Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jl. Soedarto SH, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139 Email:  teguhyuwono.undip2020@gmail.com.

## POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik
Vol.11, No. 2, 2020 doi: 10.14710/politika.11.2.2020.148-162

## Semua  Berawal  dari  IT:  Terobosan  Banyuwangi  dalam Menata Ulang Tatakelola Pemerintahan
Teguh Yuwono 1 , Laila Kholid Alfirdaus 2 , D. Ghulam Manar 3
1,2,3 Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro
Recieved: 3 Agustus 2020 Revised: 7 Agustus 2020 Published: 20 Oktober 2020
Keywords: informasi dan teknologi; inovasi; tata kelola pemerintahan

## Pendahuluan
rtikel ini membahas inovasi IT ( Information and Technology ) yang dilakukan pemerintah  Banyuwangi  di  bawah  kepemimpinan  Bupati  Abdullah Azwar  Anas  (2010-2015  dan  2015-2020)  yang  menjadi  jantung penataulangan  tata  kelola  pemerintahan  di  daerah  tersebut.  Menariknya,  kami berargumen,  inovasi  IT  tidak  hanya  berhenti  sebagai  instrumen  yang  memperbaiki kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Lebih dari itu, inovasi IT menjadi pemicu bagi inovasi-inovasi di bidang lain di Kabupaten Banyuwangi.
Sudah  ada  beberapa  tulisan  yang  mendiskusikan  terobosan  pemerintah Banyuwangi  di  bawah  kepemimpinan  Azwar  Anas.  Sebagai  contoh  adalah  diskusi
A
Abstrak : Tidak ada yang meragukan bahwa IT ( Information and Technology ) adalah kunci dalam menyambut perubahan 4.0 yang dipandang telah mendisrupsi banyak hal. Namun demikian, tidak banyak unit-unit pemerintahan yang secara cepat beradaptasi dengan situasi  baru.  Di  tengah  respon  yang  cukup  kalang-kabut  oleh  pemerintah,  baik  di tingkat  pusat  maupun  daerah,  Banyuwangi  relatif  mampu  melakukan  penyesuaian diri  dengan  perubahan-perubahan  baru  yang  berlandaskan Internet-of-Thing  (IoT) . Tentu saja, Banyuwangi tidak sedang menuju untuk menjadi seperti Silicon Valley, Amerika Serikat, yang telah lama dikenal sebagai episentrum bisnis-bisnis IT global. Banyuwangi  masih  sebatas  gesit  dalam  memanfaatkan  keterbukaan  akses  dan informasi  untuk  masuk  ke  dalam  alur  bisnis  berbasis  IT  yang  semakin  ekspansif. Dampak dari kecepatan penyesuaian diri tersebut telah berhasil mengubah banyak hal menjadi lebih baik di masyarakat, baik secara ekonomi, pelayanan publik, maupun pendidikan. Hasil penelitian penulis selama tahun 2019 menunjukkan bahwa inovasi IT oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi jantung bagi perubahan banyak aspek kehidupan di sana. Inovasi ini kemudian merangsang lahirnya inovasi baru di banyak hal lainnya
tentang Smart Kampung yang dilihat sebagai inovasi pelayanan publik di level lokal Aji &  Dharmawan;  Wahono  (2018  &  2016),  inovasi  kesehatan  berbasis  IT  (Asmara  & Rahayu 2019 & 2020), pelayanan aduan berbasis IT (Widodo, 2019). Tulisan-tulisan ini memberikan informasi tentang berbagai keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi Pemerintah  Banyuwangi  mendorong  terobosan-terobosan  pelayanan  berbasis  IT. Deretan  penelitian  terdahulu  tersebut  memberi  informasi  penting  terkait  ranah-ranah inovasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Namun  demikian,  belum  banyak  kajian  yang  mengaitkan  berbagai  terobosan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  dalam  satu  benang  merah tertentu,  sehingga  akan  memudahkan  publik  untuk  membayangkan  bagaimana terobosan itu dilakukan dan memungkinkan untuk diaplikasikan di tempat lain. Tulisan ini  mencoba  mengisi  kekosongan  tersebut  dengan  memfokuskan  diskusi  pada  kajian inovasi IT dalam pemerintahan serta implikasinya terhadap inovasi-inovasi lanjutan yang saling bersambungan.
Secara  khusus  artikel  ini  dimaksudkan  untuk  mengisi  celah  diskusi  akademik tentang  inovasi  kebijakan  yang  tidak  banyak  menaruh  perhatian  pada  peletakan  IT sebagai jantung terobosan pemerintahan. Rata-rata, diskusi inovasi kebijakan meletakkan IT sebatas sebagai instrumen yang fungsinya sebagai penopang/pendukung. Dari kasus Banyuwangi,  kita  bisa  melihat  bahwa  keberhasilan  reformasi  pemerintahan  bukan diawali dari kocok ulang pejabat (mutasi), atau pengetatan standar operasional, tetapi dari inovasi IT, dimana IT ditempatkan sebagai contentatau isi dari inovasi itu sendiri, untuk kemudian menjadi pemantik bagi inovasi-inovasi di bidang lain.
Artikel  ini  didasarkan  pada  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  selama  tahun 2019  dengan  lokus  pada  IT  dan  terobosan-terobosan  penataulangan  tatakelola pemerintahan  di  daerah.  Sebanyak  25  informan  berhasil  diwawancara.  Informan- informan tersebut mencakup Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi, Kepala Bagian-Kepala Bagian di Sekretaris Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Desa, pelaku usaha menengah  dan  kecil,  Kantor  Pajak,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  dan masyarakat biasa.

## IT dan Inovasi Tatakelola Pemerintahan: Tinjauan Pustaka
Sebagaimana kita ketahui bersama, inovasi berbasis IT terdengar sangat common sense dan sudah dimaklumi khalayak di tengah perkembangan teknologi informasi dan Internet-of-Thing akan  memudahkan  beragam  pekerjaan  (Marburger,  2011:  213). Pemerintah  daerah  sudah  menggunakan  computer  alih-alih  mesin  ketik.  Aduan pelayanan  masyarakat  sudah  banyak  yang  berbasis  media  sosial  daripada  kotak  saran manual.  Dialog  dengan  kepala  daerah  tidak  sedikit  yang  dilakukan  lewat  online
disamping dengan berbagai kegiatan anjangsana. Namun demikian, dalam praktiknya tidak sedikit pemerintah daerah yang masih kesulitan untuk memperluas dampak inovasi IT terhadap perubahan-perubahan yang di sektor lain. Padahal, sebagaimana Cheng & Wang  (2019),  dampak  multiplier  inovasi  teknologi  menjadi  kunci  untuk  mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Tidak  dipungkiri,  hambatan  transformasi  budaya  kerja  dari  manual  ke  digital tidak ringan. Tidak sedikit pemerintah daerah yang mengeluh betapa transformasi IT di lingkungan  birokrasi  adalah  hal  yang  alot  untuk  diwujudkan.  Tantangan  budaya birokrasi, kualitas sumber daya manusia (SDM) Foreman-Peck (2013: 55), Hall & Van Reenen  (2000)  &  Jones  &  Williams  (1998),  serta  aspek  politik  menjadi  salah  satu penjelasan  beratnya  mengubah  birokrasi  menjadi  lebih  responsif  terhadap perkembangan teknologi guna memperbaiki pelayanan publik (Jacobs & Weaver, 2015: 444). Tidak mengherankan jika pelayanan berbasis online di Indonesia terkesan baru saja dimulai, walau jaringan internet beserta wacana E-Government telah digulirkan sejak dua atau tiga dasawarsa yang lalu.
Terkait hal ini, sebagaimana sudah jamak diketahui, hal yang paling sulit bagi sebuah  pemerintahan  adalah  melakukan  perubahan.  Birokrasi  telah  bekerja  selama bertahun-tahun  dengan  standar  operasional  yang  sama,  tentu  saja  sudah  hafal  semua rangkaian regulasi dan prosedur, serta nyaman dengan budaya kerja yang terbangun. Hasilnya, unit-unit pemerintahan dinilai paling lama merespon perubahan, kalah cepat dengan  sektor  swasta.  Ketika  tuntuan  perubahan  mulai  menguat,  dikarenakan perubahan  yang  sangat  cepat  di  masyarakat,  tidak  sedikit  lembaga-lembaga pemerintahan  yang  mengalami  kesulitan  dan  membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk melakukan penyesuaian. Lebih-lebih, tidak jarang, birokrasi sendiri menjadi penghambat inovasi.  Sulitnya  unit-unit  pemerintahan  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan teknologi  informasi  menjadi  gambaran  yang  umum  bagi  negara  berkembang  seperti Indonesia.
Tidak sama dengan daerah lain, Banyuwangi memiliki cerita tentang reformasi tatakelola pemerintahan yang diawali dari inovasi IT. Memang terdengar sudah jamak. Namun demikian, yang menarik adalah menelisik bagaimana penataulangan tatakelola pemerintahan  ini  diikuti  langkah-langkah  lanjutan  secara  lebih  detil.  IT  ditempatkan sebagai  payung  bagi  inovasi-inovasi  yang  lain.  Dari  penelusuran  penulis  selama melakukan  penelitian  lapangan  pada  tahun  2019,  titik  mula  inovasi  ini  berawal  dari perekrutan PNS di daerah tersebut. Bupati Azwar Anas meminta secara khusus kepada panitia  seleksi  untuk  membuka  formasi  lulusan  IT,  ditambah  dengan  formasi  lulusan akuntansi  guna  mendukung  tatakelola  pemerintahan  yang  transparan.  Memiliki  SDM IT, bagi Bupati Anas adalah awal mula yang penting guna memungkinkan pemerintah melakukan transformasi pelayanan publik yang seiring sejalan dengan perkembangan di masyarakat yang sudah sangat terikat dengan Internet.
Dari perekrutan PNS tersebut, kebijakan beranjak pada perubahan tatakelola E- Government. Jika daerah lain lebih sering melakukan sub-kontrak kepada pihak ketiga guna
menyediakan layanan berbasis Internet, Banyuwangi mengelola sendiri sistem IT-nya. Hal  ini  menguntungkan  pemerintah  karena  sistem  IT  lebih  berkelanjutan  dan  tidak tergantung  pada  kontrak.  Inovasi  terus  berlanjut,  merambah  pada  program  melek internet di desa-desa, yang dikenal dengan nama “Smart Kampung”. Dengan “Smart Kampung”,  masyarakat  di  pedesaan  dapat  memiliki  akses  internet  yang  disediakan  di tempat-tempat  publik  guna  memperoleh  pelayanan  kependudukan  yang  lebih  praktis, sekaligus mengabarkan potensi daerah masing-masing, khususnya pariwisata, pertanian dan perikanan kepada khalayak umum, termasuk yang terhubung secara virtual. Selain itu, pelaporan anggaran di level pemerintahan desa juga mudah diakses oleh masyarakat karena dibuka secara transparan melalui aplikasi.
Tentu saja, tidak sedikit kritik yang diajukan, seperti keberhasilan kebijakan ini menyatu  kedalam  sistem  birokrasi  yang  biasanya  konvensional  di  masa  mendatang. Selain  itu,  kebijakan  ini  juga  menimbulkan  resistensi  bagi  para  birokrat  yang  sudah merasa  mapan  dengan  apa  yang  selama  ini  dilakukan.  Namun  demikian,  seiring berjalannya  waktu,  dan  manfaat  yang  lebih  luas  dirasakan  masyarakat,  kebijakan  ini mendapatkan dukungan politik yang memadai.
Artikel ini melihat penting sekali memperjelas pendekatan yang dipilih oleh entitas pemerintahan  di  negara  berkembang  dalam  mengadopsi  IT  didalam  tatakelola pemerintahannya.  Adopsi  bukan  sekedar  adopsi.  Adopsi  menjelaskan  kepada  kita bagaimana pemerintah meletakkan secara tepat posisi strategis IT dalam penataulangan tatakelola  pemerintahan,  alih-alih  melihatnya  sebagai  beban.  Di  banyak  tempat, pengenalan  IT  di  lembaga  pemerintahan  lebih  banyak  dianggap  sebagai  beban  kerja tambahan  dibandingkan  sebagai  sarana  yang  memudahkan.  Alasan  sumber  daya manusia  yang  terbatas  Choi  &  Chandler  (2020),  sumber  pendanaan  yang  tidak mencukupi  serta  sulitnya  mengubah  budaya  kerja  birokrasi  dari  manual  ke  digital menjadi hal yang jamak ditemui (Asatryan, Heinemann, & Pitlik, 2017; Buso, Marty, & Tran, 2017; Effah & Nuhu, 2017).
Sebagaimana  studi  kasus  di  Banyuwangi,  IT  ditempatkan  sebagai  permulaan (milestone) sekaligus jantung bagi tata ulang pemerintahan kabupaten. Walau tidak mudah, reformasi yang dipaksakan ini lama-lama membuat para birokrat terbiasa, dan kini, dapat dikatakan rata-rata para birokrat di Banyuwangi ahli dalam melakukan pelayanan publik berbasis  IT.  Menariknya,  berdasarkan  temuan  penelitian  di  lapangan,  inovasi  IT  ini kemudian  menular  pada  inovasi-inovasi  lainnya.  Pertama,  tentu  saja  adalah  inovasi pelayanan publik,  tetapi yang paling terasa adalah inovasi di sektor pariwisata. Pasalnya, dari  inovasi  di  sektor  pariwisata  ini  kemudian  menjalar  pada  inovasi-inovasi  lainnya, mencakup inovasi tatakelola UMKM, investasi, dan transportasi.
Pengalaman  Banyuwangi  mengingatkan  kita  pada  argumen  Licht  &  Moch, DLicht, G. & Moch (1999: 365) yang menyebut inovasi IT sebagai investasi yang penting dalam  pemberian  pelayanan.    Sebagaimana  penjelasan  Licht  &  Moch,  DLicht,  G.  & Moch, (1999: 365), inovasi IT dapat mendorong produktivitas, dikarenakan peralatan IT yang  canggih  sangat  mudah  dikombinasikan  dengan  peralatan  kinerja  yang  modern,
khususnya yang berbasis komputer. Memperkuat Licht, G. & Moch (1999), menjelaskan inovasi kebijakan, termasuk dalam kaitannya dengan inovasi IT, dapat mengubah budaya kerja birokrasi yang efektif selama birokrasi tersebut hidup dan tumbuh di lingkungan yang  lebih  simpel  dan  terbuka  terhadap  perubahan  (Edmiston,  2003;  Kakabadse, Kakabadse,  &  Kouzmin,  2003;  Welch  &  Feeney,  2014:  514).  Banyuwangi  menjadi menarik karena birokrasi di Indonesia umumnya dikenal sebagai entitas yang komplek dan resisten terhadap perubahan. Tentu bukan berarti birokrasi di Banyuwangi berbeda dibandingkan dengan birokrasi lain di Indonesia pada umumnya. Tetapi, cara melihat dan menempatkan IT dalam reformasi tata kelola pemerintahan inilah yang menjelaskan mengapa reformasi birokrasi dapat menggelinding ke ranah-ranah yang lain.
Argumen yang dibangun di artikel ini sekaligus mengkritisi argumen West (2004) yang cenderung melihat kegagalan reformasi birokrasi berbasis IT lebih sebagai akibat dari  terlalu  kuatnya  fokus  pemerintah  pada  pada  pengenalan  teknologi  dibandingkan pada  perubahan  budaya  organisasi.  Argumen  West  jelas  mengimplikasikan  bahwa  IT hanya  dilihat  sebagai  instrumen  yang  mungkin  tidak  akan  banyak  berarti  dalam mendorong perubahan tatakelola pemerintahan. Bagi West (2004), perubahan budaya organisasi  jauh  lebih  substantif  dibandingkan  inovasi  IT.  Artikel  ini  melihat  apa  yang dijelaskan West tidak sepenuhnya menjelaskan apa yang terjadi di lapangan. Pasalnya, berdasarkan pengalaman di Banyuwangi, pengenalan teknologi dan IT dapat menjadi jalan pembuka bagi reformasi tatakelola pemerintahan yang lebih jauh.
West (2004: 15), menyetujui Fountain (1999) & Quinn (1992), bahwa perubahan di  pemerintahan  hanya  mungkin  terjadi  secara  inkremental.  Yang  dimaksud  dengan perubahan  yang  inkremental  adalah  perubahan  yang  dilakukan  secara  setahap  demi setahap.  Dengan  pengertian  ini  seolah-olah  West  ingin  menyebut  bahwa  semua perubahan  yang  berbasis  IT  itu  coraknya  revolusioner.  Artikel  ini  mempertanyakan pandangan tersebut untuk beberapa alasan. Pertama, ukuran sesuatu disebut inkremental itu tidak jelas. Tidak ada kesepakatan di antara para ilmuan terkait dimensi waktu dalam memahami sebuah perubahan itu disebut inkremental atau revolusioner, berapa angka tahun  yang  secara  pasti  dapat  digunakan  untuk  menyebut  sebuah  periode  itu inkremental, apakah 5 tahun atau sepuluh tahun atau 20 tahun. Kedua, adopsi teknologi dalam  pemerintahan  tidak  selalu  berarti  ekuivalen  dengan  perubahan  revolusioner. Organisasi  pemerintahan  berbeda  dengan  organisasi  swasta  dan  masyarakat  sipil. Tatakelolanya  diikat  oleh  birokrasi  yang  panjang  baik  dalam  perencanaan  maupun penganggarannya.  Menyebut  pengenalan  IT  sebagai  sesuatu  yang  revolusioner  jelas adalah sesuatu yang sulit diterima.
Oleh  karena  itu,  mendiskusikan  IT  dalam  inovasi  tatakelola  pemerintahan sebaiknya  tidak  melulu  dilihat  dari  perspektif  waktu  (inkrementalis  atau  revolusioner). Sebaliknya, mendiskusikan IT dalam inovasi tatakelola pemerintahan jauh lebih penting untuk  diulik  dari  sisi  apakah  IT  diletakkan  sebagai  core  (inti)  atau  sekedar  sebagai instrumen,  guna  memperoleh  penjelasan  bagaimana  IT  menginduksi  perubahan-
perubahan  lain  dalam  lembaga  pemerintah  dan  tatakelola  pemerintahan  secara  lebih luas. Di poin inilah paper ini berusaha membangun posisinya.

## Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
Banyuwangi sebelum tahun 2010 dikenal sebagai salah satu daerah tertinggal di Jawa  Timur,  walaupun  secara  strategis  lokasinya  menghubungkan  Jawa  dengan  Bali, provinsi  yang  menjadi  tujuan  wisata  utama  di  Indonesia.  Tingkat  kemiskinan Banyuwangi tinggi, bahkan Banyuwangi terkenal dengan sejarah kelam tragedi santet di masa transisi 1990-an. Salah seorang informan mengibaratkan, Banyuwangi sebelumnya seperti orang yang tidak pernah mandi dan berhias/berdandan . Terlebih dengan letak geografisnya di paling ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi hanya menjadi perlintasan orang yang akan berwisata ke Bali. Tanpa terobosan berarti, Banyuwangi tetap menjadi wilayah  perlintasan  sehingga  gagal  memanfaatkan  peluang  menampilkan  potensi wilayahnya yang kaya akan ragam sumber daya maupun daya tarik.
Hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong  bagi  pemerintah Banyuwangi  untuk  membuka  diri  dan  mengenalkan  potensi  Banyuwangi  khususnya melalui penggunaan media sosial. Masifnya penggunaan media sosial menuai hasil yang menggembirakan termasuk perolehan penghargaan dari United Nation World Tourism Organization  (UNWTO)  pada  tahun  2015  karena  dianggap  sukses  melakukan rebranding  melalui  media  sosial.  Banyuwangi  pun  dikenal  tidak  hanya  pada  tingkat nasional  namun  telah  mendunia.  Hal  ini  berarti  kiprah  pemerintah  daerah  dan stakeholder  di  Banyuwangi  setelah  tahun  2010  membawa  hasil  dan  dampak  yang menggembirakan.  Proses  perubahan  dalam  kurun  waktu  5  tahun  tersebut  berhasil mengubah Banyuwangi sebagai sosok yang rajin berhias dan mandi menata diri untuk dipandang secara layak.
Proses  perubahan  yang  terjadi  dimulai  tahun  2010  saat  Abdullah  Azwar  Anas terpilih menjadi Bupati Banyuwangi masa jabatan 2010-2015. Di luar kelaziman yang selama ini terjadi, Bupati Anas menginginkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang  akan  direkrut  memiliki  kualifikasi  yang  cukup  tinggi,  yaitu  20  sarjana  Akuntansi dengan IPK 3,5 serta 10 sarjana Teknologi Informasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sama yakni 3,5. Untuk ukuran Kabupaten Banyuwangi hal ini tentu sangat tinggi standarnya.  Namun  Bupati  Anas  memiliki  argumen  yang  cukup  kuat.  S1  Akuntansi direkrut  untuk  memperbaiki  kinerja  keuangan  karena  mengandalkan  sumber  daya manusia yang telah ada dan tidak semuanya berbasis keuangan makan akan sangat sulit. Adapun  Sarjana  TI  direkrut  untuk  menata  kinerja  pemerintah  agar  menjadi  lebih modern,  lebih  cepat,  lebih  sederhana,  lebih  mampu  mengantisipasi  perkembangan jaman.
Entry point penataan dilakukan melalui tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) karena  SDM  merupakan  kunci  strategis  dalam  pengelolaan  segal  hal  termasuk pemerintahan.  Apabila  SDM  bermasalah  maka  hal  yang  lain  juga  akan  bermasalah  .
Oleh karena itu sangat penting memiliki perencanaan yang matang berkaitan dengan SDM agar aspek tata kelola yang lain juga bisa diperbaiki dan membawa manfaat lebih besar.
Proses  penggunaan  teknologi  informasi  di  Banyuwangi  pada  awalnya  sama dengan  pelaksanaan  penggunaan  pada  daerah-daerah  lain.  Sistem  pengadaan  barang dan jasa yang melibatkan pihak penyedia jasa atau pihak ketiga menjadi salah satu pilihan yang  mudah  dan  nyaman.  Pemerintah  daerah  hanya  menyediakan  anggaran  dan spesifikasi kebutuhan selanjutnya dilakukan pengadaan barang dan jasa melalui proses pelelangan. Skema ini memang tersedia dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  pemerintah  daerah.  Adapun  skema kegiatan dan penganggaran mengikuti berjalannya tahun anggaran.
Sepintas hal yang sederhana ini memudahkan dan menguntungkan semua pihak, baik  pemerintah  maupun  pemerintah  daerah  selaku  pengguna  jasa  maupun  pihak penyedia jasa/swasta. Namun dalam pelaksanaannya lebih banyak membawa kerugian bagi pemerintah dan pemerintah daerah.  Karena pelaksanaan anggaran berbasis tahun anggaran  atau  tahunan  maka  skema  pengadaan  barang  dan  jasa  berkaitan  dengan teknologi informasi juga mengikuti skema ini. Akibatnya banyak pengadaan barang dan jasa di bidang ini yang hanya berumur 1 tahun dan setelah itu tidak bisa dilanjutkan atau diperpanjang  lagi.  Lebih  parahnya  sistem  teknologi  informasi  yang  telah  dibangun, seperti website maupun  aplikasi, C-Panel dan  password  untuk  mengedit,  mengubah, memutakhirkan,  dan  melanjutkan  sistem  yang  ada  tidak  diberikan  oleh  penyedia  jasa kepada  operator  pemerintah  daerah.  Hasilnya  semua  sistem  teknologi  informasi  yang telah terbangun dan digunakan selama 1 tahun menjadi sia-sia .
Pola  ini  merupakan  tipikal  kegagalan  dalam  penggunaan  dan  pengembangan sistem teknologi informasi pemerintah karena tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi antara  sistem  teknologi  infromasi  yang  dibutuhkan  dengan  tata  kelola  anggaran  yang dijalankan. Untuk itu menyikapi kegagalan ini tidak ada jalan lain yang ditempuh selain belajar secara otodidak untuk membuat aplikasi maupun sistem teknologi informasi agar dapat digunakan secara berkesinambungan. Sudah tentu untuk menata hal ini diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai. Untuk itu sangat tepat langkah yang  ditempuh  oleh  Bupati  Banyuwangi  dengan  melakukan  rekrutmen  sumber  daya manusia  untuk  mengelola  sistem  teknologi  informasi  dengan  kompetensi  yang  cukup tinggi standarnya.
Hasilnya sampai dengan tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi memiliki 13 orang tenaga teknisi aplikasi, 12 tenaga infrastruktur jaringan serta 2 orang tenaga desain grafis. Hal ini masih didukung oleh tenaga Non-ASN serta 1.000 relawan Pasukan Media Sosial yang  direkrut  secara  sistematis  untuk  memberikan  input/masukan  data  maupun informasi  maupun  output/luaran  berupa broadcast  message baik  melalui  media  sosial personal  maupun  platform website .  Untuk  kepentingan  ini  secara  periodik  dilakukan pendidikan  dan  latihan  (diklat)  maupun  bimbingan  teknis  (bintek)  singkat  guna
meningkatkan  kemampuan  dan  ketrampilan  serta  memperluas  jejaring,  baik  dalam lingkup  Organisasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  sampai  dengan kewilayahan (RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan).
Pengelolaan  ini  diikuti  dengan  proses  digitalisasi  dan  sinkronisasi  sistem  bisnis internal pemerintah daerah maupun eksternal. Dalam sistem bisnis internal, tata kelola sumber daya manusia berkaitan dengan kehadiran dan kinerja dikelola dengan sistem insentif E-Kinerja sehingga memberikan kemudahan dalam penggunaan, penghitungan, dan pemberian penghasilan tambahan berupa insentif. Tidak ada lagi sistem pemberian insentif  yang  bersifat  sama  rata,  namun  betul-betul  dilakukan  dengan  berbasis  kinerja yang terekam dalam sistem teknologi informasi. Secara strategis hal ini merupakan motor penggerak  inovasi  pemerintah  daerah  di  Banyuwangi.  Sumber  daya  manusia  yang paham tentang teknologi informasi menjadi perintis dan penggerak pada setiap sektor yang ada. Khusus pada sektor pemerintah daerah, pengelolaan tata kerja sebagaimana telah disebut di atas  memberikan kesan dan bukti yang positif bagi publik karena kinerja yang sistematis, terukur, terdokumentasi, dan memberikan manfaat.
Pada sistem eksternal pemerintah daerah, desain penggunaan teknologi informasi dilakukan  sampai  ke  ranah  desa  dengan  nama  Smart  Kampung.  Selain  penyediaan sarana  internet  gratis  di  setiap  desa  dan  kelurahan  bagi  warga  untuk  kepentingan pembelajaran anak sekolah, bisnis, maupun urusan-urusan yang berhubungan dengan pemerintah,  pemerintah  daerah  juga  menyediakan  platform  untuk  informasi  dan komunikasi  publik  melalui  https://www.banyuwangikab.go.id/  yang  berisi  informasi- informasi  dinamis  (termutakhirkan  setiap  saat).  Bahkan  pengelolaan  dan  penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara real time harian dapat diakses secara terbuka oleh publik. Secara komprehensif, baik hardware maupun software teknologi informasi telah tersedia, tertata, dan digunakan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Sejumlah 189 desa telah menggunakan fiber optik sehingga proses digitalisasi dapat berlangsung sampai ke seluruh pelosok wilayah.
Keberhasilan  ini  telah  membuahkan  hasil  berupa  penghargaan  yang  diterima oleh  Bupati  maupun  pemerintah  daerah.  Tercatat  sejumlah  165  penghargaan  baik tingkat  regional  Provinsi  Jawa  Timur,  nasional,  maupun  internasional  telah  diterima selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2020.  Penghargaan yang diterima lebih banyak  berkaitan  dengan  tata  kelola  yang  salah  satunya  berhubungan  dengan penggunaan teknologi informasi serta inovasi-inovasi yang telah dilakukan dalam segala aspek  kinerja  pemerintah  daerah.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  penggunaan  teknologi informasi  yang  berkolaborasi  dengan  tata  kelola  sumber  daya  manusia  menjadi kombinasi  yang  tepat  mewujudkan  inovasi,  perbaikan,  maupun  pencapaian  kinerja  di segala bidang.
Atas  keberhasilan  yang  telah  dicapai  ini  mengundang  banyak  daerah  untuk datang  melakukan  studi  banding  bahkan  mengadopsi  sistem  teknologi  informasi  yang telah  dibuat  dan  dijalankan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  pada  semua
Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  ada.  Beberapa  daerah  seperti  Kabupaten Enrekang,  Manggarai,  Konawe,  dan  Tapanuli  Selatan  mengadopsi  sistem  aplikasi pengelolaan keuangan daerah dari Kabupaten Banyuwangi  yang diperoleh secara cuma- cuma.  Syaratnya  hanya  menugaskan  staf  operator  untuk  magang  selama  30  hari  di Kabupaten Banyuwangi sebagai bentuk transfer of knowledge . Daerah-daerah yang lain juga mengundang narasumber dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk  memberikan  seminar,  pelatihan,  maupun  bimbingan  teknis  tata  kelola  berbasis teknologi  informasi.  Hal  ini  semakin  meneguhkan  bahwa  praktik  tata  kelola  maupun inovasi  berbasis  teknologi  informasi  yang  telah  dirintis  dan  dikembangkan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  mendapatkan  pengakuan  baik  dari  pemerintah, swasta sampai ke tingkat internasional maupun sejawat pemerintah daerah se-Indonesia.

## Implikasi Lanjutan Inovasi Berbasis IT pada Berbagai Sektor
Menariknya dari transformasi Banyuwangi menjadi kabupaten dengan tatakelola pemerintahan berbasis IT adalah dampak ikutannya yang meluas ke ranah-ranah lain. Tidak  hanya  pada  pelaksanaan  urusan  sehari-hari  tatakelola  pemerintahan  seperti e- planning dan e-budgeting, pelayanan publik seperti pelayanan kependudukan dan kesehatan juga mengalami lompatan perbaikan yang signifikan. Selain itu, dampak ikutan inovasi kebijakan berbasis IT juga menjalar ke sektor ekonomi dan pariwisata, sektor-sektor yang berkaitan erat dengan ranah masyarakat dan dunia usaha.
Di sektor tatakelola pemerintahan sehari-sehari, sejak 2014 Banyuwangi terpilih menjadi  kabupaten  dengan  perencanaan  pembangunan  terbaik.  Di  samping  itu, Banyuwangi juga terpilih menjadi Kabupaten dengan Tata Ruang terbaik. Tidak hanya dalam  perencanaan  dan  implementasi,  Banyuwangi  juga  berkali-kali  menyandang Kabupaten  dengan  nilai  SAKIP  (Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah) sempurna (nilai AA), yang mengindikasikan kesesuaian perencanaan, implementasi dan pelaporan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, disertai dengan  inovasi  yang  berhasil.  Berbagai  penghargaan  tatakelola  pemerintahan  yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ini tergambar dengan jelas dalam pelayanan publik sehari-hari.
Di bidang kependudukan dan perijinan, pemerintah Banyuwangi mengefektifkan penggunaan aplikasi online. Untuk kependudukan, SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)  digunakan  untuk  mengefektifkan  pelayanan.  Dengan  akses  internet sampai  tingkat  desa,  masyarakat  tidak  perlu  lagi  datang  bolak-balik  ke  kota  untuk mengurus  semua  keperluan  administrasi  kependudukan.  Masyarakat  cukup  mengisi aplikasi  online,  lalu  menyiapkan  syarat-syarat  yang  diperlukan  dan  mengirimkannya kembali  secara  online.  Untuk  dokumen  selain  KTP  dan  KIA,  seperti  KK  (Kartu Keluarga),  akta  kelahiran,  akta  kematian  dan  akta  perkawinan  khusus  non-muslim, setelah semua proses registrasi online, pengiriman syarat-syarat dan verifikasi lengkap,
dokumen kependudukan dalam bentuk pdf bisa dicetak sendiri. Terkait keabsahan atau legalitas  dokumen  tersebut,  pemerintah  telah  mencantumkan  barcode  dan  Tanda Tangan  Elektronik  (TTE).  Sementara  itu,  untuk  pelayanan  perijinan,  pemerintah Banyuwangi menyediakan Mal Pelayanan Publik. Masyarakat cukup mengisi syarat yang diperlukan secara online melalui aplikasi Smart Kampung, lalu datang ke Mal Pelayanan Publik dengan scanning e-KTP dan melanjutkan dengan cetak dokumen yang diperlukan. Di  sektor  kesehatan,  pelayanan  online  dimulai  dari  proses  pendaftaran pemeriksaan  kesehatan  yang  bisa  dilakukan  via  aplikasi Whatsapp atau  telepon  sampai dengan  pengambilan  obat.  Pasien  tidak  perlu  menunggu  lama  hanya  denhan mendapatkan nomor antrian dan jam periksa dinformasikan lewat Whatsapp atau telpon, sehingga pasien cukup datang tepat sesuai jam periksa. Pasien dengan kebutuhan khusus atau  memiliki  penyakit  kronis  di  rumah  sakit  diberikan  kartu  khusus  sehingga  mereka tidak  perlu  mengantri  baik  saat  periksa  maupun  mengambil  obat.  Jika  diperlukan, pengambilan obat tidak perlu mengantri dan cukup dilakukan lewat ojek online. Bagi keluarga yang baru saja melahirkan, pemerintah menerapkan kebijakan pelayanan three- in-one  “Lahir  Procot  Pulang  Langsung  Bawa  Akte”,  dimana  keluarga  tersebut  akan otomatis mendapatkan Kartu Keluarga Baru, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dalam 1-2 hari dengan catatan semua persyaratan lengkap. Ini belum menyebut berbagai terobosan lain, seperti pasien dengan penyakit menahun, dimana apoteker melakukan pelayanan pengantarasan obat, maupun pengantaran melalui ojek online yang biayanya ditanggung oleh pemerintah.
Di  sektor  ekonomi,  yang  bergandengan  dengan  pariwisata,  pemanfataan  sosial media untuk membangun jejaring UMKM maupun pemasaran bukan hal yang baru lagi bagi  pelaku  ekonomi  mikro  dan  menengah  di  Banyuwangi.  Ditambah  dengan Banyuwangi menetapkan pariwisata sebagai content bagi semua sektor kebijakan, baik pertanian,  perikanan,  peternakan,  kelautan,  maupun  budaya  dimana  semua  dikemas sebagai event. Dalam setahun, tercatat ratusan festival digelar di masyarakat dan bergilir antar desa. Event ini menerapkan syarat dan prosedur tertentu, sehingga tidak semua yang mendaftar lolos. Adopsi IT digunakan untuk mendukung pemasaran dan informasi yang merambah berbagai kanal sosial media dan kanal-kanal online lainnya. Hasilnya, tingkat kunjungan wisata di Banyuwangi meningkat tajam. Pada tahun 2013 wisatawan domestik berjumlah 1.057.952 orang, sedangkan tahun 2019 berjumlah 5.307.054 orang. Sementara itu, wisatawan mancanegara pada tahun 2013 berjumlah 10.462 orang, dan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 101.622.
Inovasi  kebijakan  berbasis  IT  di  Kabupaten  Banyuwangi  yang  diawali  dari penataan  SDM  dan  digitalisasi  berbagai  urusan  pemerintahan,  yang  kemudian merambat ke ranah pelayanan publik dan pembangunan di berbagai bidang, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga sampai pedesaan, menjelaskan kepada kita bahwa IT dapat  menjadi  pemicu  perubahan  di  berbagai  bidang.  Sebagaimana  pernyataan  salah
satu informan, “Inovasi di Banyuwangi yang diawali dari ranah IT, dan berhasil, ternyata mendorong  inovasi-inovasi  lain  menjadi  lebih  memungkinkan  dilakukan.  Satu  inovasi yang  berhasil  membuat  kita  “ketagihan”  untuk  melakukan  inovasi-inovasi  yang  lain berikutnya.”
Tentu  saja,  apa  yang  pemerintah  Banyuwangi  mampu  capai  sejauh  ini  bukan akhir segalanya. Ada masih banyak kritik dan kekurangan yang memerlukan perbaikan- perbaikan, misalnya, masih adanya beberapa desa yang belum terjangkau internet, serta berbagai isu sosial yang lain. Pemerintah Banyuwangi sendiri menyadari hal ini. Namun demikian, pengalaman Banyuwangi memberikan gambaran kepada kita bahwa di tengah pandangan pesimisme tatakelola pemerintahan di Indonesia karena lekat dengan kinerja yang  lambat,  anti  perubahan,  dan  terbelah,  perubahan  itu  ternyata  sangat  mungkin untuk diupayakan. Dalam kasus Banyuwangi, menjelaskan perubahan itu tanpa mengulik faktor IT menjadi sesuatu yang tidak bunyi.

## IT sebagai Enabler : Membangun Cara Pandang Berbeda
Apa  yang  kita  lihat  dari  pengalaman  Banyuwangi  dalam  menata  kembali tatakelola pemerintahannya melalui IT menjelaskan kepada kita bahwa IT merupakan gerbang yang krusial guna mendorong terobosan yang lebih luas. Ilmuan boleh skeptis terhadap  adopsi  IT  di  pemerintahan,  utamanya  di  negara  berkembang,  dan berargumentasi  tentang  ketidakcukupan  IT  dalam  mendorong  perubahan  kinerja pemerintahan.  Tetapi,  kasus  Banyuwangi  memperlihatkan  sebaliknya.  Dalam pandangan  Licht  &  Moch  (1999)  IT  tidak  memiliki  hubungan  dengan  transformasi tatakelola  pemerintahan,  karena  perubahan  budaya  organisasi  lah  yang  memegang peranan penting didalamnya. Licht & Moch (1999) lebih melihat IT sebagai instrumen belaka yang bersifat statis.
Artikel  ini  tidak  melihat  IT  sebagai  hal  yang  statis.  Adopsi  IT  dapat  juga mendorong berbagai perubahan sosial. Ketika IT ditempatkan secara tepat, sebagaimana yang diperlihatkan dalam kasus di Banyuwangi, IT dapat mendorong perubahan yang signifikan  dalam  tatakelola  pemerintahan,  bahkan  menginduksi  perubahan-perubahan lain, tidak hanya di ranah-ranah pengadministrasian pemerintahan sebagaimana yang dimotori pemerintah, tetapi juga di ranah lain yang dikelola masyarakat. Dalam hal ini, alih-alih  bersifat  statis,  IT  justru  dapat  mengubah  perilaku  dan  budaya  organisasi, sehingga  menghasilkan  kinerja  aparat  pemerintah  yang  lebih  baik.  Dengan  demikian, argumen  yang  meletakkan  IT  semata  sebagai  instrumen  yang  tidak  memiliki  peran apapun dalam perubahan sosial patut dipertanyakan.
Tentu  saja,  artikel  ini  tidak  bermaksud  mengagung-agungkan  IT  secara berlebihan dan melihatnya sebagai faktor tunggal dalam inovasi kebijakan. Sebagaimana dijelaskan  sebelumnya,  ada  terobosan  penunjang  yang  menguatkan  pengefektivan penggunaan IT dalam inovasi tatakelola pemerintahan. Tata ulang pengelolaan sumber
daya manusia, sistem insentif dan disinsentif, serta pendekatan dan komunikasi kebijakan yang strategis yang mendukung inovasi berbasis IT di Banyuwangi berhasil dan memicu perubahan-perubahan di sektor lainnya.
Pengadopsian IT dalam tata ulang pemerintahan, diawali dengan kebijakan yang tepat,  yaitu  perekrutan  sumberdaya  IT  didalam  tubuh  pemerintah  kabupaten  sendiri. Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  menyadari,  sebagai  kebutuhan  yang  sudah  tidak dapat dihindari lagi, pemerintah harus menguasai sendiri tatakelola IT, sampai ke detil teknis,  guna  menghindari  ketergantungan  pada  pihak  luar.  Belajar  dari  pengalaman tatakelola IT di kabupaten lain, pengelolaan IT yang diserahkan kepada pihak ketiga, sebagus-bagusnya  hasil  yang  diperoleh  sesaat  setelah  piranti  IT  dibangun,  cenderung tidak terjamin keberlanjutannya. Ketika kontrak habis, transfer pengetahuan cenderung tidak  terjadi,  sekaligus,  sulit  untuk  dilakukan.  Padahal,  kebutuhan  IT  tidak  akan berlangsung  dalam  3  atau  5  tahun  saja,  selayaknya  durasi  kontrak  kerjasama  dengan pihak  ketiga.  Merekrut  SDM  IT  dalam  tubuh  internal  pemerintah  kabupaten  adalah langkah strategis awal yang layak diapresiasi.
Setelah perekrutan SDM IT dalam tubuh pemerintah, penataulangan kebijakan insentif  juga  diperlukan.  Pemerintah  menyadari,  ide-ide  inovatif  tidak  akan  berjalan lancar dalam kebijakan, jika yang menjadi tumpuan tidak melihat benefit  dari inovasi tersebut untuk diri mereka sendiri. Menyadari hal ini, pemerintah menyiapkan kebijakan insentif  (dan  disintentif)  guna  memastikan  bahwa  ide  berjalan  dengan  baik.  Ketika terobosan  yang  dioperasionalkan  sudah  menghasilkan  dampak  yang  positif,  kepuasan kerja akan mengikuti setelahnya, dan secara natural langkah-langkah inovatif selanjutnya relatif lebih mudah dikelola.
Kebijakan  penopang  berikutnya  adalah  komunikasi  politik  yang  jalan.  Bupati Azwar Anas adalah sosok yang tidak pernah absen dalam setiap kegiatan pemerintah. Walaupun tidak melulu hadir secara langsung, Bupati selalu menyempatkan hadir secara daring  melalui  aplikasi-aplikasi  yang  tersedia  dan  berdiskusi  secata  content  dengan berbagai  pihak.  Smart  Kampung  yang  ditopang  dengan  penyediaan  akses  internet sampai desa, memungkinkan Bupati menjangkau daerah paling jauh sekalipun dari pusat kota. Hal ini menguatkan sense of belonging warga terhadap kebijakan pemerintah, karena kepala daerahnya selalu hadir untuk mereka.
Pengalaman  ini  menjelaskan  sekali  lagi  kepada  kita  bahwa  IT  bukan  sekedar instrumen  statis  yang  tidak  bisa  kita  fungsikan  sebagai  pemungkin  bagi  perubahan- perubahan kebijakan dan tatakelola pemerintahan lebih jauh. IT di Banyuwangi telah menjadi  enabler  bagi  terobosan-terobosan  kebijakan  di  bidang  lain.  Tentu  saja, sebagaimana dijelaskan di atas, ia mesti ditopang dengan serangkaian pendekatan lain, seperti perekrutan SDM IT yang tepat, tataulang kebijakan insentif dan disinsentif, serta komunikasi  kebijakan  yang  lancar.  Terlepas  dari  berbagai  kritik,  bahwa  Banyuwangi terlalu ideal, sehingga terobosannya tidak mudah dikembangkan di daerah lain, tetapi
penggambaran  detil  bagaimana  kebijakan  itu  didesain  dan  dijalankan,  membuat  kita lebih mudah membayangkan bagaimana kebijakan yang sama akan diimplementasikan dalam konteks yang berbeda di kabupaten lain.

## Penutup
Diskusi  tentang  inovasi  IT  (Informasi  dan  Teknologi)  dalam  tatakelola pemerintahan sejauh ini masih berkutat pada IT sebagai instrumen, alih-alih IT sebagai pendorong  perubahan  lebih  luas  di  berbagai  sektor  kebijakan.  Hasilnya,  banyak penjelasan  tentang  kegagalan  adopsi  IT  di  banyak  pemerintah  daerah.  IT  dianggap sebagai beban dengan alasan hambatan sumberdaya manusia, hambatan finansial dan hambatan  infrastruktur.  Tidak  heran,  banyak  daerah  yang  angkat  tangan  guna melakukan  terobosan  berbasis  IT  didaerah  masing-masing.  Tidak  jarang,  untuk menyederhanakan  langkah,  banyak  pemerintah  daerah  yang  justru  kemudian menyerahkan  pekerjaan  kepada  pihak  ketiga,  guna  memperoleh  hasil  yang  cepat, walaupun mahal dari sisi keuangan.
Diskusi  lain  menyebutkan,  IT  tidak  akan  bermakna  apa-apa  jika  perubahan budaya organisasi tidak diperkuat. Pandangan ini menimbulkan pertanyaan baru, karena mengubah  budaya  organisasi  juga  sama  tidak  mudahnya  dengan  mengubah  budaya masyarakat.  Ide  tentang  budaya  organisasi  jauh  lebih  abstrak  ketimbang  ide  tentang adopsi IT. Sementara itu, sejauh ini, pendekatan tentang pengubahan budaya organisasi bukan  tidak  ada.  Adopsi  ide  tentang good  government sudah  mandarah  daging  didalam tatakelola  pemerintahan  di  Indonesia  dan  seperti  mantra  dimana-mana.  Akan  tetapi, perubahan yang muncul masih sangat pelan, dan dampaknya juga belum benar-benar terasa.
Pengalaman di Banyuwangi menjelaskan kepada kita bahwa kita perlu melihat IT secara  berbeda.  IT  adalah  enabler  yang  memungkinkan  perbaikan  tatakelola pemerintahan,  sekaligus  mendorong  perubahan-perubahan  lain  di  berbagai  sektor kebijakan.  Dalam  perbaikan  tatakelola  pemerintahan,  IT  menunjang  pekerjaan administratif lebih efisien, menjangkau pelayanan publik yang luas, sekaligus lebih dekat, dan menghemat biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh masyaraka guna mengakes pelayanan yang diperlukan. Tidak hanya itu, penguatan IT di Banyuwangi juga meluas di ranah lain.  Paling terasa adalah UMKM, dimana jejaring antar pelaku dan distribusi serta pemasaran makin menguat. Pihak lain yang diuntungkan adalah masyarakat desa yang makin gencar mempromosikan potensi budaya di wilayah masing-masing melalui festival tahunan. Tentu saja, adopsi IT tidak berdiri sendiri. Berbagai pendekatan dan kebijakan  perlu  dibuat  untuk  menopang  keberhasilan  adopsi  IT  sebagai  enabler perubahan daerah, mulai dari tatakelola sumber daya, kebijakan insentif, dan komunikasi kebijakan.
Tentu saja, bukan berarti pengalaman Banyuwangi adalah gambaran sempurna dari adopsi IT dalam terobosan tatakelola pemerintahan. Banyuwangi masih “sekedar” menempatkan  dirinya  sebagai  “user”  dari  bisnis  internet  yang  jauh  lebih  luas cakupannya. Namun, penempatan yang tepat sudah sangat berdampak pada perbaikan di berbagai bidang. Ke depan, riset-riset senada perlu diarahkan pada dampak politik terobosan  IT,  sehingga  kepala  daerah  di  wilayah  lain  memiliki  gambaran  lebih  jelas, keuntungan  yang  mungkin  dan  tidak  mungkin  didapat  jika  mengadopsi  pendekatan serupa.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terimakasih  penulis  sampaikan  kepada  para  informan  di  Banyuwangi  atas keterbukaan waktunya selama penelitian lapangan.

## Pendanaan
Pengerjaan  artikel  ini  mendapat  bantuan  dari  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Undip berupa dukungan dana penelitian dengan skema DIPA 2019.

## Daftar Pustaka
Aji, G. G., & Dharmawan, A. (2018). E-Government to Improve Public Service in Village Difussion of Smart Kampung Innovation in Banyuwang. In 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018) . Atlantis Press. Asatryan, Z., Heinemann, F., & Pitlik, H. (2017). Reforming The Public Administration: The Role of Crisis and the Power of Bureaucracy. European Journal of Political Economy ,
48 , 128–143.
Asmara,  A.  Y.,  &  Rahayu,  A.  Y.  S.  (2019).  Sustaining  Innovation  on  Public  Health Service by Building Creative Culture in Rural Areas: Case on Program of Pemburu- Bumil-Resti  at  Banyuwangi  Regency-Indonesia.  In IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science (Vol. 328, p. 12034). IOP Publishing. Asmara,  A.  Y.,  &  Rahayu,  A.  Y.  S.  (2020).  Innovation  in  Delivering  Public  Health Service: Practice In Banyuwangi Regency–Indonesia. Asmara, A. Y , 12–21. Buso,  M.,  Marty,  F.,  &  Tran,  P.  T.  (2017).  Public-Private  Partnerships  From  Budget Constraints: Looking For Debt Hiding? International Journal of Industrial Organization , 51 , 56–84.
Cheng, H., & Wang, B. (2019). Multiplier Effect of Science and Technology Innovation in Regional Economic Development: Based on Panel Data of Coastal Cities. Journal of Coastal Research , 94 (SI), 883–890.
Choi, T., & Chandler, S. M. (2020). Knowledge Vacuum: An Organizational learning Dynamic  of  How  E-Government  Innovations  Fail. Government  Information  Quarterly ,
37 (1), 101416.
Edmiston, K. D. (2003). State and Local E-Government: Prospects and Challenges. The American Review of Public Administration , 33 (1), 20–45. Effah,  J.,  &  Nuhu,  H.  (2017).  Institutional  Barriers  to  Digitalization  of  Government Budgeting in Developing Countries: A Case Study of Ghana. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries , 82 (1), 1–17.
Foreman-Peck, J. (2013). Effectiveness and Efficiency of SME Innovation Policy. Small Business Economics , 41 (1), 55–70. Fountain, J. (1999). The Virtual State: Toward a Theory of Federal Bureaucracy in The 21st Century. Democracy. Com , 133–156. Hall,  B.,  &  Van  Reenen,  J.  (2000).  How  Effective  are  Fiscal  Incentives  for  R&D?  A Review of The Evidence. Research Policy , 29 (4–5), 449–469.
Jacobs,  A.  M.,  &  Weaver,  R.  K.  (2015).  When  Policies  Undo  Themselves:  Self ‐ Undermining Feedback As A Source of Policy Change. Governance , 28 (4), 441–457. Jones, C. I., & Williams, J. C. (1998). Measuring The Social Return to R&D. The Quarterly Journal of Economics , 113 (4), 1119–1135. Kakabadse, A., Kakabadse, N. K., & Kouzmin, A. (2003). Reinventing the Democratic Governance  Project  Through  Information  Technology?  A  Growing  Agenda  for Debate. Public Administration Review , 63 (1), 44–60.
Licht,  G.,  &  Moch,  DLicht,  G.  &  Moch,  D.  (1999).  Innovation  and  Information Technology  in  Services. The  Canadian  Journal  of  Economics/Revue  Canadienne d’Economiqu , 363–383.
Licht, G., & Moch, D. (1999). Innovation and Information Technology in Services. The Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d’Economique . Marburger, J. H. (2011). Science, Technology and Innovation in a 21st Century Context. Policy Sciences , 44 (3), 209.
Quinn, J. B. (1992). Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industri . Simon and Schuster.
Wahono,  P.  (2016).  Public  Service  Innovation  Through  the  Application  of  Smart Kampong Concept in Local Government Banyuwangi. In 2016 International Conference on Public Management . Atlantis Press. Welch, E. W., & Feeney, M. K. (2014). Technology in Government: How Organizational Culture  Mediates  Information  and  Communication  Technology  Outcomes. Government Information Quarterly , 31 (4), 506–512. West,  D.  M.  (2004).  E ‐ Government  and  the  Transformation  of  Service  Delivery  and Citizen Attitudes. Public Administration Review , 64 (1), 15–27.
Widodo, N. (2019). Innovation Patterns of Local Government in Handling Community Complaints Based on Information Systems (Comparative study in Kota Surabaya and Kabupaten Banyuwangi). In Annual International Conference of Business and Public Administration (AICoBPA 2018) . Atlantis Press.

## Tentang Penulis
Teguh Yuwono adalah dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Diponegoro.  Penulis  memiliki  spesialisasi  kajian  seputar  inovasi kebijakan dan tatakelola pemerintahan.
Laila  Kholid  Alfirdaus adalah  dosen  Ilmu  Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset seputar analisis kebijakan.
Dzunuwanus Ghulam Manar adalah dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki minat pada penelitian inovasi dan tatakelola pemerintahan.