## PROBLEMATIKA PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DALAM PELAKSANAAN PERWALIAN DITINJAU DARI PERMENSOS NOMOR 30/HUK/2011  TENTANG STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LEMBAGA  KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
(Studi pada Panti Asuhan Gunungan)
Reza Wahyu Widagdo e-mail: rezawy14@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Diana Tantri Cahyaningsih e-mail: dianatantri@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aims to determine the problematic role of orphanage in the implementation of guardianship from the perspective of Permensos Number 30 / HUK / 2011 on National Standard of Child Care for Child Welfare Institutions. The research is a kind of descriptive empirical legal research. Research approach using case and statutory approach. Types of data in the form of primary data where the main data derived from the results of empirical research conducted as well as secondary data obtained from literature materials related to the problem or research material. Based on the research results it can be seen that, the implementation of guardianship by the Panti Asuhan Gunungan experienced various problems, but despite experiencing various problems, the role undertaken by the Panti Asuhan Gunungan can run although there are various problems causing inconsistency with Permensos Number 30 / HUK / 2011. Problems encountered include: barriers in trust procedures, barriers to self-care, funding constraints, and limited caregivers and administrators. Solutions offered by the authors include: deregulation of guardianship related rules, caregivers dealing letters and intensive communication between caregivers and foster children, open charity shop and find more donators, and use social media to find caregivers that are voluntary or voluntary.
Keywords: Problematic Guardianship, Child Social Welfare Institution.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika panti asuhan dalam pelaksanaan perwalian ditinjau dari Permensos Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif .Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis data berupa data primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian empiris yang dilakukan serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan perwalian oleh Panti Asuhan Gunungan mengalami berbagai problematika, tetapi meskipun mengalami berbagai problematika, peranan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Gunungan dapat berjalan meskipun terdapat berbagai problematika yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan Permensos Nomor 30/HUK/2011. Problematika yang dihadapi diantaranya: hambatan dalam prosedur perwalian, hambatan mengenai diri anak asuh, hambatan pendanaan, dan terbatasnya tenaga pengasuh dan pengurus. Solusi yang ditawarkan oleh penulis diantaranya: deregulasi peraturan terkait perwalian, pengasuh melakukan pengurusan surat-surat serta komunikasi yang intensif antara pengasuh dan anak asuh agar tercipta kesatuan rasa, membuka charity shop dan mencari lebih banyak donator, dan menggunakan sosial media untuk mencari pengasuh yang bersifat voluntary atau sukarela.
Kata Kunci: Problematika, Perwalian, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

## A. Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap orang yang berada di Indonesia mendapatkan kepastian perlindungan atas hukum dan kesejahteraan terutamanya kepada anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945, yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi”.
Anak mempunyai hak untuk dipenuhi kebutuhannya, disinilah peran orang tua ataupun wali dari anak tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu orang tua dapat dicabut kekuasaannya dari diri seorang anak. (Atika Farah, 2016:3). Kekuasaan orang tua oleh hakim dapat dicabut atau orang tua dibebaskan dari kekuasaannya itu karena suatu alasan. Orang tua dibebaskan dari kekuasaannya karena tidak cakap atau tidak mampu untuk memelihara dan/atau mendidik anak-anaknya, jadi ia dapat dibebaskan tanpa salah.
Akibat dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak maka akan timbul suatu perwalian, sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 50 yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua beralih di bawah kekuasaan wali.
Menurut Pasal 365 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan pada perkumpulan yang berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
Salah satu pihak yang dapat ditunjuk oleh hakim untuk melakukan perwalian adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjelaskan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak tetapi dalam masyarakat lebih dikenal sebagai panti asuhan.
Definisi panti asuhan sendiri adalah fasilitas penitipan tempat tinggal anak yang dimaksudkan untuk merawat anak-anak dari saat mereka masuk sampai mereka berusia dewasa, dan yang dapat diterima atau sebagai pengganti untuk keluarga anak-anak. (Freundlich, 2005:4)
Panti Asuhan Gunungan merupakan salah satu panti asuhan yang berbentuk yayasan di Kota Solo. Panti asuhan didirikan oleh WNA berkebangsaan Inggris pada tahun 2006. Panti Asuhan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosialnya. Panti Asuhan diharapkan mampu melaksanakan kuasa asuh atas anak yang diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Sehingga dalam kehadirannya suatu panti asuhan diharapkan mampu memberikan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan demi perkembangan jiwa yang baik bagi para anak asuhnya
Panti Asuhan Gunungan sering mendapatkan anak-anak yang diserahkan oleh orang tuanya secara langsung, anak yang bertahan hidup sebagai pengamen jalanan dan anak jalanan. Anak- anak dibawa dan dititipkan di panti asuhan tersebut oleh orang yang menemukannya di jalan dan berharap akan mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Kebanyakan dari anak-anak terlantar tersebut mengaku jika memang sengaja dibuang di jalan karena faktor ekonomi maupun anak hasil dari hubungan bukan suami istri.
Anak-anak tersebut memerlukan pengalihan hak asuh agar dapat dipenuhi haknya. Istilah yang biasa digunakan untuk pengalihan hak asuh anak oleh pihak ketiga adalah pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh ( fostering ), perwalian ( guardianship ) atau pengangkatan anak, dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis panti ( residential ). (Mohhamad Teja, 2014:10)
Berdasarkan uraian diatas ternyata peran yayasan panti asuhan sangat penting dalam pelaksanaan perwalian ini. Selama ini Panti asuhan Gunungan mendapatkan perwalian anak dengan
Problematika Peran Lembaga Kesejahteraan ...
cara, yaitu anak datang dengan sendirinya ke panti asuhan dengan alasan mereka ingin mendapat tempat tinggal dan mereka ingin memiliki kehidupan yang layaknya seperti memiliki keluarga. Panti asuhan juga mendapatkan anak dari dinas terkait, salah satunya yaitu Satpol PP yang menempatkan anak disitu untuk dibina dan  mendapatkan kesejahteraan seperti halnya dengan anak-anak yang lain. Panti Asuhan Gunungan dalam melakukan perwalian menghadapi problematika yang terkait dengan pelaksanaan perwalian ditinjau dari Pemensos Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
Pada penulisan artikel ini, penulisan tertarik untuk mengkaji problematika panti asuhan dalam pelaksanaan perwalian ditinjau dari Permensos Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Panti Asuhan Gunungan Surakarta sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada pelaksanaan perwalian Panti Asuhan telah ditetapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaannya, seperti tujuan, visi dan misi, rencana kegiatan serta peraturan dalam Panti Asuhan. Kenyataannya praktek tidak semudah seperti yang telah direncanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan banyak ditemui problematika dalam pelaksanaan perwalian anak agar anak dapat bertanggung jawab pada diri sendiri maupun orang lain dalam hidup bermasyarakat, sehingga menimbulkan problematika yang cukup banyak. Timbulnya problematika ini dikarenakan anak asuh berasal dari berbagai latar belakang, terbatasnya data yang dimiliki anak karena merupakan anak terlantar yang tidak diketahui dimana keberadaan orang tuanya, serta anak asuh memiliki sifat bawaan masing masing.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Vina selaku pengurus Panti Asuhan Gunungan, Panti Asuhan Gunungan melakukan perwalian dengan cara anak mendatangi Panti Asuhan Gunungan dengan sendirinya karena mereka ingin mendapat tempat tinggal dan mereka ingin memiliki kehidupan yang layaknya seperti memiliki keluarga.
Panti asuhan Gunungan telah melakukan perwalian anak yang terlantar sebagaimana yang telah diatur dalam Permensos Nomor 30/HUK/2011, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat adanya suatu problematika,  problematika yang timbul antara lain :

## 1.  Problematika dalam proses perwalian
Problematika ini timbul dikarenakan proses yang dilakukan oleh panti asuhan terutama pada saat pendaftaran tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada. Proses yang diatur oleh Undang-Undang dinilai dari pihak panti asuhan sungguh rumit, berbelit belit, serta menghabiskan banyak biaya, padahal panti asuhan tidak mempunyai biaya untuk melakukan pengurusan seperti itu, terutama untuk anak terlantar dijalan yang harus memerlukan penetapan pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar setelah itu masih menunggu penetapan pengadilan yang menetapkan anak tersebut ditempatkan.
2.  Problematika mengenai diri anak asuh Problematika ini datang dari dalam diri anak asuh tersebut,antara lain memiliki latar belakang yang kurang jelas, asal yang kurang jelas, serta orang tua yang tidak memiliki  data pribadi anak, pihak panti asuhan kesulitan untuk mendata anak tersebut. Data tersebut berguna untuk membuat akta kelahiran serta kartu keluarga khusus panti asuhan yang kelak digunakan untuk mendaftarkan diri anak bersekolah.
3.  Problematika pendanaan
Panti Asuhan dalam menjalankan segala kegiatan di panti asuhan membutuhkan pendanaan, utamanya dalam hal makan, pakaian, dan pendidikan untuk anak-anak asuh dibutuhkan biaya yang besar dan terus menerus. Sumber dana pada panti asuhan berasal dari berbagai pihak diantaranya sumbangan rutin dari pemerintah, tetapi tahun 2017 dan 2018 bantuan tersebut belum didapatkan dan adanya donatur-donatur yang peduli pada mereka. Sumbangan yang ada dari pemerintah tidak mencukupi dikarenakan hanya untuk biaya operasional anak saja, bukan untuk opersional panti asuhan
4.  Terbatasnya jumlah tenaga pengasuh dan pengurus
Kurangnya tenaga pengasuh dan pengurus dalam panti asuhan dapat menyebabkan terganggunya kegiatan yang seharusnya berjalan. Kurang tepenuhinya kebutuhan akan tenaga pengasuh dan pengurus pada panti asuhan, maka akan sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Hal ini biasa terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat kita untuk secara sukarela memberikan bantuan dalam pelayanan pada panti asuhan, sedangkan untuk memberikan upah pada tenaga bayaran tambahan akan menimbulkan masalah baru dalam hal biaya.
Solusi yang diberikan atas problematika yang dialami oleh Panti Asuhan Gunungan diantaranya:
1.  Solusi hambatan dalam proses perwalian
Peralihan kekuasaan orang tua kepada Panti Asuhan dilakukan secara langsung pada saat terjadi penyerahan anak, tanpa harus sesuai dengan prosedur perwalian pada peraturan perundang-undangan. Model seperti ini dinilai lebih menghemat waktu maupun biaya agar tidak terjadi kesulitan dalam upaya mengatasi masalah sosial anak terlantar. Seharusnya diadakan revisi/perubahan peraturan perundang-undangan terkait, dalam hal ini adalah Permensos Nomor 30/HUK/2011 untuk menyederhanakan proses perwalian demi terpenuhinya kesejahteraan anak serta lebih melindungi status hukum anak dan panti asuhan. Pemerintah dan pengambil kebijakan seharusnya juga lebih memperhatikan soal kemanusiaan, bukan hanya soal prosedur yang harus dipenuhi oleh panti asuhan untuk bisa melakukan perwalian anak.
2.  Solusi Hambatan internal mengenai diri anak asuh Menghadapi permasalan yang berhubungan dengan diri anak asuh, para pengurus di Panti Asuhan harus melakukan pengurusan surat-surat dan data diri kepada dinas terkait agar dapat digunakan untuk kepentingan anak asuh. Solusi berikutnya, pengasuh bisa lebih mendekati pribadi anak asuh agar dapat lebih mengenal dan tahu pasti tentang sifat dari anak tersebut sehingga tercipta hubungan personal yang baik antara anak dan pengurus panti asuhan. Pengasuh juga harus mengusahakan agar hubungan antar anak asuh, seperti membuat permainan yang melibatkan semua anak asuh sehingga anak-anak tersebut dapat lebih dekat satu sama lain. Terciptanya kepercayaan dari anak kepada pengasuh maupun kepada teman- temannya maka anak tidak akan sungkan atau malu-malu untuk menceritakan segala sesuatu yang sedang dialaminya sehingga mempermudah komunikasi dan menimbulkan lingkungan panti asuhan yang kondusif.
3.  Solusi Hambatan Pendanaan Hambatan pendanaan ini merupakan hambatan yang cukup serius. Pendanaan dapat diibaratkan sebagai nyawa kedua bagi Panti Asuhan untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban dari Panti Asuhan.
Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mengatasi masalah keuangan di Panti Asuhan misalnya menjual berbagai barang melalui charity shop Panti Asuhan Gunungan serta mencari donator dan sponsor guna memenuhi kewajiban Panti Asuhan Gunungan untuk melakukan pengasuhan terhadap anak asuh.
Pemerintah seharusnya selain ikut mendanai juga ikut mengkampanyekan kepada masyarakat untuk peduli terhadap keberlangsungan panti asuhan. Diharapkan dengan ikutnya pemerintah dalam mengkampanyekan peduli panti asuhan dan anak, masyarakat tergerak hatinya untuk ikut mengembangkan panti asuhan demi mewujudkan kesejahteraan anak. (L.S. Kalashnyk, 2013:98)
4.  Solusi Terbatasnya jumlah pengurus dan pengasuh
Panti asuhan dalam hal ini tidak bisa menambah tenaga pengurus dan pengasuh bayaran dikarenakan dana yang dimiliki juga sangat terbatas. Salah satu caranya adalah mengajak para generasi muda untuk berpartisipasi menjadi pengurus dan pengasuh sukarela.

## D. Simpulan
Pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh Panti Asuhan Gunungan sudah dapat berjalan tetapi masih terdapat beberapa problematika yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan Permensos Nomor 30/HUK/2011. Pelaksanaannya peran panti asuhan dalam proses perwalian di lapangan menemui banyak problematika diantaranya hambatan dalam prosedur perwalian, hambatan mengenai diri anak asuh, hambatan pendanaan, dan terbatasnya tenaga pengasuh dan pengurus.

## E. Saran
Panti Asuhan Gunungan seharusnya lebih aktif untuk berkerjasama dengandinas terkait untuk menyelesaikan problema-problema yang ada dalam proses perwalian. Dinas terkait sebaiknya melakukan suatu koordinasi dengan Panti Asuhan supaya pengawasan, pembinaan dalam pelaksanaan permensos ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Permensos tersebut.

## Daftar Pustaka
Atika Farah. 2016. “Pengaturan dan Pelaksanaan Perwalian oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasar Hukum Perdata di Indonesia”. Diponegoro Law Journal”. Vol 5 No.3 tahun 2016
Iman Jauhari. 2011. “Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya” . Kanun Jurnal  Ilmu Hukum edisi Agustus 2011
Ishak. 2017. “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia”. Kanun Jurnal  Ilmu Hukum Vol 19 No.3 edisi Agustus 2017
Islamiyati, Putri Nur. 2017. “Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia (Study pada LKSAPA Ikatrina Ponorogo”. Skripsi. Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Syakhshiyyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Kamello Tan, Rosnidar Sembiring, dkk. 2016. Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai). USU Law Journal. Vol 4 No.3. edisi Juni 2016
Madelyn Freundlich MSW, MPH, JD.2005. A Return to Orphanages?, Adoption Quarterly , 9:1, 1-11
Norhapisan, Muhammad. 2016. “Kekerasan Anak di Panti Asuhan Tanjungpinang”. Jurnal Umroh. Vol.40. Edisi Juli 2016
Laila M Rasyid, Romi Asmara. 2015. “Pelaksanaan Pengawasan Harta Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Kota Banda Aceh”. Jurnal Nanggroe Edisi April 2015
Prihandini, Frisca Putri. 2008. “Pelaksanaan Perwalian Anak Oleh Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali berdasarkan Hukum yang Berlaku di Indonesia”. Skripsi . Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum. Universitas Sebelas Maret
Setiono. 2012. Hukum Orang Pribadi dan Hukum Keluarga. Surakarta: UNS Press
Serviihna, Kalashnyk Liubov.2013. “Social Partnership in Public Guardianship of Orphans in China”. Institute of Higher Education attached to the National Academy of Pedagogical sciences of Ukraine. UDC 37.018.1
Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press Soedharyo Soimin. 2002. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika
Teja ,Mohammad. 2014 . “ Perlindungan Terhadap Anak Terlantar”. Vol. VI, No. 05/I/P3di/Maret/2014
Problematika Peran Lembaga Kesejahteraan ...