## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3353/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah
Dio Ekie Ramanda
*Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 28 Mei 2022 Publish : 05 Juli 2022 This research aims to conduct studies and analysis to obtain the design of the mechanism for  appointing  the  Acting  Regional  Head  in  the  implementation  of  ideal  regional government.  Considering  that  the  2024  general  election  held  simultaneously  has implications for the elimination of regional head elections in 2022. Then automatically the central government will appoint dozens of acting regional heads to fill the leadership vacancy  throughout  Indonesia.  As for  the  formulation of the problem  in this study is, First, How is the problem of the mechanism for appointing the Acting Regional Head?,
secondly,  How  to  reorganize  the  authority  to  appoint  the  acting  regional  head?  The research method used in this research research is normative juridical research methods using primary and secondary legal materials. Conclusions in this study, the mechanism for appointing the Acting Regional Head in the Implementation of Regional Government in  Indonesia  can  currently  cause  conflicts  of  interest  politics.  The  president  and  vice president proposed from a political party or a combination of political parties have the potential to accommodate the interests of the party to appoint the acting regional head from  the  wishes  of  the  party  that  will  potentially  not  be  neutral.  Second,  the  acting regional head for two years has weak legitimacy because it is not directly elected by the people. Third, it requires a realignment of the authority to appoint the acting regional head.  Namely  by  appointing  the  acting  regional  secretary  (sekda)  as  the  most  likely alternative away from political interests, affirming in the local government law, that the acting regional head is held by the secretary.
Keywords:
Menata Ulang, Kewenangan, Mengangkat,
Penjabat Kepala Daerah.

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Diterima : 28 Mei 2022 Publis : 05 Juli 2022 Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian dan analisis guna mendapatkan desain mekanisme  Pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  yang  ideal.  Mengingat  pemilihan  umum  tahun  2024  yang diselenggarakan secara serentak berimplikasi terhadap ditiadakannya pemilihan kepala daerah  ditahun 2022. Maka secara otomatis pemerintah pusat akan menunjuk puluhan penjabat  kepala  daerah  untuk  mengisi  kekosongan  kepemimpinan  di  seluruh  wilayah Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, Pertama , Bagaimana  persoalan  mekanisme  pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah?, kedua, Bagaimanakah menata ulang kewenangan mengangkat penjabat kepala daerah?. Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  riset  penelitian  ini  ialah  metode  penelitian  yuridis normative dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan dalam penelitian  ini, mekanisme  Pengangkatan  Penjabat  Kepala Daerah  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia saat ini dapat menimbulkan conflict of interest politics. Presiden dan wakil presiden yang diusulkan dari partai politik atau gabungan  partai  politik  sangat  berpotensi  mengakomodir  kepentingan  partai  untuk mengangkat  penjabat  kepala  daerah  dari  keinginan  partai  yang  berpotensi  tidak  akan netral. Kedua , penjabat kepala daerah selama dua tahun memiliki legitimasi yang lemah karena  tidak  dipilih  langsung  oleh  rakyat. Ketiga ,  dibutuhkan  penataan  ulang kewenangan  mengangkat  penjabat  kepala  daerah.  Yakni  dengan  mengangkat  penjabat sekretaris  daerah  (sekda)  sebagai  alternatif  yang  paling  memungkinkan  jauh  dari kepentingan politik, mempertegas di dalam undang-undang pemerintahan daerah, bahwa penjabat kepala daerah dijabat sekda.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Dio Ekie Ramanda Magister Hukum, Universitas Indonesia Email: dio.ekie@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Dalam konsep otonomi daerah saat ini, kepemimpinan Kepala Daerah sangat penting di dalam  kedudukan  dan  perannya,  baik  sebagai  pemimpin  organisasi  pemerintahan  yang
mengayomi,melindungi  dan  melayani  masyarakat,  maupun  dalam  memimpin  organisasi administrasi  pemerintahan.  Dalam  memutar  roda  organisasi  pemerintahan,  pembangunan  dan pembinaan  kemasyarakatan,  serta  dalam  menghadapi  konflik,  gejolak  dan  permasalahan pemerintahan didaerah, Kepala Daerah terus diperhadapkan pada pelbagai tuntutan dan tantangan baik  secara  internal  maupun  eksternal,  yang  harus  direspons  dan  diantisipasi,  sehingga  perlu menciptakan  birokrasi  yang  efektif  melalui  pengangkatan  dan  pemutasian  penjabat  yang  tepat sesuai  dengan  kapabilitas  pada  bidangnya  dalam  lingkup  organisasi  perangkat  daerah  (OPD). Kepala  daerah  berperan  begitu  penting  dan  strategis,  karena  keputusannya  akan  menentukan efektivitas pemerintahan.
J.  Kaloh  mengemukakan  bahwa  Efektivitas  pemerintahan  negara  tergantung  pada efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah.  Keberhasilan  kepemimpinan  di  daerah menentukan  kesuksesan  kepemimpinan  nasional.  Ketidakmampuan  kepala  daerah  dalam menyukseskan pembangunan daerah, berimplikasi pada rendahnya atau berkurangnya kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan.
Kepala  daerah  adalah  pimpinan  lembaga  yang  melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Dalam wujud konkrit lembaga pelaksana kebijakan daerah disebut dengan organisasi  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Daerah  sebagai  penyelenggara pemerintahan  di  daerah.  Kepala  Daerah  Provinsi  disebut  dengan  Gubernur,  Kepala  Daerah Kabupaten  disebut  dengan  Bupati,  dan  Kepala  Daerah  untuk  Kota  disebut  dengan  Walikota. Kepala daerah bertugas memastikan pelayanan pemerintahan berjalan baik.
Betapa  penting  pemerintahan,  sebab  ia  merupakan  sebuah  system  terpadu  di  bawah pemerintahan  pusat  yaitu  Pemerintahan  Propinsi  dan  PemerintahanKabupaten/Kota  serta Pemerintahan  Desa,  yang  masing-masing  merupakan  suatu  sistem  yang  bulat  dan  utuh  dalam menjalankan tugasnya. Itulah mengapa pasca reformasi kepala daerah didesain agar dipilih oleh rakyat  ditingkat  lokal.  selain  menghidupkan  demokrasi  ditingkat  lokal,  juga  memperkuat legitimasi kepala daerah itu sendiri.
Pengisian  jabatan  kepala  pemerintahan  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  ada yang diangkat dengan cara pemilihan ( elected public officials ) dan ada yang diangkat tanpa pemilihan ( nonelected  public  officials ).  Jabatan-jabatan  yang  di  isi  dengan  cara  pemilihan  pada  umunya adalah  jabatan  yang  dikategorikan  jabatan  politik,  sedangkat  jabatanyang  diisi  dengan pengangkatan  merupakan  jabatan  administratif.  Anehnya  pengangkatan  jabatan  yang  di  isi  di Indonesia saat ini, manakala kepala daerah berhalangan sementara atau tetap justru ditentukan oleh aktor politik dalam hal ini presiden dan menteri dalam negeri untuk gubernur. Sedangkan bupati dan walikota diangkat oleh gubernur yang juga merupakan aktor politik. Karena gubernur juga berasal dari partai politik. Hal ini tentu menimbulkan persoalan hukum, karena telah merusak semangat reformasi untuk mengembalikan demokrasi ditingkat lokal.
Saat ini pemberhentian kepala daerah definitif digantikan oleh kepala daerah yang bersifat sementara  untuk  menghindari  terjadinya  kekosongan  jabatan  kepala  daerah.  Pengangkatan penjabat sementara menimbulkan beberapa permasalahan dalam aspek hukum, karena penjabat sementara  berbeda  dengan  penjabat  definitif.  Dalam  hal  mekanisme  penunjukan  penjabat sementara  saja  jelas  berbeda  dengan  penjabat  definitif.  Apalagi  dengan  pelaksanaan  pemilu serentak  untuk  memilih  gubernur,  bupati  dan  walikota  diselenggarakan  ditahun  2024.  Secara otomatis  maka  ditahun  2022  akan  muncul  ratusan  daerah  provinsi,  kabupaten/kota  yang membutuhkan penjabat sementara.
Presiden  Joko  Widodo  akan  menunjuk  langsung  penjabat  gubernur  untuk  mengisi kekosongan jabatan di 2022-2023. Begitu juga dengan kepala daerah di kabupaten/kota. Sebagai dampak penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, penunjukan penjabat gubernur atau penjabat bupati/walikota dalam waktu yang panjang tidak sejalan dengan otonomi daerah. Daerah yang tidak menggelar Pilkada di 2022 dan  2023  akan  terjadi  kekosongan  sekitar  satu  sampai  dua  tahun.  Dengan  adanya  Penjabat sementara dengan jangka waktu yang cukup panjang juga tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah  yang  salah  satunya  adalah  memberikan  kesempatan  kepada  rakyat  untuk  memilih
langsung kepala daerahnya.  Dengan demikian, terdapat 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan  berakhir  pada  2022.  Kemudian  ada 170  kepala  daerah  yang  masa  jabatannya  habis  pada 2023.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  jumlah  penjabat  penjabat  sementara    untuk  menggantikan posisi kepala daerah hingga penyelenggaraan Pilkada 2024.
Pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh rakyat merupakan  perwujudan daripada hak konstitusional warga negara dalam hal berbangsa dan bernegara, dan perwujudan kewajiban konstitusional  dalam  hal  kewajiban  mematuhi  dan  menjalankan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam konstitusi. Maka dengan adanya penjabat  sementara  yang  akan  mengisi  kekosongan  kursi  jabatan  kepala  daerah  sesungguhnya menggeser prinsip desentralisasi. Sebaiknya sekalipun harus ditunjuk penjabat sementara, maka alangkah idealnya jika kekosongan tersebut di tentukan oleh undang-undang. Undang-undanglah yang  memilih  dengan  penentuan  kriteria  syarat.  Bukan  atas  otoritas  tunggal  presiden  ataupun menteri  dalam  negeri.  Maka  penting  untuk  melakukan  riset  penelitian  untuk  “ Menata  Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah”.
1.1.Rumusan masalah
a. Apa persoalan mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah?
b. Bagaimanakah menata ulang kewenangan mengangkat penjabat kepala daerah?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  berjudul  “Menata  Ulang  Kewenangan  Mengangkat  Penjabat  Kepala Daerah”  dilakukan  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif mengkaji  norma  hukum  positif  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan pengangkatan penjabat kepala daerah.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1.Persoalan Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
1. Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Perwakilan Partai Politik
Dalam  sistem  pemerintahan  presidensial tidak  hanya  meletakkan  Presiden  sebagai pusat  kekuasaan  eksekutif,  tetapi  juga  kekuasaan  negara.  Artinya  Presiden  tidak  hanya sebagai kepala pemerintahan (chief of executive), tetapi juga sebagai kepala negara (chief of  state).  Sebagaimana  dikatakan  Rett  R.  Ludwikowsk  “ The  President,  as  the  sole executive, is elected as head of state and head of the government ”.
Presiden merupakan pimpinan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang dapat meliputi  ruang  lingkup  tugas  dan  wewenang  yang  luas.  Tugas  penyelenggaraan pemerintahan adalah menyelenggarakan tugas dan wewenang pemerintah sesuai dengan konstitusi.
Hak  prerogatif  presiden  adalah  hak  istimewayang  dimiliki  oleh  presiden  untuk melakukansesuatu  tanpa  meminta  persetujuan  lembagalain.  Dalam  sistem  pemerintahan negara-negara modern hak prerogatif dimiliki oleh kepala negara (raja maupun presiden) maupun  kepala  pemerintahan  dalam  bidang-bidang  tertentu  yang  dinyatakan  dalam konstitusi. Jika dahulu kala presiden sebagai seorang raja,  yang berbahaya karena tanpa pengawasan. Maka saat ini di era reformasi, pengawasan begitu diperhatikan. Sayangnya presiden yang berasal dari partai politik sangat berpotensi condong terhadap selera politik sekalipun diawasi oleh rakyat secara langsung.
Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyebutkan di Pasal 6 A ayat (2): “Pasangan calon Presiden dan  Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  sebelum  pelaksanaan  pemilihan umum”.
Peran  pemerintah  akan  penting,  bahkan  semakin  sentral  sebagai  penentu  pengisi penjabat kepala daerah. Pemerintah terutama dalam hal ini Presiden Jokowi akan semakin sentral karena banyak kursi kepala daerah yang kosong. Meski tidak berdampak langsung kepada kinerja partai, para plt kepala daerah ini bisa mempengaruhi kinerja pemenangan
pada  pemilihan  kepala  daerah.  Kalau  secara  langsung  memang  tidak  ada  dampaknya. Tetapi  karena  plt  diangkat  pemerintah,  tentu  saja  sangat  berpotensi  menjadi  loyalis presiden Jokowi.
2. Lemahya legitimasi penjabat sementara
Dalam sistem tata negara Indonesia, diatur bahwa jika salah seorang Kepala Daerah atau  pemimpin  instansi  tertentu  berhalangan  untuk  dapat  menjalankan  tugasnya,  maka yang akan menjalankan tugas Kepala Daerah adalah pelaksana tugas harian atau penjabat sementara  kepala  daerah.  Dalam  kenyataannya,  sering  dijumpai  bahwa  praktek menjalankan tugas oleh pelaksana tugas atau pelaksana jabatan sementara Kepala Daerah ini sudah terjadi di beberapa daerah yang mengalami kekosongan kepemimpinan dengan berbagai  alasan;  ada  yang  karena  kasus  hukum,  ada  juga  yang  karena  pensiun,  atau meninggal  dalam  jabatan.  Sisa  masa  jabatannya  diemban  oleh  pelaksana  tugas  atau pelaksana jabatan Kepala Daerah atau lebih dikenal dengan Penjabat Sementara.
Maksud  dari  penunjukan  plt  padabeberapa  daerah  untuk  menggantikanKepala Daerah definitif, agar rodapemerintahan terus berjalan. Namun pada faktanya, wewenang yang dimiliki oleh pelaksana tugas dibatasi karena ia tidak boleh mengambil tindakan atau kebijakan  yang  bersifatstrategis  sehingga  hal  inilah  yangnantinya  malah  menghambat jalannyaroda  pemerintahan.  Melihat  fakta  diatas,  maka  perlu  adanya  aturan  yang  jelas mengenai plt, baik itu berkaitan dengan wewenang, perlindunganhukum, kualifikasi untuk menjadi pelaksana tugas, serta bagi pelaksana tugas yang menyalahgunakan wewenangnya. Permasalahan ini menjadi sangat krusial mengingat banyaknya daerah yang dipimpin oleh plt,  terutama  daerah-daerah  yang  dijabat  oleh  plt  selama  dua  tahun,  dan  jangan  sampai pengangkatan plt bermuatan politis karena ia adalah penjabat pemerintah, yang bisa jadi menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat.
Banyaknya  pengangkatan  penjabat  publik  sementara  atau  pengganti  dalam pemerintahan tentu akan menimbulkan permasalahan tersendiri terutama dari aspek hukum, karena penjabat publik sementara tetap mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengikat kepada  masyarakat  atau  publik.  Permasalahan  yang  timbul  berkaitan  dengan  kebijakan publik  yang  dikeluarkan  oleh  penjabat  publik  sementara  adalah  sejauhmana  penjabat publik  ementara/pengganti  berwenang  mengambil  keputusan  yang  sifatnya  mengikat kepada  masyarakat,  serta  kebijakan  publik  yang  bersifat  strategis.  Permasalahan  lain adalah  siapa  yang  harus  bertanggung  jawab  apabila  terjadi  penyalahgunaan  wewenang oleh penjabat public sementara itu, karena dilain pihak kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan publik yang strategis tetap berada pada penjabat yang definitif.
Direktur  Eksekutif  lembaga  survei,  Indikator  Politik  Burhanuddin  Muhtadi mengatakan  ada  sejumlah  persoalan  yang  akan  muncul  karena  pemerintah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  memutuskan  Undang-Undang  No.7/2017  tentang  Pemilihan Umum (Pemilu) tidak jadi direvisi diantaranya legitimasi penjabat kepala daerah Menurut Burhanuddin,  akan  muncul  persoalan  legitimasi  penjabat  kepala  daerah  yang menggantikan  gubernur,  bupati/  wali  kota  yang  masa  jabatannya  habis  sebelum  2024. Dalam UU Pemilu, disebutkan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar 2022 dan 2024 diselenggarakan serentak menjadi 2024. Kalau pilkada ditarik ke 2024 ada 270 lebih penjabat kepala daerah. Mereka tidak punya legitimasi karena tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, bagaimana mungkin kita memberikan mandat pada penjabat apalagi sampai 2 tahun.
3. Dugaan Ketidaknetralan Penjabat Sementara Kepala Daerah
Pembahasan terkait “penjabat sementara” akan selalu berkaitan dengan istilah kata “pejabat”  itu  sendiri.  Pejabat  artinya  orang  yang  mempunyai  jabatan  atau  orang  yang memangku suatu jabatan atau pangkat. Jadi orang yang memangku jabatan disebut pejabat, sedangkan  orang  yang  hanya  menjabat  dalam  jabatan  itu  untuk  sementara  disebut “penjabat”.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Pasal 201 Ayat (9) menyebutkan:
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  yang  berakhir  masa  jabatannya  tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun  2023  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5),  diangkat  penjabat  Gubernur, penjabat  Bupati,  dan  penjabat  Walikota  sampai  dengan  terpilihnya  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
Pasal ini menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah pusat untuk menunjuk penjabat sementara  dalam  mengambil  kendali  pemerintah  daerah.  Artinya  jika  pemilihan  kepala daerah diselenggarakan secara serentak di 2024, maka daerah yang 2022 kepala daerahnya telah  berakhir  masa  periode  jabatan,  diharuskan  untuk  diambil  alih  penyelenggaraan pemerintahannya  oleh  penjabat  sementara.  Begitu  lama  waktu  yang  diberikan  penjabat sementara. Tentu ini patut dipertanyakan, berarti perpanjangan tangan kekuasaan presiden akan  memimpin  daerah  yang  harusnya  dipimpin  kepala  daerah  hasil  pilihan  langsung rakyat.
Pengamat  Politik  dari  Paramadina  Public  Policy  Institute,  Septa  Dinata berpandangan, penunjukan Penjabat sementara  ratusan kepala daerah tersebut tidak bisa diserahkan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah pusat. Sebab dia memperkirakan, momentum penunjukkan tersebut bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh oknum- oknum  tertentu  untuk  memuluskan  kepentingan  politiknya.  Sebab  jika  akhirnya dilaksanakan, Penjabat sementara yang ditunjuk bakal memimpin daerah hingga dua tahun, sebelum  pelaksanaan  Pilkada  Serentak  2024.  Dalam  waktu  yang  cukup  lama,  posisi penjabat ini akan menjadi incaran banyak orang. Dengan ongkos yang kecil, bisa menjadi Penjabat sementara dalam waktu cukup lama. Ini berpotensi menjadi politik transaksional.
Pemerintah baru dapat menjalankan atas dasar wewenangyangdi perolehnya, artinya barang  siapa  yang  di  berikan  kewenangan  oleh  Undang-Undang  dalam  hal  ini  adalah subyek  hukum,  maka  ia  berwenang  untukmelakukan  sesuatu  yang  disebutkan  dalam kewenangan tersebut. Dalam Hukum Publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.
Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat  ini  telah  diterapkan  di  Indonesia.  Sebelumnya  semua  sistem  pemerintahan  bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintah daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah  yang  ada.  Meskipun  demikian  beberapa  hal  masih  diatur  oleh  Pemerintah  Pusat seperti  urusan  keuangan  negara,  agama,  hubungan  luar  negeri,  agama,  hubungan  luar negeri, dan lain-lain.
4. Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang  akan  menunjuk  penjabat  sementara  gubernur  pada  2022  dan  2023. Ratusan penjabat sementara kepala daerah termasuk gubernur, bupati dan wali kota bakal diangkat pada 2022 dan 2023 ketika masa jabatan sejumlah kepala daerah habis lantaran pemilihan  kepala  daerah  berikutnya  baru  digelar  pada  2024.  Di  tingkat  provinsi  itu Kemendagri  ajukan  ke  Presiden.  Presiden  yang  menentukan.  Lalu  bupati,  wali  kota diajukan  gubernurnya,  diajukan  ke  Kemendagri. Tentu  ini  akan  menjadi  problem, pertimbangan presiden jokowi yang berasal dari partai politik berpotensi juga bermuatan politis.
Jangan sampai terulang kembali, pengangkatan petinggi pnejabat kepolisian sebagai penjabat sementara. Seperti yang terjadi di provinsi jawa barat, yakni Komisaris Jenderal Pol M Iriawan menjabat sebagai Penjabat sementara Gubernur Jawa Barat setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat reformasi  yang  ingin  menjauhkan  polisi  dan  TNI  dari  aktivitas  penyelenggaraan
pemerintahan.  Ini  jelas  suatu  langkah  mundur.  Sebab  menurut  penulis  profesionalisme hanya dapat dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya. Maka untuk penjabat sementara secara ideal lebih layak dijabat “sekretaris daerah”.
Sekda berperan sebagai jenderal aparatur sipil negara yang sebenarnya lebih paham persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah daripada kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Mengatur administrasi,  organisasi  dan  tata laksana  serta  memberikan  pelayanan administrative kepada seluruh perangkat daerah. Berfungsi mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana  pemerintah  daerah.  Tugas  dan  fungsi  tersebut  sangat  strategis  khususnya  dalam mengintrepretasikan  dan  mengimplementasikan  kebijakan  dalam  berbagai  program, mengkomunikasikan  setiap  kebijakan  atau  instruksi  kepada  semua  SKPD,  dan mengkoordinasikan penyusunan perda dengan DPRD.
Peran  ini  menunujukkan  sekda  sebagai  coordinator,  fasilitator,    dan  dinamisator dalam menjalankan fungsi dan   tugasnya   tersebut. Sehingga sangat tepat jika penjabat sementara  kepala  daerah,  sebagai  pengisi  kekosongan  penjabat  kepala  daerah  definitive diserahkan kepada sekretaris daerah. Hal demikian dapat berguna mewujudkan pelayanan yang profesional kepada masayarakat (publik). Menurut peneliti perludem titi anggaraini, mengangkat  sekretaris  daerah  sebagai  penjabat  sementara  adalah  Pilihan  yang  lebih kondusif. Sebab di setiap daerah sudah ada sekretaris daeranya. Misalkan kalau di provinsi Sekda ada JPT Madya atau jabatan pimpinan tinggi madya, kalau di kabupaten/kota Sekda itu adalah jabatan pimpinan tinggi pratama.
Apalagi  didalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota pasal 201 menentukan bahwa:
(10).  Untuk  mengisi  kekosongan  jabatan  Gubernur,  diangkat  penjabat  Gubernur  yang berasal  dari  jabatan  pimpinan  tinggi  madya  sampai  dengan  pelantikan  Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(11)  Untuk  mengisi  kekosongan  jabatan  Bupati/Walikota,  diangkat  penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan  Bupati,  dan  Walikota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Penjelasan  diatas  menegaskan  bahwa  secara  konseptual  maupun  secara  yuridis, sepakat  memberikan  kewenangan  kepada  sekretaris  daerah  untuk  menjadi  penjabat sementara  kepala  daerah.  Sehingga  birokrasi  dapat  berfokus  pada  penyelenggaraan pemerintahan. Diketahui bahwa sekretaris daerah adalah pangkat tertinggi dalam aparatur sipil negara. Meskipun tidak ada yang menjamin sekretaris daerah akan benar-benar netral, namun setidaknya secara struktur sekretaris daerah tidak punya concflict of interest dalam pemilihan umum yang memilih kepala daerah.

## 4. KESIMPULAN
1. Persoalan  mekanisme  pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah,  penunjukan  secara  otoritatif oleh  presiden  dalam  hal  ini  juga  kementrian  dalam  negeri  akan  memunculkan  berbagai persoalan.  Mulai  dari  penunjukan  yang  bermuatan  politik,  lemahnya  legitimasi  penjabat sementara,  hingga  dugaan  ketidaknetralan  penjabat  sementara  yang  ditunjuk  langsung presiden atau menteri dalam negeri;
2. Menata ulang kewenangan mengangkat penjabat kepala daerah, perlu dilakukan. Harusnya pengangkatan penjabat kepala daerah ditentukan secara langsung oleh undang-undang. Bukan lagi menunggu keputusan politik presiden atau pertimbangan menteri dalam negeri.  Menteri dalam negeri cukup mengesahkan sekretaris daerah menjadi penjabat sementara.

## SARAN
Sudah seharusnya undang-undang pemerintahan daerah kita di evaluasi. Maka dalam hal  ini  penulis  merekomendasikan  agar  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  direvisi.  Mekanisme  pengangkatan  sekretaris  daerah  diatur  sebagai
penjabat sementara kepala daerah, manakala kepala daerah definitif berhalangan tetap karena habis masa jabatan periode kepemimpinan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budiyono, Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerahberdasarkan Prinsip  Kedaulatan Rakyat, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , Volume 7 No. 2, (Mei-Agustus 2013). Efendi, A’an dan Poernomo, Freddy. Hukum Administrasi , Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Giyanto,  Bambang.  Kewenangan  Pejabat  Publik  Pengganti  Dalam  Pengambilan  Keputusan Kebijakan Publik Jurnal Borneo Administrator . Volume 5, No. 1, (Mei 2009).
Hanif, Nurcholis. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Jakarta: Grasindo, 2007. HAW, Widjaja. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia , Jakarta: PT. Raja  Grafindo Persada, 2005.
Kaloh,  J. Kepemimpinan  Kepala  Daerah,  Pola  Kegiatan,  Kekuasaan,  dan  Perilaku  Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah , Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit UI Press, 2006.

## Jurnal, Makalah
Aripin, Sofjan. Peran Strategis Sekretaris Daerah dalam Pembangunan Daerah, Jurnal Academica Fisip Untad, Vol. 7, No. 2, (Oktober 2015).
Baital, Bachtiar Pertanggung jawaban Penggunanan Hak Prerogatif Presiden Dibidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Cita Hukum , Vol. 1, No.1, (Juni 2014).
Deliarnoor,  Nandang  Alamsah.  Problematika  Pelaksana  Tugas  (Plt)  Dalam  Masa  Transisi Pemerintahan  (Pra  Dan  Pasca  Pilkada  Serentak), Jurnal  Ilmu  Pemerintahan, Vol.1 No.2, (Oktober 2015).
Dwinanda, Ryan Afif, Saraswati Retno, A.L.W, Lita Tyesta. Jabatan Kepala Daerah Di Indonesia, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, (Agustus 2017).
Ernitasari,  Yuli.  Analisis  Pj.  Kepala  Daerah  Yang  Memutasi  Pegawai  Negeri  Sipil  Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns  Dalam  Jabatan  Struktural  Dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung, Jurnal Pranata Ilmu Hukum , vol. 10 No. 2,  (Juli 2015).
Giyanto,  Bambang.  Kewenangan  Pejabat  Publik  Pengganti  Dalam  Pengambilan  Keputusan Kebijakan Publik, Jurnal Borneo Administrator , vol. 5, No. 1, 2009.
Hudi, Moh. Kedudukan Dan Tanggungjawab Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia, Jurnal Mimbar Yustitia , Vol. 2 No.2 (Desember 2018).
M. Hadjon , Philipus. Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Jurnal Yuridika , Nomor 6 Tahun IX, (November-Desember 1994).
M. Hadjon, Philipus. Tanpa Tahun Terbit, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
Manengkey,  Mario  Ferdinandus.  Kewenangan  Pejabat  Sementara  (Pjs)  Gubernur  dalam Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara, Jurnal Lex Administratum , Vol. 3, No. 6, (Agustus 2015).
Muharsono,  Peran  Strategis  Sekretaris  Daerah  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Yang Profesional  Untuk  Mewujudkan  Kabupaten  Tulungagung  Yang  Sejahtera,  Mandiri, Berdaya Saing, Dan  Berakhlak Mulia, Jurnal Publiciana , Vol. 13, No. 1, (Februari 2021).
Mustaqiem,  Profesionalisme  pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Pelayanan  Publik, Jurnal  Kebijakan dan Manajemen , Vol. 4, No.2, (November 2010).
Rett  R.  Ludwikowski.  Latin  American  Hybrid  Constitutionalism:  The  United  States Presidentialism  in  the  Civil  Law  Melting  Pot.  Boston  Untversity  International  Law Journal, Vol. 21, 2003.
Sugianto,  Bambang.  Analisis  Yuridis  Hubungan  Pemerintah  Daerah  Dan  Dewanperwakilan Rakyat Daerah Menurut Uu Nomor 23 Tahun 2014, Jurnal Solusi , Volume 15, Nomor 3, (Bulan September), 2017.

## Internet
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210315201442-32-617809/tito-sebut-jokowi-yang- tunjuk-pj-gubernur-2022-dan-2023 https://nasional.kompas.com/read/2018/06/18/14440471/iriawan-tetap-dilantik-jadi-pjs- gubernur-jabar-mendagri-siap-bertanggung?page=all
https://www.law-justice.co/artikel/123421/penunjukan-101-kepala-daerah-tahun-ini-disebut- rentan-transaksional/
"Situasi Politik 2022: Apa Manuver Partai & Pemerintah Menuju 2024?", https://tirto.id/gm1M