Melyana R. Pugu (2023) Bebas Stunting sebagai Indikator Human Security Bagi Masyarakat  di Provinsi Papua  Barat  Daya  dalam  Perspektif  Hubungan  Internasional, (8)  11, https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v8i10
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## BEBAS  STUNTING  SEBAGAI  INDIKATOR  HUMAN  SECURITY  BAGI MASYARAKAT DI PROVINSI PAPUA BARAT  DAYA DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL
Melyana R. Pugu
Universitas Cenderawasih Email: puguratana@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  analisa  keadaan  Stunting  di  Kota  Sorong Provinsi Papua. Stunting adalah penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi yang baik bagi tumbuh kembang bayi. Dimana bayi dengan keadaan stunting akan  memiliki  tinggi  badan  yang  kurang atau  lebih  pendek  dan  mudah  terserang penyakit.  Perang  melawan  stunting  telah  dilakukan  oleh  seluruh  dunia  dengan dipelopori oleh organisasi internasional resmi perserikatan bangsa-bangsa, World Health  Organization  dan  disetujui  dalam berbagai  skema  kerjasama internasional termasuk skema pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  mendeskripsikan  dan  menjelaskan fenomena sosial dengan data dan kondisi yang ada untuk mendapat jawaban atas kondisi  stunting  dan  pencegahan  stunting  di  Kota  Sorong.  Luaran  penelitian  ini menemukan bahwa pemahaman ibu dan jumlah sarana dan prasarana serta tenaga medis  serta  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat  menjadi  factor  utama  pencegahan stunting di Kota Sorong dan pentingnya peran pemerintah untuk terus melindungi warga  dari  ancaman  stunting  dengan  pemberian  asupan  gizi  dan  sosialisasi  terus menerus kepada masyarakat sehingga masyarakat terlibat aktif dalam penanganan stunting di Kota Sorong dan ancaman penyakit stunting sebagai bentuk ancaman keamanan manusia dapat diminimalisir dan bebas dari kondisi stunting untuk masa depan yang baik.
Kata Kunci : Human Security, Stunting, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

## Abstract
This study aims to provide an analysis of the state of stunting in Sorong City, Papua Province. Stunting is a disease caused by lack of good nutritional intake for infant growth  and  development.  Where  babies  with  stunting  conditions  will  have  less  or shorter  height  and  are  susceptible  to  disease.  The  fight  against  stunting  has  been waged  worldwide  spearheaded  by  the  official  international  organization  of  the United  Nations,  the  World  Health  Organization  and  approved  in  various international cooperation schemes including sustainable development schemes. This study uses qualitative research methods, namely research that describes and explains social  phenomena  with  existing  data  and  conditions  to  get  answers  to  stunting
conditions  and  stunting  prevention  in  Sorong  City.  The  results  of this  study found that the understanding of mothers and the number of facilities and infrastructure as well as medical personnel as well as a clean and healthy environment are the main factors in stunting prevention in Sorong City and the importance of the government's role to continue to protect citizens from the threat of stunting by providing nutrition and  continuous  socialization  to  the  community  so  that  the  community  is  actively involved in handling stunting in Sorong City and the threat of stunting disease as a form of security threat Humans can be minimized and free from stunting conditions for a good future.
Keywords: Human Security, Stunting, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

## Pendahuluan
Negara  yang  kuat  adalah  negara  yang  menjadikan  penduduk  di  wilayahnya sebagai  kekuatan  untuk  membangun  negara.  Indonesia  dengan  jumlah  penduduk mencapai 277,534,122 jiwa menurut Worldmeter (2023) menjadikan penduduk Indonesia sebagai kekuatan penting bagi negara. Oleh karenanya dibutuhkan penduduk yang sehat dan kuat dengan kualitas hidup yang baik sehingga tercipta generasi penerus bangsa yang kuat, sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Kebutuhan akan sumber daya manusia yang sehat ini diwujud nyatakan dengan melihat  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  sehat  dan  juga  kondisi  tubuh  yang  prima termasuk  ukuran  tubuh  (Siagian,  2021);(Samsuni,  2017).  Didalam  Pembangunan kesehatan  yang  merupakan  bagian  dari  pembangunan  nasional,  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  optimal  selaras  dengan  tujuan  dan norma  Isriawaty  (2015)  yang  didasarkan UUD  1945  pasal  34  ayat  3  bahwa  kesehatan merupakan  hak  asasi  dan  hak  dasar  manusia  yang  harus  dipenuhi  dan  dilindungi  oleh pemerintah. Melalui UU kesehatan, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan mutu gizi masyarakat.
Didalam  tubuh  yang  sehat  terdapat  kandungan  gizi  yang  cukup  dan  memadai. Presiden  Jokowi  telah  berkomitmen  dalam  menurunkan  tingkat  kekurangan  gizi  pada anak yang dikenal sebagai stunting melalui strategi 5 pilar. Pilar 1 merupakan komitmen dan visi kepemimpinan yang digawangi oleh Setwapres dan TNP2K. Pilar 2 di bawah koordinasi  Kominfo  dan  Kemeskes  dalam  melaksanakan  kampanye  nasional  dan komunikasi  perubahan  perilaku.  Pilar  3  mencakup  konvergensi,  koordinasi,  dan konsolidasi  program  pusat,  daerah  dan  desa  oleh  Bappenas  dan  Kemendagri,  serta mencakup  kementerian/  lembaga  nasional  lain.  Pilar  4  mencakup  gizi  dan  ketahanan pangan oleh Kementan dan Kemenkes.
Terakhir pilar 5 mencakup pemantauan dan evaluasi oleh Setwapres dan TNP2K. Dalam RAPBN 2020, Kemenkes mendapatkan alokasi anggaran Rp. 57,4 triliun. Salah satu yang menjadi fokus pembenahan Kemenkes dalam penggunaan anggaran 2020 kelak adalah menurunkan stunting selaras dengan visi misi presiden. Percepatan penanganan stunting  tahun  2020  kelak  diperluas  ke  260  kabupaten/kota  dari  yang  sebelumnya  160 kabupaten/kota pada 2019. Bahwa didalam RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting
ditargetkan menjadi 19% pada 2024 dari yang saat ini 30,8%. Upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan intervensi gizi spesifik dan sensitive.
Menurut  World  Health  Organization  (WHO)  stunting  adalah  gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar (Ratnawati, Probowati,  Prihatini,  Ningtyas,  &  Ulfa,  2023).  Selanjutnya  menurut  WHO  (2020) stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 HPK.
Melansir laman Kemenkes RI, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan  oleh  kurangnya  asupan  gizi  dalam  waktu  yang  cukup  lama,  sehingga mengakibatkan  gangguan  tumbuh  kembang  pada  anak,  yakni  tinggi  badan  anak  lebih rendah  atau  pendek  (kerdil)  dari  standar  usianya.  Selain  itu,  infeksi  berulang  dan kurangnya  stimulasi  psikososial  pada  seribu  hari  pertama  juga  meningkatkan  risiko stunting  (Rahmawati  &  Agustin,  2020).  Ciri  anak  stunting  adalah  pendek  dan  kurang perkembangan kognitif (Rafika & Gz, 2019). Meski demikian, bukan berarti semua anak pendek mengalami stunting.
Anak  yang  stunting  cenderung  memiliki  prestasi  Pendidikan  yang  buruk dibandingkan anak yang tidak stunting. Tubuh pendek pada anak stunting terjadi lantaran mengalami  kekurangan  gizi  menahun,  sehingga  ia  tumbuh  lebih  pendek  dari  standar tinggi balita seumurnya. Selain pendek dan kemampuan berpikirnya cenderung di bawah rata-rata  anak  sebayanya,  anak  stunting  biasanya  juga  lebih  mudah  sakit.  kondisi berbahaya, karena bisa menimbulkan gangguan fungsi tubuh yang permanen hingga anak dewasa.
Anak  stunting  bisa  mengalami  gangguan  gizi,  yang  bisa  berpengaruh  terhadap perkembangan  otak,  fisik  dan  organ-organ  metaboliknya.  Ketika  perkembangan  otak anak  tidak  optimal,  maka  tentu  akan  memengaruhi  kemampuan  kognitif  anak  dan pertumbuhan  badannya  yang  cenderung  pendek.  Anak  dengan  stunting  juga  berisiko mengalami hipertensi, obesitas, sakit jantung dan lain sebagainya. Bukan hanya masalah kesehatan  fisik,  stunting  juga  berdampak  pada  psikologis  anak,  mulai  dari  emosi, kemampuan bersosialisasi, hingga masalah motorik.
Jika mendasarkan pada standar dari WHO terkait dengan ambang batas maksimal angka stunting yang mematok angka 20% atau seperlima dari jumlah total anak balita, maka pencapaian penurunan angka stunting di Indonesia sampai tahun 2018 yang baru mencapai 30,8% dapat dikatakan masih jauh dari target. Stunting menjadi indicator atau penentu  keamanan  manusia/  Human  security  karena  konsep  keamanan  sendiri  bukan hanya  berkaitan  dengan  perang  dan  kekerasan  tetapi  juga  berkaitan  dengan  pemberian rasa aman dan perlindungan yang diberikan dari negara kepada warga masyarakatnya.
Pemberian rasa aman yang dimaksudnya pula bukan tentang adanya ancaman dari pihak  luar  tetapi  bagaimana  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari  mendapatkan fasilitas pelayanan yang baik sehingga kehidupan yang dijalani lebih berkualitas sehingga
tujuan negara dalam kaitannya dengan menciptakan generasi yang unggul sebagai asset negara dapat terjadi. Untuk itu tulisan ini berupa memberikan penjelasan terkait keadaan dan penanganan Stunting di Provinsi Papua Barat yang di wakili oleh Kota Sorong dengan menggunakan analisa keamanan manusia dalam perspektih hubungan internasional.
Negara-negara  didunia  saat  ini  tengah  membangun  keadaan  dalam  negerinya dengan memperhatikan norma-norma dan kaidah-kaidah yang diterapkan dalam system internasional  diantaranya  melaui  badan-badan  Kesehatan  yang  ada  di  Perserikatan bangsa-bangsa  seperti  oleh  World  Health  organization  (WHO).  World  Health Organization (WHO) melalui sasaran kedua dari Sustainable Development Goals (SDGs) menyatakan bahwa segala bentuk malnutrisi akan diselesaikan pada tahun 2030, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk menurunkan stunting dan wasting pada balita (WHO, 2016).
Target  SDGs  lainnya  untuk  pencapaian  tahun  2030  mencakup  sistem  produksi pangan  yang  berkelanjutan,  peningkatan  kerja  sama  internasional,  cadangan  pangan untuk membantu membatasi perubahan ekstrim harga pangan, dan mengakhiri kelaparan serta  segala  bentuk  kekurangan  gizi dalam  situs  resmi  WHO  di  sebutkan  bahwa Malnutrisi  mengacu  pada  kekurangan  atau  kelebihan  dalam  asupan  nutrisi, ketidakseimbangan nutrisi penting atau gangguan pemanfaatan nutrisi.
Beban  ganda  malnutrisi  terdiri  dari  kekurangan  gizi  dan  kelebihan  berat  badan dan obesitas, serta penyakit tidak menular terkait diet. Kurang gizi bermanifestasi dalam empat  bentuk  besar:  wasting,  stunting,  kekurangan  berat  badan,  dan  defisiensi mikronutrien. Wasting didefinisikan sebagai berat badan rendah untuk tinggi. Ini sering menunjukkan  penurunan  berat  badan  baru-baru  ini  dan  parah,  meskipun  juga  dapat bertahan  untuk  waktu  yang  lama.  Biasanya  terjadi  ketika  seseorang  tidak  memiliki makanan  dengan  kualitas  dan  kuantitas  yang  memadai  dan  /  atau  mereka  memiliki penyakit yang sering atau berkepanjangan.
Wasting pada anak-anak dikaitkan dengan risiko kematian yang lebih tinggi jika tidak ditangani dengan benar. Stunting didefinisikan sebagai tinggi badan rendah untuk usia. Ini adalah hasil dari kekurangan gizi kronis atau berulang, biasanya terkait dengan kemiskinan,  kesehatan  dan  gizi  ibu  yang  buruk,  sering  sakit  dan  /  atau  pemberian makanan dan perawatan yang tidak tepat pada awal kehidupan. Stunting mencegah anak- anak mencapai potensi fisik dan kognitif mereka.
Underweight didefinisikan sebagai berat badan rendah untuk usia. Seorang anak yang kekurangan berat badan mungkin terhambat, terbuang atau keduanya. Kekurangan mikronutrien adalah kekurangan vitamin dan mineral yang penting untuk fungsi tubuh seperti memproduksi enzim, hormon dan zat lain yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan.
Keadaan anak/bayi Stunting merupakan gangguan pertumbuhan karena malnutrisi yang  terjadi  pada  anak-anak  berusia  dibawah  lima  tahun.  Secara  fisik  anak  dengan stunting keadaan tubuh pendek atau sangat pendek yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut Umur dengan ambang batas (zscore)
antara  -3  SD  sampai  dengan  <  -2  SD.  Pertumbuhan  anak  mencerminkan  kondisi masyarakat suatu negara (Olsa, Sulastri, & Anas, 2018).
Keadilan dan kesejehateraan bagi masyarakat suatu negara menjadi factor penentu dan  pemicu  gizi  buruk  yang  berakibat  pada  terjadinya  stunting.  Beberapa  penelitian sebelumnya  memperlihatkan  bahwa  stunting  tidak  hanya  disebabkan  oleh  satu  faktor, melainkan  beberapa  faktor.  Stunting  dikaitkan  dengan  berat  badan  lahir,  diare, pengetahuan dan tingkat pendidikan ibu, pendapatan keluarga, dan sanitasi. Pengetahuan tenaga  kesehatan  dan  masyarakat  terhadap  faktor  penyebab  stunting  merupakan  hal penting karena diharapkan dapat berkontribusi untuk mencegah terjadinya stunting dan menurunkan angka stunting di masyarakat (Rahayu, Pamungkasari, & Wekadigunawan, 2018).
Praktik perawatan kebersihan, kesehatan, dan pemberian makan yang diterapkan oleh  orang  tua  terhadap  anak  memiliki  hubungan  yang  signifikan  dengan  kejadian stunting. Anak-anak dengan pemberian makan yang kurang baik, praktik kebersihan dan kesehatan yang kurang baik memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami stunting(Zikria, Masrul, & Bustami, 2018).
Menurut  World  Health  Organization  (WHO)  tahun  2017  Indonesia  termasuk kedalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara/South-East Asia Regional (SEAR). Rata-rata prevalensi balita Stunting di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4% (WHO, 2017). Menurut laporan WHO yang dikutip dari Riskesdas tahun 2018 target Stunting di Indonesia adalah 20% namun pada tahun 2013 angka Stunting sebesar 37,2% namun pada tahun 2018 ada penurunan menjadi 30,8%. Meski demikian angka  Stunting  di  Indonesia  masih  sangat  tinggi  dan  jauh  dari  yang  ditargetkan  oleh WHO.
Pada tahun 2010, prevalensi balita Stunting sebesar 35,6% kemudian mengalami peningkatan  menjadi  37,2%  pada  tahun  2013  (Kemenkes  RI,  2016).  Prevalensi  balita pendek di Indonesia juga tinggi dibandigkan Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%), dan Singapura (4%). Indonesia menduduki urutan ke 17 dari 117 negara dengan prevalensi  30,8%  (Riskesdas,  2018).  Kejadian  balita  Stunting  merupakan  masalah  gizi utama yang dihadapi Indonesia.
Berdasarkan  data  Pemantauan  Status  Gizi  (PSG)  selama  tiga  tahun  terakhir, pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi  kurang,  kurus,  dan  gemuk.  Prevalensi  balita  pendek  mengalami  peningkatan  dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017 (PSG, 2017). Prevalensi balita pendek di Indonesia juga tinggi dibandingkan Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%), dan Singapura (4%). Indoneisa menduduki urutan ke 17 dari 117 negara dengan prevalensi 30,8% (Riskesdas, 2018).
Faktor-faktor penyebab Stunting terbagi atas faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung antara lain ibu yang mengalami kekurangan nutrisi, kehamilan pretern, pemberian  makanan  yang  tidak  optimal,  tidak  ASI  eksklusif  dan  infeksi.  Sedangkan faktor  tidak  langsungnya  adalah  pelayanan  kesehatan,  Pendidikan,  sosial  budaya  dan sanitasi lingkungan (Ramdhani, Handayani, & Setiawan, 2021). Komitmen global dalam
upaya pencegahan stunting salah satunya muncul adanya Gerakan Scaling Up Nutrition (SUN)  di  bawah  PBB  akibat  tidak  tercapainya  sasaran  Millenium  Development  Goals (MDGs) yang salah satu tujuannya adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan.
Indonesia  bergabung  dengan  SUN  sejak  Desember  2011.  MDGs  sendiri  telah diimplementasikan  pada  tahun  2000-2015  dan  dilanjutkan  dengan  Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2015-2030. Penurunan stunting merupakan salah satu target SDGs yang termasuk pada tujuan ke-2 yakni mengakhiri kelaparan dan termasuk didalamnya mengatasi gizi buruk. WHO menargetkan penurunkan angka stunting hingga 40% pada tahun 2025.
Menurut  WHO  ada  beberapa  poin  penting  dalam  mengurangi  angka  stunting, antara lain: pertama, perlunya intervensi dalam mengurangi stunting dan obesitas pada anak;  kedua,  adanya  monitoring  dalam  pemberian  layakan  kesehatan  secara  merata; ketiga, penyediaan kondisi lingkungan yang higienis dan penyediaan air bersih, sanitasi yang  layak,  dan  saluran  air  limbah  yang  layak;  keempat,  perlindungan  social  melalui program  transfer  tunai  dan  status  gizi  anak;  kelima,  adanya  program  yang  menjamin ketahanan  dan  keragaman  pangan  khususnya  bagi  kelompok  rentan;  keenam,  perlunya program  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  status  gizi  remaja  dan  ibu;  dan  ketujuh, pentingnya keterlibatan lintas sektor baik pemerintah maupun non pemerintah.
Secara umum dapat ditemukan bahwa rata-rata pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia tahun 2017 sebanyak 1 juta rupiah, 2018 sebanyak 1,1 juta rupiah, tahun 2019 sebanayk 1,1 juta rupiah, tahun 2020 sebanyak 1,2 juta rupiah dan tahun 2021 sebanyak 1,  3  juta  rupiah.  Jika  dirinci  berdasarkan  pos  pengeluarannya,  pada  2021  rata-rata penduduk  Indonesia  menghabiskan  Rp622,8  ribu  per  bulan  untuk  konsumsi  makanan, kemudian Rp641,7 ribu untuk konsumsi non-makanan.
Berdasarkan wilayah tempat tinggal, rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk di perkotaan  sebesar  Rp1,48  juta  per  bulan.  Lebih  besar  daripada  penduduk  di  perdesaan yang  rata-rata  konsumsinya  Rp971,4  ribu  per  bulan.  BPS  juga  mencatat  pengeluaran konsumsi  rumah  tangga  memberi  kontribusi  signifikan  bagi  perekonomian  nasional, yakni sebesar 54,42% pada 2021.

## Tabel 1 Pola Pengeluaran makanan masyarakat Indonesia
No Jenis Makanan Persentase 1 Makanan dan Minum Jadi 32,7 % 2 Tembakau dan Sirih 12,4 % 3 Padi-Padian 11,7 % 4 Sayur-sayuran 8 % 5 Ikan 7,7% 6 Telur dan susu 5,6% 7 Daging 4,7% 8 Buah-buahan 4,3 % 9 Bahan minuman 3,2 % 10 Minyak dan Lemak 2,6 % 11 Kacang-kacangan 2,1 % 12 Konsumsi lainnya 2,1 % 13 Bumbu-bumbuan 1,8 % 14 Umbi-umbian 1,1 %

## Sumber : BPS, 2017
Tabel  1  Diatas  menunjukan  bahwa  masyarakat  Indonesia  secara  umum  sangat gemar mengkonsumsi makanan dan minuman jadi dan kurang mengkonsumsi makanan bergizi  seperti  ikn,  telur,  susu  dan  daging  sehingga  memperburuk  keadaan  gizi masyarakat  Indonesia.  Menurut  Doddy  Izwardi  (2019)  Direktur  Gizi  Masyarakat Indonesia  tahun  2019  bahwa  perlu  ada  sinergitas  untuk  mensosialisasikan  dan memperkenalkan  pentingnya  gizi  yang  baik  secara  terus-nenerus  dan  berkelanjutana, Sinergitas  multi-aktor  dan  peran  stakeholder  memerlukan  peran  berbagai  pihak  antara lain pemerintah pusat dan daerah (inisiator, fasilitator, motivator; organisasi profesi dan akademisi (think tank)
Parlemen  (Menjalankan  fungsi  legislative),  badan  PBB  (Memperluas  dan mengembangkan kegiatan serta fasilitasi pemerintah untuk keberhasilan program); Dunia Usaha  (Pengembangan  produk  dan  program  yang  mendukung  (Berbagi  informasi distribusi  sumber  daya,  penerapan  CSR  sesuai  dasar  hukum);  Lembaga  sosial kemasyarakatan, mitra pembangunan (Memperkuat Inisiasi, Kolaborasi, dan Monev), dan media  massa  (Mempublikasikan  informasi  yang  mendukung  pembangunan  kesehatan secara terus menerus).
Dalam hubungan internasional, konsep Human Security atau keamanan manusia di  perkenalkan  oleh  Mazhab  atau  aliran pemikiran  Copenhagen  school  yang  di motori oleh  Barry  Buzan  dan  Ole Weaver,  Mazhab  Copenhagen  secara  khusus  memfokuskan pada aspek-aspek sosial dari keamanan. Adapun dalam praktik hubungan internasional konsep sekuritisasi telah banyak diterapkan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan dari  banyak  negara.  Konsep  ini  diaplikasikan  dalam  mengkonstruksi  berbagai permasalahan sosial termasuk penyakit dan hak-hak minoritas.
Menurut  konsep  ini,  sekuritisasi  merupakan  sutau  proses  dimana  masalah- masalah yang tidak dipolitisasi atau diperbincangkan atau yang dipolitisasi diperdebatkan secara public diangkat menjadi isu keamanan yang perlu ditangani dengan urgensi dan dibenarkan.  Awalnya  aliran  pemikiran  ini  hanya  membahas  militer,  politik,  ekonomi, sosial, dan lingkungan namun kemudian diperluas keberbagai sector seperti Kesehatan, imigrasi,  hak  asasi  manusia,  hak  minoritas  hingga  terrorisme (Buzan,  Wæver,  &  De Wilde, 1998).
Dalam  pandangan  pemikiran  ini  tentu  saja  isu  penyakit  menjadi  ancaman keamanan  manusia  yang  nyata  dalam  kehidupan  seluruh  masyarakat  didunia.bahwa keamanan  manusia  dalam  wilayah  suatu  negara  perlu  mendapat  jaminan  dan perlindungan  dari  negara.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  di  gaungkan  oleh  WHO sebagai Lembaga Kesehatan internasional untuk itu konsep Human Security dan Stunting menjadi bagian yang saling berkaitan karena generasi yang kuat dilindungi oleh negara dengan penyediaan gizi yang baik dan sarana penunjang Kesehatan termasuk para medis yang handal sehingga ancaman keamanan manusia untuk kondisi bayi dengan stunting dapat  diminimalisir  dan  warga masyarakat  dunia menjadi  generasi-generasi  yang kuat,
sehat dan berkualitas sehingga menjadi modal bagi negara masing-masing dan juga bagi warga dunia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Kualitatif.  Menurut  Creswell (2012) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna  di  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  yang  berasal  dari  masalah  sosial. dengan  menggunakan  studi  pustaka  sebagai  teknik  pengumpulan  datanya.  Penelitian kualitatif  ditujukan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  seperti  Apa,  Mengapa, Bagaimana, Kapan, dari fenomena yang sedang diteliti.  Sehingga penelitian ini berupa menjawab apa, bagaimana dan mengapa keadaan stunting menjadi indicator keamanan manusia dalam perspektif hubungan internasional dengan tinjauan kasus stunting di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

## Hasil dan Pembahasan Gambaran Umum Kota Sorong
Papua Barat Daya yang baru saja menjadi provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua Barat memiliki ibu kota Sorong. Kota Sorong memiliki luas wilayah paling kecil yakni  sebesar  1.105  Km²  dari total  wilayah  Papua  Barat  sebesar  97.024,37  Km². Kota Sorong  merupakan  bagian  integral  dan  daerah  otonomi  percontohan  bagi  wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kota, Kota Sorong terletak pada bagian sebelah barat Pulau Papua.
Secara  astronomi  Kota  Sorong  terletak  antara  131´51´  Bujur  Timur  hingga 131´85´  Bujur  Barat  serta  antara  00´53´ Lintang  Selatan  hingga  00´90´ Lintang  Utara, dengan ketinggian 3 meter di atas permukaan laut ini sangat strategis dan memiliki fungsi sebagai  pintu  gerbang  menuju  Pulau  Papua.  Struktur  wilayah  Kota  Sorong  meliputi dataran  laut  dan  gugusan  pula-pulau  sehingga  Kota  Sorong  dapat  dikenal  sebagai  dua kategori  yaitu  Wilayah  Sorong  Daratan  dan  Wilayah  Sorong  Lautan.  Wilayah  Sorong Daratan  adalah  Pusat  Kota  Sorong  dan  daerah  pinggiran  yang  merupakan  bagian langsung dari pulau Papua, sedangkan Wilayh sorong Lautan adalah gugusan pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah administrasi Kota Sorong.
Kota Sorong dengan nama Sorong sendiri berasal dari kata soren dari bahasa Biak Numfor  yang  berarti  laut  yang  terdalam  dan  bergelombang.  memiliki  luas  1.105  Km² dengan  batas-batas  geografis  sebagai  berikut:  •  Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Selat Dampir  Kabupaten  Raja  Ampat;  •  Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Distrik  Makbon Kabupaten Sorong dan Selat Sagawin Kabupaten Raja Ampat; Sebelah Timur berbatasan dengan  Distrik  Makbon  Kabupaten  Sorong;  dan  •  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Distrik Aimas dan Distrik Salawati Kabupaten Sorong.
Wilayah  Kota  Sorong  secara  administratif  terbagi  menjadi  6  wilayah  distrik (setingkat dengan kecamatan), yaitu Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Timur, Distrik Sorong,  Distrik  Sorong  Kepulauan,  Distrik  Sorong  Utara,  serta  Distrik  Sorong  Manoi. Selain itu wilayah Kota Sorong terdiri atas 31 kelurahan, 175 RW dan 649 RT. Distrik
Sorong Barat merupakan distrik yang memiliki wilayah paling luas yaitu sebesar 254,15 Km atau 23% dari total luas Kota Sorong dan distrik Sorong Timur merupakan distrik dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu sebanyak 7 kelurahan.
Selain  itu  distrik  Sorong  Barat,  distrik  dengan  jumlah  kelurahan  terbanyak berikutnya  adalah  Sorong  Barat,  Sorong,  Sorong  Utara  dan  Sorong  Manoi  dengan  5 kelurahan.  Distrik  yang  memiliki  luas  lahan  terkecil  adalah  distrik  Sorong  sebesar 11,48% dari total wilayah Kota Sorong. Wilayah Kota Sorong terdiri atas daerah datar, landai, agak curam hingga daerah dengan kemiringan lereng >40%. Sebagian besar Kota Sorong merupakan daerah datar (Jitmau, 2017).
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Sorong pada tahun 2021  mencapai  289.767  jiwa.  Pada tahun  2020,  jumlah  penduduk  Kota  Sorong adalah 284.410 jiwa. Dengan kata lain, penambahan penduduk dalam setahun terakhir mencapai kurang  lebih  5.357 jiwa.  Sedangkan  di  tahun  2000,  jumlah  penduduk  hanya  mencapai 119.800 jiwa dan pada tahun 2010 jumlahnya mengalami peningkatan sekitar 73.368 jiwa menjadi  193.168  jiwa.  Hal  ini  tergolong  cukup  cepat  dibandingkan  penambahan penduduk di kabupaten lain di Provinsi Papua Barat.
Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adalah  perkembangan  Kota  Sorong  yang  terbilang  cepat,  bahkan  paling  maju dibandingkan  kabupaten  lainnya  di  Provinsi  Papua  Barat  sehingga  mampu  menarik penduduk  dari  luar  wilayah  untuk  bermigrasi.  Selain  itu,  fasilitas  kesehatan  dan pendidikan  yang  tergolong  lebih  lengkap  berdampak  pada  membaiknya  kualitas kesehatan  dan  pendidikan  sumber  daya  manusia  di  Kota  Sorong  daripada  kabupaten- kabupaten yang lain.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kondisi sosial di Kota Sorong yang minim  konflik  dan  lebih  kondusif  dibandingkan  wilayah  lain  di  Provinsi  Papua  Barat. Luas wilayah Kota Sorong sebesar 1.105 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 289.767 jiwa  sehingga  kepadatan  penduduk  sekitar  262  jiwa  per  km².  Meskipun  demikian, penyebaran penduduk Kota Sorong di setiap distrik cenderung tidak merata. Semakin luas wilayah suatu distrik tidak diiringi dengan jumlah penduduk yang semakin banyak.
Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk lebih memilih tinggal di distrik yang lebih potensial secara ekonomi dan memiliki infrastruktur serta fasilitas umum yang lebih lengkap.  Berdasarkan jenis  kelamin,  pada  tahun  2021  jumlah  penduduk  laki-laki lebih banyak  daripada  penduduk  perempuan  dengan  rasio  jenis  kelamin  (sex  ratio)  adalah 111,08. Sex ratio sebesar 111,08 artinya dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 111 orang penduduk laki-laki.
Fasilitas  Kesehatan  yang  dimiliki  di  kota  ini  adalah  7unit  rumah  sakit,  7unit Poliklinik, 10unit Puskesmas, 25unit Pustu (Puskesmas Pembantu), dan 21 Apotek. Dari 7unit rumah sakit dapat dirinci 1unit rumah sakit milik pemerintah dan 6unit rumah sakit swasta.  Distrik  yang  memiliki  rumah  sakit  adalah  Distrik  Sorong  Timur  (1  RS pemerintah), Distrik Sorong (1 RS swasta), Distrik Malaimsimsa (1 RS swasta), Distrik Sorong Kota (1 RS swasta), dan Distrik Sorong Manoi (3 RS swasta). Sarana kesehatan
lainnya  seperti  puskesmas  dan  poliklinik  juga  berperan  dalam  peningkatan  kesehatan masyarakat.
Fasilitas  puskesmas  hampir  tersedia  masing-masing  minimal  1  unit  di  setiap distrik  kecuali  Distrik  Sorong  Kota  tidak  memiliki,  sedangkan  Distrik  Sorong  Manoi terdapat 2 puskesmas. Untuk rincian ketersediaan pustu, yaitu 3 unit di Distrik Sorong Barat, 3 unit di Distrik Sorong Timur, 3 unit di Distrik Sorong Utara, 2 unit di Distrik Sorong, 3 unit di Distrik Sorong Manoi, 3 unit di Distrik Maladummes, 4 unit di DIstrik Klaurung,  2  unit  di  Distrik  Malaimsimsa,  dan  3  unit  di  Distrik  Sorong  Kepulauan. Sementara Apotek tersedia di Distrik Sorong Barat (2 unit).
Distrik Maladummes (1 unit), Distrik Sorong Kota (2 unit) Distrik Sorong Manoi (4 unit), Distrik Klaurung (1 unit), Distrik Sorong (2 unit), Distrik Sorong Timur (4 unit), Distrik Sorong Utara (2 unit) dan Distrik Malaimsimsa (3 unit). Distrik Sorong Timur, Distrik Malaimsimsa dan Distrik Sorong Manoi merupakan distrik yang terbilang paling lengkap segala jenis fasilitas kesehatan dikarenakan distrik ini memiliki jumlah penduduk padat/daerah konsentrasi penduduk di Kota Sorong.
Selain  fasilitas  kesehatan,  hal  lain  untuk  mendukung  tingkat  kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan atau tenaga medis. Pada tahun 2021, jumlah  dokter  yang  tersedia  di  Kota  Sorong  sebanyak  115orang.  Jumlah  tersebut mengalami  peningkatan  yang  tinggi  jika  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yang  hanya mencapai  20  orang.  Kemudian,  jumlah  dokter  gigi  adalah  20  orang.  Untuk  tenaga kesehatan  lainnya  dirinci  sebagai  berikut:  134  bidan,  564  perawat,  227  bidan,  dan  70 tenaga kefarmasian.
Semua  tenaga  medis  di  Kota  Sorong  tahun  2021  mengalami  peningkatan  yang signifikan jika dibandingkan tahun 2020. Jumlah tenaga kesehatan di Kota Sorong perlu ditingkatkan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang tergolong cukup cepat dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Papua Barat. Pada tahun 2021, Jumlah tenaga kerja kesehatan di Kota Sorong antara lain, 115 dokter dan 20 orang dokter gigi. Rasio antara jumlah dokter yang tersedia dengan jumlah penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan seharusnya proporsional. Secara umum 1 orang dokter harus melayani 2.519 orang.hal ini tentu perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah.

## Keadaan Stunting di Kota Sorong 2023
Gambaran  kesehatan  di  Kota  Sorong  masih  belum  mendekat  kata  sempurna, pasalnya  masih  banyak  warga  yang  tercatat  memiliki  rawat  kesehatan  tertentu,  salah satunya stunting. Dimana berdasarkan data dinas kesehatan Kota Sorong, angka stunting saat ini mencapai 898 kasus. Hal ini terjadi banyak pada keluarga kurang mampu, mereka hingga  saat  ini  masih  terkendala  pengobatan  hingga  harus  menjalani  hidup  dengan kondisi kesehatan yang belum maksimal.
Seperti yang dirasakan sejumlah warga di Kelurahan Klasabi, banyak ditemukan anak stunting, akibat dari kurangnya gizi dan asupan makanan yang baik. Sementara itu dinas  kesehatan  menyebut  meningkatnya  kasus  stunting  di  Kota  Sorong,  akibat  dari kurangnya kesadaran orang tua untuk pemeriksaan di posyandu. Hingga saat ini Dinas
Kesehatan memiliki program pemberian vitamin A2 kali dalam setahun yakni di bulan Februari dan Agustus, untuk menutrisi anak agar dapat mencegah stunting. Diharapkan dengan segala upaya yang ada dapat menekan meningkatnya angka kasus stunting di Kota Sorong.
Sebanyak  700  anak  di  Kota  Sorong,  Papua  Barat  Daya  mengalami  stunting (masalah  gizi)  sepanjang  tahun  2022.  Hal  itu  diungkapkan  oleh  Penjabat  Wali  Kota Sorong  George  Yarangga.  "Dari  data  yang  ada,  terdapat  sebanyak  700  anak  di  Kota Sorong  mengalami  stunting  pada  2022  lalu,"  kata  Yarangga  di  Sorong,  Kamis (23/2/2023).  George  Yarangga  mengemukakan,  kasus  stunting  di  Papua  Barat  Daya memang mengalami kenaikan sejak tahun 2021 hingga 2022. Tahun 2021, kasus stunting mencapai 26,2 persen. Sedangkan tahun 2022, kasus stunting naik 3,8 persen hingga di angka 30 persen.
Di Kota Sorong, kata George Yaranggga, kasus stunting pada tahun 2021 yakni 27,2  persen,  Kemudian  meningkat  7,3  persen  pada  tahun  2022  atau  mencapai  700 anak.Tren kasus stunting di wilayah Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, kini masih tinggi. Oleh karena itu, wilayah Klademak, Kota Sorong, ditetapkan  sebagai  lokus  atau  lokasi  terbanyak  stunting.  Hal  itu  dijelaskan  Kepala Puskesmas  Sorong  Agustina  Naa,  saat  ditemui  di  Klademak,  Kota  Sorong.  "Kasus stunting di Klademak, Kota Sorong, yang termonitor oleh Puskesmas Sorong berjumlah 15 anak," ujar Agustina kepada TribunSorong.com, Jumat (28/4/2023).
Dari data yang masuk, lanjutnya, jumlah keseluruhan stunting di wilayah tersebut tercatat  sekira  30  kasus.  Rata-rata,  anak  yang  masuk  dari  data  stunting  berdomisili  di wilayah  Kelurahan  Klademak,  Kota  Sorong.  "Kalau  lokus  stunting  terbanyak  ada  di wilayah  Klademak,  Kota  Sorong,  kalau  daerah  lain  hanya  satu  atau  dua,"  tuturnya. Berdasarkan  hasil  Survei  Status  Gizi  Indonesia  (SSGI)  Kementerian  Kesehatan, prevalensi  balita  stunting  di  Papua  Barat  mencapai  30%  pada  2022.  Besaran  angka stunting  provinsi  tersebut  menempati  peringkat  ke-6  secara  nasional.  Prevalensi  balita stunting Papua Barat meningkat 3,8 poin dari tahun sebelumnya.
Pada 2021, prevalensi balita stunting di provinsi ini sebesar 26,2%. Terdapat 5 kabupaten/kota dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata angka provinsi Papua Barat. Sisanya, 8 kabupaten/kota di bawah angka provinsi. Kabupaten Pegunungan Arfak tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Papua Barat, yakni mencapai 51,5% pada 2022. Angka balita stunting di kabupaten ini melonjak drastis dari tahun sebelumnya sebesar 40,1%. Wilayah dengan prevalensi balita stunting terbesar di Papua Barat pada 2022 selanjutnya Kabupaten Tambrauw sebesar 39,1% dan Kabupaten Sorong Selatan sebesar 36,7%.
Adapun prevalensi balita stunting di Kabupaten Teluk Bintuni tercatat paling kecil di  Papua  Barat,  yakni  22,8%.  Setelahnya,  ada  Kabupaten  Sorong  sebesar  23,8%, serta Kabupaten Teluk Wondama sebesar 26,1%. Berikut prevalensi balita stunting di Papua Barat  berdasarkan  kabupaten/kota  pada  2022:  Kabupaten  Pegunungan  Arfak:  51,5% Kabupaten Tambrauw: 39,1% Kabupaten Sorong Selatan: 36,7% Kabupaten Manokwari: 36,6% Kabupaten Raja Ampat: 31,1% Kabupaten Kaimana: 29,2% Kabupaten Fak-fak:
29%  Kabupaten  Maybrat:  27,3%  Kota  Sorong:  27,2%  Kabupaten  Manokwari  Selatan: 27,2% Kabupaten Teluk Wondama: 26,1% Kabupaten Sorong: 23,8% Kabupaten Teluk Bintuni: 22,8%. berdasarkan data ini terdapat perbedaan angka Stunting.

## Apa Penyebab Stunting Meningkat
Penyebab  Stunting  Ada  beberapa  faktor  yang  mendasari  terjadinya  stunting, antara  lain  yaitu  asupan  kalori  yang  tidak  cukup,  saktor  sosial  ekonomi  akibat kemiskinan, factor rendahnya Pendidikan dan pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian makan untuk bayi dan batita atau kecukupan ASI, kurangnya protein hewani pada  masa  pemebrian  ASI,  juga  akibat  penelantaran,  factor  budaya  setempat, ketersediaan bahan makanan diwilayah setempat.
Lingkungsn  yang  buruk/  tidak  sehat,  selain  itu  factor  lain  adalah  kelainan metabolism  bawaan.  Dengan  kondisi  demikian  maka  perlu  dipahami  bagaimana  agar stunting  dapat  dicegah  yaitu  dilansir  dari  kementerian  Kesehatan  Indonesia  bahwa stunting  dapat  dicegah  dengan  cara  saat  remaja  Putri,  Skrining  anemia  dan  konsumsi tablet tambah darah. Saat Masa Kehamilan Disarankan untuk rutin memeriksakan kondisi kehamilan ke dokter. Perlu juga memenuhi asupan nutrisi yang baik selama kehamilan. Dengan makanan sehat dan juga asupan mineral seperti zat besi, asam folat, dan yodium harus tercukupi.
Balita harus di imunisasi secara rutin agar terhindar dari berbagai penyakit dan menerapkan Sesaat setelah bayi lahir, segera lakukan inisiasi meyusui dini agar berhasil menjalankan ASI Eksklusif. Setelah itu, lakukan pemeriksaan ke dokter atau ke Posyandu dan Puskesmas secara berkala untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, Berikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 (enam) bulan dan diteruskan dengan MPASI yang sehat dan bergizi, pemantauan tumbuh dan tinggi anak, gaya hidup yang bersih dan sehat yaitu Terapkan gaya hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan sebelum makan, memastikan air yang diminum.

## Kebijakan Pemerintah Kota Sorong dalam Menangani Stunting
Pemerintah  Indonesia  telah  berkomitmen  dalam  menurunkan  angka  stunting. Sebelumnya, Indonesia juga telah mempunyai kebijakan kesehatan yang diatur dalam UU No 36 Tahun 2009. Kebijakan ini sebagai wujud untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  Indonesia.  Akan  tetapi  masalah  kesehatan  masih  menjadi  pekerjaan  rumah bagi pemerintah sampai saat ini. Menurut Atmarita, beberapa masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah rendahnya pemberian ASI eksklusif yang belum mencapai 50%.
Selain  itu,  asupan  anak  usia  >  6  bulan  sebagian  cenderung  mengonsumsi karbohidrat  yang  mencapai  95%,  sangat  kurang  dari  asupan  protein,  buah,  dan  sayur, sehingga  asupan  gizinya  tidak  terpenuhi.  Ditambah  lagi,  permasalahan  lemahnya pemantauan  penggunaan  susu  formula  dan  masih  minimnya  fasilitas  ruang  menyusui (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018b). Implementasi SDGs diselaraskan dengan nawacita Jokowi dan perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN tahun 2015-2019 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017.
Hal  ini  juga  ditindaklanjuti  dengan  adanya  Program  Indonesia  Sehat  oleh Kementerian Kesehatan melalui sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2015-2019 yang salah satunya melalui pembangunan gizi masyarakat khususnya untuk pengendalian angka  stunting.  Kebijakan  lain  dalam  mendukung  percepatan  pencegahan  stunting  di Indonesia, misalnya adanya UU Pangan No 18 Tahun 2012 yang diikuti dengan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi melalui Peraturan Presiden No 42 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden No 83/ 2017.
Selain itu, juga adanya Inpres No 1 Tahun 2017 mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bahkan juga ada kebijakan Peraturan Menteri Desa dan PDT No 16 Tahun 2018  tentang  prioritas  Dana  Desa  yang  salah  satunya  digunakan  untuk  pencegahan stunting.  Kebijakan  yang  ada  di  Indonesia  terutama  pada  level  pusat  telah  banyak mengakomodir pencegahan stunting (Ulfah & Nugroho, 2020).
Menindaklanjuti  hal  tersebut,  Pemerintah  Kota  Sorong  menyiapkan  strategi khusus  dalam  menangani  stunting.  Pemkot  Sorong  melakukan  jemput  bola  dan berkoordinasi dengan distrik hingga kelurahan. "Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar masalah stunting bisa di tangani dengan cepat sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat," kata dia.
Dinas terkait didesak membuat program yang menyasar masyarakat, khususnya yang memiliki balita stunting. "Dari 10 distrik yang tercatat mengalami kasus stunting akan dibuat program orangtua asuh yang diwajibkan setiap dinas akan menyiapkan dana sebesar Rp 1 hingga Rp 2 juta. Dikerahkan tim untuk turun ke lapangan dalam rangka penanganan  kasus  stunting  dengan  memberikan  asupan  bergizi  bagi  anak.  Angka prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat sebelum di mekarkan menjadi Papua Barat Daya berada diatas angka nasional yakni sebesar 26,02% ataudiperkirakan jumlah bayi di Provinsi ini mencapai 26,819 anak yang tersebar pada masing-masing kabupaten dan kota. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1 dibawah ini.

## Tabel 2 Jumlah Stunting di Prov Papua Barat tahun 2022
No Nama Kabupaten/Kota Jumlah Bayi Stunting Presentase (%) 1 Kabupaten Fak-Fak 2,057 26,0% 2 Kabupaten Kaimana 1,967 28,5% 3 Kabupaten Teluk Wondama 1,353 31,0% 4 Kabupaten Teluk Bintuni 2,004 27,5 % 5 Kabupaten Manokwari 4,547 26,9 % 6 Kabupaten Sorong Selatan 2,225 39,6% 7 Kabupaten Sorong 2,539 28,7 % 8 Kabupaten Raja Ampat 1,795 31,1% 9 Kabupaten Tambrauw 682 39,6 % 10 Kabupaten Maybrat 818 34,5 % 11 Kabupaten Manokwari Selatan 689 28,5 % 12 Kabupaten Pegunungan Arfak 1,107 40,1 % 13 Kota Sorong 5,036 19,9 % Sumber: diolah dari https://kaimananews.com/jumlah-balita-stunting-di-papua-barat-26-819- tertinggi-kota-sorong/
Berdasarkan  tabel  2  diatas  terlihat  bahwa  jumlah tertinggi  atau  yang terbanyak jumlah stunting adalah di Kota Sorong. Factor penyebab meningkatknya stunting sesuai referensi  di  bagian  sebelumnya  pembahasan  ini  menunjukan  bahwa  kurangnya pengetahuan ibu menjadi salah satu factor penyebab, selain itu tingkat pendapatan yang rendah  akibat  kemiskinan  juga  menjadi  factor  lain  serta  lingkungan  yang  tidak  sehat menajdikan tingginya angka stunting di provinsi ini.

## Strategi Penanganan Stunting
Strategi yang dapat dilakukan untuk menangani stunting di Kota Sorong dan juga Kabupaten  lainnya  di  Provinsi  Papua  Barat  Daya  adalah  Pertama,  memberikan asupan gizi  kepada  ibu  di  wilayah  ini  melaui  bidan  kampung  dan  distrik  serta  melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendorong pemberian gizi dapat terjadwal dan dilakukan dengan baik; Kedua, menyediakan sarana prasarana puskemas dan Puskesmas pembantu yang bekerja optimal memberi pelayanan gizi kepada ibu-ibu diwilayah kota Sorong;
Ketiga, memberikan sosialisasi tentang bahaya stunting dan cara pencegahannya kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  di  Kota  Sorong;  Keempat;  tingkatkan  pasrtisipasi warga  Kota  Sorong  untuk  terus  menciptakan  lingkungan  hidup  yang  bersih  dan  sehat sehingga  mencegah  timbulnya  berbagai  penyakit  termasuk  stunting,  patisipasi  ini melibatkan RT/RW dan tokoh adat, agama, perempuan, pemuda sehinga pesan perbaikan gizi dan hidup bersih dapat terus dilakukan secara Bersama dan gotong royong;
Kelima; berikan insentif dan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat dan ada didalam upaya pencegahan dan perbaikan gizi sehingga semua pihak akan berupaya memberikan yang terbaik bagi penanganan stunting di Kota Sorong; Keenam, menambah tenaga medis dan perawat serta ahli gizi diwilayah Kota Sorong serta juga kader-kader pos  yandu  ditambah  disetiap  kampung  bahkan  RT/RW  sehingga  angka  stunting  dapat segera diturunkan;
Ketujuh, perlu goodwill/ niat baik dari stakeholder/pemerintah dan semua pihak yang  terlibat  didalamnya  untuk  memiliki  tanggungjawab  moral  dan  pemahaman  yang sama tentang pentingnya perang melawan gizi buruk sehingga Kota Sorong bebas dari stunting  dan  tercipta  generasi-generasi  penerus  yang  sehat,  kuat  dan  berkualitas  untuk membangun Kota Sorong, Indonesia dan dunia.

## Kesimpulan
Stunting  sebagai  masalah  masyarakat  dunia  perlu  ditangani  secara  baik  dan bertanggungjawab  oleh  semua  pihak.  Kota  sorong  sebagai  kota  Pelabuhan  dan  kota terbesar  kedua  setelah  kota  Jayapura  di  Tanah  Papua  perlu  menangani  dan  mencegah stunting dengan memberikan asupan gizi yang baik dan benar kepada ibu hamil, perlu menyediakan sarana dan prasarana penunjnag Kesehatan serta tenaga medis dan gizi yang cukup bagi masyarakat di kota ini.
Selain itu perlu kerjasama semua pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, tokoh adat, agama, perempuan, pemuda dan para pebisinis sehingga dapat meminimalisir kasus Stunting di Kota Sorong. Gizi buruk akibat kurangnya pemahaman ibu dan perempuan,
serta  lingkungan  yang  kurang  sehat  juga  menjadi  factor  pemicu  meningkatnya  kasus stunting di Kota Sorong. Apapun keadaannya, pemerintah sebagai pelindung masyarakat perlu  dan  wajib  memberikan  rasa  aman  bagi  masyarakat  di  Kota  Sorong  sehingga terwujud masyarakat yang sehat dan kuat untuk kemajuan pembangunan di wilayah ini dan  bagi  Indonesia  sehingga  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dalam  system internasional terwujudnyatakan.

## BIBLIOGRAFI
Buzan, Barry, Wæver, Ole, & De Wilde, Jaap. (1998). Security: A new framework for analysis . Lynne Rienner Publishers.
Creswell, John W. (2012). Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed, Pustaka Pelajar . Yokyakarta.
Isriawaty, Fheriyal Sri. (2015). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan  Masyarakat  Berdasarkan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 . Tadulako University.
Izwardy, Doddy. (2019). Kebijakan dan strategi penanggulangan stunting di Indonesia. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat , 1–64.
Jitmau,  Mersy  F.  N.  (2017).  Identifikasi  peran  Pelabuhan  Kota  Sorong  terhadap Hinterlandnya. SKRIPSI-2017 .
Olsa,  Edwin  Danie,  Sulastri,  Delmi,  &  Anas,  Eliza.  (2018).  Hubungan  sikap  dan pengetahuan ibu terhadap kejadian stunting pada anak baru masuk Sekolah Dasar di kecamanatan Nanggalo. Jurnal Kesehatan Andalas , 6 (3), 523–529.
Rafika, Muhana, & Gz, S. (2019). Dampak stunting pada kondisi psikologis anak. Buletin Jagaddhita , 1 (1).
Rahayu, Ria Muji, Pamungkasari, Eti Poncorini, & Wekadigunawan, C. S. P. (2018). The biopsychosocial determinants of stunting and wasting in children aged 12-48 months.
Journal of Maternal and Child Health , 3 (2), 105–118.
https://doi.org/10.26911/thejmch.2018.03 .02.03
Rahmawati, Dian, & Agustin, Lia. (2020). Cegah stunting dengan stimulasi psikososial dan keragaman pangan . AE Publishing.
Ramdhani, Awa, Handayani, Hani, & Setiawan, Asep. (2021). Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Stunting. Prosiding Seminar Nasional LPPM UMP , 2 , 28–35.
Ratnawati, Mamik, Probowati, Ririn, Prihatini, Monika Sawitri, Ningtyas, Septi Fitrah, &  Ulfa,  Ana  Farida.  (2023).  Pemberian  Makanan  Tambahan  Modifikasi  Terhadap Status Gizi Balita. Jurnal Health Sains , 4 (2), 104–111.
Samsuni, Samsuni. (2017). Manajemen sumber daya manusia. Al-Falah: Jurnal Ilmiah
Keislaman Dan Kemasyarakatan , 17 (1), 113–124.
Siagian, Ade Onny. (2021). Sumber Daya Manusia Unggul 4.0. SDM Unggul Di Industry 4.0 , 17.
Ulfah, Irma Fitriana, & Nugroho, Arief Budi. (2020). Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan  di  Indonesia:  Faktor  Penyebab  Stunting  di  Kabupaten  Jember. Sospol: Jurnal Sosial Politik , 6 (2), 201–213.
Zikria, Wahyu, Masrul, Masrul, & Bustami, Lusiana El Sinta. (2018). The Association Between  Mother’s  Care  Practices  With  Stunting  Incident  In  Children  Age  12-35 Months  In  Air  Dingin  Primary  Health  Center  Padang  2018. Journal  of  Midwifery ,
3 (2), 176–193.

## Copyright holder:
Melyana R. Pugu (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: