## PERWALIAN ANAK BIL MA’I SUBHAH; KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENOLAKAN ISBAT NIKAH
Khoirul Ahyar APRI/Kankemenag Lampung Utara Email: khoirulpilihan@gmail.com

## Abstract
Controversy  over  marital  status  failed  in  marriage  is  common  in  society.  Does  not cover the possibility of  the validity of  the marriage is  null and void,  and the father may lose custody. So how about the guardianship of marriage from the parents whose marriage is denied by the religious court While they are actually married couples. As an effort to break it down, it is by detailing the condition of the child out of wedlock from the marriage that is rejected by the marriage contract as well as the integration of the applicable laws and regulations. And it is also known that the Penghulu who set the guardian of the marriage has the flexibility to testify based on Islamic law and population data as stated in PMA number 20 of 2019. So this research is conducted to obtain data that has been tested its scientific truth, find the source of the problem of failure in marriage. The conclusion of this study is that the couple whose marriage was  rejected  by  the  religious  court  is  included  in  the  category  of  subhah  marriage which  according  to  fuqoha  does  not  cause  the  annulment  of  the  previous  marriage. Therefore,  one  should  be  careful  not  to  think  that  the  accusation  of  adultery  for  a person  whose  marriage  is  rejected  is  rejected  by  the  religious  court  as  the  views  of fuqoha and scholarly agreement .
Keywords : cryptic intercourse, the verdict on the marriage decision, accusations of adultery

## A. Pendahuluan
Kontroversi  hukum  dan  realita  akan  senantiasa  berlangsung,  karena permaslahan  dan  illat/sebab  hokum  akan  senantiasa  terbaharukan. Setidaknya ini yang tersireat dari kaidah fikih “ Al- Hukmu yaduuru ma’a Illat ” yang  artinya  ketetapan  hukum  akan  muncul  bersamaan  dengan  sebabnya. 1 Maka dinamisasi pemahaman dan penetapan hukum Islam akan senantiasa terjadi yang diharapkan mengarah kepada perbaikan. Demikian juga dengan perbaikan pemahaman dan penetapan hokum bagi pernikahan yang ditolak isbatnya oleh pengadilan.
Dalam  hal  legalitas  Perkawinan  terdapat  serangkaian  permasalahan diantaranya ketidak tahuaan pasangan pernikahan tentang syarat dan rukun nikah pada prosesi pernikahan mereka, karena berserah sepenuhnya prosesi akad nikiah dengan orang tua mereka. Pada permasalahan yang lebih besar ternyata  mereka  tidak  memperoleh  buku  nikah  dari  KUA,  Yang  kemudian mengharuskan mereka untuk menetapkan pernikahanya melalui pengadilan Agama.  Pada  beberapa  putusan  ternyata  permohonan  isbat  mereka  ditolak oleh  pengadilan.  Penolakan  tersebut  memunculkan  konklusi  instan  bahwa pemohon  selama  ini  menjalani  hubungan  zina.  generalisasi  kesimpulan tersebut  akan  merugikan  bagi  mereka  baik  secara  Psikologis,  maupun administrasi  kependudukan.  Padahal  jangankan  mereka  yang  ditolak  isbat nikahnya, Bahkan  yusri  Sayid  Muhmmad  dalam  kitabnya Jami  Min  Ahkami Nisa menyatakan  keanehan  bagi  mazdhab  yang  menyatakan  haramnya menikahi  perempuan  karena  sebab  rodoah  tapi  halal  menikahi  perempuan yang terlahir dari benihnya karena zina. 2 Padahal hukum pernasaban melalui sperma lebih kuat daripada persusuan.
1 As Sadalan, Sholih Ghonom, Qowaidul Fiqhiyatul Kubro , (Riyadh : Darul Balnasiyah, 1417 H), h. 112.
2 yusri Sayid Muhammad, Jamiul Fiqhi , (TT, Darul Wafa: 2000), h 131.
Dari  pra  survei  pada  KUA  Kec.  Sungkai  Tengah  tentang  penolakan isbat  nikahpada  kegiatan  isbat  nikah  terpadu  didapaatkan  data  dari  100 perkawinan  yang  disidangkan  terdapat  6  perkawinan  yang  dinyatakan ditolak oleh pengadilan agama dengan serangkaian alasan.
Legalitas  dalam  norma  agama  dan  keberlangsungan  rumah  tangga yang  dinyatakan  permohonan  nikahnya  ditolak  oleh  pengadilan  agama menjadi  pertaruhan.  Maka  sejauhmana  pengaruh  putusan  penolakan  isbat nikah terhadap mereka yang menolak putusan pengadilan tersebut. Penulis akan  mengadopsi  pendapat  fuqoha  meneliti  masalah  tersebut  serta  muatan hukum  positif  untuk  memberikan  ruang  hukum  yang  sebenarnya  ditengah masyarakat.

## B. Pembahasan
Pengertian Anak Bil Ma ’ i Subhah dan Kriterianya
Untuk  memberikan  definisi  yang  komprehensif  terhadap  terminologi bil ma ’ i syubhah maka perlu dijelaskan pengertian bil ma ’ i zina dan bil ma,i wathi/bil ma,i nikah sebagai  komparasi.
Anak bil Ma ’ i Zina adalah anak yang terlahir karena zina. Dimana zina adalah  perbuatan  bersanggama  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  tidak terikat  oleh  hubungan  pernikahan  (perkawinan);  atau perbuatan bersanggama  seorang  laki-laki  yang  terikat  perkawinan  dengan  seorang perempuan  yang  bukan  istrinya,  atau  seorang  perempuan  yang  terikat perkawinan  dengan  seorang  laki-laki  yang  bukan  suaminya. 3 Menurut Pasal 284  KUHP  zina  diartikan  sebagai  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadukan oleh isteri atau suami pelaku zina dan dilakukan atas dasar suka sama suka.
Menurut  pandangan  ulama  Mazhab,  seperti  ulama  Malikiyah  zina adalah seorang mukallaf mewath ‟ i (menyetubuhi) faraj yang bukan miliknya secara  sah  dan  dilakun  dengan  sengaja.  Sementara  ulama  Syafi ‟ iyah memandang  lain  bahwa  zina  ialah  memasukan  zakar  ke  faraj  yang  haram dengan  subhat  dan  secara  naluri  memasukan  hawa  nafsu. 4 Sependapat dengan Ibn Rusyd, mengatakan bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi  bukan  karena  pernikahan  yang  sah,  bukan  karena  pernikahan  yang subhah  (meragukan)  dan  bukan  pula  pemilikan  terhamba. 5 Dalam  hal  ini Abdul  Qodir  Audah  mengatakan  bahwa  meskipun  para  ahli  fiqih mempunyai  rumusan  yang  berbeda  tentang  zina,  tetapi  mereka  sepakat dalam hal zina harus mempunyai dua unsur pokok, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan dari pelakunya. 6 Pendapat Wahbah Al- Zuhaili menyatakan bahwa pengertian zina dalam bahasa dan hukum adalah sama, yaitu persetubuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada faraj (vagina) tanpa kepemilikan maupun nikah subhat. 7
Hukum  bagi  pelaku  zina  baru  dapat  ditetapkan  apabila  memenuhi unsur-unsur  perbuatan  zina  dengan  beberapa  kriteria.  Pertama,  melakukan persetubuhan  di  luar  perkawinan  yang  sah  dan  disengaja. 8 Persetubuhan dianggap  zina  minimal  dengan  terbenamnya  hasyafah  (pucuk  zakar)  pada
3 Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 567.
4 A. Dzali, Fiqih Zinayah , (Jakrta: Grafindo Persada: 1997), h. 35.
5 Ibnu  Rusyd, Bidayah  al  Mujtahid  Wa  Nihayah  al  Muqtasid,  Juz.  2 ,  (Beirut:  Dar  Al-Jiil, 1989), h. 324.
6 Abdul  Qadir  Audah, At-Tasyri  Al- Jina’i  Al - Islamy  Muqaranan  Bil  Qanunil  Wad’iy ,
(Jakarta: BATARA Offset. 2007), h. 433.
7 Wabah  Al-Zuhaili, Al-Fiqih  Al-Islami  Wa  Adlatuhu  jilid  VI,  Cet  3 ,  (Damaskus:  Daar Fikr,989), h. 432.
8 Ibid, h. 433.
farji,  sekalipun  tidak  ereksi. 9 Selain  itu  pelaku  juga  mengetahui  bahwa persetubuhan  yang  mereka  lakukan  adalah  haram.  Dalam  tindak  pidana zina,  pelaku  zina  laki-laki  maupun  perempuan  disyaratkan  mempunyai kesengajaan  atau  niat  melawan  hukum.  Niat  melawan  hukum  dianggap terpenuhi  jika  pelaku  tahu  bahwa  ia  menyetubuhi  perempuan  yang  haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya. 10
Oleh  karena  itu  zina  baru  dapat  ditetapkan  apabila  memenuhi  unsur- unsur perbuatan zina dengan beberapa criteria yaitu:
1. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. 11 Persetubuhan  dianggap  zina  minimal  dengan  terbenamnya  hasyafah (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidakereksi. 12 Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang  mereka lakukan adalah haram. Niat  melawan  hukum  dianggap  terpenuhi  jika  pelaku  tahu  bahwa  ia menyetubuhi  perempuan  yang  haram  baginya.  Juga  kalau  perempuan yang  berzina  menyerahkan  dirinya  dan  tahu  bahwa  orang  yang menyetubuhinya tidak halal baginya. 13
2. Pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman  hudud  jika  terbukti  berbuat  zina  terlepas  apakah  sudah menikah  atau  belum  menikah.  Bila  seorang  anak  kecil  atau  orang  gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar ‟ I, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut. 14
3. Persetubuhan  yang  dilakukan  dalam  kondisi  sadar  tanpa  paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan  yang  dipaksakan  adalah  pemerkosaan.  Jika  salah  satu pihak  ternyata  dipaksa,  maka  dia  bukanlah  pelaku  melainkan  korban. Dalam  kasus  pemerkosaan  ini,  pelaku  tetap  dijatuhi  hukum ḥ ad, sedangkan korban tidak. 15
Adapun anak terlahir bil ma ’ i wath ’i disebut juga anak terlahir bil ma’i nikah,  dimana  nikah  diartikan  sebagai  persetubuhan. 16 Menurut  ibnu manzdur  nikah  diartikan  memiliki  pasangan  (suami/istri).  menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan wathi’ sebagai  arti  kiasan  atau  majasnya. 17 sehingga  anak  terlahir  bil  ma ’ i  nikah diartikan sebagai anak yang terlahir dari persetubuhan orang yang memiliki pasangan (suami/istri).
Pertalian makna wath ’ i dan nikah dalam pandangan Abdurrahman Al- Jaziri disebutkan bahwa wath,i ( ئطولا ) adalah arti dari “perkawinan” yang secara  etimologi  berarti  bersenggama  atau  bercampur.  Dalam  pengertian majas  orang  menyebut  nikah  sebagai  aqad,  dikarenakan  aqad  sebab
9 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007) h. 154.
10 Ibid, 173. 11 Surat  Tashih  dari  Lajnah  Pentashih  Mushaf  Al-Qur ‟ an  Departemen  Agama (Semarang: Citra Effhar, 1993), h. 568.
12 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Kharisma Ilmu: 2007),
h. 154.
13 Ibid, h. 173. 14 U nknow,  “ Rancanagn  undang-undang  tentang  sanksi  zina ”,  dalam http:// safarimafrudh.blogspot.com/2016/08/rancangan-undang-undang-ruu-tentang.html, diakses tanggal 26 Maret 2020.
15 Ibid,
16 Mujamma’a lughoh al arobiyah, Mu’jamul wasit (Kairo, Maktabah Syuruqi  Daulah: 2004), h. 1041.
17 Abu  Bakar  bin  Muhammad  al-Husaini  al-Hism  ad-Damasyqi  asy- Syafi’i, Kifayatul Akhyar , (Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2001), h. 460.
diperbolehkan  wath ’ i/senggama. 18 Terminologi  anak  bil  ma,i  wathi  sering dibawakan  oleh  para  fuqoha  diantaranya  abdur  rahman  bin  Abdurrahman asysyamilah 19 yang menyatakan:
ءطولا لح وه حاكنلا نم دوصقملا نلا
Artinya: “ Karena maksud nikah adalah menghalalkan wath’I”
Sehingga  yang  dimaksud  dengan  bil  mai  nikah  adalah  anak  yang dilahirkan dari sperma karena hubungan badangan dalam pernikahan yang sah.
Anak bil Ma,i subhah adalah anak dari persenggamaan selain sohih dan zinan.  Dimana  subhah  Menurut  ibnu  manzdur  shubhah  dapat  diartikan kesalahan dalam suatu perkara, 20 sehingga bil ma,i subhah diartikan sebagai anak  yang  dilahirkan  karena  kesalahan  dalam  perkara  senggama.  Hal  ini merujuk  pada  definisi  ibnu  Qudamah  bahwa  anak  bil  mai  Syubhati  adalah anak yang dilahirkan dalam katagori sebagi berikut:
1. Hubungan badan pada pernikahan yang fasid /rusak.
2. Hubungan badan dengan budak yang dibeli dengan cara yang fasid.
3. Hubungan  badan  dengan  perempuan  yang dikira  adalah  istrinya atau perempuan yang dikira budaknya.
4. Hubungan badan dengan budak yang musrik. 21
Kata syubhah juga diartikan mirip atau semisal, 22 sehingga anak bil ma ’ i syubhah dapat diartikan anak yang dilahirkan atau dinasabkan kepada orang yang mirip dari laki-laki menjimai perempuan. Hal ini merujuk pada definisi Mustofa Al ‘ adawi yang menyatakan anak zina yang lahir dengan sifat yang mirip dengan seorang laki-laki yang menjimai ibunya. 23
Adapun kriteria anak terlahir bil ma ’ i subhah yaitu:
1. Anak  terlahir  dari  hubungan  senggama  yang  pelakunya  mengira perempuan  itu  istri/budaknya  dan  ternyata  bukan,  perbuatanya  tidak disifati  boleh  ataupun  haram  dalam  hal  ini subhahnya  disebut  Subhah Fail.
2. Anak terlahir karena hubungan badan dengan budak orang lain karena bercampur  dengan  budaknya  dihukumi  haram  karena  seharusnya  dia memilah mana budak miliknya keadaan ini disebut juga Subhah Milki.
3. Anak terlahir dari pernikahan karena mengikuti seorang yang alim yang boleh  ditakliti  pendapatnya.  jika  dia  murni  taklid  maka  tidak  haram tetapi  juga  tidak  hahal,  tapi  jika  tidak  taklid  maka  haram,  keadaan  ini disebut juga subhah Thoriq.
4. Anak terlahir dari senggama yang dia ragu bahwa perempuan tersebut jelas tidak halal baginya, seperti menjimai anaknya, keadaan ini disebut subhah muhal.
5. Anak  terlahir  dari  wath ’ i  dengan  akad  yaitu  akad  dengan  mahramnya baik nasab, rodoah atau masohiroh (perkawinan)sedang dia tidak tahu. Atau seperti menikah yang kelima atau menjimai yang telah ditalak tiga, disebut juga subhah akad.
6. Anak  dari  Senggama  yang  dilakukan  karena  menyangka  bahwa hubungan badanya adalah dengan orang yang disangka halal menurut
18 Abd Ar-Rahman Al-jaziri Kitabul Fiqhi Ala Mazdahibul Arba’ah , (Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2003), h. 7.
19 Abdur  rahman  bin  abdur  rahman  asyamilatul  hadal, ankihatul  fasidah ,  (Riyadh, maktabah dauliyah: 1983), h. 258.
20 Ibnu Mandhur, Lisanul Arab , (Kairo, Mesir: Darul M a’arif ,1882) , h. 2150.
21 Abi Muhammad Abdillah bin ahmad Bin Muhammad bin Qudamah, Al Mughni Jilid 09 , (Riyadh, Darul Alim Kutub: 1997), h. 528.
22 Ibid, h. 2149.
23 Mustofa Al Adawi, Jami Ahkami Nisa . (Arab Saudi, Darus sunah: 1992), h. 47.
padanganya padahal sebenarnya adalah haram seperti menjima ’ i budah milik ayahnya, ini disebut juga subhah fi’li.
Maka  anak  yang  dilahirkan  karena  hubungan  badan  yang  dalam keadanya  tidak  memenuhi  kriteria  hubungan  badan  dalam  ikatan perkawinan yang sah atau hubungan badan yang bisa dinyatakan zina maka anak tersebut masuk dalam dalam katagori anak yang lahir mil ma ’ i subhah.

## Status Perwalian Anak Bil Ma’i Subhah Menurut Fuqoha
Menurut  Mustafa  Al  Adawi  seorang  anak  yang  dilahirkan  karena wath ’i subhah adalah anak pemilik buth’ah (yang menjima’ i) dan dinasbkan kepada  yang  menjima ’ inya.  Bahkan  jika  menilik  pendapat  jumhur  ulama dinyatakan bahwa anak zina adalah mahram bagi menzinainya 24 maka anak bil ma ’ i subhah jauh lebih berhak untuk bermahram dan dinasabkan. Dalam keadaan shubhah thoriq atau menikahi perempuan karena taklid atas anjuran seseorang yang layak diikuti pendapatnya sedang mufti atau pemberi ijtihat meralat  pendapatnya  maka  tidak  haram  untuk  tetap  mempertahankan pernikahanya hal ini yang dinyakan oleh yusri muhammad sebagai berikut: 25
ىضتقي يعرش ليلدب لاا هتارما كاسما هيلع مرحي مل ,ىتفملا عجر مث لخد و هاوتفب جوزت ولف ام هل نيبت هنوكل عجر امنا ناك نا اميس لاو ,هعوجر درجمب اهتقرافم هيلع بجي لاو ,اهميرحت باوصلا وه اذه ,هريغ بهذم قفاو ناو هبهذم فلاخ هب ىتفا
Artinya: “ Jika  menikah  karena  fatwa  kemudian  berhubungan  intim,  kemudian pemberi  fatwa  member  fatwa  yang  berbeda,  maka  tidaklah  haram  bagi  (laki-laki) untuk  tetap  mempertahankan  Pernikahan  dengan  perempuan  tersebut,  kecuali dengan  dalil  yang  syar ’ i  yang  secara  khusus  mengharamkanya.  Dan  tidak  wajib baginya untuk menceraikan istrinya hanya sekedar dengan fatwa baru tersebut. Lebih lebih  jika  pada  fatwa  yang  lama  tersebut  diketahui  karena  menyelisihi  mazdhab pemberi fatwa, dan ternyata malah sesuai dengan fatwa orang lain. Maka inin tidak dibenarkan . ”
Maka  jika  pada  kondisi  subhah  thoriq  tidak  haram  mempertahankan pernikanya dan tidak wajib menceraikan perempuan yang dinikahi tersebut, atau  dalam  hal  ini  pernikanya  tetap  halal  baginya.  maka  jika  pernikahanya tetap  halal  maka  semua  konsekuensi  perdata  termasuk  penasaban  dan perwalian juga tetap melekat pada hubungan ayah dan anak-anaknya.
Dalam  keadaan  subhah  muhal  atau  subhah  yang  hampir  mustahil terjadi  yakni  takut  adanya  pernikahan  dengan  orang  yang  haram  baginya maka  subhah  ini  terlarang,  jika  terjadi  maka  harus  dibatalkan  pernikanya, sebagaiman pendapat yusri sebagai berikut: 26
حكنو ,ىرحت اريبك ادلب ناك ناف ,نهيف هبتشي مل ءاسن ىلا لقتنا ةيبنجاب هتخا تهبتشا ول و Artinya: “ Dan  jikadia  samar  saudara  kandungnya  dengan  orang  luar,  maka hendaklah  dia  berpindah  kepada  perempuan  yang  benar  benar  tidak  samar  baginya (untuk dijima ’ i), dan jika negerinya adalah negeri yang besar maka hendaknyan dia mencarinya, kemudian menikahinya. ”
Adapun  konsekuensi  penasaban  jika  dari  subhah  ini  terlahir  seorang anak maka status perwalian kembali pada keadaan umum shubhah, karena pernikahan tersebut bukanlah zina tapi murni kealpaan manusia.
Adapun Subhah fail atau subhah pelaku yang menginginkan senggama, menurut  mazdhyab  syafi’inasabnya  ke  ayahnya sebagaimana  pernyataan Abdurahman Al Jaziri dalam kitab Fikin Ala Mazdahibu Al Arbaah berikut 27
24 Mustofa Al Adawi, Jami Ahkami Nisa … , h. 47.
25 Yusri sayid Muhammad, Jamiul Fiqh i, (TTT, Darul Wafa: 2000), h. 134.
26 Ibid, h. 141.
27 Abdurohman Al Jaziri , Al Fiqhuala Mazdhabil Arbaah … , h. 64.
لاو .لعافلا ةهبش : ةهبشلا هذهل لاقي و ,كلاك سيل يه و هتارما عماجي نا ةهبشب ءطولا لاثمو لا هب مزلت و بسنلا ةهبشلاءطوب تبثي و همرح لاو لحب اهب عقاولا لعفلا فصوي ةدع
Artinya: “ Dan  contoh  wath ’ i  subhah  adalah  engkau  menjima ’ i  istrimu  sedang  dia ternyata bukan istrimu, maka subhah ini disebut: subhah fail  (pelaku) dan tidaklah keadaan yang terjadi ini dinyatakan halal, namunn juga tidak haram dan ditetapkan dampak hubungan syubhah ini hubungan nasab, dan mewajibkan untuk iddah. ”
Subhah  ini  tidak  dihukumi  tentang  dosanya,  akan  tetapi  konsekuensi dari subhah berupa penasaban dan iddah berlaku pada subhah tersebut.
Senggama  subhah  adalah  senggama  yang  tidak  direka  dan direncanakan  sesuai  keinginan,  tetapi  murni  kealpaan  maka  jika  bentuknya kesengajaan  terencana  maka  hukumnya  kembali  pada  hukum  hukum  zina, tidak berhak pada nasab, waris dan iddah.
ةهبش نودب اهيف جلواف ةمئان ةأرما دجو وا ,ةأرما ءطو يلع هركا ءطولا نا مدقت دقو ,انز اذهو
ةدعلا هب تبثتو ,ثاريملا و بسنلا هب تبثي ةهبشب
Artinya: “ Dilarang persenggamaan dengan perempuan atau mendapati perempuan yang manis kemudian  berhubungan denganya tanpa syubhah, dan ini  adalah zina. Dan  telah  kami  jelaskan  bahwa  hubungan  badan  karena  syubhah  berkonsekuensi hukum hubungan penasaban, waris, dan iddah bagi si perempuan. ”
Dari keterangan tersebut  jelas bahwa  konsekuensi hukum yang  terjadi pada  senggama  subhah  adalah  hukum  nasab,  waris  dan  iddah  bagi per empuan yang dijima’i. bahkan menurut ibnu qudamah telah terjadi ijma anakn  penasaban  dan  kemahraman anak  hasil  wath’i  subhah kepada  yang menjima ’ inya, sebagaiman pendapatnya dalm al mughni: 28
رما ءطو وا ,دساف ءارش وا ,دساف حاكن ىف ءطولا وهو ,ةهبشلاب ءطولا وا ,هتما وا هتأرمااهنظ ةأ حابملا ءطولاب هقلعتك ميرحتلا هب قلعتي اذهف ,اذه هابشا و ,هريغ نيب و هنيب ةكرشملا ةملاا ءطو ةأرما ئطو اذا لجرلا نا ىلع ,راصملاا ءاملعلا نم هنع ظفخن نم لك رذنملا نبا لاق .اعامجا ا و هنبا و هيبا ىلع مرحت اهنا ,دساف ءارش وا دساف حاكنب ,كلام بهذم اذهو .هدلو دلوو هدادج ءطو هنلاو .ىأرلا باحصا و ,روث ىبا و قاحسا و ,دمحا و ,ىعفاشلا و ىروثلاو ,ىعازولااو
حابملا ءطولاك ,ميرحتلا تبثاف ,بسنلا هب قحلي
Artinya: “ Wath ’ i  syubhah  adalah  hubungan  pada  pernikahan  yang  cacat,  atau pembelian  budak  yang  cacatatau  hubungan  dengan  perempuan  yang  disangkanya adalah istrinya atau budaknya. Atau hubungan badan dengan budak musyrik yang bercampur  antara  miliknya  dan  milik  orang  lain.  Dan  samar  baginya.  Maka  ini mengakibatkan keharaman sebagaimana akibat yang terjadi karena hubungan badan yang mubah (sah), dan telah terjadi ijma dalam  hal ini. Berkata ibnu munzdir dan telah  berpegangan  para  ulama  negeri,  bahwa  jika  laki  laki  menjimai  perempuan dengan nikah yang cacat atau pembelian budak yang cacat mengharamkan ayahnya, anaknya, kakeknya, dan cucunya. Dan ini adalah mazdhab maliki, auza ’ i, stauri, asy syafi ’ i,  ahmad,  ishaq,  abi  staur,  dan  ash  habi  rokyi/hanafi.  Karena  sesunguhnya senggama tersebut mengakibatkan penasaban, kemahroman, sebagaimana senggama mubah (sah).
Dari  pendapat  tersebut  diketahui  bahwa  hukum  perdata  sebagai konsekuensi  what’i  subhah  disepakati  ulama  keberaadaanya,  yakni berkonsekuensi sebagaimana senggama dalam pernikahan yang sah menurut sariat yakni hukum penasaban terhadap ayah atau pemilik ma’i (air sperma), hukum waris, kemahraman dan iddah bagi wanita yang dijima’i.

## Legalitas Isbat Nikah Dalam Pencatatan Perkawinan
Isbat  nikah  menurut  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi
28 Abi Muhammad Abdillah bin ahmad Bin Muhammad bin Qudamah, Al Mughni Jilid 10 … , h. 528.
Pengadilan  adalah  pengesahan  atas  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.
Isbat  nikah  merupakan  metode  atau  cara  dalam  menetapkan  sahnya suatu  perkawinan  yang  belum  tercatat  di  KUA  setempat,  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  terkait  dengan  hal  perkawinan yang  dilaksanakan  di  pengadilan.  Buku  Pedoman  Teknis  Administrasi Peradilan  Agama  Tahun  2010  menjelaskan  bahwa  isbat  nikah  merupakan pernyataan  tentang  sahnya  perkawinan  yang  dilangsungkan  berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. 29
Pengaturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama  (PERMENAG)  Nomor  3  Tahun  1975  dalam  pasal  39  ayat  4  dan menyebutkan  apabila  KUA  tidak  bisa  membuktikan  duplikat  akta  nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak,  rujuk,  atau  cerai  harus  dibuktikan  dengan  penetapan  atau  putusan Pengadilan Agama. 30 Demikian pula dengan peraturan terbaru dari Menteri agama  no  20  tahun  2019    tentang  pengesahan  nikah  menyebutkan  legalitas Isbat  nikah  sebagai  pencatatan  nikah  berdasarkan  putusan  pengadilan Agama.
Maka  isbat  nikah  dipengadilan  Agama  merupakan  ketentuan  formal yang harus dipenuhi pelaku nikah siri yang ingin mencatatkan pernikahnya. Dalam  isbat  nikah  hanya  ada  dua  kemungkinan  hasil  yaitu  diterima  atau ditolak pernikahanya, akibat hukumnya jika diterima berarti pernikahan sah dan berhak atas pencatatn pernikahan, sedang jika ditolak maka tidak berhak untuk dicatatkan perkawinaya pada KUA. 31
Putusan  Penolakan  Isbat  Nikah  Pada  Kegiatan  Isbat  Nikah  Terpadu  di Kec. Sungkai Tengah Dan Korelasinya Dengan Pendapat Fuqoha
Pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kab. Lampung Utara mengadakan program Isbat Nikah terpadu dikecamatan sungkai Tengah, dan 100 pasang pernikahan  siri  mengikutinya,  dengan  hasil  dinyatakan  bahwa  10  kasus pernikahan  siri  menghadapi  permasalahan,  3  dari  kasus  dinyatakan  gugur karena batal sidang, dan 6 pasang isbatnya ditolak pengadilan.
Dari putusan Pengadilan Agama tentang penolakan permohonan isbat nikah tersebut diketahui bahwa terdapat pasangan (MM/RI) 32 yang tertolak isbat  nikahnya  karena  wali  hakim  pernikahan  sirinya  hanya  seorang  P3N. Dimana keduanya telah mengadukan prihal perwalaian kepada P3Ntersebut, dan  keadaan  selanjutnya  berserah  sepenuhnya  kepada  P3N  yang  bertugas kala  itu.  Oleh  karena  itu  keduanya  tidak  dapat  didakwa  sebagai  pasangan zina  karena  proses  pernikahan  menurut  hukum  agama  terjadi  diantara keduanya,  dan  anak  dari  kedua  pasangan  tersebut  juga  bukanlah  anak  bil ma’i  Zina  tetapi wath’i  subhah,  yakni  subhah  thoriq.  Yakni  pernikahan karena  taklid  kepada  seseorang  yang  sah  untuk  diikuti. 33 Dimana  nasab perwalian pada anak- anak mereka tidak terputus dengan putusan penolakan isbat tersebut.
Pasangan selanjutnya (AI/WL) 34 yang ditolaknya isbat nikahnya adalah karena  adanya  dugaan  kuat  pihak  istri  masih  terikat  dengan  pasangan
29 Mahkamah Agung , Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II), ( Jakarta, 2010), h.147.
30 Permenang Nomor 3 Tahun 1975.
31 UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 dan 43.
32 MM  dan  RI,  Pasangan  Yang  Tertolak  Permohonan  Isbat  N  Ikahnya, Wawancara , Desember 2020.
33 Abdurohman Al Jaziri , Al Fiqhuala Mazdhabil Arbaah … , h. 112.
34 Ai  dan  WL,  Pasangan  Yang  Tertolak  Permohonan  Isbat  N  Ikahnya, Wawancara , Desember 2020.
suaminya  terdahulu  ( Poliandri ).  Menurut  pengakuan  pemohon 35 yang bersangkutan  berstatus  janda  dan  benar-benar  janda  atau  telah  bercerai dengan  suami  terdahulunya.  Hanya  memang  belum  pernah  mengurus perceraianya  dipengadilan  agama,  karena mengganggap  bahwa  pernikahan siri  berarti  dengan  cerai  siri  pula.  Saat  diwawancara  dalam  persidangan keduanya  bersikukuh  bahwa  pernikanya  sah  secara  agama  dan  memilih untuk  tidak  melanjutkan  perkara  dan  mengurungkan  keinginan  untuk memiliki  buku  nikah. 36 keduanya  tidak  pula  mendapat  tanggapan  negatif masyarakat  atau  didakwa  pasangan  zina  karena  menurut  pengakuanya mereka menikah secara sah dan dihadiri tokoh-tokoh agama dan hal tersebut juga  banyak  terjadi  pada  masa  keduanya.  Dari  hal  tersebut  dapat disimpulkan bahwa keduanya bukan pasangan zina meskipun pernikahnya tidak  tercatat  di  KUA,  dan  hanya  putusan  penolakan  pernikahan  dari pengadilan  agama  saja  yang  sedikit  mengusik  status  pernikahanya.  Maka ketika tidak dapat dinyatakan sah dan tidak pula dapat dinyatakan sebagai pasangan zina maka  keduanya  termasuk kedalam pasangan wath’i subhah, yakni  subhah  thoriq  dan  tidak  membatalkan  hak  perwalian  terhadap  anak anaknya. 37
Pada pasangan pemohon yang lain (SR) 38 dinyatakan bahwa penyebab penolakan  pernikahanya  karena  menurut  pengakuan  istri  saat  menikah berstatus janda dan menyatakan cerainya adalah cerai resmi. Namun ketika diminta  hakim  untuk  menunjukkan  surat  akta  cerainya  ternyata  tidak  bisa. Menurut  pengakuan  yang  bersangkutan  bahwa  cerai  resmi  telah  dilakukan dan  diputus  cerai  oleh  Hakim  akan  tetapi akta  cerainya telah  hilang  cukup lama  dimana  perceraianya  terjadi  sekitar tahun  1976. 39 Setelah  permohonan isbatnya  ditolak,  keduanya  cukup  terpukul  dan  bahkan  terkesan  tidak percaya dan mengabaikan putusan tersebut. Setelah didesak oleh KUA untuk menikah  ulang  secara  gratis  di  KUA,  keduanya  malah  memilih  untuk mengurungkan  niatnya  memiliki  buku  nikah  dan  bersikukuh  dengan keabsahan nikahnya. 40
Dari penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa dimata hukum positif pernikahanya diklaim tidak sah, namun tidak dapat dinyatakan sebagai zina karena  tidak  terpenuhi  kriteria  Zina.  Maka  hubungan  keduanya  termasuk dalam hubungan subhah yakni subhah toriq yang tidak memutus hak nasab, perwalian dan yang lainya. 41
Dan  pada  pasangan  (SS) 42 dinyatakan  bahwa  penolakan  pernikanya adalah  perhitungan  masa  iddah  yang  belum  selesai,  meskipun  menurut pengakuan  yang  bersangkutan  telah  lama  bercerai  siri  dengan  pasangan terdahulu.  Hal  tersebut  terjadi  karena  pernikahan  keduanya  telah berlangsung  lama  dan  sukar  untuk  mengingat  penanggalanya.  kemuadian keduanya  dipersilahkan  untuk  menghadap  dan  menjelaskan  ulang dipengadilan. 43 Karena  keduanya  tidak  datang  kepengadilan  sebagai  mana waktu yang ditentukan maka isbat pernikahnya diputus untuk ditolak.
Setelah dijelaskan oleh KUA untuk menikah ulang  keduanya  menolak dan  memilih  untuk  mengurungkan  niatnya  memiliki  buku  nikah.  Maka
35 Ahmad Jumaidi, Keluarga Yang ditolak isbat nikahnya, Wawancara, 10 Maret 2020.
36 Ibid.
37 Abdurohman Al Jaziri , Al Fiqhuala Mazdhabil Arbaah..., h. 112.
38 SR,  Pasangan  Yang  Tertolak  Permohonan  Isbat  N  Ikahnya, Wawancara ,  Desember 2020.
39 Syaifudin Rubiah, Keluarga Yang ditolak isbat nikahnya. Wawancara, 10 Maret 2020.
40 Ibid,
41 Ibid.
42 SS,  Pasangan  Yang  Tertolak  Permohonan  Isbat  N  Ikahnya, Wawancara ,  Desember 2020.
43 Asep  Ridwan  Hotoya,  S.H.I.,  M.Ag,  Majlis  Hakim  Pengadilan  Agama  Kotabumi.
Wawancara, 12 Maret 2020.
setelah pernikahanya diputus tidak sah disisi hukum positif keduanya bukan pasangan  sah  namun  tidak  dapat  didakwa  sebagai  pasangan  zina,  maka hubungan keduanya termasuk dalam hubungan subhah yakni subhah thoriq yang tidak berbeda haq nasab, perwalian dan warisnya dengan wathi sohih. 44
Penetapan  Penghulu  KUA  Pada  Perwalian  Anak Bil  Ma’i  Subhah dan sinergisitasnya dengan pendapat Fuqoha
Penentuan  perwalian  ayah  dalam  perkawinan  yang  dilangsungkan didepan penghulu secara hukum mengikuti ketentuan perundang undangan. wali  harus  memenuhi  syarat  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  pasal  12 ayat 2 PMA no 20 tahun 2019 yaitu laki-laki; beragama Islam; berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun,berakal; dan adil. 45
Adapun  orang  yang  dapat  ditetapkan  sebagai  wali  dituangkan  dalam ayat 3 pasal 12  yaitu : bapak kandung; kakek (bapak dari bapak); bapak dari kakek  (buyut);  saudara  laki-laki  sebapak  seibu;    saudara  laki-laki  sebapak; anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki  sebapak  seibu;  anak  laki-laki  dari saudara  laki-laki  sebapak;  paman  (saudara  laki-laki  bapak  sebapak  seibu); paman  sebapak  (saudara  laki-laki  bapak  sebapak);    anak  paman  sebapak seibu;  anak  paman  sebapak;  cucu  paman  sebapak  seibu;  cucu  paman sebapak;  paman  bapak  sebapak  seibu;  paman  bapak  sebapak;  anak  paman bapak sebapak seibu; anak paman bapak sebapak. 46
Dalam  hal  wali  nasab  tidak  ada,  maka  ditetapkan  wali  hakim  sebagai wali pernikahan sebagaimana  ketentuan pasal 13 yakni jika  wali nasab tidak ada;  walinya adhal ;  walinya  tidak  diketahui  keberadaannya;  walinya  tidak dapat  dihadirkan/ditemui  karenadipenjara;  wali  nasab  tidak  ada  yang beragama  Islam;  walinya  dalam  keadaan  berihram;  dan  wali  yang  akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. 47
Teknis  penetapan  seseorang  menjadi  wali  adalah  dengan  pemeriksaan langsung dengan mendatangkan wali sebagaimana pasal 5 ayat 3 PMA no 20 tahun 2019. Adapun  rujukan teknis tentang seseorang  berhak menjadi wali tidak  diatur  dalam  materi  perundang  undangan,  dan  sepenuhnya  ijtihat seorang penghulu sesuai hukum islam.
Sandaran Hukum seorang penghulu berijtihat untuk menentukan wali selain  dengan  ketentuan  hukum  islam  adalah  dengan  data  kependudukan yang  dimiliki  oleh  wali  dan  calon  pengantin  perempuan  sebagaimana ketentuan  PMA  No  20  tahun  2019  pasal  3    ayat  1  yang  meliputi  Fotokopi Akla Kelahiran, Fotokopi KTP, dan Fotokopi Kartu keluarga.
Dalam penetapan tersebut Penghulu tidak  terbebani untuk  memeriksa keabsahan pernikahan wali pengantin atau menanyakan tentang Isbat nikah atau penolakan isbat nikah sang wali yang mungkin saja terjadi.
Jika data kependudukan tidak menyatakan identitas lain atau dalam hal ini kerancuan dalam nasab anak, maka penghulu juga tidak ada kewenangan menanyakan  dan  menghakimi  keabsahan  pernikahan  dari  orangtuanya untuk menilai apakah seorang anak dinyakan sebagai anak bil mai zina, anak bil  mai  subhah,  atau  anak  bil  mai  sohih.  Dan  dihukumi  sesuai  keadaan umum yakni anak terlahir dari pasangan perkawinan yang sah sesuai kaidah fikih : 48 ناك ام ىلع ناك ام ءاقب لصلاا yang artinya pada asalnya setiap sesuatu tetap sesuai  keadaan  asalnya,  yakni  pernikahnya  sah  sesuai  data  kependudukan dan  pengakuan  khalayak  umum.Baik  pernikahan  sah  atau  subhah  maka
44 Abdurohman Al Jaziri , Al Fiqhuala Mazdhabil Arbaah..., h. 112.
45 PMA Nomor 20 tahun 2019.
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Muhammad Bin Sholeh Al Utsaimun, Kaidah Fikhiya h, (Iskandariyah: Darul Basiroh basiroh, 1422 H), h. 76.
perwalian  nikah  jatuh  kepada  ayahnya, 49 akan  tetapi  jika  anak  terlahir  dari pasangan  zina,  maka  penghulu  dapat  meminta  keduanya  untuk membatalkan pernikahan karena rukun nikahnya yakni wali tidak terpenuhi.
Pada  faktanya  dari  keenam  pasangan  yang  isbat  nikahnya  ditolak pengadilan agama telah memiliki kartu keluarga/KK dengan data anak yang ternasab  kepada  ayahnya,  dan  data  KK  tersebut  pulalah  yang  digunakan untuk mendaftarkan diri pada isbat nikah.
Keadaan selanjutnya tidak ditemukan perbedaan dari didukcapil yang merubah  identitas  pernikahan  bagi  pasangan  yang  ditolak  pengadilan  atau tetap  diakui  status  pernikahanya  oleh  disdukcapil.  Karena  perubahan  data kependudukan  harus  didasarkan  dari  permohonan  yang  bersangkutan. 50
Dan  jika  selanjutnya  terjadi  kerancuan  data  kependudukan  yang menghilangkan penasaban anak kepada ayah yang menjimainya maka dapat mengajukan permohonan hak perwalian anak kepada pengadilan Agama.
Maka penetapan seorang penghulu terhadap status perwalian terhadap anak-anak  dari  pasangan  yang  ditolak  pernikanya  adalah  kembali/tetap kepada mereka, dan  dengan berdasarkan data kependudukan dalam Kartu keluarga.
Maka  dalam  hal  status  anak  mereka  yang    tergolong  bil  mai  subhah karena putusan penolakan Isbat Nikah pada kegiatan Isbat Nikah Terpadu di Kec. Sungkai Tengah tahun  2019, hak perwalian adalah sah milik ayahnya .

## C. Simpulan
Keputusan  pengadilan  agama  tentang  isbat  nikah  hanya  dua  yakni diterima  atau  ditolak.  Dan  tidak  ada  perubahan  identitas  kependukan pasangan  yang  ditolak  isbat  nikahnya  oleh  pengadilan  agama  pada  status perkawinanya. Maka setelah pembahasan secara mendalam tentang perwlian ayah bagi anak bil ma’ i subhah menurut fuqoha disimpulkan bahwa Bahwa anak  yang  terlahir  dari  pasangan  yang  ditolak  Isbat  Nikahnya  oleh pengadilan  agama  termasuk  kedalam  anak  terlahir  bil  ma’i  subhah  thoriq yang  tidak  membatalkan  hukum  nasab,  perwalian  dan  waris  dengan ayahnya.  Dan  bahwa  peraturan  perundang-perundang  yang  berlaku melegalkan  seorang  penghulu  untuk  menetapkan  hak  perwalian  pada seorang  ayah  bagi  anak  yang terlahir  bil  ma’ i  subhah,  dan  pernikahan tersebut dihukumi sah.

## Referensi
A. Dzali, Fiqih Zinayah , Jakrta: Grafindo Persada: 1997. Abd Ar-Rahman Al-jaziri, Kitabul Fiqhi Ala Mazdahibul Arba’ah . Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2003.
Abdul  Halim  Mustasar  Ibrahim  Unes, Al- Mu’jam  al -Wasit ,  Mesir:  Dar  al- Ma’arif, 1973.
Abdul  Qadir  Audah, At-Tasyri  Al- Jina’i  Al -Islamy  Muqaranan  Bil  Qanunil Wad’iy , Jakarta: Batara Offset, 2007.
Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam , Jakarta: Kharisma Ilmu: 2007.
Abdur  Rahman  bin  Abdur  Rahman  Asyamilatul  Hadal, Ankihatul  Fasidah , Riyadh, maktabah dauliyah: 1983.
Abdurrahman,  S.H  M.H. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Tiara wacana, 2010.
Abu  Bakar  bin  Muhammad  al-Husaini  al-Hism  ad-Damasyqi  asy- Syafi’i, Kifayatul Akhyar , Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2001.
49 Abdurohman Al Jaziri , Al Fiqhuala Mazdhabil Arbaah … , h. 112.
Abu  Malik  Kamal  Bin  Sayyid  Salim, Shohih  Fiqih  Sunnah ,  Kairo;  Mesir: Maktabah Taufiqiyyah, 2003.
Abu  Muhammad  Abdillah  bin  ahmad  Bin  Muhammad  bin  Qudamah, Al Mughni Jilid 10 , Riyadh, Darul Alim Kutub: 1997.
Amirudin Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT Raja Grafisindo Persada, 2004.
Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, Semarang: CV. Toha Putra, 1993. Husain  Bin  Muhamad  Al  Muhalli  Asy-Syafi ’ i, Al  Ifsoh  An ‘aqdi  Nikah  Ala Mazdhabi Arba , Suriah: Darul Qolam Al Qrobiyah, 1995.
Huzaenah  Tahido  Yanggo, Fiqih  Anak  Metode  Islam  Dalam  Mengasuh  Dan Mendidik AnakSerta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak, Jakarta Selatan: PT Almawardi Prima, 2004.
Ibnu Mandhur, Lisanul Arob , Kairo, Mesir: Ddarul M a’arif ,1882 . Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz. 2 , Beirut: Dar Al- Jiil, 1989.
Mahkamah  Agung ,  Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis  Peradilan  Agama, (Buku II), Jakarta, 2010. Masri  Singarimbun  Dan  Sofian  Effendi, Metede  Penelitian  Survey ,  Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
Moh. Nazir, Ph.D, Metode Penelitian , Ghalia Indonesia, 2003.
Muhammad  Bin  Sholeh  Al  Utsaimun, Kaidah  Fikhiya h,  Iskandariyah:  Darul Basiroh basiroh, 1422 H.
Mujamma’a  lughoh  al Arobiyah, Mu’jamul Wasit, Kairo,  Maktabah  Syuruqi Daulah, 2004.
Mustofa Al Adawi, Jami ahkami Nisa , Arab Saudi, Darus sunah: 1992. Permenang Nomor 3 Tahun 1975. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,
Jakarta: Balai Pustaka, 2001. Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam http: www.mahkamahkonstitusi. go.id/index
Ronny  Hanitijo  Soemitro ,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama, Jakarta: Gramedia Utama, 1990.
Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&B , Bandung: Alfabeta, 2010. Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian,  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
Surat  Tashih  dari  Lajnah  Pentashih  Mushaf  Al-Qur ‟ an  Departemen  Agama Semarang: Citra Effhar, 1993.
Tim  Penyusun  Kamus, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Balai  Pustaka, Cet. Ke-3, 1990.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1997.
Unknow,  “ Rancanagn  undang-undang  tentang  sanksi  zina ”,  dalam http:// safarimafrudh.blogspot.com/2016/08/rancangan-undang-undang-ruu- tentang.html, Diakses tanggal 26 Maret 2020
UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. UU perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 42 dan 43. Wabah  Al-Zuhaili, Al-Fiqih  Al-Islami  Wa  Adlatuhu  jilid  VI,  Cet  3 ,  Damaskus: Daar Fikr, 1989.
Yusri sayid Muhammad, Jamiul Fiqh i, TTT, Darul Wafa: 2000.