## KORUPSI POLITIK DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA

[Yeni Sri Lestari] 1
[Devi Intan Chadijah] 2
[Lilis Sariyanti] 3
123 [Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1 [yenisrilestari@utu.ac.id]

## Abstract
The number of political elites who hold positions both in parliamentary institutions  and regional  heads  and  ministers  has  influenced  the  increase  in  the  number  of  political corruption in Indonesia. However, until now there has been no regulation that is able to reduce  the  number  of  political  corruption,  both  to  corruptors  and  to  improve  the  legal system.  One  of  the  impacts  of  the  increasing  political  corruption  in  Indonesia  is expanding human rights violations. The purpose of this study is to describe the impact of political  corruption  on  human  rights  violations.  This  study  uses  descriptive  qualitative research  method  through  literature  study.  The  results  found  that  political  corruption leads to misappropriation of the country's economy, a tyrannical system of government, the  increasing  practice  of  collusion  between  rulers  and  businessmen,  the  bluntness  of laws and regulations and the death of the country's democracy.
Keyword : Political corruption, human rights, political parties.
Received: 6 Maret 2024                 Revised: 22 April 2024                Aceppted: 26 April 2024

## 1. PENDAHULUAN
Bonus  demografis  Indonesia  sebagai negara  yang  kaya  akan  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  manusia  yang  produktif  merupakan  suatu  peluang  bagi tercapainya  pembangunan  yang  baik.  Namun,  hingga  saat  ini  Indonesia  masih jauh  tertinggal  dari  negara  tetangganya  seperti  Singapura  dan  Malaysia  dalam persoalan  pembangunan  negara  terutama  pembangunan  indeks  masyarakat yang berkualitas. Kemerdekaan Indonesia yang lebih awal dibandingkan dengan Singapura  dan  Malaysia  belum  menjadi  jaminan  bahwa  Indonesia  mampu
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
bersaing  dengan  kedua  negara  tersebut  dalam  hal  pembangunan  dan  kualitas sumber daya yang unggul.
Secara  historis  dan  filosofis  dapat  ditelusuri  bahwa  terdapat  sebuah penyakit  dalam  sistem  kemasyarakatan  di  Indonesia  yang  hingga  kini  belum pulih,  yaitu  korupsi.  Korupsi  merupakan sebuah praktik  lazim  yang  telah  ada  di Indonesia  sejak  negara  ini  muncul,  dari  zaman  kerajaan  hingga  reformasi,  dari sistem  pemerintahan  yang  otoriter  hingga  demokratis,  dari  praktiknya  yang bersifat  tradisional  hingga  praktik  korupsi  yang  modern,  masih  terus  berlanjut hingga kini.
Robert  Klitgaard  dalam  bukunya  mengenai  korupsi,  secara  tegas menguraikan  bagaimana  permasalahan  korupsi  telah  menghancurkan  sebuah negara dan praktik ini telah terjadi sejak lama  serta melibatkan sebagian besar negara-negara  di  dunia 1 .  Korupsi  tidak  hanya  melemahkan  ekonomi  bangsa, tetapi  turut  mempengaruhi  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.
Ironi  praktik  korupsi  semakin  memprihatinkan,  ketika pemerintah  sebagai wakil  rakyat  menjadi  predator  utama  dari  kekayaan  negara  yang  seharusnya diperuntukkan  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  namun  beralih  pada penguasaan pribadi atau sekelompok golongan. Realita yang terjadi di Indonesia, pada  kepemimpinan  Soeharto  di  zaman  Orde  Baru,  Indonesia  yang  dikenal sebagai negara bonzana minyak tidak luput dari hantaman krisis moneter tahun 1998/1999  yang  meluluhkan  dan  memorak-porandakan  sistem  perekonomian bahkan mengancam stabilitas negara, dikarenakan tingginya angka korupsi 2 yang melibatkan  pejabat-pejabat  negara  pada  masa  tersebut  dan  meluasnya  praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Pasca reformasi di Indonesia bukan menjadi jaminan munculnya reformasi ke  arah  yang  positif  dalam  setiap  aspek  kenegaraan,  bahkan  menjamurnya praktik korupsi di kalangan pemerintahan terutama yang melibatkan elite politik dan  anggota  partai  politik  semakin  meningkat.  Kasus-kasus  korupsi  besar  yang melibatkan  partai-partai  politik  sudah  ada  sejak  reformasi,  seperti  masalah Bantuan  Likuiditas  Bank  Indonesia  (BLBI)  dan  bantuan  untuk  memulihkan kejatuhan  Bank  Century 3 secara  nyata  melibatkan  aktor-aktor  partai  politik dalam meraup keuntungan pribadi, bahkan tidak dipungkiri juga digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan partai politik.
Partai  politik  seyogyanya  merupakan  wadah  untuk  menuangkan kepentingan  masyarakat  yang  diwujudkan  melalui  pembentukan  kebijakan  oleh
1 Robert  Klitgaard,  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Pemerintahan  Daerah, Pemberantasan  Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah , 2002, Robert Klitgaard, Introduction: Subverting Corruption, Global Crime 7, No.  3–4  (2006),  https://doi.org/10.1080/17440570601063724,  Robert  Klitgaard,  Addressing  Corruption Together, The Development Assistance Committee: Enabling Effective Development , 2015.
2 Dede  Wahyu  Firdaus  dan  Thomas  Megantara,  2022,  Hubungan  Bank  Dunia  Dengan  Kegagalan Ekonomi  Di  Indonesia  Pada  Masa  Orde  Baru, Jurnal  Artefak Vol.  9,  No.  2,  hlm.  181, https://doi.org/10.25157/ja.v9i2.8961.
3 Lembaga  Penelitian  et  al,  2019,  Kepercayaan  Masyarakat  Terhadap  Penegakan  Hukum  Di Indonesia’, Ensiklopedia Social Review, Vol. 1, No. 3.
wakil-wakil  rakyat  yang  ada  di  pemerintahan.  Namun,  perilaku  korupsi  yang banyak  melibatkan  aktor-aktor  politik  tentunya  menjadikan  jabatan  dalam pemerintahan  sebagai  peluang  besar  untuk  mengeruk  habis  kekayaan  negara bagi  kepentingan  pribadi  dan  kelompoknya 4 .  Oleh  sebab  itu,  korupsi  yang didominasi oleh para aktor politik ini dapat disebut sebagai korupsi politik.
Kelestarian  praktik  korupsi  di  Indonesia  hingga  saat  ini  menjadi  sebuah pekerjaan  bagi  seluruh  kalangan  masyarakat  dalam  memberantas  korupsi  dan mewujudkan  cita-cita  bagi  kemajuan  negara  Indonesia.  Tentunya,  dalam  usaha untuk  melaksanakan  pemberantasan  korupsi  diperlukan  kesungguhan  dari semua lapisan masyarakat terutama dengan adanya political will dari pemerintah dalam menangani persoalan ini, terutama agenda reformasi dalam tubuh partai politik  yang  ada  di  Indonesia  harus  dilaksanakan  sehingga  dapat  merekrut  dan melahirkan pemimpin-pemimpin serta wakil-wakil rakyat yang berkompeten dan berkualitas.
Pentingnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap stabilitas politik di Indonesia  sangat  mempengaruhi  iklim  penegakkan  HAM,  sebagai  hak fundamental  bagi  setiap  masyarakat..  Ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap rezim  korup  yang  berkuasa  hanya  akan  menimbulkan  berbagai  persoalan  yang mampu  memecah  belah  kerukunan  dan  keharmonisan  masyarakat  Indonesia yang  sangat  majemuk,  sehubungan  dengan  kemajemukan  tersebut  serta semakin  tingginya  angka  korupsi  politik,  telah  banyak  mencederai  HAM, berdasarkan  permasalahan  tersebut  menarik  bagi  penulis  untuk  mengkaji  lebih dalam  mengenai  “Korupsi  Politik  dan  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia”.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  Normatif  berupa  informasi  berupa  artikel  berita  yang  ada  pada media massa baik online maupun offline . Peneliti mengumpulkan, mengolah dan menyajikan  serta  menganalisis  data  menggunakan  pemecahan  masalah  yang bersifat deskriptif. Informasi terkait dengan korupsi politik dan pelanggaran HAM didapatkan melalui studi kepustakaan berupa buku, artikel maupun berita yang terkait .

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia  yang  dirilis  oleh Transparency International pada 2022 menunjukkan peringkat korupsi Indonesia berada pada rangking 110 dari 180 negara 5 yang merosot 4 poin dari tahun sebelumnya hal ini menunjukkan  angka  korupsi  di  Indonesia  semakin  memprihatinkan  bahkan tertinggal  jauh  dari  sesama  negara  anggota  ASEAN  lainnya  seperti  Malaysia,
4 Yeni Sri Lestari, 2019, Korupsi: Suatu  Kajian Analisis Di Negara Maju  Dan Negara Berkembang, Jurnal Community, Vol. 3, No. 2, https://doi.org/10.35308/jcpds.v3i2.129.
5 Prayogi Dwi Sulistio, 2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam, Kompas .
Timor  Leste,  Vietnam  dan  Thailand.  Skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia berada  di  angka  34  dari  100  poin 6 yang  diperkuat  dengan  hasil  survei  92% masyarakat  Indonesia  meyakini  korupsi yang  dilakukan oleh pemerintah  adalah permasalahan besar serta 30% pelayanan publik di Indonesia menggunakan uang suap dalam 12 bulan terakhir.
Praktik korupsi sebagai extra ordinary crime atau dapat juga dikategorikan sebagai seriousness  crime 7 terutama  apabila  pelaku  korupsi  merupakan  elite partai politik yang memiliki kekuasaan di pemerintahan maka korupsi politik yang mereka  lakukan  berdampak  pada  pelanggaran  hak-hak  masyarakat  seperti  hak ekonomi, hak sosial, dan bahkan hak politik masyarakat dalam skala besar yang seharusnya  menjadi  kewajiban  negara.  Khususnya  di  Indonesia,  angka  korupsi yang terus meningkat dan menjerat elite partai politik di pemerintahan sebagai pelaku  mayoritas  korupsi  di  Indonesia  menjadikan  masyarakat  sebagai  tumbal dari keegoisan elite partai politik untuk memperkaya dirinya sendiri.
Korupsi  politik  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dilakukan  dengan beberapa  cara  oleh  elite  partai  politik  yang  berkuasa  di  pemerintahan,  seperti penyalahgunaan  jabatan  untuk  kepentingan  pribadi,  hal  ini  dapat  dilihat  dari kasus  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Angelina  Patricia  Pinkan  Sondakh  yang merupakan anggota  DPR  Republik  Indonesia  sekaligus  anggota  Badan Anggaran DPR  dari  Partai  Demokrat  yang  dipenjara  pada  27  April  2012 8 keterlibatannya dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang dengan  total  korupsi  uang  senilai  Rp.  2,5  miliar  dan  1.200.000  USD.  Perilaku korupsi  yang  dilakukan  oleh  elite  partai  politik  memberikan  kerugian  kepada keuangan  negara  yang  mana  seharusnya  dapat  digunakan  bagi  kepentingan masyarakat  luas,  hal  ini  berdampak  pada  minimnya  kewajiban  negara  dalam memenuhi Hak Asasi Manusia masyarakatnya.
Negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi serta memenuhi Hak Asasi Manusia yang merupakan konsekuensi yang jelas dari adanya kontrak sosial antara  pemerintah  dengan  masyarakat  sipil  yang  menyerahkan  kedaulatan mereka kepada negara melalui konstitusi, sehingga hak warga negara terkait Hak Asasi  Manusia  perlu  diperjuangkan  dan  menjadi  bentuk  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Namun,  semakin  tingginya angka  korupsi  yang  melibatkan  elite  partai  yang  ada  di  pemerintahan menggambarkan semakin represifnya karakter pemerintah karena mengabaikan kaidah hukum dan melanggar hak asasi rakyatnya.
Persoalan  korupsi  politik  di  Indonesia  setiap  tahun  semakin  meningkat yang  ditandai  dengan  data  dari  lembaga  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dari tahun  2004  sampai  tahun  2022  pelaku  korupsi  berasal  dari  elite  politik  yang
6 Cindy Mutia Annur, 2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk Pada 2022, Databoks .
7 Sigit  Herman  Binaji  and  Hartanti,  2019,  Korupsi  Sebagai  Extra  Ordinary  Crimes, Jurnal  Kajian Hukum Vol. 4, No.
8 Nofia  Angela,  Yumna  Rasyid,  dan  Miftahulkhairah  Anwar,  2023,  Perempuan  Korupsi  Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Vol. 8, No. 1, https://doi.org/10.29240/jdk.v8i1.7629.
memiliki  jabatan  di  lembaga  legislatif  hingga  kepala  daerah  dengan  total  521 orang elite politik yang korup. Peningkatan angka korupsi politik yang dilakukan oleh elite politik telah mencederai prinsip penyelenggaraan Hak Asasi Manusia 9 yang  merupakan  dari  kewajiban  negara  dalam  menjamin  kesejahteraan  dan kemakmuran  warga  negaranya.  Tingginya  angka  korupsi  oleh  elite  politik memberikan efek yang cukup negatif terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia  seperti  aturan  hukum  yang  tidak  efektif  dan  efisien  dalam  menjamin penyelenggaraan  keadilan,  meluasnya  praktik  gratifikasi  yang  semakin menyengsarakan  masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah,  kesenjangan  sosial dalam  penyelenggaraan  Kesehatan  dan  pendidikan,  meningkatnya  harga kebutuhan  pokok  masyarakat  akibat  adanya  kolusi  antara  pemerintah  dan pengusaha.
Besarnya  angka  korupsi  di  Indonesia  yang  melibatkan  para  elite  politik ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesadaran hukum, pengambilan  kebijakan  bahkan  implementasi  kebijakan  yang  seharusnya mendorong terbentuknya sistem hukum melalui pemberian hukuman yang berat bagi  para  pelaku  korupsi  politik.  Hal  ini  menyebabkan,  masih  banyaknya  kasus korupsi politik yang terus dilakukan oleh elite politik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan politik mereka sehingga pelanggaran terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia  terus  terjadi  hingga  saat  ini  karena  elite  politik  dengan  rekam  jejak buruk  masih  terpilih  kembali  saat  pemilihan,  kecurangan pada  saat  pemilihan 10 melalui voter buying , kesepakatan dan transaksi jual beli jabatan, manipulasi dan pengiringan  opini  publik  dalam  membentuk  citra  calon  pemimpin,  manipulasi aturan melalui distorsi hukum.
Di  Indonesia,  praktik-praktik  korupsi  politik  sudah  sangat  jelas  terjadi terutama  sangat  terlihat  saat  mendekati  dan  menjelang  pemilihan  melalui praktik  manipulasi  pengumpulan  dan  pencatatan  dana  kampanye 11 yang  tidak transparan  dan  melanggar  aturan  hukum,  penggunaan  sumber  dana  dan  daya negara  yang  menyimpang  untuk  kepentingan  pemenangan  dan  praktik  politik uang  yang  secara  terang-terangan  terjadi,  suap  kepada  penyelenggara  pemilu, pengumpulan  modal  ilegal,  dan candidacy  buying antara  kandidat  dan  partai politik.  Praktik-praktik  tersebut  memberikan  dampak  jangka  panjang  terhadap prinsip  penyelenggaraan  Hak  Asasi  Manusia,  di  mana  pelanggan  Hak  Asasi Manusia  oleh  para  elite  politik  menjelang  dan  sesudah  pemilihan  memberikan kerugian pada masyarakat karena kebijakan yang dibuat tidak lagi berdasar pada kepentingan masyarakat luas, namun berlanjut untuk mendapatkan kepentingan pribadi  atau  kelompoknya  bahkan  tidak  jarang  korupsi  politik  dilakukan  untuk mengembalikan  modal  kampanye  saat  pemilihan  bahkan  juga  dipersiapkan
9 Bambang Widjojanto, 2016, Negara Hukum, Korupsi Dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3, No. 1, hlm. 27–45, https://doi.org/10.25105/prio.v3i1.355.
10 Febri  Handayani,  2019,  The  Pernicious  Consequences  Of  Political  Corruption  In  Indonesia, Prophetic Law Review, Vol.1, No. 1, https://doi.org/10.20885/plr.vol1.iss1.art1.
11 Luthfi  Hamzah  Husin  et  al.,  2021,  Malpraktik  Pemilu  Dan  Korupsi:  Analisis  Terhadap  Proses Penghitungan  Dan  Rekapitulasi  Pada  Pemilu  Indonesia  2019, INTEGRITAS Vol.  7,  No.  1, https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720.
untuk modal kampanye selanjutnya.
Tingginya  angka  korupsi  politik  dan  semakin  meluasnya  praktik  korupsi politik  dari  tahun  ke  tahun  memberikan  keleluasaan  bagi  politisi  korup  untuk terus  memanipulasi  dan  memanfaatkan  sumber  daya  negara  bagi  kepentingan pribadi dan kelompoknya. Praktik korupsi politik menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan menjadikan bangsa Indonesia miskin dalam kaca mata Hak Asasi  Manusia  karena  akan  memberi  peluang  pada  lahirnya  penyelewengan ekonomi  negara,  sistem  pemerintahan  yang  tirani,  meluasnya  praktik  kolusi antara  penguasa  dan  pengusaha,  produk  undang-undang  yang  tumpul  serta matinya demokrasi negara.
a. Penyelewengan Ekonomi Negara.
Praktik korupsi politik yang kian meningkat dan melibatkan elite politik dari berbagai sektor menyebabkan masyarakat semakin  menderita dari segi ekonomi 12 .  Elit  politik  yang  dipercayai  untuk  memimpin  negara  dengan tujuan  mendistribusikan  sumber  daya  negara  secara  adil  dan  menciptakan kemakmuran nyatanya hanya menimbulkan lebih banyak kesengsaraan bagi masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  daftar  elite  politik  yang terlibat pada kasus korupsi politik, sebagai berikut:
Tabel 1. Kasus Korupsi Politik oleh Elit Partai Politik di Pemerintahan No. Kasus Tersangka Jabatan Dugaan 1 Kasus Penyuapan impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq Anggota DPR RI yang juga merupakan Ketua Umum PKS Dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp. 2 Triliun dari proyek impor daging sapi untuk memenuhi target Pemilu pada 2014. 2 Kasus Suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Damayanti Wisnu Putranti Anggota DPR RI  Kasus supa untuk mendanai Pilkada di daerah Jawa
12 Lailatul  Khasanah,  2021,  Dampak  Ketimpangan  Pendapatan,  Tata  Kelola  Pemerintahan  Dan Korupsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia, Bharanomics, Vol. 1, No. 2, https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.156.
Rakyat. Tengah pada 2015.
3 Manipulasi dan mark up dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD dan proyek lainnya pada pemerintahan Kota Tegal. Siti Masitha Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung Walikota Tegal Penyelewengan dana untuk mendanai kampanye Pilkada Tegal 2018. 4 Kasus penyuapan izin usaha tambang di Tanah Laut Adriansyah Anggota DPR RI  Digunakan untuk mendanai dirinya maju pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan. 5 Kasus suap dalam pengurusan HGU perkebunan sawit di Buol Amran Batalipu  Bupati Buol Digunakan untuk mendanai dirinya pada Pemilihan Kepala Daerah Buol. 6 Jual beli jabatan dan penyalahgunaan jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten Sri Hartini Bupati Klaten Digunakan untuk mendanai dirinya maju Pemilihan kepala Daerah Klaten. 7 Jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Taufiqurrahman  Bupati Nganjuk  Mendanai istrinya pada Pemilihan Kepala Daerah Nganjuk 8 Penyelewengan dana proyek rekonstruksi Bupati Biak Digunakan untuk
talut abrasi pantai di Kabupaten Biak Numfor Yesaya Sombuk  Numfor membayar hutang pada saat Pemilihan Kepala Daerah 9 Suap pembangunan Pasar Atty Suharti Walikota Cimahi Penyalahgunaan anggaran untuk mendanai Pemilihan Kepala Daerah Cimahi 10  Bailout Bank Century  Budi Mulya Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Penyelewengan dana untuk membiayai pemilihan umum Partai Demokrat 11  Korupsi Pembangunan Wisma Atlet Angelina Sondakh Anas Urbaningrum Andi Mallaranggeng Kader Partai Demokrat yang menjabat sebagai Anggota DPR RI dan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Penyalahgunaan anggaran untuk kas Partai Demokrat 12  Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) Sjamsul Nursalin Pemegang Saham Utama Bank Dagang Nasional Indonesia Melibatkan beberapa politisi partai politik
Korupsi  politik  berdampak  pada  pengalihan  sumber  daya  publik  atau negara 13 yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi  kepada  keuntungan  kelompok  tertentu,  sehingga  kesejahteraan masyarakat  tidak  tercapai.  Dalam  hal  ini,  pencederaan  terhadap  hak masyarakat  untuk  mendapatkan  pembangunan  dan  peningkatan  ekonomi tergadai  oleh  perilaku  korup  para  elit  politik.  Terhambatnya  pembangunan dan peningkatan ekonomi akan berdampak pada iklim investasi.
Ketidakpastian  dan  ketidakadilan  dalam  ekonomi  dan  bisnis  di Indonesia akibat peningkatan korupsi politik 14 pada sumber daya publik akan menjadi  sorotan  bagi  para  investor  sehingga  mengurangi  kepercayaan investor  domestik  maupun  asing.  Peningkatan  korupsi  politik  akan berdampak pada peningkatan risiko kerugian yang tinggi, sehingga dalam hal ini  masyarakat  kembali  menjadi  korban  dari  gagalnya  negara  untuk menyelenggarakan dan menjamin peningkatan ekonomi masyarakat melalui investasi.
Dampak  signifikan  dari  korupsi  terhadap  perekonomian  masyarakat akan  memperlebar  jurang  kesetaraan 15 antara  masyarakat  biasa  dengan masyarakat  yang  memiliki  akses  ke  kekuasaan  dan  sumber  daya  negara. Perbedaan garis strata antara kaya dan miskin akan menyebabkan minimnya peluang  bagi  masyarakat  biasa  untuk  bersaing  secara  sehat  serta  secara berdikari berupaya dalam pemenuhan hak-hak ekonomi mereka.
Korupsi  politik  berdampak  besar  terhadap  penyalahgunaan  hak ekonomi  masyarakat,  sehingga  secara  langsung  akan  berdampak  pada kualitas  pembangunan  dan peningkatan ekonomi  Indonesia.  Korupsi  politik yang  terus  menjerat  elite  politik  pada  akhirnya  menyebabkan  Indonesia masih terus berada di garis kesenjangan ekonomi yang lebar antara kaya dan miskin sehingga berdampak pada terhambatnya ekonomi negara.
b. Sistem Pemerintahan Yang Tirani
Menguatnya  korupsi  politik  akan  menciptakan  sistem  pemerintahan tirani, di mana kekuasaan akan terpusat pada kelompok tertentu yang dapat memberikan  akses  dan  peluang  bagi  kelompok  tersebut  menyalahgunakan
13 Irfan Setiawan and Christin Pratami Jesaja, 2022, Analisis Perilaku  Korupsi Aparatur Pemerintah Di  Indonesia  (Studi  Pada  Pengelolaan  Bantuan  Sosial  Di  Era  Pandemi  Covid-19), Jurnal  Media  Birokrasi , https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744.
14 Muhammad  Cahya  Purnama,  2022,  Pengaruh  Indeks  Persepsi  Korupsi,  Inflasi  Dan  Nilai  Tukar Terhadap  Investasi  Asing  Langsung  Di  ASEAN-5, Jurnal  Ekonomi  Aktual, Vol.  2,  No.  2, https://doi.org/10.53867/jea.v2i2.50.
15 Novilia Hartisa and Dewi Zaini Putri, 2021, Analisis Kausalitas Ketimpangan Pendapatan, Korupsi Dan Kemiskinan Di Negara Lower Middel Income Asean, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan, Vol. 3, No. 1, https://doi.org/10.24036/jkep.v3i1.13514.
kekuasaan demi keuntungan kelompok tersebut. Pada kondisi ini, kerja sama kelompok  kepentingan,  yaitu  antara  partai  politik  yang  memegang kekuasaan di pemerintahan  akan  cenderung  membentuk  koalisi  jahat,  atau dikenal  dengan  istilah  partai  kartel 16 .  Praktik  kartel  politik  dalam  sistem pemerintahan  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  berbagai  penyelesaian  kasus korupsi yang melibatkan para elite politik, berakhir dengan bargaining yang setara antar partai yang terlibat, dalam hal ini win-win solution , seperti pada penyelesaian kasus pajak grup Bakrie, di mana kemudian bersamaan dengan menguatnya  kasus  korupsi  Bank  Century.  Tetapi,  akhir  dari  penyelesaian kedua  kasus  tersebut  tidak  benar-benar  menjerat  para  elite  politik  yang terlibat,  tetapi  cenderung  merugikan  masyarakat  akibat  penyalahgunaan keuangan negara tersebut.
Sistem  pemerintahan  yang  tirani  dan  menguatnya  partai  kartel menyebabkan  lemahnya  lembaga-lembaga  negara  yang  berfungsi  dan berwenang  dalam  mengadili  para  pelaku  korupsi.  Hal  ini  diakibatkan semakin  rendahnya  tingkat  kepercayaan  masyarakat  sehingga  berpeluang memberikan  keleluasaan  bagi  lembaga  seperti  kepolisian,  peradilan  atau lembaga  legislatif  untuk  semakin  manipulatif  dalam  penyelenggaraan negara.
Reformasi  dan  kebangkitan  masyarakat 17 yang  cerdas  untuk  mulai memilih pemimpin perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Masyarakat perlu menjadi garda terdepan bagi penguatan lembaga-lembaga demokratis  sehingga  akan  melahirkan  sistem  hukum  yang  berkeadilan. Kebangkitan  masyarakat  sipil  yang  aktif  dalam  mengawasi  dan  mengontrol kebijakan  pemerintah  dapat  menghindarkan  masyarakat  dari  pencederaan HAM yang semakin dalam, karena pada hakikatnya pemerintahan tirani akan semakin menyengsarakan masyarakat.
c. Besarnya Praktik Kolusi antara Penguasa dan Pengusaha
Kolusi  antara  penguasa  dan  pengusaha  akan  memberikan  dampak yang  sangat  besar  bagi  persaingan  pasar  dan  ekonomi  yang  sehat 18 .  Bagi masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah,  kolusi  akan  merugikan  hak masyarakat  seperti  wujudnya  distorsi  pasar.  Bagi  kalangan  tertentu  yang memiliki privilage, akan  mendapatkan  keuntungan  dan  merugikan  pesaing
16 Yeni  Sri  Lestari,  2017,  Kartel  Politik  Dan  Korupsi  Politik  Di  Indonesia, Pandecta :  Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Vol. 12, No. 1.
17 Dedi and Roni  Nurhidayat,  2022,  Upaya Pencegahan  Tindak Pidana  Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat, JUSTICES: Journal of Law, Vol. 1, No. 1, https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.2.
18 Fariz Cahyana, 2020, Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurist-Diction, Vol 3, No. 1, https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17623.
lainnya,  sehingga  terbentuk  persaingan  yang  tidak  sehat.  Pada  akhirnya, pihak yang dirugikan adalah masyarakat dengan kelas ekonomi rendah.
Korupsi politik akan memberikan peluang bagi monopoli atau oligopoli di  mana  para  pengusaha  dapat  memainkan  dan  mengendalikan  harga barang  atau  jasa  karena  mereka  mendominasi  pasar 19 ,  akibat  adanya kesepakatan yang dibangun antara penguasa dan pengusaha. Hal ini berlaku pada kondisi tertentu seperti melonjaknya harga minyak goreng di Indonesia mulai  tahun  2021,  padahal  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang menghasilkan  sawit,  namun  belum  adanya  kebijakan  pasar  yang  mampu meredam  kepanikan  masyarakat  saat  harga  minyak  goreng  melonjak menyebabkan  terjadinya panic  buying 20 di  Indonesia.  Pemerintah seharusnya dapat mengeluarkan kebijakan disaat kondisi genting terjadi agar meredam  kepanikan  masyarakat,  namun  opini  yang  terbentuk  dari pernyataan  yang  dikeluarkan  pemerintah 21 menyebabkan  hak  asasi masyarakat semakin dikesampingkan.
d. Tumpulnya Peraturan Perundangan
Korupsi  politik  memberikan  dampak  yang  serius  bagi  lumpuhnya hukum 22 akibat  manipulasi  peraturan  perundangan  bahkan  pengabaian terhadap aturan  yang  sudah ada.  Ketika korupsi politik  dilakukan  oleh elite politik  maka  akan  sering  tampak  berlakunya  impunitas  bagi  koruptor  yang memiliki  kekuasaan  atau  jabatan.  Pada  banyak  kasus,  lembaga  hukum  dan peradilan  di  Indonesia  terkesan  tidak  adil  dalam  menindak  para  pelaku korupsi  politik,  bukan  saja  pemberian  hukuman  yang  dirasa  ringan,  tetapi juga  perlakuan  istimewa  yang  didapat  para  koruptor  tersebut  berbeda dengan  narapidana  lain,  bahkan  perbedaan  terhadap  pemberlakuan pencabutan hak politik 23 bagi koruptor juga masih tebang pilih.
Rendahnya  hukuman  dan  denda  yang  diberikan  kepada  para  pelaku korupsi politik, serta masih diberikannya hak politik pada beberapa koruptor
19 Mustofa  Abidin,  Nuryanto  A.  Daim,  and  Suwarno  Abadi,  2023,  Pertanggungjawaban  Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi, Law and Humanity, Vol. 1, No. 1,
https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.515.
20 Asrindah  Nasution,  2022,  Panic  Buying  Masyarakat  Terhadap  Kenaikan  Harga  Dan  Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai, Jurnal Bisnis Corporate, Vol. 6, No. 2, https://doi.org/10.46576/jbc.v6i2.1845.
21 Ariska Erawati, Muhammad  Surif, and Syairal Fahmy Dalimunthe, 2022, Analisis  Wacana  Kritis Nourman  Fairclough  Terhadap  Jokowi  Yang  Menyentil  Menterinya  Mengenai  Kenaikan  Harga  Minyak Goreng, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No. 2.
22 Amalia  Fadhila  Rachmawati,  2021,  Dampak  Korupsi  Dalam  Perkembangan  Ekonomi  Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 23 Chintya  Devi,  2021,  Kajian  Hukum  Pencabutan  Hak  Politik  Pada  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi Suap  Berdasarkan  Teori  Kepastian  Hukum, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir, Vol.  1,  No.  1, https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204.
menjadi bumerang bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Bahkan perdebatan terhadap larangan bagi mantan narapidana korupsi, narkotika dan kekerasan seksual  masih  mendapatkan  tantangan  dari  pihak  yang  tidak  menyetujui aturan  tersebut 24 .  Tumpulnya  aturan  perundangan  yang  seharusnya melindungi setiap hak warga negara di Indonesia masih berlaku seperti koin mata  uang  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  sehingga  pengamalan  dari  aturan perundangan yang memihak kepada HAM masih menghadapi dilema.
e. Matinya Demokrasi Negara
Pelanggaran  berat  dari  praktik  korupsi  politik  adalah  menyebabkan matinya  demokrasi  suatu  negara 25 .  Praktik  korupsi  politik  yang  merasuki lembaga  demokratis  pemerintahan  menyebabkan  pengaruh  yang  tidak  adil dalam pengambilan keputusan politik serta penyalahgunaan jabatan pejabat yang  berkuasa,  hingga  masyarakat  menjadi  korban  dari  kebijakan  yang mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.
Lemahnya  lembaga  demokratis  yang  adil  terhadap  masyarakat menyebabkan  turunnya  kepercayaan  publik  dan  menjadi  hambatan  bagi partisipasi politik 26 . Ketidakpuasan dan alienasi terhadap proses politik yang demokratis  akan  menurunkan  partisipasi  masyarakat,  seperti  halnya  dalam pelaksanaan  Pemilu,  di  mana  angka  Golput  (golongan  putih/tidak menggunakan hak suara) masih terus meningkat akan menyebabkan distorsi pada sistem demokrasi di Indonesia.
Lembaga  perwakilan  yang  seharusnya  menjadi  wadah  untuk menyampaikan  aspirasi  masyarakat  menjelma  menjadi  lembaga  yang membahayakan  kedaulatan  dan  kestabilan  negara.  Karena  di  dalamnya berkumpul para pemburu rente 27 sumber daya negara yang mengorbankan rakyatnya  demi  kepentingan  kelompoknya.  Tidak  terpenuhinya  hak-hak politik  masyarakat  pada  akhirnya  akan  menyebabkan  rasa  tidak  puas masyarakat  terhadap  lembaga  negara,  hingga  menjelma  pada  munculnya pemberontakan  dan  demonstrasi  massa  seperti  yang  pernah  terjadi  pada tahun 1998/1999.
24 Nyoman  Mas  Aryani  and  Bagus  Hermanto,  2020,  Justifikasi  Hak  Politik  Mantan  Narapidana: Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Perundang-Undangan, Jurnal  Konstitusi, Vol  17,  No.  2, https://doi.org/10.31078/jk1729.
25 Nurhaeni,  2019,  Dampak  Korupsi  Terhadap  Politik  Dan  Demokrasi  Di  Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang .
26 H. Ismail M.Z, 2021, Eksistensi Demokrasi Dan Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik Di Indonsia, Ganec Swara Vol. 15, No. 2, https://doi.org/10.35327/gara.v15i2.238.
27 Dini  Rizki  Fitriani,  2021,  Praktek  Rent  Seeking  (Pemburu  Rente):  Praktek  Politik  Dan  Bisnis  Di Kalangan Birokrasi, Wfaj, Vol. 3, No. 2.

## 4. SIMPULAN
Penindakan  hukum  atas  para  pelaku  korupsi  politik  di  Indonesia  yang masih sangat lemah menyebabkan pengabaian terhadap penyelenggaraan HAM yang utuh. Tingginya angka korupsi politik di Indonesia melahirkan kesenjangan akses  bagi  pelayanan  publik  yang  setara  bagi  setiap  masyarakat. Ketidakselarasan dalam proses peradilan mengindikasikan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan pelanggaran HAM.
Kesenjangan  dan  disparitas  ekonomi  yang  semakin  lebar  menciptakan  tingkat kemiskinan  dan  memperburuk  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat.  Pada persoalan  distribusi  sumber  daya  negara,  masyarakat  juga  dirugikan  akibat praktik  eksploitasi  dari  kelompok  tertentu  yang  memiliki  akses  pada pengambilan  kebijakan,  yang  pada  akhirnya  korupsi  politik  menyebabkan rendahnya  partisipasi  politik  masyarakat,  sehingga  pengabaian  terhadap  HAM juga akan semakin mengkhawatirkan.

## 5. REFERENSI
Jurnal:
Rachmawati  A.  F.,  2021,  Dampak  Korupsi  Dalam  Perkembangan  Ekonomi  Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1. Erawati A., Surif M., and Dalimunthe S.F., 2022, Analisis Wacana Kritis Nourman Fairclough  Terhadap  Jokowi  Yang  Menyentil  Menterinya  Mengenai Kenaikan Harga Minyak Goreng, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No.
2.
Nasution  A.,  2022,  Panic  Buying  Masyarakat  Terhadap  Kenaikan  Harga  Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai, Jurnal Bisnis Corporate, Vol. 6, No. 2, https://doi.org/10.46576/jbc.v6i2.1845.
Widjojanto  B.,  2016,  Negara  Hukum,  Korupsi  Dan  Hak  Asasi  Manusia:  Suatu Kajian  Awal, Jurnal  Hukum  PRIORIS, Vol.  3,  No.  1,  hlm.  27–45, https://doi.org/10.25105/prio.v3i1.355.
Devi C., 2021, Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi  Suap  Berdasarkan  Teori  Kepastian  Hukum, Yustisia  Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 1, No. 1,
https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204.
Annur  C.M.,  2023,  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia  Memburuk  Pada  2022,
Databoks .
Firdaus  D.H.  dan  Megantara  T.,  2022,  Hubungan  Bank  Dunia  Dengan  Kegagalan Ekonomi Di Indonesia Pada Masa Orde Baru, Jurnal Artefak Vol. 9, No. 2, hlm. 181, https://doi.org/10.25157/ja.v9i2.8961.
Dedi and Nurhidayat R., 2022, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran  Serta  Masyarakat, JUSTICES:  Journal  of  Law, Vol.  1,  No.  1, https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.2.
Fitriani  D.R.,  2021,  Praktek  Rent  Seeking  (Pemburu  Rente):  Praktek  Politik  Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi, Wfaj, Vol. 3, No. 2.
Cahyana  F.,  2020,  Urgensi  Pengaturan  Suap  Di  Sektor  Swasta  Sebagai  Tindak Pidana  Korupsi  Di  Indonesia, Jurist-Diction, Vol  3,  No.  1, https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17623.
Handayani  F,  2019,  The  Pernicious  Consequences  Of  Political  Corruption  In Indonesia, Prophetic Law Review, Vol.1, No. 1, https://doi.org/10.20885/plr.vol1.iss1.art1. H. Ismail M.Z., 2021, Eksistensi Demokrasi Dan Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik Di Indonsia, Ganec Swara Vol. 15, No. 2, https://doi.org/10.35327/gara.v15i2.238. Setiawan I. and Jesaja C.P., 2022, Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di  Indonesia  (Studi  Pada  Pengelolaan  Bantuan  Sosial  Di  Era  Pandemi Covid-19), Jurnal Media Birokrasi , https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744.
Khasanah L., 2021, Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan Dan  Korupsi  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di  Indonesia, Bharanomics, Vol. 1, No. 2, https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.156.
Lembaga  Penelitian  et  al,  2019,  Kepercayaan  Masyarakat  Terhadap  Penegakan Hukum Di Indonesia’, Ensiklopedia Social Review, Vol. 1, No. 3. Husin L.H. et al., 2021, Malpraktik Pemilu Dan Korupsi: Analisis Terhadap Proses Penghitungan Dan Rekapitulasi Pada Pemilu Indonesia 2019, INTEGRITAS Vol. 7, No. 1, https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720.
Purnama  M.C.,  2022,  Pengaruh  Indeks  Persepsi  Korupsi,  Inflasi  Dan  Nilai  Tukar Terhadap  Investasi  Asing  Langsung  Di  ASEAN-5, Jurnal  Ekonomi  Aktual, Vol. 2, No. 2, https://doi.org/10.53867/jea.v2i2.50.
Abidin  M.,  Nuryanto  A.  Daim,  and  Abadi  S.,  2023,  Pertanggungjawaban  Dalam Tindak  Pidana  Korupsi Oleh  Korporasi, Law  and  Humanity, Vol.  1,  No.  1, https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.515.
Angela N.,  Rasyid  Y.,  dan Anwar  M.,  2023,  Perempuan  Korupsi  Analisis  Wacana Kritis  Model  Teun  A. Jurnal  Dakwah  Dan  Komunikasi Vol.  8,  No.  1, https://doi.org/10.29240/jdk.v8i1.7629.
Hartisa  N.  and  Putri  D.Z.,  2021,  Analisis  Kausalitas  Ketimpangan  Pendapatan,
Korupsi  Dan  Kemiskinan  Di  Negara  Lower  Middel  Income  Asean, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan, Vol. 3, No. 1, https://doi.org/10.24036/jkep.v3i1.13514.
Nurhaeni,  2019,  Dampak  Korupsi  Terhadap  Politik  Dan  Demokrasi  Di  Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang .
Aryani N.M.  and  Hermanto B.,  2020,  Justifikasi  Hak  Politik  Mantan  Narapidana: Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Perundang-Undangan, Jurnal Konstitusi, Vol 17, No. 2, https://doi.org/10.31078/jk1729.
Sulistio P.D., 2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam, Kompas .
Klitgaard  R., Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Pemerintahan  Daerah ,  2002,  Robert Klitgaard,  Introduction:  Subverting  Corruption, Global  Crime 7,  No.  3–4 (2006),  https://doi.org/10.1080/17440570601063724,  Robert  Klitgaard, Addressing Corruption Together, The Development Assistance Committee: Enabling Effective Development , 2015.
Binaji  S.H.  dan  Hartanti,  2019,  Korupsi  Sebagai  Extra  Ordinary  Crimes, Jurnal Kajian Hukum Vol. 4, No.
Lestari  Y.S.,  2017,  Kartel  Politik  Dan  Korupsi  Politik  Di  Indonesia, Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Vol. 12, No. 1.
Lestari  Y.S.,  2019,  Korupsi:  Suatu  Kajian  Analisis  Di  Negara  Maju  Dan  Negara Berkembang, Jurnal Community, Vol. 3, No. 2,
https://doi.org/10.35308/jcpds.v3i2.129.