## Legalitas

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PEMBAYARAN UTANG OLEH KREDITOR PADA SAAT PERMOHONAN PAILIT DIAJUKAN
(Studi Kasus: Kepailitan PT. Hendratna Plymood)
Oleh:
Nur Fauzia 

## ABSTRAK
Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, sering kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa hingga sampai pada suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi  membayar  utang-  utangnya  yang  telah  jatuh  tempo.  Para  Kreditor  yang  mengetahui  bahwa Debitor  tidak  mampu  lagi  membayar  utang-utangnya  akan  berusaha  untuk  terlebih  dahulu mendapatkan  pelunasan  atas  piutangnya.  Para  kreditor  mungkin  saja  memaksa  debitornya  untuk menyerahkan barang-barang guna pelunasan hutang-hutangnya, atau dapat juga debitor diminta untuk melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu atau beberapa kreditor saja sedangkan kreditor yang  lainnya  dirugikan.  Tindakan  Kreditor  atau  perlakuan  Debitor  yang  demikian  jelas  akan memberikan ketidakpastian bagi Kreditor lain yang beritikad baik yang tidak ikut mengambil barang- barang Debitor sebagai pelunasan piutangnya, sehingga piutang Kreditor yang beritikad baik tersebut tidak  terjamin  pelunasannya.  Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  dibutuhkan  suatu  lembaga yang  dapat  menyelesaikan  masalah  dan  dapat  memberikan    suatu    kepastian    hukum,    sehingga kejadian-kejadian sebagaimana disebut di atas dapat dicegah. Salah  satu  contoh  kasus  penyelesaian utang    Debitor    terhadap    Kreditor  melalui  kepailitan  yang  dalam  prosesnya  kurang  tepat  dalam menerapkan ketentuan syarat permohonan pailit dalam UU No.37 Tahun 2004 adalah kasus kepailitan PT. Hendratna Plywood dengan para Kreditornya yaitu PT. Ocean Global Shipping dan PT. Samudra Naga Global. Dimana PT. Hendratna Plywood membayar  hutangnya kepada salah  satu Kreditornya, yakni  PT.  Samudra  Naga  Global  pada  saat  14  (empat    belas)    hari    setelah    permohonan  pailit didaftarkan  di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan adanya pembayaran tersebut, syarat kepailitan dalam  UU  No.  37  Tahun  2004  yaitu  adanya  2  (dua)  kreditor  atau  lebih  dan  suatu  utang  yang  telah jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih  menjadi  tidak  terpenuhi  lagi.  Lebih  lanjut  hal  tersebut  menimbulkan permasalahan    yaitu    dimana    PT.    Hendratna    Plywood    yang    telah  membayar  utangnya  menuntut agar  kepailitan  dibatalkan.  Sedangkan  PT.  Ocean  Global  Shipping  menuntut  agar  PT.  Hendratna Plywood  tetap  dipailitkan  meskipun  utang  terhadap  salah  satu  Kreditor  telah  dibayar    lunas.  Namun pada  akhirnya  Pengadilan    Niaga    pada    Pengadilan    Negeri    Jakarta    Pusat    dengan    putusan    No. 16/2010.  Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst  menjatuhkan  putusan  pailit  kepada  PT.  Hendratna  Plywood  dengan segala akibat hukumnya.
Kata Kunci : Utang, Pailit, Kreditor, PT. Hendratna Plymood

## A.  Latar Belakang
Pertumbuhan  dan  perkembangan  perekonomi  di  Indonesia  pada  prinsipnya  tidak dapat dipisahkan dari peranan para pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Para pelaku-pelaku ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik oleh
 Pengajar Fakultas Hukum UNBARI
karena  tersedianya  beberapa  faktor  penunjang  serta  iklim  berusaha  yang  mendukung. Adapun faktor-faktor penunjang tersebut antara lain adalah 1 : sumber daya manusia, sumber daya  alam,  ilmu  pengetahuan  dan  tekonologi,  budaya,  dan  sumber  daya  modal.  Di  antara faktor-faktor  tersebut  di  atas,  faktor  yang  sangat  penting  adalah  sumber  daya  modal, mengingat modal merupakan motor pengerak bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya.
Setiap  organisasi  ekonomi  dalam  bentuk  dan  skala  apapun  selalu  membutuhkan dana  cukup  agar  laju  kegiatan  usahanya  dapat  terwujud  sesuai  dengan  perencanaannya. Kebutuhan  dana,  adakalanya  dapat  dipenuhi  sendiri  (internal)  sesuai  dengan  kemampuan pemilik  usaha,  akan  tetapi  adakalanya  tidak  dapat  dipenuhi  sendiri.  Untuk  itu  dibutuhkan dana bantuan dari pihak lain (eksternal) yang bersedia membantu menyediakan dana dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain.
Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha pada umumnya baik perorangan maupun badan usaha. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya disebut sebagai pelaku usaha yang solvable . Sebaliknya pelaku  usaha  yang  sudah  tidak  dapat  membayar  utang-  utangnya  disebut insolvable ,  atau dalam keadaan tidak mampu lagi untuk membayar.
Suatu  usaha  tidak  selalu  berjalan  dengan  baik  dan  lancar,  sering  kali  keadaan keuangan  pelaku  usaha tersebut  sudah  sedemikian  rupa  hingga  sampai  pada  suatu  keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang- utangnya yang telah jatuh tempo. Para Kreditor yang mengetahui bahwa Debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berusaha untuk terlebih dahulu mendapatkan pelunasan atas piutangnya.
Para kreditor mungkin saja memaksa debitornya untuk menyerahkan barang-barang guna  pelunasan  hutang-hutangnya,  atau  dapat  juga  debitor  diminta  untuk  melakukan perbuatan  yang  hanya  menguntungkan  satu  atau  beberapa  kreditor  saja  sedangkan  kreditor yang lainnya dirugikan. Tindakan Kreditor atau perlakuan Debitor yang demikian jelas akan memberikan  ketidakpastian  bagi  Kreditor  lain  yang  beritikad  baik  yang  tidak  ikut mengambil barang-barang Debitor sebagai pelunasan piutangnya, sehingga piutang Kreditor yang  beritikad  baik  tersebut  tidak  terjamin  pelunasannya.  Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di atas,  maka  dibutuhkan  suatu  lembaga  yang  dapat  menyelesaikan  masalah  dan  dapat memberikan  suatu  kepastian  hukum,  sehingga  kejadian-kejadian sebagaimana disebut di atas dapat dicegah. Adapun lembaga ini dikenal pula dengan istilah lembaga kepailitan.
1 Herlan    Firmansyah,    “Bahan    Kuliah    :    Pertumbuhan    Ekonomi”, http://erlan-abuhanifa. blogspot.com/2009/04/bahan-kuliah-pertumbuhan-ekonomi.html, 2 September 2019
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Sri Redjeki Hartono mengatakan bahwa:
“ Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam  keadaan  berhenti  membayar/tidak  mampu  membayar.  Lembaga  kepailitan mencegah/menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak  adil  dan  dapat  merugikan  semua  pihak,  yaitu:  menghindari  eksekusi  masal  oleh Debitor atau Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri.” 2
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini,  hukum   kepailitan  diperlukan  untuk mengatur mengenai  cara  pembagian  hasil  penjualan  harta  debitor  untuk  melunasi  piutang      masing- masing      kreditor      berdasarkan      urutan      prioritasnya.      Sebelum  dibagikan  kepada  para kreditor, harta debitor oleh pengadilan diletakkan terlebih dahulu di bawah sita umum. 3
Sejarah  hukum  kepailitan  di  Indonesia  berawal  sejak  tahun  1905,  yaitu  dengan  adanya pengaturan kepailitan dalam “ Verordening op Het Failissement en Surseance   van   Betaling vor      de      European      in      Indonesia ” 4 ( Failissement Verordening ,  Peraturan  Kepailitan), Staatsblad 1905  Nomor  217 juncto  Staatsblad 1906  nomor  348. Faillissement  verordening selanjutnya  disingkat  FV  di  Indonesia,  yang  berlaku  bagi  orang-orang  yang  tunduk  pada Hukum  Perdata  Barat  dan  juga  untuk  orang-orang  yang  menundukkan  diri  pada  Hukum Perdata  Barat. 5 Kemudian  setelah  Indonesia  merdeka  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  FV dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.
Pada  tanggal  22  April  1998,  Pemerintah  Indonesia  menyempurnakan peraturan kepailitan tersebut  dengan  mengundangkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang. 6
Undang–Undang  Nomor  4  Tahun  1998  ini  tidaklah  mencabut  FV,  tetapi  hanya menambah  dan  merubahnya.  Dibuatnya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998  ini  adalah untuk memenuhi isi Letter of Intent yang telah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan International  Moneter  Fund (“ IMF ”),  sebagai  syarat  bagi  Indonesia  untuk
2 Sri  Redjeki  Hartono, Hukum  Perdata  Sebagai  Dasar  Hukum  Kepailitan  Modern , JurnalHukum Bisnis, Volume 7, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999. hal. 22
3 Emmy  Yuhassarie,” Undang–Undang  Kepailitan  dan Perkembangannya ,”  Makalah  disampaikan  pada  Lokakarya Terbatas Makalah-Makalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta 26 – 28 Januari 2004, hal. XV
4 Sutan  Remi  Sjahdeini, Hukum  Kepailitan:  Memahami  Failissement  Verording  Juncto  Undang-Undang  nomor  4 tahun 1998 ; Jakarta: Pustaka Grafiti Utama, 2002, hal 1
5Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung : P.T. Alumni, 2006, hal. 7
6 “Sejarah       hukum       kepailitan”, http://www.slideshare.net/joehasan/sejarah-hukum- kepailitan-di-indonesia , 2 September 2019
memperoleh  dana  pinjaman  dari  IMF. 7 Pada  tanggal  18  Oktober  2004  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang,  dimana  hal  tersebut  menyebabkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1998  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Adapun  tujuan  dari  dibentuknya  Undang-Undang Kepailitan  tersebut  adalah  untuk  mewujudkan  penyelesaian  masalah  utang  piutang  secara cepat, adil, terbuka dan efektif. 8
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (untuk  selanjutnya  disebut  “ UU No. 37 Tahun 2004 ”):
“ Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”
Kepailitan pada dasarnya merupakan realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam  Pasal  1131  dan  Pasal  1132 Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.
Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa:
“Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah  ada  maupun  yang  baru  ada  dikemudian  hari  menjadi  tanggungan  untuk segala perikatan perseorangan.”
Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa:
“Kebendaan  tersebut  menjadi  jaminan  bersama  bagi  semua  orang  yang mengutangkan  padanya,  pendapatan  penjualan  benda-benda  itu  dibagi-bagi menurut  keseimbangan,  yaitu  menurut  besar  kecilnya  piutang  masing-masing, kecuali  apabila  diantara  para  berpiutang  itu  ada  alasan-alasan  yang  sah  untuk didahulukan.”
Kedua pasal tersebut di atas memberikan jaminan kepastian hukum kepada kreditor bahwa  kewajiban  debitor  akan  tetap  dipenuhi  dengan  jaminan  seluruh  harta  kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari atau yang lebih dikenal dengan istilah jaminan umum.
Kepailitan harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU  No.  37  Tahun  2004  sehingga  Debitor  dapat  dinyatakan  pailit  dengan  suatu  keputusan Pengadilan.  Syarat  Debitor  dapat  dinyatakan  pailit  adalah  apabila  Debitor  mempunyai  dua
7 Sjahjeini, Op.Cit., hal 35 8 Widjanarko,  Dampak Implementasi  Undang-Undang  Kepailitan  Terhadap  Sektor  Perbankan ,  Jurnal  Hukum Bisnis, Volume 8, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999 hal 73

## Nur Fauzia, Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Pembayaran Utang Oleh Kreditor Pada Saat Permohonan
Pailit Diajukan (Studi Kasus: Kepailitan PT. Hendratna Plymood)
atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan  dapat  ditagih.  Permohonan  pernyataan  pailit  harus  diajukan  kepada  Pengadilan  Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.
Kepailitan  dapat  diajukan  atas  permohonan  Debitor  sendiri  atau  oleh seorang Kreditor  maupun  beberapa  orang  Kreditor,  Kejaksaan  untuk  kepentingan  umum,  Bank Indonesia  dalam  hal  Debitornya  adalah  Bank,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (dahulu  BAPEPAM) dalam hal Debitornya adalah  Perusahaan Efek, Bursa Efek,  Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian,  dan  Menteri  Keuangan  dalam  hal  debitornya adalah  Perusahaan  Asurasi,  Perusahaan  Reasuransi,  Perusahaan  Pembiayaan,  dan  Dana Pensiun.  Pailit  adalah  suatu  keadaan  di  mana  debitor  tidak  mampu  untuk  melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. 9
Putusan  pernyataan  pailit  mengubah  status  hukum  seseorang  menjadi  tidak  cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya lagi sejak dijatuhkannya  putusan  pernyataan  pailit  tersebut.  Dengan  adanya  putusan  pernyataan  pailit ini,  akan  mempengaruhi credietwaardigheid debitor,  artinya  adalah  si  debitor  tidak  akan mudah mendapatkan kredit. 10
Ada  beberapa  faktor  penting  dibuatnya  suatu  peraturan  mengenai  kepailitan  dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:
a.      Untuk  menghindari  perebutan  harta  Debitor  apabila  dalam  waktu  yang  sama  ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya kepada Debitor.
b.      Untuk  menghindari  adanya  Kreditor  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  yang menuntut  haknya      dengan      cara      menjual      barang      milik      Debitor      tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
c.      Untuk  menghindari  adanya  kecurangan-kecurangan  yang  dilakukan  oleh  salah seorang  Kreditor  atau  Debitor  sendiri.  Misalnya,  Debitor  berusaha  untuk  memberi keuntungan  kepada  seorang  atau  beberapa  orang  Kreditor  tertentu  sehingga Kreditor  lainnya  dirugikan,  atau  adanya  perbuatan  curang  dari  Debitor    untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan  maksud  untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.
Untuk  dapat  dimohonkan  pailit,  UU  No.  37  Tahun  2004  mewajibkan  bahwa seorang  Debitor  yang  mempunyai  2  (dua)  atau  lebih  Kreditor  dan  tidak  membayar  lunas
9 M. Hadi Shubhan, “ Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Pengadilan ,” Jakarta: Kencana, 2009. hal. 1
10 Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran , Jakarta: Pridnya Paramita, 1982, hal 42
sedikitnya 1 (satu) utang  yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih  Kreditornya.  UU  No.  37  Tahun  2004  telah mengatur  secara tegas  tentang  syarat permohonan  pailit  terhadap  Debitor,  akan  tetapi  dalam  praktek  atau  kenyataannya  ada beberapa putusan pengadilan yang kurang tepat dalam menerapkan syarat permohonan pailit tersebut di atas. 11
Salah  satu  contoh  kasus  penyelesaian  utang  Debitor  terhadap  Kreditor melalui kepailitan  yang  dalam  prosesnya  kurang  tepat  dalam  menerapkan  ketentuan  syarat permohonan  pailit  dalam  UU  No.37  Tahun  2004  adalah  kasus  kepailitan  PT.  Hendratna Plywood dengan para Kreditornya yaitu PT. Ocean Global Shipping dan PT. Samudra Naga Global.  Dimana  PT.  Hendratna  Plywood  membayar  hutangnya  kepada  salah  satu Kreditornya,  yakni  PT.  Samudra  Naga  Global  pada  saat  14  (empat    belas)    hari    setelah permohonan pailit  didaftarkan  di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Dengan  adanya  pembayaran  tersebut,  syarat  kepailitan  dalam  UU  No.  37  Tahun 2004  yaitu  adanya  2  (dua)  kreditor  atau  lebih  dan  suatu  utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan dapat  ditagih  menjadi  tidak  terpenuhi  lagi.  Lebih  lanjut  hal  tersebut  menimbulkan permasalahan    yaitu    dimana    PT.    Hendratna    Plywood    yang    telah  membayar  utangnya menuntut agar kepailitan dibatalkan. Sedangkan PT. Ocean Global Shipping menuntut agar PT. Hendratna Plywood tetap dipailitkan meskipun utang terhadap salah satu Kreditor telah dibayar  lunas. Namun pada akhirnya Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat    dengan    putusan    No.  16/2010.  Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst  menjatuhkan  putusan  pailit kepada PT. Hendratna Plywood dengan segala akibat hukumnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap kepailitan PT. Hendratna Plywood oleh para Kreditornya, PT.  Samudra Naga Global dan PT. Ocean Global Shipping. yang berjudul, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan  Pembayaran  Utang  Oleh  Kreditor  Pada  Saat  Permohonan  Pailit Diajukan (Studi Kasus: Kepailitan PT. Hendratna Plywood) ”.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan di atas, rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
11 Parwoto Wignjo Sumarto, Hukum Kepailitan Pandang , Jakarta: PT.Tatanusa, 2003, hal 168
1) Bagaimanakah  penerapan  ketentuan  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang dalam proses kepailitan PT. Hendratna Plywood?
2)  Apakah akibat hukum yang timbul dari pembayaran utang PT.  Hendratna Plywood kepada  PT.  Samudra  Naga  Global  terkait  kepailitan  yang  sudah  didaftarkan permohonan pailitnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?
D.  Penerapan  ketentuan  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang Dalam  Proses Kepailitan PT. Hendratna Plywood
Suatu  permohonan  kepailitan  dapat  dikabulkan  apabila  telah  memenuhi  syarat- syarat kepailitan yang diatur di dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004. Adapun syarat-syarat kepailitan dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Berdasarkan  syarat-syarat  kepailitan  tersebut  di  atas,  dapat  dijabarkan  bahwa  agar debitor dapat dinyatakan pailit maka wajib dipenuhinya kriteria- kriteria sebagai berikut 12 : 1. Adanya utang;
2. Minimal salah satu utang telah jatuh tempo;
3. Minimal salah satu utang dapat ditagih;
4. Adanya debitor;
5. Adanya kreditor;
6. Minimal adanya 2 (dua) kreditor atau lebih;
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga; dan
8.  Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:
a. Pihak Debitor sendiri;
b. Satu atau lebih Kreditor;
c. Jaksa untuk kepentingan umum;
d. Bank Indonesia jika debitornya bank;
12 Munir Fuady, Op. Cit. , hal. 8
e.  Bapepam  (sekarang  Otoritas  Jasa  Keuangan)  jika  debitornya  perusahaan  efek, bursa  efek,  lembaga  kliring  dan  penjaminan,  dan  lembaga  penyimpanan  dan penyelesaian; atau
f. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana  pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.
Apabila  seluruh  syarat-syarat  yuridis  kepailitan  tersebut  di  atas  terpenuhi,  maka majelis hakim “menyatakan pailit” Debitor.
Dikaitkan    dengan    kasus    kepailitan    PT    HPL,    syarat-syarat    yuridis  kepailitan sebagaimana dimaksud di atas dapat dianalisis sebagai berikut:
1. Adanya utang
Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik  dalam  mata  uang  Indonesia  maupun  mata  uang  asing,  baik  secara  langsung  maupun yang  akan  timbul  di  kemudian  hari  atau  kontinjen,  yang  timbul  karena  perjanjian  atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
Dapatkah  suatu bill  of  lading dianggap  sebagai  perjanjian  yang menimbulkan kewajiban  yang  dapat  dinyatakan  dalam jumlah  uang? Bill  of lading /  surat muat atau  yang lebih  dikenal  sebagai  tanda  terima  barang  -  barang  yang  diberikan  oleh  pengangkut  kepada pengirim barang. 13 Berdasarkan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa:
“ bill  of  lading (konosemen)  adalah  suatu  surat  bertanggal,  dimana  si  pengangkut menerangkan bahwa ia telah menerima barang barang tersebut untuk diangkutnya  ke suatu tempat,  tujuan  tertentu  dan  menyerahkannya  disitu  kepada  seseorang  tertentu  begitu  pula menerangkan dengan syarat syarat apakah barang barang itu akan diserahkan”
Sebagai  dokumen  induk  dalam  pengangkutan  laut, bill  of  lading atau  konosemen mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
a. sebagai tanda terima barang;
b. sebagai bukti pemilikan atas barang;
c. sebagai bukti perjanjian pengangkutan laut.
Setelah barang - barang dimuat di atas kapal, kemudian pengangkut menerbitkan bill of  lading yang  juga  merupakan  bukti  bagi  kepentingan  si  pengirim  dan  pengangkut  tentang
13 Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Melalui Laut Menurut Undang-Undang Pelayaran Nmor 17 Tahun 2008, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/307/40/3/Chapter%20II.pdf, 20 September2019
adanya  perjanjian  pengangkutan  diantara  mereka.  Dalam United  Nations  Convertion  on  the Carriage  of  Goods  by  Sea tahun    1978, bill  of lading adalah  dokumen  yang    membuktikan adanya kontrak pengangkutan laut ( contract of carriage by sea ).
Salah  satu  fungsi bill  of  lading adalah  sebagai  bukti  adanya  perjanjian pengangkutan  laut.  Dan  atas  pengangkutan  laut  tersebut  menimbulkan  kewajiban  yang dinyatakan  dalam  sejumlah  uang  yang  dibuktikan  dengan  diterbitkannya  suatu invoice . Dalam kasus PT HPL ini, PT OGS dan PT SNG membuktikan bahwa adanya utang dengan alat bukti berupa bill of lading dan invoice.
Bukti adanya utang dari PT OGS adalah sebagai berikut:
a. Bill of Lading (B/L) Nomor COSU 6002355140 tertanggal 2 Januari 2008;
b. Invoice Nomor  060896  tertanggal  17  Januari  2008  sebesar  USD 20.200,-;
c. Invoice Nomor 060897 tertanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp 100.000,-
Bukti adanya utang dari PT SNG adalah sebagai berikut:
a. Bill of Lading Nomor 086X000420 tertanggal 31 Desember 2007;
b. Bill of Lading Nomor 086Y000001 tertanggal 3 Januari 2008
c. Bill of Lading Nomor 086Y000148 tertanggal 21 April 2008;
d. Invoice Nomor 004118 sebesar USD 800,- dan USD 10,- tertanggal 4   Januari 2008;
e. Invoice Nomor 004117 sebesar USD 1250,- dan USD 10,- tertanggal 4 Januari 2008;
f. Invoice Nomor 004723 sebesar USD 800,- dan USD 10,- tertanggal 21 April 2008.
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  syarat adanya utang telah terpenuhi dengan bill of lading dan invoice.
2.   Minimal salah satu utang telah jatuh tempo
Utang  yang  telah  jatuh  waktu  atau  jatuh  tempo  dapat  didefinisikan  sebagai  utang yang  dengan  lampaunya  waktu  penjadualan  yang  ditentukan  di  dalam  perjanjian  kredit  itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya. 14
Berdasarkan  bukti  berupa Invoice tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  PT OGS dan PT SNG secara nyata memiliki utang yang sudah jatuh tempo terhadap PT HPL.

## 3. Minimal salah satu utang dapat ditagih
Utang  yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang  yang dapat ditagih. Dengan demikian berdasarkan bukti berupa Invoice tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
14 Sultan Remy Sjahdeini,  Hukum  Kepailitan: Memahami Undang-Undang  No. 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitam dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hal 57
piutang milik PT OGS dan PT SNG terhadap PT HPL adalah utang yang dapat ditagih karena telah jatuh tempo / jatuh waktu.

## 4.   Adanya debitor
Debitor dapat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau menurut  undang-undang  yang  pelunasannya  dapat  ditagih  di muka  pengadilan.  Dalam kasus ini PT HPL telah terbukti secara nyata memiliki utang terhadap PT OGS dan PT SNG, sehingga syarat adanya debitor telah terpenuhi.
5.   Adanya kreditor
Kreditor  dapat  didefinisikan  sebagai  orang  yang  mempunyai  piutang  karena perjanjian  atau  menurut  undang-undang  yang  pelunasannya  dapat  ditagih  di  muka pengadilan. PT OGS dan PT SNG telah terbukti secara nyata memiliki piutang terhadap PT HPL sebagaimana ternyata dalam bill of lading dan invoice tersebut di atas , sehingga syarat adanya kreditor telah terpenuhi.
6.   Minimal ada 2 (dua) kreditor atau lebih
Berdasarkan  dalil-dalil  dan  pembuktian dari  kuasa hukum PT HPL sebagaimana telah  dikutip  penulis  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  PT  HPL  telah  membayar utangnya terhadap PT SNG sebesar USD 2870,- yang dibuktikan dengan Bukti Pembayaran PT HPL kepada PT SNG tanggal 19 Maret 2010 sebesar USD 2870,-.
Namun  menurut  keterangannya,  PT  SNG  menolak  pembayaran  tersebut  berdasarkan  Surat Pernyataan  Direktur  PT  SNG  tertanggal  22  Maret  2010  yang    pada    pokoknya    berisi pernyataan    penolakan    setiap    pembayaran    /  transfer  yang  dilakukan  oleh  PT  HPL  tanpa melalui mekanisme kepailitan.
Didukung  dengan  adanya  2  (dua)  buah  surat  pernyataan  berdasarkan  Bukti  Surat Pernyataan  Rini  Sutanto  (Staff  PT  HPL  dalam  pailit)  tertanggal  25  Januari  2011,  dan  bukti Surat  Pernyataan  Direktur  Utama  PT  HPL  (dalam  pailit)  Noor  Hendratna  tertanggal  26 Januari  2011,  yang  pada  intinya  kedua  surat  tersebut  menyatakan  bahwa  terhitung  sejak tanggal 19 Maret 2010 atau pada saat uang sebesar USD 2870,- tersebut ditransfer kepada PT SNG  sampai  dengan  dibuatnya  surat  tersebut,  uang  yang  telah  dibayarkan  tersebut  tidak pernah  dikembalikan  kepada  PT  HPL,  yang  mana  hal  ini  bertentangan  dengan  pernyataan penolakan pembayaran yang dikeluarkan oleh PT SNG sebelumnya.
Maka  berdasarkan  uraian  tersebut  Penulis  menyimpulkan  bahwa  PT  SNG  telah melakukan  penerimaan  secara  diam-diam  atau  telah  memberikan  persetujuan  secara  diam-
diam  terhadap  pembayaran  yang  telah  dilakukan  oleh  PT  HPL.  Dimana  berdasarkan ketentuan  dalam  Pasal  1347  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam- diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.
Dan  penjelasan  Prof.  Subekti  dalam  bukunya Hukum  Perjanjian (2002:  40)  yang menyatakan  bahwa: “….  Hal-hal  yang  selalu  diperjanjikan  menurut  kebiasaan  dianggap secara  diam-diam  dimasukkan  dalam  perjanjian,  meskipun tidak  dengan  tegas  dinyatakan. Oleh  karena  dianggap  sebagai  diperjanjikan atau  sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap”.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  hal  yang  merupakan suatu  kebiasaan  dianggap  secara  diam-diam  telah  dimasukkan  dalam  perjanjian.  Dimana dalam dunia bisnis atau perdagangan pada umumnya suatu utang dianggap telah lunas ketika dilakukan pembayaran oleh Debitor, tanpa harus menunggu dikeluarkannya suatu surat atau tanda bukti lunas dari Kreditor. Selain hal tersebut antara PT HPL dan PT SNG tidak pernah diperjanjikan bahwa pembayaran baru akan diterima ketika dikeluarkannya suatu surat atau tanda  bukti  lunas,  sehingga  sudah  sepatutnya  kebiasaan-kebiasaan  dalam  dunia  bisnis  atau perdagangan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian di antara mereka yang  mengakibatkan  pembayaran  oleh  PT  HPL  kepada  PT  SNG  adalah  sah  dan  telah diterima  dengan  baik.  Dengan  persetujuan  atau  kesepakatan  diam-diam  itu,  maka  berlaku mutlaklah asas konsensualitas yang merupakan kekuatan undang-undang bagi para pihak.
Oleh  karena  PT  SNG  telah  menerima  secara  diam-diam  pembayaran  utang  yang dilakukan oleh PT HPL, maka berdasarkan hal tersebut di atas serta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang berbunyi:
“Perikatan-perikatan hapus karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai,  diikuti  dengan  penyimpanan  atau  penitipian;  karena  pembaruan  utang;  karena perjumpaan  utang  atau  kompensasi;  karena  percampuran  utang;  karena  pembebasan utang;  karena  musnahnya  barang  yang  terutang;  karena  kebatalan  atau  pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri”.
Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1)  PT  SNG  mengetahui    bahwa  PT  HPL  telah    melakukan    pembayaran  terhadap utangnya, yang mana menurut teori pengetahuan ( vernemings theorie ), kesepakatan terjadi  pada  saat  pihak  yang  melakukan  pembayaran  mengetahui  bahwa pembayarannya  telah  diketahui  oleh  pihak  yang  menerima  pembayaran  tersebut, atau dapat diartikan PT SNG telah sepakat atau setuju untuk menerima pembayaran tersebut;
2)  Walaupun  PT  SNG  mengeluarkan  surat  pernyataan  penolakan  pembayaran  yang telah  dilakukan  oleh  PT  HPL  namun  dengan  tindakannya  tidak  mengembalikan uang  yang  telah  ditransfer  oleh  PT  HPL  tersebut  hingga  putusan  Peninjauan Kembali  dibacakan,  dan  oleh  karena  PT  SNG  telah  menerima  secara  diam-diam pembayaran  dari  PT  HPL.  Maka  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  1381  Kitab Undang-  Undang  Hukum  Perdata,  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  PT  HPL menyebabkan  perikatannya  dengan  PT  SNG  menjadi  hapus,  dan  oleh  karena  hal tersebut piutang PT SNG terhadap PT HPL menjadi hapus pula, demikian PT SNG tidak dapat disebut lagi sebagai kreditor dari PT HPL. Oleh sebab itu syarat adanya 2  (dua)  kreditor  atau  lebih  yang  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-undangan menjadi tidak terpenuhi.
7.  Pernyataan  pailit  dilakukan  oleh  pengadilan  khusus  yang  disebut  dengan  “Pengadilan Niaga”
Pengadilan yang berwenang memutus perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan  Pembayaran  Utang  adalah  Pengadilan  Niaga.  Permohonan  pernyataan  pailit  diajukan kepada  Ketua  Pengadilan  Niaga.  PT  OGS  dan  PT  SNG  dengan  surat  permohonannya tertanggal  4  Maret  2010,  yang  ditandatangani  oleh  Kuasa  Hukumnya  mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register Nomor: 16/PAILIT /2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Sehingga syarat pernyataan pailit dilakukan oleh oleh Pengadilan Niaga terpenuhi.
8.   Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang
Adapun   pihak-pihak   yang   berwenang   untuk   mengajukan   suatu permohonan pailit terhadap Debitor adalah sebagai berikut:
a.  Pihak Debitor;
b.  Satu atau lebih Kreditor;
c.  Jaksa untuk kepentingan umum;
d.  Bank Indonesia jika debitornya bank;
e.  Bapepam  (sekarang  Otoritas  Jasa  Keuangan)  jika  debitornya  adalah  perusahaan efek,  bursa  efek,  lembaga  kliring  dan  penjaminan,  dan  lembaga  penyimpanan dan penyelesaian; atau
f. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.
Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui kuasa hukum / advokat dari pemohon  kecuali jika  pemohonnya  adalah  Kejaksaan,  Bank  Indonesia,  Bapepam  (sekarang Otoritas Jasa Keuangan), atau Menteri Keuangan.
Dalam  kasus  ini,  PT  OGS  dan  PT  SNG  sebagai  kreditor  dari  PT  HPL  berwenang mengajukan  permohonan  kepailitan  pada  kepaniteraan  Pengadilan  Niaga  di  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan melalui kuasa hukumnya masing-masing dan berturut-turut yaitu Soenyoto, SH. dan Sugeng Purwanto, SH. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, syarat permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh satu atau lebih kreditor telah terpenuhi.
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa penerapan syarat kepailitan menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 terhadap kepailitan PT HPL tidak memenuhi seluruh persyaratan yuridis kepailitan yang diwajibkan, adapun syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat adanya 2 (dua) kreditor atau lebih, kondisi ini terjadi karena pada saat putusan Pengadilan Niaga tanggal 31 Maret 2010 dibacakan oleh majelis  hakim  status  PT  HPL  sebagai  Debitor  hanya  memiliki  1  (satu)  kreditor  yakni  PT OGS.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka Penulis berpendapat  bahwa majelis hakim  dalam  putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor  16  /  PAILIT.  2010/PN.  NIAGA.JKT.PST kurang  tepat  dalam  menerapkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004.  Oleh karena  tidak  terpenuhinya  syarat-  syarat  yuridis  kepailitan  yang  diwajibkan  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  maka seharusnya  majelis  hakim  pada  Pengadilan  Niaga Jakarta Pusat tidak seharusnya menyatakan PT HPL pailit dengan segala akibat hukumnya. D.  Akibat  Hukum  dari  Pembayaran  Utang  PT.  Hendratna  Plywood  kepada  PT.
Samudra  Naga  Global  terkait  Kepailitan  Yang  Sudah  Didaftarkan  Permohonan Pailitnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004  diatur  bahwa  Debitor yang mempunyai 2 (dua) Kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas  permohonan  satu  atau  lebih  kreditornya.  Hal  ini
berarti,  syarat  kepailitan  yaitu  adanya  minimal  2  (dua)  kreditor  atau  lebih  dan  adanya  satu utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih  wajib  dipenuhi  pada  saat  putusan  pailit dibacakan.
Putusan  pernyataan  pailit  dapat  mengakibatkan  Debitor  yang  dinyatakan  pailit kehilangan segala hak keperdataannya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah  dimasukan  ke  dalam  harta  pailit. 15 Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  kewenangan Kurator untuk mengurus dan atau melakukan pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit  diucapkan  meskipun  terhadap  putusan  tersebut  diajukan  upaya  hukum  berupa  kasasi atau peninjauan kembali. Setiap perikatan Debitor yang terbit atau lahir setelah putusan pailit dibacakan maka perikatan tersebut tidak dapat dibayarkan dari harta pailit. Jika ketentuan ini dilanggar oleh si Debitor pailit, maka perbuatannya tersebut tidak akan mengikat harta pailit tersebut,  kecuali  perikatan  yang  dibuat  tersebut  mendatangkan  keuntungan  terhadap  harta pailit.
Dapat  disimpulkan  bahwa  selama  belum  terdapat  putusan  hakim  terhadap permohonan  pernyataan  pailit  seorang  Debitor,  maka  Penulis  berpendapat Debitor masih berwenang  untuk  melakukan  pengelolaan  dan  pengurusan  termasuk  pemindah  tanganan seluruh  harta  kekayaannya.  kewenangan  itu  baru  hilang  setelah  Pengadilan  Niaga  dalam putusannya  menyatakan  Debitor  pailit. 16 Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  PT  HPL  telah melakukan  pembayaran  utangnya  kepada  PT  SNG  sebelum  adanya  putusan  pailit  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembayaran PT HPL kepada PT SNG adalah sah secara yuridis.
Akan  tetapi  pembayaran  oleh  PT  HPL  kepada  PT  SNG  tersebut  masih  dapat dibatalkan,  karena  menurut  ketentuan  dalam  Pasal  45  UU  No.  37  Tahun  2004  dinyatakan bahwa  pembayaran  suatu  utang  yang  sudah  dapat  ditagih  hanya  dapat  dibatalkan  apabila dapat dibuktikan bahwa:
a. Penerima  pembayaran  mengetahui  bahwa  permohonan  pernyataan  pailit  Debitor sudah didaftarkan, atau
b. Dalam  hal  pembayaran  tersebut  merupakan  akibat  dari  persekongkolan  antara debitor  dan  kreditor  dengan  maksud  menguntungkan  kreditor  tersebut  melebihi kreditor lainnya.
15 Ahmad   Yani   dan   Gunawan   Widjaja, Kepailitan   (Seri   Hukum   Bisnis) ,   Jakarta   : Rajagrafindo  Persada, 2004, hal. 30
16 Sultan Remy Sjahdeini, OpCit, hal 156
Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan tuntutan pembatalan berdasarkan ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 UU No. 37 Tahun 2004 adalah Kurator. Dan tidak ada satu ketentuan dalam UU  No.  37  Tahun  2004  yang  menyatakan  bahwa  Kreditor  dapat  mengajukan  tuntutan pembatalan  terkait  hal  tersebut  di  atas,  Kreditor  hanya  dimungkinkan  untuk  mengajukan bantahan  terhadap  tuntutan  Kurator  tersebut  (jika  ada).  Menurut  penafsiran  terhadap ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tersebut, diketahui bahwa apabila Kreditor  menginginkan  agar  dilakukan  permohonan  pembatalan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 UU No. 37 Tahun 2004, Kreditor dapat memintanya kepada Kurator untuk mengajukan permintaan pembatalan pembayaran yang telah dilakukan Debitor tersebut. 17
Lebih lanjut dalam analisisnya dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004,  Penulis berpendapat bahwa tindakan penolakan pembayaran yang dilakukan  oleh  PT  SNG  tidak  dapat  dianggap  sebagai  suatu  tindakan  pembatalan pembayaran suatu utang.
Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  dalam  persidangan  diketahui  bahwa  pembayaran utang yang dilakukan oleh PT HPL kepada PT SNG tersebut tidak pernah dikembalikan oleh PT SNG bahkan sampai putusan Peninjauan Kembali dibacakan. Dengan demikian, Penulis berpendapat bahwa penolakan pembayaran oleh PT SNG tersebut yang tidak diikuti dengan tindakan pengembalian uang yang diterimanya merupakan suatu tindakan penerimaan secara diam-diam yang dilakukan oleh PT SNG sehingga pembayaran yang dilakukan oleh PT HPL sebelum adanya putusan pailit adalah sah secara hukum dan penerimaan pembayaran secara diam-diam  yang  dilakukan  oleh  PT  SNG  menyebabkan  perikatannya  dengan  PT  HPL menjadi  hapus  demikian  berakibat  Kreditor  yang  awalnya  berjumlah  2  (dua)  Kreditor menjadi hanya berjumlah 1 (satu) kreditor yang memenuhi persyaratan sebagai Kreditor.
Sedangkan              keluarnya              Putusan              Pengadilan              Niaga              Nomor 16/PAILIT.2010/PN.NIAGA.JKT.PST   yang  menyatakan   bahwa   pembayaran utang yang dilakukaon  leh  PT  HPL  kepada  PT  SNG  jauh  lebih  kecil  jumlahnya  dibandingkan  dengan jumlah  hutang  terhadap  PT  OGS  bukan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  beritikad  baik, melainkan dipandang sebagai upaya penghindaran persyaratan pernyataan pailit adalah tidak sesuai  dengan  UU  No.  37  Tahun  2004.  Penulis  berpendapat  bahwa judex  facti tidaklah
17 Sultan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hal 256
berhak untuk menilai ada atau tidaknya itikad buruk dalam pembayaran utang yang dilakukan oleh PT HPL dan pelunasan utang merupakan bagian hak asasi Debitor yang mutlak.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  Penulis  berpendapat  bahwa Penulis    tidak    setuju    dengan    Putusan    Pengadilan    Niaga    Nomor 16/Pailit.2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang  menyatakan  PT  HPL  pailit  dengan  pertimbangan majelis  hakim  bahwa  pembayaran  dari  PT  HPL  kepada  PT  SNG  bukan  merupakan  suatu itikad  baik,  dan  karenanya  tidak  dapat  diterima.  Penulis  berpendapat  bahwa judex  facti dalam putusannya tidak tepat dalam  menerapkan ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 45 jo. Pasal  47  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004.  Sehingga  seharusnya  pada  saat  putusan  pailit dibacakan, Debitor terbukti secara nyata hanya memiliki 1 (satu) kreditor yaitu PT OGS, dan dengan  tidak  dapat  dibuktikan  adanya  kreditor  lain  dari  PT  HPL  pada  saat  diputuskannya permohonan  pernyataan  pailit  oleh  Pengadilan  Niaga,  maka  seharusnya  PT  HPL  tidak dipailitkan.
Pendapat Penulis ini diperkuat dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung dan beberapa  Putusan  Pengadilan  Niaga  terkait  dengan  pembayaran  salah  satu  utangnya  oleh Debitor sebelum putusan pailit dibacakan, yaitu antara lain:
a.      Putusan    Mahkamah  Agung  dalam    perkara    Leo    Andyanto    melawan    PT Astria Raya Bank No. 26K/N/1999 tanggal 12 September 1999,  yang menyatakan bahwa syarat  Pasal  1  ayat  1  UU  No.  4  Tahun  1998,  adanya  2  (dua)  atau  lebih  Kreditor tidak  terpenuhi,  karena  itu  permohonan  pernyataan  pailit  ditolak  oleh  Mahkamah Agung Republik Indonesia;
b.   Putusan Mahkamah Agung dalam perkara PT Kreasi Tifadata melawan PT. Kujang Arlita No. 867 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 19 November 2010, yang menyatakan bahwa Pemohon  Kasasi  tidak  dapat  membuktikan  adanya  kreditur  lain,  sehingga  tidak memenuhi  ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004,  sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Pailit harus ditolak;
c.      Putusan  Pengadilan  Niaga  dalam  perkara  PT  Bank  Global  International  Tbk. melawan  PT  Inter  World  Steel  Mills  Indonesia,  Ong  Ka  Bee,  Wong  Kam  Lim. Nomor 12/Pailit.2003/ PN.Niaga/Jkt.Pst,  yang menyatakan bahwa kreditor sebagai pihak  yang  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  tidak  dapat  membuktikan adanya kreditor lain, sehingga permohonannya ditolak oleh Pengadilan Niaga;
d.  Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara PT Bank UOB Indonesia melawan Lukman Priosoetanto  &  Soenaryo  Prioseotanto  No.  38  /  Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst,  yang
menyatakan bahwa Pengadilan Niaga menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan  oleh  Kreditor,  karena  ternyata  Kreditor  tidak  dapat  membuktikan  adanya Kreditor lain sebagaimana yang didalilkan oleh Kreditor.

## E.  Tinjauan  terhadap  “Penolakan”  Pembayaran  Utang  Yang  Dilakukan  oleh PT.

## Samudra Naga Global Dikaji Dari Konsep Itikad Baik
Dalam  UU  No.  37  Tahun  2004  maupun  peraturan  perundang-undangan  lain  yang berlaku  di  Indonesia,  tidak  ada  ketentuan  yang  melarang  Debitor  untuk  melakukan pelunasan  utang  yang  dimiliki  terhadap  Kreditornya,  termasuk  pelunasan  yang  dilakukan selama  proses  permohonan  kepailitan  sedang  berlangsung.  Dalam  kasus  ini,  PT  HPL  telah melakukan pembayaran lunas terhadap utangnya kepada PT SNG pada saat proses kepailitan di Pengadilan Niaga sedang berlangsung, namun PT SNG menyatakan menolak pembayaran utang  yang  telah  dilakukan  oleh  PT  HPL  tersebut  dan  penolakan  PT  SNG  tersebut  tidak diikuti dengan pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh PT HPL.
Dalam pertimbangannya majelis hakim pada Pengadilan Niaga berpendapat bahwa “pembayaran  utang  yang  dilakukan  oleh  PT  HPL  kepada  PT  SNG  jauh  lebih  kecil jumlahnya  dibandingkan  dengan  jumlah  hutang  terhadap  PT  OGS,  sehingga  tindakan pembayaran  tersebut  bukan merupakan  perbuatan itikad baik”. Jika dilihat dari pendapat majelis hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa  majelis  hakim  tidak  pernah  menyatakan pembayaran    yang  dilakukan  oleh  PT  HPL  kepada  PT  SNG  adalah  tidak  sah,  namun  yang dipermasalahkan  adalah  PT  HPL  membayar  utang  yang  jumlahnya  lebih  kecil  yaitu  utang kepada PT SNG. Penulis berpendapat bahwa majelis hakim dengan pendapatnya ini kurang tepat  dalam  menerapkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, dikarenakan  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  tidak  ada  satu  ketentuanpun  dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  melarang  Debitor  untuk  membayar utangnya  kepada  Kreditornya,  dan  tidak  ada  pula  larangan  bagi  PT  HPL  untuk  membayar utang yang jumlahnya lebih kecil kepada PT SNG terlebih dahulu daripada utangnya kepada PT OGS, sehingga pendapat majelis hakim terkait pembayaran PT HPL tersebut berdasarkan itikad  yang  tidak  baik  adalah  sesuatu  yang  sangat  subjektif  sifatnya  dan  tidak  didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku.
Berikut  pada  kesempatan  ini  pula  Penulis  bermaksud  untuk  menjelaskan  secara singkat  mengenai  konsep  itikad  baik  itu  sendiri.  Asas  itikad  baik  berasal  dari  hukum Romawi  yang  dikenal  sebagai bonafides , bona secara  harfiah  dapat  diartikan  sebagai  niat,
dan fides secara  harfiah  dapat  diartikan  sebagai  jujur.  Di  Indonesia  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata mempergunakan istilah itikad baik dalam 2 (dua) pengertian, yaitu pertama dalam pengertian subjektif yang mana dapat diartikan sebagai suatu kejujuran, hal ini  terdapat  dalam  pasal  530  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  seterusnya  yang mengatur  mengenai  kedudukan  berkuasa  ( bezit ),  itikad  baik  dalam  arti  subjektif  ini  dapat pula  diartikan  sebagai  sikap  batin  atau  suatu  keadaan  jiwa. 18 Menurut  Siti  Ismijati  Jenie, pengertian kedua yaitu  itikad  baik  dalam  arti  objektif  yang  mana  dapat  diartikan  sebagai kepatutan, hal ini dirumuskan pula dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  yang  berbunyi  sebagai  berikut  “suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad baik”.  Mengutip  Pasal  1338  ayat  3  tersebut,  lebih  lanjut  Beliau  memaparkan  kejujuran (itikad  baik)    tidak    terletak    pada    keadaan    jiwa  manusia,    akan    tetapi    terletak    pada tindakan  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  dalam  melaksanakan  janji,  jadi  kejujuran disini bersifat dinamis, “kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.
Dalam perkembangannya itikad baik telah menjadi asas yang penting dalam hukum kontrak  dan  diterima  di  berbagai  sistem  hukum,  akan  tetapi  itikad  baik  masih  merupakan sesuatu  yang  kontraversial.  Perdebatan  utama  adalah  yang  berkaitan  dengan  definisi  itikad baik  itu  sendiri,  dalam  kenyataannya  sangat  sulit  menemukan  pengertian  yang  jelas  tentang itikad  baik.  Pendapat  Allan  E.  Farsnworth  bahwa  dimana  itikad  baik  diterima,  pasti  timbul perbedaan dalam mengartikan itikad baik tersebut. 19 Akibatnya tidak ada makna tunggal dari definisi  itikad  baik.  Dalam  hukum  kontrak  sendiri  definisi  dari  itikad  baik  sangat  sedikit, bahkan  untuk  negara-negara civil  law yang  memasukan  konsep  itikad  baik  ke  dalam  kitab undang-undang  hukum  perdata  hanya  mengatur  sedikit  saja.  Pasal  242 Handelsgesetzbuch (HGB) Jerman, Pasal 1134 ayat 3 Civil Code Perancis, dan 1374 ayat 3 Burgerlijk Wetboek Belanda  (lama)  serta  Pasal  1338  ayat  3  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  hanya menyebutkan  bahwa  semua  kontrak  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Oleh  karena  hal tersebut  untuk  dapat  memahami  itikad  baik  yang  lebih  jelas  harus  dilihat  pada  penafsiran itikad baik dalam praktik pengadilan secara kasus demi kasus.
18 Siti  Ismijati  Jenie, Pidato  Pengukuhan  berjudul  “Itikad  Baik,  Perkembangan  Dari  Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia” , pada tanggal 10 September 2007
19 Eric M. Holmes, “ A Contextual Study of Commercial Good Faith : Good Faith Disclosure in Contract Formation”, University of Pittsburgh Law Review , Vol 39 No. 3 (1978), hal 400
Merujuk  pada  ketentuan  dalam  Pasal  1338  Ayat  3  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, yurisprudensi, dan doktrin pada umumnya mengartikan itikad baik bersifat objektif jika berada di ranah perikatan, dan dalam ranah hukum benda itikad baik diartikan sebagai sesuatu  yang  bersifat  subjektif. 20 Itikad  baik  dalam  pengertian  subjektif  adalah  kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan dalam pengertian objektif adalah  pelaksanaan  suatu  perjanjian  harus  didasarkan  pada  norma  kepatuhan  atau  apa-apa yang  dirasakan  sesuai  dengan  yang  patut  dalam  masyarakat. 21 Itikad  baik  dalam  peraturan perundang-undangan  kita  merupakan Das  Sollen yang  harus  direfleksikan  dalam  hukum positif.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  Penulis  berpendapat  bahwa  majelis  hakim dalam  putusannya  tersebut  memandang  itikad  baik  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  subjektif, yang  mana  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  perkara  PT  HPL  dikarenakan  hubungan  antara PT  HPL  dengan  para  kreditornya  adalah  hubungan  dalam  ranah  perikatan  sehingga seharusnya  majelis  hakim  memandang  itikad  baik  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  objektif bukan sesuatu yang  bersifat  subjektif.  Itikad  baik  dalam  konsep  hukum  yang  berlaku di Indonesia  harus  dapat  direfleksikan  dalam  hukum  positif  yang  ada,  yang  mana  telah diuraikan  sebelumnya  bahwa  tidak  ada  ketentuan  yang  melarang  pembayaran  utang  pada saat  proses  kepailitan  berlangsung  dan  tidak  ada  pula  larangan    bagi    Debitor    untuk membayar  utang  yang  jumlahnya lebih  kecil kepada Kreditornya, maka pendapat majelis hakim  dalam  perkara  PT  HPL  tersebut  tidak  didasarkan  pada  norma-norma  hukum  yang cukup.
Selain  hal  tersebut  di  atas,  tindakan  PT  SNG  yang  menyatakan  menolak pembayaran  utang  oleh  PT  HPL  tanpa  diikuti  dengan  pengembalian  uang  yang  telah diterimanya  bahkan  hingga  putusan  Peninjauan  Kembali  dibacakan,  menurut  Penulis merupakan  suatu  bentuk  itikad  tidak  baik  dari  PT  SNG.  Penulis  berpendapat  tujuan  dari penolakan PT SNG tersebut adalah untuk mempailitkan PT HPL bukan untuk mendapatkan pelunasan terhadap piutang  yang dimilikinya.  Hal ini jelas sekali bertentangan dengan asas keseimbangan  yang dianut dalam UU No. 37 Tahun 2004  yaitu terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
20 Anonim,              “ Perlu              ada              Kepastian              Hukum              Soal                Iktikad              Baik” , http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524946678eefe/perlu-ada-kepastian-hukum-soal-  iktikad-baik ,  26  November 2019
21 Meliala Qirom Samsudin, “Itikad Baik”, http://kamusbisnis.com/arti/itikad-baik/, 26 November 2014

## F. Kesimpulan
1.  Berdasarkan    hasil    analisis    terhadap    Putusan    Pengadilan    Niaga    pada  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor:  16/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan  Kasasi Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  428  K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan  Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 034 PK/Pdt.Sus/2011 berturut-turut yang  diucapkan  dalam  persidangan  tetanggal  7  April  2010,  17  Juni  2010,  dan  26  April 2011  yang  pada  intinya  dengan  segala  pertimbangan  hakim  menjatuhkan  putusan  pailit kepada  PT  HPL  dengan  segala  akibat  hukumnya  adalah  kurang  tepat  atau  tidak  sesuai dalam  penerapan  syarat-  syarat  yuridis  pengajuan  permohonan  pailit  sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004.  Penulis  dalam analisisnya  berpendapat  bahwa  syarat  adanya  minimal  2  (dua)  kreditor  atau  lebih  tidak terpenuhi, dikarenakan kondisi pada saat putusan Pengadilan Niaga       pada Pengadilan Negeri    Jakarta  Pusat  Nomor:  16/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST  tanggal  7  April 2010 dibacakan statusnya PT HPL saat itu hanya memiliki 1 (satu) kreditor saja yakni PT OGS,    sedangkan    PT    SNG  telah    kehilangan    statusnya  sebagai    Kreditor  dengan dilakukannya pembayaran oleh PT HPL kepada PT SNG. Oleh karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yuridis kepailitan sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat (1)  UU No.  37 Tahun  2004  dan dikuatkan dengan beberapa yurisprudensi  yang telah dikeluarkan  oleh  putusan  Mahkamah  Agung  dan  putusan  Pengadilan  Niaga  yang  telah disebutkan dalam analisisnya, maka menurut pendapat Penulis seharusnya PT HPL tidak dipailitkan.
2.      Akibat  hukum  yang  timbul  dari  dilakukannya  pembayaran  utang  oleh  PT  HPL  kepada PT  SNG  pada  saat  permohonan  kepailitan  sudah  didaftarkan  di  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  adalah  sah  menurut  hukum  karena  tidak  ada  satupun ketentuan  baik  dalam  UU  No.  37  Tahun  2004  maupun  peraturan  perundang-undangan lain  di  Indonesia  yang  melarangnya  hal  tersebut.  Dalam  analisisnya  dan  berdasarkan beberapa  pertimbangan  yang  ada  Penulis  berpendapat  bahwa  Debitor  demi  hukum kehilangan  haknya  untuk  mengurus  dan  melakukan  perbuatan  hukum  serta  kepemilikan terhadap harta kekayaannya setelah diucapkannya putusan pailit, sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan termasuk pembayaran utang yang dilakukan oleh PT HPL adalah sah menurut hukum dan ditambah dengan dalam putusannya  majelis hakim tidak pernah menyatakan tindakan PT HPL tersebut adalah tidak sah.
3.  Dalam  pertimbangnya  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  pembayaran  utang  yang dilakukan  oleh  PT  HPL  kepada  PT  SNG  yang  jumlahnya  lebih  kecil  dibandingkan dengan utangnya kepada PT OGS adalah bukan merupakan perbuatan itikad baik. Terkait hal  ini  dalam  analisisnya  Penulis  berpendapat  bahwa  majelis  hakim  memandang  hal  ini secara  subjektif  tanpa  didasarkan  pada    norma-norma    hukum    yang    berlaku,    dimana seharusnya    dalam  kepailitan  PT  HPL  ini  jika  majelis  hakim  hendak  menggunakan konsep  itikad  baik  harus  dilakukan  pertimbangan  secara  objektif  bukan  subjektif, ditambah  dengan  penolakan  pembayaran  utang  yang  dilakukan  oleh  PT  SNG  tersebut telah  terbukti  secara  nyata  dan  menyakinkan  dengan  tidak  diikuti  pengembalian  uang yang  diterimanya  dari  PT  HPL  tersebut  bahkan  hingga  putusan  Peninjauan  Kembali diucapkan  oleh  majelis  hakim.  Sehingga  Penulis  dalam  kesimpulannya  berpendapat bahwa majelis hakim kurang tepat dalam memandang konsep itikad baik terkait kasus ini, dan tindakan penolakan PT SNG tersebut bukanlah suatu perbuatan yang didasarkan pada itikad baik melainkan perbuatan yang didasarkan pada niat untuk mempailitkan PT HPL sehingga  terjadinya  penyalahgunaan  pranata  dan  lembaga  kepailitan  oleh  kreditor  yang tidak beritikad baik.

## G. Rekomendasi
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  adapun  beberapa  saran  yang  ingin Penulis  sampaikan  yang  sekiranya  dapat  dijadikan  bahan  masukan  kedepannya  adalah sebagai  berikut: Pertama, Pengadilan  hendaknya  dalam  memutus  suatu  perkara  kepailitan haruslah  lebih  cermat  dan  teliti  dalam  menerapkan  ketentuan-ketentuan  dalam  UU  No.  37 Tahun  2004  sebagai  dasar  hukum  kepailitan,  dalam  hal  syarat  jumlah  minimum  kreditor tidak terpenuhi pada saat putusan pailit dibacakan, maka hendaknya majelis hakim menolak permohonan  pailit  yang  telah  diajukan  dan  menyarankan  agar  kreditor  yang  bersangkutan mengajukan  gugatan  melalui  Pengadilan  Negeri  untuk  kasus  perdata  biasa. Kedua, Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  kedudukannya  sebagai  regulator  hendaknya  dapat belajar  dari  kasus-  kasus  yang  pernah  ada  sebelumnya,  sehingga  perlu  dipertimbangkan apakah  diperbolehkan  pembayaran  utang  sebelum  putusan  pailit  dibacakan,  jika  ternyata nantinya  Pemerintah  berpendapat  bahwa  hal  semacam  ini  diperbolehkan  atau  tidak diperbolehkan,  maka  hendaknya  dibuat  suatu  peraturan  tambahan,  dapat  dalam  bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, atau Surat Edaran Mahkamah Agung  yang pada intinya mengatur hal tersebut sehingga dapat terciptanya suatu kepastian hukum di Indonesia
dan  tidak  terjadi  lagi  penyalahgunaan  pranata  dan  lembaga  kepailitan  oleh  Kreditor  yang tidak beritikad baik.

## H. DAFTAR PUSTAKA
Kartono . Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran . Jakarta: Pridnya Paramita, 1982. Sastrawidjaja,  Man  S. Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang . Bandung: P.T. Alumni, 2006.
Shubhan, M.  Hadi. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Pengadilan . Jakarta: Kencana, 2009.
Sjahdeini,  Sutan  Remi. Hukum  Kepailitan:  Memahami  Failissement  Verordening  Juncto Undang – Undang nomor 4 tahun 1998 . Jakarta: Pustaka Grafiti Utama, 2002.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986