## PELAKSANAAN HAL KHUSUS DALAM PENANGKAPAN PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh:
I Ketut Sariarta 1 , I Nyoman Gede Remaja 2 , Putu Sugi Ardana 3
(sariarta@gmail.com) (nym.remaja@unipas.ac.id ) (putu.sugiardana@unipas.ac.id)
Abstrak :  Penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten  Buleleng  masih  menjadi masalah  serius.  Salah  satu  indikasinya  adalah  banyaknya  narapidana penyalahgunaan  narkotika  di  Singaraja.  Penangkapan  merupakan  salah  satu  hal yang dapat dilakukan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  penelitian  ini  meneliti  hal  khusus  dalam pelaksanaan  penangkapan  sehubungan  dengan  penyidikan  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  Di  Kepolisian  Resor  Buleleng  dan  efektivitas  hal khusus  dalam  pelaksanaan  penangkapan  sehubungan  dengan  penyidikan  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  Di  Kepolisian  Resor  Buleleng.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara  kualitatif.  Hal  Khusus  dalam  Pelaksanaan  Penangkapan  sehubungan dengan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Kepolisian Resor Buleleng adalah mengenai waktu pelaksanaan penangkapan. Pasal 76 UU No.  35  Tahun  2009  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  kewenangan  penangkapan dilakukan  paling  lama  3  x  24  jam  terhitung  sejak  surat  penangkapan  diterima penyidik, dan penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Hal  Khusus  dalam  Pelaksanaan  Penangkapan  sehubungan  dengan  Penyidikan Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Kepolisian  Resor  Buleleng  belum efektif    untuk  merampungkan  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  karena  proses  penyidikan  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika    melibatkan  ilmu  kedokteran  forensik  yang memerlukan waktu untuk pengujian.
.
Kata  Kunci:  Hal  Khusus,  Penangkapan,  Penyidikan,  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika .

## PENDAHULUAN
Tujuan dibentuknya negara telah banyak dikaji secara ilmiah, yang melahirkan teori  tentang  tujuan  negara,  antara  lain  teori  Machiavelli.  Menurut  Machiavelli,
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
tujuan  negara  adalah  untuk  memupuk  kekuasaan  guna  mencapai  kemakmuran rakyat,  pemerintah  atau  raja  sebagai  teknik  memupuk  dan  menggunakan kekuasaan.  Raja  atau  pemimpin  negara  dalam  usaha  memupuk  kekuasaan  harus mempunyai sifat-sifat sebagai harimau, singa atau sifat-sifat sebagai kancil. Raja harus  mempunyai  sifat-sifat  harimau  agar  ditakuti  oleh  rakyat  dan  musuh- musuhnya yang lebih lemah. Bersifat sebagai kancil yang cerdik, licik agar dapat menguasai  rakyat  dan  menerobos  lubang-lubang  jaring  atau  perangkap  yang dipasang oleh lawan-lawan politiknya yang lebih kuat. Negara boleh mengadakan perjanjian  dengan  negara-negara  lain,  tetapi  tidak  perlu  mentaati  perjanjian  itu, yang penting rakyat tidak dirugikan dan kesejahteraan bisa dicapai (I Dewa Gede Atmadja, 2012: 50-52).
Teori kesejahteraan sosial merupakan salah satu teori tujuan negara yang lebih baru,  yang  banyak  dianut  negara  modern.  Kewajiban  menyelenggarakan kesejahteraan  rakyat  diletakkan  di  pundak  pemerintah.  Sebagai  konsekuensinya, kedudukan pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan bersifat ganda. Di satu pihak,  pemerintah  berkedudukan  sebagai  penguasa  yang  membuat  aturan.  Pada saat  yang  sama,  pemerintah  berkedudukan  sebagai  pelayan  masyarakat  ( public servant ).  Menurut  teori  ini,  untuk  melayani  masyarakat,  pemerintah  tidak  boleh diikat  secara  baku  oleh  undang-undang.  Pemerintah  harus  memiliki  kebebasan yang memadai untuk dapat mengambil inisiatif jika keadaan menghendaki. Untuk melayani masyarakat pemerintah harus memiliki ruang kebebasan bertindak atas inisiatif  sendiri  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  nyata.  Kebebasan  pemerintah atau  aparat  pemerintah  untuk  bertindak  atas  inisiatif  sendiri  berdasarkan kenyataan seperti diuraikan di atas disebut wewenang diskresi (Hotma P. Sibuea, 2014: 130).
Sebagai  bagian  dari  teori  hukum,  teori  tujuan  negara  mengalami  dinamika. Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil ( stable ), tetapi tidak boleh  diam  ( still )  atau  kaku  ( rigid ).  Sepintas  terlihat  seperti  saling  bertentangan satu  sama  lain,  tetapi  sebenarnya  tidak.  Merupakan  salah  satu  sifat  hakiki  dari hukum  di  mana  di  satu  pihak  hukum  harus  mengandung  unsur  kepastian  dan
prediktabilitas,  sehingga  harus  stabil,  tetapi  di  lain  pihak  hukum  harus  dinamis, sehingga  selalu  dapat  mengikuti  dinamika  perkembangan  kehidupan  manusia (Munir Fuady, 2013: 1).
Tujuan Negara Indonesia tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar Negara  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara  Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia  dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Upaya  untuk  mencapai  tujuan  negara  dilakukan  melalui  pelaksanaan pembangunan secara berencana dan berkelanjutan. Pembangunan secara terencana telah    memiliki  dasar  hukum  yang  kuat,  dalam  bentuk  undang-undang,  yaitu Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Pelaksanaan  pembangunan  berkelanjutan telah menjadi komitmen Indonesia, tidak hanya secara nasional tetapi juga secara internasional.  Untuk  itu,  Indonesia  merupakan  negara  yang  terlibat  secara  aktif dalam  perjanjian  internasional  untuk  mendukung  pelaksaan  pembangunan berkelanjutan secara global.
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  ( Sustainable  Development  Goals ) merupakan  komitmen  global  dan  nasional  dalam  upaya  untuk  menyejahterakan masyarakat, mencakup 17 tujuan yaitu: (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3)  kehidupan  sehat  dan  sejahtera;  (4)  pendidikan  berkualitas;  (5)  kesetaraan gender;  (6)  air  bersih  dan  sanitasi  layak;  (7)  energi  bersih  dan  terjangkau;  (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; (10)  berkurangnya  kesenjangan;  (11)  kota  dan  permukiman  yang  berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan
iklim;  (14)  ekosistem  lautan;  (15)  ekosistem  daratan;  (16)  perdamaian,  keadilan dan  kelembagaan  yang  tangguh;  dan  (17)  kemitraan  untuk  mencapai  tujuan (Arifin Yudianto, dkk., 2020: 1).
Upaya  mewujudkan  tujuan  pembangunan  nasional,  menghadapi  beberapa kendala,  di  antaranya  berupa  penyalahgunaan  narkotika.  Penyalahgunaan narkotika  tidak  hanya  menghambat  pembangunan  bahkan  dapat  mengancam keberlangsungan  Bangsa.  Penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  yang  tidak efektif  akan  berdampak  langsung  terhadap  upaya  mensejahterakan  rakyat  secara berkeadilan  dan  berkelanjutan,  terlebih  karena  yang  menjadi  korban  umumnya generasi muda.
Penyalahgunaan    narkotika  demikian  berbahaya  karena  efek  yang  dialami pemakainya.  Efek  pemakaian  narkotika  dapat    dibedakan  menjadi  tiga,  yaitu depresan,  stimulan,  dan  halusinogen.  Depresan,  menekan  sistem  sistem  syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan dapat membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis, dapat  mengakibatkan  kematian.  Jenis  Narkoba  depresan  antara  lain  opioda,  dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin,  contoh yang populer sekarang adalah  putaw.  Stimulan  memberi  efek  merangsang  fungsi  tubuh  dan meningkatkan  kegairahan  serta  kesadaran.  Jenis  stimulan  antara  lain:  kafein, kokain,  amphetamin,    contoh  yang  sekarang  sering  dipakai  adalah  shabu-shabu dan  ekstasi.  Halusinogen  memberi  efek  utama  mengubah  daya  persepsi  atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari  kaktus  dan psilocybin dari  jamur-jamuran,  yang  paling  banyak dipakai adalah marijuana atau ganja (Rospita Adelina Siregar, 2019: 145-146).
Pengguna  atau  korban  narkoba  akan  mengalami  efek  narkoba  antara  lain: pertama , efek terhadap sistem syaraf pusat, yakni: depresan (memperlambat kerja sistem  syaraf), stimulant (merangsang  kerja  sistem  syaraf),  dan halusinogen (distorsi  kerja  sistem  syaraf). Kedua ,  fisik:  paru-paru  basah,  maag  akut,  organ rusak. Ketiga , sosial: menarik diri, anti sosial: suka menipu. Keempat , psikologis:
pemimpi,  halusinasi,  paranoid,  sadis. Kelima ,  agama:  meng- ilah -  kan narkoba,dan, keenam , ekonomi: kebangkrutan (Syarif Hidayatullah, 2015: 17).
Kejahatan  berkaitan  dengan  penyalahgunaan  narkotika  ditempatkan  sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang berat, yang berdampak luar biasa terhadap keberlangsungan  bangsa  dan  negara.  Penanggulangannya  menjadi  sulit  karena sifatnya yang  secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban ( crime  without  victim ),  kejahatan  yang  tidak  menimbulkan  korban  orang  lain.
Korban  dari  kejahatan  ini  adalah  dirinya  sendiri.  Rumusan  mendasar  dari  suatu kejahatan  adalah  adanya  pelaku  dan  korban  kejahatan.  Kejahatan  adalah  suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi.  Usaha  untuk  menanggulangi  kejahatan  harus  mencari  fenomena mana  yang  penting  dan  perlu  diperhitungkan  dalam  terjadinya  kejahatan  (Arif Gosita, 2012: 98).
Telah banyak diberitakan bahwa kejahatan narkotika melibatkan uang bernilai jutaan  dolar,  dengan  modus  operandi  yang  rumit  dengan  pemanfaatan  teknologi canggih,  melibatkan  sindikat  yang  tidak  hanya  beroperasi  di  suatu  negara  tetapi lintas  negara  yang  terorganisir  dengan  rapi  dan  rahasia.    Dapat  dipahami  jika masalah  kejahatan  narkotika  saat  ini  sudah  bukan  lagi  menjadi  tanggung  jawab hanya  satu  negara  saja.    tetapi  telah  menjadi  tangggung  jawab  hampir  seluruh negara-negara  di  dunia.  Oleh  karena  kejahatan  narkotika  telah  menimbulkan demikian  banyak  aspek  negatif  dan  memiliki  relevansi  terhadap  timbulnya beberapa kriminalitas lain (Anak Agung Ngurah Wirasila, dkk. 2017: 4).
Konsideran menimbang huruf e Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  (selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut  UU No. 35 Tahun 2009) menyatakan sebagai berikut:
bahwa  tindak  pidana  Narkotika  telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan dengan  menggunakan  modus  operandi  yang  tinggi,  teknologi  canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban,  terutama  di  kalangan  generasi  muda  bangsa  yang  sangat membahayakan  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  sehingga UndangUndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi  dengan  perkembangan  situasi  dan  kondisi  yang  berkembang  untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;
Sehubungan  dengan  sifat  khusus  dari  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pun memiliki kekhususan. Pasal  73  UU  No.  35  Tahun  2009  menyatakan:  “Penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Sebagai peraturan yang  bersifat  khusus,  regulasi  dalam  UU  No.  35  Tahun  2009,  lebih  diutamakan dibanding regulasi yang sifatnya umum.
Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan:
Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:
a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
d. menyuruh  berhenti  orang  yang  diduga  melakukan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  serta  memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f. memeriksa  surat  dan/atau  dokumen  lain  tentang  penyalahgunaan  dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
h. melakukan  interdiksi  terhadap  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional;
i. melakukan  penyadapan  yang  terkait  dengan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
j. melakukan  teknik  penyidikan  pembelian  terselubung  dan  penyerahan  di bawah pengawasan;
k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
l. melakukan  tes  urine,  tes  darah,  tes  rambut,  tes  asam  dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan  lainnya  yang  diduga  mempunyai  hubungan  dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
r. meminta  bantuan  tenaga  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
s. menghentikan  penyidikan  apabila  tidak  cukup  bukti  adanya  dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Wewenang untuk melakukan penangkapan oleh penyidik, diatur khusus pada Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan:
(1) Pelaksanaan  kewenangan  penangkapan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
(2) Penangkapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
Pasal  10  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut  KUHAP) menyatakan:
(1) Penangkapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17,  dapat  dilakukan untuk paling lama satu hari.
(2) Terhadap  tersangka  pelaku  pelanggaran  tidak  diadakan  penangkapan kecuali  dalam  hal  ia  telah  dipanggil  secara  sah  dua  kali  berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.
Jadi, terdapat perbedaan waktu penangkapan antara yang diatur dalam UU No. 35  Tahun  2009  dengan  yang  diatur  dalam  KUHAP,  padahal  bagi  penyidik Kepolisian  (yang  tidak  menjadi  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN), KUHAP  menjadi  acuan  dalam  pelaksanaan  penyelidikan  maupun  penyidikan. Waktu penangkapan paling lama  3 hari, dan dapat diperpanjang 3 hari lagi masih menjadi  keluhan    petugas,  dianggap  terlalu  singkat,  karena  pengumpulan  bukti- bukti yang cukup memerlukan waktu sering memerlukan waktu yang lebih lama. Dibandingkan  dengan  penangkapan  pada  penyidikan  tindak  pidana  terorisme,
misalnya, penangkapan pada penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jauh lebih singkat.
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang,  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2018 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang menyatakan:
(1) Penyidik  dapat  melakukan  penangkapan  terhadap  Setiap  Orang  yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling Lama 14 (empat belas) hari.
(2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak  cukup,  penyidik  dapat  mengajukan  permohonan  perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan  negeri  yang  wilayah  hukumnya  meliputi  tempat  kedudukan penyidik.
(3) Pelaksanaan  penangkapan  orang  yang  diduga  melakukan  Tindak  Pidana Terorisme  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
(4) Setiap  penyidik  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  dipidana  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Penangkapan  sebagai  salah  satu  upaya  paksa  yang  dapat  dilakukan  oleh penyidik  merupakan  hal  yang  menarik  untuk  diteliti,  termasuk  pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena pelaksanaannya wajib menjunjung hak asasi manusia, sebagai  bagian  dari  proses  penegakan  hukum  secara  umum,  dan  bagian  dari peradilan pidana secara lebih khusus. Hak-hak asasi manusia menjadi bagian yang sangat  penting  di  dalam  penyelenggaraan  peradilan,  termasuk  dalam  sistem peradilan pidana di Indonesia (I Nyoman Gede Remaja, 2018: 9).
Upaya  paksa  selalu  menghadirkan  dua  sisi  yang  berseberangan,  termasuk dalam  hal  penangkapan  dan  penahanan.  Di  satu  sisi,  hak-hak  dasar  seseorang harus dijamin keberadaannya, tapi di sisi lain, negara justru memiliki kewenangan
“melanggar”  hak  dasar  setiap  orang  tersebut.  Bagaimana  penangkapan  itu dilakukan  dengan  sebaik-baiknya  harus  ditegaskan  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku,tidak melampaui kewenangannya, dan tidak dilakukan secara sewenang- wenang.  Dalam  konteks  penegakan  hukum,  pelaksanaan  upaya  paksa  itu  harus pula  diletakkan  pada  prinsip  ‘demi  untuk  kepentingan  pemeriksaan’  dan  benar- benar ‘sangat diperlukan’ (Supriyadi Widodo Eddyono, 2013: 4).
Tidak  jauh  berbeda  dengan  daerah-daerah  lain,  penyalahgunaan  narkotika  di Kabupaten  Buleleng  juga  menjadi  masalah  serius.  Salah  satu  indikasinya  adalah banyaknya  narapidana  penyalahgunaan  narkotika  yang  menjadi  warga  binaan  di Lembaga  Pemasyarakatan    Kelas  II  B  Singaraja.  Berdasarkan  hasil  penelitian pendahuluan,  diperoleh  data  bahwa  pada  akhir    Bulan  September  2021,  jumlah warga  binaan  perkara  khusus  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja sebagai berikut:
No Perkara Narapidana Tahanan Jumlah P W P W 1  Korupsi 10 1 10 3 24 2  Teroris - - - - - 3  Narkotika 87 9 16 - 112 Jumlah 97 10 26 3 136
Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja
Seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja  pada saat yang  sama  jumlahnya  246  orang,  sehingga  dengan    demikian  prosentase  warga binaan penyalahgunaan narkotika adalah 45,5 %.
Dari  uraian  latar  belakang  masalah  dapat  dirumuskan  masalah-masalah sebagai berikut untuk dikaji dalam penelitian ini:
1. Apa  hal  khusus  dalam  pelaksanaan  penangkapan  sehubungan  dengan penyidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  Di  Kepolisian  Resor Buleleng?
2. Bagaimana  efektivitas  hal  khusus  dalam  pelaksanaan  penangkapan sehubungan  dengan  penyidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  Di Kepolisian Resor Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mengkaji  hukum  s e bagai  gejala  sosial.
Jadi,  dalam  konteks  norma,  penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian  tentang pelaksanaan  norma.  Norma  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  norma hukum mengenai penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Penelitian ini diarahkan untuk membuat deskripsi mengenai pelaksanaan hal- hal  khusus  dalam  penangkapan  pada  penyidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika Di Kepolisian Resor Buleleng. Sebagai penelitian hukum empiris, yang dideskripsikan  tidak  hanya  norma-norma  hukum  yang  relevan,  tetapi  juga pelaksanaan dari norma hukum tersebut dalam kenyataannya.
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng, khususnya pada Satuan yang  khusus  menangani  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika.  Pemilihan lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  alasan-alasan  tertentu    yang  bersifat obyektif, antara lain:
a. Kesesuaian  dengan  materi  penelitian,  yaitu  berhubungan  dengan  penyidikan tindak  pidana  narkotika.  Penyidikan  tindak  pidana  narkotika  dilakukan  oleh penyidik khususnya yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba.
b. Masih  maraknya  tindak  pidana  yang  terjadi  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian Resor  Buleleng,  sehingga  penelitian  berkaitan  dengan  hal  ini  penting  untuk dilakukan.
Alasan  lain  adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Kemudahan tersebut  di  antaranya  karena  peneliti  berdomisili  dan  bertugas  di    Singaraja. Kemudahan  ini  berhubungan  dengan    keberhasilan  penelitian  karena  proses konfirmasi data yang meragukan, upaya melengkapi data yang kurang, dan hal-hal lain yang perlu dapat dilakukan secara lebih mudah.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan,  dalam  hal antara  lain:    KUH  Pidana,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang    Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  tentang Penyidikan  Tindak  Pidana,  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang relevan.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi, dan sebagainya. Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  sesuai,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data:
a. Teknik  studi  dokumentasi/kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Wawancara  bebas  terpimpin,  yang  merupakan  kombinasi  antara  wawancara bebas  dan  terpimpin,  sebagaimana  telah  disebutkan  wawancara  ini menggunakan  pedoman  tentang  garis-garis  besar  yang  akan  dipertanyakan kepada  responden  secara  tertulis  tetapi  dalam  proses  tanya  jawab  terjadi pengembangan-pengembangan  pertanyaan  yang  masih  ada  kaitannya  dengan permasalahan yang diteliti.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  alamiah.  Alur  pengolahan  data
sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan  sebagai  jawaban  atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hal-hal Khusus dalam Pelaksanaan Penangkapan sehubungan dengan Penyidikan  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Kepolisian Resor  Buleleng  Wewenang  dalam  Proses  Penegakan  Hukum  Di Kepolisian Resor Buleleng
Pasal  13  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002    menegaskan  bahwa menegakkan  hukum  merupakan  tugas  Kepolisian,  selain  memelihara  keamanan dan  ketertiban  masyarakat  dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Untuk  melaksanakan  tugasnya  Kepolisian memiliki  kekuasaan  kepolisian  ( police  power )  yang  bersumber  pada  pemberian wewenang  kepolisian  berdasarkan  undang-undang  yang  lingkupnya  dapat membatasi  hak-hak  masyarakat.  Kekuasaan  kepolisian  meliputi  kewenangan untuk  menggunakan  senjata  api  serta  kewenangan-kewenangan  lain  yang  pada umumnya membatasi hak-hak warga masyarakat.
Polres  Buleleng  merupakan  unsur  pelaksana  tugas  kewilayahan  pada Kepolisian Daerah Bali yang berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Resor Buleleng. Sesuai dengan  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2  Tahun  2021  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pada  Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (selanjutnya ditulis Perkap No. 2 Tahun 2021) Polres Buleleng mengemban tugas:
1. tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan kepada masyarakat;
2. tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kasat  Narkoba  Polres  Buleleng  menjelaskan  bahwa  untuk  melaksanakan tugas tersebut, Polres Buleleng menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. pelayanan  kepolisian  kepada  masyarakat,  dalam  bentuk  penerimaan  dan penanganan  laporan/pengaduan,  pemberian  bantuan  dan  pertolongan termasuk  pengamanan  kegiatan  masyarakat  dan  instansi  pemerintah,  dan pelayanan  surat  izin/keterangan,  serta  pelayanan  pengaduan  atas  tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;
c. penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana,  fungsi  identifikasi  dan  fungsi laboratorium  forensik  lapangan  dalam  rangka  penegakan  hukum,  serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
d. pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan  keamanan  swakarsa,  koordinasi  dan  pengawasan  kepolisian khusus  dan  satuan  pengamanan,  pemolisian  masyarakat,  serta  pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
e. pelaksanaan  fungsi  Samapta  Kepolisian,  meliputi  kegiatan  pengaturan, penjagaan,  pengawalan,  patroli  serta  pengamanan  kegiatan  masyarakat  dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa;
f. pelaksanaan  fungsi  lalu  lintas,  meliputi  kegiatan  pengaturan,  penjagaan, pengawalan  dan  patroli  lalu  lintas,  termasuk  penindakan  pelanggaran  dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor  dalam  rangka  penegakan  hukum  dan  pembinaan  keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli perairan,  penanganan  pertama  terhadap  tindak  pidana  perairan,  pencarian dan  penyelamatan  kecelakaan  di  wilayah  perairan,  pembinaan  masyarakat
perairan  dalam  rangka  pencegahan  kejahatan,  dan  pemeliharaan  keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara; dan
h. pelaksanaan  fungsi-fungsi  lain,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Satuan  Reserse  Narkotika,  Psikotropika  dan  Obat  Berbahaya  (Sat  Narkoba), yang  dipimpin  oleh  Kasat  Narkoba,  merupakan  unsur  pelaksana  tugas  pokok Kepolisian  yang  bertugas    melaksanakan  pembinaan  fungsi  penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap  Narkotika,  psikotropika  dan  obat  berbahaya  berikut  prekursornya,  serta pembinaan  dan  penyuluhan  dalam  rangka  pencegahan  dan  rehabilitasi  korban penyalahgunaan  Narkotika,  psikotropika  dan  obat  berbahaya.  Dalam melaksanakan tugasnya Sat Narkoba menyelenggarakan fungsi:
a. penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, dan prekursor;
b. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
c. pengawasan  terhadap  pelaksanaan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak pidana  penyalahgunan  Narkotika,  psikotropika  dan  obat  berbahaya  yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres; dan
d. penganalisisan  kasus  beserta  penanganannya,  serta  mengkaji  efektivitas pelaksanaan  tugas  Satuan  Reserse  Narkotika,  Psikotropika  dan  Obat Berbahaya.
Satnarkoba Polres terdiri atas:
a. Urusan Pembinaan Operasional.
Bertugas  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  administrasi  serta pelaksanaan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  Narkotika, psikotropika  dan  obat  berbahaya,  pembinaan  dan  penyuluhan  dalam  rangka pencegahan  dan  rehabilitasi  korban  penyalahgunaan  Narkotika,  psikotropika
dan  obat  berbahaya  serta  menganalisis  penanganan  kasus  dan  mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Sat Narkoba.
b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan.
Bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
c. Unit.
Bertugas  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika,  psikotropika  dan  obat berbahaya dan prekursor di daerah hukum Polres Buleleng.
Pada  tahun  2021  terdapat  43  kasus  pengungkapan  tindak  pidana penyalahgunaan narkoba, 96% pelakunya berasal dari Buleleng dan sisanya dari luar  Buleleng  dengan  modus  operandinya  sedang  membawa/tertangkap  tangan. Tahun  2022  dari  bulan  Januari  sampai  Maret    terdata  8  kasus  penyalahgunaan narkoba.  Faktor-faktor  yang  menjadi    pendorong  penyalahgunaan  narkotikan  di kabupaten Buleleng adalah:
1. Faktor  lingkungan  di  mana  dalam  peredaran  narkotika  tidak  mengenal golongan masyarakat.
2. Faktor  keluarga  karena  kurangnya  perhatian/pengawasan  dari  keluarga maupun bisa disebabkan oleh adanya permasalahan dalam rumahtangga/ brokenhome.
3. Adanya  keinginan  tahuan  yang  tinggi/ingin  mencoba-coba  dan mengkonsumsi narkoba  dan tidak menyadari efeknya dapat bagi pengguna.
4. Faktor ekonomi dimana dengan berkecimpung di peredaran narkotika dapat mendatangkan  keuntungan  yang  sangat  signifikan,  di  samping  sebagai pemakai juga mengedarkan untuk mendapatkan hasil.
Faktor  lain  yang  juga  menjadi  pendorong  dilakukannya  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu:
1. Kurangnya  akses  komunikasi  dan  konseling  sebagai  media sharing dalam permasalahan terhadap penyalahgunaan narkoba.
2. Pengetahuan  yang  rendah  terkait  dampak  dan  bahaya  penyalahgunaan narkoba.
3. keinginan mengikuti trand dan ketersediaan barang yang diinginkan.
4. pengendalian diri yang masih rendah (permasalahan yang tidak  terpecahkan sehingga narkoba dijadikan pelampiasan).
Sebagai  penegak  hukum,  Kepolisian  bertindak  sebagai  penyelidik  dan penyidik terhadap dugaan tindak pidana, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika.  Sebagai  penyelidik  petugas  Kepolisian  melakukan    tindakan  untuk mencari  dan  menemukan  sesuatu  peristiwa  yang  dianggap  atau  diduga  sebagai tindak pidana. Sebagai penyidik petugas Kepolisian melakukan tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta  agar  dapat  menemukan  dan  menentukan  pelakunya.  Dalam  pelaksanaan tugas inilah petugas Kepolisian diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa:
1. Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 20 KUHAP).
2. Penahanan,  yaitu  penempatan  tersangka  atau  terdakwa  di  tempat  tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 21 KUHAP).
3. Penggeledahan,  yang  dibedakan  antara  penggeledahan  rumah  dan penggeledahan  badan.  Penggeledahan  rumah  adalah  tindakan  penyidik untuk  memasuki  rumah  tempat  tinggal  dan  tempat  tertutup  lainnya  untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang,  sedangkan .penggeledahan  badan  adalah  tindakan  penyidik  untuk  mengadakan pemeriksaan  badan  dan  atau  pakaian  tersangka  untuk  mencari  benda  yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita (Pasal 1 ayat (17) dan ayat (18) KUHAP).
4. Penyitaan,  yaitu  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil  dan  atau menyimpan  di  bawah  penguasaanya  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak, berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam penyidikan, penutupan dan peradilan.
Petugas  Kepolisian  yang  bertugas  sebagai  penyidik,  dalam  melaksanakan tugasnya  sebagai  penegak  hukum,  dapat  melakukan  tindakan-tindakan  yang dianggap  perlu  untuk  kepentingan  penyidikan.  Pasal  7  ayat  (1)  KUHAP, menyatakan kewenangan penyidik meliputi:
1. Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya  tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh  berhenti  seorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka.
4. Melakukan Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penggeledahan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil  seseorang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau saksi.
8. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Wewenang  untuk  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggung  jawab  ini  menjadi  dasar  pelaksanaan  diskresi  Kepolisian. Pelaksanaan  diskresi  Kepolisian  dibatasi  oleh  undang-undang,  antara  lain  dalam Penjelasan  Pasal  17  ayat  (1)    huruf  j    KUHAP  dinyatakan  bahwa  tindakan  lain menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab  dilakukan  penyidik  untuk  kepentingan penyidikan dengan syarat:
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
b. Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  dilakukannya
tindakan jabatan.
c. Tindakan  itu  harus  patut  dan  masuk  akal,  dan  termasuk  dalam  lingkungan jabatannya.
d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
e. Menghormati hak asasi manusia.
Dalam  prakteknya  banyak  penyelidikan  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  dilakukan  setelah  ditemukan  barang  yang  diduga narkotika.  Jika  ini  yang  terjadi    dapat  dilakukan  pemeriksaan  awal  dan  jika terindikasi  ternyata  positif  mengandung  narkotika  maka  dilakukan  penyitaan terlebih  dahulu  untuk  selanjutnya  dilakukan  tes  laboratorium  di  Denpasar  untuk memastikan  keakuratan  bahwa  barang  tersebut  benar-benar  narkotika/tidak  dan jika hasilnya postif dilakukan penyidikan lebih lanjut berdasarkan dua alat bukti termasuk hasil laboratorium/dokumen yang dibuat oleh ahli.
Proses  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika, yang diawali adanya laporan/informasi:
1. Diawali  dari  adanya  laporan/informasi    ditindak  lanjuti  dengan  serangkaian langkah  penyelidikan  seperti  melakukan  observasi, survailen ,  pembuntutan, dan lain-lain. Setelah ditemukan orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  dilakukan  penggeledahan.  Apabila  saat digeledah  ditemukan  barang  padanya  dan  diakui  bahwa  barang  itu  adalah miliknya proses dilanjutkan.
2. Berbekal barang bukti yang ditemukan pada diri tersangka sehingga penyidik mempunyai  keyakinan  yang  kuat  didukung  bukti-bukti  permulaan  yang cukup  terhadap  tindak  pidana  yang  terjadi,  maka  terhadapnya  dilakukan penangkapan  dan  berita  acarnya    sesuai  dengan  dasar  hukum  penangkapan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor  81 Tahun 1981 tentang KUHAP.
3. Penggeledahan lanjutan dilakukan setelah terbit surat perintah penggeledahan yang  ditandatangani  pejabat  berwenang  dan  dengan  surat  perintah penggeledahan  tesebut  dilakukan  penggeledahan  terhadap  badan  tersangka dan  dibuatkan  berita  acara  penggeledahan.  Atas  penggeledahan  tersebut
dimintakan  persetujuan  penggeledahan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri Singaraja  dan  untuk  mendapatkan  penetapan  penggeledahan  dari  ketua Pengadilan Negeri  Singaraja.
4. Penyitaan  dilakukan  terhadap  barang-barang  yang  ditemukan  pada  saat penggeledahan.
5. Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi sangat penting karena dalam tahap  ini  dari  keterangan  tersangka/saksi  akan  diperoleh  keterangan- keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.
6. Penahanan  dilakukan  berdasarkan  Pasal  20  KUHAP,  yang  memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk melakukan penahanan  atau  penahanan  lanjutan  dalam  rangka  untuk  kepentingan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan.
7. Setelah  berkas  perkara  dinyatakan  lengkap,  maka  dilakukan  pelimpahan tahap  II  berupa  penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti  kepada  penuntut umum.
Kasat  Narkoba  Polres  Buleleng  menjelaskan  dalam  penyidikan  dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan cara-cara khusus, yaitu:
1. Tehnik under  cover  buy yaitu    tehnik  pembelian  secara  terselubung    yang dapat  dilakukan  oleh  petugas  dalam  upaya  mengungkap  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika    di  mana  dalam  pelaksanannya  wajib  dibekali dengan  surat  perintah  tugas.  Biasanya  dalam  pengungkapan  ini  juga  dapat mempergunakan informan, namun informan tersebut hanya sifatnya sebagai pemberi  informasi  dan  tidak  boleh  terlibat  langsung  dalam  hal  transaksi narkoba.
Pelaksanaan  pembelian  terselubung  dilakukan  oleh  penyidik  tindak  pidana narkotika,  akan  tetapi  tidak  semua  penyidik  boleh  melakukan  pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik  yang  telah  mendapatkan  surat  perintah/tugas  dari  pimpinan  untuk melaksanakan  pembelian  terselubung.  Dalam  melakukan  pembelian
terselubung,  penyidik  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Narkotika.  Selain Undang-Undang  Narkotika  perlidungan  juga  diberikan  oleh  KUHAP  dan Undang-Udang Kepolisian (Iqbal Taufik, 2017: 121).
2. Tehnik control  delivery yaitu      suatu  cara  yang  dipergunakan  oleh  petugas melalui proses  controlling terhadap  perpindahan  barang  baik  dari  suatu tempat  ke  tempat  lainnya.  Proses  ini  memerlukan  wakyu  yang  cukup  lama bila  mana  pergeseran  barang  tersebut  dari  lintas  luar  wilayah.  Petugas  baru dapat  melakukan  tindakan  bilamana  barang  tersebut  telah  sampai  pada tujuannya  dan  saat  diserahterimakan.  Saat  itulah  waktu  yang  tepat  untuk melakukan  penangkapan  terhadap  para  pelakunya.  Dalam  teknik  ini  peran serta  informan  sangat  diperlukan  dan  keakuratan  informasi  dari  seorang informan  untuk  benar-benar  meyakinkan  kebenaran  informasi  yang  didapat dalam setiap pergerakan/perpindahan barang yang diduga narkotika tersebut namun  disini  tugas  informan  tidak  dibenarkan  terlibat  langsung  dalam transaksi/serah  terima  barang  narkotika  saat  akan  dilaksanakn  proses penangkapan.
Dalam  melakukan  penangkapan  terhadap  pelaku    penyalahgunaan  narkoba bukan  hanya  di  wilayah  hukum  Polres  Buleleng  melainkan  penangkapan  dapat dilakukan  di  luar  wilayah  karena  kepentingan  pengembangan  terhadap  jaringan pelaku  maupun  sumber  barang  berasal  ataupun  penangkapan  di  dalam  wilayah kesatuan  karena  ada  upaya  dari  petugas  menarik  para  pelaku  yang  berasal  dari luar  wilayah  Kabupaten  Buleleng,  bahkan  luar  wilayah  Bali  untuk  mengungkap para pelaku maupun barang yang diduga sebagia narkoba dengan teknik tertentu.
Penyelidikan  untuk  mengungkapkan  kejahatan  narkotika,  sering  kali  harus dilakukan  secara  tertutup,  untuk  kepentingan  keberhasilan  penyelidikan  dan penyidikan, sebagaimana dijelaskan Kasat Narkoba Polres Buleleng. Penyelidikan secara tertutup dilakukan tanpa diketahui oleh sasaran, untuk mendapatkan bahan- bahan  keterangan  yang  tidak  mungkin  diperoleh  dengan  penyelidikan  cara-cara terbuka.  Cara  tertutup  memerlukan  keahlian  dan  keterampilan  dalam pelaksanaannya,  cara  ini  biasanya  dilakukan  dengan  kegiatan  sebagai  berikut
(Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2020: 22-23):
1. Pengamatan  dan  penggambaran  ( Observation  and  discribing ).  Pengamatan dan  penggambaran  merupakan  suatu  kewaspadaan  terhadap  keadaan sekitarnya  dengan  menggunakan  panca  indera  secara  sempurna  dan  disertai perhatian  dan  pemikiran  yang  baik  dan  fokus  pada  pengamatan.  Sasaran pengamatan: orang/manusia, benda, tempat, kejadian. Penggambaran adalah menuangkan kembali hasil pengamatan ke dalam bentuk laporan, dilengkapi foto gambar, film dan visual tentang keadaan sasaran yang diamati, sehingga pada saat pembuatan laporan dapat mengenal kembali apa yang telah diamati.
2. Wawancara  terselubung  ( Eliciting ).  Wawancara  terselubung  merupakan teknik pengumpulan  bahan  keterangan  dengan  cara  mewawancarai  sumber secara  terselubung,  di  mana  pewawancara  tidak  menanyakan  sumber langsung  pada  masalah  yang  sedang  diselidiki,  sehingga  sumber  tanpa disadarinya  telah  memberikan  informasi  yang  dikehendaki  petugas.  Agar dapat  melakukan eliciting dengan  baik,  petugas  menggunakan  penyamaran
( cover ) baik identitas, kegiatan, pekerjaan dan tujuannya.
3. Penjejakan  ( Surveilance ).  Penjejakan  adalah  segala  usaha,  pekerjaan  dan kegiatan  untuk  mendapatkan  bahan  keterangan  dengan  mengikuti  atau memperhatikan jejak dari sasaran, atau apa yang dilakukan oleh sasaran. Cara ini dilakukan secara fisik yaitu orang terhadap orang, dapat pula dilaksanakan secara teknis yaitu dibantu dengan alat elektronik atau menggunakan alat-alat elektronik  sepenuhnya  guna  mendapatkan  bahan  keterangan  mengenai identitas dan kegiatan dari sasaran.
4. Pembuntutan  ( tailing ).  Pembuntutan  ( tailing )  adalah  suatu  cara  mendapat bahan  keterangan  dengan  langsung  mengikuti/memperhatikan  sasaran, termasuk apa yang sedang dilakukannya tanpa diketahui oleh sasaran.
5. Penyusupan ( Penetration ) merupakan teknik pengumpulan bahan keterangan dengan  cara  menyusupkan  jaringan  penyelidik  baik  anggota  sendiri  (agen organik)  ataupun  jaringan  terbina  (agen  non  organik)  ke  dalam tubuh/kalangan/kelompok/lingkungan sasaran,
untuk memperoleh
pengetahuan  yang  jelas  dan  tepat  serta  mutakhir  mengenai  seluk-beluk sasaran.
6. Penyadapan ( Taping ). Penyadapan ( Taping ) adalah usaha untuk mendapatkan bahan keterangan melalui sistem komunikasi pihak lawan/sasaran atau pihak lain,  tanpa  memutuskan  komunikasi  yang  sedang  dilakukan  oleh  sasaran. Baket yang dicari/dikumpulkan hanya isi komunikasi sasaran dengan sasaran lainnya.
7. Penyurupan ( Surreption Entry ) Penyurupan ( Surreption Entry ) adalah teknik mengumpulkan  bahan  keterangan  dengan  cara  memasuki  sesuatu tempat/ruangan/rumah/ bangunan gedung tanpa diketahui sasaran atau orang lain, kemudian melakukan penggeledahan untuk mendapatkan dokumen/surat/bukti  lainnya  kemudian  dilaksanakan  kegiatan  penyadapan dan akhirnya meninggalkan tempat/ ruangan/ rumah/bangunan gedung tanpa bekas.
Apabila berdasarkan hasil penyelidikan dan/atau penyidikan telah ditemukan bukti  permulaan  yang  cukup  maka  seseorang  dapat  ditangkap.  Orang  yang ditangkap  tersebut  kemungkinan  merupakan  tersangka  atau  terdakwa,  atau seseorang  yang  di  duga  keras  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  bukti permulaan yang cukup, atau seseorang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, atau apabila padanya ditemukan narkotika yang diduga  keras  telah  digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  hasil  tindak pidana.
Syarat  dan  tata  cara  penangkapan  merupakan  hal    penting  dalam  melakukan penangkapan  terhadap  seseorang,  karena  untuk  mengukur  apakah  penangkapan terhadap  seseorang  itu  sah  atau  tidak  sah. Penangkapan  dapat  dilakukan  terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, petugas memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat tugas, membawa surat perintah penangkapan yang memuat  identitas  tersangka,  alasan  penangkapan,  uraian  singkat  tindak  pidana yang dipersangkakan, dan tempat tersangka diperiksa. Surat perintah penangkapan tersebut harus disampaikan kepada keluarga tersangka.
Kewajiban  memberikan  informasi  secepatnya  tentang  tuduhan  tindak  pidana kepada seseorang yang ditangkap memiliki dua tujuan, yaitu (1) untuk memberikan informasi kepada semua orang yang ditangkap atau ditahan untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan mereka, dan (2) membuka peluang bagi siapapun yang menghadapi  proses  persidangan  atas  tuduhan  tindak  pidana  untuk  mempersiapkan pembelaan.
Menurut standar internasional, setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk: pertama, diberitahu dalam bahasa yang diketahuinya, tentang alasan mengapa dia  dicabut  dari  kemerdekaannya.  Kedua,  orang  yang  ditangkap  harus  segera diberitahu  tentang  tuduhan  apa  yang  diajukan  terhadapnya.  Ketiga,  orang  yang ditangkap  harus  diberitahu  akan  haknya  untuk  diberi  penjelasan  tentang  bagaimana menggunakan hak-haknya tersebut ( Supriyadi Widodo Eddyono, 2013: 10).
Di depan telah disebutkan bahwa terdapat perbedaan lama waktu penangkapan antara  UU  No.  35  Tahun  2009    dengan    KUHAP.  Wewenang  untuk  melakukan penangkapan oleh penyidik, Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelaksanaan  kewenangan  penangkapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75 huruf  g  dilakukan  paling  lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  terhitung sejak  surat  penangkapan  diterima  penyidik,  dan  penangkapan  tersebut  dapat diperpanjang  paling  lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam.  Pasal  10 KUHAP)  menyatakan  bahwa  penangkapan  dapat  dilakukan  untuk  paling  lama satu hari.
Ada  pendapat  bahwa  ketentuan  khusus  sehubungan  dengan  waktu penangkapan selama 3 hari, dan dapat diperpanjang 3 hari lagi hanya berlaku bagi penyidik  BNN,  tidak  bagi  penyidik  Kepolisian.  Hal  ini  disebabkan  karena  Pasal 76  UU  No.  35  Tahun  2009  menunjuk  pada  Pasal  75,  yang  secara  tegas menyatakan:  “Dalam  rangka  melakukan  penyidikan,  penyidik  BNN berwenang...”. Jadi, secara gramatikal ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 hanya berlaku untuk penyidik BNN.
Kasat  Narkoba,  KBO  Sat  Narkoba,  dan  Penyidik  Pembantu  Sat  Narkoba Polres  Buleleng  sama-sama  menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika
yang dijadikan dasar hukum adalah Pasal 75 jo Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga waktu pelaksanaanya 3 hari dan dapat diperpanjang 3 hari lagi. Alasan yang  dikemukakan  karena  UU  No.  35  Tahun  2009  merupakan  undang-undang yang  sifatnya  khusus  dibandingkan  dengan  KUHAP,  sehingga  dengan  demikian dalam  hal  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika UU No. 35 Tahun 2009  menyampingkan KUHAP.
Selain itu, UU No. 35 Tahun 2009  mengatur bahwa undang-undang ini tidak hanya ditujukan untuk menjadi dasar bertugas bagi penyidik BNN saja, tetapi juga bagi  penyidik  Kepolisian.  Pasal  81  UU  No.  35  Tahun  2009    menyatakan: “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan  penyidikan  terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”.
Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian diharapkan selalu bekerja sama dalam melakukan  tugas  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih.  Pasal  84  UU  No.  35  Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  penyidik  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  memberitahukan  secara  tertulis  dimulainya penyidikan  kepada  penyidik  BNN  begitu  pula  sebaliknya.  Pasal    85  UU  No.  35 Tahun  2009  menyatakan  bahwa  dalam  melakukan  penyidikan  terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu  berkoordinasi  dengan  penyidik  BNN  atau  penyidik  Kepolisian  Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
2.    Efektivitas  Hal  Khusus  dalam  Pelaksanaan  Penangkapan  sehubungan dengan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Di Kepolisian Resor Buleleng
Mengingat sifatnya yang khusus, yang sering melibatkan jaringan terselubung, waktu  penangkapan  yang  3  hari  dan  dapat  diperpanjang  3  hari  lagi,  seringkali belum  cukup  untuk  merampungkan  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika.  Harapannya,  waktu  penagkapan  setidaknya  diatur
tidak  berbeda  dengan  tindak  pidana  terorisme,  yaitu  14  hari  dan  dapat diperpanjang 7 hari lagi.
Proses penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika  melibatkan ilmu kedokteran  forensik  yang  memerlukan  waktu  untuk  pengujian.  Kesulitan mengumpulkan  bukti  baru  dengan  resiko  jika  penyidik  Polri  tidak  dapat menemukan  alat  bukti  baru  maka  tersangka  harus  dilepaskan  yang  hal  tersebut dapat berakibat penghilangan barang bukti atau tersangka dapat melarikan diri.
Proses  penyelidikan  dan  penyidikan  dengan  tehnik  pembelian  terselubung (undercover  buy),  oleh  penyidik  dalam  kasus  narkotika  dan  prekursor  narkotika tidak mudah dilakukan karena memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika  dibandingkan  dengan  penyidikan  dalam  kejahatan  konvensional.  Dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dengan menggunakan tehnik pembelian  terselubung  (undercover  buy),  membutuhkan  biaya  operasional  yang cukup  besar,  mengingat  biaya  tersebut  juga  meliputi  biaya  transportasi,  biaya dalam  melakukan  tehnik  pembelian  terselubung  (undercover  buy),  biaya penyadapan, dan lain-lain (Iqbal Taufik, 2017: 124).
Ada  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  penyelidikan  di  Polres  Buleleng. Antara lain:
1. Minimnya sarana dan prasarana di mana pelaku penyalahgunaan narkotikanya sudah  menggunakan  tehnologi  yang  canggih,  memiliki  jaringan  luas  dan bersifat transnasional.
2. Kurangnya  informasi  dari  masyarakat  karena  masyarakat  cendrung  merasa takut memberikan informasi terkait  peredaran penyalahgunaan narkotika.
3. Situasi geografis pegunungan/pedesaaan maupun jarak yang jauh menjadikan sulit untuk mencapai akses bahkan memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapai lokasi.
4. Belum tersedianya laboratorium di Kabupaten Buleleng untuk menguji barang bukti yang diduga narkotika.
5. Kurangnya  dukungan  dari  masyarakat  baik  dalam  memberikan  informasi maupun pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap para pelaku.
6. Adanya  upaya  dari  para  pelaku  melakukan  tindakan  kontra  sehingga  sering kali petugas dijadikan kambing hitam pada saat melakukan penangkapan. Selain hal-hal tersebut, kendala yang lain adalah:
1. Dalam  proses  pengembangan  terhadap  jaringan  pelaku  sangat  sulit dikarenakan terputusnya  jaringan antar pelaku, antar pemakai, maupun antar pembeli,  sering  gonta  ganti  nomor hand  phone yang  digunakan  dalam bertransaksi maupun sesudah bertransaksi.
2. Adanya  resiko  tinggi  yang  kerap  dialami  oleh  petugas  karena  pelaku  yang akan ditangkap sangat nekat untuk bisa meloloskan diri dengan cara apapun.
3. Pelaku mengalihkan perhatian dengan cara meneriaki petugas sebagai maling sehingga  mengundang  perhatian  warga  lain  dan  dapat  mengancam keselamatan diri petugas.
4. Pada saat dilakukan penangkapan , seringkali para pelaku membuang barang bukti yang dibawanya sehingga barang bukti  sulit ditemukan.
5. Belum  adanya  Team  Asesmen  Terpadu  di  kabupaten  Buleleng  sehingga resiko  yang  cukup  tinggi  tahanan  melarikan  diri,  memerlukan  waktu  yang cukup  lama  bilama  mana  ada  kepentingan  berkaitan  dengan  penanganan narkoba karena Team Asesmen Terpadu adanya di Denpasar.
Setiap  pejabat  dan  anggota  Kepolisian  memerlukan  kreativitas  dan  inovasi dalam pelaksanaan tugas, termasuk tugas penyidikan. namun harus diingat bahwa pelaksanaan  kewenangan  diskresi,  yaitu  kewenangan  untuk  bertindak  demi kepentingan  umum  berdasarkan  penilaian  sendiri  ( Putu  Heri  Sukarnita    dan  I Nyoman Surata, 2020: 40) , terikat pada peraturan perundang-undangan.
Kasat  Narkoba  Polres  Buleleng  menjelaskan  bahwa  telah  ada  upaya-upaya yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap  tindak pidana penyalahgunaan narkotika. seperti:
1. Terkait  jaringan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  dilakukan  upaya penangkapan  baik  dari  hilir  sampai  ke  hulu  sehingga  dengan  penangkapan terhadap  para  pelaku  dapat  meminimalisir  terjadi  peredaran  narkotika  di
samping  itu  diharapkan  dapat  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  itu sendiri maupun para pelaku lain yang belum tertangkap.
2. Upaya  preventifnya  dengan  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  ke  sekolah- sekolah maupun instansi terkait, membuat kampung tangguh bebas narkotika dengan melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh pemuda yangada  didesa  setempat  untuk  secara  bersama-sama  peduli  mengantisipasi peredaran  narkotika,  melaksanakan  pendataan  terhadap  para  pelaku penyalahgunaan  narkotika  untuk  selalu  dilakukan  pemantauan  guna  dapat diketahui perkemabngan aktivitasnya.
3. Sat Res Narkoba Polres Buleleng membuat terobosan kreatif dengan aplikasi SADAR  (sistem  aplikasi  data assessment rehab),  adapun  tujuan  aplikasi SADAR  ini  adalah  untuk  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  yang menjadi  penyalahguna  narkotika  yang  akan  menyampaikan  keinginannya untuk berhenti dari penggunaan narkotika.
4. Sosialisasi dengan bekerjasama instansi lain.
5. Pemasangan banner berkaitan  dengan  dampak  buruk  penyalahgunaan narkoba.
6. Pelibatan MDA/Adat dalam rangka mendorong agar di masing-masing desa adat dibuatkan awig-awig pelarangan peredaran /penyalahgunaan narkoba.
7. Pembentukan  kampung  bebas  Narkoba  yang  bertujuan  memberdayakan peran  serta  para  tokoh  yang  ada  di  desa  setempat  seperti  Desa  Kerobokan, Desa Sudaji dan Desa Sangsit.
Partisipasi  seluruh  komponan  masyarakat  dalam  penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat  ( empowering  community ).  Melalui  pendekatan  ini,  masyarakat diberdayakan  perannya  agar  dapat  secara  aktif  terlibat  dalam  upaya  pencegahan dan  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  melalui  kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.  Pemberdayaan  tersebut  bertumpu  pada  penyadaran  pentingnya peran serta masyarakat, sehingga masyarakat tersebut memiliki daya tangkal yang tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika (Enny Nurbaningsih, 2018: 35).

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Hal Khusus dalam Pelaksanaan Penangkapan sehubungan dengan Penyidikan Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Kepolisian  Resor  Buleleng adalah  mengenai  waktu  pelaksanaan  penangkapan.  Pasal  76  UU  No.  35 Tahun  2009  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  kewenangan  penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat  penangkapan  diterima  penyidik,  dan  penangkapan  tersebut  dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. UU No. 35 Tahun  2009  merupakan  undang-undang  yang  sifatnya  khusus  dibandingkan dengan  KUHAP,  sehingga  dengan  demikian  dalam  hal  penyelidikan  dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika  UU No. 35 Tahun 2009 menyampingkan  KUHAP.  Selain  itu,  Pasal  81  UU  No.  35  Tahun  2009 menyatakan  bahwa  “Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan penyidik  BNN  berwenang  melakukan  penyidikan  terhadap  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  berdasarkan Undang-Undang ini”.
2. Hal Khusus dalam Pelaksanaan Penangkapan sehubungan dengan Penyidikan Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Kepolisian  Resor  Buleleng belum  efektif    untuk  merampungkan  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika. Proses penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan  narkotika    melibatkan  ilmu  kedokteran  forensik  yang memerlukan  waktu  untuk  pengujian.  Kesulitan  mengumpulkan  bukti  baru dengan  resiko  jika  penyidik  Polri  tidak  dapat  menemukan  alat  bukti  baru maka  tersangka  harus  dilepaskan  yang  hal  tersebut  dapat  berakibat penghilangan barang bukti atau tersangka dapat melarikan diri.
3. Kepada  Kepolisian  Republik  Indonesia  disarankan  untuk  membangun laboratorium forensik sampai di tingkat kabupaten karena sangat dibutuhkan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, untuk memenuhi keterbatasan waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anak  Agung  Ngurah  Wirasila,  dkk.  2017. Tindak  Pidana  Narkotika  dan Penanggulangan. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. Arif  Gosita.  2012. Masalah  Korban  Kejahatan .    Jakarta:  PT.  Bhuana  Ilmu Populer.
Arifin Yudianto, dkk. 2020. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan/  Sustainable  Development  Goals  (Tpb/Sdgs) . Jakarta:  Kedeputian  Bidang  Kemaritiman  dan  Sumber  Daya  Alam, Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional.
Enny  Nurbaningsih.  2018. Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika . Jakarta: BPHN. Hotma P. Sibuea. 2014. Ilmu Negara . Jakarta:  Erlangga.
Iqbal  Taufik.  2017.  “Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Pembelian  Terselubung ( Undercover  Buy )    Dalam  Mengungkap  Tindak  Pidana  Narkotika  Oleh Penyidik Polri”. SASI. Vol . 23 No . 2 , Juli-desember 2017.
I  Dewa  Gede  Atmadja.  2012. Ilmu  Negara  Sejarah,  Konsep  dan  Kajian Kenegaraan . Malang:  Setara Press.
I  Nyoman  Gede  Remaja.  “Penerapan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Bagian  dari Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Yyng  Harus  Dijamin  oleh  Negara”.  Jurnal Hukum Kertha Widya. Vol. 6 Nomor 1 Agustus 2018. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2020. Bahan Ajar (Hanjar) Fungsi Teknis Intelkam. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Munir  Fuady,  2013. Teori-Teori  Besar  (Grand  Theory)  Dalam  Hukum .    Ctk. Pertama. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Putu  Heri  Sukarnita    dan  I  Nyoman  Surata.  2020.  ”Peranan    Profesi    dan Pengamanan    Dalam  Penegakan  Kode  Etik  Kepolisian  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di  Kepolisian  Resor  Buleleng”. Kertha  Widya Jurnal  Hukum  Vol.  8    No.  1 Agustus  2020.
Rospita  Adelina  Siregar.  “Ancaman  Narkoba  bagi  Generasi  Muda  dan  Upaya Pencegahan serta Penanggulangannya”. Jurnal Comunita Servizio , Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019.
Supriyadi  Widodo  Eddyono.  2013. Komentar  atas  Pengaturan  Pengaturan penangkapan dalam Rancangan KUHAP. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
Syarif  Hidayatullah.  2015.  “Narkoba  Dalam    Perspektif  Agama  dan  Filsafat”.
UGM  Mengajak:  Raih  Prestasi  Tanpa  Narkoba. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.