JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 10 NO. 2 (September 2022)                                                E-ISSN : 2746-8178 DOI :  10.47828/jianaasian.v10i2.118
Apakah Partisipasi Masyarakat Dapat Mencegah Korupsi ?

## Shadu Satwika Wijaya *)
Jurunsan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman
Jl. HR Bunyamin 993 Grendeng, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53122
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 22/08/2022 Received in revised form 11/10/2022 Accepted 03/11/2022

## Abstract
The Indonesian government has developed policies aimed at encouraging village governments to learn to do business. Through the allocation of funds given to the village government, it is hoped that the village  can  develop  a  village-owned  business.  In  its  development,  village  governments  in  Indonesia have responded well to this policy, so that currently many villages have business units. However, as a public  business,  it  is  necessary  to  ask  whether  the  village  business  has  been  carried  out  in  an accountable  manner.  Therefore,  this  study  aims  to  analyze  the  accountability  system  of  village business  management  in  Indonesia.  This  study  uses  a  public  governance  approach,  because  village businesses use public funds, so public involvement is very important in its management. This research was conducted using quantitative methods, targeting BUMDes in Banyumas. The results of the study show how public participation can prevent corruption.
Keywords: Public Participation, Public Governance Capacity, Corruption Prevention.

## Abstrak
Pemerintah Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang bertujuan mendorong pemerintah desa untuk  belajar  berbisnis.  Melalui  alokasi  dana  yang  diberikan  kepada  pemerintah  desa,  diharapkan desa dapat mengembangkan sebuah bisnis  milik desa. Pada perkembangannya, pemerintah desa di Indonesia  telah  merespon  dengan  baik  adanya  kebijakan  tersebut,  sehingga  saat  ini  telah  banyak desa-desa yang memiliki unit bisnis. Namun sebagai bisnis publik, perlu dipertanyakan apakah bisnis desa  tersebut  telah  dilaksanakan  secara  akuntabel.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  bertujuan menganalisis sistem akuntabilitas pengelolaan bisnis desa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan  public  governance,  karena  bisnis  desa  menggunakan  dana  masyarakat,  sehingga keterlibatan publik menjadi sangat penting dalam pengelolaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  metode  kuantitatif,  dengan  sasaran  BUMDes  di  Banyumas.  Hasil  penelitian menunjukkan bagaimana apakah partisipasi masyarakat dapat mencegah terjadinya korupsi.
Kata  kunci: Akuntabilitas,  Kapasitas  Governansi  Publik,  Partisipasi  Masyarakat,  Pencegahan Korupsi..
*) Penulis Korespondensi E-mail : shadu.satwika@unsoed.ac.id

## PENDAHULUAN
Akuntabilitas  dan  kepercayaan publik  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  merupakan  fokus  yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara  (Hill  &  Hupe,  2013).  Kondisi tersebut juga dihadapi desa  pada  saat ini.  Mewujudkan  akuntabilitas  publik menjadi  tantangan  terberat  akibat desentralisasi  fiskal  yang  begitu besar kepada  desa.  Saat  ini  pemerintah daerah tengah mendorong pemerintah desa  untuk  memanfaatkan  dana  desa melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes).  Istilah  BUMDes  muncul pertama  kali  melalui  Peraturan Pemerintah  (PP)  No  72/2005  tentang pemerintahan  desa.  Upaya  tersebut kemudian dipertegas  melalui  Undang- Undang  No  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Pengelolaan  BUMDes  kemudian diatur  secara  lebih  rinci  melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  RI  No  4  tahun  2015 tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan
Pengelolaan  dan  Pembubaran  Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan wadah  usaha  desa  yang  memiliki semangat  kemandirian,  kebersamaan,
dan kegotong-royongan
antara pemerintah  desa  dan  masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal guna  memberikan  pelayanan  dan meningkatkan  pendapatan  ekonomi masyarakat  dan  desa.  Hal  tersebut akan  berimplikasi  pada  akuntabilitas pemerintah  desa  dalam  pengelolaan kekayaan  desa.  Pengelolaan  kekayaan desa  melalui  BUMDes  telah  dilakukan oleh  sejumlah  desa  di  Kabupaten Banyumas.  Pada  saat  ini  telah  berdiri 126  BUMDes  dari  301  desa  di Kabupaten  Banyumas.  Dari  126 BUMDes  99  di  antaranya  berstatus Dasar,  25  berstatus  tumbuh  da  2 lainnya berstatus berkembang. Dengan besarnya potensi keuangan desa, maka tidak  menutup  kemungkinan  adanya
peluang  terjadinya  korupsi.  Untuk  itu, artikel ini berupaya untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas publik pada  BUMDes  dengan  status  Dasar, Tumbuh, Berkembang dan Maju.
Korupsi  dapat  diartikan  ke dalam  beragam  macam  pemahaman karena  selama  ini  terdapat  beragam macam pandangan dari pakar tentang pengertian  dari  korupsi  itu  sendiri. Kajian  ini  akan  mencoba  mengutip pendapat  Klitgaard  (2020)  tentang korupsi  yang  membuat  persamaan sederhana untuk menjelaskan pengertian korupsi.
Keterangan:
C  : Corruption atau Korupsi
M  : Monopoly atau Monopoli D  : Discretion atau Keleluasaan A  : Accountability atau Akuntabilitas
Persamaan di atas  menjelaskan bahwa  korupsi  hanya  bisa  terjadi apabila  seseorang  atau  pihak  tertentu mempunyai hak monopoli atas urusan tertentu  serta  ditunjang  oleh  diskresi atau  keleluasaan  dalam  menggunakan kekuasaannya,  sehingga  cenderung menyalahgunakannya,  namun  lemah dalam hal pertanggungjawaban kepada  publik.  Terkait  dengan  hal tersebut,  terdapat  beberapa  macam jenis korupsi yang kerap terjadi, antara lain  :  (1)  Korupsi  yang  sifatnya penyelewangan dan merugikan keuangan  negara,  (2)  Korupsi  karena kesalahan  administrasi,  (3)  Korupsi karena  terpaksa  (kepepet)  karena penghasilan  yang  tidak  mencukupi hidup atau indeks biaya kegiatan dinas yang  tidak  dengan  pengeluaran  riil (Bac, 1998; Gromov, 2019; Heo, 2018; Lewis,  2021;  Sartor  & Beamish,  2020; Uberti,  2022).  Untuk  itu,  dengan
C = M + D – A
mekanisme  horizontal  akan  mampu mencegah dan mengendalikan korupsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  diakukan  dengan metode  metode  kuantitatif  yang didukung  dengan  teknik indept interview .  Sasaran  penelitian  ini adalah  keseluruhan  BUMDes  di Kabupaten Banyumas yang berjumlah 126  BUMDes.  Teknik  pengumpulan data  menggukanan  sensus,  sehingga jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  126  BUMDes.  Responden penelitian  adalah  unsur  Pengelola BUMDes  dari  setiap  desa  sampel masing-masing 1 responden. Instrumen peneitian yang dipergunakan adalah Kuesioner. Teknik  analisis  data  disesuaikan dengan tujuan-tujuan dalam penelitian  (Creswell  &  Creswell,
2018).  Untuk  menjawab  tujuan penelitian  digunakan  teknik  analisis distribusi  frekuensi  dengan  tabulasi silang.

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
Dalam  paradigma governance , peran  sentral  masyarakat  menjadi sangat  utama.  Terjadi  reposisi peranan publik, dari sekadar menjadi obyek  berubah  menjadi  subyek  yang aktif  terlibat  dalam public  affairs . Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan  peranan  publik, organisasi publik  juga dituntut untuk semakin  terbuka,  dengan  membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta publik  khususnya  dalam  menjamin akuntabilitas organisasi tetap berjalan. Penelitian mencoba meninjau lebih jauh tentang partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas  publik  pada  BUMDes dengan  status  Dasar,  Tumbuh,
Berkembang dan Maju. Tabel berikut memuat  hasil  yang  mendeskripsikan hal tersebut.
Tabel 1. Tabulasi Silang Aksesibilas Masyarakat Desa terhadap Laporan Kinerja Bumdes Indikator
Status BUMDes Da sa r Tumb uh B er ke mb an g M aju
Akses masyarakat desa terhadap laporan kinerja BUMDes Tidak ada 0 0 0  0 Kurang   99 0 0  0 Cukup besar 0 25 0  0 Sangat besar 0 0 2  0 Sumber: data primer diolah, 2021.
Data  di  atas  menunjukkan bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam akuntabilits  publik  pada  BUMDes berstatus  dasar  tergolong  kurang, pada  BUMDes  berstatus  tumbuh tergolong  cukup  besar  dan  pada BUMDes berstatus berkembang tergolong sangat besar. Data tersebut memberikan  deskripsi  bahwa  secara umum,  dijumpai  kurangnya  tingkat aksesibilas masyarakat desa terhadap laporan  kinerja  BUMDes.  Kurangnya aksesibilitas ini terjadi akibat kurang terbukanya  akses  informasi  terkait BUMDes  bagi  masyarakat  desa. Mekanisme  yang  ada  adalah  forum musyawarah  desa,  di  luar  itu  belum tersedia  mekanisme  keterbukaan akses  informasi  terkait  kinerja BUMDes bagi masyarakat. Data tersebut juga memberikan informasi bahwa terdapat perbedaan partisipasi masyarakat di antara beberapa status BUMDes,  yang  dapat  ditinjau  dari aksesibilitas masyarakat pada laporan  kinerja  BUMDes.  Pada BUMDes berstatus berkembang masyarakat  cenderung  lebih  dapat mengakses  laporan  kinerja  BUMDes, sementara  pada  BUMDes  berstatus tumbuh masyarakat cenderung cukup dapat  mengakses  laporan  kinerja
BUMDes dan pada BUMDes berstatus dasar  masyarakat  cenderung  kurang dapat  mengakses  laporan  kinerja BUMDes.  Dari  data  tersebut  dapat ditarik  proposisi  minor  bahwa semakin  tinggi  status  BUMDes,  maka semakin  mudah  akases  masyarakat terhadap laporan kinerja BUMDes.
Tabel 2.
Keterlibatan masyarakat desa dalam mekanisme pertanggung-jawaban BUMDes Indikator
Status BUMDes
Da sa r Tumb uh B er ke mb an g M aju
Keterlibatan masyarakat desa dalam mekanisme pertanggungja waban BUMDes Tidak ada 50 0 0  0 Kurang   49 0 0  0 Cukup besar 0 25 0  0 Sangat besar 0 0 2  0
Sumber: data primer diolah, 2021.
Data  di  atas  menunjukkan bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam akuntabilits  publik  pada  BUMDes berstatus  dasar  cenderung  kurang bahkan  tidak  ada,  sementara  pada BUMDes  berstatus  tumbuh  tergolong cukup  besar  dan  pada  BUMDes berstatus  berkembang  cenderung sangat besar. Data tersebut memberikan  deskripsi  bahwa  secara umum, dijumpai rendahnya keterlibatan  masyarakat  desa  dalam mekanisme pertanggungjawaban BUMDes.  Keterlibatan  yang  rendah ini  terjadi  akibat  terbatasnya  ruang- ruang  publik  bagi  masyarakat  desa untuk  terlibat  aktif  dalam  meninjau pertanggungjawaban
pengelolaan
BUMDes. Forum yang tersedia saat ini melalui  forum  rapat  desa  yang diselenggarakan  minimal  satu  tahun sekali. Forum tersebut dihadiri unsur pemerintah  desa  dan  perwakilan unsur BPD (Badan Permusyawaratan
Desa). Mekanisme
pertanggungjawaban  tersebut  telah berjalan  rutin,  namun,  di  luar  itu belum tersedia mekanisme keterbukaan  bagi  masyarakat  desa untuk  terlibat  dalam  mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes. Data tersebut juga memberikan informasi bahwa terdapat perbedaan partisipasi masyarakat di antara beberapa status BUMDes,  yang  dapat  ditinjau  dari Keterlibatan  masyarakat  desa  dalam mekanisme pertanggungjawaban BUMDes.  Pada  BUMDes  berstatus berkembang keterlibatan masyarakat cenderung  sangat  besar  dalam mekanisme pertanggungjawaban BUMDes,  sementara  pada  BUMDes berstatus tumbuh keterlibatan masyarakat  cenderung  cukup  besar dalam mekanisme pertanggungjawaban  BUMDes  dan pada  BUMDes  berstatus  dasar keterlibatan  masyarakat  cenderung kurang  bahkan  tidak  ada  dalam mekanisme pertanggungjawaban BUMDes.  Dari  data  tersebut  dapat ditarik  proposisi  minor  bahwa semakin  tinggi  status  BUMDes,  maka semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam mekanisme pertanggungjawaban BUMDes. Tabel 3. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan BUMDes
Indikator Status BUMDes Da sa r Tumb uh B er ke mb an g M aju Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan BUMDes Tidak ada 90 0 0  0 Kurang   0 0 0  0 Cukup besar 9 25 1  0 Sangat besar 0 0 1  0 Sumber: data primer diolah, 2021.
Data  di  atas  menunjukkan bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam akuntabilits  publik  pada  BUMDes berstatus dasar  cenderung  tidak ada, sementara  pada  BUMDes  berstatus tumbuh  tergolong  cukup  besar  dan pada  BUMDes  berstatus  berkembang cenderung sangat besar. Data tersebut memberikan deskripsi bahwa  secara  umum,  telah  dijumpai rendahnya  keterlibatan  masyarakat desa  dalam  proses  pengawasan BUMDes.  Keterlibatan  yang  rendah ini terjadi akibat terbatasnya peranan masyarakat dalam pengawasan BUMDes.  Pengawasan  BUMDes  saat ini didominasi oleh unsur pemerintah desa,  namun,  di  luar  itu  belum tersedia  mekanisme  bagi  masyarakat untuk  turut  serta  terlibat  dalam proses pengawasan jalannya pengelolaan BUMDes. Data tersebut juga memberikan informasi bahwa terdapat perbedaan partisipasi masyarakat di antara beberapa status BUMDes,  yang  dapat  ditinjau  dari keterlibatan masyarakat dalam pengawasan  BUMDes.  Pada  BUMDes berstatus  berkembang  keterlibatan masyarakat  cenderung  sangat  besar dalam pengawasan BUMDes, sementara  pada  BUMDes  berstatus tumbuh  keterlibatan  masyarakat cenderung  cukup  besar  dalam pengawasan  BUMDes  dan  pada BUMDes  berstatus  dasar  cenderung tidak terdapat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan BUMDes.  Dari  data  tersebut  dapat ditarik  proposisi  minor  bahwa semakin  tinggi  status  BUMDes,  maka semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan BUMDes. Berdasarkan  tabel  di  atas dapat  diketahui  bahwa  secara  umum kapasitas  masyarakat  desa  belum optimal.  Hal  tersebut  disebabkan karena  pihak  pengelola  sebagian
besar belum menyediakan mekanisme akuntabilitas formal yang melibatkan  masyarakat  secara  luas. Forum pertanggungjawaban pengelolaan  bisnis  desa  dilakukan hanya melalui musyawarah desa yang diinisiasi  oleh  lembaga  desa.  Forum musyawarah  desa  biasanya  hanya dihadiri  oleh  pemerintah  desa, lembaga  desa,  dan  wakil  tokoh masyarakat. Dengan demikian akuntabilitas horinsontal belum secara  optimal  dilakukan  oleh pengelola bisnis desa kepada masyarakat  desa  secara  luas.  Hal tersebut  juga  diakui  oleh  pihak pengelola yang masih belum menemukan  cara  yang  tepat  agar masyarakat desa memiliki akses yang baik terhadap laporan pertanggungjawaban pengelolaan bisnis  desa.  Keterlibatan  masyarakat desa  masih  dalam  bentuk  forum- forum informal. Pelibatan masyarakat dan  penyampaian  informasi  terkait pelaporan pengelolaan BUMDes kepada masyarakat desa juga disampaikan  dalam  forum-forum informal masyarakat desa. Pemangku kepentingan  tidak  hanya  mengubah peran auditor tetapi juga mengurangi perdebatan  dengan  memungkinkan melibatkan lebih banyak pihak dalam masyarakat  untuk  menambahkan kredibilitas terhadap proses akuntabilitas publik. Pergeseran pemahaman  tentang  akuntabilitas, dari  akuntabilitas  fungsional  ke akuntabilitas  sosial  (Clithero-Eridon et al., 2020). Tujuannya adalah untuk memberi  kontribusi  pada  penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, terutama  pertanggungjawaban  ke bawah kepada para penerima manfaat.  Dalam  pandangan  mereka kemitraan  antara  organisasi  publik dan  masyarakat  dalam  konteks akuntabilitas  masih  bersifat  retorika yang belum berubah menjadi kenyataan. Dalam pandangan
Loozekoot  and  Dijkstra  (2015:  7) Akuntabilitas  finansial  dan  anggaran publik  telah  banyak  dipergunakan  di negara berkembang untuk mengevaluasi kinerja sistem manajemen keuangan publik. Akuntabilitas  di  bidang  pengeluaran dan  finansial  perlu  memperhatikan mekanisme  akuntabilitas  horizontal, di  samping  faktor  lain  yang  bersifat vertikal. Dominasi  unsur  pemerintah desa yang masih tinggi mengakibatkan terbatas dan terhambatnya aksi korporasi BUMDes dalam  menghimpun  segenap  potensi desa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa terjadi  perilaku  yang  tidak  sesuai dengan  etika  dalam  berbisnis.  Etika bisnis yang demokratis yang melambangkan  kondisi  di  mana masyarakat  memegang  perusahaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Etika ini mengalihkan  kekuasaan  dari  pusat kekayaan  dan  modal  terorganisir (dalam hal ini APBDes), mengembalikannya  ke  tempat  yang demokratis secara demokratis bersama  masyarakat  dan  dengan masyarakat.  Asas  voluntarisme  tetap ada dan diperlukan dalam pengelolaan  suatu social  business (Sabatier  et  al.,  2017;  Yunus  et  al., 2010).  Hal  ini  disebabkan,  kegiatan bisnis sosial semacam itu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat setempat  (Sabatier et al., 2017;  Yunus  et  al.,  2010).  Selain  itu, diperlukan kejelasan
mengenai mekanisme  intervensi  pemerintah dalam  pengelolaan social  business . Dengan semakin besarnya tanggungjawab desa dalam mengelola dana desa, maka diperlukan perubahan-perubahan dalam pengelolaanya.  Privatisasi  adalah kunci bagi keterbatasan dan kebaikan pemerintah (Estrin & Pelletier, 2018; Jones,  2015;  Mosley,  2011;  Seno, 2020;  Vickers  &  Yarrow,  2012). Sabatier (2017) mengemukakan bahwa  selain  tantangan  inovasi model bisnis yang biasa, model bisnis sosial  harus  mempertimbangkan semua  pemangku  kepentingan  dan menentukan  keuntungan  sosial  yang diharapkan.  Hasil  penelitian  telah menunjukkan  bahwa  BUMDes  telah mempertimbangkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan khususnya  masyarakat  desa  melalui forum-forum diskursus dan musyawarah.  Walaupun  masyarakat pedesaan tidak mengendalikan semua  kondisi  yang  mempengaruhi mereka, mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan  beberapa  fitur  struktural, yang mengandung arti bahwa terlepas  dari  tantangan  sosial  dan ekonomi, masyarakat pedesaan mendapatkan  keuntungan  dari  usaha sosial pedesaan dengan mempraktikkan kapasitas adaptif. Besarnya  potensi  pendirian BUMDes,  tidak  diimbangi  dengan akuntabilitas  publik  yang  memadai.
Akuntabilitas  BUMDes  baik  secara vertikal dan horizontal masih tersentral  kepada  pemerintah  desa. Hal ini menunjukkan peranan sentral dan  dominasi  pemerintah  desa khususnya  kepala  desa  dalam  proses pengelolaan BUMDes. Hal ini menunjukkan terjadinya defisit akuntabilitas,  karena masih dijumpai tidak berfungsinya beberapa mekanisme  akuntabilitas  yang  telah ditetapkan  (Bovens  et  al.,  2014; Crack, 2013; Donais & Tanguay, 2021;
Fontaine et al., 2018; Han, 2020; Han &  Tang,  2021;  Kurniasih  et  al.,  2017; Li et al., 2022; van Osch et al., 2021).
Untuk  itu,  mekanisme  akuntabilitas dalam  pengelolaan  BUMDes  perlu diarahkan menuju optimalisasi kapasitas stakeholders melalui pendekatan governance yang memungkinkan  banyak  kelompok
dan  kepentingan  yang terlibat  secara langsung  dalam  perumusan  dan pelaksanaan kebijakan publik (Cunningham, 1972; Klijn & Koppenjan,  2015;  Knaggård,  2015). Melalui  pendekatan  ini  menekankan pula  pentingnya  keterlibatan  banyak stakeholders yang dimaksudkan untuk mewakili publik, untuk berdebat  sebagai  legitimasi  proses musyawarah,  setiap  anggota  harus memposisikan forum di luar kepentingan  partisan (O’doherty  et al., 2012; O’Doherty, 2017) . Masyarakat desa dengan ciri gemeinschaft pada  dasarnya  telah memiliki potensi kebersamaan dalam kehidupannya.  Untuk  itu,  dalam memenuhi  potensi  demokratis  di masyarakat  desa,  pemerintah  lokal perlu mendorong konektivitas demokratis  dan  konektivitas  politik yang  lebih  besar  antara  forum partisipatif  dan  ruang  publik  yang lebih  luas  (Ercan  dan  Hendriks, 2013). Mekanisme akuntabilitas dalam  pengelolaan  BUMDes  perlu diarahkan menuju optimalisasi kapasitas stakeholders melalui pendekatan governance . Melalui pendekatan ini diharapkan akuntabilitas  publik  lebih  mengarah pada keterlibatan segenap stakeholders dalam pengelolaan kekayaan publik masyarakat desa.

## KESIMPULAN
Peranan  pemerintah  harus terus  diimbangi  dengan  keterlibatan sektor  lain,  sebagai  mekanisme akuntabilitas.  Hasil  penelitian  telah menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi status  BUMDes,  maka  akan  semakin tinggi pula kapasitas akuntabilitasnya.  Artinya,  partisipasi masyarakat yang besar akan meningkatkan akuntabilitas organisasi  publik  dan  sebaliknya kapasitas  keterlibatan  publik  yang rendah,  akan  membawa  peluang
monopoli  atau  dominasi.  Hasilnya, akuntabilitas  hanya  akan  berjalan satu arah, yaitu dari unsur pemerintah  itu  sendiri.  Untuk  itu, mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan  organisasi  publik  perlu diarahkan menuju penguatan kapasitas  partisipasi  masyarakat dalam kerangka governance di antara stakeholders yang  memungkinkan banyak  kelompok  dan  kepentingan yang terlibat, sehingga dapat menciptakan  akuntabilitas  hanya yang  berjalan  dua  arah  secara horisontal.

## REFERENSI
Bac, M. (1998). The scope, timing, and type  of  corruption. International Review  of  Law  and  Economics , 18 (1). https://doi.org/10.1016/S0144- 8188(97)00060-4 Bovens, M., Goodin, R. E., Schillemans, T.,  &  Mulgan,  R.  (2014). Accountability  Deficits.  In The Oxford  Handbook  of  Public Accountability .
https://doi.org/10.1093/oxford hb/9780199641253.013.0010
Clithero-Eridon,  A.,  Albright,  D.,  & Ross,  A.  (2020).  Conceptualising social  accountability  as  an attribute  of  medical  education. African Journal of Primary Health Care and  Family  Medicine , 12 (1). https://doi.org/10.4102/phcfm. v12i1.2213 Crack, A. M. (2013). INGO Accountability Deficits: The Imperatives  for  Further  Reform. Globalizations , 10 (2). https://doi.org/10.1080/14747 731.2013.786253 Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D. (2018). Research Design: Qualitative,  Quantitative,  and Mixed Methods . SAGE Publications, Inc.
Cunningham,  J.  V.  (1972).  Citizen Participation  in  Public  Affairs. Public Administration Review , 32 . https://doi.org/10.2307/97522 7
Donais,  T.,  &  Tanguay,  E.  (2021). Protection  of  Civilians  and Peacekeeping’s Accountability Deficit. International Peacekeeping , 28 (4). https://doi.org/10.1080/13533 312.2021.1880900 Estrin,  S.,  &  Pelletier,  A.  (2018). Privatization in developing countries:  What  are  the  lessons of  recent  experience? World Bank  Research  Observer , 33 (1).
https://doi.org/10.1093/wbro/l kx007 Fontaine,  G.,  Narváez,  I.,  &  Paz,  B. (2018). Explaining public accountability deficit in extractive policies: The Ecuadorian case. Extractive Industries  and  Society , 5 (1).
https://doi.org/10.1016/j.exis.2 017.11.005 Gromov,  V.  G.  (2019).  Corruption  in Russia: concept,
types,
determinants. Forensic  Research
& Criminology International Journal ,
7 (4). https://doi.org/10.15406/frcij.2 019.07.00282 Han,  Y.  (2020).  The  impact  of accountability  deficit  on  agency performance: performance- accountability  regime. Public Management Review , 22 (6). https://doi.org/10.1080/14719 037.2019.1679237 Han,  Y.,  &  Tang,  S.  Y.  (2021).  How quality reporting reduces accountability deficit and overload. Public  Management Review . https://doi.org/10.1080/14719 037.2021.1963823 Heo,  I.  (2018).  The  paradox  of administrative  decentralization reform in young Asian democracies:  South  Korea  and
Indonesia. World  Affairs , 181 (4), 372 – 402.
https://doi.org/10.1177/00438 20018813474 Hill,  P.,  &  Hupe,  A.  (2013). Implementation  Public  Policy. Journal  of  Chemical  Information and Modeling , 53 (9), 1689 – 1699.
Jones,  D.  S.  (2015).  Infrastructure management in Singapore: privatization  and  government control. Asian  Education  and Development Studies , 4 (3). https://doi.org/10.1108/AEDS- 12-2014-0064 Klijn,  E.  H.,  &  Koppenjan,  J.  (2015). Governance  networks  in  the public  sector.  In Governance
Networks  in  the  Public  Sector . https://doi.org/10.4324/97813 15887098 Klitgaard,  R.  (2020).  Controlling Corruption. In Controlling Corruption . https://doi.org/10.1525/97805 20911185 Knaggård,  Å.  (2015).  The  Multiple Streams  Framework  and  the problem broker. European Journal  of  Political  Research , 54 (3), 450 – 465. https://doi.org/10.1111/1475- 6765.12097 Kurniasih,  D.,  Setyoko,  P.  I.,  &  Imron, M.  (2017).  Problems  of  Public Accountability in Village Government Business Management  (Study  on  Village Business Enterprises in Banyumas, Indonesia). Journal of Public Administration and Governance , 7 (4), 147. https://doi.org/10.5296/jpag.v7 i4.11850 Lewis,  J.  S.  (2021).  Corruption Perceptions  and  Contentious Politics  in  Africa:  How  Different Types  of  Corruption  Have
Shaped  Africa’s  Third  Wave  of Protest. Political  Studies  Review , 19 (2).
https://doi.org/10.1177/14789 29920903657
Li, Y.,  Qin,  X.,  &  Koppenjan,  J.  (2022). Accountability  through  public participation?  Experiences  from the  ten-thousand-citizen  review in  Nanjing,  China. Journal  of Public Policy , 42 (1). https://doi.org/10.1017/S01438 14X21000027 Mosley, J. E. (2011). Institutionalization, privatization, and political opportunity: What tactical choices  reveal  about  the  policy advocacy  of  human  service nonprofits. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly , 40 (3), 435 – 457. https://doi.org/10.1177/08997
64009346335 O’D oherty,  K.  C.  (2017).  Deliberative public  opinion. History  of  the Human Sciences , 30 (4), 124 – 145.
O’doherty, K., Gauvin, F. -P., Grogan, C., & Friedman, W. (2012). Implementing a Public Deliberative  Forum. Hastings
Center Report , 42 (2), 20 – 23. Sabatier, V., Medah, I., Augsdorfer, P., &  Maduekwe,  A.  (2017).  Social business  model  design  and implementation  in  developing countries:  Learning  from  an affordable medicine developed in Burkina Faso. Journal of Management Development , 36 (1), 48 – 57. https://doi.org/10.1108/JMD- 03-2015-0041 Sartor, M. A., & Beamish, P. W. (2020). Private Sector Corruption, Public
Sector  Corruption  and  the
Organizational
Structure of Foreign  Subsidiaries. Journal  of Business Ethics , 167 (4). https://doi.org/10.1007/s10551
-019-04148-1 Seno,  R.  H.  (2020).  Reformasi Administrasi  di  Korea  Selatan: Sebuah Pembelajaran Kesuksesan. Jurnal Wacana Kinerja:  Kajian  Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik , 23 (2). https://doi.org/10.31845/jwk.v 23i2.667 Uberti,  L.  J.  (2022).  Corruption  and growth:  Historical  evidence, 1790 – 2010. Journal of Comparative  Economics , 50 (2).
https://doi.org/10.1016/j.jce.20 21.10.002 van  Osch,  D.,  de  Ruiter,  R.,  & Yesilkagit, K. (2021). An accountability  deficit?  Holding transgovernmental  networks  to account. Journal  of  European Public Policy . https://doi.org/10.1080/13501 763.2021.1998193 Vickers,  J.,  &  Yarrow,  G.  (2012). Economic Perspectives on Privatization. Journal of Economic Perspectives . https://doi.org/10.1257/jep.5.2. 111
Yunus, M., Moingeon, B., & Lehmann- Ortega, L. (2010). Building social business  models:  Lessons  from the  grameen  experience. Long Range  Planning , 43 (2 – 3),  308 – 325. https://doi.org/10.1016/j.lrp.20
09.12.005