## Islamic Good Corporate Governance (Tinjauan dalil dan teori)
Arivatu Ni’mati Rahmatika , Universitas KH A.Wahab Hasbullah (UNWAHA) Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam.
Arivaturahmatika@gmail.com
Abstrak
Islam  mengajarkan  seluruh  aspek  kehidupan, termasuk  didalamnya  adalah persaudaraan  antar  sesama,  yang  biasa  disebut  dengan  ukhuwah.  Ukhuwah  yang selanjutnya  diartikan  sebagai  persaudaraan  memiliki  peran  penting  dalam  hubungan antara  perusahaan  dengan  tenaga  kerjanya,  karena  persaudaraan  atau  ukhuwah dianggap  mampu  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  kondusif  sehingga  mampu meningkatkan profesionalitas antara perusahaan dan tenaga kerja.
Role  and  The  Composition  of  Board terdiri  pada  Pemberian  remunerasi (kompensasi),  keterbukaan  dan  kejujuran  sisi  laporan  keuangan  dan  hubungan  baik antar  sesama  manusia  baik  yang  terlibat  didalamnya  maupun  yang  tidak  terlibat dalam  usahanya,  sama  halnya  juga  dengan good  corporate  governance dalam  islam juga terdapat aturannya.
Kata Kunci: Islam, GCG, aturan

## Pendahuluan
Tenaga  kerja  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  berjalannya  aktivitas perusahaan,  potensi  bagi  tiap-tiap  sumberdaya  manusia  harus  dapat  dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pengelola perusahaan agar tercapai apa yang diinginkan, sebuah perusahaan  tidak  bisa  tergantung  kepada  mesin  seratus  persen,  secanggih  apapun teknologi,  perusahaan  tetap  membutuhkan  sumberdaya  manusia.  Hal  tersebutlah maka  dapat  dikatakan  bahwasannya  sumber  daya  manusia  yang  dalam  hal  ini  aalah tenaga  kerja  dijadikan  sebagai  aspek  terpenting dalam  berjalannya  kegiatan perusahaan untuk mendapatkan output yang maksimal.
Merujuk  pada  hal  tersebut,  maka  perusahaan  membutuhkan  loyalitas  para tenaga  kerjanya,  perusahaan  diharuskan  dan  diharapkan  untuk  menempuh  beberapa
cara  untuk  meningkatkan  kepedulian  tenaga  kerja  terhadap  perusahaannya.  Cara tersebut  dapat  diaplikasikan  dengan  cara  peningkatan  kompetensi  tenaga  kerjanya, misalnya  melalui  pemberian  kompensasi  lebih  terhadap  tenaga  kerjanya.  Pemberian kompensasi  lebih  terhadap  tenaga  kerja  merupakan  bentuk  kepedulian  perusahaan terhadap tenaga kerjanya selain itu, pemberian kompensasi tambahan juga dilakukan guna untuk menumbahkan semangat kerja kepada tenaga kerja.
Lingkungan kerja  yang  baik dan kondusif juga  dijadikan perusahaan sebagai cara  untuk mendapatkan  output  yang  dihasilkan,  karena  dengan  hal  yang  demikian akan  mampu  meningkatkan  kemampuan  kinerja  bagi  para  tenaga  kerja  yang  ada dalam  perusahaan.  Perusahaan  diharapkan  mampu  memberikan  ruang  lebih  luas kepada  tenaga  kerja  untuk  lebih  menunjukkan  kemampuan  dan  menghargainya,  hal tersebut  dapat  ditempuh  dengan  cara  pemberian  pelatihan  dan  pendidikan  terhadap tenaga kerja.
Setiap  tenaga  kerja  mempunyai  tujuan  untuk  bergabung  pada  perusahaan, yang mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dan tidak sedikit tenaga kerja  yang mengharapkan adanya tambahan materi maupun non materi  dari  keputusannya  untuk  bergabung  dengan  perusahaan.  Karena  hal tersebutlah  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasannya  antara  tenaga  kerja  dan perusahaan memiliki hubungan semacam simbiosis mutualisme, saling membutuhkan diantara kedunya.
Tenaga  kerja  dan  perusahaan  sama-sama  memiliki  hak  dan  kewajibannya. Hak  bagi  perusahaan  adalah  mendapatkan  loyalitas  dari  tenaga  kerjanya,  dan  hak tenaga kerjanya adalah mendapatkan imbalan dari loyalitasnya. Untuk meningkatkan maupun  menumbuhkan  loyalitas  tenaga  kerja  tersebut  maka  perusahaan  dituntut untuk  menempuh  berbagaimacam  cara  yang  contohnya  sudah  disebutkan sebelumnya,  dan  bagi  tenaga  kerja  yang  menginginkan  pendapatan  lebih  dari
perusahaan maka juga diharuskan untuk memenuhi kewajibannya sebagai karyawan pada perusahaan tersebut.
Sejarah  telah  mencatat,  bahwasannya  persaudaraan  antar  sesama  muslim mampu  menakhlukkan  kekuatan  besar,  sehingga  mampu  membentuk  sekolompok masyarakat yang kokoh dan bersatu untuk membentuk sebuah peradaban. Dari situlah maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasannya  persaudaraan  merupakan  manifestasi sebuah  ketaan  kepada  Alloh  yang  telah  melahirkan  sifat  sifat  baik  kepada  manusia yaitu lemah lembut dan kasih sayang.
Seperti  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  bahwasannya  islam  mengatur berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  persaudaraan  antar  sesama,  persaudaraan  antar sesama  bisa  juga  ditunjukkan  melalui  pemberian  hadiah,  pemberian  hibah dan pemberian-pemberian  lainnya  yang  hal  tersebut  bukti  bahwasannya  islam mengajarkan rasa kasih sayang antar sesama.
Islam mengajarkan umatnya untuk perduli terhadap sesama, keperdulian antar sesame  dapat  ditunjukkan  walau  dalam  perusahaan  yang  notabene  bertujuan  untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya.  Islam juga mengajarkan prinsip kerjasama yang  didalamnya  ditekankan  pola  saling  suka  dan  saling  ridho.  Maka  dari  itu, terdapat beberapa cara untuk tetap menjalankan tujuan dari perusaahn yaitu profit dan juga tetap menjalankan ajaran islam yang berupa kasih sayang.
                                                                                                
Orang-orang  beriman  itu  Sesungguhnya  bersaudara.  sebab  itu  damaikanlah (perbaikilah  hubungan)  antara  kedua  saudaramu  itu  dan  takutlah  terhadap  Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Al-Hujurat: 10)
Remunerasi  diartikan  sebagai  penghargaan  yang  diberikan  kepada  karyawan dalam  bentuk  uang  atau  bukan  uang  berdasarkan  jabatan,  kinerja,  dan/atau  tempat kedudukan dan ditujukan untuk: (1) memberikan penghargaan atas kinerja yang telah dicapai  pegawai;  (2)  meningkatkan  motivasi  dan  komitmen  pegawai;  dan  (3) mendapatkan dan mempertahankan pegawai terbaik. 1
Dalam  tesisnya,  Ilham  Tahar    yang  berjudul  kajian  system  remunerasi berbasis  kinerja  (studi  kasus  pada  Bank  Indonesia)  menhasilkan  kesimpulan bahwasannya remunerasi pada BI yang diberikan kepada karyawannya berbeda-beda sesuai  dengan  tempat  kerjanya  walaupun  nilai  kinerjanya  menunjukkan hasil  yang sama.
Hifdzul  Muhammad  S,  dalam  tulisannya  yang  berjudul  pengaruh  system remunerasi  terhadap  kinerja  karyawan  Sub  direktoran  SDM  PT.Pos  Indonesia (persero) remunerasi berpegaruh sebesar 22,7% dibandingkan dengan factor lainnya, dalam penelitian tersebut penyesuaian gaji dasar yang diberikan kepada karyawannya dianggap penting untuk dipertimbangkan.
Joseph  E.O.  Abugu dalam  tulisannya  yang  berjudul Monitoring  directors’ remuneration,  fat  cat  packages and  perks  of  of ﬁce menyimpulkan existing  rules monitoring  directors’  remunerations  packages are  ineffective.  The  rules  do  not address directors’ pecks, expenses and other perquisites of ofﬁce. Often these pecks are  more  valuable  to  the  director  than  the  actual  remuneration  package  and  they constitute a veritable avenue for dissipating company capital.
Berdasar  pada  beberapa  tulisan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwasannya remunerasi dianggap sebagai variable penunjang untuk membentuk loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Berikut adalah ayat yang menjelaskan bahwasannya perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya bukan pada tahtanya:
1 Ilham Tahar, Kajian sustem remunerasi berbasis kinerja (studi kasus pada Bank Indonesia), tesis UI, Jakarta, 2012,  hal. 5
                                                                                                                            
                                 
Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al- Hujuraat: 13)
Berangkat  dari  ayat  tersebut,  pada  hakekatnya,  dalam  islam  yang membedakan  adalah  ketaqwaannya.  Sedangkan  jabatan  baik  itu  direktur  ataupun bawahan  itu  adalah  jenjang  karir  dunia  yang  juga  didukung  oleh  islam,  yaitu  pada hadis:
ِﺮْﻣَﺄِﺑ  ُﻢَﻠ ْﻋَأ  ْﻢُﺘْﻧَأ ْﻢُﻛﺎَﯿْﻧُد
“Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.” (HR. Muslim, no. 2363)
Dari  kedua  dalil tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwasannya  islam mendukung  adanya  perkembangan  keilmuan  dan  perkembangan  karir  namun  tetap menghargai  antar  sesama.  Selanjutnya  dalam  hal  pemberian  remunerasi,  merupakan salah  satu  cara  untuk  menunjukkan  adanya  keperdulian dan  penghargaan  kepada karyawan/tenaga  kerja.  Yang  dalam  sikap  manusiawinya  tenaga  kerja  akan memberikan  loyalitas  tinggi  kepada  pihak  perusahaan  jika  memang  menerima penghargaan tersebut.
Dalil  berikutnya  adalah  menjelaskan  bahwasannya  segala  sesuatu  harus diserahkan pada ahlinya, yaitu:
اَذِإ َﺪﱢﺳُو ُﺮْﻣَ ْﻷا ﻰَﻟِإ ِﺮْﯿَﻏ ِﮫِﻠْھَأ ِﺮِﻈَﺘْﻧﺎَﻓ َﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا ) يرﺎﺨﺒﻟا
(
Apabila  perkara  diserahkan  kepada  orang  yang  bukan  ahlinya  maka  tunggulah kiamat. (HR Al-Bukhari dari Abi Hurairah)
Riwayat  diatas, menunjukkan  bahwasannya  islam  memberikan  kebebasan kepada manusia atas segala urusan. Selanjutnya mengenai remunerasi, tergantung tiap perusahaannya,  namun  jika  merujuk  pada  penelitian  yang  sudah  disebutkan  diatas, maka  disimpulkan  bahwasannya  remunerasi  bukan  satu-satunya  faktor  untuk meningkatkan  kinerja  yang  menumbuhkan  loyalitas  karyawan,  terdapat  faktor  lain didalamnya.  Untuk  mengetahui  apa  saja  dan  seberapa  besar  pengaruhnya  terhadap kinerja maka diserahkan pada ahlinya yang dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan selaku ahli dalam bidangnya.
Accounting  atau  Accountancy  adalah  seni  dalam  mengukur,  berkomunikasi dan  menginterpretasikan  aktivitas  keuangan.  Secara  luas,  akuntansi  dikenal sebagai "bahasa bisnis". 2
Akuntansi  sering  disebut  juga  sebagai  “Bahasanya  dunia  usaha”  karena informasi  ekonomi  yang  dihasilkan  umumnya  berbentuk  angka-angka,  sedangkan suatu usaha dalam suatu perusahaan outputnya berupa angka juga. Perusahaan  yang menggunakan  informasi  secara  efektif  akan  mendapatkan  kesempatan  untuk melakukan  sesuatu  lebih  dahulu  (lebih  cepat),  lebih  benar  (efektif)  dan  lebih  murah (efisien) dibanding pesaingnya, karena informasi merupakan kebutuhan user sebagai dasar  dalam  pengambilan  keputusan.  Huang  et  al  (1999)  menyatakan  bahwa
2 Apa itu Accounting ? Apa tugas dan tanggung jawab seorang Accounting?, https://blog.lokerbandaaceh.com/2017/01/apa-itu-accounting-apa-tugas-dan.html, diakses pada 30 Oktober 2017
“Informasi  yang  tidak  berkualitas  dapat mengakibatkan  keputusan-keputusan  yang diambil oleh user tidak berkualitas sehingga dapat menimbulkan kerugian. 3
Produk  akhir  akuntansi  adalah  laporan  keuangan,  dimana  dalam  laporan keuangan  dibutuhkan  oleh  pengguna  adalah  informasi  yang  dapat  dipercaya. Sehubungan  dengan  diperlukannya  informasi  yang  ada  dilaporan  keuangan rekanan bisnis  dibutuhkan  auditing.  Akuntansi  dan  auditing  memiliki  hubungan yang  erat selain itu auditing merupakan bagian dari akuntansi. Auditing merupakan bagian dari disiplin akuntansi. Keberadaan auditing menjebatani laporan keuangan yang disajikan klien  dimana  sering  terjadi  benturan  kepentingan  (conflict  of  interest).  Artinya laporan  keuangan  yang  disajikan  organisasi  (klien)  masih  memuat  kepentingan satu pihak  saja.  Untuk  menghindari  laporan  keuangan  yang  memihak  tersebut harus  di audit oleh auditor independen baru kemudian laporan keuangan bisa disampaikan ke penggunanya (user). 4
Perusahaan  harus  dapat  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai  dengan  kepentingan  perusahaan  dengan  tetap  memperhitungkan  kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 5
Penjelaskan diatas menjelaskan bahwasannya diperlukan adanya keterbukaan keuangan kepada antar stakeholder perusahaan, selain keterbukaan diharuskan adanya kejujuran.  Ayat  berikut  adalah  ayat  tentang  diharuskannya  keterbukaan  dalam pelaporan keuangan:
3 Ely Suhayanti, Kajian kualitas audit terhadap kualitas informasi dalam Laporan Keuangan, Account Vol 1 No 2 Desember 2014, Hal. 118
4 Drs. Surbakti Karo-karo, M.Si., Ak dan M.Rizal Hasibuan SE., M.Si, Pemeriksaan Akuntansi di Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 2011, Hal.6-7
5 Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dikeluarkan oleh komite nasional kebijakan governance 2006, Hal.5
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah[179]  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  dan hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar.  dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang  akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun  daripada  hutangnya.  jika  yang  berhutang  itu orang  yang  lemah  akalnya  atau  lemah  (keadaannya)  atau  Dia  sendiri tidak  mampu mengimlakkan,  Maka  hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan  jujur.  dan persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari  orang-orang  lelaki  (di  antaramu).  jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa  Maka  yang  seorang mengingatkannya.  janganlah  saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.  yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan  lebih  menguatkan  persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak  (menimbulkan) keraguanmu.  (Tulislah  mu'amalahmu  itu),  kecuali  jika mu'amalah  itu  perdagangan tunai  yang  kamu  jalankan  di  antara  kamu,  Maka  tidak  ada  dosa  bagi  kamu,  (jika) kamu  tidak  menulisnya.  dan  persaksikanlah  apabila  kamu  berjual  beli;  dan janganlah  penulis  dan  saksi  saling  sulit  menyulitkan.  jika  kamu  lakukan  (yang demikian),  Maka  Sesungguhnya  hal  itu  adalah  suatu  kefasikan  pada  dirimu.  dan
bertakwalah  kepada  Allah;  Allah  mengajarmu;  dan  Allah  Maha  mengetahui  segala sesuatu. (Al-Baqoroh 282)
The  idea  that  the  welfare  of  shareholders  should  be  the  goal  of  the corporation  stems  from  shareholders.status  as  .residual  claimants.  Other stakeholders  in  the  corporation,  such  as  creditors  and  employees  have  relatively specific  claims  to  the  cash  flows  of  the  corporation.  In  contrast,  shareholders  are uncertain  as  to  when  or  how  much  they  will  realize  from  their  investment  in  the corporation, getting their return on investment from the residual only after all other stake  holders  have  been  paid.  Theoretically,  setting  shareholders  as  residual claimants imparts the strongest ince ntive to maximize the company’s value. Because corporations  are  an  important  societal  institution  for  allocating  capital,  this  also benefits society at large. 6
The management literature demonstrates that running organisations based on stakeholder  relationships  is  a  feasible  management  alternative,  especially  for organisations  with  multiple  and  varied stakeholders,  as  is  the  case  with  political organisations.  Stakeholder  theory  details  how  this  approach  may  serve  to  make  a signi ﬁcant  contribution  towards  ach ieving  organisational  objectives. Nevertheless, this classi ﬁcation of stakeholder importance is not in itself enough. It is necessary to understand relationships so as to engage in actions able to meet stakeholder demands on  the  organisation.  Managing  the relationships  with  each stakeholder  should furthermore  pay  attention  to  how  these  are  guided  by organisational  actions  and initiatives  established  with  the  purpose  of  creating, building  and  strengthening  the organisation’s bonds with each respective stakeh older. 7
The stakeholder concept has become a dominant frame of reference for work in business, and organizations are increasingly using stakeholder language as well.
6 Alexander N dkk, Shareholders and stakeholders, http://virtusinterpress.org/additional_files/book_corp_govern/sample_chapter03.pdf diakses pada 30 Oktober 2017 7 Emerson Wagner Mainardes dkk, A Model for stakeholder classification and stakeholder relationships, Management Decision, Vol. 50 Issue 10, Hal. 1877
Industrial relations scholarship and advocacy would bene ﬁt from familiarity and use of  a concept – that  of  stakeholders – that  is typical  of  how  business  academics  and practitioners communicate. 8
The  relations  between  the  subsidiary  and  the  parent  boards  and  how  a governance improvement plan affected the internal dynamics of the organization and helped to clarify the demands of multiple stakeholders. A stakeholder-agency model is  developed  which  emphasises  the  role  of  governance,  the  importance  of  structure and process, and the culture or ethos of boards in which multiple stakeholders may have compatible rather than competing interests. 9
Tulisan-tulisan  diatas  menjelaskan  bahwasannya  hubungan  antar  sesama manusia diharuskan pada hubungan yang baik, kebaikan disini mempunyai arti yang cukup  luas,  manusia  sebagai  sebaik-baik  ciptaan  dianjurkan  untuk  dapat berkonstribusi  positif  kepada  manusia  lainnya.  Berikut  adalah  ayat  bahwasannya manusia adalah makhluk yang paling sempurna:
                                            
Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik- baiknya. (Q.S At-tiin:4)
Seperti  penjelasan  diatas,  selain  dari  itu,  manusia  juga  diharuskan  untuk berbuat baik kepada sesamanya, berikut adalah ayatnya:
                                                                                                                 
                                                                                        
8 Harry J Van Buren III and Michalle Greenwood, Bringing stakeholder theory to industrial Relations, Employee Relations, Vol.33 Issue 1, Hal.7
9 Paul M Collier, Stakeholder accountability: A Field of the implementation of a governance improvement plan, Accounting, auditing &Accountablity Journal Vol 21 Issue:7, Hal. 933
Artinya: jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan  muka-muka  kamu  dan  mereka  masuk  ke  dalam  mesjid,  sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis- habisnya apa saja yang mereka kuasai. (Q.S Al- Isra’: 7)
Paparan  diatas  menjelaskan  bahwasannya, Role  and  The  Composition  of Board terdiri  pada  Pemberian  remunerasi  (kompensasi),  keterbukaan  dan  kejujuran sisi  laporan  keuangan  dan  hubungan  baik  antar  sesama  manusia  baik  yang  terlibat didalamnya maupun yang tidak terlibat dalam usahanya. Islam mengajarkan tata cara kehidupan  manusianya  di  dunia  sebagai  bekal  kebaikan  di  akhirat,  maka  selain  hal ibadah  islam  juga  mengatur  hubungan  antar  sesama  manusia.  Islam  benar-benar memberikan  kebebasan  didalam  hubungan  antar  sesama  manusia  (muamalah), tercatat dalam ushul fiqh yaitu:
ُﺔَﺣﺎَﺑِ ْﻹا ِءﺎَﯿْﺷَ ْﻷا ﻲِﻓ ُﻞْﺻَﻷا
Artinya: asal dari segala sesuatu hukumnya adalah boleh
Penjelasan  lanjutan  dari  hukum  tersebut  adalah  selama  tidak  ada  dalil  untuk mengharamkannya.  Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasannya  pemberian kompensasi  yang  dalam  hal  ini  disebut  dengan  remunerasi  diperbolehkan  dan  bisa dianggap  sebagai  hadiah.  Dikarenakan  pemberian  remunerasi  memiliki  dasar pemberian, baik berupa prestasi maupun kinerja yang baik.
Kejujuran dan keterbukaan merukan suatu kewajiban bagi perusahaan kepada tenaga kerjanya, begitu pula sebaliknya. Karena keterbukaan dan kejujuran dianggap sebagai  unsur  pokok  setiap  hubungan  manusia  dalam  hal  perilaku  berbisnis. Kejujuran dan keterbukaan dimaksudkan adalah dari sisi keuangan, sedangkan urusan lain  yang  berhubungan  dengan  cara  pengembangan  atau  strategi  pengembangan perusahaan dapat disembunyikan oleh pimpinan suatu perusahaan.
Manusia  adalah  makhluk  yang  sempurna  dan  manusia  diharuskan  untuk memberikan manfaat kepada manusia lain terutama disekitarnya, hal tersebut menjadi
dasar  bahwasannya  dalam  segala  usaha,  manusia  dituntut  untuk  memberikan kontribusi  positif.  Diantaranya  jika  secara  islami  dapat  diaplikasikan  dengan pemberian zakat, infaq dan shodaqoh.

## Pembahasan

## 1. Agency Theory
Agency Theory is part of the positivist group of theories which derives from the financial economics literature.It postulates that the firm consists of a nexus of contracts between the owners of economic resources (the principals) and managers (the agents) who are charged with using and controlling those resources. Furthermore,  agency  theory  is  based  on  the premiss  that  agents have  more  information  than principals  and  that  this  information  asymmetry adversely  affects  the  principals’  ability  to  monitor effectively  whether  their interests are being properly served by agents. It also assumes that principals and agents  act  rationally  and  that  they  will  use  the contracting  process  to maximize  their  wealth.  This means  that  because  agents  have  self-seeking motives they  are  likely  to  take  the  opportunity  to  act  against  the interests  of the  owners  of the  firm, for example  by partaking  in  high  levels  of  perquisite consumption (thatis, perks). 10
Teori agensi terfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen. Prins ipal mendelegasikan responsibility desicion making kepada agen. Baik
10 Michael  B.  Adams, Agency  Theory  and  the  Internal  Audit,  Managerial  Auditing  Journal,  Vol  9 Issue: 8, Hal. 8
prinsipal
maupun
agen diasumsikan sebagai orang- orangekonomi yang rasional yang semata-m ata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan. 11
Dari dua kutipan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya teori agensi  mengakibatkan  adanya  hubungan  yang  dianggap  tidak  simetris  antara pemilik dan pengelola suatu perusahaan, hal tersebut dikarenakan teori agensi digunakan  dasaran  untuk  mengetahui  tata  kelola  perusahaan  dan  manajemen keuntungan  suatu  perusahaan.  Karena  hal  itulah  maka  diperlukan  adanya konsep  matang  mengenai  pengelolaan  yang  baik  dan  menghasilkan keuntungan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  dan  direncanakan,  yang selanjutnya disebut Good Corporate Governance.
Teori  keagenan  (Agency  Theory) merupakan  basis  teori  yang mendasari  praktik  bisnis  perusahaan  yang  dipakai  selamaini.  Teori  tersebut berakar  dari  sinergi  teori  ekonomi,  teori  keputusan,  sosiologi  dan  teori organisasi. Oleh karena itu, teori ini telah digunakan oleh berbagai peneliti di bidang  akuntansi,  ekonomi,  keuangan,  pemasaran,  ilmu  politik,  perilaku organisasi dan sosiologi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. 12
11 Eko Raharjo, Teori Agensi dan Teori Stewarship dalam prespektif Akuntansi, ISSN: 1907-6304, Hal. 38
12 Dwi  westi  sholihah,  pengaruh  financial  stability,  external  pressure,  personal  financial  need  fan financial  target  dalam  konsep  fraud  triange  menurut  SAS  No.99  yang  diproduksikan  dengan  rasio keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan, skripsi, universitas widyatama, bandung 2014. Hal. 11
Menurut Tiessen dan Waterhouse (1983) dalam melakukan identifikasi ada empat batasan yang dapat mengurangi hasilhasil yang kurang bermanfaat dari model agensi. 13
1. Model memfokuskan pada Yitigel period behavior (perilaku satu periode).
2. Validitas  deskriptif  manfaat yang  memaksimalkan representasi perilaku dapat dipertanyakan.
3. Model dibatasi oleh tiga orang.
4. Beberapa  penulis berargumen bahwa  banyak  perusahaan  yang tidak  dapat menerima  analisis dari sudut pandang  perjanjian formal.
Hal penting dalam Teori Agensi adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik. Teori  Agensi  menghasilkan  cara  yang penting  untuk  menjelaskan kepentingan yang  berlawanan  antara  manajer  dengan  pemilik  yang merupakan  suatu rintangan.  Sedangkan  dalam  teori  stewardship,  manajer cenderung berusaha memberikan manfaat maksimal pada organsasi dibanding mementingkan tujuannya sendiri. 14
Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu: 15
a. Asumsi tentang sifat manusia. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa  manusia  memiliki  sifat  untuk  mementingkan  diri  sendiri  (self interest),  memiliki  keterbatasan  rasionalitas  (bounded  rationality),  dan tidak menyukai risiko (risk aversion)
13 Eko…., Hal.38
14 Ibid, Hal. 40 15 Wendy  Endrianto,  Analisa  pengaruh  penerapa  basel  dan  Good  corporate  governance terhadapmanajemen  resiko  pada  PT.Bank  Negara  Indonesia  (persero)  Tbk,  Tesis,  Universitas Indonesia, Juli 2010, hal.10
b. Asumsi  tentang  keorganisasian. Asumsi  keorganisasian  adalah  adanya konflik  antar  anggota  organisasi,  efisiensi  sebagai  kriteria  produktivitas, dan adanya Asymmetric Information (AI) antara prinsipal dan agen.
c. Asumsi  tentang  informasi.  asumsi  tentang  informasi  adalah  bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.
Tiga  asumsi  tersebut  diatas,  dalam  islam  dapat  dibatasi  dengan  etika  dan Maqoosid  syariah.  Etika  merujuk  pada  sikap  para  stakeholdernya,  dan maqosid  syariah  merujuk  pada  masing-masing  pribadi  individu,  sehingga dengan kedua hal tersebut, menjadikan tiga asumsi diatas menjadi terkendali.
Wahbah  al-Zuhaili  (1986:1017)  mendefinisikan  maqashid  syari'ah  dengan makna-makna  dan  tujuan-tujuan  yang  dipelihara  oleh  syara'  dalam  seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya,  atau tujuan akhir dari syari'at  dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. 16
Dalam  rangka  pembagian  maqasid  al- syari’ah,  aspek  pertama  sebagai  aspek inti  menjadi  sentral  analisis,  sebab  aspek  pertama  berkaitan  dengan  hakikat pemberlakuan  syariat  oleh  Tuhan,  yaitu  untuk  mewujudkan  kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (usul al- khamsah) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi, adalah din (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), mal (harta), dan aql (akal). 17
Asumsi teori agensi Maqosid Syariah Keterangan/Penjelasan Asumsi  tentang  sifat manusia Hifdzud diin Hifdzul aql Asumsi  ini  menjelaskan bahwasannya manusia
16 Ghofar shidiq, Teori maqasid al- syari’ah dalam hu kum islam, sultan agung vol XLIV No.118 Juni- Agustus 2009, Hal.119
17 Abu  Ishaq  al-Syatibi,  Al-Muwafaqat  fi  Us ủ l  al-Syar ỉ’ah,  Jilid  II  (Cet.  III;  Bayrut:  Dar  Kutub  al - ‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h al.10
mempunyai sifat utama yaitu  mempertahankan  diri dengan cara apapun,
manusia  dapat  menempuh segala  cara  baik  boleh maupun terlarang.  Namun islam member batasan, manusia  dalam  gerak  gerik kehidupan dunianya dibatasi pada agama, agama mengajarkan bahwasannya dianjurkan
bagi  manusia  memberikan sebagian  hartanya,  karena pada hakikatnya harta yang ada sekarang bukanlah miliknya sepenuhnya, islam  memfasilitasi  dengan adanya  zakat,  infak  dan sodaqoh. Selanjutnya manusia  adalah  makhluk yang sempurna
dikarenakan  anugerah  akal, akal  manusia  diciptakan Alloh sedemikian rupa agar manusia  menggunakan  dan mengkreatifitaskan akalnya.
Asumsi tentang keorganisasian Hifdzun Nasl Keorganisasian dalam praktiknya merupakan hubungan  antar  manusia yang terstruktur, dalam praktiknya  hubungan  antar manusia  tidak  bisa  terlepas dengan adanya konflik. Islam mengajarkan penangan  konflik  dengan fikiran yang dingin sehingga tidak mengganggu adanya hubungan antar sesame manusia. Asumsi tentang informasi Hifdzul maal Hifdzun Nafs Informasi dalam asumsi  ini dianggap sebagai komoditas,  karena  dalam bisnis,  tujuan  utama  adalah keuntungan. Dijadikan komoditas dimaksudkan adalah  untuk  mendapatkan keuntungan, diperluka informasi yang tepat.
Informasi  didapatkan  dari orang  yang  dipercaya,  dan informasi juga bermanfaat.
Teori agensi merupakan aspek muamalah, yang hukum awalnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya,
                                                                                               
                                                 
Artinya:  Bacalah  dengan  (menyebut)  nama Tuhanmu  yang  Menciptakan(1), Dia  telah  menciptakan  manusia  dari  segumpal  darah (2). Bacalah,  dan Tuhanmulah  yang  Maha  pemurah (3), yang  mengajar  (manusia)  dengan perantaran  kalam(4), Dia  mengajar  kepada  manusia  apa  yang  tidak diketahuinya (5). (Q.S Al-Alaq: 1-5)
Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya manusia diajarkan dengan perantara qolam,  maka  manusia  dapat  melakukan  segala  sesuatu  dalam  hidupnya asalakan sesuai dengan ajaran Alloh.

## 2. Transaction Cost Theory
Transaction  cost  economics  (TCE)  is  among  the most powerful theories  used  to  explain  the  ways  in  which economic agents  minimise transaction  risks  and  related  costs  through the  governance  of  vertical relationships. 18
The  transaction  cost  approach  to  the  study  of  organizations  has  been applied at three levels of analysis: 19
2. 1The overall structure of the enterprise. This takes the scope of enterprise as  given  and  asks  how  the  operating  parts  should  be  related  one  to
18 Stefanella Staranleri, Traceability and risk: an extended transaction cost prespective, Supplay chain management: an International Journal, Vol.22 Issue: 2, Hal.145
19 Oliver  E  Williamson, The  economics  of  organization:  the  transaction  cost  approach,  American Journal of Sociology, Volume 87, Issue 3 (Nov 1981), Hal. 549
another. Unitary, holding company, and multidivisional forms come under scrutiny when these issues addressed
2. 2The operating parts and asks which activities should be performed within the firm, which out side it, and why. This can be thought of as developing the  criteria  for  and  defining  the  “efficient  boundaries”  of  an  operating unit.
2. 3He  manner  in which  human  assets  are  organized.  The  object  here  is  to match internal governance structures with the attributes
Biaya  transaksi  adalah  biaya  untuk  melakukan  negosiasi,  mengukur  dan memaksakan pertukaran (exchange). biaya transaksi dapat juga diartikan untuk memasukkan tiga kategori yang Iebih luas, yaitu:
1. biaya pencarian dan informasi;
2. biaya  negosiasi  (bargaining)  dan  keputusan  atau  mengeksekusi  kontrak; dan
3. biaya  pengawasan  (monitoring),  pemaksaan,  dan  pemenuhan/pelaksanaan (compliance).
Furubotn dan Ritcher menunjukkan bahwa biaya transaksi adalah ongkos untuk menggunakan  pasar(market  transaction  cost)  dan  biaya  melakukan  hal  unuk memberi  pesanan  (order).  Untuk  masing-masing  tiga  jenis  biaya  transaksi tersebut dapat dibedakan menurut dua tipe:
1. biaya  t ransaksi  ‘tetap’ (‘ fixed’  transaction  costs ),  yaitu  investasi  spesifik yang  dibuat  di  dalam  menyusun  kesepakatan  kelembagaan  (institutional arrangements); dan
2. biaya  transaksi  ‘variabel’ (‘ variable’  transaction  costs ),  yakni  biaya  yang tergantung pada jumlahdan volume transaksi.
Teori biaya transaksi atau transaction cost theory menurut  penjelasan Oliver  E.  Williamson, yang  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa transaksi  adalah  pertukaran  barang  atau  jasa  antara manusia dalam  berbagai batasan. Williamson memandang  berbeda  terhadap  dua  pandangan pengembangan  struktur  yaitu  pasar  dan  organisasi.  Pada  pasar,  pertukaran terjadi  lewat  negosiasi  kontrak  dimana  semua  bagian  diasumsikan  bergerak untuk  kepentingan  pribadi.  Dalam  pandangan  pengetahuan  murni, pertukaran/transaksi  merupakan  kebutuhan  semua  bagian,  dan  harga didasarkan  atas  kepentingan  individual  serta  tangan  tak  kelihatan  (invisible hand) pada perekonomian bebas (sebagian besar adalah penjual dan pembeli) sehingga  pengendalian  biaya  dibutuhkan  oleh  pasar  bebas  (pure market). 20
Dengan pemahaman tersebut di atas kemudian akan memberi penjelasan baru kepada  kita  tentang  organisasi  dalam  perspektif  biaya  transaksi.  Penjelasan pada  pendekatan  yang  dibuat  teori  biaya  transaksi  memungkinkan  kita membuka  perspektif  baru  pula  dengan  lebih  mendalam  bagi  penjelasan sejarah  bisnis  sebuah  perusahaan  (yang  mungkin  tidak  dikenal)  yang  entah muncul  dari  mana,  dan  dalam  waktu  beberapa  tahun  telah  mengambil kepemimpinan  dengan  mantap,  kelihatannya  tanpa  usaha  yang  susah  payah. Penjelasan  yang  selalu  diberikan  untuk  hal  ini  adalah  strategi  yang  unggul, teknologi yang unggul, atau struktur yang ramping. Tetapi ternyata ada fakta baru  yang  menjelaskan  setiap  kasus  perusahaan  pendatang  baru  yang  selalu menikmati keunggulan biaya, biasanya 30 persen (Drucker, 1995). Alasannya berada pada penjelasan teori ini yaitu setiap perusahaan baru pasti mengetahui dan mengelola biaya dari keseluruhan rantai ekonomi pada pasar bebas bukan hanya biaya-biaya pada perusahaannya sendiri. 21
20 Teori biaya transaksi, http://perilakuorganisasi.com/theori-biaya-transaksi-transaction-cost- theory.html , diakses pada 03 Nopember 2017, 07.09
21 Ibid
                                                                                                               
          
Artinya:  Apabila  telah  ditunaikan  shalat,  Maka  bertebaranlah  kamu  di  muka bumi;  dan  carilah  karunia  Allah  dan ingatlah  Allah  banyak-banyak  supaya kamu beruntung. (Q.S Al- Jum’ah: 10)

## 3. Stakeholder Theory
The concept of stakeholder participation has its roots in the business management and public  administration literatures. Stakeholder participation was  not  promi  nent in  the  management  literature  until 1984  when  Freeman wrote  Strategic  Management: A  Stakeholder Approach.  Freeman (1984) states that an organization can be characterized by its relationships with the organization’s  stakeholders. Feeeman (1984) defined a stakeholder as “any group or individual  who  can  affect or  is  affected by the  achievement of  the organizations objectives” . 22
Donaldson  and  Preston  (1995)  developed three  aspects  to  the stakeholder theory: 23 The  descriptive/empirical, the  instrumental, and  the normative (Donaldson & Preston 1995).
3. 1The “descriptive/empirical” aspect  of  stakeholder  theory  is  used  to  describe some characteristic and/or behavior of an organization or development (e.g. example size and type).  This aspect is used to examine and explain the past, present  and future state of  affairs of  an  organization and its  stakeholders (Donaldson & Preston 1995).
3. 2 The “instrumental aspect” identifies the connections, or lack of connections, between stakeholder management and the achievement of the organization or
22 Erick  T.  Byrd, Stakeholders  in  sustainable  tourism  development  and  their  roles:  applying stakeholder theory to sustainable tourism development, Tourism Review, Vol.62 Issues: 2. Hal.7
23 Ibid
development’s objectives and  goals  (Donaldson & Preston  1995).  The instrumental aspect establishes connections  between specific actions and specific end  results.  For example if  a  hotel is  built  in  a  community  then the hotel room inventory would increase in the community.
3. 3 The  “normative  aspect”  is  the  fundamental core  of  the  stakeholder theory. The normative aspect  “is  used  to  interpret the function of  the  corporation, including  the identification of  moral  or  philosophical guidelines for the operation and management of corporations” (Donaldson  &  Preston 1995, p 71).  From the  perspective of the normative aspect,  the  reasoning  behind an organization participating in an activity is because it is the right thing to do. Identification of a stakeholder, from this aspect, is based on the stakeholder’s interest in the organization, not the organization’s interest in the stakeholder. Seperti  halnya  pada  pembahasan Agency  Theory, Dalam  rangka  pembagian maqasid al- syari’ah, aspek pertama sebagai a spek inti menjadi sentral analisis, sebab  aspek  pertama  berkaitan  dengan  hakikat  pemberlakuan  syariat  oleh Tuhan,  yaitu  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  manusia.  Kemaslahatan  itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (usul al-khamsah) dapat diwujudkan dan  dipelihara.  Kelima  unsur  pokok  itu  menurut  al-Syatibi,  adalah  din (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), mal (harta), dan aql (akal). 24 Asumsi teori agensi Maqosid Syariah Keterangan/Penjelasan The descriptive/empirical Hifdzud maal Hifdzul aql Aspek ini menjelaskan bahwasannya teori stakeholder digunakan untuk menjelaskan kebiasaan  anggota  yang berkecimpung  dalam  suatu organisasi, yang selanjutnya  dapat  disebut dengan  organisasi  bisnis yang tujuannya adalah 24 Abu  Ishaq  al-Syatibi,  Al-Muwafaqat  fi  Us ủ l  al-Syar ỉ’ah, Jilid  II  (Cet.  III;  Bayrut:  Dar  Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h al.10
keuntungan. Selain kebiasaan, juga pembelajaran  pada  masa lalu  yang  digunakan  untuk pengambilan kebijakan pada masa selanjutnya. The “instrumental aspect” Hifdzun Nasl Setiap  organisasi  bisnis baik  pada  profit  oriented maupun tidak, selalu dibutuhkan  hubungan  baik antar sesama anggota organisasi.  Hal  tersebut dapat menyebabkan adanya  kenyamanan  kerja dan produktivitas yang meningkat. The “normative aspect” Hifdzud diin Hifdzun Nafs Islam dengan sumber hukum  pertamanya,  telah mengatur segala aspek kehidupan,  baik  ibadah maupun muamalah. Muslim dituntut untuk menaati segala aturan yang ada di dalamnya.
Freeman’s (1984) stakeholder theory has been applied to various areas such as corporate  responsibility  (Buchholz  and  Rosenthal,  2004),  business  ethics  and project management (Turner and Simister, 2000). It has also been used in the context of organizational change (Trader-Leigh, 2002) and in combination with governance theories  of  economic  organizations  such  as  agency  theory,  transaction  cost economics and property  rights theory. We propose that stakeholder theory provides an  interesting  perspective  in  the  management  of  organizational  change projects, because  organizational  change  is  dependent  on  the  resources  possessed  by various stakeholder  groups  and  the  support  of  key  stakeholders.  The focus  of  our research,
therefore, is on a project’s early phases when choosing the most appropriate topics amongst multiple change initiatives. 25
four different types of organizational change projects are identi ﬁed based on these two dimensions: 26
1. Low hanging fruits are changes that lead to assured results with only minor effort. These changes can be implemented as soon as the need for them becomes apparent and are common in situations where there has not been any concrete intention to develop the organization earlier.
2. Continuous improvement means an ongoing series of minor interventions, which creates steady, but marginal, growth (Imai, 1986).
3. Contrary to continuous improvement, strategic development projects require the managers’ attention. The project’s expected results are breakthrough improvements, such as cost structure or competitiveness.
4. Lemons are projects when assessed in detail prove to be impossible or too labor intensive to implement for the expected results, and thus must be dismissed. Imple menting them can diminish managers’ credibility and legitimacy. An example of a lemon is an IT system that does not ful ﬁll its reliability requirements and causes needless expenses and personnel orientation costs.
The concept of stakeholder participation has its roots in the business management and public  administration literatures. Stakeholder participation was  not  promi  nent  in  the  management  literature  until 1984  when  Freeman wrote  Strategic  Management: A  Stakeholder Approach.  Freeman (1984) states that an organization can be characterized by its relationships with the organization’s  stakeholders. Feeeman (1984) defined a  stakeholder as “any
25 Antti peltokorpi, Stakeholder approach for evaluating organizational change projects, International journal of health care quality assurance, Vol 21 Issue: 5, Hal. 420
26 Ibid
group or individual  who  can  affect or  is  affected by the  achievement of  the organizations objectives” . 27
Donaldson and  Preston  (1995)  developed three  aspects  to  the stakeholder theory: 28 The  descriptive/empirical, the  instrumental, and  the normative (Donaldson & Preston 1995).
3. 4The “descriptive/empirical” aspect  of  stakeholder  theory  is  used  to  describe some characteristic and/or behavior of an organization or development (e.g. example size and type).  This aspect is used to examine and explain the past, present  and future state of  affairs of  an  organization and its  stakeholders (Donaldson & Preston 1995).
3. 5The “instrumental aspect” identifies the connections, or lack of connections, between stakeholder management and the achievement of the organization or development’s objectives and  goals  (Donaldson & Preston  1995).  The instrumental aspect establishes connections  between specific actions and specific end  results.  For example if  a  hotel is  built  in  a  community  then the hotel room inventory would increase in the community.
3. 6 The  “normative  aspect”  is  the  fundamental core  of  the  stakeholder theory. The normative aspect  “is  used  to  interpret the function of  the  corporation, including  the identification of  moral  or  philosophical guidelines for the operation and management of corporations” (Donaldson  &  Preston 1995, p 71).  From the  perspective of the normative aspect,  the  reasoning  behind an organization participating in an activity is because it is the right thing to do. Identification of a stakeholder, from this aspect, is based on the stakeholder’s interest in the organization, not the organization’s interest in the stakeholder.
Kasali dalam Wibisono (2007) membagi stakeholders menjadi sebagai berikut: 29
27 Erick  T.  Byrd, Stakeholders  in  sustainable  tourism  development  and  their  roles:  applying stakeholder theory to sustainable tourism development, Tourism Review, Vol.62 Issues: 2. Hal.7
28 Ibid
1. Stakeholders  Internal  dan  stakeholders  eksternal. Stakeholders  internal adalah  stakeholders  yang  berada  di  dalam  lingkungan  organisasi. Misalnya  karyawan,  manajer  dan  pemegang  saham  (shareholder). Sedangkan stakeholders eksternal adalah stakeholders yang berada di luar lingkungan  organisasi,  seperti  penyalur  atau  pemasok,  konsumen  atau pelanggan,  masyarakat,  pemerintah,  pers,  kelompok  social  responsible investor, licensing partner dan lain-lain.
2. Stakeholders  primer,  sekunder  dan  marjinal  Tidak  semua  elemen  dalam stakeholders  perlu  diperhatikan.  Perusahaan perlu  menyusun  skala prioritas.  Stakeholders  yang  paling  penting  disebut  stakeholders  primer, stakeholders yang kurang penting disebut stakeholders sekunder dan yang biasa diabaikan disebut stakeholders marjinal. Urutan prioritas ini berbeda bagi  setiap  perusahaan  meskipun  produk  atau  jasanya  sama.  Urutan  ini juga bisa berubah dari waktu ke waktu.
3. Stakeholders  tradisional  dan  stakeholders  masa  depan  Karyawan  dan konsumen  dapat  disebut  sebagai  stakeholders  tradisional,  karena  saat  ini sudah  berhubungan  dengan  organisasi.  Sedangkan  stakeholders  masa depan adalah stakeholders pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial.
4. Proponents,  opponents,  dan  uncommitted  Diantara  stakeholders  ada kelompok  yang  memihak  organisasi  (proponents),  menentang  organisasi (opponents)  dan  ada  yang  tidak  peduli  atau  abai  (uncommitted). Organisasi perlu mengenal stakeholders yang berbeda-beda ini agar dapat melihat  permasalahan,  menyusun  rencana dan  strategi  untuk  melakukan tindakan  yang  proposional.  5.  Silent  majority  dan  vokal  minority  Dilihat
29 Emy Iryani, Komitmen Stakeholder perusahaan terhadap kinerja sosial dan kinerja keuangan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek), TEsis, Universitas Diponegoro Semarang, 2009, Hal.26-27
dari  aktivitas  stakeholders  dalam  melakukan  komplain  atau  mendukung perusahaan,  tentu  ada  yang  menyatakan  pertentangan  atau  dukungannya secara vokal (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara silent (pasif).
Terdapat  beberapa  alasan  yang  mendorong  perusahaan  perlu  memperhatikan kepentingan stakeholders, yaitu: 30
1. Isu  lingkungan  melibatkan  kepentingan  berbagai  kelompok  dalam masayarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka,
2. Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan,
3. Para  investor  dalam  menanamkan  modalnya  cenderung  untuk  memilih perusahaan  yang  memiliki  dan  mengembangkan  kebijakan  dan  program lingkungan,
4. LSM  dan  pencinta  lingkungan  makin  vokal  dalam  mengkritik perusahaanperusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.
                                                                                                                     
                                                                                                             
                  
Artinya:  Dan  (ingatlah),  ketika  Kami  mengambil  janji  dari  Bani  Israil  (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu
30 Ibid
tidak  memenuhi  janji  itu,  kecuali  sebahagian  kecil  daripada  kamu,  dan  kamu  selalu berpaling. (Q.S Al-Baqoroh: 83)
Wibisono  (2007)  dalam  Yuniarti  (2007)  menyatakan  secara  garis  besar kriteria kepuasan masing-masing stakeholders dapat digambarkan sebagai berikut: 31
STAKEHOLDER KRITERIA KEPUASAN Pemegang Saham Prestasi keuangan Karyawan Kepuasan kerja, gaji, supervise Konsumen Kualitas, layanan, lokasi, harga Kreditor Creditworthiness Komunitas Kontribusi terhadap komunitas Pemasok Transaksi yang memuaskan Pemerintah Kepatuhan terhadap hukum
Seperti  halnya  pada  pembahasan Agency  Theory, Dalam  rangka  pembagian maqasid al- syari’ah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek  pertama  berkaitan  dengan  hakikat  pemberlakuan  syariat  oleh  Tuhan,  yaitu untuk  mewujudkan  kemaslahatan  manusia.  Kemaslahatan  itu  dapat  diwujudkan  jika lima unsur pokok (usul al-khamsah) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi, adalah din (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), mal (harta), dan aql (akal). 32
Asumsi teori agensi Maqosid Syariah Keterangan/Penjelasan The descriptive/empirical Hifdzud maal Hifdzul aql Aspek ini menjelaskan bahwasannya teori stakeholder digunakan untuk menjelaskan kebiasaan  anggota  yang berkecimpung  dalam  suatu organisasi, yang selanjutnya  dapat  disebut dengan  organisasi  bisnis
31 Ibid, hal.28
32 Abu  Ishaq  al-Syatibi,  Al-Muwafaqat  fi  Us ủ l  al-Syar ỉ’ah,  Jilid  II  (Cet.  III;  Bayrut:  Dar Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h al.10
yang tujuannya adalah keuntungan. Selain kebiasaan, juga pembelajaran  pada  masa lalu  yang  digunakan  untuk pengambilan kebijakan pada masa selanjutnya. The “instrumental aspect” Hifdzun Nasl Setiap  organisasi  bisnis baik  pada  profit  oriented maupun tidak, selalu dibutuhkan  hubungan  baik antar sesama anggota organisasi.  Hal  tersebut dapat menyebabkan adanya  kenyamanan  kerja dan produktivitas yang meningkat. The “normative aspect” Hifdzud diin Hifdzun Nafs Islam dengan sumber hukum  pertamanya,  telah mengatur segala aspek kehidupan,  baik  ibadah maupun muamalah. Muslim dituntut untuk menaati segala aturan yang ada di dalamnya.
Daftar Rujukan
1. Al- Qur’an
2. Antti peltokorpi, Stakeholder approach for evaluating organizational change projects, International journal of health care quality assurance, Vol 21 Issue: 5
3. Erick T. Byrd, Stakeholders in sustainable tourism development and their roles: applying stakeholder theory to sustainable tourism development, Tourism Review, Vol.62 Issues: 2
4. Emy Iryani, Komitmen Stakeholder perusahaan terhadap kinerja sosial dan kinerja keuangan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek), TEsis, Universitas Diponegoro Semarang, 2009
5. Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Us ủ l al-Syar ỉ’ah, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M)
6. Michael B. Adams, Agency Theory and the Internal Audit, Managerial Auditing Journal, Vol 9 Issue: 8
7. Eko Raharjo, Teori Agensi dan Teori Stewarship dalam prespektif Akuntansi, ISSN: 1907- 6304
8. Dwi westi sholihah, pengaruh financial stability, external pressure, personal financial need fan financial target dalam konsep fraud triange menurut SAS No.99 yang diproduksikan
dengan rasio keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan, skripsi, universitas widyatama, bandung 2014
9. Wendy Endrianto, Analisa pengaruh penerapa basel dan Good corporate governance terhadapmanajemen resiko pada PT.Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Tesis, Universitas Indonesia, Juli 2010
10. Ghofar shidiq, Teori maqasid al- syari’ah dalam hukum islam, sultan agung vol XLIV No.118
Juni-Agustus 2009 11. Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Us ủ l al-Syar ỉ’ah, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M)
12. Stefanella Staranleri, Traceability and risk: an extended transaction cost prespective, Supplay chain management: an International Journal, Vol.22 Issue: 2
13. Oliver E Williamson, The economics of organization: the transaction cost approach, American Journal of Sociology, Volume 87, Issue 3 (Nov 1981)
14. Teori biaya transaksi, http://perilakuorganisasi.com/theori-biaya-transaksi-transaction-cost- theory.html , diakses pada 03 Nopember 2017, 07.09
15. Erick T. Byrd, Stakeholders in sustainable tourism development and their roles: applying stakeholder theory to sustainable tourism development, Tourism Review, Vol.62 Issues: 2
16. Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Us ủ l al-Syar ỉ’ah, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M)
17. Ilham Tahar, Kajian sustem remunerasi berbasis kinerja (studi kasus pada Bank Indonesia), tesis UI, Jakarta
18. Apa itu Accounting ? Apa tugas dan tanggung jawab seorang Accounting?, https://blog.lokerbandaaceh.com/2017/01/apa-itu-accounting-apa-tugas- dan.html,
19. Ely Suhayanti, Kajian kualitas audit terhadap kualitas informasi dalam Laporan Keuangan, Account Vol 1 No 2 Desember 2014
20. Drs. Surbakti Karo-karo, M.Si., Ak dan M.Rizal Hasibuan SE., M.Si, Pemeriksaan Akuntansi di Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 2011
21. Alexander N dkk, Shareholders and stakeholders, http://virtusinterpress.org/additional_files/book_corp_govern/sample_chapter03.pdf
22. Emerson Wagner Mainardes dkk, A Model for stakeholder classification and stakeholder relationships, Management Decision, Vol. 50 Issue 10
23. Harry J Van Buren III and Michalle Greenwood, Bringing stakeholder theory to industrial Relations, Employee Relations, Vol.33 Issue 1
24. Paul M Collier, Stakeholder accountability: A Field of the implementation of a governance improvement plan, Accounting, auditing &Accountablity Journal Vol 21 Issue:7
25. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dikeluarkan oleh komite nasional kebijakan governance 2006