## TINJAUAN YURIDIS PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA
AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

## TENTANG PERKAWINAN

## Dian Khoreanita Pratiwi
Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta
Email Korespondensi: diankhoreanita@gmail.com

## Abstrak
Globalisasi dan perkembangan teknologi turut mewarnai hubungan antara warga negara. Dewasa ini tidak sulit menemukan perkawinan lintas batas negara yang mengakibatkan terbukanya  peluang  perkawinan  beda  agama.  WNI  yang  ingin  menikah  namun bertentangan  dengan  hukum  Indonesia  melaksanakan  pernikahannya  di  luar  negeri, guna menghindari hukum yang berlaku, namun tetap mencatatkan perkawinannya guna mendapatkan  legalitas.      Tentu  hal  tersebut  tidak  sejalan  dengan  Pasal  2  (1)  tentang syarat sah perkawinan. Penghindaran hukum tersebut bila dibiarkan dapat mengganggu ketertiban umum di Indonesia. Seperti perayaan pernikahan sesama jenis di Bali dimana sebelumnya pasangan tersebut sudah melaksanakan perkawinannya di Amerika, namun tetap  melakukan  perayaan  sakral  di  Bali  yang  jelas  bertentangan  dengan  kaidah  yang berlaku.  Rumusan  masalah  penelitian  adalah  Bagaimanakah  status  perkawinan  beda agama menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia? dan Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanaakn di  luar  negeri?.  Tujuan  penelitian  adalah  mengetahui  status    perkawinan  beda  agama menurut sistem hukum di Indonesia dan mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku  penyelundupan  hukum  di  bidang  perkawinan  yang  dilaksanakan  di  luar  negeri. Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus.  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder.  Dalam  menganalisa  data  penelitian  ini  menggunakan deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  ini  adalah  status  perkawinan  beda  agama  di Indonesia  tidak  diatur  melainkan  menyerahkannya  ke  aturan  masing-masing  agama yang diakui di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang  perkawinan  yang  dilaksanakan  di  luar  negeri,  seharusnya  dapat  dilakukan dengan tidak mencatatkannya di pencatat perkawinan, karena hal demikian bertentangan dengan ketertiban umum.
Kata kunci : Penyelundupan, Ketertiban umum , Vested right.

## A. PENDAHULUAN
Zoon Politicon istilah yang diperkenalkan  oleh  Aristoteles  yang menyatakan bahwa manusia dikodratkan  untuk  hidup  bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain.
Manusia  adalah  makhluk  sosial yang  tidak  dapat  hidup  sendirian. Manusia  hidup  secara  berkelompok, kelompok  terkecil  dapat  dimulai  dari keluarga.  Untuk  membentuk  suatu keluarga  yang  akan  menghasilkan keturunan dibutuhkan perkawinan.
Perkawinan
sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  1  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  yang  selanjutnya  disebut sebagai  Undang-Undang  Perkawinan adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pengaturan mengenai hukum perkawinan  berbeda  di  masing-masing Negara, sedangkan dewasa ini perkawinan  tidak  hanya  terjadi  antar sesama  warga  Negara  Indonesia,  dapat pula terjadi antar warga negara Indonesia  dengan  warga  negara  asing hal  ini  yang  dikenal  dalam  Undang- Undang Perkawinan mengenai perkawinan campuran. Pengaturan mengenai perkawinan
campuran
berbeda dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama memang  masih  menjadi  perdebatan dikalangan  para  ahli,  perkawinan  beda agama  tidak  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Perkawinan.  Hal  ini  lah  yang menjadi  permasalahan  dalam  hal  tidak adanya  kepastian  hukum  mengenai perkawinan  beda  agama  ini,  sedangkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang
Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu.  Jika  suatu  agama  menyatakan
bahwa  perkawinan  tersebut  tidak  sah, maka secara hukum perkawinan tersebut  juga  tidak  dapat  disahkan, sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  8
(f) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan  mengenai  syarat  sahnya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan
kepercayaannya,  mengakibatkan  tidak sedikit  warga  negara  Indonesia  yang melangsungkan  pernikahannya  di  luar negeri dan kemudian mencatatkannya di kantor  catatan  sipil,  diantaranya  terjadi pada  kalangan  selebritis  seperti  Ari Sihasale  dan  Nia  Zulkarnaen  keduanya memiliki  agama  yang  berbeda  dan melangsungkan  pernikahannya  di  Perth Australia,  begitu  juga  Rio  Febrian  dan Sabria  Kono  di  Bangkok  Thailand, Amara  dan  Frans  Mohede  di  Hong Kong,    Sony  dan  Cornelia  Agatha  di Hong  Kong,  Titi  Kamal  dan  Christian Sugiono  di  Perth  Australia,  Yuni  Shara dan  Henry  Siahaan  di  Perth  Australia. Ada  pula  pasangan  yang  menikah dengan  menundukan  diri  pada  salah satu  agama  untuk  dapat  dikatakan  sah seperti  yang  dilakukan  oleh  Deddy Corbuzier  dan  Karlina  yang  menikah secara  Islam.  Ahmad  Nurcholish  dan Ang  Mei  Yong  yang  menikah  secara Islam dan Konghucu.
Beberapa  waktu  lalu  telah  terjadi perayaan  pernikahan  sesama  jenis  di Bali  dengan  salah  satunya  merupakan warga  negara  Indonesia.  Sebelumnya kedua  mempelai  telah  melangsungkan pernikahan  di  Amerika.  Sebagaimana kita  ketahui  Indonesia  tidak  mengenal pernikahan  sesama  jenis  dan  perayaan tersebut  menuai  protes  dari  kalangan masyarakat karena bertentangan dengan norma-norma yang hidup di
masyarakat.  Dalam  Penjelasan  Pasal  2 ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan bahwa  tidak  ada  perkawinan  di  luar hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  bagi golongan  agama  dan  kepercayaannya itu  sepanjang  tidak  bertentangan  atau tidak  ditentukan  lain  dalam  undang- undang.
Penghindaran  terhadap  hukum yang seharusnya berlaku dapat dikatakan sebagai tindakan
penyelundupan  hukum,  karena  pelaku penyelundupan  tersebut  menghendaki untuk  tidak  berlakunya  suatu  sistem hukum  karena  akan  menimbulkan akibat  hukum  yang  tidak  mereka inginkan.  Berdasarkan  beberapa  contoh tindakan penyelundupan hukum perkawinan  diatas,  perlu  adanya  suatu ketegasan mengenai tindakan
pemerintah  dalam  menangani  kasus penyelundupan  hukum  ini.  Dalam hukum  perdata  internasional  dikenal konsep/teori vested  right dimana  suatu negara hendaklah mengakui atau menghormati hak-hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan kaidah hukum  asing,  namun  penerapan  konsep ini  pun  dimungkinkan  bertabrakan dengan  konsep  ketertiban  umum  suatu negara.

## B. PERMASALAHAN
Permasalahan dalam penelitian ini adalah  mengenai  status  perkawinan beda  agama  menurut  sistem  hukum perkawinan di Indonesia dan penegakan hukum  terhadap  pelaku  penyelundupan hukum  di  bidang  perkawinan  yang dilaksanakan di luar negeri. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui status  perkawinan  beda  agama  menurut
sistem  hukum  perkawinan  di  Indonesia dan untuk mengetahui bentuk penegakan  hukum  terhadap  pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan  yang  dilaksanakan  di  luar negeri.

## C. METODE
Metode  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan
perundang-undangan,
pendekatan  konseptual  dan  pendekatan kasus.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan melakukan studi dokumen/kepustakaan  dan  wawancara oleh pemangku kepentingan di beberapa institusi terkait. Dalam menganalisa data penelitian  ini  menggunakan  deskriptif analitis.  Penelitian  deskriptif  analitis mengungkapkan  peraturan  perundang- undangan mengenai perkawinan dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum penyelundupan  hukum, vested  rights dan  ketertiban  umum,  juga  hukum dalam pelaksanaannya didalam
masyarakat.  Hasil analisa bahan hukum akan  dinterpretasikan  menggunakan metode  interpretasi  gramatikal  dan interpretasi  teleologis.  Bahan  hukum yang  diperoleh  diinventarisasi  dan diidentifikasi  kemudian  diolah  dan dianalisis  secara  kualitatif  dengan menggunakan  logika  berpikir  secara deduktif.

## D. PEMBAHASAN
1. Status Perkawinan Beda Agama Menurut Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Perkawinan  menurut  Pasal  1
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 selanjutnya  disebut  Undang-Undang Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Pasal  2  (1)  Perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan  diatas  menunjukan  bahwa Undang-Undang Perkawinan menggantungkan sahnya suatu perkawinan  pada  hukum  agama  dan kepercayaan masing-masing pemeluknya.  Hal  ini  berarti  bahwa syarat-syarat perkawinan juga didasarkan pada syarat-syarat perkawinan yang diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.
Undang-Undang Perkawinan mengatur  mengenai  syarat  sahnya perkawinan  yaitu  pada  Pasal  2  dimana Perkawinan adalah sah apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaannya  itu, kemudian  dicatatkan  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Syarat perkawinan dapat dibagi menjadi syarat intern dan syarat ekstern.
Adapun  syarat  intern  adalah
sebagai berikut : 1) Perkawinan  harus  didasarkan  atas persetujuan kedua calon mempelai; 2)
Harus  mendapat  izin  dari  kedua orang  tua,  bagi  mereka  yang
belum  mencapai  usia  21  tahun.
Bila salah satu dari kedua orag tua telah meninggal, izin dapat diperoleh  dari  orang  tua  yang masih  hidup,  bila  itupun  telah tiada,  dari  wali  orang  yang memelihara  atau  keluarga  yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus
keatas, atau juga izin dari pengadilan  bila  orang  tersebut tidak  ada  atau  tidak  mungkin dimintai izinnya;
3) Bagi  pria  harus  sudah  mencapai usia  19  tahun  dan  bagi  wanita  16
tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan  oleh  pengadilan  atau pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh kedua belah pihak;
4)
Kedua  belah  pihak  tidak  terikat tali perkawinan dengan pihak lain, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami;
5) Bagi  seorang  wanita  yang  akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah  lewatnya  masa  tunggu, yaitu  sekurang-kurangnya  90  hari bagi  yang  putus  perkawinannya karena  perceraian,  dan  130  hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian.
Syarat-syarat ekstern meliputi : 1) Pemberitahuan  kehendak  akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan; 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
3) Pelaksanaan  perkawinan  hukum agamanya  dan  kepercayaannya masing-masing;
4) Pencatatan perkawinan oleh pencatat perkawinan.
Beberapa  ketentuan  yang  telah disebutkan  diatas,  menunjukan  bahwa sahnya  perkawinan  menurut  ketentuan Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan,
berfungsi menjembatani dengan mengembalikan  kepada  hukum  agama dan  kepercayaannya  masing-masing,
dengan sahnya perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan  kepercayaannya  masing-masing tersebut  maka  berdasarkan  Pasal  2  (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut adalah sah, selanjutnya untuk melegitimasi perkawinan  yang  sudah  dipandang  sah menurut  ketentuan  Pasal  2  (1)  tersebut, maka tahap selanjutnya adalah
mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut  di  Kantor  Urusan  Agama  atau Kantor  Catatan  Sipil  sebagaimana dimaksud  Pasal  2  (2)  Undang-Undang Perkawinan.
Pada era globalisasi ini, pergaulan atau  hubungan  seseorang  tidak  lagi dapat  dibatasi.  Setiap  orang  dapat berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun  yang  mereka  inginkan.  Hal ini semakin membuka peluang terjadinya  perkawinan  antar  suku,  antar bangsa, bahkan antar agama.
Mengenai  perkawinan  campuran diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 56 yaitu : 1) Perkawinan  di  Indonesia  antara dua  orang  warganegara  Indonesia atau seorang warganegara Indonesia  dengan  warga  negara Asing adalah sah bilamana dilakukan  menurut  hukum  yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan
bagi  warganegara  Indonesia  tidak melanggar  ketentuan  Undang- undang ini.
2) Dalam  waktu  1  (satu)  tahun setelah  suami  istri  itu  kembali  di wilayah  Indonesia,  surat  bukti perkawinan mereka harus didaftarkan  di  Kantor  Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka. Perkawinan campuran yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan  ini  adalah  perkawinan antara  dua  orang  yang  tunduk  pada hukum yang berlainan, karena perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.    Jika  perkawinan  tersebut menyangkut  juga  perbedaan  agama diantara para pihak, maka pengaturannya  dikembalikan  kepada hukum dimana perkawinan itu dilakukan, namun terdapat pengecualian dalam Pasal  tersebut,  yakni  perkawinan campuran  dapat  dilaksanakan  asalkan tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang ada  di  Indonesia  bagi  warganegara Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, walaupun  pernikahan  dilaksanakan  di negara  yang  membolehkan  perkawinan beda  keyakinan,  namun  jika  hal  itu dilaksanakan oleh warganegara Indonesia,  tetap  perkawinan  itu  tidak dapat  disahkan.  Kantor  catatan  sipil merupakan  lembaga  yang  berwenang untuk  mencatatkan  perkawinan  yang dilaksanakan  di  luar  negeri.  Jika perkawinan  telah  dicatatkan,  tentu perkawinan  tersebut  sudah  memiliki legalitas.
Kantor Catatan Sipil dalam hal ini hanya bertugas mencatatkan perkawinan  yang  telah  disahkan  oleh
pengadilan negeri, sehingga tidak memiliki  kewenangan  untuk  menolak mencatatkan  perkawinan  yang  telah disahkan oleh pengadilan negeri. Hal ini berbeda dengan  Kantor  Urusan Agama, dimana  pada  lembaga  ini  berhak menolak  mencatatkan  perkawinan  yang tidak sesuai dengan hukum positif.
Kantor  Urusan  Agama  juga  tidak berwenang untuk mencatatkan perkawinan  yang  terjadi  di  luar  negeri dan/atau perkawinan yang bukan berlandaskan  agama  islam.  Sebelum berlakunya  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974,  di  Indonesia  pernah  ada suatu  peraturan  hukum  antar  golongan yang  mengatur  masalah  perkawinan campuran.  Peraturan  yang  dimaksud adalah peraturan yang dahulu
dikeluarkan  oleh  pemerintah  kolonial Hindia Belanda yang bernama Regeling op  de  Gemengde  Huwelijken (GHR) atau  Peraturan  tentang  Perkawinan Campuran  sebagaimana  dimuat  dalam Staatsblad 1898 No. 158.
Regeling Of de Gemengde Huwelijken (GHR) adalah suatu peraturan  perkawinan  yang  dibuat  oleh pemerintah  Hindia  Belanda  tentang perkawinan  campuran  yang  termuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda  Stb.  1898  No.  158.  Pada  pasal 1 GHR disebutkan perkawinan campuran  adalah  perkawinan  antar orang-orang  yang  di  Indonesia  tunduk pada  hukum  yang  berlainan.  Kemudian dalam penjelasannya dikemukakan contoh perkawinan antara seorang WNI dengan  seorang  bangsa  Belanda  atau Eropa  lainnya  sekalipun  telah  menjadi WNI serta memeluk agama Islam.
Begitu  pula  perkawinan  antara seorang  Indonesia  dengan  seorang Tionghoa  atau  bangsa  Timur  lainnya
yang  tidak  memeluk  agama  Islam sekalipun telah menjadi WNI.
Sementara  itu,  pasal  7  ayat  (2) disebutkan  bahwa  “Perbedaan  agama, bangsa,  atau  asal  sama  sekali  bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan” 1 .
Setelah  lahirnya  Undang-Undang
Perkawinan 1974 pada ketentuan penutupnya Pasal 66 disebutkan “Untuk perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan  atas  Undang-undang  ini, maka  dengan  berlakunya  Undang- undang  ini  ketentuan-ketentuan  yang diatur  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (burgelijk  Wetboek),
Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen  (Huwelijk  Ordanantie  Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan  Campuran  (Regeling  op gemeng  de  Huwelijken  S.1898  No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur  tentang  perkawinan  sejauh telah  diatur  dalam  Undang-undang  ini, dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan  pasal  66  tersebut,  jelas bahwa ketentuan-ketentuan GHR (STB. 1898/158) sebagaimana yang diungkapkan  diawal  juga  tidak  dapat diberlakukan  lagi  karena  di  samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang- Undang Perkawinan, GHR juga mengandung  asas  yang  bertentangan dengan  asas  keseimbangan  hukum antara  suami  istri  sebagaimana  yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, rumusan mengenai  perkawinan  campuran  dalam
1 Moh.  Taufiqur  Rohman, Perkawinan Campuran  dan  Perkawinan  Antar  Agama  di Indonesia , ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/Ahwal diakses pada 12 Desember 2016.
GHR  berbeda  dengan  rumusan  dalam pasal  57  Undang-Undang  Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang  Perkawinan,  Sahnya perkawinan  adalah  yang  dilakukan sesuai  agamanya  dan  kepercayaannya sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  (1) Undang-Undang Perkawinan.
Hal  ini  berarti  Undang-Undang Perkawinan  mensyaratkan  pada  ajaran dari agama masing-masing, oleh karena itu  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  (1) ini,  terkait  dilarang  atau  tidaknya  suatu perkawinan  tetap  harus  mengacu  pada ketentuan agama masing-masing mempelai. Ketentuan tersebut didukung dengan  adanya  ketentuan  mengenai larangan perkawinan yakni pada Pasal 8 (f) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan dilarang antara  dua  orang  yang  mempunyai hubungan  yang  oleh  agamanya  atau peraturan  lain  yang  berlaku  dilarang kawin.
Suatu  perkawinan  dilarang  atau tidak  ditentukan  oleh  hukum  agamanya masing-masing,  disamping  ketentuan- ketentuan  yang  ada  dalam  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974.  Dalam perspektif  agama-agama  di  Indonesia, maka  perkawinan  beda  agama  tidak dibenarkan  karena  tidak  sesuai  dengan hukum  agama-agama  yang  diakui  di
Indonesia. Selain Islam, agama Katholik memandang bahwa perkawinan  sebagai  sakramen  sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak  dilakukan  menurut  hukum  agama Katholik,  maka  perkawinan  tersebut dianggap  tidak  sah.  Sedangkan  agama
Protestan lebih memberikan
kelonggaran  pada  pasangan  yang  ingin melakukan  perkawinan  beda  agama.
Walaupun  pada  prinsipnya  agama Protestan menghendaki agar penganutnya  kawin  dengan  orang  yang seagama,  tetapi  jika  terjadi  perkawinan beda  agama  maka  gereja  Protestan memberikan kebebasan
kepada penganutnya  untuk  memilih  apakah hanya  menikah  di  Kantor  Catatan  Sipil atau  diberkati  di  gereja  atau  mengikuti agama dari calon suami/istrinya.
Sedangkan  agama  Hindu  tidak mengenal  perkawinan  beda  agama  dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan  tersebut.  Sedangkan  agama Budha  tidak  melarang  umatnya  untuk melakukan perkawinan
dengan penganut  agama  lain  asal  dilakukan menurut  tata  cara  agama  Budha. 2
Masalahnya  tidak  akan  menjadi  rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah  satu  pihak  untuk  meleburkan diri/mengikuti  kepada  agama  pihak yang lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila  kedua  belah  pihak  tetap  ingin rnempertahankan keyakinannya. Namun di  dalam  kenyataannya  sering  terjadi untuk  mudahnya  pasangan  tersebut kawin  berdasarkan  agama  salah  satu pihak, dan kemudian setelah perkawinannya disahkan mereka
kembali  kepada  keyakinannya  masing- masing.
Pada  sistem  Hukum  Indonesia perkawinan antar agama memang masih menimbulkan  perdebatan,  sehingga  di dalam  prakteknya  sering  terjadi  dan untuk  memudahkan  pasangan  tersebut kawin  berdasarkan  agama  salah  satu pihak, namun kemudian setelah perkawinan  disahkan,  mereka  kembali kepada  keyakinannya  masing-masing.
2 O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.118-125.
Di  samping  itu  terdapat  juga  pasangan yang  melangsungkan  perkawinan  di luar  negeri,  baru  kemudian  didaftarkan di Indonesia.
Jarwo  Yunu  mengatakan  bahwa ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama yaitu : 3 1) Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan  agama,  namun  ini dapat berarti penyelndupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum ketentuan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan  berlangsung,  masing- masing  pihak  kembali  memeluk agamnya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan. 2) Berdasarkan  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  1400.K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan  perkawinan  beda agama.  Kasus  ini  bermula  dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (Perempuan  Islam)  dengan  Petrus Hendrik Nelwan (Laki-laki Kristen). Dalam putusannya Mahkamah  Agung  menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan  pernikahan  di  Kantor Catatan  Sipil,  maka  Vonny  telah tidak menghiraukan peraturan agam  Islam  tentang  perkawinan dan  karenanya  harus  dianggap bahwa  ia  menginginkan  agar perkawinannya tidak dilangsungkan  menurut  agama Islam.  Dengan  demikian  mereka
3 Jarwo Yunu, Aspek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, CV. Insani, Jakarta, 2005, hlm. 11.
berstatus  tidak  beragama  Islam, maka  Kantor  Catatan  Sipil  harus melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, perkawinan berbeda agama mungkin saja dapat dilangsungkan  di  Kantor  Catatan Sipil.  Sebagai  dasar  hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah  Agung  Reg  No  1400 K/Pdt/1986  yang  mengabulkan permohonan antara kedua mempelai  yang  berbeda  agama Islam dan Kristen. Dengan demikian  harus  ditafsirkan  bahwa dengan  mengajukan  permohonan itu  pemohon  sudah  tidak  lagi menghiraukan  status  agamanya. Dalam  keadaan  demikian  Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melangsungkan  perkawinan  bagi kedua  calon  suami-istri  non- Muslim, wajib menerima pemohon.
Penetapan  atau  pemberian  izin untuk  melangsungkan  perkawinan  beda agama  juga  terjadi  di  Minahasa  Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan penetapan Nomor 41/PDT.P/2012/PN.AMD yang dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Negeri Airmadidi yang berisi tentang pemberian  izin  untuk  melangsungkan perkawinan  beda  agama  antara  Dani Samosir  dan  Astriani  Van  Bone dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Airmadidi.
2. Penegakan  Hukum  Terhadap
Pelaku  Penyelundupan  Hukum di  Bidang  Perkawinan  yang Dilaksanakan di Luar Negeri
Perkawinan  antar  WNI  yang dilaksanakan  di  luar  negeri  merupakan salah  satu  objek  pengaturan  hukum perdata  internasional.  Dimana  hukum perdata  internasional  menurut  Prof. Sudargo Gautama adalah :
“Keseluruhan  peraturan  dan  keputusan hukum yang menunjukan stelsel hukum manakah  yang  berlaku  atau  apakah yang merupakan hukum, jika hubungan- hubungan atau peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada suatu waktu  tertentu  memperlihatkan  titik- titik  pertalian  dengan  stelsel-stelsel  dan kaidah-kaidah  hukum  dari  dua  atau lebih  negara,  yang  berbeda  dalam lingkungan  kuasa,  tempat,  pribadi,  dan soal-soal.  Jadi  disini  yang  ditekankan adalah  perbedaan  dalam  lingkungan kuasa  tempat  dan  soal-soal  serta pembedaan  dalam  sistem  satu  negara dengan  lain  negara,  artinya  adanya unsur luar negerinya (foreign element).” 4
Unsur asing dalam suatu
perkawinan  terdapat  pada  Pasal  56  (1) dan  (2)  Undang-Undang  Perkawinan yang  menyebutkan  bahwa  perkawinan antar WNI di  luar  Indonesia adalah sah bila dilakukan menurut dilakukan menurut  hukum  yang berlaku di  negara dimana  perkawinan  itu  dilangsungkan dan  bagi  warganegara  Indonesia  tidak melanggar  ketentuan  Undang-Undang Perkawinan  dan  satu  tahun  setelah perkawinan  diwajibkan  adanya  suatu pencatatan.  Syarat  sah  perkawinan dilakukan  di  luar  negeri  tersebut tercermin  syarat  materil  dan  syarat formil  yang  dapat  menjadi  penentu validasi  perkawinan  berdasarkan  asas- asas hukum perdata internasional. 5
4 Soedargo Gautama, Op.Cit. Hlm. 21
5 Bayu Seto, Op.Cit., Hlm. 275
Syarat  materil  berdasar lex  loci celebrationis ,  status  personalitas  dan asas  yang  menyatakan  bahwa  hukum materiil  berdasarkan  sistem  hukum  dari tempat dilangsungkan perkawinan
(locus  celebration) tanpa  mengabaikan syarat  perkawinan  yang  berlaku  di dalam  sistem  hukum  para  pihak. Dengan  demikian  dalam  pelaksanaan hukum  tetap  mengacu  pada  dua  sistem hukum  yang  melekat  pada  para  pihak. Sedangkan  syarat  formil  perkawinan ditentukan  dengan  asas locus  regit actum yakni berdasarkan hukum tempat dilangsungkannya  perkawinan (lex  loci celebration). Pasal  56  Undang-Undang Perkawinan  menyebutkan  “bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di  negara  dimana  perkawinan  itu dilangsungkan”.
Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan  di  luar  negeri  oleh  WNI yang berbeda agama merupakan bentuk usaha mencari keabsahan
perkawinannya,  dimana  dalam  hukum perdata  internasional  berlaku  asas vested  right atau  asas  hak-hak  yang diperoleh.
Istilah hak-hak yang diperoleh (vested  rights) sering  kali disebut  dengan rights  and  obligations created abroad atau hak dan kewajiban hukum  yang  terbit  berdasarkan  hukum asing.  Asas  ini  erat  kaitannya  dengan pengakuan  terhadap  apa  yang  telah dimiliki  oleh,  atau  yang  telah  menjadi hak,  atau  yang  telah  melekat  secara hukum pada suatu subjek hukum.
Hak  dan  kewajiban  hukum  yang telah  diperoleh  seseorang  berdasarkan suatu  kaidah  hukum  haruslah  dihormati oleh  siapa  saja,  termasuk  oleh lex  fori (Hukum  sang  hakim),  kecuali  jika pengakuan  terhadap  hak-hak  semacam
itu  akan  menimbulkan  akibat-akibat yang  bertentangan  dengan  ketertiban umum dari masyarakat forum.
Pandangan  atau  asas  ini  memang berkembang  pada  masa  memuncaknya pandangan  hidup  individualistik  yang menganggap  bahwa  “hak  milik” seseorang  mempunyai  kekuatan  hukum yang mutlak sehingga perlu memperoleh perlindungan mutlak dimanapun dan terhadap apapun. Sejalan pula dengan perkembangan  tentang  “hak  milik  yang berfungsi  sosial”,  wawasan  mengenai doktrin vested  rights ini  mengalami pergeseran  pula  dan  orang  cenderung untuk  menganut  ajaran  ini  secara terbatas (qualified) .  Pengertian vested rights dalam  arti  yang  terbatas  yaitu hak-hak yang dimiliki seseorang berdasarkan  kaidah  hukum  asing  dapat diakui  selama  pengakuan  itu  tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum lex fori .
Berdasarkan konsep hukum perdata  internasional,  penyelundupan hukum adalah perbuatan yang
dilakukan  di  suatu  negara  asing  dan diakui sah di negara asing itu. Perbuatan ini  akan  dapat  dibatalkan  oleh  forum atau  tidak  diakui  oleh  forum  jika perbuatan  itu  dilaksanakan  di  negara
asing dengan tujuan untuk menghindarkan  hukum lex  fori yang akan  melarang  perbuatan  semacam  itu dilaksanakan di wilayah forum.
Tujuan  dari  perbuatan  ini  adalah untuk  menghindari  akibat  hukum  yang tidak  dikehendaki  oleh  para  pihak  atau untuk  mewujudkan  suatu  akibat  hukum yang dikehendakinya.

## E. PENUTUP
Status  perkawinan  beda  agama menurut  sistem  hukum  perkawinan  di Indonesia jelas tidak memberikan peluang  untuk  pernikahan  beda  agama, karena  Undang-Undang  Perkawinan menyerahkan  sah  tidaknya  perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdasarkan pembahasan  diatas  tidak  ada  satupun agama  yang  membolehkan  pernikahan beda  agama.  Penyelundupan  hukum  di bidang perkawinan dengan melaksanakannya  di  luar  negeri  dan mencatatkannya  di  Indonesia,  jelas bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kantor pencatatan sipil hanya berwenang mencatatkan dan melaksanakan  putusan  hakim,  sehingga hakim  perlu  menemukan  hukum  agar putusan yang dikeluarkan tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum. Jika  penyelundupan  hukum  ini  tetap dibiarkan  maka  akan  mengganggu kelancaran penegakan hukum perkawinan  di  Indonesia,  untuk  itu perlu  adanya  tafsiran  atau  aturan  yang jelas mengenai syarat sah nya perkawinan  dihimpun  dari  berbagai agama yang diakui di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Gautama,  Soedargo.  1973. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni. _____, 1998. Pengantar Hukum Perdata  Internasional  Indonesia . Bandung: Alumni.
Hardjowahono, Bayu Seto. 2013. Dasar-Dasar Hukum Perdata
Internasional . Bandung: Citra
Aditya Bakti. Hartono,  Sunaryati. 1976. Pokok-Pokok Hukum  Perdata  Internasional . Bandung: Binacipta. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali Press. Sunggono, Bambang. 2010. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Susanti,  Dyah  Ochtorina  dan  A’an Efendi.  2014. Penelitian  Hukum (Legal  Research) .  Jakarta:  Sinar Grafika.