ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI TERHADAP MUTU PENDIDIKAN PADA STANDAR PROSES DI SEKOLAH (SMAN 14 KEL. SIMPANG TIGA KEC. BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU).

## Sarmadhan Lubis

## Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian
Email: lubissarmadhan@gmail.com

## ABSTRAK
Zonasi merupakan lahiran dari perbaikan pendidikan yag di mulai sejak era proklamasi tahun 1945  sampai  di  era  reformasi  saat  ini,  pendidikan  merupakan  pembicaraan  yang  hangat dikalangan aktivis pendidikan maupun kalangan pakar pendidikan dalam rangka memperbaiki tatanan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  lebih  baik.  Dengan  terus  membangun disegala bidang terutama dalam bidang pendidikan. Rumusan masalah  bagaimana kebijakan implementasi  sistem  zonasi  di  sekolah  SMAN  14  Simpang  Tiga  Kota  Pekanbaru.  Tujuan penelitian  untuk  mengetahui  kebijakan  implementasi  sistem  zonasi  di  sekolah  SMAN  14 Simpang  Tiga  Kota  Pekanbaru.  Objek  penelitian  ini  adalah.  Kebijakan  Implementasi  Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan pada standar proses di sekolah (sman 14 kel. Simpang tiga kec.  Bukit  Raya  Kota  Pekanbaru.  Adapun  jenis  penelitian  ini  ialah  penelitian  kualitatif dikarenakan  peneliti  akan  memperoleh  data  melalui  wawancara.  Teknik  pengumpulan  data dapat  dilakukan  dengan  observasi  pengamatan,  interview  (wawancara)  mendalam,  peneliti langung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu dilokasi lapangan Hasil  penelitian  ini  adalah,  Dari  hasil  wawancar  yang  peneliti  lakukakan  dapat  diketahui pelaksanaan  kebijakan  implementasi  sistem  zonasi  di  SMA  14  sudah  berjalan  dengan  baik, sekolah  sudah  meakukan  langkah-langkah  yang  mestinya  di  lakukan  seperti  sudah mengadakan pemberitahukan terlebih dahulu kepada masyarakat dan lain-lain.
Kata Kunci: Kebijakan Implementasi, Sistem Zonasi, Mutu Pendidikan

## A. PENDAHULUAN
Zonasi  merupakan  lahiran  dari  perbaikan  pendidikan  yag  di  mulai  sejak  era  proklamasi tahun 1945 sampai di era reformasi saat ini, pendidikan merupakan pembicaraan yang hangat dikalangan aktivis pendidikan maupun kalangan pakar pendidikan dalam rangka memperbaiki tatanan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  lebih  baik.  Dengan  terus  membangun disegala  bidang  terutama  dalam  bidang  pendidikan.  Pendidikan  harus  dapat  memberi kesadaran kepada setiap individu akan potensi yang dimilikinya, dan lebih dari itu pendidikan harus mampu merangsang individu peserta didiknya untuk mempergunakan potensi  tersebut sesuai  dengan  tatanan  nilai  kemanusian.  Pendidikan  merupakan  hal  yang  pundamental  bagi keberlangsungan  hidup  berbangsa  dan  bernegara,  dengan  demikian  Pemerintah  (Negara) memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  pendidikan  bagi  warga  negaranya  dengan  sebaik- baiknya.
Hal  tersebut  ditegaskan  dalam  Undang  –  Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  11 butir (1) yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta  menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap  warga  negara  tanpa diskriminasi. 1 Pembukaan  Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dinyatakan  bahwa  salah  satu  tujuan  Negara  Republik  Indonesia  adalah  “mencerdaskan kehidupan  bangsa”  dan  untuk  itu  setiap  warga  Negara  Indonesia  berhak  memperoleh pendidikan  yang  bermutu  sesuai  minat  dan  bakat  yang  dimiliki  tanpa  memandang  status sosial,  ras,  etnis,  agama,  dan  gender.  Pemerataan  kesempatan  dan  pencapaian  mutu pendidikan  akan  membuat  warga  Negara  Indonesia  memiliki  keterampilan  hidup  ( life  skill ) sehingga  memiliki  kemampuan  untuk  mengenal  dan  mengatasi  masalah  diri  dan lingkungannya,  mendorong  tegaknya  masyarakat  madani  dan  modern  yang  dijiwai  nilai  – nilai Pancasila.
Pendidikan  pada  dasarnya  adalah  suatu  peroses  dalam  rangkamempengaruhi  siswa  agar dapat  menyesuaikan  diri  sebaik  mungkin  terhadap  lingkungannya,  agar  menimbulkan perubahan dalam dirinya  yangmemungkinkannya berfungsi secara efektif, efisien dan aktual dalam  kehidupan  bermasyarakat. 2 Pendidikan  merupakan  kebutuhan  setiap  individu  untuk dapat  hidup  dan  mengikuti  perkembangan  zaman  yang  berkembang  pesat,  seiring berkembangnya  ilmu  tekhnologi  dan  kebudayaan  masyarakat,  pendidikan  di  anggap  penting karena pendidikan merupakan suatu jalan yang dapat di tempuh dalam rangka meningkatkan kualitas SDM  setiap individu. Kualitas pendidikan merupakan tolak ukur dalam membentuk karakter  suatu  bangsa,  pendidikan  yang  berkualitas  akan  melahirkan  generasi  bangsa  yang berwawasan luas dan mempunyai ilmu pengetahuan yang mampu menghadapi setiap kondisi apapun.
Dengan  demikian  dipandang  perlu  Pemerintah  melakukan  perbaikan  secara berkesinambungan  terhada  semua  komponen  yang  ada  dalam  pendidikan.  Tujuan pendidikanNasional dapat tercapai dengan menggunakan strategi yang dapat menjawab setiap permasalahan  pendidikan  yang  terjadi.  Permasalan  pendidikan  di  Indonesia  saat ini  meliputi permasalan  mutu  pendidikan,  pemerataan  pendidikan,  dan  manajemen  pendidikan.  Masalah penting  dalam  dunia  pendidikan  saat  ini  adalah  kurangnya  pemerataan  mutu  pendidikan hampir di setiap negara.
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Nana Sudjana, Dasar-dasar Peroses belajar mengajar , (Bandung : Sinar Baru Algensinsindo, 2013), hlm. 31.
Di indonesia, masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di  setiap  daerah. Untuk  mewujudkan  EFA  ( Education  for  All )  sesuai  yang  diinginkan  oleh semua  pihak  memang  tidak  semudah  membalikan  telapak  tangan,hal  ini  diperlukan  proses yang  panjang  dan  sistematis.  Keterlibatan  semua  unsur  sangat  diperlukan  demikina  juga kesadaran  masyarakat  menjadi  daya  dukung  untuk  terwujudnya  maksut  tersebut.  Memang diakui  munculnya  kendala-kendala  dalam  mewujudkan  EFA  sangat  dipengaruhi  dengan banyaknya permasalahan di bidang pendidikan yang dihadapi oleh Indonesia. empat  masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskanpenanggulangannya,masalah  yang  dimaksud  yaitu:  Masalah  pemerataan pendidikan,    Masalah  mutu  pendidikan, Masalah  efisiensi  pendidikan,  danMasalah  relevansi pendidikan. 3
Diantara permasalahan pendidikan yang  ada, permasalahan yang menjadi sorotan penuh oleh  Pemerintah  saat  ini  ialah  permasalahan  pemerataan  pendidikan  bermutu  yang  belum merata  di  Indonesia,  sedangkan  pendidikan  merupakanamanat  daripada  UUD  1945  bahwa salah  satu  tujuan  berdirinya  Negara  Indonesia  adalah  “  Mencerdaskan  kehidupan  bangsa Departemen  Pendidikan  Nasional  mengemukakan  bahwa  pada  tahun  2005,  kebutuhan (kekurangan)  guru  pada  semua  jenjang  di  Indonesia  218.838  orang.  Pendidikan  menengah saja  memerlukan  guru  41.523  orang    yang  terdiri  dari  29.303  guru  SMA  dan  12.220  guru SMK.  Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  penyebaran  guru  di  Indonesia tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  di  setiap satuan  pendidikan.  Terdapat  kecenderungan  surplus guru di daerah tertentu, sementara di daerah lainnya (di luar Jawa) kekurangan guru. 4
Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam.  Data  yang  dilaporkan The  World  Economic  Forum  Swedia (2000),  Indonesia memiliki daya saing  yang rendah,  yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara  yang disurvei  di  dunia.  Dan  masih  menurut  survai  dari  lembaga  yang  sama  Indonesia  hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. 5
3 Suyahman, Seminar  Nasional  Pendidikan  Uns  &  Ispi  Jawa  Tengah,” Pendidikan  Untuk  Semua  Antara Harapan  Dan Kenyataan (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan Di Indonesia)”, Surakarta, Edisi 21, November 2015, hlm. 4.
4 Sri  Winarsih,  “Kinerja  Pendidikan  Menengah  Di  Indonesia  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan”, Jurnal Pendidikan, Edisi 2, November  2014, hlm. 2.
5 Muhammad  Idrus,  “ Mutu  Pendidikan  dan  Pemerataan  Pendidikan  di  Daerah  Quality  Of  Educational Equality” ,PSIKOPEDAGOGIA, Edisi. 2, Desember 2012,  hlm. 6.
Dengan  demikian  menjadi  alasan  kuat  masyarakat  bangsa  Indonesia  khususnya pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan untuk melakukan format ulang  terhadap  proses  pendidikan  yang  dijalankannya.  Sudah  seharusnya  bangsa  ini melakukan  perbaikan  mutu  pendidikan,  agar  dapat  bersaing    dalam  situasi  global. Berdasarkan hal tersebut salah satu upaya pemerintah dalam rangka menuntaskan pemerataan pedidikan  yaitu  dengan  cara  mengaplikasikan  sistem  zonasi  pada  Penerimaan  Peserta  Didik Baru  tahun  2018.  Ketentuan  sistem  zonasi  yg  dimuat  dalam  PPDB  tahun  2018  ini  berdasar pada  Permendikbud  Nomor  14  Tahun  2018  yang  bertujuan  menjamin  penerimaan  peserta didik  baru  berjalan  dengan  objektif,  akuntabel,  transparan  dan  tanpa  diskriminasi  sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. 6
Sistem  zonasi  merupakan  sistem  penerimaan  peserta  didik  baru  yang  diberlakukan dengan  penentuan  radius  zona  oleh  pemerintah  daerah  masing-masing  dan  Sekolah  wajib menerima  calon  peserta  didik  yang  berdomisili  pada  radius  zona  terdekat  dengan persentase tertentu  dari  total  jumlah  peserta  didik  yang  akan  diterima.  Sistem  zonasi  yang  merupakan rekomendasi  dari  Ombudsman  Republik  Indonesia  pada  tahun  2016  kepada  Kemendikbud, Kemendagri,  dan  Kemenag  ini  kemudian  dilaksanakan  oleh  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan  tidak  favorit,  agar  tercipta  pemerataan  kualitas  pendidikan  di  seluruh  sekolah  di Indonesia.
Berdasarkan  wawancara  dengan  salah  satu  guru  diketahui  bahwa  siswa  yang  diterima melalui  sistem  zonasi  memiliki  kemampuan  belajar  yang  relatif  rendah.  Mereka  cukup kesulitan  dalam  memahami  materi  yang  telah  disampaikan.  Berbeda  dengan  siswa  yang diterima melalui jalur prestasi, mereka lebih cepat dalam memahami materi.  Bahkan diantara siswa  yang  diterima melalui  sistem  zonasi  ada  siswa  yang  masih  kesulitan  dalam membaca. Setelah di berlakukan sistem radius zonasi ada beberapa permasalahan yang terjadi di SMAN 14  pekanbaru  kec.  Bukit  Raya  di  antara permasalahan  yang  ada  ialah: Dengan  diberlakukan sistem radius zonasi memberikan persepsi kepada masyarakat bahwa prestasi akademik siswa menjadi kurang dihargai , adanya calon siswa  yang tidak terakomodasi, minimnya sosialisasi sistem  PPDB  (Penerimaan  Peserta  Didik  Baru)  kepada  calon  peserta  didik  dan  orang  tua, sehingga  menimbulkan  kebibungan,  banyak  sekolah  suwasta  yang  gulung  tikar  dikarenakan kekurangan murid, berkurangnya minat belajar siswa karena terbatas oleh radius zonasi.
6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018.
Oleh karena pemberakuan PPDB dengan sistem zonasi maka mengakibatkan menurunnya mutu pendidikan di sekolah tersebut, dikarenakan sistem PPDB yang berlaku tak memandang anak  itu mampu  secara  kualitas  atau  memenuhi  persyaratan  nilai,  untuk  di terima  di  sebuah sekolah  tertentu,  yang  menjadi  barometer  pelaksanaan  PPDB  dengan  sistem  radius  zonasi adalah radius wilayah.  Adapun mekanisme PPDB  yang berkaitan sistem radius zonasi pihak SMA  14  menerapkan  radius  500  meter  memutar.Dengan  begitu  sistem  zonasi  ini  tidak  ada lagi  bicara  soal  batas  wilayah.  Misalnya  SMA  yang  berada  di  Pekanbaru  yang  berbatasan dengan  Kabupaten  Kampar.  Walaupun  anak  Kampar  karena  sekolahnya  dekat  dengan Pekanbaru  mereka  boleh  sekolahdi  Pekanbaru.Adapun  20  persennya  untuk  jalur  anak  orang miskin.Jalur ini tidak  melihat  radius  500 meter.Misalnya  kalau  radius  500  meter  kuota  anak miskin belum terpenuhi, maka sekolah dapat menambah radius lagi. 7
Berdasarkan  uraian  singkat  yang  telah  dijelaskan  tersebut,  maka  penulis  tertarik    untuk melakukan  penelititan  dengan  judul “Analisis  Kebijakan  Implementasi  Sistem  Zonasi Terhadap  Mutu  Pendidikan  Pada  Standar  Proses  Di  Sekolah  (Sman  14  Kel.  Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru).

## B. KAJIAN PUSTAKA
Kebijakan  dalam  konteks  ini  adalah  kebijakan  yang  terkait  dengan  masalah  pendidikan. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir  yang diupayakan oleh siapa pun, terutama negara. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan.Dilihat dari makna  sempitnya,  pendidikan  identik  dengan  sekolah.Berkaitan  dengan  hal  ini,  pendidikan adalah  pengajaran  yang  diselenggarakan  sekolah  sebagai  lembaga  mendidik.  Pendidikan merupakan  segala  pengaruh  yang  diupayakan  sekolah  terhadap  anak  dan  remaja  (usia sekolah)  yang  diserahkan  kepada  pihak  sekolah  agar  mempunyai  kemampuan  kognitif  dan kesiapan mental yang sempurna dan kesadaran maju yang berguna bagi mereka untuk terjun ke  masyarakat,  menjalin  hubungan  sosial,  dan  memikul  tanggung  jawab  mereka  sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.
Sekolah  sebagai  lembaga  yang  harus  menjadi  tempat  berlangsungnya  proses  rekayasa perubahan  tingkah  laku.  Sekolah  hendaknya  dirancang  seperti  halnya  dengan  para  insinyur yang  bekerja  merancang  mesin  yang  canggih.  Sekolah  sebagai  berlangsungnya  proses rekayasa  perubahan  tingkah  laku  harus  didasarkan  kurikulum  yang  dirancang  secara  ilmiah
7 TU SMA 14, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kot. Pekanbaru 12 februari 2020.
dan  bentuk-bentuk  kegiatannya  harus  diorganisasikan  dengan  penuh  perhatian  dan dilaksanakan  dengan  penuh  disiplin.  Kaitannya  dengan  pendidikan,  sekolah  sebagai  wadah yang  tepat  guna  menumbuhkan  tingkah  laku/akhlak  siswa.  Aktivitas  pendidikan  selalu bersentuhan  dengan  masyarakat,  dan  harus  di  dukung    dengan  campur  tangan    pemerintah berupa kebijakan public,  oleh karena itu kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik, dan kebijakan tersebut  akan memperoleh reaksi langsung dari publik.
Kebijakan  pendidikan  dengan  manajemen  pendidikan  akan  selalu  berbicara  tentang manajemen  pendidikan  secara  makro.  Secara  prinsip,manajemen  pendidikan  merupakan aplikasi  ilmu  manajemen  ke  dalam  lingkup  pendidikan  dan  merupakan  bagian  dari applied sciences (ilmu  terapan)  terutama  pada  bidang  pendidikan  baik  di  sekolah  maupun  luar sekolah.  Prinsip-prinsip  yang  dimiliki  oleh  manajemen  pendidikan  tidak  berbeda  dengan prinsip-prinsip  yang  ada  pada  konsep  manajemen  pada  umumnya,  demikian  pula  dengan fungsi-fungsi manajemen pendidikan adalah juga merupakan rangkaian konsep dari rumusan manajemen.  Penerapan  manajemen  di  bidang  pendidikan  diarahkan  pada  usaha  untuk menunjang  kelancaran  pencapaian  tujuan  pendidikan,  sedangkan  untuk  fungsi  dan  strategi dari  konsep  manajerial  padaprinsipnya  sama  dengan  yang  diterapkan  dalam  lingkup manajemen.
Pada  dasarnya  aspek  pendidikan  yang  merupakan  kajian  manajemen  pendidikan merupakan public  goods bukan private  goods .  Dalam  konteks  ini,  pendidikan  merupakan barang  dan  jasa  milik  umum  (publik),  yang  mana  masyarakat  mempunyai  hak  untuk mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran  (pasal  31  UUD  1945),  dan  pendidikan  merupakan kewajiban  pemerintah  untuk  melaksanakannya,  utamanya  peranan  mendasar  menyediakan kesempatan belajar. Oleh karena pendidikan merupakan public goods , maka sudah semestinya kajian  kebijakan  pendidikan  masuk  dalam  perspektif  kebijakan  publik  dalam  dimensi  kajian manajemen  pendidikan  yang  multidisipliner.  Sebelum  membicarakan  mengenai  kebijakan publik,  sangat  perlu  memahami  terlebih  dahulu  konsep  kebijakan.  Hal  ini  perlu  dilakukan karena begitu luasnya penggunaan konsep dan istilah kebijakan, sehingga akan menimbulkan sudut  pandang  yang  berbeda  dalam  memahami  konsep  kebijakan  dan  kebijakan  publik, khususnya  kebijakan  pendidikan.    Oleh  sebab  itu  sebelum  kita  lanjut  dalam  memahami konsep  kebijakan  ada  baiknya  terlebih  dahulu  kita  harus  mengetahui  apa  yang  dimaksut dengan pengertian kebijakan itu sendiri, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini.
Kebijakan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  sebagaimana  dikutip dalam buku  Administrasi  Pendidikan  Kontemporer  karya  Syaiful  Syagala  diartikan  sebagai kepandaian,  kemahiran,  kebijaksanaan,  rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi  garis  dasar dandasar  rencana  dalam  pelaksanaan  pekerjaan,  kepemimpinan  dan  cara  bertindak  oleh pemerintah,  organisasi  dan  sebagainya  sebagai  pernyataan  cita-cita,  prinsip  atau  maksud sebagai  garis  pedoman  untuk  manajemen  dalam  mencapai  sasaran. 8 Solichin  Abdul  Wahab memberikan  beberapa  pedoman  dalam  memandang  bahwa  itu  sebuah  kebijakan,  sebagai berikut: 9
1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atausasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan  meliputi  hubungan-hubungan  yang  bersifat  antar  organisasi  dan  yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan  publik  meski  tidak  ekslusif  menyangkut  peran  kunci  lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.
Terdapat  perbedaan  definisi  tentang  konsep  kebijakan  publik (public  policy) dengan kebijakan  privat (private  policy). Kebijakan  publik  biasanya  dibuat  oleh  pemerintah  dan memberikan  dampak  yang  besar  dan  luas  pada  publik  (masyarakat),  misalnya  kebijakan Sisdiknas  dan  UAN.  Sedangkan  kebijakan  privat  biasanya  dibuat  oleh  badan  perseorangan atau swasta, namun bisa juga kebijakan tersebut membawa dampak dan mengikat pada publik (masyarakat),  misalnya  kebijakan  yang  berupa  iklan  dari  perusahaan  di  media  televisi  yang memberikan  dampak  yang  besar  bagi  publik. Ketika  istilah  kebijakan  dan  publik  digabung menjadi  satu,  yaitu  kebijakan  publik,  memiliki  makna  yang  lebih  luas  daripada  ketika diartikan secarasendiri-sendiri. Kebijakanpublikmerupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan.
8 Syaiful Syagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer , (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.97.
9 Abdul  Wahab,  Solichin, Analisis  Kebijaksaan  dari  formulasi  ke  implementasi  kebijaksanaan  Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 40.
Negara  tanpa  komponenkebijakan  publik  dipandang  gagal,  karena  kehidupan  bersama hanyadiatur  olehseseorang  atausekelompok  orang  saja,  yang  bekerja  seperti  tiran,  dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. Kebijakan publik, termasuk di dalamnya  adalah  tata  kelola  Negara  ( governance ),  mengatur  interaksi  antara  negara  dengan rakyatnya.setiap  pemegang  kekuasaan  pasti  berkepentingan  untuk  mengendalikan  negara, sekaligus  juga  mengelola  negara.  Mengelola  berarti  mengendalikan  dengan  menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah  dan  tujuan  negara,  tetapi  juga  mengelola  negara  agar  lebih  bernilai  melalui  apa  yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya.
Easton  memberikan  pandangan  bahwa  kebijakan  publik  sebagai the  authoritative allocation  of  values  for  the  whole  society atau  sebagai  pengalokasian  nilai-nilai  secara paksakepada  seluruh  anggota  masyarakat.  Laswell  dan  Kaplan  juga  mengartikan  kebijakan publik  sebagai    projected  program  of  goal,  value,  and  practice  atau  sesuatu  program pencapaian  tujuan,  nilai-nilai  dalam  prakte-kpraktek  yang  terarah.  Pressman  dan  Widavsky, sebagaimana dikutip Budi Winarnomendefinisikan kebijakan publik sebagai kondisi hipotesis yang  awal  dan  akibat-akibat  yang  bisa  diramalkan. 10 Keban  menjelaskan  bahwa:  “ Public Policy dapat dilihat sebagai   konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai  suatu  kerangka  kerja.  Sebagai  suatu  konsep  filosofis,  kebijakan  merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai  serangkaian  kesimpulan  atau  rekomendasi;  dan  sebagai  suatu  proses,  kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program  dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai  suatu  kerangka  kerja,  kebijakan  merupakan  suatu  proses  tawar  menawar  dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. 11
Dror  mendefinisikan    kebijakan  sebagai an  approach  and  methodology  for  design  and identification of preferable alternatives in respect to complex po .kompleksitas yang dihadapi dalam  perkembangan  dewasa  ini  memerlukan  berbagai  pendekatan  yang  terdesain  secara tepat dalam mencari alternatif - alternatif pemecahan persoalan publik. 12
10 Taufiqurokhman, Kebijakan Publik, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014), hlm. 3.
11 Yulianto, Formulasi dan impelementasi kebijakan publik , (Gorontalo: Universitas Gorontalo 2015), hlm.
5.
12 Fisip Untad ,JURNAL ACADEMICA , VOL.06  No. 01 Februari  2014.
Dengan demikian kebijakan public merupakan sebuah solusi yang disediakan Pemerintah ataupun  pempinan  perusahaan  yang  terdesain  dan  terukur  yang  disusun  melalui  pendekatan- pendekan yang akuntabel sebagai suatu solusi dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi masyarakat  baik  dari  segi  sosial,  ekonomi,  pendidikan  dan  lain-lain.  Sedangkan  menurut Anderson kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku  atau  sejumlah  pelaku  untuk  memecahkan  suatu  masalah.  Selanjutnya  Anderson, mengklasifikasi  kebijakan,  policy,  menjadi  dua:  substantif  dan  prosedural.  Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh  pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu  siapa  dan  bagaimanakebijakan  tersebutdiselenggarakan.  Ini  berarti,  kebijakan  publik adalah  kebikan  kebijakan  yang  dikembangkan  oleh  badan-badan  dan  pejabat-pejabat pemerintah. 13

## C. METODE PENELITIAN
Pada  bab  ini  akan  dibahas    tentang  langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, instrumen, sumber data  dan temuan awal tentang penelitian ini. Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dikarenakan peneliti akan memperoleh  data  melalui  wawancara.  Data  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  dianalisis dengan  pertama-tama  membaca  kembali  keseluruhan  teks  yang  ada  sambil  meringkas  dan menghilangkan duplikasi- duplikasi.Dilanjutkan dengan membuat peng-kode-an (coding) atau klasifikasi.  Hasil  koding  ini  akan  menelorkan  pola-pola  umum  atau  tema-tema. 14 Kemudian penelitiakan  melakukan  tiga  tahapan  untuk  menganalisis  data  yang  telah  penulis  dapatkan. Pertama  peneliti  akanmenafsirkan  teks  yang  disampaikan  oleh  partisipan.Kedua    peneliti menyusun  kembali  hasil  penafsiran  tingkat  pertama  dan  mendapatkan  tema-  temanya.  Dan yang  ketiga  yaitu  peneliti  menghubungkan  tema-tema  tersebut  sehingga  membentuk  teori, gagasan dan pemikiran baru.
Sehingga peneliti mengetahi tujuan implemetasi kebijakan sistem radius zonasi disekolah yang dirumuskan pemerintah pada dinas pendidikan dan dampak yang dihasilkannya terhadap mutu pendidikan, danjuga  manfaat yang dirasakan oleh  masyarakat dalam hal ini wali siswa. Desain  penelitian  ini  menggunakandesain  penelitian  kualitatif  sedangkan  kondisi  nyata  di lapangan  diangkat  berdasarkan  hasilstudi  kasus  (Case  Study)-kualitatif  sedangkan penyajiannya digunakan studi deskriptif-analitik. Dengan pertimbangan tersebut penelitian ini
13 Arifin, Kebijakan publik dan Transparansi Penyelenggara , (Jakarta: PT.PUSTAKA INDONESIA PRESS, 2011), hlm. 40.
14 J. R. Raco : METODE PENELITIAN KUALITATIF , (Jakarta, 2010), h 65.
berusaha    mendeskripsikan  data,  fakta  dan  keadaan  atau  kecenderungan  yang  terjadi  serta melakukan  analisis  dan  prediksi  tentang  apa  yang  sebaiknya  dilakukan  untuk  mencapai keadaan  yang  diinginkan  di  waktu  yang  akan  datang.  Desain  studi  kasus  juga  dapat  untuk menghimpun dan menganalisis data berkenaan dengan sesuatu kasus. Sesuatu dijadikan kasus biasanya  karena  ada  masalah,  kesulitan,  hambatan,  penyimpangan,  tetapi  bisa  juga  sesuatu dijadikan  kasus  meskipun  tidak  ada  masalah,  malahan  dijadikan  kasus  karena  keunggulan atau keberhasilannya. 15
Dengan  desain  penelitian  ini  diharapkan  menangkap  kompleksitas  kasus  tersebut.Kasus itu haruslah tunggal dan khusus.Studi ini dilakukan karena kasus tersebut begitu unik, penting dan bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Dengan memahami kasus itu secara  mendalam  maka  peneliti  akan  menangkap  arti  penting  bagi  kepentingan  masyarakat, organisasi  atau  komunitas  tertentu.  Pemahaman  kasus  unik  itu  akan  memberikan  masukan yang  berguna  bagi  kelompok  dan  organisasi  lain  mengatasi masalah  yang  dihadapi.  Dengan demikian dimungkinkan dapat digambarkan kondisi faktual dalam penyelenggaraan program sekolah yang menyelenggarakan sistem PPDB berdasarka radius zonasi, yaitu kondisi objektif dan kondisi subjektif. Kondisi objektif, adalah peraturan-peraturan dan ketentuan perundang- undangan  yang berlaku  yang merupakan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan kebijkan pemberlakuan sistem radius zonasi.
Sedangkan  kondisi  subjektif,  adalah  berkaitan  dengan  bagaimana  kondisi  objektif tersebut  mendapat  respon  dari  stake-holders  pendidikan,  yaitu  :  Kepala  dinas  dan  kepala sekolah sebagai pengemban amanah yang menjalankan pendidikan, kedua, masyarakat selaku pelaku/peserta  atau  kelompok  sasaran  program  sekolah  yang  menerapkan  sistem  radius zonasi,serta partisipasinya dalam implementasi kebijakan tersebut. Untuk selanjutnya, dengan mempertimbangkan  dan  menganalisis  kedua  kondisi  tersebut,  yaitu  kondisi  objektif  dan kondisi  subjektif  dalam  implementasi  kebijakan  sekolah  yang  menerapkan  sistem  PPDB melalui sistem radius zonai, dapat diidentifikasi beberapa hal yang akan memberi arah kepada fokus  masalah penelitian. Adapun yang menjadi Subjek penelitian ialah:
1. Di tingkat Kacamatan yaitu wilayah Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam hal ini sebagai lokasi penelitian,  maka  sumber  data  dan  informan  yang  dipilih    adalah Kepala  Sekolah  selaku  perpanjangan  tangan  dari  dinas  pendidikan  dalam  rangka menjalankan  kegiatan  pendidikan,  serta  ketua  PPDB  (Panitia  Penerimaan  Murid  Baru)
15 Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & kuantatif, Yogykarta: CV. Pustaka Ilmu. 2020, h, 64
selaku pelaksana yang mengimplementasikan amanat UUD dan amanat kepala sekolah yaitu  Ibuk  Nur  Haida  S.Pd  ,  M.M  dan  selaku  ketua  PPDB  (Penerimaan  peserta  didik baru)  sekaligus  Wakasis  (Wakil  kesiswaan)  Bapak  Dasrial  S.Pd.  Dalam  hal  ini  untuk menjaga kode etik penulisan maka penulis melakukan pengkodean yaitu: kepala sekolah dengan  nomor  kode  1  (satu)  dan  ketu  PPDB  (Penerimaan  sisiwa  baru)  dengan  nomor kode 2 (dua).
2. Wali  siswa/siswi  yang  dalam  hal  ini  akan  diwakili  oleh  ketua  komite  sekolah  karena memiliki  loyalitas,  komitmen  serta  peduli  terhadap  pendidikan  yaitu  Bapak  A.  Fauzi. Dalam  hal  ini  penulis  akan  memberikan  kepada  ketua  komite  dengan  nomor  kode  3 (tiga).
3. Pada tingka   masyarakat akan di wakili RT dan RW selaku pengguna instansi, lulusan dan pemangku wilayah di Kecamatan Bukit Raya,  yaitu RT selaku Bapak Sadikin dan RW  selaku  Bapak  Arfanda.  RT  akan  penulis  berikan  nomor  kode  4  (empat)  dan  RW dengan nomor kode 5 (lima)
Sedangkan  yang  menjadi  objek  penelitian  adalah  kebijakan  implementasi  sistem  PPDB berdasarkan  radius  zonasi  dan  mutu  pendidika  si  SMAN  14  Kota  Pekanbaru.  Penelitian  ini dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai 23 Desember 2020 Penelitian ini bertempat di Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  14  Kota  Pekanbaru,  yang  terletak  di  jl.  T.  Bey  Sei  Mintan. Kecamatan  Simpang  Tiga  Provinsi  Riau.  Pemilihan  lokasi  ini  ditentukan  dengan  sengaja dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Berdasarkan pengamatan yang dilakukuan peniliti pada observasi awal, terjadi beberapa permasalahan setelah pemberlakuan PPDB melalui system Radius Zonasi.
2. Sesuai  dengan  UUD  pada  pasal  31  ayat  1  disebutkan”  setiap  warga  Negara  berhak mendapatkan  pendidikan”dengan  demikian  peneliti  beranggapan  bahwa  konsep tersebut, sesuai dengan konsep penelitian yang akan dilaksanakan.
3. Adanya keterbukaan dari pihak sekolah terutama panitia PPDB terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.
4. Peneliti  merupakan  warga  tempatan,  sebagai  warga  tempatan  tentunya  menginginkan pendidikan di sekitarnya lebih maju dan bermutu.
5. Selain  itu  SMA  Negeri  14  Pekanbaru  juga  merupakan  sekolah  yang  memiliki  budaya belajar  yang  sangat  bagus.  dengan  adanya  kebijakan  zonasi  ini  sekolah  harus  tetap berusaha  mempertahankan  budaya  belajarnya  dan  bagaimana  sekolah  dapat memberikan  pengaruh  budaya  belajar  ini  kepada  murid  yang  berasal  dari  zonasi  ini.
Dengan  adanya  kebijakan  ini  pemerintah  mengharapkan  pemerataan  pendidikan  dan tidak  ada  lagi  sekolah  favorit.  Bahwa  disetiap  sekolah  hendaknya  siswa  memiliki kesempatan yang sama. Namun, dari adanya penerapan kebijakan ini menimbulkan pro dan  kontra  dari  berbagai  masyarakat.  Untuk  itu  disisni  peneliti  akan  mencoba  untuk menggali pendapat dari para stakeholder sekolah.
Teknik  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  observasi  pengamatan,  interview (wawancara)  mendalam, 16 peneliti  langung  turun  ke  lapangan  untuk  mengamati  perilaku  dan aktivitas  individu  dilokasi  lapangan. 17 Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  terjun  langsung kelapangan  untuk  mengamati  tingkah  laku  masyarakat  disana.  Selain  itu,  peneliti  juga mengamati  bagaimana  kerjasama  antar  guru  yang  ada  di  lapangan.  Observasi  kualitatif merupakan observasi  yang didalamnya peneliti langung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu dilokasi lapangan. Dalam penelitian  ini observasi  digunakan untuk  pengamatan  secara  langsung  agar  mendapatkan  data  berkaitan  dengan  sistem  zonasi dan mutu pendidikan.
Disini  peneliti  akan  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  seputar  penelitian  yang dilakukan  kepada  nara  sumber.  Pertanyaan  yang  diajukanpun  semi  terstruktur  dan  bersifat terbuka  untuk  memunculkan  pandangan  dan  opini  dari  partisipan  yang  tentunya  sangat beragam.  Dengan  wawancara  semi  terstruktur  peneliti  mencoba  menggali  informasi  yang lebih  dalam  tentang  kehidupan  informan untuk  mengetahui  bagaimana cara  berfikir  mereka. Dengan metode wawancara semi terstruktur ini juga diharapkan mendapatkan jawaban yang lebih  mendalam  sehingga  dapat  menggali  informasi  yang  lebihlanjut.  Wawancara  atau interview sebagaimana yang diungkapkan Andi Prastowo dalam bukunya “Metode interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewancara dan orang yang diwawancarai berdasarkan tujuan penelitian. 18
Penggunaan  metode  ini  peneliti  maksudkan  untuk  mencari  data  mengenai  dokumen- dokumen,  foto,  buku,  maupun  tulisan  lainnya.  Dari  metode  ini  data  yang  didapatkan  adalah Permendikbud  No.  17  Tahun  2017,  data  peserta  PPDB  yang  telah  ada,  data  panitia,  data infentaris sekolah, SOP kebijakan sistem zonasi, juklak dan juknis kebijakan sistemzonasi.
Metode  dokumentasi  dalam  pengertiannya  yang  lebih  luas  dapat  berupa  setiap  proses pembuktian  yang  didasarkan  atas  jenis  sumber  apapun,  baik  itu  yang  bersifat  tulisan,  lisan,
16 Kuntjojo, Metode Penelitian, (Kediri: Universitas Nusantara, 2019), hlm. 16.
17 Sumardi Soeryabrata, Metode Penelitian , (Depok: PT. Grafindo Persada,2018), hlm. 85 .
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), h 225.
gambaran,  atau  arkeologis. 19 Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis deskriptif  kualitatif  murni  analisis  kualitatif  yaitu  analisis  deskriptif  kualitatif  dimaksudkan sebagai  penelitian  yang  memuat  jenis  penelitian  kualitatif.  Tujuan  dari  penelitian  ini  agar dapat  mengungkap  fakta,  fenomena,  variable,  keadaan    sehingga  keadaan  yang  terjadi  saat penelitian  berjalan  dengan  semestinya  serta  mengungkap  ralita  yang  terjadi.  Penelitian deskriptif  kualitatif  menafsirkan  dan  mengutarakan  data  yang  bersangkutan  sesuai  dengan realita  yang  terjadi,  sikap  serta  pespsi  masyarakat,  pertentangan  2  hal/lebih,  hubungan  antar variable,  perbedaan  atara  fakta,  pengaruh  terhadap  kondisi,  dan  lain-lain.  Sehingga  masalah yang  akan  diteliti  serta  diselidiki  oleh  penelitian  deskriptif  kualitatif  mengarah  pada  studi kuantitatif,  studi  kompratif,  serta  dapat  juga  menjadi  sebuah  studi  korelasional  satu  unsur bersama  unsur  lainnya.  Berjalanya  peneltian  ini  meliputi  pengumpulan  data,  menganalisis data,  menginterpretasi  data,  dan  diakhiri  dengan  sebuah  kesimpulan  yang  membentuk  pada penganalisisan data tersebut.
Dalam metode penelitian kualitatif, Analisis data adalah “Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengacu  pada  konsep  Milles  dan  Huberman  yang disebut sebagai model interaktif yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga hal uatama ataupun  tiga  langkah.  Adapun  langkah-langkah  dalam  mengumpulkan  data  kualitatif  dalam adalah sebagai berikut:
1. ReduksiData
Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data dari  catatan  lapangan  untuk  menggolongkan  dan  menyusunnya  menjadi  lebih sistematis.  Memilih  hal-hal  yang  penting  untuk  ditonjolkan.  Memisahkan  data  dan mengelompokkannya  serta  transformasi  data  dasar  yang  mucul  dari  catatan-catatan lapangan.
2. Penyajian Data.
Pada  tahap  ini  penyusunan  data  dari  yang  bersifat  kompleks  ke  bentuk  yang sistematis  sehingga  dapat  dipahami  dengan  mudah.  Sehingga  membantu  peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan apa  yang harus dilakukan. Adapun jenis dan bentuk  penyajiannya  adalah  berupa  matriks,  grafik,  jaringan,  bagan  dan  lain
19 Djam‟an  Satori  dan  Aan  Komariah, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  Alfabeta,  2011),  hlm. 147.
sebagainnya.
Dalam  penelitian  ini  setelah  peneliti  melakukan  reduksi  data  maka  langkah  selanjutnya peneliti  akan  melakukan  penyajian  data.  Dari  data  yang  sudah  dikelompokkan  maka  akan diuraikan dan dibentuk bagan agar mudah dipahami.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun hasil observasi yang peneliti lakukan dengan cara mengamati dan melihat situasi sebagai berikut.

## TABEL VIII

## HASIL OBSERVASI MUTU DI SMA 14 KOTA PEKANBARU
NO Aspek Yang Diamati Pelaksanaan Keterangan Iya Tidak 1 Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. √ Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik dilakukan  dengan  merapikan tempat duduk, berdoa, bertanya kabar,  pemberian  motivasi  dan absensi. 2 Mengajukan  pertanyaan yangmengaitkan  materi sebelumnya dengan materi yanga akan dipelajari √ Guru  memberikan  pertanyaan kepada siswa keterkaitan antara materi  sebelumnya  dan  materi yang dipelajari. 3 Menjelaskan tujuan pembelajaran √ Guru menjelaskan tujuan pembelajaran sesuai yang tertuang dalam RPP 4 Memberikan materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep dan prinsip sesuai dengan indikator pencapaian √
Guru  menjelaskan  materi  yang mengandung  konsep  seperti konsep  ruang,  fakta-  fakta contoh  ruang  dan  interaksi antarruang.
kompetensi
5 Menggunakan model pembelajaran  yang  sesuai dengan  karakter  peserta didik √ Guru menggunakan model pembelajaran Teacher And Picture dan Mind Mapping
6 Menggunakan metode pembelajaran  yang  sesuai dengan  karakter  peserta didik √ Guru  menggunakan  metode pembelajaran ceramah dan diskusi 7 Menggunakan media pembelajaran  yang  sesuai dengan  karakter  peserta didik √ Guru  menggunakan  media pembelajaran  berupa  gambar bentuk interaksi  antar  ruang, LCD,  proyektor,  laptop  dan powerpoint 8 Menggunakan sumber belajar  yang    sesuai dengan  karakter  peserta didik √ Guru  menggunakan  sumber belajar  buku  siswa  atau  LKS, internet, lingkungan sekitar 9 Menjelaskan materi secara logis dan sistematis √ Guru menjelaskan materi
secara  runtut  dimulai  dari pemberian  konsep  kemudian berlanjut  ke  contoh  ,  materi yang  dijelaskan  juga  logis dapat  diterima  oleh  akal  dan sesuai dengan logika
Peningkatan  mutu  pendidikan  di  SMA  14  Kecamatan  Bukit  Raya  Kota  Pekanbaru bersama kepala sekolah dan seluruh stekholder yang terkait dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi  adalah  sebagai  berikut:  “Bagimana  tanggapan  guru  mengenai  pentingnya menyiapkankondisi  sikis  dan  fisik  sebelum  memulai  pembelajaran?  Kondisi  psikis  dan  fisik itu memang sesuatu yang sangat penting dan  wajib disipakan terlebih dahulu dalam kegiatan
pembelajaran karena itu merupakan hal yang memiliki pengaruh besar menurut saya terhadap keberhasilan  belajar  dikelas,kalau  kita  tidak  menyiapkan  kondisi  siswa  sebelum  belajar  nah nanti  kita  tidak  tahu  siswa  tersebut  secara  fisik  sudah  siap  menerima  materi  atau  tidak,kan kadang  ya  namanya  juga  kita  tinggal  di  sekitar  masyaraka  yang  ekonominya  menengah kebawah jadi kadang di kelas itu belum juga pembelajaran dimulai sudah ada yang tiduran di bangku  yang  naruh  kepalanya  di  atas  meja  seperti  itu  ya  lemas  ngantuk  seperti  itu,nah  ini perlunya  disiapkan  secara  fisik.  Namanya  anak-anak  masih  susah  tertibnya  jadi  saat  masuk kelas itu ada yang masih merapikan mukenah setelah sholat dhuha ada yang masih merapikan baju,nah  setelah  selesai  beres-beres  itu  saya  rapikan  mereka  dengan  menyuruh  duduk ditempatnya masing-masing.
Apakah  guru  menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti  proses pembelajaran? Persiapan secara psikis bisa dari berdoa sebelum memulai pembelajaran,doanya  ya  doa  sederhana  saja  menurut  keyakinan  masing-masing  seperti alfatihah dan doa sebelum belajar seperti itu saja biar lebih meningkatkan  ketaqwaan mereka biar  ilmunya  bermanfaat  dunia  akhirat  dan  mereka  memahamibahwa,  menuntut  ilmu  itu diwajibkan  oleh  Allah  dan  memiliki  niat  mencari  ilmu  semata  mata  sebagai  ibadah  juga kepada sang penciptanya dalam mendapatkan ridho Allah. Begini disekolah ini kan setelah di berlakukan  sistem  zonasi  rata-rata  nilainya  tergolong  rendah,  jadi  menurut  saya  mereka- mereka  ini  membutuhkan  dorongan  motivasi  dan  semangat  jadi  sebelum  saya  memulai pembelajaran  itu  saya  sering  memberikan  cerita  cerita  yang  bisa  memotivasi  semangat belajarnya  mereka  seperti  kisah-kisah  orang  hebat  sehingga  diharapkan  memacu  sengat mereka,  lebih  ke  itu  pak  yang  saya  berikan  kepada  mereka  dan  juga  mengingatkan  mereka untuk rajin belajar karena mereka juga berhak untuk menjadi pintar jangan pernah minder atau berkecil hati walaupun mempunyai nilai yang tergolong rendah.
Apakah guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yanga  akan  dipelajari?  Kalau  di  kelas  saya  memang  suka  ngasih  pertanyaan  yang berhubungan dengan materi kemaren sama sekarang mbak dengan maksud ingin melihat lah kemampuan anak anak ini bagaimana, masih ingat tidak dengan materi kemaren,mengetahui tidak  materi  sekarang  apa,bisa  tidak  memberikan  pengaitan  materi  kemaren  dan  materi sekarang.
Apakah guru menjelaskan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran ini bagi saya perlu untuk  disampaikan  mbak,yah  biar  siswa  taulah  kita  belajar  begini  ini  tujuannya  apa.yang perlu dicapai setelah pembelajaran itu apa dari materi yang akan saya ajarkan hari ini. Apakah
guru memberikan materi pembelajaran  yang memuat fakta, konsep  dan prinsip sesuai  dengan indicator  pencapaian  kompetensi?  Dikelas  itu  yang  saya  ajarkan  kepada  siswa  materi- materinya  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  dibuku  pegangan,  saya  ajarkan  materi  itu  saya perjelas  lagi  seperti  itu.karena  di  buku  ini  menurut  saya  sudah  memuat  fakta  konsep  dan prinsip mbak.ada pengertian atau konsep &contoh faktanya.
Apakah  guru  menggunakan  model  pembelajaran  yang  sesuai  dengan  karakter  peserta didik? Model pembelajaran yang seringkali saya pakai dalam mengajar anak-anak itu teacher and  picture jadi  dengan  media  gambar  seperti  itu  ,yah  selain  itu  saya      juga      sering menggunakanmind mapping mbak. Anak-anak itu lebih suka mind mapping mbak kan ringkas gitu materi buat belajarnya jadi memudahkan anak-anak saat belajar.
Apakah  guru  menggunakan  metode  pembelajaran  yang  sesuai  dengan  karakter  peserta didik?  Metode  pembelajaran  yang  saya  pakai  dan  menurut  saya  sesuai  dengan  karakter peserta  didik  disini  itu  ya  ceramah  karena  disini  anak-  anaknya  ya  mohon  maaf kemampuannya tingkat kepandaiannya rata-rata mungkin masih dibawah sekolah-sekolah lain di pandaan sini.tetapi ini kan kurikulum 2013 yang menuntut siswa juga aktif jadi biasanya itu saya  ditengah-tengah  pembelajaran  sudah  dapat  beberapa  pertemuan  begitu  baru  anak-anak saya ajak belajar dengan metodediskusi.
Apakah  guru  menggunakan  media  pembelajaran  yang  sesuai  dengan    karakter  peserta didik?  Kalau  media  yang  saya  gunakan  itu  gambar  mbak  paling  sering  karena  anak-anak disini  itu  suka  dan  semangat  gitu  kalau  di  bawakan  gambar  daripada  mereka  disuruh membaca itu kurang antusias,iya saya juga pakai power point, LCD dan proyektor.
Apakah  guru  menggunakan  sumber  belajar  yang  sesuai  dengan  karakter  peserta  didik? Sumber  belajar  pakai  LKS  yang  diberikan  gratis  dari  sekolah  kadang  ya  ke  perpus  pinjam buku  paket,  internet  juga  bisa  bantu  menjawab  PR.  Apakah  guru  menjelaskan  materi  secara logis  dan  sistematis?  Materi  saat  saya  mengajar  itu    mengikuti  buku  yah  jadi  urut menjelaskannya, saya rasa buku itu sudah dibuat dan dikemas secara urut materinya, jadi yah pengertian dahulu baru setelah itu contoh selanjutnya latihan soal terus seprti itu.
Apakah  guru  menjelaskan  materi  dengan  menggunakan  contoh  yang  jelas  dan  relevan  ? Contoh  itu  saya  usahan  selalu  ada  pak  ketika  saya  menjelaskan  materi,  saya  kasih  contoh- contoh  itu  biar  mereka  lebih  memahami  maksud  dari  yang  saya  jelaskan  itu  ada  bukti nyatanya  dari  contoh-contoh  itu  tadi,  paling  contoh  pun  saya  ambil  yang  mudah  di  sekitar- sekitaran lingkungan kita saja mbak biar siswa membayangkannya tidak jauh-jauh.
Apakah  guru  memberikan  kesempatan  kepada  siswa  untuk  bertanya?  Kesempatan bertanya  itu  sering  saya  berikan  kepada  anak-anak  pak,bahkan  setiap  bebeberapa  kalimat penjelasan  yang  saya  berikut  saya  selalu  menanyakan  kepada  anak-anak  sudah  paham  atau belum  kalau  tida  paham  bisa  ditanyakan,  saya  lakukan  itukarena  tingkat  pemahaman  setiap orang  itu  kan  beda-beda  pak  ada  yang  langsung  paham  ada  pula  yangsebaliknya,  tapi  ya namanya  anak-anak  mungkin  malu  kalau  bertanya  jadi  ya  jarang  ada  yang  bertanya  anak- anakitu.
Apakah guru melakukan penilaian hasil belajar ? Penilaian itu pasti ada ya, penilaian  saya itu ya akhlaq, kerapian dan sebagainya itu kalau dalam pembelajaran ya penilaian tugas-tugas yang saya berikan, UTS dan UAS
Apakah guru melakukan tindak lanjut pemberian tugas individu atau kelompok? Masalah tugas  itu  biasanya  saya  usahakan  untuk  tidak  memberatkan  anak-anak  pak.  lebih  sering merangkum atau peta konsep saja biar mereka lebih mudah belajarnya kalau menjelang ujian.
Apakah  guru  menginformasikan  rencana  kegiatan  pembelajaran  untuk  pertemuan berikutnya?  Selesai  pembelajaran  saya  pesan  ke  anak-anak  untuk  membaca  lagi  apayang sudah  dipelajari  dan  saya  beritahu  juga  pertemuan  berikutnya  akan  belajar  tentang  apa  biar mereka ada persiapan entah itu sekedar dibaca-baca atau syukur jika maumerangkum.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  bab  demi  bab  yang  telah  penulis  lakukan,  mengenai  kebijakan implementasi sistem zonasi terhadap mutu pendidikan di SMA 14 kecamatan Bukit Raya kota pekanbaru  yakni  sebagai  berikut. Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  peneliti  dengan cara  pengambilan  data  melalui  observasi  dan  wawancara  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Kebijakan  Implementasi  sistem  zonasi  di  SMA  14  Kel.  Simpang  tiga  Kec.  Bukit Raya Kota Pekanbaru
Dari hasil wawancar yang peneliti lakukakan dapat diketahui pelaksanaan kebijakan implementasi  sistem  zonasi  di  SMA  14  sudah  berjalan  dengan  baik,  sekolah  sudah meakukan  langkah-langkah  yang  mestinya  di  lakukan  seperti  sudah  mengadakan pemberitahukan terlebih dahulu kepada masyarakat dan lain-lain.
2. Mutu Pendidikan
Setelah  diberlakukannya  sistem  PPDB  (penerimaan  peserta  didik  baru)  berdasarkan sistem  radius  zonasi  di  SMA  14  Kecamatan  Bukit  Raya  Kota  Pekanbaru,  bahwa
terjadi  penurunan  mutu  pendidikan  dan  harus  secepatnya  diadakan  perbaikan  demi perbaikan  agar  mutu  pendidikan  di  Indonesia  kedepannya  lebih  baik  hususnya  di SMA 14 Kota Pekanbaru.
Hal  ini  dapat  di  ukur  dari  beberapa  aspek  ang  dapata  mengukur  mutu  atau  kualitas pendidikan,  yaitu;  nilai-nilai  moral,  hasil  ujian,  dukungan  orang  tua,  sumber  daya  manusia, penggunaan  tekhnologi,  mempunyai  visi  dan  misi,  dan  keperdulian  sekolah  terhadap  siswa. Dari  beberapa  hal  yang  demikian,  terjadi  banyak  persoalan  yang  dihadapakan  kepada  guru seperti,  tidak  tercapainya  kurikulum  pembelajaran,  terjadinya  penurunan  prestasi  akademik dan  non  akademik  siswa,  menurunya  daya  saing  siswa,  terjadinya  pelanggaran  disiplin, menurunnya keterampilan siswa, sikap tidak peduli yang ditunjukkan siswa, tidak optimalnya penggunaan sarana prasarana, kurangnya minat dan motivasi belajar siswa, dan lain-lain.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
Agostiono, Implementasi  Kebijakan  Publik  Model  Van  Meter  dan  Van  Horn , Jakarta:,Rajawali Press, 2010.
Anik Widiastuti, “ Kompetensi Mengajar Guru IPS SMP di Kabupaten Sleman”, NUANSA, Edisi Maret- Agustus.
Asna  Aneta,  “ Implementasi  Kebikjakan ”,Jurnal  Administrasi  Publik,  Volume  1  No.  1  Thn. 2010.
Arifin, Kebijakan  publik  dan  Transparansi  Penyelenggara ,  mJakarta:  PT.PUSTAKA INDONESIA PRESS, 2011.
Dani Vardiansyah, Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar ,(Jakarta: PT Indeks, 2008.
Djam‟an  Satori  dan  Aan  Komariah, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  Alfabeta, 2011.
Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & kuantatif , Yogykarta: CV. Pustaka Ilmu. 2020. Jhon  Fresly  Hutahayan, Faktor  Pengaruh  Kebijakan  Keterbukaan  Informasi  dan  Kinerja Pelayanan Publik ,(Jakarta: CV. BUDI UTAMA.
John M. Echolis, Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia , Jakarta : Gramedia, 1988.
Kuntjojo, Metode Penelitian, Kediri: Universitas Nusantara, 2019. Karunia  Eka  Lestari  dan  Mokhammad  Ridwan., Penelitian  Pendidikan  Matematika, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2015.
M.N. Nasution, Manajemen Mutu terpadu,  Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
Muhammad Utsman
el-Muhammady, Pemurnian Tasawuf oleh Imam Al Ghazali ,www/Scribd/com/doc/2917072/ tgl. 16 Oktober 2020. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia ,  Jakarta : Bandung : Al-Ma’arif, 1984. Muhammad  Idrus,  “ Mutu  Pendidikan  Dan  Pemerataan  Pendidikan  Di  Daerah” ,    , PSIKOPEDAGOGIA Edisi 2, Desember 2012.
Merile S. Grindle, Teori dan Proses Kebijakan Publik , Yogyakarat:  Media Pressindo , 2002.
Muhammad  Wirawan,  “ Evaluasi  Kebijakan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan ”, Jurnal Administrasi Publik, Edisi 2013.
Muhammad  Idrus,  “ Mutu  Pendidikan  dan  Pemerataan  Pendidikan  di  Daerah  Quality  Of Educational Equality” ,PSIKOPEDAGOGIA, Edisi. 2, Desember 2012.
M. Irfan, Islamy, . Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 1192. Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung: CV Sinar Baru h, 2002. Nana Sudjana, Dasar-dasar Peroses belajar mengajar , Bandung : Sinar Baru Algensinsindo, 2013.
Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  Depdikbud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Cet. 10 Jakarta : Balai Pustaka,1999.
Rusdiana, Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi , Bandung: CV. Pustaka, 2015.
Rizki  Mulyadi  dan  Radhi  Dharmansyah,    “ Penerapan  Kebijakan  E-Demokrasi” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah , Edisi 2, Mei 2017.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2014.
Sumardi Soeryabrata, Metode Penelitian , Depok: PT. Grafindo Persada,2018. Sadono Sukirno, Pengantar Bisnis , Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
Suyahman, Seminar  Nasional  Pendidikan  Uns  &  Ispi  Jawa  Tengah,” Pendidikan  Untuk Semua  Antara  Harapan    Dan  Kenyataan  (Studi  Kasu  Permasalahan  Pendidikan  Di Indonesia)”, Surakarta, Edisi 21, November 2015.
Sri  Winarsih,  “Kinerja  Pendidikan  Menengah  Di  Indonesia  Dalam  Meningkatkan  Mutu Pendidikan”, Jurnal Pendidikan, Edisi 2, November  2014.
Suyanto  dan  Djihad  Hisyam, Refleksi  dan  Reformasi  Pendidikan  Indonesia  Memasuki Millenium III , Yogyakarta: Adi Cita, 2000.
Sadono Sukirno, Pengantar Bisnis , Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
Taufiqurokhman, Kebijakan  Publik, Jakarta: Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014.
Tachjan, Implementasi kebijakan Publik , Bandung: TRUENORTH, 2006.
Widodo, Analisis Kebijakan Publik . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
Zulkarnaen  Umar,  “ Analisis  Implementasi  Kebijakan  Standar  Pelayanan  Mininal  Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah”, JAKPP, Edisi 1, Juni 2017.