ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Pergulatan Sejarah, Ekonomi, Agama dan Politik dalam Pembentukan Kekerasan Simbolik terhadap Keterwakilan Perempuan di Desa Tabanio
Noviana Sari 1, * ; Siti Mauliana Hairini 2 ; Pathurrahman 3 ; M. Syarif Hidayat 4 1,2,3,4 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia; noviana_sari@ulm.ac.id
* Correspondence : noviana_sari@ulm.ac.id
Kata kunci
Kekerasan Simbolik, Perempuan, Pesisir Keywords Symbolic violence, women, coast

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pergulatan berbagai faktor dalam melahirkan kekerasan simbolik terhadap perwakilan politik perempuan di desa pesisir. Perempuan di Tabanio memiliki eksistensi politik yang sangat minim sehingga berdampak pada kebijakan pemerintah desa. Penelitian ini menemukan tiga  faktor  dalam  pembentukan  kekerasan  simbolik  yang  bersifat  saling terintegrasi  untuk  memperkuat  maskulinitas  sebagai  kekerasan  simbolik  pada perempuan.  Faktor  pertama,  Tabanio  memiliki  begitu  banyak  sejarah  tentang kepahlawanan  laki-laki  yang  dapat  digunakan  sebagai  reproduksi  kekerasan budaya. Faktor kedua, ekonomi di sektor swasta dan tokoh agama seperti Habib turut  memperkuat  pemisahan  antara  laki-laki  dan  perempuan  serta  melahirkan reproduksi  kekerasan  sosial.  Faktor  pembentukan  terakhir  adalah  reproduksi kekerasan  politik  yang  diciptakan  pada  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa) sebagai  lembaga  politik  formal  yang  semakin  menajamkan  pengasingan perempuan dalam keterwakilan politik Pemerintahan Desa. Keseluruhan faktor tersebut menjadi lapisan-lapisan yang Bersatu padu dalam melegitimasi struktur dominasi terhadap politik perempuan di wilayah pesisir.

## ABSTRACT
This research aims to explain how the multiple causes create the symbolic violence works toward women political representatives in the coastal village. Women in Tabanio  have  a  lack  of  political  existence  that  impact  toward  the  village government policy. This research has found three forms of symbolic violence that strengthen each other to build masculine as symbolic violence to women. First,
Tabanio had so much history about men's heroism that can be used as cultural violence reproduction. Second, the economy in the private sector and religious figures like Habib have emphasized the distinction between men and women and have  created  social  violence  reproduction.  The  last  form  is  political  violence reproduction  has  been  created  in  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  as  a formal  institution  to  alienate  women  in  political  representation  for  Village Government. The whole of multiple factors has mutually aggregated to legitimate the structure of domination toward the political of women in the coastal area.

## Pendahuluan
Lautan hingga pesisir selalu bercerita soal ketangguhan para lelaki kekar yang menerjang ombak dengan watak dan perawakan yang keras (ungendering, gender imbalance). Linda Grant De Pauw dalam bukunya Seafaring Women mencatat bahwa dalam sejarah satu-satunya perempuan yang ditemukan di laut adalah boneka yang menonjol  dari  haluan  kapal    (MacNeil  &  Ghosh,  2017).  Bahkan,  takhayul  yang mengatakan bahwa membawa perempuan di kapal adalah nasib buruk telah menjadi momok  yang  mengkungkung  perempuan  dalam  sejarah  pelayaran  di  laut  selama berabad-abad  (Dorothy  Denneen  Volo,  2001)  Cerita  ini  semakin  meluas  hingga menciptakan bias gender yang mempengaruhi interaksi di lautan (MacNeil & Ghosh, 2017) . Nelayan  sebagai  salah  satu  aktor  dalam  dunia  perikanan  serta  pengelolaan sumberdaya  perikanan  juga  tak  bisa  dilepaskan  dari  cerita  maskulinitas.    laki-laki selaku aktor utama dalam maskulinitas nelayan membuat posisi perempuan semakin terpinggirkan dari dunia perikanan di laut hingga daratan pesisir (Azhar Firdausi et al., 2021).
Studi  tentang  isu  gender  dalam  kehidupan  pesisir  dan  laut  telah mengungkapkan ketidaksetaraan gender dan sosial yang mendalam. Studi tata kelola kehidupan  laut  sebagian  besar  buta  gender,  terlepas  dari  sifat  sektor  yang  sangat gender  yang  mana  perempuan  sangat  penting  dalam  sektor  perikanan.  Peran perempuan  seringkali  tidak  terdokumentasikan  dan  oleh  karena  itu  tidak  terlihat oleh peneliti dan pembuat kebijakan. Hal ini juga meminggirkan perempuan dalam implementasi kebijakan sektoral dan meningkatkan kerentanan  mereka, baik pada pengelolaan perikanan skala kecil hingga skala industri (Harper et al., 2013; Maliniak et  al.,  2008).  Oleh  karena  itu,  tak  hanya  pada  praktik  implementasi  namun  pada tataran teoritik bidang laut dan perikanan perempuan selalu memiliki peran minor didalamnya.
Sejak diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, maka otoritas desa di  Indonesia  dalam  menyelenggarakan  pemerintah  semakin  diperkuat  ( Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , 2014). Aturan ini juga menjadi angin segar bagi perempuan desa, dimana dalam pasal 58 telah diatur lebih lanjut  mengenai  partisipasi  perempuan  dalam  pembangunan  desa  melalui  unsur anggota BPD. Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD secara lebih lanjut diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal  72  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  pengisian  keanggotaan  BPD  menjamin keterwakilan perempuan ( PP Nomor 43 Tahun 2014 , n.d.).
Perempuan pesisir di desa tabanio menjadi salah satu studi kasus yang  tidak terlepas dari aturan keterwakilan perempuan dalam pengelolaan pemerintahan desa. Pada dasarnya, Tabanio merupakan salah satu desa kecil yang terletak di Kecamatan Takisung,  Kabupaten  Tanah  Laut,  yang  awalnya  hanya  kampung  kecil  di  sekitar Sungai  Tabanio  di  pantai  selatan  Borneo  (Apriati,  2018).  Anggota  BPD  desa  ini
berjumlah sembilan orang dengan satu orang perwakilan perempuan di dalamnya. Sejak diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2004, perjalanan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa menunjukkan tak hanya minim secara kuantitas bahkan kualitas. Tingkat pendidikan yang rendah dan pernikahan dini telah menjadi takdir sosial  yang  didesain  bagi  perempuan  Desa  Tabanio  agar  terus  menerus  menjadi pihak yang bergantung pada laki-laki (agustina, 2022).
Sejarah  desa  Tabanio  sangat  kental  dengan  pergulatan  maskulinitas,  dimana sempat  dikenal  luas  sebagai  wilayah  penghasil  lada,  pusat  perdagangan  Inggris, markas bajak laut hingga basis perjuangan di masa Revolusi fisik di banua yang mana aktor utamanya adalah laki-laki (Kristiyanti Mariana, 2016). Sejalan dengan pendapat Pierre Bourdieu (1979, 1991, 2001), bahwa perempuan seringkali menjadi pihak yang secara  sukarela  menyerah  pada  hubungan  dominasi  dan  bahkan  disetujui  secara hukum  yang  mengakibatkan  dan  mempertahankan  ketidakseimbangan  kekuatan sosial. Kuatnya Kontrol kekerasan simbolik terhadap perempuan Desa Tabanio ini bahkan  tidak  mampu  didobrak  oleh  regulasi  otonomi  desa  yang  memaksa  untuk memperkuat  partisipasi  perempuan  melalui  UU  Nomor  6  tahun  2014  dan Permendagri No. 110 tahun 2016. Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD selaku representasi perjuangan perempuan desa seakan diperlakukan sebagai obyek baru bagi permainan  dominasi maskulinitas. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam pada studi kasus kekerasan simbolik dalam anggota BPD  perwakilan  perempuan  di  Desa  Tabanio  sebagai  wilayah  pesisir  tertua  di Kalimantan Selatan.

## Metode
Metode  penelitian  pada  studi  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus (Creswell, 2007). Studi ini dilakukan di Desa Tabanio, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Desa Tabanio merupakan wilayah pesisir di Kalimantan Selatan yang  dikenal  wilayah  pesisir  paling  bersejarah(Mansyur,  2021).  Perempuan  Desa Tabanio  dipilih  sebagai  obyek  penelitian  dengan  rasionalitas  minimnya  jumlah keterwakilan perempuan di BPD Desa Tabanio, tak hanya itu Tabanio juga menjadi wilayah yang sangat kental dengan sejarah namun tidak ditemukan satupun catatan mengenai  eksistensi  perempuan  didalamnya.  Studi  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  multi  sumber  bukti  sebagai  basis  analisis  data. Penggunaan multi sumber bukti bertujuan untuk memberi peluang kepada peneliti untuk  mengarahkan  diri  pada  isu-isu  historis,  sikap,  dan  observasi  yang  lebih luas(Creswell, 2007). Karenanya konklusi dan temuan yang dihasilkan pada studi ini akan  lebih  meyakinkan  dan  tepat  karena  didasarkan  pada  beberapa  sumber informasi  yang  berlainan,  mengikuti  bentuk  pendukungnya.  Berikut  Langkah- langkah  pencarian  data  dalam  metode  pengumpulan  data  triangulasi  guna memperoleh  validitas  data  dari  multi  sumber  bukti  yaitu  desk  study,  observasi langsung, wawancara mendalam (indepth interview), serta rekaman arsip. Adapun
informan  yang  menjadi  target  dari  studi  ini  meliputi  Anggota  BPD  Desa  Tabanio perwakilan perempuan, Kepala Desa Tabanio, Ketua BPD Desa Tabanio, Aparatur Desa Tabanio, Masyarakat Desa Tabanio.

## Hasil dan Pembahasan
Studi  ini  akan  menganalisis  praktik kekerasan  simbolik  terhadap  perwakilan politik  perempuan  di  BPD  Desa  Tabanio  dengan  menggunakan  pendekatan sosiologis  Pierre  Bourdieu.  Bourdieu  menyebutkan  bahwa  Kekerasan  Simbolik dipraktikkan  melalui dominasi  modal  budaya  dan  modal  sosial  yang  berlangsung secara  tidak  sadar  dalam  kehidupan  masyarakat  hingga  mendiskriminasi kelompok/gender  tertentu  (Syahril,  2014).  Pierre  Bourdieu  menggunakan  konsep kekerasan simbolik untuk merujuk pada pemaksaan simbol dan sistem makna pada suatu  kelompok  atau  kelas  sebagai  praktik  yang  terlegitimasi.  Kekuasaan  bekerja secara tersembunyi dibalik legitimasi untuk menciptakan ketimpangan dalam relasi antar  kelompok  hingga  gender  (Garrett,  2007).  Praktik  legitimasi  terus  bekerja melalui struktur budaya dan relasi-relasi kekuasaan secara sistematis yang akhirnya membentuk  mekanisme  reproduksi  (dominasi).  Pierre  Bourdieu  dan  Jean-Claude Passeron,  dalam  karyanya  Reproduction  in  Education,  Society  and  Culture, mengklaim  bahwa  tindakan  pedagogis  adalah  fondasi  dasar  dari  pelaksanaan kekerasan  simbolik,  dan  itu  ada  dalam  tiga  bentuk:  1.  Pendidikan  informal  yang muncul dari interaksi antar anggota masyarakat, 2. Pendidikan dalam keluarga, dan 3. Pendidikan formal. (Bourdieu dan Passeron, 1990).
Kekuatan simbolik lembaga pedagogik dalam rumusan ini harus dilihat sebagai fungsi  dari  posisinya  dalam  jaringan  relasi  kekuasaan.    Selain  itu,  Bourdieu mendefinisikan  kekerasan  simbolik  sebagai  pemaksaan  sistem  simbol  dan  makna, yang terdiri dari prosedur berikut: tindakan pedagogik, otoritas pedagogik, sistem nilai pedagogik, dan kerja pedagogic (Elliot B. Weininger, 2005). Proses reproduksi memerlukan  reproduksi  budaya  kelas  dan  mekanisme  kekuasaan.  Konsep-konsep dasar  sastra  Bourdieuian  ini  sangat  penting  dalam  menganalisis  bentuk-bentuk struktural  di  bidang  sosial  dalam  relasionalitas  organik,  dan  berkontribusi  pada pemahaman  kritis  dari  diskusi  di  lapangan  seperti  kasus  yang  terjadi  pada perwakilan politik perempuan di BPD Desa Tabanio.

## 1. Dongeng Sejarah Laki-laki menjadi momok bagi Perempuan Tabanio
Reproduksi  budaya  menurut  Bourdieu  terjadi dimana  medan-medan  budaya tidak  lagi  ditransformasikan  melalui  revolusi  radikal  melainkan  restrukturisasi secara  diam-diam  yang  berhasil.  Reproduksi  budaya  dilakukan  dalam  praktik ketimpangan isu yang dipilih untuk ditampilkan serta isu yang tidak diperlihatkan tanpa  harus  ditiadakan.  Reproduksi  budaya  ini  juga  ditransformasikan  melalui sistem  komunikasi  pedagodik  sehingga  kelangsungan  komunikasi  antar  generasi- generasi  intelektual  menjadi  media  untuk  menginformasikan  pemikiran  dan memperkokoh  suatu  pengetahuan  sebagai  suatu  kebiasaan  berpikir  secara  umum
bagi  seluruh  generasi  yang  mana  menyembunyikan  budaya  dominasi  dibaliknya (Chris Jenks, 1993).
Bourdieu berpendapat bahwa Modal budaya menjadi instrumen utama dalam menciptakan  distingsi  tanpa  resistensi  dalam  suatu  kelompok  seperti  gender  di masyarakat.  pengetahuan  direproduksi  untuk  menciptakan  kondisi  yang  didesain untuk  membuat  ketimpangan  terlihat  adil  dan  seimbang  (Bourdieu  &  Passeron, 1990).  Kekerasan  simbolik  diciptakan  melalui  komunikasi  pedagogic  dalam mereproduksi modal budaya untuk di tukarkan menjadi dominasi simbolik dalam suatu kelompok dimasyarakat. Praktik Dominasi maskulin pada perempuan di Desa Tabanio  dimulai  dengan  produksi  wacana  sejarah  sebagai  pedagogic  bagi masyarakat  Desa  untuk  menempatkan  laki-laki  sebagi  aktor  utama  dalam  sejarah perjuangan Desa Tabanio. Rekam jejak sejarah masa lalu kampung Tabanio sebagai arena  perlawanan  dan  pergolakan  kekuasaan  ini  tidak  hanya  membuat  konstelasi politik desa yang selalu dinamis, namun juga ditengarai turut membentuk dominasi habituasi maskulin pada masyarakat Tabanio yang berkarakter keras dan tidak kenal takut. Hal ini cukup beralasan, mengingat Desa Tabanio memiliki catatan panjang dalam menceritakan laki-laki yang menjadi tokoh utama dalam pertarungan sejarah di Desa Tabanio.
Dalam  literatur  sejarah,  Tabanio  sebagai  kampung  tercatat  sudah  eksis  sejak abad  ke-17  sebagai  wilayah  strategis  dan  menguntungkan  bagi  aktifitas perdagangan(Fahmi,  2018).  Tabanio  terletak  di  tepi  Laut  Jawa  dan  Selat Makassar hingga  dikenal  menjadi  bagian  jalur  perdagangan  rempah  nusantara  (Mansyur, 2021).  Selain  menjadi  wilayah  persinggahan  kapal-kapal  dagang  dari  luar  pulau Kalimantan, Tabanio juga menjadi daerah penghasil lada dan komoditas perikanan yang  melimpah.  Wilayah  Tabanio,  yang  terletak  di  tepi  pantai  berfungsi  sebagai pintu  gerbang  pedagang  luar  yang  ingin  berdagang  ke  Banjarmasin.  Tabanio  juga memiliki  sejarah  sebagai  arena  pergulatan  kuasa  colonial,  bajak  laut,  hingga kesultanan Banjar (bpcbkaltim, 2018). Pada tahun 1664, East India Company (EIC)- Inggris  telah  melakukan  perjanjian  dagang  dengan  Sultan  Banjar  keempat,  Sultan Mustainbillah (1650-1678) untuk berdagang di area Tabanio  pada kurun waktu yang bersamaan,  keberadaan  Tabanio  sebagai  wilayah  terbuka  yang  mudah  diakses menjadikan  area  ini  markas  bajak  laut  yang  tidak  hanya  memiliki  kepentingan ekonomi  namun  juga  politik  yang  terkait  dengan  konflik  di  Kesultanan  Banjar (Fahmi,  2018).    akibat  konflik  di  kesultanan  Banjar,  Tabanio  turut  terlibat  menjadi wilayah  pelarian  sekaligus  basis  penyerangan  dan  pertahanan  dalam  pertikaian pewaris tahta di Kesultanan Banjar pada Abad-18. Pada periode berikutnya, tanggal 6 Juli 1779 sejarah pergulatan kuasa di Tabanio mengantarkan wilayah ini menjadi wilayah  monopoli perdagangan oleh VOC. Perjanjian  VOC dan Kesultanan Banjar tidak  hanya  mengatur  perdagangan  namun  juga  ijin  pembangunan  Benteng Pertahanan VOC di Tabanio (bpcbkaltim, 2018).
Salah satu catatan sejarah Tabanio yang banyak dikenal oleh masyarakat adalah cerita  pada  masa  perang  Banjar  tahun  1859,  yang  mana  sekelompok  pejuang  di bawah  Kiai  Demang  Lehman,  Kiaij  Langlang  (Kiai  Langlang)  dan  Hadji  Boeijasin (Haji  Buyasin)  menduduki  benteng  di  Tabanio  dan  menewaskan  pejabat Gezaghebber  Maurits  bersama  anak  buahnya  (bpcbkaltim,  2018).  Sehingga reruntuhan  situs  bersejarah  benteng  Tabanio  menjadi  bukti  nyata  akan  aksi kepahlawanan yang terus dikenang oleh masyarakat desa. Pada era Revolusi Fisik 1945-1949  keberadaan  kampung  Tabanio  juga  memiliki  peran  penting  dalam mempertahankan  kemerdekaan  Republik  Indonesia,  dimana  kepala  kampung Tabanio  memberikan  bantuan  yang  diperlukan  pejuang  ekspedisi  Tentara  ALRI Divisi  IV  A  Pertahanan  Kalimantan  (Mansyur,  2021).  Bahkan  pasca  kemerdekaan Indonesia, wilayah utara Tabanio (yang sekarang menjadi wilayah Hilir Kampung Tabanio) pernah menjadi basis gerombolan pemberontak DI-TII di bawah komando Ibnu Hajar (Zainal Abidin, 2022). Sederet catatan sejarah penting yang terukir dalam literatur  hingga  menjadi  cerita  rakyat  di  masyarakat  Desa  Tabanio  telah  menjadi pengetahuan  yang  diterima  begitu  saja  tanpa  tandingan.  Deretan  cerita  masa  lalu tersebut menjadi pedagogic yang bekerja untuk menonjolkan budaya maskulin yang tanpa  sadar  meminggirkan  unsur-unsur  perempuan  didalamnya.  Catatan  sejarah menjadi  modal  budaya  untuk  mereproduksi  simbolik  maskulin  dimasyarakat dimana cerita kepahlawanan laki-laki yang Tangguh dan gagah berani memonopoli sejarah  desa  ini.  Praktik  reproduksi budaya  dalam  melakukan  kekerasan  simbolik terhadap  perempuan  Tabanio  dilakukan  melalui  dua  mekanisme  yaitu ketidaksetaraan  dalam  pemilihan  literasi  pada  catatan  perjalanan  sejarah  Tabanio dan  kedua  melalui  komunikasi  pedagogic  yang  terus  ditransformasikan  melalui cerita sejarah maskulinitas dari satu generasi ke generasi selanjutnya di Tabanio.

## 2. Ekonomi dan Agama menjadi Jurang Pemisah Perempuan dalam Relasi Sosial
Pada  dasarnya  reproduksi  sosial  terdiri  dari  reproduksi  hubungan  hierarki yang bertingkat untuk memapankan posisi dominasi terhadap suatu kelompok atau individu di ruang sosial. Kelompok dominan akan berupaya melanggengkan posisi mereka dan melestarikan dominasi yang terlegitimasi secara sosial. Seperti apa yang dikatakan Marx, bahwa "gagasan yang berkuasa adalah gagasan dari kelas penguasa" (Appelrouth & Edles Laura Desfor, 2021). Bourdieu dalam bukunya ‘ reproduction in education,  society,  and culture’ mencoba  mempertanyakan  mungkinkah  komunikasi pedagogic sederhana mampu bertahan bahkan melampaui sistem logika, sehingga memunculkan  pertanyaan  yang  lebih  jauh  mengenai  bagaimana  komunikasi pedagogic  bekerja,  melalui  sarana,  kondisi  social  seperti  apa  yang  membuat hubungan  pedagogik  bertahan  hingga  menjadi  persetujuan  tanpa  sadar  bagi objeknya (Bourdieu & Passeron, 1990).  Tahapan tradisi dan konservasi sosial yang dipaparkan  oleh  Bourdieu  sejalan  dengan  proses  tahapan  Reproduksi  sosial kekerasan  simbolik  terhadap  perempuan  Desa  Tabanio  yaitu  kepemilikan  otoritas
pedagogic  dan  otoritas  Bahasa,  relasi  dalam  Bahasa,  dan  konservasi  komunikasi melalui bidang ekonomi dan agama .
Kepemilikan  otoritas  pedagogik  dan  otoritas  Bahasa  pada  kasus  kekerasan simbolik  terhadap  perempuan  Desa  Tabanio  dimulai  dalam  lingkup  pembagian peran  ekonomi  paling  privat  yaitu  rumah  tangga.  Relasi  dalam  rumah  tangga  di tentukan oleh pembagian kerja antara suami dan istri. Secara general, Desa Tabanio memiliki  pembagian  peran  suami  istri  tak  banyak  berbeda  dengan  daerah  lain dimana  suami  menjadi  sosok  kepala  keluarga  yang  berperan  penuh  Desa  dalam sektor produktif dan istri berperan di sektor reproduktif.  Desa Tabanio merupakan basis  mata  pencaharian  nelayan  dan  petani  yang  mana  besar  pengaruhnya  dalam praktik pembagian peran serta relasi komunikasi pedagogik antara suami dan istri. Mayoritas  keluarga  di  Desa  Tabanio sangat  bergantung  pada  penghasilan nelayan dan juga pertanian, Dimana jumlah penduduk yang berprofesi petani mencapai 1513 orang dan nelayan mencapai 818 orang, bahkan sebagian besar keluarga nelayan juga sekaligus berprofesi petani.
Mata  pencaharian  nelayan  sebagai  profesi  dominan  pada  masyarakat menciptakan  budaya  maskulin  tidak  hanya  pada  individu  bahkan  dalam  relasi keluarga,  dimana  Laki-laki  menjadi  aktor  tunggal  dalam  profesi  ini  dikarenakan menjadi nelayan memiliki stigma sebagai pekerjaan yang sangat kasar, dibutuhkan tenaga  besar,  bahkan  memakan  waktu  yang  tidak  sedikit  yaitu  rata-rata  14  hari terombang-ambing  dilautan  disetiap  bulannya.  Pekerjaan  Nelayan  yang  begitu melekat  pada  budaya  maskulin  ini  dilihat  sebagai  potensi  terbesar  bagi perekonomian  masyarakat  desa,  karena  Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  dalam satu tahun nelayan Tabanio mampu menghasilkan tangkapan ikan Tongkol/Cakalang  mencapai  1.530  ton/tahun,  sedangkan  ikan  Tenggiri  mencapai 1.033  ton/tahun,  dimana  harga  1  kilogram  Ikan  Tenggiri  kering  berkisar  85.000,- sampai  95.000,-  rupiah  (muhammad  Lili,  2022).  Sehingga  Laki-laki  tak  hanya mendapatkan otoritas dengan jenis kelamin yang mendominasi budaya, namun juga pekerjaan  yang  begitu  dominan  dalam  perekonomian  masyarakat  desa  pesisir  ini menjadikan mereka memiliki otoritas penuh dalam rumah tangga.
Agama  dalam  relasi  dan  konservasi  terhadap  Bahasa  diperuntukkan memapankan  reproduksi  distingsi  habitus  secara  sosial.  Seluruh  penduduk  yang bermukim di Tabanio memeluk agama Islam. Selain dikenal sebagai desa nelayan, penduduknya  juga  dikenal  sering  mengadakan  acara-acara  keagamaan  serta memiliki ketaatan yang cukup tinggi pada pemuka agama.   Religiusitas penduduk desa  ditandai  dengan  tempat  ibadah  yang  cukup  banyak  yaitu  terdapat  8  surau (langgar)  dan  1  mesjid,  serta  1  bangunan  bekas  pesantren  yang  dijadikan  Taman Pendidikan Al- Qur’an.
Masyarakat  desa  Tabanio  juga  dikenal  sangat  fanatik  dengan  sosok  Habaib (habib),  para habib ini  juga  memegang  peranan  penting  dalam  aspek  keagamaan. Istilah habib sendiri adalah sebuah gelar yang diberikan masyarakat untuk menyebut
orang (tokoh) agama yang merupakan keturunan (cucu) dari Nabi Muhammad SAW (M.  Albar  Robbani  Barot  Isrofil  &  Indria  Liestyasari,  2015).  Berbagai  kegiatan keagamaan  seperti  Tabligh  Akbar,  Haulan  para  alim-ulama,  acara  maulid  dan peringata  Isra- Mi’raj yang  diselenggarakan  di  desa  ini  selalu  mengundang  para habaib untuk memberikan ceramah bagi warga desa.
Desa Tabanio memiliki satu sosok Habib yang paling berpengaruh yaitu Habib Nunci. Beliau adalah sosok paling dihormati serta dipatuhi oleh mayoritas penduduk desa.  Tidak  hanya  itu  sosok  Habib  Nunci  juga  dikenal  luas  diwilayah  lain  sekitar Tabanio karena beliau seorang tokoh yang memiliki jaringan luas kepada para ulama di Kalimantan Selatan. Meskipun belum lama Habib Nunci wafat, pengaruh beliau masih begitu kuat dalam ingatan masyarakat. Fenomena Habib yang selalu ditandai dengan kepemilikan jenis kelamin laki-laki turut memperkuat distingsi antara laki- laki dan perempuan dalam relasi sosial penduduk desa. Distingsi habitus laki-laki terhadap perempuan terjadi akibat hubungan timbal balik yang saling memperkuat antara proses struktural arena pesisir yang religius dan fanatik akan ketokohan habib dan  kepentingan  habitus  laki-laki  dalam  memonopoli  pekerjaan  pedagogik. Dominasi laki-laki atas perempuan Desa Tabanio ini kemudian diformalkan dalam pekerjaan  politik  yang  homogen  dan  ortodoks.    Pekerjaan  rutin  ini  menghasilkan budaya politik standar dan ritual di mana agen-agen sistem politik ini memperkuat nilai mereka sendiri dengan memastikan reproduksi pasar yang memberikan nilai itu kepada mereka (Jenkins et al., 1993)

## 3. Ekonomi dan Agama menjadi Jurang Pemisah Perempuan dalam Relasi Sosial
Pierre  Bourdieu  dan  Jean-Claude  Passeron  dalam  karyanya  yang  berjudul “Reproduction in Education, Society and Culture”, yang diterbitkan pada tahun 1970 telah  mengkaji  secara  intens  tentang  kekerasan  simbolik  melalui  pemeliharaan tatanan  yang  mapan,  dan  peran  pendidikan  di  dalamnya  (Bourdieu  &  Passeron, 1990).  Bourdieu  dan  Passeron  menjelaskan  pentingnya  peran  yang  diberikan  oleh sistem  pendidikan  Prancis  melalui  praktik  ujian.  Kekerasan  simbolik  menjadi semakin mapan melalui system yang diformalkan dalam Lembaga yang abash. Ujian dalam  Lembaga  Pendidikan  sebagai  mekanisme  formal  untuk  melakukan  seleksi hingga ekslusi oleh kelompok dominan untuk tetap mempertahankan posisi mereka.
Pendelegasian kekuasaan pada lembaga formal yang memiliki otoritas dalam melakukan seleksi melalui mekanisme “ujian” diperuntukkan agar para kelompok dengan  hak  istimewanya  dapat  melalui  proses  seleksi  yang  terkesan  adil  dan sepenuhnya  netral.  Melalui  institusi  forma,  keputusan  yang  dibuat  dinilai objektif tanpa cela untuk keuntungan kepentingan-kepentingan politik dan sosial para kelas dominan  guna  mengelabui  ideologi-ideologi  demokratis.  Cara  ini  dinilai  berhasil untuk  mereproduksi  tatanan  yang  mapan  untuk  menciptakan  ketimpangan  kuasa dibalik  system  demokrasi  itu  sendiri.  Stabilitas  sosial  diciptakan  melalui  seleksi terkontrol  dari  sejumlah  individu  -  dimodifikasi  dalam  dan  untuk  peningkatan individu  - dan seterusnya. Pada demokrasi modern, institusi formal yang kredibel
layaknya  sekolah  yang  mampu  menjadi  "1'Ecole  Uberatrice",  sebagai  kekuatan pembebas mampu yaitu pemilihan umum (pemilu) yang menjadi Lembaga otoritas dalam  melanggengkan  kekuasaan  kelompok  dominan  pada  panggung  politik  di dalam demokrasi.
Pemilihan  Umum  (pemilu)  merupakan  salah  satu  prasyarat  demokrasi  bagi negara  yang  menganutnya.  Penyelenggaraan  secara  regular  merupakan  tuntutan normative  dari  sistem  yang  demokratis.  Pada  praktiknya,  pemilu  menjadi  ajang kompetisi  untuk  meraih  jabatan-jabatan  publik  yang  telah  terlegitimasi  oleh  suara rakyat.  Sebagai  negara  yang  menganut  system  demokrasi,  Indonesia  telah menyelenggarakan  Pemilu  sejak  tahun  1955  yang  hingga  kini  terus  berkembang hingga  ketingkat  pemerintahan  Desa.  Berdasarkan  aturan  perundang-undangan Nomor  06  tahun  2014  tentang  desa, memberikan  mandate  untuk  membuka  ruang kemandirian dan otonomi pada pemerintahan desa yang juga diikuti oleh pemilihan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa , 2016) Pemilihan  anggota  BPD  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  5  ayat  1  pada Permendagri No 110 tahun 2016 disebutkan bahwa “a nggota BPD merupakan wakil dari  penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan  keterwakilan perempuan  yang  pengisiannya  dilakukan  secara  demokratis  melalui  proses pemilihan  secara  langsung  atau  musyawarah  perwakilan ”.  Demokratis menjadi konsep besar bernaungnya praktik kekerasan simbolik yang menjadikan pemilihan sebagai  alat  memapankan  asimetris  kekuasaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  di Desa.  Keterwakilan  perempuan  dalam  pemilihan  anggota  BPD  telah  diatur  untuk mendapatkan hak istimewa yang mana telah dituangkan dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi  “ Pengisian  anggota  BPD  berdasarkan  keterwakilan  perempuan ” selanjutnya pemilihan BPD di Desa Tabanio di atur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 122 Tahun 2020 .
Perwakilan  perempuan  yang  dijamin  oleh  Peraturan  Bupati  Tanah  Laut Nomor 122 Tahun 2020 dalam pasal 14 berjumlah satu orang yang mana ditujukan untuk  mewakili  perempuan  desa  dan  dipilih  oleh  perempuan  warga  desa  yang memiliki  hak  pilih  dan  wilayah  pemilihan  untuk  keterwakilan  perempuan  adalah wilayah  Desa  (Bupati  Tanah  Laut,  2020).  Pemilihan  unsur  perempuan  ditujukan untuk  memperkuat  kelembagaan  BPD  yang  didesain  sebagai  lembaga  demokratis yang pengisian keanggotaannya dipilih secara langsung oleh masyarakat desa atau melalui  musyawarah  perwakilan  dengan  menjamin  keterwakilan  perempuan  oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Jalur istimewa yang diberikan kepada perempuan  menjadi  bukti  bahwa  demokrasi  telah  bersepakat  dengan  adanya ketimpangan  kuasa  antara  laki-laki  dan  perempuan  serta  memberikan  legitimasi
pada  ketimpangan  tersebut  dengan  mendefinisikan  perempuan  sebagai  subyek marginal dibandingkan laki-laki.
Desa  Tabanio  memiliki  anggota  BPD  9  orang  dengan  satu  orang  perwakilan unsur perempuan. Pemilihan anggota BPD di Desa Tabanio menggunakan pemilihan langsung  oleh  masyarakat  desa  baik  itu  bagi  calon  anggota  BPD  kewilayahan maupun  unsur  perempuan.  Perempuan  di  Desa  Tabanio  dihadapkan  dengan  dua arena pemilihan yang mana mereka memiliki pilihan untuk mengikuti pencalonan melalui wilayah/dusun maupun melalui unsur keterwakilan perempuan. Meskipun perempuan memiliki kuantitas arena pemilihan yang lebih besar namun partisipasi perempuan  dalam  pencalonan  sebagai  anggota  BPD  di  Desa  Tabanio  masih  jauh lebih  rendah  dibandingkan  laki-laki.  calon  anggota  BPD  keterwakilan  unsur perempuan berjumlah 4 orang, sedangkan calon anggota BPD keterwakilan wilayah berjumlah  19 orang  yang  terdiri  dari 17  laki-laki  dan  2  orang  perempuan. Namun keterpilihan perempuan di BPD Desa Tabanio hanya 1 orang dari keterwakilan unsur perempuan.
Gambar 1 . Jumlah Calon dan Anggota BPD Terpilih
Sumber: Laporan Desa Tabanio Mengenai Calon Anggota BPD Terpilih
Pemilihan  langsung  anggota  BPD  Tabanio  yang  dilaksanakan  pada  2020 menghasilkan 8 anggota BPD laki-laki yang terpilih melalui perwakilan dusun dan 1orang perempuan yang terpilih melalui pemilihan unsur perempuan (Madiansyah, 2022). Hal ini membuktikan bahwa demokrasi di desa pesisir ini masih didominasi dengan  kepemilikan  simbolik  laki-laki.  perempuan  desa  hanya  mampu  terpilih jikalau  arena  pemilihannya  dipisahkan  dari  laki-laki.  pemilihan  langsung  yang mempertarungkan  laki-laki  dan  perempuan  dengan  ketimpangan  modal  budaya, ekonomi,  hingga  simbolik  ini  tentu  telah  memberikan  jalan  mulus  bagi  laki-laki dengan  segala  keistimewaannya.  Jumlah  persentasi  yang  begitu  minim  antara perwakilan perempuan dan laki-laki dlam keanggotaan BPD turut menjadi kendala
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Laki-Laki perempuan unsur perempuan BPD Desa Tabanio calon BPD anggota BPD terpilih
bagi  perempuan  dalam  memperjuangkan  isu-isu  perempuan  pada  kebijakan pemerintah desa Tabanio.
Minimnya jumlah keterpilihan perempuan dalam keanggotaan BPD membuat perempuan  tidak  mampu  memiliki  andil  yang  cukup  besar  dalam  mempengaruhi kebijakan  baik  internal  BPD  maupun  pemerintah  desa.  Agustinah  merupakan anggota perwakilan unsur perempuan yang terpilih sebagai anggota BPD Tabanio ini  kelahiran  Samarinda  pada  tanggal  08  Agustus  1985  dan  memiliki  pekerjaan sebagai  guru  di  sekolah  dasar  (agustina,  2022).  Bergelar  sarjana  Pendidikan  dari Universitas Terbuka pun tidak mampu membuatnya untuk melawan dominasi laki- laki bahkan menjadi pihak marginal membuatnya menjadi obyek dikte dari laki-laki ditubuh BPD. Hal ini selaras dengan penuturan Ikbal selaku ketua BPD desa Tabanio, “posis i  sekretaris  kami  berikan  untuk  anggota  perempuan,  agar  dapat  membantu hal- hal  yang  berkaitan  dengan  administrasi  BPD”  sehingga  nama  agustinah  tidak pernah  ditemukan  dalam  pertarungan  para  anggota  terpilih  untuk  menjadi  ketua dan wakil ketua (Muhammad Ikbal, 2022). Agar dapat memahami struktur organisasi BPD yang mana menunjukkan ketimpangan relasi kuasa antara anggota perempuan dan  laki-laki  maka  dari itu,  berikut  penulis  lampirkan  gambar  struktur  BPD  Desa Tabanio periode 2020-2026  pada gambar 2..
Gambar 2. Struktur Organisasi BPD Desa Tabanio

## Sumber: Kantor Pemerintah Desa Tabanio
Fenomena  dominasi  simbolik  laki-laki  yang  terjadi  pada  perwakilan  politik perempuan  di  Desa  Tabanio  menunjukkan  bahwa  Kebijakan  afirmasi  untuk keterwakilan  perempuan  di  Desa  tidak  mampu  mendobrak  praktik  dominasi simbolik  laki-laki  pesisir  terhadap  perempuan.    Kebijakan  ini  bahkan  semakin melegitimasi  bahwa  ketimpangan  politik  antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah sebuah  keniscayaan.  Kebijakan  afirmasi  yang  menjamin  keterwakilan  perempuan namun  tidak  diimbangi  dengan  kalkulasi  yang  matang  semakin  memarginalkan posisi perempuan sebagai aktor dalam pembuatan kebijakan bagi pemerintah desa.
Krisis  kehadiran  perempuan  mengakibatkan  isu-isu  perempuan  semakin terpinggirkan, bahkan memberikan justifikasi bahwa perempuan tidak cocok untuk berpolitik di Desa Tabanio yang dikenal dengan masyarakat yang dikenal Tangguh, keras,  dan  kasar.  Bahkan  menurut  pengakuan  Agustinah  dari  hasil  wawancara bahwa  dirinya  seringkali  merasa  takut  jikalau  sendirian  untuk  turut  serta berpartisipasi  dalam  aktivitas  politik  anggota  BPD  yang  begitu  maskulin  seperti melakukan  protes,  demo,  hingga  perlawanan  atas  ketidakadilan  distribusi sumberdaya seperti solar, sapi, BLT, hingga pengelolaan pantai di desa. Agustinah menjadi salah satu fenomena yang menunjukkan bahwa kekerasan simbolik bekerja dalam berbagai lapisan sosial hingga politik. Kekerasan simbolik tidak hanya bekerja untuk  menciptakan  ketimpangan  kualitas  antara  laki-laki  dan  perempuan  namun juga berdampak pada kuantitas representasi perempuan di politik dan menciptakan siklus  dalam  menciptakan  kondisi  yang  tidak  menguntungkan  bagi  perempuan melalui kebijakan-kebijakan yang asimetris.

## Kesimpulan
Studi ini memandang kekerasan simbolik menggunakan beberapa terminologi ekonomi  untuk  menganalisis  proses – proses  reproduksi  sosial,  budaya,  dan  politik tentang  bagaimana  berbagai  bentuk  modal  cenderung  untuk  ditransfer  dari  satu generasi  ke  generasi  berikutnya.  Reproduksi  kekerasan  laki-laki  pesisir  pada perempuan dam politik, sosial dan budaya ditransformasi dengan metode tindakan pedagogik yang menggunakan komunikasi pedagogi. Pengetahuan dan sejarah laki- laki  sebagai  modal  budaya  yang  direproduksi  untuk  mendistingsi  dirinya  dari kelompok  perempuan.  Selanjutnya,  tindakan  hingga  kepemilikan  pedagogik menjadi fase yang harus dilakukan oleh laki-laki untuk mentransformasi kekerasan dalam  ruang  privat  yaitu  keluarga.  Perempuan  Tabanio  dipaksa  untuk  menerima posisi terdominasi dikeluarga karena penguasaan modal ekonomi oleh laki-laki yang berkerja  sebagai  nelayan  sebagai  pemberi  nafkah  utama  dalam  keluarga  dan pekerjaan ini hanya milik laki-laki. tidak hanya itu, transformasi modal budaya juga dilakukan melalui agama yang memberikan Tindakan pedagogic sehingga menjadi modal  simbolik  yang  memberikan  otoritas  pada  ketokohan  Habib  sebagai  pemilik otoritas di masyarakat. Reproduksi kekerasan pada bidang politik merupakan proses formalisasi  kekerasan  simbolik  laki-laki  terhadap  perempuan  yang  berlindung dibalik  demokrasi.      Pemilihan  umum  layaknya  ujian  dalam  institusi  Pendidikan untuk  mengeliminasi  pihak  yang  terdominasi  yang  dapat  dibenarkan  oleh perempuan.  Pemilihan  umum  menjadi  mekanisme  yang  mempertarungkan ketidakseimbangan  posisi  laki-laki  dan  perempuan  dipanggung  politik,  agar Perempuan  memandang  ketidakberdayaan  mereka  dalam  politik  menjadi  sesuatu yang benar.
Pesisir merupakan arena kekuasaan yang dibentuk untuk mendukung distingsi para  lelaki  untuk  mempertahankan  dominasi  simbolik  mereka  melalui  reproduksi
budaya,  reproduksi  sosial  hingga  reproduksi  politik.  Tidak  jarang,  minimnya eksistensi  perempuan  diwilayah  pesisir  dalam  praktik  kekuasaan  hingga  literatur bukanlah  sesuatu  yang  terjadi  secara  alamiah  namun  telah  didesain  secara terstruktur dan terlegitimiasi. Krisis eksistensi perempuan dalam budaya, kemudian berlanjut  pada  kekerasan  sosial  hingga  kekerasan  politik  menjadi  lingkaran  setan bagi  perempuan  untuk  terus  menjadi  kelompok  yang  terdominasi.  Aturan  yang menjamin  keterwakilan  perempuan  pada  politik  pemerintahan  desa  melalui Lembaga  BPD  berakhir  sebagai  alat  justifikasi  dominasi  laki-laki  yang  dikemas dengan  label  demokrasi.  Aturan  tanpa  kalkulasi  yang  matang  hanya  menjadikan eksistensi  perempuan  di  BPD  yang  tidak  seimbang  baik  dari  segi  kuantitas  serta kualitas sehingga semakin menjustifikasi laki-laki sebagai subyek yang begitu piawai dalam berpolitik.

## Referensi
Appelrouth,  S.,  &  Edles  Laura  Desfor.  (2021). Classical  &  Contemporary  Sociological Theory . SAGE.
Apriati,  Y.  (2018).  PERAN  GENDER  DALAM  KEHIDUPAN  RUMAH  TANGGA NELAYAN  DI  DESA  TABANIO  KECAMATAN  TAKISUNG  KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN. In repo .
Azhar  Firdausi,  I.,  Malik,  A.,  &  Sururi,  A.  (2021).  Social  Construction  of  Women Fishermen  in  Sococultural  Patterns  and  Relationships  in  Coastal  area Karangantu Serang Banten. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora , Vol. 05 (No. 2), 172 – 183. https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian
Bourdieu,  P.,  &  Passeron,  J.-Claude.  (1990). Reproduction  in  education,  society  and culture . Sage.
bpcbkaltim. (2018, April 3). Keberadaan Benteng Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah  Laut  Kalimantan  Selatan .  Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan.
Bupati Tanah Laut. (2020). Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 122 Tahun 2020 .
Chris Jenks. (1993). Culture (Konsep Budaya) (Arie Setyaningrum & Novi Kurnia, Eds.).
Routledge.
Creswell, J. W. (2007). Second Edition, Qualitative Inquiry & Research Design (Choosing Among Five Approaches) (second edition). Sage Publications Ltd.
Dorothy  Denneen  Volo,  J.  M.  V.  (2001). Daily  Life  in  the  Age  of  Sail .  Greenwood. http://publisher.abc-clio.com/9781573566872
Elliot  B.  Weininger.  (2005). CHAPTER  4.  PIERRE  BOURDIEU  ON  SOCIAL  CLASS AND SYMBOLIC VIOLENCE . Cambridge University Press. Fahmi.  (2018,  August  2). Desa  Tabanio  “Kampung  Pelarian  Pangeran  Muda  Kerajaan Banjar.” Kompasiana.
Garrett,  P.  M.  (2007).  Making  social  work  more  Bourdieusian:  why  the  social professions should critically engage with the work of Pierre Bourdieu. European Journal of Social Work , 10 (2), 225 – 243. https://doi.org/10.1080/13691450701318010 Harper, S.,  Zeller,  D.,  Hauzer,  M.,  Pauly,  D.,  & Sumaila, U.  R. (2013).  Women  and fisheries: Contribution to food security and local economies. Marine Policy , 39 (1),
56 – 63. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.10.018
Jenkins,  R.,  Bourdieu,  P.,  &  Nice,  R. (1993).  The  Logic  of  Practice. Man , 28 (3),  617. https://doi.org/10.2307/2804264
Kristiyanti  Mariana.  (2016).  Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir  Pantai  Melalui Pendekatan Iczm (Integrated Coastal Zone Management). Unisbank Semarang , 2 , 752 – 760.
M.  Albar  Robbani  Barot  Isrofil,  &  Indria  Liestyasari,  N.  (2015).  Peran Sosial  Habib dalam  Komunitas  Sosial  (Studi  Kasus  Majelis  Ilmu  &  Dzikir  Ar-Raudhah Surakarta). Sosialitas; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant , 5 (2).
MacNeil,  A.,  &  Ghosh,  S.  (2017).  Gender  imbalance  in  the  maritime  industry: Impediments,  initiatives  and  recommendations. Australian  Journal  of  Maritime and Ocean Affairs , 9 (1), 42 – 55. https://doi.org/10.1080/18366503.2016.1271262 Maliniak, D., Oakes, A., Peterson, S., & Tierney, M. J. (2008). Women in International Relations.  In Politics  and  Gender (Vol.  4,  Issue  1,  pp.  122 – 144). https://doi.org/10.1017/S1743923X08000068
Mansyur. (2021, March 21). Jejak Awal Sejarah Tabanio. Maknanews .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa , (2016).
PP Nomor 43 Tahun 2014 . (n.d.).
Syahril, S. (2014). Arena Produksi Kultural Dan Kekerasan Simbolik .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . (2014).