## Jurnal Ecogen
Universitas Negeri Padang
Vol. 5 No. 3  2022 Page  498-507

## Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

## Desri Nora AN
Universitas Negeri Padang *Corresponding author : *Corresponding author
This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

## PENDAHULUAN
Kebijakan  pendidikan  tidak  bisa  lepas  dari  hakikat  pendidikan,  yaitu  usaha  untuk memanusiakan anak manusia dan menyiapkan mereka untuk menjadi generasi penerus bangsa yang  cerdas  dan  nasionalis  serta  beriman  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa  sebagaimana  yang termaktub dalam pembukaaan UUD 1945 alinea keempat (Bakry, 2010:3). Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang merupakan keputusan – keputusan atau pilihan – pilihan  tindakan  yang  secara  langsung  dibuat  oleh  pihak  tertentu  (dalam  hal  ini  pemerintah) guna mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan  publik,  yakni  rakyat  banyak,  penduduk,  masyarakat  atau  warga  negara  (Bakry, 2010:1).
Saat  ini  pemerintah  telah  berupaya  untuk  membuat  dan  mengeluarkan  kebijakan pendidikan  kepada  seluruh  warga  negaranya  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  akses pendidikan  dan  pemerataan  mutu  pendidikan.  Peningkatan  akses  dan  pemerataan  mutu pendidikan  merupakan  amanat  dari  Undang – Undang  Dasar  1945  untuk  memberikan kesempatan  kepada  setiap  masyarakat  untuk  memenuhi  hak  dasarnya  dengan  mendapatkan pendidikan  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  demi  kesejahteraan  umat  manusia. Peningkatan akses pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi penduduk

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Received 13 Mei 2022 Accepted 12 Oktober 2022 Published 13 Oktober 2022
Keywords: school zoning program.

## DOI :
http://dx.doi.org/10.24036/jmpe.v5i3.12904
This study aims to determine efforts to equalize the quality of  education  through  zoning  programs.  This  research  is  a literature study that discusses school zoning programs as an effort  to  equalize  education.  One  of  the  efforts  in  equitable distribution  of  education  carried  out  by  the  government  is the  school  zoning  program.  Research  using  a  literature approach, literature study is any effort made by researchers to collect information that is relevant to the topic or problem that will or is being studied. The results of this study show that  1)  There  are  positive  and  negative  impacts  on  the implementation of the zoning system, 2) Causes of Problems in the Zoning System Policy 3) Solutions to the Problems of the PPDB Zoning System.
di usia sekolah yang mendapat pendidikan. Penuntasan akses pendidikan merupakan prioritas yang  utama  pada  pembangunan  pendidikan  di  Indonesia.  Dalam  memperbaiki  sistem pendidikan dan untuk mewujudkan upaya pemerintah dalam hal pemerataan mutu pendidikan, pemerintah  melalui  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Taman  Kanak  -  Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat. Permendikbud tersebut mnegatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan pada sekolah negeri dalam menerima calon peserta didik baru.
Sistem  zonasi  lazimnya  suatu  kebijakan  di  dunia  pendidikan  yang  terus  menghadapi dinamika  penerapan.  Penerapan  sistem  zonasi  menghadapi  beberapa  kali  pergantian  dan pembaharuan peraturan  yang mana  Permendikbud  No. 17 Tahun 2017 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diduga tidak cocok untuk diterapkan secara menyeluruh, dan setelah itu diterbitkan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 kemudian menghadapi penyempurnaan lewat Permendikbud No. 20 Tahun 2019 mengenai perubahan persyaratan  sistem zonasi (Oktaviari, 2020).  Pada  tahun  2021  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  kembali  berubah  dengan diterapkannya Permendikbud No 1 Tahun 2021 yang mencabut dan tidak memberlakukan lagi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka dari itu dalam Permendikbud tersebut sudah mengatur perihal sistem zonasi yang wajib diaplikasikan dalam menerima calon peserta didik baru (PPDB) (Permendikbud RI, 2021).
Kebijakan PPDB pada prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan memeratakan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut maka disusunlah peraturan  PPDB  zonasi.  Peraturan  PPDB  memberi  konsekuensi  jangka  panjang  bahwa  zonasi pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam  melayani  setiap  peserta  didik.  Sistem  zonasi  PPDB  mengatur  sekolah  negeri  milik pemerintah  daerah  wajib  menerima  calon  peserta  didik  yang  berdomisili  pada  radius  zona terdekat  dari  sekolah  paling  sedikit  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dari  total  jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya rombongan belajar pada  setiap  sekolah.  Namun  demikian,  sekolah  dapat  menerima  peserta  didik  di  luar  zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 20% dan paling banyak 15 % karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali, dan jalur afirmasi 15 %.
Berbagai  masalah  yang  timbul  diakibatkan  adanya  kebijakan  sistem  zonasi,  baik  itu  pada siswa,  orang  tua,  guru,  dan  juga  masyarakat  sekitar.  Permasalahan  mulai  muncul  dimana sekolah  favorit  pada  umumnya  berbiaya  mahal  sehingga  persaingan  untuk  memperebutkan akses terhadap pendidikan sebagain besar hanya menjadi arena kompetisi bagi masyarakat yang memiliki latarbelakang ekonomi menengah ke atas. Hal ini secar tidak langsung menutup akses bagi  masyarakat  kelas  ekonomi  menengah  ke  bawah  untuk  merebut  kesempatan  pendidikan karena terbentur oleh kemampuan finansial. Keinginan untuk menimba pengetahuan di sekolah
favorit menjadi luntur dan terpaksa harus menerima kenyataan masuk sekolah non-favorit. Mutu pendidikan yang rendah dan fasilitas sarana penunjang pembelajaran yang kurang memadai di sekolah non-favorit menjadi alasan sepinya minat siswa untuk menimba pengetahuan di sekolah tersebut. Berdasarkan beberapa kontra yang ditemukan karena penerapan sistem zonasi, penulis menjadi tertarik untuk mengangkat suatu judul yaitu ”Implentasi Kebijakan Sistem Zonasi”

## METODE PENELITIAN
Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur  dan  sistematis  serta  memiliki  serta  memiliki  tujuan  tertentu  baik  secara  praktis ataupun teoritis. Bersifat ilmiah karena berdasar ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  waktu,  dana  serta  aksebilitas  terhadap tempat  dan  data,  (Raco,  2010).  Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  yang  berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi” menggunakan pendekatan kepustakaan. Studi pustaka merupakan  segala  usaha  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  menghimpun  informasi  yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.
Menurut  (Khatibah,  2011)  Sebelum  melakukan  telaah  bahan  pustaka,  peneliti  harus mengetahui  terlebih  dahulu  secara  pasti  tentang  dari  sumber  mana  informasi  ilmiah  itu  akan diperoleh.  Adapun  beberapa  sumber  yang  digunakan  antara  lain;  buku-buku  teks,  jurnal ilmiah,referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Zonasi
Kebijakan  PPDB berbasis sistem zonasi merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menghilangkan label sekolah favorit dan tidak favorit. Kebijakan sistem zonasi pertama  kali  diterapkan  pada  tahun  2017  pada  masa  pemerintahan  Jokowi  dibawah  kendali Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud),  Muhadjir  Effendy.  Melalui  sistem zonasi  diharapkan  semua  masyarakat  bisa  mendapatkan  pendidikan  yang  lokasinya  dekat dengan tempat tinggal. Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak  menurut  (Purwanti dkk., 2018). Menurut (Mahpudin, 2020) Kebijakan  sistem zonasi merupakan aturan terkait proses penerimaaan siswa baru di sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA). Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sekolah berwajiban  untuk  menerima  calon  peserta  didik  yang  berdomisili  pada  radius  zona  terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima (Nanggala, 2020). Ketentuan mengenai zonasi dicantumkan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Permendikbud 17/2017 di mana sekolah wajib menerima paling sedikit 90% peserta didik yang berdomisili pada radius  zona  terdekat  dari  sekolah.  Keterangan  domisili  ini  dibuktikan  dengan  kartu  keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
Menurut (Andina, 2017) dengan adanya zonasi dapat menyebabkan calon peserta didik yang bernilai  tinggi  tidak  dapat  diterima  di  sekolah  yang  diinginkan  karena  berdomisili  jauh  dari
sekolah tersebut. Calon peserta didik merasa kesulitan untuk masuk ke sekolah terbaik karena berada di zona yang berbeda yang padat populasinya, sehingga terpaksa mendaftar ke sekolah di zona terdekatnya yang mutunya kurang baik. Sebaliknya, banyak sekolah favorit yang berada di lokasi tidak padat penduduk, sehingga tidak dapat memenuhi kuota. Di sisi lain, sekolah yang mengutamakan  nilai  juga  mendapat  protes  dari  masyarakat  sekitar  yang  anaknya  tersisihkan karena  tidak  dapat  bersaing  dengan  calon  peserta  didik  yang  nilainya  lebih  tinggi.  Kebijakan sistem  zonasi  pendidikan  dijalankan  dengan  tujuan  percepatan  pemerataan  mutu  pendidikan pada satuan-satuan pendidikan di Indonesia menurut (Darwis, 2020). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan bahwa PPDB sistem zonasi dapat memberikan akses yang  setara  dan  adil  kepada  semua  peserta  didik  tanpa  melihat  kemampuan  (prestasi)  dan perbedaan status sosial ekonomi.
Menurut  (Haryanti,  2020)  Sistem  zonasi  PPDB  bertujuan  untuk:  a)  Menjamin  penerimaan peserta  didik  baru  berjalan  secara  objektif,  transparan,  akuntabel,  nondiskriminatif,  dan berkeadilan  dalam  rangka  mendorong  peningkatan  akses  layanan  pendidikan,  b)  Menjamin ketersediaan  dan  kesiapan  satuan  pendidikan  (sekolah  negeri,  khususnya)  untuk  dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, c) Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu  pendidikan  yang  berkeadilan  pada  setiap  zona/  wilayah  yang  ditetapkan  mendekati tempat tinggal peserta didik, d) Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan  bersama  oleh  setiap  satuan  pendidikan  yang  ada  di  wilayah/  zona  yang  telah ditetapkan. Menurut (Yuliani, 2021) tujuan sistem zonasi sekolah adalah: Memeratakan Akses Pendidikan, Mendekatkan Lingkungan Sekolah dengan Lingkungan Keluarga, Menghapuskan Eksklusivitas  dan  Diskriminasi,  Membantu  Analisis  Perhitungan  Kebutuhan  Guru  dan Distribusinya, Mendorong Kreativitas Guru, Membantu Pemerintah Daerah dalam Memberikan Bantuan.

## Penyebab Permasalahan Pada Kebijakan Sistem Zonasi
Terdapat beberapa penyebab permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan zonasi tersebut. Beberapa orang tua dan murid masih belum mengetahui bahwa  pelaksanaan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  tahun  pelajaran  2018  lebih mengutamakan  peserta  didik  yang  bertempat  tinggal  di  sekitar  sekolah,  sehingga  orang  tua murid  mengalami  kebingungan  pada  saat  melakukan  pendaftaran.  Adapun  masalah  lainnya yaitu tidak semua satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik sesuai dengan daya tampung yang telah ditentukan menurut (Marini & Utoyo, 2019).
Persepsi  kontra  yang  berkembang  menurut  (Widyaningtyas  dkk.,  2021)  yaitu  menurut sebagian masyarakat sistem zonasi justru membuat kualitas pendidikan semakin menurun dan melanggar  hak  anak  untuk  menempuh  pendidikan  dimana  saja.  Selain  itu  masyarakat menganggap  banyak  guru  yang  harus  menyesuaikan  dengan  peserta  didik  yang  memiliki kemapuan beraneka ragam. Zonasi juga dianggap dapat mematikan cita-cita dari peserta didik, jika  dulu  peserta  didik  yang  memiliki  tekad  belajar  dengan  rajin  agar  diterima  disekolah unggulan kini harapan tersebut harus di hilangkan, karena dengan adanya sistem zonasi sudah
tidak ada istilah sekolah unggulan maupun tidak. Dengan adanya sistem zonasi peserta didik akan merasa tidak ada tantangan dalam belajar karena sudah merasa cukup dengan apa yang didapat. Selain itu motivasi belajar juga dapat hilang karena peserta didik tidak mendapatkan sekolah  yang  diinginkan  sehingga  semangat  dalam  menempuh  pendidikan  tidak  maksimal menurut (Widyastuti, 2020).
Menurut (Yuliani, 2021) Pemerataan kualitas pendidikan yang masih timpang Pemerataan kualitas  pendidikan  yang  dimaksudkan  adalah  pemerataan  dalam  memberikan  akses pendidikan, yakni berupa sarana prasarana dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran, kualitas dan distribusi guru. Ukuran pemerataan kualitas pendidikan yang dimaksud tersebut mencakup semua sekolah. Dengan kata lain, semua sekolah memiliki sarana prasarana dan fasilitas sekolah yang  sama,  kualitas  dan  distribusi  guru  yang  sama  juga.  Namun,  fakta  temuan  di  lapangan berbeda. Bahkan, masyarakat sendiri mampu membedakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya ditinjau dari pemerataan kualitas pendidikan di atas. Hal tersebut telah memicu polemik di masyarakat. Masyarakat masih menganggap bahwa pemerataan kualitas pendidikan belum merata atau masih timpang. Alhasil, PPDB dengan sistem zonasi belum dapat diterima. Pemerintah dinilai tidak adil karena masih terdapat ketimpangan sekolah yang satu dengan yang lain  dilihat  dari  fasilitas  dan  kualitas  guru.  terciptanya  pemerataan  kualitas  pendidikan  yang dimaksudkan oleh pemerintah masih jauh dari harapan meskipun dengan PPDB sistem zonasi ini  pemerintah  akan  mewujudkannya.  Pemerataan  kualitas  pendidikan  ini,  seperti  harapan pemerintah  tersebut,  bisa  juga  dipetakan  melalui  PPDB  sistem  zonasi  ini.  Dengan  kata  lain, pemerintah  akan  mengupayakan  secepat  mungkin  kebutuhan  -  kebutuhan  sekolah  seperti sekolah-sekolah  yang  banyak  diminati  oleh  masyarakat.  Sekolah  -  sekolah  yang  diminati  oleh masyarakat tersebut bukan tidak beralasan. Alasan utamanya, bisa jadi karena sekolah tersebut didukung oleh fasilitas dan kualitas guru yang ideal. Oleh karena itu, PPDB dengan sistem zonasi ini  akan  berjalan  baik  untuk  beberapa  tahun  ke  depan  jika  pemerataan  kualitas  pendidikan diwujudkan pada semua sekolah. Kepala sekolah dan guru juga mengakui bahwa pemerataan kualitas pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah dapat terwujud secepat mungkin dengan memenuhi kebutuhan sekolah. Secara pribadi, kepala sekolah juga masih melihat ketimpangan di  beberapa  sekolah.  Padahal,  status  sekolahnya  sama,  yaitu  sekolah  negeri.  Tidak  heran, masyarakat masih menganggap bahwa masih ada sekolah- sekolah yang difavoritkan dan tidak difavoritkan.
Dalam penerapannya di Kota Surakarta sistem zonasi menuai berbagai kendala. Misalnya jumlah siswa yang mendaftar di SDN Sayangan Laweyan hanya mendapatkan empat siswa yang mendaftar secara regular sesuai zona dari kuota 28 peserta didik Akibat dari kurangnya peserta didik yang diterima maka panitia PPDB SDN Sayangan, Laweyan harus membuka pendaftaran offline, Muhammad (dalam Arifuddin dkk., 2019). Temuan tersebut senada dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  (Bintoro,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  kebijakan  zonasi  sekolah menimbulkan  gejolak  di  masyarakat,  salah  satu  kendala  di  lapangan  yaitu  kurangnya pemahaman dalam mekanisme pelaksanaan PPDB sehingga mengakibatkan sekolah kekurangan peserta didik. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah belum mampu memenuhi amanat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 1 yang menjamin hak yang sama bagi
sertiap  warga  Negara  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  bermutu.  Berdasarkan  uraian singkat diatas, artikel ini akan membahas mengenai penerapan PPDB berbasis sistem zonasi pada tahun 2018 menurut penelitian (Arifuddin dkk., 2019).

## Solusi dari Permasalahan Sistem Zonasi PPDB
Menurut (Ula & Lestari, 2019) solusi Pertama, harus ada persiapan pemerintah yang matang sebelum menerbitkan sebuah kebijakan. Melaksanakan sosialisasi sistem zonasi dengan waktu yang  panjang  sebelum  diterapkan,  agar  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  memahami kebijakan tersebut secara komprehensif. Sistem zonasi bukan hanya tentan jarak, namun lebih jauh  lagi  untuk  mewujudkan  pemerataan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia.  Kedua,  perbaiki kulitas dan mutu pendidikan dalam hal ini sekolah, jika setiap sekolah telah memperbaiki mutu dan  kualitasnya  masing-masing  maka  semua  sekolah  dianggap  favorit.  Ketiga,  menyediakan ketersediaan sekolah negeri di setiap zona, saat ini jumlah sekolah negeri antara satu wilayah dengan  wilayah  lain  tidak  merata,  ada  satu  zona/wilayah  yang  banyak  sekolah  negerinya sedangkan  zona  lain  tidak,  maka  dari  itu  pemerintah  harus  mengevaluasi  proyeksi  lulusan sekolah baik negeri maupun swasta agar dapat dijadikan rujukan sebagai ketersediaan sekolah yang  akan  digunakan  untuk  menentukan  wilayah  zonasi.  Apabila  ditemukan  jumlah  lulusan sekolah  lebih  sedikit  dibandingkan  ketersediaan  penerimaan  maka  sebaiknya  dilakukan perluasan wilayah zonasi, dengan melakukan cara ini masalah blank spot akan teratasi.
Solusi yang diberikan oleh (Haryanti, 2020) Pertama, kebijakan yang dibuat harus berlaku bagi seluruh sekolah milik pemerintah, dan sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan jauh- jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB dimulai, dengan cara mengundang orang tua ke sekolah, agar  mereka  paham  dengan  kebijakan  terbaru  tentang  sistem  zonasi,  sebab  dengan menggunakan sistem ini kualitas pendidikan akan lebih merata. Kedua, pemerintah daerah dan dinas  pendidikan  setempat  harus  membagi  zona  ini  sesuai  dengan  ketersedian  sekolah  pada masing-masing  domisili  peserta  didik,  jangan  sampai  sekolah  yang  satu  kekurangan  peserta didik,  tapi  di  lain  sekolah  peserta  didik  nya  membludak  tidak  tertampung.  Karena  tidak menutup kemungkinan permasalahan ini terjadi di lokasi tertentu, sehingga pemerintah daerah dan dinas pendidikan terkait harus mendata jumlah lulusan dengan jumlah sekolah negeri yang berada diwilayahnya dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendaftar ke sekolah terdekat, dengan memperluas zonasi bagi peserta didik di wilayah tertentu yang lebih banyak  jumlah  lulusannya  dibandingkan  ketersediaan  sekolah  pemerintah,  sehingga permasalahan akan sedikit bisa teratasi. Ketiga, adanya koordinasi antara kemendikbud dengan lembaga  penerbit  SKTM  dalam  mengeluarkan  surat  keterangan,  caranya  dengan  mensurvey terlebih  dahulu  keadaan  si  pemohon  SKTM,  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  SKTM  dalam PPDB.  Hal  ini  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  peserta  didik  yang  benar-benar  tidak mampu untuk bisa menikmati layanan sekolah milik pemerintah. Penegakan sanksi juga wajib diterapkan apabila ternyata ada peserta didik diketahui menggunakan SKTM sebagai surat sakti dalam PPDB.
Dari  berbagai  solusi  yang  diberikan  oleh  dua  oarang  diatas  dapat  disimpulakan  bahwa, sebelum  mengeluarkan  kebijakan  seperti  itu,  sebaiknya  pemerintah  harus  memiliki  persiapan
yang matang, pemerintah harus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai sistem zonasi ini agar tidak terjadi kesalapahaman. Sebelum menerapkan kebijakan sistem zonasi, pemerintah sebainya  meningkatkan  seluruh  infrastuktur  satuan  pendidikan  yang  ada  dan  juga meningkatkan  kualitas  sumber  daya  pendukung  disetiap  sekolah  seperti  guru  dan  tenaga kependidikan. Menghilangkan dikotomi kepada masyarakat terutama kepada orang tua, bahwa dengan  menggunakan  sistem  zonasi  tidak  ada  lagi  sekolah  favorit  dan  tidak  favorit.  Untuk menghilangkan persepsi ini, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pihak sekolah adalah meningkatkan infrastruktur dan kualitas sumber daya pendukung disekolah, seperti guru dan tenaga kependidikan sebagai sarana untuk pendukung pelaksanaan pembelajran, karena selama ini masih banyak persepsi dari orang tua/wali murid dengan menyekolahkan anaknya di sekolah favorit  akan  meningkatkan  kemampuan  anak  dalam  memahami  materi  dan  meningkatkan kemampuannya dalam bidang akademis. Persepsi ini memang sulit dihilangkan, sehingga orang tualah yang memilihkan sekolah terbaik bagi anaknya.

## Dampak Positif dan Negatif Penerapan Sistem Zonasi
Dampak Positif Dampak Negatif
Menguntungkan  calon  peserta  didik  yang rumahnya  dekat  karena  walaupun  nilai ujiannya tidak tinggi tetap dapat diterima di sekolah yang dekat dengan rumahnya, selain itu  akan  menghemat  biaya  dan  tenaga menuju ke sekolah.
Bagi  calon  peserta  didik  yang  jarak  antara rumah dan sekolah cukup jauh maka peluang untuk  diterima  sangat  kecil  walaupun  nilai ujiannya  bagus,  sehingga  dengan  terpaksa calon  peserta  didik  akan  mencari  sekolah yang dekat bukannya yang berkualitas, hal ini menjadi  masalah  karena  pemerintah  belum mampu  menyetarakan  setiap  sekolah  serta belum  mampu  mengatasi  disparitas  kualitas antar sekolah.
Pemerataan  Pendidikan  Dengan  adanya sistem  zonasi  maka  semua  golongan masyarakat  akan  lebih  mudah  dalam mendapatkan  layanan  pendidikan,  hal  ini dikarenakan  setiap  orang  dapat  bersekolah ditempat  yang  mereka  inginkan  tanpa  takut tidak akan diterima karena posisinya tergeser oleh  calon  peserta  didik  yang  lebih  unggul dibidang  akademik  maupun  non-akademik. Sehingga akses mendapatkan layanan pendidikan  menjadi  lebih  mudah.  Selain  itu calon peserta didik yang mengalami kekurangan  dalam  bidang  ekonomi  akan
Kegiatan  Belajar  Mengajar  dengan  adanya zonasi  ini  mengakibatkan  guru  akan mengalami kebingungan dalam mengajar, hal ini terutama terjadi pada guru yang mengajar di  sekolah  favorit,  guru  tersebut  awalnya berada  di  zona  nyaman  karena  terbiasa mengajar  peserta  didik  yang  sudah  unggul dalam  bidang  akademik  dan  non-akademik, setelah  kebijakan  baru  di  terapkan  guru tersebut  harus  bekerja  ekstra  kuat  untuk beradaptasi  dengan  peserta  didik  yang memiliki  kemampuan  yang  berbeda-beda sehingga  guru  harus  mempunyai  kiat  dan
dimudahkan  dengan  jarak  menuju  sekolah yang dekat sehingga tidak perlu
mengeluarkan  biaya  untuk  mencapai  ke lokasi  sekolah.  Selain  itu  upaya  pemerintah dalam menyalurkan anggaran seperti
penyediaan  fasilitas  serta  sarana  dan prasarana menjadi lebih merata.
strategi  mengajar  yang  tepat  ditinjau  dari karakteristik  peserta  didik  yang  berbeda- beda. Menghilangkan Diskriminasi Sekolah.
Dampak  dari  pemberlakuan  zonasi  lainnya adalah  menghilangkan  diskriminasi  sekolah, sebelum  zonasi  di  berlakukan  banyak masyarakat  yang  memberi  label  “Sekolah Favorit” kepada sekolah -sekolah yang dianggap  memiliki  peserta  didik  yang memiliki keunggulan dibidang akademik dan non-akademik  sehingga  masyarakat  akan menjadi  pilih-pilih dalam  memilih  tempat  ia akan bersekolah yang mengakibatkan banyak sekolah-sekolah lain yang kekurangan jumlah peserta didik. Dari adanya zonasi maka label- label  sekolah  favorit  dan  non-favorit  tidak akan berlaku lagi.
Menurunnya  Motivasi  Belajar.  Penerapan zonasi juga berdampak pada motivasi belajar anak, peserta didik akan kehilangan motivasinya dan daya saingnya untuk meraih nilai  yang  maksimal  karena  ia  tahu  bahwa bagus  atau  tidak  nilainya  ia  akan  tetap  di terima  disekolah  yang  ada  di  dekat  lokasi domisilinya  sehingga  calon  peserta  didik akan  bersantai-santai  dalam  belajar  dan kurang  ada  semangat  untuk  menjadi  yang terbaik diantara teman-temannya.

## SIMPULAN
Kebijakan  zonasi  adalah  sistem  penerimaan  peserta  didik  berdasarkan  radius  dan  jarak. Kebijakan sistem zonasi ini merupakan aturan terkait proses penerimaaan siswa baru di sekolah pada  jenjang  sekolah  dasar  (SD)  dan  menengah  (SMP  dan  SMA).  Pelaksanaan  sistem  zonasi secara  teknis  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  atas  pertimbangan  musyawarah  kerja  kepala sekolah (MKKS). Sekolah berwajiban untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius  zona  terdekat  dengan  presentase  tertentu,  dari  total  jumlah  peserta  didik  yang  akan diterima. Dalam menerapkan sitem zonasi ini diperlukan pertimbangan, oleh karena itu, berikut adalah  solusi  dalam  pelaksanaanya.  Pertama,  harus  ada  persiapan  pemerintah  yang  matang sebelum menerbitkan sebuah kebijakan. Melaksanakan sosialisasi sistem zonasi dengan waktu yang  panjang  sebelum  diterapkan,  agar  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  memahami kebijakan tersebut secara komprehensif. Sistem zonasi bukan hanya tentan jarak, namun lebih jauh  lagi  untuk  mewujudkan  pemerataan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia.  Kedua,  perbaiki kulitas dan mutu pendidikan dalam hal ini sekolah, jika setiap sekolah telah memperbaiki mutu dan  kualitasnya  masing-masing  maka  semua  sekolah  dianggap  favorit.  Ketiga,  menyediakan ketersediaan sekolah negeri di setiap zona, saat ini jumlah sekolah negeri antara satu wilayah dengan  wilayah  lain  tidak  merata,  ada  satu  zona/wilayah  yang  banyak  sekolah  negerinya
sedangkan  zona  lain  tidak,  maka  dari  itu  pemerintah  harus  mengevaluasi  proyeksi  lulusan sekolah baik negeri maupun swasta agar dapat dijadikan rujukan sebagai ketersediaan sekolah yang  akan  digunakan  untuk  menentukan  wilayah  zonasi.  Apabila  ditemukan  jumlah  lulusan sekolah  lebih  sedikit  dibandingkan  ketersediaan  penerimaan  maka  sebaiknya  dilakukan perluasan wilayah zonasi, dengan melakukan cara ini masalah blank spot akan teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andina, E. (2017). Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Arifuddin, I., Sari, N. W., Susanto, S. H., & Sayekti, I. C. (2019). Sistem Zonasi, Antara Realita Dan Harapan. Seminar Nasional Pagelaran Pendidikan Dasar Nasional (Ppdn) 2019, 372 – 383.
Bintoro. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Sma Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda. Jurnal Riset Pembangunan, 1.
Darwis,  M.  (2020).  Problematika  Sosial  Sistem  Zonasi.  Jurnal  Sipatokkong  BPSDM  Sulawesi Selatan, 1(3), 294 – 297.
Haryanti, A. (2020). Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Berdasarkan Sistem  Zonasi  Untuk  Meningkatkan  Pemerataan  Kualitas  Dan  Mutu  Pendidikan.  Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 7(2), 97 – 106.
Haryanti, A. (2020). Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Berdasarkan Sistem  Zonasi  Untuk  Meningkatkan  Pemerataan  Kualitas  Dan  Mutu  Pendidikan.  Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 7(2), 97 – 106.
Khatibah. (2011). PENELITIAN KEPUSTAKAAN. Jurnal Iqra ‟ , 0(01), 36 – 39.
Mahpudin. (2020). Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi Dalam
Pendidikan Indonesia. Jurnal Transformative, 6(2), 148 – 175. Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Transformative.2020.006.02.2
Marini, K., & Utoyo, B. (2019). Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi : Studi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Bandar Lampung. Administrativa, 1.
Nanggala, A. (2020). Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  Nadiem  Makarim  Sebagai  Solusi  Pemerataan  Pendidikan  Di  Indonesia.  Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(2), 46 – 56.
Oktaviari, V. (2020). Model Sistem Zonasi Dari Perspektif Teori Keadilan Sosial John Rawls (Studi pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya). TESIS. http://eprints.umm.ac.id/61292/ Permendikbud RI. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Permendikbud, 1 – 25. https://lpmpkaltara.kemdikbud.go.id/2021/01/18/permendikbud-nomor-1-tahun-2021- tentang-penerimaan-peserta-didik-baru-jenjang-tk-sd-smp-sma-dan-smk/ Raco. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karateristik, Dan Keunggulannya Ula,  D.  M.,  &  Lestari,  I.  (2019).  Imbas  Sistem  Zonasi  Bagi  Sekolah  Favorit  Dan  Masyarakat. Reorientasi Profesionalisme Pendidik Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0, 195 – 201.
Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual, 5, 10 – 18.
Widyaningtyas,  A.,  Nugraha,  N.,  &  Diana,  S.  (2021).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru. Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora, 1(1), 29 – 37.
Widyastuti,  R.  T.  (2020).  Dampak  Pemberlakuan  Sistem  Zonasi  Terhadap  Mutu  Sekolah  Dan Peserta Didik. Edusaintek : Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi, 7(1), 11 – 19. Yuliani,  N.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Dalam  Sistem  Zonasi. Presumption Of Law, 3(April), 80 – 102.