e-ISSN: 2621-606X

## UJRAH SUMBER PROFITABILITAS  PADA ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS (BMT)
Ahmad Zuhril Kalam 1
Institut Agama Islam Tabah Lamongan e-mail:  m.izulkalam33gmail.com
Eny Latifah 2
Institut Agama Islam Tabah Lamongan e-mail:  eni.lathifah@gmail.com
Ahmad Zuhril Kalam & Eny Latifah 39

## Abstrak
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui ujrah sebagai  sumber profitabilitas pada Islamic Microfinance Institutions (BMT Maslahah) dalam opersionalisasi pada akad-akad berbasis ujrah . Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif atas studi kasus pada BMT Maslahah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data yang bersumber dari dokumentasi, observasi dan wawancara yang langsung kepada responden demi mendapatkan data yang sebenarnya. Hasil penelitian ini adalah ujrah sebagai  sumber profitabilitas pada islamic microfinance institutions  berasal dari beberapa aspek operasional usaha, yakni pada produk tabungan, pembiayaan, jasa, dan sarana investasi syariah bagi anggota.  BMT Maslahah memiliki keunggulan ujrah dengan spesifikasi yang menunjukkan nilai profitabilitas yang sangat tinggi dan bersifat tetap, bagi anggota tabungan biasa mendapatkan bisa bonus saldo yang besarannya tidak tetap dan apabila BMT mengalami kerugian usaha, anggota tidak perlu menanggung kerugian tersebut, dan bagi anggota investasi saham bisa memperoleh bonus dalam jumlah yang besar dan tetap setiap tahunnya dan kekurangan akad yang berbasis ujrah ialah dalam sisi pembiayaan dan investasi saham, besaran keuntungan yang didistribusikan  tidak mengikuti  laba usaha.
Kata Kunci: Ujrah, Profitabilitas, Islamic Microfinance Institutions , BMT Maslahah.

## Abstract
The purpose of this paper is to determine ujrah  as a source of profitability in Islamic Microfinance Institutions (BMT Maslahah) in the operationalization of ujrah  based contracts. This research method is a qualitative research with a descriptive approach to the case study on BMT Maslahah. The analysis used in this study uses triangulation of data sourced from documentation, observation and interviews directly to respondents in order to get the actual data.The results of this study are ujrah as a source of profitability in Islamic microfinance institutions derived from several aspects of business operations, namely on savings products, financing, services, and sharia investment facilities for members. BMT Maslahah has a superiority with specifications that show a very high profitability value and is permanent, for ordinary savings members can get a bonus balance whose amount is not fixed and if BMT suffers a business loss, members do not need to bear these losses, and for members investing in shares can get a bonus in a large and fixed amount each year and the lack of a contract based  on ujrah is in terms of financing and investment stocks, the amount of profit distributed does not follow operating profit.
Keywords: Ujrah, Profitability, Islamic Microfinance Institutions, BMT Maslahah .

## PENDAHULUAN
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi yang menjalankan fungsi sosial dan komersial untuk melayani masyarakat yang kelebihan dan kekurangan dana melalui beberapa aspek operasionalnya, yaitu funding (penghimpunan dana), lending (penyaluran dana), dan service s (layanan-layanan dalam bentuk jasa keuangan lainnya)  (Ismail, Wibowo, & Cokrohadisumarto, 2016). BMT sebagai lembaga keuangan syariah perannya tidak hanya terfokus pada pelayanan sosial, namun juga pada bisnis pengelolaan dana, sebab pada dasarnya BMT merupakan bukan lembaga keuangan nirlaba dan terdapat misi pemerataan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat yang dipikul oleh BMT. Oleh karena itu, operasionalisasi dalam BMT juga dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis yang profitable (Abadi, t.t.).
Profitabilitas BMT bersumber dari operasionalisasi yang menggunakan akad-akad berbasis syirkah (kerjasama), jual beli, dan ujrah (upah/imbalan) atas jasa. Akad-Akad tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebijakan manajemen BMT untuk menghasilkan profit dalam praktik operasionalnya. Operasional pembiayaan dalam BMT menjadi sumber profitabilitas terbesar di antara sumber profit lainnya yang dihasilkan dari praktik operasional penghimpunan dana, jasa, maupun bentuk penanaman modal yang dilakukan oleh BMT  (Yazid, 2017).
BMT Maslahah telah menetapkan ujrah sebagai sumber penghasilan terbesar dan paling sering dipraktikkan dalam operasionalnya. Sebagai lembaga keuangan syariah yang menjadi salah satu rujukan praktis bagi kalangan akademisi ini tentu memiliki berbagai pertimbangan dan pedoman tersendiri dalam upaya untuk menghasilkan profit. Pertimbangan yang dimaksud demikian adalah terletak pada kesederhanaan praktik dan berbagai risiko operasionalnya, terutama di bidang pembiayaan. Sedangkan pedoman yang dimaksud dalam hal ini mengacu pada standar operasional  yang berlaku dalam BMT Maslahah  (Arif, 2019).
Selain sumber pendapatan yang dihasilkan dari akad berbasis ujrah, BMT Maslahah juga menggunakan praktik akad kerjasama dan jual beli dalam upaya menghasilkan profit, namun frekuensi penggunaan kedua jenis akad ini sangat sedikit, bahkan mendekati kata tidak pernah. Hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan risiko. Pada praktik syirkah atau kerjasama yang di dalamnya terdapat akad mudharabah dan musyarakah , risiko yang dikhawatirkan adalah pada kerumitan pembuatan laporan keuangan bagi nasabah/anggota BMT Maslahah, sebab kebanyakan anggota BMT adalah masyarakat awam kelas menengah ke bawah yang cukup berat
jika direpotkan dengan urusan administrasi pembiayaan dan laporan keuangan, sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam pencatatan/penulisan laporan keuangan, bahkan bisa juga terjadi penyelewengan laporan keuangan atas hasil usaha anggota pembiayaan. Di samping itu, sulitnya melakukan controlling terhadap usaha yang dijalankan anggota juga menjadi alasan mengapa akad yang berbasis kerjasama ini jarang digunakan, mengingat kuantitas tenaga kerja di BMT Maslahah masih sedikit. Pada praktik pembiayaan yang berbasis jual beli, risiko yang dikhawatirkan adalah penyelewengan akad yang dilakukan oleh anggota pembiayaan. BMT Maslahah juga tidak banyak fokus pada aktivitas jual beli barang dalam operasionalnya  (Arif, 2019).
Ujrah sebagai sumber penghasilan bagi BMT dan anggotanya menempati posisi teratas dalam praktik operasionalnya. Hal ini menjadi pembeda dengan praktik operasional yang dilakukan lembaga keuangan syariah lainnya, yang mana sumber profitabilitasnya secara rata diperoleh dari ujrah , nisbah bagi hasil, dan margin jual beli, bahkan kebanyakan dari lembaga keuangan  syariah lainnya cenderung menentukan sumber penghasilan terbesar dari praktik pembiayaan yang berbasis margin jual beli dan nisbah bagi hasil. Inilah keunikan BMT Maslahah dari segi sumber profitabilitas yang didapatkan melalui operasionalnya, sehingga penulis tertarik meneliti model limit Ujrah pada lembaga Keuangan Mikro Syariah ini dengan memilih tema ini Model  limit provitabiitas Ujrah dalam Operasionalisasi BMT Maslahah Pasuruan .

## LANDASAN TEORI

## Ujrah
Ujrah berasal dari bahasa Arab yang berarti upah atau imbalan. Pada tataran praktiknya, ujrah dapat dipahami sebagai suatu konsep keuntungan yang diterapkan dalam praktik akad penukaran manfaat barang atau jasa  (Yazid, 2017). Ujrah dan Ijarah merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Maka dari itu penulis akan membahas ijarah terlebih dahulu dan kemudian membahas tentang ujrah . Secara etimologi ijarah berarti bay’ al manfa’ah (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang  (Syafe’i, 2004). Ujrah biasanya digunakan ketika melakukan akad ijarah yang merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa. Selain akad ijarah, ada juga akad wakalah, hawalah, kafalah, dan qardh yang di dalam pelaksanaan akad-akad tersebut  terdapat unsur ujrah dan imbalannya.
Prinsip-Prinsip Ujrah dalam Muamalat adalah: a) Tauhidi , b) Halal, c) Maslahah, d) Ibahah , e) Kebebasan , f) Kerjasama , g) Keadilan , h) Amanah, i) Terhindar dari jual beli yang dilarang dalam Islam. j) Terhindar dari upaya melambungkan harga secara dhalim . k) Terhindar dari riba, l) Terhindar dari maisir , m) Terhindar dari gharar, n) Terhindar dari tadlis , o) Terhindar dari riswah, p) Terhindar dari batil ,  dan q) Tidak menjual barang yang digunakan untuk maksiat  (Karim, 2003).
Akad ijarah menjadi sah secara hukum apabila memenuhi rukun dan ketentuan di dalamnya, yaitu: 1) Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/jasa ( mu’jir ) dan penyewa jasa ( musta’jir ) dengan ketentuan kedua pelaku tersebut sudah mukalaf atau cakap hukum. Cakap hukum mengandung arti aqil dan baligh . 2)  Objek akad ijarah berupa manfaat jasa ( ma’jur ) dengan ketentuan sebagai berikut: a) Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. b) Dibolehkan secara syariat Islam (tidak diharamkan), maka ijarah atas objek sewa yang melanggar perintah Allah tidak sah. c)  Dapat dialihkan secara syariat. d) Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. e) Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. 3) Upah, yaitu suatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya. Ketentuan upah: a) Harus jelas besarnya dan diketahui oleh pihak yang berakad. b) Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang serupa dengan objek akad. c) Bersifat fleksibel, artinya dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat, jarak, maupun ukuran lainnya. 4) Ijab kabul, ialah pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern (Nurhayati, 2006).
Ijarah di atas merupakan jenis akad sewa menyewa yang sederhana, namun ada pula jenis akad ijarah yang berakhir dengan pemindahan atau pengalihan kepemilikan. Ijarah jenis ini disebut ijarah muntahiyah bi al-tamlik , yaitu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan/upah atas objek sewa dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tentu sesuai dengan akad sewa  (Ramli, 2006). Aturan main dalam akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik sama dengan akad ijarah biasa, baik dari rukun dan ketentuannya, akan tetapi akad ini lebih kompleks persoalannya, sehingga terdapat ketentuan tambahan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan akad ini. Ketentuan tambahan
yang dimaksud, antara lain: 1)  Perjanjian untuk melaksanakan akad ijarah muntahiyah bi al- tamlik harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. 2) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. 3)  Pihak yang melakukan akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. 4)  Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa’ad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai  (MUI, 2002).

## Aplikasi  Ujrah dalam Lembaga Keuangan Syariah

## Ujrah dalam  Akad Ijarah
Ijarah merupakan produk lembaga keuangan syariah dengan prinsip jasa sewa menyewa. Karena prinsip sewa menyewa, maka dalam akad ijarah juga terdapat unsur ujrah yang harus dibayarkan kepada pemberi sewa oleh penyewa. Ijarah dalam lembaga keuangan syariah biasa muncul  setelah akad jual beli ( murabahah ).
Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan ujrah dalam akad ijarah yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dapat penulis uraikan melalui skema atau tahapan- tahapan pelaksanaan akad ijarah berikut: 1) Anggota/nasabah mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah yang digunakan untuk membeli sebuah barang. 2)  Pihak lembaga keuangan syariah menyepakati kontrak dan membelikan barang untuk anggota ke perusahaan atau dealer . 3)  Perihal pembelian barang untuk anggota, pihak lembaga keuangan syariah juga dapat mewakilkannya kepada anggota pembiayaan sendiri untuk membeli barang ke perusahaan atau dealer . 4) Pihak penjual barang (perusahaan atau dealer ) mengirimkan barang ke pihak lembaga keuangan syariah. 5) Lembaga keuangan syariah melakukan kontrak ijarah dengan anggota untuk penyewaan barang, menyepakati biaya sewa dan jangka waktunya, dan lembaga keuangan syariah memberitahukan kepada anggota perihal opsi perpindahan hak milik barang setelah jangka waktu selesai. 6)  Anggota pembiayaan mengangsur biaya sewa ( ujrah ) kepada pihak lembaga keuangan syariah selama jangka waktu yang telah ditentukan. 7)  Apabila jangka waktu sewa telah selesai dan angsuran biaya sewa telah lunas, maka dalam kontrak tersebut dapat dilanjutkan dengan pemindahan hak milik barang, baik dengan bentuk hibah maupun jual beli  (Santoso  & Anik,  2015).

## Ujrah dalam  Akad Wakalah
Wakalah dengan ujrah disebut dengan wakalah bil ujrah. Praktek akad ini dalam perbankan atau lembaga keuangan syariah terdapat produk jasa keuangan seperti transfer, kliring, inkaso, dan jasa keuangan lainnya. Dalam hal ini penulis  hanya memberikan aplikasi sederhana dalam praktik transfer, sebagaimana berikut: 1)  Nasabah/anggota memberikan perintah kepada lembaga keuangan syariah untuk melakukan transfer ke rekening yang dituju dengan besaran nominal tertentu. 2)  Lembaga keuangan syariah melakukan transfer saldo tertentu ke rekening yang dituju. 3)  Lembaga keuangan syariah menetapkan fee atas jasa transfer yang dibebankan kepada nasabah/anggota. 4)  Anggota/nasabah membayar fee kepada lembaga keuangan syariah  (Nurhayati, 2006).

## Ujrah dalam  Akad Kafalah
Kafalah dalam lembaga keuangan syariah biasa disebut sebagai asuransi syariah. Praktik asuransi dalam lembaga keuangan syariah dapat dijelaskan dengan tahapan berikut: 1) Anggota/nasabah melakukan kontrak asuransi dengan lembaga keuangan syariah. 2 Lembaga keuangan syariah sebagai penjamin ( kafil ) membebankan uang jasa ( ujrah ) atas penjaminan kepada nasabah. 3) Nasabah sebagai pihak yang dijamin membayar biaya ujrah kepada lembaga keuangan syariah. Akad kafalah biasanya diterapkan dalam operasional lembaga keuangan syariah dalam bentuk produk bank guarantee dan performance bonds (Nurhayati, 2006).

## Ujrah dalam  Akad Hawalah
Praktek hawalah dalam lembaga keuangan syariah biasa diterapkan dalam kartu kredit syariah, factoring, postdated check, dan bill counting. Tahapan pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Anggota/nasabah sebagai pihak pertama memiliki piutang kepada pihak ketiga. 2) Pihak pertama memindahkan piutang itu kepada pihak lembaga keuangan syariah. 3) Atas perintah pihak pertama, lembaga keuangan syariah melakukan penagihan kepada pihak ketiga yang juga merupakan anggota/nasabahnya  (Antonio, 2001).

## Ujrah dalam  Akad Wadiah
Akad wadiah masuk dalam produk tabungan dan giro dalam operasional lembaga keuangan syariah. Ujrah dalam akad wadiah diterapkan ketika pembuatan rekening tabungan dan sebagai biaya administrasi bulanan. Tahapan pelaksanaannya sebagai berikut: 1)  Anggota membuka rekening tabungan biasa atau giro di lembaga keuangan syariah. 2) Lembaga keuangan syariah melayani transaksi anggota dengan akad wadiah . 3) Lembaga menetapkan biaya admin
( ujrah ) atas pembukaan rekening dan simpanan bulanannya. 4) Anggota membayar biaya pembuatan rekening dan lembaga keuangan syariah mengurangi saldo rekening anggota per bulannya.

## Ujrah dalam  Akad Qardhul Hasan
Ujrah dalam akad qardhul hasan bisa diterapkan dalam produk tabungan dan pembiayaan. Dalam produk pembiayaan, tahapan pelaksanaan akad qardhul hasan sebagai berikut: 1) Anggota/nasabah mengajukan pembiayaan tanpa agunan dengan besar pengajuan dan jangka waktu tertentu. 2) Lembaga keuangan syariah melayani pengajuan nasabah dalam bentuk qardhul hasan dengan memberikan beberapa syarat tertentu. 3) Anggota/nasabah mengangsur pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. 4) Anggota boleh memberikan imbalan sebagai bentuk  terima  kasih  atas kehendaknya  sendiri  secara suka rela.
Adapun praktik akad qardhul hasan dalam produk tabungan atau giro dapat dijelaskan dengan tahapan pelaksanaan berikut: 1) Anggota/nasabah menyimpan dananya di lembaga keuangan syariah. 2) Lembaga keuangan syariah melayani kontrak dalam bentuk qardhul hasan. 3) Lembaga keuangan syariah siap melayani penarikan dana yang dilakukan anggota sewaktu- waktu. 4) Lembaga keuangan syariah memberikan bonus secara suka rela kepada anggota tabungan  dan giro.

## Ujrah dalam  Akad Rahn
Lembaga keuangan syariah dapat menerapkan ujrah dalam akad rahn pada produk pembiayaan yang timbul atas kontrak utang piutang. Ujrah dalam hal ini dimaksudkan sebagai imbalan atas penjagaan dan perawatan marhun atau barang gadai. Berikut ini penulis uraikan tahapan pelaksanaan akad pembiayaan rahn : 1) Anggota/nasabah mengajukan pembiayaan dengan nominal dan jangka waktu tertentu. 2) Lembaga keuangan syariah melayani pengajuan nasabah dalam bentuk akad rahn . 3) Anggota menyerahkan barang gadai sebagai jaminan utangnya. 4) Lembaga keuangan syariah bersama anggota menyepakati  pembayaran utang dalam jangka waktu tertentu. 5) Lembaga keuangan syariah menetapkan biaya pemeliharaan barang gadai untuk anggota pembiayaan. 6) Anggota membayar angsuran utang dan biaya pemeliharaan barang gadai kepada lembaga keuangan syariah.

## Operasionalisasi
Pengertian Operasionalisasi berasal dari kata dasar operasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata operasi diartikan sebagai pelaksanaan atas rencana yang telah
dikembangkan. Arti lainnya ialah melakukan aktivitas kerja. Adapun kata operasional berarti menunjukkan bersifat operasi atau berhubungan dengan operasi. Sedangkan arti kata operasionalisasi menunjukkan sebuah proses pelaksanaan kerja atau secara singkatnya diartikan sebagai pengoperasian  (Kemdikbud,  2016). Operasionalisasi dalam konteks lembaga keuangan syariah berarti proses pengelolaan dana yang diimplementasikan pada produk keuangan (simpanan,  pembiayaan,  dan jasa) berdasarkan  prinsip  syariat  Islam.

## Prinsip-Prinsip  Operasionalisasi dalam Lembaga Keuangan Syariah
Prinsip simpanan murni (wadiah) adalah Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk wadiah. Fasilitas wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan wadiah identik dengan giro.
Bagi hasil (syirkah) adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.
Prinsip jual beli (tijarah)  adalah sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah  harga beli ditambah keuntungan (margin).
Prinsip sewa (ijarah) adalah Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis: (1) ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease) . Dalam teknis perbankan, Bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) bai takjiri atau ijarah muntahiyah bi al-tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (finansial lease) .
Prinsip jasa/ fee (ajr wal umulah) adalah Prinsip ini meliputi seluruh layanan non- pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:
bank garansi, kliring, inkaso, jasa, transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep ajr wal umulah (Muhammad, 2002).

## BMT Maslahah
BMT adalah singkatan dari istilah baitul maal wat tamwil. Secara singkat, baitul maal merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang  beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah  (Soemitra, 2009) . Sedangkan baitut tamwil merupakan lembaga pengumpulan dana guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial  (Abadi, t.t.). BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP). Koperasi BMT Maslahah yang semula bernama Koperasi BMT MMU (Maslahah Mursalah lil Ummah) ini beralamat di Jl. Raya No. 10 Sidogiri Kraton Pasuruan. Berdirinya Koperasi ini bermula dari sebuah rasa prihatin dari Almarhum KH. Nawawi Thoyyib (Ketua Umum Pondok Pesantren Sidogiri) pada tahun 1993 karena maraknya praktek-praktek rentenir di lingkungan sekitar Pondok Pesantren Sidogiri,  maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga.
Para pendiri Koperasi BMT Maslahah yang pada waktu itu dimotori oleh Ustaz H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah Miftahul Ulum  Pondok Pesantren Sidogiri ingin sekali melanjutkan apa yang menjadi tujuan KH. Nawawi Thoyyib agar segera terwujud dengan rapi dan tertata. Setelah mengikuti Halaqah /Seminar, akhirnya sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dan diberi nama Koperasi Baitul Maal wat Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah (BMT MMU) diresmikan pada tanggal 17 Juli 1997 yang bertempat di Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan  Jawa Timur.
Modal awal Koperasi BMT MMU pada saat itu sebesar Rp. 13.500.000,-  yang terkumpul dari 348 Anggota, terdiri dari Para Asatidz , Pengurus dan Pimpinan Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri. Pada tanggal 04 September 1997 Koperasi mendapatkan pengesahan sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU) dibawah binaan Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pasuruan kemudian pada tahun 2009 sesuai Keputusan Rapat Anggota, Koperasi merubah alih bina di bawah binaan Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Timur dengan Akta Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Nomor: 518.1/PAD/BH/XVI/66/103/2009. Sebagai konsekuensi dari disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pada tahun 2013 Koperasi merubah Anggaran Dasar sekaligus merubah nama yang semula Koperasi BMT
MMU (Baitul Maal wat Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah) menjadi Koperasi Baitul Maal wat Tamwil Maslahah ( Koperasi BMT Maslahah)  (Maslahah, 2019).
Visi BMT Maslahah adalah Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, tangguh, profesional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam  meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Misi BMT Maslahah antara lain: 1) Mengelola Koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip "Good Corporate Governance” untuk menciptakan kesejahteraan anggota, 2) Meningkatkan pelayanan dan peran serta pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif dalam mewujudkan penerapan syariah kaffah , 3) Meningkatkan pembinaan anggota sebagai edukasi menuju koperasi yang berkualitas, 4) Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi. Dan 5) Mengembangkan kepedulian sosial. Moto BMT Maslahah adalah “ Syariah Menjadikan Berkah” (Maslahah, 2019).
Gambar 1 Struktur Organisasi  BMT Maslahah

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan agency terjadi saat satu orang atau lebih ( principal ) memperkerjakan orang lain ( agent ) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Principal adalah pemilik saham atau investor dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di pihak investor dan pengendalian  di pihak manajemen  (Jensen  & Meckling,  1976).
Jika fungsi pemilik dan manajemen dipisah, ini akan menimbulkan konflik keagenan di antara pemilik dan manajemen. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan manajemen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan pemilik, sehingga menimbulkan biaya keagenan ( agency cost ). Agency cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi manajemen. Adanya penyimpangan antara keputusan yang diambil manajemen dan keputusan yang akan meningkatkan kesejahteraan pemilik akan menimbulkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan prinsipal, nilai uang yang timbul dari adanya penyimpangan tersebut disebut residual loss (Jensen  & Meckling,  1976).
Dengan kata lain teori keagenan mempunyai asumsi bahwa individu dimotivasi hanya oleh kepentingan pribadi ( self interest ). Apabila terjadi perilaku kooperatif dimana ada usaha memaksimalkan kesejahteraan kelompok (bersama-sama) maka hal ini menjadi tidak konsisten dengan teori keagenan. Teori keagenan bisa terjadi apabila kepentingan pribadi (tanpa paksaan) tidak konsisten dengan perilaku kooperatif kelompok atau dengan kata lain dapat menyebabkan perilaku kooperatif kelompok tidak efisien  (Baiman, 1990).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan analisa deskriptif kualitatif maka penelitian ini memberikan gambaran bahwa Ujrah Sebagai S umber Profitabilitas Pada Islamic Microfinance Institutions pada BMT Maslahah dalam Opersionalisasi  pada Akad-Akad Berbasis Ujrah .
Sumber data didapatkan secara primer dan secara sekunder. Data primer didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada responden dalam hal ini adalah anggota koperasi dan staf dari koperasi syariah. Observasi dilakukan peneliti sebelum lebih dalam menggali informasi terkait permasalahan, dokumentasi di perlukan untuk mengetahui data yang dimiliki oleh pihak koperasi
berkaitan dengan keanggotaan, sedangkan wawancara dilakukan untuk mengetahui profitabilitas BMT Maslahah  dalam operasionalisasinya.
Peneliti melakukan random dalam penentuan responden dari pihak anggota dan mengambil sampel sebanyak 3 staf anggota. Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai literatur, seperti dari buku, jurnal ilmiah sebelumnya, artikel, dan dari berbagai informasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran pada koperasi syariah dalam penggunaan produk simpanan yang dimilikinya.
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan melakukan pengecekan secara terus menerus dalam menggali infomasi baik yang didapat dari responden anggota maupun staf koperasi. Hal itu dilakukan agar bisa mendapatkan data yang riil dengan memadukan  alat penelitian triangulasi yang berupa observasi, interview dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Model Ujrah dalam Opersionalisasi BMT Maslahah
Profitabilitas BMT Maslahah bersumber dari ujrah atas jasa-jasa keuangan syariah yang dilakukan BMT Maslahah dalam operasionalnya. Di antara beberapa sumber profit tersebut, didapatkan dari anggota atas penanaman modal oleh anggota kepada BMT Maslahah dan implementasi ujrah dalam beberapa aspek operasional usaha, yakni pada produk tabungan, pembiayaan,  jasa, dan sarana investasi syariah bagi anggota.

## Ujrah dalam produk pendanaan BMT Maslahah
Penerapan ujrah oleh BMT Maslahah dikaitkan pada dua hal, yaitu: (1) biaya administrasi pembukaan rekening untuk anggota baru, baik tabungan umum, Idul Fitri, Idul Adha, Aqiqah , Qurban , haji, umrah, ziarah/wisata, walimah, pendidikan, dan deposito berjangka; (2) biaya administrasi bulanan untuk anggota yang menyimpan dananya di BMT Maslahah dengan prinsip wadiah . Ujrah untuk BMT Maslahah atas pembukaan rekening anggota ialah sebesar Rp 5.000. Sedangkan untuk biaya administrasi bulanan tabungan dengan akad wadiah , dikenakan ujrah sebesar 1,25% yang harus dibayar oleh anggota. Dalam produk tabungan selain akad wadiah tidak ada ujrah atau biaya  administrasi  bulanan  (Bambang, 2019).

## Ujrah dalam produk pembiayaan BMT Maslahah
Pembiayaan merupakan sumber penghasilan terbesar bagi BMT Maslahah yang di dalamnya terdapat unsur ujrah sebagai salah satu metode bagi BMT Maslahah dalam hal menghasilkan profit dalam produk pembiayaan. Ujrah dalam operasional pembiayaan diterapkan untuk tiga produk, yaitu Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA), Pembiayaan Kendaraan Bermotor Berkah (PKBB), Gadai Emas Berkah (PGEB), Talangan  Haji dan Umrah (PTHU).

## Ujrah dalam  produk  jasa BMT Maslahah
Sebagaimana lembaga keuangan syariah pada umumnya, produk layanan dengan prinsip ujrah diimplementasikan oleh BMT Maslahah dalam bentuk produk: transfer, payment point online banking (PPOB), ticketing, pengiriman  paket dan surat.

## Ujrah dalam  sarana investasi syariah BMT Maslahah
Selain ketiga operasional yang telah dipaparkan di atas, penulis juga mendapatkan temuan data mengenai operasional BMT Maslahah yang menyediakan  sarana penanaman modal atau investasi syariah bagi anggota. Investasi syariah dalam hal ini merupakan bukan sebagai salah satu produk BMT Maslahah, tetapi termasuk bagian dari operasionalisasi yang berpengaruh terhadap profitabilitas BMT Maslahah dan anggota. Investasi syariah dalam BMT Masalahah biasa dikenal dengan saham, namun bukan saham dalam arti sebagaimana umumnya. Bagi anggota yang ingin mendapatkan sarana investasi ini hanya bisa melakukan kontrak di kantor pusat BMT Masalahah  dalam bentuk akad wakalah bil ujrah (Hasan, 2019).
Nilai Profitabilitas  Ujrah pada Akad-Akad Berbasis Ujrah dalam Operasionalisasi BMT

## Ujrah dalam akad Wadiah
Produk tabungan dengan akad wadiah terdapat ujrah yang ditetapkan BMT Maslahah sebesar Rp 5.000 untuk pembukaan rekening tabungan baru dan sebesar 1,25% untuk biaya administrasi bulanan. Tahapan pelaksanaan akadnya: 1) Anggota membuka rekening tabungan di kantor BMT Maslahah. 2) BMT Maslahah melayaninya dalam bentuk akad wadiah . 3) Anggota membayar biaya pembukaan rekening. 4) Anggota dapat menarik tabungannya sewaktu-waktu. 5) BMT Maslahah memotong saldo anggota sebagai biaya administrasi bulanannya (Hasan, 2019).

## Ujrah dalam akad Qardhul hasan
Ujrah dalam akad qardhul hasan ditetapkan oleh BMT sebesar Rp 5000 untuk pembukaan rekening awal dan tidak ada potongan administrasi bulanan. BMT Maslahah juga bisa memberikan insentif kepada anggota secara suka rela. Tahapan pelaksanaan akadnya: 1) Anggota membuka rekening tabungan di kantor BMT Maslahah. 2) BMT Maslahah melayaninya dalam bentuk akad qardhul hasan . 3) Anggota membayar biaya pembukaan rekening. 4) Anggota dapat menarik tabungannya sewaktu-waktu. 5) BMT Maslahah dapat memberikan ujrah kepada anggota  secara suka rela dari hasil  keuntungan  usaha.

## Ujrah dalam akad Mudharabah
Ujrah dalam akad mudharabah dibayar oleh anggota ketika pembukaan rekening deposito. Besaran ujrah yang ditetapkan ialah Rp 5.000. Adapun tahapan pelaksanaan akadnya sebagai berikut: 1) Anggota membuka rekening deposito di kantor BMT Maslahah. 2) BMT Maslahah melayaninya dalam bentuk akad mudharabah .  3) BMT Maslahah bersepakat dengan anggota perihal nisbah dan jangka waktu.  4) Anggota membayar biaya pembukaan rekening. 5) Anggota dapat menarik  tabungannya  ketika jatuh tempo. 6)  BMT Maslahah mendistribusikan hasil keuntungan  usaha kepada anggota  sesuai nisbah (Hasan, 2019).

## Ujrah dalam  Akad Bay’ul Fulus
Pada produk pembiayaan tanpa agunan, BMT Maslahah melayani anggotanya dengan akad bay’ul fulus . Bay’ul fulus adalah akad jual beli uang, di mana BMT sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli  (Haudi, 2019). Ujrah diterapkan ketika pencairan pembiayaan sebesar Rp 1% dari  pengajuan pembiayaan. Syarat untuk pembiayaan akad ini ialah: pengajuan maksimal Rp 500.000, operasi usaha anggota berada di wilayah pasar terdekat kantor BMT Maslahah, nasabah memiliki catatan karakter yang baik dalam pandangan BMT Maslahah. Tahapan pelaksanaan akadnya: 1) Anggota mengajukan pembiayaan kepada BMT Maslahah. 2)  BMT Maslahah melayaninya dalam bentuk akad bay’ul fulus . 3) BMT Maslahah bersepakat dengan anggota perihal angsuran dan jangka waktu pembiayaan. 3) BMT Maslahah mencairkan pembiayaan anggota. 4) Anggota membayar ujrah sebagai biaya admin yang ditetapkan oleh BMT Maslahah. 5) Anggota  membayar  angsuran  kepada BMT  Maslahah  (Haudi, 2019).

## Ujrah dalam  Akad Ijarah
Ijarah merupakan akad pembiayaan yang sering sekali diterapkan dalam BMT Maslahah. Akad ijarah terdapat pada produk pembiayaan beragun. Syarat pembiayaan akad ini di BMT Maslahah ialah nasabah harus menyerahkan sertifikat hak milik, seperti: Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor  (BPKB), sertifikat  rumah,  dan tanah.
Praktik akad ijarah di BMT Maslahah tidak sama dengan praktik di lembaga keuangan syariah pada umumnya. Praktik ini akad ijarah timbul setelah akad bay’ul wafa . Bay’ul wafa adalah akad jual beli dengan janji, bahwa barang yang dibeli oleh BMT Maslahah akan dijual lagi kepada anggota  (Hasan, 2019). Adapun tahapan pelaksanaan akadnya sebagai berikut: 1) Anggota mengajukan pembiayaan kepada BMT Maslahah. 2) BMT Maslahah melayaninya dalam bentuk akad bay’ul wafa . 3) Anggota menyerahkan sertifikat hak milik untuk dibeli oleh BMT Maslahah senilai pengajuan pembiayaan oleh anggota. 4) BMT Maslahah bersepakat dengan anggota perihal angsuran pokok pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan. 5) BMT Maslahah dan anggota melakukan akad ijarah secara terpisah. 6) BMT Maslahah menyewakan kepada anggota sebuah barang yang sertifikatnya telah dibeli oleh BMT sebagaimana poin 3. 7) BMT Maslahah menetapkan ujrah atas sewa barang yang harus dibayar oleh anggota dalam jangka waktu tertentu. 8) BMT Maslahah melakukan survei lokasi rumah nasabah dan analisis 5C: Character, Capacity, Collateral, Capital, & Condition of Economic. 9) BMT Maslahah mencairkan pembiayaan anggota. 10) Anggota mengangsur pokok pembiayaan dan ujrah kepada BMT Maslahah selama jangka waktu yang telah ditentukan. 11) Pada jangka waktu tentu dan anggota sudah melunasi pokok pinjaman, barang bersertifikat yang sebelumnya dibeli oleh BMT Maslahah, menjadi milik anggota kembali. Anggota tidak perlu membayar ujrah lagi di sisa-sisa jangka waktu angsurannya jika pokok pinjaman sudah bisa dilunasi sebelum jangka waktu yang telah ditentukan  (Mujib, 2019).

## Ujrah dalam  Akad Rahn
Ujrah diterapkan dalam produk gadai emas. BMT Maslahah saat ini hanya melayani produk gadai berupa emas. Praktik rahn emas ini timbul setelah adanya akad qardh . Tahapan pelaksanaan akadnya: 1) Anggota mengajukan pembiayaan kepada BMT Maslahah. 2) BMT Maslahah melayaninya dalam bentuk akad qardh . 3) Anggota menyerahkan emas sebagai marhun yang nilainya lebih besar pengajuan pembiayaan oleh anggota. 4) BMT Maslahah bersepakat dengan anggota perihal angsuran pokok dan ujrah penjagaan emas dan jangka waktu
pembiayaan. 5) BMT Maslahah melakukan survey lokasi rumah nasabah dan analisis 4C: Character, Capacity, Collateral, Capital, & Condition of Economic. 6) BMT Maslahah mencairkan pembiayaan anggota. 7) Anggota mengangsur pokok pembiayaan dan ujrah kepada BMT Maslahah selama jangka waktu yang telah ditentukan. 8) Pada jangka waktu tentu dan anggota sudah melunasi pokok pinjaman, barang marhun menjadi milik anggota kembali. Anggota tidak perlu membayar ujrah lagi di sisa-sisa jangka waktu angsurannya jika pokok pinjaman  sudah bisa dilunasi  sebelum  jangka waktu yang telah ditentukan  (Hasan, 2019).

## Ujrah dalam  Akad Wakalah Bil Ujrah
Produk-Produk jasa BMT Maslahah seperti transfer, PPOB, ticketing, pengiriman paket dan surat ini menggunakan akad wakalah bil ujrah . Sama halnya dengan investasi syariah, namun besaran ujrah dan praktik akadnya berbeda. Besaran ujrah dalam produk-produk jasa banyak mengalami perubahan sesuai kebijakan manajemen BMT Maslahah, sedangkan besaran ujrah untuk sarana investasi bagi anggota mengikuti besaran pokok investasi yang ditanam oleh anggota.

## Pedoman dalam Menentukan Besaran Ujrah
BMT Maslahah memiliki acuan tersendiri dalam hal cara menentukan ujrah beserta besar yang ditentukannya. Berdasarkan triangulasi data yang penulis rangkum, besaran ujrah yang ditetapkan  oleh BMT Maslahah  dapat penulis  sajikan dalam  bentuk tabel berikut:
Tabel 2
Indeks besaran ujrah dalam operasional BMT Maslahah Operasional Akad Besaran Funding / pendanaan
Wadiah
Biaya pembukaan rekening:
Rp 5.000; Biaya administrasi bulanan: 1,25%. Qardhul hasan Biaya pembukaan rekening: Rp 5.000. Mudharabah Biaya pembukaan rekening: Rp 5.000. Landing/ pembiayaan
Bay’ul fulus Biaya administrasi:  1%. Ijarah Biaya administrasi:  1,5%; Biaya sewa: 1,5% hingga 3%; Khusus talangan haji/umrah,  biaya administrasi: Rp 700.000 dan biaya sewa porsi: 3,6 juta setahun. Rahn Biaya administrasi:  1,5%; Biaya sewa: 1,5% hingga 3% Service/ jasa Wakalah bil ujrah Biaya transfer: Rp 2.500. Biaya PPOB: Rp 2.500 hingga Rp 3.000. Penanaman modal Wakalah bil ujrah Ujrah : 18% dari pokok
Data diatas dapat memberikan gambaran kepada kita ujrah merupakan sumber keuntungan yang paling banyak dan mudah diimplementasikan pada praktik operasional BMT, baik produk simpanan, pembiayaan dan jasa disana terdapat imbalan untuk BMT dalam bentuk ujrah . Contoh profitabilitas dalam produk simpanan Biaya pembukaan rekening: Rp 5.000; dan Biaya administrasi bulanan: 1,25%. Per nasabah. Bila kita kalikan dengan jumlah anggota sebanyak 1.000 nasabah maka profit BMT dari pembukaan rekening adalah 5.000.000, dan bila dari 1.000 nasabah masing-masing memiliki simpanan 1.000.000 maka profit BMT dari ujrah 12.500 dikali  1.000 adalah  12.500.000.
Dan bila kita melihat ujrah dari produk pembiayaan sama dengan produk simpanan. Sedangkan produk jasa dari biaya transfer: Rp 2.500. Bila kita deskripsikan 1 bulan terdapat 100 nasabah  yang  transfer  maka profit  BMT dari ujrah service/jasa   2.500 dikali  100 adalah  250.000. Gambaran profitabilitas dari BMT Maslahah bisa terlihat dari ujrah yang di dapat dari produk yang ada dalam operasional BMT. Hal ini yang menjadi acuan profitabilitas BMT bersumber dari ujrah .

## Keunggulan  dan Kekurangan  Praktik Akad yang Berbasis Ujrah di  BMT Maslahah
Keunggulan akad yang berbasis ujrah , diantaranya: ujrah merupakan sumber keuntungan yang paling banyak dan mudah  diimplementasikan pada praktik operasional BMT, BMT tidak perlu menanggung kerugian usaha yang dialami nasabah, BMT mendapatkan besaran keuntungan yang tetap karena tidak bergantung pada hasil usaha nasabah, bagi anggota tabungan biasa mendapatkan bisa bonus saldo yang besarannya tidak tetap dan apabila BMT mengalami kerugian usaha, anggota tidak perlu menanggung kerugian tersebut, dan bagi anggota investasi saham bisa memperoleh bonus dalam jumlah yang besar dan tetap setiap tahunnya. Kekurangan akad yang  berbasis ujrah ialah dalam sisi pembiayaan dan investasi saham, besaran keuntungan yang didistribusikan  tidak mengikuti  laba usaha.

## PENUTUP
Ujrah merupakan sumber profitabilitas terbesar dan paling banyak digunakan dalam praktik operasional BMT Maslahah.  Akad-Akad yang berbasis ujrah dalam BMT Maslahah antara lain: wadiah, mudharabah, qardhul hasan, bay’ul fulus, rahn, ijarah, dan wakalah bil ujrah . Ujrah merupakan sumber keuntungan yang paling banyak dan mudah diimplementasikan pada praktik operasional BMT, BMT tidak perlu menanggung kerugian usaha yang dialami
nasabah, BMT mendapatkan besaran keuntungan yang tetap karena tidak bergantung pada hasil usaha nasabah, bagi anggota tabungan biasa mendapatkan bisa bonus saldo yang besarannya tidak tetap dan apabila BMT mengalami kerugian usaha, anggota tidak perlu menanggung kerugian tersebut, dan bagi anggota investasi saham bisa memperoleh bonus dalam jumlah yang besar dan tetap setiap tahunnya. Kekurangan akad yang berbasis ujrah ialah dalam sisi pembiayaan dan investasi saham, besaran keuntungan yang didistribusikan tidak mengikuti laba usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi,  I. (t.t.). Pedoman Pengelolaan BMT. Jakarta: Pustaka PKSP.
Antonio,  M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema  Insani.
Arif.  (2019, November  15). Ujrah  di  BMT  Maslahah.  (A. Z. Kalam,   E. Latifah,  Interviewers)
Baiman, S. (1990). Agency Research In Managerial Accounting : A Second Look . Accounting Organizations  and Society , 341–371.
Bambang.  (2019, November 13). Ujrah BMT Maslahah. (A. Z. Kalam,  E. Latifah, Interviewers)
Hasan, N. (2019, November 26). Ujrah di BMT Maslahah. (A. Z. Kalam,  E. Latifah, Interviewers)
Haudi. (2019, November 20). Ujrah di BMT Maslahah. (A. Z. Kalam,  E. Latifah, Interviewers)
Ismail, A. G., Wibowo, K. A.,  Cokrohadisumarto, W. b. (2016). BMT Praktik dan Kasus. Jakarta:  PT Raja  Grafindo  Persada.
Jensen, M. C.,  Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial BehaviorAgency Costs And Ownership Structure Agency Costs And Ownership Structure. Journal of Financial Economic , 305–360.
Karim,  A. A. (2003). Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani  Press.
Kemdikbud, a. P. (2016). KBBI Daring . Retrieved Desember 7, 2019, from KBBI Daring Kemdikbud Online: https://kbbi.kemdikbud.go.id/
Maslahah,  B. (2019). Profil BMT Maslahah. Dokumen Pribadi BMT.
Muhammad. (2002). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta:  UPP AMP YKPN.
MUI, D. (2002). Fatwa DSN MUI: Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Ijarah Muntahiyah bi at- Tamlik. Retrieved  Desember  7, 2019, from  DSN MUI:  https://dsnmui.or.id/
Mujib.  (2019, November  14). (A. Z. Kalam,   E. Latifah,  Interviewers)
Nurhayati,  S. (2006). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Ramli,  H. (2006). Teori Dasar Akuntansi Syariah. Jakarta: Renaisan.
Santoso, H.,  Anik. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 106-116.
Soemitra,  A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
Syafe’i,  R. (2004). Fiqh Muamalah. Bandung:  Pustaka Setia.
Yazid,  M. (2017). Fiqh Muamalah Ekonomi Islam. Surabaya: Imtiyaz.