## TELAAH KEARIFAN LOKAL TERHADAP AKUNTABILITAS LUMBUNG DESA

## Yunus Harjito
Fakultas Ekonomi, Universitas Setia Budi Surakarta yunus_accounting@yahoo.co.id

## Ambang Cahyo Wibowo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta ambangcahyo@gmail.com

## Djoko Suhardjanto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta djoko.suhardjanto@yahoo.com

## ABSTRACT
This research aims to understand the business of Lumbung Desa Paceklik which based on  society’s  local  wisdom,  examining  governance,  and  compare  between  governance implementation  and  the  governance  characteristics  by  the  UNDP.  One  of  the  most important  aspects  in  governance  practice  is  accountability. Accountability  is implemented  as  the  efforts  to  maintain  the  Lumbung  Desa  Paceklik  existence.  The accounting  practice  in  Lumbung  Desa  Paceklik  is  one  measure  of  accountability implementation. The research data were collected by observation and documentation of related information, gradual interviews,  and focus group discussion (FGD). The study was conducted from the beginning of April 2013 until early March 2014 in the Dempel village,  Geneng  subdistrict,  Ngawi  district,  East  Java. The results  explained  that  the governance of the Lumbung Desa Paceklik is quiet well to do. Based on the governance characteristics by UNDP, only the rule of law which is still an obstacle. Moreover, the accountability is interpreted not only as an liability, but also as a need to maintain the Lumbung Desa Paceklik’s existence. Implementation of accounting was not optimal due to the limited understanding and ability of the board to the theory and practice of ideal accounting practice.
Keywords: accountability, accounting, governance, lumbung desa paceklik, and rule of law.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bisnis Lumbung Desa Paceklik yang berbasis kearifan  lokal  masyarakat,  memeriksa  tata  kelola,  dan  membandingkan  antara pelaksanaan pemerintahan dan karakteristik pemerintahan oleh UNDP. Salah satu aspek yang  paling  penting  dalam  praktek  tata  kelola  adalah  akuntabilitas.  Akuntabilitas diimplementasikan  sebagai  upaya  untuk  mempertahankan  keberadaan  Lumbung  Desa Paceklik.  Praktek  akuntansi  di  Lumbung  Desa  Paceklik  merupakan  salah  satu  ukuran
pelaksanaan akuntabilitas. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi informasi  terkait,  wawancara  bertahap,  dan  focus  group  discussion  (FGD).  Penelitian dilakukan  dari  awal  April  2013  sampai  dengan  awal  Maret  2014  di  desa  Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tata  kelola  Lumbung  Desa  Paceklik  cukup  baik  dilakukan.  Berdasarkan  karakteristik pemerintahan oleh UNDP, hanya aturan hukum yang masih menjadi kendala. Selain itu, akuntabilitas  diartikan  tidak  hanya  sebagai  kewajiban,  tetapi  juga  sebagai  kebutuhan untuk  mempertahankan  keberadaan  Lumbung  Desa  Paceklik  ini.  Pelaksanaan  praktik akuntansi  tidak  optimal  karena  terbatasnya  pemahaman  dan  kemampuan  pengelola tentang teori dan praktik-praktik akuntansi yang ideal.
Kata  kunci: akuntabilitas,  akuntansi,  tata  kelola,  lumbung  desa  paceklik,  dan  aturan hukum

## PENDAHULUAN
Ketahanan  pangan  merupakan  salah  satu  isu  strategis  dalam  konteks pembangunan  negara  sebagai  negara  berkembang,  karena  memiliki  fungsi  ganda  yaitu sebagai  salah  satu  sasaran  utama  pembangunan  dan  salah  satu  instrumen  utama pembangunan ekonomi (Simatupang 1999). Untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan antar  waktu  atau  musim,  maka  perlu  adanya  kebijakan  yang  bertujuan  melibatkan masyarakat  dalam  fungsi  mekanisme  penyeimbang  logistik  tradisional  yang  dikenal dengan  nama  lumbung  desa.  Selama  ini  lembaga  logistik  tradisional  tersebut terpinggirkan  karena  adanya  intervensi  kelembagaan  modern  yang  diakselerasi keberadaannya  oleh  pemerintah  seperti  Bulog  dan  KUD,  padahal  lumbung  desa merupakan  institusi  lokal  yang  dulu  cukup  efektif  dalam  menjaga  ketahanan  pangan masyarakat secara swadaya (Soemaryani et al., 2009).
Lumbung desa disebut juga bank padi atau bank gabah (istilah padi dalam bahasa jawa)  yang  bertujuan  memberikan  pinjaman  kepada  petani  pada  bulan-bulan  sebelum panen  dimana  persediaan  padi  sangat  sedikit  dan  harganya  relatif  tinggi,  selain  itu bertujuan untuk mengurangi kebiasaan buruk penduduk yang menjual hasil panen secara besar-besaran  kepada  tengkulak  (Wasino et  al .,  2007).  Selain  berfungsi  sebagai  bank padi, lumbung desa merupakan salah satu prototipe Social Safety Net atau jaminan sosial bagi petani dari ancaman kelaparan (Soemaryani, Kartib, & Setiawan 2009). Sejauh ini masih  terdapat  lumbung  desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat,  salah  satunya  adalah Lumbung  Desa  Paceklik  Desa  Dempel,  selanjutnya  disebut  Lumbung  Paceklik  yang merupakan  satu-satunya  Lumbung  Desa  di  Kecamatan  Geneng,  Kabupaten  Ngawi. Lumbung  desa  tersebut  masih  bersifat  sangat  tradisional,  sederhana,  masih  asli  dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Desa Dempel yang telah berusia kurang lebih 65 tahun.
Lumbung Paceklik sebagai  organisasi  publik non pemerintah menjadi  unik  dan menarik  karena  meskipun  beroperasi  seolah-olah  seperti  bank gabah ,  namun  dalam praktiknya  tidak  membagikan  keuntungannnya  bagi  masyarakat  yang  menanamkan
Volume 19 No. 1, April 2016
modal gabah nya  pada  awal  pembentukan  lumbung.  Hasil  perolehan  usaha  digunakan untuk menambah jumlah gabah yang diputar lagi agar dapat dipinjam seluruh masyarakat dan  tidak  hanya  yang  memiliki  sawah  garapan  saja.  Ini  merupakan  ciri  atau  bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Dempel  yang tidak mementingkan kepentingan pribadi untuk  mengejar  kemakmuran  sekelompok  orang,  namun  untuk  kemakmuran  seluruh warga  desa.  Keuntungan  tidak  dibagikan  secara  langsung  kepada  penyetor  modal. Dengan  demikian,  akuntabilitas  menjadi  hal  penting  bagi  setiap  organisasi  tidak terkecuali  Lumbung  Paceklik.  Akuntabilitas  yang  tinggi  akan  menumbuhkan kepercayaan  masyarakat  serta  pemangku  kepentingan  lainnya  yang  ingin  membantu ataupun akan bekerjasama dengan Lumbung Paceklik. Akuntabilitas juga merupakan hak masyarakat  atau  kelompok  dalam  masyarakat  yang  timbul  karena  adanya  hubungan antara organisasi dan masyarakat (Gray et al., 2006).
Sebagai  lembaga  logistik  tradisional  yang  telah  ada  sejak  tahun  1902  Hartatik (2010), tentunya terdapat suatu mekanisme pengelolaan yang dijalankan agar organisasi lumbung dapat bertahan hingga saat ini. Mekanisme pengelolaan lumbung tentunya tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan. Beberapa hambatan yang dialami diantaranya kesulitan  dalam  administrasi  pembukuan,  kurangnya  kesadaran  dalam  pengembalian pinjaman, adanya penyusutan dalam penyimpanan yang disebabkan oleh rendahnya mutu gabah yang  disetor,  adanya  pengurus  yang  tidak  jujur,  kurangnya  kerja  sama  antar pengurus serta kurangnya pembinaan dari pemerintah  (Yanto 1994). Pengelolaan  yang kurang  baik  yang  disebabkan  karena  pengurusnya  tidak  cakap  dan  tidak  baik  dapat menyebabkan kemunduran dari lumbung desa dan bahkan lenyap (Nugrahananto et al., 2008).
Keberadaan lumbung desa yang saat ini sulit sekali ditemukan, menjadi menarik untuk diteliti mengingat pada masa lalu lembaga ini memiliki fungsi dan peranan yang sangat besar dalam perkonomian desa (Noval 2002). Pada kondisi saat ini, lumbung desa dapat menjadi unggulan bagi hasil pertanian khususnya padi. Banyak penelitian mengenai akuntabilitas  pada  organisasi  nirlaba  publik  non  pemerintah  ( Non  Governance Organization )  diantaranya  adalah  Gray et  al .  (2006),  akuntabilitas  organisasi  nirlaba seperti Center for Services for Voluntary Organizatian atau CSVs di Italia yang dilakukan oleh Costa et al. (2011), penelitian akuntabilitas organisasi keagamaan seperti Gereja oleh Laughlin  (1988,  1990)  serta  (Duncan  &  Flesher  2002).  Dalam  konteks  kondisi  di Indonesia  yang  secara  geografis  adalah  negara  agraris  dan  sudah  mengembangkan lumbung  desa,  maka  akuntabilitas  lembaga  tersebut  menjadi  hal  yang  menarik  untuk dikaji  dan  dianalisis.  Penelitian  mengenai  akuntabilitas  lembaga  lumbung  desa  ini dilakukan  dengan  mengkaji  dan  menganalisis  tata  kelola  Lumbung  Paceklik  yang merupakan kearifan lokal masyarakat Desa Dempel.
Tata kelola yang baik (good governance) diperlukan dalam setiap organisasi agar dapat  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan  dan  menjaga  kesinambungan  hidupnya  baik dalam  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Lumbung  desa  sebagai  lembaga  publik non pemerintah tentunya tidak bisa dipisahkan dari peran praktik terbaik tata kelola yang
diselaraskan  dengan  kearifan  lokal  agar  organisasi  ini  dapat  mencapai  tujuannya  dan menjaga kesinambungan hidupnya hingga saat ini. Kearifan lokal yang dalam kebahasaan berarti kearifan setempat (local wisdom), dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan dan bernilai yang tertanam dan diikuti oleh warga masyarakatnya (Kartawinata 2011).
Peran lumbung desa atau bank padi sebagai social safety nets bagi masyarakat pedesaan tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memaparkan dan memahami tata kelola lumbung desa yang  berakar  dari  kearifan  lokal  yang  dalam  tata  kelola  tersebut  terdapat  prinsip good governance diantaranya akuntabilitas. Peran akuntansi dalam akuntabilitas lumbung desa juga menjadi sangat menarik untuk diungkap guna pengembangan lumbung desa sebagai sistem ketahanan pangan bagi masyarakat pedesaan.
Selain  itu  untuk  mengetahui  bagaimana  akuntabilitas  dimaknai  sebagai  bagian dari upaya untuk mempertahankan eksistensi Lumbung Paceklik serta menemukan suatu pemahaman  bagaimana  praktik  akuntansi  dijalankan  dalam  pengelolaan  Lumbung Paceklik  sebagai  bagian  dari  wujud  akuntabilitas.  Temuan  yang  diperoleh  diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perumus kebijakan dalam rangka pengembangan lumbung desa sebagai sistem ketahanan pangan masyarakat pedesaan. Kajian ini juga diharapkan dapat  memberi  sumbangsih  dalam  pengembangan  organisasi  lumbung  desa  khususnya Lumbung  Paceklik,  terutama  yang  berkaitan  dengan  akuntabilitas,  sehingga  lumbung desa  menemukan  pola  tata  kelola  yang  sesuai  dengan  keadaan,  budaya  serta  tradisi masyarakat  yang  ada,  tentunya  dengan  memberi  nilai  tambah  bagi  seluruh  pemangku kepentingan Lumbung Paceklik.
Lebih  lanjut  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  bahwa penggunaan ilmu akuntansi yang telah ada sangatlah luas dan dapat masuk dalam domain pertanian  dan  sosiologi.  Kajian  ini  diharapkan  dapat  memberi  sumbangsih  dalam pengembangan  organisasi  lumbung  desa  khususnya  Lumbung  Desa  Paceklik  Desa Dempel,  terutama  yang  berkaitan  dengan  akuntabilitas  sehingga  lumbung  desa menemukan pola tata kelola yang sesuai dengan keadaan, budaya serta tradisi masyarakat yang  ada,  tentunya  dengan  memberi  nilai  tambah  bagi  seluruh  pemangku  kepentingan Lumbung Desa Paceklik Desa Dempel.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Lumbung Desa
Lembaga lumbung desa diawali dari tradisi di daerah penghasil padi di Jawa yang telah  ada  sebelum  Perang  Dunia  II  (Wiradi  1985).  Pada  musim  panen  setiap  petani dianjurkan menyimpan sebagian padinya dalam apa yang disebut lumbung desa dengan tujuan ketika musim paceklik, mereka yang mempunyai simpanan boleh meminjam padi dari  lumbung  desa,  dengan  kewajiban  mengembalikannya  pada  waktu  panen  yang
Volume 19 No. 1, April 2016
disertai  sejumlah  padi  tambahan  sebagai  bunga  antara  25-30  persen  semusim.  Dengan cara  tersebut  diharapkan  dalam  jangka  waktu  tertentu  persediaan  padi  lumbung  desa menjadi bertambah besar sehingga pada saatnya bukan saja para penyimpan tetapi mereka yang  tidak  memiliki  simpanan  seperti  buruh  tani  dapat  meminjam  dari  lumbung  desa. Pada  tahun  1912,  tradisi  tersebut  dilembagakan  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  dan pengelolaannya dibawah lembaga kredit pemerintah yang disebut Volkscredietwezen.
Wasino (2004) mengemukakan bahwa di daerah Grobogan, lumbung desa telah ada sejak tahun 1902 di Distrik Kradenan. Berdirinya lumbung desa merupakan ide dari pemerintah  lokal  sebagai  reaksi  atas  kondisi  sosial  ekonomi  penduduk  yang memprihatinkan  karena  adanya  kebiasaan  menjual  hasil  panen  secara  besar-besaran kepada pedagang Cina pada saat panen tiba tanpa menyisakan bahan pangan untuk musim tanam berikutnya. Model penjualan tersebut sangat merugikan petani karena harga jual padi pada musim panen sangat murah, sedangkan pada musim paceklik, petani banyak terlilit hutang dengan bunga yang mencapai 200-300 persen per tahun. Nugrahanto et al. (2008) menjelaskan bahwa keberadaan lumbung desa dapat menurunkan bunga pinjaman padi  di  luar  usaha  lumbung  desa,  dapat  menekan  kenaikan  harga  penjualan  padi  saat paceklik,  memperbaiki  keuangan  kas  desa  dengan  menyerahkan  kelebihan  uang  kas lumbung  ke  desa  dan  menambah  modal  bank  desa  yang  bersumber  dari  cadangan kekayaan lumbung desa.
Dalam  penelitiannya  di  daerah  Watugede,  Kemusu,  Boyolali,  Wibowo et  al. (2007)  menjelaskan  bahwa  sejak  dulu  sudah  ada  kelembagaan  dalam  bidang  ekonomi yang disebut “Lumbung Desa”. Lembaga ekonomi tersebut berakar pada nilai budaya dan rasa kesetiakawanan dengan fungsi untuk mengembangkan distribusi hasil panen secara adil. Lembaga ini diharapkan juga mampu mencegah munculnya kesenjangan ekonomi yang  berlebihan,  meminimalkan  kecemburuan  sosial,  mencegah  pencurian  serta memanfaatkan sumber daya alam secara hati-hati melalui mekanisme adat.

## Kearifan Lokal
Pembentukan dan pengelolaan lumbung desa yang dilandasi oleh hubungan sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat dapat disebut sebagai salah satu perwujudan atas kearifan  lokal.  Kearifan  lokal  sendiri  menurut  Sartini  (2004)  adalah  gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh  anggota  masyarakatnya.  Kearifan  lokal  terbentuk  sebagai  keunggulan  budaya masyarakat  setempat  maupun  kondisi  geografis  dalam  arti  luas.  Kearifan  lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal lahir dari learning by experience yang tetap dipertahankan dan diturunkan  dari  generasi  ke  generasi  yang  manfaat  utamanya  adalah  menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya, dan kelestarian sumber daya alam (Cahyanto et al., 2012). Pengertian kearifan lokal secara lebih luas diartikan sebagai  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  kekhasan  budaya-budaya  lokal  tertentu
yang  harus  diakui  keberadaannya  dan  berbeda  dengan  kekhasan  budaya  lokal  tertentu lainnya  (Salam  2006).  Salah  satu  wujud  kearifan  lokal  masyarakat  yang  masih dilestarikan sampai saat ini adalah Lumbung Desa Paceklik Desa Dempel.

## Solidaritas Mekanik
Selain  kearifan  lokal,  di  dalam  masyarakat  terdapat  hubungan-hubungan  antar individu maupun kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama, inilah yang disebut sebagai  konsep  solidaritas  sosial  yang  dikemukakan  Durkheim  (Johnson  1986). Solidaritas mekanik merupakan solidaritas yang tergantung pada individu yang memiliki sifat  yang  sama  dan  menganut  kepercayaan  dan  pola  normatif  yang  sama  pula,  oleh karenanya individualitas tidak berkembang dan terus-menerus dilumpuhkan oleh tekanan yang  besar  sekali  untuk  konformitas  (Johnson  1986).  Solidaritas  mekanik  biasanya ditemui  pada  masyarakat  yang  tinggal  di  pedesaan,  dimana  pembagian  kerja  masih rendah. Maksudnya adalah apa yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat biasanya  dapat  dilakukan  pula  oleh  orang  lain.  Ciri  khas  yang  penting  dari  solidaritas mekanik  adalah bahwa solidaritas  itu didasarkan  pada suatu  tingkat  homogenitas  yang tinggi  dalam  kepercayaan,  sentimen  dan  sebagainya  seperti  yang  dilakukan  oleh masyarakat Desa Dempel.

## Governance
Besarnya  harapan  masyarakat  pedesaan  pada  suatu  lembaga  swadaya  yang berperan  dalam  menopang  ketahanan  pangan  tentunya  perlu  didukung  dengan  suatu sistem tata kelola yang baik (Maksum 2005). Konsep mengenai tata kelola yang baik ini sering  disebut Governance . United  Nations  Development  Programme (UNDP) memberikan beberapa karakteristik mengenai good governance (Mardiasmo 2002) yaitu: participation, rule of law, transperancy, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability dan strategic vision.
Untuk  memahami  tata  kelola  pada  Lumbung  Paceklik,  maka  karakteristik governance yang disebutkan UNDP tersebut dilihat implementasinya dalam pengertian berikut: (1) Adanya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) baik partisipasi langsung maupun keterwakilan; (2)  Tegaknya  supremasi  hukum  diterjemahkan  sebagai  adanya  kerangka  hukum  yang mengatur  tentang  pengelolaan  lumbung  serta  substansi  dari  aturan  tersebut  dalam pelaksanaanya tidak membeda-bedakan warga masyarakat yang ada di Desa Dempel; (3) Transparansi diartikan bahwa informasi yang ada dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan Lumbung Paceklik; (4) Peduli pada stakeholder diterjemahkan bahwa proses pengelolaan  lumbung  harus  berusaha  melayani  seluruh  pihak  yang  berkepentingan terhadap Lumbung Desa Paceklik; (5) Berorientasi pada konsensus artinya pengelolaan lumbung  dapat  mengakomodir  berbagai  kepentingan  anggota  dengan  tetap mengutamakan  kepentingan-kepentingan  yang  lebih  besar;  (6)  Kesetaraan  diartikan bahwa dalam pengelolaan Lumbung Paceklik setiap anggota memiliki kesempatan yang
Volume 19 No. 1, April 2016
sama untuk meminjam gabah dan memiliki hak yang sama dalam RAT; (7) Efektifitas dan  efisiensi  diartikan  bahwa  pengelolaan  Lumbung  Paceklik  harus  memberi  manfaat sesuai  apa  yang diharapkan oleh warga masyarakat  Dempel pada umumnnya dan para anggota  pada  khususnya  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang  dimiliki  seoptimal mungkin;  (8)  Akuntabilitas  diartikan  bahwa  para  pengambil  keputusan  dalam  hal  ini pengurus  bertanggungjawab  kepada  anggota  maupun  lembaga-lembaga  lain  yang berkepentingan; dan (9) Visi strategis yaitu adanya pemikiran bahwa Lumbung Paceklik harus dipertahankan dan mampu memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat Desa Dempel.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  sebagai  salah  satu  prinsip governance berkaitan  dengan pertanggunjawaban  pimpinan  atas  keputusan  dan  hasil  yang  dicapai,  sesuai  dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Akuntabilitas  merupakan  perwujudan  kewajiban  seseorang  atau  unit  organisasi  untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  dan  pelaksanaan  kebijakan  yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik (BPKP 2007).  Tolok  ukur  atau  indikator  pengukuran  kinerja  adalah  kewajiban  individu  dan organisasi  untuk  mempertanggungjawabkan  capaian  kinerjanya  melalui  pengukuran yang  seobyektif  mungkin.  Dengan  demikian,  akuntabilitas  akan  tumbuh  subur  pada lingkungan  yang  mengutamakan  keterbukaan  sebagai  landasan  pertanggunjawaban (LAN 2000). Akuntabilitas dalam Lembaga Lumbung Paceklik dipahami sebagai suatu kewajiban  pengurus  untuk  mempertanggunjawabkan  sumber  daya  lumbung  desa  yang dikelola serta kebijakan yang timbul atas pengelolaan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan pada setiap periode pertanggunjawaban.
Selain itu, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014  tentang Desa menyebutkan pada pasal 24 bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib  penyelenggaraan  pemerintahan,  tertib  kepentingan  umum,  keterbukaan, proporsionalitas,  profesionalitas,  akuntabilitas,  efektivitas  dan  efisiensi,  kearifan  lokal, keberagaman  dan  partisipatif.  Oleh  karena  itu,  yang  menjadi  fokus  utama  pada pembahasan ini adalah masalah kepastian hukum, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pada implementasi Lumbung Paceklik.

## Akuntansi
Akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang yaitu pemakai jasa akuntansi dan proses kegiatannya. Dari sudut pandang pemakainya, akuntansi didefinisikan sebagai suatu  disiplin  yang  menyediakan  informasi  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan kegiatan  secara  efisien  dan  mengevaluasi  kegiatan-kegiatan  suatu  organisasi  dimana informasi  yang  dihasilkan  diperlukan  untuk  membuat  perencanaan  yang  efektif, pengawasan  dan  pengambilan  keputusan  oleh  manajemen  serta  pertanggungjawaban organisasi  baik  itu  kepada  investor,  kreditur,  badan  pemerintah  maupun  pemangku
keptentingan lainnya. Dari sudut pandang kegiatannya, akuntansi didefinisikan sebagai proses  pencatatan,  penggolongan,  peringkasan,  pelaporan  dan  penganalisaan  data keuangan suatu organisasi (Jusup 2001).
Akuntansi  dalam  hal  tata  kelola  Lumbung  Paceklik  ini  dipahami  sebagai  suatu disiplin  yang  menyediakan  informasi  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan lumbung desa dimana informasi yang dihasilkan  diperlukan  untuk  membuat  perencanaan  yang  efektif,  pengawasan, pengambilan  keputusan  oleh  pengurus  serta  pertanggungjawaban  organisasi  kepada anggota  maupun  pemangku  keptentingan  lainnya.  Penyediaan  informasi  ini  diperoleh melalui proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data transaksi  dan  kegiatan  ekonomi  Lumbung  Paceklik.  Laporan  keuangan  utama  yang dihasilkan dari proses akuntansi adalah neraca dan laporan laba rugi (Jusup 2001).
Komposisi laporan keuangan pemerintah desa sejatinya juga mengikuti laporan keuangan pemerintah sesuai PSAP nomor 1 paragraf 14 yang menyatakan bahwa laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih), laporan finansial (neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan).
Pemerintahan desa memiliki keterbatasan sumber daya manusia sehingga hanya menetapkan laporan wajib yang sederhana karena hanya berupa laporan realisasi anggaran  yang  kemudian  turut  serta  dilampirkan:  buku  kas  umum  desa,  buku  kas pembantu  perincian  objek  pengeluaran,  buku  kas  harian  pembantu,  laporan  realisasi penerimaan alokasi dana desa dan laporan realisasi belanja alokasi dana desa.

## METODA PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  tipe  penelitian  kualitatitif  dan  objek  penelitian  adalah Lumbung Desa di Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Lumbung Desa dalam hal ini bukan terbatas pada bangunan fisik lumbung, tetapi mencakup governance , akuntabilitas  dan  akuntansi.  Waktu  penelitian  dimulai  pada  pertengahan  April  2013 sampai dengan awal Maret 2014 yang mempertimbangkan saat pemasukan gabah , saat pengeluaran gabah dan  saat  Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT)  sehingga  diperoleh  hasil pengamatan  yang  lebih  lengkap.  Wawancara  dilakukan  secara  mendalam  terhadap narasumber  yang  disebut  informan  yaitu  di  antaranya  para  pengurus  lumbung  desa, mantan  pengurus  lumbung  desa,  aparat  desa  dan  anggota  lumbung  yang  berpartisipasi aktif dalam Lembaga Lumbung Paceklik.

## Metoda Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  pengamatan,  pengumpulan  dokumen  dan informasi-informasi  yang  terkait  dengan  Lumbung  Paceklik,  wawancara  bertahap  dan focus  group  discussion (FGD).  Pada  dasarnya,  proses  pengumpulan  data  juga  sebagai
Volume 19 No. 1, April 2016
langkah  awal  dalam  proses  analisis  data,  karena  itu  setelah  data  dikumpulkan  maka sesungguhnya sekaligus peneliti sudah menganalisis datanya (Bungin 2011).
Menurut Bungin (2011) dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif yaitu  menganalisis  proses  berlangsungnya  fenomena  sosial  dan  memperoleh  suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi,  data  dan  proses  suatu  fenomena  sosial  itu.  Langkah-langkah  analisis  data dalam penelitian ini mengacu pada teknik yang dijabarkan oleh Creswell (2012), yaitu: (1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; (2) Membaca keseluruhan data; (3) Menganalisis lebih detail dengan mengcoding data, mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan; (4) Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan seting,  lokasi,  orang-orang,  kategori-kategori  dan  tema-tema  yg  akan  dianalisis;  (5) Menyajikan kembali deskripsi dan tema-tema yang diperoleh dalam bentuk narasi atau laporan  kualitatif;  (6)  Menginterpretasi  atau  memaknai  data  yang  berasal  dari perbandingan  antara  hasil  penelitian  dengan  informasi  yang  berasal  dari  literatur  atau teori.

## Pembentukan Lumbung Desa dan Kearifan Lokal
Sejarah  pembentukan  Lumbung  Paceklik  ini  diawali  dengan  keprihatinan pemimpin desa dan tokoh masyarakat Desa Dempel sekitar tahun 1951. Lumbung Desa Paceklik Desa Dempel dibentuk pada masa kepemimpinan Lurah Kamari sebagai Kepala Desa  tahun  1951–1970.  Pada  mulanya  petani  kesulitan  modal  pada  saat  musim  tanam serta  untuk  menanggulangi  musim  paceklik.  Oleh  karenanya,  pada  saat  itu  setiap kuli kenceng (yaitu  orang-orang  yang  diberi  kepercayaan  oleh  pemerintah  desa  untuk mengelola tanah desa dan diberi tugas untuk megerjakan pekerjaan dari desa, misalnya memperbaiki jalan desa yang rusak. Sebagai imbalan, diberi hak untuk mengolah tanah garapan  berupa  sawah)  diwajibkan  menyetorkan gabah untuk  pembentukan  modal lumbung. Selanjutnya modal tersebut dipinjamkan kepada masyarakat kuli kenceng yang menghadapi  musim  paceklik.  Karena  perkembangan  yang  cukup  baik,  maka  sasaran peminjaman diperluas ke masyarakat kuli setengah (yaitu orang-orang yang diberi tugas mengerjakan pekerjaan desa dan memperoleh imbalan tanah garapan berupa tegalan) dan selanjutnya kepada seluruh masyarakat Desa Dempel, seperti informasi yang diperoleh dalam wawancara berikut:
“Asal mulanya itu oleh Pak Lurah Kamari, yang berakhir jabatan tahun 1970, pada waktu  itu,  tiap  kuli  kenceng, yaitu  masyarakat  yang  wajib bekerja  untuk pemerintah desa dengan upah sawah garapan, ditarik gabah yang hanya sekali penyetoran untuk modal awal Lumbung Desa....”
“.....akhirnya karena padi itu masih ada sisa setelah dipinjamkan ke kuli kenceng dan kuli  setengah,  akhirnya  semua  masyarakat  bisa  pinjam  dengan  catatan  sudah  lunas semua hutangnya...” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 21 Desember 2013.
Keuntungan  dari  operasi  lumbung  tidak  dinikmati  secara  langsung  oleh  para penyetor  modal  awal.  Mereka  tidak  mengharapkan  imbalan  hasil  tersebut  sebagai
Volume 19 No. 1, April 2016
keuntungan  ekonomis  bagi  mereka,  namun  ditujukan  agar  Lumbung  Paceklik  dapat berkembang  yang  pada  akhirnya  memberikan  manfaat  yang  maksimal  bagi  seluruh masyarakat Desa Dempel, seperti yang dikemukakan dalam wawancara berikut:
“......terus  yang  dulu  menanam  saham  di  situ  sudah  tidak  mengurus.  Ibarat  modal pertama  menjadi  hibah  lumbung  desa  dari  orang-orang  kaya  di  desa.  Motivasinya tidak  untuk  memperoleh  hasil,  tapi  murni  untuk  modal  bergulir.  Penyertaan  modal anggota baru yang mau pinjam sudah tidak ada.” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 07 September 2013.
“.....sangat  merasakan  peran  dari  keberadaan  kegiatan  lumbung  ini  dan  dalam  diri warga  masyarakat  Dempel  timbul  perasaan  bahwa  saya  juga  memiliki  lumbung, lumbung ini untuk membantu kebutuhan saya juga dan ketika saya tidak tertib maka saya  tidak  akan  memperoleh  manfaat  maksimal  dari  lumbung...”.  (Pernyataan informan saat wawancara 22 Desember 2013.
Informasi-informasi  tersebut  jelas  menggambarkan  bentuk  kearifan  lokal masyarakat  Desa  Dempel,  yang  sesuai  dengan  definisi  (Sartini  2004).  Sejalan  dengan perkembangannya, Lumbung Paceklik telah memilliki 830 anggota yang terdiri dari 325 anggota berada di Dusun Dempel, 310 anggota dari Dusun Nglencong dan 195 anggota dari  Dusun  Gunting.  Jumlah gabah yang  dikelola  sampai  dengan  tahun  2013  sebesar 101.477,5 kg atau 101,5 ton.

## Governance Lumbung Desa Paceklik Desa Dempel
Mekanisme  pengelolaan  yang  baik  terhadap  Lumbung  Paceklik  dimaksudkan agar  lumbung  dapat  beroperasi  secara  berkesinambungan  dan  memberi  manfaat  yang optimal  bagi  masyarakat  Desa  Dempel.  Oleh  karena  itu  sistem  pengelolaan  yang dilakukan  haruslah  adil,  transparan,  akuntabel,  serta  memiliki  mekanisme pertanggungjawaban  yang  jelas  agar  dapat  memenuhi  harapan  bagi  para  pemangku kepentingan Lumbung Paceklik. Untuk mengetahui bagaimana governance dilaksanakan dalam  pengelolaan  Lumbung  Paceklik,  berikut  ini  akan  dibahas  karakteristik good governance yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

## Adanya Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat nampak dalam setiap kegiatan lumbung di antaranya saat pengeluaran gabah ,  pemasukan gabah hingga  RAT.  Dalam  RAT,  pengurus  tidak mengundang  seluruh  anggota  yang  berjumlah  840  orang,  tetapi  melalui  keterwakilan yang  dianggap  oleh  pengurus  mampu  mewakili  aspirasi  maupun  mewakili  wilayah. Masyarakat  dapat  berperan  aktif  sebagai  pengurus  yang  menjalankan  pengelolaan lumbung.  Sebagai  anggota,  masyarakat  Desa  Dempel  berperan  dalam  memilah  dan memilih pengurus  yang dianggap cakap dan mampu dalam mengelola lumbung. Peran sebagai  anggota  dapat  juga  ditunjukkan  dalam  melakukan  evaluasi  terhadap  kinerja pengurus,  menilai  laporan  pertanggungjawaban,  serta  berperan  dalam  memberikan rekomendasi-rekomendasi  pada  saat  RAT  sebagai  dasar  kebijakan  pengurus  dalam mengelola lumbung pada periode selanjutnya.

## Tegaknya Supremasi Hukum
Tegaknya  supremasi  hukum  diartikan  sebagai  adanya  kerangka  hukum  yang mengatur  tentang  pengelolaan  lumbung  serta  substansi  dari  aturan  tersebut  dalam pelaksanaanya  tidak  membeda-bedakan  warga  masyarakat  yang  ada  di  Desa  Dempel. Dalam aturan tertulis  yang tercantum dalam akta pendirian Lumbung Paceklik sebagai Yayasan Kesejahteraan Masyarakat tanggal 18 Maret 1991 Nomor 46 disebutkan bahwa tujuan organisasi tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan hidup serta sosial ekonomi para  anggota  masyarakat  di  wilayah  Desa  Dempel,  Kecamatan  Geneng,  Kabupaten Ngawi. Pembentukan badan hukum yang sesuai bagi Lumbung Paceklik merupakan salah satu  permasalahan  yang  harus  diselesaikan  mengingat  dengan  adanya  bentuk  badan hukum  yang  jelas  dan  sesuai  maka  akan  memudahkan  pengelolaannya  dan  juga memudahkan dalam melakukan aktivitas hukum dengan subyek hukum lainnya, misalnya untuk  mengajukan  bantuan  kepada  pemerintah  dalam  rangka  revitalisasi  bangunan lumbung.  Hal  tersebut  menjadi  harapan  bagi  pengurus  yang  dijelaskan  dari  hasil wawancara berikut:
“Keterbatasan kita dalam bentuk badan hukum. Ketika mau mengajukan bantuan yang bersumber  dari  APBD/APBN  harus  berbentuk  badan  hukum.  Padahal  kondisi bangunan fisik lumbung perlu perhatian, dari dulu saya sebelum lahir sampai saat ini saya menjadi pengurus tidak berubah.” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 07 September 2013.
“...kalau lumbung dari dulu itu memang desa tidak bisa ikut campur, karena bukan BUMDes. Lumbung itu berasal dari perkumpulan warga masyarakat sendiri, tidak ada aset  desa  masuk  ke  sini  (lumbung).  Jadi  campur  tangan  desa  hanya  karena  ini bertempat  di  wilayah  desa  dempel,  tetapi  bukan  milik  pemerintah  desa.  Kalau perangkat  desa  ikut  campur  mengelola,  karena  pemimpin  wilayah,  dan  ketika menyampaikan  ke  masyarakat  lebih  didengarkan.  Kalau  soal  bantuan,  memang  kita tidak tahu pasti bentuk organisasi, kita bukan BUMDes, Koperasi juga bukan, kita itu lembaga apa? Tetapi kenyataanya berjalan hingga saat ini. Pemerintah mau turun ke sini juga bingung, ini mau dikategorikan ke dalam apa ketika menyalurkan bantuan. Karena kita swadaya masyarakat murni.” (Pernyataan informan saat FGD tanggal 15 September 2013.
Legalitas tentang eksistensi Lumbung Paceklik saat ini masih belum jelas karena atribut  bentuk  badan  hukum  yang  ada  menurut  aturan  yang  berlaku  saat  ini  belum diperbarui.  Untuk  sementara  waktu  agar  pengelolaan  lumbung  tidak  mengalami kekosongan aturan, para pengurus masih menggunakan Anggaran Dasar Organisasi yang tercantum dalam akta pendirian yayasan sebagai dasar aturan pengelolaan lumbung.

## Transparansi
Transparansi  dalam  hal  ini  diartikan  bahwa  informasi  yang  berkaitan  dengan Lumbung Paceklik dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Informasi tersebut diantaranya jumlah gabah yang tersedia untuk dipinjamkan kepada anggota, penggunaan dana operasional, serta infomasi lainnya yang berkaitan dengan Lumbung Paceklik. Salah satu  cara  yang  dilakukan  pengurus  untuk  mempermudah  akses  informasi  selain  pada
waktu  RAT adalah dengan menginformasikan kondisi  lumbung kepada pengurus  yang bukan bagian administrasi.

## Peduli pada Stakeholder
Pengelolaan lumbung desa paceklik peduli terhadap para pemangku kepentingan, terutama anggota yang dibuktikan dengan kemudahan memperoleh pinjaman gabah serta layanan berupa surat  untuk mengingatkan  anggota berkenaan dengan pinjaman. Selain itu,  Lumbung  Desa  Paceklik  juga  berkontribusi  terhadap  pembangunan  Desa  Dempel dengan  menyerahkan  sebagian  hasil  kegiatan  lumbung  periode  tahun  2013  untuk menambah  Pendapatan  Asli  Desa  berupa  uang  Rp500.000,00  yang  tercantum  dalam Laporan  Pertanggungjawaban  Lumbung  Tahun  2013  Masa  Bakti  2013-2015.  Hasil temuan  tersebut  juga  menginformasikan  bahwa  keberadaan  Lumbung  Paceklik memberikan manfaat yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat Desa Dempel.

## Berorientasi pada Konsensus
Berorientasi  pada  konsensus  diartikan  bahwa  pengelolaan  lumbung  dapat mengakomodir  berbagai  kepentingan  masyarakat  Desa  Dempel,  khususnya  anggota dengan  tetap  mengutamakan  kepentingan-kepentingan  yang  lebih  besar.  Sebelum kepengurusan tahun 2013, keadaan lumbung dapat dikatakan dalam keadaan kritis. Para anggota  lumbung  yang  juga  masyarakat  Desa  Dempel  merasa  prihatin  atas  kondisi lumbung.  Demi  kepentingan  bersama,  melalui  Badan  Perwakilan  Desa  masyarakat mendorong Pemerintah Desa untuk membangkitkan dan menyehatkan kembali Lumbung Paceklik  sebagai  lembaga  yang  banyak  memberi  manfaat  bagi  kehidupan  masyarakat Desa Dempel.

## Kesetaraan
Kesetaraan diartikan bahwa dalam pengelolaan Lumbung Paceklik setiap anggota memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  pinjaman gabah .  Kenyataanya, terdapat pembedaan antara anggota lama dengan anggota baru,  yaitu mengenai jumlah gabah yang dapat  dipinjam. Berdasarkan informasi  yang diperoleh, dapat  disimpulkan bahwa kesetaraan menajdi salah satu karakteristik dalam pengelolaan Lumbung Paceklik Desa Dempel mesikpun terdapat sedikit pembedaan. Pembedaan yang dimaksud bukan untuk  memberi  jarak  antar  anggota,  namun  lebih  kepada  aspek  keadilan  yang proporsional  dan  juga  demi  alasan  pengendalian  internal  yang  pada  akhirnya  kembali kepada manfaat yang lebih besar bagi para anggota.

## Efektifitas dan Efisiensi
Efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Lumbung Desa Paceklik berarti dalam segala kegiatan pengelolaan lumbung harus memberi manfaat sesuai apa yang diharapkan masyarakat  Dempel,  khususnya  anggota  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang dimiliki secara optimal. Sumber pemasukan utama dari lembaga lumbung adalah bunga pinjaman gabah yang berupa gabah . Sumber pemasukan inilah yang menjadi tumpuan
Volume 19 No. 1, April 2016
dalam pengembangan Lumbung Desa Paceklik Desa Dempel yang harus dikelola secara efisien dan efektif.
Untuk  menuju  pengelolaan  yang  efisien  maka  pengurus  masa  bakti  2013-2015 memulai dengan membuat penataan organisasi dan sistem kerja  yang lebih terstruktur. Langkah efisiensi yang dilakukan pengurus mencerminkan adanya upaya keberpihakan kepada kepentingan yang lebih besar yaitu mempertahankan dan meningkatkan jumlah gabah yang dapat dipinjam oleh anggota daripada mengeluarkannya dalam jumlah relatif besar  hanya  untuk  membiayai  RAT  yang  substansinya  sudah  dapat  dijalankan  dengan cara  keterwakilan.  Pengurus  menyadari,  dengan  mengundang  seluruh  anggota  (840 orang) maka biaya yang dikeluarkan akan menjadi besar yang pada akhirnya mengurangi aset yang dikelola lumbung.
Biaya  untuk  Rapat  Anggota  Tahunan  yang  disajikan  dalam  Laporan Pertanggungjawaban periode 2013 disebutkan sebesar Rp1.500.000,00 (Tabel 5) untuk 60  orang  undangan.  Artinya  jika  menghadirkan  seluruh  anggota  yang  berjumlah  840, maka pengurus harus menyediakan dana dari aset lumbung yang nilainya kurang lebih Rp21.000.000,00  atau  setara  dengan gabah 4,67  ton  dengan  nilai  rupiah  Rp4.500/kg. Tidak menghadirkan seluruh anggota tentunya tidak mengurangi  esensi  dari pelaporan pertanggungjawaban, karena pada dasarnya pengurus melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan di hadapan para anggota yang dianggap sebagai tokoh masyarakat di dusun- dusun yang ada di Desa Dempel. Para tokoh masyarakat inilah yang nantinya diharapkan dapat  berperan  dalam  menyebarluaskan  informasi  kepada  seluruh  anggota  secara  lisan dan dengan bahasa penjelasan yang dapat lebih dimengerti oleh anggota lainnya. Sistem keterwakilan  dalam  menghadirkan  anggota  untuk  rapat  anggota  tahunan  selain  untuk efisiensi  juga  untuk  efektivitas  karena  menurut  pengurus,  informasi  dapat  disebarkan melalui  komunikasi  berantai  dari  satu  orang  ke  orang  lain  yang  disebut gethok  tular . Informasi tersebut di atas menjelaskan bahwa pengelolaan Lumbung Paceklik berupaya semaksimal mungkin untuk efisien dan efektif.

## Tabel 5
Laporan Kas Operasional Tahun 2013
A. Pemasukan 1. Sisa kas tahun lalu : Rp 449.750,- 2. Terima dana operasional : Rp 4.375.000,- 3. Uang buku : Rp 94.000,- 4 Uang pisang : Rp 30.000,- Jumlah : Rp 4.948.750,- B. Pengeluaran 1. Biaya RAT : Rp 1.500.000,- 2. Biaya ATK : Rp 50.000,- 3. Konsumsi : Rp 126.200,- 4. Pengungsian banjir : Rp 449.250,- Sisa Kas Operasional : Rp 2.823.300,-
Sumber: LPJ Lumbung Padi Paceklik Desa Dempel Tahun 2013

## Akuntabilitas
Akuntabilitas diartikan bahwa para pengambil keputusan dalam hal ini pengurus Lumbung  Paceklik  bertanggung  jawab  kepada  anggota  maupun  para  pemangku kepentingan lainnya. Salah satu cara yang dilakukan pengurus adalah menyelenggarakan RAT yang di dalamnya diagendakan laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu tahun  kepengurusan  kepada  para  pemangku  kepentingan.  RAT  Lumbung  Paceklik dilaksanakan  pada  tanggal  4  Februari  2014  dengan  mengundang  60  orang  perwakilan anggota.

## Visi Strategis
Pengurus dan seluruh pemangku kepentingan memiliki visi strategis yang sangat peduli terhadap eksistensi Lumbung Paceklik. Kepedulian tersebut diwujudkan dengan merencanakan  dan  mengupayakan  pemindahan  bangunan  lumbung  sebagai  tempat penyimpanan gabah ke  tempat  yang  lebih  aman  dari  ancaman  banjir.  Bencana  banjir dapat  menyebabkan gabah yang  disimpan  dalam  lumbung  menjadi  rusak  yang  pada akhirnya mengancam eksistensi Lumbung Paceklik.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Akuntabilitas Lumbung Desa Paceklik
Menurut  informasi  yang  diperoleh  di  lapangan,  akuntabilitas  dimaknai  sebagai kebutuhan utama dalam mengelola dan memajukan lumbung. Pengurus sangat menyadari bahwa modal utama dari keberhasilan pengelolaan adalah kepercayaan dari para anggota, yaitu  semangat  mengembalikan  pinjaman  dan  mencegah  pinjaman  macet.  Untuk memperoleh kepercayaan tersebut, akuntabilitas menjadi isu penting yang harus dijawab oleh pengurus dengan pengelolaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persepsi  masyarakat  terhadap  kepengurusan  Lumbung  Paceklik  periode  2013 dibangun dengan baik salah satunya adalah dengan menunjuk orang-orang yang dianggap mampu dan mau dalam mengelola lumbung. Pengurus yang ditunjuk paling tidak harus memiliki profil yang bagus di mata masyarakat Desa Dempel yaitu jujur, cakap, disiplin dan dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
“Pengurus itu kan dipilih saat rapat anggota, dan memilih orang itu dipilah dulu siapa kira-kira  yang  tepat,  baru  dipilih.  Pelaporan  dan  sosok  pengurus  sama  pentingnya, karena sebuah laporan itu jelas validnya pada saat orang-orangnya pun juga mampu membuat laporan. Ketika orang yang sangat baik tetapi tidak bisa membuat laporan dan  menyampaikan  kepada  orang  lain  kan  akan  percuma  saja.”  (Hasil  wawancara dengan informan lainnya tanggal 22 Desember 2013).
Informasi  dari  informan  di  atas  menjelaskan  bahwa  profil  kepengurusan merupakan  titik  awal  yang  harus  dipenuhi  untuk  mencapai  pengelolaan  Lumbung Paceklik yang baik. Akuntabilitas Lumbung Paceklik akan lebih berarti ketika persepsi masyarakat  Desa  Dempel  sejalan  dengan  harapan  pengurus,  yaitu  dipercaya  dan
Volume 19 No. 1, April 2016
mendapat  dukungan.  Langkah  selanjutnya  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  adalah dengan membangun sistem kerja yang terstruktur, terencana dan konsisten, salah satunya adalah dengan mendisiplinkan sistem pembukuan dan transaksi.
“Kalau kepengurusan kita saat ini kan gini, kalau buka di meja seperti ini, ada empat orang. Dari penimbang diberi buku, kemudian diserahkan ke saya. Saya masukkan ke catatan.  Setelah  itu  saya  masukkan  ke  buku,  kemudian  ke  Ketua.  Ketua  mengecek keselurahannya  dari  awal  pinjaman  masyarakat,  sambil  mengkroschekkan  ke  buku gedhe,  lalu  setelah  ketua  sudah  deal,  masuk  ke  bendahara  untuk  dicatat  lagi.  Jadi pengurus satu, dua, tiga itu mencatat, nanti pada akhir penutupan (jam 07.00 – 10.00 WIB,  mau  pulang),  kita  kroschek  lagi.  Kalau  dulu  tidak,  yang  ada  penimbang  satu, pencatat satu (orang). Setelah dari sana (penimbang), masuk ke (pembukuan), akhirnya di buku masuk (ada buku masuk, buku keluar, dan buku besar), dan buku besar tidak sama. Di buku besar ada, di buku catatan tidak ada. Di buku catatan ada, di buku besar tidak ada, seperti itu. Banyak kasus terjadi, diantaranya saya kasih undangan untuk penagihan, anggota bilang sudah lunas. Saya cari di buku besar tidak ada, saya cari di  buku  angsuran  ada”  (Hasil  wawancara  dengan  informan  tanggal  7  September 2013).
Proses  selanjutnya  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  Lumbung  Paceklik  adalah pelaporan.  Para  pengurus  mempertanggungjawabkan,  menyajikan,  melaporkan  dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada anggota dalam RAT seperti yang disampaikan dalam hasil wawancara berikut ini.
“Kalau tidak ada laporan pertanggungjawaban pada saat RAT ya jatuh kepengurusan kita,  yang  kita  undang  anggota  yang  pokok-pokok,  yaitu  tokoh  masyarakat,  nanti secara  otomatis  akan  menyebarkan  berita  secara  gethok  tular  bagaimana  kondisi lumbung  yang  terbaru.  Jadi  laporan  itu  penting,  terutama  di  RAT”.  (Pernyataan informan saat wawancara 22 Desember 2013).
Dari  beberapa  informasi  yang  telah  diperoleh  dalam  hasil  pengamatan  dan wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  merupakan  suatu  kewajiban  dan kebutuhan dalam pengelolaan lumbung untuk menumbuhkan rasa kepercayaan, simpati dan dukungan masyarakat terhadap keberadaan Lumbung Paceklik beserta kepengurusan yang  menjalankannya.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  proses  peminjaman  dan pengembalian gabah menjadi lancar dan dapat terhindar dari kredit macet yang berakibat terhentinya operasi Lumbung Paceklik.
Akuntabilitas  dijalankan  dengan  menjunjung  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Dempel yaitu rasa saling memiliki yang tinggi terhadap Lumbung Paceklik. Dengan pandangan tersebut, maka masyarakat baik yang  duduk  sebagai  pengurus  maupun  anggota  akan  sama-sama  menjaga  keberadaan lumbung  sebagai  suatu  kebanggaan  seperti  yang  disampaikan  dalam  hasil  wawancara berikut: ini.
“Dari  sini  dapat  dikatakan  bahwa  seluruh  elemen  masyarakat  itu  merasa  memiliki Lumbung Desa ini, rasa handarbeni-nya ada.” (Peryataan informan saat wawancara 22 Desember 2013).
Volume 19 No. 1, April 2016
Pengurus  Lumbung  Paceklik  masa  bakti  2013-2014  menyajikan  laporan pertanggungjawaban periode 2013 pada tanggal 4 Pebruari 2014. Hal tersebut merupakan wujud implementasi akuntansi dalam pengelolaan lumbung Paceklik yang secara teknis menurut  pengurus  tidak  merepotkan  dan  memberatkan,  serta  sangat  mudah diimplementasikan seperti yang disampaikan dalam hasil wawancara berikut ini.
“Artinya  begini,  laporan  pertanggungjawaban  itu  memang  ada.  Namun  bagi  kami, ketika laporan itu sudah dapat dikroscekkan atau diuji kebenarannya, itu sudah cukup bagi kami untuk menyampaikan kepada anggota.”
“....memang  belum  ada  standar  pelaporan  seperti  koperasi  atau  sejenisnya.  Ketika sudah RAT, maka hasil RAT digunakan sebagai acuan kerja tahun berikutnya”.
(Peryataan informan saat wawancara tanggal 22 Desember 2013).
“....pembukuannya  dengan  tiga  buku  tersebut  sudah  jalan,  sangat  sederhana  dan mudah dicerna, atau mudah diaplikasikan dan mudah dibaca oleh masyarakat.”
“Sementara ini tidak ada kendala, karena mungkin pembukuannya sangat sederhana. Sementara  ini  belum  ada  kendala.  Mungkin  lama-kelamaan  pasti  itu  kan  dituntut pembukuan yang lebih.”
(Peryataan informan saat wawancara tanggal 24 Nopember 2013).

## Akuntansi dalam Lumbung Desa Paceklik
Akuntansi  didefinisikan  dari  dua  sudut  pandang,  yaitu  sudut  pandang  pemakai jasa  akuntansi  dan  sudut  pandang  proses  kegiatannya  (Jusup  2001).  Pengurus menginformasikan  dan  melaporkan  kepada  anggota  tentang  pengelolaan  Lumbung Paceklik  yang  di  dalamnya  mencakup  informasi  mengenai gabah yang  dikumpulkan selama periode tahun 2013, gabah yang dikeluarkan atau dipinjamkan kepada anggota pada  periode  pengeluaran  tahun  2013,  data  aset  serta  pengeluaran-pengeluaran  biaya yang terjadi selama periode tersebut.
Laporan  yang  disajikan  pada  saat  RAT  merupakan  titik  awal  anggota  untuk melakukan  evaluasi.  Anggota  dapat  melakukan  evaluasi  mengenai  substansi  maupun kebenaran laporan tersebut dan selanjutnya memutuskan apakah laporan keuangan yang merupakan  bagian  dari  laporan  pertanggungjawaban  pengurus  Lumbung  Paceklik periode  2013  tersebut  diterima  atau  ditolak.  Hasil  RAT  yang  diselenggarakan  pada tanggal  4  Februari  2014  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  tersebut  diterima  oleh anggota, seperti yang diinformasikan pengurus berikut:
“....... dan Alhamdulillah laporan pertanggungjawaban kita diterima.”

## (Pernyataan informan saat wawancara tanggal 02 Maret 2014)
Setelah melakukan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban tersebut,  anggota sebagai pengguna utama laporan keuangan Lumbung Paceklik memberikan rekomendasi yaitu  menunda  penambahan  anggota  baru  dengan  alasan  kekhawatiran  jumlah gabah yang  tidak  mencukupi  serta  pemindahan  lumbung  ke  tempat  yang  lebih  aman  dari
Volume 19 No. 1, April 2016
ancaman banjir. Berdasarkan informasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi, anggota Lumbung Paceklik telah menggunakan laporan keuangan yang disajikan pengurus sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban, apakah diterima atau ditolak serta memberikan rekomendasi untuk periode selanjutnya.
Dalam  konteks  Lumbung  Paceklik,  kegiatan  akuntansi  dilakukan  dengan melakukan  pencatatan  atas  transaksi  yaitu  peminjaman  dan  pengembalian  pinjaman dalam buku yang berbeda. Kemudian dirangkum dalam buku induk, atau oleh pengurus disebut buku kas atau buku gedhe seperti yang disampaikan dalam kutipan wawancara berikut ini.
“Bukunya  sekarang  ini  terdiri  dari  buku  induk  atau  disebut  juga  buku  kas,  buku pemasukan,  dan  buku  pengeluaran.  Buku  pemasukan  digunakan  untuk  mencatat pengembalian  gabah  yang  dipinjam  anggota.  Buku  pengeluaran  digunakan  untuk mencatat  peminjaman  gabah  oleh  anggota.  Jadi  setelah  kita  bukukan  pada  buku pemasukan, selanjutnya kita salin ke buku kas atau buku induk yang merangkap buku kas.  Pembukuannya  dengan  tiga  buku  tersebut  sudah  jalan,  sangat  sederhana  dan mudah dicerna, atau mudah diaplikasikan dan mudah dibaca oleh masyarakat.” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 24 Nopember 2013).
Secara  umum  implementasi  akuntansi  dalam  pengelolaan  Lumbung  Paceklik telah  dijalankan,  hanya  saja  dengan  berbagai  keterbatasan  yang  ada  dan  pragmatisme pengurus,  maka  laporan  keuangan  disajikan  sesuai  dengan  kemampuan  pengurus. Hasilnya kebermanfaatan informasi akuntansi tidak maksimal. Informasi yang disajikan tidak dapat digunakan untuk melakukan analisis melalui penghitungan rasio-rasio karena pelaporan masih menggunakan satuan yang belum ditranslasikan dalam bentuk moneter serta menggunakan satuan ganda yaitu mata uang dan kilogram. Kekurangan yang ada, pada  dasarnya  telah  disadari  oleh  pengurus  seperti  yang  dinyatakan  dalam  wawancara berikut ini.
“Iya mas, dengan akuntansi hasilnya dapat terukur. Kalau kita selama ini laporannya juga seperti itu mas. Jadi karena dulu itu kan kita tahu yang kita pinjamkan sekian, terus  jangka  waktu  setahun  yang  masuk  sekian,  nah  labanya  sekian,  dikurangi penyusutan gabah, baru kita ketahui laba bersih. Laba bersih dikurangi berapa persen untuk  honor  pengurus,  berapa  persen  untuk  pemeliharaan.  Karena  sekarang kondisinya  hanya  narik,  butuhe  nglebokke,  jadi  fokusnya  mengumpulkan.” (Pernyataan informan saat wawancara tanggal 07 September 2013).

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Lumbung  Paceklik  merupakan  wujud  kearifan  lokal  masyarakat  Desa  Dempel hingga kini masih dipertahankan yang didasarkan pada pengelolaan Lumbung Paceklik dan  dijalankan  sesuai  dengan  karakteristik governance yang  disebutkan  UNDP (Mardiasmo  2002).  Adanya  permasalahan  mengenai  bentuk  badan  hukum  yang  sesuai dengan  karakteristik  Lembaga  Lumbung  Paceklik  harus  segera  ditindaklanjuti  agar memudahkan pengelolaannya dan juga memudahkan dalam melakukan aktivitas hukum
dengan subyek hukum lainnya. Alternatif dari bentuk badan hukum yang ditawarkan oleh peneliti adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
Akuntansi dalam Lumbung Paceklik dimaknai dan dijalankan sebagai alat ukur akuntabilitas.  Dalam  implementasinya,  akuntansi  tidak  dilaksanakan  secara  maksimal karena  keterbatasan  pemahaman  dan  kemampuan  pengurus  dalam  mencatat, menggolongkan,  meringkas  dan  melaporkan  data  keuangan.  Akibat  dari  keterbatasan tersebut,  laporan  yang  disajikan  jika  dilakukan  analisa  belum  dapat  memberikan informasi yang lebih bernilai yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari Lumbung Paceklik. Hal ini perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah terkait dengan pembinaan dan pegembangan lumbung desa, terutama Lumbung Paceklik. Partisipasi para ilmuwan di  bidang  akuntansi  juga  diharapkan  untuk  ikut  berperan  dalam  melakukan pendampingan  mengenenai  penyusunan  laporan  keuangan  yang  baik  sesuai  dengan prinsip akuntansi berterima umum.
Karakteristik governance yang digunakan untuk mengamati tata kelola Lumbung Desa  pada  penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  karakteristik  yang  dinyatakan  UNDP. Karakteristik tersebut hanya dilihat dari definisinya saja dan belum melihat pada indikator serta alat ukur yang jelas. Karakteristik governance tentunya masih sangat luas dan terus berkembang,  terutama  yang  dapat  dikaitkan  dengan  tata  kelola  organisasi  publik  non- pemerintah  seperti  Lumbung  Desa.  Penelitian  lanjutan  masih  diperlukan  dengan menambah  obyek  penelitian  yang  memiliki  karakteristik  yang  sama  sehingga  dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan nyata mengenai Lembaga Lumbug Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan.  2007.  “Akuntabilitas  instansi pemerintah.”
Bungin, Burhan. 2011. Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya . 2ed. Jakarta: Prenada Media Group.
Cahyanto,  Sugeng  Setya,  Bonifasius  S.P,  dan  Ataabik  Mutaman.  2012.  “Penguatan kearifan lokal sebagai solusi permasalahan ketahanan pangan nasional.”  In The 4th International Conference on Indonesian Studies , 1–18.
Costa,  Ericka,  Tommaso  Ramus,  dan  Michele  Andreaus.  2011.  “Accountability  as  a managerial  tool  in  non-profit  organizations:  Evidence  from  Italian  CSVs.” Voluntas 22 (3): 470–93. https://doi.org/10.1007/s11266-011-9183-7.
Creswell, John W. 2012. Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed . 3ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Duncan, John B., dan Dale L. Flesher. 2002. “Does your church have appropriate internal control for cash receipts?” National Public Accountant , 2002.
Gray,  Rob,  Jan  Bebbington,  dan  David  Collison.  2006.  “NGOs,  civil  society  and
Volume 19 No. 1, April 2016
accountability: Making the people accountable to capital.” Accounting, Auditing and Accountability Journal 19 (3): 319–48.
https://doi.org/10.1108/09513570610670325.
Hartatik,  Endah.  2010.  “Pembentukan  lembaga  lumbung  desa  di  grobogan  pada  awal abad xx.” Paramita 20 (1): 36–44.
Johnson, Doyle Paul. 1986. Teori sosiologi klasik dan modern . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Jusup, Al Haryono. 2001. Dasar-dasar akuntansi jilid 1 . Yogyakarta: STIE YKPN.
Kartawinata,  Ade  M.  2011.  “Pengantar  editor  merentas  kearifan  lokal  di  tengah moderanisasi  dan  tantangan  pelestarian.”  In Kearifan  Lokal  di  tengah Moderanisasi ,  v–xviii.  Kementerian  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Republik Indonesia.
Laughlin,  Richard  C.  1988.  “Accounting  in  its  social  context:  An  analysis  of  the accounting  systems  of  the  church  of  England.” Accounting,  Auditing  & Accountability Journal 1 (2): 19–42. https://doi.org/10.1108/EUM0000000004622.
———.  1990.  “A  model  of  financial  accountability  and  the  church  of  England.”
Financial Accountability and Management 6 (2): 93–114.
https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.1990.tb00427.x.
Lembaga Adminitrasi Negara. 2000. “Akuntabilitas dan good governance.”
Maksum,  Azhar.  2005.  “Tinjauan  atas  good  corporate  governance  di  Indonesia.”  In
Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap  Universitas  Sumatera  Utara ,  1–55. Medan.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi Publisher.
Noval, M. 2002. “Studi eksistensi lumbung desa.” Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri , 2002.
Nugrahanto, Widyo, N. Kartika, dan Tanti Restiasih Skober. 2008. “Perkreditan rakyat di Tasikmalaya pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan Republik Indonesia (1900-2003).” Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran. 2008.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2014.  “Undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang desa.”
Salam,  Aprinus.  2006.  “Perubahan  sosial  dan  pertanyaan  tentang  kearifan  lokal.”  In Workshop SP4 Jurusan Sastra Indonesia , 1–11. Yogyakarta.
Sartini,  S.  2004.  “Menggali  kearifan  lokal  nusantara  sebuah  kajian  filsafati.” Jurnal Filsafat 37 (2): 111–20. https://doi.org/10.22146/jf.31323.
Simatupang, P. 1999. “Toward sustainable food security: The need for a new paradigm.”
In International  Seminar  on  Agricultural  Sector  During  the  Turbulence  of Economic Crisis: Lesson and Future Direction . Bogor: ICASERD.
Soemaryani,  Imas,  Kartib,  dan  Heru  Setiawan.  2009.  “Model  pengembangan  sistem pangan  komunitas  lokal  melalui  revitalisasi  lumbung  desa  dalam  mendukung ketahanan  pangan  rumah  tangga  di  pedesaan.”  DRPMI  Universitas  Padjajaran. 2009.
Wasino, H. 2004. “Tilak, pedagang pengumpul hasil pertanian pedesaan jawa, studi kasus wanita pedagang di kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan.”
Wasino,  H.,  S.  Endah,  R.  Iswari,  dan  Sriwahyuningsih.  2007.  “Revitalisasi  dan modifikasi lumbung desa sebagai wahana ketahanan pangan berbasis masyarakat di kabupaten Grobogan Jawa Tengah.”
Wibowo, A., Sugihardjo, dan H. Ihsaniyati. 2007. “Kemiskinan penduduk sekitar waduk kedung  ombo:  Studi  kasus  di  desa  Watugede  Kecamatan  Kemusu  Kabupaten Boyolali.” Jurnal Penduduk & Pembangunan 7 (1): 27–35.
Wiradi,  G.  1985.  “Lumbung  desa  mungkinkan  dihidupkan  kembali.” Kompas ,  Maret 1985.
Yanto, T. 1994. “Studi profil lumbung desa di desa tertinggal dan desa tidak tertinggal, studi kasus di Kabupaten Purbalingga.” Institut Pertanian Bogor.
Lampiran: Laporan Keuangan Lumbung Desa Paceklik Periode 2013
Tabel 1
Laporan Pemasukan Padi Tahun 2013 (Kg)
Dusun Musim Jumlah Rendeng Gadu Apitan Sisa 2012 Sisa - - - 487 487 Dempel 8.406 3.607 3.890 - 15.903 Nglencong 9.207 4.040 5.478 - 18.725 Gunting 6.989 2.424 2.595 - 12.008 Jumlah 24.602 10.071 11.963 487 47.123
Sumber: LPJ Lumbung Padi Paceklik Desa Dempel Tahun 2013
Tabel 2 Laporan Pengeluaran Gabah (Kg) Dusun Dipinjam Anggota Bangunan BOP Honor Susutan Sisa Jumlah Sisa - - - - - Dempel 5.450 333,5 333,5 892 199,5 8.694,5 15.903 Ngelcong 8.025 333,5 333,5 1.109,5 235,0 8.688,5 18.725 Gunting 5.450 333,0 333,0 592,5 150,5 5.149,0 12.008 Jumlah 18.9225 1.000 1.000 2.594 585,0 23.019 47.123
Sumber: LPJ Lumbung Padi Paceklik Desa Dempel Tahun 2013
Tabel 3 Laporan Data Aset (Kg) Dusun Dipinjam Anggota Rencana Bunga Sisa Tunggakan Jumlah Sisa - - 487,0 - 487,0 Dempel 5.450 1.090 8.694,5 21.290,0 36.524,5 Nglencong 8.025 1.605 8.688,5 21.406,5 39.725,0 Gunting 5.450 1.090 5.149 13.052,0 24.741,0 Jumlah 18.925 3.785 23.019 55.748,5 101.477,5
Sumber: LPJ Lumbung Padi Paceklik Desa Dempel Tahun 2013

## Laporan Kas Bangunan Tahun 2013
A. Pemasukan
1. Terima Uang dari banguna 1 ton gabah : Rp 4.375.000,- B. Pengeluaran 1. Perbaikan Lumbung : Rp 695.000,- 2. PAD (Pendapatan Asli Desa) : Rp 500.000,- SISA KAS BANGUNAN : Rp 3.180.000,- Sumber: LPJ Lumbung Padi Paceklik Desa Dempel Tahun 2013