Indonesia. 6 (8). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i8.3740
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 8, Agustus 2021

## ANALISIS  DISKURSUS  KEBIJAKAN  PEMBATASAN  SOSIAL  BERSKALA BESAR  (PSBB)  SELAMA  MEWABAHNYA  PANDEMI  COVID-19  DI INDONESIA

## Robin Hernandez Chaniago, Reni Chandriachsja Suwarso
Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat, Indonesia Email: robin.chaniago@gmail.com, reni.suwarso@yahoo.com

## Abstrak
Jurnal  ini  berisikan  pembahasan  tentang  kemunculan  diskursus  selama  penerapan kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  Indonesia.  Adapun, kebijakan  tersebut  secara  konkret  merupakan  bagian  dari  salah  satu  upaya penanganan  terhadap  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  sejak  pertama  kali diidentifikasi  pada  awal  bulan  Maret  tahun  2020.  Penelitian  ini  menggunakan analisis  konten  dengan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif adalah  metode  penelitian  yang  menekankan  pada  kata-kata  dan  nilai  yang  ada  di dalamnya.  Salah  satu model  analisis  yang  digunakan  untuk  mengkaji  konten ialah analisis  diskursus  ( discourse  analysis ).  Kemudian,  untuk  memperoleh  data  yang terkait  dengan  fokus  pembahasan,  jurnal  ini  menggunakan  data  sekunder  yang merujuk  pada  sumber-sumber  literatur  dan  publikasi,  baik  yang  bersifat  tertulis maupun  daring.  Adapun,  hasil  penelitian  dari  jurnal  ini  kemudian  menunjukkan bahwa diskursus dalam kebijakan PSBB di Indonesia selama mewabahnya pandemi Covid-19  adalah  ditandai  dengan  adanya  perbedaan  posisi  subjek,  antagonisme serta  hegemonisasi  yang  dilakukan  oleh  kelompok  yang  mendukung  kebijakan PSBB  dengan  kelompok  yang  kontra  terhadapnya.  Dalam  hal  ini,  perbedaan  yang dimaksud  kemudian  terkait  dengan  adanya  perbedaan  argumen  mengenai penanganan  pandemi  yang  terbaik  untuk  Indonesia  dimana  kelompok  pro beranggapan  bahwa  hal  tersebut  dapat  diwujudkan  melalui  upaya-upaya  yang berfokus  pada  penyelamatan  ekonomi  dan  kesehatan  masyarakat.  Sedangkan kelompok  yang  kontra  justru  menyampaikan  argumen  yang  lebih  menghendaki agar  fokus  penanganan  terhadap  pandemi  COVID-19  di  Indonesia  adalah  pada penyelamatan kesehatan masyarakat.
Kata Kunci :  diskursus;  kebijakan  PSBB;  covid-19;  pihak  pro-PSBB;  pihak  kontra PSBB

## Abstract
This  journal  contains  a  discussion  of  the  emergence  of  discourse  during  the implementation of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy in Indonesia. Meanwhile,  this  policy  is  concretely  part  of  an  effort  to  deal  with  the  Covid-19 pandemic  in  Indonesia  since  it  was  first  identified  in  early  March  2020.  Then,  to obtain data related to the focus of the discussion, this journal uses secondary data which  refers  to  literary  sources  and  publications,  both  written  and  online.
Meanwhile, the results of research from this journal then show that the discourse in PSBB  policies  in  Indonesia  during  the  outbreak  of  the  Covid-19  pandemic  was marked by differences in subject positions, antagonism and hegemonization carried out  by  groups  that  supported  PSBB  policies  with  groups  that  opposed  it.  In  this context, the difference in question is about then related to the different arguments regarding  the  best  handling  of  a  pandemic  for  Indonesia  where  the  pro  groups think that this can be realized through efforts that focus on saving the economy and public  health.  Meanwhile,  the  contra  group  delivered  arguments  that  wanted  the focus  of  handling  the  COVID-19  pandemic  in  Indonesia  to  be  on  saving  public health.
Keywords: discourse; PSBB policy; covid-19; pro-PSBB actors; contra-PSBB actors

## Pendahuluan
Kemunculan  virus Severe  Acute  Respiratory  Syndrome  Coronavirus-2 (SARS- CoV-2) atau yang dikenal dengan istilah Coronavirus Disease (COVID-19) adalah virus yang  pertama  kali  muncul  pada  Desember  2019  di  kota  Wuhan,  provinsi  Hubei, Tiongkok.  Adapun  menurut  temuan  pada  18-29  Desember  2019,  diketahui  ada  lima pasien yang awalnya didiagnosis mengalami sindrom gangguan pernafasan akut ( Acute Respiratory Distress Syndrome/ARDS ). Selanjutnya, pada 31 Desember 2019 hingga 3 Januari  2020,  kasus  dari  sindrom  pernafasan  akut  ini  meningkat  dengan  pesat.  Pada awalnya,  kasus  yang  dilaporkan  sebanyak  44  kasus,  kemudian  menyebar  ke  banyak provinsi lain di Tiongkok dan negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, dan Thailand dalam  waktu  kurang  dari  satu  bulan.  Sampel  virus  yang  diteliti  menunjukkan  adanya varian  dari  dari Coronavirus. Varian  baru  itu  untuk  sementara  waktu  dinamakan 2019 novel  coronavirus (2019-nCoV).  Pada  11  Februari  2020,  WHO  ( World  Health Organization )  mengganti  nama  varian  2019-nCoV  menjadi Coronavirus  Disease (COVID-19)  dan  virus  yang  menyebabkan  penyakit  tersebut  dinamakan  virus Severe Acute  Respiratory  Syndrome  Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) (Susilo  et  al.,  2020) . Menurut  temuan  pada  16  Februari  2021,  kasus  COVID-19  terkonfirmasi  di  seluruh dunia sebesar 108,579,352 kasus. Sedangkan jumlah kasus kematian akibat COVID-19 di tanggal yang sama mencapai 2,396,408 kasus (Spiteri et al., 2020) .
Adapun kasus COVID-19 di Indonesia muncul pertama kali di Kota Depok pada 2 Maret 2020 yang diketahui dari 2 orang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19. Pasien itu diketahui  terinfeksi  ketika  hadir  pada  salah  satu  acara  di  Jakarta.  Pasien  diketahui melakukan kontak dengan Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang yang berdomisili di Malaysia. Setelah mengikuti acara tersebut, pasien mengeluh adanya gejala batuk, sesak nafas,  serta  demam (Putri,  2020) .  Walaupun  kasus  pertama  COVID-19  di  Indonesia muncul  pada  Maret  2020,  tetapi  ada  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  Indonesia dalam  merespon  munculnya  COVID-19  di  awal  tahun  2020.  Indonesia  menerapkan pembatasan  berpergian  dan  mengevakuasi  238  warga  Indonesia  dari  Wuhan  sejak  27 Januari 2020. Selanjutnya, Indonesia juga menyediakan Rumah Sakit Rujukan COVID- 19 sebesar 100 unit pada 3 Maret 2020. Jumlah unit RS Rujukan itu ditingkatkan hingga 227  pada  8  Maret  2020  sebagai  antisipasi  peningkatan  pasien.  Selain  menyediakan
rumah sakit rujukan, pemerintah  Indonesia mensosialisasikan social distancing dengan memberikan  informasi  kepada  masyarakat  terkait  protokol  kesehatan  selama    wabah COVID-19.  Protokol  kesehatan  yang  dimaksud,  antara  lain:  memakai  masker,  selalu mencuci  tangan/memakai hand  sanitizer ,  jaga  jarak  dan  menghindari  kerumunan, menjaga  daya  tahan  tubuh,  mengonsumsi  gizi  seimbang,  tetap  waspada  terutama  jika memiliki  penyakit  komorbid/penyakit  bawaan atau  kelompok  rentan  lain,  serta mengadopsi perilaku hidup bersih dan sehat (Putri, 2020) .
Dalam  perkembangannya,  muncul  diskursus  mengenai  opsi  kebijakan  apa  yang dapat  dilakukan  Indonesia  sebagai  kebijakan  penanganan  mewabahnya  pandemi COVID-19  karena  kebijakan-kebijakan  pemerintah  Indonesia  kala  itu  masih  dianggap tidak jelas dan kurang efektif dalam penanganan wabah pandemi tersebut. Hal tersebut dapat  dilihat  dari  adanya  kebijakan  pemberian  insentif  fiskal  kepada  sektor  pariwisata supaya bisa meningkatkan kunjungan wisatawan luar negeri dan juga insentif sebesar 72 miliar  untuk influencer supaya  turut  membantu  mempromosikan  sektor  pariwisata. Kebijakan  tersebut  dianggap  tidak  efektif  dalam  penanganan  dampak  wabah  virus COVID-19,  selain  disebabkan  pemborosan  anggaran  karena  pada  akhirnya  selama masih  mewabahnya  COVID-19  para  wisatawan  asing  tidak  banyak  yang  berlibur, ditambah  juga  bisa  meningkatkan  risiko  penyebaran  virus  COVID-19  yang kemungkinan dapat ditularkan oleh wisatawan dari luar negeri (Supriyatna & Djailani, 2020) .  Ketidakjelasan  dan  kurang  efektifnya  Indonesia  dalam  penanganan  COVID-19 dapat dilihat dari tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Misalnya yang  terjadi  antara  pemerintah  pusat  dan  Kabupaten  Natuna  terkait  kebijakan meliburkan  sekolah  yang  diedarkan  oleh pemerintah  Kabupaten  Natuna.  Kebijakan  itu kemudian dicabut oleh pemerintah pusat melalui surat edaran Dirjen Otonomi Daerah. Selain  itu  permasalahan  antara  pemerintah  pusat  dan  Walikota  Depok  akibat pengungkapan identitas pribadi pasien pertama COVID-19 yang turut merugikan pasien bersangkutan.  Hal  tersebut  menunjukkan  belum  satu  pintu  terkait  penginformasian kepada publik yang pemerintah terkait COVID-19. Selain itu, hal tersebut diiringi juga tatkala  respons  dari  Gubernur  Jawa  Barat  (Ridwan  Kamil)  dan  DKI  Jakarta  (Anies Baswedan)  terhadap  pernyataan  Presiden  terkait  masuknya  COVID-19  di  Indonesia yang  kemudian  mengumumkan  siaga  I  dan  kegentingan  untuk  melakukan  prosedur- prosedur yang diperlukan untuk menangkal COVID-19 (Chadijah, 2020) .
Kondisi tidak jelas dan tidak efektifnya Indonesia dalam penanggulangan pandemi COVID-19 memunculkan desakan untuk dikeluarkannya kebijakan yang lebih tegas dan efektif.  Pemerintah Indonesia kemudian dihadapkan dengan munculnya opsi karantina wilayah/ lockdown yang  muncul  dari  tokoh-tokoh  dan  organisasi  masyarakat.  Misalnya dari  mantan  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  serta  Pengurus  Besar  Perhimpunan  Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) yang merekomendasikan pengambilan opsi karantina wilayah di daerah yang telah terjangkit COVID-19 (Bernie, 2020) . Pada akhirnya,  dengan  melalui  berbagai  pertimbanngan,  pemerintah  Indonesia  memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020.  Dasar  hukum  PSBB  adalah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang
Karantina  Kesehatan.  Melalui  PSBB,  pemerintah  pusat  mengomandoi  penanganan COVID-19  sehingga  visi  pemerinta  pusat  dan  daerah  sama.  PSBB  diharapkan  dapat menyelesaikan  ketidakjelasan  wewenang  pemerintah  pusat  dan  daerah  mengenai penanganan  COVID-19.  Selain  itu,  dengan  memperhatikan  kondisi  ekonomi masyarakat,  kebijakan  PSBB  diharapkan  bisa  menjadi  solusi  untuk  mengurangi penyebaran  Covid-19  sekaligus  meminimalisir  gangguan  terhadap  aktivitas  ekonomi masyarakat.
Dengan  merujuk  pada  hal-hal  tersebut  maka  penelitian  ini  diharapkan  dapat memperlihatkan  diskursus  yang  muncul  selama  penerapan  kebijakan  PSBB  dalam upaya penanganan COVID-19 di Indonesia . Hal ini didasari dari keberadaan kebijakan PSBB  sendiri  tidak  menyebabkan  diskursus  mengenai  kebijakan  yang  paling  tepat dalam  menangani  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  selesai,  namun  kemudian memunculkan  kelompok  yang  menentang  terhadap  kebijakan  itu.  Publik  menjadi terbelah  dalam  penyikapan  penanganan  atas  COVID-19,  sebagian  menyatakan pemerintah harus mengambil kebijakan karantina wilayah/ lockdown sebagaimana yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Tiongkok,  Malaysia,  dan  sebagainya.  Sedangkan  sebagian lainnya  menyatakan  tidak  perlu  melakukan  karantina  wilayah/ lockdown dan  cukup melakukan social  distancing atau  jaga  jarak  seperti  di  Korea  Selatan,  Jepang,  dan sebagainya (Edie, Agus, & Safira, 2020).
Lebih lanjut,  menurut temuan Chan Sun & Wah (2020) , kebijakan publik terkait dengan  penanganan  pandemi  COVID-19  di  negara  manapun  tidak  lepas  dari  adanya diskursus. Penelitian ini dengan negara Mauritius sebagai studi kasusnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merespon pemerintahnya dalam implementasi strategi pencegahan,  strategi  manajemen  wabah,  dan  strategi  komunikasi  terkait  COVID-19. Adapun,  Menurut Nurhayati  &  Suwarno  (2020) ,  diskursus  terkait  COVID-19  tidak sama  sekali  netral,  tetapi  sarat  dengan  makna  linguistik  yang  memiliki  hubungan kontekstual  dengan  kekuasaan.  Selain  itu,  menurut  temuan Eriyanto  &  Ali  (2020) dengan menggunakan metode discourse network analysis (DNA), kemudian memetakan aktor-aktor  di  dalam  diskursus  terkait  kebijakan  dalam  penanganan  COVID-19  di Indonesia.
Kemudian, untuk menjelaskan terkait bagaimana diskursus yang terbangun dalam kebijakan PSBB dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan teori diskursus yang digagas oleh Laclau dan Mouffe. Menurut Laclau  dan  Mouffe  dalam (Howarth,  Norval,  &  Stavrakakis,  2000) ,  diskursus  adalah konstruksi  sosial  yang  mana  setiap  pelaku  memberi  makna  pada  suatu  objek  atau praktik.  Misalnya  pandangan  dan  pemaknaan  yang  berbeda  antara  pemerintah  dan oposisi mengenai penerapan kebijakan PSBB. Makna yang kemudian terbentuk melalui objek  atau  tindakan  terjadi  di  dalam  sistem  konstruksi  khusus  yang  disebut  sebagai arena diskursif. Arena diskursif adalah arena yang bersifat tanpa batas dan dan dinamis (Howarth et al., 2000) . Arena diskursif bisa terjadi karena pemaknaan itu bersifat tidak pasti (kontingen), tidak tetap, parsial, relasional, dan tidak pernah mutlak. Dalam hal ini, Laclau  dan  Mouffe  dalam (Howarth  et  al.,  2000) kemudian  menjelaskan  tiga  konsep
dalam  teori  diskursus: subject  position dan political  subjectivity ,  antagonisme,  dan hegemoni. Subject  position merupakan  penempatan  subjek  dalam  arena  diskursif. Dalam  kasus  ini  misalnya  ada  kelompok  yang  pro  dan  kontra  terhadap  penerapan kebijakan  PSBB.  Sedangkan political  subjectivity adalah  sudut  pandang  individu yang terkait  dengan  peristiwa  politik,  gagasan,  calon  kandidat,  partai,  teori  negara,  nilai, maupun institusi. Political subjectivity kemudian dapat menekankan bagaimana subjek bertindak.  Laclau  berpendapat  bahwa  tindakan  subjek  tersebut  muncul  akibat  arena diskursif yang memiliki ketidakpastian di dalamnya (terdapat ruang perdebatan) (Balch & Brown, 1982). Dalam kasus penelitian ini, tindakan subjek diinisiasi oleh pertanyaan apakah  penerapan  kebijakan  PSBB  adalah  kebijakan  yang  terbaik  dalam  rangka penyelamatan  ekonomi  dan  penyelamatan  kesehatan  masyarakat  di  masa  pandemik Covid-19  di  Indonesia.  Perdebatan  dalam  menjawab  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa adanya  krisis  dalam  memaknai  cara  terbaik  untuk  penyelamatan  ekonomi  dan penyelamatan  kesehatan  masyarakat  di  masa  pandemik  Covid-19  di  Indonesia.  Krisis tersebut  kemudian  memunculkan  identitas  baru,  yaitu  kelompok  yang  pro  dan  kontra terhadap penerapan kebijakan PSBB.
Lebih lanjut, Laclau dan Mouffe dalam (Howarth et al., 2000) menjelaskan bahwa antagonisme  direpresentasikan  dari  sebagai  perselisihan  antar  agen  sosial/subjek  yang memiliki identitas yang jelas. Antagonisme secara lebih lanjut mengacu pada dua pihak yang bermusuhan dengan kepentingan untuk menghabisi satu sama lain (Hanif, 2007) . Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  antagonisme  merupakan  ancaman  terhadap  identitas lainnya. Subjek/agen yang saling berantagonis akan bersaing untuk mencapai hegemoni dalam arena diskursif yang tanpa batas dan dinamis. Hegemoni adalah suatu hubungan yang  tercipta  bukan  melalui  dominasi  kekerasan  tetapi  atas  dasar  persetujuan  terhadap cara-cara kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni bekerja secara dua arah, yaitu top-down ,  ketika  rezim  opresif  melakukan  hegemonisasi,  dan bottom-up pada  saat adanya  resistensi  terhadap  penindasan  atau  tekanan  rezim (Hutagalung,  2004) . Praktik untuk mencapai hegemoni mensyaratkan dua kemungkinan kondisi lebih lanjut, yaitu  keberadaan  kekuatan-kekuatan  antagonis  dan  ketidakstabilan  batas-batas  politik yang  memecah  mereka.  Tujuan  utama  tercapainya  hegemoni  adalah  membangun  dan menstabilkan  apa  yang  disebut  Laclau  dan  Mouffe  sebagai nodal  point /titik  simpul (Howarth, 1998) .
Adapun,  terkait  dengan  tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai  adalah  untuk mengetahui sebab-sebab munculnya diskursus, perkembangan dari diskursus serta peran para  aktor  dalam  dalam  mengkonstruksi  diskursus  penerapan  kebijakan  PSBB  dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.  Kemudian, pentingnya penelitian ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran  sebab-sebab  serta  mampu  menjelaskan bagaimana  peran-peran  aktor  dalam  mengkonstruksi  diskursus  penerapan  kebijakan PSBB dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sehingga diharapkan dapat  membantu  para  pemangku  kebijakan  dalam  memahami  diskursus  penerapan kebijakan PSBB dalam upaya evaluasi kebijakan yang berhubungan dengan penanganan pandemi  di  Indonesia  ke  depannya.  Sedangkan  terkait  dengan  aspek  kebaharuan  yang
membedakan  penelitian  ini  dengan  penelitian-penelitian  lain  terdahulu  adalah  terletak pada aspek variabel penelitian karena lebih berfokus untuk melihat bagaimana diskursus yang muncul dalam konteks penerapan kebijakan PSBB selama mewabahnya pandemi Covid-19  di  Indonesia,  sedangkan  penelitian-penelitian  lain  yang  dilakukan  sejauh  ini belum  ada  yang  memiliki  fokus  serupa.  Bahkan,  aspek  kebaharuan  lainnya  dari penelitian ini juga terletak juga pada ruang lingkup atau konteks penelitian yang bersifat kontemporer (masih berlangsung hingga kini).

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  metode  kualitatif    dengan  analisis konten.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  menekankan  pada kata-kata  dan  nilai  yang  ada  di  dalamnya.  Salah  satu  model  analisis  yang  digunakan untuk mengkaji konten ialah analisis diskursus ( discourse analysis ). Analisis diskursus merupakan  analisis  terhadap  ucapan  dan  bentuk  lain  dari  diskursus/wacana  yang menekankan  bagaimana  pemaknaan  terhadap  realitas  terjadi  melalui  suatu  bahasa karena  dianggap  mengatur  dan  memproduksi  dunia  sosial (Bryman,  2016) .  Diskursus yang  dianalisis  berasal  dari  sumber  yang  ada  atau  melalui  data  yang  diperoleh  tanpa melalui  penelitian  secara  langsung (Hamad,  2007). Adapun  data  yang  dirujuk  adalah data sekunder, yaitu data yang didapat dari sumber yang sudah tersedia atau data yang didapat  dengan  tidak  melalui  penelitian  langsung.  Data-data  sekunder  dirujuk  berupa jurnal,  dokumen,  pernyataan  kebijakan,  konferensi  pers,  artikel  surat  kabar  terkait dengan penerapan kebijakan PSBB di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Kebijakan Penanganan COVID-19 di Indonesia
Pada  31  Maret  2020,  Presiden  Joko  Widodo  mengumumkan  dengan konferensi  pers  bahwa  pemerintah  pusat  memilih  PSBB  sebagai  kebijakan  yang dipilih  dalam  merespon  kedaruratan  kesehatan  yang  muncul  akibat  COVID-19. Landasan  hukum  yang  digunakan  adalah  Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan.  PSBB  diartikan  pembatasan  sedemikian  rupa  kegiatan penduduk  di  wilayah  yang  diduga  terinfeksi  COVID-19.  Melalui  pembatasan tersebut, diharapkan mencegah penyebaran COVID-19 (Ristyawati, 2020) .
Secara  lebih  spesifik,  PSBB  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Permenkes  No. 9/2020)  dan  melalui  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PP No. 21/2020). Dua aturan itu  memberi  penegasan  pada  langkah  diperlukan  dalam  mencegah  meluasnya COVID-19.
Selanjutnya,  aturan  dalam  kebijakan  PSBB  menurut Herdiana  (2020) ,  dapat dilihat  beberapa  poin  penting. Pertama, dengan  mengacu  Pasal  1  Ayat  (1)
Permenkes  No.  9/2020  yang  berbunyi“ Pembatasan  kegiatan tertentu  penduduk dalam  suatu  wilayah  yang diduga  terinfeksi  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID- 19)  sedemikian  rupa  untuk  mencegah kemungkinan  penyebaran  Corona  Virus Disease 2019 (COVID-I9 )”, maka dapat disimpulkan bahwa PSBB bukan kebijakan berbasis  penghentian  aktivitas  seperti lockdown ,  tetapi  kebijakan  berbasis pembatasan  kegiatan  di  suatu  wilayah. Kedua, proses  dan  prosedur  untuk menerapkan  PSBB  di  suatu  wilayah  harus  memenuhi  suatu  kriteria.  Apabila mengacu  pada  Pasal  2  Permenkes  No.  9/2020,  maka  syarat  yang  harus  dipenuhi untuk suatu wilayah dapat menerapkan PSBB adalah adanya jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit yang meningkat dan menyebar secara cepat dan signifikan di suatu wilayah, serta memiliki kaitan epidemiologis terhadap kejadian yang serupa di  wilayah  maupun  negara  lain. Ketiga, menurut  Pasal  3  Permenkes  No.  9/2020, kewenangan  penetapan  PSBB  di  suatu  wilayah  dipegang  oleh  Menteri  Kesehatan dengan mempertimbangkan permintaan dari kepala daerah seperti Gubernur/Bupati/Walikota.  Kepala  daerah  itu  wajib  menunjukkan  data-data  terkait peningkatan, penyebaran, dan penyelidikan transmisi lokal kasus COVID-19 sesuai yang  diatur  pada  pasal  selanjutnya.  Selain  kepala  daerah,  menurut  Pasal  5 Permenkes  No.  9/2020,  Ketua  Pelaksana  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (GTPP COVID-19) juga dapat mengajukan permohonan PSBB di suatu wilayah tertentu. Keempat, menurut Pasal 13 Permenkes No. 9/2020, kegiatan  yang  dibatasi  selama  pemberlakuan  PSBB,  yaitu:  sekolah,  tempat  kerja, keagamaan, fasilitas umum, sosial budaya, moda transportasi, aspek pertahanan dan keamanan. Secara lebih lanjut, semua pihak mulai dari pemangku kebijakan hingga masyarakat  umum  harus  patuh  dengan  pembatasan  kegiatan  yang  ditetapkan. Sedangkan  aktivitas  diluar  hal  yang  dibatasi  harus  dilakukan  dengan  prinsip pembatasan sosial yang diatur.
PSBB dalam penerapannya tidak mempunyai implikasi hukum yang jelas. Hal itu  dilihat  dari  penerapannya  yang  lebih  berbentuk  himbauan  ke  masyarakat  serta minimnya  sanksi  atau  upaya  hukum  lanjutan  dalam  PP  No.  21/2020.  Hanya  saja, kebijakan  PSBB  pada  penerapannya  tidak  terlalu  mengganggu  aspek  ekonomi  dan daya  beli  masyarakat.  Kebijakan  PSBB  dalam  penerapannya  membatasi  kegiatan melalui peliburan sekolah, pembatasan jam kerja melalui model Work From Home (WFH),  serta  membatasi  kegiatan  keagamaan  dan  masyarakat  di  fasilitas  umum. Walaupun  PSBB  memberikan  ruang  yang  cukup  bagi  masyarakat  dalam  aktivitas keekonomian  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  tetapi  belum  mengatur pergerakan  masyarakat  dalam  mencegah  penyebaran  COVID-19.  Hal  itu dikarenakan  penerapannya  yang  berbentuk  himbauan  tidak  memiliki  daya  paksa kuat  dalam  mengatur  pergerakan  masyarakat.  Pada  akhirnya,  pemerintah  hanya dapat menyerukan sosial distancing , namun penyebaran COVID-19 terus meningkat hingga setiap hari (Permadi & Sudirga, 2020) . Hal tersebut kemudian memunculkan diskursus  apakah  PSBB  adalah  kebijakan  terbaik  bagi  Indonesia  di  masa  pandemi
COVID-19  terutama  dalam  mencapai  penyelamatan  ekonomi  dan  juga  kesehatan masyarakat.
Kebijakan  PSBB  menurut  Permenkes  No.  9/2020  dilaksakan  selama  masa inkubasi  virus  terpanjang  (14  hari)  dan  dapat  diperpanjang  selama  14  hari  jika diketahui terdapat bukti munculnya kasus baru. Dalam perkembangannya, kebijakan PSBB  dilaksanakan  dibanyak  daerah  secara  bertahap-tahap.  Misalnya  di  DKI Jakarta,  penerapan  PSBB  sudah  dilakukan  sejak  10  April  2020  dan  masih  terus berlanjut (Prayoga,  2021) .  PSBB  di  DKI  Jakarta  diprediksi  terus  diperpanjang sampai kondisi dinyatakan aman untuk melakukan aktivitas secara normal kembali. Pemerintah  pusat  dalam  perkembangan  penerapan  kebijakan  PSBB  sudah melakukan  beberapa  kali  penyesuaian  kebijakan,  seperti  Keputusan  Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 (KMK
HK.01.07/MENKES/328/2020)  yang  isinya  terkait  upaya  mitigasi  dan  penyiapan tempat  kerja  untuk  dapat  optimal  beradaptasi  dengan  mengubah  pola  hidup menyesuaikan dengan situasi COVID-19 ( New Normal ) sehingga dapat melanjutkan roda perekonomian. Selanjutnya, penyesuaian dan instruksi tambahan lainnya diatur dalam  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  (Inmendagri)  No.  1  dan  2  Tahun  2021 dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah di pulau  Jawa  dan  Bali.  Tambahan  lagi,  melalui  Inmendagri  No.  3  Tahun  2021 kemudian  menginstruksikan  pemberlakuan  PPKM  skala  mikro  ditingkat  desa, kelurahan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT). Adapun di samping itu, kebijakan  penanganan  terhadap  pandemi  COVID-19  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia juga  dapat  dilihat  secara  lebih  komprehensif melalui  gambar berikut di bawah ini.

## Gambar 1
Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan COVID-19.
Sumber: (Yulianti, Meutia, Sujadmiko, & Wahyudi, 2020)
B. Subject Position Dan Political Subjectivity Dalam Diskursus Kebijakan PSBB Di Indonesia
Dalam  menjelaskan  diskursus  yang  muncul  pada  konteks  kebijakan  PSBB, setidaknya terdapat subject position yaitu subjek yang terlibat dalam arena diskursif yang  dapat  diidentifikasi,  yaitu  kelompok  yang  memiliki  posisi  mendukung  (pro) dan  kelompok  yang  memiliki  posisi  sebaliknya  (kontra)  terhadap  penerapan kebijakan  PSBB.  Terlebih, political  subjectivity dalam  diskursus  kebijakan  PSBB terlihat  dari  tindakan  subjek,  dalam  hal  ini  pihak  yang  pro  dan  kontra  terhadap PSBB  yang  terlibat  dalam  perdebatan  mengenai  opsi  kebijakan  penanganan pandemi COVID-19 terbaik yang mampu menyelamatkan ekonomi diiringi dengan penyelamatan  kesehatan  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keberadaan kebijakan  PSBB  sebagai  opsi  yang  pada  dasarnya  dipilih  untuk  bisa  mencapai penyelamatan  ekonomi  diiringi  dengan  penyelamatan  kesehatan  masyarakat  masih belum mampu menyelesaikan perdebatan mengenai kebijakan penanganan COVID- 19  yang  pada  akhirnya  masih  membuka  ruang  diskursus  mengenai  opsi  kebijakan terbaik dalam penanganan COVID-19.
Adapun, (Eriyanto  &  Ali,  2020) melalui  penelitiannya  kemudian mengidentifikasi bahwa terdapat aktor-aktor  yang dapat dikelompokkan ke pro dan kontra terhadap penerapan kebijakan PSBB. Secara garis besar, kelompok yang pro terhadap  kebijakan  PSBB  terdiri  dari  pejabat  pemerintah  pusat,  Kementerian Kesehatan,  pengusaha/UKM,  serta  tokoh  masyarakat/agamawan,  sedangkan kelompok yang kontra terdiri dari ahli kebijakan publik, ahli epidemiologi, politisi, dan  organisasi  sipil.  Sedangkan,  kelompok  yang  kontra  terhadap  PSBB  beralasan bahwa kebijakan PSBB yang diambil oleh pemerintah dianggap tidak efektif dalam membatasi aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dari jumlah kasus yang terus  meningkat  sejak  Maret  2020  hingga  mencapai  1  juta  lebih  pasien  penderita COVID-19.  Selain  itu juga  jumlah  kasus  terkonfirmasi  harian  di  Indonesia  bahkan mencapai rekor tertingginya pada 30 Januari 2021, yaitu 14.518 kasus menurut data yang  dirangkum  John  Hopkins  University (Dong,  Du,  &  Gardner,  2020) .  Menurut temuan  dari (Sri  Sulasih,  2020) memperlihatkan  bahwa  adanya  hubungan  antara peningkatan  kasus  dan  tidakefektifan  penerapan  PSBB  yang  diperlihatkan banyaknya  masyarakat  yang  masih  melanggar  aturan  dengan  berbagai  alasan. Masyarakat merasa tidak takut dengan sanksi yang diberikan akibat dari penerapan sanksi  terhadap  pelanggar  PSBB  belum  efektif  dan  diterapkan  secara  maksimal. Aparat  seringkali  tidak  menindak  tegas  bagi  pelanggar  aturan  PSBB  akibat  tidak adanya  instruksi  yang  menjelaskan  sanksi  yang  keras  serta  hanya  berbentuk imbauan. Minimnya instruksi sanksi yang keras tersebut yang membuat masyarakat sering meremehkan dan banyak yang melanggar.
Lebih  lanjut,  bagi  kelompok  yang  pro  terhadap  PSBB  beralasan  bahwa kebijakan PSBB adalah kebijakan yang paling masuk akal untuk  kondisi Indonesia saat  ini.  Argumen  yang  dilontarkan  bahwa  pemilihan  opsi  kebijakan  penanganan COVID-19 yang lebih ketat seperti karantina lokal atau lockdown yang sukses dan
terbukti  efektif  di  beberapa  negara,  tidak  menjamin  akan  sukses  dan  efektif  di Indonesia.  Hal  itu  didasari  pada  karantina  lokal/ lockdown membutuhkan  disiplin masyarakat dan kesiapan sumber daya ekonomi (seperti pangan dan anggaran) yang cukup (Eriyanto  &  Ali,  2020) .  Pertimbangan  lain  yang  kemudian  menjadi  alasan mengapa memilih opsi kebijakan PSBB menurut Ketua Tim Pakar GTPP COVID- 19,  Wiku  Adisasmito  adalah  keputusan lockdown bisa  berbahaya  terhadap perekonomian  dan  mempunyai  implikasi  ekonomi,  sosial,  dan  keamanan  yang belum  mampu  pemerintah  Indonesia  ambil  sebagai  opsi  kebijakan  yang  dipilih.  Ia mencontohkan  banyak  masyarakat  yang  hidupnya  bergantung  dari  upah  harian, sehingga  jika lockdown diterapkan  maka  upah  harian  masyarakat  dapat  tersendat. Maka  dari  itu,  penerapan  kebijakan  berkonsep  jaga  jarak  atau social  distancing dianggap paling baik pada masa sekarang ini (Harirah & Rizaldi, 2020) .
C. Antagonisme  Dan  Pertarungan  Hegemoni  Dalam  Diskursus  Kebijakan  PSBB Di Indonesia
Menurut Laclau dan Mouffe dalam (Howarth et al., 2000) , antagonisme adalah perselisihan antar agen sosial/subjek yang memiliki identitas yang jelas. Kelompok yang  berantagonis  ini  kemudian  bersaing  untuk  mencapai  hegemoni  yang  dapat menstabilkan nodal  point (titik  simpul)  yang  menjadi  titik  acuan  dalam  diskursus (Howarth et al., 2000) . Dalam diskursus kebijakan PSBB di Indonesia, titik simpul dari diskursus ini adalah kebijakan yang terbaik untuk mencapai kebaikan bersama dalam  penyelamatan  ekonomi  dan  kesehatan  masyarakat  di  masa  pandemi. Sedangkan pertarungan hegemoni yang terjadi terkait kebijakan PSBB sebagai yang tepat atau tidak tepat sebagai penanganan pandemi COVID-19. Adapun, salah satu hal  yang  kemudian  dapat  dirujuk  untuk  menjelaskan  dimensi  antagonisme  dan pertarungan  hegemoni  dalam  penerapan  kebijakan  PSBB  di  Indonesia  selama mewabahnya  pandemi  COVID-19  setidaknya  dapat  dilihat  sejak  munculnya polemik tatkala Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor  33  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar dalam  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  (Pergub  DKI  Jakarta No.33/2020).  Pasalnya,  pergub  tersebut  dalam  perkembangannya  kemudian  seolah kontraproduktif dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan melalui  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  18  Tahun  2020  (Permenhub  No. 18/2020) karena terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur perihal izin terhadap angkutan sepeda motor berbasis aplikasi untuk mengangkut penumpang dimana hal tersebut  secara  jelas  telah  dilarang  dalam  ketentuan  yang  diatur  dalam  pergub. Sedangkan,  ketentuan  dalam  permenhub  justru  memuat  ketentuan  yang  berlaku sebaliknya. Bahkan, hal itu menjadi kian kompleks tatkala merujuk pada Permenkes No.  9/2020  justru  telah  memuat  ketentuan  yang  jelas  mengenai  larangan  bagi  para pengemudi  ojek  online  untuk  mengangkut  penumpang.  Dalam  hal  ini,  adanya polemik  tersebut  juga  turut  disampaikan  oleh  Doni  Monardo  selaku  Ketua  GTPP COVID-19  yang  kemudian  menganggap  bahwa  dikeluarkannya  Permenhub  No. 18/2020  tersebut  telah  menyebabkan  munculnya  ketidakjelasan  mengenai  regulasi
yang  dapat  dijadikan  sebagai  rujukan.  Meskipun,  pihak  Kementerian  Perhubungan kemudian  menyampaikan  bahwa  Permenhub  tersebut  hanya  merupakan  ketentuan yang  bersifat  umum  dan  tidak  berlaku  secara  khusus  hanya  untuk  wilayah  DKI Jakarta semata.
Akan  tetapi,  adanya  polemik  tersebut  nyatanya  juga  turut  ditandai  dengan kemunculan  polemik-polemik  lainnya  sebagai  implikasi  dari  adanya  pertentangan ketentuan  yang  diatur  dalam  Permenhub  No.  18/2020  dengan  regulasi-regulasi lainnya, seperti Pergub DKI Jakarta 33/2020 dan Permenkes No. 9/2020. Polemik- polemik yang dimaksud diantaranya dapat dilihat tatkala Kementerian Perhubungan kemudian menolak untuk menghentikan operasional Kereta Rel Listrik (KRL) yang sempat  diajukan  oleh  GTPP  COVID-19  di  lima  wilayah  Jabodetabek  pada  tanggal 15-28  April  2020.  Adapun,  Kementerian  Perhubungan  kala  itu  kemudian  lebih memilih  untuk  memberlakukan  pembatasan  operasional  KRL  Commuter  Line Jabodetabek yang sebagaimana diatur dalam Perdirjen No. Hk.205/A.107/DJKA/20 tentang Pedoman Pembatasan Jumlah Penumpang Di Sarana Perkeretaapian Dalam Rangka  Pencegahan  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19).  Selain itu,  polemik  lainnya  yang  juga  muncul  ke  permukaan  adalah  di  saat  pemerintah hendak  mengeluarkan  kebijakan  larangan  mudik  menjelang  bulan  Ramadhan. Apalagi,  publik  kala  itu  juga  sempat  diwarnai  dengan  kemunculan  diskursus mengenai  mudik  dan  pulang  kampung  hingga  inkonsistensi  pemerintah  dalam memberlakukan  aturan  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  larangan  mudik.  Hal  itu setidaknya dapat dilihat saat pemerintah merevisi Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang  Pengendalian  Transportasi  Selama  Musim  Mudik  Idul  Fitri  1441  H  Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada tanggal 7 Mei 2020 dengan lebih melonggarkan aturan mengenai larangan mudik tersebut (Nastain & Kholit, 2020) . Lebih  lanjut  dalam  melihat  dimensi  antagonisme  dan  pertarungan  hegemoni selama  diterapkannya  kebijakan  PSBB,  setidaknya  dapat  turut  dilihat  tatkala kalangan  yang  pro  terhadap  kebijakan  tersebut  kemudian  menilai  bahwa  PSBB merupakan  opsi  kebijakan  yang  terbaik  dalam  mencapai  penyelamatan  ekonomi sekaligus  penyelamatan  kesehatan  masyarakat.  Dari  kelompok  pejabat  pemerintah pusat seperti Presiden Jokowi menyatakan bahwa pengambilan opsi lockdown dapat mengganggu  perekonomian.  Presiden  menilai  dengan  penerapan  PSBB,  aktivitas perekonomian  bisa  tetap  berjalan  walaupun  ada  hal  yang  dibatasi  untuk  mencegah penyebaran  COVID-19.  Presiden  juga  menekankan  masyarakat  untuk  selalu  jaga jarak  aman dengan  menerapkan social  distancing dan physical  distancing (Ihsanuddin, 2020) . Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyatakan bahwa pemerintah sudah mengkaji berbagai opsi, pemerintah melihat bahwa opsi kebijakan penanganan COVID-19 dengan lockdown tidak selalu efektif seperti yang terjadi di India  dan  Italia,  diketahui  bahwa  opsi  kebijakan  tanpa lockdown juga  bisa  efektif seperti di negara Jepang, Taiwan, dan Hong Kong (Maharani, 2020).
Menurut  Direktur  Jenderal  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  (P2P) Kementerian  Kesehatan,  Achmad  Yurianto  menjelaskan  sebab-sebab lockdown
bukan  solusi  tepat  dalam  menangani  tersebarnya  COVID-19,  antara  lain:  1.) Indonesia  adalah  negara  kepulauan.  Pemerintah  tidak  yakin  bahwa  daerah-daerah mampu  secara  mandiri  menghadapi lockdown dan  juga  apakah lockdown dapat diyakini  menghentikan  penularan  virus  COVID-19.  Dikhawatirkan  pengambilan opsi  kebijakan lockdown hanya  membuat  permasalahan  menjadi  lebih  rumit;  2.) Situasi dan kondisi yang berbeda.  Hal itu didasari bahwa lockdown bukan tren yang wajib diikuti tapi berkaitan dengan manajemen yang ditinjau dari situasi dan kondisi masing-masing  negara,  sehingga  metode  yang  sukses  di  suatu  negara  tidak menjamin  hal  yang  sama  di  negara  lain;  3.)  Keputusan  pembatasan  pertemuan banyak  orang  dianggap  lebih  tepat  karena  tidak  mengurangi  produktivitas (Majid, 2021) .  Bahkan,  dari  kelompok  tokoh  masyarakat/agamawan  seperti  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  mendukung  penerapan  kebijakan  PSBB  dalam  mengatasi penyebaran  virus  COVID-19.  Seperti  yang  dikatakan  Wakil  Ketua  Umum  MUI, Zainut Tauhid. Zainut melihat tujuan kebijakan PSBB, selain untuk memutus rantai penyebaran  COVID-19,  tapi  dapat  juga  menjaga  daya  beli  masyarakat.  Maka  dari itu,  Zainut  kemudian  mengajak  tokoh-tokoh  muslim  dan  agama  lain  untuk mendukung kebijakan PSBB yang dibuat oleh pemerintah (Maharani, 2020) .
Sedangkan  kalangan  pengusaha/bisnis  menyatakan  kesiapannya  dalam mendukung  pemberlakuan  PSBB.  Menurut  Wakil  Ketua  Umum  Kamar  Dagang Indonesia  (KADIN)  bidang  Hubungan  Internasional  Shinta  W.  Kamdani. Pemberlakuan  PSBB  tidak  akan  mengubah  drastis  produktivitas  dikalangan pengusaha  dan  masyarakat,  karena  pemerintah  sudah  menerapkan  anjuran  bekerja, belajar,  dan  ibadah  di  rumah (Zuhriyah,  2020) .  Menurut  Himpunan  Pengusaha Pribumi  Indonesia  (HIPPI)  mengharapkan  pemerintah  menjalankan  PSBB  secara tegas  sehingga  pandemi  COVID-19  cepat  berakhir (CNBC  Indonesia,  2020) . Pasalnya, kelompok yang kontra terhadap kebijakan PSBB melihat perlunya adanya kebijakan  yang  lebih  mementingkan  kesehatan  masyarakat  terlebih  dahulu dibandingkan  ekonomi.  Ahli  Kebijakan  Publik,  Agus  Pambagio  menyarankan pemerintah  Indonesia  untuk  menjalankan  opsi  karantina  wilayah/ lockdown .  Opsi tersebut dianggap lebih mampu menangani secara cepat penyebaran virus COVID- 19,  ditambah  pula  dengan  pemerintah  yang  terbagi  fokusnya  bersamaan  dengan penyelamatan  ekonomi  justru  akan  mengakibatkan  lebih  banyak  merugikan ekonomi  kedepannya  jika  tidak  melakukan  opsi  karantina  wilayah/ lockdown (Al Hikam, 2020) . Terlebih, kalangan ahli epidemiologi dan kesehatan ikut menyerukan supaya  pemerintah  menerapkan  kebijakan  yang  lebih  ketat  dalam  penanganan COVID-19.  Pandu  Riono,  ahli  epidemiologi  Universitas  Indonesia  menyarankan untuk  meningkatkan social  distancing terutama  di  daerah-daerah  yang  termasuk dalam  kawasan  darurat  COVID-19.  Masyarakat  harus  tinggal  di  dalam  rumah  dan hanya  diperbolehkan  keluar  apabila  ada  keperluan  mendesak.  Negara  kemudian wajib  secara  tegas  melarang  kegiatan-kegiatan  yang  memungkinkan  adanya pengumpulan  massa  di  satu  titik,  terlepas  apa  pun  alasannya,  termasuk  juga  yang terkait dengan keagamaan. Selain itu juga melakukan pembatasan masuknya orang
asing  ke  Indonesia  dan  juga  melakukan karantina  14  hari  bagi  WNI  yang  kembali dari negara terdampak COVID-19. Kondisi tersebut jika dilakukan oleh pemerintah, maka  pada  dasarnya  Indonesia  sudah  melakukan  karantina  wilayah/ lockdown (Damarjati, 2020) .
Lebih  lanjut,  desakan  pemilihan  opsi  kebijakan  penanganan  COVID-19  yang lebih  ketat  juga  datang  dari  kalangan  politisi.  Politisi  Partai  Demokrat,  H.  Irwan menyampaikan  bahwa  penerapan  PSBB  tidak  akan  signifikan  dalam  menekan jumlah  kasus  COVID-19  di  Indonesia.  Sedangkan  daerah  yang  masuk  ke  dalam zona  merah  (daerah  dengan  kasus  COVID-19  yang  tinggi)  semakin  banyak,  tetapi penerapan PSBB dianggap lamban. Menurutnya, akan banyak masyarakat baik yang terinfeksi  hingga  meninggal  akibat  COVID-19  yang  belum  dapat  dideteksi  oleh pemerintah (Driantama,  2021) .  Ucapan  itu  serupa  dengan  rekomendasi  kebijakan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono pada  20  Maret  2020.  Dengan  lebih  berfokus  pada  keselamatan  masyarakat,  Partai Demokrat  meminta  pemerintah  melakukan lockdown berjangka  pendek,  dengan berfokus  pada  kota-kota  dengan  penyebaran  infeksi  Covid-19  yang  tinggi  sampai dianggap aman untuk dibuka kembali. Selain itu melakukan pembatasan pergerakan manusia  dengan  menutup  arus  masuk  dan  keluar  manusia  dalam  suatu  wilayah dengan  tetap  memperhatikan  kelancaran  arus  barang,  terutama  yang  terkait  bahan pokok (Ibrahim,  2020). Sedangkan  dari  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  sendiri dalam  orasi  kebangsaan  yang  disampaikan  oleh  Sohibul  Iman  pada  22  April  2020 menyatakan bahwa pemerintah perlu belajar ke negara-negara yang sudah lebih dulu menangani  pandemi  COVID-19.  Pemerintah  perlu  belajar  bagaimana  negara  lain memformulasikan  kebijakan  penanganan  COVID-19.  Menurutnya,  pemerintah dapat  mempertimbangkan  kelebihan  dan  kekurangan  untuk  meniru  cara  Tiongkok dan  Eropa  melalui lockdown total/parsial,  atau  seperti  di  Korea  Selatan  dan Singapura  melalui massive  and  rapid  testing, atau  seperti  Vietnam  dengan direct- contact  tracing dan social  distancing yang  bermodel  komando  militer  yang  ketat dan disiplin. PKS menilai bahwa langkah pemerintah dengan menerapkan kebijakan PSBB  justru  sebagai  bentuk  lepas  tangan  dengan  berbagi  tanggung  jawabnya dengan  daerah.  Hal  itu  menyebabkan  penanganan  penyebaran  COVID-19  menjadi terkesan sangat lambat, kurang koordinatif, dan kurang integratif (Nastain & Kholit,
2020) .
Kelompok  organisasi  masyarakat  sipil  dibawah  naungan  Koalisi  Masyarakat Sipil  yang  terdiri  dari  AMAR,  Amnesty  Internasional  Indonesia,  Aliansi  Jurnalis Independen  (AJI)  Indonesia,  Asia  Justice  and  Rights  (AJAR),  ICW,  Jurnalis Bencana  dan  Krisis  (JBK),  Kios  Ojo  Keos,  Koalisi  Warga  Lapor  COVID-19, Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Korban  Tindak  Kekerasan  (KontraS),  Lembaga Bantuan  Hukum  (LBH)  Jakarta,  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Masyarakat, Lokataru,  Migrant  Care,  Perhimpunan  Pendidikan  Demokrasi  (P2D),  Protection Internasional,  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia  (PSHK),  Transparency International  Indonesia  (TII),  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI),
WatchDoc, Yayasan Perlindungan Insani, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia  (YLBHI)  juga  mengecam  pemerintah  akibat  lebih  mementingkan ekonomi  dibandingkan  keselamatan  kesehatan  masyarakat.  Mereka  menyatakan bahwa  pemerintah  mengakui  pandemi  COVID-19  sebagai  darurat  bencana  bukan alam, akan tetapi enggan menerapkan karantina wilayah. Penetapan kebijakan PSBB dilihat  sebagai  upaya  lepas  tanggung  jawab  terhadap  pemenuhan  kebutuhan ekonomi  dan  sosial  masyarakat.  Kebutuhan  pokok  masyarakat  pada  akhirnya ditanggung  oleh  pemerintah  daerah.  Hal  itu  disebabkan  karena  karantina  wilayah bila  mengacu  pada  UU  Kekarantinaan  Kesehatan,  maka  pemerintah  wajib bertanggung  jawab  memberikan  kebutuhan  pokok  warga.  Selain  itu  mereka  juga mengecam  pemerintah  yang  memaksakan  aktivitas  ekonomi  ditengah  pandemi sementara  protokol  kesehatan  di  tempat  kerja  tidak  dijadikan  perhatian  oleh pemerintah.  Hal  tersebut  diperlihatkan  dari  tidak  adanya  pengawasan  terhadap tempat-tempat  kerja  disebabkan  Kementerian  Tenaga  Kerja  menerapkan  kerja  dari rumah.  Hal  tersebut  menimbulkan  puluhan  karyawan  PT  Freeport  Indonesia  serta karyawan  PT  HM  Sampoerna  terjangkit  COVID-19.  Kondisi  tersebut menggambarkan kepentingan ekonomi lebih didahulukan dibanding pemenuhan hak kesehatan  publik.  Ditambah  juga  penyelenggaraan  akses  terhadap  tes polymerase chain  reaction (PCR)  juga  minim  padahal  pemerintah  berhasrat  menghidupkan aktivitas ekonomi (Bhagaskoro, Pasopati, Utungga, & Syarifuddin, 2016) .
Tabel 1 Antagonisme Dalam Diskursus Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Selama Mewabahnya Pandemi Covid-19 di Indonesia. No. Kelompok yang Pro PSBB Kelompok yang Kontra PSBB 1 Fokus Utama: Penyelamatan Ekonomi beriringan dengan Kesehatan Masyarakat Fokus Utama: Penyelamatan Kesehatan Masyarakat 2 Aktor: Pejabat pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, pelaku usaha / UKM, serta tokoh publik/agamawan Aktor: ahli kebijakan publik, ahli epidemiologi, politisi, dan organisasi sipil. 3 Kebijakan PSBB paling tepat karena tidak mengurangi produktivitas Kebijakan PSBB membuat masyarakat rentan terpapar virus COVID-19 4 Opsi kebijakan selain PSBB, seperti karantina wilayah/ lockdown belum menjamin efektifitas penanganan penyebaran COVID-19 Opsi kebijakan selain PSBB seperti karantina wilayah/ lockdown paling efektif dalam penanganan penyebaran COVID-19 5 Lebih menekankan peran masyarakat dalam melakukan social distancing, physical distancing , dan gaya hidup sehat Menekankan peran dari pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 secara lebih ketat Sumber: Diolah Penulis
Adapun  tabel  di  atas  kemudian  memperlihatkan  bahwa  terdapat  perbedaan fokus  utama,  aktor,  serta  pertentangan  yang  muncul  dalam  diskursus  kebijakan
PSBB  di  Indonesia.  Kelompok  pro  terhadap  PSBB  terdiri  dari  pejabat  pemerintah pusat,  Kementerian  Kesehatan,  pengusaha/UKM,  serta  tokoh  publik/agamawan. Didalam  kelompok  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  pemerintah  (pejabat  pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan) yang didukung oleh kelompok pengusaha/UKM, serta  tokoh  masyarakat/agamawan  menjadi  kelompok  yang  terlibat  dalam pertentangan  yang  terjadi  terkait  opsi  kebijakan  penanganan  COVID-19  yang  lain seperti  karantina  wilayah/ lockdown .  Jika  mengacu  pada  bagaimana  hegemoni bekerja,  pemerintah  kemudian  menjadi  pihak  yang  ingin  melakukan  hegemonisasi terhadap  pikiran  masyarakat  terkait  PSBB  sebagai  opsi  kebijakan  penanganan pandemi  COVID-19  yang  paling  baik.  Pemerintah  mencoba  berargumen  bahwa kebijakan  PSBB  adalah  kebijakan  yang  terbaik  karena  tidak  mengganggu produktivitas,  tidak  menghalangi  aktivitas  keekonomian,  opsi  karantina/ lockdown setelah  melalui  pertimbangan  matang  ternyata  belum  menjamin  secara  efektif menekan penyebaran COVID-19, dan lebih menekankan kepada masyarakat  dalam melakukan social distancing, physical distancing , dan gaya hidup sehat. Di samping itu, resistensi kemudian muncul terhadap upaya hegemonisasi tersebut, baik dari ahli kebijakan  publik,  ahli  epidemiologi,  politisi,  dan  organisasi  sipil  menyampaikan argumen  tandingan  bahwa  kebijakan  PSBB  tidak  efektif  dalam  menekan  jumlah pasien  COVID-19  karena  minimnya  pengawasan  serta  penindakan  terhadap pelanggar  membuat  masyarakat  semakin  rentan  terpapar  virus.  Hal  tersebut  dalam dilihat dalam statistik berikut ini:

## Gambar 2 Jumlah Kasus Baru COVID-19 Di Indonesia (Per Maret 2020 – Februari 2021)
Sumber: Diolah dari (Hertina, Hendiarto, & Wijaya, 2021)
Dengan  merujuk  pada  grafik  tersebut  dapat terlihat  bahwa  jumlah  kasus  baru penderita COVID-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020 hingga Januari 2021 terus mengalami peningkatan. Pada bulan Februari 2021 terdapat penurunan jumlah kasus baru,  namun  setelah  ditelusuri  bahwa  penurunan  tersebut  terjadi  karena  adanya kontribusi  dari  jumlah  tes  yang  rendah  pada  bulan  tersebut (Egeham,  2021). Argumen  dari  kelompok  ini  memperlihatkan  kebijakan  PSBB  pada  dasarnya merupakan  bentuk  lepas  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  pemenuhan  kebutuhan
ekonomi  dan  sosial  masyarakat  yang  diamanatkan  dalam  UU  Kekarantinaan Kesehatan  kepada  pemerintah  daerah.  Kelompok  ini  juga  berargumen  bahwa  opsi karantina  wilayah/ lockdown yang  dilakukan  secara  tepat  pada  wilayah  tertentu dan/atau  melalui  kontrol  pemerintah  yang  ketat  akan  lebih  efektif  dibandingkan PSBB. Selain itu, argumen lain yang muncul adalah bahwa dengan membagi fokus penyelamatan  kesehatan  bersamaan  dengan  ekonomi  dianggap  bisa  lebih  banyak merugikan  ekonomi  kedepannya.  Kelompok  ini  pada  akhirnya  menekankan  peran pemerintah  yang  lebih  besar  supaya  mampu  mengontrol  penyebaran  virus  dengan penanganan yang lebih ketat dan tegas.
Dalam  perkembangan  penerapan  kebijakan  PSBB,  pemerintah  mulanya menargetkan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  tahun  2020  bertahan  di  2,3% (Burhanuddin,  Massi,  Thahir,  Razak,  &  Surungan,  2020) ,  Namun  berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2020  terjatuh  pada  -2,07% (Mulyadi,  2017). Selain  itu,  upaya  pemerintah  dalam penyelamatan  ekonomi  dan  kesehatan  masyarakat  juga  tidak  berjalan  secara seimbang.  Hal  itu  terlihat  dari  pengumuman  paket  fiskal  yang  diberikan  oleh pemerintah  sebesar  Rp  405  triliun  (US$  20.3  miliar)  yang  bertujuan  untuk merangsang  ekonomi  dan  lapangan  kerja.  Hanya  sekitar  US$  3,8  miliar  yang dialokasikan  untuk  sektor  kesehatan  untuk  keperluan  pembelian  peralatan  dan perlengkapan medis, serta insentif dan perlindungan bagi tenaga medis. Sedangkan US$ 5 miliar dialokasikan untuk insentif pajak, US$ 7,5 miliar untuk restrukturisasi debit / kredit dan bantuan biaya bagi UKM, dan US $ 5,5 miliar untuk perlindungan sosial  berupa  bantuan  transfer  tunai  bulanan  dan  paket  bantuan  sosial  untuk  orang miskin (Pareira, 2021) . Sehingga pada akhirnya upaya pemerintah melalui kebijakan PSBB  dalam  menyelamatkan  ekonomi  bersamaan  dengan  kesehatan  masyarakat tidak berhasil jika dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kasus baru COVID-19 yang terjadi serta performa pertumbuhan ekonomi yang gagal mencapai target.
Pemerintah yang kemudian gagal mencapai fokus penyelamatan ekonomi serta kesehatan  masyarakat  kemudian  berdampak  terhadap  posisi  pemerintah  dalam diskursus  penerapan  kebijakan  PSBB,  pemerintah  kemudian  mengakomodasi pandangan  untuk  memfokuskan  kesehatan.  Hal  ini  kemudian  terlihat  tatkala Presiden  Jokowi  kemudian  menyampaikan  bahwa  fokus  utama  pemerintah  dalam penanganan  pandemi  COVID-19  adalah  kesehatan  dan  keselamatan  masyarakat, sedangkan  ekonomi  akan  mengikuti  jika  penanganan  kesehatan  juga  baik (SARI, n.d.) .  Selain  itu  pemerintah  kemudian  juga  memperkenalkan  konsep micro- lockdown yang  merupakan  bagian  dari  kebijakan  PPKM  Mikro (Dinia,  2021). PPKM  Mikro  dalam  Inmendagri  No.  3  Tahun  2021  kemudian  membagi  zonasi pengendalian  COVID-19  hingga  tingkat  RT  yang  mana  memungkinkan  adanya karantina wilayah pada tingkat RT yang mengalami tingkat penyebaran COVID-19 yang sangat tinggi.

## Kesimpulan
Kebijakan  PSBB  dipilih  sebagai  opsi  kebijakan  terbaik  dalam  penanganan pandemi  COVID-19  yang  terjadi  di  Indonesia.  Selain  digunakan  untuk  menyelesaikan permasalahan  tidak  jelasan  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam penanganan  COVID-19,  PSBB  juga  diharapkan  bisa  menjadi  kebijakan  yang  mampu menekan  penyebaran  virus  COVID-19  bersamaan  dengan  tetap  berjalannya  aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, muncul resistensi dari sebagian kelompok  masyarakat  terhadap  kebijakan  PSBB  yang  kemudian  menimbulkan diskursus  terkait  apakah  PSBB  adalah  kebijakan  yang  paling  tepat  dalam  penanganan COVID-19 di Indonesia. Dalam hal ini, perbedaan posisi subjek dan antagonisme dalam diskursus tersebut terlihat dari kelompok yang mendukung kebijakan PSBB, terdiri dari pejabat  pemerintah  pusat  dan  Kementerian  Kesehatan  yang  kemudian  mendapat dukungan  dari  kelompok  pengusaha  dan  tokoh  masyarakat/agamawan  mencoba melakukan hegemonisasi terhadap pikiran masyarakat dengan menyampaikan argumen bahwa penanganan pandemi yang terbaik untuk Indonesia saat ini adalah yang berfokus pada  penyelamatan  ekonomi  dan  kesehatan  masyarakat.  Sedangkan,  kelompok  yang kontra  terhadap  pemahaman  tersebut  seperti  ahli  kebijakan  publik,  ahli  epidemiologi, politisi,  dan  organisasi  sipil  kemudian  melakukan  resistensi  melalui  penyampaian argumen  tandingan  yang  intinya  menginginkan  fokus  dari  penanganan  pandemi COVID-19  adalah  pada  penyelamatan  kesehatan  masyarakat.  Adapun  dalam pertarungan  mencapai  hegemoni  dalam  diskursus  tersebut,  kemudian  pemerintah melakukan akomodasi terhadap tuntutan-tuntutan kelompok yang berseberangan dengan mengadopsi fokus penanganan kebijakan COVID-19 yang berfokus pada kesehatan dan mulai memperkenalkan konsep micro-lockdown yang merupakan bagian dari kebijakan PPKM skala mikro yang memungkinkan karantina wilayah pada tingkatan RT.

## BIBLIOGRAFI
Al  Hikam,  Herdi  Alif.  (2020).  Dilema  Lockdown:  Keselamatan  Masyarakat  atau Perekonomian? Google Scholar
Balch,  George,  &  Brown,  Steven  R.  (1982).  Political  Subjectivity:  Applications  of  Q Methodology  in  Political  Science.  In Journal  of  Marketing  Research (Vol.  19).
Google Scholar
Bernie,  Mohammad.  (2020).  Desakan  Lockdown  yang  Terus  Menguat  untuk  Tangani Corona COVID-19 - Tirto.ID. Google Scholar
Bhagaskoro,  S.,  Pasopati,  S.,  Utungga,  Rommel,  &  Syarifuddin,  S.  (2016).  Relasi Lokalitas Dan Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tahun 2005-2015. Prosiding Seminar Nasional Indocompac . Google Scholar
Bryman, Alan. (2016). Social Research Methods (5th ed.). London: Oxford University Press. Google Scholar
Burhanuddin, Andi Iqbal, Massi, Muh Nasrum, Thahir, Hasanuddin, Razak, Amran, & Surungan, Tasrief. (2020). Merajut Asa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Pandangan Akademisi UNHAS) . Deepublish. Google Scholar
Chadijah,  Siti.  (2020).  Harmonisasi  Kewenangan  Penanganan  Pandemi  Covid-19 Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 6 (2020) . Google Scholar
Chan  Sun,  Marie,  &  Wah,  Claude.  (2020).  Lessons  to  be  learnt  from  the  COVID-19 public health response in Mauritius. Public Health in Practice , 1 , 100023. Google Scholar
CNBC  Indonesia.  (2020).  HIPPI:  Pemerintah  Harus  Tegas  Terapkan  Aturan  &  Sanksi PSBB. Google Scholar
Damarjati,  Danu.  (2020).  Darurat  Corona,  RI  Perlu  Terapkan  Kondisi  “Seperti Lockdown.” Google Scholar
Dinia,  Sebwinda.  (2021). Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Dan Transaksi  Elektronik  Dalam  Jual  Beli  Elektronik  (Studi  Di  Desa  Dwi  Warga Tunggal  Jaya,  Kab.  Tulang  Bawang) .  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Intan Lampung. Google Scholar
Dong,  Ensheng,  Du,  Hongru,  &  Gardner,  Lauren.  (2020).  An  interactive  web-based dashboard to track COVID-19 in real time. The Lancet Infectious Diseases , 20 (5), 533–534. Google Scholar
Driantama,  Genita.  (2021). Studi  Komparatif  Efektivitas  Kebijakan  Penanganan Pandemi  COVID-19  Antara  Pemerintah  Indonesia  dengan  Pemerintah  Malaysia . Universitas Bakrie. Google Scholar
Edie,  Haryoto,  Agus,  Pambagio,  &  Safira,  Wasiat.  (2020). Kebijakan  Publik Penanggulangan Covid-19 . Jakarta: Penerbit RMBooks. Google Scholar
Egeham,  Lizsa.  (2021).  Satgas  Covid-19  Sebut  Jumlah  Kasus  Harian  Turun  Drastis Karena Testing Rendah. Google Scholar
Eriyanto, & Ali, Denny Januar. (2020). Discourse network of a public issue debate: A study  on  covid-19  cases  in  indonesia. Jurnal  Komunikasi:  Malaysian  Journal  of Communication , 36 (3), 209–227. Google Scholar
Hamad,  Ibnu.  (2007).  Lebih  Dekat  dengan  Analisis  Wacana. Mediator:  Jurnal Komunikasi , 8 (2), 325–344. Google Scholar
Hanif,  Hasrul.  (2007).  Antagonisme  Sosial,  Diskonsensus,  dan  Rantai  Ekuivalensi: Menegaskan  Kembali  Urgensi  Model  Demokrasi  Agonistik. Jurnal  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik , 11 (1), 119–136. Google Scholar
Harirah,  Zulfa,  &  Rizaldi,  Annas.  (2020).  Merespon  Nalar  Kebijakan  Negara  Dalam Menangani  Pandemi  Covid  19  Di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan Publik Indonesia , 7 (1). Google Scholar
Herdiana,  Dian.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (Psbb)  Sebagai  Upaya  Penanggulangan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19). Decision:  Jurnal  Administrasi  Publik;  Vol  2  No  2  (2020):  Decision :  Jurnal Administrasi PublikDO  - 10.23969/Decision.V2i2.2978 . Google Scholar
Hertina,  Dede,  Hendiarto,  R.  Susanto,  &  Wijaya,  John  Henry.  (2021).  Pemulihan Keuangan  Keluarga  Ketika  Pandemi  Covid-19  Melalui  Pelatihan  Personal Financial  Health  Check  Up. Jurnal  PADMA:  Pengabdian  Dharma  Masyarakat ,
1 (2). Google Scholar
Howarth,  David  R.  (1998).  Discourse  Theory  And  Political  Analysis.  In  Elinor Scarbrough & Eric Tanenbaum (Eds.), Research Strategies in the Social Sciences (pp. 268–293). Google Scholar
Howarth, David R., Norval, Aletta J., & Stavrakakis, Yannis. (2000). Discourse theory and  political  analysis :  identities,  hegemonies  and  social  change  /  ed.  by  David Howarth,  Aletta  J.  Norval  and  Yannis  Stavrakakis. Theoria:  A  Journal  of  Social and Political Theory , 135–138. Google Scholar
Hutagalung,  Daniel.  (2004).  Hegemoni,  Kekuasan  dan  Ideologi. Jurnal  Pemikiran Sosial,  Politik  Dan  Hak  Asasi  Manusia , 12 ((Oktober-Desember)),  1–17. Google Scholar
Ibrahim,  Gibran  Maulana.  (2020).  Ketum  Demokrat  AHY  Serukan  Lockdown  Jangka Pendek demi Perangi Corona. Google Scholar
Ihsanuddin.  (2020).  Jokowi  Akhirnya  Blak-blakan  soal  Alasan  Tak  Mau  Lockdown.

## Google Scolar
Maharani,  Tsarina.  (2020).  Menurut  Yasonna,  Ini  Alasan  Pemerintah  Tak  Pilih  Opsi Lockdown Atasi Corona. Google Scholar
Majid, Abi Ibnu. (2021). Interelation Institusional Collaboration Dalam
Penaggulangan Bencana Covid 19 Di Kota Malang . Google Scholar
Mulyadi,  Dudung.  (2017).  Faktor  yang  Mempengaruhi  Hasil  Agribisnis  Tanaman Pangan  dan  Hortikultura  serta  Implikasinya  Terhadap  Kesempatan  Kerja  dan Kesejahteraan  Rumah  Tangga  Petani  di  Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal  Ekonomi , 19 (1), 18–48. Google Scholar
Nastain,  Mohammad,  &  Kholit,  Noviar  Jamaal.  (2020).  Tumpang  Tindih  Kebijakan Penanganan  COVID-19.  In  Nurudin,  Didik  Haryadi  Santoso,  &  Fajar  Junaedi (Eds.), Diskursus  Covid-19  Dalam  Perspektif  Komunikasi .  Yogyakarta: MBRIDGE  Press  &  Asosiasi  Penerbit  Perguruan  Tinggi  Indonesia  (APPTI). Google Scholar
Nurhayati, & Suwarno, Peter. (2020). The Discourse of Covids-19 Pandemic Policies in Indonesia. Journal of Linguistics and Education , 10 (2), 97–109. Google Scholar
Pareira,  Samuel  Pablo  Ignasius.  (2021).  Indonesia’s  COVID-19  Mismanagement :  A 2020 Policy Kaleidoscope. CSIS Commentaries , (January), 2–7. Google Scholar
Permadi,  Putu  Lantika,  &  Sudirga,  I.  Made.  (2020).  Problematika  Penerapan  Sistem Karantina  Wilayah  Dan  PSBB  Dalam  Penanggulangan  Covid-19. Jurnal  Kertha Semaya , 8 (9), 1355–1365. Google Scholar
Prayoga, Ricky. (2021). DKI perpanjang PSBB hingga 8 Maret 2021. Google Scholar
Putri, Ririn Noviyanti. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 20 (2), 705. Google Scholar
Ristyawati,  Aprista.  (2020).  Efektifitas  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam  Masa  Pandemi  Corona  Virus  2019  oleh  Pemerintah  Sesuai  Amanat  UUD NRI  Tahun  1945. Administrative  Law  and  Governance  Journal , 3 (2),  240–249.

## Google Scholar
Sari,  Ricci  Novita.  (N.D.). Analisis  Semiotik  Formasi  Politik  Ala  Jokowi  Di  Media Sosial Youtube Channel Cnn Indonesia Oleh Rocky Gerung . Google Scholar
Spiteri,  Gianfranco,  Fielding,  James,  Diercke,  Michaela,  Campese,  Christine,  Enouf, Vincent, Gaymard, Alexandre, Bella, Antonino, Sognamiglio, Paola, Moros, Maria
José Sierra, & Riutort, Antonio Nicolau. (2020). First cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the WHO European Region, 24 January to 21 February 2020. Eurosurveillance , 25 (9), 2000178. Google Scholar
Sri  Sulasih,  Endang.  (2020).  Ketidakefektifan  Penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Binamulia Hukum , 9 (1), 67–82. Google Scholar
Supriyatna,  Iwan,  &  Djailani,  Mohammad  Fadil.  (2020).  Jokowi  Guyur  Rp  72  Miliar untuk Influencer, Pengamat: Pemborosan!. Google Scholar
Susilo, Adityo, Rumende, Cleopas Martin, Pitoyo, Ceva Wicaksono, Santoso, Widayat Djoko,  Yulianti,  Mira,  Herikurniawan,  Herikurniawan,  Sinto,  Robert,  Singh, Gurmeet,  Nainggolan,  Leonard,  &  Nelwan,  Erni  Juwita.  (2020).  Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia , 7 (1),
45–67. Google Scholar
Yulianti,  Devi,  Meutia,  Intan  Fitri,  Sujadmiko,  Bayu,  &  Wahyudi.  (2020).  Indonesia Crisis Response To Covid-19 Pandemic : From Various Level of Government and Network  Actions  To  Policy. Journal  of  Public  Administration,  Finance  and  Law INDONESIA’ , (17), 34–48. Google Scholar
Zuhriyah, Dewi Aminatuz. (2020). Pengusaha Minta Kejelasan Mekanisme Pelaksanaan PSBB - Ekonomi Bisnis.com. Google Scholar

## Copyright holder:
Robin Hernandez Chaniago, Reni Chandriachsja (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: