NOMOR: 2 HALAMAN: 168 - 178 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553

## PERGESERAN MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DI WILAYAH PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT (BIJB)
Meilanny Budiarti Santoso 1 , Nunung Nurwati 2* , Nurliana Cipta Apsari 3 1,2, 3 Pusat CSR. Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
* korespondensi: nunung.nurwati@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) telah menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan sosial dan perubahan ekonomi pada masyarakat sekitar, sehingga perhatian semua pihak tidak cukup hanya diberikan  pada kondisi fisik kewilayahannya  saja,  dinamika demografi pada masyarakat sekitar pembangunan BIJB pun harus diperhatikan.  Salah satu bentuknya adalah terjadinya pergeseran mata pencaharian warga masyarakat sekitar, namun faktanya sangat sulit bagi masyarakat untuk berpindah pola dari kultur masyarakat agraris ke bidang pekerjaan lainnya. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan in-depth interview dan studi litelatur sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah pembangunan BIJB telah berupaya untuk melakukan berbagai bentuk usaha dalam menyikapi pergeseran mata pencaharian yang terjadi, salah satu pilihan pekerjaan baru yang banyak diminati dan dipandang sesuai dengan keadaan kapasitas masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bekerja adalah menjadi pekerja migran ke luar negeri pada sektor informal. Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pengelola BIJB beserta berbagai pihak terkait lainnya dalam menyikapi dinamika pada masyarakat sekitar pembangunan BIJB tersebut  adalah dengan:  menciptakan peluang usaha, melakukan opportunity job dengan adanya bantuan modal dan pelatihan, serta melakukan upaya penyediaan lahan pertanian baru oleh pemerintah (tukar guling lahan), sehingga petani dapat membeli lahan tersebut dengan harga yang sesuai dengan kemampuan petani.
Kata kunci: pekerja migran, perubahan sosial, pembangunan, pembangunan BIJB

## ABSTRACT
The development of West Java International Airport (BIJB) have become the push factor of social and economic change in the surrounding community, thus the attention of every stakeholders should not merely considering the physical profile of the area, but also the demographic dynamic profile of the community. One of the profile is the shift of livelihood of the surrounding community, however, the community have to struggle to shift their livelihood pattern from the agraria cultural community to another type of livelihood. This descriptive research is using qualitative approach with in-depth interview and literature study as the data collection technique. The research show that the people residing in nearby community of BIJB have undertook many other form of commerce in addressing the shift of livelihood, with one option of new attractive and accorded with the capacity of the people – low education level and lack of specific skills possession- livelihood is by becoming migrant worker at informal sector in foreign countries. Various effort can be conducted by government, The airport management and other stakeholders involved in attending the dynamic profiling of the community, through creating business opportunities, conducting opportunity job with assist in the form of
NOMOR: 2 HALAMAN: 168 - 178 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
tangible capital and training, as well as providing new farming area through exchanging the area, allowing the farmers to buy the area in their affordble price.
Keywords: migrant worker, social change, development, BIJB development

## PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan salah satu bentuk perubahan sosial. Soekanto (2012: 259) menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada  suatu masyarakat dan berpengaruh terhadap sistem nilai, norma sosial, sistem pelapisan sosial, struktur sosial, proses-proses sosial, pola dan tindakan sosial, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan sosial bersifat berantai dan saling berhubungan diantara unsur-unsur kemasyarakatan yang terkait di dalamnya.
Pembangunan merupakan upaya pemerintah atau suatu kelompok untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik; pada sektor sosial, ekonomi, budaya, lingkungan ataupun yang lainnya guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman. Secara filosofis, Sanit (1987: 112) dalam Rismayani (2018) memaparkan bahwa pembangunan merupakan usaha meningkatkan tarap hidup masyarakat ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tentram  serta lebih menjamin kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Dalam konteks ke-Indonesia-an, harapan tersebut diwujudkan dengan kata “adil” dan “makmur”.
Salah satu unsur untuk mewujudkan pembangunan di suatu wilayah adalah dengan disediakannya sarana  dan prasarana transportasi sebagai simpul yang menghubungkan dan diharapkan dapat berperan sebagai pembentuk, pengarah dan pemacu pertumbuhan wilayah.
Keberadaan infrastruktur yang baik akan berpengaruh positif terhadap perekonomian dan memacu pertumbuhan  wilayah, seperti halnya pembangunan sarana transportasi bandar udara yang akan menjadi pusat pertumbuhan baru dan memicu munculnya kegiatan-kegiatan lain di sekitarnya.
Proses pengembangan dan perencanaan di suatu wilayah tentunya selalu memerlukan tanah sebagai posisi dari pembangunan yang dilakukan (Johara, 1992). Begitu pun dengan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di wilayah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang  tergolong  pada pembangunan yang cukup besar karena menggunakan lahan sekitar 1.800 Ha. Agustina (2010) menyatakan berdasarkan pencarian lokasi dengan menggunakan aplikasi google earth menunjukkan bahwa sebagian besar lahan yang dipergunakan  untuk pembangunan BIJB berupa lahan pertanian. Adapun secara terperinci tanah yang digunakan untuk pembangunan BIJB terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, pemukiman masyarakat, fasilitas umum dan situ  (Agustina, 2010).
Pembangunan  BIJB tentunya  menjadi pendorong terjadinya perubahan sosial di  dalam masyarakat,  sehingga perhatian yang diberikan tidak cukup hanya pada kondisi fisik kewilayahan saja, melainkan juga harus diperhatikan berbagai kondisi  terkait  dinamika demografi di wilayah sekitar.  Faktanya pembangunan BIJB telah menggusur pemukiman warga dan menggusur
NOMOR: 2 HALAMAN: 168 - 178 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
sebagian besar lahan pertanian masyarakat. Hal ini tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang mencakup aspek sosial, ekonomi maupun aspek lingkungan.  Semua dampak tersebut berimbas pada berbagai perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.
Bentuk perubahan sosial pada masyarakat yang terjadi dengan adanya alih fungsi lahan adalah selain masyarakat kehilangan tempat tinggalnya  sehingga  harus beralih ke lokasi  lain, masyarakat pun kehilangan lahan pertanian yang merupakan  mata pencaharian  mereka, karena sebagian besar lahan yang digunakan dalam pembangunan BIJB adalah lahan pertanian produktif.  Indah (2014) menegaskan bahwa pembangunan BIJB telah  berdampak  pada perubahan sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.
Menyikapi perubahan mata pencaharian bagi masyarakat setempat bukanlah hal yang mudah, sehingga dibutuhkan kemampuan yang baik  dan fleksibilitas  yang tinggi untuk dapat menyikapi perubahan  dalam bidang mata pencaharian, karena setiap masyarakat telah membentuk kebudayaannya sendiri, yang salah satu unsurnya berupa mata pencaharian (Koentjaraningrat, 1990).
Studi yang dilakukan oleh Puryantoro (2013) mengungkapkan bahwa dana yang diterima oleh petani dari hasil penjualan tanah pertaniannya sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumsi  seperti belanja kebutuhan sehari-hari, memperbaiki rumah dan membeli rumah. Hanya
sebagian kecil saja dari para petani yang memanfaatkan uang hasil penjualan tanah pertaniannya untuk modal usaha, seperti membeli tanah pertanian atau membuka usaha warung. Terkait hal tersebut, Subali (2005) menyatakan pola pemanfaatan uang hasil konversi lahan untuk petani lapisan atas lebih mengarah ke penggunaan sektor produktif, sedangkan petani lapisan bawah lebih cenderung ke arah  penggunaan  untuk konsumtif.
Dalam menyikapi pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke non pertanian, berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat setempat. Salah satunya adalah menjadi pekerja migran di luar negeri. Menjadi pekerja migran ke luar negeri merupakan salah satu pilihan yang menjanjikan bagi sebagian masyarakat di wilayah pembangunan BIJB, mengingat Kabupaten Majalengka merupakan salah  satu kantung wilayah asal penempatan pekerja migran ke luar negeri di Jawa Barat.
Migrasi merupakan fenomena umum dan selalu menjadi tema perdebatan di Indonesia, bahkan menjadi sebuah isu penting dalam proses pembangunan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang dikirim ke luar negeri setiap tahunnya. Hugo (2009) menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara penyumbang PMI terbesar di Asia bersama dengan Filipina, Sri Lanka, dan Bangladesh. Data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan selama kurun waktu 2015-2017 Indonesia telah menempatkan ribuan pekerja migran dengan jumlah tertinggi pada 2015 yaitu sebanyak 275.736 PMI (BNP2TKI, 2018).
NOMOR: 2 HALAMAN: 168 - 178 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553

## METODE
Penelitian ini dilakukan di wilayah pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam ( in-depth interview ), observasi lapangan, dan pengumpulan data sekunder yaitu berupa  data BPS, monogfar desa, monograf kecamatan,  dan  berbagai data sekunder lainnya terkait isu pembangunan BIJB.
Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di wilayah pembangunan BIJB, pihak pemerintahan setempat  di tingkat RT/RW, pemerintahan  Desa  dan pemerintahan di tingkat Kecamatan. Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah penduduk Kecamatan Kertajati pada tahun 2017 berdasarkan hasil registrasi kecamatan adalah berjumlah 49.364 jiwa yang terdiri dari 23.739 jiwa laki-laki dan 25.625 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) di kecamatan Kertajati berjumlah 16.136 Kepala Keluarga (KK). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di tahun 2016, terdapat kenaikan jumlah penduduk yaitu sebesar 538 jiwa yang terdiri dari 201 jiwa laki-laki dan 337 jiwa perempuan. Dalam hal ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk di kecamatan Kertajati bermata pencaharian di bidang pertanian (Kecamatan Kertajati Dalam Angka, 2018).
Perubahan mata pencaharian dari masyarakat agraris ke sektor non pertanian membutuhkan upaya adaptasi yang baik dan
sungguh-sungguh  dari  masyarakat, yaitu jika masyarakat ingin dapat tetap bertahan hidup di lokasi pemukimannya yang baru. Namun, hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan,  mengingat sebagian besar penduduk kecamatan Kertajati bermatapencaharian di sektor pertanian dan tentunya dengan adanya pembangunan BIJB, membuat  masyarakat kehilangan mata pencaharian utama tersebut.
Adanya Pembangunan BIJB, selain diperuntukan bagi pertumbuhan di wilayah Jawa Barat  yang  sejalan dengan tujuan yang telah dicanangkan dalam program pembangunan, juga berpotensi terhadap peningkatan pengangguran di wilayah kecamatan Kertajati khususnya, yaitu jika masyarakat setempat tidak melakukan upaya- upaya  penyesuaian diri dan tidak melakukan peningkatan kapasitas  diri dalam keberadaan lingkungannya  yang baru. Dengan kultur masyarakat setempat yang masih sangat  kental dengan pola agraris akan sangat sulit untuk berpindah pola ke sektor industri ataupun ke bidang  pekerjaan lainnya, mengingat tingkat pendidikan rata-rata masyarakat yang masih sangat rendah.
Sejauh ini, pergeseran mata pencaharian pada masyarakat di wilayah pembangunan BIJB diantaranya  adalah  menjadi pedagang dengan membuka warung, menjadi supir, membuka rental mobil, menjadi buruh bangunan, sebagian kecil masyarakat berkesempatan menjadi satgas di BIJB, dan banyak di antara masyarakat yang memilih menjadi pekerja migran ke luar negeri.
Data tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Ekayani (2017) yang menyatakan alih fungsi lahan pertanian dapat
NOMOR: 2 HALAMAN: 168 - 178 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
mengubah struktur mata pencaharian dalam satu keluarga.  Dengan adanya pembangunan BIJB, rumah tangga petani yang awalnya mengandalkan sektor non usaha  tani sebagai pekerjaan sampingan mulai beralih ke sektor non pertanian dengan memanfaatkan peluang alternatif pekerjaan di antaranya membuka warung, usaha rental kendaraan, usaha kos-kosan, buruh bangunan dan menjadi  satgas BIJB (Hidayat & Ekayani, 2017).
Pergeseran dan pilihan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tentunya bukan tanpa alasan, karena setiap individu mempunyai beberapa macam kebutuhan, baik itu kebutuhan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan juga psikologis. Individu dianggap sebagai makhluk sosial rasional dalam menentukan pilihan. Umumnya individu akan menerapkan konsep prinsip ekonomi dalam usaha memilih beberapa alternatif terbaik dan memberikan manfaat terbesar dan kerugian atau risiko yang terkecil.
Berdasarkan berbagai bentuk pergeseran mata pencaharian dan pilihan pekerjaan baru yang
dilakukan oleh masyarakat, salah satu jenis pekerjaan yang banyak diminati oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Kertajati adalah menjadi pekerja migran ke luar negeri. Hal ini sesuai dengan data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka menduduki peringkat keenam (sesuai data pada tabel 1) sebagai kabupaten di Jawa Barat dalam penempatan pekerja migran ke luar negeri.  Menjadi  pekerja migran ke luar negeri dipandang oleh masyarakat sebagai pilihan pekerjaan yang sesuai dengan keadaan mereka, karena  tidak membutuhkan persyaratan dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi  dan dipandang sebagai salah satu pilihan yang menjanjikan bagi masyarakat di wilayah pembangunan BIJB karena sebagian dari mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ingin mengubah nasib keluarganya untuk memutus rantai kemiskinan secara cepat serta untuk meningkatkan taraf kehidupan rumah tangga mereka.
Berikut ini adalah data penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di provinsi Jawa Barat berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2015-2017:
Tabel 1
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017 No Kab/Kota Tahun dan Presentase 2015 % 2016 % 2017 % [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 1 Kab. Indramyu 19.025 30 16.625 33 17.618 35 2 Kab. Cirebon 10.953 17 10.078 20 10.170 20 3 Kab. Subang 7.254 12 6.522 13 7.853 15 4 Kab. Cianjur 5.437 9 3.227 6 1.975 4 5 Kab. Karawang 3.907 6 2.749 5 3.098 6 6 Kab. Majalengka 3.593 6 3.235 6 2.851 6 7 Kab. Sukabumi 3.660 6 2.250 4 1.926 4 8 Kab. Bandung 1.362 2 773 2 471 1
NOMOR: 2 HALAMAN: 168 - 178 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
No Kab/Kota Tahun dan Presentase 2015 % 2016 % 2017 % [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 Kab. Purwakarta 1.346 2 732 1 519 1 10 Kab. Bandung Barat 1.016 2 648 1 490 1 11 Kab. Ciamis 898 1 643 1 458 1 12 Kab. Garust 853 1 559 1 494 1 13 Kab. Bekasi 471 1 345 1 380 1 14 Kab. Bogor 457 1 329 1 299 1 15 Kab. Tasikmalaya 466 1 336 1 259 1 16 Kab. Kuningan 369 1 285 1 341 1 17 Kab. Sumedang 333 1 294 1 257 1 18 Kota Bandung 327 1 221 0 162 0 19 Kota Cirebon 221 0 240 0 197 0 20 Kota Sukabumi 260 0 209 0 136 0 21 Kota Bekasi 213 0 196 0 175 0 22 Kota Depok 186 0 124 0 154 0 23 Kota Bajar 129 0 104 0 105 0 24 Kota Tasikmalaya 120 0 104 0 75 0 25 Kab. Pangandaran 32 0 80 0 171 0 26 Kota Cimahi 96 0 81 0 69 0 27 Kota Bogor 80 0 58 0 53 0 63.064 100 51.047 100 50.756 100
Sumber : Pusat Litbang dan Informasi, BNP2TKI, 2018
Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang menjadi  kantung pekerja migran asal Jawa Barat. Berdasarkan perjalanan sejarah, sejak dulu pekerja migran asal Kabupaten Majalengka berdasarkan jumlahnya paling banyak bekerja di Arab Saudi dan Taiwan. Namun, sejak pemerintah memberlakukan peraturan moratorium penempatan pekerja migran ke Arab Saudi pada tahun 2011, pekerja migran asal Kabupaten Majalengka kemudian banyak yang bekerja di Taiwan dan Malaysia  karena  jaminan kerja di Taiwan lebih baik, mendapatkan gaji besar serta relatif tidak ada persoalan, sedangkan ke Malaysia karena negara ini jaraknya dekat dengan Indonesia dan menggunakan bahasa Melayu yang mirip dengan bahasa Indonesia.
Purnawati (2018) memaparkan bahwa pe- kerja migran asal Kabupaten Majalengka saat ini diperkirakan jumlahnya mencapai sekitar  21.000 orang yang tersebar di sejumlah negara seperti Saudi Arabia, Bahrain, Hongkong, Malaysia, Jepang, Korea, Singapura, Taiwan, dan sejumlah neraga lainnya. Motivasi pekerja migran berangkat bekerja ke luar negeri rata-rata karena keinginan untuk  membangun rumah yang bagus atau  cita- cita untuk menyekolahkan anak-anaknya. Hasilnya adalah saat ini dapat kita jumpai di sejumlah desa ataupun  kecamatan di Kabupaten Majalengka banyak  rumah  dengan bangunan  mewah atau paling tidak rumah permanen yang dibangun dari hasil kerja keras menjadi pekerja migran di luar negeri.
NOMOR: 2 HALAMAN: 168 - 178 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
Kebanyakan pekerja migran asal Kabupaten Majalengka bekerja pada sektor informal, yaitu bekerja sebagai pembantu tumah tangga atau pengemudi ( driver ) dan pekerja sektor informal lainnya. Hal ini tentunya sejalan dengan tingkat pendidikan pekerja migran asal Kabupaten Majalengka yang pada umumnya hanya memiliki ijazah sekolah dasar ataupun  sekolah menengah pertama dan tanpa memiliki keahlian ataupun keterampilan khusus  dalam bekerja.  Berdasarkan catatan Disnaker Kabupaten Majalengka di Tahun 2017 pekerja migran yang berangkat ke luar negeri mencapai 2.573 orang. Kebanyakan mereka bekerja ke Taiwan sebanyak 869 orang, Malaysia sebanyak 848 orang, Singapura 380 orang, Hong Kong 257 orang, Brunei Darussalam 108 orang, Uni Emirat Arab 13 orang, Bahrain 9 orang, Jepang 3 orang, serta Saudi Arabia 1 orang. Untuk di Korea, Hongkong, atau Jepang kebanyakan pekerja migran magang di pabrik atau petugas kesehatan, begitupun dengan di Taiwan selain mereka menjadi pembantu rumah tangga. Adapun pekerja migran di Malaysia banyak yang bekerja di perkebunan sawit dan karet.
Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri diperkirakan jauh lebih banyak dari data tersebut, karena sebagian di antara mereka tidak melaporkan keberangkatannya kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka atau tidak mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Majalengka karena mereka berangkat dari kabupaten/kota lain. Selain itu, ada juga yang tidak terdaftar karena mereka berangkat melalui agen/calo secara ilegal.
Banyaknya jumlah pekerja migran menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk
menjadi pekerja migran ke luar negeri. Rahmitha et al., (2016) menyatakan bahwa beberapa di antara pekerja migran bahkan melakukan migrasi berulang kali ke luar negeri, hingga berhasil mengumpulkan uang untuk keperluan tertentu. Penelitian lain pun sejalan dengan pendapat tersebut, Hugo (2005) menyatakan bahwa penduduk Asia yang bekerja di luar negeri, termasuk Indonesia, memiliki pendapatan rata-rata yang lebih besar daripada rata-rata pendapatan mereka di dalam negeri.
Menurut Salvatore (1997: 494-495) ada cukup banyak keuntungan ekonomi dari migrasi internasional, bagi para pekerja migran, tingkat pendapatan di tempat baru lebih tinggi daripada pendapatan yang mereka peroleh dari tempat asalnya. Dengan pendapatan yang lebih tinggi itu pekerja migran akan memperoleh standard hidup yang lebih baik dan juga dapat menyediakan pendidikan, peluang kerja serta masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya.
Namun demikian, berbagai  hasil  studi menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia di luar negeri banyak yang mengalami berbagai permasalahan dan kesulitan, terutama dialami oleh pekerja migran nonprosedural (ilegal). Hidayah (2018) menyatakan bahwa buruh migran perempuan memiliki kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan buruh migran laki-laki dalam mengalami perdagangan manusia ( human trafficking ), perdagangan organ, pemerkosaan, penyiksaan, penipuan, pelanggaran hak-hak dasar mereka sebagai pekerja, serta hukuman di negara tempat mereka bekerja mulai dari deportasi hingga hukuman mati.
NOMOR: 2 HALAMAN: 168 - 178 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
BNP2TKI mencatat sebanyak 200.000 laporan kasus pelanggaran hak asasi dialami oleh pekerja migran Indonesia dalam rentang tahun 2011-2016 (Hidayah, 2018). Solidaritas Perempuan (2014) juga melansir data yang dipublikasikan oleh International Organization for Migran (IOM) terkait kasus perdagangan manusia  yang dialami oleh buruh migran Indonesia, khususnya buruh migran perempuan. Lebih lanjut, Solidaritas Perempuan juga melaporkan bahwa selama kurun waktu 2005- 2011 International Organization for Migran (IOM) telah menangani sebanyak 3.942 kasus perdagangan  manusia yang menimpa warga negara Indonesia dengan 53,33% korban di antaranya adalah buruh migran perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di luar negeri.
Penempatan pekerja migran nonprosedural ke luar negeri terjadi karena adanya bantuan keluarga atau kenalan yang sudah berada di Negara tujuan ataupun dengan menggunakan jasa agen tidak resmi//calo. Pekerja migran yang menggunakan jalur nonprosedural biasanya memandang sulit dan mahal untuk menempuh berbagai prosedur yang harus dilakukan,  serta merasa keberatan untuk mengeluarkan biaya yang mahal  dalam  membuat berbagai dokumen yang harus dilengkapi.  Ada juga pekerja migran nonprosedural yang karena keluguannya tidak mengetahui informasi apa saja yang harus dipersiapkan untuk bekerja ke luar negeri, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh agen tidak resmi/calo untuk memberangkatkan mereka secara nonprosedural, agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, desakan dan iming- iming dari agen/calo yang datang ke desa-desa menawarkan berbagai kenyamanan dengan
bekerja di luar negeri pun seringkali menjadi salah satu jalan pekerja migran berangkat untuk bekerja ke luar negeri secara nonprosedural. Keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural membuat pekerja migran tidak memiliki dokumen  dan tidak terdaftar, sehingga pada saat terjadi permasalahan di luar negeri, keluarga akan mengalami kesulitan untuk mencari data keberadaan pekerja migran tersebut.
Berdasarkan berbagai hal tersebut, pemerintah dan berbagai pihak terkait harus mulai memperhatikan  dinamika demografi di wilayah pembangunan BIJB, khususnya terkait dengan migrasi karena hal tersebut bisa menjadi sumber permasalahan  bagi wilayah sekitar di kemudian hari jika saat ini tidak mulai di cari jalan keluarnya. Pembangunan BIJB di satu sisi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, namun di sisi lain terjadinya pergeseran mata pencaharian masyarakat (dari petani menjadi pekerja migran luar ngeri) yang tidak hanya dilakukan oleh warga masyarakat berjenis kelamin laki-laki  saja, melainkan banyak diantaranya adalah perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah akan mendatangkan permasalahan turunan pada aspek keluarga dan pengasuhan anak sebagai peran utama yang seharusnya dilakukan oleh perempuan (ibu) terhadap keluarganya.
Selain itu, pergeseran  mata pencaharian masyarakat dari petani menjadi pekerja migran luar negeri  pun dapat dipandang sebagai bentuk ketidakmampuan masyarakat setempat untuk beralih mata pencaharian di wilayah setempat, dan juga sebagai bukti  kekalahan  mereka dalam berkompetisi di wilayah tempat tinggalnya sendiri, karena seharusnya merekalah yang berkiprah dan
NOMOR: 2 HALAMAN: 168 - 178 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
menjadi pemeran utama dalam mengisi  dan menikmati pembangunan di wilayahnya.

## SIMPULAN
Pembangunan BIJB faktanya  telah menggusur  banyak  pemukiman  milik  warga dan juga  menggusur sebagian besar lahan pertanian produktif warga masyarakat, sehingga berdampak pada  terjadinya  perubahan sosial dan juga perubahan  ekonomi  pada  masyarakat setempat yang  notabene  sebagian besar masyarakat bermata  pencaharian sebagai petani  (di sektor agraris).  Terdapat berbagai bentuk pergeseran mata pencaharian dan pilihan pekerjaan baru yang dilakukan oleh masyarakat  setempat dalam menyikapi hal tersebut, salah satu jenis pekerjaan yang banyak diminati oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Kertajati adalah menjadi pekerja migran ke luar negeri pada sektor informal, karena dipandang sesuai dengan kapasitas mereka yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bekerja.
Berbagai upaya dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun dengan bekerja sama antara pemerintah dengan pihak pengelola BIJB ataupun berbagai pihak terkait lainnya. Salah satu alternatif kebijakan yang bisa mengurangi dampak negatif dari pergeseran mata pencaharian akibat alih fungsi lahan tersebut adalah: Pertama, menciptakan peluang usaha yang memungkinkan untuk dikerjakan oleh para petani yang lahannya dikonversi dalam bentuk pelatihan keterampilan. Kedua, melakukan opportunity job dengan adanya bantuan modal dan pelatihan (kewirausahaan, ternak, perbengkelan dan produk olahan makanan) sebagai upaya untuk diversifikasi usaha petani.
Dalam hal ini, model pelatihan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan potensi sumber daya yang tersedia. Proses pelatihan dapat di  desain untuk meningkatkan kemampuan bekerja, baik secara individual, kelompok, maupun sebagai kegiatan organisasi/perusahaan secara keseluruhan. Ketiga, upaya  penyediaan lahan pertanian baru oleh pemerintah (tukar guling lahan), dalam hal ini petani dapat membeli lahan tersebut dengan harga yang sesuai dengan kemampuan petani karena lahan yang tersedia saat ini di sekitar lokasi pembangunan BIJB harganya sudah sangat mahal, sehingga  saat ini petani lebih memilih menyewa lahan sawah untuk bisa berusahatani.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, C. (2010). Panduan Tutorial dan Praktikum Mata Kuliah Survei Tanah dan Evaluasi Lahan. Malang: Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
Ariani Ni W.D, Suresmiathi A.A.A. (2011). Pengaruh Kualitas Tenaga Kerja, Bantuan Modal Usaha dan Teknologi terhadap Produktivitas Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jimbaran. Ejurnal EP Unud, vol. 2 (2): 102-107.
BNP2TKI. (2018). Data Penempatan dan Perlindungan TKI. Jakarta: Pusat Litbang dan Informasi
BNP2TKI. (2018). Profil PMI Jawa Barat. Jakarta: Pusat Litbang dan Informasi.
Hidayah, A. (2018) Restoring the Rights of Indonesian Migrant Workers through the Village of Care (Desbumi) Program in
NOMOR: 2 HALAMAN: 168 - 178 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty. Singapore: ISEAS–Yusof
Ishak Institute.
Hidayat, Y., Ismail, A. & Ekayani, M. (2017). Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Petani Padi (Studi Kasus Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Jawa Barat). Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Vol. 20 No. 2. Hlm. 171-182
Hugo, G. (2005). The New International Migration in Asia. Asian Population Studies 1 (1):
93–120.
Hugo, G. (2009).  Governance and institutional issues in migration in Asia. Dalam Cross- Border Governance in Asia: Regional Issues and Mechanisms. New York: United Nations [dalam jaringan] [25 Agustus 2018].
Indah, N. F. & Samsul Ma’arif. (2014). Pengaruh Keberadaan Bandara Internasional Kualanamu Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi dan Perubahan Fisik Kawasan Sekitarnya. Teknik PWK. Vol. 3 No. 1
Johara, J. T. (1992). Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah. Bandung: Penerbit ITB.
Kecamatan Kertajati Dalam Angka.  (2018). Majalengka: Badan Pusat Statistik
Koentjaraningrat. (1990). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
Purnawati, T. (2018). Memaknai Majalengka Sebagai Lumbung TKI. Pikiran- rakyat.com. diakses pada 6 Januari 2020 pukul 17.29 WIB. [https://www.pikiran- rakyat.com/jawa-barat/pr- 01302874/laporan-khusus-memaknai- majalengka-sebagai-lumbung-tki- 432456]
Puryantoro, S. (2013). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Pendapatan Petani (Studi kasus: Desa Landangan Kecamatan Kapongan). Diakses melalui unars.ac.id, pada tanggal 5 Februari 2016.
Rahmitha, H., Dyan W., Niken K., Dinar D. P., Hafiz A., Veto T.  I., dan Rakhmadi,  M. F.
(2016).  Penghidupan Perempuan Miskin dan Akes  Merek terhadap Peayanan Umum. Laporan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.
Salvatore, D. (1997). Ekonomi Internasional. Edisi kelima jilid 1. Erlangga. Jakarta.
Soekanto, Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
Solidaritas Perempuan. (2014). Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya di Negara ASEAN. Laporan Hasil Pemetaan di Wilayah: Mataram, Sumbawa, Kendari, Makassar, Palu, Karawang. Jakarta: Solidaritas Perempuan.
Subali, A. (2005). Pengaruh Konversi Lahan Terhadap Pola Nafkah Rumahtangga Petani. Skripsi. Bogor: Program Studi Komunikasi dan Pengembangan
NOMOR: 2 HALAMAN: 168 - 178 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
Masyarakat Fakultas Pertanian Institut
Pertanian Bogor.
Rismayani, Rika Ade. (2018). Perubahan Sosial Pasca Pembangunan Bandara
Internasional Jawa Barat (BIJB). Skripsi. Bandung:  Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UIN Sunan Gunung Djati