## Implementation of Filling and Completeness of Informed Consent Form of The
Act Surgery
Pelaksanaan Pengisian dan Kelengkapan Formulir Informed Consent Tindakan Operasi
Edy Susanto 1)
Irmawati 2 )
Widodo 3)
Yolanda Dinarka Dea 4)
1,2) Poltekkes Kemenkes Semarang 3) RSUP dr. Kariadi 4 ) RSUD KRMT Wongsonegoro Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik,Semarang E-mail : edy.jrr@gmail.com

## Abstract
A  piece  of  writing  scientific  were  created  because  the  importance  of  filling  informed  consent forms that is good and right. And the importance of completeness informed consent forms, such as to the act of surgery. This research aims to describe the implementation of filling and completeness of informed  consent forms the  act  of surgery  in  RSUD K.R.M.T Wongsonegoro  Semarang.The type  of research  is  descriptive,  case  study.  Using  cross  sectional  approach.  Using  research  instruments  of observation guidelines, interview guidelines and completeness checklist. The types of data collected are primary and secondary data. Data is processed in the form of transcript and table. Then the data is analyzed and presented in the form of coding chart and table.The result of the research shows that the implementation  of  filling  of  informed  consent  form  of  operation  in  RSUD  KRMT  Wongsonegoro Semarang was in accordance with Permenkes 290 year 2008, because the implementation of filling the form  started  from  the  patient  given  information  related  to  the  act  of  surgery  to  be  performed,  the filling of the informed consent form, signing informed consent form. As well as for completeness of the form of informed consent form operation in hospitals RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang is also complete, because all of columns are fully filled.
Keywords :informed consent ; completeness ; implementation

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  pentingnya  pelaksanaan  pengisian  formulir informed consent yang baik dan benar. Serta pentingnya kelengkapan pengisian formulir informed consent , salah satunya  untuk  tindakan  operasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  pelaksanaan pengisian  dan  kelengkapan  formulir informed  consent tindakan  operasi  di  RSUD  K.R.M.T Wongsonegoro  Semarang.Jenis  penelitian  adalah  deskriptif,  studi  kasus.  Menggunakan  metode pendekatan cross sectional . Menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan checklist kelengkapan pengisian. Jenis data yang terkumpul adalah data primer dan sekunder.  Data  diolah  dalam  bentuk  transkrip  dan  tabel.  Kemudian  data  dianalisis  dan  disajikan dalam bentuk grafik koding dan  tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengisian formulir informed consent tindakan operasi di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang sudah sesuai dengan Permenkes 290 tahun 2008, karena pelaksanaan pengisian formulir informed consent dimulai dari  pasien  diberikan  informasi  terkait  tindakan  operasi  yang  akan  dilakukan,  pengisian  formulir informed  consent ,  sampai  dengan  proses  penandatanganan  formulir informed  consent .  Serta  untuk kelengkapan pengisian formulir informed consent tindakan operasi di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang juga sudah lengkap, karena semua kolom pengisian sudah terisi secara lengkap.
Kata Kunci : informed consent ; kelengkapan ; pelaksanaan

## 1. Pendahuluan
Rumah  sakit  sebagai  salah  satu sarana  pelayanan  kesehatan  merupakan tempat
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan meliputi peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif),
pengobatan  (kuratif)  dan  pemulihan (rehabilitatif).  Dalam  sarana  pelayanan kesehatan tersebut setiap upaya kesehatan yang dilakukan terekam didalam dokumen  yang  dikenal  dengan  nama rekam medis.
Menurut  Permenkes  269  tahun  2008 menyatakan bahwa yang dimaksud rekam medis  adalah  berkas  yang  berisi  catatan dan  dokumen  antara  lain  identitas pasien, hasil  pemeriksaan,  pengobatan  yang  telah diberikan,  serta  tindakan  dan  pelayanan lain  yang  telah  diberikan  kepada  pasien. Rekam  medis  itu  sendiri  terdiri  dari kumpulan  formulir-formulir  rekam  medis yang  memiliki  fungsi  berbeda.  Terdapat pula  formulir-formulir  yang  dianggap penting,  salah  satunya  yaitu  formulir informed consent.
Formulir informed consent dikategorikan  kedalam  formulir  penting dan  abadi,  karena  termasuk  dalam formulir  yang  diretensi  dan  tidak mengikuti  proses  pemusnahan.  Formulir informed  consent adalah  bukti  tertulis  dari sebuah  persetujuan  tindakan  kedokteran sehingga  diperlukan  untuk  memastikan bahwa  pasien  telah  mengerti  semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat  keputusan,  serta  pasien  mampu memahami  informasi  yang  relevan  dan pasien memberikan persetujuan.
Menurut  Permenkes  290  tahun  2008 menerangkan  bahwa  penjelasan  tentang tindakan  kedokteran  ( informed  consent ) sekurang-kurangnya  mencakup  diagnosis dan  tata  cara  tindakan  kedokteran,  tujuan tindakan  kedokteran  yang  dilakukan, alternatif  tindakan  lain  dan  resikonya, resiko  dan  komplikasi  yang  mungkin terjadi,  prognosis  terhadap  tindakan  yang dilakukan  serta  yang  terakhir  adalah perkiraan pembiayaan.
Menurut  Hendrik  (2011) informed consent memiliki  dua  tujuan.  Tujuannya yaitu  untuk  memberikan  perlindungan kepada  pasien  atas  segala  tindakan  medis dan  memberikan  perlindungan  tenaga kesehatan terhadap terjadinya akibat yang tidak  terduga  yang  dianggap  merugikan pihak  lain.  Bagi  pasien, informed  consent dapat dijadikan alat bukti  dalam menentukan  ada  tidaknya  kesalahan dalam  tindakan  medis  yang  dilakukan oleh  tenaga  kesehatan.  Bagi  tenaga kesehatan, informed consent bisa digunakan sebagai dasar pembelaan untuk menghindari  tuntutan  pasien  jika  terjadi sesuatu  yang  tidak  diinginkan  atau merugikan pasien. Maka jelas sekali akibat yang  akan  timbul  apabila  pasien  atau keluarga pasien tidak diberikan penjelasan secara  jelas  terkait  tindakan  kedokteran yang akan diberikan dan formulir informed consent tidak  terisi  dengan  lengkap.  Hal tersebut akan berakibat dokter tidak dapat membela  diri  jika  terjadi  tuntutan  yang datang  dari  pasien  maupun  keluarganya, serta  pasien  tidak  mempunyai  bukti  yang kuat untuk menuntut pihak dokter apabila terdapat  penyimpangan  terkait  suatu tindakan kedokteran.
Salah satu penelitian terkait pelaksanaan  pengisian  formulir informed consent yaitu  milik  Pratita  (2013), didapatkan  hasil  bahwa  pelaksanaan pengisian  formulir informed  consent di rumah sakit tersebut sudah sesuai dengan Permenkes  585  tahun  1989  tentang persetujuan  tindakan  medis,  tetapi  masih terdapat dokter maupun tenaga kesehatan yang memberikan
penjelasan menggunakan  bahasa  yang  tidak  mudah dipahami oleh pasien atau keluarga pasien. Sedangkan,  penelitian  lain  Talia  (2016) didapatkan  hasil  bahwa  pelaksanaan pengisian informed  consent masih  belum sesuai sebagaimana mestinya dan kelengkapan  pengisian  formulir informed consent mencapai 48,18%. Dengan
pengisian  terbanyak  terdapat  pada  kolom No.RM,  identitas  pemberi  persetujuan, diagnosis,  tanda  tangan  dokter  dan  tanda
tangan  pemberi  persetujuan  dengan persentase sebesar 100%.
Penelitian terkait pelaksanaan pengisian  dan  kelengkapan  formulir informed  consent tindakan  operasi  belum pernah  dilakukan  di  Bangsal  Nakula  1 yaitu  bangsal  bedah  di  RSUD  K.R.M.T Wongsonegoro  Semarang.  Pelaksanaan pengisian  formulir informed  consent yang baik dan benar serta kelengkapan formulir informed  consent sangat  penting,  salah satunya untuk tindakan operasi.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  deskriptif.  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi  dengan  instrumen  penelitian menggunakan
pedoman observasi, pedoman wawancara, dan checklist dokumen.  Subyek  dalam  penelitian  ini adalah  tenaga  kesehatan  yang  meliputi dokter/  perawat,  kepala  ruang  bangsal dan  petugas  rekam  medis  serta  pasien/ keluarga  yang  akan  dilakukan  tindakan operasi. Obyek dalam penelitian ini adalah formulir informed consent tindakan operasi.
Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara,  dan  studi  dokumentasi. Pedoman  observasi  digunakan  sebagai acuan  penulis  dalam  pengumpulan  data tentang  prosedur  pengisian  formulir informed consent tindakan operasi. Pedoman  wawancara  digunakan  untuk mendapatkan
informasi mengenai pemahaman  terkait informed  consent tindakan  operasi  yang  telah  diberikan. Checklist digunakan sebagai  acuan  penulis dalam pengumpulan data untuk mengetahui kelengkapan formulir informed consent tindakan  operasi.  Analisis  data transkrip observasi dan transkrip wawancara dilakukan reduksi data sehingga  dihasilkan  tabel  kategorisasi selanjutnya disajikan dalam grafik koding.
Sedangkan  data  hasil  studi  dokumentasi disajikan dalam bentuk tabel data.
3. Hasil dan Pembahasan
Hasil yang dipaparkan dibawah
berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di RSUD  K.R.M.T  Wongsonegoro  Semarang pada  bangsal  Nakula  1  pada  bulan Februari  sampai  dengan  April  2018. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer berupa
pelaksanaan  pengisian  formulir informed consent ,  dengan  subyek  penelitian  yaitu pemberi  informasi  tindakan  dalam  hal  ini Dokter  Pelaksana  Tindakan  dan  Perawat Bangsal Nakula 1 serta pemberi persetujuan  tindakan  yaitu  pasien  atau keluarganya.  Penelitian  ini  menggunakan instrumen berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara.
a. Pelaksanaan Pengisian Formulir Informed Consent 1) Pasien  atau  keluarganya  diundang menuju nurse station untuk diberikan penjelasan terkait tindakan operasi. 2) Sebelum dilakukan
tindakan operasi,  pasien  terlebih  dahulu diberikan  informasi  oleh  dokter tentang  diagnosa  pasien,  tujuan tindakan,  hasil  yang  diharapkan, proses  pelaksanaan  dan  resiko tindakan  yang  mungkin  terjadi. Sedangkan  perawat  menjelaskan tentang  ketentuan  –  ketentuan tindakan operasi.
3) Setelah  pasien  paham  dengan informasi yang telah diberikan oleh dokter dan perawat, pasien dipersilahkan  untuk  memikirkan serta mendiskusikan terkait tindakan operasi dengan keluarganya.
4) Setelah  selesai  berdiskusi,  jika pasien  setuju  untuk  dilakukan tindakan  maka  perawat  akan mengisi  formulir informed  consent
kolom  ruang  perawatan,  dokter pelaksana tindakan, pemberi informasi  serta  menempelkan  label yang  bertuliskan  No.  RM,  nama, tanggal  lahir  dan  penjamin  pada formulir informed consent .
5) Dokter pelaksana tindakan mengisi kolom  diagnosis,  dasar  diagnosis, tindakan kedokteran, indikasi tindakan,  tata  cara,  tujuan,  resiko, komplikasi, prognosis dan alternatif tindakan.
6) Kemudian  setelah  dokter  dan perawat  mengisi  formulir,  maka formulir  tersebut  diberikan  kepada pasien  atau  keluarganya  untuk mengisi identitas pemberi persetujuan,  tempat  tanggal  waktu pengisian  dan  tanda  tangan  pada formulir informed consent .
7) Dilanjutkan tanda tangan oleh saksi dari  pihak  keluarga  dan  saksi  dari pihak rumah sakit termasuk dokter pelaksana tindakan.
Hasil  penelitian  di  RSUD  K.R.M.T Wongsonegoro Semarang diketahui bahwa sebelum  dilakukannya  tindakan  operasi dokter  atau  perawat  menjelaskan  terlebih dahulu  informasi  terkait  tindakan  operasi kepada  pasien  atau  keluarganya.  Setelah pasien  atau  keluarganya  paham  dengan informasi  yang  telah  diberikan,  barulah proses  persetujuan  tindakan  kedokteran dengan menandatangani formulir informed consent dilaksanakan.
Hal  ini  sudah  sesuai  dengan Permenkes 290 tahun 2008 yang
menjelaskan  bahwa  persetujuan  tindakan kedokteran  dalam  hal  ini  yaitu informed consent adalah persetujuan  yang  diberikan oleh  pasien  atau  keluarga  terdekat setelah mendapat  penjelasan  secara  lengkap mengenai  tindakan  kedokteran  atau kedokteran  gigi  yang  akan  dilakukan terhadap pasien.
Dalam pelaksanaan pengisian formulir informed consent di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro,  petugas  rekam  medis
tidak  mengetahui  prosedur  pelaksanaan pengisian  formulir informed  consent secara rinci  dan  hanya  mengetahui  prosedur secara umum.
Dalam standar  prosedur  operasional terkait informed  consent yang  berlaku  di RSUD  K.R.M.T  Wongsonegoro  Semarang terdapat  13  point  ketentuan.  Prosedur pelaksanaan  pengisian  formulir informed consent sudah  sesuai  dengan  Permenkes 290  tahun  2008,  karena  dalam  standar prosedur  operasional  pada  point  1  dan  2 menjelaskan  bahwa  dokter  berkewajiban memberikan  informasi  dan  penjelasan kepada  pasien  merupakan  hak  pasien memperoleh  informasi  dan  penjelasan cukup  serta  setelah  mendapat  informasi dan penjelasan pasien berhak memberikan persetujuan atau penolakan.

## b. Pemberi Informasi Tindakan Operasi
Pemberian penjelasan informasi tentang  tindakan  kedokteran  dilakukan oleh dokter pelaksana tindakan atau salah satu dokter dari tim dokter yang merawat pasien. Apabila dokter pelaksana tindakan berhalangan untuk memberikan penjelasan secara langsung, maka pemberian penjelasan  didelegasikan  kepada  dokter lain  yang  ikut  memberikan  pelayanan kesehatan kepada pasien dan berkompeten.  Tenaga  kesehatan  tertentu dapat  membantu  memberikan  penjelasan sesuai  dengan  kewenangannya.Tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud adalah  tenaga  kesehatan  yang  ikut memberikan  pelayanan  kesehatan  secara langsung kepada pasien.
Berdasarkan  kegiatan  wawancara dengan Petugas Rekam Medis dan Kepala Ruang Bangsal Nakula 1, didapatkan hasil bahwa yang memberikan informasi terkait tindakan operasi adalah dokter penanggungjawab  pelayanan  atau  dokter pelaksana tindakan. Namun apabila dokter berhalangan dalam memberikan informasi maka  dalam  prakteknya  pemberian informasi tindakan operasi dilakukan oleh Perawat Bangsal.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang telah dilakukan terhadap 5 kali
pelaksanaan  pengisian  formulir informed consent ,  didapatkan  hasil  bahwa  pemberi informasi  tindakan  operasi  pada  5  kali pelaksanaan adalah dokter dan perawat.
Hal  ini  sudah  sesuai  dengan
Permenkes 290 tahun 2008 yang menjelaskan  bahwa  penjelasan  tentang tindakan kedokteran diberikan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien atau salah satu dokter atau dokter gigi dari tim dokter  yang  merawat.  Dalam  hal  dokter atau  dokter  gigi  yang  merawatnya berhalangan untuk memberikan penjelasan secara langsung, maka pemberian penjelasan  harus  didelegasikan  kepada dokter  atau  dokter  gigi  lain  yang kompeten.
Dalam standar  prosedur  operasional terkait informed  consent yang  berlaku  di RSUD  K.R.M.T  Wongsonegoro  Semarang sudah  sesuai  dengan  teori  diatas.  Akan tetapi  pada  standar  prosedur  operasional tersebut  tidak  dijelaskan  pihak  tenaga kesehatan  yang  berhak  memberikan informasi terkait tindakan operasi.
c. Pemberi Persetujuan

## Tindakan Operasi
Berdasarkan  kegiatan  observasi  dan wawancara  dengan  5  orang  pemberi persetujuan  tindakan  operasi,  didapatkan hasil  bahwa  semua  pemberi  persetujuan tindakan operasi adalah orang-orang yang berkompeten.  Hal  tersebut  didukung dengan  hasil  studi  dokumentasi  dan  hasil wawancara  kepada  5  orang  pemberi persetujuan bahwa semua pemberi persetujuan  berumur  lebih  dari  21  tahun, memiliki  hubungan  kekeluargaan  dengan pasien,  dan  dalam  keadaan  sadar  dan sehat secara mental.
Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  teori yang  dikemukakan  oleh  Gemala  Hatta tahun 2010  dalam  bukunya  yang  berjudul Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Disarana  Pelayanan  Kesehatan,  yang menjelaskan  bahwa  persetujuan  tindakan medis tertulis diberikan oleh pasien sendiri bila ia kompeten (dewasa, sadar dan sehat mental), atau oleh keluarga terdekat atau
walinya  dalam  hal  dia  tidak  kompeten. Serta telah sesuai dengan KUHP pasal 330 yang  menyatakan  bahwa  seseorang dimaksud  dewasa  yaitu  mereka  yang mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin.
Dalam standar  prosedur  operasional terkait informed  consent yang  berlaku  di RSUD  K.R.M.T  Wongsonegoro  Semarang untuk  ketentuan  pemberi  persetujuan tindakan sudah sesuai dengan teori diatas. Karena  pada  point  6  dan  7  dijelaskan tentang  pihak  yang  berhak  memberikan persetujuan  atau  penolakan  tindakan medis.  Yaitu  pasien  yang  bersangkutan apabila telah berumur 21 tahun atau telah menikah (dewasa), apabila pasien tersebut belum  dewasa  atau  tidak  sehat  akalnya, maka yang berhak memberikan persetujuan  atau  penolakan  tindakan medis  adalah  orang  tuanya  atau  keluarga dekatnya atau walinya.
d. Informasi  yang  Diberikan  Kepada Pasien atau Keluarga Terkait
Tindakan Operasi
Sebelum dilakukan tindakan operasi, dokter  atau  perawat  wajib  memberikan informasi kepada pasien atau keluarganya terkait  tindakan  operasi  yang  akan dilaksanakan.  Informasi  yang  diberikan sangat  penting  karena  terkait  dengan keputusan  pasien  untuk  memberikan persetujuan tindakan operasi. Oleh karena itu,  dokter  atau  perawat saat  memberikan informasi  harus  menggunakan  bahasa yang  mudah  dipahami.  Informasi  yang diberikan meliputi :Diagnosis dan  tata  cara  tindakan  kedokteran;Tujuan tindakan kedokteran yang akan dilakukan;Alternatif  tindakan  lain,  dan resikonya;Prognosis  terhadap  tindakan yang dilakukan;
danPerkiraan pembiayaan.
Persentase  informasi  yang  telah diberikan  kepada  pasien  atau  keluarga terkait tindakan operasi dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 3.1
Distribusi Frekuensi Kelengkapan Informasi yang Diberikan Kepada Pasien Atau Keluarga Terkait Tindakan Operasi di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa  dari  5  orang  pemberi  persetujuan semuanya  telah  diberikan  penjelasan terkait  informasi  tindakan  operasi  terlebih dahulu  sebelum  menandatangani  formulir informedconsent .  Hal  ini  sudah  sesuai dengan  Permenkes  290  tahun  2008  yang menjelaskan  bahwa  persetujuan  tindakan kedokteran  dalam  hal  ini  yaitu informed consent adalah persetujuan  yang  diberikan oleh  pasien  atau  keluarga  terdekat setelah mendapat  penjelasan  secara  lengkap mengenai  tindakan  kedokteran  atau kedokteran  gigi  yang  akan  dilakukan terhadap pasien.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  informasi  terkait  tindakan operasi  yang  dijelaskan  oleh  dokter  dan perawat  kepada  pasien  atau  keluarganya sudah  lengkap.  Hal  ini  sudah  sesuai dengan  Permenkes  290  tahun  2008  yang menjelaskan  bahwa  penjelasan  tentang tindakan  kedokteran  sekurang-kurangnya mencakup  diagnosis  dan  tata  cara tindakan  kedokteran,  tujuan  tindakan kedokteran yang akan dilakukan, alternatif tindakan  lain,  dan  resikonya,  prognosis terhadap  tindakan  yang  dilakukan  dan perkiraan pembiayaan.
Pada  standar  prosedur  operasional tentang Informed  Consent yang  berlaku  di
RSUD  K.R.M.T  Wongsonegoro  Semarang, ketentuan  informasi  yang  harus  diberikan belumlah  lengkap.  Karena  tidak  terdapat informasi terkait perkiraan pembiayaan.
e. Pemahaman  Pemberi  Persetujuan Terhadap Informasi Tindakan Operasi Pemahaman pasien atau
keluarganya  terhadap  informasi  yang diberikan  sangat  penting  karena  hal  ini terkait  dengan  keputusan  pasien  atau keluarga untuk menyetujui atau menolak tindakan  operasi.  Oleh  karena  itu, informasi  yang  diberikan  harus  lengkap, jelas  dan  menggunakan  bahasa  yang mudah  dipahami  oleh  pasien  atau keluarga.
Berdasarkan  kegiatan  wawancara dengan  5  orang  pemberi  persetujuan tindakan  operasi,  didapatkan  hasil  bahwa seluruh  responden  sudah  paham  tentang tindakan  operasi  yang  akan  dilakukan kepada  pasien.  Karena  informasi  yang mereka terima sudah lengkap sebagaimana mestinya.
Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan  hasil  bahwa  semua  pemberi persetujuan  telah  memahami  informasi tentang  tindakan  operasi  yang  akan dilakukan terhadap pasien. Karena informasi yang dijelaskan oleh dokter dan perawat  sudah  lengkap  sebagaimana mestinya.  Hal  tersebut  sudah  sesuai dengan  Permenkes  290  tahun  2008  yang menjelaskan  bahwa  penjelasan  harus diberikan  secara  lengkap  dengan  bahasa yang mudah  dimengerti  atau  dengan  cara lain  yang  bertujuan  untuk mempermudah pemahaman.
Pada  standar  prosedur  operasional tentang Informed  Consent yang  berlaku  di RSUD  K.R.M.T  Wongsonegoro  Semarang tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan sebelum  menyetujui  tindakan  medis, pemberi persetujuan harus paham dengan informasi  yang  telah  diberikan.  Dalam standar  prosedur  operasional  tersebut hanya  dijelaskan  bahwa  setelah mendapat
No
Informasi YA TIDAK TOTAL F  % F % F % 1  Diagnosis 5   100 0 0 5 100 2  Tata Cara 5   100 0 0 5 100 3  Tujuan 5   100 0 0 5 100 4  Alternatif 5   100 0 0 5 100 5  Resiko 5   100 0 0 5 100 6  Prognosis 5   100 0 0 5 100 7  Perkiraan Pembiayaan 5   100 0 0 5 100
informasi  dan  penjelasan  pasien  berhak memberikan persetujuan atau penolakan.

## f. Penandatanganan  Formulir Informed Consent
Penandatanganan  formulir informed consent yang  dilakukan  oleh  pemberi persetujuan dapat diartikan bahwa pemberi  persetujuan  menyetujui  tindakan operasi  yang  akan  dilakukan  terhadap pasien.
Berdasarkan hasil wawancara, setelah pasien
atau keluarganya memahami  informasi  yang  telah  didapat, kemudian  formulir informed  consent diberikan  untuk  diisi  dan  ditandatangani sebagai  bentuk  persetujuan  tindakan operasi.  Pihak  yang  memiliki  hak menandatangani informed  consent tindakan operasi  di  RSUD  K.R.M.T  Wongsonegoro Semarang  adalah  pasien  atau  keluarga pasien,  dokter  pelaksana  tindakan  dan saksi. Dalam hal ini perawat sebagai saksi.
Pada  standar  prosedur  operasional tentang informed  consent yang  berlaku  di
RSUD  K.R.M.T  Wongsonegoro  Semarang terkait ketentuan penandatanganan formulir informed  consent harus  memuat tanda  tangan  dua  orang  saksi  (perawat bertindak sebagai salah satu saksi), dokter dan pasien.
Kelengkapan  Formulir Informed  Consent Tindakan  Operasi  di  RSUD  K.R.M.T Wongsonegoro Semarang
Penelitian  ini  dilakukan  untuk mendapatkan  data  sekunder  berupa kelengkapan  formulir informed  consent , dengan  obyek  penelitian  yaitu  60  lembar formulir informed consent tindakan operasi. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang didapatkan,  bahwa  terdapat  5  orang yang berhak  melengkapi  atau  mengisi  formulir informed  consent yaitu  dokter  pelaksana tindakan,  perawat  bangsal,  pemberi persetujuan,  saksi  dari  pihak  rumah  sakit dan saksi dari pihak pasien.
1. Dokter Pelaksana Tindakan : bertugas untuk  mengisi  kolom  isi  informasi yang  telah  dijelaskan  kepada  pasien dan keluarganya serta
menandatangani  formulir informed consent . 2. Perawat  Bangsal  :  bertugas  untuk mengisi kolom No.RM, dokter pelaksana tindakan, pemberi informasi,  ruang  perawatan  serta menempelkan  label  yang  bertuliskan identitas pasien seperti No.RM, Nama, Tanggal  Lahir  dan  Penjamin  Biaya pada formulir informed consent.
3. Pemberi  Persetujuan  :  bertugas  untuk mengisi  kolom  identitas  pemberi persetujuan,  identitas  pasien,  tempat tanggal  waktu  pengisian  dan  tanda tangan pada formulir informed consent . 4. Saksi  Pihak  Rumah  Sakit  dan  Saksi Pihak  Keluarga:  bertugas  untuk menandatangani  formulir informed consent .
Persentase kelengkapan pengisian formulir informed  consent tindakan  operasi  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.2
Distribusi Frekuensi Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Tindakan Operasi di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang
Periode Bulan Januari – Maret 2018 Dari  kegiatan  studi  dokumentasi  yang dilakukan  terhadap  60  lembar  formulir
No ITEM PENGISIAN TERISI TIDAK TERISI TOTAL
F % F % F %
A Identitas 1
2 3 4 5 6
No.RM Identitas Pasien Pemberi Informasi Identitas Pemberi Persetujuan Dokter Pelaksana Tindakan Ruang Perawatan 60 60 60 60
60 60 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60 60 100 100 100 100 100
100
B Isi Informasi Tindakan Operasi 1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 Diagnosis Dasar Diagnosis Tindakan Kedokteran Indikasi Tindakan Tata Cara Tujuan Resiko Komplikasi Prognosis Alternatif & Resiko Biaya 60 60 60 60 60 60 60 60
60 60 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
60 60 60 60 60
60 60 60 60 60 60 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 C Autentikasi
1 2 3
4 5
Tempat, Tanggal &
Waktu
Tanda Tangan Dokter Tanda Tangan Pemberi Persetujuan Tanda Tangan Saksi 1 Tanda Tangan Saksi 2
60
60 60 60 60
100
100 100 100
100 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60 100
100 100 100 100 Rata-Rata Persentase 100% 0% 100%
informed consent tindakan operasi, didapatkan  hasil  bahwa  pengisiannya lengkap  100%  karena  semua kolom  sudah terisi.
Hal ini sesuai dengan Permenkes 269 tahun  2008  yang  menjelaskan  bahwa rekam  medis  harus  dibuat  secara  tertulis, lengkap  dan  jelas  atau  secara  elektronik. Masih  pada  Permenkes  yang  sama menjelaskan  bahwa  setiap  dokter  atau dokter  gigi  dalam  menjalankan  praktik kedokteran  wajib  membuat  rekam  medis. Rekam  medis  sebagaimana  dimaksud harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien  menerima  pelayanan.  Pembuatan rekam  medis  sebagaimana  dimaksud dilaksanakan  melalui  pencatatan  dan pendokumentasian  hasil  pemeriksaan, pengobatan,  tindakan,  dan  pelayanan  lain yang telah diberikan kepada pasien.
Dapat  dikatakan  bahwa  Standar Pelayanan  Minimal  terkait  indikator Kelengkapan Informed  Consent Setelah Mendapatkan  Informasi  Yang  Jelas  100% untuk  tindakan  operasi  di  RSUD  K.R.M.T Wongsonegoro  Semarang  sudah  tercapai. Karena  kelengkapan  formulir informed consent tindakan  operasi  tersebut  sudah mencapai 100%.
4. Simpulan dan Saran Simpulan a. Pelaksanaan pengisian formulir informed consent Dimulai dari pasien diberikan informasi  terkait  tindakan  operasi yang  akan  dilakukan,  pengisian formulir informed  consent ,  sampai dengan proses penandatangan formulir informed consent .
b. Pemberi Informasi Tindakan Operasi
Dilakukan  oleh  dokter  pelaksana tindakan,  jika  dokter  pelaksana tindakan berhalangan dalam memberikan informasi maka didelegasikan  kepada  dokter  anastesi maupun perawat. c. Pemberi Persetujuan Tindakan Operasi
Pemberi  persetujuan  adalah  orang- orang yang berkompeten. d. Informasi  yang  Diberikan  Kepada Pasien Atau Keluarga Terkait Tindakan Operasi
Informasi  yang  diberikan  kepada pasien  atau  keluarganya  diantaranya adalah  diagnosis,  tujuan,  prognosis, tata cara, resiko, alternatif serta biaya. Informasi tersebut sudah disampaikan secara lengkap sebagaimana mestinya.
e. Pemahaman  Pemberi  Persetujuan Terhadap Informasi Tindakan Operasi Pemberi  persetujuan  sudah  paham terhadap  informasi  tindakan  operasi yang  akan  dilakukan  kepada  pasien, dikarenakan informasi yang diberikan sudah lengkap.
f. Penandatanganan  Formulir Informed Consent
Pihak  yang  menandatangani  formulir informed  consent adalah  pasien  atau keluarga  pasien,  dokter  pelaksana tindakan  dan  2  orang  saksi.  Dan  hal tersebut  sudah  berjalan  sebagaimana mestinya.
b. Kelengkapan pengisian formulir informed  consent di  RSUD  K.R.M.T
Wongsonegoro  Semarang  mencapai 100%.  Dimana  semua  kolom  yang terdapat pada formulir tersebut sudah terisi secara lengkap.

## Saran
a. Bagi  rumah  sakit  sebaiknya  memperbarui Standar  Prosedur  Operasional  tentang Informed  Consent pada  bagian  pemberi informasi  tindakan  medis,  karena  tidak mencantumkan  tenaga  kesehatan  siapa saja  yang  berhak  yang  memberikan informasi.  Pada  bagian  isi  informasi  yang harus  diberikan,  karena  tidak  terdapat informasi  terkait  perkiraan  pembiayaan. Pada bagian pemahaman pemberi persetujuan,  karena  tidak  mencantumkan ketentuan  sebelum  menyetujui  tindakan medis, pemberi persetujuan harus paham
5. Ucapan Terimakasih Terima kasih disampaikan kepada
Poltekkes  Kemenkes  Semarang yang  telah memfasilitasi  penelitian  ini.  Terima  kasih kepada  Jurusan  Rekam  Medis  dan Informasi  Kesehatan  Prodi  DIII  Rekam Medis  dan  Informasi  Kesehatan,  dan keluarga  yang  telah  mendukung  jalannya penelitian ini.

## 6. Daftar Pustaka
Hatta,  Gemala  R.  (2010).  Pedoman Manajemen Informasi  Kesehatan Disarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta : UI-Press. Hendrik. (2011). Etika & Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC. Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pelayanan Medik   Nomor HK.00.06.6.5.1866 Tahun 1999 Tentang Pedoman Persetujuan Tindakan   Medik ( Informed Consent ). Kepmenkes Nomor 129 Tahun  2008 Tentang  Standar  Pelayanan  Minimal Rumah  Sakit.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUH   Per).
Permenkes  Nomor  269  Tahun  2008 Tentang Rekam Medis. Permenkes  Nomor  290  Tahun  2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Permenkes  Nomor  585  Tahun  1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis. Permenkes  Nomor  1691  Tahun  2011 Tentang  Keselamatan  Pasien  Rumah Sakit.
Pratita, Diah. (2013). Tinjauan Pelaksanaan
Prosedur Informed  Consent Pasien Bedah   Ortopedi Di RS Bhayangkara Semarang Pada Tahun  2013.  Semarang  :  Jurusan Rekam Medis & Informasi Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Talia,  Yusni  T.E.V.  (2016).  Tinjauan Prosedur Pengisian dan Kelengkapan Formulir Informed Consent Tindakan Operasi di Rumah  Sakit  Umum  Daerah Ungaran. Semarang  :  Jurusan Rekam Medis & Informasi Kesehatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.