INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 2957-2971 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan Atas Tidak Dilaksanakannya Akta Perdamaian
Dwi Asri Mukaromah 1 ✉ , Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi 2 , Karyoto 3
Universitas Ngurah Rai
Email: dwiasrim@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
Mediasi merupakan salah satu upaya untuk mengakhiri sengketa. Dalam hal upaya perdamaian melalui mediasi  di  pengadilan  mencapai  kesepakatan,  maka  akan  dirumuskan  untuk  dikuatkan  dalam  Akta Perdamaian,  yang  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  dan  disamakan  dengan  dengan  putusan  yang berkekuatan hukum tetap. Permasalahan yang dikaji yakni apakah gugatan wanprestasi terhadap salah satu  pihak  yang  tidak  melaksanakan  isi  Akta  Perdamaian  sebagaimana  dalam  Putusan  Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Nga sudah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan apakah upaya hukum yang dapat dilakukan atas tidak dilaksanakannya isi Akta Perdamaian oleh salah satu  pihak  dalam  Akta  Perdamaian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  gugatan  atas  tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian menurut hukum perdata formil dan materil, serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, metode pendekatan  perundang-undangan  dan  kasus,  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, dengan  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  studi  kepustakaan.  Dari  hasil  penelitian,  diperoleh kesimpulan bahwa Akta Perdamaian tidak dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi untuk menjamin Akta  Perdamaian  bahwa  memiliki  kekuatan  yang  sama  dengan  putusan  hakim  tingkat  akhir  yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta relevan guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya  ringan.  Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  adalah  mengajukan  permohonan  eksekusi  ke Pengadilan, Sedangkan bagi pihak yang merasa ada unsur kekeliruan, penipuan, atau paksaan atas Akta Perdamaian  maka  pihak  tersebut  dapat  memintakan  pembatalan  Akta  Perdamaian  ke  Pengadilan apabila  Akta  Perdamaian  bertentangan  dengan  hukum,  ketertiban  umum,  dan/atau  kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.
Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Akta Perdamaian, Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Wanprestasi,
Pihak, Eksekusi Putusan, Pembatalan Akta

## Abstract
Mediation is one effort to end the dispute. In the event that peace efforts through mediation in court reach an agreement, it will be formulated to be strengthened in the Settlement Agreement, which has executorial power and is equal with a court decision which is legally binding. The main issue studied is whether the lawsuit for default against one of the parties who did not carry out the contents of the Deed of Peace as stated in Decision Number 161/Pdt.G/2022/PN Nga is in accordance with the principles of simple, fast and low-cost justice, and whether legal remedies can be made for non-implementation of the contents of the Settlement Agreement by one of the parties in the Settlement Agreement. This study aims to analyze lawsuits against the non-implementation of the Seettlement Agreement according to formal and material civil law, as well as to analyze legal remedies that can be taken against the non- implementation of the Settlement Agreement by one of the parties to the Settlement Agreement. The research  method  uses  normative  legal  research  types,  statutory  and  case  approach  methods,  uses primary and secondary legal materials, with library research legal material collection techniques. From the results of the research, it was concluded that the Settlement Agreement cannot be used as the basis for a lawsuit for default to guarantee that the Settlement Agreement has the same power as a final court decision which is legally binding, and is relevant to realizing a simple, fast and low-cost trial. The legal remedy that can be taken is to submit a request for execution to the Court. Meanwhile, for parties who feel that there is an element of error, fraud or coercion on the Settlement Agreement, that party can request  the  cancellation  of  the  Settlement  Agreement  to  the  Court  if  the  Settlement  Agreement  is contrary to law, public order, and/ or decency, detrimental to third parties, and cannot be implemented. Keywords:  Legal  Protection,  Settlement  Agreement,  Legally  Binding  Court  Decision,  Default  Parties,
Execution of Decision, Cancellation of Settlement Agreement

## PENDAHULUAN
Dalam proses pemeriksaan suatu perkara perdata yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di  pengadilan, para pihak  yang berperkara wajib  terlebih dahulu menempuh diupayakan penyelesaian damai melalui mediasi, kecuali terhadap perkara-perkara tertentu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  diatur  bahwa:  “ Semua  sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek  dan  perlawanan  pihak  berperkara  (partij  verzet)  maupun  pihak  ketiga  (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu  diupayakan  penyelesaian  melalui  Mediasi,  kecuali  ditentukan  lain  berdasarkan Peraturan  Mahkamah  Agung  ini .”  Mediasi  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan secara damai untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan bagi para pihak yang bersengketa. Pengertian mediasi diatur
dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang berbunyi: “ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator .”Ketentuan mengenai mediasi tersebut telah diamanatkan di dalam Pasal 130 Het  Herziene  Indonesisch  Reglement  (HIR)/Pasal  154  Rechtsreglement  voor  de Buitengewesten (RBg) yang mendorong para pihak yang berperkara di pengadilan untuk menempuh  proses  perdamaian  melalui  mediasi.  Dalam  hal  upaya  perdamaian  melalui prosedur mediasi di pengadilan tersebut mencapai kesepakatan, maka isi kesepakatan wajib dirumuskan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian untuk kemudian dapat dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian itu sendiri.
Prinsip dari suatu Akta Perdamaian tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakannya isi putusan tersebut, baik dijalankan secara paksa dengan bantuan alat negara maupun yang dipenuhi secara sukarela. Sebagaimana diatur dalam  Pasal  1858 Burgerlijk  Wetboek  voor  Indonesie  (BW),  yang  pada  pokoknya menguraikan  bahwa  di  antara  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  suatu  perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir, dan perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak yang bersangkutan dirugikan.
Para pihak dalam Akta Perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde), tentu sangat mengharapkan agar isi Akta Perdamaian tersebut dapat dijalankan secara sukarela sebagaimana mestinya. Oleh karena hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam lingkup hukum perdata, sedangkan hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara melaksanakan hak dan kewajiban pihak- pihak dalam hubungan hukum perdata.
Dalam praktiknya di pengadilan, pelaksanaan isi Akta Perdamaian tidak selalu sesuai dengan  keinginan  para  pihak,  seringkali  terdapat  halangan-halangan.  Halangan  yang dimaksud  dapat berupa tidak dilaksanakannya isi Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam akta tersebut. Bila isi Akta Perdamaian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, tentu akan merugikan pihak lain dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati dan dikuatkan oleh Hakim tersebut, yang telah menghabiskan tenaga, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit dalam  penyelesaian  sengketa  itu.  Dengan  beralaskan  kepentingan  hukum  dan  keadilan, pihak yang berperkara mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan.
Berkaitan  dengan  pemaparan  latar  belakang  masalah  di  atas,  Penulis  menemukan suatu kasus perdata tentang gugatan wanprestasi atas suatu putusan Akta Perdamaian yang
terdaftar  dengan  register  Nomor  161/Pdt.G/2022/PN  Nga,  perkara  tersebut  merupakan gugatan  wanprestasi  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  Negara  dengan  dasar  tidak dipenuhinya  isi  akta  perdamaian  yang  sudah  diputus  dengan  putusan  perdamaian  oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut menyatakan  gugatan  tidak  dapat  diterima  dengan  pertimbangan  bahwa  gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum.
Manfaat penelitian ini bagi akademisi di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum  acara  perdata  adalah  untuk  menambah  wawasan  bagi  para  akademisi  terkait gugatan  atas  tidak  dilaksanakannya  Akta  Perdamaian  oleh  salah  satu  pihak  dalam  Akta Perdamaian. Selain itu penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum untuk menambah wawasan  di  bidang  hukum  acara  terkait  gugatan  atas  tidak  dilaksanakannya  Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian. Selanjutnya penelitian ini juga bermanfaat  bagi  perumus  kebijakan,  pemerintah,  serta  lembaga  penegak  hukum  agar dapat  mengambil  langkah-langkah  baik  preventif  maupun  evaluatif  dalam  penyelesaian perkara gugatan atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut:

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, hal ini dilakukan karena  jurnal  ini  akan  meneliti  mengenai  norma-norma  dalam  peraturan  perundang- udangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan gugatan atas Akta Perdamaian untuk menemukan hukum terhadap isu yang sedang dihadapi.

## Metode Pendekatan
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan ( statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
1) Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach)  yaitu  pendekatan  yang dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  serta  membahas  peraturan  perundang- undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas.
2) Pendekatan kasus ( case approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara
lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni ratio decidendi atau reasoning dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan.

## Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam menunjang penulisan jurnal ini adalah bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum utama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum primer bersifat mengikat.  Sumber  bahan  hukum  primer  diperoleh  dengan  mengumpulkan  peraturan perundang-undangan  terkait  dalam  penulisan  jurnal  ini,  catatan  resmi  atau  risalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penulisan jurnal ini.
Bahan hukum primer berupa Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Rechtreglement voor de  Buitengewesten  (RBg),  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  1  Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) lainnya yang  berkaitan, Yurisprudensi  dalam  lingkup Akta Perdamaian, Putusan Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Mediasi, Hukum Acara Perdata, Eksekusi, serta Akta Perdamaian. Tulisan ini dapat berupa berbagai macam kepustakaan yang berbentuk hasil- hasil penelitian (baik skripsi, tesis, desertasi, maupun jurnal lain) tentang gugatan atas Akta Perdamaian serta berbagai tabloid dan surat kabar. Selain itu pendapat dari Sarjana Hukum dapat dijadikan pula sebagai sumber hukum sekunder dalam jurnal ini.

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik  yang  digunakan  untuk  menulis  jurnal  ini  adalah  studi  kepustakaan  dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan  rumusan  masalah.  Kemudian  menganilisis  dan  memahami  bahan-bahan  hukum tersebut lalu menggunakannya untuk menemukan jawaban dari isu hukum.

## Metode Analisis Bahan Hukum
Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya diklasifikasikan dan diuraikan secara sistematis berdasarkan bab-bab dan sub bab pada rumusan masalah yang terdapat pada jurnal  ini.  Setelah  itu  masing-masing  bahan  hukum  dijadikan  dasar  pembahasan  setiap rumusan masalah yang diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gugatan  Wanprestasi  terhadap  Salah  Satu  Pihak  yang  Tidak  Melaksanakan  Akta Perdamaian sebagaimana dalam Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Nga dalam Kaitannya dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
Perdamaian  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mempunyai  arti  yaitu penghentian  permusuhan  (perselisihan  dan  sebagainya),  perihal  damai  (berdamai). Pengertian perdamaian juga diatur dalam Pasal 1851 BW yang men yebutkan: “ Perdamaian adalah  suatu  persetujuan  yang  berisi  bahwa  dengan  menyerahkan,  menjanjikan  atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis .”
Hukum acara menginginkan adanya perdamaian terlebih dahulu, perdamaian tersebut menurut  para  ahli  banyak  memiliki  manfaat  mempercepat  penyelesaian  perkara  yang diajukan di Pengadilan. Ketentuan dalam HIR dan RBg juga telah mengamanatkan bagi para pihak  yang  berperkara  di  pengadilan  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  damai, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR/Pasal 154 ayat (1) RBg yang menyebutkan: “ Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan  perantaraan  ketuanya,  akan  mencoba  memperdamaikan  mereka  itu ”.  Agar pelaksanaan  perdamaian  di  pengadilan  tersebut  dapat  diterapkan  secara  efektif  maka perdamaian tersebut diintegrasikan ke dalam sistem peradilan dan melahirkan Peraturan Mahkamah  Agung  (Perma)  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Dalam  prosedur mediasi  tersebut  diharapkan  adanya  perdamaian  para  pihak  yang  menghasilkan  suatu kesepakatan.  Kesepakatan  perdamaian  para  pihak  merupakan  perwujudan  keberhasilan proses mediasi di pengadilan yang dirumuskan secara tertulis dan memuat persetujuan atas kesepakatan  yang  dicapai.  Kesepakatan  perdamaian  para  pihak  tersebut  tidak  boleh bertentangan  dengan  hukum,  ketertiban  umum,  dan/atau  kesusilaan,  merugikan  pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan.
Dalam usaha melaksanakan  perdamaian kedua belah  pihak yang  berperkara harus sepakat  dan  menyetujui  dengan  sukarela  untuk  mengakhiri  sengketa  yang  sedang berlangsung, persetujuan tersebut haruslah dari kedua belah pihak dan tanpa adanya unsur keterpaksaan murni karena memang mereka menginginkan perdamaian. Dengan demikian perdamaian adalah suatu perjanjian damai antara dua belah pihak oleh karenanya unsur- unsur perdamaian sama dengan unsur-unsur perjanjian sebagimana tertuang dalam Pasal 1320 BW, yaitu:
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.
Selanjutnya dalam Pasal 1321 BW menyebutkan bahwa: “ Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan .” Artinya, kesepakatan sebagai kemauan bebas dalam membuat perjanjian harus bersih  dari  paksaan  ( dwang),  kekhilafan  (dwaling)  ataupun  penipuan  (bedrog).  Anak dibawah  umur,  orang  dibawah  pengawasan  ( curatele)  dianggap  tidak  cakap  menurut hukum sehingga harus dihindari dalam membuat perjanjian. Dimaksud hal tertentu sebagai syarat perjanjian adalah apa yang diperjanjikan para pihak haruslah suatu barang/hal yang jelas dan tertentu sehingga tidak multi tafsir, sedangkan yang dimaksud kausa/sebab yang halal adalah tujuan yang dikehendaki dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.
Atas kehendak para pihak kesepakatan perdamaian itu dapat dikuatkan dalam Akta Perdamaian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (4)  Perma  Nomor  1  Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menguraikan: “ Para Pihak melalui Mediator dapat  mengajukan  Kesepakatan  Perdamaian  kepada  Hakim  Pemeriksa  Perkara  agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. ” Hal ini juga dimuat dalam Pasal 130 ayat (2) HIR bahwa: “ Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa .” Berdasarkan ketentuan tersebut, Akta Perdamaian mempunyai kekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini juga sesuai dengan Pasal 1858 BW  yang  menyebutkan:  “ Di  antara  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  suatu  perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan  bahwa  salah  satu  pihak  dirugikan. ” Sebagaimana  suatu  putusan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  Akta  Perdamaian  mempunyai  kekuatan  eksekutorial ( executorial  kracht)  sebagaimana  halnya  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, hal ini sejalan dengan amar putusan Akta Perdamaian yang menghukum para pihak untuk mematuhi isi Akta Perdamaian yang mereka sepakati.
Dalam  ketentuan  hukum  acara  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  196  HIR  yang menyebutkan: “ Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan  baik,  maka  pihak  yang  dimenangkan  mengajukan  permintaan  kepada  ketua
pengadilan negeri tersebut pada Pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari ”.
Oleh karena perdamaian adalah suatu perjanjian damai antara dua belah pihak, maka apabila terdapat kelalaian ataupun ingkar janji dari salah satu pihak pembuat perjanjian, maka berlakulah istilah cidera janji/wanprestasi.
Wanprestasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun kriteria wanprestasi/ingkar janjinya seorang debitor, dapat berupa:
1. Tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan;
2. Memenuhi kewajiban tidak sebagaimana mestinya; atau
3. Terlambat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.
Putusan hakim adalah  suatu  pernyataan yang oleh hakim,  sebagai  pejabat  Negara yang diberi wewenang untuk itu, di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu  perkara  atau sengketa antara  para  pihak. Dalam  pembahasan mediasi di pengadilan ini, putusan hakim ada untuk menguatkan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati para pihak.
Meskipun  Akta  Perdamaian  telah  mengikat  secara  hukum  kedua  belah  pihak sebagaimana  halnya  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  pada praktiknya terdapat Akta Perdamaian yang tidak tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian tersebut. Hal tersebut membuat pihak yang merasa dirugikan atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian mengajukan gugatan wanpretasi ke pengadilan.
Dengan disamakannya kekuatan Akta Perdamaian sebagai putusan hakim yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  Akta  Perdamaian  tersebut  tidak  dapat  diajukan banding.  Sesuai  dengan  Pasal  130 ayat  (3)  HIR  disebutkan:  “ Terhadap  keputusan.  yang demikian  tidak  diizinkan  orang  minta  naik  banding .”  Hal  ini  berarti  terhadap  Akta Perdamaian  tersebut  tertutup  upaya  hukum  banding  dan  kasasi.  Ketentuan  tersebut ditegaskan  pula  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  975  K/Sip/1973  yang menyatakan,  berdasarkan  Pasal  154  RBg/130  HIR,  putusan  perdamaian  atau acte  van vergelijk,  merupakan  putusan  yang  tertinggi,  tidak  ada  upaya  banding  dan  kasasi terhadapnya.
Dalam  penelitian  ini  Penulis  mengkaji  Putusan  Pengadilan  Negeri  Negara  Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Nga. Perkara tersebut adalah gugatan wanpretasi yang diajukan dengan dasar gugatan pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat Konvensi (Penggugat Konvensi)  yang  tidak  memenuhi  Pasal  5  ayat  (2)  Akta  Perdamaian  Nomor
242/Pdt.G/2021/PN.Nga  tertanggal  17  Februari  2022,  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap, sehingga mohon agar Tergugat Konvensi (Penggugat Konvensi) dinyatakan telah  melakukan  wanprestasi  dan  dihukum  untuk  memenuhi  isi  kesepakatan  yang  telah dituangkan dalam Akta Perdamaian tersebut.
Adapun kasus posisi dalam perkara gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN  Nga yakni mengenai  tidak  dilaksanakannya  Akta  Perdamaian  Nomor  242/Pdt.G/2021/PN.Nga tertanggal 17 Februari 2022. Akta Perdamaian tersebut merupakan akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Para  Penggugat  (dahulu  sebagai  Tergugat  I  dan  Tergugat  II),  Tergugat  (dahulu  sebagai Penggugat)  dan  Turut  Tergugat  (dahulu  sebagai  Tergugat  III)  dan  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi Tergugat (dahulu sebagai Penggugat) tidak beritikad baik untuk melakukan prestasi sebagaimana disepakati dalam Akta Perdamaian. Bahwa oleh karena  tindakan  Tergugat  (dahulu  sebagai  Penggugat),  maka  Para  Penggugat  (dahulu sebagai  Tergugat  I  dan  Tergugat  II)  mengalami  kerugian,  sehingga  Para  Penggugat mengajukan gugatan wanpretasi ke Pengadilan Negeri Negara.
Gugatan  tersebut  akhirnya  diputus  dengan  amar  putusan  Dalam  Pokok  Perkara Majelis  Hakim  menyatakan  gugatan  tidak  dapat  diterima,  dengan  pertimbangan  hukum bahwa  Akta  Perdamaian  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  putusan pengadilan, dipersamakan dengan putusan akhir dan memiliki kekuatan eksekutorial, oleh karenanya apabila salah satu pihak menolak untuk melaksanakan isi Akta Perdamaian secara sukarela  (yang  dipersamakan  seperti  putusan  hakim  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap) maka dapat dimintakan pelaksanaan eksekusi, tidak ada ketentuan ganti rugi dan  yang  ada  hanyalah  permohonan  eksekusi,  sehingga  tidak  dapat  diajukan  gugatan kembali, hal ini sebagaimana dijelaskan juga dalam Putusan MA No. 975 K/Sip/1973 yang mengatakan, berdasarkan Pasal 154 RBg/130 HIR, putusan perdamaian merupakan putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Dengan demikian Majelis Hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  wanprestasi  oleh  Para  Penggugat  Konvensi  (Para Tergugat  Rekonvensi)  akibat  tidak  dipenuhinya  isi  Akta  Perdamaian  Nomor  : 242/Pdt.G/2021/PN  Nga  oleh  Tergugat  Konvensi  (Penggugat  Konvensi)  tidak  berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard).
Tidak dilaksanakannya isi Akta Perdamaian memang masuk ke kategori wanprestasi, karena tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya, namun penyelesaiannya berbeda dengan perjanjian biasa, dikarenakan sudah memiliki kekuatan hukum tetap itulah mengapa  Akta  Perdamaian  tidak  dapat  dijadikan  dasar  dari  gugatan  wanprestasi,  maka sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
Kekuatan eksekutorial atas  suatu Akta  Perdamaian yang demikian dapat bermakna memangkas proses peradilan yang panjang menjadi sederhana, memangkas waktu yang dibutuhkan untuk mengadili perkara menjadi cepat, dan mengurangi biaya yang secara riil harus  dikeluarkan,  bahkan  tenaga  yang  dikeluarkan  dalam  setiap  tahapan  proses penyelesaian perkara.
Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  dimana  amanat  undang-undang  adalah  bersifat  imperatif  artinya  institusi penegak  hukum  wajib  mewujudkan  itu  dengan  segala  konsekuensinya.  Oleh  karenanya Putusan  Nomor  161/Pdt.G/2022/PN  Nga  yang  merupakan  putusan  perkara  gugatan wanprestasi atas tidak dilaksanakannya isi Akta Perdamaian oleh salah satu pihak yang tidak melakukan  kewajibannya  dalam  pemenuhan  isi  Akta  Perdamaian  Nomor 242/Pdt.G/2021/PN  Nga  yang  sudah  dikuatkan  dengan  putusan  Pengadilan  dan  telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  dan  mengakhirkan  sengketa  para  pihak,  dimana  dalam putusannya Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard) sangat relevan dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Upaya Hukum atas Tidak Dilaksanakannya Akta Perdamaian oleh Salah Satu Pihak dalam Akta Perdamaian
1) Permohonan Eksekusi
Pelaksanaan  putusan  pengadilan  (eksekusi)  merupakan  bagian  terpenting  dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, karena muara akhir dari penyelesaian perkara adalah eksekusi. Pada prinsipnya eksekusi hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Putusan Hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap, jika putusan itu diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dilakukan upaya hukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang.
Menurut Yahya Harahap, eksekusi adalah pelaksanaan putusan secara paksa terhadap pihak  yang  kalah.  Sedangkan  pengertian  eksekusi  menurut  Soebekti  adalah  upaya  dari pihak  yang  dimenangkan  dalam  putusan  guna  mendapatkan  menjadi  haknya  dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan Hakim. Selanjutnya menurut Abdul Kadir Muhammad, eksekusi adalah pelaksaanaan secara resmi  suatu  putusan  pengadilan  dibawah  pimpinan  Ketua  Pengadilan.  Pada  prinsipnya eksekusi merupakan pemenuhan suatu prestasi yang dilaksanakan sebagaimana bunyi amar putusan hakim. Sedangkan putusan yang dapat dieksekusi hanyalah putusan yang amarnya bersifat condemnatoir atau penghukuman.
Putusan yang baik adalah putusan yang bisa dieksekusi, karena suatu putusan tidak ada artinya apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Putusan yang tidak dapat dieksekusi adalah putusan yang non-executable. Apabila pihak yang kalah mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka perkara perdata tersebut dianggap selesai tanpa  perlu  mendapat  bantuan  dari  pengadilan  dalam  pelaksanaan  eksekusi  atau  inilah yang disebut dengan eksekusi sukarela. Namun sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak  mau  menjalankan  putusan  tersebut  secara  sukarela,  sehingga  diperlukan  bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa, dengan cara pihak yang dimenangkan  dalam  putusan  dapat  mengajukan  permohonan  pelaksanaan  eksekusi kepada ketua pengadilan ( execution by force).
Pada  asasnya  dalam  eksekusi  putusan  adalah  putusan  yang  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  ( Inkracht  van  Gewijsde).  Tetapi  ada  berapa  pengecualian  undang0undang memperbolehkan  pelaksanaan  eksekusi  putusan  dapat  dilaksanakan  walaupun  putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni sebagai berikut: (1) pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uit Voerbar bij Voorad), (2) pelaksanaan putusan provisi, (3) Akta Perdamaian, (5) eksekusi terhadap gross akte, dan (5) eksekusi atas hak tanggungan dan jaminan fiducia. Sifat Akta Perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai  kekuatan  eksekusi  ( excutorial  kracht)  seperti  putusan  yang  memperoleh kekuatan hukum tetap ( Inkracht van Gewijsde), apabila salah satu dari pihak mengingkari dalam isi akta perdamaian tersebut maka pihak yang lain dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan.
Eksekusi  merupakan  perwujudan  dari  kewajiban  pihak  yang  dimohonkan  eksekusi untuk memenuhi kewajiban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Namun dalam praktik di lapangan sering terjadi hambatan karena adanya upaya perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi misal karena adanya gugatan perlawanan, kemudian adanya upaya hukum verzet,  ketidakhadiran  waktu  aanmaning  (teguran),  objek  yang  disita  sudah berpindah tangan atau bahkan sudah musnah, adanya gugatan baru terhadap objek, biaya eksekusi yang belum dibayar, dan adanya penyitaan lain seperti objek yang akan dieksekusi disita dalam perkara pidana.
Dengan  demikian  menurut  hemat  Penulis  salah  satu  upaya  hukum  yang  telah disediakan  oleh  undang-undang  atas  tidak  dilaksanakannya  Akta  Perdamaian  adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

## 2) Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian
Akta Perdamaian dibuat oleh Hakim bertitik tolak dari hasil kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak yang berperkara. Kesepakatan damai haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  BW  tentang  syarat  subjektif  dan  syarat  objektif perjanjian dan juga Pasal 1337 BW yang melarang suatu kesepakatan mengandung klausul yang  tidak  diperbolehkan,  yaitu  suatu  kesepakatan  tidak  boleh  melanggar  atau bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila dikaitkan dengan Akta Perdamaian, maka sebagaimana diatur dan dijelaskan di dalam Pasal 27 ayat (2)  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  bahwa  suatu kesepakatan  perdamaian  dilarang  membuat  ketentuan  atau  klausul  yang  bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.
Pada prinsipnya, Akta Perdamaian yang dibuat secara sah akan mempunyai kekuatan hukum  yang  mengikat  dan  memiliki  kekuatan  yang  sama  kuatnya  dengan  putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap  dan  tidak ada upaya banding atas  itu. Berdasarkan  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  454  K/Pdt/1991 yang merumuskan  bahwa  norma  di  dalam  Akta  Perdamaian  dapat  dibatalkan  jika  isinya bertentangan  dengan  undang-undang.  Dalam  kasus  tersebut,  klausul  dalam  Akta Perdamaian  terbukti  bahwa  isinya  melanggar  ketentuan  perceraian  sebagaimana  telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Bertolak  dari  yurisprudensi  tersebut diatas, maka para pihak dalam perjanjian haruslah cermat dan hati-hati dalam menyusun dan  merumuskan  klausul-klausul  dalam  kesepakatan  perdamaian,  karena  apabila Kesepakatan Perdamaian yang kemudian dikuatkan menjadi Akta Perdamaian yang telah dibuat ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (2)  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  maka  Akta Perdamaian tersebut akan menjadi tidak sah dan batal demi hukum.
Akta perdamaian yang dinyatakan batal demi hukum membawa akibat hukum yaitu keadaan terhadap para pihak dikembalikan menjadi seperti semula. Keadaan tersebut dapat dimaknai sebagai keadaan dimana para pihak dianggap tidak pernah mengadakan suatu perikatan  atau  perjanjian  diantara  mereka.  Pembatalan  Akta  Perdamaian  hanya  dapat dilakukan dengan prosedur pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri dengan disertai surat  gugatan  oleh  pihak  yang  akan  mengajukan  gugatan  pembatalan.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  1858  BW,  ditentukan  bahwa:  “ Diantara  pihak-pihak  yang  bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir.
Perdamaian  itu  tidak  dapat  dibantah  dengan  alasan  bahwa  terjadi  kekeliruan  mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan ”. Namun di dal am Pasal 1859 BW  diatur  bahwa:  “ Perdamaian  dapat  dibatalkan  bila  telah  terjadi  suatu  kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan ”.
Pasal  1860 BW  dengan  tegas  telah  menentukan  bahwa:  “ Pembatalan  suatu perdamaian  dapat  diminta,  jika  perdamaian  itu  diadakan  karena  kekeliruan  mengenai duduknya  perkara  tentang  suatu  alas  hak  yang  batal,  kecuali  bila  para  pihak  telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas ”. Selanjutnya di dalam Pasal 1861 BW ditentukan bahwa: “ Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat- surat yang kemudian dinyatakan palsu, batal sama sekali ”.
Dengan  demikian  menurut  hemat  Penulis,  bagi  pihak  yang  merasa  ada  unsur kekeliruan,  penipuan,  atau  paksaan  dalam  Akta  Perdamaian  yang  telah  disepakati  dan dikuatkan  dengan  putusan  Hakim  tersebut,  maka  pihak  yang  bersangkutan  dapat memintakan pembatalan Akta Perdamaian ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan apabila Akta  Perdamaian  yang  telah  dibuat  bertentangan  dengan  hukum,  ketertiban  umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.

## SIMPULAN
Akta Perdamaian yang sudah dikuatkan dengan  putusan pengadilan tidak dapat dijadikan  dasar  gugatan  wanprestasi  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  atas  tidak dilakasanakannya  isi  Akta  Perdamaian  tersebut,  sehingga  terhadap  gugatan  yang sedemikian  itu  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Hal  ini  untuk  tetap  menjaga ditegakkannya aturan undang-undang yang berhubungan dengan hukum materil dan hukum  formil.  Serta  menjamin  bahwa  perdamaian  yang  sudah  diputus  pengadilan dengan putusan perdamaian juga memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim tingkat akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 RBg dan Pasal 1858 BW. Selain itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk menghindari timbulnya dua putusan hakim yang saling bertolak belakang, sesuai dengan asas putusan hanya dapat dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Hal tersebut juga sangat relevan dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bentuk perlindungan hukum atas tidak dilaksanakannya isi Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian bukanlah dengan mengajukan gugatan wanprestasi melainkan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri karena pada Akta Perdamaian telah melekat titel eksekutorial. Sedangkan bagi pihak yang
merasa ada unsur kekeliruan, penipuan, atau paksaan atas Akta Perdamaian maka pihak tersebut dapat memintakan pembatalan Akta Perdamaian ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan  apabila  Akta  Perdamaian  yang  telah  dibuat  bertentangan  dengan  hukum, ketertiban  umum,  dan/atau  kesusilaan,  merugikan  pihak  ketiga,  dan  tidak  dapat dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)
Harahap, M.Y. (1986). Segi-segi Hukum Perjanjian, cetakan II. Bandung: Alumni Harahap,  M.Y.  (2009). Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata,  Jakarta: Sinar Grafika
Harahap, M.Y. (2017). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika
Hartiati, R., Syafrida. (1989) Hambatan dalam Eksekusi Perkara Perdata. Jurnal Hukum ADIL Vol.12 No. 1: 91, yang mengutip dari Subekti. Hukum Acara Perdata. Bandung: Bina Cipta
Hartini, S., Widihastuti, S., & Nurhayati, I. (2017). Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman. Jurnal Civics, Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017: 128-129
Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
KBBI  Online.  (2012-2013).  Perdamaian.  Available  from  https://kbbi.web.id/perdamaian.
Diakses pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, melalui browser Safari Kusumasari, D. (2011). Pembatalan Akta Perdamaian. Available from https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembatalan-akta-perdamaian- lt4cf3b85dea15a. Diakses pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, melalui browser Safari
Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberti Yogyakarta Muhammad, A.K., (2008), Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Putra, R.K., Djais, M., & Marjo. (2016). Gugatan Wanpretasi atas Putusan Akta Perdamaian di  Pengadilan  Negeri  Semarang  Putusan  Nomor  436/Pdt.G/2014/PN  Smg. Diponegoro Law Jurnal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016: 1-21
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  975  K/Sip/1973  Putusan  Perkara  Perdata  Gugatan Nomor: 161/Pdt.G/2022/PN Nga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Pdt/1991
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)
Tarigan,  I.I.,  (2016).  Analisis  Hukum  Terhadap  Pembatalan  Akta  Perdamaian  Secara Sepihak  (studi  kasus  Putusan  Perkara  Perdata  Nomor:  605/Pdt.G/2013/PN.Mdn). Jurnal  Online.  Available  from  https://media.neliti.com/media/publications/164915- ID-analisis-hukum-terhadap-pembatalan-akta.pdf,  hal.  16-17,  diakses  pada  hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, melalui browser Safari.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman
Wibisana,  Y.,  (2018). Gugatan  Wanprestasi  terhadap  Putusan  Perdamaian  yang  Belum Dilaksanakan. Universitas Islam Indonesia