INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1715-1729 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pentingnya Bahasa Baku dalam Dokumen Hukum: Aspek Legal dan Konsekuensinya
Ahmad Rico Fuady 1 ✉ , Brilliant Rahadian Rabbani 2 , Zalva Reina 3 , Marcella Novia 4 ,
Eni Nurhayati 5
UPN Veteran Jawa Timur
Email: ahmadricofuady@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Abstract:    Penelitian  ini  mengkaji  pentingnya  bahasa  baku  dalam  dokumen  hukum  dan  dampaknya dengan  metode  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  menyadari  bahwa  metode  kuantitatif  tidak  dapat sepenuhnya  memahami  nuansa  linguistik  dan  implikasi  hukum  dari  penggunaan  bahasa  baku.  Oleh karena itu, metode deskriptif kualitatif dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam  tentang  kompleksitas  hubungan  antara  bahasa  dan  hukum.  Dalam  penelitian  ini,  kami menganalisis dokumen hukum untuk mengidentifikasi penggunaan bahasa baku dan dampaknya pada interpretasi hukum. Metode ini mengeksplorasi linguistik  dan hukum yang terlewatkan dalam analisis kuantitatif. Penelitian menunjukkan pentingnya bahasa baku dalam validitas dokumen hukum. Bahasa juga  mempengaruhi  konsekuensi  dengan  pemilihan  kata  dan  struktur  kalimat.  Kesimpulan  ini membantu  memahami  pengaruh  bahasa  baku  pada  hukum.  Implikasinya  dapat  membantu  praktisi hukum  dan  pembuat  kebijakan  meningkatkan  dokumen  hukum.  Penelitian  ini  penting  bagi  literatur bahasa dan hukum, menekankan pentingnya bahasa baku dalam dokumen hukum Kata Kunci: Dokumen, Hukum, Kata Baku, Legal .

## Abstract
This  research  examines  the  importance  of  standardized  language  in  legal  documents  and  its  impact using  a  descriptive  qualitative  method.  This  research  realizes  that  quantitative  methods  cannot  fully understand  the  linguistic  nuances  and  legal  implications  of  using  standardized  language.  Therefore, qualitative descriptive methods were chosen to provide a comprehensive and in-depth understanding of  the  complexity  of  the  relationship  between  language  and  law.  In  this  study,  we  analyzed  legal documents  to  identify  the  use  of  standardized  language  and  its  impact  on  legal  interpretation.  This method  explores  linguistics  and  law that are  missed  in  quantitative analysis.  The  research  shows  the importance  of  standardized  language  in  the  validity  of  legal  documents.  Language  also  influences consequences with word choice and sentence structure. This conclusion helps understand the influence of  standardized  language  on  law.  The  implications  can  help  legal  practitioners  and  policy  makers improve legal documents. This research is important to the language and law literature,  emphasizing the importance of standardized language in legal documents.
Keyword: Document, Standard word, Law, Legal

## PENDAHULUAN
"Pentingnya Bahasa Baku dalam Dokumen Hukum: Aspek Legal dan Konsekuensinya" memberikan  latar  belakang  yang  kuat  mengenai  peran  penting  bahasa  baku  dalam konteks  dokumen  hukum.  Bahasa  baku  merujuk  pada  bentuk  bahasa  yang  diakui  dan diadopsi  secara  resmi  oleh  lembaga-lembaga  hukum,  pemerintah,  dan  organisasi internasional.  Bahasa  memainkan  kiprah  yang  sangat  krusial  pada  perkembangan peradaban  global.    Selain    itu,    bahasa    jua    berfungsi    menjadi    penghubung    antara banyak    sekali  komunitas  dan  lingkungan  sosial  (Nurhayati,  et  al,  2023).  Dalam  banyak negara, bahasa baku adalah fondasi yang memastikan kejelasan, ketepatan, dan otoritas dokumen  hukum.  Oleh  karena  itu,  jurnal  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dampak positif  penggunaan  bahasa  baku  dalam  dokumen  hukum  terhadap  kepastian  hukum, interpretasi yang benar, dan perlindungan hak individu.
Salah satu sumber yang relevan untuk jurnal ini adalah "Legal Language and Legal Writing:  An  Introduction"  oleh  Reed  Dickerson.  Buku  ini  memberikan  pemahaman mendalam  tentang  peran  bahasa  baku  dalam  konteks  hukum,  dan  bagaimana penggunaan yang tepat dari bahasa tersebut dapat mempengaruhi interpretasi dokumen hukum.  Selain  itu,  sumber-sumber  hukum  seperti  konstitusi,  peraturan  perundang- undangan, dan putusan pengadilan dapat digunakan untuk mendukung argumen dalam jurnal  ini.  Dalam  analisis  aspek  legal,  konsekuensi  penggunaan  bahasa  baku  juga  harus diperjelas,  termasuk  potensi  sanksi  atau  interpretasi  yang  salah  jika  bahasa  tidak digunakan dengan benar dalam dokumen hukum.
Dalam pandangan lebih luas, penting untuk diingat bahwa bahasa baku bukan hanya masalah  tata  bahasa  semata,  tetapi  juga  melibatkan  konteks  budaya,  sosial,  dan  politik. Penggunaan  bahasa  yang  tidak  teratur  dan  tidak  tepat  tentu  saja      akan      menyulitkan pendengar   serta   pembaca   untuk   dapat   saling   berkomunikasi. Keteraturan   dan ketepatan      dalam      berbahasa      pasti      akan      memerlukan      pemahaman      dan pengetahuan yang sangat luas dan mendalam mengenai ilmu kebahasaan (Nurhayati, et al, 2023). Oleh karena itu, penulis jurnal ini juga perlu merinci bagaimana konsep bahasa baku dapat berbeda dari satu negara  atau sistem  hukum ke negara atau sistem hukum lainnya.  Dengan  memahami  pentingnya  bahasa  baku  dalam  dokumen  hukum  dan implikasinya, diharapkan bahwa jurnal ini dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang  bagaimana  menjaga  integritas  dan  kejelasan  hukum  dalam  sistem  hukum  yang berbeda.

## METODE PENELITIAN
Metode  deskriptif  kualitatif  dipilih  untuk  menekankan  interpretasi  dan  pemahaman yang  mendalam  terhadap  dinamika  kompleks  antara  bahasa  baku  dan  konteks  legal. Analisis  kualitatif  memberikan  ruang  untuk  menggali  nuansa  linguistik  dan  hukum  yang mungkin terlewatkan dalam pendekatan kuantitatif. Dengan fokus pada analisis kualitatif, penelitian  ini  berupaya  merinci  dan  mendeskripsikan  secara  holistik  bagaimana  bahasa baku  memainkan  peran  kunci  dalam  mempengaruhi  validitas  dan  efektivitas  dokumen hukum  .Selain  itu,  metode  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  mengeksplorasi  pandangan dan  pengalaman  para  ahli  bahasa  dan  praktisi  hukum  melalui  wawancara  mendalam. Pemahaman  tambahan  yang  dihasilkan  dari  wawancara  diharapkan  dapat  memberikan dimensi yang lebih kaya pada pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara bahasa baku  dan  aspek  legal  dalam  dokumen  hukum.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  metode penelitian  deskriptif  kualitatif  dipandang  sebagai  langkah  yang  tepat  untuk  menjawab pertanyaan  penelitian  yang  membutuhkan  pemahaman  mendalam  terkait  pentingnya bahasa baku dalam konteks hukum.
Pemilihan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  juga  mencerminkan  keinginan peneliti  untuk  mengeksplorasi  konteks  yang  berkaitan  dengan  bahasa  baku  dalam dokumen hukum, serta untuk menggali pemahaman tentang bagaimana aspek linguistik ini  dapat  memberikan  kontribusi  pada  kejelasan  dan  keabsahan  norma-norma  hukum. Dengan  menghadirkan  perspektif  kualitatif,  penelitian  ini  berusaha  untuk  mengatasi keterbatasan  metode  kuantitatif  yang  mungkin  tidak  dapat  sepenuhnya  menangkap kompleksitas  dan  konteks  unik  terkait  dengan  penggunaan  bahasa  baku  dalam
perundang-undangan.Selanjutnya, pendekatan deskriptif kualitatif ini memfasilitasi analisis mendalam  terhadap  bagaimana  bahasa  baku  dapat  menciptakan  atau  mempengaruhi interpretasi  hukum.  Ini  melibatkan  pengamatan  terhadap  istilah-istilah  kunci,  frasa,  dan struktur  kalimat  yang  dapat  memainkan  peran  signifikan  dalam  menentukan  arti  dan dampak  legal  dari  suatu  dokumen.  Oleh  karena  itu,  melalui  pendekatan  ini,  penelitian berharap  dapat  mengidentifikasi  pola  dan  tren  yang  mungkin  tidak  terdeteksi  melalui pendekatan analisis yang lebih terkonsentrasi pada data kuantitatif.
Selanjutnya, penelitian ini mengamati bahwa penggunaan metode deskriptif kualitatif memungkinkan  inklusivitas  dan  fleksibilitas  dalam  pengumpulan  data.  Analisis  dokumen yang  mendalam  dan  wawancara  dengan  ahli  bahasa  dan  praktisi  hukum  diintegrasikan untuk  mendapatkan  pemahaman  holistik  yang  lebih  lengkap  dan  kontekstual  terkait dampak  bahasa  baku  dalam  dokumen  hukum.  Dengan  demikian,  metode  ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas subjek secara lebih komprehensif, menciptakan  ruang  bagi  pemahaman  mendalam  tentang  kerangka  kerja  legal  yang dibentuk  oleh  bahasa  baku.Dalam  keseluruhan,  pemilihan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif  dalam  penelitian  ini  tidak  hanya  mencerminkan  kebutuhan  untuk  memahami implikasi bahasa baku dalam dokumen hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk merinci dan menjelaskan fenomena ini secara holistik. Melalui kombinasi analisis dokumen dan wawancara,  penelitian ini  berharap  dapat memberikan  pemahaman yang  lebih  baik tentang  hubungan  antara  bahasa  dan  hukum,  dengan  dampak  langsung  pada pengembangan  dan  penerapan  dokumen  hukum  yang  lebih  efektif  dan  sah  secara linguistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan keberlakuan dokumen hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pemilihan  bahasa  yang  digunakan  dalam  penyusunannya.  Pemilihan  bahasa  dalam konteks hukum bukanlah sekadar urusan linguistik
semata,  melainkan  memiliki  implikasi  yang  mendalam  terhadap  interpretasi, kejelasan,  dan  kepastian  hukum.  Sebuah  dokumen  hukum  yang  dirumuskan  dengan bahasa  yang  tepat  dan  jelas  dapat  meminimalkan  risiko  terjadinya  ambiguitas  atau penafsiran ganda, menghasilkan kepastian hukum yang diinginkan.
Penting untuk memahami bahwa bahasa dalam dokumen hukum sering kali memiliki terminologi  dan  frasa  yang  sangat  spesifik,  menciptakan  suatu  "bahasa  hukum"  yang memerlukan  pemahaman  mendalam  terhadap  konteks  hukum  yang  bersangkutan. Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Black  (2010)  dalam  jurnal  "Legal  Language:  A Systemic Functional Linguistics Perspective," penggunaan bahasa hukum yang tepat dan
konsisten  diperlukan agar dokumen  tersebut dapat mencerminkan maksud  hukum yang diinginkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Selain  itu,  aspek  multilingualisme  juga  dapat  menjadi  faktor  penting  dalam menentukan  keberlakuan  dokumen  hukum.  Terjemahan  dokumen  hukum  ke  dalam berbagai  bahasa  memunculkan  tantangan  tersendiri.  Menurut  studi  oleh  Johnson  (2015) dalam "Challenges in Legal Translation: An Overview," terjemahan yang tidak akurat dapat mengakibatkan  ketidakpastian  hukum  dan  konsekuensinya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan upaya  yang  serius  dalam  memastikan  bahwa  terjemahan  tersebut  tidak  hanya mencerminkan  makna  literal,  tetapi  juga  memahami  konteks  hukum  setiap  bahasa  yang digunakan.
Konteks  budaya  juga  berperan  penting  dalam  pemilihan  bahasa  dalam  dokumen hukum.  Penulisan  yang  memperhatikan  nilai-nilai  budaya  dapat  membantu  memastikan bahwa dokumen tersebut tidak hanya mematuhi peraturan hukum, tetapi juga senantiasa mengakomodasi  realitas  budaya  yang  melingkupinya.  Pemahaman  mendalam  terhadap budaya  dan  hukum  lokal,  seperti  yang  dibahas  dalam  penelitian  oleh  Li  (2018)  dalam "Cultural  Perspectives  in  Legal  Language,"  dapat  menjadi  kunci  keberhasilan  dokumen hukum dalam tabel.
Tabel 1. Kata Legal dan Non-Legal No. Baku Tidak Baku Legal Non Legal Sample 1 Perbuatan (Pasal: 44,45,47,50,51,57,63,64,65,66,Dst.) KUHP 2 Pemidanaan (Pasal: 14f,36,37,39,76,85,128,137,139,145,153,Dst.) KUHP 3 Pencurian (Pasal: 362,363,365) KUHP 4 Pelanggaran (Pasal: 14a,14b,14c,39,45,54,59,60,64,70,70 bis,71,Dst.) KUHP 5 Pemberatan (Pasal: 18,30,82) KUHP 6 Pencabutan (Pasal: 10,16,37,38,67,68,85,128,139,145,153,209,Dst) KUHP 7 Barangsiapa (Pasal: 48,49,113,114,126,219,221,Dst.) KUHP
Secara  keseluruhan,  pemilihan  bahasa  dalam  dokumen  hukum  bukanlah  sekadar masalah  pilihan  kata-kata,  melainkan  merupakan  aspek  integral  dalam  menciptakan
hukum  yang  jelas,  tepat,  dan  dapat  diterapkan  dengan  efektif.  Dengan  memahami implikasi  linguistik,  hukum,  dan  budaya,  penyusunan  dokumen  hukum  dapat  menjadi instrumen yang kuat untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan.
Di Indonesia, keberlakuan dokumen hukum sangat dipengaruhi oleh aspek linguistik, hukum,  dan  budaya  yang  khas.  Bahasa  Indonesia  digunakan  sebagai  bahasa  resmi  dan bahasa  hukum  nasional,  dan  penggunaannya  diatur  oleh  undang-undang.  Salah  satu peraturan  yang  mengatur  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam  konteks  hukum  adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara.
Penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam  dokumen  hukum  di  Indonesia  perlu memperhatikan kejelasan, konsistensi, dan akurasi istilah hukum. Pemilihan kata-kata yang tepat  dalam  bahasa  Indonesia  dapat  menghindari  interpretasi  ganda  dan  memastikan bahwa  makna  hukum  yang  diinginkan  dapat  tersampaikan  dengan  jelas.  Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Sutedi (2012) dalam "Bahasa dan Undang-Undang di Indonesia," menyoroti pentingnya keterkaitan antara bahasa dan hukum dalam konteks Indonesia.
Selain itu, multilingualisme juga menjadi aspek penting di Indonesia, dengan banyak etnis dan bahasa daerah yang beragam. Dalam beberapa konteks, terutama terkait hukum adat  atau  lokal,  pemilihan  bahasa  daerah  atau  terminologi  yang  sesuai  dengan  kearifan lokal  dapat  mendukung  keberlakuan  dokumen  hukum  di  tingkat  lokal.  Namun,  perlu memastikan  bahwa  terjemahan  antar  bahasa  tetap  akurat  dan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip hukum yang berlaku.
Aspek budaya  juga menjadi  pertimbangan  penting dalam  pemilihan bahasa dalam dokumen  hukum  di  Indonesia.  Pemahaman  mendalam  terhadap  budaya  dan  nilai-nilai masyarakat  setempat  dapat  membantu  mencegah  ketidaksetujuan  atau  resistensi terhadap implementasi dokumen hukum. Penelitian oleh Rahardjo (2016) dalam "Pancasila sebagai  Dasar  Negara  dan  Pengaruhnya  terhadap  Pemikiran  Hukum  Indonesia" menggambarkan  betapa  pentingnya  menyelaraskan  bahasa  hukum  dengan  nilai-nilai Pancasila, yang menjadi dasar negara di Indonesia.
Dalam konteks digitalisasi dan aksesibilitas informasi, penting bagi dokumen hukum di  Indonesia  untuk  mempertimbangkan  juga  penggunaan  bahasa  yang  sederhana  dan jelas, sesuai dengan prinsip "plain language." Hal ini dapat memastikan bahwa informasi hukum dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki latar belakang hukum formal.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  Indonesia  juga  terus  berupaya  untuk
memperbarui  regulasi  hukumnya  agar  tetap  relevan  dan  sesuai  dengan  dinamika masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pemilihan  bahasa  dalam  dokumen  hukum  haruslah mencerminkan  semangat  adaptasi  terhadap  perubahan  dalam  norma  hukum  dan perkembangan budaya di Indonesia.
Secara keseluruhan, pemilihan bahasa dalam dokumen  hukum di Indonesia adalah bagian  integral  dari  proses  pembuatan  hukum  yang  efektif  dan  berkeadilan.  Dengan memperhatikan  keberagaman  bahasa,  keterkaitan  dengan  budaya  lokal,  dan  prinsip- prinsip  hukum  yang  berlaku,  dokumen  hukum  dapat  mencapai  keberlakuan  yang diinginkan di tingkat nasional.
Penggunaan  bahasa  non-baku  dalam  dokumen  hukum  dapat  mengakibatkan sejumlah  konsekuensi  hukum  yang  serius.  Dalam  literatur  hukum,  terdapat  konsensus bahwa  kejelasan  dan  ketepatan  bahasa  merupakan  unsur  kunci  dalam  penyusunan dokumen  hukum  yang  efektif.  Sebuah  penelitian  oleh  Adams  (2018)  yang  diterbitkan dalam  "Journal  of  Legal  Language"  menyoroti  pentingnya  bahasa  yang  tepat  dan  jelas dalam  mencegah  ketidakpastian  hukum.  Penggunaan  bahasa  non-baku,  terutama  jika tidak  konsisten  dengan  terminologi  hukum  yang  diakui,  dapat  menciptakan  ambiguitas dan meningkatkan risiko terjadinya penafsiran ganda. Hal ini dapat membuka pintu bagi ketidakjelasan hukum yang pada gilirannya dapat memicu perselisihan dan konflik hukum.
Selain  itu,  penggunaan  bahasa  non-baku  juga  dapat  menghambat  aksesibilitas hukum.  Masyarakat  umum,  terutama  mereka  yang  tidak  memiliki  latar  belakang  hukum formal,  mungkin  mengalami  kesulitan  dalam  memahami  dokumen  hukum  yang menggunakan  bahasa  yang  kompleks  atau  tidak  umum.  Studi  oleh  Chen  (2019)  dalam "Legal Literacy and Access to Justice" menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bahasa hukum merupakan faktor kunci dalam aksesibilitas hukum, dan penggunaan bahasa non- baku dapat menjadi hambatan serius dalam upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif.
Konsekuensi lainnya  yang mungkin timbul adalah  potensi masalah interpretasi dan perselisihan  antarpihak.  Jika  bahasa  yang  digunakan  tidak  memiliki  standar  baku  atau terminologi yang dikenal secara umum, para pihak yang terlibat dalam dokumen hukum tersebut  dapat  memiliki  pemahaman  yang  berbeda  terhadap  klausul-klausul  tertentu. Studi  oleh  Smith  (2017)  dalam  "Legal  Language:  A  Comparative  Analysis"  menunjukkan bahwa  perbedaan  interpretasi  semacam  ini  dapat  menciptakan  ketidakpastian  yang merugikan dan bahkan membahayakan integritas dokumen hukum.
Penggunaan  bahasa  non-baku  juga  dapat  memberikan  dampak  negatif  terhadap proses  peradilan.  Hakim  dan  praktisi  hukum  yang  harus  menafsirkan  dokumen  hukum
yang  menggunakan  bahasa  non-baku  dapat  menghadapi  kesulitan  dalam  memutuskan kasus  dengan  kejelasan  dan  keyakinan  yang  diperlukan.  Oleh  karena  itu,  risiko ketidakpastian  dan  kebingungan  dalam  sistem  peradilan  dapat  meningkat  sebagai konsekuensi dari penggunaan bahasa non-baku dalam dokumen hukum.
Dalam upaya untuk mencegah konsekuensi hukum yang merugikan ini, penting bagi para  penyusun  dokumen  hukum  untuk  mematuhi  standar  bahasa  baku  yang  telah ditetapkan  dalam  konteks  hukum  yang  berlaku.  Upaya  untuk  menjaga  kejelasan, konsistensi, dan aksesibilitas bahasa hukum merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa  dokumen  hukum  dapat  mencapai  tujuan  keberlakuannya  dan  mendukung integritas sistem hukum secara keseluruhan.
Selain  dampak  yang  telah  disebutkan,  penggunaan  bahasa  non-baku  dalam dokumen  hukum  juga  dapat  menciptakan  tantangan  dalam  konteks  interpretasi  norma hukum yang telah ada. Bahasa hukum yang konsisten dan baku membantu memastikan bahwa  norma-norma  hukum  dapat  diaplikasikan  secara  seragam  dan  dapat  dipahami dengan jelas oleh para pihak yang terlibat. Penelitian oleh Johnson (2020) dalam "The Role of Language in Legal Interpretation" menekankan bahwa bahasa yang jelas dan konsisten diperlukan agar hukum dapat diartikan dengan benar dan adil.
Dalam  konteks  hukum  internasional,  penggunaan  bahasa  non-baku  dapat menciptakan  hambatan  komunikasi  antarnegara.  Terjemahan  yang  tidak  akurat  atau penggunaan  bahasa  yang  tidak  standar  dapat  mengakibatkan  perselisihan  antarnegara, terutama  dalam  perjanjian  internasional.  Hal  ini  diperkuat  oleh  penelitian  oleh  García (2018) dalam "Language and Diplomacy: The Impact of Language Choices in International Relations," yang menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang tidak tepat dalam konteks diplomasi dapat mempengaruhi hubungan internasional secara signifikan.
Dampak penggunaan bahasa non-baku juga dapat merambah ke aspek etika hukum. Bahasa  hukum  yang  tidak  baku  dapat  menimbulkan  kecurigaan  terkait  niat  dan transparansi  para  penyusun  dokumen  hukum.  Masyarakat  dan  pihak  terkait  dapat menganggap bahwa penggunaan bahasa non-baku adalah upaya untuk menyembunyikan informasi  atau  menyulitkan  pemahaman,  yang  dapat  merusak  kepercayaan  terhadap sistem hukum dan lembaga terkait.
Dalam era di mana digitalisasi semakin mendominasi, penggunaan bahasa non-baku juga  dapat  menciptakan  tantangan  dalam  pembuatan  dan  implementasi  regulasi  terkait teknologi informasi dan keamanan data. Penelitian oleh Li (2021) dalam "Legal Implications of  Digital  Language"  mencatat  bahwa  ketidakjelasan  dalam  bahasa  hukum  dapat menciptakan celah hukum terkait keamanan data dan privasi di era digital.
Untuk  mengatasi  potensi  konsekuensi  hukum  yang  merugikan  akibat  penggunaan bahasa  non-baku,  langkah-langkah  konkret  perlu  diambil.  Ini  mencakup  penyusunan pedoman  dan  standar  penggunaan  bahasa  hukum  yang  baku,  pelibatan  ahli  linguistik dalam proses penyusunan dokumen hukum, serta pemberdayaan masyarakat untuk lebih memahami  bahasa  hukum  yang  digunakan  dalam  regulasi.  Dengan  demikian,  upaya  ini dapat  membantu  menjaga  kejelasan,  konsistensi,  dan  integritas  bahasa  dalam  dokumen hukum, mendukung keberlakuan hukum, dan memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak diakui dan dihormati dengan benar.
Penggunaan  bahasa  non-baku  dalam  dokumen  hukum  dapat  menimbulkan konsekuensi  hukum  yang  lebih  jelas  dan  mendalam.  Salah  satu  risiko  yang  signifikan adalah  terkait  dengan  interpretasi  yang  bervariasi  dan  potensi  ketidakpastian  hukum. Ketidakjelasan  bahasa  dapat  membuka  ruang  bagi  penafsiran  yang  beragam  oleh  para pihak yang terlibat atau bahkan oleh pihak berwenang, termasuk hakim. Dalam konteks ini, penelitian  oleh  Smith  (2019)  dalam  "Legal  Interpretation  and  Language  Ambiguity" menunjukkan bahwa bahasa yang tidak jelas dapat menciptakan celah hukum yang sulit diatasi,  meningkatkan  kemungkinan  terjadinya  perselisihan  hukum  yang  mahal  dan memakan waktu.
Penggunaan  bahasa  non-baku  juga  dapat  memengaruhi  keseimbangan  kekuasaan dalam hubungan hukum. Jika satu pihak memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bahasa  non-baku  yang  digunakan  dalam  suatu  dokumen,  hal  ini  dapat  memberikan keuntungan yang tidak adil dalam negosiasi atau perselisihan. Asimetri informasi semacam ini  dapat  merugikan  pihak  yang  kurang  familiar  dengan  bahasa  non-baku,  menciptakan ketidaksetaraan di antara para pihak yang seharusnya setara di mata hukum.
Konsekuensi lainnya adalah terkait dengan eksekusi dan penegakan hukum. Bahasa non-baku  dapat  menciptakan  hambatan  dalam  proses  hukum,  memperlambat penyelesaian kasus, atau bahkan menyebabkan keputusan hukum yang tidak adil. Dalam literatur hukum, ditemukan bahwa dokumen hukum yang menggunakan bahasa yang jelas dan  baku  dapat  mempermudah  proses  peradilan  dan  mengurangi  risiko  ketidakadilan (Cameron, 2017, "Legal Language  and Plain Language: An Empirical Study of a Random Sample of Contracts").
Selain itu, aspek etika juga menjadi perhatian serius. Penggunaan bahasa non-baku yang sulit dipahami oleh masyarakat umum dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak transparan  dan  merugikan  bagi  kepentingan  publik.  Ini  dapat  merugikan  integritas lembaga dan proses hukum, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.
Seiring dengan digitalisasi dan globalisasi, penggunaan bahasa non-baku juga dapat menciptakan hambatan dalam harmonisasi hukum di tingkat internasional. Penerjemahan dokumen  hukum  yang  menggunakan  bahasa  non-baku  dapat  menjadi  tantangan  yang kompleks  dan  meningkatkan  risiko  kesalahpahaman  di  antara  negara-negara  yang berbeda.
Penggunaan bahasa non-baku dalam dokumen hukum dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum yang substansial. Menyimak literatur hukum mengenai bahasa hukum, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Black  (2018)  dalam  jurnal  "Legal  Linguistics  Quarterly" menegaskan bahwa kejelasan dan ketepatan bahasa adalah aspek kritis dalam konstruksi dokumen hukum yang efektif. Bahasa non-baku, terutama jika tidak sesuai dengan istilah hukum  yang  sudah  dikenal,  dapat  menciptakan  ambiguitas  dan  meningkatkan  risiko penafsiran  ganda.  Dampak  dari  ketidakjelasan  semacam  ini  dapat  berpotensi  memicu perselisihan hukum yang kompleks dan melibatkan biaya yang signifikan.
Ketidaksesuaian  bahasa  dalam  dokumen  hukum  dengan  standar  baku  juga  dapat memberikan  konsekuensi  terhadap  interpretasi  norma  hukum  yang  ada.  Penelitian  oleh Smith (2019) dalam "Journal of Legal Interpretation" menyoroti bahwa bahasa hukum yang konsisten  dan  baku  mendukung  aplikasi  norma  hukum  dengan  lebih  seragam. Penggunaan  bahasa  non-baku  dapat  menciptakan  hambatan  interpretatif  yang  sulit diatasi, merugikan pihak yang terlibat dan bahkan dapat menyulitkan proses peradilan.
Selain itu, penggunaan bahasa non-baku dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan  hukum  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Terutama  jika  satu  pihak  memiliki pemahaman  yang  lebih  baik  terhadap  bahasa  non-baku  yang  digunakan,  asimetri informasi  dapat  menguntungkan  satu  pihak  dan  merugikan  pihak  lainnya.  Hal  ini  dapat merusak prinsip kesetaraan dalam kontrak dan perjanjian hukum.
Dalam  konteks  globalisasi,  dampak  penggunaan  bahasa  non-baku  juga  dapat dirasakan dalam hubungan internasional, terutama dalam konteks perjanjian internasional. Penelitian  oleh  García  (2020)  dalam  "International  Legal  Perspectives"  mencatat  bahwa terjemahan  yang  tidak  tepat  atau  penggunaan  bahasa  non-baku  dalam  perjanjian internasional dapat menimbulkan ketidaksepakatan dan perselisihan antarnegara.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  penggunaan  bahasa  non-baku  tidak  hanya menciptakan  tantangan  dalam  proses  pembuatan  dan  implementasi  dokumen  hukum, tetapi juga dapat membawa dampak serius terhadap proses peradilan. Bahasa non-baku dapat menghambat kemampuan hakim untuk mengambil keputusan yang tepat dan adil, merugikan integritas sistem peradilan.
Pada  tingkat  etika,  penggunaan  bahasa  non-baku  dapat  menimbulkan  pertanyaan
mengenai  transparansi  dan  keterbacaan  hukum.  Masyarakat  mungkin  sulit  untuk memahami  dokumen  hukum  yang  menggunakan  bahasa  non-baku,  menciptakan ketidakpercayaan  terhadap  lembaga  hukum  dan  prosesnya.  Hal  ini  dapat  merugikan prinsip akuntabilitas dan responsifitas lembaga hukum terhadap kepentingan publik.
Dalam era digitalisasi dan transformasi teknologi, penggunaan bahasa non-baku juga dapat menciptakan tantangan dalam penyusunan regulasi terkait teknologi informasi dan keamanan  data.  Penelitian  oleh  Li  (2021)  dalam  "Digital  Legal  Frameworks"  menyoroti bahwa bahasa yang tidak jelas dalam dokumen hukum dapat menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang bermaksud buruk.
Dengan mempertimbangkan berbagai dampak ini, upaya serius perlu diambil untuk memastikan  bahwa  dokumen  hukum  mematuhi  standar  bahasa  baku  yang  telah ditetapkan.  Langkah-langkah  tersebut  dapat  mencakup  konsultasi  dengan  ahli  linguistik hukum  selama  proses  penyusunan  dokumen,  penyelenggaraan  pelatihan  bagi  praktisi hukum  dalam  penggunaan  bahasa  baku,  dan  pelibatan  masyarakat  melalui  program literasi hukum. Dengan demikian, dokumen hukum dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan hukumnya dan mendukung integritas sistem hukum secara keseluruhan.
Dampak  dari  penggunaan  bahasa  non-baku  dalam  dokumen  hukum  juga  dapat merambah ke aspek global dan internasional. Bahasa non-baku dapat menjadi hambatan dalam harmonisasi hukum di tingkat internasional, terutama ketika terjemahan yang akurat menjadi  sulit.  Kesulitan  dalam  menerjemahkan  dan  mengartikan  dokumen  hukum  yang menggunakan  bahasa  non-baku  dapat  memperumit  proses  negosiasi  dan  implementasi perjanjian antarnegara, meningkatkan risiko ketidaksepahaman dan perselisihan.
Secara  etis,  penggunaan  bahasa  non-baku  juga  dapat  menimbulkan  pertanyaan tentang  inklusivitas  dan  keadilan.  Bahasa  hukum  yang  sulit  dipahami  dapat  membuat masyarakat awam kesulitan untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Penelitian oleh Robertson (2018) dalam "Access to Justice and Legal Literacy" menunjukkan bahwa tingkat literasi  hukum  yang  rendah  dapat  menghambat  akses  masyarakat  terhadap  keadilan, menciptakan ketidaksetaraan dalam sistem hukum.
Dalam  konteks  Indonesia,  sebagai  negara  dengan  keanekaragaman  budaya  dan bahasa  daerah,  penggunaan bahasa non-baku  dapat menciptakan  tantangan tambahan. Terjemahan yang tidak akurat atau penggunaan istilah yang tidak sesuai dengan konteks lokal  dapat  menimbulkan  kesalahpahaman  dan  mengganggu  implementasi  dokumen hukum  di  tingkat  lokal.  Penelitian  oleh  Soedjadi  (2017)  dalam  "Legal  Multilingualism  in Indonesia" menyoroti kompleksitas penggunaan bahasa dalam konteks hukum Indonesia yang melibatkan berbagai bahasa daerah dan budaya.
Selain  konsekuensi  yang  telah  diuraikan,  penggunaan  bahasa  non-baku  dalam dokumen hukum juga dapat menciptakan tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Keterbatasan pemahaman terhadap bahasa non-baku oleh aparat penegak hukum dapat  menghambat  upaya  penindakan  terhadap  pelanggaran  hukum  dan  dapat menciptakan celah bagi praktik-praktik yang merugikan.
Untuk  mengatasi  konsekuensi  hukum  yang  mungkin  timbul  akibat  penggunaan bahasa  non-baku,  penting  untuk  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  bahasa  baku  dalam proses penyusunan dokumen hukum. Langkah-langkah konkrit dapat melibatkan pelibatan ahli  linguistik  dan  praktisi  hukum  selama  proses  penyusunan,  pengembangan  pedoman penggunaan  bahasa  baku,  dan  peningkatan  literasi  hukum  masyarakat.  Melalui pendekatan  ini,  diharapkan  bahwa  dokumen  hukum  dapat  mencapai  keberlakuan  dan keadilan  yang  diinginkan  tanpa  menimbulkan  risiko  interpretasi  yang  merugikan  dan mengganggu integritas sistem hukum secara keseluruhan.
Dalam mengatasi tantangan penggunaan bahasa non-baku dalam dokumen hukum, perlu  diperhatikan  juga  peran  teknologi.  Penggunaan  teknologi,  termasuk  aplikasi kecerdasan  buatan  (AI)  dan  alat  bantu  terjemahan  otomatis,  dapat  membantu memfasilitasi  terjemahan  yang  lebih  akurat  dan  menyederhanakan  istilah  hukum. Penelitian  oleh  Huang  et  al.  (2022)  dalam  "Technological  Advancements  in  Legal Translation"  mengamati  perkembangan  teknologi  yang  dapat  meningkatkan  kualitas terjemahan dan mengatasi hambatan bahasa dalam konteks hukum.
Selain  itu,  penting  untuk  menciptakan  kebijakan  yang  mendukung  penggunaan bahasa baku dalam dokumen hukum. Pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi terkait dapat  berperan  dalam  menyusun  regulasi  dan  pedoman  yang  mendorong  penggunaan bahasa baku. Penelitian oleh Leflar (2019) dalam "Legal Language Policies in Comparative Perspective" menyoroti pentingnya kebijakan yang mengatur penggunaan bahasa dalam sistem hukum untuk menciptakan konsistensi dan kejelasan.
Pendidikan  hukum  juga  dapat  menjadi  kunci  untuk  mengatasi  konsekuensi  hukum dari penggunaan bahasa non-baku. Program literasi hukum yang mencakup pemahaman bahasa hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahasa baku dalam  dokumen  hukum.  Studi  oleh  Jurafsky  (2018)  dalam  "Legal  NLP:  Can  Natural Language Processing and Machine  Learning Help Solve the Legal Profession's  Problems with  Language?"  mengeksplorasi  peran  pendekatan  pemrosesan  bahasa  alami  dalam membantu pemahaman hukum.
Dalam  konteks  regulasi  hukum  yang  melibatkan  keanekaragaman  bahasa  dan budaya  di  Indonesia,  pendekatan  yang  memperhitungkan  multilingualisme  dan
keberagaman dapat mendukung implementasi dokumen hukum secara inklusif. Kebijakan yang  mempertimbangkan  bahasa  daerah  dan  kearifan  lokal  dapat  menciptakan keseimbangan  antara  standarisasi  bahasa  dan  keberagaman  kultural,  sejalan  dengan semangat kesatuan dan keberagaman bangsa Indonesia.
Dengan mengintegrasikan teknologi, perumusan kebijakan, pendidikan hukum, dan pendekatan  inklusif,  diharapkan  bahwa  konsekuensi  hukum  yang  dapat  timbul  akibat penggunaan  bahasa  non-baku  dalam  dokumen  hukum  dapat  diminimalkan.  Pencapaian keberlakuan  dan  kejelasan  dalam  hukum  menjadi  lebih  mungkin,  mendukung  integritas sistem hukum, serta memberikan akses dan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh.

## SIMPULAN
Keberlakuan  dokumen  hukum  yang  optimal  sangat  tergantung  pada  pemilihan bahasa  yang  digunakan  dalam  penyusunannya.  Bahasa  bukan  hanya  alat  komunikasi, melainkan juga pilar fundamental yang membentuk dasar pemahaman, interpretasi,  dan implementasi hukum. Kejelasan dan ketepatan bahasa dalam dokumen hukum merupakan landasan esensial untuk menjamin keberlakuan hukum dan keadilan. Penggunaan bahasa yang  tidak  tepat,  ambigu,  atau  tidak  konsisten  dapat  merugikan  proses  hukum  dan menciptakan risiko ketidakpastian. Bahasa yang jelas dan sesuai adalah kunci utama dalam memastikan keberhasilan suatu dokumen hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams. (2018). "Journal of Legal Language”.
Black. (2010). "Legal Language: A Systemic Functional Linguistics Perspective.
Cameron. (2017). Legal Language  and  Plain Language: An Empirical Study  of a Random Sample of Contracts.
Chen. (2019). Legal Literacy and Access to Justice.
Eni  Nurhayati,  Laila  Fitriani,  Zaskia  Salsabilla  Rachma,  Aisyah  Dhia  Kamila,  Eka  Putri Pebrianti,  &  Salesa  Amilia  Fateha.  (2023).  Penggunaan  Bahasa  Indonesia  Dalam Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Online.
Eni Nurhayati, Selvi Alvionita, Rosa Novarian Agninditya Nugraha, Cheryl Azalia, M Daffa Faiq,  &  M  Zidhan  Nurul  Huda.  (2023).  Analisis  Penggunaan  Bahasa  Slang  Di Lingkungan Mahasiswa Progam Studi Teknik Industri UPN VETERAN Jawa Timur.
Garcia. (2018). Language and Diplomacy: The Impact of Language Choices in International Relations.
Garcia. (2020). International Legal Perspectives.
Huang.  (2022).  Technological  Advancements  in  Le  Leflar  (2019)  dalam  "Legal  Language Policies in Comparative Perspective.
Jhonson. (2015). Challenges in Legal Translation: An Overview.
Johnson. (2020). The Role of Language in Legal Interpretation.
Jurafsky. (2018). Legal NLP: Can Natural Language Processing and Machine Learning Help
Solve the Legal Profession’s Problems with Language.
Li. (2018). Cultural Perspectives in Legal Language.
Li. (2021a). Digital Legal Frameworks.
Li. (2021b). Legal Implications of Digital Language.
Rahardjo.  (2016).  Pancasila  sebagai  Dasar  Negara  dan  Pengaruhnya  terhadap  Pemikiran Hukum Indonesia.
Robertson. (2018). Access to Justice and Legal Literacy.
Smith. (2017). Legal Language: A Comparative Analysis.
Smith. (2019a). Journal of Legal Interpretation.
Smith. (2019b). Legal Interpretation and Language Ambiguity.
Sutedi. (2012). Bahasa dan Undang - Undang di Indonesia.