaitu  Upaya  penal  (represif)  ialah  upaya menanggulangi  kejahatan  melakukan  hukum  pidana  di  dalamnya,  dan  Upaya  non  penal  (preventif) ialah  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  yang  melaksanakan  proses  berpendapat  bersama  untuk menciptakan suasana semula sebelum adanya kejahatan.

## 2. Saran
Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu : Pemerintah maupun masyarakat perlu melakukan upaya-upaya yang bertujuan meminimalisir tindak pidana bullying yang berujung penganiayaan berat yang mengakibatkan korban hingga meninggal dunia.
Instansi-instansi  yang  bertugas  dalam  bidang  penegak  hukum  untuk  memutuskan  perintah tegas dan nyata dalam menindaklanjuti pada permasalahan tindak pidana bullying agar semua orang tidak mencontohkan perilaku tersebut.
Instansi-instansi yang bertugas dalam bidang pendidikan seperti Guru, Kepala Sekolah, Dosen perlu memberikan perlindungan pengawasan terhadap  anak  didiknya,  agar  setiap  perilaku menyimpang dari anak didik dapat diketahui.

## DAFTAR PUSTAKA
Amriani,  N.  (2012). Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan .  Grafindo Persada.
Amrunsyah. (2017). Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak). Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan , 4 (1).
Chrysan,  E.  M.,  Rohi,  Y.  M.,  Saputri,  D.,  &  Apituley,  F.  (2020).  Penerapan  Sanksi  Tindakan  Anak yang  Melakukan  Bullying  dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Hukum Magnum Opus , 3 (4), 162–172. Dahlan Talib, Jazim Hamidi, N. H. (2010). Teori dan Hukum Konstitusi . Rajawali Press.
Raodathul  Jannah,  Tonny  Rompis,  L.  S.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana  oleh  Anak  Pelaku Bullying. Lex Crimen , 7 (3), 1–15. Sambas, N. (2010). Pembaharuan Sistem Pembinaan Anak di Indonesia . Graha Ilmu. Setiono. (2004). Rule of Law . Suryani. (2016). Stop Bullying . Soul Journey.