## FIKIH LEGAL OPINION

## (Reinterpretasi Hukum Gadai dalam Perspektif Hukum
Perdata dan Hukum Islam)
Oleh: Miftahul Ulum 1 Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com
Abstract: Pawn is the right to a movable item that is attached to a person for assistance  in  the  form  of  giving  debt  to  another  person.  Submission  of  the movable goods by the person who owes the party giving the debt, is given as collateral.  If  in  the  future  the  debtor  is  defaulted,  does  not  repay  the  debt when it is due, the collateral can be auctioned. Pawnshops based on the Civil Code  Article  1150  are  pocketing  official  permission  to  manage,  assist,  and develop all forms of financial activities by giving injections of funds to people in  the  form  of  financing.  Auth  (main  tasks  and  functions)  of  pawning  is protecting, fostering, and providing protection in the form of loan funds with the intent and purpose so that people are not caught up in various offers and financial assistance by non-formal financial institutions that relatively utilize the community, "strangling" with interest very high. Based on the analysis of  the  author's  research,  there  are  many  non-formal  financial  institutions that provide loans with very high interest rates, this pattern of loans weighs heavily on society. This action is contrary to the law which aims to prosper society.  The  legal  basis  for  shari'ah  mortgage  is  to  refer  to  the  values  or norms  contained  in  the  DSN-MUI  fatwa  No.  25  /  DSN-MUI  /  III  /  2002 dated June 26, 2002 which confirms that it is permissible to borrow money by pawning  goods  as  collateral  for  debt.  However,  at  the  perfective  level  of institutional  governance,  it  is  based  on  Government  Regulation  No.  10  of 1990 which was ratified on April 10, 1990.
Keywords: jurisprudence, civil, law and islamic law

## Pendahuluan
Bank Van  Leening merupakan  lembaga  keuangan  pertama  yang didirikan oleh pemerintah Belanda (VOC) pada tanggal 20 Agustus 1764 di Batavia.  Lembaga  keuangan  ini  memberikan  pelayanan  dengan  sistem
1 Dosen Prodi Hukum Pidana Islam STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
gadai,  kredit  dan  lain  sebagainya. 2 Dalam  sejarah  telah  tercatat  bahwa ketika tampuk kekuasaan Indonesia diambil alih  oleh Inggris dari tangan Belanda  (1811-1816),  bank Van  Leening milik  pemerintah  dibubarkan,  dan masyarakat diberi kewenangan untuk mendirikan usaha pegadaian secara otonom,  dengan  persyaratan  mendapat  lisensi  dari  pemerintah  daerah setempat  ( liecentie  stelsel ) 3 .  Hanya  saja  cara  tersebut  berdampak  negatif, para  pemegang  lisensi  ternyata  menjalankan  praktik  “lintah  darat” (rentenir)  yang  dirasakan  kurang  menguntungkan  pemerintah  berkuasa (Inggris). Oleh sebab itu, metode liecentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada khalayak umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.
Saat  Jepang  berkuasa,  Kantor  Pusat  Pegadaian  dijadikan  tempat tawanan  perang,  maka  kantor  pusat  yang  semula  beralamat  di  Jalan Kramat Raya 162 dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Struktur dan tata kelola  kelembagaan  organisasi  pegadaian  tidak  banyak  perubahan,  baik dalam  kebijakan  maupun  otoritas    yang  terjadi  pada  masa  pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi. Sitji Eigeikyuku merupakan  istilah  Jepang  untuk  pemegang  kekuasaan  tertinggi  di pegadaian  yang  dikendalikan  oleh  orang  Jepang  bernama  Ohno-san  dan sebagai wakilnya M. Saubari yang merupakan warga pribumi. 4
Pada  masa  penjajahan  Belanda,  akibat  perang  yang  kian  memanas, kantor  pegadaian  sempat  dipindah  ke  Kebumen  (Karang  Anyar).  Kantor pusat  pegadaian  sempat  dipindah  lagi  ke  Magelang  akibat  agresi  militer Belanda yang kedua, akan tetapi kantor pusat pegadaian dipindah lagi ke Jakarta pasca perang kemerdekaan, maka tata kelola pegadaian kembali ke pangkuan  pemerintah  Republik  Indonesia. Pada  periode  ini,  pegadaian beberapa  kali  mengalami  perubahan  bentuk,  antara  lain:  Perusahaan Negara (PN) mulai tahun 1961, Perusahaan Jawatan (PERJAN) sejak tahun 1968, Perusahaan Umum (PERUM) sejak tahun 1990 sampai saat ini. 5
2 Huala Adolf. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. 2004, 59.
3 Ibid.
4 Boer  Mauna. Hukum  Internasional:  Pengertian,  Peranan,  dan  Fungsi  Dalamm Era Dinamika Global . Bandung: Edisi Kedua, Alumni. 2005, 285.
5 Ibid
Sudah lebih dari seratus tahun usia pegadaian, akan tetapi peranan, eksistensi,  kerjasama  serta  loyalitas  atas  keberadaan  pegadaian  semakin hari  semakin terasa manfaaatnya denggan semboyan  keren, kekinian dan milenialnya: “mengatasi masalah tanpa masalah”! Tidak hanya masyarakat umum  yang  dapat  memetik  manfaat  pegadaian,  pemerintah  sebagai pemangku  otoritas  kebijakan  segala  sektor  dapat  menerima  kontribusi dalam  bentuk  pajak  yang  cukup  signifikan.  Hal  ini  berbanding  terbalik dengan lembaga keuangan lainnya yang cenderung tidak menguntungkan dalam situasi seperti sekarang ini 6 .

## Interpretasi Gadai dalam “Kaca Mata” Hukum Perdata
Pada  pasal  1150  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  gadai merupakan  hak  yang  diperoleh  seorang  yang  mempunyai  piutang  atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang  berpiutang  oleh  seorang  yang  mempunyai  utang  atau  oleh  seorang lain  atas  nama  orang  yang  mempunyai  utang. 7 Seorang  yang  berhutang tersebut  memberikan  kekuasaan  kepada  orang  berpiutang  untuk menggunakan  barang  bergerak  yang  telah  diserahkan  untuk  melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. 8
Pegadaian merupakan satu-satunya Perusahaan Umum (PERUM) di negara  kita  yang  secara  resmi  memiliki  izin  usaha  untuk  melaksanan tupoksi  (tugas  pokok  dan  fungsi)  dalam  kegiatan  lembaga  keuangan seperti  pembiayaan  yang  berupa  penyaluran  dana  kepada  masyarakat seperti  yang  tertuang  dalam  “tafsir”  pada  pasal  1150  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  di  atas.  Hal  ini  menjadi  acuan  dan  dapat dijadikan  sebagai  pijakan  hukum  dalam  memberikan  pelayanan  berupa pinjaman  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  agar  masyarakat mendapatkan  keuntungan  dari  pinjaman  tersebut.  Suntikan  dana pegadaian memiliki karakter berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan
6 Ibid
7 Ibid
8 Asri Wijayanti. Kedudukan Ijazah Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja . Surabaya: Jurnal Media Hukum dan Peradilan. 2015, 24.
non formal yang memiliki kecenderungan memanfaatkan masyarakat yang membutuhkan dana secara mendesak. Hal ini berdasarkan penelitian dan analisis  penulis  terhadap  realita  akan  adanya  lembaga  keuangan  yang memberikan  pinjaman  dengan  meniggikan  bunga  dan  mencekik masyarakat. 9
Perusahaan  umum  pegadaian  dalam  melaksanakan  tupoksinya dipimpin oleh dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur  utama dan beberapa  direktur.  Secara  periodik  jabatan  dari  masing-masing  anggota dewan  direksi  adalah  5  (lima)  tahun,  dan  setelah  masa  jabatan  tersebut berakhir  yang  bersengkutan  dapat  diangkat  kembali. 10 Selain  dewan direksi  yang  bertugas  menjalankan  dan  mengelola  kegiatan  usaha, pegadaian  juga  mempunyai  sebuah  dewan  pengawas  yang  tugas  dan fungsi utamanya adalah untuk mengevalusai serta mengawasi pelaksanaan kegiatan  usaha  pegadaian  agar  selalu  sesuai  dengan  aturan-aturan kepatutan  yang  berlaku  dan  dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya dalam  membantu  masyarakat  dalam  pembiayaan    atau  pemberian pinjaman modal sesuai undang-undang tentang pegadaian.
Selain itu,  dewan pengawas juga bertugas untuk mengawasi dalam proses pengelolaan keuangan pegadaian agar lembaga keuangan ini tidak mengalami  “gulung  tikar”  (kolaps)  yang  dapat  merugikan  serta membebani  keuangan  negara.  Otoritas  presiden  untuk  melantik  dan memberhentikan anggota dewan direksi dan dewan pengawas atas usulan menteri keuangan yang dibantu oleh pihak direktorat jenderal.
Pegadaian memerlukan dana  yang cukup untuk melakukan kegiatan usahanya, dana tersebut dapat diperoleh dari:
1. Dana dari pemberian pinjaman perbankan dalam jangka pendek
2. Dana dari pinjaman jangka pendek dari berbagai pihak seperti: hutang kepada  rekanan,  hutang  kepada  nasabah,  hutang  pajak,  biaya-biaya yang  masih  harus  dibayar,  pendapatan  diterima  di  awal,  dan  lain sebagainya)
3. Dana dari hasil penerbitan obligasi
4. Dana dari modal sendiri
9 Ibid
10 Ibid
Perusahaan umum pegadaian memiliki modal sendiri yang terdiri dari: a. Modal awal diperoleh dari kekayaan negara diluar APBN sebesar Rp
205 miliar
b. Modal dari pemerintah
c. Laba ditahan, laba yang ditahan ini adalah keseluruhan keuntungan sejak  awal  perusahaan  pegadaian  ini  berdiri  yaitu  masa pemerintahan Hindia Belanda.

## Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Tata kelola dan pemanfaatan dana yang dihimpun dapat digunakan untuk  mensuplai  kegiatan  usaha  perusahaan  umum  Pegadaian. Penggunaan  dana  tersebut  dapat  dimanfaatkan  dalam  kegiatan  seperti berikut:
1. Dana  kas dan dana likuid
Dana  kas dan dana  likuid diperlukan oleh perusaan umum  pegadaian dalam  bermacam-macam  transaksi  seperti:  pembayaran  yang  jatuh tempo,  kewajiban  menyalurkan  dana  dalam  berbagai  bentuk pembiayaan  berdasarkan  hukum  gadai,  pembiayaan  operasional  yang harus segera direalisasikan, pembiayaan pajak, dan lain sebagainya.
2. Pengadaan dan pembiayaan berbagai bentuk inventaris dan aktiva tetap Tanah  dan  bangunan  merupakan  aktiva  tetap,  hanya  saja  jenis inventaris  ini  tidak  serta  merta  dapat  membuahkan  hasil  bagi perusahaan  umum  pegadaian,  akan  tetapi  sangat  urgen  agar  aktivitas tata  kelola  usaha  pegadaian  dapat  berfungsi  dan    berjalan  dengan sebaik-baiknya. Berbagai macam inventaris dan aktiva dapat berwujud tanah,  bangunan  atau  kantor,  kendaraan,  mebel,  brankas,  komputer, dan lain sebagainya.
3. Sumber dana kegiatan
Pelaksanaan  aktivitas  pengelolaan  perusahaan  umum  pegadaian membutuhkan dana yang relatif besar. Pendanaan ini adalah digunakan sebagai:  honor,  gaji  pegawai,  biaya  perawatan,  dan  lain  sebagainya. Kegiatan  operasional  perum  pegadaian  memerlukan  dana  yang  tidak kecil.
4. Penggunaan dana
Pemanfaatan  dan  penyaluran  dana  yang  paling  pokok  adalah  untuk digunakan dalam berbagai macam pembiayaan sesuai dengan undang- undang  hukum  gadai.  Dana  yang  berhasil  dihimpun  oleh  perusahaan umum  pegadaian  dapat  dimanfaatkan  dan  dikelola  dengan    sebaik- baiknya dengan prosentase lebih dari 50 persen, hal ini karena kegiatan ini  merupakan  salah  satu  strategi  untuk  mendapatkan  keuntungan, disamping  pendapatan  bunga  dari  nasabah.  Keuntungan  lain  yang dapat  diperoleh  oleh  perusahaan  umum  pegadaian  adalah  hasil pelelangan  jaminan  gadai,  investasi  surat-surat  berharga,  dan  lain sebagainya.

## Interpretasi Gadai dalam Hukum Islam
Secara  etimologi  dalam  kaidah  bahasa  Arab,  kata rahn yang bermakna  gadai  berasal  dari  kata al-tsubutu yang  bermakna  tetap  dan al- dawamu yang  bemakna  berkesinambungan  atau  terus  menerus. 11 Oleh sebab itu, sebagai perumpamaan, air yang diam dan tidak mengalir disebut sebagai maun  rahin .  Dalam  ranah  istilah  hukum  perdata,  gadai  disebut sebagai barang jaminan, tetapi dalam Islam, gadai dapat dijadikan sebagai media  tolong-menolong  antarsesama  umat  Islam,  bahkan  nonmuslim dalam  mempertanggungjawabkan  kewajiban  hak  hidup  bertetangga  dan hidup  rukun  antar  sesama. 12 Hal  ini  seperti  yang  ditegaskan  Allah  Swt dalam al-Qur‟an berikut.
اةً كَ فْ بِ كَ ا فْ كَ كَ كَ ا كَ بِ اسٍ فْ كَ اةًلًّ كَ
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya .(QS.
al-Muddatsir: 38) 13 Prinsip-prinsip syari‟ah merupakan dasar utama dalam melaksanakan  tata  kelola  pegadaian  syari‟ah.  Landasan  hukum  gadai syari‟ah adalah merujuk pada nilai-nilai atau norma-norma yang tertuang dalam  fatwa  DSN-MUI  No.  25/DSN-MUI/III/2002  tanggal  26  Juni  2002
11 Didin Hafiduddin. Zakat Dalam Perekonomian Modern . Jakarta: Gema Insani Press. 2002, 76.
12 Miftahul Ulum. Memahami Dasar Filosofis Ekonomi Islam . Sumenep: Jurnal ‘Anil Islam. 2017, 67.
13 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya . Jakarta: Pustaka Amani. 2002, 851.
yang  menegaskan  bahwa  diperbolehkannya  meminjam  uang  dengan menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  utang.  Akan  tetapi,  pada  tataran perspektif  tata  kelola  kelembagaan  adalah  menginduk  kepada  Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 yang disahkan pada tanggal 10 April 1990.
Secara  terminologi,  ilmu  fikih  menafsikan  gadai  atau rahn sebagai perbuatan mengamankan atau menyimpan harta milik si peminjam dalam tempo tertentu (sementara) sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh  orang  yang  meminjamkan  (berpiutang).  Hal  ini  bermakna,  bahwa barang  jaminan  yang  disimpankan  pada  orang  yang  memberikan  hutang tersebut  dapat  ditarik  kembali  setelah  pihak  yang  berhutang  melunasi hutangnya pada masa tertentu sesuai perjanjian yang telah disepakati. 14
Landasan  hukum  gadai  yang  berbasis  syari‟ah  adalah  disandarkan pada pandangan ulama fikih adalah diperbolehkan dengan berdasarkan al- Qur‟an  dan  al-Hadits.  Berikut  petikan  ayat  al-Qur‟an  yang  menegaskan tentang diperbolehkannya gadai.
ا ةًضفْعكَ امُكُضفْعكَ ا كَنبِمكَأا فْنبِئكَفاٌ كَضىُ فْقَّما ٌن كَ بِركَفا ةً بِت كَ افْاوُدبِجكَتافْمكَلكَواسٍركَ كَساىكَلكَعافْمُت ُ انبِإكَو اُهَّ بِئكَفا كَهفْ ُتفْككَيانكَمكَواكَةكَد كَهَّشلاافْاىُ ُتفْككَتاكَلاكَواُهَّ كَ اكَ لًّاللّابِقَّتكَ فْلكَواُهكَتكَ  كَمكَأا كَنبِ ُتفْؤاايبِذَّلااِّدكَؤُ فْلكَف
اٌم بِلكَعا كَنىُلكَ فْعكَتا كَ بِ اُ لًّاللّكَواُهُ فْلكَ اٌمبِآ
Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermuamalah  tidak  secara  tunai) sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  hendaklah  ada  barang tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang  berpiutang)..”.(QS  al-Baqarah ayat 283) 15
Pada  ayat  tersebut  di  atas,  terdapat  penjelasan  bahwa  barang tanggungan  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan  dan  dipegang  oleh  orang yang  memberikan  hutang.  Dalam  dunia  perbankan,  barang  jaminan dikenal  sebagai  obyek  kolateral.  Sedangkan  dalam  dunia  pegadaian, barang jaminan lebih dikenal dengan istilah obyek gadai.
14 Muhammad  dan  Lukman  Fauroni. Visi  Al-Qur’an  tentang  Etika  dan  Bisnis . Jakarta: Salemba Dniyah. 2002, 123.
15 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya . Jakarta: Pustaka Amani. 2002, 60.
Konsep  gadai  juga  banyak  disebutkan  dalam  hadits.  Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA bahwa Rasulullah Saw membeli makanan  dari  seorang  Yahudi  dengan  cara  menggadaikan  baju  besinya. (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim).
Dalam  hadits  yang  lain  bahwa  “jika  ada  hewan  ternak  yang digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai  karena  ia  telah  mengeluarkan  biaya,  menjaganya…  Kepada  orang yang  naik  ia  harus  mengeluarkan  biaya  perawatannya”.  (Hadits  Riwayat Jamaah kecuali Muslim dan Nasa‟i, Bukhari no. 2329, kitab ar-Rahn ).
Dalam  fikih  klasik,  para  ulama  fikih  telah  menyepakati  akan diperbolehkannya  praktik  gadai,  dengan  catatan  dalam  pelaksanaannya tidak  terdapat  perkara-perkara  yang  dilarang,  seperti  penipuan  atau bahkan  praktik  riba.  Pada  zaman  Rasulullah,  kegiatan  atau  muamalah gadai  sering  dilaksanakan,  diantaranya  adalah  adanya  sahabat  yang menggadaikan kambingnya, kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasululah Saw terkait boleh tidaknya susu kambingnya diperah. Jika untuk menutupi biaya pemeliharaan maka Nabi mengizinkan. Hal ini bermakna bahwa  bermuamalah  gadai  boleh  mengambil  keuntungan  dari  barang yang  digadaikan  jika  digunakan  untuk  membayar  biaya  pemeliharaan. Qiyas  atas  dasar  biaya  pemeliharaan  yang  dapat  dijadikan  dasar  acuan berijtihad  oleh  para  pemangku  kebijakan,  pengawas  keuangan  syariah serta  pemerhati  keuangan  syariah,  oleh  sebab  itu,  gadai  atau rahn telah menjadi salah satu produk yang produktif dan menjanjikan bagi lembaga- lembaga  keuangan,  baik  perusahaan  umum  pegadaian  atau  pihak perbankan.
Praktik  gadai  syariah  secara  operasional  dapat  dilakukan  oleh lembaga-lembaga keuangan tertentu seperti perusahaan umum pegadaian yang  secara  khusus  membidangi  pegadaian,  lembaga  keuangan  milik pemerintah maupun swasta, bank swasta atau bank milik pemerintah.
Pamor  praktik  gadai  syari‟ah  telah  mengalami  perkembangan  yang cukup  signifikan  pada  periode  sekitar  sepuluh  tahun  ini.  Aktivitas  gadai pada  zaman  ini  tidak  lagi  hanya  dimanfaatkan  dan  digunakan  oleh kalangan masyarakat bawah untuk biaya anak sekolah ataupun mendanai biaya anggota keluarga yang sakit. Kini,  pegadaian banyak dimanfaatkan
oleh  para  pengusaha  dalam  mencari  dana  segar  yang  digunakan  untuk mengembangkan perniagaannya. 16
Sebagai  contoh,  seorang  pengusaha  pemilik  toko  bangunan  yang membutuhkan  dana  untuk  mengembangkan  dan  melengkapi  tokonya,  ia bisa  saja  menggadaikan  mobil  kesayanganya  untuk  memperoleh  dana segar  ratusan  juta  rupiah.  Mobil  yang  digadaikan  tersebut  bisa  ditebus sewaktu-waktu,  setelah  bahan  bangunan  terjual  dan  menuai  hasil  yang berlimpah.  Usaha  dagang  tetap  lancar,  barang-barang  milik  pengusaha toko  bangunan  itupun  dapat  kembali  utuh  setelah  menuai  hasil  yang maksimal atas barokah perusahaan gadai tersebut.

## Syarat-Syarat dan Rukun Gadai Syari’ah
Ulama  fikih  berbeda  pendapat  dalam  menetapkan  rukun  gadai syari‟ah  ( rahn )  dalam  pelaksanaan  akad rahn tersebut.  Menurut  jumhur ulama rukun rahn itu ada lima. 17
1. Rahin (orang yang menggadaikan)
2. Murtahin (orang yang menerima gadai)
3. Marhun (objek gadai/barang yang dijadikan jaminan gadai)
4. Marhun bih (hutang)
5. Sigat ( Lafal ijab qabul)
Dalam  “kaca  mata”  berbeda,  ulama  madzhab  Hanafi  berpendapat bahwa  rukun rahn itu  hanya  ijab  dan  qabul.  Ijab  merupakan  pernyataan meyerahkan  barang  dari  pihak rahin (penggadai)  kepada murtahin (kreditur)  sebagai  jaminan  oleh  pemilik  barang.  Sedangkan  qabul  yaitu pernyataan  kesediaan  memberikan  hutang dari  pihak  kreditur  ( murtahin ) kepada rahin dan  menerima   barang  jaminan  tersebut.  Selain  itu,  dalam pandangan mereka, sebagai syarat sempurna dan untuk mengikatya akad rahn ini,  maka   diperlukan  akad  penguasaan  barang  ( al-qabd )  oleh  pihak kreditur  (orang  yang  menerima  gadai).  Disamping  itu  pula,  menurut ulama  madzhab  Hanafi,  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  akad,  harta
16 Muhamad  Arif. Concept  and  Methodology  of  Islamics  Economics. Jeddah: International Centre for Reserch in Islamics Economis. 1989, 74.
17 Abdurrahman  Al-Jaziri. Al-Fiqg  ala  Al-Madzahib  Arba’ah,  cetakan  pertama diterjemahkan  oleh  H.  Hotibul  Umam  Abu  Hurairah .  Jakarta:  Darul  Ulum  Press.  2000, 275-285.
yang  dijadikan  sebagai  barang  jaminan,  dan  hutang,  adalah  termaksuk syarat-syarat rahn bukan rukunnya. 18
Para  ulama  fikih  menetapkan  bahwa  syarat-syarat  gadai  Syariah (rahn) adalah sesuai dengan rukun rahn itu sendiri, di antaranya: 19
1. Para  pihak  yang  berakad    dalam  transaksi rahn ,  baik rahin ataupun murtahin adalah  wajib cakap dalam bertindak menurut hukum ( ahliyah ). Tafsir  cakap  bertindak  menurut  hukum,  dalam  pandangan  jumhur ulama,  adalah  orang  yang  telah   baligh  dan  berakal  sehat.  Sebaliknya menurut  ulama  madzhaf  Hanafi,  kedua  belah  pihak  yang  berakad hanya  cukup  berakal  sehat  saja,  tidak  diwajibkan  baligh.  Dengan demikian,  menurut  mereka,  anak  kecil  yang  belum  baligh  ( mumayyis ) boleh  melakukan  akad rahn ,  dengan  syarat  akad rahn yang  dilakukan anak  kecil  yang  belum  baligh  ini  mendapat  persetujuan  wilayah setempat.
2. Adanya kesepakatan ( sighat ) atau ijab qabul.  Menurut ulama madzhab Hanafi bahwa dalam akad rahn tidak diperbolehkan mengaitkan dengan syarat  tertentu  atau  dikaitkan  dengan  masa  yang  akan  datang,  hal  ini disebakan bahwa akad rahn sama dengan akad jual beli.
3. Marhun  bih (hutang).  Hutang  adalah  wajib  dibayar  kembali  oleh rahin (debitur)  kepada murtahin (kreditur).  Hutang  dapat  dilunasi  dan jaminan  dapat  dikembalikan  setelah  hutang  dinyatakan  lunas,  namun kadar  hutang  harus  jelas  serta  dapat  dihitung  jumlahnya  atau dikuantifikan.
4. Marhun adalah  barang  yang  dijadikan  jaminan  menurut  ahli  fikih,  di antaranya:
a. Jaminan itu bernilai harta dan dapat diperjualbelikan
b. Jaminan itu jelas dan tertentu
c. Jaminan itu milik sah orang yang berhutang
d. Jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain
e. Jaminan  itu  merupakan  harta  yang  utuh,  tidak  bertebaran  di beberapa tempat
18 Ibid
19 Ibid
f. Jaminan itu boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Selain syarat-syarat yang disebutkan di atas, para ulama fikih sepakat
menegaskan  bahwa  akad  gadai  syariah  ( rahn )  itu  dianggap  cakap  secara hukum  (sempurna)  jika  akad  gadai  atas  barang  yang  digadaikan  itu  sah secara  hukum,  dengan  kata  lain,  jaminan  sudah  di  tangan  kreditur, sedangkan debitur telah menerima uang yang dibutuhkan, jika jaminan itu berwujud  benda  tidak  bergerak  maka  jaminan  itu  tidak  harus  benda tersebut yang diberikan tetapi cukup diberikan sertifikatnya.
Pada  surat  al-Baqarah  ayat  283  Allah  SWT  menegaskan: farihanum maqbudhah (barang agunan itu dikuasai kreditur, maka akad rahn mengikat pihak-pihak yang berakad). Demikian halnya dengan penjeasan ahli fikih, bahwa al-qabd  al-marhun (barang  agunan  dipegang murtahin )  merupakan syarat sempurnanya akad rahn .

## Pemanfaatan Barang Gadai
Rasulullah  Muhammad  Saw  yang  menegaskan  bahwa: ”…..  pemilik gadai  berhak  atas  segala  hasil  barang  gadai  dan  ia  juga  bertanggungjawab  atas segala  biaya  barang  gadai  tersebut .  (Hadits  Riwayat  al-Syafi‟i  dan  al- Daruqutni).  Berdasarkan  hadits  tersebut,  ulama  fikih  menafsirkan  bahwa segala  bentuk  biaya  pemeliharaan  barang  gadai  merupakan tanggungjawab debitur (pemilik barang agunan tersebut).
Pendapat  jumhur  ulama,  selain  ulama  Hanabilah,  menegaskan bahwa  pemegang  barang  agunan  tidak  boleh  memanfaatkan  barang agunan tersebut karena barang tersebut bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang  barang  agunan  terhadap  barang  itu  hanyalah  sebagai  agunan piutang yang ia berikan, apabila orang yang berhutang wan prestasi (tidak mampu  melunasi  hutangnya),  maka  ia  boleh  menjual  barang  tersebut untuk  melunasi  piutangnya.  Hanya  saja,  jika  ada  kelebihan  dalam penjualan  tersebut,  adalah  wajib  dikembalikan  kepada  pemiliknya. Demikian  halnya,  jika  debitur  mengizinkan  kepada  pemegang  jaminan untuk  memanfaatkan  barang  jaminan  tersebut,  maka  sebagian  ulama Hanafiyah  membolehkannya,  tetapi  sebagian  yang  lain  (Syafi‟i,  Hambali, dan Maliki) melarangnya.

## Kesimpulan
Gadai merupakan hak atas suatu barang bergerak yang melekat pada diri  seseorang atas bantuan berupa pemberian hutang kepada orang lain. Penyerahan  barang  bergerak  tersebut  oleh  orang  yang  berhutang  kepada pihak  yang  memberikan  hutang,  diberikan  sebagai  jaminan.  Apabila dikemudian  hari  pihak  yang  berhutang  wanprestasi,  tak  melunasi hutangnya ketika sudah jatuh tempo, maka barang jaminan tersebut dapat dilelang.  Pegadaian  dengan  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  Pasal  1150  adalah  mengantongi  izin  resmi  untuk  mengelola, membantu, dan mengembangkan segala bentuk aktivitas keuangan dengan memberikan suntikan dana kepada masyarakat berwujud pembiayaan
Tupoksi  (tugas  pokok  dan  fungsi)  gadai  adalah  mengayomi, membina,  dan  memberikan  perlindungan  dalam  bentuk  pinjaman  dana dengan maksud dan tujuan supaya masyarakat tidak terperangkap dalam berbagai  tawaran  dan  bantuan  dana  oleh  lembaga  keuangan  non  formal yang  relatif  memanfaatkan  masyarakat,  “mencekik”  dengan  bunga  yang sangat tinggi. Berdasarkan analisa atas penelitian penulis, terdapat banyak lembaga  keuangan  nonformal  yang  memberikan  pinjaman  dengan  kadar suku  bunga  yang  sangat  tinggi,  pola  pinjaman  seperti  ini  sangat membebani  masyarakat.  Tindakan  ini  adalah  bertentangan  dengan undang-undang yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat.
Landasan hukum gadai syari‟ah adalah merujuk pada nilai-nilai atau norma-norma  yang  tertuang  dalam  fatwa  DSN-MUI  No.  25/DSN- MUI/III/2002  tanggal  26  Juni  2002  yang  menegaskan  bahwa diperbolehkannya meminjam uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan  utang.  Akan  tetapi,  pada  tataran  perspektif  tata  kelola kelembagaan  adalah  menginduk  kepada  Peraturan  Pemerintah  No.  10 Tahun 1990 yang disahkan pada tanggal 10 April 1990.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Mustaq. 2001. Etika Bisnis dalam Islam . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Al-Askholani,  Al-Imam  Al-Hafidz  Ibnu  Hajar.  tt. Bulughul  Maram  Juz  I , bittashih watta’lik alaih Muhammad Hamid Al-Faqi . Surabaya: Syarikah Maktabah wa-Matbaa Ahmad bin Saad  bin Nabhani wa-Awladihi.
Ali, Mohammad Daud. 1998. Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesa.
Al-Jaziri,  Abdurrahman.  2000. Al-Fiqg  ala  Al-Madzahib  Arba’ah,  cetakan pertama  diterjemahkan  oleh  H.  Hotibul  Umam  Abu  Hurairah .  Jakarta: Darul Ulum Press.
Al-Zafzaf,  Ali.  1970. Muhadharat  fi  Ushul  al-Fiqh .  Mesir:  Dar  al-Fikr  al- Arabi.
Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. Ushul al-Fiqh al-Islami . Beirut: Dar al-Fikr.
Arif, Muhamad. 1989. Concept and Methodology of Islamics Economics. Jeddah: International Centre for Reserch in Islamics Economis.
Ash-Shalabi,  Ali  Muhammad.  2003. Khilafah  Utsmaniyah .  Jakarta:  Pustaka Al-Kautsar.
Burhanuddin.  1992. Ilmu  Perbandingan  Agama  di  Indonesia  dan  Belanda . Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperatiaon in Islamic Studies.
Chapra, M. Umer. 1971. The Economics System of Islam . Karachi: University of Karachi.
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya . Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
Edge,  Ian.  1996. Islamic  Law  and  Legal  Theory .  England:  Darmouth
Publishing Company Limited.
Eugene  A.  Diulio.  1993. Uang  dan  Bank .  Penerjemah  Burhanuddin Abdullah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Fanani,  Muhyar.  2008. Membumikan  Hukum  Langit:  Nasionalisasi  Hukum Islam dan Islamisasi  Hukum  Nasional  Pasca  Reformasi .  Yogyakarta: Tiara Wacana.
Ghulsyani, Mahdi. 1988. Filsafat Sains menurut Al-Qur’an . Bandung: Mizan.
Hasyim,  Ahmad  Umar. 2004. Menjadi  Muslim  Kaffah  Berdasarkan  al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW , Yogyakarta: Mitra Pustaka.
Hawwa, Sa‟id. 2002. Al-Islam, Penerjemah Fakhruddid Nur Syam . Jakarta: Al- I‟tishom Cahaya Ummat.
Ismail.  2009. Ekonomi  Kelembagaan  Syariah  Dalam  Pusaran  Perekonomian Global:  Sebuah  Tuntutan  dan  Realita .  Surabaya:  Putra  Media Nusantara.
Izzan, Ahmad. 2009. Ulumul Quran: Telaah Tekstualtas dan Kontekstualitas Al- Qur’an . Bandung: Tafakur.
Lewis, Mervyn dan Lativa M. Algaod. 2001. Islamic Banking . Massachusetts: Edward Elgar.
Kahf,  Monzer.  1989. Islamic  Economics  and  Its  Methodology .  Malaysia: Pelanduk Publications. Madjid, Nurcholish, dkk. 2007. Islam Universal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Misrawi, Zuhairi. 2007. Al-Quran Kitab Toleransi: Inkusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme . Jakarta: Fitrah.
Muhammad  dan  Lukman  Fauroni.  2002. Visi  Al-Qur’an  tentang  Etika  dan Bisnis . Jakarta: Salemba Dniyah.
Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syar’iah . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Muhammad.  2004. Ekonomi  Mikro  dalam  Perspektif  Islam .  Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM Press.
Nakosteen, Mehdi. 1964. History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350;  with  an  Introduction  to  Medieval  Muslim  Education . Colorado: University of Colorado Press, Boulder.
Rahman,  Afzalur.  1992. Al-Qur’an  Sumber  Ilmu  Pengetahuan. Jakarta:  PT. Asdi Mahasatya.
Shihab,  Quraish  M.  2007. Membumikan  Al-Qur’an .  Bandung:  Mizan Media Utama. 2007.
Taqi-ud-Din  Al-Hilali,  Muhammad  dan  Muhsin  Khan,  Muhammad.  1419 H. The Noble  Qur’an:  English  Translation  of  the  Meaning  and
Commentary , Madinah Munawwarah: King Fahd Complex For The
Printing of The Holy Qur‟an.
Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institut  Bankir  Indonesia.  2003. Konsep,  Produk  dan  Implementasi  Operasional  Bank  Syariah .  Jakarta: Djambatan.
Ulum,  Miftahul.  2017. Memahami  Dasar  Filosofis  Ekonomi  Islam .  Sumenep: Jurnal „Anil Islam.
Wahab,  Imam  Muhammad  Ibn  Abdul.  2004. Tauhid .  Penerjemah  Asep Achmad Sirojuddin. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
Wassil,  Jan  Ahmad.  2001. Memahami  Isi  kandungan  Al-Qur’an .  Jakarta:  UI Press.
Wijayanti,  Asri.  2015. Kedudukan  Ijazah  Sebagai  Jaminan  Dalam  Hubungan Kerja . Surabaya: Jurnal Media Hukum dan Peradilan.
Zahrah, Muhammad Abu. 1958. Ushul al-Fiqh . Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
Zakariyya  al-Kandahlawi  Rah.a.,  Maulana  Muhammad.  2006. Himpunan Fadhilah  Amal, terj.  A.  Abdurrahman  Ahmad,  dkk..  Yogyakarta: Ash-Shaff.