## SUBSTANSI HUKUM MATERIL PERKAWINAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
Muhammad Jamal Jamil *

## Abstrak
Material marriage law in the Religious Courts are substances  in  the  implementation  of  Islamic  law  itself, because it is not possible in a decision that produced by the  Religious  Courts  without  referring  to  a  law  enacted by  a  State.  The  presence  of  material  law  marriage  will bring  a  fresh  spirit  to  implement  the  Religious  Courts authority  itself.It  has  also  been  discovered,  there  are three  specificity  of  religious  courts.  first;  as  a  judicial body  for  those  who  Moslem,  except  for  the  economic case  Shari'ah.  second;  as  judicial  implement  Shariah  law coupled  with  the  laws  of  the  State,  the  decisions  of judges,  common  law  doctrines  and  others  throughout the  match  or  not  conflict  with  Shariah  law.  third;  as  a judicial body only enforce the laws that are (in the field) civil law Kata  Kunci  :  Hukum  Materil,Perkawinan,Peradilan Agama A. Pendahuluan
agi  umat  Islam  peradilan  agama  merupakan  bagian  dari implikasi  pelaksanaan  syari'at  Islam.  Dapat  disadari,  bahwa peradilan  agama  sudah  ada  dan  tumbuh  bersama  dengan pertumbuhan  agama  Islam  di  setiap  daerah  yang  didatanginya,  potensi  itu termasuk di Indonesia.  Materil hukum perkawinan dalam Peradilan Agama merupakan  subtansi  dalam  pelaksanaan  hukum  Islam  itu  sendiri,karena tidaklah  mungkin  dalam  sebuah  putusan  yang  dihasilkan  oleh  Badan Peradilan  Agama  tanpa  merujuk  pada  Undang-Undang  yang  diberlakukan oleh sebuah Negara. Kehadiran Hukum materil perkawinan akan membawa
*Dosen  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Alauddin  Makassar  dalam  bidang  Peradilan Agama.
B
ruh  yang  segar  dalam  mengimplementasikan  kewenangan  Peradilan  Agama itu  sendiri.  Permasalahan  yang  akan  diketengahkan  dalam  tulisan  di  bawah ini  akan  dibagi  menjadi  dua  term  :Pertama;  secaraumum,  maksudnya mengenai  hukummateril  di  lingkungan  Badan  Peradilan  pada  umumnya. Kedua  ;  Catatan  mengenai  substansi  dan  urgensinya    hukum  materil Peradilan Agama di lingkungan PA.

## B. Pembahasan
Sebutan  hukum  materil (Materiele  recht,  atau  substantive  law) bukan sebutan  normative  tetapi  sebutan  ilmiah  (Keilmuan).  Karena  itu  tidak ada  suatu  undang-undang  yang  menambahkan  kata  “materil”  untuk membedakan  dengan  undang-undang  yang  bukan  undang-undang materil  atau  bukan  hukum  materil,  melainkan  cukup  disebut  undang- undang  UU  tentang  Agraria,  UU  tentang  Hukum  lingkungan,  dan  lain- lain  atau  cukup  disebut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1
Secara  keilmuan,  sebutan  hukum  materil  sebagai  cara membedakan dengan hukum formal ( fotmeel recht, law of procedure/procedural  law ).  Dalam  bahasa  Indonesia  secara  baku  –  baik sebutan  ilmiah  maupun  normative  –  hukum  formal  disebut hukum acara.
Perlu  juga  kehati-hatian  agar  tidak  rancu  dengan  sebutan Undang-undang  dalam  arti  materil ( Wen  in  materiele  zijn) .Undang- undang dalam arti materil adalah semua keputusan yang memuat aturan tingkah  laku  yang  mengikat  (secara)  umum.  Segala  jenis  peraturan perundang-undangan  seperti  diatur  UU  No.  10  tahun  2004  ditambah Peraturan  Menteri,  Peraturan  Gubernur,  Peraturan  Bupari,  Peraturan Walikota,  Peraturan  Kepala  Desa  (Kalau  ada)  adalah  undang-undang dalam  arti  materil.  Ada  pula  undang-undang  dalam  arti  formal  ( wen  in formele zijn) yaitu suatu undang-undang (berbentuk undang-undang) tetapi tidak mengikat (secara)  umum.Dinamakan undang-undang  semata-mata kerana  ditentukan  UUD,  atau  ditentukan  undang-undang.Misalnya,  UU APBN  adalah  undang-undang  formal  karena  perintah  UUD.  Undang- undang  tentan  pembentukan  Provinsi,  pembentukan  kabupaten  atau kota,  adalah  undang-undang  karena  ditentukan  undang-undang  harus dibentuk  dengan  undang-undang.  Hal  yang  sama  untuk  UU  tentang pembentukan  pengadilan  tingkat  banding  (UU  tentang  pembentukan provinsi  banten,  UU  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Simelungun).
1 Selaraskan  dengan  BPHN .  Seminar  tentang  Pelembagaan  Hukum  Materil  Peradilan  memuat Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2011.
Ada  pula  yang  berpendapat,  undang-undang  tentang  suatu  perjanjian internasional  adalah  undang-undang  formal,  karena  undang-undang tersebut  tidak  serta  merta  mengikat  umum.Agar  mengikat  umum diperlukan  undang-undang  atau  peraturan  perundang-undangan pelaksanaan  ( implementing  law  atau  implementing  regulation). Ada  pula  yang berpendapat,  Undang-undang  perjanjian  internasional  adalah  undang- undang  dalam  arti  materil  karena  serta  mengikat  (secara)  umum. 2 Menurut  pendapat  umum  lazimnya,  UU  perjanjian  internasional  ada yang  bersifat  meteril  (undang-undang  materil)  dan  undang-undang formal, tergantung pada subyek yang diikat. Kalau materi muatan (akan) mengikat  umum  (rakyat  atau  warga  Negara)  adalah  undang-undang materil.  Kalau  hanya  mengikat  warga  (sebagai  organisasi)  atau  hanya pemerintah,  adalah  undang-undang  formal.Namun,  perlu  dicatat  – seperti  sebutan  hukum  materil  dan  hukum  formal  –  sebutan  undang- undang  materil  atau  undang-undang  formal  adalah  sebutan  keilmuan bukan sebutan normative.
Kembali  pada  pengertian.Apakah  yang  dimaksud  dengan  hukum materil dan hukum formal?
Hukum  materil  adalah  kumpulan  asas  dan  kaidah  yang mendiskripsikan  (melukisan)  hak-hak  dan  atau  kewajiban-kewajiban, perintah-perintah  dan  atau  larangan-larangan,  atau  petunjuk-petunjuk yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang dibenarkan atau dibenarkan dilakukan, atau tata cara yang harus ditempuh  untuk mendapatkan atau mewujudkan sesuatu. 3
Hukum  formal  atau  hukum  acara  adalah  kumpulan  asas  dan kaidah  mengenai  tata  cara  menegakkan  “menegakkan”  atau “mempertahankan” ( enforcement, handhaving), tertera makna sebagai reaksi atas pelanggran atau dugaan pelanggaran atau ketidak taatan atau dugaan ketidak taatan terhadap (atas) hukum materil. 4 Berdasarkan kepentingan di  atas,  hukum  acara  dapat  dipandang  sebagai  derivasi  atau  turunan hukuman  materil.  Tanpa  hukum  materik  tidak  diperlukan  hukum  acara (hukum  formal)  adalah  alat  (instrument)  untuk  menegakkan  atau mempertahankan  hukum  materil.Meskipun  sebagai derivaat atau instrument, hukum  acara  hukum  formal  sangat  penting.Tanpa  hukum acara  (hukum  formal)  hukum  materil  tidak  dapat  ditegakkan  atau
2 Hardjito Notopuro , Kedudukan dan makna sebuah Hukum (Jakarta: Pustaka Hukum, 1984), h. 75.
3 Bagir Manan, Akselarasi Hukum di Indonesia ( Jakarta: Cendana Press: 1999), h. 46.
4 Satjipto Rahardjo, Hukum di Belahan Dunia (Jakarta: Kompas: 2009), h. 24.
dipertahankan.Pentingnya  hukum  secara  (hukum  formal)  dapat  pula dikaitkan  dengan  asas  Negara  hukum.Hukum  acara  (hukum)  formal merupakan  salah  satu  cara  mewujudkan  Negara  hukum.  Di  satu  sisi, hukum acara (hukum formal) mengatur tata cara pejabat penegak hukum menjalankan  wewenang  (termasuk  batas-batas  wewenang)  agar  tidak sewenang-wenang.  Disisi  lain,  hukum  acara  mengatur  tata  cara memperlakukan  dan  tata  cara  pencarian  peradilan  mempertahankkan atau memperoleh haknya.
Dengan  demikian,  hukum  formal  atau  hukum  acara  dapat  juga disebut kumpulan asas dan kaidah mengenai tata cara melakukan reaksi atas pelanggaran atau dugaan pelanggaran atau ketidaktaatan atau dugaan ketidaktaatan  terhadap  hukum  materil.  Siapa  dapat  melakukan  reaksi ?sejak  ada  organisasi  Negara,  lebih-lebih  berdasarkan  Negara  hukum, wewenang  menegakkan  atau  mempertahankan  sebagai  reaksi  atas pelanggaran  atau  mempertahankan  sebagai  reaksi  atas  pelanggaran  atau dugaan  pelanggaran,  ketidak  taatan  atau  dugaan  ketidaktaatan  adalah tanggung  jawab  Negara  atau  pemerintah.  Inisiatif  reaksi  dapat  semata- mata  datang  dari Negara atau  pemerintah (pidana umum) atau bermula dari  pencari  keadilan  (delik  aduan  atau  gugatan  keperdataan).Untuk memperkuat  Negara  atau  pemerintah  yang  menegakkan  atau mempertahankan hukum, maka dilarang orang perorang atau kelompok menegakkan  atau  mempertahankan  hukum  sendiri  seperti  yang  terjadi sebelum ada Negara. Menegakkan atau mempertahankan hukum sendiri lazim disebut mengadili sendiri ( eigenrichting ). 5 Larangan menegakkan hokum sendiri juga berlaku sekalipun sudah diperjanjikan (seperti parate eksekusi).  Kemudahan  parate  eksekusi,karena  tidak  perlu  melalui  suatu gugatan, melainkan langsung meminta eksekusi.
Dalam  perkembangannya  tidak  selamanya  penegakan  atau mempertahankan hokum dapat dilakukan Negara atau pemerintah.Berbagai  upaya  penegakan  hokum  dapat  dilakukan  oleh masyarakat  sendiri  bahkan  dianjurkan.  Apakah  berarti  kembali  pada keadaan  alamiah  ( state  of  nature )  sebelum  ada  Negara?.Sama  sekali  tidak. Pada  masa  keadaan  alamiah,tidak  ada  tata  cara  menegakkan  atau mempertahankan hukum. Setiap orang atau kelompok dapat mengambil tindakan  sesuai  kemauan,kekuatan  dan  kemampuaannya.  Hobbes
5 Noah  Webster,  New  Twentieth  Century  Dictionary  of  Law,  Edisi  II,  (  USA:  Williams Collins Publisher Luc, 1987), h. 190.
menyebut survival  of  the  fittest . 6 Tidak  demikian  penegakan  atau mempertahankan  hukum  oleh  perorangan  atau  kelompok  di  zaman sekarang.  Mereka  terikat  pada  tatacara  yang  diatur  Negara  atau pemerintah  seperti  arbitrase,mediasi,konsiliasi  dan  lain-lain.  Dorongan menegakkan atau mempertahan hukum oleh perorangan atau kelompok masyarakat dikembangkan dalam upaya mencari jalan yang lebih efesien (murah dancepat) dan  menurupenyelesaian yang disebut win-win solution. Tulisan  ini  sengaja  mengaitkan  mediasi,  arbitrase  sebagai  bagian  dari upaya  menegakkan  atau  mempertahankan  hukum,  tidaka  seperti  biasa sebagai  cara  menyelesaikan  sengketa. Pertama; khusus  mediasi  tidak hanya berlaku untuk sengketa
keperdataan, tetapi juga pidana (restorative justice) . Arbiotrase adalah penyelesaian  atas  dasar  hukum  yang  dipandang  saling  menguntungkan anatar kedua belah pihak. Kedua ;menghindari pelanggaran atau sengketa hukum melalui pranata mediasi atau arbitrase pada dasarnya merupakan suatu bentuk penegakan hukum.

## 1. Aneka Ragam Sumber Hukum Materil
Sumber  hukum  materil  serupa  dengan  sumber  hukum  formal, karena  itu  dalam  pengajaran,  hanya  disebut  sumber  hukum  yang  dapat dibedakan menjadi:
(1) Hukum tertulis
(2) Hukum tidak tertulis
(3) Kebiasaan-kebiasaan yang bukan hukum
(4) Kaidah etik
(5) Ajaran-ajaran hukum
(6) Perjanjian
(1) Hukum tertulis
Hukum  tertulis  dapat  dibedakan  antara  peraturan  perundang- undangan  dan  bukan  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan perundang-undangan meliputi semua peraturan perundang-undangan yang  disebut  dalam  UU  No.  10  Tahun  2004  ditambah  peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, dan Peraturan Kepala Desa.
Hukum tertulis yang bukan peraturan perundang-undangan meliputi keputusan  konkrit  –  individual  ( beschikkingen ),    Peraturan  (aturan)
6 Hobbes Figo, The Stucture of Law in TheWorld ( Nedherland: Lecture Progress: 2001), h.
89.
kebijakan (beleidsregels ),  perencanaan  ( plannen ),  dan  lain-lain  (di Belanda disebut “besluit van algemene strekking”)
(2) Hukum tidak tertulis
Hukum  tidak  tertulis  meliputi  hukum  adat,  hukum  kebiasaan  yang bukan hukum adat, hukum yurisprudensi (putusan hakim), kebiasaan kenegaraan
ketatanegaraan, dan hukum-hukum agama yang belum
ditaransformasikan ke dalam hukum tertulis.
(3) Kebiasaan-kebiasaan  yang  bukan  hukum,  seperti  tatakrama,  adat- istiadat, tradisi, pepatan petitih, petunjuk-petunjuk moral.
(4) Kaidah etik Kaidah  etik  adalah  kaidah  disiplin  dikalangan  profesi  yang  lazim disebut kode etik atau professional ethic
(5) Ajaran-ajaran hukum Ajaran-ajaran  (diktrin)  hukum  adalah  teori,  konsep,  dan  pendapat ahli hukum yang diterima sebagai rujukan dalam praktek hukum.
(6) Perjanjian  keperdataan  atau  perikatan  keperdataan,  perjanjian keperdataan  yaitu  kata  sepakat  antara  dua  atau  lebih  subyek  hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi. Perjaian yang dibuat sesuai dengan syarat-syarat khusus yang diatur Pasal 1320 BW, dan  syarat-syarat  khusus  yang  diatur  suatu  undang-undang mempunyai  kekuatan  undang-undang  bagi  pihak-pihak  pembuat perjanjian.  Bahkan  dalam  keadaan  tertentu,  perjanjian,  mengikat pihak ketiga seperti suami dan istri, ahli waris dan lain-lain. Perjanjian keperdataan  dapat  dibuat  secara  otentik  yang  disebut  akte  otentik ( authentickacte) atau  di  bawah  tangan  ( onderhandsacte) .  Akte  otentik mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna,  kecuali  dapat dibuktikan  hal-hal  yang  membatalkan  atau  dapat  membatalkan, seperti ternyata tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat Pasal 1320 BW, atau dibuat oleh orang atau pejabat yang tidak berwenang, atau isinya bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau alasan-alasan hukum lainnya. Akte di bawah tangan, seperti yang diakui para pihak atau penandatangan mempunyai kekuatan sebagai akta otentik, tetapi kalau  tidak  diakui  salah  satu  pihak  atau  penanda  tangan  tidak mempunyai  kekuatan  pembuktian,  kecuali  dibuktikan  penolakan  itu suatu kebohongan (kebohongan harus dibuktikan).
Dilakukan  sesuai  dengan  syarat  undang-undang  juga  mempunyai kekuatan undang-undang, seperti perikatan perkawinan. Dalam Islam –  kalaupun  perkawinan  digolongkan  sebagai  perjanjian  –  bukanlah antara calon suami dan calon istri, melainkan antara calon suami dan
wali  cali  calon  isri.  Calon  istri  terkait  karena  “Setuju”  atas  tindakan walinya  yaitu  bersedia  dinikahkan  dengan  calon  suami.  Karena  itu, tidak tepat kalau perikatanperkawinan disebut disebut perikatan perjanjian sekalipun disebut perjanjian suci. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan istri dalam perkawinan tidak timbul karena diatur dalam perikatan nikah, melainkan semata- mata akibat akad nikah.
2. Hukum Materil yang ditegakkan atau dipertahankan peradilan agama.
Pengadilan  adalah  salah  satu  pranata  (instrumen)  Negara  yang menegakkan dan mempertahankan hukum antara lain pengadilan agama atau peradilan agama. Selain badan peradilan atau pengadilan, penegakan atau  mempertahankan  hukum  dilakukan  oleh  aparatur-aparatur  lain,  di kepolisian ada UU No. 28 Tahun 1997 , kejaksaan ada UU No.5 Tahun 1991 , Advokat ada UU No. 18 Tahun 2003, keimigrasian ada UU No. 6 Tahun 2011, bea cukai ada UU No 10 Tahun 2012, ada juga penegakan hukum  secara  administrative  (misalnya  pencabutan  izin  bangunan, pencabutan izin perdagangan,  tindakan penertiban, dan lain  sebagainya. Penegakan  hukum  juga  dijalankan  oleh  berbagai  lembaga  sosial  yang diakui atau dikuatkan oleh hukum seperti arbitrase, mediasi.
Semua pranata penegakan (penegak) hukum yang disebut di atas, adalah penegakan  (penegak)  hukum  (yang  bersifat)  represit. Tidak  kalah penting adalah penegakan (penegak) hukum (secara) preventif Penegakan hukum secara preventif dilakukan melalui (oleh):
Pertama ; ketaatan terhadap hukum. Ketaatan pada hukum merupakan senjata  sosial  yang  sangat  ampuh  sebagai  sarana  penegakan  hukum. Secara  tradisional,  paling  tidak  ada  dua  cara  mendorong  (menekan) ketaatan pada hukum.
(1) Memuat  syarat-syarat  dengan  berbagai  rincian  atau complicated yang akan memudahkan menunjukkan, atau menemukan, atau membuktikan  telah  terjadi  pelanggaran.  Syarat-syarat  yang bermacam-macam  itu  diharapkan  mendorongkehati-hatian  dan ketaatan pada hukum.
(2) Meninggikan  ancaman  atau  pengenaan  hukuman  (pidana  atau administrasi).
Dalam  kenyataan  dimensi  sosiologis,  instrument-instrument di  atas  tidak  dengan  sendirinya  mendorong  ketaatan  pada  hukum. Syarat-syarat  yang  berat  atau complicated dapat  menyebabkan  hukum tidak  efisien  dan  efektif  serta  justru  mendorong  berbagai
penyelundupan hukum atau menyemarakkan cara-carayang tidaksehatseperti  sistem  perantara,  percaloan,  menggunakan  orang dalam  dan  lain  sebagainya.  Demikian  pula  pranata  meninggikan ancaman atau pengenaan hukuman, ternyata sama sekali tidak efektif sebagai upaya mendorong ketaatan pada hukum.
Instrument lain, untuk mendorong ketaatan pada hukum adalah:
(1) Hukum dirumuskan (digambarkan) secara sederhana dan mudah dimengerti  yang  akan  memudahkan  individu  atau  masyarakat melaksanakan dan menaati.
(2) Hukuk  sebagai  sarana  kemudahan  (fasilitas)  atau  pemberi manfaat.  Hukum  harus  berorientasi  pada  memberi  kemudahan dan  manfaat,  bukan  menjadi  sumber  kesulitan  atau  beban  yang berlebihan. Kedua; mengefektifkan pengawasan Pengawasan yang efektif akan mendorong ketaatan pada hukum. Tetapi pengawasan  yang  baik  bukan  terutama  menemukan  kesalahan,  tetapi pembinaan,
Ketiga; faktor sosial-budaya dan keyakinan umum.
Selama  ini,  pembicaraan  mengenai  hubungan  hukum  dengan masyarakat  terbatas  pada  tuntutan  agar  hukum  atau  penegakan  hukum mencerminkan
kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.Dalam  keadaan  demikian,  justru  masyarakat  yang  harus menyesuaikan diri dengan hukum.Kesadaran masyarakat untuk berubah sesuai  dengan  ketentuan  hukum  baru  sangat  penting  mendorong ketaatan pada hukum.
Kembali  pada  hukum  materil  yang  diterakan  atau  ditegakkan pengadilan (peradilan) agama. Berdasarkan , hukum materil UU Nomor 50  Tahun  2009  yang  diterapkan  atau  ditegakkan  pengadilan  agama meliputi hukum perkawinan, hukum waris, hukum wasiat, hukum hibah,  hukum  wakaf,  hukum  zakat,  hukum  infaq,  hukum sadakoh, hukum ekonomi syari’ah.
Dari  bermacam-macam  hukum,  yang  disebutkan  di  atas,  hanya hukum  materil  ekonomi  yang  dengan  tegas  menyebut  hukum  ekonomi syari’ah. Bagaimana dengan hukum materil yang lain.
Secara  historis  peradilan  agama  adalah  peradilan  untuk menegakkan  hukum  syari’ah  bagi  orang-orang  yang  beragama    islam dalam  batas-batas  yang  ditentukan  undang-undang.  Namun  sejak peradilan agama mendapat wewenang memeriksa dan mengadili hukum ekonomi syari’ah, peradilan agama tidak hanya memeriksa danmengadili subjek  yang  beragama  islam.  Untuk  perkara  hukum  ekonomi  syari’ah,
pihak-pihak  dapat  terdiri  dari  subyek  atau  subyek-subyek  yang  tidak beragama  islam,  sepanjang  pihak  atau  pihak-pihak  tersebut  secara sukarela  (atas  kemauan  sendiri)  memilih  menggunakan  pranata-pranata yang  menerapkan  hukum  ekonomi  syari’ah  (seperti  perbankan  syari’ah, arbitrase  syari’ah).  Tetapi  perlu  ditegaskan  kemungkinan  subyek  yang tidak beragama islam diperiksa dan diadili oleh peradilan agama,  hanya menyangkut  hubungan  dan  perbuatan  hukum  ekonomi  syari’ah. Wewenang lain, hanya berlaku untuk subyek yang beragama islam.
Perlu  diperhatikan,  selain  hukum  syari’ah,  peradilan  agama  juga menegakkan  peraturan  perundang-undangan  seperti  UU  No  1  Tahun 1974,  PP  No  9  Tahun  1975,  yurisprudensi  dan  pedoman-pedoman seperti  Kompilasi  Hukum  Islam  (instruksi  Presiden  RI  No.  1  Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991).
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  ada  dua  (sumber)  hukum materil peradilan agama yaitu hukum syari’ah dan hukum Negara. 7
3. Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama
a. Regim Hukum Materil Perkawinan Menurut  BW,  hukum  perkawinan  termasuk  kedalam  hukum keperdataan.  Sebetulnya,  hukum  perkawinan  tidak  semata-mata  hukum keperdataan. Keharusan mencatatkan perkawinan di kantor catatan sivil ( burjelijkestand ) sebagai satuan jabatan administrasi Negara, menunjukkan perkawinan  diatur  juga  (masuk  ke  dalam)  hukum  administrasi  Negara. Sekarang  bagi  yang  melangsungkan  perkawinan  menurut  agama  islam tidak  hanya  dicatat  oleh  pejabat  administrasi  Negara  (Pegawai  Kantor Urusan  Agama).  Selain  hukum-hukum  administrasi  Negara,  hukum perkawinan  mengandung  pula  regim  hukum  pidana,  misalnya  seperti dimuat UU No. 1 Tahun 1974, pasal 61, PP No.7 Tahun 1975, pasal 45. Dengan demikian hukum perkawinan sekaligus sebagai regim hukum keperdataan, hukum administrasi Negara, dan hukum pidana .
b. Aneka Ragam Hukum Materil Perkawinan
Berdasarkan  Penjelasan  Pasal  49  UU  No.  7  Th  1989,  ada  22 bidang hukum materil perkawinan yang menjadi wewenang ( kompetensi ) peradilan agama yaitu :
7 Hukum  Syariah,  adalah  tuntunan  jalan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Nash,baik  al-quran maupun  sunnah  yang  dibebankan  oleh  mukallaf  dan  sudah  memenuhi  syarat-syarat  (  Hasbi Assiddiqie, Islam  Ajaran  Lurus ,  Jakarta:    Bulan  Bintang,  1997),  h.  125.,  Hukum  Negara,  aturan- aturan,  kebiasaan-kebiasaan  yang  dibuat  oleh  sekelompok  otoritas  yang  disahkan  kekuasaan tertinggi  Negara  dan  mendapatkan  respon  dari  masyarakat,  sehingga  disetujui  secara  massif, mendapat stempel Negara ( Muh. Tahir Azhari, Negara Hukum, Jakarta. Prenadi Media, 2004),h. 37.
(1) Izin beristeri lebih dari satu orang ;
(2) Izin perkawinan bagi yang belum melampaui umur 21 tahun, karena ada perbedaan pendapat antara wali, atau keluarga;
(3) Dispensasi perkawinan ;
(4) Pencegahan perkawinan ;
(5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah ;
(6) Pembatalan perkawinan ;
(7) Gugatan kelalaian perkawinan kewajiban suami atau istri ;
(8) Perceraian karena talak ;
(9) Gugatan perceraian ;
(10) Penyelesaian harta bersama;
(11) Penguasaan anak;
(12) Ibu sebagai pemikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak;
(13) Kewajiban  memberikan  nafkah  atau  melaksanakan  kewajiban kepada bekas istri;
(14) Keabsahan anak;
(15) Pencabutan kuasa orang tua;
(16) pencabutan kuasa wali;
(17) penunjukan wali oleh pengadilan;
(18) penujukan wali, karena orang tua tidak menunjuk wali;
(19) ganti rugi terhadap wali;
(20) asal usul anak;
(21) permohonan memberi keterangan untuk perkawinan campuran;
(22) kedudukan perkawinan sebelum UU No. 1 Th 1974
Setelah  adanya  revisi  pada  hukum  materil  UU  Nomor  50  Tahun
2009  yang  diterapkan  atau  ditegakkan  pengadilan  agama  yang  meliputi hukum perkawinan, hukum waris, hukum wasiat, hukum hibah, hukum wakaf,  hukum  zakat,  hukum  infaq,  hukum  sadakoh,  ditambahkan hukum ekonomi syari’ah.
Syarat  –  syarat  diatas  di  tambah  yang  semata  –  mata  ada  dalam tubuh  undang-undang  seperti  syarat  –  syarat  perkawinan,  atau  syarat  – syarat  menurut  hukum  syari’ah  lainnya.  Daftar  kompetensi  didalam batang  tubuh  atau  rincian  (tambahan)  oleh  penjelasan  –  sepanjang  bagi yang beragama islam memuat dua macam hukum materil :
(1) Hukum  materil  yang  bersumber  atau  semata-mata  berdasarkan hukum syari’ah (seperti syarat sah perkawinan).
(2) Hukum  materil  yang  semata-mata  bersumber  atau  berdasarkan undang-undang  (seperti  permohonan  keterangan  untuk  perkawinan campuran).

## 4. Sumber Hukum Materil Perkawinan
Sumber  hukum  materil  perkawinan  terdiri  dari  dua  kelompok utama  yaitu hukum  syari’ah dan hukum  Negara .Hukum  materil  syari’ah telah pula dikemukakan, ada tiga kekhususan peradilan agama. Pertama; sebagai badan peradilan untuk orang-orangyang beragama islam, kecuali untuk  perkara  ekonomi  syari’ah. Kedua; sebagai  peradilan  yang menerapkan    hukum  syari’ah  ditambah  dengan  hukum-hukum  Negara, putusan-putusan  hakim,  ajaran-ajaran  hukum  umum  dan  lain-lain sepanjang  sesuai  atau  tidak  bertentangan  dengan  hukum  syari’ah. Ketiga; sebagai  badan  peradilan  yang  hanya  menegakkan  hukum  yang bersifat (dalam lapangan) hukum keperdataan.
(1) Sumber Hukum Syari’ah
Dilinkungan  peradilan  agama,  penerapan  hukum  syari’ah  (sesuai wewenang),  adalah primaat atau prevail dari  hukum-hukum  diluar hukum  sayari’ah.  Pengertian Primaat atau Prevail tidak  sekedar didahulukan  dalam  pilihan  hukum  (choice  of  law),  tetapi  juga mengandung  makna  hukum-hukum  diluar  hukum  syari’ah  yang menjadi  wewenang  peradilan  agama  harus  bersesuai  (sesuai) dengan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum syari’ah. Sumber hukum  syari’ah terdiri asas dan kaidah hukum dalam Al Qur’an,  asas  dan  kaidah  hukum  Al  Hadist,  asas  dan  kaidah hukum dalam ijma, asas dan akidah hukum dalam qias, asas dan kaidah hukum dalam fiqih.
(2) Sumber hukum di luar hukum syari’ah Meskipun  secara  dogmatic,  dipercayai  bahwa  hukum-hukum syari’ah  telah  lengkap  untuk  mengatur  prikehidupan  umat manusia,  tetapi  di  dapati  beberapa  faktor,  sehingga  diperlukan hukum-hukum  yang  dibentuk  (oleh  Negara)  di  luar  hukum syari’ah.Factor-faktor tersebut adalah. a. Sejumlah hukum syari’ah hanya terbatas pada asas belaka yang perlu  dijabarkan  dalam  kaidah-kaidah  lain  –  untuk  menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum. b. Sejumlah  hukum  syari’ah  hanya  terdiri  dari  kaidah  yang bersifat  umum  yang  memerlukan  rincian  agar  dapat dilaksanakan secara benar, tepat, dan baik.
c. Sebagai  hasil  ijtihad,  didapat  berbagai  ajaran  (mazhab)  fiqhi. Negara  perlu  mengatur  pilihan-pilihan  dari  berbargai  ajaran tersebut  demi  ketertiban  hukum  dan  kepastian  hukum. Meskipun  dikatakan,  pada  umumnya  kaum  muslimin  di Indonesia  mengikuti  fiqhi  (mazhab)  syafi’i,  tetapi  dalam
kenyataan  ada  penganut-penganut  mazhab  tradisional tersebut. Syafi’i sendiri memberikan kelonggaran “yang shahih adalah  mazhabku”,  Negara  tetap  mempunyai  kewajiban menentukan atau setidak-tidaknya menjamin ketertiban dalam pilihan-pilihan tersebut. d. Sebagai  upaya  menjamin  penerapan  hukum  syari’ah  tetap actual  menghadapi  perkembangan  (perubahan)  diperlukan berbagai  pengaturan  oleh  Negara  yang  bertanggung  jawab menerapkan hukum syari’ah. e. Berbagai  pengaruh  ajaran-ajaran  (doktrin)  dan  sistem-sistem tatanan kehidupan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan lain- lain  yang  akan  memperkokoh  sendi-sendi  pelaksanaan  Islam seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, dan lain- lain.
Sumber-sumber  hukum  di  luar  hukum  syari’ah  yang diterapkan  atau  ditegakkan  peradilan  agama  (sesuai  kompetensi) meliputi :
a. Peraturan (legislation) atau Keputusan tertulis (writte decree) .
(1) Peraturan  Perundang-undangan  (UUD,  UU,  Perpu,  PP, Perpres,  Peraturan  Menteri,  Peraturan  Daerah,  Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Desa).
(2) Perutaran kebijakan (beleidsregels, policy rules, discretionary rules).
(3) Perapan-penerapan konkrit (beschikking) .
(4) Peraturan perencanaan (plannen)
(5) Lain-lain ( busluiten van algemene trekking)
b. Peraturan-peraturan tidak tertulis
(1) Hukum-hukum kebiasaan atau hukum adat
(2) Jurisprudensi (putusan hakim)
c. Ajaran-ajaran hukum umum (general doctrine of law).
5. Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama
Hukum  materil perkawinan ini  mengingatkan pada AWB (Algemene Wet Bestuurrecht) di  Belanda  yaitu  Undang-Undang  Pokok  tentang  Hukum Administrasi.AWB adalah undang-undang payung yang menjadi patokan semua  hukum  administrasi  yang  memuat  asas-asas  umum  dan  kaidah umum  hukum  administrasi.  Undang-undang  ini  dibuat,  antara  lain karena  hukum  administrasi  begitu  banyak  dan  luas  dengan  sebaran materi  dan  kompetensi  yang  luas  pula.  Untuk  mencegah  terjadinya semacam “anarki” di bidang hukum administrasi perlu di susun sebuah
undang-undang payung (Ambrella Wet) yang akan menaungi aneka ragam seluk beluk hukum administrasi.
Keterkaitan  AWB  dengan  RUU  Hukum  Materil  Perwakilan  di Lingkungan  Peradilan  Agama  tidak  terletak  pada  keadaan  seperti  yang dihadapi hukum administrasi di Belanda. Perbedaan meliputi :
Pertama  ; materi  muatan  RUU  sangat  terbatas  yaitu  hanya  hukum materil  di  bidang  perkawinan.  Berbeda  dengan  yang  dihadapi  hukum administrasi yang mencakup bidang-bidang yang sangat luas.
Kedua  ; RUU  hanya  bermaksud  menyusun  undang-undang  perkawinan yang  diterapkan  peradilan  agama.  Inipun  sangat  terbatas  dibandingakan dengan  kebutuhan  membentuk  AWB  yang  akan  memayungi  dan sekaligus sebagai jejaring ( Network) hukum administrasi yang sangat luas, antar aneka ragam.
Ketiga  ; seperti  telah  beberapa  kali  dicatat  di  atas,  kompetensi  utama peradilan agaa di bidang perkawinan adalah menegakkan hukum syari’ah di  bidang  perkawinan.  Apakah  materi  muatan  hukum  perkawinan  yang ditegakkan  peradilan  agama  tidak  telah  cukup  diatur  dalam  hukum syari’ah. Kalaupun perlu peraturan tambahan, apakah yang diatur dalam UU  No.  1  Th  1974  sama  sekali  belum  memiliki  kelengkapan  hukum materil perkawinan, sehingga perlu dibentuk hukum materil khusus.
Keempat; apakah  ruang  lingkup  (materi  muatan)  hukum  materil perkawinan  untuk  peradilan  agama,  akan  mengatur  secara  lengkap seluruh  hukum  materil  perkawinan,  ataukah  sekedar  undang-undang komplementeir  terhadap  hukum  syari’ah  perkawinan  yang  selama  ini telah  dijalankan  (supra).  Apabila  akan  menjadi  hukum  yang  lengkap, apakah masih perlu  hukum syari’ah  sebagai sumber hukum perkawinan dilingkungan peradilan agama. Dengan undang-undang hukum   materil perkawinan,  tidaklagi  mutlak  menerapkan  hukum  syari’ah.  Kalapun diperlukan,  hukum  syari’ah  hanya  berkedudukan  sebagai  hukum komplementer.  Apabila  hal  itu  yang  dituju,  apakah  pengadilan  agama dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  perkawinan  masih  merupakan peradilan  yang  menerapkan  atau  menegakkan  hukum  syari’ah  dibidang perkawinan.  Pertanyaan  atau  persoalan  di  atas  tetap  relevan,  walaupun materi  muatan  undang-undang  sekedar    memisahkan  secara  lengkap kaidah-kaidah  syari’ah  perkawinan  ke  dalam  undang-undang.  Sebab, dalam kenyataan, undang-undang itulah yang diterapkan atau ditegakkan, bukan  lagi  hukum  syari’ah  perkawinan.Dengan  perkataan  yang  lebih terang,  apakah  undang-undang  tentang  hukum  materil  dimaksudkan untuk  menggantikan  hukum  syari’ah  perkawinan,  atau  sekedar  untuk melengkapi  hukum  syari’ah.Kalau  dimaksudkan  sebagai  penggantian
terhadap  hukum  syari’ah,  dapat  pula  diartikan  sebagai  suatu  bentuk sekularisasi  hukum  perkawinan,  atau  memang  dimaksudkan  meluaskan pengertian  hukum  syari’ah  yaitu  hukum  apapun  yang  secara  nyata  atau tidak nyata yang tidak bertentangan dengan hukum syari’ah diperlakukan atau dimasukkan sebagai hukum syari’ah.
Memperhatikan  problematika  di  atas,  perlu  dipertimbangkan, undang-undang  tentang  hukum  materil  perkawinan  yang  menjadi kompetensi  peradilan  agama  untuk  disusun  atas  prinsip-prinsip  sebagai berikut :
Pertama; ketentuan-ketentuan  atau  hukum  syari’ah  perkawinan  tetap menjadi  sumber  atau  dasar  penerapan  dan  penegakan  hukum perkawinan.Undang-undang  hanya  berkedudukan  sebagai  pelengkap (hukum komplementer) terhadap hukum syari’ah perkawinan.Berdasarkan prinsip ini, apabila dalam suatu kasus tidak ada keserasian antara hukum syari’ah dengan undang-undang, pilihan hukum diletakkan pada hukum syari’ah.
Kedua; undang-undang  tentang hukum materil perkawian yang menjadi kompetensi  peradilan  agama  hanya  mengatur  (memuat)  ketentuan  yang belum  cukup  diatur  dalam  hukum  syari’ah,  atau  ketentuan  hukum syari’ah hanya mengatur asas-asas yang memerlukan penurunan kedalam kaidah-kaidah,  atau  ketentuan-ketentuan  yang  bersifat  kemaslahatan seperti  ketertiban  umum,  kepastian  hukum,  tertib  pemrintahan,  dan pelayanan  terhadap  masyarakat  dalam  rangka  menyempurnakan pelaksanaan hukum syari’ah termasuk aktualisasi sesuai dengan keadaan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
Ketiga; undang-undang  tentang      hukum  materilperkawinan  yang menjadi  kompetensi  peradilan  agama,  tidak  dimaksudkan  untuk mengubah  tata  cara  melaksanakan  hukum  perkawinan  yang  telah dijalankan  baik  oleh  pengadilan,  administrasi  negara,  dan  masyarakat dalam  waktu  yang  sudah  begitu  lama  sehingga  telah  menjadi  tatanan yang mengikat baik secara filosifis, sosiologis, maupun yuridis.
Keempat; transformasi  hukum  syari’ah  menjadi  hukum  positif,  tidak harus  dengan  merendahkan  asas  dan  kaidah  hukum  syari’ah  undang- undang.Positivisasi  hukum  syari’ah  dapat  dilakukan  melalui  kaidah pengakuan  ( erkening ),  atau  membiarkan (toelating), atau  melalui  kaidah petunjuk, atau putusan hakim. Ada resiko memindahkan hukum syari’ah ke dalam undang-undang – antara lain :
(1) Secara  ideology  berarti  membawakan  hukum  syari’ah  terhdap undang-undang. Pilihan hukum akan mendahulukan undang-undang
dari  hukum  syari’ah.  Selain  itu  –  seperti  di  sebut  di  atas  –  terjadi semacam sekularisasi (bukan sekularisme) atas hukum perkawinan.
(2) Resiko  undang-undang  tidak  lengkap.  Dalam  undang-undang ternyata  tidak  lengkap,  apakah  hukum  syari’ah  menjadi  pilihan utama, atau dapat menggunakan sumber-sumber hukum lain.
(3) Kehadiran  undang-undang  hukum  materil  perkawinan  yang  dapat dipelajari  setiap  sarjana  hukum,  tidak  lagi  relevan  syarat  sarjana syari’ah atau sarjana yang mendalami hukum syari’ah untuk menjadi hakim  pada  peradilan  agama.  Hal  ini  dapat  mendorong  penyatuan perkara perkawinan ke peradilan umum atau menetapkan satu kamar perkawinan di peradilan umum.

## C. Penutup
Tulisan ini  sekedar bahan renungan dan diskusi. Tidak dimaksudkan untuk  menilai  kebijakan  Negara  (pemerintah).Pada  dimensi  keilmuan tulisan ini menilik mengenai dasar-dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis tidak  terutama  menemukan  dasar  pembenaran  pembentukan  suatu undang-undang.  Tetapi  apakah  undang-undang  yang  akan  dibuat tersebut  secara  filosofis,  sosiologis  dan  yuridis  bermanfaat  untuk mengantarkan  kepada  keadaan  lebih  baik.  Suatu  keadaan  lebih  baik apabila  rakyat  mengerti.  Karena  memberi  manfaat  bukan  sebaliknya menimbulkan kegaduhan, kerancuan, bahkan kebingungan.
Dari  sudut  negara,  suatu  undang-undang  bermanfaat  kalau  mudah dilaksanakan,  bahkan  sebaliknya  akanmenjadi  mahal  baik  dalam  arti ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Salah  satu  asas  pokok  membuat  undang- undang  adalah  asas  kehati-hatian  ( zorgvuldigheid,  carevulness) .Untuk  itu kehadiran  Undang-Undang  Hukum  Materil  Perkawinan  di  lingkungan Peradilan Agama adalah keniscayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
H.Zainal  Abidin  Abubakar,SH., Kumpulan  Peraturan  Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan ,yayasan Al-Hikmah,Jakarta,1995
Hobbes  Figo,  The  Stucture  of  Law  in  The  World,  Lecture  Progress, Nedherland 2001
John Locke, Two Treatisses of Civil Government ,Canada 1998
M.Yahya  Harahap, Hukum  Perkawinan  Nasional, PT.Raja  Grafindo Persada,Jakarta,1998 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,PT.Gema Insani Press,Jakarta,1997
Satjipto Rahardjo, Hukum di Belahan Dunia, Kompas,Jakarta, 2009
Noah  Webster,  New  Twentieth  Century  Dictionary  of  Law,  Edisi  II,  : Williams Collins Publisher Luc,USA,  1987
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama