## F O N D A T I A

## Jurnal Pendidikan Dasar
p-ISSN : 2656-5390 e-ISSN : 2579-6194
Terindeks  :  SINTA  5,  DOAJ, Crossref,  Garuda,  Moraref, Google Scholar, dan lain-lain.

## PERSPEKTIF ULAMA PEREMPUAN SASAK TERHADAP RELASI GENDER DALAM PERKAWINAN SASAK

## Jumarim
Universitas Islam Negeri Mataram jumarim@uinmataram.ac.id

## Abstract
This study aims to describe and identify the form of gender relations in the practice of Sasak marriage and to describe and map the perceptions of female clerics about equal and fair gender relations. The subjects of this research are female Sasak clerics who have expertise in the field of  religious  knowledge,  have  social  roles,  and  become  administrators  or  leaders  of  Islamic community organizations. The main  source of data  in  this study is the  perception  of female Sasak  clerics  who  are  oral,  written  and  action,  both  those  that  have  been  documented  by themselves or other parties or those that have not been then drawn conclusions using inductive- deductive  techniques.  The  results  of  the  study  show  unequal  gender  roles,  ranging  from arbitration,  authenticity  and  selabaran,  pisuke,  marriage  contracts  (ijab-qabul,  witnesses, dowries, marriage sermons), penghulu, marriage certificates and sorong-sarah-ajikrame. Even though the female Sasak clerics understand that in theory of gender justice, there are indeed many positions of women  as parties that are not  equal to  men in  terms of Sasak  marriage customs and Islamic Marriage Law. However, for those who have never carried out the Sasak marriage custom and those who have lived it, they are of the view that the thing that must be achieved by marriage is its goal, namely to become a sakinah, mawaddah wa rahmah family, which  will  be  felt  by  those  who  hold  a  marriage,  namely  husband  and  wife.  his  extended family and of course his descendants. Households formed through the institution of marriage (both  using  adat  and  fiqh  and  Islamic  law)  will  become  educational  institutions  that continuously  strive  to  provide  understanding,  knowledge,  experience  and  skills  that  will mature their managers (husband and wife) as well as their offspring as students.
Keywords : Sasak Women Ulama, Gender, Marriage
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi bentuk relasi gender  dalam  praktek  perkawinan  Sasak  dan  mendeskripsikan  dan  memetakan  persepsi ulama  perempuan  tentang  relasi  gender  yang  setara  dan  adil.  Subjek  penelitian  ini  adalah ulama  perempuan  Sasak  yang  memiliki  keahlian  dalam  bidang  ilmu  agama,  memiliki  peran sosial,  dan  menjadi  pengurus  atau  pimpinan  organisasi  kemayarakatan  (ORMAS)  Islam. Sumber  data  utama  dalam  penelitian  adalah persepsi  ulama  perempuan  Sasak  yang  bersifat lisan, tulisan maupun tindakan, baik yang sudah terdokumentasikan oleh dirinya atau  pihak lain maupun yang belum yang  kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan dengan teknik induktif-deduktif. Hasil  penelitian menunjukkan  peran gender  yang  tidak  setara, mulai  dari
merarik, besejati lan selabaran, pisuke, akad nikah (ijab-qabul, saksi, mahar, khutbah nikah), penghulu,  akte  nikah  dan  sorongserah-ajikrame.  Sekalipun  ulama  perempuan  Sasak memahami  bahwa  secara  teori  keadilan  gender,  maka  sungguh  banyak  posisi  perempuan sebagai pihak  yang  tidak  disetarakan dengan laki-laki dalam  hal  adat perkawinan Sasak  dan Hukum  Perkawinan Islam.  Namun, bagi  mereka,  baik  yang  tidak  pernah menjalankan  adat perkawinan Sasak maupun yang sudah menjalaninya berpandandangan bahwa hal yang harus dicapai  oleh  pernikahan  itu  adalah  tujuannya,  yakni  menjadi  keluarga  yang  sakinah, mawaddah wa rahmah yang akan dirasakan oleh yang melangsungkan pernikahan yaitu suami dan  istri,  keluarga  besarnya  dan  tentu  saja  adalah  anak  keturunannya.  Rumah  tangga  yang dibentuk melalui institusi pernikahan (baik pakai adat maupun fiqh dan hukum Islam) akan menjadi  lembaga  pendidikan  yang  terus  menerus  berusaha  memberikan  pemahaman, pengetahuan,  pengalamana  dan  keterampilan  yang  akan  mendewasakan  para  pengelolanya (suami dan istri) sekaligus keturunannya sebagai anak didik.
Kata Kunci : Ulama Perempuan Sasak, Gender, Perkawinan

## PENDAHULUAN
Secara umum, perempuan Sasak mulai mendapatkan akses pendidikan agama Islam  pada  tahun  1943  ditandai  dengan  berdirinya  Nahdatul  Banat  Dakwah Islamiyyah (NBDI) di Lombok. 1 Perempuan Sasak memiliki peran yang sama dalam bidang sosial-keagamaan, seperti; menjadi pemimpin lembaga pendidikan, pemimpin organisasi  sosial  kemasyarakatan,  pemimpin  partai  politik  bahkan  aktivis  lembaga swadaya masyarakat.
Dalam content fiqh  al-ahwal  al-shakhsiyyah klasik,  yang  konsisten  dijalankan masyarakat Sasak,  terdapat beberapa bentuk perbedaan sekaligus pembedaan peran, fungsi  bahkan  hak  dan  kewajiban  antara  laki  dan  perempuan  (gender).  Perempuan Sasak  adalah  pihak  yang  paling  dominan  menjadi  korban  ketidakadilan  gender  di Lombok beragam bentuk, sikap dan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 2
1 M. Noor, dkk, Visi Kebangsaan Relegius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tahun 1904-1997 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004) 58. Setelah berdirinya NBDI dan jumlah  pondok  pesantren  mengalami  perkembangan  secara  signifikan  dengan  rata-rata  membuka pesantren  putra  dan  pesantren  putri,  maka  akses  pendidikan  untuk  laki  dan  perempuan  dapat dikatakan terbuka dan setara, baik sebagai peserta didik atau santri maupun sebagai tenaga pendidik atau ustadz dan ustadzah . 2 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Bab I pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Dalam  prosesi  perkawinan  Sasak  ditemukan  sejumlah  peran  gender  yang tidak  setara,  mulai  dari merarik , 3 besejati  lan  selabaran, 4 pisuke, 5 akad  nikah  (ijab-qabul, saksi, mahar,  khutbah  nikah), penghulu,  akte  nikah  dan sorongserah-ajikrame. 6 Sebelum acara  akad  nikah  dilaksanakan,  maka  ada  serangkaian  prosesi  yang  dilalui,  yaitu merarik , besejati lan selabaran dan pisuke. Dalam proses merarik , besejati lan selabaran dan pisuke, perempuan  diposisikan  sebagai  “barang”  yang  “diambil”  atau  “dicuri”  oleh pihak  laki-laki  untuk  dimilikinya  ( merarik ).  Agar  “pencurian”  untuk merarik berbeda dengan  tindak  pidana  pencurian,  sebagaimana  dalam  fiqh  jinayah,  maka  secepatnya dilaksanakan prosesi besejati lan selebaran (pemberitahuan ke pihak kelurga perempuan hingga terjadi perdamaian). Bentuk kongkrit dari perdamaian yang dihasilkan dalam proses besejati lan selebaran adalah kesediaan pihak keluarga perempuan untuk menjadi wali nikah, setelah dipenuhinya beberapa permintaan ( pisuke ).
Perempuan  sasak,  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  tinggi  dalam bidang  agama  dan  melaksanakan  peran  sosial  sebagaimana  peran  sosial  tuan  guru, jumlahnya  sangat  banyak.  Namun,  dari  sisi  ruang  gerak  yang  dimainkan  oleh  kaum perempuan terdidik masih sangat terbatas dari sisi tema, audien dan jenis forumnya, sementara  ruang  bagi  tuan  guru  sangat  luas  bahkan  tanpa  batas.  Monopoli  laki-laki atas  predikat  tuan  guru  yang  secara  sosial  bermakna  sebagai  tokoh  atau  pemuka
3 Merarik adalah rangkaian dalam tradisi perkawinan Sasak, yaitu proses mengambil sang perempuan yang menjadi calon mempelai pada malam hari di rumahnya tanpa sepengetahuan orangtuanya untuk dibawa  ke  rumah  pihak  calon  suami.  Perempuan  atau  laki-laki  yang  sudah  merarik,  maka  harus melangsungkan prosesi berikutnya hingga menikah atau resmi menjadi suami dan istri.
4 Besejati lan selabaran adalah proses perkawinan Sasak setelah merarik, yakni upaya pihak keluarga laki- laki  (calon  mempelai  laki-laki)  untuk  menginformasikan  peristiwa  merarik  antara  si  a  dan  si  b  yang terjadi sebelumnya. Tujuan sejati lan selabaran ini adalah keluarga yang paling berhak menjadi walinya sang  calon  mempelai  perempuan.  Tapi  kalau  berasal  dari  luar  kampung  atau  desa,  maka  terlebih dahulu harus menemui kepala dusun atau kepala desa sebagai kepala adat.
5 Pisuke adalah  sejumlah  permintaan  dari  pihak  keluarga  perempuan  --melalui  petugas  besejati  lan selebaran yang diutus oleh pihak kelurga laki-laki—berupa materi sebagai imbalan atau gantirugi atas peristiwa pengambilan anak gadisnya. Biasa juga perintaan disesuaikan dengan jenjang pendidikan sang perempuan  dan  juga  tradisi  kelurganya  dalam  melaksanakan  pesta-pesta  (begawe).  Sebelum  pisuke dipenuhi,  maka  akad  nikah  tidak  bisa  dilaksanakan  atau  yang  dikenal  dengan  jargon  ada  pisuke  ada wali.
6 Sorongserah-ajikrame adalah proses terakhir dalam tradisi perkawinan Sasak. Dilaksanakan setelah akad nikah  atau  seetelah  perkawinan  dinyatakan  sah  secara  agama.  Sorongserah-ajikrame  adalah  proses pengesahan  perkawinan  secara  adat,  dimana  pihak  laki-laki  dan  pihak  perempuan  bertemu  dengan membawa segenap perlengkapan material dan uang, untuk kemudian diputuskan oleh tetua ada bahwa si mempelai laki-laki sah menjadi anggota adat Sasak dengan ajikrame sesuai strata orangtuanya. Kalau bangsawan, maka ditetapkan ajikramenya seharga bangsawan, kalau ditetapkan seharga dengan strata panjak,  maka  keluraga  baru  akan  menjadi  anggota  adat  dalam  status  panjak.  Perempuan  apapun stratanya, harus ikut strata suaminya.
agama  dan  sekaligus  sebagai  tokoh  atau  pemuka  masyarakat,  berdampak  sebagai representasi  masyarakat  dalam  keputusan  agama  yang  berkaitan  dengan  sosial- keagamaan dan sekaligus menjadi representasi suara masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik bersama pemerintah/lembaga Negara.
Dominannya  peran  tuan  guru  dalam  sosialisasi  wacana  agama  sekaligus disertai dengan pandangannya yang sangat bias terhadap gender, maka praktek adat, fikih dan peraturan perundang-undangan yang jelas-jelas tidak berkesetaraan gender bahkan  menjadi  ketidakadilan  gender  dibiarkan  langgeng  atau  dilanggengkan. Sementara fikih maupun content peraturan perundang-undangan menyetarakan peran gender, terutama perempuan, cenderung diabaikan.
Oleh karena itu, menjadi penting untuk menggali dan menelusuri pemikiran ulama  perempuan  Sasak  di  Lombok,  khususnya  tentang  norma  hukum,  baik  adat, fikih  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  dipraktekkan  oleh  masyarakat  Sasak. Upaya ini dimaksudkan untuk merekonstruksi kesadaran masyarakat tentang sisi-sisi sensitivitas  hukum  Islam  terhadap  kesetaraan  dan  keadilan  gender,  sekaligus  untuk membuktikan secara ilmiah, bahwa perempuan sesungguhnya  memiliki pengalaman, visi, perspektif dan keinginan atau kebutuhan tersendiri yanag tak bisa terwakili atau digeneralisir berdasarkan pengalaman, visi, perspektif dan keinginan atau kebutuhan laki-laki.

## METODE PENELITIAN
Subjek  penelitian  ini  adalah  ulama  perempuan  Sasak  dari  sudut  pandang sosilogis  dan  memenuhi  kreteria  yang  dibangun  secara  deduktif,  yaitu;  (1)  memiliki keahlian  dalam  bidang  ilmu  agama  yang  dilihat  dari  sisi  latar  belakang  pendidikan formal atau non formal yang ditempuhnya (2) memiliki peran sosial “strategis” untuk memproduksi  dan  memasarkan  wacana  keagamaan  (3)  dan  menjadi  pengurus  atau pimpinan organisasi kemayarakatan (ORMAS) Islam.
Penentuan  ulama  perempuan  Sasak  yang  menjadi  subjek  penelitian  akan dipilih  melalui purposive peneliti  dengan  terlebih  dahulu  membangun  kriteria-kriteria dari  hal  yang  bersifat  umum  ke  khusus.  Kriteria  umum  yang  dibangun  untuk
menjaring  kategori  ulama  perempuan  Sasak  adalah  1)  perempuan  yang  menjadi bagian dari etnis sasak, 2) memiliki latarbelakang pendidikan (agama) memadai baik formal  maupun  informal,  3)  memiliki  peran  sosial  yang  strategis  dan  4)  menjadi pemimpin  atau  pengurus  organisasi  perempuan  Islam  di  Nusa  Tenggara  Barat. Organisasi  perempuan  di  level  provinsi,  juga  dibatasi  setelah  pemilihan  secara purposive , yaitu Muslimat Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Wathan dan Asyiyyah Muhammadiyah. 7
Masing-masing  ORMAS  akan  diwakili  atau  direpresentasikan  minimal  satu orang  yang  diseleksi  dari  susunan  pengurus 8 nya  dengan  memperhatikan  beberapa kriteria  khusus,  yaitu;  (1)  mewakili  unsur  penting  dalam  struktur  organisasinya  (2) memiliki  karya  tulis  sebagai  bentuk  pemikirannya,  baik  yang  ditulis  oleh  dirinya sendiri  maupun  pemikirannya  yang  ditulis  oleh  pihak  lain  (3)  tingkat  keaktifannya dalam  mengikuti  forum-forum  ilmiah  atau  workshop/pelatihan/sarasehan  dalam skala lokal, nasional dan internasional baik sebagai peserta maupun narasumber atau (4) tingkat intensitasnya menghadiri kegiatan organisasinya di level basis, baik untuk pembinaan  pengurus  maupun  mengisi  majelis  ta‟lim  yang  diukur  dengan  keluasan wilayah administratif pemerintahan; desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
Sumber data utama dalam penelitian adalah persepsi ulama perempuan Sasak yang bersifat lisan, tulisan maupun tindakan, baik yang sudah terdokumentasikan oleh dirinya  atau  pihak  lain  maupun  yang  belum.  Selain  itu,  latarbelakang  keluarga, pendidikan,  pekerjaan  dan  relasi  sosial  ulama  perempuan  juga  ikut  menjadi  sumber utama  guna  menemukan  nilai-nilai  yang  berkontribusi  dalam  membangun perspektifnya. Selain data utama, juga diperlukan data-data pendukung, yakni semua data yang berkaitan dengan penelitian sekaligus berfungsi untuk melengkapi data-data utama yang cenderung berbentuk dokumentasi.  Untuk menggali kedua sumber ini,
7 Pemilihan  ketiga  Ormas  ini  dilakukan  dengan  cara purposive  atas  pertimbangan  saling  melengkapi. Muslimat NU dan Asyiah merefresentasikan dua organisasi nasional yang menjadi subordinasi dari dua ormas  Islam  besar  di  Indonesia  yang  dikenal  beraliran  tradisional  dan  modern,  yakni  NU  dan Muhammadiyah.  Muslimat  NW  untuk  merefresentasikan  organisasi  lokal  yang  juga    merupakan subordinasi  organisasi  Nahdlatul  Wathan  yang  berpusat  di  Pancor.  Pengurus  ketiga  Ormas  ini didominasi  oleh  perempuan  Sasak  yang  memahami  budaya  Sasak  dan  sekaligus  mengalami  proses perkawinan dengan adat Sasak.
8 Agar  konsisten  dan  legal  merefresentasikan  organisasinya,  maka  susunan  pengurusnya  diambil  dari Surat Keputusan (SK) masing-masing Ormas  atau dokumen lain yang dianggap sah dan masih berlaku sesuai peraturan ormasnya.
maka dalam penelitian ini akan digunakan empat tehnik pengumpulan data, yaitu (1) penjajakan  atau  observasi  (2)  wawancara  mendalam,  (3)  dokumentasi,  dan  (4)  studi pustaka.
Persepsi  ulama  perempuan  Sasak  terhadap  praktek  hukum  Islam  berelasi gender di Lombok beserta nilai-nilai atau situasi dan kondisi yang ada di sekitar diri ulama  perempuan  Sasak  akan  dijadikan  sebagai  unit  analisis  penelitian  ini.  Proses analisis data akan dilakukan dengan cara sambil berproses ( on going proces ) di lapangan, agar mudah menggali data yang kurang atau mengkonfirmasi data yang masih samar.
Setelah  secara  keseluruhan  data  dianggap  cukup  dan  tervalidasikan  melalui empat  dari  tujuh  langkah  yang  dianjurkan  Moleong,  yakni;  triangulasi,  kecukupan referensi,  pengecekan  anggota  dan  pengayaan  dengan  sejawat, 9 maka  tahapan penelitian akan diakhiri dengan proses pengambilan kesimpulan yang akan dilakukan dengan teknik induktif-deduktif.

## HASIL PENELITIAN

## Konsep dan Praktek Perkawinan pada Masyarakat Sasak
Secara  garis  besar,  ada  tiga  konsepsi  masyarakat  sasak  tentang  pernikahan, yaitu  (1) Merarik  Betempuh  Pisak atau Kadangjari (atau  perkawinan  antar  misan/ cross cousin atau  kelurga  dekat)  dan  ini  yang  paling  utama  dan  didambakan,  (2) Merarik Penyambung  Uat  Benang (atau  perkawinan  dengan  sesama  anggota  banjar  atau perkumpulan  kultural  berbasis  keluarga  dan  wilayah/kawasan  dusun  dan  atau  desa guna  mempererat  hubungan  kekeluargaan,  (3) Merarik  Pegaluh  Gumi  Paer (atau menikah  dengan  kelompok  lain  (suku,  trah)  dan  biasanya  di  luar  kawasan/wilayah kabupaten  dan  pulau,  sehingga  berfungsi  untuk  memperluas  wilayah,  wawasan  dan pergaulan. Semuanya dilakukan dengan proses; Beberayean, (memidang, ngendang, ngujang,
mereweh) , Merarik,  Besejati  lan  Beselabar,  Pisuke,  Ngawinan/Akad  Nikah (sesuai  rukun dan syarat nikah menurut fiqh ditambah dengan hadirnya P3N dan Akte Nikah sesuai UU) , Sorong-Serah Aji-Krame, Nyongkolan dan Rapah/Balas Onas Nae.
9 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2001) 75.
Namun,  dari  ketiga  konsepsi  ini  dan  segenap  prosesi  yang  panjang  dan melelahkan tersebut, khusus dilakukan untuk perkawinan yang dilakukan oleh orang sasak  dan  Islam.  Ada  peraturan  khusus  ( awig-awig )  tentang  perkawinan  dengan  non muslim,  terutama  dengan  ummat  Hindu,  yang  oleh  orang  sasak  disebut  sebagai “orang  Bali”.  Lombok  Barat,  sebagai  wilayah  adminisratif  kabupaten  yang  secara historis  pernah  dikuasai  penuh  oleh  kerajaan  Anak  Agung  Karang  Asam  Mataram yang  nota  bene  beragama  Hindu,  dan  bahkan  sampai  sekarang  menjadi  daerah domisili terbesar etnis Bali, justru kalau terjadi perkawinan atau merarik antara orang Sasak  dan  orang  Bali,  tanpa  membedakan  laki  dan  perempuan,  maka  diatur  secara tegas  dalam  awiq-awiqnya  untuk  diakukan  prosesi  “penentuan  pilihan  agama  oleh kedua mempelai, sebelum prosesi adat istiadat Sasak dilaksanakan. Proses penentuan pilihan  agama  ini  dilakukan  oleh  pihak  “keliang  dan  kiyai”  yang  ada  di  daerah  asal calon  penganten  yang  harus  dilakukan  penegasan  secara  berulang-ulang  minimal  3 kali  berturut-turut,  sesuai  proses besejati  lan  beselabar .  Apabila  kedua  mempelai;  laki maupun  perempuan;  secara  mantap  bersepakat  untuk  memilih  agama  Islam  atau menjadi  ummat    Islam,  maka  proses perkawinannya  akan  dilaksanakan  berdasarkan atau sesuai prosesi adat istiadat sasak, fiqh dan hukum Islam. Tetapi, kalau sebaliknya, kedua  calon  penganten  memilih  secara  bulat  menentukan  pilihan  menjadi  “orang bali”  atau  ummat  Hindu,  maka  proses  perkawinannya  diserahkan  berdasarkan  adat istiadat  Bali.  Sekalipun  dalam  interaksi  sosialnya  nanti  terbangun  hubungan kekerabatan  yang  erat  dan  bahkan  akan  saling tanko’in (atau  menghadiri  pestanya) bahkan  selanjutnya  bisa  menjadi  tetangga  yang  saling jot (antarin)  makanan  dan pelangarin (berta‟ziah  bila  ada  kematian).  Karena  sesungguhnya,  dalam  beberapa acara/prosesi  ritual,  antara  orang  sasak  dan  bali  banyak  kemiripan  bahkan  bisa menyatu dalam beberapa ritual keagamaan seperti “perang topat” di pemalik Lingsar.
Setidaknya  ada  beberapa  tahapan  yang  biasa  bahkan  harus  dilalui  dalam proses  perkawinan  orang  Sasak,  yaitu; Midang,  Ngujang,  Mereweh,  Merari’,  Besejati, Nyelabar,  Nuntut  Wali,  Akad  Nikah,  Sorongserah  Ajikrame,  Nyongkolan  dan  Rapah . Masing-masing  tahapan  akan  coba  diulas  secara  singkat  sebagai  gambaran  dan sekaligus bahan analisisnya dari beragam teori sosial yang berkembang atau ada.
1. Midang, Ngujang, Mereweh
Ketiga istilah ini adalah proses berpacaran antara anak laki-laki dengan sang gadis  yang  bisa  dilakukan  dengan  cara  (a)  sang  laki-laki  secara  langsung  datang  ke rumah  sang  gadis  pada  malam  hari  disebut midang atau  (b)  sang  laki-laki  datang  ke tempat kerja orangtua atau keluarga sang gadis untuk ikut membantu bekerja disebut ngujang dan atau (c) sang laki-laki mendatangkan makanan atau sejenisnya ke rumah sang gadis atau ke tempat kerja orangtuanya, baik langsung maupun melalui perantara disebut mereweh .
2. Merari’
Merari’ yaitu  tahapan  di  mana  pihak  laki-laki  mengambil  (membawa  sang gadis pujaannya) tanpa sepengetahuan orangtuanya pada  malam hari ke rumah pihak laki-laki  dengan  tujuan  untuk  melaksanakan  pernikahan.  Proses  ini  baru  bisa dilaksanakan  apabila  sudah  ada  kesepakatan  terlebih  dahulu  antara  sang  laki-laki dengan  sang  gadisnya.  Bahkan  terkadang  juga  ada  kesepakatan  terselubung  dengan pihak orangtua, sehingga akan berpura-pura tidak tahu. Karena sang gadis, memiliki banyak kekasih laki-laki yang diterimanya  baik pada saat midang, mereweh dan ngujang , dan bahkan terkadang diantara salah satu lelaki yang menjadi bagian dari orang jatuh cinta kepada sang gadis adalah dari sanak saudaranya (misan, dan sebagainya), maka agak  susah  bagi  sang  gadis  apalagi  orangtua  untuk  memilih  salah  satunya.  Melalui merari‟ maka hanya sang gadis yang bisa memutuskan, dia akan merarik dengan siapa, malam  apa  dan  sebagainya  tanpa  ada  pihak  lain  dari  kalangan  keluarga  yang mengetahuinya.  Tidak  menutup  kemungkinan,  pada  malam  yang  bersamaan  sang gadis menjanjikan dua atau tiga lelaki kekasihnya untuk mengambilnya ditempat yang sama  pada  jam  yang  sama.  Sehingga  proses  merari‟  bagi  pihak  laki-laki  betul-betul dipersiapkan  secara  matang;  siapa  saja  yang  akan  ikut  berangkat  mengambil perempuan,  apa  keahliannya  dan  bagaimana  keberaniannya.  Apabila  pada  malam tertentu dijanjikan dua orang atau lebih lelaki, maka dipastikan akan ada pertarungan sengit antara beberapa pihak laki-laki.

## 3. Nyelabar-Besejati
Nyelabar-Besejati  adalah  dua  kegiatan  yang  bermaksud  sama  yaitu  perihal pemberitahuan  tentang  merariknya  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan. Nyelabar adalah pemberitahuan kepada kepala kampung dan kepada kepala desa (bila
lintas  desa)  pihak  penganten  perempuan,  sedangkan  besejati  adalah  pemberitahuan kepada  pihak  keluarga  penganten  perempuan  yang  berwenang  untuk  menerimanya sesuai  derajat  atau  silsilah  wali  dalam  pernikahan  Islam.  Proses  Nyelabar-besejati adalah  proses  adat  dan  karenanya  dilaksanakan  sesuai  aturan  adat.  Setiap  proses nyelabar-besejati harus dilakukan oleh minimal dua orang dari pihak penganten laki- laki  dengan  menggunakan  pakaian  adat  lengkap  atau  symbol-simbol  adat  dan membawa penginang  kuning (mangkok  yang  terbuat  dari  kuningan)  berisi  kain  tenun hitam  dan  putih  yang  diikat.  Mereka  tidak  boleh  langsung  memasuki pekarangan/gerbang  ( jebak )  keluarga  yang  dituju,  melainkan  terlebih  dahulu  mereka duduk didepan jebak sambil memukul-mukul penginang kuningnya. Apabila sampai tiga  kali  mereka  memukul  penginang  kuningnya,  namun  juga  belum  ada  satupun pihak keluarga yang keluar menemuinya, maka sang petugas sejati‟ akan angkat kaki dan pulang, sebagai pertanda mereka tidak diterima.

## 4. Akad Nikah
Apabila  sudah  terjadi  kesepakatan  dalam  proses  nyelabar-besejati,  antara pihak penganten perempuan dan pihak penganten laki-laki, maka akan dilaksanakan tahapn berikutnya akad nikah. Disini kepala dusun ( keliang sekaligus pemangku adat) akan  mendatangi  kantor  desa  untuk  melaporkan  sekaligus  meminta  NA,  sedangkan pihak kyai (tokoh agama kampung) akan berkoordinasi dengan pihak penghulu desa tentang  pelaksanaan  akad  nikah.  Penghulu  desa  menyiapkan  berkasnya,  sedangkan kyai  dan  keliang  akan  menjemput  walinya.  Proses  akad  nikah  murni  dilaksanakan sesuai  aturan  fiqh  (agama)  mulai  dari  pembacaan  kalam  ilahi,  tajdidussyahadah, sholawat  dan  istighfar  oleh  para  pihak  (wali  dan  kedua  penganten),  pembacaan khutbah nikah, ijab kabul, (sebagain di beberapa daerah ada pembacaan ta‟lik talak), nasehat perkawinan sambil penandatanganan berkas oleh penganten dan saksi-saksi, pemberian  mahar,  do‟a  dan  salam-salaman  oleh  penganten  kepada  seluruh  hadirin yang  ada.  Setelah  akad  nikah,  maka  proses  pernikahan  dianggap  sah  secara  agama. Dan para pihak sudah merasa bahagia, baik penganten maupun keluarga keduabelah pihak.  Namun,  belum  dianggap  selesai  secara  adat,  karena  masih  ada  tahapan selanjutnya yang disebut dengan sorongdoe atau sorongserah aji krame
5. Sorong Doe Dan Pegat Aji Krame,
Sorong  serah  doe  dan  pegat  aji  krame  biasanya  dilaksanakan  secara bersamaan  dengan  nyongkolan  sekaligus  pesta  perkawinan  ( begawe )  baik  oleh  pihak laki-laki  maupun  pihak  perempuan.  Apabila  pihak  perempuan  dari  luar  daerah  atau tidak  memiliki  keluarga  yang  akan  menerima due (harta),  maka  dijadikan  salah  satu keluarga dari pihak laki-laki yang dianggap sebagai keluarga pihak perempuan. Sorong serah  doe  atau  pegat  aji  krame  dianggap  sebagai  puncak  adat  Sasak  dalam perkawinan. Semua orang Sasak melaksanakannya karena takut atau keberatan kalau anaknya atau keturunannnya nanti disebut orang sebagai manusia tidak beradat . Proses sorongserah  doe  dan pegat  ajikrame  ini  terdiri  dari  pihak  laki-laki  sebagai  penyerah dan  pihak  penganten  perempuan  sebagai  penerima.  Menggunakan  pakain  adat lengkap ke pihak keluarga perempuan dengan masing-masing membawa seperangkat kebutuhan  hidup  keluarga  berupa  kain,  sabuk,  dan  sebagainya  yang  jumlahnya disesuaikan dengan aji krame (harga atau kasta penganten laki-laki dalam banjarnya). Kelas  terendah  bernama sepangan,  panjak,  pirak  atau  budak  belian dengan  kadar  nilai ajikrama lambang adat antara 17 dan 25. Kemudian tingkat yang disebut jajar karang dengan kadar nilai ajikrame lambang adat antara 33 dan 44. Peringkat agak atas lagi disebut perwangsa perbape dengan ajikrame lambang adat antara 66 dan 99. Kemudian menyusul perwangsa pemenak dan datu raden dengan ajikrame lambang adat antara 100 sampai  dengan  200.  Namun  demikian,  terdapat  perbedaan  ajikrame  lambang  adat antara satu daerah dengan daerah lain.

## 6. Nyongkolan,
Nyongkolan  adalah  prosesi  mengantarkan  kembali  pihak  perempuan  pada pihak keluarganya dan sekaligus pemberitahuan ke publik bahwa si penganten sudah menjadi pasangan suami-istri yang sah baik secara agama maupun adat, agar dia tidak dicurigai ataupun digangu lagi sebagaimana hak-haknya ketika masih lajang. Biasanya dalam  acara  ini  pasangan  pengantin  diarak  keliling  kampung  dengan  berjalan  kaki diiringi musik tradisional ( gendang belek dan kecimol ). Karena semenjak gadis dibawa lari (merari‟)  dia  tidakdiperbolehkan  pulang  hingga  akad  nikah  dan  sorongserah  doe, maka  dia  diantar  rame-rame  melalui  upacara  nyongkolan.  Biasanya,  proses nyongkolan  ini  banyak  menghabiskan  waktu  di  jalan  sebagai  media  publikasi pernikahan  kepada  khalayak.    sedangkan  bertemukangen  dengan  orantua  dan
keluarga  penganten  perempuan  berlangsung  singkat  dan  cepat.  Oleh  karena  itu, nyongkolan  belum  bisa  menjadi  ajang  temu  dua  keluarga  besar  untuk  saling berterima, maka dialaksanakan satu tahapan lagi yang dinamakan Rapah atau juga ada yang menyebutnya bales ones nae

## 7. Rapah
Setelah  nyongkolan,  biasa  keluarga  besar  penganten  laki-laki  beserta  kedua penganten baru bersama-sama datang ke rumah keluarga penganten perempuan dan disambut  oleh  keluarga  besarnya.  Pada  forum  inilah  temukenal  secara  akrab  kedua keluarga besar dilakukan. Saling bertanya  asal-usul, pekerjaan dan sebagainya. Pihak pengaten bebas untuk memilih, apakah mau menetap di rumah keluarga besar pihak perempaun  atau  pihak  laki-laki,  sudah  tidak  ada  halangan.  Keduanya  merupakan keluarga besar bersama.

## Keberadaaan Ulama Perempuan di Lombok
Secara  umum  perempuan  Sasak,  yang  menjadi  korban  terbesar  dari ketidakadilan  gender  dan  tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  mulai mendapatkan  akses  pendidikan  agama  Islam  pada  tahun  1943  dengan  berdirinya Nahdatul  Banat  Dakwah  Islamiyyah  (NBDI)  di  Lombok. 10 Seorang  yang  menjadi pimpinan atau pengasuh pondok pesantren, maka secara otomatis sekaligus menjadi tokoh agama pada masyarakat Sasak di Lombok yang disebut tuan guru. 11 Belum ada satupun  perempuan  di  Lombok  yang  mendapatkan  predikat tuan  guru ,  sekalipun perempuan Sasak memiliki peran yang sama dalam bidang sosial-keagamaan, seperti; menjadi pemimpin lembaga pendidikan, pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan, pemimpin partai politik bahkan aktivis lembaga swadaya masyarakat.
10 M. Noor, dkk, Visi Kebangsaan Relegius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tahun 1904-1997 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004) 58. Setelah berdirinya NBDI dan jumlah  pondok  pesantren  mengalami  perkembangan  secara  signifikan  dengan  rata-rata  membuka pesantren  putra  dan  pesantren  putri,  maka  akses  pendidikan  untuk  laki  dan  perempuan  dapat dikatakan terbuka dan setara, baik sebagai peserta didik atau santri maupun sebagai tenaga pendidik atau ustadz dan ustadzah . 11 Istilah “tuan guru” yang berkembang dan memasyarakat di kalangan suku Sasak di pulau Lombok identik dengan sebutan “Kyai Haji” yang berkembang pada masyarakat Islam, terutama di pulau Jawa.
Azyumardi  Azra  mengatakan  bakwa kajian  tentang  ”ulama  perempuan“ masih sangat langka, bukan hanya di Indonesia  tetapi juga di wilayah-wilayah muslim lain: Arabia, Asia Barat, Afrika, Anak Benua India dan sebagainya. Padahal, menurut Azyumardi  Azra  ada  sederet  nama  dari  kalangan  perempuan  yang  tercatat  dalam sumber-sumber  sejarah  Islam,  khususnya  di  Timur  Tengah  bahkan  mereka mempunyai  peran  penting    dalam  keilmuan  Islam  baik  sebagai  perawi,  pengajar maupun  penulis  bahkan  dalam  pembentukan  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam seperti madrasah, ribat dan lain-lain. 12
Organisasi  Sosial  Keagamaan  dan  Kemasyarakatan  yang  basis  jama‟ahnya adalah perempuan atau yang dikenal dengan ormas perempuan jumlahnya di Lombok sangat  signifikan.  Keberadaaanya  tidak  hanya  menjadi  lembaga  papan  nama  atau sekadar  memiliki  pelang  melainkan  betul-betul  dinamis  dan  fungsional. Kedinamisannya  ditandai  dengan  adanya  pergantian  kepemimpinan  sebagai  ruang kaderisasi sekaligus regenerasi. Sedangkan  kefungsionalannya ditandai dengan peran sosial yang dimainkan dalam bentuk kegiatan rutin maupun insidental. Agenda rutin dan  signifikan  seperti  pembinaan  struktural  hingga  tingkat  ranting  di  tingkat  desa, pembinaan majelis ta‟lim, dan penyelenggaraan serta pengelolaan lembaga pendidikan yang  dinaunginya.  Sedangkan  yang  taktis  insidental  seperti  melaksanakan  kegiatan atau  agenda-agenda  penguatan  wacana  dan  membangun  opini  melalui  diskusi, seminar  dan  workshop  baik  yang  diselenggarakan  sendiri  maupun  oleh  organisasi lainnya.
Menariknya,  Ulama  perempuan  Sasak  dalam  kategori  Ulama  Ormas,  yakni perempuan Sasak yang menjadi pimpinan Ormas Islam seperti Muslimat NU NTB, Muslimat  NW  NTB  dan  Asiyiah  NTB,  secara  latar  belakang  pendidikan  rata-rata menyandang gelar sarjana ( S1) bahkan tidak jarang yang S2 dan S3 bahkan mencapai gelar  akademik  tertinggi  yaitu  Guru  Besar.  Latar  belakang  keluarganya  sangat beragam  dari  masyarakat  awam  atau  biasa  secara  keilmuan  hingga  dari  kalangan keluarga  terhormat  secara  sosial  karena  keilmuannya.  Demikian  pula  dengan  latar
12 Azyumard  Azra,  Biografi    Sosial    Intelektual    Ulama  Perempuan  “Pemberdayaan  Historiografi” dalam Jajat Burhanuddin, Ulama Perempuan Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka  - PPIM-UIN, 2000, hal xxi - xxiii.
belakang ekonominya, bahkan posisioning keluarganya dalam strata sosial masyarakat Sasak juga beragam; ada yang masuk kategori bangsawan, perwangsa dan panjak atau jajar karang. Pengalaman cara mereka dalam melaksanakan pernikahanpun beragam; ada  yang  menggunakan  adat  merarik,  pisuke,  aji-krame  dan  nyongkolan,  tetapi  ada pula  yang  melalui  sistem  khitbah  (dilamar)  tanpa  merarik,  pisuke,  aji-krame  dan nyongkolan. Namun semuanya rata-rata memiliki pengetahuan yang memadai tentang adat  perkawinan  Sasak  yang  hidup  dan  hukum  perkawinan  sasak,  terutama  yang bersumberkan pada UU Perkawinana dan KHI, sedangkan hukum perkawinan Islam berbasis  pada  kitab-kitab  fiqh  klasik,  sebagian  kecil  yang  mengetahuinya  melalui pembacaan dari sumbernya secara langsung.
Kondisi  rumah  tangganya  masuk  dalam  kategori  mapan  atau  elite,  ditandai dengan  adanya  pembantu.  Dengan  demikian,  relasi  gender  dalam  kehidupan  rumah tangga  para  ulama  perempuan  ini  relatif  setara;  masing-masing  memiliki  pekerjaan tersendiri  baik  di  bidang  formal  maupun  informal.  Bagi  mereka,  selama  suami  dan istri  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  memadai  kemudian  ditopang  oleh  kondisi ekonomi rumah tangga yang memadai, maka segala hal yang dilakukan dalam rumah tangga, khususnya yang terkait dengan upaya saling memenuhi kebutuhan pokok dan maupun  skunder  antara  suami  dan  istri  dapat  dilakukan  dengan  asas  saling memahami atau atas dasar rahmah dan mawaddah.
Oleh  karena  itu,  menurut  ulama  perempuan,  yang  rata-rata  memiliki pemahaman  dan  pengetahuan  yang  luas  tentang  kesetaraan  Gender,  agenda  utama yang  harus  dilakukan  untuk  mewujudkan  kesetaraan  relasi  antara  suami  dan  istri dalam  rumah  tangga  adalah  mendorong  kaum  perempuan  sasak  untuk  terus menuntut ilmu setinggi-tingginya kemudian menikah setelah memiliki pekerjaan atau sumber  penghasilan.  Justru  mereka  berpandangan  bahwa  kelemahan  utama  dari sistem merarik, bukan pada pihak perempuan sebagai yang dicuri, melainkan merarik seringkali  dijadikan  sebagai  jalan  keluar  yang  bersifat kepepet (tak  berpikir  panjang), sehingga  mau  tak  mau  harus  dilangsungkan  pernikahan,  dengan  tak  jarang perempuan maupun laki-lakinya harus putus sekolah atau putus kuliahnya. Dukungan mereka  terhadap  sistem  khitbah  (peminangan)  terutama  kepada  putra-putri  mereka,
dimaknainya sebagai upaya pernikahan yang direncanakan secara matang oleh semua pihak; mempelai laki-perempuan maupun keluaraga keduanya.

## PEMBAHASAN
Sekalipun  ulama  perempuan  Sasak  memahami  bahwa  secara  teori  keadilan gender, maka sungguh banyak posisi perempuan sebagai pihak yang tidak disetarakan dengan  laki-laki  dalam  hal  adat  perkawinan  Sasak  dan  Hukum  Perkawinan  Islam. Namun,  bagi  mereka,  baik  yang  tidak  pernah  menjalankan  adat  perkawinan  Sasak maupun  yang  sudah  menjalaninya  berpandandangan  bahwa  hal  yang  harus  dicapai oleh pernikahan itu adalah tujuannya, yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang akan dirasakan oleh yang melangsungkan pernikahan yaitu suami dan istri, keluarga besarnya dan tentu saja adalah anak keturunannya. Rumah tangga yang dibentuk melalui institusi pernikahan (baik pakai adat maupun fiqh dan hukum Islam) akan  menjadi  lembaga  pendidikan  yang  terus  menerus  berusaha  memberikan pemahaman, pengeahuan, pengalamana dan keterampilan yang akan mendewasakan para pengelolanya (suami dan istri) sekaligus keturunannya sebagai anak didik.
Oleh  karena  itu,  mereka  menekankan  pada  pemenuhan  hal-hal  substantif dalam  proses  pernikahan  seperti  kematangan  pendidikan,  sikap,  mental  dan  modal pekerjaan kedua mempelai dibarengi dengan kesepakatan-kesepatakan yang dibangun secara trans-emperik baik antar kedua pasangan suami-istri maupun dengan orang tua masing-masing  dan  antar  keluarga  besarnya.  Bila  hal  ini  terbangun  dan  terpenuhi, maka  proses  pernikahannya  dianggap  sebagai  prosesi  ritualnya.  Oleh  karena  itu, dakwah  ulama  perempuan  justru  terfokus  pada  peingkatan  kualitas  sumberdaya melalui dunia pendidikan, ekonomi dan penyadaran ibu-ibu rumah tangga untuk ikut serta  mendorong  anak-anaknya  menuntut  ilmu  tanpa  pilih  kasih  atau  perbedaan gendernya.
Dengan  memanfaatkan  lima  variable  pendeteksi  ketidakadilan  gender  dalam keluarga,  yaitu  (1)  marginalisasi  (2)  subordinasi  (3)  streotipe  negative  (4)  kekerasan ( violence )  dan  (5)  beban  kerja  lebih  panjang  dan  lebih  banyak  ( double  burden ), 13 dapat
13 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997),  6.
ditemukan  sejumlah  problem  ketidakadilan  gender  dalam  hukum  dan  praktek perkawinan masyarakat Sasak di Lombok - Nusa Tenggara Barat, antara lain;
1. Konsepsi perkawinan masyarakat Sasak sudah banyak mengalami pergeseran, dari perkawinan yang mengutamakan perkawinan antar misan ( merarik betempuh pisak) atau antar keluarga besar ( merarik pesupuk uat benang ) demi mempertahankan status atau  strata  sosial  menjadi  perkawinan  antar  wilayah  atau  antar  keluarga  bahkan etnis  ( merarik  pegaluh  gumi  paer ).  Namun  tradisi merarik,  Pisuke  dan  Sorongserah- ajikrame masih  tetap  dipertahankan.  Padahal  dalam  praktek merarik,  pisuke  dan sorongserah-ajikrame terlihat  dengan  jelas  merginalisasi  peran  perempuan,  yaitu sebagai  pihak  yang  dicuri,  dibayar  dan  pasrah  mengikuti  strata  suaminya. Demikian  halnya  dengan  konsep  fiqh  yang  diawali  dengan  khitbah  dan  akad nikah.  Proses  pelaskanaan  fiqh  yang  diawali  dengan  khitbah,  ijab-qabul,  saksi nikah dan pembayaran mahar juga menempatkan perempuan sebagai pihak yang disubordinasi; dilamar, diijab-qabulkan dan dibayarkan maharnya.
2. Proses merarik/khitbah,  pisuke/mahar,  diijab-qabulkan  dan  disorongserah-ajikramekan dibagian  hulu  menuju  kehidupan  berumahtangga  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat  Sasak  menunjukkan  dua  hal  sekaligus,  yaitu  (a)  konsepsi  masyarakat Sasak melalui adat dan fiqh tentang perempuan sebagai jenis kelamin nomor dua ( the second  sex )  dengan  sifat  feminimnya;  lemah  dan  emosional,  sehingga  harus dilindungi  dan  diperankan  dalam  domistik.  Sedangkan  laki-laki  adalah  jenis kelamin pertama ( the first sex ) dengan sifatnya yang maskulin; kuat, tegas, rasional dan berani, sehingga harus berfungsi sebagai pemimpin bagi perempuan baik di ranah  domistik  maupun  public.  (b) merarik/khitbah,  pisuke/mahar,  diijab-qabulkan dan  disorongserah-ajikramekan merupakan  wadah  sosialisasi  ekternalisasi  dan internalisasi  konsepsi-konsepsi  tentang  eksistensi  laki  dan  perempuan  yang  bias gender. 14
14 Menurut  Taisir  dan  Muslihun  terdapat  9  bentuk  superioritas  suami  sebagai  dampak  dari  tradisi perkawinan  adat  Sasak  ( merari’ )  sebagai  berikut:  (1)  terjadinya  perilaku  atau  sikap  yang  otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan keluarga; (2) terbaginya pekerjaan domestik hanya bagi isteri dan dianggap tabu jika lelaki (suami) Sasak mengerjakan tugas-tugas domestik; (3) perempuan karier juga tetap diharuskan dapat mengerjakan tugas domestik di samping tugas atau pekerjaannya di luar rumah dalam memenuhi ekonomi keluarga (double faurden/peran ganda); (4) terjadinya praktek kawin-cerai yang sangat akut dan dalam kuantitas yang cukup besar di Lombok; (5) terjadinya peluang berpoligami yang lebih besar bagi laki-laki (suami) Sasak dibandingkan lelaki (suami) dari etnis lain; (6) kalau terjadi
perkawinan lelaki jajar karang dengan perempuan bangsawan, anaknya tidak boleh menggunakan gelar kebangsawanan  (mengikuti  garis  ayah),  tetapi  jika  terjadi  sebaliknya,  anak  berhak  menyandang  gelar kebangsawanan ayahnya; (7) nilai perkawinan menjadi ternodai jika dikaitkan dengan pelunasan uang pisuke ;  (8)  kalau  terjadi  perceraian,  maka  isterilah  yang  biasanya  menyingkir  dari  rumah  tanpa menikmati nafkah selama „iddah, kecuali dalam perkawinan nyerah hukum atau nyerah mayung sebungkul ; (9) jarang dikenal ada pembagian harta bersama, harta biasanya diidentikkan sebagai harta ayah (suami) jika  ada  harta  warisan,  sehingga  betapa  banyak  perempuan  (mantan  isteri)  di  Sasak  yang  hidup  dari belaian nafkah anaknya karena dianggap sudah tidak memiliki kekayaan lagi. Lihat juga Muslihun Muslim dan Muhammad Taisir, Tradisi Merari’: Analisis Hukum Islam dan Gender Terhadap Adat Perkawinan Sasak, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2009). Bandingkan dengan  penelitian  yang dilakukan oleh  M. Nur Yasin dan menemukan setidaknya ada empat prinsip dasar yang terkandung dalam praktik kawin lari (merari) di pulau Lombok.
Pertama ,  prestise  keluarga  perempuan.  Kawin  lari  ( merari’ )  dipahami  dan  diyakini  sebagai  bentuk kehormatan  atas  harkat  dan  martabat  keluarga  perempuan.  Atas  dasar  keyakinan  ini,  seorang  gadis yang  dilarikan  sama  sekali  tidak  dianggap  sebagai  sebuah  wanprestasi  (pelanggaran  sepihak)  oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat tertentu di Lombok  bahwa  dengan  dilarikan  berarti  anak  gadisnya  memiliki  nilai  tawar  ekonomis  yang  tinggi. Konsekuensinya,  keluarga  perempuan  merasa  terhina,  jika  perkawinan  gadisnya  tidak  dengan  kawin lari ( merari’ ).
Kedua , superioritas, lelaki, inferioritas perempuan. Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari sebuah kawin lari ( merari’ ) adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial  psikologis  calon  istri.Terlepas  apakah  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka  dan  telah direncanakan  sebelumnya  maupun  belum  direncana-kan  sebelumnya,  kawin  lari  ( merari’ )  tetap memberikan  legitimasi  yang  kuat  atas  superioritas  lelaki.  Pada  sisi  lain  menggambarkan  sikap inferioritas,  yakni  ketidakberdayaan  kaum  perempuan  atas  segala  tindakan  yang  dialaminya. Kesemarakan kawin lari ( merari’ ) memperoleh kontribusi yang besar dari sikap sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau,bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut.
Ketiga ,  egalitarianisme.Terjadinya  kawin  lari  ( merari’ )  menimbulkan  rasa  kebersamaan  (egalitarian)  di kalangan  seluruh  keluarga  perempuan.  Tidak  hanya  bapak,  ibu,  kakak,  dan  adik  sang  gadis,  tetapi paman, bibi, dan seluruh sanak saudara dan handai taulan ikut terdorong sentimen keluarganya untuk ikut  menuntaskan  keberlanjutan  kawin  lari  ( merari’ ).  Kebersamaan  melibatkan  komunitas  besar masyarakat di lingkungan setempat. Proses penuntasan kawin lari ( merari’ ) tidak selalu berakhir dengan dilakukannya pernikahan, melainkan adakalanya berakhir dengan tidak terjadi pernikahan, karena tidak ada kesepakatan antara pihak keluarga calon suami dengan keluarga calon istri. Berbagai ritual, seperti mesejah,  mbaitwah,  sorongserah,  dan  sebagainya  merupakan  bukti  konkrit  kuatnya  kebersamaan  di antara keluarga dan komponen masyarakat.
Keempat ,  komersial.  Terjadinya  kawin  lari  hampir  selalu  berlanjut  ke  proses  tawar  menawar pisuke .
Proses nego berkaitan dengan besaran pisuke yang biasanya dilakukan dalam acara mbait wall sangat kenta! dengan nuansa bisnis. Apapun alasannya, pertimbangan-pertimbangan dari aspek ekonomi yang paling  kuat  dan  dominan  sepanjang  acara  mbait  wali.  Ada  indikasi  kuatbahwa  seorang  wah  merasa telah  membesarkan  anakgadisnya  sejak  kecil  hingga  dewasa.  Untuk  semua  usaha  tersebut  telah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Sebagai akibatnya muncul sikap dari orang tua yang ingin agar biaya membesarkan anak gadisnya tersebut memperoleh ganti dari calon menantunya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat sosial anak dan orang tua semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat sosial dan tingkat pendidikan anak serta orang tua semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan.Baca ; M. Nur Yasin, “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari‟) di Pulau Lombok”, Jurnal Istinbath No. I Vol. IV Desember 2006, h. 73-75.
3. Berdasarkan  konsepsi  masyarakat  Sasak  terhadap  eksistensi laki  dan  perempuan yang  bias  gender  dan  terus  menerus  mendapatkan  ruang  untuk  sosialisasi, ekternalisasi  dan  internalisasinya  melalui merarik,  khitbah,  pisuke,  mahar,  ijab-qabul dan  sorongserah-ajikrame pada  bagian  hulu  pernikahan  Sasak,  maka  muncul pembagian hak dan kewajiban yang timbang antara laki dan perempuan pada saat berumah  tangga  dan  setelahnya,  seperti  hak  sebagai  kepala  rumah  tangga,  hak berpoligami,  hak  thalak,  hak  ruju,  hak  memukul  bilamana  istri nusyuz dan  hak jatah lebih dalam warisan.
4. Konsepsi  dan  hak  laki-laki  yang  tidak  setara  ini  adalah  bentuk  ketidakadilan gender dan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun rasa keadilan senantiasa  dipengaruhi  oleh  keyakinan  yang  ditananamkan  secara  magis  melalui adat  dan  agama.  Ketidaksetaraan  relasi  laki  dan  perempuan  dalam  perkawinan dan  rumah  tangga  masyarakat  Sasak  terkadang  dianggap  sebagai  hal  yang  wajar bahkan  adil.  Padahal  UU  No.  1  tahun  1974  dalam  sebagian  pasalnya  telah berusaha  mewujudkan  kesetaraan  gender  seperti  keharusan  adanya  izin  istri sebagai syarat poligami, keharusan adanya akte nikah dan pengakuan thalak hanya melalui  keputusan  Pengadilan  Agama.  Bahkan  UU  No.  23  Tahun  2004  tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dibuat semata-mata sebagai afirmative action bagi  perempuan  korban  kekerasan.  Namun  ruang  sosialisasinya  menjadi terbatas  dan  bahkan  tuan  guru,  yang  nota  bene  laki-laki,  enggan  untuk menerimnya.

## KESIMPULAN
1. Keberadaan  Ulama  Perempuan  Sasak  menjadi  realitis  baik  secara  teoritik maupun  sosiologis.  Secara  teoritik,  Azyumardi  Azra,  sekalipun  menilai  istilah “Ulama  Perempuan”  sebagai  istilah  bias  gender  menurut  perspektif  keadilan gender,  namun  sebagai  bentuk affirmatif  action ,  maka  dia  tetap  menggunakan istilah  ulama  perempuan  dengan  kategorisasi  berbasis  peran  dan  wilayah dominanya,  seperti;  “ulama  kampus”,  “ulama  pesantren”,  “ulama  organisasi sosial  keagamaan”,  “ulama  aktivis  sosial  politik”,  dan  “ulama  tablig”.  Apabila teori  ini  diperkuat  dengan  pendapat  Fahrurrozi  dengan  4  aspek  yang  menjadi
konsepsi  umum  masyarakat  Sasak  tentang  Tuan  Guru  (sebagai  ulama  di Lombok)  yang  hanya  berdasar  pada  4  aspek, 15 yaitu;  1)  kepribadian;  kharisma, akhlak,  kesalehan.  2)  kapabilitas;  keilmuan  dan  kecerdasan.  3)  kapasitas; pengayom mayarakat, guru ngaji dan da‟i. 4) pengakuan sosial; adanya legitimasi dari masyarakat maka sesungguhnya banyak dari kalangan perempuan Sasak yang dapat  diketegorikan  sebagai  ulama,  yaitu  perempuan  yang  menjadi  pemimpin pondok  pesantren,  pemimpin  politik,  pemimpin  Ormas  Islam,  pemimpin gerakan  sosial  (aktivis  LSM),  pemipin  lembaga  pendidikan  formal,  penceramah antar  majelis  ta‟lim  dan  sebagainya.  Tentu  saja  keempat  aspek  yang dikonsepsikan  masyarakat  Sasak  terhadap  figur  Tuan  Guru  terdapat  pada perempuan-perempuan  Sasak  yang  menjadi  pemimpin  pondok  pesantren, Ormas, politik, LSM, majelis ta‟lim dan sebagainya. Keterpilihan mereka sebagai pemimpin  dikomunitas  kelembagaannya  tentu  saja  karena  memenuhi  kriteria- kriteria normatif, ideologis dan praktis lainnya.
2. Ulama  perempuan  Sasak  justru  menilai  keberadaan  “merarik”  saat  ini  sebagai institusi  yang  ambil  andil  dalam  menggagalkan  proyek  peningkatan  SDM, khususnya  perempuan  Sasak,  melalui  jenjang  pendidikan  formal  yang  setinggi- tingginya. Mereka tidak anti adat Sasak, tetapi mereka beraliran progressif, di mana konsepsi  atau  tujuan  harus  menjadi  barometer  menata  institusi  sosial.  Apapun bentuk  institusi  adat  yang  ada,  selama  dinilai  mengalang  bagi  tercapainya konsepsi/tujuan  yang  lebih  baru  dan  besar,  maka  harus  direformasi.  Tentunya dengan  tetap  memperhatikan  kesimbangan  sistemnya,  mengganti  satu,  harus diperhatikan sistem lainnya yang disfungsi untuk ikut difungsikan. Keadilan secara posisi  atau  keadilan  formalistik,  dimana  posisi-posisi  dominan  laki  dalam  proses akad  nikah  harus  diambil  alih  oleh  perempuan,  selama  tidak  dibarengi  dengan kualitas  persyaratan  lainnya  secara  substanstif,  maka  justru  tidak  akan menimbulkan  keadilan  yang  sesungguhnya  bagi  kedua  belah  pihak,  selain  karena harus  menghadapi  rintangan  yang  terjal  dan  sistemik,  yakni  menggugat  fiqh  dan eksistensi  Tuan  Guru  dan  Tokoh  Adat  yang  patriarkhis,  sehingga  mengabaikan
15 Fahrurrozi,  Tuan  guru  antara  idealitas  normative  dengan  realitas  social  pada  masyarakt  Lombok, Jurnal Penelitian Keislaman – IAIN Mataram , vol. 7 No. 1 Desember 2010, hal. 228 - 248
sendiri  agenda-agenda  pemberdayaan  yang  jauh  lebih  substantif  untuk  modal perbaikan relasi gender yang setara dalam rumah tangga kelak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Amin, Metodologi  Penelitian  Agama;  Pendekatan  Multidisipliner ,  Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006
Amal, Siti Hidayati, Beberapa Perspektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Wanita, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1995
Amin, Qasim, Tahrīr al-Mar’ah , Mesir: Markas Arabiyah Li Bahas Wan Nasir. 1994 Anak Agung Ketut Agung, Kupu-Kupu Kuning Yang Terbang Di selat Lombok, Lintasan Sejarah Kerajaan Karangasem (1661-1950) , Denpasar, Upada Sastra, 1991 Bayu Windia, Manusia Sasak Bagaimana Menggaulinya? , Yogyakarta: Genta Press, 2006 Burhanudin, jajat (ed), Ulama Perempuan Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2002, Djuwita, Warni, Potret Ulama Perempuan Sasak, ULUMUNA, Edisi 13 tahun 2003.
Erni  Budiwanti,  Islam  Sasak;  Wetu  Telu  Versus  Waktu  Lima,  terj.  Noorcholis  dan Hairus Salim (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 1.
Fath.  Zakaria, Mozaik  Budaya  Orang  Mataram, (Mataram:  Yayasan  Sumurmas  Al- Hamidy, 1998)
F.  Masdar  Mas‟udi,  Islam  Dan  Hak-Hak  Reproduksi  Perempuan,  Bandung:  Mizan, 1996.
Fathurrahman Zakaria, Mozaik Budaya Orang Mataram ; Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998
Fakih,  Mansour,  dkk,  Membincang  Feminisme  Diskursus  Gender  Perspektif  Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1994
Gde Suparman, Babad Praya , Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994 --------------------, Babad  Sakra ,  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, 1994
--------------------, Dulang  1  Perkawinan ,  (Mataram:  Lembaga  Pembakuan  dan PenyebaranAdat Sasak, 1995)
---------------------, Titi  Tata  Adat  Perkawinan  Sasak,  Kepembayunan  Lan  Candrasengkala (Mataram:  Lembaga  Pembukuan  dan  Penyebaran  Adat  Sasak  Mataram Lombok, 1988).
Hotman M. Siahaan, Sejarah dan Teori Sosiologi , Jakarta, Erlangga, 1986 Hasyim, Syafiq (ed.), Menakar Harga Perempuan, Bandung: Mizan, 1999.
Jamaluddin,  Sejarah  Peradaban  Tuan  Guru  Di  Lombok  (1860-1960),  Jakarta: Balitbang  Kemenag RI, 2012.
Lukito,  Ratno,  Pergumulan  Antara  Hukum  Islam  dan  Adat  di  Indonesia,  Jakarta: INIS, 1998.
John Ryan Bartholemew, Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001)
Lukman, Sejarah, Masyarakat dan Budaya Lombok , Mataram: DepDikBud, 2004
M.  Nur  Yasin,  “Kontekstualisasi  Doktrin  Tradisional  Di  Tengah  Modernisasi Hukum  Nasional:  Studi  tentang  Kawin  Lari  (Merari‟)  di  Pulau  Lombok”, Jurnal Istinbath No. I Vol. IV Desember 2006
M.  Ahyar  Fadly, Islam  Lokal  Akulturasi  Islam  di  Bumi  Sasak ,  Bagu:  STAIIQH  Press, 2008.
Muslihun  Muslim  dan  Muhammad  Taisir, Tradisi  Merari’:  Analisis  Hukum  Islam  dan Gender Terhadap Adat Perkawinan Sasak , (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2009)
Muhammad Husein, Fiqh Perempuan, Yogyakarta: LKiS, 2001.
Mernissi,  Fatima,  Menengok  Kontroversi  Peran  Wanita  dalam  Politik,  terj.  M. Masyhur Abadi, Surabaya: Dunia Ilmu. 1997
Musdah, Siti Mulia, Muslimah Reformis, Bandung: Mizan. 2005
Muslikhati, Siti, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam, Jakarta: Gema Insani, 2004
Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2001) Noor  M.,  dkk, Visi  Kebangsaan  Relegius;  Refleksi  Pemikiran  dan  Perjuangan  TGKH Muhammad  Zainuddin  Abdul  Madjid  Tahun  1904-1997, Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu, 2004
Solichin  Salam, Lombok  Pulau  Perawan:  Sejaroh  dan  Masa  Depannya (Jakarta:  Kuning Mas, 1992),
Tim Departemen Pendidikan  dan Kebudayaan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat (Jakarta: Depdikbud, 1995)
UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
Umam,  Fawaizul,  Persepsi  Tuan  Guru  Tentang  Relasi  Gender  di  Pulau  Lombok,
Jurnal Penelitian Keislaman , Vol.1, No. 1, Desember 2004.
Wacana, Babad Lombok , Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976
Yasin,  M.  Nur,  “Poligami  Islam  Sasak”  dalam Istiqro’ Jurnal  Penelitian  Islam Indonesia, Volume  03, Nomer 01, 2004.