## PEMUTUSAN    PERJANJIAN      SECARA      SEPIHAK  DALAM KONTRAK   PENGADAAN  BARANG DAN/ATAU  JASA   PADA

## PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Ketut Gede Mahendra 1 , Putu Sugi Ardana 2
Salah  satu  kewenangan  sehubungan  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah, adalah berkenaan dengan pengadaan barang dan/atau jasa, yang diperlukan untuk pelaksanaan  pemerintahan  di  daerah,  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat, maupun  untuk  melaksanakan  pembangunan.  Hal  menarik  untuk  diteliti  dalam kontrak  pengadaan  barang/jasa  adalah  mengenai  pemutusan  kontrak  secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen. Penelitian ini meneliti proses pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat  pembuat  komitmen dalam proses pengadaan barang  atau  jasa  pada  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dan  akibat  hukum  yang ditimbulkan  apabila  dilakukan  pemutusan  kontrak  secara  sepihak  oleh  pejabat pembuat komitmen.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Pihak  penyedia  barang/  jasa  diberi  kesempatan  selama  50  hari  untuk memenuhi  kewajiban.  Jika  dalam  waktu  tersebut  pihak  penyedia  barang/  jasa tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  pejabat  pembuat  komitmen  melakukan pemutusan  kontrak  secara  sepihak.  Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  apabila dilakukan  pemutusan  kontrak  secara  sepihak  oleh  pejabat  pembuat  komitmen dalam  proses  pengadaan  barang  dan/atau  jasa  pada  Pemerintah  Kabupaten Buleleng  adalah:  jaminan  pelaksanaan  dicairkan;  sisa  uang  muka  harus  dilunasi oleh  penyedia  barang/jasa  atau  jaminan  uang  muka  dicairkan;  penyedia barang/jasa  membayar  denda;  dan/atau  penyedia  barang/jasa  dimasukkan  dalam daftar hitam.
. Kata-kata  Kunci:  Perjanjian,  Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa,  Pemutusan Sepihak.

## PENDAHULUAN
Pemberian  otonomi  kepada  Daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman  Daerah  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
Sejalan  dengan  arah  pemberian  otonomi  kepada  daerah,  secara  konseptual otonomi daerah didasarkan dan mengacu pada pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut (Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah):
1. Redistribusi  kekuasaan.  Mengembalikan  kewenangan  pemerintah  daerah yang dapat mengatur pemerintahannya sendiri ini dilakukan sebagai jawaban atas pertanyaan sentralisasi yang begitu kuat pada level pemerintah pusat.
2. Pemberdayaan  komunitas  dan  pemerintahan  daerah.  Proses  redistribusi kekuasaan  diikuti  secara  nyata  dengan  penyerahan  urusan ‐ urusan  kepada pemerintah daerah seperti pengelolaan sumber daya  alam,  serta urusan lain sebagaimana digariskan dalam undang-undang.
3. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan ditempuhnya  langkah ‐ langkah  tersebut  di  atas  maka  diharapkan  dapat menciptakan  efektifitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  pemerintahan,  terjadi distribusi  urusan  dan  kewenangan  yang  jelas  sesuai  dengan  porsi  dan kapasitasnya.
Salah  satu  kewenangan  sehubungan  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah, adalah berkenaan dengan pengadaan barang dan/atau jasa, yang diperlukan untuk pelaksanaan  pemerintahan  di  daerah,  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat, maupun untuk melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan pengadaan barang dan/atau  jasa  sejalan  dengan  arah  otonomi  daerah,  maka  terdapat  prinsip-prinsip yang  harus  diikuti.  Penerapan  prinsip-prinsip  dimaksud  diharapkan  dapat menyebabkan pengadaan barang/jasa dapat berjalan seperti yang diharapkan serta dapat memberi manfaat yang maksimal bagi semua pihak. Pada Penjelasan Pasal 5  Peraturan  Presiden  Nomor    54  tahun  2010  tentang  Pengadaaan  Barang/Jasa Pemerintah  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Peraturan Presiden  Nomor    4  tahun  2015  (selanjutnya  disebut  Presiden  Nomor    54  tahun
2010),  dijelaskan  tujuh  prinsip  dalam  pengadaan  barang/jasa  oleh  pemerintah sebagai berikut:
1. Efisien.  Efisiensi  pengadaan  diukur  terhadap  seberapa  besar  upaya  yang dilakukan  untuk  memperoleh  Barang/Jasa  dengan  spesifikasi  yang  sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh Barang/Jasa. Semakin kecil upaya  yang diperlukan maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien.
2. Efektif.  Efektifitas  pengadaan  diukur  terhadap  seberapa  jauh  Barang/Jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.
3. Transparan. Proses  pengadaan  Barang/Jasa dilakukan dapat  diketahui  secara luas.  Proses  yang  dimaksud  meliputi  dasar  hukum,  ketentuanketentuan,  tata cara,  mekanisme,  aturan  main,  sepsifikasi  barang/jasa,  dan  semua  hal  yang terkait  dengan  bagaimana  proses  pengadaan  barang/jasa  dilakukan.  Dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh  dan  mudah  diakses  oleh  masyarakat  umum,  terutama  Penyedia Barang/Jasa yang berminat.
4. Terbuka,  berarti  pengadaan  barang/jasa  dapat  diikuti  oleh  semua  penyedia barang/jasa  yang  memenuhi  persyaratan/kriteria  yang  ditetapkan  sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penyedia yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi  tentang prosedur  yang jelas untuk  mengikuti lelang/seleksi.
5. Bersaing.  Proses  pengadaan  barang  dapat  menciptakan  iklim  atau  suasana persaingan  yang  sehat  di  antara  para  penyedia  barang/jasa,  tidak  ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang/seleksi  yang  pada  gilirannya  dapat  diharapkan  untuk  dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang maksimal.
6. Adil/tidak  diskriminatif,  berarti  proses  pengadaan  dapat  memberikan perlakuan  yang  sama  bagi  semua  calon  penyedia  barang/  jasa  dan  tidak mengarah  untuk  memberi  keuntungan  kepada  pihak  tertentu,  kecuali  diatur
dalam  peraturan  ini.  Sebagai  contoh  bahwa  dalam  peraturan  ini  mengatur agar  melibatkan  sebanyak  mungkin  usaha  kecil,  usaha  menengah  dan koperasi kecil. Disamping itu juga mengutamakan produksi dalam negeri.
Akuntabel,  berarti  harus  sesuai  dengan  aturan  dan  ketentuan  yang  terkait dengan  pengadaan  barang/jasa  sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan  barang/jasa  harus  dilakukan  dengan  menjunjung  tinggi  etika pengadaan.  Pengamalan  terhadap  etika  pengadaan  diharapkan  dapat  membuat pengadaan barang/jasa berlangsung dengan baik.
Lembaga  yang  berhubungan  langsung  dengan  pengadaan  barang/jasa pemerintah  adalah  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP).  Dalam  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Keempat  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  dinyatakan  bahwa  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  adalah  unit organisasi  Kementerian/  Lembaga/  Pemerintah  Daerah/  Institusi  yang  berfungsi melaksanakan  pengadaan  barang/jasa  yang  bersifat  permanen,  dapat  berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
Dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  dapat  dibuat  kontrak antara  pemerintah  dengan  penyedia  barang/jasa.  Pihak  pemerintah  dalam  hal  ini diwakili  oleh  pejabat  pembuat  komitmen  (PPK)  yaitu  pejabat  yang  bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa kontrak pengadaan barang/jasa yang  selanjutnya  disebut  kontrak  adalah  perjanjian  tertulis  antara  PPK  dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola.
Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka dalam pembuatan kontrak pengadaan pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  ketentuan  Hukum  Perjanjian  yang  bersifat mengikat perlu menjadi acuan, agar perjanjian tersebut sah dan mengikat. Dalam Pasal  1339  KUH  Perdata  ditegaskan  bahwa  perjanjian    tidak  hanya  mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu  yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.  Hal  demikian  ditegaskan  pula  dalam  Pasal  1347  KUH  Perdata yang menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan
(bestendig gebruikekijk beding) dianggap secara diam-diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.
Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  proses  pemutusan  kontrak  secara  sepihak  oleh  pejabat  pembuat komitmen  dalam  proses  pengadaan  barangdan/atau  jasa  pada  Pemerintah Kabupaten Buleleng?
2. Apa  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  apabila  dilakukan  pemutusan  kontrak secara  sepihak  oleh  pejabat  pembuat  komitmen  dalam  proses  pengadaan barang dan/atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut    Soebekti:  ”Perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang berjanji  kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang di namakan perikatan” ( Subekti, 1985: 122).
Abdulkadir  Muhammad  menyatakan  bahwa:  “Perjanjian  adalah  suatu persetujuan  dengan  mana  dua  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  untuk melaksanakan  sesuatu  hak  dalam  lapangan  harta  kekayaan”  (Abdulkadir Muhhamad, 1990: 1).
Hukum  perjanjian  menganut  sistim  terbuka  dan  asas  konsensualisme. Disebut  menganut  sistem  terbuka  karena  didalam  membuat  suatu  perjanjian  itu para  pihak  diberikan  kebebasan  yang  seluas–luasnya  di  luar  dari  apa  yang ditentukan di dalam undang–undang untuk membuat suatu perjanji.
Salim  H.S.  menyepadankan  istilah  perjanjian  dengan  kontrak.  Menurutnya kontrak  berasal  dari  Bahasa  Inggris contract ,  yang  disepadankan  dengan  istilah overeenkomst dalam  Bahasa  Belanda.  Mengutip  pendapat  Van  Dunne,  kontrak diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat  untuk menimbulkan akibat hukum. Menurutnya ada tiga tahap dalam pembuatan  perjanjian,  yaitu  tahap pra-contactual (adanya  penawaran  dan penerimaan), tahap  contractual (adanya  persesuaian  pernyataan  kehendak),  dan tahap post contractual (pelaksanaan perjanjian) (Salim H.S., 2003: 16).
Pasal 1320 KUH Perdata menjadi aturan yang diacu dalam menentukan sah tidaknya  suatu  perjanjian.  Ditentukan  bahwa  perjanjian  sah  apabila  memenuhi syarat-syarat berikut:
a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
b. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian.
c. Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal.
Kebijakan  umum  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  bertujuan  untuk mensinergikan  ketentuan  Pengadaan  Barang/Jasa  dengan  kebijakan-kebijakan  di sektor  lainnya.  Langkah-langkah  kebijakan  yang  akan  ditempuh  Pemerintah dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  ini,  meliputi  (Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2010: 16):
a. peningkatan penggunaan produksi Barang/Jasa dalam negeri yang sasarannya untuk  memperluas  kesempatan  kerja  dan  basis  industri  dalam  negeri  dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional;
b. kemandirian  industri  pertahanan,  industri  alat  utama  sistem  senjata (Alutsista) dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri;
c. peningkatan  peran  serta  usaha  mikro,  usaha  kecil,  koperasi  kecil  dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;
d. perhatian  terhadap  aspek  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  pelestarian fungsi  lingkungan  hidup  secara  arif  untuk  menjamin  terlaksananya pembangunan berkelanjutan;
e. peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
f. penyederhanaan  ketentuan  dan  tata  cara  untuk  mempercepat  proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
g. peningkatan  profesionalisme,  kemandirian,  dan  tanggung  jawab  para  pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa;
h. peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
i. penumbuhkembangan peran usaha nasional;
j. penumbuhkembangan  industri  kreatif  inovatif,  budaya  dan  hasil  penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;
k. pemanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri;
l. pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  di  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan
m. pengumuman  secara  terbuka  rencana  dan  pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Pemerintah Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat luas.
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  adalah  kegiatan  untuk  memperoleh Barang/Jasa  oleh  Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/Institusi lainnya  yang  prosesnya  dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan  sampai diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk  memperoleh  Barang/Jasa.  Dalam  hal  ini proses  yang  dimaksud  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, beserta perubahannya.

## METODE PENELITIAN
Sebagai  penelitian  hukum  empiris  penelitian  ini  meneliti  tentang pelaksanaan  pemutusan        perjanjian          secara          sepihak  dalam        kontrak pengadaan    barang  dan/atau    jasa      Pada    Pemerintah  Kabupaten  Buleleng.  Jadi, yang  diteliti  adalah  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  dalam  bidang pengadaan barang dan/atau  jasa   di Kabupaten Buleleng.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Sebagai  penelitian  dengan  sifat  deskriptif,  ada  beberapa  hal  yang digambarkan dalam penelitian ini, di antaranya:
a. Dasar  hukum  pengadaan  barang  dan/atau    jasa      pada  Pemerintah Kabupaten Buleleng.
b. Tata cara pengadaan barang dan/atau  jasa   pada Pemerintah Kabupaten Buleleng.
c. Pelaksanaan  pemutusan  kontrak  secara  sepihak  oleh  pejabat  pembuat komitmen  dalam  pengadaan  barang  dan/atau    jasa      pada  Pemerintah Kabupaten Buleleng
Akibat  hukum  yang  timbul  apabila  dilakukan  pemutusan  kontrak  secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pemerintah  kabupaten  Buleleng.  Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, di antaranya:
a. Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng secara rutin dilakukan pengadaan barang/dan atau jasa, sehingga obyek penelitian merupakan sesuatu yang telah  dilakukan,  masih  dilakukan,  dan  akan  dilakukan  lagi  di  masa mendatang.
b. Mengingat  peneliti  berdomisili  di  Singaraja  maka  penelitian  pada Pemerintah Kabupaten Buleleng memudahkan peneliti untuk mendatangi  tempat  penelitian,  mengakses  data,  dan  melakukan konfirmasi atas data yang telah diperoleh,
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan,  di antaranya:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa  Konstruksi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000 Nomor  64,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
3956);
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2006  Nomor  20,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4609)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2008  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  78,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah:
e. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  54  tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara    (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal.,  2004).  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk
memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Burhan Ashofa, 2004: 95) .
Wawancara dilakukan dengan informan, dalam hal ini pejabat/ petugas pada Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  yang  memiliki  tugas  dan  kewenangan  dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pentingnya  kedudukan  pejabat  pembuat  komitmen  dalam  tata  cara pengadaan  barang  dan/atau  jasa  pemerintah  maka  wajar  jika  ditetapkan  syarat- syarat  khusus  untuk  dapat  ditunjuk  sebagai  pejabat  pembuat  komitmen.  Syarat- syarat yang dimaksud adalah:
a. memiliki integritas;
b. memiliki disiplin tinggi;
c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
d. mampu  mengambil  keputusan,  bertindak  tegas  dan  memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
e. menandatangani Pakta Integritas;
f. tidak  menjabat  sebagai  Pejabat  Penanda  Tangan  Surat  Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
Persyaratan tidak menjabat  sebagai  Pejabat  Penanda Tangan Surat  Perintah Membayar  (PPSPM)  dikecualikan  untuk  pengguna  anggaran/kuasa  pengguna anggaran yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.
Dalam hal  tidak ada personil  yang memiliki Sertifikat  Keahlian Pengadaan Barang/Jasa untuk ditunjuk sebagai PPK, maka syarat ini dikecualikan untuk:
a. Pejabat pembuat komitmen  yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
b. Pengguna  anggaran/kuasa  pengguna  anggaran  yang  bertindak  sebagai pejabat pembuat komitmen.
Persyaratan  manajerial  untuk  ditetapkan  sebagai  penjabat  pembuat komitmen menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 adalah:
a. Berpendidikan  paling  kurang  Sarjana  Strata  Satu  (S1)  dengan  bidang keahlian  yang  sedapat  mungkin  sesuai  dengan  tuntutan  pekerjaan. Dalam  hal  Pegawai  Negeri  dengan  persyaratan  yang  dimaksud jumlahnya terbatas, dapat diganti dengan Pegawai Negeri paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa.
b. Memiliki  pengalaman  paling  kurang  2  (dua)  tahun  terlibat  secara  aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
c. Memiliki  kemampuan  kerja  secara  berkelompok  dalam  melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
Selain  persyaratan-persyaratan  tersebut,  pejabat  pembuat  komitmen dilarang  mengadakan  ikatan  perjanjian  atau  menandatangani  Kontrak  dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk  kegiatan  yang  dibiayai  dari  APBN/APBD.  Hal  ini  sangat  wajar  untuk mencegah  agar  tidak  terjadi  wanprestasi  oleh  pihak  Pemerintah  Daerah  dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
Meskipun telah disiapkan dengan baik, terkadang dapat terjadi keadaan yang menyebabkan  kontrak  pengadaan  barang/jasa  tidak  dapat  sepenuhnya dilaksanakan,  atau  dapat  dilaksanakan  tetapi  menimbulkan  kerugian  yang  besar bagi  para  pihak.  Jika  terjadi  keadaan  yang  demikian  dapat  dilakukan  perubahan atas  kontrak  pengadaan  barang/  jasa  tersebut.  Informan,  merujuk  kepada Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  54  tahun  2010,  yang  mengatur mengenai  perubahan  kontrak  sebagai  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  kontrak.
Dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  54  tahun  2010  diatur sebagai berikut:
1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan  gambar  dan/atau spesifikasi teknis  yang  ditentukan dalam Dokumen Kontrak,  PPK  bersama  Penyedia  Barang/Jasa  dapat  melakukan  perubahan Kontrak yang meliputi:
a. menambah  atau  mengurangi  volume  pekerjaan  yang  tercantum  dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah  spesifikasi  teknis  pekerjaan  sesuai  dengan  kebutuhan lapangan; atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan”.
2. Perubahan  Kontrak  berlaku  untuk  pekerjaan  yang  menggunakan  Kontrak Harga  Satuan  atau  bagian  pekerjaan  yang  menggunakan  harga  satuan  dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
3. Pekerjaan tambah yang dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak  melebihi  10%  (sepuluh  perseratus)  dari  harga  yang  tercantum dalam perjanjian/ Kontrak awal; dan
b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
4. Penyedia  Barang/Jasa  dilarang  mengalihkan  pelaksanaan  pekerjaan  utama berdasarkan  Kontrak,  dengan  melakukan  subkontrak  kepada  pihak  lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
5. Terhadap pelanggaran atas ketentuan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa  denda  yang  bentuk  dan  besarnya  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana  diatur  dalam  Dokumen  Kontrak.  Perubahan  kontrak  yang disebabkan  masalah  administrasi,  dapat  dilakukan  sepanjang  disepakati kedua belah pihak.
Pasal  91  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  54  tahun  2010 menyatakan: “Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”.
Dalam  hal  terjadi  keadaan  kahar,  penyedia  barang/jasa  memberitahukan tentang  terjadinya  keadaan  kahar  kepada  pejabat  pembuat  komitmen  secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan  kahar,  dengan  menyertakan  salinan  pernyataan  keadaan  kahar  yang dikeluarkan  oleh  pihak/instansi  yang  berwenang  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Tidak  termasuk  Keadaan  Kahar  adalah  hal-hal  merugikan  yang  disebabkan oleh  perbuatan  atau  kelalaian  para  pihak.  Keterlambatan  pelaksanaan  pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. Setelah terjadinya  Keadaan  Kahar,  para  pihak  dapat  melakukan  kesepakatan,  yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.
Dalam  keadaan  tertentu,  pejabat  pembuat  komitmen,  dapat  berada  pada keadaan  di  mana  pemutusan  kontrak  secara  sepihak  terpaksa  dilakukan.  Hal  ini merupakan  keadaan  yang  sangat  tidak  dikehendaki  oleh  Pemerintah  Daerah. Informan  mengibaratkan,  keadaan  demikian  sebagai  kesia-siaan  atas  apa  yang telah  dilakukan  dengan  penuh  sungguh-sungguh.  Menurutnya  ada  2  hal  yang perlu  diperhatikan  dalam  pemutusan  kontrak  sepihak  oleh  pejabat  pembuat komitmen.  Pertama,  berakitan  dengan  alas  an  pemutusan.  Kedua,  berkaitan dengan tahapan pemutusan.
Pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa dapat diputus secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dalam hal:
a. kebutuhan  barang/jasa  tidak  dapat  ditunda  melebihi  batas  berakhirnya kontrak;
b. berdasarkan penelitian pejabat pembuat komitmen, penyedia barang/jasa  tidak  akan  mampu  menyelesaikan  keseluruhan  pekerjaan walaupun  diberikan  kesempatan  sampai  dengan  50  (lima  puluh)  hari kalender  sejak  masa  berakhirnya  pelaksanaan  pekerjaan  untuk menyelesaikan pekerjaan;
c. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
d. Penyedia  barang/jasa  terbukti  melakukan  KKN,  kecurangan  dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
e. Pengaduan  tentang  penyimpangan  prosedur,  dugaan  KKN  dan/atau pelanggararan  persaingan  sehat  dalam  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
Jadi,  pemutusan  kontrak  secara  sepihak  baru  dilakukan  setelah  setelah diberikan  kesempatan  menyelesaikan  pekerjaan  sampai  dengan  50  (lima  puluh) hari  kalender  sejak  masa  berakhirnya  pelaksanaan  pekerjaan,  Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
Pemutusan  kontrak  pengadaan  barang/jasa  secara  sepihak  mendatangkan dampak/  akibat  tidak  hanya  bagi  penyedia  barang/jasa,  tetapi  juga  bagi Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng.  Jika  terjadi  keadaan  yang  demikian maka:
1. Dalam  hal  pemutusan  kontrak  dilakukan  karena  kesalahan  penyedia barang/Jasa:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa  uang  muka  harus  dilunasi  oleh  penyedia  barang/jasa  atau  jaminan uang muka dicairkan;
c. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.
2. Dalam  hal  dilakukan  pemutusan  kontrak  secara  sepihak  oleh  PPK  karena kesalahan  penyedia  barang/jasa  kelompok  kerja  ULP  dapat  melakukan penunjukan  langsung  kepada  pemenang  cadangan  berikutnya  pada  paket pekerjaan yang sama atau penyedia barang/jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

## PENUTUP
Dari  uraian  di  depan  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai  berikut  sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:
1. Proses  pemutusan  kontrak  secara  sepihak  oleh  pejabat  pembuat  komitmen dalam  proses  pengadaan  barang  dan/atau  jasa  pada  Pemerintah  Kabupaten Buleleng  dilakukan  sebagai  berikut:  pihak  penyedia  barang/  jasa  diberi kesempatan  selama  50  hari  untuk  memenuhi  kewajiban.  Jika  dalam  waktu tersebut  pihak  penyedia  barang/  jasa  tidak  juga  dapat  melaksanakan kewajiban, pejabat pembuat komitmen melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.
2. akibat hukum yang ditimbulkan apabila dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak  oleh  pejabat  pembuat  komitmen  dalam  proses  pengadaan  barang dan/atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
b. sisa  uang  muka  harus  dilunasi  oleh  penyedia  barang/jasa  atau  jaminan uang muka dicairkan;
c. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.
e. Kelompok  Kerja  ULP  dapat  melakukan  penunjukan  langsung  kepada pemenang  cadangan  berikutnya  pada  paket  pekerjaan  yang  sama  atau penyedia barang/jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhhamad. 1990. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta. Dzunuwanus  Ghulam.  2008. Otonomi  Daerah  Dalam  Kerangka  Sumber  Daya Manusia: Di Antara Harapan Dan Kenyataan . Disampaikan pada Studium General  2008 Himpunan  Mahasiswa  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, 18 November 2008.
Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  2010. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia, Modul 1. Jakarta; LKPP. Salim  H.S.  2003. Perkembangan  Hukum  Kontrak    Innominaat  Di  Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika .
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Subekti. 1985. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Inter Masa.