## PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS ( RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES )
Zulkarnain Ridlwan
Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung email: zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id , zulkarnainridlwan@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  yaitu  mendeskripsikan  urgensitas  perlindungan  hak-hak penyandang disabilitas sebagai hak konstitusional dan pentingnya pengaturan hal tersebut  dalam  peraturan  di  tingkat  daerah.  Berdasarkan  penelitian  normatif  dan mengamati  kenyataan  dalam  perkembangan  sosial  disimpulkan  bahwa perlindungan  terhadap  hak-hak  penyandang  disabilitas  ( rights  of  persons  with disabilities ) merupakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2)  UUD  1945,  ditegaskan  dengan  UU  ratifikasi  konvensi  mengenai  hak-hak penyandang  disabilitas.  Perlindungan  penyandang  disabilitas  ditingkat  daerah sangatlah penting dituangkan dalam peraturan daerah sebagai sarana keberpihakan pemerintah  daerah  terhadap  penyandang  disabilitas,  hal  ini  juga  sesuai  dengan rumusan UU Nomor 4 Tahun 1997 dan UU Nomor 19 Tahun 2011.
Kata Kunci: Perlindungan, Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Daerah

## I. Pendahuluan
Salah  satu  prinsip  yang  harus dijalankan dalam suatu negara hukum adalah jaminan terhadap hak- hak  asasi  manusia  (HAM).  HAM sebagai  hak  dasar  yang  secara kodrati  melekat  pada  diri  manusia, bersifat  universal  dan  langgeng, semestinya selalu dilindungi, dihormati, dan
dipertahankan,
terlebih bagi kelompok rentan khususnya  penyandang  disabilitas. Hal  inilah  yang  mendasari  Majelis Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106  mengenai Convention  on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi  tentang  Hak- Hak  Penyandang  Disabilitas)  pada 13 Desember 2006. Resolusi ditingkat  global  tersebut  memuat hak-hak  penyandang  disabilitas  dan menyatakan  akan  diambil  langkah- langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.
Memenuhi  unsur  yang  melekat pada  negara  hukum,  Pemerintah Indonesia  telah  ikut  menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)  pada  tanggal  30  Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut  menunjukan  kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi,  dan  memajukan  hak-hak penyandang  disabilitas,  yang  pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Menindaklanjuti penanda- tanganan konvensi tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2011  Tentang Pengesahan Convention  On  The Rights  Of  Persons  With  Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pada aturan yang lebih tinggi, Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai
sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum Indonesia telah mengatur  bahwa 1 “Setiap  orang mendapat  kemudahan  dan  perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan  dan  manfaat  yang  sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.  Perlakuan  khusus  bagi pemilik kekhususan sebagai penyandang  disabilitas  merupakan hak  konstitusional,  oleh  karena  itu harus  dijalankan  dan  negara  wajib mengupayakan pemenuhannya.
Sebelum  adanya  UU  Nomor 19  Tahun  2011,  dalam  upaya melindungi,
menghormati, memajukan,  dan  memenuhi  hak-hak penyandang  disabilitas,  Pemerintah Indonesia  telah  membentuk  berbagai peraturan  perundang-undangan  yang sebagian substansinya mengatur perlindungan  terhadap  penyandang disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan  tersebut  antara lain: 2 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2002  tentang  Bangunan Gedung;
1 Pasal 28H UUD NRI 1945 2 Lihat  Penjelasan  Umum  UU  Nomor  19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons  With Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251. 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 7. Undang-Undang Nomor 20
Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 3
Tahun  2005  tentang  Sistem Keolahragaan Nasional; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 13. Undang-Undang Nomor 22
Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan; 14. Undang-Undang Nomor 25
Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik; 15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan; dan 16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Keberadaan  sejumlah  undang- undang tersebut merupakan perwujudan upaya perlindungan,
penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,  sekaligus  menjadi  dasar hukum  yang  sangat  jelas  mengenai pentingnya  pengaturan  perlindungan hak penyandang disabilitas diseluruh segi kehidupan masyarakat. Ketidaksamaan pemahaman bersama akan keberadaan para penyandang  disabilitas  disekitar  kita merupakan faktor lain yang menjadikan pengaturan tentang perlindungan mereka menjadi
penting.  Pola  pikir  dan  pandangan masyarakat  terhadap  penyandang disabilitas lebih identik dengan orang yang  dianggap  tidak  produktif,  tidak mampu menjalankan tugas, sehingga harus diberi perlakuan laiknya orang yang  tidak  cakap.  Padahal  yang dibutuhkan para penyandang disabilitas  bukanlah  sekedar  rasa kasihan atas ketidakmampuan sehingga  melahirkan  stigma  negatif terhadap mereka, melainkan kesetaraan  hak  sehingga  dapat  sama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Ditingkat  nasional,  tuntutan akan  hak  dan  diadakannya  sarana dan  prasarana  aksesibilitas  fisik maupun  non-fisik  bagi  penyandang disabilitas  telah  sering  disuarakan oleh para aktivis Organisasi Penyandang  Disabilitas  ( Disabled People Organisation ). Sebagian hak sudah  diupayakan  dan  direalisasikan oleh pemerintah, seperti: pembangunan  sekolah  luar  biasa, dibangunnya fasilitas-fasilitas di beberapa  gedung,  penerjemah  berita penyandang  disabilitas  rungu/tuli   di televisi  (sekarang  justru  ditiadakan), transportasi  khusus  disabilitas  dan sebagainya,  walaupun  masih  minim dan kadang tidak terurus.
Meski Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas, kenyataan di lapangan, implementasi penerapan  sanksi  hukum  sangat lemah.  Dibidang  ketenagakerjaan, memperkerjakan penyandang disabilitas pada perusahaan dipandang sebelah mata. Kesempatan memperoleh pendidikan inklusif terbatas. Pelayanan rehabilitasi  dan  sosial  masyarakat yang  tidak  merata,  dan  lainnya. Potret keadaan pada tataran
pemerintahan  daerah  pun  tidak berbeda.
Oleh  karena  itu,  jika  ditingkat pusat  telah  diratifikasi  konvensi penyandang disabilitas kedalam undang-undang, maka menghadirkannya dalam bentuk peraturan  daerah  yang  disesuaikan dengan  kekhasan  dan  kemampuan daerah  menjadi  hal  penting.  Adanya hambatan  keterbatasan  dari  para penyandang  disabilitas  harus  dapat diatasi oleh pemerintah daerah dengan mengakomodasi prinsip kesetaraan,  nondiskriminasi,  HAM, dan kesempatan yang sama. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan  yang  diangkat  dalam tulisan  ini  adalah  pemajuan  hak-hak penyandang disabilitas dalam konsep perlindungan  hak  asasi  manusia (HAM) juga sebagai hak konstitusional,  serta  upaya  apa  yang dapat  dilakukan  pemerintah  daerah untuk ikut melindungi dan
memajukan hak-hak penyandang disabilitas.
II. Pembahasan 2.1. Urgensi  Perlindungan  Hak Penyandang Disabilitas sebagai Bentuk Perlindungan
Hak Konstitusonal
Setiap negara hukum, termasuk negara  hukum  Indonesia,  hukum ditempatkan  sebagai  aturan  main dalam  penyelenggaraan  kenegaraan, pemerintah,  dan  kemasyarakatan, sementara  tujuan  hukum  itu  sendiri antara lain untuk menata masyarakat yang  damai,  adil  dan  bermakna. Artinya  sasaran  dari  negara  hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian dan kemanfaatan atau kebermaknaan.
Setiap negara hukum, eksistensi  hukum  dijadikan  sebagai instrumen  dalam  menata  kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.  Salah  satu  unsur yang  melekat  pada  konsep  negara hukum  adalah  perlindungan  HAM sebagai hak konstitusional.
Tujuan  pembangunan  nasional adalah  mewujudkan  masyarakat  adil dan  makmur  yang  merata  material dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945 dalam  wadah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat  dalam  suasana  perikehidupan bangsa  yang  aman,  tenteram,  tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan  dunia  yang  merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup  seluruh  aspek  kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang.  Kegiatan  masyarakat dan  kegiatan  Pemerintah  saling menunjang,  saling  mengisi,  dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran serta penyandang  disabilitas  adalah  sama dengan warga negara lainnya. Bahkan  UUD  1945  telah  mengatur bahwa  “Setiap  orang  mendapat kemudahan  dan  perlakuan  khusus untuk  memperoleh  kesempatan  dan manfaat  yang  sama  guna  mencapai persamaan dan keadilan”.
Perlakuan  khusus  bagi  pemilik kekhususan sebagai penyandang disabilitas merupakan hak konstitusional, karenanya harus dijalankan dan negara wajib mengupayakan  pemenuhannya.  Oleh karena  itu,  peningkatan  peran  para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting  untuk  mendapat  perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Hingga  saat  ini  sarana  dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan,  hak,  kewajiban,  dan peran  penyandang  disabilitas  telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu yang mengatur  masalah  ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan,
kesejahteraan  sosial,  lalu  lintas  dan angkutan jalan, perkeretaapian,
pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan.  Namun  dalam  lingkup pemerintahan di daerah belum banyak  tersedia  peraturan  daerah yang dapat memberikan perlindungan  yang  dimaksud.  Suatu perlindungan yang mencakup seluruh hak yang dapat diakses oleh masyarakat  secara  umum,  yang sering disebut aksesibilitas.
Pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan , serta  informasi  dan komunikasi,  yang  memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati  sepenuhnya  semua  hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Dari aspek sosiologis, perlindungan  terhadap  penyandang disabilitas  sejalan  dengan  prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar bernegara di Indonesia. Bahkan upaya  perlindungan  saja  belumlah
memadai; dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang disabilitas akan  meningkat  pada  masa  yang akan  datang,  masih  diperlukan  lagi sarana  dan  upaya  lain  terutama dengan  penyediaan  sarana  untuk memperoleh  kesamaan  kesempatan bagi  penyandang  disabilitas  dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah suatu tata kehidupan  dan  penghidupan  sosial material  maupun  spiritual  yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan,  dan  ketenteraman  lahir batin  yang  memungkinkan  bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah,  dan  sosial  yang  sebaik- baiknya  bagi  diri,  keluarga,  serta masyarakat dengan menjunjung tinggi  hak  dan  kewajiban  warga negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena  itu,  sesuai  dengan  ketentuan mengenai  kedudukan,  hak,  dan kewajiban warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  Dasar  1945,  perlu dilakukan  upaya-upaya  yang  lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas,  termasuk  pada  lingkup daerah provinsi, dan kabupaten/kota Kesempatan untuk mendapatkan  kesamaan  kedudukan, hak, dan kewajiban bagi penyandang disabilitas  hanya  dapat  diwujudkan jika  tersedia  aksebilitas,  yaitu  suatu kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh
kesamaan  kedudukan,  hak,  dan kewajiban  sehingga  perlu  diadakan upaya  penyediaan  aksebilitas  bagi penyandang  cacat.  Dengan  upaya dimaksud,  diharapkan  penyandang disabilitas  dapat  berintegrasi  secara total  dalam  mewujudkan  tujuan pembangunan nasional pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas  pada  khususnya.  Karena itu, peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas ini merupakan  jawaban  atas  kebutuhan hukum  masyarakat  khususnya  para penyandang  disabilitas  di  tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang antara lain dilaksanakan melalui  kesamaan  kesempatan  bagi penyandang disabilitas pada
hakikatnya  menjadi  tanggung  jawab bersama  Pemerintah,  masyarakat, keluarga, dan penyandang disabilitas sendiri.  Oleh  karena  itu  diharapkan semua  unsur  tersebut  berperan  aktif untuk mewujudkannya. Dengan kesamaan kesempatan tersebut diharapkan para penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi  sosialnya  dalam  arti  mampu berintegrasi  melalui  komunikasi  dan interaksi  secara  wajar  dalam  hidup bermasyarakat. Kesamaan kesempatan dilaksanakan  melalui  penyediaan aksebilitas  baik  oleh  Pemerintah maupun  masyarakat,  yang  dalam pelaksanaannya disertai dengan upaya  peningkatan  kesadaran  dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberadaan  penyandang  cacat,  yang merupakan  unsur  penting  dalam rangka  pemberdayaan  penyandang disabilitas.
Secara yuridis, peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat sejalan dengan Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1997  tentang Penyandang  Cacat  dan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2011 tentang    Pengesahan Convention  On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi  Mengenai Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas). Pada hakekatnya undang-undang pertama  dan  hasil  ratifikasi  ini memberikan  rumusan  hak-hak  para penyandang  disabilitas  sebagaimana tertera  dalam  Konvensi  Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang  disahkan  oleh  Sidang  Umum PBB tahun 2006. Dengan ratifikasi itu, pemerintah  harus  menjamin  hak-hak penyandang  disabilitas  yang  diatur dalam konvensi yakni hak bebas dari penyiksaan  atau  perlakuan  yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan  martabat,  bebas  dari eksploitasi,  kekerasan  dan  perlakuan semena-mena. Hak penyandang disabilitas  lain  yakni  mendapatkan penghormatan  atas  integritas  mental dan  fisik  berdasarkan  kesamaan dengan  orang  lain.  Termasuk  di dalamnya hak untuk mendapat perlindungan  dan  pelayanan  sosial dalam rangka kemandirian.
Berkaca  pada  perkembangan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia  di  tingkat  global  dan  di Indonesia, maka keberadaan peraturan mengenai hal ini di tingkat daerah  akan  berdampak  positif  guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas di segala bidang. Merujuk pada  istilah-istilah  yang  digunakan pada  Undang-Undang  Nomor  19
Tahun  2011,  maka  istilah  “cacat‟ lebih  tepat  diganti  dengan  istilah „disabilitas‟.  Dikarenakan  peraturan daerah  ini  banyak  menekankan  pada penyediaan  sarana  dan  prasarana dalam rangka mendukung implementasinya, maka penting untuk  ada  kesiapan  pemerintah daerah dan pemangku kepentingannya lainnya untuk menyiapkan pra kondisi.
2.2. Perlindungan Penyandang Disabilitas di Tingkat Daerah Konsep  negara  hukum  yang demokratis menggariskan bahwa keberadaan  peraturan  perundang- undangan, termasuk peraturan daerah, dimaksudkan untuk mewujudkan  prinsip-prinsip  dasar negara  hukum  itu  sendiri.  Peraturan perundang-undangan juga akan memberikan  garis  batas  hak  dan kewajiban yang tegas antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan  demikian,  hak  masyarakat dijamin dan dilindungi dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah  daerah,  produk  dari keseluruhan peraturan daerah
merupakan manifestasi otonomi daerah yang akan menentukan berhasil  tidaknya  desentralisasi  yang telah  diberikan  secara  atributif  oleh undang-undang.  Cheema,  Shabbir G.,  dan  Rondinelli 3 menyarankan beberapa  kriteria  untuk  menguji kebijakan  desentralisasi  (peraturan ditingkat  daerah)  diantaranya  yaitu meningkatkan
" responsifitas " pemerintah  terhadap  kebutuhan  dan
3 Cheema, Shabbir G, dan Rondinelli. 1984. Decentralizaytion  and  Development,  Policy Implementation  in  Developing  Countries . California: Sage Publications.
tuntutan  berbagai  kelompok  dalam masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, peraturan daerah dibuat atas dasar  tujuan-tujuan  tertentu  yang ingin  dicapai  yang  dilandaskan  pada pedoman  atau  standar  norma  yang digariskan oleh pemerintah. Peraturan  daerah  sebagai  instrumen penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah harus mempunyai karakter yang menghormati, melindungi  dan  memenuhi  hak-hak masyarakat,  khususnya  masyarakat penyandang disabilitas dalam pelayanan publik yang diselenggarakannya.  Hal  ini  sebagai bentuk responsifitas pemerintah terhadap kebutuhan penyandang
disabilitas sebagai bagian dari kelompok masyarakat.
Perlindungan  menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  adalah 1) tempat  berlindung  atau 2) hal (perbuatan,  dsb)  memperlindungi. 4
Penyandang  disabilitas,  yaitu  orang yang  memiliki  keterbatasan  fisik, mental,  intelektual,  atau  sensorik dalam  jangka  waktu  lama  yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat  menemui  hambatan  yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
Meski  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  kata  “disabilitas” belum  tercantum  namun  mengacu pada  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2011  istilah  yang  digunakan untuk menyebut
penyandang ketidakmampuan  yaitu  disabilitas.
Disabilitas  merupakan  kata  serapan
4 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1988), hlm 526.
dari bahasa Inggris “ disability” yang berarti ketidakmampuan. Meski memiliki  arti  yang  sama,  namun perspektif  yang  melekat  pada  kata “cacat”  dan  kata  “disabilitas” berbeda.  Penyandang  cacat  seakan subyek  hukum  yang  dipandang kurang diberdayakan. Istilah “penyandang cacat” akan memberikan predikat kepada
seseorang  dengan  tanda  atau  label negatif  yaitu  cacat  pada  keseluruhan pribadinya. Kata “cacat” berkonotasi sesuatu yang negatif, tidak sempurna atau  rusak.  Selain  itu  kata  “cacat” juga digunakan pada kondisi keadaan barang  atau  produk  yang  tidak sempurna.
Penyandang  disabilitas  dapat diartikan  individu  yang  mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual.  Oleh  karena  itu penggunaan  istilah  “penyandang cacat” dalam Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1997  pun  perlu direvisi  sesuai  dengan  Undang-
Undang  Nomor  19  Tahun  2011. Seterusnya untuk peraturan perundang-undangan dibawahnya juga  menggunakan  istilah  tersebut, termasuk peraturan daerah. Perlindungan penyandang disabilitas  merupakan  istilah  yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada penyandang disabilitas dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya  dari  hal-hal  yang dapat merugikan penyandang disabilitas itu sendiri. Pada akhirnya, perlindungan ini juga dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa diskriminasi  berdasarkan  disabilitas merupakan  pelanggaran  terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Disamping itu, perlindungan  penyandang  disabilitas juga  dapat  diartikan  sebagai  upaya
menciptakan lingkungan dan fasilitas umum yang aksesibel demi kesamaan kesempatan bagi penyandang  disabilitas  untuk  hidup mandiri dan bermasyarakat. Dalam  hal  fasilitas  umum misalnya,  akan  dapat  menimbulkan frustrasi bagi para penyandang disabilitas dalam menghadapi kenyataan  bahwa  berbagai  hambatan arsitektural  di  dalam  bangunan- bangunan  dan  fasilitas-fasilitas  yang disediakan  bagi  kepentingan  umum ternyata  tidak  selalu  mudah  atau bahkan  sering  tidak  memungkinkan bagi  mereka  untuk  berpartisipasi penuh  dalam  situasi  normal,  baik dalam  bidang  pendidikan,  pekerjaan maupun  rekreasi.  Beberapa  contoh hambatan  arsitektural  adalah  tidak adanya  trotoar,  permukaan  jalan yang  tidak  rata,  tepian  jalan  yang tinggi,  lubang  pintu  yang  terlalu sempit, lantai yang terlalu licin, tidak tersedianya  tempat  parkir yang sesuai,  tidak  tersedia  lift,  fasilitas sanitasi  yang  terlalu  sempit,  telepon umum  yang  terlalu  tinggi,  tangga yang  tidak  berpagar  pengaman, jendela  atau  papan  reklame  yang menghalangi  jalan,  dan  kondisi arsitektural lainnya. 5
Hal-hal tersebut di atas menjadi  masalah  bagi  penyandang cacat dari jenis dan derajat kecacatan tertentu sehingga mereka tidak dapat merealisasikan  kesamaan  haknya sebagai warga masyarakat. Sesungguhnya para penyandang cacat  tidak  mengharapkan  dan  tidak
5 Didi  Tarsidi. Aksisibilitas  Lingkungan Fisik  Bagi  Penyandang  Cacat .  Makalah disajikan  pada Focus  Discussion  Group tentang Draft Raperda Pelindungan Penyandang Cacat Kota Bandung. Kerjasama  antara  Lembaga  Pengabdian kepada Masyarakat UNPAD dengan Sekretariat  DPRD  Kota  Bandung,  22 Nopember 2008. Hlm. 2.
pula  memerlukan  lebih  banyak  hak daripada orang-orang pada umumnya. Mereka hanya menghendaki  agar  dapat  bergerak  di dalam lingkungannya dengan tingkat kenyamanan, kemudahan dan keselamatan  yang  sama  dengan warga masyarakat lainnya,
memperoleh  kesempatan  yang  sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang normal, dapat semandiri mungkin dalam batas-batas kemampuannya. Tersedianya
bangunan  dan  fasilitas  yang  dapat diakses oleh semua orang merupakan persoalan  kesamaan  kesempatan  dan keadilan  sosial.  Akses  terhadap fasilitas-fasilitas  umum  merupakan hak,  bukan  pilihan  semata.  Lebih dari  itu,  penataan  lingkungan  yang sesuai  dengan  kaidah  aksesibilitas akan  juga  memberikan  lebih  banyak kenyamanan  bagi  warga  masyarakat pada umumnya.
Menurut Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan (2008) jumlah  penyandang  disabilitas  di Indonesia mencapai 1.544.184 orang. 6 Dari jumlah tersebut, terdapat kecenderungan meningkatnya  jumlah  penyandang disabilitas  dari  tahun  ke  tahun.  Data tersebut  dalam  prosentase  berarti mencapai  3,11  %  dari  jumlah penduduk Indonesia. Dari segi prosentase,  jumlah  ini  nampaknya kecil,  akan  tetapi  secara  absolut angka  3,11  %  ini  akan  mencapai sekitar  5,5  juta  penduduk  Indonesia yang menyandang cacat.
Data diatas menunjukkan bahwa  hadirnya  peraturan  ditingkat daerah  yang  mengatur  perlindungan
6 Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Sosial,  hlm.  3.  Sebagaimana  dapat  diakses pada laman http://www.depsos.go.id/users/nawir/File/Isi %20Renstra%202010-2014.pdf
terhadap penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1997  tentang Penyandang  Cacat  pada  Februari 1997  hingga  saat  ini  belum  semua daerah  memiliki  peraturan  daerah yang  mengatur  tentang  perlindungan penyandang  cacat  atau  sejenisnya. Meski telah ada Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan  Sosial  Penyandang Cacat  namun  belum  juga  ada pengadopsian rumusan yang mengatur  hal  itu  dalam  Peraturan daerah. Pasca ratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas  kedalam  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2011  tentang Pengesahan Convention  On  The Rights  Of  Persons  With  Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) maka menjadi dasar hukum untuk diterbitkannya Peraturan daerah tentang  Perlindungan  Penyandang Disabilitas. Namun demikian, pembuatan Peraturan daerah ini akan sedikit terkendala dikarenakan belum adanya  peraturan  pemerintah  yang menjadi  peraturan  pelaksana  dari Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2011 tersebut. Meskipun ada Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan  Sosial  Penyandang Cacat,  namun  dikarenakan  telah  ada rumusan  undang-undang  pelengkap, maka  substansinya  pun  memerlukan penyesuaian. Disamping itu, ditingkat nasional juga telah berkembang  wacana  yang  mengarah pada  revisi  Undang-Undang  Nomor 4  Tahun  1997  untuk  diselaraskan
dengan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2011.
Akan  tetapi  hal  ini  tidak menjadi alasan mutlak untuk diundurkannya  penerbitan  Peraturan daerah,  sebab  arah  rumusan  produk hukum  yang  bersandar  baik  pada Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2011  telah  saling melengkapi. Keberpihakan pemerintah daerah terhadap penyandang  disabilitas  justru  dapat terlihat  dalam  konteks  ini.  Berdasar pada  arahan  pokok  yang  terdapat didalam kedua undang-undang diatas sebagai  payung  hukum  utama  dari peraturan daerah ini, dapat dirumuskan substansi peraturan daerah tentang perlindungan penyandang disabilitas sebagai berikut: 1. Orientasi pengaturan hukum perlindungan penyandang disabilitas dilakukan dengan maksud dan tujuan: a. untuk memajukan, melindungi,  dan  menjamin kesamaan  hak  dan  kebebasan yang  mendasar  bagi  semua penyandang  disabilitas,  serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity). b. untuk mendapatkan penghormatan  atas  integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan  orang  lain.  Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan  pelayanan  sosial  dalam rangka kemandirian. c. untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat mengenai penyandang
disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas  hak-hak  dan  martabat para penyandang disabilitas.
d. untuk melawan stereotip,
prasangka, dan praktik-
praktik yang merugikan menyangkut penyandang disabilitas dalam seluruh bagian kehidupan.
e. untuk menumbuhkan penerimaan atas hak-hak penyandang disabilitas.
f. untuk  meningkatkan  persepsi positif  dan  kesadaran  sosial yang  lebih  besar  terhadap para penyandang disabilitas.
g. untuk  memajukan  pengakuan terhadap  keahlian,  kualitas dan  kemampuan  penyandang disabilitas,  serta  kontribusi mereka pada tempat kerja dan pasar tenaga kerja.
h. untuk  menjamin  akses  bagi penyandang  disabilitas,  atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya,  terhadap  lingkungan fisik,  transportasi,  informasi, dan  komunikasi,  termasuk teknologi dan sistem informasi  dan  komunikasi, serta  terhadap  fasilitas  dan layanan  lainnya  yang  terbuka atau  tersedia  untuk  publik, termasuk penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas terhadap  bangunan  gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya,  termasuk  sekolah, perumahan,  fasilitas  medis, dan tempat kerja.
i. untuk  memajukan  pemulihan fisik,  kognitif  dan  psikologis, rehabilitasi  dan  reintegrasi sosial penyandang disabilitas.
j. untuk menjamin bahwa penyandang  disabilitas  tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas. k. untuk menyediakan bagi penyandang disabilitas, program, dan perawatan kesehatan  dengan  kualitas dan standar yang sama dengan  yang  disediakan  bagi yang lainnya.
l. untuk  melarang  diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap
segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan,  penerimaan  dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi  kerja  yang  aman  dan sehat. 2. Substansi minimal yang hendaknya diatur dalam peraturan daerah ini mencakup: a. Asas, dan Tujuan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa,  manfaat,  kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Tugas dan wewenang pemerintah daerah yaitu menetapkan kebijakan; menetapkan  kriteria,  standar, prosedur,  dan  persyaratan, memberikan penghargaan, mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak,
melakukan  kampanye  dan sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas; c. Hak  dan  kewajiban  yang dimiliki penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan; d. Kesamaan  kesempatan  bagi setiap  penyandang  disabilitas dalam segala aspek kehidupan  dan  penghidupan serta pengakuan dan penghormatan orang lain terhadap  hal  itu.  Kesamaan kesempatan mencakup bidang Pendidikan, Kesempatan Kerja, Kehidupan Sosial, dan Pelayanan Kesehatan; e. Aksesibilitas  yang  mengatur tentang ketersediaan aksesibilitas  bagi  penyandang disabilitas  dalam  pemanfaatan dan  penggunaan  sarana  dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum;
f. Rehabilitasi  mengatur tentang pemungsian kembali dan
pengembangan kemampuan baik  fisik,  mental,  dan  sosial penyandang  disabilitas  yang mencakup  rehabilitasi  medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan, dan rehabilitasi sosial;
g. Bantuan  sosial  penyandang disabilitas  yang  diarahkan untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  dasar,  pengembangan usaha dalam rangka kemandirian,  dan  kemudahan dalam memperoleh kesempatan  berusaha  bagi penyandang disabilitas; h. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan  Sosial  dengan pemberian  perlindungan  dan pelayanan  agar  penyandang disabilitas  dapat  memperoleh taraf hidup yang wajar; i. Informasi  yang  bermanfaat dan berguna untuk kepentingan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Termasuk kewajiban  bagi  penyandang disabilitas  yang  berjalan  kaki atau bersepeda untuk menggunakan tanda khusus;
j. Peran masyarakat dalam rangka  berpartisipasi  dalam mendayagunakan  kemampuan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang  disabilitas.  Tata cara berpartisipasi diatur lebih  lanjut  dalam  Peraturan Gubernur;
k. Pemberian  insentif  kepada badan usaha yang telah melakukan upaya perlindungan terhadap penyandang  disabilitas  dan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam terlaksananya perlindungan penyandang disabiltas;
l. Pemberdayaan penyandang disabilitas diantaranya dengan  pemberian  kursus, dan pelatihan. Kemitraan antara pemerintah daerah dengan  masyarakat,  badan hukum, dan atau badan usaha dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas  dengan  prinsip- prinsip tertentu;
m. Pembinaan  dan  pengawasan Pemerintah  Provinsi  kepada
Pemerintah  Kabupaten/  Kota dengan  pemberian  pedoman dan arahan, bantuan finansial, bantuan teknis dan supervisi; n. Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta bentuk-bentuk dan mekanisme  pemberian  sanksi atas  pelanggaran  peraturan daerah ini; o. Petugas dan tugas-tugas
penyidik dalam rangka penegakan  peraturan  daerah ini; p. Ketentuan pidana yang disesuaikan  dengan  Undang-
Undang  Nomor  4  Tahun 1997  tentang  Penyandang Cacat; dan q. Ketentuan Peralihan mengenai  batas  akhir  waktu penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan angkutan umum bagi aksesibilitas penyandang disabilitas;

## III. Penutup
3.1. Simpulan
1. Perlindungan  terhadap  hak-hak penyandang disabilitas ( rights of persons with disabilities ) merupakan  hak  konstitusional sebagaimana  dimaksud  Pasal 28H  ayat  (2)  UUD  1945,  yang juga ditegaskan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas.
2. Perlindungan
penyandang disabilitas ditingkat daerah sangatlah  penting  dituangkan dalam  peraturan  daerah  agar dapat memberi kepastian hukum, hal ini disamping sejalan dengan  UUD  1945  juga  sesuai dengan rumusan Undang-
Undang  Nomor  4  Tahun  1997 dan  Undang-Undang  Nomor  19
Tahun 2011.

## 3.2. Saran
1. Pasca  diterbitkannya  undang- undang ratifikasi konvensi penyandang  disabilitas,  maka perlu adanya penyeragaman penggunaan istilah “penyandang disabilitas”.  Oleh  karena  itu, Pengaturannya  ditingkat  daerah dapat diberi judul “Perlindungan Penyandang Disabilitas”.
2. Meski  semangat  perlindungan hingga pemenuhan dan pemajuan  hak-hak  penyandang disabilitas ditingkat daerah sangat  penting,  namun  tidak boleh dilupakan bahwa implikasi dari diadakannya peraturan daerah  mengenai  hal  tersebut ditingkat  daerah  juga  tidaklah sederhana  karena  ada  beban keuangan yang harus ditanggung pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka
Cheema,  Shabbir  G,  dan  Rondinelli. 1984. Decentralizaytion  and Development, Policy Implementation  in  Developing Countries .  California:  Sage
Publications. Davenport,  F.C.B.  1994. Physical Accessibility:  A  Step  by  Step Guide to Eliminate Architectural Barriers . Victoria:  Access  and  Mobility Sub-Committee.
Goldsmith,  S.  1976. Designing  for The  Disabled .  London:  Royal Institute of Architects Publications Ltd. Manan,  Bagir.  2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media. Soimin. 2010. Pembentukan Perundang-undangan  Negara di  Indonesia .  Yogyakarta:  UII Press. Tarsidi, Didi. Aksisibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang  Cacat .  Makalah disajikan pada Focus Discussion Group tentang Draft  Raperda  Pelindungan Penyandang Cacat Kota Bandung.  Kerjasama  antara Lembaga  Pengabdian  kepada Masyarakat  UNPAD  dengan Sekretariat DPRD Kota Bandung, 22 Nopember 2008. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.  1988. Kamus  Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka.