## IJTIHA>D, TAQLI>D DAN TALFI>Q

## Mudrik Al Farizi
Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi

## Abstrak
Ijtihad merupakan sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan  eksisnya  hukum  Islam  serta  menjadikannya  sebagai  tatanan  hidup yang up to date yang sanggup menjawab tantangan zaman. Perbedaan yang ditolerir  oleh  Islam  yang  dinyatakan  akan  membawa  rahmat/kelapangan adalah  perbedaan  di  bidang  hukum  furu'/fiqih  sebagai  akibat  dari  adanya perbedaan  ijtihad.  Bagi  mereka  yang  tidak  memiliki  kapasitas  untuk berijtihad  maka  diharuskan  mengikuti  (taqlid)  terhadap  hasil  ijtihad tertentu.  Talfi>q  adalah  mengambil  atau  mengikuti  suatu  hukum  tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai madhhab. Talfi>q juga sebutan  bagi  seseorang  yang  dalam  beribadah  mengikuti  salah  satu pendapat dari madhhab yang empat atau madhhab lain yang populer, tetapi ia mengikuti pula madhhab yang lain dalam hal yang pokok atau salah satu bagian tertentu.
Kata kunci: Ijtiha>d, Taqli>d Dan Talfi>q A. Pendahuluan
Setelah  Rasulullah  saw.  wafat,  akivitas ijtiha>d  merupakan  bidang keilmuan  yang  berkembang  pesat  .  Keberadaannya  berfungsi  sebagai  pelayan umat, merekomendasikan solusi problematika aktual yang berkembang dengan corak kehidupan tiap-tiap generasinya, tanpa terlepas dari mainstream syari’at.
Sehingga  lahirlah  kekayaan  dibidang  ilmu  fiqih  dalam  sejarah.  Hal  ini berlangsung hingga pertengahan kurun ke-4 H.
Namun  setelah  kurun  ke-4  H,  aktivitas  ijtihad  mulai  menunjukkan gejala  terkooptasi  oleh  politik  dan  kekuasaan,  diposisikan  sebagai  justifikasi atas kebijakan dan sikap politis para penguasa maupun para lawan politiknya. Akibatnya  ijtihad  hanya  sekedar  perantara  untuk  bersembunyi  dibalik  kedok legalitas syari’at.
Bermula  dari  kondisi  inilah,  sekelompok  ulama’  mendeklarasikan tertutupnya pintu ijtihad, untuk membuntu pintu masuk sejumlah oknum yang ingin  menyalahgunakannya.  Dari  sini  pulalah  timbul  konsep  stratifikasi mujtahid  dalam  beberapa  tingkatan;  mujtahid  mutlak,  mujtahid  madzhab, mujtahid  masa’il,    dan  kemudian  datang  generasi  muqallid  (orang  yang bertaqlid). 1
Meski  ada  berbagai  kontroversi  mengenai taqli>d.  Generasi  salaf  dari kalangan  sahabat,  tabi’in,  tabi’it  tabi’in,  dan  para  imam  mujtahid,  sepakat tidak  memperbolehkan taqli>d.  Kemudian  setelah  masa  kemapanan  mazhab- mazhab,  yakni  sekitar  kurun  ke-4  H,  para  ulama’  dengan  berbagai pertimbangan mulai memperbolehkan taqli>d bagi orang awam. Sehingga pada masa-masa selanjutnya, wacana taqlid berkembang pesat sampai menimbulkan berbagai aturan seputar taqlid, seperti tata cara bermazhab, berpindah mazhab
1 Abdullah  Umar,  dkk. Kilas  Balik  Teoritis  Fiqih  Islam ,  (Kediri:  PP.  Liirboyo  Kediri, 2008), 313.
dan penggabungan ajaran diantara berbagai mazhab (talfi>q). Dari sinilah mulai muncul bibit-bibit fanatisme mazhab.
Adapun talfi>q  mulai  muncul  dan  menjadi  diskursus  ilmiah  seiring dengan berkembangnya pola pikir taqli>d yang semakin meluas dikalangan umat Islam.  Setelah  abad  ke-10  H    dimunculkan  oleh  ulama’  muta’akhkhirin. Mereka  melarang  tindakan talfi>q  dalam  bertaqlid.  Pelarangan  talfi>q  dan pembatalan amaliyyah yang dilakukan dengan talfi>q itu ditentang dari dua sisi, sisi  peniadaan  dan  sisi  pembalikan  hukum. 2 Meskipun  tentang  pelarangan  ini juga muncul berbagai kontroversi.
B. Ijtiha>d
1. Definisi Ijtiha>d
Secara harfiah, ijtihad menurut Abdul Karim Zaidan 3 , adalah: او دىهجًنا لذب لاعفلاا ني معف يف عسىنا غارفتس
Mengerahkan dan mencurahkan kemampuan pada suatu pekerjaan.
Jadi  ijtihad  adalah  suatu  ungkapan  dari  pengerahan  daya  kemampuan untuk  mewujudkan  sesuatu  yang  dituju.  Oleh  karena  itu,  kosakata  ijtihad hanya digunakan untuk sesuatu yang mengandung beban dan kesulitan.
Adapun  pengertian  ijtihad  secara  terminologi  terdapat  beberapa pengertian, diantaranya adalah:
a. Menurut Zaidan 4 dan para ahli ushul fiqh memberikan pengertian;
و دهتجًنا لذب طابنطسلاا قيرطب ةيعرشنا واكحلااب ىهعنا بهط يف هعس Seorang  mujtahid  yang  mengerahkan  segala  kemampuannya  untuk menggali hukum-hukum shari’ah dengan jalan istinbat.
Jika diperhatikan, definisi ijtihad tersebut menjelaskan:
1) Dalam ijtihad harus adanya pengerahan kemampuan yang maksimal sampai ia merasa tidak mampu berbuat lebih dari yang ia usahakan.
2) Orang  yang  mencurahkan  kemampuan  tersebut  mestinya  seorang mujtahid yang sudah memnuhi kualifikasi yang ditentukan syara’.
3) Adapun sasaran dari ijtihad adalah hukum syar’i yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan umat manusia (hukum taklifiy).
4) Disyaratkan  untuk  memperoleh  hukum-hukum  syari’ah  tersebut dengan  jalan istinba>t}  yakni  upaya  memperoleh  dan  mengambil faedah-faedah  hukum  dari  dalil-dalilnya  dengan  cara  mencari, merenungkan,  memikirkan  ataupun  melakukan  penelitian  terhadap dalil-dalil tersebut.
b. Al-Amidi> yang dikutip dari Ibn al-Najja>r. 5
سفننا  ني  سحي  هجو  ىهع  ةيعرشنا  واكحلاا  ني  ءيشب  نظنا  بهط  يف  عسىنا  غارفتسا  ىه ا نع زجعناب ديزًن Pengerahan  kemampuan  dalam  mendapatkan  pengetahuan bertaraf  asumtif (z}ann)  atas  hukum-hukum  syara’,  dengan  upaya maksimal dimana kemampuan diri tidak dapat lagi memberikan sesuatu yang lebih dari itu.
2 Wahbah al-Zuhayli, Ushu>l al-Fiqh al-Isla>mi> , (Damaskus: Dar al-Fikr, tt., juz II), 1142.
3 Abdul Karim Zaidan, al-Waji>z fi> Ushu>l al-Fiqh , (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), 401.
4 Ibid.
5 Ibn Najjar, Syarh al-Ku>kab al-Muni>r (Riyad: Maktabah al-Abikan, 1997), 457.
Pengertian  tersebut  menggambarkan  bahwa  fungsi ijtiha>d adalah mengeluarkan hukum yang statusnya z}ann bukan qat’iy.
2. Lapangan Ijtiha>d
Hukum-hukum  syar’i  jika  dinisbahkan  pada  lapangan ijtiha>d  ada  dua jenis, yakni:
a. Hukum yang tidak memerlukan ijtiha>d.
Menurut  Wahbah  al-Zuhayli>, 6 bahwa  hukum  yang  tidak memerlukan  ijtihad  lagi  adalah  hukum-hukum  yang  sudah  ada keterangannya  secara  tegas  dan  pasti  dalam  al-Qur’an  dan  sunnah ( qat’iyyah  al-thubu>t  dan  qat’iyyah  al-  dala>lah).  Seperti  kewajiban shalat  lima  waktu,  puasa  ramadhan,  zakat,  haji,  dan  haramnya  zina, mencuri,  minum-minuman  keras,  membunuh,  serta  kadar  pembagian harta warisan yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah.
b. Hukum yang memerlukan ijtiha>d.
Adapun hukum-hukum yang memerlukan ijtihad adalah hukum- hukum  yang  dilahirkan  dari  dalil-dalil  yang z}anni,  yakni  berstatus z}anniyah al-Thubu>t (tidak pasti ketetapannya) dan z}anniyah al-dala>lah (tidak  pasti  petunjuknya),  serta  hukum-hukum  yang  tidak  ada penjelasanya dalam nas}  (teks al-Qur’an dan al-Sunnah), dan tidak ada ijma’. 7
Dari  penjelasan  di  atas,  jelaslah  bahwa  ijtihad  berlaku  dalam masalah-masalah yang belum ada nas}-nya, juga berlaku pada masalah- masalah yang ada nas}-nya tetapi tidak qat}’i> dan bersifat z}anni.
3. Syarat-Syarat Ijtiha>d
Dalam  menentukan  kriteria-kriteria  seorang  mujtahid,  terdapat beberapa  persamaan  dan  perbedaan  dikalangan  ulama  ushul  fiqh.  Namun, secara sistematis dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat mencapai level mujtahid dengan penguasaannya terhadap delapan bidang pengetahuan. 8 :
a. Memiliki  pemahaman  atas  ayat-ayat  hukum  dalam  al-Qur’an  secara etimologis  dan  epistemologis.  Pemahaman  secara  etmologis maksudnya,  seorang  mujtahid  haruslah  menguasai  makna-makna harfiah  atau  susunan  kata  serta  pemahaman  secara  tekstual  dan kontekstual.  Sedangkan  pemahaman  secara  epistemologis  maksudnya, bahwa ia diharuskan memiliki pengetahuan beragam kausa (‘illat) dari sebuah  hukum,  variable-variabel  penetap  hukum  dan  metode-metode penalaran  logis  dari  sederet  lafal,  macam-macam  penunjukan  atas makna,  berupa  umum,  khusus, mushtarak,  mujmal  (general),  mufassar (interpretable), dan lain-lain. 9
Tidak  ada  keharusan  menghafal  keseluruhan  isi  al-Qur’an, cukup  kemampuan  merujuknya  saat  dibutuhkan.  Al-Ghaza>li>,  al-Ra>zi>
6 Wahbah Zuhaily, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi> , (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1986), II, 1052. Dan lihat, Sjechul  Hadi  Permono, Dinamisasi  Hukum  Islam  Dalam  Menjawab  Tantangan  Era  Globalisasi , (Demak: Demak Press, 2002), 28.
7 Ibid ., 1053.
8 Badr  al-Di>n  Muh}ammad  Baha>dir  ibn  ‘Abd  Alla>h  al-Zarkashi>, al-Bah}r  al-Muh}i>t}  fi>  Us}u>l  al- Fiqh , II, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 486.
9 Mas’ud bin ‘Umar al-Taftazani, Sharh} al-Talwi>h ‘ala> al-Taud}i>h, (Mesir: Maktabah al-Shabih, tt), II, 235.
dan Ibn al-‘Arabi> menentukan kadar ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an adalah 500 ayat. 10
b. Mengetahui  hadis-hadis  tentang  hukum,  dan  tidak  ada  keharusan menghafalnya. Namun seorang mujtahid harus mampu merujuknya saat dibutuhkan. Al-Mawardi> menegaskan bahwa seorang mujtahid haruslah mengetahui  setidaknya  500  hadis  tentang  hukum.  Ibn  al-‘Arabi> menentukan 3000 hadis.
c. Mengetahui obyek ijma’ mujtahid generasi terdahulu, sehingga seorang mujtahid  tidak  mencetuskan  hukum  yang  menyalahi  garis  konsesus pendahulunya.
d. Mengetahui  tata  cara  qiyas,  syarat-syarat  penerapannya,  ‘illat-‘illat hukum serta metode penggaliannya (masa>lik al-‘illat).
e. Memiliki pengetahuan tata cara penalaran, dengan mengetahui syarat- syarat penerapan berbagai bentuk argumentasi, hal ihwal pendifinisian, metode  penyimpulan,  sert  termasuk  diantarannya  adalah  penalaran silogisme. 11 Persyaratan  ini  diungkapkan  oleh  para  ulama muta’akhkhiri>n,  yang  terinspirasi  dari  persyaratan  yang  diajukan  oleh al-Ghaza>li>, yakni keharusan menguasai disiplin ilmu logika (manthiq).
f. Memiliki cakrawala luas dalam penguasaan Bahasa Arab.
g. Mengetahui nasikh manshukh.
h. Mengetahui  kepribadian  para  periwayat,  sehingga  dapat  memastikan status periwayatannya.
4. Hukum Ijtihad Ketika  pengetahuan  terhadap  hukum-hukum  Allah  dalam  setiap problematika  kehidupan  merupakan  sesuatu  yang  mutlak  diperlukan, sementara mewujudkan  hal ini dengan penalaran logika bukan merupakan kewajiban individual, maka  keberadaan aktivitas ijtihad bagi para mujahid adalah  suatu  kewajiban  kolektif  (fardhu  kifayah).  Asumsi  semacam  ini diutarakan  oleh  banyak  ulama’.  Namun  secara  terperinci,  hukum melakukan  ijtihad  bagi  seorang  mujtahid  terbagi  dalam  empat  kategori; fardhu  ‘ain  (kewajiban  indivdual),  fardhu  kifayah  (kewajiban  kolektif), sunnah dan haram. 12
a. Fardhu  ‘ain,  apabila  mujtahid  dhadapkan  pada  dua  kondisi,  pertama, tatkala ia menemui suatu permasalahan yang berkenaan dengan dirinya, yang membutuhkan solusi secara syara’. Kedua, tatkala ia ditanyai oleh seseorang berkenaan dengan suatu kejadian yang harus segera mendapat solusi jawaban secara syara’, sementara tidak ada seorangpun mujtahid selain dirinya.
b. Fardhu  kifayah,  apabila  suatu  kasus  hukum  yang  terjadi,  dihadapkan pada  lebih  dari  seorang  mujtahid.  Bila  seorang  dari  mereka  telah memenuhi kewajiban melaksanakan aktivitas ijtihad  guna menemukan solusi hukumnya, maka kewajiban atas yang lain menjadi gugur.
10 Al-Zarka>shi., 490.
11 Silogisme adalah cara berpikir yang terdiri atas premis mayor (mukaddimah kubra), premis minor (mukaddimah sugra), dan kesimpulan (natijah).
12 Wahbah al-Zuh}ayli>, Us}u>l al-Fiqh... , 1055-1056.
c. Sunnah,  ketika  suatu  kasus  hukum  secara  faktual  belum  terjadi,tetapi umat  menghendaki  ketetapan  hukumnya  untuk  mengantisipasi timbulnya kasus tersebut.
d. Haram, untuk kasus yang telah ada hukumnya dan ditetapkan dalil yang sharih dan qat’i, atau dengan melanggar konsesus ulama dalam sebuah ijma’ yang valid.

## 5. Peringkat Mujtahid
Ulama Ushul berbeda dalam menetapkan peringkat mujtahid, seperti al- Ghaza>li>  dan  Ibn  Humma>m  membagi  mujtahid  atas  dua  peringkat,  yakni; mujtahid mut}lak dan mujtahid al-muntasib ( mujtahid yang berijtihad pada bidang-bidang tertentu saja, kerena keterbatasan pengetahuannya).
Muh}ammad Abu> Zahrah, 13 membagi peringkat mujtahid atas empat, yaitu:
1). Al-Mujtahid  al-Mustaqil,  atau  Mujtahid  Mutlak  yaitu,  mujtahid  yang memenuhi  syarat-syarat  ijtihad  dan  memiliki  metode  tersendiri  dalam melakukan  ijtihad.  Mujtahid  ini  menggali,  menemukan  dan mengeluarkan  hukum  langsung  dari  sumbernya.  Seperti;  Ah}mad  ibn H{anbal, al-Awza>’i>, Abu> H{ani>fah.
2). Al-Mujtahid al-Muntashib, yaitu mujtahid yang memiliki syarat-syarat berijtihad dan ia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dalam berijtihad masih merujuk pada teori yang dirintis oleh imam mazhab. Namun tidak terpengaruh  oleh  mazhab  tersebut,  atau  dengan  kata  lain,  mujtahid  pada peringkat  ini  memiliki  bentuk  fikih  sendiri.  Seperti;  Abu  Yusuf,  Ahmad bin Hanbal.
3). Mujtahid  fi>  al-Maz}hab/al-Mujtahid  al-Muqayyad/  al-Mujtahid  al- Takhri>j,  yaitu  seseorang  yang  telh  memiliki  syarat-syarat  berijtihad, mampu menggali hukum dari sumbernya, tetapi tidak mau keluar dari dalil- dalil  dan  pandangan  imamnya.  Meskipun  begitu,  dalam  masalah-masalah yang  tidak  dibicarakan  oleh  imamnya,  mereka  tampil  mengistinbatkan hukumnya.  Seperti;  Hasan  bin  Ziyad,  al-Karkhi  dari  mazhab  Hanafi.  Abu Ishaq al-Syirazi dan al-Mawarzi dari mazhab Syafi’i.
4). Mujtahid Murajjih, yaitu pakar fikih yang berupaya mengukuhkan suatu pendapat  dari  beberapa  pendapat  yang  difatwakan  oleh  seorang  imam mazhab.
6. Metode Ijtihad Masalah-masalah  kontemporer  dan  aktual  bukanlah  sebuah  ancaman, justru  merupakan  tantangan  besar  bagi  para  ulama’  yang  memiliki kompetensi  ijtihad  untuk  mencarikan  solusi  dan  jawabannya.  Secara terperinci  al-Syafi’i  memaparkan,  langkah  pertama  yang  harus  dilakukan seorang mujtahid dalam melakukan aktvitasnya adalah:
a. Membandingkan  persoalan-persoalan  yang  terjadi  dengan  ayat-ayat dalam al-Qur’an. Apabila tidak ditemukan hukumnya maka;
b. Beralih dengan membandingkan dengan sunnah mutawa>tirah, kemudian sunnah  ahad.  Apabila  tidak  ditemukan,  maka  tidak  boleh  langsung menerapkan qiyas, akan tetapi melihat  dulu  zahir ayat-ayat al-Qur’an. Apabila tidak ditemukan;
13 Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), 309- 317.
c. Melihat mukhashish (eksepsi hukumnya), jika tidak ditemukan;
d. Melakukan  penelitian  terhadap  pendapat-pendapat  para  ulama’ mujtahid terdahulu, melalui ijma’, jika tidak ditemukan;
e. Mujtahid  diperbolehkan  memasuki  medan  qiyas  dengan  sejumlah persyaratannya. 14

## C. TAQLI>D

## 1. Pengertian
Menurut bahasa, taqli>d adalah bentuk masdar dari kata  qallada berarti kalung  yang  dipakai/dikalungkan  ke  leher  orang  lain,  atau  seperti  binatang yang  akan  dijadikan  dan,  dimana  lehernya  diberi  kalung  sebagai  tanda,  atau seperti  kambing  yang  lehernya  telah  diikat  dengan  tali  atau  tambang  yang dapat ditarik ke mana saja, tanpa disadari oleh kambing yang bersangkutan. 15 Sedangkan taqli>d menurut istilah ada beberapa rumusan, antara lain:
a. Suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain,  baik  dalam  pendapatnya  maupun  perbuatannya  dengan  meyakini realitasnya  tanpa  melakukan  penyelidikan  dan  pemikiran  terhadap dalilnya. 16
b. Menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya serta tanpa mengetahui kekuatan dari dalil-dalil tersebut. 17
c. Beramal  berdasarkan  pendapat  orang  lain  tanpa  mengetahui  dalil- dalilnya. 18
Sesuai  dengan  pengertian  taqlid  di  atas  maka  beberapa  hal  seperti  di bawah ini tidaklah termasuk kategori taqlid. Beberapa hal itu ialah:
a. Beramal berdasarkan ayat al-Qur'an atau Hadits Nabi.
b. Beramal berdasarkan ijma'
c. Seorang hakim yang memutuskan perkara berdasarkan kesaksian saksi yang adil. 19
Menurut Wahbah al-Zuhayli>, taqli>d berbeda dengan ittiba>’. Taqli>d lebih banyak  digunakan  dalam  arti  ‚mengikuti  perbuatan-perbuatan‛,  sedangkan ittiba>’  sering  digunakan  dalam  masalah  mengikuti  faham-faham,  yakni mengambil  hukum  berdasarkan  metode-metode  yang  digunakan  oleh  orang (mujtahid) yang diikutinya. 20
Adapun Taqlid menurut pendapat Hasbi al-Shiddieqy 21 adalah:
اهنم ةجح لاب ةيعرشلا ججحلا ىدحا هلوق سيل نم لوقب لمعلا .
Mengamalkan pendapat orang yang pendapatnya itu bukan suatu hujjah syar’iyyah tanpa ada hujjah.
14 Wahbah., 1111. 15 Ibid ., 1120.
16 ‘Ali> ibn Muh}ammad ibn ‘Ali> al-Jurja>ni>, al-Ta’ri>fa>t , CD. Al-Maktabah al-Sha>milah, ver. 2, 90.
17 ‘Abd  al-Kari>m  Zayda>n, al-Waji>z  fi>  Us}u>l  al-Fiqh (Beirut:  al-Mu’assasah  al-Risa>lah,  1998), 410.
18 Wahbah al-Zuhayli>, Us}u>l al-Fiqh... , juz 2, 1120.
19 Muhammad  Ma’shum  Zein, Arus  Pemikiran  Empat  Madzab:  Studi  Analisis  Istinbath  Para Fuqoha’ (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 107.
20 Wahbah al-Zuhayli>, Us}u>l al-Fiqh... , juz 2, 1121.
21 Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih , (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 207.
Dari  definisi  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  taqlid  adalah  suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain, baik dalam  pendapatnya  maupun  perbuatannya  dengan  meyakini  realitasnya  tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya.
2. Hukum Taqli>d
a. Taqli>d  dalam  Aqidah  atau  Masalah-Masalah  Pokok  yang  Umum  (al-Us}u>l al-‘A<mmah)
Permasalahan  aqidah  atau  us}u>l  al-di>n  seperti  mengetahui  Allah  dan sifat-sifat-Nya,  dalil-dalil  kenabian,  akhlaq,  dan  apa  saja  yang  diketahui secara d}aru>ri>  dalam  agama,  baik  dalam  hal  ibadah,  mu’amalah,  sanksi- sanksi (al-‘uqu>ba>t),  atau  perbuatan-perbuatan  yang  diharamkan  yang kesemuanya  itu  telah  ditetapkan  secara qat}’i>,  seperti  haramnya  riba  dan zina,  bolehnya  jual  beli  dan  pernikahan,  pelaksanaan  rukun-rukun  Islam yang  lima,  dalam  masalah  ini  maka taqli>d  tidak  diperbolehkan  menurut pendapat mayoritas ulama. 22
Berbeda  dengan  pendapat  mayoritas  tersebut,  ‘Abd  Alla>h  ibn  al- H{asan al-‘Anbari>, ulama H{ashawiyyah dan Shi>’ah Ba>t}iniyyah menyatakan bahwa dalam masalah tersebut taqli>d diperbolehkan. 23
Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama yang tidak memperbolehkan taqli>d dalam masalah tersebut ialah:
(1) Melihat  dan  memikirkan  fenomena  alam  merupakan  suatu  kewajiban berdasarkan firman Allah swt:
يِلوُِلْ  ٍتاَيََلَ  ِراَهَّ نلاَو  ِلْيَّللا  ِف َلَِتْخاَو  ِضْرَْلْاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِقْلَخ يِف  َّنِإ ِباَبْلَْلْا Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 24
Nabi saw. Menegaskan dalam sabdanya:
َو ْي ل ِل َم ْن َ ق َر َأ َه َو ا َل ْم َ ي َ ت َف َّك ْر ِف ْ ي َها
Celakalah bagi orang yang membacanya (ayat tentang penciptaan langit dan bumi), dan tidak memikirkannya. 25
(2) Para ulama telah sepakat dalam masalah kewajiban mengetahui Allah, apa  saja  yang  diperbolehkan  maupun  yang  tidak.  Kewajiban  tersebut tidak  dapat  dilakukan  dengan  jalan taqli>d,  seorang  muqallid  (orang yang  bertaqli>d)  hanya  sekedar  mengambil  hukum  dari  orang  yang diikutinya,  tanpa  mengetahui  apakah  hukum  itu  benar  atau  salah. Terkadang  bisa  jadi  orang  yang  diikuti  tersebut  berbohong  maka kebohongan  tersebut  akan  menyesatkan  orang  yang  mengikuti (bertaqli>d) kepadanya. 26
22 Wahbah al-Zuhayli>, Us}u>l al-Fiqh... , juz 2, 1122.
23 Ibid ., 1123.
24 Al-Qur’a>n, 2, 190.
25 Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n , CD. Al-Maktabah al-Sha>milah, juz 2, 362.
26 Wahbah al-Zuhayli>, Us}u>l al-Fiqh... , juz 2, 1123.

## b. Taqli>d dalam Masalah-Masalah Cabang
Bagi  orang-orang  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  ijtihad  baik mereka ulama maupun awam, haram bagi mereka berijtihad. Sebab ijtihad yang dilakukannya justru akan membawa pada kesesatan. Allah berfirman:
اَهَعْسُو  َّلَِإ اًسْفَ ن ُهَّللا ُفِّلَكُي  َلَ "Allah  tidak  menaklif/memberi  pembenahan  kewajiban  kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya."
Orang-orang  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  ijtihad  semacam  itu wajib  mengikuti  pendapat  imam  mujtahid  yang  mu'tabar  atau istifta'/meminta  penjelasan  hukum  kepada  ahl  al-dzikr,  sejalan  dengan firman-Nya,  "Bertanyalah  kepada  ulama  apabila  kamu  tidak  mengerti." (QS. al-Nahl: 43).
Bagi  orang-orang  yang  memenuhi  persyaratan  ijtihad  maka  wajib bagi  mereka  berijtihad  dan  mengamalkan  hasil  ijtihadnya.  Tidak dibenarkan/haram  baginya  bertaqlid  atau  mengikuti  pendapat  mujtahid yang  lain.  Kearah  inilah  harus  kita  fahami  ucapan  imam-imam  mujtahid kenamaan  seperti  Hanafi,  Syafi'i  dan  lain-lain  yang  melarang  taqlid. Artinya,  bagi  yang  mampu  berijtihad  sendiri  karena  telah  memenuhi persyaratannya janganlah mengikuti  atau bertaqlid kepada mujtahid yang lain, tetapi wajib berijtihad sendiri.
Dengan demikian tidak benar jika kita mengatakan bahwa ijtihad itu wajib  dan  taqlid  itu  haram  secara  mutlaq/tanpa ada  batasan.  Sebab  tidak realistis.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa  sejak  dahulu  sampai  saat sekarang  dan  akan  berlanjut  terus  sampai  akhir  zaman  nanti,  mayoritas umat Islam dari kalangan awam. Yang awam ini jelas tidak mungkin untuk dipaksakan  harus  mengupayakan  dirinya  menjadi  mujtahid.  Diantara ulama  yang  mengharamkan  taqlid  dan  mewajibkan  ijtihad  tanpa  ada batasan-batasan tertentu ialah Ibnu Hazm dan al-Syaukany.
Bagi  kita  yang  harus  kita  tempuh  ialah  mengusahakan  bagaimana agar lahirnya ulama-ulama yang ahlu li 'l-ijtihad dapat diperbanyak. Kalau sudah pada tempatnya untuk duduk di kursi ijtihad, janganlah menduduki bangku taqlid. Sebab ada beberapa ulama yang semestinya mereka mampu berijtihad, tetapi nyatanya masih tetap menjadi muqallidin yang setia.
Demikian  juga  harus  kita  usahakan,  jangan  sampai  terjadi  adanya
"man laisa lahu ahlun li 'l-ijtihad" memberanikan diri untuk berijtihad. Ini sangat berbahaya.
3. Tingkatan Taqli>d atau Muqallid Sebagaimana  halnya  ijtihad/mujtahid  yang  bertingkat-tingkat,  demikian juga taqlid/muqallid yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:
a. Taqlid secara total/murni (taqlid al-mahdli), seperti taqlid yang dilakukan oleh  kebanyakan  orang  awam,  dimana  dalam  keseluruhan  hukum  Islam, mereka mengikuti pendapat imam mujtahid.
b. Taqlid  dalam  bidang-bidang  hukum  tertentu  saja,  seperti  yang  dilakukan para ulama yang mampu berijtihad dalam bidang madzhab, bidang tarjih, dan  bidang  fatwa.  Dengan  demikian  dilihat  dari  satu  segi,  mereka
dianggap  sebagai  mujtahid,  tetapi  dilihat  dari  sisi  lain,  mereka  termasuk muqallid.
c. Taqlid  dalam  hal  kaidah-kaidah  istinbath,  seperti  yang  dilakukan  oleh mujtahid muntasib.
D. TALFI>>Q
1. Definisi Talfi>q
Kata talfi>q menurut  bahasa  barasal  dari  asal  kata لـ ف ـ ق yang  artinya mempertemukan  menjadi  satu 27 .  Ada  pula  yang  berpendapat talfi>q berasal  dari bahasa Arab yang artinya “menyamakan” atau “merapatkan dua tepi yang berbeda”, seperti  perkataan: ق يفلت ثلا artinya:  mempertemukan  dua  tepi  kain  kemudian menjahitnya,  juga  perkataan يث دلا ق يفلت ,  berarti  menghiasi  suatu  cerita  dengan yang salah atau bohong. 28
Sedangkan  menurut  istilahnya, talfi>q adalah  mengambil  atau  mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai madhhab. Talfi>q juga  sebutan  bagi  seseorang  yang  dalam  beribadah  mengikuti  salah  satu pendapat  dari  madhhab  yang  empat  atau  madhhab  lain  yang  populer,  tetapi  ia mengikuti  pula  madhhab  yang  lain  dalam  hal  yang  pokok  atau  salah  satu  bagian tertentu.
Ada  juga  ulama  yang  mendefinisikan talfi>q  sebagai  mengikuti  atau bertaklid  kepada  dua  imam  mujtahid  atau  lebih  dalam  melaksanakan  suatu  amal ibadah,  sedangkan  kedua  imam  yang  bersangkutan  tidak  mengakui  sahnya  amal ibadah tersebut karena tidak sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Ada juga  yang  mendefinisikan  dengan  beramal  dalam  suatu  masalah  menurut  hukum yang merupakan gabungan dari dua madhhab atau lebih; atau menentukan hukum suatu peristiwa berdasarkan pendapat berbagai madhhab.
2. Pendapat Ulama tentang Talfiq
Tentang  hukum talfi>q ini,  ulama  fiqh  dan  ulama  usul  berbeda  pendapat berasal  dari  boleh  tidaknya  sesorang  berpindah  madhhab  baik  secara  keseluruhan maupun  sebagian.  Ada  tiga  perbedaan  pendapat  ulama  yang  perlu  diangkat  pada persoalan ini, yaitu:
1. Tidak boleh pindah madhhab, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ketika  seorang  mujtahid  memilih  salah  satu  dalil  maka  ia  harus  tetap berpegang  pada dalil  itu, karena dalil  yang telah  dipilih dipandang kuat (ra>jih{) dan  yang  tidak  dipilihnya  dianggap  lemah.  Pertimbangan  rasio  dalam  kondisi seperti  itu  tentu  menghendaki  untuk  mangamalkan  dalil  yang  dipandang  kuat dan secara rasional pula apa yang telah dipilihnya itu harus dipertahankan. Atas dasar  inilah,  maka  hukum talfi>q adalah  haram.  Golongan  ini  dipelopori  oleh sebagian besar ulama Sha>fi’iya h terutama Ima>m al-Qaffa>l Sha>fi’i> (291-365 H), Ibn Hajar al-'Asqala>ni> dan sebagian ulama madhhab Hanafi. 29
2. Boleh pindah madhhab.
Menurut  pendapat  ini,  seseorang  boleh-boleh  saja  pindah  madhhab meskipun  dengan  alasan  mencari  keringanan,  asalkan  tidak  terjadi  dalam  satu kasus yang menurut masing-masing madhhab adalah saling membatalkan. 30
27 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , Jild II , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 427.
28 H. A. Mu’in dkk, Ushul Fiqh II, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agam Islam, 1986), 179.
29 H. Ahmad & Abd. Majid, Ushul Fiqh , (Pasuruan: PT. Goroeda Buana Indah, 1994),221.
30 Ibid , 222.
Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa, dari mazhab yang empat tidak pernah ditemukan perkataan imamnya yang mengharuskan untuk memilih madhhabnya sendiri, sebagaimana berikut ini:
.)هانذخأ نيأ نم ملعي مل ام انل قب ذخأي نأ ثدلأ لدي لا( :الله همدر ةفيند  بأ ماملإا لاق ام لكف ؛ييأر يف ا رظناف ، يصأ  ئطخأ رشب انأ امنِإ( :الله همدر كلام ماملإا لاق ماملإا  لاق   .)ه كرتاف  ةنسلا    اتكلا  قفا ي  مل  ام  لك   ،ه ذخف  ةنسلا    اتكلا  قفا
همدر يعفاشلا الله ل سر نع ربخلا اهيف حص ةلأسم لك( :الله  فلاخب لقنلا لهأ ثنع ينثلقت لا( :الله همدر ثمدأ ماملإا لاق  .)يت م ثعب  يتايد يف اهنع عجار انأف ؛تلق ام )ا ذخأ  يد نم ذخ  ،ير ثلا لا  يعاز لأا لا  يعفاشلا لا  اكلام ثلقت لا 31
Imam Abu Hanifah menyatakan, "Seseorang tidak boleh mengambil pendapat kami selama ia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya." Imam Malik menambahkan, "Saya hanyalah seorang manusia biasa yang bisa salah dan bisa juga  benar.  Karenanya,  perhatikan  pendapatku.  Jika  sesuai  dengan  al-Qur'an dan  al-Sunnah,  ambillah.  Jika  tidak  sesuai,  tinggalkan  saja  pendapatku  itu!" Imam  al-Shafi'i  mengamini,  "Setiap  masalah  yang  nyata-nyata  benar  dalam pandangan  Khabar  dan  berbeda  dengan  pendapatku,  maka  aku  pasti  kembali kepada  kebenaran  Khabar  tersebut  di  saat  hidup  dan  setelah  matiku."  Imam Ahmad ibn Hanbal mempertegas, "Jangan bertaklid padaku, jangan pula pada Imam  Malik,  Imam  al-Shafi'I,  Imam  al-Awza'i,  dan  tidak  juga  al-Thauri. Tetapi, ambillah dari mana mereka mengambilnya!"
Bahkan Ima>m al-Sha>fi'i> secara tegas menambahkan:
" "يبهذم   هف   يثدلا  حص  اذإ 32
ل قب ا ذخف(  الله  ل سر  ل ق  يل ق  فلاخ  اذإ"  :هل ق
الله ل سر ) "طئادلا ضرع يل قب ا برضا . 33
"Jika benar suatu hadis, maka itu adalah madhhabku." Perkataannya lagi, "Jika perkataanku berselisih dengan sabda Rasulullah, (ambillah sabda Rasul itu) dan tinggalkan perkataannku seperti meninggalkan WC."

## 3. Boleh secara mutlak.
Pendapat  ini membolehkan talfi>q secara  mutlak,  karena  memang  tidak ada  larangan  dalam  agama  untuk  memilih  salah  satu  madhhab.  Walaupun didorong ingin mencari keringan dan mengambil yang mudah-mudah.
Mayoritas  ulama  mengambil  pendapat  tentang  bolehnya talfi>q . Pendapat ini dipelopori oleh Ima>m Kamal bin Humma>n (w. 861 H/1458 M) dan Ima>m Ibnu Nujaim (w. 970 H/1563 M). Keduanya ulama fiqh madhhab Hanafi. Ima>m Qurafi (w.  684  H/1285  M)  dan  Ibnu  Urfah  al-Wargha>mi>  al-Tu>nisi>  atau  Ibnu  Urfah  al- Ma>liki>  (803  H/1400  M). Keduanya  madhhab  fiqh Ma>liki> dan  sebagian  besar Madhhab Sha>fi'i> mengatakan bahwa tidak ada satu nash ( al-Qur’a>n dan al-Hadi>th ) pun  yang  menyatakan  bahwa talfi>q dilarang. 34 Pendapat  ini  banyak  dianut  oleh
31 'Abd Alla>h ibn 'Abd al-Hami>d al-Athari>, Al-Waji>z fi 'Aqi>dat al-Salaf al-S{a>lih: Ahl al-Sunnah wa al-Jama>'ah,  Juz  I, (Riya>d{:  Wiza>rat  al-Shu'u>n  al-Isla>miyah  al-Awqa>f  wa  al-Da'wah  wa  al-Irsha>d  al- Mamlakah al-Arabiyah al-Sa'u>diyah, 1422 H), Cet. I,128.
32 Muh{ammad ibn 'Ali> ibn Muh{ammad al-Shauka>ni>, Al-Qawl al-Mufi>d fi> Adillat al-Ijtiha>d wa al- Taqli>d, Juz I, (Kuwait: Da>r al-Qalam, 1396 H), 57.
33 Rabi'  ibn  Hadi  'Umair  al-Madkhali, Hajiyat  Khabar  al-Ahad  fi  al-'Aqaid  wa  al-Ahkam,  Juz  I, (CD: Al-Maktabah al-Shamilah), 102.
34 Abdul Aziz Dahlan (ed.) et.al., Enskilopedi  Hukum Islam, 1786.
sebagian  besar  ulama-ulama  modern  sekarang  dari  ahli-ahli  hukum  Islam  seperti Dr.  Muhammad  Sallam  Madhku>r,  Shekh  H{asanen  Makhlu>f  Mufti  Mesir, Muhammad Sa’i>d al-Ba>ni>, dan lain-lain. 35
Ketika masa sahabat  sendiri juga sering terjadi  kasus,  para peminta  fatwa sering  minta  fatwa  pada  sahabat  tentang  suatu  masalah  dan  minta  fatwa  pada sahabat  yang  lain  tentang  masalah  yang  lainnya,  serta  tidak  terus  menerus mengikuti fatwa seorang sahabat tertentu. 36
Di  samping  itu,  Rasulullah  saw.  ketika  berhadapan  dengan  dua  pilihan yang  dibenarkan  agama  selalu  memilih  yang  paling  mudah  dan  ringan (HR.  al- Bukha>ri>, al-Tirmidhi> dan Ma>liki>) .
Khusus  umat  Islam  Indonesia  sendiri  pada  dasarnya  konsisten  meng- amalkan  dan  menganut  pendapat  yang  menyatakan  bahwa talfi>q itu  sesuatu  hal yang  harus  dihindari.  Padahal,  realitasnya  banyak  ulama  mujahidin  baik  dari kalangan ulama salaf maupun golongan khalaf menyatakan bahwa talfi>q itu boleh dilakukan  terutama  bagi  orang-orang  awam  yang  tidak  mempunyai  keahlian menggali  hukum-hukum  dari  dalil-dalilnya  yang  asli.  Bagi  mereka  tidak  harus mengikuti  madhhab  tertentu.  Sebagaimana  dikatakan  ulama  Mesir Shekh Muh{ammad  H{asanen  Makhlu>f (mantan  mufti  Mesir)  dalam  kitab  fatwanya:
“ Jumhu>r  us{u>liyi>n menyatakan,  bahwa  orang-orang  awam  yang  tidak  mempunyai keahlian  berijtihad  tentang  hukum-hukum,  maka  ia  wajib  mengikuti  menerima pendapat mujahid lain dan menerima fatwanya”.
Kaitannya  dengan  persoalan talfi>q Hasanen  Makhluf  berpendapat  bahwa, “Sesungguhnya talfi>q merupakan pengamalan sesuatu perbuatan menurut pendapat satu mazhab dan mengikuti pendapat madhhab lain dalam satu hal yang lain karena darurat  atau  tanpa  darurat  baik  dalam  urusan  ibadah  maupun  mu’amalah  adalah boleh sebab hal itu merupakan satu keringanan dan rahmat bagi ummat. Hanya saja mayoritas  umat  Islam  Indonesia selalu terjebak pada persoalan fanatisme  terhadap satu mazhab saja.
Contoh Talfi>q
a. Dalam Ibadah
(1) Seseorang  berwudlu  menurut  madzhab  Syafi'i  yang  menyapu  kurang  dari seperempat  kepala,  kemudian  ia  bersentuhan  kulit  dengan ajnabiyah;  ia terus bershalat dengan mengikuti madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa sentuhan tersebut tidak membatalkan wudlu.
(2) Seseorang  berwudlu  mengikuti  tata  cara  Syafi'i,  kemudian  ia  bershalat dengan  menghadap  kiblat  dengan  posisi  sebagaimana  ditentukan  oleh madzhab Hanafi.
b. Masalah Kemasyarakatan
(1) Membuat undang-undang perkawinan dimana akad nikahnya harus dengan wali  dan  saksi  karena  mengikuti  madzhab  Syafi'i;  mengenai  sah  jatuhnya thalaq raj'i mengikuti madzhab Hanafi yang memandang sah ruju>' bi al-fi'li (langsung bersetubuh).
(2) Terjadi ru'yah yang mu'tabarah pada suatu tempat, kemudian Qadli Syafi'i menetapkan  bahwa  ru'yah  tersebut  berlaku  pada  seluruh  wilayah kekuasaannya,  sebab  Qadli  tadi  berpegang  dengan  pendapat  madzhab Maliki dan Hanafi yang tidak memandang persoalan mathla'.
35 Ahmad & Abd. Majid, Ushul Fiqh , 223.
36 Ibid. 427.

## E. Kesimpulan
Dari beberapa uraian di atas, ada beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Ijtihad merupakan sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan  eksisnya  hukum  Islam  serta  menjadikannya  sebagai  tatanan  hidup yang up to date yang sanggup menjawab tantangan zaman (shalihun li kulli zaman wa makan).
2. Perbedaan  yang  ditolerir  oleh  Islam  yang  dinyatakan  akan  membawa rahmat/kelapangan  adalah  perbedaan  di  bidang  hukum  furu'/fiqih  sebagai akibat dari adanya perbedaan ijtihad.
3. Ijtihad  dapat  kita  jadikan  alat  untuk  menjawab  perlu  dan  tidaknya reaktualisasi hukum Islam dan hal itu hanya memenuhi persyaratan ijtihad.
4. Talfi>q  adalah  mengambil  atau  mengikuti  suatu  hukum  tentang  suatu peristiwa  dengan  mengambilnya  dari  berbagai  madhhab. Talfi>q  juga sebutan  bagi  seseorang  yang  dalam  beribadah  mengikuti  salah  satu pendapat dari madhhab yang empat atau madhhab lain yang populer, tetapi ia mengikuti pula madhhab yang lain dalam hal yang pokok atau salah satu bagian tertentu.
5. Marilah  kita  menjadi  mujtahid  yang  benar  atau  muqallid  yang  baik  yang mempunyai komitmen yang utuh terhadap ajaran agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Athari>, Abd Alla>h ibn 'Abd al-Hami>d, Al-Waji>z fi 'Aqi>dat al-Salaf al-S{a>lih: Ahl al- Sunnah wa al-Jama>'ah, Juz I, (Riya>d{: Wiza>rat al-Shu'u>n al-Isla>miyah al-Awqa>f wa al-Da'wah wa al-Irsha>d al-Mamlakah al-Arabiyah al-Sa'u>diyah, 1422 H).
Ahmad, dan  Majid, Abdul, Ushul Fiqh, Pasuruan: PT. Goroeda Buana Indah, 1994.
Aziz, Dahlan  Abdul, (ed.) et.al., Enskilopedi  Hukum Islam, 1786.
al-Jurja>ni>, ‘Ali> ibn Muh}ammad ibn ‘Ali>, al-Ta’ri>fa>t, CD. Al-Maktabah al-Sha>milah.
al-Madkhali,  Rabi'  ibn  Hadi  'Umair, Hajiyat  Khabar  al-Ahad  fi  al-'Aqaid  wa  al- Ahkam, Juz I, (CD: Al-Maktabah al-Shamilah).
al-Shaukani>,  Muh{ammad  ibn  'Ali>  ibn  Muh{ammad>, Al-Qawl  al-Mufi>d  fi>  Adillat  al- Ijtiha>d wa al-Taqli>d, Juz I, (Kuwait: Da>r al-Qalam, 1396 H).
Al-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Pengantar Ilmu Fiqih, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999).
al-Taftazani,  Mas’ud  bin  ‘Umar, Syarh  al-Talwih  ‘ala>  al-Taudli>h,  (Mesir:  Maktabah al-Shabih, tt).
al-Zarkasyi,  Badr  al-Di>n  Muhammad  Baha>dir  bin  ‘Abd  Allah, al-Bahr  al-Muhi>th  fi Ushu>l al-Fiqh, II, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
H{ibba>n, Ibn, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, CD. Al-Maktabah al-Sha>milah
Mu’in, Abdul, dkk, Ushul Fiqh II, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agam Islam, 1986).
Najjar, Ibn, Syarh al-Ku>kab al-Muni>r (Riyad: Maktabah al-Abikan, 1997).
Permono,  Sjechul  Hadi, Dinamisasi  Hukum  Islam  Dalam  Menjawab  Tantangan  Era Globalisasi, (Demak: Demak Press, 2002).
Syarifuddin,  Amir, Ushul Fiqh, Jild II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).
Umar, Abdullah, dkk. Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam, (Kediri: PP. Liirboyo Kediri,
2008).
Zaidan, Abdul Karim, al-Waji>z fi> Ushu>l al-Fiqh, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998).
Zuhaily, Wahbah, Ushu>l al-Fiqh al-Islamiy, (Damshik: Dar al-Fikr, 1986).
Zahrah, Al-Imam Muhammad Abu, Ushul al-Fiqh, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
Zayda>n,  ‘Abd  al-Kari>m, al-Waji>z  fi>  Us}u>l  al-Fiqh,  Beirut:  al-Mu’assasah  al-Risa>lah, 1998.
Zein, Muhammad Ma’shum, Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha’ (Jombang: Darul Hikmah, 2008).