## Gorontalo

## Law Review
Volume 6 -  NO. 1 – April 2023 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## URGENSI  PENGUATAN  PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Anak Agung Gde Rahmadi Universitas Pendidikan Nasional Denpasar rahmadibppt@gmail.com
I Nyoman Budiana Universitas Pendidikan Nasional Denpasar budiananyoman1961@gmail.com

## Abstrak
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Narkotika,  selain  peran  aparat  penegak  hukum diperlukan  juga  pihak-pihak  lain  yang  turut  bekerjasama  agar  kasus  peredaran narkotika  dapat  diungkap  sampai  kepada  akarnya.  Berdasarkan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4  tahun  2011  tentang  Perlakuan Terhadap  Pelapor  Tindak  Pidana  (Whistle  Blower)  dan  Saksi  Pelaku  Yang Bekerjasama  (JC)  di  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Tertentu,  JC  disebutkan  sebagai salah  satu  pelaku  tindak  pidana  tertentu,  bukan  pelaku  utama  kejahatan,  yang mengakui  kejahatan  yang  dilakukannya,  serta  memberikan  keterangannya  sebagai saksi dalam proses peradilan. SEMA di atas hanyalah aturan internal di lingkungan peradilan, sehingga tidak memiliki otoritas yang kuat dalam memastikan  bahwa  JC mendapatkan  perlakuan  khusus.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaturan  dan  urgensi  penguatan  justice  collaborator  dalam  penanganan  tindak pidana  narkotika.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  atau penelitian  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  substansi  hukum  yang  bersifat normatif,  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan    dipandang dari sisi normatifnya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam hukum nasional, Justice collaborator diatur dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2011. Sumber hukum
yang  disebutkan  di  atas  masih  belum  memberikan  pengaturan  yang  proporsional, sehingga  keberadaan  justice  collaborator  bisa  ditafsirkan  secara  berbeda  oleh penegak  hukum.  Misalnya  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  narkotika,  yang merupakan  salah  satu  tindak  pidana  tertentu  yang  disebutkan  dalam  SEMA  No.  4 Tahun  2011,  akan  tetapi  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  sebagai  lex  specialist  dari  dasar  penegakan  hukum  terhadap    tindak pidana  narkotika  belum  mengatur  secara  khusus  tentang  urgensi  penguatan  dan penggunaan  justice  collaborator  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  narkotika. Mengingat  peran  serta  kedudukan  justice  collaborator  dirasakan  sangat  penting  di dalam membantu mengungkap jaringan narkotika yang terorganisir.

## Kata Kunci : Justice Collaborator, Narkotika, Urgensi JC

## Abstract
Eradication  for  Narcotics  Criminal  Act,  in  addition  to  the  role  of  law  enforcement officers, it is also necessary  for other  parties to collaborate so narcotics  distribution cases  can  be  disclosed  at  its  root.  Based  on  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of Indonesia Circular Letter Number 4 of 2011 concerning the Treatment of Reporters of Criminal  Acts  (Whistle  Blowers)  and  Witnesses  in  Cooperative  Acts  (Justice Collaborators) in Certain Criminal Cases, JC is  mentioned as one of  the perpetrators of certain criminal acts, not the main perpetrators crime, who acknowledge the crime he  committed,  and  provides  his  statement  as  a  witness  in    the    trial    process.    The above  SEMA  is  only  an  internal  rule  within  the  judiciary  circle,  so  it  does  not  have strong  authority  in  ensuring  that  JC  gets  special  treatment.  This  study  aims  to determine  the  arrangements  and  urgency  of  strengthening  justice  collaborators  in handling narcotic crime. The research method used is normative juridical or literature research  relating  to  normative  legal  substance,  to  find  the  truth  based  on  scientific logic  which  viewed  from  the  normative  side  by  examining  library  materials  or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary  legal  materials.  The  results  of  the  study  found  that  in  national  law,  Justice collaborator is regulated in Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of  2014  concerning  Witness  and  Victim  Protection  Institutions,  Supreme  Court Circular Letter (SEMA) No. 04 of 2011. The legal sources mentioned above still do not provide  proportional  arrangements,  therefore  the  existence  of  justice  collaborators can  be  responded  differently  by  law  enforcement.  For  example  in  the  settlement  of narcotics crime, which is one of the specific criminal acts mentioned in SEMA No. 4 of 2011,  however  in  Law  Number  35  of  2009  concerning  Narcotics  as  a  lex  specialist and based for law enforcement against narcotics crime has not specifically regulated the  urgency  of  strengthening  and  using  justice  collaborator  in  settling  narcotics crimes.  Considering  the  role  of  justice  collaborator  is  felt  to  be  very  important  in helping to uncover an organized narcotics network.

## Keywords: Justice Collaborator, Narcotics, JC Urgency

## 1. PENDAHULUAN
Keberhasilan  suatu  proses  peradilan  pidana  sangat  tergantung    pada    alat bukti  yang  berhasil  diungkap  atau  dibuktikan  dalam  proses  peradilan  terutama yang berkenaan dengan saksi. Salah satu hal yang perlu menarik perhatian adalah munculnya Justice  collaborator (selanjutnya  disingkat  JC).  Istilah    ini    meskipun telah dikenal lama dan  digunakan di  beberapa negara, namun di Indonesia masih
relatif  baru  dalam  referensi  hukum  pidana.  Meski  demikian  JC,  kini  semakin mendapat  tempat  dalam  berbagai  pertemuan  ilmiah  bahkan  dalam  dunia penegakan  hukum  mengingat  keberadaannya  telah  memberikan  nuansa    baru dalam  sistem  peradilan  pidana.  Pengalaman  di  negara-negara  yang  telah mengadopsinya,  keberadaan  JC  telah  membantu  sistem  peradilan  pidana  dalam membongkar  dan  mengungkapan  berbagai  kejahatan  yang  terorganisir  salah satunya adalah dalam penyelesaian tindak pidana narkotika.
Hingga  kini  masih  banyak  perbedaan  pendapat  terkait  siapa  yang  bisa dijadikan JC karena aturannya juga banyak, sehingga penerapannya pun masih beragam.  Dalam  hukum  nasional,  JC  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan  Bagi  Pelapor,  Saksi  Pelapor,  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah  memberikan  perlindungan  bagi  saksi  pelaku  yang  menjamin  adanya perlindungan,  menjamin  kepastian,  kebenaran  serta  keadilan,  dan  menghargai Hak  Asasi  Manusia  yang  menjadi  hak  bagi  seorang  saksi  dalam  membantu mengungkap fakta dan bukti baru dalam suatu tindak pidana narkotika.
Sumber  hukum  yang  disebutkan  di  atas,  masih  belum  memberikan pengaturan  yang  proporsional,  khususnya  dalam  tindak  pidana  narkotika pengaturan  tentang  JC  belum  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  yang  signifikan  karena  belum  adanya  pengaturan  tentang urgensi penguatan JC dalam penyelesaian tindak pidana narkotika.
Sebagai  payung  hukum  yang  bersifat  khusus,  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  seharusnya  dapat  memberikan  kepastian  hukum secara  signifikan  terhadap  JC  sehingga  peranannya  dalam  hal  memberikan keterangan  dan  informasi  yang  diketahui  dapat  membantu  dalam  mengungkap pelaku serta barang bukti lainnya dari tindak pidana narkotika.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum dalam hal ini norma kosong terkait dengan urgensi penguatan pengaturan justice collaborator dalam penyelesaian tindak pidana narkotika, juga mengenai peran dan kedudukan justice  collaboratos dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika , dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Peraturan yang relevan guna  membahas  dan  menganalisis  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  Undang- undang Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung    (SEMA) Nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana ( Whistle Blower ) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( justice collaborator ) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik  sistem  kartu  ( card  system) yaitu  menelaah  sejumlah  peraturan  yang relevan, buku-buku atau  bahan-bahan  bacaan  atau,  karya  ilmiah  para  sarjana dan  hasilnya  dicatat  dengan  sistem  kartu,  hal  ini  dilakukan  agar  lebih memudahkan  dalam  penguraian,  menganalisa,  dan  membuat  kesimpulan  dari konsep yang ada.
Selanjutnya  untuk  menjawab  persoalan  dalam  penelitian  ini,  dianalisa dengan proses analisis melalui langkah-langkah deskripsi, interpretasi, dan
argumentasi  selanjutnya  penyimpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara deduktif yaitu dengan menarik suatu kesimpulan dari berbagai data yang sifatnya umum  ke  khusus  untuk  mendapatkan  kejelasan  terhadap  suatu  kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaturan dan urgensi serta peran,  kedudukan  dan  perlindungan  hukum justice  collaborator dalam  hukum nasional terhadap perkara tindak pidana narkotika.
Bagian  akhir  adalah  kesimpulan    yang    merupakan    ringkasan    pembahasan dari  masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  kemudian  dilanjutkan  dengan memberikan saran dan rekomendasi terkait urgensi penguatan  pengaturan justice collaborators dalam perkara tindak pidana narkotika.

## 3. PEMBAHASAN
a. Peran,    Kedudukan    Serta    Perlindungan    Hukum Justice  Collaborator Dalam  Penyelesaian  Suatu  Tindak  Pidana
Pada  dasarnya  eksistensi JC secara  tersirat  selain  disamakan  dengan eksistensi  saksi  mahkota,  dalam  peraturan  perundang-undangan    khusus  juga diatur secara tersirat. Secara rinci peraturan perundang-undangan  tersebut  dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pertama, Pasal 5 ayat  (2) PP Nomor 71 Tahun 2000 mengatur mengenai hak dan  perlindungan  bagi  setiap  saksi,  pelapor  atau  pun  saksi  pelapor  yang ternyata  juga  terlibat  dan  dalam  proses  penyelidikan  dan  penyidikan terdapat cukup bukti yang memperkuat keterlibatan yang bersangkutan maka terhadap  mereka  tidak  dapat  diberikan  perlindungan  berupa  status  hukum. Namun  tetap  diberikan  perlindungan  terhadap  rasa  aman  dalam  proses pemeriksaan peradilan.
2. Kedua,  Pasal  10  ayat  (2)  UU  Nomor  13  Tahun  2006  menegaskan  bahwa seorang  saksi  yang  juga  tersangka  dalam  kasus  yang  sama  tidak  dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata  terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah,  tetapi  kesaksiannya  dapat  dijadikan  pertimbangan hakim dalam meringankan  pidana  yang  akan  dijatuhkan. Undang – undang tidak menjelaskan maksud yang lebih rinci,  namun  dapat  ditafsirkan  bahwa saksi  dalam  kategori  ini  berstatus  sebagai  saksi  yang  juga  tersangka  yang membantu mengungkapkan kasus pidana, dapat berupa :
a. Memberikan  keterangan  dalam  persidangan  untuk  memberatkan terdakwa lainnya
b. Memberikan  informasi  mengenai  keberadaan  barang/alat    bukti  atau tersangka lainnya  yang baik yang sudah maupun belum di ungkapkan
c. Kontribusi  lainnya  yang  berdampak  kepada  terbantunya  aparat  penegak hukum
d. Frase  “dalam  kasus  yang  sama”  dalam  rumusan  pasal  di  atas dimaksudkan adalah hanya  dalam  kasus–kasus  dimana  posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama.
Asas Justitia  Est  Ius  Suum  Cuique  Tribuere adalah  keadilan  yang  diberikan kepada  setiap  orang  merupakan  haknya.  Seorang  yang  menjadi JC perlu diperhatikan  haknya  sehingga  terwujudnya  suatu  keadilan  yang  menyeluruh. salah satu hak yang diberikan kepada JC adalah
perlindungan.
Sebagai  langkah  konkrit  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  yang bersifat  preventif  adalah  dengan  menawarkan  keuntungan-keuntungan kepada JC dapat  dibagi  ke  dalam  tiga  kategori  berdasarkan  tahap  proses  peradilan pidana dimana kerjasama tersebut dilakukan, yaitu:
1. Pertama, keuntungan dalam tahap penuntutan dimana JC tidak akan dituntut sama sekali atau tidak akan dituntut atas keterlibatannya dalam pelanggaran- pelanggaran tertentu;
2. Kedua,  kategori  kedua  adalah  keuntungan  yang  diberikan  dalam  tahap penjatuhan  pidana  dimana JC dapat  dijatuhi  pidana  yang  lebih  ringan daripada yang seharusnya atau tidak dapat dijatuhi  pidana  sama sekali;
3. Ketiga,  Kategori  ketiga  adalah  keuntungan  bagi JC yang  bekerjasama  saat  ia sudah  menjadi  terpidana  untuk  menjalani  hukumannya sebagian saja atau keuntungan  lainnya  yang  pelaksanaannya  diserahkan  pada  pelaksana putusan (eksekutor).
b.  Urgensi  Penguatan  Pengaturan Justice  Collaborator Dalam  Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika
Penguatan  pengaturan JC khususnya  mengani  peran  serta  kedudukannya dalam  penanganan  tindak  pidana  narkotika,  membutuhkan  perhatian  khusus mengingat  jaringan  tindak  pidana  narkotika  termasuk  ke  dalam extra  ordinary crime yang  penanganannya  juga  membutuhkan  suatu  terobosan  baru.  Salah satunya  adalah  dengan  mengatur    secara    khusus  peran  serta  kedudukan JC di dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Halmana  jika dianalisis menggunakan teori Friedman berkaitan dengan sistem hukum, dikaitkan dengan pengaturan peran serta kedudukan JC , pelaksanaan peraturan perundang- undangan terkait peran serta kedudukan Justice Collaborator dalam tindak pidana narkotika tidak hanya  tergantung  pada  substansi,  tetapi  juga  dipengaruhi  cara kerja  aparatur  hukum.  Sedangkan  dalam  menjalankan  hukum,  aparatur  hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum, seperti dalam hal penegakan hukum, baik korupsi, kolusi dan nepotisme. Munculnya perkembangan dan formulasi kebijakan peraturan  tentang justice  collaborator berlangsung  dalam  tatanan  sosial  yang dipengaruhi dengan nilai, harapan-harapan dan orientasi  yang  berkembang  dalam masyarakat.
Bilamana  ditinjau  dari  sisi  urgensi  penguatan  pengaturan JC dalam penanganan  tindak  pidana  narkotika,  secara  khusus  bilamana  dianalisis menggunakan  teori  sistem  hukum  dari  Lawrence  M.  Friedman,    peran JC bisa diuraikan melalui bagian-bagian dari teori sistem hukum yakni :

## 1. Substansi Hukum
Substansi  hukum  dapat  diartikan  sebagai  peraturan  perundang- undangan saja. Undang-undang dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan keberadaan justice  collaborator .  Sebagai  bukti  nyata  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana narkotika di Indonesia, pelaku penegak hukum  di  Indonesia  merujuk pada  setiap  peraturan  perundang-  undang JC yang  digunakan  dalam menetapkan status tersebut, yakni:
a. Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006  tentang    Perlindungan    Saksi  dan Korban;
b. Undang-Undang  No.  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban;
c. SEMA  No.  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana ( Whistleblower ) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama  ( Justice Collaborators ) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu Ketiga  peraturan  di  atas  yang  sering  menjadi  persoalan  di  dalam penerapannya adalah saat ini diperlukan aturan yang lebih implisit mengatur tentang  peran  JC  dalam  pengungkapan    dan    penegakan  tindak  pidana narkotika.  Keberadaan  ketiga  aturan  tersebut  belum  memadai  dan memberikan  kepastian  hukum  yang  secara  signifikan  mampu  memberantas tindak  pidana  narkotika.  Oleh  karena  itu,  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  perlu dipertegas dengan menambahkan satu pasal  tentang  peran, kedudukan  dan  penguatan justice  collaborator dalam membantu mengungkap tindak pidana narkotika.
2. Struktur Hukum Struktur  hukum  dapat  diartikan  sebagai  penegak  hukum.  Penegak  hukum sangat luas cakupannya karena mencakup mereka yang  secara langsung  dan secara  tindak  langsung  berkecimpung  di  bidang  penegakan  hukum. Struktur  hukum  yang  dimaksud  disini  ialah  Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan.
Tindak Pidana narkotika yang terjadi setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan tingginya perkara tindak pidana narkotika di  Indonesia.  Tindak  pidana  narkotika  sebagaimana  diketahui  merupakan salah satu  tindak pidana yang  teorganisir yang  secara umum dihadapi dunia dan  secara  khusus  dihadapi  oleh  Negara  Indonesia.  Wujud  teorganisirnya tindak pidana narkotika tersebut dapat dilihat dari tingkatan-tingkatan tindak pidana narkotika, sebagai berikut:
a. Tingkat pertama, orang yang merupakan pembuat narkotika
b. Tingkat  kedua,  orang  yang  merupakan  distributor  besar/bandar besar narkotika
c. Tingkat  ketiga,  orang  yang  merupakan  distributor  kecil/bandar kecil narkotika
d. Tingkat  keempat,  orang  yang  merupakan  pengecer  narkotika (kakitanganbandar)
e. Tingkat kelima, orang yang merupakan pengguna narkotika. Merujuk dari tingkatan atau tingkatan tindakan narkotika yang sangat teorganisir di atas maka tentunya sulit untuk memberantas tindak pidana narkotika.
Kesulitan tersebut terjadi tidak hanya dipenyelidikan dan penyidikan tetapi juga di tingkatan pelaku  telah  menjadi
narapidana. Oleh karena itu, diperlukan bantuan berupa seseorang yang menjadi justice collaborator .
3. Budaya Hukum
Budaya  hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dari  2  (dua)  unsur,  yaitu kebudayaan dan  masyarakat.  Faktor  kebudayaan  dan  masyarakat
pada  dasarnya  dapat  dibahas  satu  persatu  namun  akan  lebih  baik  dibahas secara  bersama  karena  masyarakat  dan  kebudayaan  ibarat  sebuah  sisi  yang saling  membelakangi,  yakni  “berbeda  sisi  tetapi  tidak  dapat  dipisahkan”. Masyarakat  merupakan  tempat  tumbuh  kembangnya  kebudayaaan  sehingga jika  tidak  ada  masyarakat  maka  tidak  ada  kebudayaan  atau  tidak  ada kebudayaan maka sudah jelas tidak ada masyarakat.
Masyarakat  tentu  menyadari  dengan  baik  bahwa  penegakan  hukum  di Indonesia  belum  dilakukan  dengan  maksimal  sehingga  budaya  hukum  di Indonesia belumlah dikatakan baik. Hal itu tercermin dalam sikap main hakim sendiri  dari  masyarakat,  misalnya  memukuli  pencuri  yang  ketahuan, mengarak keliling kampung pelaku  zina  dan  lain sebagainya.
Adanya  penetapan  terhadap  status justice  collaborator (yang  diuraikan  pada sub  bab  di  atas)  tentu  menunjukkan  bahwa  Negara  Indonesia  berkeinginan kuat  untuk  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  sampai  keakar- akarnya.  Tindakan  tersebut  tentu  akan  menghasilkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah  di  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana narkotika.
Bagi  para  penegak  hukum  terutama  hakim  yang  berwenang  untuk menjatuhkan  pidana  harus  benar-benar  memperhatikan  dengan  penuh kebijaksanaan penerapan pidana yang harus diberikan  kepada Justice Collaborator sesuai dengan peran sebagai pelaku yang juga menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkotika dan  tanpa  ragu  menjatuhkan pidana di bawah standar minimum karena  adanya  alasan  yang  sifatnya  emergensi  atau  darurat  atau  untuk  suatu tujuan  atau  kegunaan  atau  kepentingan  yang  lebih  besar  yaitu  agar  para  saksi pelaku    tidak    takut  dalam  memberikan  kesaksian,  yang  dimana  kesaksiannya memiliki  peran  besar  dalam  memberantas  tindak  pidana  narkotika  yang mengancam  kestabilan  negara  dan  meresahkan  masyarakat.  Sehingga  dengan demikian,  tidak  ragu  jika  seorang  saksi  pelaku  bertindak  sebagai Justice Collaborator dalam tindak pidana narkotika.

## 4. PENUTUP
Bentuk perlindungan hukum preventif terhadap JC adalah dengan menawarkan keuntungan-keuntungan  yang  dapat  dibagi  ke  dalam  tiga  kategori  berdasarkan tahap proses peradilan pidana dimana kerjasama tersebut dilakukan, yaitu:
- Pertama, keuntungan dalam tahap penuntutan dimana JC tidak akan dituntut sama sekali atau tidak akan dituntut atas keterlibatannya dalam pelanggaran- pelanggaran tertentu;
- Kedua, keuntungan yang diberikan dalam tahap penjatuhan pidana dimana JC dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada yang seharusnya atau tidak dapat dijatuhi pidana sama sekali;
- Ketiga,  keuntungan  bagi JC yang  bekerjasama  saat  ia  sudah  menjadi  terpidana untuk  menjalani  hukumannya  sebagian  saja  atau  keuntungan  lainnya  yang pelaksanaannya diserahkan pada pelaksana putusan (eksekutor).
Saat  ini  diperlukan  aturan  yang  lebih  implisit  mengatur  tentang  peran JC dalam pengungkapan  dan  penegakan  tindak  pidana  narkotika.  Keberadaan  aturan  saat ini  yang  mengatur  tentang JC belum  memadai  dan  memberikan  kepastian  hukum yang secara signifikan mampu memberantas tindak pidana narkotika. Oleh karena
itu,  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  perlu dipertegas  dengan  menambahkan  satu  pasal  tentang  peran,  kedudukan  dan penguatan justice  collaborator dalam  membantu  mengungkap  tindak  pidana narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum secara khusus  mengatur  dan  mengakomodir  tentang  perlakuan  terhadap Justice Collaborator sehingga  menerapkan  Surat  Edaran  Mahkamah    Agung    Nomor    4 tahun  2011  tentang  perlakuan  bagi  pelapor  tindak  pidana  ( Whistle  Blower )  dan Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  ( Justice  Collaborator ).  Dalam  Perkara    Tindak Pidana  Tertentu  tersebut  sudah  menjadi  tuntutan  dan  kebutuhan  perkembangan hukum  dan  masyarakat  dewasa  ini  dan  Majelis  Hakim  dapat  menyimpangi ketentuan dibawah standar minimum dengan menerapkan pada SEMA tersebut. Untuk  saat  ini,  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika sebagai  payung  hukum  yang  bersifat  khusus  yang  mengatur  tentang  Narkotika, seyogyanya  mengatur  secara  implisit  mengenai  penguatan  peran  dan  kedudukan Justice  Collaborator dalam  penyelesaian  tindak  pidana  narkotika  sehingga  dapat memberikan  kepastian  hukum  secara  signifikan  terhadap  peran  serta  kedudukan Justice  Collaborator ,  sehingga  peranannya  dalam  hal  memberikan  keterangan  dan informasi  yang  diketahui  dapat  membantu  dalam  mengungkap    pelaku    serta barang bukti lainnya dari tindak pidana narkotika.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Bandung

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Perlakuan Terhadap  Pelapor  Tindak  Pidana  ( whistle  blower )  dan  Saksi  Pelaku  Yang Bekerjasama ( justice colla borator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  143,  Tambahan Lembaran  Negara Tahun 2009
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang    Lembaga    Perlindungan  Saksi  dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293

## Jurnal
Marie-Aude Beernaert dalam Maria Yudithia Ayu Hapsari, 2012, Konsep dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ,Skripsi, Universitas Indonesia
Siregar, Pola Martua dkk., 2019, Analisis Yuridis Pemberian Justice Collaborator Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika :  Studi  di Kejaksaan Negeri Karo , USU Law Jurnal, Vol. 7, Nomor. 4, September 2019