## KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM REKONSTRUKSI PERAN AGAMA DI INDONESIA

## Herly Janet Lesilolo

## Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon

## Abstrak
Indonesia dalam Orde Baru sangat kuat menekankan ideal-ideal sentralisasi, otoritarianisme dan birokratisme.  Konteks  ini  mengakibatkan  terjadinya  kemerosotan  peran  agama.  Satu  sisi,  praktek ketidakpedulian etik, ketidakpedulian moral dan ketidakpedulian sosial semakin melekat dengan perilaku manusia beragama. Disinilah letak peran penting pemimpin agama, untuk merekontsruksi peran agama, hingga peran agama menjadi suatu kebutuhan utuh bagi pemeluknya. Kepemimpinan transformasional, dengan ciri utama perubahan diri diharapkan dapat merekonstruksi peran agama di Indonesia dengan: Pertama, menginternalisasi hak, kesamaan dan kesetaraan dalam lingkung kehidupan beragama. Kedua, membumikan  makna  martabat  manusia  yang  bernilai  dalam  berinteraksi  dan  berkomunikasi.    Ketiga, menerapkan  apresiasi  toleransi  keragaman.  Keempat,  memobilisasi  kolektif  dengan  adaftif  sebagai upaya penghilangan diskriminasi, stereotipe dan prasangka, dan Kelima, membangun demokrasi dalam dialog, dengan keadilan, kedamaian, kebebasan dan humaniterisme.

## TRANSFORMATIVE LEADERSHIP IN THE RECONSTRUCTION OF RELIGION ROLES IN INDONESIA

## Abstrak
Indonesia's  New  Order  so  strongly  emphasized  the ideals  of  centralization,  authoritarianism  and bureaucratism.  This  context  led to  deterioration of  human  religious  behavior.  One  side,  the  practice  of ethical  indifference,  ignorance  and  indifference  of  the  social  moral  increasingly  attached  to  religious human  behaviorTherein  lies  the  important  role  religious  leaders,  to  merekontsruksi  role  of  religion,  to the  role  of  religion  is  a  complete  necessity  for  adherents.  Transformational  leadership,  with  the  main features of self-change is expected to reconstruct the role of religion in Indonesia: First, to internalize the rights,  equality  and  equality  in  religious  life  environment.  Second,  grounding  the  meaning  of  human dignity  that  is  worth  to  interact  and  communicate. Third,  apply  the  tolerance  of  diversity  appreciation. Fourth, to mobilize collective efforts adaftif as elimination of discrimination, stereotyping and prejudice, and the Fifth, establish democracy in dialogue, with justice, peace, freedom and humaniterisme.

## PENDAHULUAN
Alam  Keith,  Lucas  Digital  dalam  Kouzes Posner, menjelaskan bahwa kepemimpinan pada dasarnya  adalah  mengenai  penciptaan  cara  bagi orang untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan  sesuatu  yang  luar  biasa  (Kouzes Posner,  2002:3).  Makna  ini  menunjukan kepemimpinan  adalah  sebuah  hubungan  antara seorang  pemimpin  dan  mereka  yang  mengikuti. Ada  hubungan  antar  pribadi  di  mana  pihak  lain mengadakan penyesuaian karena mereka berkeinginan untuk itu, bukannya karena mereka harus  berbuat  demikian.  Dalam  kepemimpinan dibutuhkan kekuatan dinamika yang pokok yang mendorong memotivasi, dan mengkoordinasikan organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuannya.
Burns menjelaskan, kepemimpinan dilaksanakan  ketika  seseorang  memobilisasi sumber daya institusional, politis, psikologis dan sumber-sumber  lainnya  untuk  membangkitkan, melibatkan dan memenuhi motivasi pengikutnya.  (Burns,  1978:84).  Defenisi  ini menunjukkan dalam kepemimpinan ada pengaruh  yang  terjadi  secara  alami  pada  sistem sosial dan disebarkan kepada anggota organisasinya.  Terdapat  proses  pengaruh  yang berkaitan  dengan kinerja tugas dalam organisasi atau kelompok.

## PEMBAHASAN
Kepimimpinan  bukanlah  merupakan  apa yang  anda  lakukan  terhadap  orang  lain, melainkan  apa  yang  anda  lakukan  bersama orang lain. Dalam tim, kita tidak bekerja sendiri. Masing-masing  anggota  mengemban  tugas masing-masing  dan  bekerja  mandiri  namun masih  bergantung  dan  berkesinambungan  satu sama  lainnya.  Dalam  tim  dibutuhkan  kerjasama
dan  kekompakan  yang  akan  menjadikan  tim tersebut kuat dan solid.
Kepemimpinan  berusaha  untuk  membuat
perubahan dalam organisasi dengan (1) menyusun visi masa depan dan strategi untuk membuat  perubahan  yang  dibutuhkan,  (2) mengkomunikasikan  dan  menjelaskan  visi  dan (3)  memotivasi  dan  memberi  inspirasi  kepada orang  lain  untuk  mencapai  visi  itu  (Gary  Yukl, 2005:  7).  Pengertian  kepemimpinan  pada defenisi ini menunjukkan dalam suatu kepemimpinan  ada  keputusan  apa  yang  harus dilakukan,  menciptakan  jaringan  hubungan untuk  melakukannya,  dan  berusaha  memastikan hal itu untuk terjadi.
Beberapa  defenisi  kepemimpinan  di  atas, memberi  arti  ada  bahwa  ada  variabel-variabel kunci  dalam  kepemimpinan  yaitu,    motivasi, kepribadian, keyakinan dan optimisme, keterampilan  dan  keahlian,  perilaku,  integritas dan  etika,  taktik  pengaruh  dan  sifat  pengikut. Pengaruh merupakan esensi dari kepemimpinan, dan  para  pemimpin  yang  berkuasa  dapat memiliki dampak besar pada kehidupan pengikut  dan  nasib  dari  sebuah  organisasi. Masalah  utamanya,  bukanlah  apakah  para pemimpin  akan  menggunakan  kekuasaan,  tetapi apakah mereka akan menggunakan kekuasaannya dengan bijaksana dan baik.
Kepemimpinan dengan menggunakan kekuasaan  yang  memberi  pengaruh  dengan bijaksana  dan  baik,  memiliki  keterkaitan perilaku  komponen  yang  digunakan  untuk mempengaruhi para pengikut  dan pengaruh  dari pemimpin  kepada  para  pengikut  adalah  bentuk dari  kepemimpinan  transformasional  (Bass  dan Avolio, 1998:79). Dengan kepemimpinan transformasional,  para  pengikut  merasakan
kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan penghormatan  terhadap  pemimpin,  dan  para pengikut  termotivasi  untuk  melakukan  lebih daripada  yang  awalnya  diharapkan  dari  merkea. Menurut Bass dalam Gary Yukl, pemimpin yang transformasional  mengubah  dan  memotivasi para pengikut  dengan 1)  membuat  mereka lebih menyadari pentingnya hasil tugas; 2) membujuk pengikut  untuk  mementingkan  kepentingan  tim atau  organisasi  mereka  dibanding  dengan kepentingan  pribadi,  dan  3)  mengaktifkan kebutuhan  pengikut  yang  lebih  tinggi  (Gary Yukl, 2005: 305).
Bass dan Avolio menjelaskan kepemimpinan  transformasional  mempunyai empat  dimensi  yang  disebut  “ the  Four  Is” yaitu: (Bass dan Avolio, 1998:85) 1. Simulasi  individu (Individual  Stimulation).
Pemimpin  transformasional    menstimulasi usaha  bawahannya  untuk  berlaku  inovatif dan kreatif dengan mempertanyakan asumsi, pembatasan masalah dan pendekatan  dari  situasi  lama  dengan  cara yang baru.
2. Konsiderasi Individual (Individual
Consideration ). Pemimpin transformasional
memiliki perhatian khusus terhadap kebutuhan  individu  dalam  pencapaiannya dan  pertumbuhan  yang  mereka  harapkan dengan  berperilaku  sebagai  pelatih  atau mentor.
3. Motivasi Inspirasional (Inspirational
Motivation ).  Pemimpin  transformasional berperilaku  dengan  tujuan  untuk  memberi motivasi  dengan  inspirasi  terhadap  orang- orang disekitarnya.
4. Pengaruh  Idealis (Idealized  Influence). Pemimpin  Transformasional  berperilaku
sebagai model bagi bawahannya. Pemimpin seperti ini biasanya dihormati dan dipercaya.
Keempat  dimensi  ini,  dapat  diwujudkan dalam  perilaku  kepemimpinan  transformasional jika  ada  perubahan  diri.    Perubahan  diri  dalam kepemimpinan  transformasional  terfokus  pada indikator seperti, pemimpin mempunyai kemauan untuk membawa perubahan-perubahan besar  terhadap  individu  maupun  organisasi, melalui  proses  penciptaan  inovasi,  meninjau kembali  struktur,  dan  nilai-nilai  organisasi  agar lebih  baik  dan  relevan.  Terkait  dengan perubahan  diri  maka,  lebih  jauh  faktor perubahan diri dalam kepemimpinan transformasional  akan  dikaji  dari  pendidikan multikutural,  di  mana  perubahan  diri  dalam pendidikan  multikutural  dilihat  sebagai  sasaran pendidikan  multikulutral  yang  mempengaruhi perubahan sosial dan konteks.
Mengawali pembahasan, perlu lihat definisi  pendidikan  multikultur.  Banks  dan Banks (2005) mendefinisikan pendidikan multikultur sebagai berikut:
“Multicultural education is a field of study and  an  emerging  discipline  whose  major aim  is  to  create  equal  educational opportunities  for  students  from  diverse racial,  ethnic,  social-class,  and  cultural groups.  One  of  its  important  goals  is  to help all students to acquire the knowledge,attitudes,  and  skills  needed  to function effectively in a pluralistic democratic society and to interact, negotiate,  and  communicate  with  peoples from  diverse  groups  in  order  to  create  a civic  and  moral  community  that  works  for the common good.
Banks yakin bahwa sebagian dari pendidikan  lebih  mengarah  pada  mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan.  Ia  menjelaskan  bahwa  siswa  harus
diajari  memahami  semua  jenis  pengetahuan, aktif  mendiskusikan  konstruksi  pengetahuan ( knowledge  construction )  dan  interpretasi  yang berbeda-beda  (Banks,  1993:  73).  Siswa  yang baik  adalah  siswa  yang  selalu  mempelajari semua  pengetahuan  dan  turut  serta  secara  aktif dalam  membicarakan  konstruksi  pengetahuan. Siswa  juga  perlu  disadarkan  bahwa  di  dalam pengetahuan yang diterima itu terdapat beraneka ragam  interpretasi  yang  sangat  ditentukan  oleh kepentingan  masing-masing,  mungkin  saja interpretasi  itu  nampak  bertentangan  sesuai dengan sudut pandangnya. Siswa harus dibiasakan menerima perbedaan.
Selanjutnya  Banks  (2001)  berpendapat bahwa  pendidikan  multikultural  merupakan suatu  rangkaian  kepercayaan  ( set  of  beliefs ) dan  penjelasan  yang  mengakui  dan  menilai pentingnya  keragaman  budaya  dan  etnis  di dalam  bentuk  gaya  hidup,pengalaman  sosial, identitas  pribadi,  kesempatan  pendidikan  dari individu, kelompok maupun negara. Ia mendefinisikan  pendidikan  multikultural  adalah ide,  gerakan,  pembaharuan  pendidikan  dan proses pendidikan  yang tujuan utamanya adalah untuk  mengubah  struktur  lembaga  pendidikan supaya  siswa  baik  pria  maupun  wanita,  siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan  anggota  dari  kelompok  ras,  etnis, dan  kultur  yang  bermacam-macam  itu  akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapaiprestasi  akademis  di  sekolah  (Banks, 1993:1).
Adapun  Howard  (1993)  berpendapat bahwa pendidikan multukultural memberi kompetensi  multikultural.  Pada  masa  awal kehidupan siswa, waktu banyak dilalui di daerah etnis  dan  kulturnya  masing-masing.  Kesalahan
dalam mentransformasi nilai, aspirasi, etiket dari budaya tertentu, sering berdampak pada primordialisme  kesukuan,agama,  dan  golongan yang berlebihan. Faktor ini penyebab timbulnya permusuhan  antaretnis  dan  golongan.  Melalui pendidikan  multikultural  sejak  dini  diharapkan anak mampu menerima dan memahami perbedaan  budaya  yang  berdampak  pada perbedaan usage (cara  individu  bertingkah laku);   f olkways (kebiasaan-kebiasaan  yang  ada di  masyarakat), mores (tata  kelakuan  di masyarakat),  dan customs (adat  istiadat  suatu komunitas).  Dengan  pendidikan  multikultural peserta  didik  mampu  menerima  perbedaan, kritik,  dan  memiliki  rasa  empati,  toleransi  pada sesama tanpa memandang golongan, status,gender, dan kemampuan akademik (Howard  dalam  Farida  Hanum,  2005:  47).  Hal senada  juga  ditekankan  oleh  Musa  Asya’rie (2004) bahwa pendidikan multikultural bermakna  sebagai  proses  pendidikan  cara  hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman budaya  yang  hidup  di tengah-tengah masyarakat  plural,  sehingga  peserta  didik  kelak memiliki  kekenyalan  dan  kelenturan  mental bangsa  dalam  menyikapi  konflik  sosial  di masyarakat.
Sementara itu Paul Gorski
mendefenisikan Pendidikan multikultural sebagai    pendekatan  progresif  untuk  mengubah pendidikan  secara  holistik  dengan  mengkritik dan  memusatkan  perhatian  pada  kelemahan, kegagalan,  dan  praktek  diskriminatif  di  dalam pendidikan  akhir-akhir  ini.  Keadilan  sosial, persamaan  pendidikan,  dan  dedikasi  menjadi landasan pendidikan multikultural dalam pengalaman pendidikan agar semua siswa  dapat mewujudkan  semua  potensinya  secara  penuh
dan  menjadikannya sebagai  manusia yang sadar dan aktif secara lokal, nasional dan global.
Lebih  jauh,  menurut  Jose  A.  Cardinas
(1975: 131), pentingnya pendidikan multikultural ini didasarkan pada lima pertimbangan
1) incompatibility (ketidakmampuan  hidup  secara  harmoni),  2) other  languages  acquisition (tuntutan  bahasa lain), 3) cultural pluralism (keragaman kebudayaan),  4) development  of  positive  self- image (pengembangan  citra  diri  yang  positif), dan  5) equility  of  educational  opportunity (kesetaraan memperoleh kesempatan pendidikan).  Di  pihak  lain,  Donna  M.  Gollnick (1983:  29)  menyebutkan  bahwa  pentingnya pendidikan  multikultural  dilatarbelakangi  oleh beberapa  asumsi  1)  bahwa  setiap  budaya  dapat berinteraksi  dengan  budaya  lain  yang  berbeda, dan bahkan dapat saling memberikan kontribusi; 2) keragaman budaya dan interaksinya merupakan inti dari masyarakat Amerika dewasa ini;  3)  keadilan  sosial  dan  kesempatan  yang setara  bagi  semua  orang   merupakan  hak  bagi semua  warga  negara;  4)  distribusi  kekuasaan dapat  dibagi  secara  sama  kepada  semua kelompok etnik; 5) sistem pendidikan memberikan  fungsi  kritis  terhadap  kebutuhan kerangka  sikap  dan  nilai  demi  kelangsungan masyarakat  demokratis;   serta  6)  para  guru  dan para  praktisi  pendidikan  dapat  mengasumsikan sebuah peran kepemimpinan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pendidikan multikultural.
Merangkum  berbagai  defenisi  tentang pendidikan  multikultur  di  atas,  maka  secara lebih sederhana Banks dan Banks (1997) seperti dikutip  dalam  situs  resmi Connecticut  State Department  of  Education menjelaskan,  bahwa
pendidikan  multikultur  dapat  didefinisikan menurut tiga  hal, yaitu  ide atau konsep ( idea or concept ), gerakan reformasi ( reform movement ), dan  proses  berkelanjutan  ( ongoing  process ) (Banks, James A. and Cherry  A. McGee  Banks, 1997:  3,4).  Sebagai  ide,  pendidikan  multikultur mengandung makna bahwa semua peserta didik, tanpa memperhatikan gender, status sosial, suku, rasa tau karakteristik budaya, wajib memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Sebagai gerakan reformasi, pendidikan multikultural dirancang untuk membuat perubahan  di  sekolah  dan  insitusi  pendidikan sehingga  seluruh  peserta  didik  dari  semua  kelas sosial,  gender,  ras,  dan  kelompok  budaya  dapat memperoleh  kesempatan  yang  sama  untuk belajar. Sebagai proses berkelanjutan, pendidikan  multikultur  adalah  proses  terus menerus  diterapkan  di  segala  aspek  pendidikan di  sekolah  dengan  tujuan  persamaan  hak memperoleh  pendidikan  dan  meningkatkan presetasi  akademik  untuk  mencapai  potensi tertinggi  dirinya  sebagai  manusia  ( the  highest potentials as human beings ) yang mungkin tidak pernah  tercapai  sempurna  tapi  tetap  terus diupayakan. Jadi, pendidikan multikultur merupakan reformasi sekolah yang komprehensif  dan  juga  pendidikan  dasar  bagi semua siswa. Pendidikan multikultural menentang  dan  menolak  rasisme  dan  segala bentuk  diskriminasi  di  sekolah  dan  masyarakat. Pendidikan multikultur menerima dan menghargai  pluralisme  (etnik,  ras,  bahasa, agama,  ekonomi,  gender,  dll)  yang  siswa, masyarakat dan guru wakili.
Penggunaan analisis pendidikan multikultual  dalam  mengkaji  perubahan  diri terhadap kepemimpinan transformasional
diawali  dengan  sikap  memahami  semua  jenis pengetahuan,  aktif  mendiskusikan  konstruksi pengetahuan  ( knowledge  construction) dengan interpretasi  yang  berbeda-beda,  agar  mampu mengambil  risiko,  dan  berani  menghadapi kekuatan-kekuatan  status  quo  yang  biasanya sudah  established  dan  enggan  untuk  berubah. Perubahan  diri,  disikapi  dengan  belajar  terus menerus  dan  mengembangkan  diri  sebagai modal  dasar  yang  kuat  agar  mampu  mengatasi dan  menanggulangi  setiap  masalah  di  tengah situasi yang serba kompleks, tidak jelas, bahkan penuh  dengan  situasi  yang  distortif.  Perubahan diri  ini  mengacu  pada  dasar  psikologis pendidikan multikultural yang menekankan pada pengembangan  pemahaman  diri  yang  lebih besar,  tentang  konsep  diri  yang  positif,  dan kebanggaan pada identitas pribadinya.
Selanjutnya, penting sekali dalam kepemimpinan  transformasional,  perubahan  diri disikapi dengan mempelajari bagaimana berinteraksi  dan  memahami  karaktersitik  orang secara  etnis,  ras,  dan  kultural  yang  berbeda dengan  diri.  Konteks  ini  akan  mempengaruhi dunia  organisasi  di  mana  dapat  semakin  lebih beragam,  kompak,  dan  saling  tergantung.  Ada beberapa  alasan  penting  bahwa  pengetahuan karakteristik  anggota  kelompok  dan  modalitas dapat memungkinkan untuk memprediksi probabilitas  perilaku  individu,  tetapi  bukan perilaku  yang  tepat.    Karena  setiap  individu memiliki  beberapa  kelompok  pada  waktu  sama. Misalnya  agama,  budaya,  gender  atau  kelas sosial  menengah.  Suatu  saat  individu  pada waktu  sama,  mungkin  memiliki  identifikasi yang  kuat  dengan  agama,  dan  mungkin  akan sangat  lemah  atau  hampir  tidak  teridentifikasi dengan  gender  atau  kelas  sosial.  Semakin
banyak pemimpin tahu tentang tingkat identifikasi  pengikut  dengan  kelompok  tertentu dan sejauh mana sosialisasi individu telah terjadi pada  kelompok  itu,  maka  semakin  akurat seorang pemimpin memprediksi, memperjelaskan, dan memahami perilaku pengikutnya sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat.
Penjelasan  lain  terkait  perubahan  diri dalam  kepemimpinan  transformasional,  yaitu perlunya  seorang  pemimpin  mempelajari    nilai- nilai,  simbol,  dan  komponen  lain,  dari  budaya dan  kelompok  sosial  lain.  Konteks  ini  terkait dengan pendidikan multikulural yang menjelaskan  bahwa  budaya  merupakan  salah satu  kekuatan  yang  dapat  menjelaskan  perilaku manusia. Budaya  memiliki peranan yang sangat besar  dalam  arah  kerja  sama  maupun  konflik antara  sesama  manusia.  Oleh  sebab  itu perubahan diri dalam kepemimpinan transformasional menuntut, perlunya mengetahui  kekuatan  yang  tersimpan  di  dalam budaya  masing-masing  kelompok  manusia  agar dapat  dimanfaatkan  bagi  kebaikan  bersama. Informasi  ini  harus  komprehensif,  komparatif, dan harus memasukkan persamaan dan perbedaan  di  antara  kelompok-kelompok  yang ada.
Dengan  demikian,  perubahan  diri  dalam kepemimpinan  transformasional  pada  satu  sisi mendukung  untuk  mengajarkan  keterampilan dalam  komunikasi  lintas  budaya,  hubungan antarpribadi,  pengambilan  perspektif,  analisis kontekstual,  pemahaman  sudut  pandang  dan kerangka berpikir alternatif. Kemudian menganalisis bagaimana kondisi budaya mempengaruhi  nilai,  sikap,  harapan,  dan perilaku  dalam  suatu  kelompok  atau  organisasi,
dan  pada  sisi  lain  dengan  aspek  perubahan  diri dalam sikap ( attitudinal goals ) dapat mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap  identitas  kultural,  sikap  responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari  dan  meresolusi  konflik.  Perubahan diri  dalam  aspek  pengetahuan  ( cognitive  goals ) dapat  memperoleh  pengetahuan  tentang  bahasa dan  budaya  orang  lain,  dan  kemampuan  untuk menganalisis  dan  menerjemahkan  perilaku kultural,  dan  pengetahuan  tentang  kesadaran perspektif  kultural.  Sedangkan  perubahan  diri dalam  tujuan  ( instructional  goals )  adalah  untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik. Memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan  perbedaan  di  depan  orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi  antar  budaya,  mengembangkan keterampilan  interpersonal,  memberikan  teknik- teknik  evaluasi,  membantu  klarifikasi  nilai,  dan menjelaskan dinamika kultural.
Agama  sebagai  kekuatan  emansipasi  dan transformasi  kemanusiaan  universal  seakan hilang  kekuatan  etik  spiritualnya  di  Indonesia. Bahkan  tak  jarang  agama  sering  dijadikan sebagai  alat  untuk  menjustifikasikan  kejahatan. Konflik  atau  kekerasan  dan  banyak  pertikaian entah  lunak  hingga  konflik  di  berbagai  wilayah dunia,  termasuk  Maluku  dalam  kenyataannya diberi  cap  sebagai  konflik  bermuatan  agama. Sebagai  akibatnya,  hubungan  antara  manusia atau hubungan antaragama yang negatif mendorong proses pendangkalan pada kepercayaan, bahwa manusia atau umat beragama  itu  sesungguhnya  merupakan  bagian dari  sebuah  komunitas  yang  lebih  besar,
betapapun  berbedanya  mereka.  Pada  saat pendangkalan  kepercayaan  itu  terjadi,  sangat mudah  bagi  manusia  untuk  mengembangkan kepercayaan  akan  adanya  rasa  ketidakadilan (Jhon  Ruhulesin,  2007:  116).    Dalam  polemik seperti  ini,  muncul  pendapat-pendapat  yang sepaham  bahwa  pemimpin-pemimpin  agama  di Indonesia  memiliki  peran  yang  sangat  penting untuk  membawa  diri  pengikut  agama  menjadi terbuka,  berperikemanusiaan,  positif,  beradab dan  inklusif.  Perilaku  keagamaan  seorang pemimpin  agama  dan  pengikutnya  seharusnya mencerminkan  kesalehan  pribadi  dan  sekaligus kesalehan  sosialnya.  Jika  hal  seperti  itu  belum terwujud,  berarti  terdapat  sesuatu  yang  keliru pada  pemimpin  agama  dan  pengikutnya.  Untuk itu  harus  dipahami  dan  disadari  bahwa  dibalik melemahnya  peran  agama,  adalah  pemimpin- pemimpin  agama  yang  seharusnya  memiliki tanggung jawab dan peran yang lebih besar.
Gambaran dan kepribadian sosok pemimpin  agama  akan  memberikan  pengaruh yang  cukup  besar  untuk  para  pengikutnya. Pemimpin  agama  mesti  menunjukkan  tipe manusia bersesama, cinta damai dan membangun  sebuah  masa  depan  yang  bersatu dalam  kepelbagaian  agama  dan  keyakinan. Pemimpin agama seharusnya tidak  mengajarkan pengikutnya  untuk  melihat  adanya  perbedaan dengan  agama  lain  sebagai  suatu  ancaman terhadap agama yang diyakini. Pemimpin agama seharusnya  menunjukkan  kekayaan  ajaran- ajaran agama yang mengajarkan untuk berperilaku  menolak  kekerasan  dan  konflik, hidup  demokrasi,  hidup toleran  dan  mendukung hak-hak  asasi  manusia.  Tipe  pemimpinan kepemimpinan  transformasional,  diharapkan dapat  memberi  dimensi  perhatian  terhadap
seluruh  tatanan  sosial  masyarakat  dalam kebersamaan  untuk  membawa  kemajuan  serta kesejahteraan masyarakat. Para pemimpin tarnsformasional  dapat  melampaui  batas-batas sosial  di  masyarakat.  Karena  umat  beragama (pada satu agama) biasanya terdiri dari berbagai lapisan  masyarakat,  profesi,  pendidikan  dan lain-lain.
Pada  prinsipnya  pertama,  kepemimpinan transformasional  dalam  merekonstruksi  peran agama di Indonesia, seharusnya dapat melakukan  perubahan  diri  dengan  mampu menghindari  internalisasi  nilai  budaya,  tradisi dan  agama  yang  diyakini,  terhadap  umat  yang berbeda  nilai  budaya,  tradisi  dan  agama.  Tidak mengedepan  jarak  kekuasaan  untuk  golongan yang  tinggi,  menengah  dan  rendah.  Bahwa semua  umat  beragama  memiliki  hak  dan kesempatan  yang  sama  untuk  mendelegasikan kewenangan, mengembangkan keterampilan dan membangun  keyakinan  diri  untuk  menciptakan kelompok  yang  mengelola sendiri keterampilan, kreativitas  dan  kompetensi.  Tidak  membangun opini  batasan  untuk  pria  dan  wanita.  Pria  dan wanita menerima seharusnya menerima perlakuan  yang  sama,  dan  kedua  atribut maskulin  dan  feminim  seharusnya  dianggap penting.  Secara  kongrit,  peran  jenis  kelamin tidak  jelas  dibedakan,  pekerjaan    tidak dipisahkan  oleh  jenis  kelamin,  dan  atribut seperti  rasa  iba,  empati  dan  intuisi  sama pentingnya  dengan  sikap  tegas,  kompetitif  dan rasionalisasi objektif.
Prinsip yang kedua, kepemimpinan transformasional  pada  satu  sisi  menolong pemeluk  agama  untuk  memaknai  bahwa manusia itu bernilai dan bermartabat. Memaknai dan  berperilaku  sesuai  ajaran  agama  yang  tidak
melakukan kekerasan, tidak melakukan ketidakadilan  dan  tidak  melakukan  perbuatan- perbuatan  amoral.    Pada  sisi  lain    walaupun berbeda agama tetapi umat beragama diharapkan hidup harus damai, saling memahami, mengakhiri perbedaan dan tetap mempertahankan  persatuan.  Umat  beragama ditanamkan  pemikiran  lateral,  keanekaragaman, dan keunikan itu semestinya dihargai. Ini berarti harus  ada  perubahan  sikap,  perilaku,  dan  nilai- nilai  ketika  berada  di  antara  sesamanya  yang berlatar belakang berbeda baik nilai dan traidisi, budaya  maupun  agama.  Tetap  hidup  saling mendukung  satu  sama  lain,  berinteraksi  dan berkomunikasi, sehingga dapat menerima perbedaan sebagai sesuatu yang memperkaya.
Prinsip  ketiga,  memupuk  apresiasi  dan tolerensi  dari  keragaman.  Pedoman  untuk perilaku  yang  mengelola  keragaman,  seperti yang  dijelaskan  oleh  Gary  Yukl  (Gary  Yukl, 2009, 500) yaitu:
1. Menetapkan  sebuah  contoh  dalam  perilaku pemimpin sendiri untuk apresiasi keragaman.
2. Mendorong  rasa  hormat  bagi  perbedaan individual.
3. Mempromosikan  pemahaman  akan  nilai, keyakinan dan tradisi berbeda.
4. Mendorong  dan  mendukung  orang  lain yang  berusaha  mempromosikan  toleransi keragaman.
5. Tidak  mendorong  penggunaan  stereotipe untuk menggambarkan orang.
6. Mengidentifikasikan  bias  keyakinan  dan harapan peran untuk wanita atau minoritas.
7. Menantang  orang  yang  membuat  komentar prasangka.
8. Berbicara untuk memprotes perlakuan yang tidak adil berdasarkan prasangka.
9. Mengambil tindakan disiplin untuk menghentikan  gangguan  pada  wanita  atau minoritas.
Dari gambaran perilaku toleransi keragaman,  dapat  dijelaskan  bahwa  harus  ada perubahan  diri  pemimpin  dan  kelompok  agama untuk  terus  menerus  menanamkan  nilai-nilai luhur  kemanusiaan,  nilai-nilai  bangsa  dan  nilai- nilai  etnis  (budaya).  Terdapat  perbedaan  dalam ajaran  agama  dengan  interpretasi  yang  berbeda, tetapi  itu  bukan  dijadikan  indikator  untuk menghancurkan kebersamaan. Seorang pemimpin agama yang transformasional  mampu merekonstruksi dan menyepakati nilai-nilai yang ada, sehingga  memberikan pengaruh  yang sama kepada semua umat beragama.
Prinsip  ketiga,  Menjalin  Interaksi  yang demokrasi  untuk  suatu  keputusan.  Perbedaan tidak bisa dihindari. Tetapi dapat diatasi dengan membangun  nuansa  kebersamaan  dalam  suatu interaksi  yang  demokrasi.  Demokrasi  dalam pengertian,  berlaku  adil,  jujur,  benar,  dan    juga tidak menjelekkan hal tertentu, untuk membenarkan kelompok agama tertentu.  Diperlukan adanya dialog untuk saling mempelajari  wawasan  yang  berbeda,  untuk saling  memperkaya  wawasan  yang  mungkin belum  diketahui.  Tujuan  dialog  bukanlah  untuk mengubah  keyakinan  pihak  lain,  juga  bukan untuk  membuktikan  bahwa  agama  seseorang salah.  Dialog  bahkan  bukan  permasalahan preferensi  atau  pilihan  bebas.  Setiap  dialog harus  didasarkan  pada  norma-norma  dan  nilai- nilai bersama.
Prinsip keempat, kepemimpinan transformasional  dalam  rekonstruksi  peran
agama,  pemimpin  dapat  membuka  diri  untuk menerima  bahwa  masyarakat  Indonesia  terdiri dari  individu-individu  yang  beragam  latar belakang  agama,  etnik,  bahasa,  dan  budaya, tetapi tetap memiliki hak untuk mengekspresikan  identitas  budayanya,  khusus agama secara demokratis. Membantu mengedepankan  kesempatan  yang  sama  dan penghilangan  diskriminasi  yang  tidak  adil. Menarik  idealisme  dan  nilai  moral  seperti kebebasan, keadilan, kedamaian, humaniterisme, bukan emosi dasar seperti ketakutan, kerakusan, kecemburuan atau kebencian.
Prinsip kelima, dalam menghadapi konflik  apapun  (termasuk  konflik  bernuasa agama)  kepemimpinan  transformasional  dapat mempengaruhi para pengikut untuk memobilisasi upaya kolektif dalam kerja adaptif. Mampu  memecahkan  masalah  secara  efektif, dengan mengenali inti kesepakatan dan perselisihan,  dan  mendorong  pengikut  untuk menemukan  solusi  integratif  bagi  konflik. Kepercayaan  dibangun  dengan  jujur  dan terbuka, mempertahankan tindakan tetap konsisten dengan nilai kebersamaan. Ketidakadilan  sosial  dan  ketidaksetaraan  harus dilawan kapan saja.
Dari kelima prinsip kepemimpinan transformasional  di  atas,  menunjukkan  betapa pentingnya peran
kepemimpinan transformasional  dalam  merekonstruksi  peran agama  di  Indonesia.  Bahwa,  (1)  Kepemimpinan transformasional    dalam  merekonstruksi  peran agama,  mampu  menciptakan  kerukunan  dalam kultur  masyarakat  yang  majemuk.                          (2) Kepemimpinan transformasional dalam merekonstruksi  peran  agama  dapat  berperan sebagai  sentral  dalam  hal  kultur  maupun
kehidupan  sosial  kemasyarakatannya  melalui nilai-nilai  luhur  yang  diajarkannya.  Nilai-nilai luhur  terfokus  pada  penghilangan  diskriminasi, penghindaran stereotipe dan pengurangan prasangka. Dan (3) Kepemimpinan
transformasional  dalam  merekonstruksi  peran agama, berperan untuk mengembangkan spiritual  yang  membantu  menuntun  umat beragama  agar  konsisten  dalam  menjaga
stabilitas  lingkungan,  serta  nilai  kemanusiaan yang mengajarkan manusia agar saling mengerti satu  sama  lain,  saling  bertenggang  rasa,  saling mengakui dan saling menerima, dalam kepelbagaian  perbedaan  yang  dimiliki  oleh masing-masing  kelompok  agama.  Bagaimana kelima  prinsip  kepemimpinan  transformasional dalam merekonstruksi peran agama di Indonesia bersinergi,  dapat  digambarkan  sebagai  berikut:

## Gambar 1. Lima Prinsip Kepemimpinan

## KESIMPULAN
Kepemimpinan  transformasional,  sangat dibutuhkan  untuk  merekonstruksi  peran  agama di  Indonesia.  Kepemimpinan  transformasional dengan  ciri  utama  perubahan  diri,  dapat mewujudkan  perilaku  pemimpin  agama  dalam mengembangkan kerangka pikir bahwa keberagaman dan perbedaan nilai-nilai,
keyakinan,  dan  norma perilaku  yang  melingkari kultur organisasi dan kehidupan beragama harus dihormati  dan  dihargai,  kemudian  dipersatukan dalam tujuan dan komitmen. Selalu mengembangkan  kompetensi  kepribadian  yang berakhlak  mulia,  dimana  demokrasi,  menjadi pijakan  utama  untuk  membangun  kebersamaan dan kesetaraan. Fokus penghilangan
diskriminasi, stereotipe dan penghilangan prasangka menjadi tindakan untuk meminimalisir  konflik  dan  kekerasan  dalam nuasa agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Banks James. (2008). Introduction to muticultural  education. Boston,  Mass: Pearson.
Banks,  J  (1993), Multicultural  eeducation: Historical  development,dimension,  and practice . Review of Research in Education.
——,  (1994), An  introduction  to  multicultural education , Needham Heights, MA.
Bass,  B.M.  and  Avolio,  B.J.  (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership, Sage:
Thousand Oaks.
Bennis,  W.G.  and  Nanus,  B.  (1985). Leaders: The  strategies  for  taking  charge .  New York: Harper and Row: New York.
Billings  Ladson-Gloria  &  David  Gillborn. (2004). Multicultural  education. New York, NY: Routledge Falmer.
Bryman, A. (1992). Charisma and leadership in organizations, London: Sage.
Burns,  J.M.  (1978). Leadership .  New  York:
Harper and Row.
Banks,  James  A.  and  Cherry  A.  McGee  Banks . (1997). Multicultural  education  issues and  perspectives.  3rd  ed.  Needham Heights,  MA:  Allyn  and  Bacon.  pp.  3-4.
Dikutip oleh Connecticut State Department  of  Education  dalam  situs resmi ttp://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a
=2681&q=320458 yang  diakses  pada tanggal 7 Januari 2011.
Cherry  A.  McGee  Banks  and  James  A.  Banks,
Equity Pedagogy: An Essential Component  of  Multicultural  Education, yang  ditulis  oleh  Lawrence  Erlbaum Associates  (Taylor  &  Francis  Group) dalam http://www.jstor.org
/stable/1476634 diakses  pada  12  Januari 2011.
Gollnick,  Donna  M.  (1983). Multicultural education in a pluralistik society . London:
The CV Mosby Company.
Noel  Jana.  (2000). Ntabel  selection  in multikultural. San Fansisco, CA:
McGraw-Hill.
Posner  Kouser.  (2002). Leadership  challenge. Tantangan  kepemimpinan. Edisi  Ketiga.
Jakarta: Erlangga.
Ruhulessi  Jhon.  (2007). Pluralisme  berwajah humanis. Ambon: LESMMU.
Yukl  Gary.  (2009). Kepemimpinan  dalam organisasi. Edisi  Kelima.  Jakarta:  PT Indeks.
Zamroni. (2011). Research multicultural education.  A  Reader.  Graduate  Program. The State University of Yogyakarta.
_______.  2011. Pendidikan  Demokrasi  pada Masyarakat  Multikultural. Jakarta:  Gavin Kalm Utama.
________.  2010a. The  implementation  of multicultural education. A Reader.
________.  2010b. A  conception  frame-work  of multicultural teachers education.
A. Reader.
________. 2008. Multicultural education. philosopy,  Theory  and  Practice. A Reader.