BUDAYA KEKERASAN DALAM GERAKAN ISLAM : Studi tentang Penegakan Doktrin Amar Makruf Nahi Mungkar pada Ormas Front Pembela Islam (FPI) Kota Makassar
Mahmuddin Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa Mahmuddinh@yahoo.com
Abstract : This study aims at answering a series of problems related to the Islamic  defenders  front  (FPI)  actions.  This  paper  focuses  on  group’s understanding of amar makruf nahi mungkar . This is a descriptive research that  has  goal  to  giving  the  deep  picture  of  the  particular  social phenomenon or the certain aspects of life in the communities studied.  The Amar makruf nahi mungkar is a term that is introduced by al-Qur’an which means  the  explanation  of  Muslim’s  obligation  to  conduct  good  deeds  as well as to avoid for doing misconducts. The Islamic defenders front (FPI) is a  Muslim community  organization  which is  widely  known  in  Indonesian society.  This  is  due  to  their  impressive  acts  of  violence  in  combating immorality and sweeping entertainment venues. The establishment of FPI is  as  a  response  toward  social  and  political  circumstances  in  Indonesia, which not in line with Muslim’s interests. The implementation of syari’ah in Indonesia, either substantially or even formalistically, is the main goal FPI wants to gain. From various ways in applying the objectives, FPI tends to advocating the amar makruf nahi mungkar way, that is, systematic efforts on asking Muslim in order to obey the religious commends comprehensively, and  to  prevent  Muslim  from  falling  into  activities  damaging  moral  and Islamic  belief.  FPI  demands  to  impose syari’ah has  been  challenged  from many  elements  in  society.  Rizieq  argues  that  the  challengers  of  syari’ah may be divided into two typologies. The first is people who is phobia with Islam and secondly, those who reject due to their ignorance of syari’ah. To avoid the negative image, FPI as a radical movement should promote the notion of jihad correctly and in accordance with Islamic thoughts as well as doing the continuous reading of the prophet’s history.
Studi ini dilakukan dalam rangka menjawab sejumlah permasalahan yang berkaitan  dengan  sepak  terjang  Front  Pembela  Islam  (FPI).  Kajian  ini difokuskan  pada  pemahaman  kelompok  ini  tentang  Amar  Makruf  Nahi Mungkar.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif (descriptive research), Penelitian  deskriptif  memberikan  gambaran  yang  lebih mendalam  tentang  gejala-gejala  sosial  tertentu  atau  aspek  kehidupan tertentu pada masyarakat yang diteliti. Amar Ma’ruf Nahi Mungkar adalah istilah  yang  diperkenalkan  dari  al  Qur’an  untuk  menjelaskan  kewajiban seorang muslim melakukan perbuatan baik dan sekaligus mencegah untuk melakukan  perbuatan  yang  jahat.  Front  Pembela  Islam  (FPI)  merupakan
ormas  Islam  yang  dikenal  cukup  luas  di  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan oleh  tindakan-tindakannya  yang  mengesankan  kekerasan  seperti  dalam memberantas  kemaksiatan  atau  merasia  tempat-tempat  hiburan.  FPI didirikan  sebagai  respon  terhadap  kondisi  sosial-politik  Indonesia,  yang tidak  berpihak  kepada  kepentingan  umat  Islam.  Diterapkannya  syariat Islam di Indonesia, baik secara substansial maupun formalistis, merupakan visi  yang  ingin  dicapai  FPI.  Dari  berbagai  alternatif  cara  untuk mewujudkan  visi  tersebut,  maka  strategi  yang  dipilih  FPI  adalah  melalui penegakan amar ma’ruf nahi munkar, yaitu upaya-upaya sistematis untuk mengajak  umat  Islam  agar  menjalankan  perintah  agamanya  secara komprehensif,  dan  mencegah  umat  Islam  agar  tidak  terjerumus  pada kegiatan-kegiatan yang merusak moral dan akidah Islamnya. Tuntutan FPI untuk  memberlakukan  syariat  Islam  mendapat  tantangan  dari  berbagai kalangan. Rizieq menga-takan bahwa penentang syariat Islam terbagi dua. Pertama, mereka  yang  memang  fobi  terhadap  Islam.  Dan kedua, mereka yang menolak karena ketidaktahuannya. Dalam rangka menghindari citra negatif terhadap organisasi Front Pembela Islam (FPI) sebagai gerakan atau kelompok  radikal  perlu  memsosialisasikan  faham  jihad  yang  benar  dan sesuai  dengan  ajaran  Islam  serta  melakukan  pembacaan  terus-menerus terhadap sirah Nabi saw.
Keywords : Doktrin, Front Pembela Islam, Jihad

## I . Pendahuluan
Keanekaragaman  umat  dalam  memahami  sumber-sumber  ajaran  Islam dapat  mengakibatkan  keaneragaman  umat  Islam  dalam  menerapkan  ajaran- ajaran  Islam  dalam  kehidupan.  Salah  satu  persoalan  krusial  yang  sering menimbulkan  masalah  adalah  interpretasi  yang  dilakukan  terhadap  konsep- konsep  yang  terdapat  dalam  al  Qur’an  dan  hadis.  Interpretasi  itu  menjadi bermasalah  ketika  ia  menjadi  eksklusif  dan  menimbulkan  keresahan  di masyarakat.
Secara  umum,  ada  dua  kecenderungan  umat  Islam  memahami  ajaran agamanya,  yaitu  substantif  dan  literalis.  Substantif  adalah  memamahami agama  melalui  pemikiran  substantif  tanpa  terlalu  mementingkan  makna  lahir dari  teks-teks  ajaran  agama.  Sementara  literalis  adalah  memahami  ajaran agama  melalui  pemahaman  yang  ditunjukkan  dari  teks-teks  secara  lahir. Dengan  demikian,  seringkali  tidak  terlalu  mementingkan  essensi  jika bertentangan dengan makna literal yang dikandungnya.
Pemahaman  literalis  apalagi  diikuti  dengan  proses  pemaksaan  yang dikemukakan  di  atas,  menimbulkan  faham  radikalisme  dan  dalam  hal  ini kemudian  menjadikannya  rentang  terhadap  kekerasan.  Salah  satu  fungsi agama  yang  sangat  rentang  terhadap  kekerasan  adalah  agama  sebagai kerangka  penafsiran  religius  terhadap  hubungan  sosial  (fungsi  ideologis) dalam  hal  ini  agama  menjadi  perekat  suatu  masyarakat,  tetapi  ia  menjadi sangat  peka  terhadap  perbedaan  pendapat  yang  menjurus  kepada  konflik.
Apalagi  kalau  ada  kelompok  yang  mempunyai  pemahaman  eksklusif  dalam pemaknaan  hubungan-hubungan  sosial  tersebut.  Faktor  yang  lain  adalah bahwa  agama  sebagai  faktor  identitas  seperti  pemberian  identitas  agama tertentu  terhadap  suatu  kelompok  masyarakat.  Apabila  identitas  itu  tidak dihormati,  maka  ia  dapat  memicu  konflik  karena  mengancam  status  sosial, stabilitas  dan  keberadaan  pemeluknya.  Selain  itu  agama  juga  menjadi legitimasi  etis  hubungan  sosial,  identifikasi  sistem  sosial,  politik,  ekonomi tertentu  dengan  nilai-nilai  agama  tertentu  yang  akan  memancing  penolakan agama lain. 1
Konsep-konsep  ajaran  Islam  sering  difahami  secara  literal  sehingga menimbulkan  pemahaman  sempit  dan  diyakini  sebagai  pemahaman  yang mutlak  kebenarannya.  Pemahaman  yang  literal  dan  diyakini  sebagai  mutlak kebenarannya  ketika  menjadi  sebuah  inspirasi  untuk  melakukan  gerakan perubahan  dapat  menjadi  sebuah  persoalan  krusial  ketika  terjadi  pertemuan dengan kondisi masyarakat yang majemuk dan beragam.
Terkadang  sebuah  teks  menawarkan  pemahaman  yang  terbuka,  tetapi ketika  diinterpretasikan  dapat  saja  menjadi  tertutup  dan  kaku  karena dipengaruhi  oleh  subyektifitas  sang  penafsir.  Apalagi  kemudian  dikonsumsi secara  subyektif  pula  oleh  sekelompok  orang  atau  gerakan.  Penafsiran mungkin  saja  menghasilkan  sesuatu  yang  beragam,  tetapi  dalam implementasinya  dapat  saja  lalu  menjadi    kaku  dan  terbatas  dalam  satu pemaknaan.  Pemaknaan  yang  kaku  dan rigid tersebut  semakin  menambah kering atas makna dan hikmah dari teks yang  bersangkutan. Padahal hikmah dari al Qur’an dan hadis –sebagai sumber ajaran Islam- sangatlah banyak, yang memungkinkan setiap orang berbeda dalam menangkapnya.
Salah  satu  konsep  ajaran  Islam  yang  sering  digunakan  terutama kelompok-kelompok umat Islam adalah amar ma’ruf nahi mungkar. Amar ma’ruf dan nahi mungkar sebagai bagian dari perintah Allah swt menjadi trend ketika sebagian  kelompok  umat  Islam  melakukan  tindakan-tindakan  yang  dianggap sebagai  kema’siatan  terhadap  ajaran  agama.  Tindakan-tindakan  tersebut sebenarnya  merupakan  tindakan  prustasi  atas  maraknya  pelanggaran- pelanggaran  terhadap  hukum  yang  oleh  mereka  dianggap  tidak  dapat  lagi diatasi  oleh  yang  berwenang.  Tindakan-tindakan  seperti  itu  merupakan tindakan  yang  mungkin  saja  dilakukan  secara  berlebih-lebihan,  karena  itu upaya  penanganan  terhadap  berbagai  pelanggaran  semestinya  tetap dipercayakan kepada yang berwenang, sebab dikhawatirkan terjadinya konplik yang  tidak  hanya  merusak  masyarakat  dan  negara,  tetapi  juga  akan  semakin menambah  stigma  bahwa  Islam  didakwahkan  dengan  kekerasan,  padahal  al Qur’an selalu mengajak kepada manusia dengan bi al-hikmah dan al-mau’izati al- hasanah (nasehat yang baik).
Dalam masyarakat muslim amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan hak dan  juga  kewajiban,  ia  merupakan  salah  satu  prinsip  politik  dan  sosial,  al- Qur'an dan hadits nabi telah menjelaskan hal itu dan memerintah orang untuk
1 Lihat Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, (Jakarta : Kompas, 2003) h. 64-65.
memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan minta penjelasan terhadap kemaslahatan umat, atau menghindari terhadap hal-hal yang dapat merusak kehidupan masyarakat.

## II.  Amar Makruf Nahi Mungkar : Perspektif Ajaran Islam

## a. Definisi Amar Makruf Nahi Mungkar
Amar  ma'ruf  nahi  munkar,  ( al`amru  bil-ma'ruf  wannahyu'anil-mun'kar ) adalah  sebuah  frase  dalam  bahasa  Arab  yang  maksudnya  adalah  sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat.
Ma’ruf adalah kata benda yang  mencakup  segala sesuatu yang  dicintai dan  disukai  Allah  baik  perkataan  maupun  perbuatan  lahir  dan  batin.  Maka ma’ruf  mencakup  aspek  keyakinan,  ibadah,  sistem  ajaran  maupun  akhlak. Disebut  ma’ruf  karena  fitrah  yang  masih  lurus  dan  akal  yang  sehat membenarkan dan menguatkan akan kebaikannya. Maka amar ma’ruf adalah da’wah  untuk  mengerjakan  dan  mewujudkannya  beserta  memberikan  daya tarik  dan  menyiapkan  jalan  ke  arah  pelaksanannya  dengan  mengokohkan tiang-tiangnya  sehingga  menjadikan  ma’ruf  tersebut  ciri  khas  yang  melekat dalam kehidupannya.
Sedangkan  mungkar  adalah  kata  benda  dari  segala  yang  dibenci  dan tidak  disukai  Allah  baik  perkataan  maupun  perbuatan.  Disebut  mungkar karena  fitrah  yang  masih  lurus  dan  akal  sehat  mengingkarinya  dan menyatakan keburukan, bahaya dan kerusakannya. Maka nahi mungkar adalah larangan untuk melaksanakan dan mewujudkan kemungkaran tersebut disertai upaya  menghalangi  dan  menjauhkannya  serta  memutuskan  jalan  darinya sehingga terputus dari akar kehidupan yang dilaluinya.
Amar  ma'ruf  nahi  mungkar  merupakan  kewajiban  yang  dibebankan Allah swt kepada umat Islam sesuai kemampuannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt yaitu pada Q.S. Al-Imran:104.
Para ulama tidak berbeda pendapat dalam perintah untuk amar makruf dan  nahi  munkar  yaitu  kewajiban  kepada  setiap  muslim  untuk  melakukan amar ma’ruf nahi munkar tersebut.

## b. Pandangan tentang Amar Makruf Nahi Mungkar
Amar  Ma’ruf  Nahi  Mungkar adalah  istilah  yang  diperkenalkan  dari  al Qur’an  untuk  menjelaskan  kewajiban  seorang  muslim  melakukan  perbuatan baik dan sekaligus mencegah untuk melakukan perbuatan yang jahat. Dalam al Qur’an  sendiri  istilah Amar  Ma’ruf  Nahi  Mungkar dengan  berbagai  perubahan bentuk kalimatnya ditemukan sebanyak kurang lebih 12 ayat al Qur’an. Ayat- ayat  tersebut  menerangkan  sikap  orang  muslim  atau  mukmin  bahwa  mereka adalah  umat  yang  selalu  menyuruh  untuk  berbuat  baik  dan  mencegah  orang kepada berbuat keburukan (kemungkaran). Bahkan dalam salah satu ayat yaitu Q.S. Lukman ayat 17, Allah memerintahkan kepada Nabi Saw. (tentu saja juga dengan kaumnya) untuk mengerjakan salat dan menyuruh untuk berbuat baik
serta  mencegah  kepada  kemungkaran.  Jadi  perintah  ini  seakan-akan mengatakan bahwa seorang yang melakukan salat tetapi tidak menyuruh orang untuk  berbuat  baik  serta  mencegah  untuk  berbuat  kemungkaran,  maka salatnya  tidak  memiliki  pengaruh  apapun.  Jadi,  beribadah  tanpa  melakukan pencegahan kemungkaran sama saja tidak bermanfaat.
Konsep  ini  memungkinkan  difahami  secara  sederhana,  tetapi  sekaligus juga  dapat  menjadi  sangat  berbahaya  ketika  difahami  secara  kaku  ( rigid ). Kekerasan  yang  muncul  di  kalangan  umat  Islam  merupakan  hasil  dari pandangan terhadap konsep amar ma’ruf nahi mungkar ini.
Banyak kelompok Islam yang menentang judi, prostitusi, dan minuman keras,  tetapi  mereka  tidak  bisa  melakukan  apa-apa,  sementara  kemaksiatan tetap  menjamur.  Bagi  kelompok  Islam  bahwa  untuk  menjadi  umat  yang terbaik,  kaum  muslimin  harus  menjalankan  apa  yang  disebut  al  Qur’an  yaitu amar  ma’ruf  nahi  mungkar. Karena  salah  satu  ciri  dari  “ khaira  ummah ”  (umat yang  terbaik)  yang  telah  diberikan  kepada  umat  Muhammad  Saw.  adalah mereka menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah berbuat jahat.
Ibnu  Taimiyah  memberi  petunjuk  bahwa  jika  seseorang  atau  umat berada  dalam  kemungkaran  dan  kema’rufan  ( maslahah )  yang  tidak  dapat dipisahkan,  pilihannya  hanya  mengerjakan  kedua-duanya  sekaligus  atau meninggalkan  keduanya  sekaligus,  maka  dalam  hal  demikian  tidak diperbolehkan untuk langung memerintahkan mereka kepada yang ma’ruf dan tidak  boleh  pula  mereka  melarang  kemungkaran,  tetapi  sebaiknya  dilihat dengan pertimbangan :
1. Jika  yang  ma’ruf  lebih  banyak  dan  dipastikan  bahwa  kemungkarannya menjadi  lebih  sedikit,  perintahkanlah  yang  ma’ruf  dan  jangan  melarang kemungkaran  jika  justru  akan  menghilangkan  kema’rufan  yang  sudah  lebih banyak,  bahkan  melarang  mungkar  dalam  kondisi  demikian  hanya  akan menjadi bagian dari rintangan di jalan Allah dan kepada RasulNya, dan bagain dari upaya menghilangkan amal-amal kebaikan.
2. Dalam  hal  kemungkarannya  yang  lebih  banyak,  laranglah  jika  dipastikan tidak  akan  mengakibatkan  hilangnya  kema’rufan  yang  lebih  sedikit  daripada kemungkaran  itu.  Sebab  memerintahkan  yang  ma’ruf  yang  hanya mengakibatkan bertambahnya kemungkaran berarti suatu amar mungkar dan upaya untuk berma’siat kepada Allah dan RasulNya.
3. Dalam  hal  berimbangnya  kema’rufan  yang  tak  terelakkan  lagi,  maka tidaklah  diperintahkan  dan  dilarang  keduanya,  sesekali amar  ma’ruf adalah lebih  baik,  dan  sesekali nahi  mungkar yang  lebih  baik,  atau  terkadang  tidak adanya  yang  lebih  baik  dari  keduanya  ketika  kema’rufan  dan  kemungkaran telah menjadi kelaziman (kebiasaan).
Jika  ada  dua  hal  yang  “remang-remang”,  seorang  mukmin  harus mencari  kejelasannya,  sehingga  ia  menemukan  kebenarannya.  Janganlah memberikan  ketaatan  tanpa  ilmu  dan  niat.  Salah  satu  contohnya  adalah pengakuan  keislaman  yang  diberikan  oleh  Nabi  Saw  kepada  Abdullah  bin Ubay  dan  tokoh-tokoh  munafik  disebabkan  oleh  posisi  mereka  yang  kuat  di dalam kaummnya, sehingga bisa menghilangkan kemungkarannya. Sebab jika
mereka  dihukum  atas  perilaku  buruk  mereka,  justru  akan  menghilangkan kema’rufan  yang  lebih  banyak,  karena  itu  akan  mengakibatkan  kemarahan kaumnya, menjauhkan mereka dari Islam, dan larinya orang-orang Islam ketika mereka mendengar bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya.

## III.  Front Pembela Islam
Front Pembela Islam (FPI) merupakan ormas Islam yang dikenal cukup luas  di  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tindakan-tindakannya  yang mengesankan kekerasan seperti dalam memberantas kemaksiatan atau merasia tempat-tempat hiburan.
FPI  didirikan  sebagai  respon  terhadap  kondisi  sosial-politik  Indonesia, yang  tidak  berpihak  kepada  kepentingan  umat  Islam.  Menurut  Muhamad Habib  Rizieq,  pendiri  dan  sekaligus  ketua  FPI,  berdirinya  FPI  merupakan upaya  untuk  menegakkan amar  ma'ruf  nahi  munkar (memerintahkan  kebaikan dan mencegah kemungkaran).
Ia  memandang  bahwa  banyak  umat  Islam  yang  menentang  judi, prostitusi,  dan  minuman  keras,  tetapi  mereka  tidak  bisa  melakukan  apa-apa, sementara  kemaksiatan  tetap  menjamur.  Hal  ini  dikarenakan  potensi  umat belum  dimanfaatkan.  Dan  untuk  itu  perlu  pengulangan  kekuatan  dan dukungan dari seluruh umat Islam agar masalah-masalah di atas dapat diatasi.
Pemilihan  nama  "Front  Pembela  Islam"  untuk  organisasi  yang  baru dibentuk  memiliki  makna  tersendiri.  Kata  "Front"  menunjukkan  bahwa organisasi ini selalu berusaha untuk berada di garis depan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangan. Kata "Pembela" mengisyaratkan bahwa organisasi  ini  akan  berperan  aktif  dalam  membela  dan  memperjuangkan  hak Islam  dan  umat  Islam.  Sementara  kata  "Islam"  mencirikan  bahwa  perjuangan organisasi tidak terlepas dari ikatan ajaran Islam yang lurus dan benar. Dengan nama "Front Pembela Islam", organisasi ini membela "nilai" dan "ajaran", bukan orang  atau  kelompok  tertentu.  Artinya,  sebagaimana  dikatakan  Habib  Rizieq, sangat  mungkin  organisasi  ini  membela  kelompok  non-Muslim,  karena menolong mereka adalah sebagian dari ajaran Islam. 2

## a. Asas dan Doktrin Perjuangan
FPI merupakan organisasi lintas organisasi keagamaan dan lintas partai. Dengan  landasan  tersebut,  FPI  mencoba  merangkai-nya  menjadi  sebuah metode perjuangan. Dalam melakukan metode amar ma'ruf, FPI mengutamakan metode  lemah  lembut,  sementara  dalam  menegakkan nahi  munkar mengutamakan metode yang keras dan tegas. 3
Keyakinan  FPI  merupakan  konsekuensi  dari  pemahaman  mereka tentang khairu  ummah (umat  yang  terbaik)  yang  merupakan  bagain  dari  ayat tentang  amar  makruf  nahi  mungkar.  Bagi  mereka  untuk  menjadi  umat  yang terbaik,  kaum  Muslim  harus  menjalankan amar  ma'ruf  nahi  munkar (menyeru
2 Jamhari, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 133
3 Ibid. h. 146
kebaikan  dan  mencegah  kemunkaran).  Oleh  karena  itu,  langkah  yang dilakukan FPI untuk menciptakan masyarakat relijius tidak ada cara lain Menurut  Habib  Rizieq, posisi  FPI  menjadi  semacam Pressure  Group di Indonesia,  untuk  mendorong  berbagai  unsur  pengelola  negara  agar  berperan aktif  dalam  memperbaiki  dan  mencegah  kerusakan  moral  dan  akidah  umat Islam, serta berinisiatif membangun suatu tatanan sosial, politik & hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.
b. Tipologi Gerakan Front Pembela Islam
Tipe formalisasi syariat yang dilakukan oleh FPI bersifat legalistik. Tipe ini  menekankan  aspek  formalisasi  syariat  melalui  pembentukan  undang- undang atau hukum yang dilandasi dengan syariat Islam. Gerakan formalisasi legalistik ini memperjuangkan syariat Islam dalam bentuk produk hukum yang terpisah dari perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini dilakukan melalui terbentuknya  suatu  wilayah  hukum  yang  berbasiskan  syariat  Islam  dalam kerangka otonomi daerah yang menerapkan syariat Islam di dalamnya.
Model  penerapan  syariat  Islam  seperti  ini  disebabkan  atas  respon terhadap  kasus-kasus  serta  kondisi  regional  atau  lokal  yang  menimpa  umat Islam  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia.  Ada  kesulitan  untuk  menerapkan syariat  Islam  melalui  sebuah  negara  seperti  Indonesia,  karena  tidak  adanya kemauan  politik  dari  pemerintah,  sehingga  mereka  berusaha  memanfaatkan undang-undang otonomi yang ada. Keinginan untuk menerapkan syariat Islam dalam  wilayah  otonomi  ini,  juga  merupakan  upaya  tawar-menawar  atas kepentingan regional yang tidak diakomodasi oleh pemerintah pusat,seperti di Aceh.

## IV. Implementasi Syariat Melalui Amar Makruf Nahi Mungkar a. Negara dan Penerapan Syariah : Konteks Indonesia
Pasca  jatuhnya  Soeharto,  seiring  dengan  terjadinya  konsolidasi demokrasi  yang  sangat  terbuka,  maka  gairah  formalisasi  syariat  tersebut muncul kembali. Kemunculan gairah formalisasi syariat Islam dapat disaksikan di  kalangan  mahasiswa-mahasiswa  dari  perguruan  tinggi  umum  dan  dari kalangan  umat  Islam  secara  umum.  Kemunculan  ide-ide  itu  diiringi  dengan motivasi-motivasi yang beragam dalam memaknai formalisasi atau penerapan syariat Islam.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  di  kalangan  umat  Islam  Indonesia muncul  beberapa  model  dalam  melihat    relasi  antara  negara  dan  penerapan syariah Islam tersebut, yaitu :
1. Penerapan syariah Islam secara resmi melalui lembaga atau institusi kenegaraan.  Pandangan  ini  bermaksud  untuk  menerapkan  syariah  Islam melalui  sistim  perundang-undangan  yang  berpedoman  kepada  syariah  Islam. Negara  berkewajiban  untuk  menerapkan  syariah  Islam  sebagai  tatanan kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat.  Dengan  demikian  pandangan  ini mengharuskan  adanya  pemerintahan  Islam.  Mereka  adalah  kelompok formalistik,  yaitu  kelompok  yang  berusaha  terus  menerus  untuk  menerapkan syariah Islam dalam konteks bernegara secara resmi.
Pandangan  ini  menggunakan  2  model  dalam  mewujudkan  cita-cita penerapan syariah Islam tersebut, yaitu :
a. Memperjuangkan berlakunya syariah dan norma-norma Islam dengan melibatkan diri atau kelompok dalam mekanisme kenegaraan. Seperti terlibat dalam  pemilihan  umum,  menjadi  anggota  badan  legislative  dan  eksekutif. Model  seperti  ini  direpresentasikan  antara  lain  oleh  partai-partai  yang berasakan Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang  (PBB).  Usaha  untuk  selalu  memperjuangkan  berlakunya  syariah sebagai  salah  satu  produk  konstitusi  sering  menjadi  “jargon”  perjuangan mereka.  Perjuangan  ini  merupakan  kelanjutan  dari  aspirasi  umat  Islam  yang termuat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi : Negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
b. Tidak  melibatkan  diri  dalam  mekanisme  kenegaraan,  karena menganggap  bahwa  mekanisme  seperti  itu  tidak  Islami,  tetapi  berusaha mensosialisasikan  pandangan-pandangannya  di  masyarakat  melalui  gerakan dan  pada  saatnya  nanti  akan  terbentuk  pemerintahan  Islam.  Pandangan  ini dapat  dilihat  dalam  gerakan  Hizbut  Tahrir.  Gerakan  ini  berpendapat  bahwa masyarakat  Islam  adalah  masyarakat  yang  bertumpu  pada  aqidah  dan kekhasan ideologi Islam. Ia adalah masyarakat yang menjadikan Islam sebagai konsep  hidupnya,  konstitusi  pemerintahannya,  sumber  hukumnya  serta penentu arahnya, dalam seluruh urusan kehidupan, baik hubungan individual, komunal,  regional  maupun  internasional.  Seorang  muslim  akan  menerima hukum-hukum  ini  sebagai  bagian  dari  ajaran  Islam  yang  dilaksanakannya secara  praktis  dalam  rangka  memenuhi  perintah-perintah  Allah  dan menjauhkan  segala  laranganNya.  Sementara  bagi  orang-orang  non  muslim menerima  hal  ini  sebagai  undang-undang  negara  yang  wajib  mereka  patuhi secara disiplin demi menjaga hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, negara  dan  masyarakat  harus  menjadikan  syariah  sebagai  pedoman  dan undang-undangnya.
Di samping usaha di atas, usaha untuk menjadikan syariah Islam sebagai tatanan  masyarakat  diusahakan  baik  oleh  sekelompok  masyarakat  atau organisasi, seperti usaha masyarakat Aceh sebagai daerah otonom berlakunya syariah  Islam,  begitu  pula  sekelompok  masyarakat  di  Sulawesi  Selatan (Organisasi  Komite  Persiapan  Penegakan  Syariah  Islam  tahun  2000)  berusaha untuk  memberlakukan  syariah  Islam  meskipun  sampai  saat  ini  belum terlaksana.
2. Penerapan  syariah  Islam  tidak  perlu  diwujudkan  dalam  konsep terwujudnya  pemerintahan  Islam.  Tetapi  syariah  Islam  diintegrasikan  dalam sistim  perundang-undangan  negara.  Pandangan  seperti  ini  umumnya  dianut oleh sebahagian besar cendekiawan muslim di Indonesia. 4
Intergrasi  hukum  Islam  dan  hukum  nasional  adalah  wujud  dari perhatian  pemerintah  terhadap  umat  Islam.  Seperti  diakuinya  lembaga-
4 Pandangan  seperti  ini  antara  lain  dianut  oleh Munawir  Sjadzali  mantan  Menteri  Agama  RI. Lihat dalam Sjadzali, Munawir, Op. cit. , h. 235-236
lembaga  Peradilan  Agama  sebagai  salah  satu  sistim  peradilan  resmi  di Indonesia  serta  disusunnya  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  memuat aturan  tentang  perkawinan,  warisan  dan  wakaf  yang  berlandaskan  pada syariah  Islam.  Setelah  pemerintah  mengakui  Pancasila  sebagai  satu-satunya dasar  negara,  maka  usaha  untuk  menjadikan  syariah  Islam  sebagai  konstitusi diwujudkan dalam bentuk memasukkan dalam undang-undang dalam bentuk produk  hukum  seperti  hukum  perkawinan,  wakaf,  warisan.  Demikian  pula pelanggaran-pelanggaran  seperti  perjudian,  pencurian  telah  diakomodasi dalam  hukum-hukum  positif.  Lebih  jauh  dari  itu  diakuinya  peradilan  agama setaraf dengan peradilan umum dan bahkan saat ini menjadi satu atap dengan peradilan umum lainnya.
3. Penerapan  syariah  Islam  tidak  diperlukan  dalam  konsep  bernegara karena  negara  telah  mengatur  hukum  dan  perundang-undangan  yaitu  dalam bentuk  hukum  positif.  Pandangan  ini  meyakini  bahwa  hukum  positif  yang diterapkan  oleh  negara  telah  mengakomodasi  kepentingan  umat  Islam. Pandangan seperti ini dapat dijumpai dalam kelompok Jaringan Islam Liberal. Menurut  mereka,  politik  dan  agama  sama  sekali  tidak  punya  kaitan  apapun, karena itu agama tidak boleh dibawa dalam urusan politik. Kelompok ini tidak menerima  sama  sekali  pandangan  yang  mengharuskan  adanya  penerapan hukum Islam dalam bernegara dan bahkan lebih jauh dari itu tidak mengakui adanya syariah Islam. Syariah Islam dianggap sebagai produk pemikiran dari generasi  belakangan  yang  mengidealisasikannya,  sama  seperti  idealisasi mereka dengan adanya negara Islam, ekonomi Islam. 5

## V. Jihad dalam Perspektif Penegakan Amar Makruf Nahi Mungkar
Term  Jihad  secara  Leksikal  berasal  dari  kata jahada,  yujahidu, juhdan/jihadan berarti  “kekuatan,  kemampuan,  kesulitan,  kelelahan, bersungguh-sungguh,  berjihad,  menguruskan,  menguji  dan  mengetes”. Dalam berbagai bentuknya dalam Al-Qur’an kata jihad disebut sebanyak 41 kali. Dalam bentuk persis masdarnya, jihad hanya disebut empat kali dalam Al-Qur’an.  Dari  pengertian  bahasa  itu  dipahami  bahwa  jihad  memerlukan kekuatan  dan  kemampuan  atau  mencurahkan  segala  kemampuan  dan kekuatan  dalam  arti  seluas-luasnya,  yang  meliputi  kekuatan  penalaran, fisik/tenaga  dan  materi.  Dari  pengertian  itu  juga  dapat  dipahami  bahwa jihad mengandung konsekuensi dan resiko, seperti kesulitan dan kelelahan.
Secara  etimologi,  jihad  berarti  mengerahkan  dan  mencurahkan  segala kemampuannya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Secara terminologi, jihad  berarti  seorang  muslim  mengerahkan  dan  mencurahkan  segala kemampuannya  untuk  memperjuangkan  dan  menegakan  agama  Allah  demi mencapai  ridha  Allah  swt.  Oleh  karena  itu  kata-kata  jihad  selalu  diiringi dengan  fi  sabilillah  untuk  menunjukkan  bahwa  jihad  yang  dilakukan  umat
5 Adnin Armas, Pengaruh  Kristen Orientalis terhadap Islam Liberal, (Jakarta : Gema Insani  Press, 2003) h. 33
Islam harus sesuai dengan ajaran Islam agar supaya mendapat keridhaan Allah swt.
Dalam  perkembangan  masyarakat  muslim  selanjutnya,  istilah  jihad kemudian  lebih  dimaknai  pada  kegiatan  politik  yaitu  perjuangan,  tidak  lagi pada  konteks  wilayah  sosial  dan  privat.  Setiap  umat  Islam  melakukan perlawanan  terhadap  kezhaliman,  maka  mestilah  selalu  menggunakan  kata “Jihad”.  Padahal  dalam  ajaran  Islam  memberi  nafkah  terhadap  kehidupan keluarga  serta  menjaga  keamanan  masyarakat  adalah  merupakan  jihad  yang sangat penting pula.
Adapun  tentang  jihad  pada  masa  kini  sebagian  ulama  berpendapat bahwa  dahulu  ketika  kemerdekakan  belum  diraih,   jihad  mengakibatkan terenggutnya  jiwa  dan  hilangnya  harta  benda.  Kini  jihad  harus  membuahkan terpeliharanya jiwa, mewujudnya kemanusiaan  yang adail dan beradab  serta berkembangnya harta benda.
Bagi gerakan Islam konsep jihad dimaknai sebagai perjuangan melawan dan  menghancurkan  kezhaliman.  Perjuangan  itu  dapat  berupa  melakukan pemberontakan  terhadap  penguasa  yang  tidak  menjalankan  syariat  atau hukum-hukum Allah dengan cara-cara seperti melakukan kegiatan terror juga dapat  berupa  penghancuran  tempat-tempat  yang  dianggap  sebagai  tempat untuk melakukan kemaksiatan.
Makna  jihad  kemudian  bergeser  dan  lebih  dikenal  dengan  perjuangan menghancurkan  kezhaliman  tanpa  mengenal  ampun.  Pengertian  ini  jelas nampak  dalam  berbagai  aktifitas  anggota  beberapa  kelompok  Islam  terhadap tempat-tempat judi dan hotel-hotel yang dianggap sebagai kemaksiatan. Agak ironi  memang  yang  terjadi  bahwa  di  satu  sisi  para  kelompok  umat  Islam  itu dengan  semangat  yang  berkobar  melakukan  penghancuran  tempat-tempat maksiat  dan  sangat  berkeinginan  untuk  meninggal  dalam  keadaan  demikian atas jihad, sementara mereka kurang memperhatikan kehidupan/nafkah anak istri mereka, padahal memberi nafkah terhadap keluarga pun adalah jihad.
Bagi  beberapa  gerakan  Islam  memahami  jihad  sebagai  melakukan perang terhadap orang kafir. Dalam konteks kontemporer saat ini, maka jihad adalah melawan kesewenang-wenangan negara kafir yang melakukan aneksasi dan penghancuran terhadap negara kaum muslimin.
Penegakan  syariat  Islam  oleh  negara  adalah  dalam  rangka  mencegah umat agar tidak jatuh ke dalam lembah kemunkaran sekaligus memanfaatkan kekuasaan untuk meninggikan kalimat Allah. Karena menurut Rizieq, dengan mengutip ucapan Sahabat Umar ibn Khattab, "Sesungguhnya Allah akan lebih melancarkan  agama  dengan  sultan;  (kekuasaan),  lebih  daripada  yang dilakukan dengan membaca ayat-ayat Alquran".
FPI  melakukan  berbagai  cara  untuk  menegakkan  syariat,  di  antaranya dengan  menyosialisasikan  syariat  Islam  kepada  masyarakat  luas.  Untuk melakukan  langkah  ini,  FPI  memusatkan  segala  tenaga,  pikiran,  waktu  dan dana  agar  masyarakat  dapat  memahami  secara  benar  apa  itu  syariah.  Untuk masalah  tenaga  dan  pikiran,  FPI  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  terdiri dari  para  anggota  FPI  bekerja  sama  dengan  ormas-ormas  Islam  lainnya.  Di
samping  itu,  FPI  menghimpun  para  aktivis  dakwah  di  masjid,  mushalla, pondok pesantren, majlis taklim, mirnbar dakwah, panggung tablig, dan media massa. Adapun soal dana, FPI menghimpun dana dari para dermawan muslim dan sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat.
Dalam  melakukan  aksi  dan  tindakan  menegakkan  amar  makruf    nahi mungkar,  FPI  selalu  menggunakan  simbol  sebagai  perjuangan  jihad  di  jalan Allah  swt.  Semangat  jihad  inilah  yang  kemudian  menguatkan  mereka  untuk melakukan tindakan seperti memberantas kemaksiatan.
Beberapa aksi amar makruf nahi mungkar yang dilakukan oleh FPI di Makassar yaitu:
1. Penyerangan  ke  sekertariat  Jamaah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI) Makassar.  Penyerangan  tersebut  dilakukan  atas  pandangan  yang menganggap  bahwa  Ahmadiyah  adalah  ajaran  sesat.  Kejadian  itu berlangsung  pada  tanggal  14  Agustus  2011.  Penyerangan  tersebut menyebabkan  pemimpin  FPI  Makassar  Abdurrahman  ditangkap  oleh kepolisian karena diduga melakukan perusakan.
2. Razia terhadap warung makan yang buka pada siang hari pada bulan Ramadhan. Pada Jumat 12 Agustus 2011, puluhan anggota Front Pembela Islam Sulawesi Selatan menggelar razia terhadap warung-warung makan yang buka siang hari.
3. Razia pabrik minuman keras.
FPI  juga  melakukan  razia  ke  tempat  pabrik  minuman  keras  seperti  di pabrik miras PT Padi Mas. Beberapa kali pabrik miras tersebut telah digrebek oleh FPI, namun kemudian tetap saja beoperasi. Oleh karena itu, FPI  kembali mengrebek pabrik tersebut yang ketiga kalinya pada Minggu (15/07/2012). Di situ  FPI  mengaku  terpaksa  bertindak  lantaran  aparat  pemerintah  Kota Makassar dan kepolisian terkesan tutup mata melihat kejadian tersebut.
4. Razia warung makan pada bulan Ramadhan.
Front  Pembela  Islam  (FPI)  Makassar,  Jum'at  siang  (27/7),  turun memperingatkan  sejumlah  rumah  makan  untuk  tidak  membuka  di  sianghari selama  Bulan  Ramadhan.  Kegiatan  sekitar  40  anggota  FPI  yang  diawali  rapat konsilidasi  ini,  didasari  dengan  banyaknya  laporan  masyarakat  tentang banyaknya  rumahmakan  yang  buka  di  bulan  suci  dan  maraknya  penjualan kembang api.

## VI. Image dan Antisipasi Munculnya Sikap Radikalisme FPI
Secara  kultural-histrori,  akar  maupun  embrio  munculnya  benih radikalisme Islam dimulai ketika golongan yang dulunya pengikut khalifah Ali bin  Abi  Thalib,  membangkang  hingga  memutuskan  keluar  dari  barisan. Kelompok itu dikenal dengan Khawarij.
Doktrin Khawarij keras dan kaku. ''Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Tuhan maka dia termasuk golongan yang kafir''. Khawarij menganggap Ali termasuk golongan kafir, karena pemikiran dan sikap keagamaan Ali sudah berbeda dengan Khawarij. Pun Ali wajib dilawan dan dihancurkan.
Model  pemikiran  dan  semangat  radikal/revolusioner  Khawarij bermetamor fosis sejalan dinamika maupun perubahan zaman. Ideologi radikal berkembang  di  tanah  Arab  dengan setting sosial-politik  berbeda.  Artinya, pemikiran  dan  aksi  radikal  tak  lagi  dibatasi  doktrin  maupun  dogma  agama ditafsirkan  sepihak.  Tapi  radikalisme  berkembang  karena  sejarah  dan  faktor lain di luar agama.
Radikalisme agama dalam konteks yang negatif tidak hanya muncul dari pemahaman  tentang  ajaran  agama  yang  keliru  dan  salah,  tetapi  beberapa penelitian  menunjukkan  bahwa  radikalisme  sering  muncul  berbarengan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan itu terjadi seperti kemajuan  ekonomi  sehingga  menyebabkan  ketimpangan  sosial  terjadi  dalam masyarakat.
Seringkali  pemicu  radikalisme  agama  bahkan  sering  berasal  dari kesenjangan  sosial.  Terjadinya  jurang  yang  dalam  antara  kelompok  penguasa dan  pengusaha  (si  kaya)  dengan  masyarakat  kecil  (si  miskin)  dapat menyebabkan  tumbuhnya  radikalisme  agama.  Beberapa  kasus  terjadi  dipicu karena  terjadinya  pengangguran  dan  kemiskinan  yang  menyebabkan munculnya  kecemburuan  sosial.  Dari  kecemburuan  sosial  tersebut,  beberapa kelompok  menggunakan  dalil-dalil  agama  untuk  mengatasi  problema kesenjangan tersebut.
Oleh  karena  itu,  untuk  menghindari  citra  negatif  terhadap  organisasi Front  Pembela  Islam  (FPI)  sebagai  gerakan  atau  kelompok  radikal  perlu memsosialisasikan  faham  jihad  yang  benar  dan  sesuai  dengan  ajaran  Islam serta melakukan pembacaan terus-menerus terhadap sirah Nabi saw.
Jihad  dalam  maknanya  yang  beragam  yaitu  dari  bersungguh-sungguh melakukan  sesuatu  di  jalan  Allah  swt  sampai  melakukan  tindakan  perang untuk  menegakkan  “Kalimat  Allah”  mestilah  didasarkan  atas  pertimbangan yang  matang  dan  niat  yang  murni  (ikhlas)  hanya  semata-mata  karena  Allah dengan tidak melibatkan perasaan lain seperti karena emosi dan balas dendam.
Dalam peperangan satu lawan satu dengan seorang musuh besar Islam yang  merupakan  serdadu  yang  sangat  kuat,  Ali  bin  Abi  Talib  Kw.  manpu mengalahkan  lawannya  dan  menjatuhkannya  ke  tanah.  Sebagai  tindakan kebencian  terakhir,  serdadu  tersebut  meludahi  Ali  Kw  yang  dibalas  Ali  Kw dengan  segera  bangkit  dari  posisi  menduduki  musuh  tersebut  dan menyarungkan  pedangnya.  Serdadu  musuh  tersebut  merasa  heran  dan menanyakan  kepada  Ali  mengapa  ia  berbuat  demikian.  Ali  Kw  menjawab bahwa  sejak  sebelumnya  ia  berperang  demi  menegakkan  kebenaran  (al-haq), tetapi  pada  saat  musuh  meludahinya,  ia  menjadi  marah,  dan  saat  menyadari kemarahannya,  iapun  menghentikan  pertarungan  karena  ia  tidak  ingin bertarung berdasarkan amukan dan kemarahan pribadi.
Oleh  karena  itu,  jika  perjuangan  yang  didasarkan  pada  emosi  apalagi balas  dendam,  menurut  ulama  tidak  lagi  termasuk  jihad  yang  sesungguhnya, karena  ia  telah  memperturutkan  hawa  nafsunya  untuk  membinasakan  orang lain.  Padahal  dalam  salah  satu  hadis  Nabi  Saw  dikatakan  bahwa  jihad  yang paling  besar  adalah jihadunnafs atau  jihad  melawan  hawa  nafsu,  setelah  Nabi
Saw  dan  sahabat-sahabatnya  memenangkan  perang  Badr.  Oleh  karena  itu, makna  jihad  sesungguhnya  haruslah  didasarkan  atas  motivasi  yang  kuat  dan ikhlas semata-mata karena Allah swt, karena jika tidak demikian, maka ia bisa jatuh dalam hirabah.
Jadi,  jihad  adalah  cara  untuk  mencapai  tujuan.  Jihad  tidak  mengenal putus  asa,  menyerah,  kelesuan,  tidak  pula  pamrih.Tetapi,  jihad  tidak  dapat dilaksanakan  tanpa  modal,  karena  itu  jihad  mesti  disesuaikan  dengan  modal yang  dimiliki  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Sebelum  tujuan  tercapai  dan selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut. Karena harus dengan modal, maka mujahid tidak mengambil, tetapi memberi. Bukan mujahid yang menanti  imbalan  selain  dari  Allah,  karena  jihad  diperintahkan  semata-mata demi  Allah.  Jihad  menjadi  titik  tolak  seluruh  upaya,  karenanya  jihad  adalah puncak  segala  aktivitas.  Jihad  bermula  dari  upaya  mewujudkan  jati  diri  yang bermula dari kesadaran. Kesadaran harus berdasarkan pengetahuan dan tidak datang  dengan  paksaan.  Karena  itu,  mujahid  bersedia  berkorban  dan  tak mungkin menerima paksaan.
Menurut penulis, kita tidak hanya cukup dengan melakukan pelarangan masuknya  kelompok-kelompok  radikal  agama  ke  dalam  masyarakat  kita  dan saya yakin itu pasti hanya sesaat saja dan tidak akan bertahan lama. Kita bisa melarangnya  masuk  dari  luar,  tetapi  kemungkinan  besar  akan  muncul  dari dalam  sendiri.  Kita  bisa  melarang  dan  memenjarakan  pisik  seseorang,  tetapi kita  tidak  bisa  melarang  dan  memenjarakan  pemikiran  dan  pemahamannya. Media  komunikasi  seperti  koran,  TV  dan  Internet  bisa  menjadi  alat  untuk menghubungkan mereka yang di luar dengan yang di dalam.
Mengatasi  problema  diatas,  dapat  dilakukan  dengan  memperdalam pemahaman agama yang benar terhadap masyarakat melalui sosialisasi terus- menerus  tentang  ajaran  agama  yang  benar.  Saya  setuju  dengan  adanya peningkatan pemahaman dan penguasaan terhadap bacaan dan kandungan al- Qur’an,  tetapi  tidak  sekedar  itu  mestinya  juga  dibarengi  dengan  pemahaman yang benar terhadap sunnah-sunnah Nabi yang selalu mengajarkan kedamaian dan  kerahmatan.  Istilah  sunnah-sunnah  Nabi  Saw  dipakai  di  sini  untuk membedakannya  dengan  hadis  Nabi  Saw,  sebab  sunnah  Nabi  Saw  lebih  luas dari hadis Nabi Saw. Sunnah Nabi Saw tidak hanya diperoleh dari buku-buku hadis, tetapi teladan Nabi Saw justeru lebih banyak kita dapatkan dalam buku- buku Sirah (sejarah).
Sebagian  umat  Islam  terkadang  mengambil  teladan  dari  Nabi  Saw. hanya  sekedar  membaca  hadis  Nabi  yang  terdapat  dalam  buku-buku himpunan  hadis,  tetapi  kurang  membaca  sejarah  Nabi  Saw.  yang  agung  itu. Dengan melakukan pembacaan ulang terhadap sejarah Nabi Saw yang  agung secara holistik dan tidak parsial dapat mengurangi munculnya paham radikal dalam masyarakat.
Di  samping  peningkatan  pemahaman  sumber-sumber  pokok  ajaran Islam  di  atas,  tak  kalah  pentingnya  juga  adalah  memelihara  nilai-nilai  lokal yang  dianut  dalam  masyarakat  dengan  menjaga  harmonisasi  melalui  simpul-
simpul  dan  modal  sosial  yang  terdapat  dalam  masyarakat,  sehingga  dengan demikian dapat mengantisipasi munculnya kecemburuan sosial.

## VII. Penutup
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  amar  ma'ruf  nahi munkar, ( al`amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-mun'kar ) adalah sebuah frase dalam bahasa  Arab  yang  maksudnya  sebuah  perintah  untuk  mengajak  atau menganjurkan  hal-hal  yang  baik  dan  mencegah  hal-hal  yang  buruk  bagi masyarakat.
Sementara  ma’ruf  mencakup  segala  sesuatu  yang  dicintai  dan  disukai Allah baik perkataan maupun perbuatan lahir dan batin. Sedangkan mungkar adalah  kata  benda  dari  segala  yang  dibenci  dan  tidak  disukai  Allah  baik perkataan maupun perbuatan. Disebut mungkar karena fitrah yang masih lurus dan  akal  sehat  mengingkarinya  dan  menyatakan  keburukan,  bahaya  dan kerusakannya.
FPI  didirikan  sebagai  respon  terhadap  kondisi  sosial-politik  Indonesia, yang  tidak  berpihak  kepada  kepentingan  umat  Islam.  Berdirinya  FPI merupakan upaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan  dan  mencegah  kemungkaran).  FPI  dalam  melakukan  metode amar ma'ruf mengutamakan  metode  lemah  lembut,  sementara  dalam  menegakkan nahi munkar mengutamakan metode yang keras dan tegas. Posisi  FPI  adalah  semacam Pressure  Group di  Indonesia,  untuk mendorong  berbagai  unsur  pengelola  negara  agar  berperan  aktif  dalam memperbaiki  dan  mencegah  kerusakan  moral  dan  akidah  umat  Islam,  serta berinisiatif  membangun  suatu  tatanan  sosial,  politik  &  hukum  yang  sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.
Oleh  karena  itu,  untuk  menghindari  citra  negatif  terhadap  organisasi Front  Pembela  Islam  (FPI)  sebagai  gerakan  atau  kelompok  radikal  perlu memsosialisasikan  faham  jihad  yang  benar  dan  sesuai  dengan  ajaran  Islam serta melakukan pembacaan terus-menerus terhadap sirah Nabi saw.

## DAFTAR PUSTAKA
Armas, Adnin, Pengaruh Kristen Orientalis terhadap Islam Liberal, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
Campbell, Tom, Tujuh Teori Sosial, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
Effendi, Bahtiar, Islam dan Negara, Jakarta : Paramadina,  1998.
Hamka, Tafsir al Azhar, Juz 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE .Ltd., t.th.
Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, Jakarta : Kompas, 2003.
Ibn Taimiyah, Manhaj Da’wah Salafiyah , t.t,: t.p., 2001.
Ibnu Khaldun, Abdurrahman, Tarikh Ibn Khaldun , Cet I. Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1992.
Ibnu Taimiyah, Public Duties in Islam, The Instittion of Hisba, terj. Arif Maftuhin Dzhofir, Tugas negara Menurut Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Jamhari, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, Volume One, 2008, hlm. 27
Maraghi, Ahmad Mustafa al-, Tafsir al Maraghi, Juz 2 Mesir: Mustafa al Bab al Halbi, 1974.
Mawardi al-, Abu Hasan, al Ahkam al Sulthaniyah, Beirut : t.th..
Mujani, Saiful, Benturan Peradaban. Jakarta : Freedom Institut-UIN Jakarta, 2005.
Nasikun, Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Press, 1995.
Qutb, Sayyid, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an , Juz I t.tp: Dar al Syuruk, 1992.
Sagiv, David, Fundamentalism and Intellectual in Egypt 1973-1993 , diterjemahkan oleh  Yudian  W.  Aswin, Islam  Otentisitas  Liberalisme. Yogyakarta  :  LKIS, 1997.
Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran¸ Edisi. V ; Jakarta : UI-Press, 1993.
Taswirul Afkar , Edisi No.14 Jakarta : Lakpesdam NU, 2003.
Ulumul Qur’an, Jakarta : LSAF. h. 6.
Walgito, Bimo, Psikologi Kelompok. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007