## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PERISTIWA PENEMBAKAN PESAWAT UDARA SIPIL  DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL
Bambang Widarto Dinas Hukum Angkatan Udara E-mail: bambangwidarto61@gmail.com

## Abstrak
Penembakan  suatu  pesawat  udara sipil oleh  militer  baik  dengan  rudal air  to  air ataupun  rudal ground  to  air sampai  saat  ini  tetap  terjadi.  Dalam  tulisan  ini  dirumuskan  permasahan: bagaimana pengaturan penghormatan terhadap keselamatan penerbangan sipil oleh suatu negara anggota  peserta  Konvensi  Chicago  1944  dan  bagaimana  pengaturan  untuk  menahan  diri menggunakan  senjata  terhadap  pesawat  udara  sipil?  Pembahasan  juga  mencakup  pula bagaimana  pengaturan  penghormatan  dan  perlindungan  terhadap  pesawat  udara  sipil  dalam waktu  perang  sesuai  hukum  sengketa  bersenjata  internasional (Law  of  Armed  Conflict) dan bagaimana  ketentuan  kejahatan  perang (war  crimes) dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan (crimes  against  humanity ) yang  terkait  dengan  penembakan  pesawat  udara sipil dalam  Statuta Roma  1998?  Pertanggungjawaban  hukum  pelaku  sesuai  dengan  peristiwanya  dapat  terkait dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  internasional  yang  diatur  dalam Article  3  bis  Chicago Convention 1944, Montreal Convention 1944, Beijing Convention 2010, Beijing Protocol  2010 , ketentuan crimes against humanity dalam Rome Statute 1998, dan dalam waktu perang ( armed conflict ) dapat terkait dengan Geneva Convention 1944, Protocol 1 dan 2 Tahun 1977, dan war crimes yang ditentukan dalam Article 8 Rome Statute 1998.
Kata kunci: pertanggungjawaban hukum, penembakan pesawat udara sipil, pesawat udara militer

## Abstract
In  the  fact  there  was  a  shooting  of  a  civilian  by  a  military  aircraft  either  with  water-to-air missiles  with  aircraft  or  ground-to-air  missiles.  In  this  paper  formulated  problems:  How  the regulation of a country  as contracting party of Chicago Convention  respects for civil aviation safety  and  how  the  Chicago  Convention  regulate  to  refrain  from  using  weapons  against  civil aircraft? The discussion also extends to how the conventions regulate respects and protection against civil aircraft in time of war according to the law of international armed conflict (Law of Armed  Conflict);  and  how  the  provision  of  war  crimes  (war  crimes)  and  crimes  against humanity  (crimes  against  humanity)  are  related  to  the  shooting  of  civil  aircraft  in  the  Rome Statute  of  1998?.    Legal  liability  in  accordance  with  the  perpetrators  of  the  events  can  be associated with the provisions of international law which can be found in Article 3 bis Chicago Convention  of  1944,  the  Montreal  Convention  of  1971,  the  Beijing  Convention  of  2010,  the Beijing  Protocol  of  2010,  the  provisions  of  Crimes  against  humanity  in  the  Rome  Statute  of 1998,  and  in  time  of  war  (armed  conflict)  may  be  associated  with  the  Geneva  Convention  of 1944, Protocol 1 and 2, 1977, and the war crimes defined in the article 8 of Rome statute 1998.
Keywords: Legal liability, a shooting of civil aircraft, military aircraft

## 142
Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa........................................................ Bambang Widarto

## A.  PENDAHULUAN
Pasca terjadinya penembakan suatu pesawat udara sipil oleh militer baik dengan rudal air  to  air dengan  pesawat  tempur  ataupun  dengan  rudal ground  to  air ,  selalu diikuti dengan polemik dan menjadi sorotan  yang selalu dibahas dalam berbagai aspek, termasuk dalam  aspek hukum  internasional.    Beberapa kejadian penembakan pesawat udara sipil antara lain dapat kita lihat kejadian pada tanggal 1 September 1983, pesawat Boeing 747 milik Maskapai Korean Airlines (KAL) dengan nomor penerbangan KE007 jatuh dalam penerbangan dari Anchorage, AS, menuju Seoul Korea selatan 1 .
Sebagaimana  diketahui  pada  tanggal  17  Juli  2014  juga  terjadi  pesawat  udara sipil milik Malaysia Airlines berjenis Boeing 777 jatuh di Ukrania Bagian Timur, dekat perbatasan  Rusia.  Pesawat  yang  terbang  dari  Amsterdam  menuju  Kuala  Lumpur  itu diperkirakan menjadi sasaran tembak gerakan separatisme Ukrania.   Pada pukul 7 pagi 20  Juli,  di  lokasi  jatuhnya  Boeing  777  di  Shakhtarsky,  196  jasad  telah  ditemukan, menurut  laporan  otoritas  Ukraina  yang  dilansir  Reuters. 2 Pesawat  penumpang  Boeing 777-200  milik  Malaysia  Airlines  dengan  nomor  penerbangan  MH17    yang  jatuh  di Ukrania Timur tersebut diduga jatuh setelah ditembak peluru kendali. 3 Menurut kantor berita  Interfax,  pesawat  MH  17  diduga  jatuh  akibat  terkena  tembakan  peluru  kendali darat ke udara tipe Buk.  Rudal ini dikembangkan militer Uni Soviet pada 1980-an dan mampu menembak sasaran setinggi 25 ribu meter. Pesawat Malaysia Airlines jatuh dari ketinggian  10  ribu  meter.  Perdana  Menteri  Malaysia  menjanjikan  segera  melakukan penyelidikan 4 .  Dewan  Keamanan  PBB  mempertimbangkan  membuat  draft  resolusi untuk  mengutuk  penyerangan  ke  pesawat  komersil  tersebut.    DK  PBB  juga  mendesak agar  penyidik  mereka  diperbolehkan  masuk  untuk  mencari  tahu  siapa  dalang  insiden mengerikan ini.
Penembakan  pesawat  udara  sipil  oleh  militer  atau  kelompok  bersenjata  dalam perspektif hukum internasional dapat terkait dengan beberapa ketentuan dalam berbagai hukum  internasional.  Penulisan  ini  dimaksudkan  untuk  melakukan  pembahasan mengenai  pertanggungjawaban  hukum  dalam  penembakan  pesawat  udara  sipil  dalam perspektif  hukum  internasional,  khususnya  dalam  kaitan  pertanggungjawaban  personal atau individu.  Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya American Law , elemen- elemen  dalam  system  hukum  meliputi:  (1)  tatanan  kelembagaan  dan  kinerja  lembaga ( legal  structure ),  (2)  substansi  ketentuan  hukum  ( legal  substance ),  dan  (3)  budaya hukum  ( legal  culture ). 5 Ketiga  elemen  ini  dalam  hukum  dipergunakan  untuk menganalisis  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  sistem  hukum.  Ruang  lingkup penulisan  ini  lebih  menekankan  pembahasan  dari  aspek  substansi  ketentuan  hukum ( legal  substance ),  dalam  perspektif  hukum  internasional.  Masalah  yang  akan  dijawab dalam  tulisan  adalah  (1)  bagaimana  pengaturan  penghormatan  terhadap  keselamatan
1 John V. Augustin, ICAO and The Use of Force Against Civil Aerial Intruders , Canada: Institut of Air and Space Law, 1998, hlm. 49
2 Kompas, 21 Juli 2014, hlm. 10
3 Kompas, 18 Juli 2014, hlm. 1
4 Tempo, 21-27 Juli 2014, hlm106
5 Friedman,Lawrence M., American Law , 2 nd Edition, London: tp., 1998, hlm. 5
penerbangan  sipil  oleh  suatu  negara  anggota  peserta  Konvensi  Chicago  1944  dan bagaimana  pengaturan  untuk  menahan  diri  menggunakan  senjata  terhadap  pesawat udara  sipil?  (2)  bagaimana  pengaturan  penghormatan  dan  perlindungan  terhadap pesawat udara sipil dalam waktu perang sesuai hukum sengketa bersenjata internasional (Law of Armed Conflict)? (3) bagaimana ketentuan kejahatan perang ( war crimes ) dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ( crimes  against  humanity )  yang  terkait  dengan penembakan pesawat udara sipil dalam Statuta Roma 1998?

## B.    PEMBAHASAN
1. Pengaturan Dalam Konvensi Chicago 1944 dan Amandemennya
Bagi  pembentukan  suatu  negara  yang  merupakan  subjek  penuh  hukum internasional  diperlukan  unsur-unsur  konstitutif  sebagai  berikut:  (1)  Penduduk  yang tetap  (2)  wilayah  tertentu,  (3)  Pemerintah,  dan  (4)  Kedaulatan. 6 Priyatna  Abdurrasyid mengatakan  bahwa  Negara  itu  berdaulat  yakni  di  wilayah  daratan  negara,  di  perairan teritorial, di ruang udara di atas wilayahnya. Dengan perkataan lain wilayah ( territory ) negara  itu  berbentuk  tiga  dimensi. 7 Ruang  udara  sebagai  dimensi  yang  terakhir  batas horizontal  kedaulatannya  mengikuti  dimensi  yang  pertama  dan  kedua  yaitu  wilayah daratan negara dan perairan teritorial, walaupun secara vertikal belum ada kesepakatan secara internasional tentang sampai mana batasnya.
Kedaulatan  menurut  sejarah  berasal  dari  bahasa  Inggris  yang  dikenal  dengan istilah sovereignty yang  kemudian  berakar  dari  bahasa  latin  yaitu supranus ,  yang mempunyai  pengertian  yang  teratas.  Tiap  negara  mempunyai  sifat  kedaulatan  yang melekat padanya, karena kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki dari suatu negara. Bila  dikatakan  suatu  negara  berdaulat,  maka  makna  yang  terkandung  adalah,  bahwa negara  itu  mempunyai  suatu  kekuasaan  tertinggi  secara de  facto menguasai. 8 Kedaulatan  pada  dasarnya  mengandung  dua  aspek,  yaitu: 9 1)  Aspek  internal,  yaitu berupa  kekuasaan  tertinggi  untuk  mengatur  segala  sesuatu  yang  ada  atau  terjadi  di dalam  batas-batas  wilayahnya.  2)    Aspek  eksternal,  yaitu  kekuasaan  tertinggi  untuk mengadakan  hubungan  dengan  anggota  masyarakat  internasional,  maupun  mengatur segala  sesuatu  yang  ada  atau  terjadi  di  luar  wilayah  negara  itu  tetapi  sepanjang  masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu.  Ruang berlakunya kedaulatan ini terbatas oleh  batas  wilayah  negara  tersebut,  artinya  suatu  negara  hanya  mempunyai  kekuasaan tertinggi  di  dalam  batasan  wilayah  negaranya  saja.  Adapun  di  luar  wilayahnya,  suatu negara tidak lagi memiliki kedaulatan sedemikian.
6 Boer Mauna. Hukum Internasional; Pengertian Peranan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 20
7 Priyatna  Abdurrasyid, Kedaulatan Negara Di Ruang Udara , Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1972, hlm. 26
8 E. Suherman, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara , Bandung: Penerbit Alumni, 1984, hlm.
4
9 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional , Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 294

## 144
Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa........................................................ Bambang Widarto
Huala Adolf berpendapat, kedaulatan wilayah atau teritorial berarti kedaulatan yang  dimiliki  oleh  suatu  negara  dalam  melaksanakan  jurisdiksi  ekslusifnya. 10 Sedangkan  JG.  Starke,  munculnya  teori  kedaulatan  teritorial  menandakan  bahwa  di dalam wilayah kekuasaan ini, yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan  harta  benda  yang  mengenyampingkan  negara-negara  lain. 11 Dalam  kaitan  dengan wilayah kedaulatan suatu Negara atas ruang udara di atas wilayahnya, batas horizontal kedaulatannya mengikuti dimensi yang pertama dan kedua yaitu wilayah daratan negara dan perairan teritorial,  namun  demikian  secara  vertikal belum ada kesepakatan secara internasional tentang sampai mana batas  antara ruang udara dan ruang angkasa. 12
Dalam  pengaturan  status  hukum  wilayah  atau  ruang  udara  nasional  dan penerbangan sipil internasional,  pada tanggal 1 November sampai dengan 7 Desember 1994  di  Chicago,  Amerika  Serikat  terbentuklah  suatu  organisasi  penerbangan  sipil internasional.  Organisasi  ini  diberi  nama International  Civil  Aviation  Organization (ICAO).  ICAO  dibentuk  sebagai  suatu  organisasi  teknik  yang  bertujuan  untuk menyeragamkan  ketentuan  navigasi  udara.  Markas  besar  organisasi  tersebut  berada  di Montreal,  Canada.  ICAO  menjadi  badan  khusus  PBB  sejak  tanggal  13  Mei  1947,  dan merujuk  pada  Pasal  64  Chicago  Convention  1944.    Dalam  hal  ini    Konvensi  Chicago 1944  ( Convention  on  International  Civil  Aviation )  memiliki  dua  fungsi  utama  yaitu sebagai sumber hukum internasional yang terdapat dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 42.  Fungsi  kedua  dari  Konvensi  Chicago  1944  ini  adalah  sebuah  konstitusi  dari organisasi internasional (ICAO) yang terdapat dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 96. Indonesia telah menjadi  anggota peserta (menotifikasi) konvensi Chicago pada  tanggal 27 April 1950, oleh karena itu tunduk pada ketentuan standar dan rekomendasi praktek pelaksanaan penerbangan yang ditetapkan oleh ICAO. 13
Dalam perkembangan pengaturan Konvensi Chicago 1944, pada tanggal 10 Mei 1984  di  Montreal  telah  ditandatangani  Protokol  yang  mengubah  Konvensi  Chicago 1944 14 yang  mengubah  Konvensi  Chicago  tahun  1944  ( Convention  on  international Civil  A  viation ).  Protokol  dimaksudkan  untuk  mengisi  kekosongan  dalam  Konvensi Chicago  1944  yang  selama  ini  cukup  lama  dirasakan.  Kekosongan  dimaksud  adalah ketidakjelasan Konvensi dalam melindungi pesawat udara sipil yang karena sesuatu hal
10 H. Bachtiar Hamzah dan Sulaiman Hamid, Hukum  Internasional , Medan: USU Press, 1997, hlm. 36 11 JG. Starke, Pengantar Hukum Internasional I , Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 210 12 Kesepakatan  pengakuan  ruang  udara  di  atas  wilayah  Negara  merupakan  kedaulatan  secara penuh  dan  eksklusif  (Pasal  1  Konvensi  Chicago  1944)  dan  ruang  angkasa  merupakan  kawasan  seluruh umat manusia (Pasal 2 The Outer Space Treaty 1967)
13 Surat  penundukan  diri  tersebut  berbunyi  sebagai  berikut:  “ The  Ambassador  of  the  United States of Indonesia presents his compliments to the Honorable, The Secretary of State and has the honor to  inform  him  that  he  is  directed  by  this  government  to  notify  the  United  States  Government  that  the Government of the Republic of the United States of Indonesia adheres to the Convention in Chicago on International  Civil  Aviation  in  accordance  with  Article  92  of  said  convention ”.  Surat tersebut diterima oleh The U.S. Department of State pada tanggal 27 April 1950.
14 Protocol relating to an amendement to the Convention on international Civil Aviation ( Signed at Montreal on 10 May 1984 )
melanggar  wilayah  udara  sesuatu  negara,  dan  tindakan  kekerasan  senjata  negara  yang merasa  terlanggar,  yang  sering  berakibat  fatal  bagi  jiwa  penumpang  dan  awak pesawatnya.  Perubahan  atas  Konvensi  Chicago  dilakukan  dengan  memasukkan  pasal baru, yaitu Pasal 3 bis 15 . Pasal 3 bis tersebut menentukan sebagai berikut :
(a) Dari  ketentuan  ini  negara  mempunyai  kewajiban  hukum  untuk  menahan  diri tidak menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil dalam penerbangannya ( must  refrain  from  resorting  to  the  use  of  weapons  against  civil  aircraft  in flight) .  Dalam  hal  melakukan  prosedur  pencegatan  ( interception ),  negara berkewajiban  untuk  tidak  membahayakan  jiwa  manusia  yang  berada  di  dalam pesawat udara, serta pesawat udara yang diintersepsi itu sendiri. Dengan adanya ketentuan ini tidak boleh diartikan sebagai merubah atau memodifikasi  hak  dan kewajiban  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Piagam  PBB    ( the  Charter  of  the United Nations).
(b) Dengan demikian sebagai perwujudan kedaulatan, negara berhak memerintahkan pesawat udara sipil yang melakukan pelanggaran wilayah udara mendarat di bandar udara negara itu yang ditentukan ( to require the landing at some  designated  airport ).  Dalam  menerapkan  wewenangnya,  kembali diingatkan  agar  negara  memperhatikan  ketentuan  yang  pertama  di  atas.  Selain itu  negara  diminta  untuk  mengumumkan  ketentuan-ketentuan  yang  dibuatnya dalam mengatur prosedur intersepsi terhadap pesawat udara sipil.
(c) Dari  ketentuan  ini  maka  setiap  pesawat  udara  sipil  harus  mematuhi  instruksi yang  diberikan  oleh  negara  yang  melakukan  intersepsi  terhadapnya.  Untuk mendukung  prinsip  pematuhan  ini  setiap  negara  dituntut  untuk  memasukkan dalam  perundang-undangan  nasionalnya  ketentuan  bahwa  pesawat  udara  sipil yang  terdaftar  di  negaranya  akan  mematuhi  instruksi  negara  yang  melakukan intersepsi  kapan  saja  pesawat  udara  sipil  itu  mengalami  kasus  demikian.  Juga dituntut agar setiap negara menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya ketentuan hukuman yang berat ( shall make any violation of such applicable laws or  regulations  punishable  by  severe  penalties )  bagi  para  pemilik  atau  operator pesawat  udara  sipil  yang  terdaftar  di  negaranya  yang  melanggar  prinsip pematuhan dalam menghadapi intersepsi oleh negara lain.
(d) Selanjutnya  Setiap  negara  akan  mengalami  tindakan-tindakan  agar  pesawat udara sipil  yang terdaftar di  negaranya, tidak akan dipergunakan untuk  maksud yang bertentangan dengan tujuan Konvensi Chicago.
Amandemen  Konvensi  Chicago  1944  pada  Pasal  3  bis  tersebut  di  atas  dilatar belakangi  antara  lain  peristiwa    penembakan  pesawat Boeing  747  Korean  Air  Lines pada  tanggal  1  September  1983  yang  menewaskan  269  jiwa  dilakukan  oleh  pesawat pemburu  Uni  Soviet  di  wilayah  udara  Uni  Soviet.        Dalam  konsideran  Protokol Montreal 1984 yang mengubah Konvensi Chicago 1944 tersebut, dimasukkan asas yang
15 Insert, after Article 3, a new Article 3 bis Convention on international Civil Aviation.
Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa........................................................ Bambang Widarto
dalam  hukum  internasional  dikenal  dengan  sebutan  asas  pertimbangan  kemanusiaan yang mendasar ( elementary considerations of humanity ).
Selama  ini  asas    tersebut  telah  hidup  kuat  di  lingkungan  hukum  internasional yang  telah  melandasi  berbagai  keputusan  PBB  untuk  meniadakan  diskriminasi  rasial. Asas  tersebut    juga  melandasi  berbagai  ketentuan  dalam  hukum  humaniter,  misalnya dalam  ketentuan  yang  melindungi  tawanan  perang  atau  penduduk  sipil  dalam peperangan.  Kini  melalui  Protokol  Montreal  tersebut,  asas  ini  dimasukkan  dalam kodifikasi hukum udara internasional dan menjadi asas hukum yang wajib diperhatikan setiap negara, terutama dalam kaitannya dengan keselamatan pesawat udara sipil negara lain  dalam  penerbangannya. 16 Amandemen  berupa  penambahan  pasal  3  bis  tersebut merupakan perubahan mendasar kedua dari sudut substansi.
Dalam  perkembangannya  pada  tahun  1971,  ICAO  juga  telah    menghasilkan konvensi  yang  mengatur  pemberantasan  tindakan  melawan  hukum  yang  mengancam keselamatan  penerbangan  sipil,  disingkat  Konvensi  Montreal  1971. 17 Pada  pokoknya Konvensi  Montreal  1971  tersebut  mengatur  tentang    ruang  lingkup  tindak  pidana, jurisdiksi,  dan  wewenang  kapten  pilot.  Pasal  1  ayat  (1)  Konvensi  Montreal  1971 mengatur tindak pidana sebagai berikut:
1) Dengan  sengaja  melakukan  tindakan  kekerasan  terhadap  seseorang  di  dalam pesawat udara ( on board ) yang sedang berada dalam penerbangan ( inflight ) dan tindakannya itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut.
2) Dengan sengaja dan secara melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas ( in  service )  atau  menyebabkan  pesawat  udara  tersebut  tidak  mampu  untuk melakukan penerbangan dengan sempurna sehingga membahayakan keselamatan dalam penerbangannya.
3) Menempatkan  atau  memungkinkan  ditempatkannya  suatu  bahan  peledak  suatu zat  dalam  pesawat  udara  dalam  dinas  ( in  service ),  dengan  cara  bagaimanapun, sehingga  dapat  memusnahkan  atau  menyebabkan  pesawat  udara  tidak  dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan dalam penerbangan.
4) Memusnahkan  atau  merusak  fasilitas  penerbangan  atau  turut  campur  secara melawan  hukum  dalam  pengoperasiannya,  sehingga  dapat  membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan ( inflight ).
5) Memberikan informasi yang tidak benar yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan pesawat udara dalam penerbangan ( inflight).
Pasca  peristiwa  terjadinya  penyerangan  teroris  terhadap World  Trade  Centre pada  tanggal  11  September  2011,  di  bawah  penyelenggaraan  ICAO  pada  tanggal  30 Agustus  sampai  dengan    10  September  2010  telah  diselenggarakan Diplomatic
16 Yasidi Hambali, Hukum dan Politik Kedirgantaraan , Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hlm.
36
17 Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against  Safety of Civil Aviation , Montreal, September 23, 1971
Conference ICAO di Beijing. Pada akhirnya persidangan The Commission of the Whole menyetujui  dan  mengadopsi  text  yang  telah  dibahas  dan  memberi  nama  sebagai The Convention on the Suppression of Unlawful Acts relating to International Civil Aviation sebagai  pengganti  dari  Konvensi  Montreal  1971  beserta  Protokol  Airport  1988.  Pada waktu yang sama The Commission of the Whole juga menyetujui dan mengadopsi draft yang telah dibahas  dan  memberi nama The Protocol Supplementary to  the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft sebagai amandemen pada Konvensi The Hague 1970. Selanjutnya Konvensi baru dan Protokol amandemen tersebut dibuka untuk  ditandatangani  oleh  Negara-negara  yang  berpartisipasi  dalam conference di Beijing  pada  hari  itu  juga.  Namun  tetap  terbuka  kesempatan  kepada  Negara-negara anggota lain yang tidak ikut berpartisipasi dalam conference untuk menandatanganinya setelah tanggal 27 September 2010 di Markas Besar ICAO di Montreal Canada.  Latar belakang  dan  semangat  perubahan/amandemen  tersebut  didorong  oleh  terjadinya penyerangan  teroris  terhadap World  Trade  Centre pada  tanggal  11  September  2011. Salah satu perubahan mendasar yang ditetapkan dalam Konvensi Beijing tersebut adalah memperluas  ketentuan  lama  dengan  memasukkan  kejahatan-kejahatan  penerbangan baru antara lain:  penggunaan pesawat udara sipil sebagai senjata, penggunaan pesawat udara sipil secara melawan hukum untuk menyebarkan bahan-bahan biologi, kimia, dan nuklir  (BCN),  penggunaan  bahan-bahan  biologi,  kimia  dan  nuklir  untuk  menyerang pesawat udara sipil.
Pasal  1  ayat  (1)  Konvensi  Beijing  2010  antara  lain  menentukan  kejahatan penerbangan  yang telah diatur dalam Konvensi  Montreal 1971 yaitu setiap orang  yang melakukan  kejahatan  dengan  melawan  hukum  dan  dengan  sengaja    melakukan  tindak kekerasan  terhadap  seseorang  di  dalam  pesawat  udara  ( on  board )  yang  sedang  berada dalam  penerbangan  ( inflight )  dan  tindakannya  itu  dapat  membahayakan  keselamatan pesawat  udara  tersebut,  dan  dengan  sengaja  dan  secara    melawan  hukum  merusak pesawat udara dalam dinas ( in service ) atau menyebabkan pesawat udara tersebut tidak mampu  untuk  melakukan  penerbangan  dengan  sempurna  sehingga  membahayakan keselamatan penerbangannya. Menempatkan atau memungkinkan ditempatkannya suatu bahan  peledak  suatu  zat  dalam  pesawat  udara  dalam  dinas  ( in  service ),  dengan  cara bagaimanapun,  sehingga  dapat  memusnahkan  atau  menyebabkan  pesawat  udara  tidak dapat  terbang  atau  menyebabkan  kerusakan  pesawat  udara  yang  dapat  membahayakan keselamatan dalam penerbangan ( in flight ).
2 2 . . P P e e n n g g a a t t u u r r a a n n D D a a l l a a m m H H u u k k u u m m S S e e n n g g k k e e t t a a B B e e r r s s e e n n j j a a t t a a I I n n t t e e r r n n a a s s i i o o n n a a l l Saat  ini  yang  menarik  perhatian  adalah  bagaimana  dengan  aspek  hukum penembakan  pesawat  udara  sipil  oleh  pesawat  udara  militer  dalam  situasi  sengketa bersejata  ( armed  conflict )  mengingat  baru-baru  ini  telah  terjadi  penembakan  pesawat udara  sipil  oleh  militer.  Prinsip-prinsip  Hukum  Humaniter  Internasional  yang  berlaku dalam  sengketa  bersenjata  internasional  ataupun  non  internasional  harus  dipatuhi  oleh pihak-pihak yang melakukan pertempuran. Hal lain yang dapat pula terjadi adalah suatu peristiwa  yang  awalnya  merupakan  sengketa  bersenjata  nasional  menjadi  sengketa
Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa........................................................ Bambang Widarto
bersenjata  internasional  karena  terjadi  internasionalisasi  karena  campur  tangan  negara lain yang mendukung Armed Forces Group dari pihak separatis di suatu negara.
Sebelum  membahas  lebih  lanjut  aspek  hukum  penembakan  pesawat  udara  sipil oleh pesawat  udara militer, dapatlah disampaikan bahwa pesawat  Udara  militer adalah pesawat  udara  apa  saja  milik  angkatan  perang  suatu  negara  yang  wajib  mengenakan tanda  nasional  atau  kebangsaan  (yang  tampak  dari  luar)  dan  sifat  kemiliteran  pesawat tersebut.  Pesawat  udara  militer  harus  berada  di  bawah  komando  dari  seorang  perwira angkatan  perang  dan  beranak  buah  seluruhnya  dari  anggota  angkatan  perang.  Pesawat udara  yang  berada  di  atas  kapal  perang  dianggap  sebagai  bagian  dari  kapal  perang tersebut.
Angkatan  Laut  Amerika  Serikat  mendefinisikan Military  Aircraft adalah  ’ all aircraft  operated  by  comissioned  units  of  armed  forces  of  a  nation  bearing  military markings of that nations, commanded by a member of the armed forces, and manned by a crew subject to regular armed forces discipline’ .
Pada tahun 1923 terdapat Draft The Hague Rules 1923 tentang Aerial Warfare , dibuat  dan  ditetapkan  dalam Washington  Conference (11  Dec.  1922  -  19  Feb.  1923) akan tetapi sampai sekarang masih belum menjadi Treaty .  Aspek penggunaan pesawat udara  dapat  dilihat  dalam  konvensi-konvensi  internasional  ( Treaties )  dan  kebiasaan internasional  ( international  customary  of  Law )  secara  implisit  atau  secara  eksplisit, antara  lain  dalam  Peraturan  Den  Haag  1907  yang  pada  Pasal  25  dan    27  memuat pelarangan  pengeboman  dengan  cara  apapun  terhadap  kota,  desa,  tempat  tinggal,  atau gedung yang tidak dipertahankan. Dalam perang udara tersebut berlaku pula ketentuan- ketentuan pembatasan terhadap sarana peperangan terutama pemilihan dan penggunaan senjata  dan  metode-metode  peperangan,  seperti  misalnya  taktik-taktik  militer. Sedangkan  terhadap  alat  dan  cara  berperang  harus  selalu  memperhatikan  ketentuan- ketentuan  tentang  prinsip-prinsip  dalam  hukum  humaniter  internasional  yaitu,  prinsip pembedaan, prinsip proporsional, prinsip kemanusian, prinsip kepentingan militer yang sah dan prinsip pembatasan.
Dalam sengketa bersenjata internasional, pada Protokol Tambahan I 1977  yang berkaitan  dengan  perang  udara  antara  lain  Pasal  52  ayat  (2)  yang  menentukan  bahwa serangan  harus  dengan    tegas  dibatasi  hanya  pada  sasaran-sasaran  militer.  Obyek- obyek/sasaran-sasaran  militer  dibatasi  pada  obyek-obyek  yang  oleh  sifatnya,  letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisir, di  dalam  keadaan  yang  berlaku  pada  waktu  itu,  memberikan  suatu  keuntungan  militer yang pasti. Pasal 51 ayat (4) yang menentukan bahwa serangan yang tidak membedakan sasaran adalah dilarang.
Serangan-serangan  yang  tidak  membedakan  sasaran  adalah    serangan-serangan yang  tidak  ditujukan  terhadap  sasaran  khusus  militer;  Serangan-serangan    yang mempergunakan  suatu  cara  atau  alat-alat  tempur  yang  tidak  dapat  ditujukan  terhadap sasaran khusus militer; Serangan-serangan  yang  mempergunakan suatu cara atau alat- alat    tempur  yg  akibat-akibatnya  tidak  (dapat)  dibatasi  sebagaimana  ditentukan  oleh
Protokol.  Selanjutnya  pada  Pasal 51 ayat (5) ditentukan bahwa suatu serangan dengan pemboman dengan menggunakan cara-cara atau alat-alat  apapun yang memperlakukan sejumlah sasaran militer yang jelas terpisahkan dan berbeda yang terletak di sebuah kota besar, kota, desa atau daerah lain yang juga berisikan pemusatan orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil sebagai  suatu sasaran militer tunggal.
Adapun  dalam  San  Remo  Manual  (SRM)  1994  pengaturan  perang  di  ruang udara  juga  dapat  ditemukan  di  San  Remo  Manual  1994.  Para  13:  mengatur  definisi pesawat udara,   Para 62-6: pesawat udara musuh,  Para 70-7: pesawat udara sipil,  Para 106-8:  zona,  Para  112-7:  penentuan  karakter  pesawat  udara  musuh,  Para  125-34: intersepsi,  pemeriksaan,  pengeledahan  pesawat  udara  sipil,  Para  141-5:  penangkapan pesawat udara sipil musuh beserta muatannya,  Para 153-8: penangkapan pesawat udara sipil pihak netral, dan Para 174-83: pesawat udara.
Dengan  demikian  aspek-aspek    regulasi  penggunaan  pesawat  militer  dalam sengketa  bersenjata  dapat  ditemukan  dalam  sejumlah  instrumen  hukum  internasional baik  secara  implisit  atau  secara  eksplisit  yang  berupa Hague  Regulations  1907, Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahannya, San Remo Manual 1994 ,  dan  juga  Rancangan The  Hague  Rules  of  Air  Warfare,  1923 ,  serta  hukum kebiasaan internasional yang berlaku secara universal.
Kegiatan-kegiatan  berikut  ini  dapat  menyebabkan  pesawat  udara  sipil  musuh sebagai sasaran militer:
a) Terlibat dalam aksi perang atas nama musuh seperti menyebar ranjau, menyapu ranjau,  meletakkan  atau  memonitor  sensor  akustik,  terlibat  dalam  peperangan elektronik,  mengintersep  atau  menyerang  pesawat  udara  sipil  lainnya  atau memberikan informasi sasaran kepada kekuatan militer musuh.
b) Bertindak  sebagai  pesawat  udara  serbaguna  dalam  angkatan  bersenjata  musuh, seperti mengangkut pasukan atau barang militer atau melakukan pengisian ulang bahan bakar ke pesawat udara militer.
c) Bekerja  sama  atau  memberi  bantuan  pada  sistem  pengumpulan  data  intelijen musuh  seperti  terlibat  dalam  pendeteksian,  peringatan  dini,  pengamatan  atau tugas untuk komando, kendali & komunikasi.
d) Terbang dibawah perlindungan kapal perang musuh atau pesawat militer musuh yang menyertai.
Dengan demikian ketentuan dalam Para 125-34 San Remo Manual (SRM) 1994 yang  mengatur    intersepsi,  pemeriksaan,  pengeledahan  pesawat  udara  sipil  dan ketentuan    Para 141-5 yang mengatur  penangkapan pesawat udara sipil musuh beserta muatannya,    serta  Para  153-8  yang  mengatur  penangkapan  pesawat  udara  sipil  pihak netral  harus  dipatuhi  oleh  pihak-pihak  yang  melakukan  pertempuran  atau  sengketa bersenjata.
Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa........................................................ Bambang Widarto

## 3. Kejahatan Internasional Dalam Statuta Roma 1998
Berdasarkan  Pasal  7  Statuta  Roma  1998 18 kejahatan  terhadap  kemanusiaan terdiri  dari  tindakan-tindakan  berikut  ini  yang  bila  dilakukan  sebagai  bagian  suatu serangan  secara  langsung  yang  meluas  atau  sistematik  yang  ditujukan  kepada  suatu kelompok  penduduk  sipil  dan  kelompok  penduduk  sipil  tersebut  mengetahui  akan terjadinya  serangan  itu,  antara  lain  pembunuhan,  dan  tindakan-tindakan  tidak manusiawi  lainnya  yang  sengaja  dimaksudkan  untuk  menimbulkan  penderitaan  luar biasa, atau luka serius terhadap badan atau terhadap kondisi mental atau kesehatan fisik. Adapun  serangan  yang  ditujukan  terhadap  suatu  kelompok  penduduk  sipil  tersebut merupakan serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan penyerangan  terhadap  penduduk  sipil,  sesuai  dengan  atau  sebagai  kelanjutan  dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut.
Dalam  waktu  perang,  pada  Pasal  2  ayat  (2)  huruf  a  Statuta  Roma  1998 ditentukan  bahwa  “kejahatan  perang”  berarti  pelanggaran-pelanggaran  berat  terhadap Konvensi  Jenewa  pada  12  Agustus  1949,  yaitu  setiap  tindakan-tindakan  berikut  ini terhadap orang-orang atau kekayaan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi  Jenewa  yang  bersangkutan.  Selanjutnya  pada  huruf  (b)  ditentukan  pula kejahatan  perang  adalah  pelanggaran-pelanggaran  yang  berat  lainnya  terhadap  hukum dan  hukum  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  konflik  bersenjata  internasional,  dalam kerangka kerja yang ditetapkan dari hukum internasional yaitu setiap tindakan-tindakan antara  lain  dengan  sengaja  mengarahkan  penyerangan  terhadap  penduduk  sipil  atau terhadap penduduk sipil secara individu yang tidak ambil bagian secara langsung dalam kerusuhan/permusuhan  itu,  dan  tindakan  atau  perbuatan  dengan  sengaja  mengadakan penyerangan  terhadap  obyek-obyek  sipil  yaitu  obyek-obyek  yang  bukan  merupakan obyek-obyek militer.
Oleh karena itu, dalam waktu perangpun terdapat larangan menyerang penduduk sipil  atau  obyek  sipil,  termasuk  penembakan  pesawat  udara  dengan  peluru  kendali ground  to  air ataupun air  to  air .  Pengecualian  terhadap  ini  diatur  sangat  ketat  dalam hukum internasional, yaitu dalam Protokol 1 Konvensi 1977 ataupun dalam San Remo Manual.

## C.  SIMPULAN
Pertanggungjawaban  pelaku  penambakan  pesawat  udara  sipil  oleh  militer ataupun kelompok bersenjata dapat  terkait dengan ketentuan hukum  internasional baik yang  berlaku  dalam  waktu  damai  ataupun  perang.  Kewajiban  untuk  menghormati keselamatan  penerbangan  sipil  dan  menahan  diri  tidak  menggunakan  senjata  terhadap pesawat udara sipil ditentukan dalam Pasal 3 d dan Pasal 3 bis Konvensi Chicago 1944. Jika  tindakan  tersebut  merupakan  suatu  tindakan  melawan  hukum  yang  mengancam
18 The  Rome  Statute  of  the  International  Criminal  Court  (often  referred  to  as  the  International Criminal Court Statute or the Rome Statute) is the treaty that established the International Criminal Court (ICC). It was adopted at a diplomatic conference in Rome on 17 July 1998 and it entered into force on 1 July 2002. As of 1 May 2013, 122 states will be party to the statute.
keselamatan  penerbangan  sipil  atau  terorisme  penerbangan  diatur  dalam  Konvensi Montreal  1971  dan  Konvensi  Beijing  2010  serta  Protocol  Beijing  2010.  Dalam  hal peristiwa  memenuhi  unsur-unsur    kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  dapat  diterapkan ketentuan  Pasal  7  Statuta  Roma  1998.  Selanjutnya  dalam  hal  tindakan  dalam  waktu perang dan memenuhi unsur-unsur kejahatan perang, dapat diterapkan Konvensi Jenewa 1949  dan  Protokol-protokolnya,  ataupun  ketentuan    sebagaimana  dimaksud  Pasal  8 Statuta  Roma  1998  tersebut.  Mekanisme  penyelesaian  hukumnya  dapat  melalui mekanisme hukum nasional ataupun internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Abdurrasyid,  Priyatna.  1972. Kedaulatan  Negara  Di  Ruang  Udara ,  Jakarta:  Pusat Penelitian Hukum Angkasa
_______.  2008. Beberapa  Bentuk  Hukum  Sebagai  Pengantar  Menuju  Indonesia  Emas 2020 , Jakarta: Penerbit Fikahati
Boer,  Mauna.  2000. Hukum  Internasional;  Pengertian  Peranan  Fungsi  Dalam  Era Dinamika Global, Bandung: Alumni
Convention for the suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, Montreal, September 23, 1971
Convention for the suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, The Hague, December 16, 1970
Convention of Offences and Certain Other Acts Committed on Board of Aircraft, signed at Tokyo on September 14, 1963
Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on  December 7, 1944
E.  Suherman.  1984. Wilayah  Udara  dan  Wilayah  Dirgantara ,  Bandung:  Penerbit Alumni
Friedman, Lawrence M. 1998. American Law , New York: Tp.
Hamzah, H. Bachtiar dan Hamid, Sulaiman. 1997. Hukum Internasional , Medan: USU Press
Parthiana, I Wayan. 1990. Pengantar Hukum Internasional , Bandung: Mandar Maju
Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa........................................................ Bambang Widarto
Protocol  relating  to  an  amendement  to  the  Convention  on  international  Civil  Aviation Signed at Montreal on May 10, 1984
Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft. Beijing, 2010
Starke, JG. 1999. Pengantar Hukum Internasional I, Jakarta: Sinar Grafika
The  Convention  on  the  Suppression  of  Unlawful  Acts  relating  to  International  Civil Aviation, Beijing, 2010
The  Rome  Statute  of  the  International  Criminal  Court  (often  referred  to  as  the International  Criminal  Court  Statute  or  the  Rome  Statute)  is  the  treaty  that established  the  International  Criminal  Court  (ICC).  It  was  adopted  at  a diplomatic  conference  in  Rome  on  17  July  1998  and  it  entered  into  force  on  1 July 2002.