INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 10664-10677 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Studi Komparatif Antara Persepsi Pemerintah Dan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pinjaman Online Dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Dalam
Perspektif Ekonomi Islam
Hidayat Bin Bakir Ama
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Riau Email : hidayat@eco.uir.ac.id
Abstrak
Keberadaan transaksi online saat ini memudahkan Masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, di antaranya Transaksi Pinjaman Online ( fintech). Terbukti bahwa banyak Masyarakat menggunakan transaksi tersebut. Otoritas Jasa Keuangan menginfokan bahwa pada Mei 2023, jumlah dana yang digunakan Masyarakat se-Indonesia melalui financial technology mencapai Rp 51,46 triliun, sementara Rp 1,72 triliun mengalami kemacetan dan gagal bayar. Sehingga, banyak dharar dari pinjaman online selama ini. Tercatat, ada 12 orang yang bunuh diri. Tujuan penelitian ini; untuk analisis pandangan Ekonomi  Islam  terhadap  praktik  pinjaman  online  dan  dampaknya  terhadap  kesejahteraan.  Jenis penelitian ini adalah library research, menggunakan model pendekataan content analysis terhadap permasalahan  dan  dilakukan  analisis  kritis  dalam  perspektif  Ekonomi  Islam.  Dari  hasil  penelitian ditemukan  bahwa  pinjaman  online  baik  legal  maupun  illegal  bertentangan  Islam.  Karena  terdapat skema riba. Berdasar al-Quran dan as-Sunnah, riba secara mutlak diharamkan, baik banyak maupun sedikit. Negara wajib hadir melakukan problem solving dari permasalahan rakyatnya.
Kata Kunci: Ekonomi Islam, Pinjam Online, Kesejahteraan
Abstract
The  existence  of  online  transactions  now  makes  it  easier  for  the  public  to  meet  various  needs, including online loan transactions (fintech). It is proven that many people use these transactions. The Financial  Services  Authority  informed  that  in  May  2023,  the  amount  of  funds  used  by  people throughout Indonesia through financial technology reached Rp. 51.46 trillion, while Rp. 1.72 trillion experienced congestion and default. Thus, there has been a lot of dharar from online loans so far. Noted, there were 12 people who committed suicide. The purpose of this research; for an analysis of the views of Islamic Economics on online lending practices and their impact on welfare. This type of research is library research, using a content analysis approach to problems and critical analysis is carried out in the perspective of Islamic Economics. From the results of the study it was found that online loans, both legal and illegal, are against Islam. Because there is a usury scheme. Based on the Al-Quran and as-Sunnah, usury is absolutely forbidden, whether a lot or a little. The state must be present to do problem solving of the problems of its people.
Keyword: Islamic Economics, Online Loans, Welfare

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi saat ini, membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan  umat  manusia.  Perkembangan  dan  kemajuan  sains  dan  teknologi  sangat memudahkan dan menguntungkan masyarakat dalam menjalani berbagai aktivitas keseharian, di antaranya aktivitas bisnis dan finansial.
Para pelaku bisnis di Indonesia khususnya, merespon perkembangan sains dan teknologi saat ini dengan bergegas dan berlomba-lomba dalam melakukan perubahan konsep berbisnis dari  konvensional  ( off-line)  menjadi  digital  (on-line).  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, serta bagian dari menjawab tantangan zaman (Darman, 2019)
Di  era  industri  4.0  saat  ini,  masyarakat  sangat  bergantung  pada  teknologi.  Sehingga kehadiran financial  technology  (fintech)  dalam  memberikan  pinjaman  kepada  masyarakat sangat  diminati  dan  disambut  dengan  suka  cita.  Menurut  Purwanto,  dkk  (2022:  80-91) Perkembangan fintech  yang  hadir  di  Indonesia  memunculkan  berbagai  inovasi  aplikasi, khususnya dalam layanan keuangan ( finance), seperti sebagai alat transaksi pembayaran, alat penyimpanan uang, dan juga alat peminjaman uang.
Kehadiran  pinjaman  online  sebagai  salah  satu  bentuk fintech,  imbas  dari  kemajuan teknologi  di  era  industri  4.0,  di  mana  dalam  pelaksanaannya  banyak  menawarkan  pinjaman dengan  syarat  dan  ketentuan  lebih  mudah  dan  fleksibel,  dibandingkan  dengan  lembaga keuangan konvensial ( offline), seperti perbankan dan semisalnya. Apalagi pada masa pandemi covid-19, dan tetap berkelanjutan, meski pandemi sudah berakhir.
Keberadaan Fintech  memiliki  dampak  positif  di  masa  pandemi  covid-19.  Kontribusi Fintech telah banyak membantu masyarakat yang masih belum terlayani lembaga keuangan formal  dalam  melakukan  transaksi  keuangan  sesuai  dengan  kebutuhannya  (Ratnawaty Marginingsih.2021).
alternatif bagi masyarakat dalam bertransaksi selama ini secara konvensional ( offline). Bahkan,  pinjaman  online  dianggap  sesuai  dan  memenuhi  keinginan  pasar  di  Indonesia. Meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan ( finance), namun penetrasi kepemilikan dan  pengguna smartphone  yang  sangat  tinggi,  memudahkan  mereka  dalam  melakukan pinjaman online.
Pengguna smartphone di Indonesia pada tahun 2021, mencapai 76,26 persen dari jumlah penduduk  (https://www.statista.com/statistics/321485/).  Jumlah  penduduk  Indonesia  hingga pertengahan 2023 berjumlah 278,69 juta (https://databoks.katadata.co.id). Artinya, pengguna smartphone di Indonesia mencapai 212,53 juta pada pertengahan 2023. Bahkan, statista juga memperkirakan  jumlah  pengguna  smartphone  akan  mencapai  269  juta  pada  tahun  2028 (https://www.statista.com/statistics/321485/).
Korelasi  antara  tingginya  pengguna  smartphone  di  Indonesia  dengan  perubahan perilaku masyarakat dalam pinjaman secara online, terbukti bahwa pada Mei 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa dana yang telah digunakan melalui pinjaman online mencapai Rp  51,46  triliun  (https://buletinkaffahid.wordpress.com/2023/08/04/edisi-304).  Sementara  di Riau, ada sebanyak 132.072 orang pengguna layanan fintech, sekitar Rp 482 miliar dana yang dikucurkan sebagai pinjaman masyarakat. Jumlah dana yang telah dikucurkan itu cukup tinggi untuk sebuah perputaran pinjaman (https://www.riaumandiri.co/read/detail/77300/).
Banyaknya Masyarakat melakukan pinjaman  secara  online, karena  masyarakat merasa lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman tersebut, sehingga akan membantu mereka dalam menggerakkan  perekonomian,  serta  memberikan  kontribusi  yang  besar  untuk  kemajuan perkembangan perekonomian di Indonesia (Mei Santi. Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian di Indonesia, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 06 No. 02 November 2019: 116 – 127.
Hal ini  juga dituliskan  oleh  Putri  dan  Christiana  dalam penelitiannya,  bahwa Financial technology (fintech) sangat memberikan peran yang sangat penting dalam membantu UMKM (Unit Mikro Kecil dan Menengah) di tengah pandemi, selain itu fintech juga berperan dalam inklusi keuangan, sumber pembiayaan, dan meningkatkan literasi keuangan bagi UMKM (Linzzy Pratami  Putri  dan  Irma  Christiana, Peran  Financial  Technology  Dalam  Membantu  UMKM  di Tengah Pandemi Covid-19, EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 21, No. 1, Juli 2021 : 57-63.
Dari  fakta  di  atas,  dipahami  bahwa  keberadaan  pinjaman  online  sangat  membantu perekonomian masyarakat (peminjam) dan sangat memungkinkan untuk mengubah taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik, yakni kehidupan yang Sejahtera.  Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur terpenuhinya kebutuhan pokok ( hajatul dharuriyah) dan pelengkap ( hajatul kamaliyah) saja. Tetapi, juga diiringi dengan kebahagiaan yang dirasakan.
Penelitian Amirus Sodiq menjelaskan sejahtera dalam ekonomi Islam adalah kebahagiaan diberikan oleh Allah SWT kepada siapapun (pria dan wanita) yang ingin melakukan perbuatan baik bersama dengan iman kepada Allah SWT. Seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 97. Indikator mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan dalam Islam adalah tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan dan kecemasan (Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan  Dalam  Islam.  EQUILIBRIUM,  Volume  3,  Nomor  2,  Desember  2015:  380 – 405. http://repository.iainkudus.ac.id/1216/).
Kesejahteraan  akan  terwujud,  ketika  diterapkan  sistem  politik  ekonomi  Islam  secara sempurna. Penerapan sistem politik ekonomi Islam itu akan mengeluarkan manusia dari kondisi kemiskinan. Pemerintah wajib menjalani perannya dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan  rakyatnya.  Upaya  mewujudkan  kesejahteraan  itu  sebagai  bagian  dari  peranan pemerintah, dalam menjamin terpenuhi berbagai kebutuhan pokok individu  ( Individual Basic Needs) secara merata, baik melalui mekanisme secara langsung, dengan menyediakan berbagai sarana  atau  fasilitas  kebutuhan  pokok  berupa  Pendidikan,  Kesehatan  dan  keamanan.,  atau melalui mekanisme tidak langsung; dengan memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan (Hidayat dan Zulhelmy. Peranan Pemerintah dan Kesadaran Muzakki dalam Mewujudkan Kesejahteraan. JOEW: Journal of Economic Well-Being. Volume 1. Nomor 1. April 2022: 21 – 30. Bila  ditelaah  lebih  lanjut,  fenomena  maraknya  pinjaman  saat  ini,  tidak  selalu  berjalan lancar  tanpa  adanya  kendala.  Meski  masyarakat  lebih  banyak  menggunakan  pelayanan pinjaman  online  dan  menilai  pinjaman  online  lebih  mudah  tanpa  prosedural  yang  berbelit- berbelit dibandingkan transaksi secara konvensional ( offline), namun fakta dari pinjaman online ada banyak peminjam yang mengalami kemacetan dan berujung pada kondisi dharar (bahaya) yang dialami oleh peminjam.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginformasikan; pada bulan Mei 2023 bahwa pinjaman online yang mengalami kemacetan mencapai Rp 1,72 triliun. Peminjam yang gagal membayar mulai  tercekik. Sebagian  menutupi  pinjamannya  dengan  meminjam  pada fintech  yang lain. Mereka-pun mengalami kesusahan dan kesulitan, dan jauh dari rasa aman dan nyaman. Bagi peminjam yang tidak mampu bayar, ada sebagian dari mereka melakukan tindak kriminal, seperti mencuri, perampokan, dan  semisalnya. Bahkan, ada juga  sebagian  dari mereka  yang putus asa, dan sampai melakukan bunuh diri. Pada Mei 2023, tercatat ada 12 orang yang bunuh
diri akibat utang melalui pinjaman
online (https://buletinkaffahid.wordpress.com/2023/08/04/edisi-304).
Fakta bahaya pinjaman online itu menjadi aspek yang banyak dikaji oleh peneliti di tanah air  seperti  penelitian  Yuliana  Primawardani  (2020:  353-367);  berjudul  Perlindungan  Hak Pengguna  Layanan  Pinjaman  Online  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.  Penelitian  Dharu Triasih,  dkk  (2021:  591-608);  berjudul  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Perjanjian Pinjaman Online, dan juga penelitian Eko Pratama Sinaga dan Abdurrahman Al-Hakim (2022: 283 – 296),  berjudul  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Perlindungan  Hukum  bagi  Pengguna  Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia.
Banyaknya dampak dan dharar (bahaya) dari praktik pinjaman online selama ini, Ketua Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Hasanuddin  AF  menegaskan  bahwa  praktik pinjaman  online  cenderung  lebih  banyak mudaratnya (keburukannya) dari pada manfaatnya bagi  pihak  yang  meminjam  dana.  Saat  ini  banyak  nasabah  yang  merasa  dirugikan  usai meminjam dana melalui pinjaman online. Sebab, bunga dari pinjaman itu perlahan akan berlipat ganda.  Penagihannya  juga  dilakukan  dengan  cara  pemaksaan,  intimidasi  dan  teror (http://nasional.murianews.com/murianews/236262/).
Namun,  Pemerintah  menanggapi  dan  menilai  bahwa  dampak  buruk  yang  selama  ini terjadi dalam praktik pinjaman online, akibat dari maraknya pinjaman online ilegal. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya menutup pinjaman online ilegal. Masyarakat dianjurkan untuk berhati-hati  menggunakan  jasa  pinjaman  online,  dan  hanya  memanfaatkan  pinjaman  online yang legal saja. Lima kementerian/Lembaga (K/L) berkomitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan  pinjaman  online  ilegal  yang  kini  marak  dan  merugikan  masyarakat (https://www.beritasatu.com/ekonomi/817469/).
Hasil temuan Satgas Waspada Investasi mengungkap bahwa ada 168 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha fintech peer-to-peer (P2P) lending, namun tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dari OJK. Temuan Satgas terkait jumlah pinjaman online illegal, diperoleh dari pemeriksaan website dan aplikasi pada Google Playstore, di antaranya: ALI Uang, Apelbox, Aprroved  Loans,  Ayo  Cepat  Cair,  Ayo  Kasbon,  Ayo  Rupiah,  Badak  Kilat,  dan  semisalnya (https://www.beritasatu.com/ekonomi/817469/).
Berdasarkan permasalahan di atas, ditemukan ada dua kelompok dalam menilai praktik pinjaman online selama ini. Sebagian menilai bahwa pinjaman online itu lebih banyak mudharat dari pada manfaat-nya. Sebagian yang lain menilai bahwa keberadaan pinjaman online sebagai tuntutan zaman dan juga solusi finansial di era industry 4.0, dengan memberikan kemudahan dalam melakukan pinjaman online, tanpa harus dilakukan secara konvensional ( offline).
Jika  ditelaah lebih lanjut, perbedaan tersebut karena  menilai  dari  sudut pandang dan
paradigma berbeda dalam menilai praktik pinjaman online yang terjadi selama. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dilakukan analisis kritik dalam perspektif Ekonomi Islam terhadap sudut dua  paradigma  yang  ada  dalam  menilai  praktik  pinjaman  online  dan  dampaknya  terhadap kesejahteraan. Sehingga tulisan ini berj udul: “Studi Komparatif antara Penilaian Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia terhadap Pinjaman Online dan dampak terhadap kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  Kepustakaan  ( Library  Research). Jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam  pencarian  sumber  datanya.  Penelitian  kepustakaan  juga  dapat  diartikan  sebagai penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.
Penelitian  kepustakaan  adalah  kegiatan  penelitian  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  informasi  dan  data  dengan  bantuan  berbagai  macam  material  yang  ada  di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara  sistematis  untuk  mengumpulkan,  mengolah,  dan  menyimpulkan  data  dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Milya  Sari  dan  Asmedri  Khaidir. Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam  Penelitian Pendidikan  IPA.  NATURAL  SCIENCE.  Volume  6.  Nomor  1.  Desember  2022:  41-53. (https://www.researchgate.net/publication/365965479_).
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model pendekataan content  analysis  (kajian  isi),  bersifat  pembahasan  yang  mendalam  terhadap  isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Content analysis (kajian isi) secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi  di  sisi lain analisis isi juga  digunakan untuk mendeskripsikan  pendekatan  analisis  khusus.  Dengan  demikian  peneliti  dalam  metode  ini menganalisa berdasarkan kajian tekstual yang ada dalam literatur tentang pinjaman online dan dan kesejahteraan dalam perspektif Ekonomi Islam. Setelah mendapatkan hasil analisis langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Fakta Pinjaman Online di Indonesia
Pasal  1  angka  3  POJK  77/2016  menjelaskan  bahwa  pinjaman  online,  adalah “ Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah  secara  langsung  melalui  sistem  elektronik  dengan  menggunakan  jaringan  internet. ” (https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor- 18.POJK.03.2016.aspx).
Dari pengertian di atas dipahami bahwa pinjaman online merupakan bentuk transaksi yang dilakukan secara daring dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat secara langsung melalui  sistem  elekronik.  Pinjaman  online  merupakan  alternatif  dari  transaksi  secara konvensional ( offline), yang banyak digunakan oleh masyarakat.
Di Indonesia, fintech mulai naik daun pada tahun 2016. Dari awalnya enam perusahaan fintech, kini berkembang pesat dan mencapai 369 penyelenggara fintech yang menjadi anggota AFTECH ( Asosiasi Fintech Indonesia). Berdasarkan data tahun 2020. Ratusan perusahaan Fintech tersebut  menganut  lebih  dari  20  model  bisnis.  Tidak  hanya  berfokus  pada  bisnis  sistem pembayaran  dan  pembiayaan,  tetapi  juga  model  bisnis  lain,  seperti  asuransi  digital  hingga penghimpunan modal atau investasi fintech (Hadi Purwanto, dkk. Perkembangan Dan Dampak Financial  Technology  (Fintech)  Terhadap  Perilaku  Manajemen  Keuangan  Di  Masyarakat. KOMPLEKSITAS: Jurnal Manajemen, Organisasi, dan Bisnis. Volume 11. Nomor 1. Juni 2022: 80 – 91. https://media.neliti.com/media/publications/555275- ).
Nilai transaksi fintech di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, mencapai  USD  15,02  miliar  atau  sekitar  Rp  202,77  triliun.  Bank  Indonesia  memprediksi  nilai transaksi  uang  elektronik  (termasuk fintech  di  sistem  pembayaran,  e-money  dan  e-wallet) mencapai Rp 284 triliun pada 2021. Sementara dari data OJK, penyaluran pinjaman online dari perusahaan fintech lending per September 2021 sebesar Rp 262,9 triliun. Angka ini hampir sama dengan total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah sebesar Rp 285 triliun.
Besarnya nilai transaksi dalam pinjaman online di Indonesia yang terjadi selama, prospek dan peluang bagi masyarakat khususnya UMKM mendapatkan dana segar dalam membangun usaha mereka. Masyarakat akan terdorong membangun usaha melalui pinjaman yang diberikan. Wajah  perekonomian  masyarakat  akan  berubah  kea  rah  yang  lebih  baik,  dan  menuju kesejahteraan. Secara yuridis, pemerintah secara tidak langsung terlibat dalam praktik pinjaman online,  dengan  melakukan  regulasi  berbagai  peraturan  tentang  penyelenggaran  pinjaman online. Sehingga, masyarakat (peminjam) terhindari dari berbagai bahaya ( dharar) yang terjadi dari praktik pinjaman online.
Setidaknya, ada tiga dasar hukum bagi penyelenggara fintech di Indonesia, yaitu:
1. Peraturan  Bank  Indonesia  No.  18/40/  PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan Transaksi Pembayaran
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (Hadi Purwanto, dkk. Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat. KOMPLEKSITAS: Jurnal Manajemen, Organisasi, dan Bisnis. Volume 11. Nomor 1. Juni 2022: 80 – 91. https://media.neliti.com/media/publications/555275-).
Pada tanggal 22 Februari 2018, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/20I8 tentang Layanan Pembiyaan Berbasis Teknologi  Informasi  berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Dalam  perihal  keputusan  fatwa  bagian keempat tentang Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi,  ditetapkan  bahwa  dalam  layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan  Layanan  Pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi  tidak  boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad  yang  digunakan  oleh  para  pihak  dalam  penyelenggaraatl  Layanan  Pembiayaan berbasis  teknologi  informasi  dapat  berupa  akad-akad  yang  selaras  dengan  karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qardh;
4. Penggunaan  tandatangan  elektronik  dalam  sertifikat  elektronik  yang  dilaksanakan  oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara  boleh  mengenakan  biaya  ( ujrah/rusun)  berdasarkan  prinsip  ijarah  atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi,' dan
6. Jika  informasi  pembiayaat  atau  jasa  yang  ditawarkan  melalui  media  elektronik  atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.
Lahirnya  fatwa  DSN  MUI  Nomor  117  Tahun  2018  menjadi  prospek  bagi  Lembaga keuangan  syariah  untuk  berkiprah  dalam  memberikan  pinjaman  secara  online  kepada
masyarakat. Fatwa menjadi legalitas dan juga panglima bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam  melakukan  transaksi  finansial.  Secara  prinsip  dan  teknis,  LKS  merupakan  suatu Perusahaan di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Menurut OJK, aplikasi pinjaman online semakin banyak bermunculan, baik legal maupun illegal. Pinjaman online legal adalah pinjaman online yang mendapat izin atau terdaftar di OJK. Per tanggal  9  Maret  2023,  total  jumlah  penyelenggara fintech  peer-to-peer lending  atau  fintech lending  (pinjaman online) yang berizin dan terdaftar di OJK sebanyak 102 perusahaan ( https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara- Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx). Di  antara  pinjaman  online  yang berizin  dan  terdaftar  di  OJK  adalah  Pinjaman  Online  Syariah,  seperti:  Pinjaman syariah online langsung  cair  Pembiayaan  Al  Salaam  Syariah  (PAS),  BSM  Implan,  Investree Pinjaman Syariah, Ammana Pinjaman Syariah, Dana Syariah, Dhuha Syariah, Papitupi Syariah, Danakoo  Pinjaman  Syariah,  Alamisharia,  Syarfi,  Qazwa,  BSalam  Pinjaman  Syariah,  dan  Ethis Indonesia.
Adapun pengguna pinjaman online di Indonesia banyak dari kalangan guru atau tenaga pendidik.  Berikut  daftar  pengguna  pinjaman  online  di  Indonesia  pada  tahun  2022,  sebagai berikut:
Tabel 1. Daftar Pengguna Pinjaman Online Ilegal di Indonesia
NO PROFESI ATAU PEKERJAAN PERSENTASE PINJAMAN 1 Guru 42% 2 PHK 21% 3 Ibu Rumah Tangga (IRT) 18% 4 Karyawan 9% 5 Pedagang 4% 6 Pelajar 3% 7 Tukang Pangkas 2% 8 Ojek Online 1% Total Keseluruhan 100%
Sumber: Data Olahan situs https://money.kompas.com/read/2022/10/09/

## B. Perbedaan Paradigma Penilaian Pinjaman Online di Indonesia
Realitasnya,  ada  perbedaan  paradigma  dalam  menilai  praktik  pinjaman  online  di Indonesia,  dimana  MUI  menilai  bahwa  pinjaman  online  lebih  banyak  mudharatnya  daripada manfaatnya.  Sementara  Pemerintah  menilai  kehadiran  pinjaman  online  sangat  bermanfaat
dalam membantu perekonomian masyarakat, di antaranya UMKM. Adapun dampak buruk dari pinjaman online selama ini, disebabkan maraknya pinjaman online illegal, dengan bunga yang tinggi  dan  sistem  penagihan  berupa  pemaksaan  dan  sampai  pada  tindakan  terror  kepada peminjam yang macet dalam melakukan pembayaran. Pemerintah menegaskan bahwa bahaya tersebut tidak terjadi pada nasabah yang melakukan pinjaman legal yang berizin dan terdaftar di  OJK.  Pemerintah  menghimbau  agar  masyarakat  berhati-hati  dalam  menggunakan  jasa pinjaman online, dan hanya memilih pinjaman online legal saja.
Dari perbedaan paradigman tersebut, secara memang tidak semua pinjaman online yang mendatangkan bahaya (dharar) atau mendatangkan mudharat bagi pengguna pinjaman. Akan tetapi, bahaya tersebut dialami  dalam praktik  pinjaman online illegal, yang tidak berizin dan tidak  terdaftar  di  OJK.    Hal  demikian  dituliskan  oleh M.  Wendy  Trijaya,  dkk    bahwa ketidakpahaman masyarakat tentang praktik pinjaman online illegal mengakibatkan berbahaya bagi mereka. Hal ini membuat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab semakin gencar memberikan  penawaran  yang  menggiurkan.  pesanpesan  yang  dikirimkan  oleh  nomor  yang tidak  dikenal  melalui  SMS  membuat  masyarakat  yang  belum  paham  dapat  terkecoh  dan terjerumus.  Hukum  yang  mengikat  belum  mampu  membuat  oknum-oknum  jahat  jera  dari tindakan yang mereka lakukan (M. Wendy Trijaya, dkk. Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Pekon Pandansari. BUGUH: Jurnal Pengabdian kepada Masyarkat. Volume 2. Nomor 1. Maret 2022: 84 – 88. https://jurnalbuguh.unila.ac.id/index.php/buguh/article/view/1018).
Temuan  yang  sama  dituliskan  oleh  Jeremy  Zefanya  Yaka  Arvante  dalam  jurnal penelitiannya berjudul: Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  Pinjaman  Online.  IPMHI  Law  Journal.  Volume  2.  Nomor  1.  Juni  2022:  73 – 87. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53736. Juga temuan Darmiwati dan Triyana Syahfitri. Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat. Volume 2. Nomor 3. November 2022: 1181 – 1186. https://www.researchgate.net/publication/362307983_. Hasil yang ditemukan bahwa maraknya pinjaman online illegal berdampak buruk terhadap peminjam online.
Meski demikian, masalah sebenarnya adalah tidak sekedar adanya bahaya ( dharar) dari praktik  pinjaman  online  selama  ini.  Tetapi,  masalah  sebenarnya  adalah  praktik  ribawi  pada pinjaman  online,  baik  yang  legal  maupun  ilegal.  Dalam  skema  pinjaman online,  pihak  OJK menetapkan bahwa penyedia jasa pinjaman online dapat memungut bunga pinjaman sampai batas tertentu. Di dalam Islam, riba hukumnya haram secara mutlak (QS. 2: 275, 278, 279).
Praktik riba dalam pinjaman online baik legal maupun illegal, yakni adanya tambahan yang  dipersyaratkan  dalam  akad  pinjaman  ( qardh)  dalam  3  (tiga)  bentuknya,  yaitu  bunga, denda, dan biaya administrasi. Ketiga bentuk tambahan yang disyaratkan ( ziyâdah masyrûthah ) ini tidak diragukan termasuk riba yang telah diharamkan dengan tegas dalam syariat Islam (QS.

## 2: 275)
Imam Ibnu Taimiyah mengatakan,
”Para ulama telah sepakat bahwa jika pemberi pinjaman (al muqtaridh) mensyaratkan adanya tambahan  pada  pinjamannya,  maka  tambahan  tersebut  hukumnya  haram.”  (Ibnu  Taimiyah, Majmû’ Al Fatâwâ, Juz XXIX, hlm. 334).
Imam Ibnu Qudamah mengatakan hal serupa:
”Setiap -tiap  pinjaman  (qardh)  yang  mensyaratkan  adanya  tambahan,  maka  tambahan  itu hukumnya haram, tanpa ada khilaf (perbedaan pendapat di kalangan ulama).” (Ibnu Qudamah, Al Mughnî, Juz IV, hlm. 36 0).
Keharaman  riba  dan  besarnya  dosa  riba  juga  terlihat  dari  ancaman  Allah  SWT  dan Rasulullah SAW kepada pelakunya, di antaranya;
1. Sebagian  ulama  tafsir  menjelaskan  pelaku  riba  akan  didominasi  dari  alam  kubur  seperti orang kerasukan setan karena gila (QS. 2: 275)
2. Orang-orang yang masih berkeringat riba berarti menyatakan perang kepada Allah SWT dan Rasul-Nya (QS. 2: 278-279)
3. Mereka  yang  terlibat  dalam  riba  dilaknat  oleh  Nabi  SAW  Bukan  saja  pemberinya,  tetapi juga saksi dan para pencatatnya (HR. Abu Dawud)
4. Pelaku  riba  akan  mendapatkan  siksa  yang  keras  di  neraka. Rasulullah  SAW  menuturkan salah satu kejadian yang menjadi saksi beliaukan di dalam neraka saat perjalanan Mi'raj (HR.

## Ahmad)
Khusus  bagi  pinjaman  online  illegal,  di  samping  mengandung  transaksi  ribawi,  juga terdapat unsur bahaya ( dharar) yang dialami oleh peminjam, yaitu setidaknya ada tiga macam bahaya; (1) penagihan pinjaman yang disertai intimidasi dan teror; (2) penyalahgunaan data- data pribadi pihak peminjam untuk menagih utang, dan (3) bunga yang tinggi (khususnya pinjol ilegal). Padahal Islam telah mengharamkan terjadinya bahaya ( dharar) dalam segala bentuknya, sesuai sabda RasulullahSAW;
”Tidak boleh menimpakan bahaya bagi diri sendiri (dharar) maupun bahaya  bagi orang  lain (dhirâr).” (lâ dharara wa lâ dhirâra). (HR. Ahmad)
Dengan adanya praktik ribawi dari pinjaman online legal maupun illegal dan juga adanya unsur  bahaya  ( dharar)  di  dalamnya,  masyarakat  tercekik,  menderita  dan  sehingga  jauh  dari kesejahteraan. Karena kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam tidak sekedar terpenuhi kebutuhan  materi  baik  pokok  ( hajatul  dharuriyah)  maupun  kebutuhan  pelengkap  (hajatul kamaliyah),  tetapi  kesejahteraan  di  dalam  ekonomi  Islam  juga  ditentukan  oleh  tingkat kebahagiaan,  sebagaimana  dijelaskan  oleh Amirus  Sodiq,  dalam  jurnalnya  berjudul Konsep Kesejahteraan  Dalam  Islam.  EQUILIBRIUM,  Volume  3,  Nomor  2,  Desember  2015:  380 – 405.
http://repository.iainkudus.ac.id/1216/.  Di  samping  itu,  kesejahteraan  juga  terwujud  negara menerapkan  sistem  sistem  politik  ekonomi  Islam  secara  sempurna.  Penerapan  (Hidayat  dan Zulhelmy. Peranan  Pemerintah  dan  Kesadaran  Muzakki  dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan. JOEW:  Journal  of  Economic  Well-Being.  Volume  1.  Nomor  1.  April  2022:  21 – 30. https://journal.uir.ac.id/index.php/joew/article/view/9768).
Dengan  demikian,  masyarakat  harus  menyadari  hal  demikian,  kemudian  menghindari gaya hidup konsumtif dan tabiat buruk berutang yang menyebabkan tidak kesusahan (tidak bahagia). Khalifah Umar bin Abdul Aziz berwasiat, “Aku mewasiatkan kepada kalian agar tidak berutang meskipun kalian merasakan kesulitan. Sebabnya, sungguh hutang itu adalah kehinaan pada  siang  hari  dan  kesengsaraan  pada  malam  hari. Karena  itu  tinggalkanlah  dia,  niscaya kehormatan dan kedudukan kalian akan selamat, dan akan menjaga kemuliaan bagi kalian di antara manusia selama kalian hidup.” ( Umar bin Abdil 'Aziz , Ma'âlim al- Ishlâh wa at- Tajdîd , 2/71). Ketika kondisi di atas terjadi dan dialami, maka akan menjauhkan umat dari kesejahteraan yang diinginkan.
Negara  wajib  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  kepada  rakyatya,  termasuk  aman karena  kebutuhan  pokok  yang  mereka  penuhi  yang  ditujukan  untuk  kemaslahatan  umum seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Di samping harus ada Divisi Santunan ( Dîwân al- Athâ' )  yang  menyediakan  anggaran  khusus  untuk  kaum  fakir,  orang  miskin  dan warga negara yang terjerat utang (Abdul Qadim Zallum, Al- Amwâl fî Dawlah al- Khilâfah , 2004: 26).
Tentunya,  negara  juga  tidak  memfasilitasi  masyarakat  untuk  berutang.  Melainkan,
Negara melakukan tindakan tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum syara’ (kriminal), di antaranya melakukan praktik ribawi dan dharar (bahaya) seperti tindakan terror kepada masyarakat.

## SIMPULAN
Setelah  dilakukan  pengkajian  dan  analisis  kritik,  ditarik  kesimpulan  bahwa  adanya perbedaan paradigma antara MUI dan Pemerintah dari dampak buruk pinjaman online baik legal  maupun  illegal,  karena  berbeda  dalam  menilai  fakta  yang  menjadi  obyek  penilaian. Dalam perspektif Ekonomi Islam praktik pinjaman online itu termasuk transaksi yang dilarang, karena mengandung praktik ribawi yang diharamkan secara tegas di dalam al-Quran maupun as-Sunnah.  Kemudian,  adanya dharar  (bahaya)  dalam  transaksi  pinjaman  online  illegal. Negara  mesti  menindak  tegas  terhadap  pelaku pelanggaran  hukum  syara’ dari  praktik pinjaman  online  yang  terjadi.  Kemudian,  melakukan problem  solving  dalam  memenuhi kebutuhan  rakyatnya  menuju  kepada  kesejahteraan  hidup  dengan  menerapkan  politik
ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Arvante.  Jeremy  Zefanya  Yaka.,  2022. “ Dampak  Permasalahan  Pinjaman  Online  dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”. IPMHI Law Journal, 2(1); 73 – 87. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53736
Darman.  2019.  “ Financial  Technology:  Karakteristik  dan  Kualitas  Pinjaman  pada  Peer  to  Peer Lending  di  Indonesia.” Jurnal  Manajemen  Teknologi,  18(2),  130-137 https://docplayer.info/167345172-Financial-technology-fintech-karakteristik-dan- kualitas-pinjaman-pada-peer-to-peer-lending-di-indonesia.html)
Darmiwati dan  Syahfitri. Triyana., 2022. “ Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat”, 2(3); 1181
– 1186. https://www.researchgate.net/publication/362307983_
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  117/DSN-MUI/II/20I8 tentang Layanan Pembiyaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. File PDF.
Hidayat dan Zulhelmy. 2022. “ Peranan Pemerintah dan Kesadaran Muzakki dalam Mewujudkan Kesejahteraan”. JOEW:  Journal  of  Economic  Well-Being.  1(1);  21 – 30. https://journal.uir.ac.id/index.php/joew/article/view/9768
Ibnu Qudamah. 1997. Al-Mughni. Juz VI. Beirut: Darul Kutub al-Arabiyah.
Ibnu Taimiyah. 2005. Majmu’ Al-Fatawa, Juz XXIX. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
Marginingsih. Ratnawaty., 2021. “ Financial Technology dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi  Covid-19. ”  MONETER:  Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan,  8(1),  56  – 64. https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/9903
Purwanto.  Hadi.,  dkk.  2022.  “ Perkembangan  Dan  Dampak  Financial  Technology  (Fintech) Terhadap  Perilaku  Manajemen  Keuangan  Di  Masyarakat ”.  KOMPLEKSITAS:  Jurnal
Manajemen, Organisasi, dan Bisnis. 11(1); 80 – 91.
https://media.neliti.com/media/publications/555275-
Putri. Linzzy Pratami., dan Christiana. Irma., 2021. “Peran Financial Technology Dalam Membantu UMKM  di  Tengah  Pandemi  Covid-19 ”.  EKONOMIKAWAN:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan Studi Pembangunan, 21(1); 57-63. https://media.neliti.com/media/publications/455989- none-2938a772.pdf
Santi.  Mei.,  2019.  “ Peran  Pinjaman  Dana  Berbasis  Online  Melalui  Aplikasi  Terhadap Perekonomian  di  Indonesia” Jurnal  Ekonomi  Syariah,  06(02),  116 – 127. https://core.ac.uk/download/pdf/270170229.pdf
Sari.  Milya.,  dan  Khaidir.  Asmedri.,  2022.  “ Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam
Penelitian Pendidikan IPA.” NATURAL SCIENCE. 6(1); 41-53.
(https://www.researchgate.net/publication/365965479_
Sodiq.  Amirus.,  2015.  “ Konsep  Kesejahteraan  Dalam  Islam ”.  EQUILIBR IUM,  3(2);  380 – 405. http://repository.iainkudus.ac.id/1216/
Trijaya. M Wendy., dkk. 2022. “ Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Pekon Pandansari” .
BUGUH: Jurnal Pengabdian kepada Masyarkat, 2(1); 84 – 88. https://jurnalbuguh.unila.ac.id/index.php/buguh/article/view/1018
Zallum. Abdul Qadim., 2004. Al- Amwâl fî Dawlah al- Khilâfah . Beirut: Darul Ummah.
Website:
https://www.statista.com/statistics/321485/ https://www.riaumandiri.co/read/detail/77300/ http://nasional.murianews.com/murianews/236262/ https://www.beritasatu.com/ekonomi/817469/
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor- 18.POJK.03.2016.aspx
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending- Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx https://money.kompas.com/read/2022/10/09/ https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278- juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023
https://buletinkaffahid.wordpress.com/2023/08/04/edisi-304