Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 313-319| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3327.313-319

## PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
Sang Bagus Nyoman Wahyuda Putra, I Nyoman Gede Sugiartha, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia wahyudaputra99@gmail.com, nyomansugianha4@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Pembakaran  alas  yang  semakin  masif  berlangsung  pada  setiap  tahunnya  di  Nusantara  karena  banyaknya pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar  hutan.  Atas  hal  itu,  pembakaran  alas  yang  melebar  mampu mengakibatkan kehancuran alam  menyebabkan terusiknya kebugaran warga, berlokasi diam, serta memperoleh alam kehidupan yang bagus serta bugar ialah kelayakan warga semacam yang disuarakan pada pasal 28 h ayat (1) Undang-undang  Dasar  RI  1945.Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  bagi  pwlaku pembakaran  hutan  dan  mengetahui  sangsi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  kebakaran  hutan.  Meode  yang digunakan  dalam  penyusunan  penelitian  ini  ialah  pengkajian  hukum  normatif  mempergunakan  kajian permasalahan  dengan  menggunakan  dasar  hukum  yang  berlaku  peraturan  perUndang-undangan  ysng  terdapat pada  literature.  Cara  yang  dipakai  untuk  riset  berikut  ialah  yuridis  normatif,  bersifat  deskriptif  analitis,  dan memakai  skema  Peraturan  PerUndang-undangan,  Pelaksana  aksi  penghangusan  alas  serta  tanah  yang  terus- rnenerus melaksanakan penghangusan alas seharusnya peyangga hukum yang dilaksanakan dengan skerna hukum pidana, hukum perdata berbentuk penalti serta hukum administrasi berbentuk penghapusan ijin pengelolaan ijin usaha. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 perihal Kealasan, Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 perihal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kitab Undang-undang Hukum  Perdata,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  serta  Kitab  Undang-undangg  Hukum  Administrasi, kenyataannya tak sanggup membuat rasa kapok untuk pelaksana aksi kriminalitas pembakaran hutan dan lahan yang melaksanakan penghangusan alas serta tanah dikarenakan tetap terdapat masalah penghangusan alas yang berlangsung.
Kata Kunci: Hutan, Lingkungan, Hukum.

## Abstract
The base burning  which is getting  more and more massive every year in  the archipelago because of  the large number of land clearing by burning forests. For this reason, the burning of the widening of the plinth can cause natural destruction to disturb the fitness of the residents, to be quietly located, and to obtain a good and fit nature of life, which is the feasibility of such citizens as voiced in Article 28 h paragraph (I) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine the legal arrangements for forest burning agents and to know the criminal sanctions for forest fire offenders. The method used in the preparation of this research is a normative legal study using a problem study using a legal basis that applies to laws and regulations contained  in  the  literature.  The  method  used  for  the  following  research  is  juridical  normative,  analytical descriptive in nature, and using the statutory regulation scheme, the executor of the scorching action of bases and land that continuously carries out scorching grounds should be carried out under criminal law, civil law in the form of penalties and administrative law takes the form of abolishing the business permit management permit. Law Number 41 Year 1999 Law Number 19 Year 2004 regarding Reason, Law Number 32 Year 2009 regarding Environmental Protection and Management, Civil Code, Criminal Code and Legal Code The administration, in fact, is unable to make a sense of the craving for the executors of the crime of burning forests and land who carry out scorching of bases and land because there is still a problem of burning the base.
Keyword: Forest, Environment, Law.

## I. PENDAHULUAN
Hutan  mencorakkan  sumber  daya  jagat  dan  mendiami  derajat  sangat  vital  dalam  berkehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Kurang  lebih  dua  sepertiga  atas  serarus  Sembilan  puluh  satu  juta  hektar wilayah nusantara mencorakkan wilayah alas bersama komunitas yang majemuk, berangkat dari
alas tropika daratan rendah, alas tropika daratan tinggi, sampai alas rawa gambut, alas rawa tirta tawar, dan alas bakau (mangrove)  (Yangdika Dodi, 2005 11).
Pada  mulanya  suatu  hutan  dianggap  dimanfaatkan  secara  lestari  bila  tebangan  tahunan atau tebangan periodik tidak mengurangi kapasitas hasil dan bila setelah penebangan dilakukan diseluruh kawasan hutan, potensi tegakan dilapangan tidak berkurang dengan sebelum dilakukan penebangan  ( Simon,  2006:  20 ). Menurut  Johnson  (1995:23) terdapat  3  pertanyaan  yang  perlu dijawab yang dijadikan dasar untuk menentukan prioritas konservasi terhadap suatu sumber daya, yaitu:  Apa  yang  perlu  dilindungi,  di  mana  wilayah  yang  perlu  dilindungi  dan  bagaimana  cara melindunginya? Penyebab kebakaran hutan secara tidak langsung yaitu penguasaan lahan, alokasi penggunaan  lahan,  insentif/disinsentif  ekonomi,  degradasi  hutan  dan  lahan,  dampak  dari perubahan karakteristik penduduk, dan lemahnya kapasitas kelembagaan ( Applegate dan Suyanto, 2001 ).
Harkat  penting  dari  asal  muasal  energi  itu  makin  tinggi  dikarenakan  alas  adalah  basis kebutuhan banyak manusia. Pada Undang-undang Nomor 41 mengenai kealasan, terdapat  pada pasal  I  angka  2  yang  bersuara  Alas  ialah  satu  gabungan  sistem  berwujud  bentangan  tanah mengandung basis energi kosmos hayati yang sebagian besar berupa pohon pada persaruan habitat wilayahnya,  yang  satunya  pada  yang  sekitamya  tak  bisa  diceraikan  ( Supriyadi  Barnbang,  2013 68-69 ).
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Wahana  Lingkungan  Hidup  (WALHI)  sudah  menilik rekaan kemudaratan dari berbagai dimensi impak pembakaran alas serta tanah dan awan gas, satu diantaranya di Provinsi Jarnbi. Kemudaratan ekonomi atas simptom kemudaratan alam belaka di Jarnbi  ditaksir  sudah  menjangkau  Rp.7.000.000.000.000.  Sedangkan  di  Riau,  kemudaratan fiyangsial atas pembakaran hutan menyentuh angka Rp. 20.000.000.000.000 yakni 2.398 hektare cagar biosfer hangus berpijar, 21.914 hektare wilayah berpijar, lirna puluh delapan ribu manusia mendapatkan kendala pernafasan, serta lagi para pekerja dan siswa sekolah kesibukan hariannya terhambat.
Walhi  mengutarakan  bahwasannya  pencetusnya  ialah  reaksi  land  clearing  merupakan pembakaran alas disebabkan perintisan wilayah bakal perladangan kelapa sawit, pengembangan perusahaan  kayu  tak  disertai  oleh  pengembangan  alas  tumbuhan,  keluasaan  peluang  yang dialokasikan  negara  terhadap  investor  yang  akan  melaksanakan  alterasi  wilayah  menjadi perladangan  monokultur  spektrum  luas  semacam  perladangan  kayu  dan  perladangan  sawit  dan penguatan hukum yang larnbat bakal menindaki aksi konversi dan penghangusan yang dilakukan oleh industri (Samsul lnosentius, 2015:2)
Pemicu kehangusan alas dikarenakan aspek semesta alias ala alamiah disebabkan karena halilintar, keluarnya magma gunung Merapi, pergesekan diantara perpohoyang yang selanjutnya menyebabkan  recikan  bara  api.  Pembakaran  alas  yang  disebabkan  karena  halilintar  serta pergesekan  antara  ranting  pohon  langka  berlangsung  di  nusantara  terutama  dengan  alas  hujan tropis.  Kemungkiyang  bias  berlangsung  bilamana  keadaan  alas  membolehkan,  rnisalkan  pada waktu musim kemarau yang lama. Atas dasar informasi sebentuk badan penelitian, alasan manusia adalah pemicu pembakaran alas pada setiap provinsi. Berdasarkan Syaufina (2008) yang terdapat pada bukunya, Kebakaran Hutan dan Lahan di nusantara, nyaris sembilan puluh sembilan persen pembakaran  alas  di  nusantara  dikarenakan  oleh  perbuatan  manusia.  Pengadaan  tanah menggunakan metode menghanguskan alas  sering menjadi hal yang paling sering dilaksanakan tidak  hanya  individu  namunjuga  industri.  Penghangusan  alas  sebagai  alternatif  yang  amat ekonomis serta gampang untuk dilaksanakan agar bisa lahan hutan tersebut dapat diganti sebagai ladang kelapa sawit, ladang karet, serta tanah perladangan yang lain sekalian meninggikan nilai lego tanah tersebut.
Tak  bisa  disembunyikan  bahwa  kejadian  pembakaran  alas  sudah  sebagai  salah  satu bahaya berat serta darurat untuk dicegah, lebih lagi pada waktu yang nyaris berlangsung pada tiap tahun. Penghangusan alas maupun tanah adalah krirninalitas yang wajib diberantas dengan cara yang komprensif pada tiap komponen. Salah satu usaha untuk membahas pelaksana penghangusan alas  ialah  dengan  menjatuhkan  sanksi  pidana  kurungan  serta  penalti  seberat-beratnya,  guna menimbulkan  efek  menyesal  serta  sebagai  bimbingan  untuk  yang  melaksanakan  perbuatan tersebut (M Hariyanto, 2015).
Uraian  penguatan  Hukum  administrasi  karena  Pembakaran  Hutan  oleh  Badan  hukum perdata  di  salah  satu  provinsi  di  nusantara.  Agar  mengetahui  menganalisis  upaya peyangggulangan dampak penghangusan alas bagi badan hukum perdata di kabupaten tersebut. Strategi  yang dipakai berupa  yuridis empiris, ala  yuridis memperhitungkan hukum perUndang- undangan  yang  merancang  atas  penilikan  tentang  penguatan  Hukum  Administrasi  dampak  dari penghangusan  alas  dan  lahan,  sedangkan  ala  empiris  dengan  menilik  apakah  ketetapan  kontrol atas  penguatan  Hukum  Administrasi  karena  penghangusan  alas  oleh  lembaga  Hukum  perdata terbilang diberlakukan di kabupaten tersebut.
Dari penelitian ini terdapat beberapa acuan dari penelitian sebelumnya yani Tirza Sisila Mukau (2016)  menjelaskan  penelitiannya  mengenai  Penerapan Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Pembakaran  Hutan  Atau  Lahan  Menurut  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009.  Sri  Mustika Wardani  (2011)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Pergeseran  Kekuasaan  Legislasi  Dari Eksekutif ke Legislatip dalam Pembentukan Perda di Kabupaten Magelang Menurut Uu No. 32 Tahun  2004. Kebijakan  Pelestarian  Sumber  Daya  Hutan  Dalam  Rangka  Pembangunan Berkelanjutan (Nursalam)
Berangkat  dari  lemahnya  penguatan  hukum  atas  penggarap  penghangusan  alas  pada negara  ini,  menyebabkan  masih  leluasanya  para  pelaksana  melaksanakan  perbuatannya  yaitu membobol  alas.  Atas  dasar  penjelasan  diatas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  Pengaturan Hukum  Bagi  Pelaku  Pembakaran  Hutan.  Yang  kedua  untuk  mengetahui  Hukuman  Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  dipergunakan  pada  penyusuyang  materi  ini  ialah  pengkajian  hukum normatif mempergunakan kajian permasalahan dengan menggunakan dasar hukum yang berlaku berupa  peraturan  perUndang-undangan  dan  ditunjang  oleh  konsep-konsep  pendapat sarjana/doktrin yang terdapat pada literatur. Pada riset ini dipergunakan pendekatan suatu konsep dan  pendekatan  perundang-undagan,  yaitu  pendekatan  dengan  rnengkaji  berdasarkan  peraturan perUndang-undangan,prinsip-prinsip hukum,maupun doktrin-doktrin hukum untuk meyangggapi tema hukum yang dijumpai untuk rnedapatkan pendapat, pemikiran serta pemahaman baru selaku aturan  untuk  rnenamatkan  kejadian  yang  terjadi.  Adapun  beberapa  kausa  rnateri  norma  baik primer  dan  sekunder  yang  digunakan  ialah  misalkan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia, Kitab Undang  Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang omor 41 Tahun 1999 Tentang  Kuhutayang,  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Perlindungan  Dan Lingkungan Hidup. Selain itu juga berpedoman pada artikel, literatur-literatur, jumal hukum dan yang lain terkait dengan permasalahan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Pembakaran Hutan di Indonesia Pembakaran-pembakaran  yang  selalu  berjalan  disamaratakan  menjadi  pembakaran  alas, sedangkan  beberapa  banyak  (999%)  pembakaran  iru  ialah  penghangusan  yang  bemiat dilaksanakan ataupun disebabkan kealpaan, baik oleh pekebun nomaden maupun oleh pelaksana bidang usaha kerimbaan maupun perladangan, akan tetapi sekurangnya (0,1 %) yakni dikarenakan oleh  kosmos  (halilintar,  magma  gunung  berapi).  Saharjo  rnengutarakan  yakni  baik  pada  sektor HTI,  alas  kosmos  dan  perladangan  nomaden  becus  disuarakan  bahwa  99%  asal  muJa penghangusan alas di nusantara yakni bermula pada kelakuan individu perorangan, mungkin telah terencana  dihanguskan  maupun  disebabkan  oleh  api  yang  mencuat  yang  terlangsung  impak kealpaan  disaat  persiapan  tanah,  alat  pembakaran  serta  api  adalah  komponen  berarti  guna menyiapkan  wilayah  perkebuyang  dan  pertanian.  Penghangusan  selain  diduga  gampang  serta ekonomispun memperoleh hasil komponen barang tambang yang tersedia diresap untuk tanaman.
melimpahnya  besaran  komponen  penghangusan  yang  dihanguskan  pada  tanah  akibatnya  bakal mengakibatkan kabut kuat serta kehancuran alam yang besar. Karena itu, supaya akibat alam yang disebabkannya  minim,  lalu  pemakaian  api  serta  komponen  penghangusan  saat  persiapan  tanah rnestilah ditata dengan cara teliti serta perlahan. Agar dapat menamatkan problematika tersebut kemudian  tata  laksana  pencegahan  ancaman  pembakaran  mesti  berpedoman  pada  dapatan  riset serta tak masih cuma menggantungkan pada alih bahasa buku panduan maupun pengetahuan oleh negeri lainnya walaupun belum rnencocokkan pada kondisi tanah di Indonesia.
Terdapat  dua  jenis  sebab  terjadinya  pembakaran  alas  ialah  karena  kosmos  serta  karena tindakan  individu.  Pembakaran  alas  yang  dikarenakan  akibat  segi  kosmos  dapat  berbentuk kehausan, periode kemarau yang berkelarnaan, serta hantaman halilintar. Berlangsungnya aliran udara  yang  kuat  pun  dapat  mengakibatkan  pembakaran  alas.  Bilamana  dua  batang  pohon bersinggungan dikarenakan terhempas aliran udara yang kuat kemudian dapat memicu api minim yang  menjelma  akbar.  Pembakaran  alas  yang  diakibatkan  karena  segi  kelakuan  individu  ialah penghangusan  alas  dengan  cara  berencana  guna  membuat  wilayah  untuk  perladangan, menjatuhkan batang rokok secara sembarangan, serta menghanguskan limbah pada daerah alas. Segi  kelakuan  individu  selaku  pencetus  pembakaran  alas  lebih  banyak  ketimbang  oleh  segi kosmos.  Selaku  sampel  95  persen  pembakaran  alas  di  nusantara  diakibatkan  karena  kelakuan individu.
Penyebab  pembakaran  alas  di  nusantara  sebagian  besar  (99%)  dikarenakan  individu karena  direncanakan  ataupun  karena  kealpaannya.  Sebaliknya  selanjutnya  dikarenakan  oleh kosmos (misalnya serupa magma gunung Merapi serta hantaman halilintar). Sebab pembakaran alas karena ulah individu bisa dijabarkan seperti ini
1.  Konversi lahan Pembakaran yang diakibatkan karena api yang bermula pada aktivitas persiapan (penghangusan) tanah bagi perkebuyang, perusahaan, pembentukan lintasan, titian, konstruksi, serta lainnya;
2.  Pembakaran  Vegetasi  pembakaran  yang  diakibatkan  karena  api  yang  bermula  pada penghangusan  vegetasi  yang  direncanakan  akan  tetapi  tak  teratasi  dan  lalu  berlangsung  api loncat, misalkan pembuatan wilayah HTI serta perladangan. Persiapan tanah yang dilakukan warga;
3. Kegiatan untuk penggunaan basis  energi kosmos penghangusan  yang diakibatkan  karena api yang bermula pada kegiatan semasa penggunaan basis energi kosmos (Adinugroho, W I C.N .N Suryadiputra,Bambang Hero Saharjo,Labueni Siboro, 2004).
Akibat karena penghangusan aJas serta tanah ialah munculnya awan asbut. Awan asbut sudah melemahkan mutu oksigen pada wilayah yang terdampak awan asbut. Asbut pembakaran alas  berakibat  untuk  seluruh  bidang  aktivitas  yang  terdampak  efek  awan  asbut,  maupun  pada bidang kebugaran, bidang pembelajaran, bidang keuangan, bidang turisme dan berakibat dengan afiliasi antarbangsa Negeri Nusantara pada Negeri terdekatnya yang terdampak efek awan asbut. Mengamankan  pembakaran  alas  karena  perilaku  seseorang  atau  individu,  menjadi  salah  satu problematika yang patut menjadi atensi yang mendalam. Karena ada salah satu kelaziman yang amat jelek pada warga, spesifiknya pada sektor perladangan yang saat membentuk perladangan kerapkali  mengandalkan  penghangusan  alas  menjadi  alternatif  baku.  pembakaran  tersebut, beberapa  banyak  terlaksana  dikarenakan  kelakuan  individu,  apalagi  pembenrukan  wilayah perkebuyang  melalui  penghangusan.  Kehancuran  yang  berlangsung  dikarenakan  pemotongan batang  pohon  dengan  skala  yang  besar  pun  menyebabkan  alas  tambah  beresiko  dengan berlangsungnya pembakar.
Menjadi  akibat  pada  kerap  berlangsungnya  pembakaran  alas  yang  dilaksanakan  dari  manusia, dengan  teguh  wajib  dihaJangi.  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidanapun  tidak  menganjurkan fondasi norma serta kontrol tentang aksi kriminalitas penghangusan alas serta tanah, maka negara melaksanakan salah satu usaha lewat membuat sejumlah peraturan yang berhubungan dengan aksi kriminalitas  penghangusan  alas  serta  tanah  menjadi  norma  lex  specialis.  Peraturan  itulah  yang memerankan  fondasi  bagi  orang-orang  pendiri  norma  menjaring  pelaksana  aksi  kriminaJitas penghangusan alas serta tanah.
Akibat  spontan  karena  pembakaran  alas  itu  diantaranya  adalah,  satu,  munculnya gangguan  lnfeksi  Saluran  Pernafasan  Akut  (ISPA)  dikarenakan  gas  pembakaran  alas  memuat beberapa  jenis  asap  beracun  yang  rawan  bilamana  terhisap  bagi  individu.  Dua,  menurunnya efektifitas karya dikarenakan waktu berlangsungnya pembakaran alas secara besar-besaran, semua
tempat belajar mengajar serta perkantoran dicutikan. Tiga, terusiknya pengangkutan pada daratan, perairan  ataupun  langit  dikarenakan  kurangnya  ruang  pengelihatan.  Empat,  munculnya permasalahan  antarbangsa  karena  gas  akibat  pembakaran  alas  itu  memunculkan  kemudaratan ekonomi  serta  non  ekonomi  bagi  warga  sekitar  serta  kerap  mengakibatkan  polusi  gas  antar perbatasan (transboundaryhaze pollution) pada daerah negeri-negeri sekitar , contohnya Malaysia serta Singapura.

## 2. Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan
Aksi kriminalitas adalah salah satu contoh aksi yang tidak baik yang terus terlihat serta menempel ditiap corak warga, maka diartikan aksi kriminalitas bakal terus berada bagaikan kesulitan serta ketewasan yang terus terulang sama situasinya pada periode yang terus beralih antara waktu dan waktu ( Arif Gosita, 1983:3 ).
Beberapa  jenis  aksi  kriminalitas  yang  berlang  ung  pada  warga  diantaranya  ialah  kekejaman terhadap  lingkungan,  lebih-lebih  bahwasannya  itu  sangat  sering  berlangsung  aksi  kriminalitas pengerusakan lingkungan pada beberapajenis macam serta pertumbuhannya yang merujuk kepada bertambah naiknya derajat pendidikan pada kekejaman terhadap lingkungan yaitu lebih tepatnya hutan yang semakin kompleks.
Berlandaskan  definisi  penjelasan  aksi  kriminalitas  tersebut,  guna  memilih  salah  satu perlakuan  rnenjadi  aksi  kriminalitas,  aksi  itu  wajiblah  perlakuan  yang  ditidak  benarkan  serta diultimatum  menggunakan  hukurn  untuk  objek  aksi  kriminalitas  yang  melaksanakannya  alias pada definisi norma kriminalitas disebutkan yaitu siapa saja yang tidak memantuhi peraturan itu. Maksud lain dari peraturan tersebut, perilaku yang termasuk aksi kriminalitas ialah aksi yang tidak diperbolehkan pada norma dan bisa diultimatum menggunakan hukuman pidana.
Hukuman  kriminal  kepada  tersangka  penghangusan  alas,  telah  ditata  pada  perUndang- undangan. Karena pada perUndang-undangan yang berjalan, hukuman pidana yang diberlakukan untuk  pelaksana  rnemiliki  berbagai  macam  corak  berdasarkan  aksi  krirninalitas  yang dilaksanakan.  Di  bawah  ini  berbagai  macam  aksi  kriminalitas  yang  berhubungan  sama penghancuran  serta  kontaminasi  alam  juga  ultimatum  hukuman  kepada  aksi  kriminalitas  itu Melaksanakan aksi yang menyebabkan dilewatinya pokok kualitas oksigen baik, pokok kualitas tirta, pokok kualitas tirta samudera, dan parameter pokok kehancuran lingkungan hidup. Menu rut preskriptif makna pasal 98 berisi 3 ayat. Rumusan pasal 98 ayat (I) bersuara seperti selanjutnya individu-individu  secara  berencana  melaksanakan  aksi  yang  menyebabkan  dilewatinya  oksigen baik,  pokok  kualitas  tirta,  pokok  kualitas  tirta  samudera,  serta  parameter  pokok  penghancuran lingkunganhidup,  di  pidana  menggunakan  pidana  kurungan  sangat  cepat  tri  warsa  serta  sangat lambat  dasa  warsa  serta  penalti  sangat  kurang  Rp.  3.000.000.000,-  serta  sangat  tinggi  Rp. 10.000.000.000,-. Elemen objektif pasal itu berbentuk individu-individu serta secara berencana. Arti individu-individu pada pasal itu berwujud individu-individu dan Lembaga norma, maupun yang berlembaga norma ataupun yang tak berlembaga nor ma. KesimpuJ annya, pelaksana fokus peraturan  pasal  98  ayat  (I)  tak  cuma  mencakup  dengan  individu  alias  perseorangan  tetapi  jua melingkupi perusahaan. (Mahrus  Ali dan  Izza Elvani, 2014 13) Akan tetapi, apabila hasil yang timbul  dikarenakan  kealpaan  pelaksana  berbentuk  seseorang  menderita  cedera  parah  ataupun tewas,  ultimatum  hukuman  sanksi jua ditambah mulai sanksi  kurungan  sangat cepat dwi  warsa serta  sangat  lambat  heksa  warsa  menjelma  sanksi  kurungan  sangat  cepat  tri  warsa  serta  sangat lambat  sanga  warsa,  serta  penalti  sangat  kurang  Rp.  2.000.000.000,-  serta  sangat  besar  Rp.  6. 000.000.000,-  menjelma  penalti  sangat  kurang  Rp.  3.  000.000.000,-  serta  sangat  besar  Rp.  9. 000.000.000,-.

## IV .SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Dari paparan penelitian dapat disimpulkan pembakaran alas yang terjadi dalam nusantara masih sering  terlaksana  dengan  sangat  luas  karena  masih  banyak  masyarakat  maupun  perusahaan membentuk  tanah  ladang  melalui  pembakaran  alas.  Dikarenakan  dengan  jalan  secara  begitu membuka  lahan  tidak  perlu  rnengeluarkan  biaya  yang  banyak.  Tapi  dampak  dari  pembakaran hutan tersebut tidak baik bagi rnasyarakat dan negara tetangga karena menyebabkan harnpir segala kegiatan  masyarakat  terganggu  karena  kabut  asap  tersebut  menimbulkan  beberapa  penyakit seperti  infeksi  saluran  pernapasan,  asma,  penyakit  jantung,  dan  iritasi  pada  mata.  Sehingga
pemerintah membuat peraturan peraturan hukum yang dapat menjerat pelaku pembakaran hutan baik  pelaku  individu/orang  maupun  korporasi-korporas  yang  membentuk  tanah  ladang  dalam skala  besar  yang  berakibat  semakin  meluasnya  kebakaran  hutan  atau  lahan  dan  menyebabkan banyaknya masyarakat menjadi korban.

## 2. Saran
Kebakaran  hutan di  Indonesia terus terjadi hampir di setiap tahunnya dan  sebagai manusia kita perlu  menyadarkan  sodara  sodara  kita  yang  masih  rnembakar  hutan  demi  kepentingannya  saja, padahal dampak dari hal tersebut dapat merugikan banyak orang dan dirinya juga. Jadi tanamkan pada  diri  kita  agar  lebih  menjaga  dan  mencintai  hutan  dalam  hal  kecil  sekalipun.  Pernerintah seharusnya lebih ketat menjalan peraturan yang telah di buat supaya rnenyarnpaikan dampak insaf kepada masyarakat atau perusahaan yang lagi membakar alas secara besar besarran hingga dapat mengurangi perilaku membakar hutan secara membabi buta.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinugroho, W.C., Suryadiputra, I. N.N., Suharjo, B.H., & S. L. (2004). Paduan Pengendalian Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Gambut (S.  H.  Bambang  (ed.)).  Wetlands  International- Indonesia Programe.
Ali Mahrus, E. I. A. (2014). HUKUM PIDANA LINGKUNGAN Sistem Pidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup . UII Press Yogyakarta.Yogyakarta.
Gosita, A. (1983). Masalah Karban Kejahatan . Akademika Pressindo.Jakarta. Johnson, N. (1995). Biodiversity inThe Balance: Approach to Setting Geographic Conservation Priorities. Biodiversity Support Program . World Wildlife Fun. Washington DC. Mukau, T. S. (2016). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Lex Crimen , Vol.5 . Nandika  Dodi.  (2005). Hutan  Bagi  Ketahanan  Nasional .  Muhammadiyah  University Press.Surakarta.
Simon, H. (2006). Hutan Jati dan Kemakmuran, Problem dan Strategi Pemecahannya . Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
Supriyadi Eko Bambang. (2013). Hukum Agraria Kehutanan : Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara . Rajawali Pers. Jakarta. Suyanto S, A. G. (n.d.). Akar penyebab dan dampak kebakaran hutan dan lahan di Sumatera . ICRAF.Bogor Syaufina L. (2008). Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia . Bayumedia. Malang.