## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
Johanes Basuki
STIA LAN Jakarta, Indonesia
Corespondence E-mail: j_basuki07@yahoo.com

## Abstract
The greatest challenge of leaders in 21st century is how to be effective leaders. The era of which leaders are expected to make a change with new paradigm in public administration and management, have capability in managing  information,  productive,  and  science  and  technology  basis.  The  new  paradigm  of  leadership  of government  apparatus  is  transformational,  transactional,  resonant,  serve  public,  and  have  vision.  The  most important is leader with self-esteem who respects to values for achieving successful and prosperity.
Keywords: Public Administration; New Paradigm; Leadership; Public Pparatus.

## Abstrak
Tantangan terbesar para pemimpin di abad 21 adalah bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Era dimana pemimpin  diharapkan  melakukan  perubahan  dengan  paradigma  baru  dalam  administrasi  dan  manajemen publik,  memiliki  kemampuan  dalam  mengelola  informasi,  produktif,  dan  berbasis  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Paradigma  baru  kepemimpinan  aparatur  pemerintah  adalah  transformasional,  transaksional, bergema,  melayani  publik,  dan  berwawasan.  Yang  terpenting  adalah  pemimpin  dengan  harga  diri  yang menjunjung tinggi nilai-nilai untuk mencapai kesuksesan dan kemakmuran.
Kata kunci: Administrasi Publik; Paradigma Baru; Kepemimpinan; Aparatur Publik.
How  to  Cite : Basuki,  J.  (2021). Tantangan  Ilmu  Administrasi  Publik:  Paradigma  Baru  Kepemimpinan Aparatur  Negara .  Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik,  6(2):  160-181.  DOI: https:// doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.160-181

## 1.  Pendahuluan
Kepemimpinan bukan sesuatu yang baru namun tetap relevan dan penting dikaji oleh para  teoritisi,  praktisi,  politisi  dan  bahkan  oleh  masyarakat  pada  umumnya.  Banyaknya perhatian terhadap kepemimpinan, mengingat peran stratejik dalam tatanan organisasi baik negara/  pemerintah,  dunia  usaha  maupun  organisasi  masyarakat.  Dalam  konteks  sistem administrasi  negara,  peran  kepemimpinan  aparatur  negara  menjadi  sangat  penting,  karena diyakini  sebagai  faktor  penentu  arah  perjalan  suatu  bangsa.  Selain  stratejik  dan  perannya tersebut, beberapa pertimbangan lainnya adalah:
Pertama, pada dasarnya, proses transformasi dalam berbagai bidang kehidupan yang multidimensional  berlangsung  dalam  sistem  dan  melalui  proses  administrasi  publik.  Oleh sebab  itu,  adalah  beralasan  dan  merupakan  tanggungjawab  intelektual  dan  moral  segenap teoritisi dan praktisi administrasi pada organisasi manapun untuk memberikan jawaban atas berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi bangsa dan negara kita.
Kedua, bahwa  reformasi  administrasi  publik  yang  selama  ini  dilakukan  hanya diarahkan  pada  masalah  sumber  daya  manusia  aparatur,  kelembagaan  dan  sistem  serta tatalaksana  ternyata  belum  mampu  memberikan  sumbangan  yang  signifikan.  Model pelayanan yang hanya menekankan pada sistem dan aspek teknis pelayanan dengan sasaran pada  para  petugas  pelayanan,  juga  belum  memberikan  hasil  yang  memuaskan.  Apabila
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 161 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
ditelusuri  penyebabnya,  salah  satunya  karena  kurangnya  perhatian  terhadap  reformasi terhadap  aspek  kepemimpinan  aparatur  negara.  Disebut  demikian,  menurut  kaidah  para pemimpin  adalah  manusia­  manusia super yang  memiliki  kelebihan  dari  yang  lain,  kuat, gigih,  bersemangat  dan  tahu  segalanya.  Para  pemimpin  juga  merupakan  manusia­manusia yang jumlahnya sedikit, namun perannya dalam organisasi merupakan penentu keberhasilan dan suksesnya tujuan organisasi yang hendak dicapai.
Dalam  sejarah  peradaban  manusia,  gerak  hidup  dan  dinamika  organisasi  sedikit banyak tergantung pada sekelompok kecil manusia penyelenggara organisasi. Bahkan dapat dikatakan  kemajuan  umat  manusia  datangnya  dari  sejumlah  kecil  orang­orang  istimewa yang tampil kedepan membawa kelompok atau bangsanya kearah suatu tujuan yang hendak dicapai.  Orang­orang  ini  adalah  perintis,  pelopor,  ahli­ahli  pikir,  pencipta  dan  ahli organisasi. Sekelompok orang­orang istimewa inilah yang disebut "pemimpin"
Ketiga, dilihat  dari  perspektif  administrasi  publik,  bahwa  tantangan.  Abad  ke­21 menuntut  paradigma  baru  manajemen,  pemimpin  perubahan  dan  kemampuan  mengelola informasi  serta  produktivitas  pegawai  berbasis  ilmu  pengetahuan.  Tuntutan  ini  sebagai konsekuensi  logis  tuntutan  masyarakat  terhadap  pemerintah  yang  cenderung  makin  tinggi baik  kuantitas  maupun  kualitasnya.  Kecenderungan  ini  harus  diikuti  suatu  pelayanan aparatur  negara  yang  makin  berkualitas.  Paradigma  lama  yang  menempatkan  masyarakat yang melayani aparatur negara harus dilakukan perubahan secara mendasar dan tuntas. Para pemimpin  di  lingkungan  aparatur  negara  yang  hakikatnya  merupakan  aktor  utama  dan panutan harus melakukan perubahan­perubahan khususnya dalam mindset-nya.

## 2.  Hasil dan Pembahasan

## Tantangan Administrasi Publik
Apabila  diidentifikasi  secara  cermat,  berdasarkan  perkembangan  keadaan,  cukup banyak tantangan yang dihadapi administrasi publik, saya mencatat paling tidak terdapat 21 tantangan yang dihadapi administrasi publik, yakni, (1) globalisasi ekonomi, (2) pendidikan, (3)  pengangguran,  (4)  tanggung  jawab  sosial,  (5)  pelestarian  lingkungan  hidup,  (6) peningkatan  kualitas  hidup,  (7)  penerapan  norma­  norma  moral  clan  etika,  (8) keanekaragaman  tenaga  kerja,  (9)  pergeseran  konfigurasi  demografi,  (10)  penguasaan  dan pemanfaatan IPTEK, (11) tantangan di bidang politik, (12) bencana alam (tsunami, gempa, banjir  (disaster  management), (13)  pemanasan  global,  (14)  kesenjangan  sosial,  (15) manajemen  multikultural,  (16) paperless  bureaucracy, (17) global  competition, (18) customer  loyalty  problem, (19) knowledge  base  economy; (20) time  to  market, dan  (21) kualitas  kepemim­  pinan.  Adapun  menurut  Ginandjar  Kartasamita  (Orasi  Ilmiah:  2007), tantangan  besar  yang  dihadapi  administrasi  publik  dihampir  semua  negara,  adalah, prevalensi dart patologi birokrasi, yaitu kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri (selfseruing), mempertahankan statusnya dan  resisten  terhadap  perubahan,  cenderung terpusat (centralized), dan  dengan  kewenangannya  yang  besar,  sering  kali  memanfaatkan kewenangan itu untuk kepentingan sendiri.
Dari  patologi  birokrasi  tersebut,  dapat  ditambahkan  9  (sembilan)  patologi  birokrasi, yakni;  (1)  kekurangmampuan  pimpinan  menerapkan  gaya  kepemimpinan  yang  tepat;  (2) orientasi  kekuasaan  dan  bukan  pada  pelayanan  (3)  rendahnya  profesionalisme  birokrasi pemerintah;  (4)  primordialisme,  kronisme,  dan  nepotisme;  (5)  sikap  mengabaikan  norma­ norrna moral clan etika; (6) tidak taat azas (7) perilaku disfungsional para birokrasi, clan (8) budaya  organisasi  yang  tidak  kondusif  dalam  penciptaan,  penumbuhan,  dan  pemeliharaan etos  kerja  yang  tercermin  dalam  loyalitas  kepada  negara,  disiplin  kerja,  kepatuhan,  dan ketekunan,  serta  (9)  inkonsistensi  kebijakan  yang  berdampak  pada  makin  menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemerintah.
Sebagai ilmu yang· bersifat interdisiplin, tantangan administrasi publik menunjukkan menyentuh  hampir  semua  aspek  kehidupan  organisasional  yakni  ekonomi,  sosial,  budaya,
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 162 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
politik  dan  etika  serta  moral.  Mengingat  luas  wilayah  perrnasalahan  yang  dihadapi,  pada kesempatan ini hanya beberapa  yang diungkap utamanya  yang  yang relevan dengan fokus bahasan.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  berdasarkan  hasil  kajian B.  Guy  Peters  (2003:  2) , menemukan  bahwa  reformasi  dan  peningkatan  kinerja  organisasi  memiliki  korelasi  yang signifikan dengan kepemimpinan dan kompetensi para pemimpin organisasi pemerintah dan dunia usaha. Anderson ( http.//www. quesia.publicadmin.com, 2007 ), mengingatkan bahwa tantangan administrasi publik sebagai dampak globalisasi adalah terjadinya benturan budaya dan  menurunnya  nilai­  nilai  lokal  yang  mengakibatkan  para  pimpinan  administrasi  publik dituntut  harus  mampu  secara  terns  menerus  menyesuaikan  diri  terhadap  perubahan  yang terjadi.  Berdasarkan  hasil  analisisnya,  konsekuensi  dari  perubahan­perubahan  yang  tetjadi, harus diikuti pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk di dalamnya perubahan "mindset" nya.
John  Gray,  dalam  bukunya Limited  Government:  A  Positive  Agenda  (1989:  11-15), menyimpulkan bahwa dalam arena perubahan yang dinamis, perdebatan mengenai peranan administrasi publik dalam sistem ekonomi tampaknya memang cenderung mengarah kepada upaya  untuk  memberikan  agenda  positif  bagi  pemerintah  untuk  memainkan  peranan  yang kondusif.  Gray  menawarkan,  meskipun  dewasa  ini  beban  kerja  dan  aktivitas  pemerintah telah  begitu  besar,  yang  dibutuhkan  bukanlah  pemerintahan  minimum,  akan  tetapi  suatu kerangka  peme­  rintahan  yang  terbatas  dengan  agenda  tanggungjawab  yang  positif  atau yang  disebut  dengan "a  limited  or  framework  of  government  with  significant  positive responsibilities".
Dari  hasil  analisisnya,  peranan  administrasi  publik  dalam  masyarakat,  adalah: Pertama, administrasi  publik  berperan  menjamin  pemerataan  distribusi  pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat. Kedua, administrasi publik berperan melindungi hak ­hak  pribadi  masyarakat  atas  pemilikan  kekayaan,  serta  menjamin  kebebasan  bagi masyarakat  untuk  melaksanakan  tanggung­  jawab  atas  diri  mereka  sendiri  dalam  bidang kesehatan,  pendidikan,  dan  pelayanan  bagi  kelompok  masya­  rakat  lanjut  usia. Ketiga, administrasi  publik  'berperan  melestarikan  nilai­  nilai  tradisi  masyarakat  yang  sangat bervariasi  itu  dari  satu  generasi  kegenerasi  berikutnya,  serta  memberikan  jaminan  dan dukungan  sumber­  sumber  sehingga  nilai­nilai  tersebut  mampu  tumbuh  dan  berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi dan selaras dengan budaya lain di lingkungannya.
Apabila kita simak, dari beberapa pemikiran dan pendapat di atas, tampaknya masih cukup  relevan  dengan  kondisi  perkembangan  paradigma  pembangunan  di  negara­  negara dunia  ketiga  termasuk  Indonesia.  Namun  demikian,  kecenderungan  yang  jelas  adalah pemerintahan  nasional  suatu  bangsa  terutama  negara  berkembang  dalam  era  globalisasi, tantangannya tidak akan pernah terhindarkan dari kondisi ketergantungannya kepada negara ­negara  lain,  ataupun  institusi  global  lainnya  yang  berkepentingan  terhadap  keseimbangan dan ketahanan sistem ekonomi global.
Tantangan  administrasi  publik  yang  juga  perlu  mendapat  perhatian  adalah  terkait dengan daya saing bangsa. Indikator daya saing dapat dilihat dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.  Berdasarkan  indikator  utama ( BPS:  Indikator  Kunci  Utama,  Edisi  khusus, 2007 ), menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2005 sebesar 35,1 juta. dan pada tahun  2006  meningkat  menjadi  39.3  juta  manusia.  Angka  ini  diikuti  angka  pengangguran terbuka  dan  setengah  mengangggur 39.38% dari 222.192  juta penduduk.  Di  sektor pendidikan,  persentase  penduduk  berumur  5  tahun  ke  atas  pada  tahun  2005,  total  di perkotaan  (urban),  7% tidak/belum  sekolah,  25,60%  masih-  sekolah,  dan 67,40% tidak sekolah lagi. Sedangkan di pedesaan (rural) 13,42 % tidak/belum sekolah, 23,64 % masih sekolah  dan 62,94% tidak  sekolah  lagi. Indikator  pendidikan  menjadi  penting  dalam konteks pembahasan kepemimpinan, sebab pada dasamya pendidikan merupakan instrumen utama  dalam  kerangka  kaderisasi  kepemimpinan  suatu  bangsa.  Di  beberapa  negara  maju
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 163 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
seperti Singapura misalnya, para pemimpin yang sekarang memegang tampuk pemerintahan adalah hasil kaderisasi tahun 1960 dan 1970­an.
Selanjutnya,  dilihat  dari  terbatasnya  kesempatan  kerja,  menyebabkan  angka pengangguran  makin  meningkat.  Pada  tahun  2005,  angka  pengangguran  mencapai  10,26 persen dari total jumlah penduduk. Tampaknya pemerintah perlu upaya lebih serius dalam menangani  masalah  pengangguran.  Kegagalan  dalam  penanganannya  akan  mengakibatkan angka  pengangguran  makin  meningkat  dan  darnpak  negatif  sosial  kemasyarakatan. Persoalan  lain  yang  dihadapi  dalam  angkatan  kerja  adalah  upah  yang  relatif  kecil  serta produktivitas yang rendah.
Dampak  masih  rendahnya  pendidikan  maupun  ketenagakerjaan,  menjadi  tantangan yang  cukup  serius  ditinjau  dari  administrasi  publik.  Berbagai  upaya  pemerintah  melalui kebijakan  publik  telah  diberlakukan,  namun  dalam  implementasinya  belum  banyak menyentuh  secara  substansial.  Bahkan  program BLT  (Bantuan  Langsung  Tunai) dalam kenyataannya  menjadi "Bantuan  Langsung  Telas (habis)".  Di  sisi  lain,  usaha  kecil  dan menengah  yang  mencapai  angka  99,9  persen  belum  mampu  menggerakkan  ekonomi kerakyatan,  penyebabnya  antara  lain  sulitnya  mendapatkan  pinjaman  dari  Bank  dan kemampuan  manajemen  usaha (Kementerian  Negara  Koperasi  dan  UKM, 2007)  Dampak rnasih rendahnya pendidikan maupun ketenagakerjaan, menjadi tantangan yang cukup serius ditinjau dari administrasi publik. Berbagai upaya pemerintah melalui kebijakan publik telah diberlakukan, namun dalam implementasinya belum banyak menyentuh secara substansial. Bahkan  program BLT  (Bantuan  Langsung  Tunai) dalam  kenyataannya  menjadi "Bantuan Langsung Telas (habis)". Di sisi lain, usaha kecil dan menengah yang mencapai angka 99,9 persen belum mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, periyebabnya antara lain sulitnya mendapatkan pinjaman dari Bank dan kemampuan manajemen usaha (Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2007).
Perkembangan  administrasi  publik  juga  berpengaruh  terhadap  pemerintahan  wilayah (provinsi,  kabupaten  dan  kotamadya)  dalam  bentuk  peluang  untuk  membangun  hubungan ekonomi langsung dengan perekonomian global. Sebagai gambaran, sejak diberlakukannya otonomi  daerah,  wilayah  administratif  Republik  Indonesia  bertambah  menjadi 33  provinsi baru. Akibat pemekaran wilayah ini, jumlah wilayah administratif pada tingkat yang lebih rendah  juga  meningkat,  masing­masing  menjadi 349  kabupaten,  91  kotamadya,  5.641 kecamatan  dan  71.555  desa (BPS, Statistik  Indonesia,  2005/2006:  xiii). Namun  tambahan daerah  administratif  belum  mampu  mengurangi  masalah  sosial  ekonomi  dan  peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ulasan tersebut di atas menggambarkan bahwa tantangan adrninistrasi publik menjadi sangat  kompleks,  dan  tentunya  memerlukan  suatu  terobosan  apabila  kita  menginginkan secepatnya keluar dari krisis multidimensi. Ditinjau dari perspektif administrasi publik, pada hakikatnya keberadaan suatu negara bangsa adalah demi peningkatan kesejahteraan seluruh warganya.  Dikatakan  demikian,  oleh  karena  negara­negara  di  dunia  pada  umumnya didirikan sebagai "welfare state" terlepas dari ideologi dan sistem politik yang dianut. Untuk mencapai  tujuan  yang  mulia  tersebut,  diperlukan  berbagai  jenis  organisasi,  yang  tangguh dan  handal,  baik  didalam  maupun  di  luar  lingkungan  pemerintahan  untuk  menghadapi tantangan dengan intensitas yang berbeda­beda, yang pasti akan dihadapi di masa datang.

## Arah Perkembangan Administrasi Publik
Dari  uraian  secara  sekilas  tentang  tantangan  administrasi  publik,  pertanyaan  yang kemudian muncul adalah kemana arah perkembangan administrasi publik? Pada hakikatnya, setiap negara bangsa dalam Abad ke­21 dihadapkan pada kondisi lingkungan stratejik yang berbeda  dengan  Abad  20.  Harapan­harapan  besar  terentang  bagi  setiap  bangsa  untuk memanfaatkan peluang peluang yang berkembang dalam tatanan ekonomi dunia di Abad ke­ 21. Namun sayangnya, pada awal abad ini, berdasarkan hasil kajian dan data­data statistik sebagaimana secara sampel telah dikemukakan, Indonesia masih terpuruk dalam krisis multi
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 164 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara dimensi.  Penyebab  kondisi  tersebut  juga  dipengaruhi  oleh  perkembangan  internasional, namun  cukup  banyak  faktor  penyebab  mendasar  bersumber  dari  dalam  organisasi  itu sendiri.
Di  antara  faktor  penyebab  terjadinya  krisis  multi  dimensi,  masalah  yang  sangat mendasar  adalah  terletak  pada  kelemahan  dalam  pengembangan "sistem  dan  proses adminisirasi  publik". Salah  satunya  adalah  rendahnya  komitmen  kepemimpinan  aparatur negara, antara lain berupa penyimpangan terhadap berbagai dirnensi nilai yang seharusnya menjadi acuan perilaku individu dan institusi yang berperan dalam penyelenggaraan negara. Inkonsistensi perilaku  individu  dan  kebijakan,  menyebabkan  nilai  dan  prinsip kepemerintahan  yang  baik  dan  sesungguhnya  melekat  atau  merupakan  bagian  dari karakteristik  sistem  adrninistrasi  negara  menjadi  terabaikan  atau  tidak  sepenuhnya mendapatkan perhatian, sehingga sistem kelembagaan negara, dunia usaha, dan masyarakat bangsa menjadi rapuh.
Pernyataan tersebut di atas memunculkan pertanyaan yang sangat mendasar, benarkah bahwa  Sistern  Administrasi  Negara  yang  merupakan  bagian  penting  Ilmu  Administrasi Publik  terkandung  nilai  dan  prinsip  kepemerintahan  yang  baik  (amanah)?  Apabila jawabannya II  ya" mengapa  kepemerintahan  yang  baik  tidak  pemah  terwujud  secara semestinya  sepanjang  sejarah  pemerintahan  Indonesia  Merdeka,  padahal “ Sistem Administrasi  Negara  Republik  Indonesia" telah  berkembang  sejak  Indonesia  Merdeka. Berbagai permasalahan dan pertanyaan dapat muncul dan terus berkembang seiring dengan kompleksitas  dan  dinamika  perkembangan  permasalahan  negara  dan  bangsa.  Dalam hubungan  itu,  valid  untuk  mempertanyakan  apakah  peran  dan  manfaat  Ilmu  Administrasi Publik  dalam  menghadapi  masalah­masalah  bangsa  tersebut.  Pertanyaan  yang  kemudian berkembang  adalah  kembali  pada  validitas  ke  ilmuan  dari  Ilmu  Adrninistrasi  Publik. Dengan  kata  lain,  dalam  paradigma  baru  Ilmu  Administrasi  Publik  dituntut  untuk mengembangkan  teorinya  agar  Ilmu  Administrasi  Publik  dapat  mempertahankan scientific validity dan policy  relevance- nya.  Secara  lebih  spesifik,  perubahan  konfigurasi  tadi seharusnya  memicu  perkembangan  teori­teori  dalam  Ilmu  Administrasi  Publik.  Tetapi karena fenomena globalisasi dan Abad Ke­21 merupakan fenornena multifacet, maka varian teori administrasi publik yang berkembang untuk menjawab tantangan juga beraneka ragam. Sebagai contoh, dapat dikemukakan:
Pada dimensi ekonomi politik, globalisasi telah merubah hubungan antara negara (the state) dengan  pasar (market). Pembangunan  di  banyak  negara­negara  dunia  ketiga  tidak lagi bersifat state led development , akan tetapi menjadi bersifat market driven development. Hal ini mendorong teori­ teori tentang birokrasi yang merefleksikan enterprenuerial bureauc -racy (Mulyarto, 2003). Dari berbagai pendapat dan kajian para pakar, dapat disimpulkan bahwa entre-  prenuerial  bureaucracy dimaksud  memiliki  ciri­ciri,  sebagai  berikut;  (1) bersifat  sensisitf  dan  responsif  terhadap  peluang  baru  yang  timbul  di  dalam  pasar, khususnya sebagai akibat dari proses globalisasi, liberalisasi dan regionalisasi perdagangan; (2)  mampu  melepaskan  diri  dari  rutinitas  kerja  yang  terkait  dengan  fungsi  instrumental birokrasi  dan  mampu melakukan terobosan (breakthrough) melalui  pemikiran  yang  kreatif dan  inovatif  dalam  rangka  mengatasi  sifat­sifat inertia/ kelambanan  birokrasi;  (3) mempunyai  wawasan  jauh  ke  depan (futuristic) dan  melihat  sesuatu  persoalan  dalam kaitannya dengan variabel­variabel yang lain (systemic); (4) jeli dan cermat terhadap adanya sumber­sumber  potensial  baik  yang  berasal  dari  dalam  negeri  maupun  sumber  eksternal (outsourcing); (5).  Memiliki  kemampuan  mengkombinasikan  berbagai  sumber  menjadi resource mix yang mempunyai efek sinergis yang berproduktivitas tinggi, dan (6) memiliki kemampuan  untuk  memanfaatkan  sumber  secara  optimal  dan  menggeser  pemanfaatan sumber bagi kegiatan yang berproduktivitas tinggi. Birokrasi yang enterpreneurial menurut (Propenko,  1991:  45)  tidak  puas  dengan  kondisi  statis  dan  seringkali  hams  menciptakan destabilizing forces dalam rangka creative contructive equilibrium.
Dari segi dimensi sosial kultural, globalisasi mendorong terjadinya ams tenaga kerja CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 165 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara yang melintasi batas­batas negara (cross-border human resource flow) yang mau tidak mau akan  menimbulkan  perbenturan  budaya.  Perusahaan­perusahaan joint  venture akan  makin bermunculan  sebagai  akibat  proses  globalisasi  ini.  Kenyataan  ini  mendorong  pemikiran teoritis tentang manajemen di dalam organisasi multikultural karena proses globalisasi tidak akan  sepenuhnya  menimbulkan  homogenitas  global  baik  secara  kultural  maupun  secara filsafati.  Karenanya  teori  tentang cross-cultural  management  dan  multicultural  leadership merupakan  salah  satu  tuntutan  sebagai  konsekwensi  logis  dari  proses  globalisasi  ini. Keanekaragaman latar belakang budaya, baik domestik maupun international, akan menjadi motor  penggerak  kreativitas  dari  organisasi­organisasi  multikultural  yang  timbul  sebagai akibat proses globalisasi ini. Teori­ teori administrasi yang memfokuskan perhatiannya pada multi-cultural  administration atau multi-cultural  management ini  belum  banyak berkembang.
Dilihat  dari dimensi  temporal, globalisasi  mengakibatkan  konfigurasi  administrasi publik  berkembang  dengan  cepat  dan  dinamis  sehingga  ketidakmampuan  seorang administrator  mengantisipasi  perkembangan  yang  akan  terjadi  mengakibatkan ketertinggalan  dari  dinamika  perubahan  konfigurasi  tadi.  Oleh  karena  itu,  wawasan futuristic merupakan  salah  satu  kualitas  yang  dituntut  oleh  proses  globalisasi  tadi. Karenanya  proses  administrasi  tidak  seharusnya  dilihat  semata­mata  dari  perspektif  waktu masa  sekarang,  akan  tetapi  hams  mengantisipasi  proses  perubahan  yang  terjadi  di  masa depan.  Hal  ini  mendorong  kelahiran teori­teori  administrasi  publik  yang  berwawasan  jauh ke  depan.  Salah  satu  manifestasi  dari  perkembangan  dimaksud,  adalah  dikembangkannya teori­teori  tentang forward  focused  organization (Harper,  2001:  291).  Asumsi  yang mendasari  adalah  perubahan­perubahan  prinsipil  yang  seringkali  terjadi  secara  cepat memerlukan kepemimpinan yang visioner, yang mampu melihat perubahan sebagai peluang dan  bukan  ancaman,  mampu  melihat  kebutuhan  akan  perubahan  pada  saat  posisinya  di dalam dimensi temporal masih berada di dalam kekinian, dan mampu menciptakan iklim di mana  bawahannya  akan  dapat  menerima  perubahan  sebagai  sesuatu  yang  wajar.  Dengan kata  lain,  teori  ini  berpendapat  bahwa  diperlukan  sosok  kepemimpinan  yang  dapat membawa  organisasi  kepada  perubahan,  yang  mampu  menciptakan  masa  depan (future) bagi organisasi yang dipimpinnya. Meskipun teori -teori tentang future focused organization ini belurn sepenuhnya berkembang, namun hal ini merupakan tuntutan organisasi di dalam menyongsong proses globalisasi.
Dengan  demikian,  proses  globalisasi  tidak  seharusnya  diartikan  secara  sempit  hanya dilihat  dari  segi  ekonomi,  akan  tetapi  juga  mencakup  penyebaran  nilai­nilai  politik  yang dipandang  berlaku  universal,  seperti  penghormatan  terhadap  hak­hak  azazi  manusia, demokratisasi,  nilai­nilai  kepemerintahan  yang  baik,  dan  sebagainya.  Hal  ini  merubah hubungan  kekuasaan  antara  negara  dan  masyarakat  sipil  menuju  hubungan  yang  lebih simetris antara negara dan masyarakat sipil. Lahirlah teori­teori yang bertujuan mencari kese ­  imbangan  baru (rebalance) diantara  struktur  kekuasaan  yang  ada  di  dalam  rnasyarakat dengan  menjadikan  tindakan  dan  kebijakan  birokrasi  lebih akuntabel,  partisipatif  dan iransparan, dengan  meningkatkan  kekuasaan  masyarakat  sipil  di  dalam  memanage kepentingan  mereka  dan  dengan  menjadikan  pasar/swasta (corporate  bussiness) lebih mempunyai tanggung jawab sosial.
Dalam teori tersebut, fungsi birokrasi hams mampu menjembatani antara civil society yang merepresentasikan kepentingan­ kepentingan khusus di dalam masyarakat, dengan the state yang merupakan representasi kepentingan umum. Tugas birokrasi adalah menciptakan enabling  social  setting  bagi  masyarakat  sipil agar  mereka  dapat melakukan  pernberdayaan diri (self-empowering). Teori­teori  administrasi  publik  yang  konvensional  mungkin  sekali belum mengakomodasikan perkembangan konfiguratif ini. Hal lain yang perlu diperhatikan, bahwa  proses  globalisasi  menuntut  perubahan mindset dan  kemarnpuan  yang  oleh  Moran dan  Riesenberger  (2003:  66),  disebut  sebagai global  competencies. Menurut  Bintoro Tjokroamidjojo (2006: 34), ketidakmampuan birokrat dan pilar­pilar kepemerintahan  yang baik (good governance) untuk  memahami  konfigurasi  baru  tersebut  akan  menimbulkan CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 166 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
capacity gap yang dapat mengakibatkan masing­masing pilar menjadi dysfunctional.

## Paradigma Baru Kepemimpinan
Berdasarkan  alur  pernikiran,  latar  belakang  tantangan  dan  arah  perkembangan administrasi  publik  nampak  talitemali (trace) antar  fenomena,  salah  satu  inti permsalahannya  adalah  faktor "paradigma  baru  kepemimpinan" yang  diharapkan memiliki kemampuan  memimpin  organisasi  Abad  ke­21.  Dari  perspektif  teoretis,  para  pakar administrasi  publik  sepakat  bahwa  kepemimpinan  merupakan  inti  administrasi  dan manajemen. Sebagai inti yang memiliki peran sentral, menunjukkan bahwa kepemimpinan didudukan pada tataran organisasi di posisi yang sangat stratejik. Para pemimpin dipercaya, mampu  memandu  perjalanan  organisasi  kearah  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya. Dalam berbagai kajian dan pengalaman empirik, membuktikan bahwa peran kepemimpinan organisasi  menjadi  penggerak,  pengungkit,  pendorong,  pelindung,  pelayan  dan penanggungjawab  berbagai  aktivitas  organisasional.  Bahkan  seperti  telah  dikemukakan, para  pemimpin  adalah  manusia­  manusia  yang  memiliki  kekuatan,  kecerdasan  dan jumlahnya  sedikit  dan  menentukan  arah  perjalanan  sejarah  suatu  organisasi.  Dengan  kata lain, peranan tradisional pemimpin yang mencakup; pengendali, pemberi periniah, bertindak sebagai hakim, dan menjaga, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan lingkungan internal maupun eksternal organisasi.
Atas dasar hal tersebut, pemikiran mengenai paradigma baru kepemimpinan aparatur negara pada hakikatnya beranjak dari pandangan bahwa pemirnpin publik harus mengenali secara tepat dan utuh baik mengenai dirinya maupun kondisi dan aspirasi masyarakat yang dipimpinnya,  perkembangan  dan  permasalahan  lingkungan  stratejik  yang  dihadapi  dalam berbagai  bidang  kehidupan  serta  paradigma  dan  sistem  administrasi  di  mana  ia  berperan. Tanggungjawab pemimpin adalah memberikan jawaban secara arief dan bijak, efisien, dan produktif  atas  berbagai  permasalahan  dan  tantangan  yang  dihadapi  zamannya,  yang dilakukan bersama dengan orang­orang yang dipimpinnya.
Untuk itu setiap pemimpin tidak hanya rnemenuhi kompetensi dan kualifikasi tertentu, lebih  dari  itu  harus  menjadi  agen  perubahan  yang  handal.  Jika  konfigurasi  kepemimpinan terbangun dari tiga unsur yang interdependensial, yaitu pemimpin, kondisi masyarakat dan perkembangan  lingkungan  nasional  dan  internasional yang  senantiasa  mengalami perubahan, maka valid jika kita rnernpertanyakan kualifikasi dan kornpetensi kepemimpinan sebagai persyaratan kepemimpinan yang efektif, khusunya dalam menghadapi kompleksitas perkembangan  dan  dinamika  perubahan  Abad  ke­21.  Dalam  hubungan  itu,  kita  pun  perlu mempertanyakan  paradigma  dan  sistem  administrasi  publik  yang  relevan  dan  diperlukan untuk  menghadapi  berbagai  permasalahan  dan  tantangan,  baik  internal  maupun  eksternal, ataupun  untuk  mewadahi interplay dan  interdependensi  yang  terjadi  dalam  proses kepemimpinan dan perubahan.
Seorang  pemimpin  publik  harus  mampu  melihat  kehadiran  dirinya  dalam  konteks yang  luas  dan  dasar  nilai­nilai  yang  dianut  serta  merupakan  acuan  hidup  dan  kehidupan masyarakat  bangsanya.  Pada  tataran  tertentu,  ia  harus  dapat  menangkap  makna kehadirannya  sebagai  bagian  dari  sistem  administrasi  negara  yang  mendeterminasikan kompleksitas  struktur  dan  dinamika  proses  kelembagaan  masyarakat  negara  dan  bangsa serta dalam hubungan antarbangsa,  yang  hakikinya merupakan wahana perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita­cita dan tujuan negara.
Kompleksitas dan dinamika perkembangan lingkungan stratejik, pada tataran nasional ditandai  oleh  permasalahan  dan  tantangan  yang  multi  dimensional,  di  bidang  sosial, ekonomi,  politik,  kelembagaan,  serta  pertahanan  dan  keamanan,  yang  ditandai  antara  lain oleh  lemahnya  struktur  dan  daya  saing  perekonomian,  penegakkan  hukum,  pelaksanaan otonomi  dan  desentralisasi,  besarnya  hutang  luar  negeri,  tingkat  kemiskinan  dan pengangguran,  demokratisasi,  ancaman  disintegrasi,  serta  daya  saing  kepemimpinan.  Pada tataran  internasional,  terdapat  perkiraan  bahwa  perkembangan  lingkungan  global  ditandai
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 167 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
situasi,  kondisi,  tantangan  dan  tuntutan  yang  makin  kompleks,  selalu  berubah,  penuh ketidakpastian, dan bahkan sering tidak ramah.
Perkembangan lingkungan stratejik tersebut, menuntut pemimpin dan kepemimpinan yang solid, handal, mampu mengantisipasi perkembangan ke depan, membangun visi, misi, dan  strateji  serta  mengembangkan  langkah­langkah  kebijakan,  sistem  kelembagaan  dan manajemen pemerintahan yang relevan dengan kompleksitas perkembangan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, baik pada tataran nasional maupun global.
Dalam  kaitan  hal  tersebut,  peran  para  pemimpin  dalam  memotivasi,  menggerakkan, mendorong,  memberikan  inspirasi  menjadi  sangat  penting.  Peran  kepemimpinan  dalam menghadapi  tantangan  Abad  ke­21,  tidak  hanya  berada  di  puncak  organisasi  tetapi  juga berada  di  bawah  bersama­sama  seluruh  sumber  daya  organisasi  bergerak  maju.  Sejalan dengan hal ini, Ann Howard (2006: 57) seorang Presiden Leadership Research Institute dan Konsultan.  Senior  dari International  Development  Dimensions mengemukakan,  seorang pemimpin  harus  memiliki  keterlibatan  tinggi.  Peranan  yang  membantu  kepemimpinan dengan  keterlibatan  tinggi  dirancang  untuk  suatu  organisasi,  dibangun  untuk  kecepatan, keluwesan, mutu, dan pelayanan, yang penting bagi persaingan global.
Dilihat dari perspektif kepemimpinan, ada sejumlah kiat yang ditawarkan para pakar, untuk menjawab tantangan administrasi publik bila kemauan untuk mengadakan perubahan didasari pada pikiran­pikiran yang mendukung prinsip gradual and peaceful changes, maka cara­cara transformasi dan penggantian (transplacement) harus dilakukan.
Secara kultural, peran dan teladan pemimpin masih sangat menentukan dalam proses perubahan. Dimanapun masyarakat kita masih sangat menghargai esensi seorang pemimpin. Pepatah "Raja  adil  raja  disembah,  Raja  Lalim  raja  disanggah", nampaknya  tetap  dapat dijadikan rujukan para pemimpin kita. Kemudian, konsistensi dalam melakukan perubahan juga harus ditunjukkan oleh mereka (para pemimpin).
Sesuai  dengan  norma­norma  demokratis,  transparansi  dan  kompetensi  hendaknya dijadikan pegangan juga di dalam melakukan fungsi yang terakhir ini. Unsur like and dislike harus  dibuang  jauh­jauh  bila  ingin  melakukan  pembaharuan.  Dengan  cara  ini, political supports dan legitimasi seorang pemimpin akan terns dipertahankan.
Selain  itu,  pada tataran  pemimpin negara  (kepemimpinan  aparatur  negara), tingkah laku  para  pemimpin  diharapkan  menghargai  prinsip­  prinsip  administrasi  publik  modern. Bila  pada  era  Orde  Baru  stabilitas  dijadikan  paradigma  dalam  memerintah,  tapi  sekarang kemajemukan  dan  pelaksanaan check  and  balances harus  dikembangkan  di  antara  ketiga cabang  kekuasaan  yang  ada  (legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif).  Hal  tm  mengandung konsekuensi  perlunya  membuat  sebuah  lembaga  perwakilan  rakyat  yang  lebih  jelas fungsinya. Kecenderungan untuk membentuk sistem dua kamar (bikameral) dalam lembaga perwakilan  rakyat  yang  mewakili  suara  pemilih  wilayah  akhirnya  terwujud  dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Selanjutnya  untuk  mengurangi  kekuasaan  Presiden  yang  kerapkali  dipersoalkan,  dan tidak  dipandang  sebagai  puncak  piramida  kekuasaan  telah  diwujudkan  lewat  pemilihan presiden secara langsung, demikian juga dengan pemimpin derahnya.
Namun demikian, dalam beberapa kasus kinerja para pemimpin belum sesuai harapan. Penyebabnya,  tidak  semua  pemimpin  yang  rnencalonkan  memiliki  standar  kualifikasi  dan kompetensi yang dipersyaratkan, tetapi lebih pada dukungan politik.
Pada tataran aktor negara, pemerintah harus sungguh­sungguh melaksanakan "amanat penderitaan rakyat baru", yakni kesulitan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kesehatan serta  pendidikan.  Sementara  para  anggota  lembaga  perwakilan  rakyatnya  harus  berpikiran ke  depan, tidak  hanya  membahas  persoalan­  persoalan  politik  kekinian (baca:  kekuasaan), melainkan  mengembangkan  fungsi representasi,  budgeting dan legislasi dalam  arti  yang luas.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 168
Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
Siapapun yang duduk pada posisi yudikatif, sudah sepantasnya untuk secara obyektif dan  jujur  melakukan  terobosan  hukum  yang  mendukung  penegakkan  keadilan  dan  sistem hukum nasional yang lebih demokratis yang pada gilirannya akan mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance).
Bagi  pemimpin  masyarakat, berbagai  rekayasa  sosial  hendaknya  ditingkatkan  untuk membangun  sebuah  masyarakat  madani  yang  lebih  mandiri  dan  tidak  tergantung  kepada negara. Partai politik dan berbagai kelompok penekan, hendaknya dapat menjadi fasilitator bagi pengembangan masyarakat madani. Partai politik mestinya tidak semata­mata dijadikan medium  bagi  mobilitas  vertikal  para  aktivisnya,  melainkan  sungguh  didorong  untuk mengembangkan  dua  fungsi  utamanya,  yaitu inputs berupa  artikulasi  dan  agregasi kepentingan,  sosialisasi  dan  pendidikan  politik  rakyat,  dan  fungsi outputs-nya berupa keterlibatan  dalam  pembuatan  keputusan  serta  pengawasan  pelaksanaan  kebijakan.  Sejauh ini,  nampaknya  peran  partai  politik  masih  jauh  dari  fungsi  tersebut,  dan  tertinggal  di belakang  ketimbang Kelompok  Penekan ataupun  organisasi  kepentingan  yang  ada  dalam masyarakat.
Terkait  dengan  hal­hal  dimaksud,  menurut  Warren  Bennis  (1997:  251),  tantangan pemimpin  publik  adalah  kemampuannya  untuk  mengem­  bangkan  arsitektur  sosial organisasi  mereka,  sehingga  memiliki  kemam­  puan  menciptakan  modal  intelektual.  Apa yang harus dipelajari untuk dilakukan oleh para pemimpin adalah mendorong orang­orang yang amat cerdas dan kebanyakan memiliki ego serta motivasi tinggi untuk bekerja bersama dengan berhasil, dan memanfaatkan kreativitas mereka sendiri.
Dibandingkan dengan Abad ke­ 21, bagi para pemimpin abad ke­20 dunia lebih linear, dimana berbagai organisasi bersifat hierarkhis dan birokratis. Dalam arti tertentu itu mirip dengan  pemahaman  awal  mengenai  komputer,  di  mana  kita  tinggal  memasukkan  semua informasi  ke  dalam  sistem,  lalu  membiarkan  komputer  mengolah  sendiri  dan  memberi pemecahan  masalah.  Pola  pikir  kuno  dapat  diringkaskan  tiga  kata; konirol,  perintah  dan ramalkan. Hal ini dapat berjalan di lingkungan yang stabil, di mana dalarn banyak hal kita dapat  mengontrol,  memerintah  dan  meramalkan.  Namun  apabila  dihadapkan  pada  situasi yang terus berubah, pola tidak dapat berjalan.
Menurut Joy McFarland (2002: 34­35), pada era sekarang kepemimpinan diibaratkan sebagai  mata  uang.  Pertanyaannya  adalah  bagaimana  menginvestasikan?  Untuk  itu,  kini saatnya  berinvestasi  dalam  membangun  masyarakat  baru  Abad  ke­21.  Kita  perlu memulai suatu  kampanye  kepe­mimpinan  dalam  rangka  pember­dayaan  orang­orang  dalam  rangka membuat  perbedaan.  Dalam  masa  sekarang,  administrasi  publik  juga  dihadapkan  pada kebutuhan  yang  mendesak  akan  berbagai  strategi  yang  jelas,  karena  kalau  tidak  memiliki visi yang jelas mengenai cara kita menampilkan diri secara unik dan berbeda dari yang lain, kita  akan  ditelan  hidup­hidup  oleh  persaingan  yang  makin  sengit.  Peringatan  ini  temyata benar  dan  kenyataan  menunjukkan  bahwa  cukup  banyak  organisasi  bisnis  bahkan pemerintah  mengalami  kemunduran  yang  signifikan  dan  mengalami  krisis  multidimensi yang berkepanjangan.
Walaupun demikian, kepemimpinan tidak hanya dibutuhkan dalam kondisi krisis yang dialami  oleh  sebuah  organisasi,  tetapi  dalam  kondisi  apapun.  Hal  ini  membuktikan, keberadaan seorang pemimpin dalam setiap organisasi sangatlah penting. Lebih penting lagi pada era yang penuh ketidakpastian dan bergejolak, menuntut seorang pemimpin yang tidak hanya  memiliki  kapabilitas  manajerial  tetapi  juga  seorang  pemimpin  yang  mampu mengarahkan orang lain untuk memimpin dirinya sendiri.
Tuntutannya  adalah,  tipe  pemimpin  yang  dibutuhkan  adalah  pemimpin  yang  dapat memberdayakan (empower) orang  lain.  Pemimpin  menjadi "super", karena  memiliki kekuatan  dan  kearifan  terhadap  semua  orang  dengan  membantu  para  anak  buahnya  untuk mampu melepaskan diri dari belenggu ketidakmampuan menyalurkan seluruh kemampuan dari pengikut dengan baik.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 169

## Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
Dengan  demikian,  para  pemimpin  yang  dapat  bertahan  di  abad  sekarang  ini,  adalah jika  mereka  berkembang  seiring  perubahan  waktu.  Abad  ini  menuntut  paradigma  baru kepemimpinan,  mengikuti  puncak  perubahan,  bukan  terombang­ambing  dalam  perubahan itu.
Para pakar memandang perubahan merupakan akibat dari globalisasi, persaingan, dan menurunnya  tingkat  hierarki.  Mereka  melihat  bahwa  para  pemimpin  bukan  saja  berada  di puncak, melainkan juga berada di semua lapisan organisasi. Setiap orang dalam organisasi perlu menyumbangkan kreativitasnya dalam upaya pengembangan diri dan organisasi.
Kepemimpinan  harus  bersifat  luas  dan  mendalam,  menyebarke  setiap  fungsi  dan departemen  di  semua  tingkat.  Pada  Abad  ke­21,  juga  dibutuhkan  para  pemimpin  super (superle a ders) yang  membantu  para  pengikutnya  menjadi  pemimpin  bagi  dirinya  sendiri, dan bukan mereka yang memerintah, karismatis, dan penguat tunggal.
Ronald R. Fogleman (dalam Shelton, 2002: 12) percaya, bahwa karena para pemimpin bekerja  dengan  sumber  daya  dasar  yang  sama,  pemimpin  yang  baik  dan  atau  buruk dibedakan oleh keberanian dan keteguhan mereka, kerangka kerja mereka dalam mengambil keputusan,  kesetiaan  dan  'komitmen  mereka  terhadap  pengikutnya  (rakyatnya),  yang memiliki karakter dan kepemimpinan yang memiliki resonansi.
Dalam  arena  kepemimpinan,  karakter  memiliki  nilai.  Misi  mulia  seorang  pemimpin tidak  boleh  dijadikan  alasan  untuk  menghalalkan  segala  cara.  Oleh  karena  itu  menurut Bennis  (200:23), pemimpin  harus  memiliki  integritas.  Ada  tiga  hal  integritas  yaitu; pengenalan  diri,  ketulusan,  dan  kedewasaan. Adapun  kepemimpinan  yang  memiliki resonansi  menurut Goleman,  R.  Boyatzis  dan  Annie  McKee  (2006:  4­5) adalah kepemimpinan  yang  cerdas  secara  emosi  yang  mampu  menguatkan  dan  memperpanjang gema  nada  dan  dampak  emosi  kepemimpinannya  masuk  dalam  seluruh  kalbu  anggota organisasi.
Paradigma  baru  kepemimpinan  dengan  demikian,  menuntut  transformasi  yang menyentuh berbagai dimensi kepemimpinan. Dalam kaitan ini, Warren Bennis ( dalam Ken Shelton, 2002: 11 ), menyatakan bahwa para pemimpin hanya mungkin dapat bertahan di era sekarang  ini,  jika  mereka  berkembang  semng  perubahan  waktu.  Abad  ke-21,  menuntut paradigma  kepemimpinan  baru,  yang  mengikuti  puncak  perubahan,  bukan  terombang- ambing dalam perubahan. Manz dan P. Sims, Jr (J . Basuki, 2006: 14 ), menambahkan bahwa kepemimpinan super (Superleadership) bukanlah tipe mereka yang "memeriniah, karismatis, dan  penguat  tunggal", mereka  adalah  para  pemimpin  yang  membantu  para  pengikutnya menjadi pemimpin bagi diri sendiri.
Kepemimpinan  dengan  paradigma  baru  adalah  pemimpin  yang  terus  belajar, memaksimalkan  energi  dan  menguasai  perasaan  yang  terdalam,  kesederhanaan  dan  multi fokus. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa kualitas menjadi penting dan kuantitas tidak lagi menjadi keunggulan bersaing. Penekanan paling utama untuk pemimpin masa depan adalah pemimpin  yang  selalu  belajar  baik  melalui  pendidikan  formal  maupun  dari  pengalaman dalam pekerjaan. Mencari pengetahuan dan menggali ilmu terus dilakukan bagi pemimpin masa  depan,  hal  ini  sangat  penting  sebab  ilmu  pengetahuan  merupakan  energi  vital  bagi setiap organisasi.
Peter  M.  Senge,  dalam  bukunya "Fifth  Discipline"  (1995:  76) menge-  mukakan, kepemimpinan  dalam  organisasi  pembelajar  berpusat  pada  tugas  yang  lebih  penting  dan tajam,  Dalam  organisasi  pembelajar,  pemimpin  adalah  pembuat  rancang  bangun,  pelayan dan guru. Mereka bertanggung jawab untuk mem- bangun organisasi, dimana orang secara berkesinambungan  mening-  katkan  kemampuannya  untuk  mengetahui  kompleksitas, memperoleh  visi  yang  jernih,  memperbaiki  model  mental  bersama,  dan  berarti  mereka bertanggungjawab  untuk  belajar.  Pandangan  baru  ini  sangat  vital  dan  penting  untuk membangun paradigma baru kepemimpinan Kemudian dikemukakan, bahwa fungsi paling kritis  dari  kepemimpinan  adalah  membuat  desain.  Sebab  pekerjaan  mendesain  merupakan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 170 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
sebuah  tugas  yang  menyeluruh.  Hal  ini  berarti  seorang  pemimpin  dari  organisasi  belajar adalah  mengintegrasikan  visi,  sistem,  nilai,  berpikir  sistem,  dan  model  mental  atau  lebih luas lagi mengintegrasikan keseluruhan disiplin belajar. Selain sebagai pendesain pemimpin juga  penolong  dan  sebagai  guru,  serta  harus  kreatif.  Dengan  demikian,  berpikir  sistem, keahlian pribadi, model mental, visi dan organisasi pembelajar, kesemuanya dikenal sebagai disiplin kepemim- pinan. Kesemua orang yang terlibat dari area ini akan menjadi pemimpin netral  dari  organisasi  yang  belajar  Dalam  kaitan  masalah  sosial  kemasyarakatan  dengan kepemimpinan,  salah  satu  prestasi  yang  cukup  menonjol  dari  sosiologi  modern  adalah perkembangan dari teori peran (role theory). Dikemukakan, setiap anggota suatu masyarakat menempati  status  posisi  tertentu,  demikian  juga  halnya  dengan  individu  diharapkan memainkan peran tertentu. Dengan demikian kepemimpinan dapat dipandang sebagai suatu aspek  dalam  diferensiasi  peran.  Ini  berarti  bahwa  kepemimpinan  dapat  dikonsepsikan sebagai suatu interaksi antara individu dengan anggota kelompoknya.
Apabila  dicermati  secara  seksama,  dari  sisi  teori  kepemimpinan  apa  yang dikemukakan  para  pakar,  bahwa  teori-teori  kepemimpinan  mencoba  menerangkan  dua  hal yaitu, faktor-faktor  yang  terlibat  dalam  pemunculan  kepemimpinan  dan  sifat  dasar  dari kepemimpinan. Penelitian tentang dua masalah iru lebih memuaskan daripada teorinya itu sendiri.  Namun  bagaimanapun  teori-  teori  kepemimpinan  cukup  menarik,  karena  teori banyak membantu dalam mendefinisikan dan menentukan masalah-masalah penelitian.
Dari  penelusuran  literatur  tentang  kepemimpinan,  teori  kepemimpinan  banyak dipengamhi  oleh  penelitian Calton  (1879) tentang  latar  belakang  tokoh  terkemuka  yang mencoba  menerangkan  kepemimpinan  berdasarkan  warisan.  Beberapa  penelitian  lanjutan, mengemukakan  individu-  individu  dalam  setiap  masyarakat  memiliki  tingkatan  yang berbeda  dalam  inteligensi,  energi,  dan  kekuatan  moral  serta  mereka  selalu  dipimpin  oleh individu yang benar- benar superior.
Perkembangan  selanjutnya,  beberapa  ahli  teori  mengembangkan  pandangan kemunculan  pemimpin  besar  adalah  hasil  dari  waktu,  tempat  dan  situasi  sesaat.  Dua hipotesis  yang  dikembangkan  tentang  kepemimpinan,  yaitu  (1)  kualitas  pemimpin  dan kepemimpinan  yang  tergantung  kepada  situasi  kelompok,  dan  (2)  kualitas  individu  dalam mengatasi.  situasi  sesaat  merupakan  hasil  kepemimpinan  terdahulu  yang  berhasil  dalam mengatasi situasi yang sama ( Hocking dan Boggardus, 1994: 313-334 ).
Dua  teori  yaitu Teori  Orang-Orang  Terkemuka dan Teori  Situasional, berusaha menerangkan  kepemimpinan  sebagai  efek  dari  kekuatan  tunggal.  Efek  interaktif  antara faktor  individu  dengan  faktor  situasi  tampaknya  kurang  mendapat  perhatian.  Untuk  itu, penelitian tentang kepemimpinan hams juga termasuk: (1) sifat-sifat efektif, intelektual dan tindakan individu, dan (2) kondisi khusus individu didalam pelaksanaannya. Pendapat lain mengemukakan,  untuk  mengerti  kepemimpinan  perhatian  hams  diarahkan  kepada  (1)  sifat dan motif pemimpin sebagai manusia biasa, (2) membayangkan bahwa terdapat sekelompok orang yang dia pimpin dan motifnya mengikutinya, (3) penampilan peran hams dimainkan sebagai pemimpin, dan (4) kaitan kelembagaan melibatkan pemimpin dan pengikutnya.
Pendapat  tersebut  apabila  diperhatikan  dapat  dikategorikan  sebagai  teori kepemimpinan  dengan  sudut  pandang  II Personal-Situasional", Hal  ini  karena, pandangannya tidak hanya pada masalah situasi yang ada, tetapi juga dilihat interaksi antar individu  maupun  antar  pimpinan  dengan  kelompoknya.  Teori  kepemimpinan  yang dikembangkan  mengikuti  tiga  teori  di  atas,  adalah Teori  lnteraksi  Harapan: Teori  ini mengembangkan  tentang  peran  kepemimpinan  dengan  menggunakan  tiga  variabel  dasar yaitu; tindakan, interaksi, dan sentimen. Asumsinya, bahwa peningkatan frekuensi interaksi dan  partisipasi  sangat  berkaitan  dengan  peningkatan  sentimen  atau  perasaan  senang  dan kejelasan dari norma kelompok. Makin tinggi kedudukan individu dalam kelompok, maka aktivitasnya lebih sesuai dengan norma kelompok, interaksinya meluas, dan banyak anggota kelompok yang berhasil diajak berinteraksi.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 171 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
Pada  tahun  1957  Stogdill  mengembangkan Teori  Harapan-  Reinforcement untuk mencapai peran. Dikemukakan, interaksi antar anggota dalam pelaksanaan tugas akan lebih menguatkan harapan untuk tetap berinteraksi. Jadi, peran individu ditentukan oleh harapan bersama yang dikaitkan dengan penampilan dan interaksi yang dilakukan.
Inti kepemimpinan dapat dilihat dari usaha anggota untuk merubah motivasi anggota lain  agar  perilakunya  ikut  berubah.  Motivasi  dirubah  dengan  melalui  perubahan  harapan tentang  hadiah  dan  hukuman.  Perubahan  tingkahlaku  anggota  kelompok  yang  terjadi, dimaksudkan untuk mendapatkan hadiah , atas kinerjanya. Dengan demikian, nilai seorang pemimpin atau manajer tergantung dari kemampuannya menciptakan hara- pan akan pujian atau hadiah.
Atas dasar teori diatas, House pada tahun 1970 mengembangkan Teori Kepemimpinan yang Motivasional. Fungsi motivasi menurut teori ini untuk meningkatkan asosiasi antara cara-cara  tertentu  yang  bernilai  positif  dalam  mencapai  tujuan  dengan  tingkahlaku  yang diharapkan  dan  meningkatkan  penghargaan  bawahan  akan  pekerjaan  yang  mengarah  pada tujuan. Pada tahun yang sama Fiedler mengembangkan Teori Kepemimpinan yang Efektif. Dikemukakan, efektivitas pola tingkahlaku pemimpin tergantung dari hasil yang ditentukan oleh situasi tertentu. Pemimpin yang memiliki orientasi kerja cenderung lebih efektif dalam berbagai  situasi.  Makin  sosiabel  interaksi  kesesuaian  pemimpin,  tingkat  efektivitas kepemimpinan makin tinggi.
Teori  kepemimpinan  berikutnya  adalah Teori  Humanistik dengan  para  pelopor Argryris, Blake dan Mouton, Rensis Likert, dan Douglas McGregor. Teori ini secara umum berpendapat,  secara  alamiah  manusia  merupakan “ motivated  organism ”. Organisasi memiliki  struktur  dan  sistem  kontrol  tertentu.  Kepemim-  pinan  berfungsi  memodifikasi organisasi agar individu bebas untuk merealisasikan potensi motivasinya dalam memenuhi kebutuhannya  dan  pada  waktu  yang  sama  sejalan  dengan  arah  tujuan  kelompok.  Apabila dicermati, didalam Teori Humanisiik, terdapat tiga variabel pokok, yaitu (1) kepemimpinan yang  sesuai  dan  memperhatikan  hati  nurani  anggota  dengan  segenap  harapan,  kebutuhan, dan  kemam-  puannya,  (2)  organisasi  yang  disusun  dengan  baik  agar  tetap  relevan  dengan kepentingan anggota disamping kepentingan organisasi secara keseluruhan, dan (3) interaksi yang akrab dan harmonis antara pimpinan dengan anggota untuk menggalang persatuan dan kesatuan  serta  hidup  damai  bersama-sama.  ( Blanchard,  Zigarmi,  &  Drea,  2001 ),  bahkan menyatakan,  kepemim-  pinan  bukanlah  sesuatu  yang  Anda  lakukan  terhadap  orang  lain, melainkan sesuatu yang Anda lakukan bersama dengan orang lain.
Teori  kepemimpinan  lain,  yang  perlu  dikemukakan  adalah Teori  Perilaku Kepemimpinan. Teori  ini  menekankan  pada  apa  yang  dilakukan  oleh  seorang  pemimpin. Dikemukakan, terdapat perilaku yang membedakan pemimpin dari yang bukan pemimpin. Jika  suatu  penelitian  berhasil  menemukan  perilaku  khas  yang  menunjukkan  keberhasilan seorang  pemimpin,  maka  implikasinya  ialah  seseorang  pada  dasarnya  dapat  dididik  dan dilatih  untuk  menjadi  seorang  pemimpin  yang  efektif.  Teori  ini  sekaligus  menjawab pendapat, pemimpin  itu  ada  bukan  hanya  dilahirkan  untuk  menjadi  pemimpin  tetapi  juga dapat muncul sebagai hasil dari suatu proses belajar. Hasil penelitian penulis tahun 2002 yang  melibatkan  500  manajer  madya  dilingkungan  aparatur  pemerintah  pusat  dan  daerah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, membuktikan bahwa terjadi perubahan  perilaku  yang  cukup  signifikan  sebagai  pengaruh  dari  variabel  pendidikan  dan pelatihan ( Basuki, 2002 ).
Selain teori-teori kepemimpinan yang telah dikemukakan, dalam perkembangan yang akhir-akhir  ini  mendapat  perhatian  para pakar  maupun  praktisi,  yaitu, pola  kepemimpinan transformasional,  kepemimpinan  transaksional,  dan  kepemimpinan  primal. Pola kepemimpinan trasformasional dan transaksional, adalah berdasarkan hasil kajian seorang ilmuwan  di  bidang  politik  yang  bernama James  McGregor  Burns  (1978) dalam  bukunya yang  berjudul "Leadership". Selanjutnya Bass  (1985) meneliti  clan mengkaji  lebih  dalam, mengenai  kedua  pola  kepemimpinan  dan  kemudian  mengumumkan  secara  resmi  sebagai
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 172 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
teori,  lengkap  dengan  model  dan  pengukurannya.  Kepemimpinan  primal  dikembang-  kan oleh Goleman, Boyatzis dan McKee (2002) dalam karyanya "Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence", yang ide dasamya dari David McClelland.

## Kepemimpinan Transformasional
Kepemimpinan  transformasional  hakikatnya,  menunjuk  pada  proses  membangun komitmen  terhadap  sasaran  organisasi  dan  memberi  kepercayaan  kepada  para  pengikut untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Beberapa teori kepemim- pinan transformasional mempelajari juga bagaimana para pemimpin mengubah budaya dan struktur organisasi agar lebih konsisten dengan strategi manajemen untuk mencapai sasaran organisasional.
Seperti telah dikemukakan, konsep awal tentang kepemimpinan transformasional telah diformulasi  oleh Burns  (1978) dari  penelitian  deskriptif  mengenai  pemimpin-  pemimpin politik. Burns, menjelaskan  bahwa  kepemimpinan  transfer-  masional  sebagai  proses "para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi", seperti  kemerdekaan,  keadilan,  dan  kemanusiaan,  clan  bukan  di  dasarkan  atas emosi, seperti keserakahan, kecemburuan sosial, atau kebencian. Games McGregor Burns, 1978: 20).
Secara konsep, kepemimpinan transformasional di definisikan ( Bass, 1985, 1993: 541- 554 ), sebagai kemampuan pemimpin mengubah lingkungan kerja, motivasi kerja, dan pola kerja,  dan  nilai-nilai  kerja  yang  dipersepsikan  bawahan  sehingga  mereka  lebih  mampu mengopti-  malkan  kinerja  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Ini  berarti  bahwa  sebuah proses transformasional terjadi dalam hubungan kepemimpinan manakala pemimpin mem- bangun kesadaran bawahan tentang pentingnya nilai kerja, memperluas dan meningkatkan kebutuhan  yang  melampaui  minat  pribadi  serta  mendorong  perubahan  tersebut  ke  arah kepentingan bersama termasuk kepentingan organisasi.
Dengan cara demikian, antar pimpinan dan bawahan terjadi kesamaan persepsi dengan tujuan  dapat  mengoptimalkan  usaha  mereka  ke  arah  tujuan  yang  ingin  dicapai  organisasi. Dengan  cara  ini,  diharapkan  akan  tumbuh  keperca-  yaan,  kebanggaan,  komitmen,  rasa hormat,  dan  loyal  kepada  atasan  sehingga  mereka  mampu  mengoptimalkan  usaha  dan kinerja mereka lebih baik dari biasanya. Ringkasnya, pemimpin transformasional berupaya melakukan transforming of visionary menjadi visi bersama sehingga mereka (bawahan plus pemimpin)  bekerja  untuk  mewujudkan  visi  menjadi  kenyataan.  Dengan  kata  lain,  proses transformasional  dapat  terlihat  melalui  sejumlah  perilaku  kepemimpinan  seperti attributed charisma,  idealized  influence,  inspirational  motivation,  intelectual  stimulation,  dan individualized consideration.
Attributed charisma. Bahwa kharisma secara tradisional dipandang sebagai hal yang bersifat inheren dan  hanya  dimiliki  oleh  pemimpin-  pemimpin  kelas  dunia.  Penelitian membuktikan, bahwa kharisma bisa saja dimiliki oleh pimpinan di level bawah dari sebuah organisasi.  Pemimpin  yang  memiliki  ciri  tersebut,  memperlihatkan  visi,  kemampuan,  dan keahliannya,  serta  tindakan  yang  lebih  mendahulukan  kepen-tingan  organisasi  dan kepentingan  orang  lain  (masyarakat)  daripada  kepentingan  pribadi.  Karena  itu,  pemimpin kharismatik dijadikan suri tauladan, idola, dan model panutan oleh bawahannya.
Idealized influence. Pemimpin tipe ini berupaya memperngaruhi bawahannya melalui komunikasi  langsung  dengan  menekankan  pentingnya  nilai  – nilai,  asumsi  – asumsi, komitmendan  keyakinan,  serta  memiliki  tekad  untuk  mencapai  tujuan  dengan  senantiasa mempertimbangkan  akibat  – akibat  moral  dan  etika  dari  setiap  keputusan  yang  dibuat.  Ia memperlihatkan  kepercayaan  pada  cita  – cita  keyakinan,  dan  nilai-nilai  hidupnya. Dampaknya  adalah  dikagumi,  dipercaya,  dihargai,  dan  bawahan  berusaha  mengidentikkan diri  dengannya.  Hal  ini  disebabkan  perilaku  yang  menomor  satukan  kebutuhan  bawahan, membagi  resiko  dengan  bawahan  secara  konsisten,  dan  menghindari  penggunaan  kuasa untuk  kepentingan  pribadi.  Dengan  demikian,  bawahan  bertekad  dan  termotivasi  untuk mengoptimalkan usaha clan bekerja ke tujuan bersama.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 173 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
Inspirational  motivation. Pemimpin  transformasional  bertindak  dengan  cara memotivasi  dan  memberikan  inspirasi  kepada  bawahan  melalui  pemberian  arti  dan tantangan  terhadap  tugas  bawahan.  Bawahan  diberi  untuk  berpartisipasi  secara  optimal dalam hal gagasan- gagasan, memberi visi mengenai keadaan organisasi masa depan  yang menjanjikan  harapan  yang  jelas  dan  transparan.  Pengaruhnya  diharapkan  dapat meningkatkan  semangat  kelompok,  antusiasisme  dan  optimisme  dikobarkan  sehingga harapan-  harapan  itu  menjadi  penting  dan  bernilai  bagi  mereka  clan  perlu  di  realisasikan melalui komitmen yang tinggi.
Intellectual  stimulation. Bahwa  pemimpin  mendorong  bawahan  untuk  memikirkan kembali cara kerja baru dalam menyelesaikan tugasnya . Pengaruhnya diharapkan, bawahan merasa  pimpinan  menerima  clan  mendukung  mereka  untuk  memikirkan  cara-cara  kerja mereka, mencari cara-cara baru dalam menyelesaikan tugas, dan merasa menemukan cara- cara kerja baru dalam mempercepat tugas-tugas mereka. Pengaruh positif lebih jauh adalah menimbulkan  semangat  belajar  yang  tinggi  (oleh  Peter  Senge,  hal  ini  disebut  sebagai "learning organization.
Individualized  consideration. Pimpinan  memberikan  perhatian  pribadi  kepada bawahannya,  seperti  memperlakukan  mereka  sebagai  pribadi  yang  utuh  clan  menghargai sikap  peduli  mereka  terhadap  organisasi.  Pengaruh  terhadap  bawahan  antara  lain,  merasa diperhatian dan diperlakukan manusiawi dari atasannya.
Kelima  perilaku  tersebut  diharapkan  mampu  berinteraksi  mempengaruhi  terjadinya perubahan  perilaku  bawahan  untuk  mengoptimalkan  usaha  dan performance kerja  yang lebih memuaskan ke arah tercapainya visi dan misi organisasi.
Meskipun  masih  banyak  yang  hams  dikaji  tentang  kepemirnpinan  transformasional, namun  terdapat  cukup  bukti  dari  hasil-hasil  berbagai  jenis  penelitian  empms  untuk mengusulkan  beberapa  pedoman  sementara  bagi  para  pemimpin  yang  mencoba  untuk mentransformasikan  organisasinya  serta  budayanya,  dan  bagi  para  pemimpin  yang  ingin memperkuat budaya yang ada dari suatu organisasi.

## Kepemimpinan Transaksional
Pengertian  kepemimpinan  transaksional  merupakan  salah  satu  gaya  kepemimpinan yang  intinya  menekankan  transaksi  di  antara  pemimpin  dan  bawahan.  Kepemimpinan transaksional  memungkinkan  pemimpin  memotivasi  dan  mempengaruhi  bawahan  dengan cara  mempertukarkan reward dengan  kinerja  tertentu.  Artinya,  dalam  sebuah  transaksi bawahan  dijanjikan  untuk  diberi reward bila  bawahan  mampu  menyelesaikan  tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.
Alasan tersebut mendorong Burns untuk mendefinisikan kepemimpinan transaksional sebagai  bentuk  hubungan  yang  mempertukarkan  jabatan  atau  tugas  tertentu  jika  bawahan mampu  menyelesaikan  dengan  baik  tugas  tersebut.  Jadi,  kepemimpinan  transaksional menekankan  proses  hubungan  pertukaran  yang  bernilai  ekonomis  untuk  memenuhi kebutuhan  fisiologis  dan  psikologis  sesuai  dengan  kontrak  yang  telah  mereka  setujui bersama.
Menurut Bass  (1985), sejumlah  langkah  dalam  proses  transaksional  yakni; memperkenalkan apa yang diinginkan bawahan dari pekerjaannya dan mencoba memikirkan apa  yang  akan  diperoleh  bawahan  jika  hasil  kerjanya  sesuai  dengan  transaksi.  Pemimpin menjanjikan  imbalan  bagi  usaha  yang  dicapai,  dan  pemimpin  tanggap  terhadap  minat pribadi bawahan bila ia merasa puas dengan kinerjanya. Dengan demikian, proses kepemim- pinan  transaksional  dapat  ditunjukkan  melalui  sejumlah  dimensi  perilaku  kepemimpinan, yakni; contingent  reward,  active  management  by  exception,  dan  passive  management  by exception. Perilaku contingent  reward terjadi  apabila  pimpinan  menawarkan  dan menyediakan  sejumlah  imbalan  jika  hasil  kerja  bawahan  memenuhi  kesepakatan. Active management  by  exception, terjadi  jika  pimpinan  menetapkan  sejumlah  aturan  yang  perlu
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 174 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
ditaati  dan  secara  ketat  ia  melakukan  kontrol  agar  bawahan  terhindar  dari  berbagai kesalahan,  kegagalan,  dan  melakukan intervensi  dan  koreksi  untuk  perbaikan.  Sebaliknya, passive  management  by  exception, memungkinkan  pemimpin  hanya  dapat  melakukan intervensi dan koreksi apabila masalahnya makin memburuk atau bertambah serius.
Kepemimpinan Primal
Pada  dasarnya,  kepemimpinan  primal  atau  yang  utama  adalah  kepemimpinan  yang memiliki resonansi. ( Goleman, et al ., 2006 ). Resonansi adalah penguatan atau pemanjangan suara  melalui  pemantulan  atau melalui  getaran  yang  selaras.  Analogi  getaran  yang  selaras untuk  manusia  terjadi  apabila  dua  orang  secara  emosional  berada  di  panjang  gelombang yang  sama.  Salah  satu  tanda  pemimpin  yang  resonan  adalah  adanya  sekelompok  pengikut yang bervibrasi dengan energi semangat dan antusiasisme pemimpin. Ciri primal leadership adalah  kepemim-  pinan  yang  memiliki  resonansi  yang  berfungsi  menguatkan  dan  mem- perpanjang  nada  dampak  emosi  kepemimpinan.  Makin  tinggi  tingkat  resonansi,  makin sedikit  suara  gerak  statis  di  dalam  interaksi  mereka.  Resonansi  pada  dasarnya  dapat mengurangi gangguan suara pada suatu sistem.
Suatu mantra bisnis menyatakan, “ suatu tim berarti lebih banyak sinyal, lebih sedikit gangguan  suara".  Perekat  yang  melekatkan  orang-  orang  di  dalam  sebuah  tim  dan  yang mengikat orang kepada sebuah organisasi adalah emosi yang mereka rasakan. Seberapa baik pemimpin  mengelola  dan  mengarahkan  perasaan-perasaan itu,  untuk  membantu  kelompok mencapai  tujuannya  akan  sangat  tergantung  pada  tingkat  kecerdasan  emosinya.  Bagi pemimpin  yang  cerdas  secara  emosi,  resonansi  terjadi  secara  alamiah.  Gairah  dan  energi antusias mereka akan menggema atau beresonansi keseluruh kelompok.
Meskipun  demikian,  jika  perlu  pemimpin  seperti  ini  kadang-kadang  bisa memproyeksikan suatu suasana hati yang serius dengan suasana emosi yang dirasakan oleh orang- orang yang dipimpinnya. Dibawah bimbingan pemimpin yang cerdas secara emosi, anggota  organisasi  akan  merasakan  tingkat  kenyamanan  yang  saling  menguntungkan. Mereka saling membagi ide, clan saling belajar satu sama lain, membuat keputusan bersama dan  menyelesaikan  tugas  bersama,  Mereka  membentuk  ikatan  emosi  yang  membantu mereka untuk tetap terfokus, bahkan di tengah-tengah perubahan besar clan ketidakpastian, Keterikatan emosi juga membuat pekerjaan terasa lebih bermakna.
Disisi  lain,  jika  pemimpin  tidak  berresonansi  bisa  saja  orang-  orang/pegawai  hanya melakukan  pekerjaan “ cukup  baik" tetapi  tidak  memberikan "yang  terbaik". Tanpa hati yang  memadai  seorang  pemimpin  mampu “ mengelola" tetapi tidak  memimpin. Dengan demikian  resonansi  bukan  hanya  berakar  pada  suasana  hati  yang  baik  atau  kemampuan pernimpin  untuk  mengatakan  sesuatu  hal  dengan  benar,  tetapi  juga  pada  sekumpulan kegiatan  terkordinasi  yang  tercakup  dalam  gaya  kepemimpinan  tertentu.  Secara  tipikal pemimpin terbaik dan terefektif dan bertindak berdasarkan salah satu dari enam pendekatan kepem.impinan  dan  dengan  terampil  mengganti  gaya.  Enam  gaya  ini,  yaitu  visioner, pembimbing, afiliatif, demokratis, penentu kecepatan, dan gaya memerintah.

## Kepemimpinan Berbasis Pelayanan
Dalam  konteks  administrasi  publik,  paradigma  baru  kepemimpinan  aparatur  negara yang  perlu  dikembangkan  adalah  kepemimpinan  berdasarkan  pelayanan.  Mengapa pelayanan  yang  menjadi  pertimbangan  sebagai  dasar  paradigma  baru  kepemimpinan aparatur negara? Ada beberapa pertimbangan, yaitu:
Pertama, bahwa  pelayanan  publik  selama  ini  menjadi  ranah  dimana  negara  yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah. Maknanya, buruknya  praktik governance sebagai  akibat  kepemimpinan  aparatur  negara  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik,  sangat  dirasakan  oleh  warga  dan  masyarakat  luas.  Ini berarti,  jika  terjadi  perubahan  yang  signifikan  pada  ranah  kepemimpinan  yang  berbasis pelayanan publik dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 175 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
dan  masyarakat  luas.  Dengan  menjadikan  pelayanan  publik  sebagai  nilai  dan  jiwa kepemimpinan  aparatur  negara,  maka  diharapkan good  governance akan  secepatnya terwujud dan toleransi terhadap bad governance akan dapat dihentikan.
Kedua, bahwa salah satu makna penting dari governance yang membedakan dengan government adalah  keterlibatan  aktor-aktor  di  luar  negara  dalam  merespon  masalah- masalah  publik. Governance lebih  luas government karena  dalam  praktik governance melibatkan  unsur-  unsur  masyarakat  sipil  dan  mekanisme  pasar.  Selain  itu,  mewujudkan nilai-nilai  yang  selama  ini  mencirikan  praktik good  governance seperti  efisien,  non diskriminatif,  berkeadilan,  berdaya  tanggap  tinggi,  dan  mem.iliki  akuntabilitas  tinggi dengan mudah dikembangkan parameternya di dalam ranah pelayanan publik.
Ketiga, pelayanan  publik  melibatkan  kepentingan  semua  unsur governance. Pemerintah  sebagai  representasi  Negara,  masyarakat  sipil,  dan  mekanisme  pasar  memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi  dalam ranah ini. Pelayanan publik memiliki high stake dan  menjadi  pertaruhan  yang  penting  bagi  ketiga  unsur governance, karena  baik buruknya praktik pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap ketiganya.
Nasib sebuah pemerintahan, baik pusat maupun daerah, akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan  para  pemimpin  dalam  mewujudkan  pelayanan  publik.  Keberhasilan  sebuah rezim  dan  penguasa  dalam  membangun  legitimasi  kekuasaan  sering  dipengaruhi  oleh kemampuan  mereka  dalam  menyelnggarakan  pelayanan  publik  yang  baik  dan memuaskan masyarakat.
Dengan memperhatikan berbagai hal di atas, para pimpinan di jajaran aparatur negara memiliki  kepentingan  untuk  melakukan  pembaharuan  dalam  praktik  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Nasib  mereka,  apakah  dapat  mempertahankan  jabatannya  atau  tidak dipengaruhi  kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan.  Pertimbangan  tersebut  memperkuat niat  membangun  paradigma  baru  kepemimpinan  yang  berbasis  pelayanan.  Pelayanan sebagai sebuah konsep dasar paradigma baru kepemimpin, berangkat dari pemikiran bahwa, nilai  dasar  dari  ajaran  administrasi  publik  adalah  "memberikan  pelayanan  kepada masyarakat tanpa membedakan siapa yang dilayani".
Melayani  bermakna  memberikan  sesuatu  jasa  atau  dalam  bentuk  lain  secara  ikhlas kepada  orang  lain  (masyarakat)  atau  pelayanan  berdasarkan  hati  nurani.  Sikap  ikhlas menuntut  suatu  komitmen  yang  kuat  terhadap  diri  sendiri,  institusi  dan  masyarakat  yang dilayani serta pengorbanan. Komitmen bermakna sikap keberpihakan yang tinggi  terhadap masyarakat yang dilayani. Sebagai sebuah proses, komitmen menuntut konsistensi dari para pemimpin. Sikap ini menjadi penting, karena konsistensi akan memberikan kenyamanan dan ketenangan serta keamanan bagi masyarakat. Sedangkan sikap pengorbanan menunjuk pada sikap  menempatkan  kepentingan  orang  lain  (masyarakat  yang  dilayani)  dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan/ kelompoknya.
Selain  nilai-nilai  dasar  tersebut,  nilai-nilai  kepemimpinan  transformasional, transaksasional  dan  kepemimpinan  primal  yang  berbasis  resonansi,  juga  merupakan indikator-indikator  yang  dimasukkan  dalam  mengukur  kepemimpinan  berbasis  pelayanan. Berdasarkan  hasil  kajian  dan  pengalaman  empirik,  membuktikan  bahwa  organisasi- organisasi yang mendasarkan diri pada konsep pelayanan akan lebih langgeng dibandingkan dengan pendekatan lain.
Pasaruraman,  Heskett,  Groon-ros,  Normann  dan  para  pakar service  management lainnya, yang mengembangkan model kualitas pelayanan (dalam Jan Hendrik Peters, 2006 ), menemukan  bahwa  faktor  kepemim-  pinan  merupakan  faktor  yang  sangat  dominan  dalam manajemen  pelayanan.  Dari  konsep-konsep  yang  dikembangkan,  keterlibatan  para pemimpin sangat tinggi clan menentukan keberhasilan pelayanan yang dilakukan organisasi. Bahkan  dalam  model  pelayanan  yang  dikembangkannya,  secara  tegas  menempatkan kepemimpinan  sebagai  faktor  utama  dalam  kualitas  manajemen  pelayanan. Kajian  Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM (2000), dan hasil kajian Lembaga Administrasi CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 176 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
Negara (2005,  2006),  walaupun  secara  eksplisit  tidak  dikemukakan  namun  hasilnya  me- nunjukkan  bahwa  faktok  kepentingan  aparatur  pemerintah  menjadi  variabel  yang  perlu diperhitungkan dalam pelayanan.
Pada  tingkat  lokal  daerah,  memperlihatkan  bahwa  daerah-  daerah  yang  unggul  dan berkembang  pesat,  karena  daerah  tersebut  dipimpin  oleh  pemimpin  yang  memiliki kecerdasan  pelayanan  yang  prima.  Beberapa  daerah  yang  dapat  dikemukakan  antara  lain, Provinsi  Gorontalo,  Kabupaten  Sragen,  Kabupaten  Solak,  Kabupaten  Karangayar, Kotamadya Tarakan, dan Kabupaten [embrana, dan daerah lainnya dengan ciri khas jenis pelayanan  masing-  masing  daerah.  Kemajuan  yang  dicapai  masing-masing  daerah  apabila dicermati lebih disebabkan peran kepemimpinan pelayanan.
Pertanyaan  yang  kemudian  muncul  adalah  bagaimana  kalau  terjadi  penggantian kepemimpinan?  Apakah  pemimpin  berikutnya  minimal  sama  atau lebih  baik masih  belum dapat dijawab. Hal ini oleh karena sis tem politik kita menghendaki hanya paling banyak 2 (dua)  kali  masa  jabatan  untuk  Bupati/Walikota  dan  Gubemur.  Padahal  untuk  membangun suatu daerah tidak cukup dalam 10 tahun. Lebih dari itu, pendekatan yang digunakan dalam memilih pimpinan daerah adalah pada pendekatan kekuasaan.
Pada tingkat nasional, kepemimpinan Bung Karno dan Bung Hatta dan para pemimpin nasional  lainnya  mampu  memotivasi,  menggerakkan  seluruh  kekuatan  bangsa  Indonesia untuk merdeka, karena dilandasi sikap ikhlas berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Demikian  juga  kepemimpinan  orde  berikutnya  yang  dengan  kelebihannya  telah  membawa perubahan  besar  kemajuan  bangsa  Indonesia.  Hanya  memang  disayangkan,  antar  periode kepemimpinan  sering  ditemukan  inkonsistensi  kebijakan,  sehingga  rakyatlah  yang  harus menanggung akibatnya,  Kerusakan sumber daya alam, rendahnya daya  saing  sumber daya manusia  Indonesia  lebih  sebagai  akibat  inkosistensi  kebijakan,  dan  lebih  dari  itu  masih rendahnya kepemimpinan berbasis pelayanan yang dimiliki para pemimpin. Kepemimpinan berbasis  pelayanan  hakikatnya  adalah  sikap  kepemimpinan  yang  selalu  berpihak  kepada kepentingan  masyarakat.  Kemenangan  beberapa  Gubernur  atau  Bupati  yang  mencalonkan kembali  dan  mendapat  kemenangan  mutlak,  lebih  disebabkan  kualitas  kepemimpinan pelayanan yang dinilai sangat baik oleh masyarakatnya.
Konsep  kepemimpinan  berbasis  pelayanan  menjadi  sangat  penting,  sebagai konsekuensi  logis  dalam  sistem  demokrasi,  dimana  rakyat  atau  masyarakat  adalah  yang berkuasa. Dalam konsep demokrasi, masyarakat bukan didudukan sebagai obyek kekuasaan tetapi  sebagai  subyek  dan  sekaligus  obyek  penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Hal  ini bermakna  sumber  kekuasaan  berada  di  tangan  masyarakat.  Kepemimpinan  dalam  sistem politik  demokratis,  hakikatnya  adalah  kepemimpinan  yang  memiliki  kemampuan partisipatif,  kecerdasan  multikultural  dan  sosial  clan  bahkan  kecerdasan  spiritual. Kemampuan  partisipatif  dimaknai,  sebagai  sikap  kepemimpinan  yang  selalu  mendengar keluhan  dan  kebutuhan  masyarakat  dan  bukan  hanya  mau  didengar  saja.  Kecerdasan multikultural  sebagai  konsep  dasar  kepemimpinan  pelayanan,  dengan  asumsi  dasar  bahwa kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang mengenal, memahami, mendalami dan menghargai nilai- nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
Selanjutnya,  konsep  kecerdasan  sosial  sebagai  konsep  kepemimpinan  pelayanan menunjuk  pada  suatu  kemampuan  seorang  pemimpin  terhadap  aspirasi  masyarakat  yang dilayani. Adapun kecerdasan spiritual sebagai dasar dan landasan kepemimpinan pelayanan, bahwa dipercaya sentuhan spiritual akan lebih efektif dibandingkan pendekatan lain.
Sentuhan  spiritual  bukan  permasalahan  agama,  tetapi  lebih  pada  suatu  model pelayanan  yang  selalu  dikaitkan  hubungannya  dengan  kekuasaan  Tuhan  Yang  Maha Melayani. Semua konsep dasar dari kepemimpinan berbasis pelayanan, menunjukkan bahwa diperlukan  suatu  proses  yang  cukup  panjang  untuk  mempersiapkannya.  Seperti  telah dikemukakan,  negara  Singapura  memerlukan  waktu  40  tahun  lebih  untuk  rnenghasilkan kepemimpinan berbasis pelayanan.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 177
Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
Singapura  yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah dapat survive dan memiliki daya saing tinggi, hal ini oleh karena para pemimpin aparatur negaranya memiliki daya saing tinggi di bidang kepemimpinan berbasis pelayanan.
Dengan  demikian,  model  kepemimpinan  yang  melayani  membu-  tuhkan  suatu perubahan  dalam  sikap  mental  lebih  daripada  sekedar  perubahan  struktural.  Untuk beroperasi  di  dalam  model  ini,  para  pemimpin  harus  menyisihkan  ego  mereka  dan merangkul secara mendalarn keyakinan bahwa orang- orang akan melakukan kinerja terbaik mereka dalam suatu atmosfer kebebasan dan kepercayaan.

## 3.  Simpulan
Suatu  negara  bangsa  tetap  rnampu  bersaing,  para  pemimpinnya  (aparatur  negara) harus menciptakan suatu bangunan sosial yang mampu menghasilkan modal intelektual atau kekuatan pikiran. Kepemimpinan aparatur negara akan menjadi mata uang Abad ke-21. Kita harus  menginvestasikannya  dengan  bijak  bagi  generasi  sekarang  dan  masa  datang.  Para pemimpin  harus  bersedia  berbagi  semangat  dan  keahlian  yang  dimiliki  dalam memberdayakan orang lain, supaya menjadi pemimpin yang efektif. Para pemimpin aparatur negara,  sebaiknya  dapat  menjadi  inspirasi  bagi  anak  buahnya  khususnya  dan  masyarakat pada  umumnya,  sehingga  mampu  memicu  clan  memacu  potensi  manusiawi  mereka  yang besar, menantang gagasan konvensional, mengambil resiko dalam upaya rnengejar sasaran dan impian, menciptakan antusiasme kesempumaan, dan memfokuskan diri pada visi yang memimpin organisasi maupun negara kita serta merangkul umat manusia.
Kunci  paradigma  baru  kepemimpinan  aparatur  negara  adalah,  kepemimpinan  yang transformasional,  transaksional,  resonan  dan  memiliki  jiwa  pelayanan  kepada  masyarakat serta keberanian untuk hidup berdasarkan visi  yang kuat. Salah satu tema visi yang paling sering  dijumpai,  yaitu  membuat  perbedaan.  Hal  lain  yang  tidak  kalah  penting  adalah serangkaian  harga  diri,  nilai-nilai  yang  di  dasarkan  pada  standar  kesempurnaan  tertinggi yang  mungkin  diraih.  Sebagian  nilai  yang  paling  memiliki  sifat  pemberdayaan  diri  adalah integritas,  kejujuran,  kepercayaan,  sikap  optimis,  tanggung  jawab  pribadi,  menghormati semua orang, dan terbuka terhadap perubahan. Nilai-nilai ini membawa dampak mendalam terhadap kesehatan, kemakmuran, dan kesuksesan hidup kita.
Masalah  yang  menghadang  hampir  semua  pemimpin  di  masa  mendatang  adalah bagaimana  mengembangkan  arsitektur  sosial  organisasi  mereka,  sehingga  dia  sungguh mampu  menciptakan  modal  intelektual.  Pada  kebanyakan  organisasi  termasuk  organisasi pemerintah,  tidak  memiliki  cara  untuk  mengukur  apa  yang  disebut  sebagai  modal intelektual. Tetapi, apabila kita menanyakan orang- orang di berbagai organisasi mengenai seberapa  besar  pikiran  mereka  dimanfaatkan  dalam  tugas-  tugasnya,  jawaban  standamya kira- kira 20 persen. Karena itu, apabila kita menambahkan 10 persen saja kepadanya, coba bayangkan akan seperti apa organisasi-organisasi kita.
Apa  yang  harus  dipelajari  untuk  dilakukan  oleh  para  pemimpin  adalah mengembangkan  arsitektur  sosial  yang  mendorong  orang-orang  yang  amat  cerdas,  yang kebanyakan  memiliki ego yang  besar  untuk  bekerja  bersama  dengan  berhasil,  dan memanfaatkan kreativitas mereka sendiri. Karena itu, tantangan besar bagi para pemimpin di  Abad  ke-21  adalah  bagaimana  membebaskan  kekuatan  pikiran  dari  organisasi  mereka. Saya kira, ini merupakan tantangan yang mendasar dan cukup berbeda dari tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin Abad ke-21.
Lebih dari itu, mengingat untuk membangun kepemimpinan yang berbasis pelayanan selain  menuntut  cukup  banyak  persyaratan,  juga  melalui  suatu  proses  panjang.  Paradigma lama  yang  ingin  cepat-  cepat  mendudukan  seseorang  menjadi  pimpinan,  tetapi  tidak mempertimbangkan  kualifikasi  dan  kompetensinya,  hanya  akan  meng-  hasilkan  para pemimpin yang tidak memiliki kepemimpinan yang dibutuhkan organisasi. Masa sekarang cukup  banyak  pemimpin  yang  dibutuhkan  organisasi.  Masa  sekarang  cukup  banyak
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 178 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara pemimpin  tetapi  sulit  mencari  sosok  pemimpin  yang  memiliki  kepemimpinan  dengan persyaratan  sebagau  telah  dikemukakan  (transformasi,  transaksional,  resonan/  primal,  dan berhati pelayanan). Dengan kata lain, kita sedang menghadapi krisis kepemimpinan aparatur negara yang sudah pada tingkat membahayakan.
Belajar  dari  pengalaman  negara  dan  bangsa  lain  yang  telah  berhasil  dan  maju berkembang,  maka  sudah  saatnya  kita  menyiapkan  kader  bangsa  untuk  pemimpin  masa depan. Masalah pemimpin tidak hanya sekedar melalui pilkada dan sejenisnya,  yang perlu dilakukan adalah apakah para pemimpin yang mengikuti kontes tersebut sudah dipersiapkan dengan  baik.  Sudah  cukup  lama  masyarakat  mengalami  penderitaan  sebagai  akibat  para pemimpin yang tidak memiliki hati memberikan pelayanan dan kasih kepada masyarakat.
Mengingat  membentuk  sosok  kepemimpinan  yang  kita  harapkan,  memerlukan  suatu proses maka penyiapannya harus benar-benar baik dan direncanakan dengan mantap. Salah satu  instrumen  yang  handal  adalah  melalui  jalur  pendidikan,  yang  didukung  oleh  tingkat kesejahteraan, ekonomi, kesehatan, kenyamanan serta keamanan yang mantap. Dengan kata lain, mernbangun ke pemimpinan nasional menuntut komitmen pribadi, organisasional dan sosial yang tinggi dari semua pihak.
Kita harus  yakin bahwa bangsa  Indonesia  yang telah teruji melalui masa perjuangan melawan  penjajah  dan  krisis  yang  lain,  harus  mampu  juga  membangun  paradigma  baru kepemimpinan  aparatur  negara  demi  bangsa  dan  negara  yang  aman,  makmur  dan berkeadilan.  Dengan  demikian  paradigma  baru  kepemimpinan  aparatur  negara  adalah, kombinasi  dari  konsep  kepemimpinan  transformasional,  transaksional,  resonan,  memiliki jiwa pelayanan kepada masyarakat serta keberanian untuk hidup berdasarkan visi yang kuat yang  dilengkapi  keunggulan  prima (superleadership) dan  mampu  mengelola  beragam budaya (multicultural  leadership), yang  diharapkan  mampu  hidup  dan  berkembang  serta eksis dalarn lingkungan yang hiperkompetisi.
Untuk dapat berada dalam barisan kader pimpinan bangsa yang handal dan terpercaya, terdapat  sejumlah  persyaratan  lain  kompetensi  kepemimpinan  aparatur  negara  disamping berbagai kemampuan profesional berupa knowledge, technical know-how, dan managerial know-how, yaitu  konsis-  tensi  perilaku  berupa  komitmen  dan  kemampuan menerjemahkan falsafah hidup negara bangsa menjadi sikap hidup dan cara hidup individual, serta kebijakan -kebijakan  institusional  dalam  sistem,  proses,  dan  kebijakan  kebijakan  pemerintahan  dan pembangunan, dalam perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara.

## Daftar Pustaka
Albrow, M. 1990. Introduction. Dalam M. Albrow dan E. King (Eds.) Globallization,  Knowledge, and Society. London: SAGE.
Archer, Margareth S. 1999. Sociology for One World: Unity and Diversity. International Sociology,
(6)2.
Barber, Bernard. 1952. Science and Social Order. New York: Free Press.
Bass, B. M. 1993. Leadership and Performance Beyond Expectation. New York: Free Press.
Bennis,  Warren  &  Michael  Mische.  1995. The21 st Century  Organization: Reinventing  Through Reengeneering. San Diego: Published by Pfieffer & Company.
Bennis,  Warren  &  Robert  Townsend.  1998. Reinventing  Leadership ((Terjemahan  oleh  Clara Suwendo. Menciptakan Kembali Kepemimpinan). Batam Centre: Interaksara.
Bethel, Sheila Murray. 1994. Making A Diference (Terjemahan oleh Meitasari Tjandrasa). Jakarta: Binarupa Aksara.
Blanchard,  Ken.  2001.  The Heart  of  A Leader (Terjemahan  oleh  Arvin  Saputra. Hati  Seorang Pemimpin). Batam Centre: Interaksara.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 179 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
Blanchard,  Ken,  Patricia  Zigarmi,  dan  Drea  Zigarmi.  2001. Leadership  and  The  One  Minute Manager dalam  Ken  Blanchard, Hati  Seorang  Pemimpin (Terjemahan  oleh  Arvin  Saputra). Batam Centre: Interaksara.
Chaffee ,  Paul.  1997. Accountable  Leadership:  A  Resource  Guide  for  Sustaining  Legal,  Financial, and Ethical Integrity in Today's Congregations (Revised and Updated). San Francisco: Jossey - Bass Inc., Publisher.
Cherrington,  David  J.  1995. The  Management  of  Human  Resource. 4th  Edition.  New  Jersey: Prentice-Hall Englewood.
Correctional  Quality  Managerial  Leadership.  2001.  http://www.  de.state.fl.  us/  pub/  annual/  9697 I cqml.html:
Cooper,  Robert  K.  and  Ayman  Sawaf.  1998. Executive  EQ;  Emotional  Intelligence  in  Leadership and Organization (Terjemahan oleh Alex Tri Kantjono Widodo). Jakarta: PT Gramedia.
Cooper, Cary L. and Peter Makin. 1995. Psychology for Managers. Cetakan Pertama. (Terjemahan oleh Lilian Yuwono). Jakarta: Penerbit Arean.
Drucker, Peter F. 1999. The Management Chalenges for 21 st Century. New York: McGraw-Hill Inc. Dwiyanto,  Agus  (ed.).  2006. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. JICA- Gajah Mada University Press.
Feldman, Robert S. 1992. Element of Psychology. New York: McGraw- Hill, Inc Gardiner, Gareth S. 1996. 21 s Century Manager : Meeting The Challenges And Opportunities of The New Corporate Age. New Jersey: Peterson/Pacesetter Books.
Gaefield, Charles A. 1991. Quality: The Art and Science of Business Management Leadership. Dale Timpe (ed.). New York : KEND Publishing, Inc.
Gibson,  Ivancevich,  and  Donnely.  1993.  Organization  and  Management:  Behavior,  Structure, Process.  4th  Edition.  (Terjemahan  oleh  Djoerban  Wahid,  Cetakan  Kedelapan).  Jakarta:  PT Gelora Aksara Pratama.
Gibson,  Rowan.  1998.  Rethinking  The  Future:  Rethinking  Business,  Principles,  Competition, Control,  Leadership,  Markets,  and  the  World  (Terjemahan  oleh  Wandi  S.  Brata  dan  Hikmat Kusumaningrat). Jakarta: PT Gramedia.
Goleman, Daniel, Richard Boyatzis, Annie McKee. 2006. Primal Leadership; Realizing the Power of Emotional Intelligence. New Jersey: John Wiley & Sons. Inc.
Gunterz,  Judith  P.  1997.  Reinventing  Human  Resource  Development.  Guam:  College  of  Business and Public Administration.
Hamel, Gary & C. K. Prahalad. 1994. Competing for the Future (Terjemahan oleh Agus Maulana). Cetakan Pertama. Jakarta Binarupa Aksara.
Harper,  Stephen  C.  2001.The  Forward  Focused  Organizations:  Visionary  Thinking  and Breakthrough Leadership to Create your company ’ s Future York: AMACOM.
Henry,  Nicholas.  1992. Public Administration  and  Public  Affairs, Englewood  Cliffs.  New  Jersey: Prentice Hall.
Hesselbein ,  Frances.  2007. Change;  Ho  To Be  A  Leader  for  The  Future (Terjemahan  oleh  Emmy Nur Hamid). Jakarta: Pustaka Pelajar.
Hocking dan Boggardus. 1994. "Leadership" (dalam John R. Schermerhorn, Jr., James G. Hunt, and Richard N. Osborn). Organizational Behavior). New York: John Willey & Sons, Inc. 1994.
Holland , Ian, Jenny Fleming. 2003. Government Reforming: V alues and New Political Institutions. England: Ashagate Publishing Limited.
James McGregor Bums. 1978. Leadership. New York: Harper & Row.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 180 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
Joiner, Brian. 1994. The Fourth Generation of Management. New York: McGraw-Hill.
Juran, J. M. 1989. Juran on Leadership for Quality. MacMillan: Free Press, Inc.
Kouzes,  James  M.  and  Barry  Z.  Posner.  1995. The  Leadership  Challenge:  How  to  Keep  Getting Extraordinary things done in Organization. San Francisco: Josssey-Bass Inc.
Kotter, John P. 1998. "What Leaders Really Do". Harvard Business Review on Leadership. Harvard Business School Press, 1998.
Levine, Charles H., B. Guy Peters & Frank J. Thompson. 1990. Public Administration: Challenges, choice Consequences. USA: Scott, Foresman and Company.
Manz,  Charles  C.  &  Henry  P.  Sims,  Jr.  1990. Super-Leadership:  Leading  Others  To  Lead Themselves. New York: Berkley Books.
Mayo, Elton. 1933. The Human Problems of Industrial Civilization. New York.
Mintzberg,  Henry.  1998.  "The  Manager's  Job:  Folklore  and  Fact".  Harvard  Business  Review  on Leadership. Harvard Business School Press.
Moestopadidjaja.  1997.  "Transfonnasi  Manajemen  Menghadapi  Globalisasi  Ekonomi."  Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vol. 1 No. 1. PP. PERSADI.
Moran, Robert T. John R. Riesenberger. 1993. The Global Challnge: Building the New Worldwide Enterprise. London: Mc Graw Hill Book Company.
Morgan,  Howard,  Phil  Harkins  &  Marshall  Goldsmith.  2005.  The  Art  &  Practice  of  Leadership Coaching. New Jersey: John Wiley & Sons. Inc.
Mouzelis, Nicos P. 1975. Organization and Bureaucracy. Chicago: Aldine Publishing Company.
Murphy, Emmet C. 1996. Leadership IQ. John Wiley & Sons, Inc.
Ohmae,  Kenichi.  1999.  The  Borderless  World:  Power  and  Strategy  in  the  Interlinked  Economy (Management Lessons in the New Logic of The Global Marketplace). Revised Edition. New York: McKensey & Company, Inc.
Ohmae,  Kenichi.  1999.  T11e  Borderless  World:  Power  and  Strategy  in  the Interlinked  Economy (Management Lessons in the New Logic of the Global Marketplace). New York: McKensy  & Company
Osborne, David dan Ted Gaebler. 1994. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. New York: Penguin Books.
Osborne, David dan Peter Plastrik. 1993. . Banishing the Bureaucracy. New York: Addison Wesley. O'Toole,  James.  2003. Leadership  A  to Z; A  Guide  for  the  Appropriately Ambitious. Jossey- Bass.Inc.
Parsons,  Talcott.  1958."Suggestion  for  a  Sociological  Approach  to  the  Theory  of  Organizations", Administrative Science Quarterly (I): 63-85.
Pegg,  Mike.  1994. Positive  Leadership (Terjemahan  oleh  Arif  Suyoko).  Cetakan  Pertama.  Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Peters, B. Guy. 2001. T11e Future of Governing. Second Ed (Revised). Kansas: University Press of Kansas.
Peter,  Jan  Hendrik.  2000.  Service  Management:  Managing  the  Image.  Jakarta:Trisakti  University Press.
Pierce, Jon L. & John W. Newstrom. 2006. Leaders & The Leadership Process. New York: McGraw -Hill International Edition.
Propenko,  Joseph  M.  dan  Igor  Pavin  (eds).  1991.  Enterpreneurship  Development  in  Public Enterprise. Geneva: ILO.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 181 Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara
Rhinesmith,  Stephen  H.  1996.  A Management  Guide  to  Globalization:Six  Skill  for  Success  in  a Changing Word, Chicago: ASTD & Irwin
Robbins,  Stephen  P.  dan  Mary  Coulter.  1999.  Management.  6th  Edition.  New  Jersey:  Englewood Cliffs Prentice-Hall, Inc.
Savage, Charles. 1997. The Fifth Generation of Management. New York: McGraw-Hill, Inc.
Stoner, James A. F. dan Charles Wankel. 1996. Management. New Jersey: Simon & Shuster Prentice
- Hall.
Shafritz,  Jay  M.,  E.  W.  Russel,  Christopher  P.  Borick.  2007.  Introducing  Public  Administration. Pearson Education, Inc.
Shelton, Ken (ed.). 2002. A New Paradigm of Leadership (Terjemahan oleh Oka). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Smith,  Gregory  P.  1997.  The  New  Leader:  Bringing  Creativity  and  Innovation  to  the  Workplace. Danvers: St. Lucie Press.
Stogdill, R. M. 1974. Handbook of Leadership. New York: The Free Press.
Tjokrowinoto,  Mulyarto.  2003.  "Prospek  dan  Tantangan  Ilmu  Administrasi  di  Era Globalisasi." (Makalah).
Vroom,  H.  Victor  &  G.  Arthur  Jago.  1988.  The  New  Leadership:  Managing  Participation  in Organization. New York: Prentice- Hall, Englewood.
White,  Randall  P.,  Philip  Hodgson  &  Stuart  Crainer.  1997. The  Future  of  The  Leadership (Terjemahan oleh Hari Suminto). Batam Center: Interaksa.
Yuki, Gary A. 2002. Leadership in Organization. 3rd Edition. New York: Prentice-Hall, Englewood.