Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 111 – 117 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8719.111-117

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI AKUN ILEGAL “NETFLIX” MELALUI MEDIA INTERNET
Ni Luh Putu Ayu Cahyani 1 , I Nyoman Putu Budiartha 2 , Ni Made Puspasutari Ujianti 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia ayucahyaniniluhputu@gmail.com 1 , budiarthaputu59@gmail.com 2 , puspa.niwapong@gmail.com 3

## Abstrak
Teknologi  menjadi  sesuatu  yang  melekat  dalam  kehidupan  masyarakat.  Teknologi  seperti  Internet memungkinkan penggunanya untuk dapat melakukan berbagai macam hal salah satunya yaitu penjualan akun  Netflix.  Peranan  hukum  pun  mulai  dipertanyakan  dalam  hal  perlindungan  hukum bagi  konsumen, sebab  maraknya  penjualan  akun  ilegal  Netflix  membuat  konsumen  resah  dalam  membeli  akun  Netflix. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian berlangganan dari akun ilegal Netflix dan bagaimana tanggungjawab penjual produk terhadap pengguna jasa  layanan  akun  ilegal  Netflix.  Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  jual  beli  akun  ilegal Netflix melalui media internet, untuk mengetahui dan menghindari akibat dari jual beli akun ilegal Netflix melalui  media  internet.    Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif,  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa penjualan akun ilegal Netflix melalui media internet merupakan pelanggaran hak cipta, serta netflix telah memperketat  syarat  dan  ketentuan  bagi  pengguna  jasa  akun  Netflix  agar  tidak  terjadi  pemakaian  akun Netflix ilegal.
Kata Kunci: Teknologi, Perlindungan Hukum, Akun Ilegal

## Abstract
Technology is something that is inherent in people's lives. Technology such as the Internet allows users to do various things, one of which is the sale of Netflix accounts. The role of law has begun to be questioned in  terms  of  legal  protection  for  consumers,  because  the  rampant  sale  of  illegal  Netflix  accounts  makes consumers uneasy about buying Netflix accounts.  So, the problems posed are, 1) How is the form of legal protection  for  consumers  for  purchasing  subscriptions  from  illegal  Netflix  accounts?  And  how  is  the product seller responsible for users of Netflix illegal account services? The objectives of this study are (1) to find out and about legal protection for consumers in buying and selling illegal Netflix accounts via the internet media, (2) to find out and avoid the consequences of buying and selling illegal Netflix accounts via the  internet  media.    This  research  uses  normative  research  methods,  using  statutory  approaches  and conceptual approaches. The results of this study conclude that the sale of illegal Netflix accounts via the internet  media  is  a  copyright  violation,  and  Netflix  has  tightened  the  terms  and  conditions  for  Netflix account service users to prevent the use of illegal Netflix accounts.
Keywords: Technology, Legal Protection, Illegal Account

## I. PENDAHULUAN
Meningkatnya  praktik  jual  beli  akun  ilegal  "Netflix"  melalui  media  internet  yang berpotensi  merugikan  konsumen.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  para  penjual  seringkali  menjual akun  yang  didapatkan  secara  ilegal  atau  menggunakan  cara-cara  yang  melanggar  ketentuan "Netflix". Konsumen yang membeli akun tersebut juga tidak mengetahui apakah akun yang dibeli tersebut legal atau tidak, sehingga mereka dapat mengalami kerugian jika akun tersebut diblokir atau  dihapus  oleh  "Netflix".  Karena  praktik  jual  beli  akun  ilegal  "Netflix"  dapat  merugikan konsumen,  maka  perlindungan  hukum  yang  memadai  diperlukan  untuk  melindungi  hak-hak konsumen dari praktek tersebut.
Fenomena semakin marak terjadi mengenai jual beli akun “Netflix” secara ilegal melalui media internet. Biasanya, praktikum ini dilakukan oleh penjual yang memperoleh akun tersebut dengan cara-cara  yang melanggar  ketentuan  dan aturan  yang berlaku  di  “Netflix”.  Setelah  itu, akun-akun tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dari harga resmi tersedia oleh Netflix.
Praktik  jual  beli  akun  ilegal  "Netflix"  ini  dapat  menimbulkan  berbagai  masalah  bagi konsumen, terutama jika akun yang dibeli tersebut ternyata tidak legal. Konsumen yang membeli akun tersebut mungkin tidak mengetahui apakah akun yang dibeli tersebut didapatkan secara legal atau tidak, sehingga mereka dapat mengalami kerugian jika akun tersebut diblokir atau dihapus oleh "Netflix". Selain itu, konsumen yang membeli akun ilegal juga dapat menjadi korban dari tindakan penipuan atau pemalsuan identitas yang dilakukan oleh para penjual.
Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya praktik jual beli akun ilegal "Netflix" yang merugikan. Di sisi lain, "Netflix"  sebagai  penyedia  layanan  juga  perlu  memperhatikan  masalah  ini  dan  meningkatkan upaya untuk mengatasi praktik jual beli akun ilegal "Netflix" melalui media internet. Upaya ini dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan dan tindakan yang lebih ketat terhadap praktik ilegal dan penyebaran informasi tentang risiko yang mungkin terjadi bagi konsumen yang membeli akun "Netflix"  secara  ilegal.  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  atas pembelian  berlangganan  dari  akun  ilegal  Netflix,  bagaimana  tanggung  jawab  penjual  produk terhadap pengguna jasa layanan akun ilegal Netflix?

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif, yaitu metode yang berfokus  pada  analisis  norma  atau  aturan  yang  berlaku  dalam  suatu  sistem  atau  lingkungan tertentu, terutama dalam konteks hukum (Jonaedi Efendi 2018). Dalam penelitian hukum, metode normatif sering digunakan untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan atau isu yang sedang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  memiliki  peranan  penting  dalam  dunia  bisnis. Perlindungan  hukum  ini  dengan  memberikan  jaminan  dan  keamanan  pada  konsumen  saat bertransaksi, akan mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan adil (Rahardjo 2000).
Perlindungan hukum untuk konsumen mencakup hak-hak dalam melakukan transaksi dan menerima  produk  atau  jasa  yang  aman  dan  berkualitas.  Hak-hak  tersebut  termasuk  hak  atas informasi,  keselamatan,  kualitas,  ganti  rugi,  dan  perlindungan  hukum.  Indonesia  memiliki beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  hukum  perlindungan  konsumen, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan  hak  dan  kewajiban  konsumen  serta  tugas  dan  tanggung  jawab  pengusaha  untuk memberikan produk atau jasa yang aman dan berkualitas. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal juga mengatur standar pelayanan minimal yang  harus  dipenuhi  oleh  penyedia  jasa,  termasuk  produk  atau  jasa  yang  disediakan  untuk konsumen.  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Perlindungan Konsumen  Dalam  Perdagangan  Elektronik  juga  mengatur  perlindungan  konsumen  dalam transaksi perdagangan elektronik, termasuk perlindungan terhadap informasi pribadi konsumen (Zahurin 2012).
DiIndonesia,  terdapat  beberapa  lembaga  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  dalam melindungi  hak-hak  konsumen,  seperti  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas dari lembaga-lembaga tersebut adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pengusaha. Selain itu, jika ada pengusaha yang menjual produk yang tidak memenuhi standar yang berlaku, konsumen dapat melaporkannya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  sangatlah  penting  dalam  menjaga  hak-hak konsumen, mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen, serta menciptakan lingkungan
bisnis yang adil dan sehat. Sebagai hasilnya, pengusaha diharapkan selalu memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan produk atau jasa yang aman dan berkualitas, agar tercipta hubungan bisnis yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan konsumen
Tujuan  utama  dari  perlindungan  hukum  adalah  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak individu atau kelompok dilindungi dari tindakan yang tidak sah atau merugikan yang dilakukan oleh  pihak  lain,  termasuk  pemerintah,  organisasi,  atau  individu  lainnya.  Dengan  perlindungan hukum yang kuat, setiap orang akan merasa aman dan dijamin keadilan dalam masyarakat, serta hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi.
Perlindungan  hukum  juga  bertujuan  untuk  mencegah  pelanggaran  hukum  dan memperkuat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  hukum.  Hal  ini  dapat  dicapai  melalui penegakan  hukum  dan  pengadilan  yang  adil  dan  transparan.  Perlindungan  hukum  juga  dapat mempromosikan perubahan sosial dan mendorong perbaikan dalam sistem hukum dan kebijakan publik.
Dalam  hal  perlindungan  konsumen,  tujuan  utama  dari  hukum  menjaga  keamanan  dan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh pelaku bisnis, serta memastikan bahwa setiap konsumen memiliki hak yang sama dan terlindungi oleh hukum. Tujuan lain  dari  hukum  ini  adalah  untuk  memberikan  solusi  bagi  konsumen  yang  telah  mengalami kerugian akibat pelanggaran hak-hak mereka, serta meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak  mereka.  Selain  itu,  perlindungan  hukum  ini  juga  bertujuan  untuk  mendorong  praktik bisnis  yang  bertanggung jawab  dan  adil, serta memastikan  ketersediaan  informasi  yang  cukup bagi konsumen tentang produk dan layanan yang ditawarkan di pasar.
Perlindungan hukum untuk konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan  masyarakat  guna  melindungi  hak-hak  konsumen  selama  melakukan  transaksi  pembelian barang atau jasa. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap konsumen diperlakukan secara adil dan tidak dirugikan dalam segala aspek kehidupannya, terutama dalam hal penggunaan barang atau jasa (Muchsin 2003).
Perlindungan hukum terhadap konsumen sangat penting dalam memastikan bahwa setiap konsumen mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak merugikan dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Hak-hak konsumen harus dijamin oleh negara dan masyarakat, terutama dalam hal hak atas informasi, keamanan, keselamatan, pemenuhan hak konsumen, dan ganti rugi (Hariyani 2017).
Salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  adalah  hak  atas  informasi. Produsen atau pedagang harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Informasi ini harus mencakup informasi tentang kualitas, keamanan, harga, dan  asal-usul  produk  atau  jasa.  Konsumen  berhak  mendapatkan  informasi  yang  benar  dan transparan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan cerdas dalam melakukan pembelian.
Selain hak atas informasi, konsumen juga memiliki hak atas keamanan dan keselamatan. Produsen  atau  pedagang  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  produk  atau  jasa  yang mereka  tawarkan  sudah  melalui  uji  coba  dan  tidak  menimbulkan  risiko  bagi  konsumen. Konsumen  berhak  untuk  memperoleh  produk  atau  jasa  yang  aman  dan  tidak  membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kerugian atau bahkan kecelakaan yang merugikan konsumen.
Konsumen juga memiliki hak atas pemenuhan hak konsumen. Artinya, konsumen berhak untuk memperoleh produk atau jasa yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen atau pedagang. Jika terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan dan kenyataannya, konsumen berhak  untuk  mengajukan  gugatan  atau  tuntutan  ganti  rugi.  Hal  ini  merupakan  bentuk perlindungan  hukum  untuk  memastikan  bahwa  konsumen  tidak  dirugikan  atau  ditipu  oleh produsen atau pedagang.
Hak  atas  ganti  rugi merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  konsumen jika  terjadi  kerugian akibat dari produk atau jasa yang cacat atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen atau pedagang. Konsumen berhak untuk memperoleh penggantian atau kompensasi atas kerugian
yang dideritanya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produsen atau pedagang bertanggung jawab atas produk atau jasa yang mereka tawarkan.
Negara  memiliki  kewajiban  untuk  mengawasi  dan  menindak  produsen  atau  pedagang yang melanggar hak-hak konsumen, serta memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai. Selain itu, negara dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi atau informasi kepada konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Dengan demikian, konsumen dapat lebih memahami hak-hak mereka dan dapat lebih mudah memperjuangkan hak-hak mereka jika dirugikan oleh produsen atau pedagang.
Selain  itu,  dalam  era  digital,  negara  dan  masyarakat  juga  memberikan  perlindungan khusus  untuk  konsumen  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  melalui  media  internet. Perlindungan  ini  mencakup  pengawasan,  penindakan,  dan  edukasi  khusus  terkait  dengan perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  online.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencegah terjadinya  penipuan  dan  praktik  bisnis  yang  merugikan  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli melalui media internet.
Selain hak-hak konsumen yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal lain yang harus dipertimbangkan  oleh  konsumen dalam  membeli  produk  atau  jasa,  seperti hak  untuk memilih, hak untuk mengeluh, dan hak untuk didengar. Konsumen berhak memilih produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Konsumen juga berhak untuk mengeluh jika produk atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, konsumen juga berhak untuk didengar dan mendapatkan respons yang tepat dari produsen atau pedagang jika terjadi masalah atau keluhan terkait dengan produk atau jasa yang telah dibeli.
Untuk dapat melindungi hak-hak konsumen, negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan mekanisme perlindungan konsumen yang efektif dan efisien. Salah satu mekanisme perlindungan konsumen yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk lembaga perlindungan  konsumen  yang  independen  dan  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dan  produsen  atau  pedagang.  Selain  itu,  lembaga  perlindungan konsumen juga dapat memberikan edukasi dan informasi yang tepat kepada konsumen mengenai hak-hak  mereka  dan  memberikan  sanksi  atau  hukuman  kepada  produsen  atau  pedagang  yang melanggar hak-hak konsumen (Porta 1999).
Dalam  rangka  mewujudkan  perlindungan  konsumen  yang  efektif  dan  efisien,  penting bagi konsumen untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Konsumen harus memperhatikan dengan seksama informasi yang diberikan oleh produsen atau pedagang  mengenai  produk  atau  jasa  yang  ditawarkan,  membandingkan  harga  dan  kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, serta memeriksa kembali ketentuan dan syarat-syarat transaksi sebelum melakukan pembelian. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh produk atau jasa yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan  mereka,  serta  terhindar  dari  praktik  bisnis  yang merugikan.
1. Tanggung Jawab Penjual Produk terhadap Pengguna Jasa Layanan Akun Ilegal Netflix
a. Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Akun Ilegal Pada Pengguna Netflix
Penjualan  akun  ilegal  Netflix  telah  menjadi  masalah  yang  semakin  marak  terjadi  di masyarakat. Fenomena ini terjadi karena banyaknya orang yang ingin menonton film dan serial di Netflix dengan harga yang lebih murah. Beberapa faktor penyebab terjadinya jual beli akun ilegal pada pengguna Netflix bisa dilihat dari beberapa faktor berikut ini (Dewi 2015).
Pertama, harga yang lebih murah menjadi salah satu faktor utama terjadinya penjualan akun ilegal Netflix. Ada banyak situs yang menawarkan akun Netflix dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga resmi yang ditawarkan oleh Netflix. Sebagian besar pembeli yang tertarik membeli akun ilegal adalah orang-orang yang tidak mampu membayar langganan Netflix dengan harga yang ditawarkan oleh Netflix. Meskipun demikian, hal ini tentunya bertentangan dengan  hukum  yang  berlaku,  dimana  perdagangan  akun  Netflix  ilegal  merupakan  tindakan melanggar hukum.
Kedua, akses yang lebih mudah juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya jual beli akun ilegal. Dalam beberapa kasus, orang-orang memilih membeli akun Netflix ilegal karena aksesnya  lebih  mudah  daripada  membeli  akun  resmi  dari  Netflix.  Mendapatkan  akun  Netflix ilegal dengan cepat dan mudah dapat dilakukan melalui internet, sedangkan pembelian akun resmi dari Netflix membutuhkan beberapa proses verifikasi dan pembayaran yang lebih rumit. Namun, konsumen yang membeli akun Netflix ilegal harus memahami bahwa akses mudah ini beresiko karena keamanan dan kualitas layanan tidak terjamin.
Ketiga, ketidaktahuan konsumen juga menjadi faktor penyebab terjadinya jual beli akun ilegal  Netflix.  Ada  beberapa  konsumen  yang  tidak  mengetahui  bahwa  mereka  membeli  akun Netflix yang ilegal. Beberapa orang membeli akun Netflix dari situs yang terpercaya, namun tidak menyadari bahwa situs tersebut menjual akun Netflix yang ilegal. Dalam beberapa kasus, orang- orang tidak mengetahui bahwa mereka membeli akun ilegal hingga mereka mengalami masalah teknis atau dilarang akses oleh Netflix.
Keempat, praktik penipuan juga menjadi salah satu faktor utama terjadinya jual beli akun ilegal Netflix. Penjualan akun ilegal Netflix banyak dilakukan oleh para penipu yang menawarkan akun Netflix dengan harga yang sangat murah. Namun, setelah pembeli mentransfer uang, akun Netflix  yang  dijanjikan  tidak  pernah  diberikan  atau  diblokir  oleh  Netflix.  Hal  ini  membuat konsumen yang membeli akun Netflix ilegal mengalami kerugian finansial yang cukup besar.
Kelima, kebutuhan pasar juga menjadi faktor penyebab terjadinya jual beli akun ilegal pada pengguna Netflix. Ada beberapa orang yang menjual akun Netflix ilegal sebagai bisnis atau kebutuhan  pasar.  Mereka  memanfaatkan  permintaan  yang  tinggi  dari  orang-orang  yang  ingin menonton film dan serial di Netflix dengan harga yang lebih murah. Hal ini sangat merugikan Netflix  dan  juga  merugikan  konsumen  karena  mengakibatkan  keamanan  dan  kualitas  layanan menjadi tidak terjamin.
Keenam, Hukum, Ilmu Hukum (Dogmatik Hukum) dan Teori Hukum oleh para pemikir hukum  masih  terus  mengundang  kontroversi,  karena  kadang-kadang  dalam  Teori  Hukum  pun ditemukan berbagai topik yang masuk dalam bahasan Filsafat Hukum atau Jurisprudence, atau juga  Filsafat  Hukum  pun  dibahas  dalam  Ilmu  Hukum.  Namun  dari  segi  metode  kajiannya (Budhiarta 2018).
b. Tanggung Jawab Penjual Produk Netflix
Akun  ilegal  adalah  akun  yang  diperoleh  atau  digunakan  dengan  melanggar  syarat  dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia layanan atau platform. Dengan kata lain, akun tersebut diperoleh  atau  digunakan  dengan  cara  yang  melanggar  aturan  atau  kebijakan  platform,  seperti Netflix (Dewa Eri Reswara 2023).
Sebagai contoh, beberapa orang mungkin membagikan kredensial log-in Netflix mereka kepada teman atau anggota keluarga yang tidak diizinkan sebagai pengguna resmi menurut syarat layanan.  Meskipun  ini  mungkin  terlihat  tidak  berbahaya,  sebenarnya  merupakan  pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan Netflix, yang menyatakan bahwa pengguna tidak diizinkan untuk memberikan informasi login mereka kepada orang lain.
Dalam beberapa kasus, "akun ilegal" juga dapat dibuat menggunakan informasi curian atau  palsu,  seperti  nomor  kartu  kredit  yang  dicuri,  alamat  email  palsu,  atau  informasi  palsu lainnya.  Akun-akun  ini  biasanya  digunakan  untuk  mengakses  layanan  atau  konten  tanpa membayar, yang merupakan bentuk pencurian.
Menggunakan "akun ilegal" tidak hanya melanggar syarat dan ketentuan platform, tetapi juga dapat menjadi tindakan kriminal dalam beberapa kasus, seperti jika akun tersebut diperoleh menggunakan  informasi  curian  atau  palsu.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  konsumen  untuk menyadari risiko yang terkait dengan menggunakan atau membeli "akun ilegal" dan menghindari terlibat dalam aktivitas semacam itu.
Tanggung  jawab  penjual  produk  terhadap  konsumen  sangat  penting  dalam  menjaga kepercayaan  konsumen  dan  membangun  hubungan  bisnis  yang  saling  menguntungkan.  Selain faktor  tanggung  jawab  penjual  produk,  ada  beberapa  faktor  lain  yang  perlu  dipertimbangkan dengan seksama dalam mempertahankan kepercayaan konsumen (Hidayah 2017).
Pertama, keamanan produk. Penjual harus memastikan bahwa produk yang dijual aman untuk  digunakan  dan  tidak  membahayakan  konsumen.  Hal  ini  sangat  penting  terutama  dalam penjualan produk yang digunakan untuk kesehatan atau keamanan, seperti makanan, obat-obatan, atau produk kimia. Penjual juga harus memberikan informasi tentang cara penggunaan yang benar untuk menghindari resiko cedera atau kerusakan.
Kedua,  ketersediaan  produk.  Seorang  penjual  harus  menjamin  bahwa  produk  yang dijualnya  tersedia  dalam  kuantitas  yang  memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  permintaan konsumen  yang  cukup  dan  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  konsumen.  Jika  produk  tidak tersedia,  konsumen  dapat  kecewa  dan  kehilangan  kepercayaan  pada  penjual.  Penjual  harus memperkirakan permintaan pasar dan memastikan bahwa pasokan produk selalu tersedia untuk memenuhi permintaan tersebut.
Ketiga,  transparansi  informasi.  Penjual  harus  transparan  dalam  memberikan  informasi tentang produk, termasuk bahan-bahan yang digunakan, metode produksi, dan informasi lain yang relevan. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui informasi ini agar dapat membuat keputusan pembelian yang tepat. Penjual juga harus menghindari informasi yang menyesatkan atau tidak akurat tentang produk yang dijual.
Keempat, jaminan kualitas. Penjual harus memberikan jaminan kualitas yang memadai pada produk yang dijual. Jaminan kualitas ini dapat berupa garansi, perbaikan atau pengembalian uang jika produk tidak sesuai dengan harapan konsumen. Jaminan kualitas dapat meningkatkan kepercayaan  konsumen  pada  produk  yang  dijual  dan  membantu  memperbaiki  masalah  atau kekurangan yang mungkin terjadi pada produk tersebut.
Kelima,  pengalaman  pengguna.  Penjual  harus  memperhatikan  pengalaman  pengguna dalam  menggunakan  produk  yang  dijual.Penjual  memiliki  kemampuan  untuk  meningkatkan kepuasan konsumen dan mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual dengan cara melakukan perbaikan pada produk yang ada atau mengembangkan produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.
Dengan  memperhatikan  faktor-faktor  diatas,  penjual  dapat  menjaga  kepercayaan konsumen  dan  membangun  hubungan  jangka  panjang  yang  saling  menguntungkan.  Bagi konsumen,  kepercayaan  pada  penjual  adalah  hal  yang  penting  karena  akan  mempengaruhi keputusan pembelian dan pengalaman menggunakan produk. Sedangkan bagi penjual, menjaga kepercayaan konsumen akan meningkatkan loyalitas konsumen dan memperluas pangsa pasar. Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab  penjual  produk  tidak  hanya  terbatas  pada  kewajiban  hukum, tetapi juga pada kepentingan bisnis jangka panjang.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Konsumen harus memperhatikan legalitas akun Netflix yang dibeli untuk menghindari risiko penipuan dan kehilangan uang, penjual yang menjual akun Netflix ilegal melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi hukum, konsumen berhak mendapatkan Perlindungan hukum sebagai pembeli yang dirugikan dalam jual beli akun Netflix illegal,
Ada  beberapa  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  Penjual  harus mempertimbangkan tanggung jawab hukum mereka terhadap konsumen sebagai salah satu faktor penting  dalam  menjaga  kepercayaan  konsumen  dan  membangun  hubungan  bisnis  yang  saling menguntungkan.  Pemerintah  dapat  meningkatkan  pengawasan  oleh  aparat  penegak  hukum melalui pembentukan badan pengawas yang dipimpin oleh Menkominfo dan Menteri Hukum dan HAM.  Badan  pengawas  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  sanksi  kepada  pelanggar  dan melakukan tindakan.
2. Saran
Penutupan konten, pemblokiran situs jual beli ilegal, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar  Hak  Cipta.  Sementara  itu,  masyarakat  diharapkan  dapat  lebih  berhati-hati  dalam membeli  akun  Netflix  di  luar  platform  resmi  original  Netflix.  Sebagai  tindakan  pencegahan,
Netflix perlu memperketat syarat dan ketentuan bagi para konsumen, sehingga konsumen lebih berhati-hati dan tidak sembarangan membeli akun Netflix diluar platform resmi.

## DAFTAR PUSTAKA
Budhiarta, I. Dewa Gede Atmadja dan I. Nyoman Putu. 2018. Teori-teori Hukum . Malang: Setara Press.
Dewa Eri Reswara, Abraham Ferry Rosando. 2023. “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap
Penjualan Akun Netflix secara Ilegal Melalui Media Sosial.” Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila “Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Transnasional” 2(2). Dewi, Elia Wuria. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen . Yogyakarta: Graha Ilmu. Hariyani, Iswi. 2017. “Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin.”
Jurnal Legislasi Indonesia 14(3).
Hidayah,  Khoirul.  2017. Hukum  Bisnis  dalam  Teori  dan  Praktik .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Depok: Prenadamedia Group.
Muchsin.  2003. Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia .  Surakarta:
Universitas Sebelas Maret.
Porta, Rafael La. 1999. “Investor Protection and Corporate Governance.” Journal of Financial Economics 1(2). Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Zahurin. 2012. Perlindungan Hukum bagi Keterlambatan Keberangkatan Penumpang Menurut Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  Studi  pada Perusahaan  Pelayaran .  Dumai:  PT.  Batam  Bahari  Sejahtera  Terminal  Penumpang Pelabuhan.