## KOMUNIKASI KONSEP KEDAULATAN PANGAN DALAM JARINGAN ADVOKASI TRANSNASIONAL

## Annisa Utami Seminar & Sarwititi Sarwoprasodjo
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University, Bogor, Indonesia
e-mail: seminar-annisa@apps.ipb.ac.id

## Abstrak
La  Via  Campesina  (LVC),  sebuah  gerakan  agraria  transnasional,  telah  aktif  terlibat  dalam  mempromosikan kedaulatan pangan sebagai alternatif dari krisis pangan global. Untuk menyebarkan gerakan kedaulatan pangan, komunikasi  antara  anggota  LVC  lokal,  nasional,  dan  global  sangat  diperlukan.  Artikel  ini  bertujuan  untuk mengkaji  praktik  komunikasi  Serikat  Petani  Indonesia  (SPI),  sebuah  organisasi  gerakan  sosial  tani  asal Indonesia  yang  merupakan  anggota  LVC,  dalam  mengkomunikasikan  konsep  kedaulatan  pangan  kepada seluruh  anggotanya.  Metode  kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  data  primer  berasal  dari pertemuan-pertemuan,  seperti konferensi  atau  diskusi  publik  yang diselenggarakan atau  dihadiri oleh  anggota SPI  dan  LVC.  Pengumpulan  data  dari  wawancara  mendalam  dengan  anggota  SPI  dan  LVC  juga  dilakukan sebagai data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks, video, dan rekaman yang dihasilkan  oleh  LVC  juga  digunakan  untuk  memperkaya  hasil  penelitian  ini.  Dengan  menggunakan  etnografi komunikasi  sebagai  metode  dalam  pengumpulan  data,  penulis  menemukan  bagaimana  LVC  mendefinisikan, merundingkan, dan mempertahankan makna kedaulatan pangan, yaitu: 1) setiap tingkatan memiliki fungsi dan kerangkanya  sendiri  dalam  mengkomunikasikan  kedaulatan  pangan;  2)  mengkomunikasikan  posisi  atau  sikap terhadap isu-isu pertanian di LVC dianggap penting agar anggota dapat memahami makna kedaulatan pangan dalam  kehidupan  mereka;  dan  3)  isu-isu  dari  semua  tingkatan  terwakili  dengan  baik  dalam  teks-teks  yang diproduksi oleh LVC.
Kata kunci: etnografi komunikasi, kedaulatan pangan, organisasi petani, jaringan transnasional

## COMMUNICATING FOOD SOVEREIGNTY AS A CONCEPT WITHIN TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK

## Abstract
La  Via  Campesina  (LVC),  a  transnational  agrarian  movement,  has  been  actively  engaged  in  promoting  food sovereignty as an alternative to the global food crisis. To spread the food sovereignty movement, communication between  local,  national,  and  global  members  of  LVC  is  crucially  needed.  This  article  focused  in  examining communication  practices  of  Serikat  Petani  Indonesia  (SPI),  a  peasant  social  movement  organization  from Indonesia,  as  the  member  of  LVC.  Qualitative  method  is  used  for  this  research,  where  the  primary  data  are meetings, such as conferences or public discussion, and also gathering data from  in-depth  interview with LVC members. Secondary data such as texts, video, and recording produced by LVC are also used to enrich the result of this research. Using ethnography of communication as a method in collecting data, the author found how SPI, as a  member of LVC, defining,  negotiating, and  maintaining the  meaning of  food sovereignty. There are three findings  for  this  research,  which  are:  1)  each  level  has  its  own  function  and  frame  in  communicating  food sovereignty;  2)  communicating  position  or  stance  on  agricultural  issues  in  LVC  is  deemed  important  so  the member  could  embrace  the  meaning  of  food  sovereignty  in  their  lives;  and  3)  issues  from  all  levels  are  well represented in texts produced by LVC.
Keywords : ethnography  communication,  food  sovereignty,  peasant  organization,  transnational  advocacy network

## PENDAHULUAN
Kedaulatan pangan adalah pendekatan alternatif terhadap sistem pangan saat ini, yaitu ketahanan pangan, dalam menghadapi krisis pangan global (McMichael, 2014). Kedaulatan pangan menekankan  petani  sebagai  aktor  utama  yang berpartisipasi  dalam  pembangunan  sistem pangan baik secara nasional maupun internasional  sehingga  dapat  menguntungkan dan  memberdayakan  petani  (Edelman,  2014). Kedaulatan pangan bercita-cita untuk mengembalikan  sistem  pangan  dan  pertanian pada  level  domestik  dengan  memberikan kemerdekaan pada petani lokal untuk memproduksi  pangan  yang  merefleksikan pengetahuan  dan  pengalamannya  pada  situasi lingkungan  lokalnya  (Koohafkan  &  Altieri, 2011).  LVC  telah  mempromosikan  kedaulatan pangan  melalui  jaringannya  yang  meliputi  164 organisasi  petani  lokal  dan  nasional  dari  73 negara  dari  wilayah  Afrika,  Asia,  Eropa,  dan Amerika (LVC, 2009).
Kedaulatan pangan, melalui LVC sebagai jaringan  advokasi  transnasional  petani,  telah berjelajah  melalui  ruang  dan  waktu  sehingga makna  dari  kedaulatan  pangan  itu  sendiri menjadi  beragam.  Konteks  organisasi  menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam JATrans, misalnya perbedaan  derajat  kekuasaan,  otonomi,  serta kapasitas para anggotanya dalam mengkomunikasi  kedaulatan  pangan  (Borras, 2010). Hal ini menunjukkan seberapa
merdekanya  suatu  anggota  JATransdalam menyuarakan, mempertahankan, dan memperjuangkan  kedaulatan  pangan  pada tingkat lokal, nasional, maupun global.
Salah satu kapasitas komunikasi JATransr adalah mengawinkan konsep kedaulatan  pangan  dengan  isu-isu  lain,  seperti isu  kedaulatan  pangan  dengan  hak  asasi manusia  (Claeys,  2012),    lingkungan  dan agraria  (McKeon,  2013;  Peluso,  Afiff,  & Rachman, 2008; Pye, 2010), gender  (Brochner,
2014). Kemampuan ini sangat berkaitan dengan ilmu komunikasi karena adanya usaha penceritaan  ulang ide  kedaulatan pangan dalam kerangka  isu-isu  yang  dipilih  oleh  JATrans. Penelitian-penelitian  ini  menyatakan  bahwa perkawinan isu dapat membuat konsep kedaulatan pangan semakin beresonansi dengan publik dan mempengaruhi keberhasilan kampanye JATrans. Penelitian lainnya dari Lerche (2008) dan
Swerts (2013) justru mengungkapkan kontradiksi. Mengawinkan isu atau memperluas ruang lingkup suatu konsep transnasional justru akan  mendepolitisasi  aksi  JATrans  atau melemahkan  tujuan  dari  JATrans  itu  sendiri. Hal  ini  bisa  terjadi  ketika  JATrans  justru memilih  beraliansi  dengan  organisasi  non pemerintah  yang  memiliki  ideologi  yang berbeda.  Perbedaan  ideologi  antara  anggota JATrans  memperlihatkan  bahwa  ada  suatu konteks  yang  lebih  luas  yang  mempengaruhi interaksi di dalam JATrans.
Sistem internasional turut mempengaruhi interaksi  JATrans,  seperti  misalnya  perbedaan ideologi  (Doherty  &  Doyle,  2006),  sejarah (Baletti,  Johnson,  &  Wolford,  2008),  dan budaya (Boyer, 2010) antar negara. Perbedaan- perbedaan  ini  akan  mempengaruhi  bagaimana kedaulatan  pangan  dikerangkakan  pada  suatu negara  dengan  sistem  politik  serta  budaya tertentu,  sehingga  akan  muncul  penyesuaian- penyesuaian  agar  ide  kedaulatan  pangan  dapat diterima  dan  digunakan  oleh  anggota  JATrans dan juga diterima oleh publik.
Untuk  mengatasi  perbedaan-perbedaan antara  anggota  JATrans  menurut  Andrews (2010a;  2010b)  dan  Binnie  dan  Klesse  (2012) adalah  melalui  adanya  partisipasi  yang  terbuka serta  dialog  antara  anggota  JATrans  untuk membangun  kembali  makna  hubungan  mereka sehingga  relasi  kuasa  di  dalam  JATrans  dapat diatasi.  Agar  terjadi  dialog  di  dalam  JATrans, temuan  Shawki  (2013)  mengungkapkan  bahwa kombinasi  komunikasi  interpersonal  dan  media massa  diperlukan.  Fominaya  (2010)  juga
menekankan  partisipasi,  komunikasi  tatap muka, pembangunan emosi, pemanfaatan jaringan  informal,  serta  pelaksanaan  dialog yang  dihadiri  oleh  anggota  yang  sama  sebagai kunci  dalam  pembangunan  solidaritas  dalam JATrans.  Dunford  (2014)  di  lain  pihak menyatakan  bahwa  untuk  mampu  membangun solidaritas  dalam  JATrans  dan  dapat  mencapai terjadinya  perubahan  sosial,  JATrans  harus mampu  membangun  ruang  komunikatifnya sendiri agar dialog terjadi. Hasil-hasil penelitian ini  bagaimanapun  tidak  menyentuh  siapa anggota  dari  JATrans  dan  latar  belakang  apa yang mempengaruhi  komunikasi mereka dalam JATrans.
Penelitian  Levitt  dan  Merry  (2009) menggunakan  pendekatan  „ vernacularization ‟ atau  proses  penterjemahan  yang  sesuai  dengan bahasa  suatu  komunitas  dalam  menjelaskan bagaimana hak asasi perempuan dapat digunakan  pada  level  lokal.  Pendekatan  ini paling  dekat  dalam  menjelaskan  fenomena komunikasi  yang  melintasi  batas-batas  negara dalam  mendifusikan  suatu  isu  global  kepada masyarakat lokal. Keberhasilan vernacularization dipengaruhi  oleh  beberapa hal yaitu posisi sosial dari pembawa isu global, framing yang  dilakukan  oleh  pembawa  isu global,  sejarah,  budaya,  serta power yang menaungi  sebuah  wilayah,  nasional  maupun lokal.  Penelitian  ini  masih  menunjukkan dilema, dimana sebuah isu perlu memiliki nilai- nilai  universal  sehingga  dapat  beresonansi dengan  publik  namun  disaat  yang  sama  nilai- nilai  universal  justru  berlawanan  dengan  apa yang  dialami  pada  level  lokal.  Penelitian  ini memperlihatkan bagaimana pertimbangan mengenai  penerimaan  masyarakat  lokal  perlu dipikirkan oleh JATrans.
Penelitian Caouette (2007)
mengungkapkan  JATrans  seringkali  tidak menyertakan  partisipasi  langsung  masyarakat lokal  agar  konsep  yang  dibawa  oleh  JATrans bisa  diterima  oleh  masyarakat  lokal.  Penelitian Lindell (2009) dan Friedman (2009) menunjukkan  bahwa  partisipasi  langsung  aktor
lokal  dalam  proses  komunikasi  anggota JATrans,  mampu  membuat  aktor  lokal  dapat menggunakan prinsip kedaulatan pangan dalam aksi-aksi lokalnya. Di sisi lain, kedua penelitian ini  juga  menyatakan  ketika  masyarakat  lokal tidak  mampu  menginisiasi  isu-isu  lokal  maka akan muncul  ketergantungan antara masyarakat lokal terhadap JATrans.
Studi  dari  penelitian-penelitian  terdahulu menunjukkan bahwa dalam penjelajahan konsep  kedaulatan  pangan  akan  dipengaruhi oleh, pertama ,  resonansi  terhadap  isu  global, nasional,  maupun  lokal.  Aktivitas  JATrans lebih  banyak  diakses  oleh  pelaku  pada  tingkat global  dan  nasional,  sehingga  partisipasi mereka dalam membangun resonansi akan lebih mudah.  Sebaliknya,  agar  kedaulatan  pangan dapat beresonansi diperlukan partisipasi langsung  masyarakat  lokal.  Tanpa  adanya partisipasi  dari  masyarakat  lokal,  sulit  bagi kedaulatan  pangan  bisa  beresonansi  dengan  isu lokal.  Hal  ini  menunjukkan  faktor  yang kedua dalam  komunikasi  JATrans  yaitu  partisipasi masyarakat  lokal. Ketiga ,  struktur  organisasi dari  anggota  JATrans  menjadi  faktor  yang menentukan  kemampuan  para  anggotanya dalam  melahirkan  resonansi  kedaulatan  pangan serta partisipasi anggotanya.
Kesimpulan-kesimpulan  di  atas,  belum menjelaskan proses komunikasi dalam JATrans. Dari  temuan-temuan  ini,  peneliti  berusaha mengisi  celah  untuk  menjelaskan  bagaimana komunikasi di dalam JAT terjadi dalam  rangka membangun masterframe (makna  bersama) kedaulatan  pangan,  sehingga  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  mengungkapkan  praktik komunikasi di dalam JAT dalam mendefinisikan,
menegosiasi, dan
mempertahankan masterframe kedaulatan pangan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan desain studi kasus (Yin, 2003) untuk mengungkapkan interaksi dan
komunikasi manusia dan menjelaskan mengapa manusia berinteraksi dan berkomunikasi dengan cara tersebut (Creswell, 2009). Etnografi  komunikasi  dipilih  sebagai  metode dalam  mengambil  data.  Etnografi  komunikasi adalah  sebuah  metode  untuk  melihat  proses komunikasi  dan  interaksi  antar  aktor-aktor dengan asumsi bahwa komunikasi dan interaksi tidak  lahir  dalam  ruang  hampa,  tetapi bergantung  pada  konteks  atau  kasus  tertentu (Hymes,  1967,  1972).  Fokus  dari  etnografi komunikasi  adalah speech  community ,  yaitu bagaimana komunikasi dalam suatu lingkungan terpola  dan  terorganisir  sebagai  sistem-sistem peristiwa komunikasi (Saville-Troike, 2008).
Model  „SPEAKING‟  (Hymes,  1967) digunakan  sebagai  panduan  dalam  mengambil data. Model „SPEAKING‟ terdiri dari beberapa konsep, yaitu settings adalah gambaran mengenai  situasi  dan  kondisi  fisik  saat peristiwa  komunikasi  berlangsung; participant adalah  deskripsi  partisipan  yang  hadir  dalam peristiwa  komunikasi,  seperti  asal,  jabatan,  dan hubungan-hubungan di antara partisipan tersebut; ends adalah  tujuan  dari  peristiwa komunikasi  serta  tujuan  dari  partisipan  yang terlibat; act  sequence adalah  urutan  peristiwa bagaimana komunikasi dilakukan dan topik apa saja  yang  dibicarakan; key adalah  nada  atau sikap saat komunikasi terjadi; instrumentalization adalah  bentuk  atau  gaya komunikasi,  seperti  lisan  atau  tertulis; norm adalah  norma  yang  berlaku  dalam  peristiwa komunikasi; dan genre adalah bentuk
komunikasi  yang  dilakukan,  misalnya  diskusi atau ceramah.
Dalam  etnografi  komunikasi,  observasi dan  wawancara  menjadi  teknik  utama  dalam mengambil  data  karena  unit  utama  dalam etnografi komunikasi adalah peristiwa komunikasi. Observasi dilakukan saat pertemuan-pertemuan organisasi terjadi, misalnya  diskusi  publik,  rapat,  atau  konferensi. Wawancara, dalam metode etnografi komunikasi,  dilakukan  untuk  mendalami  atau mengklarifikasi  hasil  observasi  kepada  para partisipan  yang  terlibat  dalam  peristiwa komunikasi.
Dalam menentukan peristiwa komunikasi yang  harus  diobservasi,  peneliti  menggunakan pendekatan multi-lokasi atau multi-situs (Marcus,  1995).  Dengan  menggunakan  strategi ini,  lokasi  penelitian  ditentukan  berdasarkan pertemuan  yang  ada  dan  kemudian  peneliti memilih  informan  dari  para  peserta  yang  hadir dalam pertemuan tersebut.
Observasi  dan  wawancara  dilakukan  di beberapa  tempat,  yaitu  di  Bogor,  Jakarta,  dan Yogyakarta  (tabel  1).  Penelitian  dilakukan  dari tahun 2016-2017, namun tidak berarti penelitian  dilakukan  secara  terus  menerus. Untuk di Bogor observasi dilakukan selama dua minggu  dan  di  Yogyakarta  selama  tujuh  hari, yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  wawancara lanjutan baik secara tatap muka ataupun melalui telpon.  Dari  lima  pertemuan  yang  diobservasi oleh peneliti, dipilih 16 anggota level lokal dan dua  anggota  level  nasional  sebagai  informan dalam wawancara semi terstruktur.
Tabel 1. Daftar peristiwa komunikasi yang diteliti (2016-2017)
Level Deskripsi Peristiwa Komunikasi Lokasi Teknik Pengumpulan Data Lokal Pelatihan Pertanian Alami Sleman, DIY Data sekunder Nasional Rapat Persiapan Konferensi Perkebunan Rakyat Jakarta Data primer Rapat  Persiapan  Konferensi  Agroekologi  di
Srilanka
Diskusi  Publik  dan  Musyawarah  Nasional BAMUSTANI Konferensi Perkebunan Rakyat Global Konferesi Internasional ke-7 La Via Campesina   Spanyol Data sekunder Field Trip Jaringan Organisasi Tani Global Sleman, DIY Data primer Setelah  mengumpulkan  data,  peneliti melakukan  pengkodean  dengan  menggunakan QSR  NVivo  Pro  11,  sebuah  perangkat  lunak untuk menganalisis penelitian kualitatif (Richards,  1999).  Tahap  pengkodean  pertama dilakukan dengan menggunakan model „SPEAKING‟, tahap pengkodean kedua dilakukan  dengan  menggunakan descriptive,  in vivo,  process,  evaluation,  emotion, dan values coding (Miles,  Huberman,  &  Saldana,  2014), dan  tahap  ketiga  adalah  mengkode  dengan menggunakan  konsep-konsep  dari  teori  yang digunakan. Setelah pengkodean selesai, mind map disusun  sebagai  acuan  dalam  menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengenal  La  Via  Campesina  dan  Serikat Petani Indonesia
Ada  beberapa  hal  yang  harus  dipahami terlebih  dahulu  sebelum  menjelaskan  praktik komunikasi  dalam  LVC.  LVC  adalah  sebuah organisasi  petani  dunia  yang  anggotanya berasal  dari  73  negara  dari  berbagai  benua, yaitu Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika, dengan total  anggota  sebagai  164  organisasi  lokal.  Di Indonesia,  Serikat  Petani  Indonesia  (SPI) adalah  organisasi  anggota  LVC  yang  telah bergabung dari tahun 1996 (Purwanto, 2012).
Struktur  organisasi  dalam  SPI  adalah sebagai  berikut: pertama, Dewan  Pengurus Basis  (DPB)  yang  merupakan  pengurus  pada tingkat  desa; kedua ,  Dewan  Pengurus  Cabang (DPC)  yang  merupakan  pengurus  pada  tingkat kabupaten; ketiga ,  Dewan  Pengurus  Wilayah (DPW)  yang  merupakan  pengurus  pada  tingkat propinsi.  DPW  dan  DPC  adalah  pengurus-
pengurus  yang  dipilih  dari  DPB,  sehingga dalam  penelitian  ini  DPB,  DPC,  dan  DPW disebut  sebagai  level  lokal  untuk  memudahkan kategorisasi kasus dalam penelitian.
Wewenang  organisasi  paling  tinggi dipegang  oleh  Dewan  Pengurus  Pusat  (DPP) yang  merupakan  pimpinan  tertinggi  SPI  di tingkat  pusat  yang  kantornya  berlokasi  di Jakarta.  Level  nasional  yang  disebut  dalam penelitian  ini  merujuk  pada  pertemuan- pertemuan  yang  diinisiasi  oleh  DPP  dan  bisa saja  dihadiri  oleh  berbagai  anggota  level  lokal. Untuk  level  global  didefinisikan  sebagai pengurus  LVC  dan/atau  pertemuan-pertemuan lokal  dan/atau  nasional  yang  dihadiri  oleh pengurus LVC. LVC sendiri menganut struktur desentralisasi  (tidak  ada  ketua,  yang  ada  hanya koordinator  umum  yang  dipilih  oleh  anggota LVC)  yang  dibagi  menurut  wilayah,  yaitu Amerika,  Afrika,  Asia  Selatan,  Asia  Tenggara dan  Asia  Timur,  dan  Eropa  dimana  setiap wilayah memiliki dua perwakilan (laki-laki dan perempuan)  untuk  pengambilan  keputusan, yang  kemudian  agenda-agenda  diturunkan kepada  level  regional,  nasional,  dan  lokal melalui pertemuan-pertemuan yang dihelat oleh LVC dan SPI. LVC sendiri tidak menyeragamkan bentuk atau struktur organisasi dari  anggota  organisasi  lokal,  sehingga  setiap organisasi  lokal  akan  memiliki  kekhasan  yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya.

## Praktik Komunikasi Level Lokal
Pertemuan  pada  level  lokal  yang diobservasi  oleh  peneliti  adalah  pelatihan pertanian  alami  yang  diadakan  oleh  SPI  pada level  lokal.  Peserta  dan  pembicara  dari pertemuan ini tidak hanya dibatasi pada anggota SPI  saja,  tetapi  khalayak  umum.  Dengan  target
khalayak  non  anggota  SPI,  maka  pertemuan lokal  ini  juga  dimaksudkan  untuk  menjaring anggota.
Pemahaman  yang  disebarkan  oleh anggota  SPI  dalam  pelatihan  ini  adalah bagaimana  menjadi  petani  mandiri  dengan melakukan pertanian alami. Cara berkomunikasi  dengan  pesan  seperti  ini  adalah cara  yang  paling  mudah  untuk  diterima kelompok-kelompok  tani.  Bagaimana  cara  SPI mengkomunikasikan  konsep  petani  mandiri? Pertama  adalah  melalui  penjelasan  konsep on- off  farming ,  dimana  pertanian  tidak  hanya berkutat  pada  mengolah  lahan  saja  tetapi  juga memikirkan seluruh proses bertani dari pembuatan  pupuk  kompos,  penyemaian  benih mandiri, pembuatan nutrisi, pembuatan pestisida  hayati,  sampai  bagaimana  menjual produk  mereka.  Tentu  saja  akan  sulit  bagi petani  untuk  mengerjakan on-off  farming seorang  diri,  sehingga  pelatihan  ini  bermaksud untuk mencari orang-orang yang sekiranya bisa berperan  pada  salah  satu  proses  dalam on-off farming . Inilah mengapa peserta dari pertemuan ini  tidak  hanya  tertutup  pada  petani  saja,  tetapi bagi  siapapun  yang  ingin  mempraktikan pertanian  alami.  Selama  observasi  dilakukan, peneliti bertemu dengan peternak yang membuat  pupuk  dari  kotoran  sapi  dan  juga cacing,  ada  yang  berperan  menjadi  pengumpul hasil produksi para petani organik untuk di jual ke pasar. Peran lainnya adalah pencari pasar.
Cara  kedua  adalah  melalui  skema  pra- koperasi  yang  dibangun  oleh  anggota  SPI. Tidak  ada  konsep  jual-beli  dalam  pra-koperasi, sehingga  bagi  mereka  yang  tertarik  membeli pupuk  atau  nutrisi  akan  diajak  untuk  menjadi anggota  pra-koperasi  dan  kemudian  diajari bagaimana  membuat  input  pertanian  secara mandiri,  tanpa  harus  bergantung  pada  pihak lain.  Begitu  pula  dengan  bibit,  anggota  SPI mempromosikan penggunaan bibit lokal dengan cara meminjamkan bibit –bukan menjual– yang kemudian  harus  dikembalikan  kepada  anggota SPI.  Dapat  dilihat  bahwa  anggota  SPI  walau fokus  pada  praktik  pertanian  alami,  mampu
menyampaikan  pesan-pesan  petani  mandiri melalui medium input pertanian.
Fungsi  dari  pertemuan  level  lokal adalah:  (1)  menjaring  anggota  baru  dan  (2) mempromosikan praktik pertanian alami. Berkaitan dengan konsep masterframes kedaulatan pangan yang dilihat dalam penelitian  ini,  maka frame kedaulatan  pangan pada  level  lokal  adalah  menjadi  petani  mandiri melalui pertanian alami.

## Praktik Komunikasi Level Nasional
Pada  level  nasional,  ada  dua  bentuk pertemuan: pertama ,  pertemuan  nasional  yang hanya  dihadiri  oleh  anggota  SPI  saja,  biasanya untuk  persiapan  bagi  para  anggota  lokal, sebagai  delegasi  SPI,  dalam  pertemuan  publik atau  pertemuan  global.  Pertemuan  jenis  ini disebut  sebagai  pertemuan  internal. Kedua , pertemuan  dengan  tujuan  membuat  deklarasi yang  tidak  hanya  melibatkan  anggota  SPI  saja, tetapi  juga  dari  organisasi  tani  lain,  LSM,  dan pemerintah.  Pertemuan  jenis  ini  peneliti  sebut sebagai pertemuan publik.
Tujuan  dari  pertemuan  internal  adalah mempersiapkan  para  anggota  lokal  sebagai delegasi pada pertemuan publik atau pertemuan global. Dalam pertemuan internal, para anggota lokal akan diberikan waktu untuk menceritakan masalah  pertanian  serta  aksi-aksi  yang  telah dilakukan di daerahnya masing-masing. Pengurus  nasional  dalam  pertemuan  ini memiliki  peran  lain,  yaitu  menggali  kegiatan- kegiatan  anggota  lokal  di  masing-masing daerah sebagai bukti pencapaian organisasi.
Diskusi dalam pertemuan internal lebih santai  karena  dihadiri  oleh  sesama  anggota lokal  dan  pengurus  pada  level  nasional  yang memberi  kebebasan  bagi  para  anggota  lokal untuk  berdiskusi.  Apabila  ada  anggota-anggota yang  memiliki  pandangan  yang  berbeda,  maka anggota lain akan mengingatkan atau menghimbau  bahwa  pandangan  tersebut  tidak sesuai dengan pandangan SPI. Contohnya, salah seorang  anggota  lokal  mengevaluasi  bahwa bahwa  inti  plasma  adalah  kebijakan  yang  baik,
namun  anggota  lokal  lainnya  menyatakan bahwa inti plasma justru tidak mensejahterakan petani  dan  menjelaskan  bahwa  perdebatan tentang  inti  plasma  di  SPI  sudah  selesai. Artinya,  SPI  secara  jelas  menolak  inti  plasma. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  pertemuan internal  pesan  yang  disampaikan  adalah  posisi atau sikap SPI dalam kedaulatan pangan. Pesan ini bisa disampaikan oleh anggota lokal ataupun pengurus  organisasi,  hanya  saja  pengurus organisasi memiliki bentuk pesan yang berbeda.
Pengurus  organisasi  dalam  pertemuan internal  akan  memberikan  himbauan-himbauan kepada anggota lokal. Himbauannya berupa: (1) bentuk kerjasama yang diinisiasi oleh perusahaan  atau  badan  pemerintah  dengan petani  yang  dilihat  SPI  semakin  merugikan petani  dan  (2)  perusahaan-perusahaan  input pertanian  yang  namanya  mungkin  belum diketahui  para  petani  lokal  dan  sering  menjual input  pertanian  langsung  ke  petani  lokal. Himbauan ini semakin mengkukuhkan pandangan pada level lokal bahwa petani harus mandiri.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami bahwa  pertemuan  internal  berfungsi  sebagai arena untuk: (1) mengumpulkan aksi yang telah dilakukan pada level lokal sebagai barang bukti pencapaian  organisasi  ataupun  untuk  keperluan advokasi;  (2)  menyampaikan  posisi  atau  sikap SPI  terhadap  masalah-masalah  pertanian;  (3) menyesuaikan  pandangan  para  petani  anggota lokal  dengan  pandangan  SPI.  Artinya, frame kedaulatan  pangan  pada  pertemuan  internal adalah  fokus  pada  pandangan  dan  SPI  pada anggota  dalam  mencapai  kedaulatan  pangan yang  berakar  dari  cara-cara  yang  berbeda dengan kebijakan pemerintah ataupun apa yang dilakukan perusahaan.
Pada  pertemuan  publik,  SPI  berusaha mempertemukan  berbagai stakeholders dengan petani,  yaitu  pemerintah  dan  ornop.  Hal  ini dimaksudkan  agar  petani  dan stakeholders lainnya  bisa  mendapatkan  banyak  sudut pandang  dalam  memahami  pertanian.  Pada level  ini,  anggota  lokal  yang  terlibat  dalam
pertemuan seringkali menuntut pada pemerintah untuk  berpihak  pada  petani  kecil  dibandingkan perusahaan.  Suara-suara  mereka  tidak  hanya terbatas  pada  praktik  pertanian  yang  alami, seperti  apa  yang  terjadi  pada  level  lokal. Anggota  SPI  secara  jelas  membedakan  praktik pertanian  mereka  dan  pandangan  mereka dengan  pendekatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  ataupun  perusahaan,  misalnya mengkontraskan revolusi hijau dengan pertanian alami.
Tujuan  utama  dari  pertemuan  publik adalah  membuat  deklarasi/resolusi.  Ada  satu kegiatan  yang  khas  dalam  pertemuan  publik yaitu  sidang  komisi  kecil  yang  formatnya seperti focused  group  discussion .  Dalam  sesi ini, para petani akan berdiskusi mengenai suatu topik  yang  sudah  ditentukan  oleh  panitia  dan berusaha  membangun  definisi  terkait  topik tersebut.  Pada  kegiatan  ini,  anggota  lokal berusaha  mengkomunikasikan  pandangan  SPI terhadap  topik  tersebut  agar  pandangan  SPI masuk  dalam  deklarasi.  Cara  anggota  SPI mempertahankan  argumennya  pun  beragam; dari  menceritakan  praktik  pertanian  yang  telah dilakukan,  menyajikan  bukti-bukti  seperti foto/gambar,  serta  menggunakan  informasi  dan pengetahuan  yang  mereka  dapatkan  baik  dari sesama  petani  ataupun  karena  mengikuti pelatihan internasional.
Setelah  sidang  komisi  kecil  selesai, sidang  pleno  dilaksanakan  untuk  menyajikan dokumen  yang  telah  disusun  sebelumnya  oleh para pengurus nasional dan kemudian disajikan di  depan  seluruh  peserta  untuk  memastikan bahwa isi deklarasi sudah mewakili kepentingan  petani.  Dalam  sidang  pleno  ini, aktor  paling  utama  adalah  petani,  sehingga keinginan-keinginan  mereka  harus  masuk  ke dalam  deklarasi.  Pada  sesi  ini,  petani  SPI mencoba  memasukkan  konsep-konsep  yang berhubungan  dengan  pandangan  SPI,  seperti: “keluarga  petani”,  “petani  mandiri  tidak  boleh didiskriminasi”, serta “petani mempunyai posisi tawar lebih tinggi dibanding perusahaan”.
Kesimpulan  yang  bisa  ditarik  dari pertemuan publik, frame kedaulatan pangannya sama dengan pertemuan internal yaitu penyebaran  pandangan  SPI  terkait  posisi mereka  terhadap  kebijakan  pemerintah  dan perusahaan.  Hanya  saja,  pertemuan  publik memiliki  fungsi  yang  berbeda,  yaitu:  (1)  arena pertemuan petani dengan stakeholder pertanian;
(2) arena untuk menyatakan dan mempertahankan  sikap  serta  posisi  SPI  kepada para stakeholder pertanian; dan (3) arena untuk mempromosikan  aksi-aksi  pada  level  lokal, nasional,  maupun  internasional  yang  telah dilakukan oleh SPI.

## Praktik Komunikasi Level Global
Pada  level  global,  acara  dibuka  dengan apa  yang  disebut  „ Mistica ‟  yang  menjadi kekhasan  dari  pertemuan  pada  level  global. Mistica adalah  sebuah  upacara  pertunjukkan melalui simbol-simbol seperti tari-tarian, teatrikal,  atau  musik  yang  menekankan  pada kearifan lokal dan suara petani (Rosset, Patel, & Courville,  2006).  Setiap  hari,  setiap  wilayah akan  melakukan Mistica sebelum  kegiatan dimulai.  Dalam  pertemuan  global  ini, Mistica dilakukan  oleh  wilayah  Eropa,  Afrika,  Asia, Afrika,  dan  Amerika.  Setiap  wilayah  akan mempertontonkan  berbagai  bentuk  kearifan lokalnya.  Suasana  saat mistica ini  biasanya dimulai  dengan  suasana  khusyuk  namun diakhiri  dengan  meriah  dimana  setiap  peserta akan  ikut  bersorak,  menyanyi,  ataupun  menari. Tujuan  dari  adanya mistica adalah  bentuk penghargaan  terhadap  keberagaman  identitas petani  dan  kearifan  lokal  dari  berbagai  negara. Salah  satu  isu  yang  disepakati  dari  kearifan lokal  pertanian  dari  berbagai  negara  adalah praktiknya  yang  serupa  dengan  prinsip-prinsip pertanian  alami.  Melalui mistica ,  anggota  LVC mengetahui bahwa petani bersama-sama berjuang  untuk  mencapai  kedaulatan  pangan dengan  menggunakan  cara  bertani  yang  khas daerahnya  dibanding  menggunakan  prinsip- prinsip pertanian industri yang menyeragamkan cara bertani.
Setelah mistica dilakukan, acara kemudian  akan  berlanjut  pada  presentasi. Format  presentasi  dalam  pertemuan  global biasanya  memberikan  ruang  bagi  perwakilan dari  setiap  wilayah  untuk  berbicara  sesuai dengan  topik  yang  ditentukan.  Topiknya mengenai:  sejarah  perjuangan,  keberhasilan, analisis  konteks  politik  internasional,  apa  yang harus diperjuangkan dan menjadi ancaman  saat ini,  modal  yang  dimiliki  LVC  dalam  berjuang, aksi  solidaritas,  dan  kemudian  pertemuan dipisahkan  secara  tematik,  yaitu  isu  petani muda  dan  perempuan.  Tujuan  dari  presentasi per  wilayah  ini  dilakukan  untuk  mendata masalah-masalah  yang  ditemui  oleh  anggota  di wilayah masing-masing.
Setelah presentasi per wilayah, ada sesi khusus  yaitu  aksi  solidaritas.  Dalam  sesi  ini, LVC akan menyatakan aksi solidaritas terhadap anggota-anggota dari setiap negara yang sedang mengalami  musibah,  baik  bencana  alam ataupun  akibat  perang,  opresi  negara,  dll.  Aksi solidaritas  ini  membuat  para  anggota  yang memiliki  masalah  merasa  didengarkan  dan didukung oleh anggota LVC lainnya.
Acara  berikutnya  adalah  diskusi  isi deklarasi  yang  dilaksanakan  serupa  dengan sidang  pleno  di  pertemuan  publik  pada  level nasional.  Dokumen  yang  sudah  disusun  akan ditampilkan kemudian direvisi oleh peserta agar deklarasi  tersebut  disetujui.  Inti  dari  isi deklarasi sebelum dipresentasikan sudah dilaporkan  dalam  presentasi  per  wilayah  yang telah  dijadwalkan  sebelumnya,  sehingga  isinya merepresentasikan  kepentingan  anggota  dari setiap wilayah.
Pertemuan  pada  level  global  biasanya diakhiri  dengan  adanya  aksi  turun  ke  jalan  dan field  visit .  Pada  aksi  turun  jalan,  kegiatan  diisi dengan simbol-simbol untuk merepresentasikan identitas petani, seperti simbol-simbol organisasi  (syal,  baju,  topi,  dan  bendera organisasi) serta spanduk-spanduk yang menuliskan pandangan-pandangan  LVC. Untuk kegiatan field  visit ,  anggota  biasanya  akan melihat  langsung  praktik  pertanian  setempat
dan setiap negara akan saling berbagi mengenai praktik  pertanian  di  daerahnya  masing-masing. Serupa  dengan mistica ,  tujuan  dari field  visit adalah  menghargai  keberagaman  cara  dalam bertani.
Dapat  disimpulkan  bahwa  fungsi  dari pertemuan level global adalah: (1) membangkitkan  solidaritas  dan  (2)  identifikasi masalah  bersama;  yang  dapat  dilihat  dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti mistica ,  aksi  turun  jalan,  aksi  solidaritas,  serta field  visit ,  sedangkan frame kedaulatan  pangan pada level global ditekankan pada keberagaman identitas  petani  sebagai  bentuk  perjuangan dalam melawan kapitalisme.

## Komunikasi Kedaulatan Pangan dalam LVC
Penjelasan
sebelumnya telah mengemukakan bahwa: (1) setiap level memiliki  fungsinya  masing-masing  dalam mengkomunikasikan kedaulatan pangan dan (2) setiap  level  memiliki frame nya  sendiri  dalam mendefinisikan  kedaulatan pangan (Gambar  1). Perbedaan frame ini,  uniknya,  dapat  terwakili dalam masterframe kedaulatan  pangan  pada level global. Dari  setiap fungsi dan frame yang berbeda  ini,  ada  satu  hal  kesamaan  yang ditemukan yaitu mengkomunikasikan pandangan atau sikap SPI mengenai kedaulatan pangan.  Komunikasi  tidak  hanya  difokuskan pada  pelatihan  praktik  pertanian  atau  aksi demonstrasi  saja,  tetapi  dititikberatkan  pada penanaman  pandangan  mengenai  kedaulatan pangan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian Seminar et  al. (2017),  dimana  penanaman pandangan atau sikap menjadi hal yang penting untuk  dikomunikasikan  agar  petani  memiliki alasan untuk melakukan pertanian alami.
Dalam teori Communication as Constitutive  of  Organization (CCO)  dari Montreal  School (Ashcraft,  Kuhn,  &  Cooren, 2009;  Cooren,  Kuhn,  Cornelissen,  &  Clark, 2011;  Koschmann,  2012;  Taylor  &  Cooren, 1997),  menjelaskan  bahwa  ada  4  tahap  siklus pembangunan masterframe ,  yaitu:  tahap  1, diskusi  antara  anggota  dalam  membangun
frame kedaulatan  pangan;  tahap  2,  proses abstraksi atau usaha penggabungan setiap frame menjadi masterframe kedaulatan  pangan;  tahap 3,  proses distanciation atau  semakin  jauhnya masterframe dari  diskusi  yang  dihasilkan  pada tahap  1.  Hal  ini  terjadi  karena  abstraksi  yang dilakukan  untuk  membuat masterframe yang mewakili setiap diskusi pada tahap 1; dan tahap 4,  proses one-to-many atau  proses  dimana anggota akan menggunakan masterframe sesuai dengan  kepentingannya  masing-masing  dan akan  menjadi frame baru  (Brummans,  Cooren, Robichaud, & Taylor, 2014).
Dalam  penelitian  ini,  ditemukan  temuan yang berbeda dari teori CCO yaitu pada tahap 2 dan  3. Proses  abstraksi  dan distanciation justru tidak  terlihat  dalam masterframe kedaulatan pangan  dalam  teks  yang  diproduksi  LVC. Seluruh frame pada  level  lokal,  nasional,  dan regional  terwakili  dengan  baik  pada  level global.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena:  (1)  rantai pertemuan dalam jaringan LVC dari setiap level yang  terkoneksi  dan  adanya  ruang  diskusi tematik; (2) produksi teks LVC tidak hanya satu deklarasi  saja,  tetapi  dibuat  beberapa  jenis deklarasi  tematik;  (3)  penekanan  konsep  LVC sebagai  arena  bersuara  bagi  petani.  Konsep  ini adalah salah satu ciri khas yang ditemukan dari organisasi  gerakan  sosial  dan  JAT,  dimana dalam  kasus  ini  petani  adalah  aktor  utama dalam  pembangunan masterframe kedaulatan pangan.

## SIMPULAN
Praktik komunikasi LVC dalam
mendefinisikan,
menegosiasi, dan
mempertahankan masterframe kedaulatan pangan  dapat  disimpulkan  dalam  empat  poin, yaitu:  (1)  setiap  level  memiliki  fungsi  dan frame nya sendiri dalam membangun masterframe kedaulatan pangan; (2) penanaman pandangan  atau  sikap  mengenai  cara  mencapai kedaulatan  merupakan  satu  pesan  yang  penting dikomunikasikan;  dan  (3)  isu-isu  dari  setiap
level  direpresentasikan  dengan  baik  dalam masterframe kedaulatan pangan.
Secara teoritis, ditemukan bahwa komunikasi  dalam  organisasi  –dalam  kasus  ini JAT  petani–  melalui  pertemuan-pertemuan yang  sistematis  dan  pemberian  suara  kepada petani sebagai aktor utama dalam pembangunan masterframe kedaulatan  pangan,  isu-isu  dari setiap level tidak ada yang hilang akibat proses abstraksi  dan distanciation .  Dalam  ilmu Komunikasi  untuk  Perubahan  Sosial,  hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keberagaman  tetap  dapat  diakomodir  dalam membangun sebuah pemahaman atau kesepakatan bersama.
Saran  praktis  bagi  pemerintah  berkaitan erat  dengan  konsep  kedaulatan  pangan  yang telah  tertulis  dalam  UU  No.  18/2012,  maka untuk  mencapai  kedaulatan  pangan,  diperlukan perubahan  cara  komunikasi  dari  pemerintah kepada  para  petani.  Selama  ini  penghubung antara  pemerintah  dengan  petani  adalah penyuluh  yang  lebih  fokus  pada  pembinaan praktik  pertanian,  namun  hal  ini  tidak  cukup. Diperlukan  penyuluhan  mengenai  pandangan atau  sikap  para  petani  untuk  mencapai kedaulatan  pangan.  Pandangan  ini  tidak  harus sama  dengan  cara-cara  yang  dilakukan  oleh JAT,  tetapi  bisa  memilih  tema  lain  seperti perlindungan lingkungan.
Saran  praktis  bagi  JAT  adalah  berkaitan dengan proses pembangunan masterframe yang harus  fokus  pada  aktor  utama  yang  ingin diberdayakan  dalam  JAT  tersebut.  Artinya, power dalam  menentukan  isi  teks  tetap dipegang oleh petani namun pengurus JAT baik pada  level  nasional  dan  global  berperan  untuk memastikan bahwa suara petani
terepresentasikan dalam masterframe JAT.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrews,  A.  (2010a).  Constructing  mutuality: The Zapatistas‟ Transformation of Transnational  Activist  Power  Dynamics.
Latin  American  Politics  and  Society ,
52 (1), 89–120. https://doi.org/10.1111/j.1548- 2456.2010.00075.x Andrews,  A.  (2010b).  How  Activists  “Take Zapatismo Home”: South-to-North Dynamics in Transnational Social
Movements. Latin American Perspectives , 38 (1), 138–152. https://doi.org/10.1177/0094582X103842 17 Ashcraft,  K.  L.,  Kuhn,  T.  R.,  &  Cooren,  F. (2009). Constitutional Amendments: “Materializing” Organizational Communication. The Academy of Management Annals , 3 (1), 1–64. https://doi.org/10.1080/194165209030471 86 Baletti,  B.,  Johnson,  T.  M.,  &  Wolford,  W. (2008). “Late Mobilization”:
Transnational peasant networks and grassroots  organizing  in  Brazil  and  South Africa. Journal of Agrarian Change , 8 (2– 3), 290–314. https://doi.org/10.1111/j.1471-
0366.2008.00171.x
Binnie, J., & Klesse, C. (2012). Solidarities and tensions:  Feminism  and  transnational LGBTQ  politics  in  Poland. European Journal  of  Women’s  Studies , 19 (4),  444–
459.
https://doi.org/10.1177/135050681246661 0 Borras,  S.  M.  (2010).  The  Politics  of Transnational Agrarian Movements. Development  and  Change , 41 (5),  771–
803. https://doi.org/10.1111/j.1467- 7660.2010.01661.x
Boyer, J. (2010). Food security, food sovereignty,  and  local  challenges  for transnational  agrarian  movements:  the Honduras  case. Journal  of  Peasant
Studies , 37 (2), 319–351. https://doi.org/10.1080/030661510035949 97 Brochner,  G.  P.  M.  (2014).  Peasant  Women  in Latin America : Transnational Networking for Food Sovereignty as an Empowerment Tool. Latin  American  Policy , 5 (2),  251– 264. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy2.a pus.edu/doi/10.1111/lamp.12054/epdf Brummans, B. H. J. M., Cooren, F., Robichaud,
D., & Taylor, J. R. (2014). Approaches to
the Communicative Constitution of
Organizations.  In  L.  L.  Putnam  &  D.  K. Mumby  (Eds.), The  SAGE  Handbook  of Organizational
Communication:
Advances  in  Theory,  Research,  and Methods (Third  Edit).  Thousand  Oaks, CA: SAGE Publications.
Caouette,  D.  (2007).  Going  transnational?:
Dynamics  and  challenges  of  linking  local claims  to  global  advocacy  networks  in Southeast  Asia. Pacific  Focus , 22 (2), 141–166.  https://doi.org/10.1111/j.1976- 5118.2007.tb00300.x
Claeys, P. (2012). The Creation of New Rights by  the  Food  Sovereignty  Movement:  The
Challenge of Institutionalizing
Subversion. Sociology , 46 (5),  844–860. https://doi.org/10.1177/003803851245153 4
Cooren,  F.,  Kuhn,  T.  R.,  Cornelissen,  J.  P.,  & Clark, T. (2011). Communication, organizing  and  organization:  an  overview and  introduction  to  the  special  issue. Organization  Studies , 32 (9),  1149–1170. https://doi.org/10.1177/017084061141083 6
Creswell,  J.  W.  (2009). Research  Design: Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods  Approaches (3rd  ed.).  Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Doherty,  B.,  &  Doyle,  T.  (2006).  Beyond borders:  Transnational  politics,  social movements and modern environmentalisms. Environmental Politics , 15 (5), 697–712. https://doi.org/10.1080/096440106009371
32
Dunford,  R.  (2014).  Human  rights  and collective  emancipation:  The  politics  of food  sovereignty. Review  of  International Studies , 41 (02), 239–261. https://doi.org/10.1017/S02602105140001 87
Edelman,  M.  (2014).  Food  sovereignty: forgotten genealogies and future regulatory  challenges. Journal  of  Peasant Studies , 41 (6), 1–20. https://doi.org/10.1080/03066150.2013.87 6998 Fominaya,  C.  F.  (2010).  Creating  Cohesion from Diversity: The Challenge of Collective  Identity  Formation  in  the
Global  Justice  Movement. Sociological
Inquiry , 80 (3), 377–404. https://doi.org/10.1111/j.1475- 682X.2010.00339.x Friedman,  E.  (2009).  External  Pressure  and Local Mobilization: Transnational
Activism  and  the  Emergence  of  the Chinese  Labor  Movement. Mobilization: An International Journal , 14 (2), 121–199.
https://doi.org/10.17813/maiq.14.2.32891 3653020k1l9 Hymes,  D.  (1967).  The  anthropology  of Communication. In Human
Communication  Theory :  Original  Essays (pp. 1–39).
Hymes,  D.  (1972).  Toward  Ethnographies  of Communication.  In  P.  P.  Giglioli  (Ed.), Language  and  Social  Context .  London:
Penguin. https://doi.org/10.1525/aa.1964.66.suppl_
3.02a00010
Koohafkan,  P.,  &  Altieri,  M.  A.  (2011).
Globally  Important  Agricultural  Heritage Systems  A  Legacy  for  the  Future .  Rome: Food  and  Agriculture  Organizations.
Retrieved from http://www.fao.org/fileadmin/templates/gi ahs/PDF/GIAHS_Booklet_EN_WEB2011 .pdf
Koschmann, M. A. (2012). The Communicative Constitution  of  Collective  Identity  in Interorganizational Collaboration. Management  Communication  Quarterly , 27 (1), 61–89. https://doi.org/10.1177/089331891244931 4 Lerche,  J.  (2008).  Transnational  advocacy networks and affirmative action for Dalits in India. Development and Change , 39 (2),
239–261.  https://doi.org/10.1111/j.1467- 7660.2007.00478.x Levitt, P., & Merry, S. (2009). Vernacularization  on  the  ground:  Local uses  of  global  women‟s  rights  in  Peru,
China, India and the United States. Global
Networks , 9 (4), 441–461. https://doi.org/10.1111/j.1471-
0374.2009.00263.x
Lindell,  I.  (2009).  “Glocal”  movements:  Place struggles  and  transnational  organizing  by informal  workers. Geografiska  Annaler,
Series B: Human Geography , 91 (2), 123–
136. https://doi.org/10.1111/j.1468- 0467.2009.00310.x
LVC.  (2009).  La  Via  Campesina:  The International  Peasant‟s  Voice.  Retrieved December 2, 2016, from https://viacampesina.org/en/index.php/mai n-issues-mainmenu-27
Marcus,  G.  E.  (1995).  Ethnography  in/of  the
World  System:  The  Emergence  of  Multi- Sited  Ethnography. Annual  Review  of Anthropology , 24 , 95–117.
McKeon,  N.  (2013).  „One  Does  Not  Sell  the Land  Upon  Which  the  People  Walk‟:
Land  Grabbing,  Transnational  Rural
Social Movements, and Global Governance. Globalizations , 10 (1),  105– 122.
https://doi.org/10.1080/14747731.2013.76 0911
McMichael,  P.  (2014).  Historicizing  food sovereignty. Journal  of  Peasant  Studies , 41 , 1–25. https://doi.org/10.1080/03066150.2013.87 6999
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.
(2014). Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook (3rd Editio). London: SAGE Publications.
Peluso,  N.  L.,  Afiff,  S.,  &  Rachman,  N.  F.
(2008).  Claiming  the  grounds  for  reform: Agrarian  and  environmental  movements in Indonesia. Journal of Agrarian Change , 8 (2–3),
377–407.
https://doi.org/10.1111/j.1471- 0366.2008.00174.x
Purwanto,  H.  (2012). Serikat  Petani  Indonesia dalam  Perjuangan  Pembaruan  Agraria Periode 1998-2011 . Universitas
Indonesia.
Pye,  O.  (2010).  The  biofuel  connection – transnational  activism  and  the  palm  oil boom. Journal  of  Peasant  Studies , 37 (4), 851–874.
https://doi.org/10.1080/03066150.2010.51
2461
Richards,  L.  (1999).  Data  Alive!  The  Thinking
Behind NVivo. Qualitative Health
Research , 9 (3), 412–428. https://doi.org/10.1177/104973239900900 310 Rosset,  P.  M.,  Patel,  R.,  &  Courville,  M. (2006). Promised Land: Competing Visions  of  Agrarian  Reform .  New  York: Food First Books.
Saville-Troike,  M.  (2008).  The  Ethnography  of Communication:  An  Introduction:  Third
Edition. In The Ethnography of Communication:  An  Introduction (3rd ed.).  Oxford,  UK:  Blackwell  Publishing Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470758373 Seminar, A. U., Sarwoprasodjo, S., Santosa,  D.
A., & Kinseng, R. A. (2017). Agroecological Education Aimed at Achieving  Food  Sovereignty. Journal  of Developments  in  Sustainable  Agriculture , 12 (1), 34–44.
Shawki, N. (2013). Understanding the
Transnational Diffusion of Social Movements:  An  Analysis  of  the  U.S. Solidarity Economy Network and
Transition  US. Humanity  &  Society ,
37 (2),
131–158.
https://doi.org/10.1177/016059761348179 9
Swerts,  T.  (2013).  The  democratic  deficit  of transnational  environmental  activism:  A case study of e-waste governance in India.
Global Networks , 13 (4), 498–516. https://doi.org/10.1111/glob.12009
Taylor, J. R., & Cooren, F. (1997). What makes communication  „organizational‟? Journal of Pragmatics , 27 (4), 409–438.
https://doi.org/10.1016/S0378-
2166(96)00044-6
Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and  Methods.  In SAGE  Publications (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE
Publications. https://doi.org/10.1097/FCH.0b013e31822
dda9e