## PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
Oleh : Mamay Komariah, S.H., M.H. *) 1

## ABSTRAK
Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  dibentuk  untuk  memberikan  rasa  aman  terhadap  setiap  saksi  dan/atau korban  dalam  memberikan  keterangan  pada  setiap  proses  peradilan  pidana. Penulisan  tentang  “Perlindungan  Hukum  Saksi  dan  Korban  Oleh  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban” ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara lebih  jelas  tentang  mekanisme  dan  kinerja  LPSK  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya. Perlindungan dalam UU No. 13 Tahun 2006 diartikan sebagai segala upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman kepada  saksi  dan/atau  korban  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  LPSK  atau  lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Mekanisme  pemberian  perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban  diatur dalam  pasal  28-32  UU  No.  13  Tahun  2006  yang  mencakup  berbagai  prosedur  dan persayaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  saksi  dan/atau  korban  untuk  bisa mendapatkan  perlindungan  dari  LPSK  yang  terkadang  sulit  dilakukan  oleh  saksi dan/atau  korban  tersebut.  Kinerja  LPSK  dalam  menjalankan  tugasnya  pun dipandang  kurang  efektif.  Kelemahan  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  yaitu,  saksi  dan/atau  korban  haruslah  mengajukan  permohonan  kepada LPSK  agar  mereka  bisa  mendapatkan  perlindungan  dari  LPSK,  disamping  mereka juga  harus  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  LPSK.  kurangnya informasi  bagi  masyarakat,  sehingga  minimnya  pengetahuan  masyarakat  akan kehadiran  LPSK  ini  walaupun  telah  diundangkannya  UU  Perlindungan  Saksi  dan Korban.
Kata Kunci : Perlindungan, Saksi dan Korban

## ABSTRACT
Law  No.  13  of  2006  on  the  Protection  of  Witnesses  and  Victims  was established  to  provide  security  to  every  witness  and  /  or  victim  to  testify  in  any criminal  proceedings.  Writing  on  "Legal  Protection  of  Witnesses  and  Victims Protection  Agency  by  the  Witness  and  Victim"  is  intended  to  provide  a  clearer explanation of the mechanisms and the performance of the Agency in carrying out its duties and authorities. Protection in Law  13  of 2006 is  defined as all efforts to fulfill the  rights  and  the  provision  of  assistance  to  provide  security  to  witnesses  and  /  or victims which must be implemented by the Agency or other agencies in accordance with the provisions of this Act.
Mechanisms  for  providing  protection  to  witnesses  and  victims  set  forth  in article  28-32 of  Law  No. 13 of  2006  which includes a variety of procedures and the requirement to be met by witnesses and / or victims to get protection from the Agency that is sometimes difficult for the witnesses and / or victims. Agency's performance in carrying  out  its  duties  are  regarded  as  less  effective.  Weakness  Act  Witness  and Victim  Protection,  namely,  witnesses  and  /  or  victims  must  submit  an  application  to the  Agency  so  that  they  can  get  protection  from  the  Agency,  in  addition  they  must also  meet the requirements set by the Agency. lack of information for the  public, so that the lack of public knowledge of the Agency's presence even after the enactment of the Witness and Victim Protection Act.
Keywords: Protection, the Witness and Victim.

## *) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Galuh

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang Masalah
Negara  Indonesia  sebagai  negara hukum perlu memahami dengan keadaan  dunia  yang telah  mulai banyak memperhatikan  Hak  Asasi  Manusia, sehingga  di  era  reformasi  sebuah agenda besar tersebut menuntut adanya perubahan sebuah tata kehidupan dalam  berbangsa  dan  bernegara.  Salah satu  dari  perubahan  tersebut  yang menonjol adalah mengenai perlindungan hak-hak  warga  negara  yang  berkaitan dengan
Hak  Asasi  Manusia  itu  sendiri. Dalam perlindungan Hak Asasi Manusia telah  banyak  perlindungan  yang  telah dengan  jelas  dan  tegas  diatur  dalam sebuah  peraturan  perundang-undangan seperti  yang telah  diatur dalam undang- undang perlindungan anak, perlindungan  perempuan,  kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang selanjutnya baru kemudian  perlindungan  saksi  hampir terlupakan dalam agenda reformasi.
Perlindungan  hukum  merupakan suatu  bentuk  pelayanan  yang  wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan  rasa  aman  kepada  setiap warga masyarakat. Berdasarkan
Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945  bahwa  Negara bertanggung  jawab  atas  perlindungan
Hak  Asasi  Manusia  merupakan  suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan  dalam  Pasal  28I  ayat  (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi  : “Perlindungan,  pemajuan,  penegakan, dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".
Perlindungan  bagi  warga  negara terhadap  tindakan  pemerintah.  Menurut Phipus  M.  Hadjon,  perlindungan  hukum itu ada dua yaitu : “Perlindungan hukum
preventif dan represif . Pada perlindungan  hukum preventif diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan  ( inspraak )  atau  pendapat sebelum  suatu  keputusan  pemerintah mendapat bentuk yang definitive . Artinya perlindungan  hukum  yang preventif bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan  hukum preventif sangat signifikan  bagi  tindak  pemerintah  yang didasarkan  pada  kebebasan  bertindak, karena  dengan  adanya  perlindungan hukum yang preventif Pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil  keputusan  yang  didasarkan pada  diskresi”.  (Phipus,  Hadjon;  1987  : 2).
Hukum  pidana  adalah  hukum sanksi,  sebab  dengan  bertumpu  pada sanksi  itulah  hukum  pidana  difungsikan
untuk  menjamin  keamanan,  ketertiban, dan keadilan, akan tetapi dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum  terlalu  mengedepankan  hak-hak tersangka/terdakwa,  sementara  hak-hak korban  diabaikan.  Fungsi  dari  Hukum Pidana  berkaitan  dengan  fungsi  hukum pada  umumnya  merupakan  bagian  dari hukum  pada  umumnya  yaitu  untuk mengatur  hidup  kemasyarakatan  atau menyelenggarakan  tata  tertib  dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menegakkan  tertib  hukum,  melindungi masyarakat hukum manusia serta memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan  pidana  dan  mendidik  orang yang  melakukan  perbuatan  pidana supaya  sadar  sehingga  menjadi  orang yang lebih baik lagi. (Sudikno, Mertokusumo; 1993 : 145).
Lingkup  perlindungan  oleh  LPSK adalah  pada  semua  tahap  proses peradilan  pidana,  agar  saksi  dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan atau kesaksian. Peranan  saksi  dan  korban  dalam  setiap persidangan  perkara  pidana  sangat penting  karena  kerap  keterangan  saksi dan  korban  dapat  mempengaruhi  dan menentukan kecendrungan putusan hakim.
Jantungnya suatu proses peradilan adalah  dalam  tahap  pembuktian.  Dalam tahap  pembuktian  di  persidangan  akan
di  hadapkan  dengan  berbagai  alat  bukti yang dihadirkan sesuai dengan keterkaitan  dengan  tindak  pidana  yang sedang  di  gelar.  Salah  satu  alat  bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban  yang  mendengar,  melihat,  atau mengalami  sendiri  terjadinya  suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan  kejelasan  tentang  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku tindak pidana. Dalam proses pengungkapan  suatu  proses  pidana mulai  dari  tahap  penyidikan  sampai dengan  tahap  pembuktian  persidangan keberadaan  keberadaan  dan  peran sanksi  sangatlah  di  harapkan.  Bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam  pengungkapan  kasus  pidana yang dimaksud.
Pentingnya  perlindungan  hukum terhadap  setiap  anggota  masyarakat yang  menjadi  salah  satu  alasan  dibuat Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam  Undang-undang  ini,  diatur  pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung  jawab  untuk  menangani pemberian  perlindungan  dan  bantuan pada  saksi  dan  korban  yaitu  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK) yang  bertugas  dan  berwenang  untuk memberikan  perlindungan  dan  bantuan kepada saksi dan korban.
Kedudukan  saksi  dalam  proses peradilan pidana menempati posisikunci, sebagaimana  terlihat  dalam  Pasal  184 Kitab Undang-undangHukum Acara Pidana. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangatbesar dalam  upaya  menegakkan  hukum  dan keadilan.Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satufaktor  penting  dalam  pembuktian atau pengungkapan fakta yang
akandijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain
untuk
menguatkansebuah
penyelidikan, penyidikan,  dan  bahkan  pembuktian  di pengadilan.  (Sudikno,  Mertokusumo; 1993 : 145)
Persoalan  yang  kadang  dijumpai dalam  proses  peradilan  pidana  adalah banyaknya  saksi  yang  tidak  bersedia menjadi  saksi  ataupun  tidak  berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan
yang memadai atas perlindungan maupun mekanisme tertentu  untuk  bersaksi.  Saksi  termasuk pelapor bahkan sering mengalami intimidasi ataupun tuntutan hukum  atas kesaksian atau laporan yang diberikannya.
Dalam  kenyataannya  tugas  dan kewenangan  LPSK  dalam  Undang- undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban tidak  diatur  secara  spesifik.  Undang-
undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban hanya  mengatur  mengenai  tanggung jawab  LPSK,  keanggotaan  dan  proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan  dan  pendanaan  namun  tidak mengatur  secara  spesifik  mengenai organisasi  dan  dukungan  kelembagaan, administrasi,  SDM,  pengawasan,  serta tranparansi dan akuntabilitas dari LPSK.
Dengan  demikian,  maka  jelas bahwa ketersediaan mekanisme perlindungan  saksi  dan  korban  amat penting  untuk  menjamin  diperolehnya kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi  rasa  keadilan  bagi  semua, termasuk  bagi  saksi  dan  korban  yang terkait.Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  di  paparkan  di  atas  maka  penulis memilih  judul  :  “Perlindungan  Hukum Saksi  dan  Korban  oleh  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK)”.

## B.  Perumusan Masalah
a.  Bagaimanakah
mekanisme perlindungan  hukum  oleh  LPSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ?
b.  Bagaimanakah efektivitas pemberian perlindungan  hukum  kepada  saksi dan korban oleh LPSK ?
c.  Bagaimanakah hambatan atau kendala-kendala dalam Undang-
Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban ?

## C.   Tujuan penelitian
a.  Untuk mengetahui mekanisme perlindungan  hukum  terhadap  saksi dan/atau  korban  oleh  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban (LPSK) berdasarkan Undang-undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
b.  Untuk mengetahui efektivitas pemberian perlindungan hukum kepada  saksi  dan  korban  oleh LPSK?
c.  Untuk  mengetahui  hambatan  atau kendala-kendala dalam Undang-
Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.
D.   Manfaat penelitian
a.  Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum
dalam pengembangan hukum pidana.
b.  Secara  Praktis  hasil  penelitian  yang berfokus  pada  perlindungan  hukum ini  diharapkan  bisa  menjadi  bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran  serta  dapat  memberikan kontribusi  dan  solusi  konkrit  bagi
para legislator dalam upaya memberikan  perlindungan  hukum terhadap  saksi  dan  korban  tindak pidana di Indonesia.

## II.   TINJAUAN PUSTAKA

## A.  Pengertian Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  merupakan suatu  bentuk  pelayanan  yang  wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan  rasa  aman  kepada  setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  bahwa  Negara bertanggung  jawab  atas  perlindungan Hak  Asasi  Manusia  merupakan  suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan  dalam  Pasal  28I  ayat  (4)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:“Perlindungan, pemajuan, penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".
Perlindungan  merupakan  suatu aspek  yang  penting  yang  harus  dimiliki oleh  setiap  warga  masyarakat.  Dalam Pasal  1  butir  6  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan  adalah  segala  upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk  memberikan  rasa  aman  kepada Saksi  dan/atau  Korban  yang  wajib
dilaksanakan  oleh  LPSK  atau  lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Perlindungan yang diberikan pada  korban  atau  saksi  dapat  diberikan pada  tahap  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan,  dan  atau  pemeriksaan  di sidang  pengadilan,  atas  dasar  inisiatif dari  aparat  penegak  hukum,  aparat keamanan,  dan  atau  dari  permohonan yang  disampaikan  oleh  korban.Dengan adanya  perlindungan  hukum  dari  LPSK, penjaminan  atas  rasa  aman  terhadap saksi  dan  korban  pun  menjadi  semakin kuat.  Perlindungan  hukum  terhadap saksi  dan  korban  selama  ini  didasarkan pada  KUHP  sebagai  sumber  hukum materiil,  dengan  menggunakan  KUHAP sebagai  hukum  acara.  Akan  tetapi  di dalam  KUHAP  lebih  banyak  diatur tentang  tersangka  dari  pada  mengenai saksi dan korban. Kedudukan saksi dan korban  pun  tampaknya  belum  optimal dibandingkan kedudukan pelaku.
Bentuk  perlindungan  hukum  lain yang  dapat  diberikan  kepada  korban adalah  melalui  pemberian  kompensasi, retribusi,  dan  rehabilitasi  sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian  Kompensasi,  Retribusi,  Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Dalam  rangka  pengaturan  dan perlindungan  saksi  dan  korban  di
Indonesiamelalui  perundang-undangan tersendiri dengan melihat praktek selama ini sepertikiranya perluperlindungan  saksi  dan  korban diatur  dalam  undang-undang  tersendiri. Namun halyang perlu diperhatikan adalah  memberikan  definisi  yuridis  dari "Saksi  atauKorban",  sehingga  dapat ditentukan  batas-batas  pengaturannya. Untukmemudahkan kiranya dapat diambil  dari  Pasal  1  angka  26  yang menentukan"Saksi  adalah  orang  yang dapat  memberikan  keterangan  guna kepentinganpenyidikan, penuntutan, dan peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana yang  iadengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri, dan  ia  alami  sendiri  dengan  menyebut alasan daripengetahuan itu".
Sedangkan  untuk  korban  dapat didefinisikan: "a  victim  is  aperson  who has  suffered  damage  as  a  result  of  a crime and  or whose sense ofjustice has been  directly  disturb  by  the  experience of  having  been  the  target  of  acrime" , artinya  korban  adalah  seseorang  yang telah  menderita  kerugian  sebagaiakibat suatu kejahatan dan/atau rasa keadilannya  secara  langsung  telah terganggusebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir
26menyatakan  bahwa  “Saksi  adalah
orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan,  penuntutan,  dan  peradilan tentang  suatu  perkara  pidana  yang didengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan iaalami sendiri.
Pasal  1  butir  27  Kitab  Undang-
undang Hukum
Acara Pidana jugamemberikan penjelasan bahwa “Keterangan  saksi  adalah  salah  satu alatbukti  dalam  perkara  pidana  yang berupa keterangan dari saksi mengenaisuatu peristiwa pidana yang ia dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia alamisendiri  dengan  menyebut  alasan
dari pengetahuan itu”.
Subektimenyatakan bahwa saksi adalah orang  yang  didengar  keterangannya dimuka sidang pengadilan, yang
mendapat tugas membantu pengadilanyang sedang perkara.
Uraian di atas penunjukkan bahwa saksi dalam proses
peradilanadalah  faktor  penting  dalam setiap  tahap  dalam  proses  peradilan pidana.Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan  bahwa  saksi  adalah orangyang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan,dan  peradilan  tentang  suatu perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri, ia lihatsendiri dan ia alami sendiri.Selanjutnya  Pasal  166  Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidanamenyatakan  bahwa  pertanyaan yang  bersifat  “sugestif”/menjerat  tidak boleh  dilakukan  terhadap  saksi  atau terdakwa.
Wirjono  Projodikoro  memaknai bahwa  Seorang  saksi  adalahseorang manusia  belaka  atau  manusia  biasa.  Ia dapat  dengan  sengajabohong,  dan dapat  juga  jujur  menceritakan  hal sesuatu,  seoalah-olah  halyang  benar, akan sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harusmenceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingat  dariorang  perseorang,  apa  itu dapat  dipercaya  atas  kebenarannya. (Wirjono, Projodikoro; 1981 : 156).
Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberianbantuan  untuk  memberikan rasa  aman  kepada  saksi  dan/atau korbanyang  wajib  dilaksanakan  oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korbanatau  lembaga  lainnya  sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepadaSaksi  dan/atau  Korban  dalam memberikan  keterangan  pada  setiap prosesperadilan pidana.

## B.  Konsep  dan  Dasar  Perlindungan Saksi dan Korban
Pada  awalnya  keberadaan  saksi dan  korban  kuranglah  diperhitungkan.
Keselamatan  baik  untuk  dirinya  sendiri maupun  keluarga  pada  kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian  yang  mereka  berikan.  Dalam KUHAP  cenderung  lebih  memberatkan pemberian  perlindungan  kepada  warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana.
Pada  tahun  2006  pemerintah mengeluarkan  peraturan  perundang- undangan berupa
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang  di undangkan  pada  11  Agustus  2006. Peranan saksi dan juga korban sangatlah  penting  dalam  rangka  untuk melahirkan  sebuah  keputusan  yang  adil dan  obyektif.  Untuk  itulah  perlindungan terhadap  saksi  dan  korban  menjadi sangat penting juga.
Menurut Muladi menyatakan bahwa perlunya pengaturan danperlindungan  hukum  bagi  saksi  dan korban dapat dibenarkan secarasosiologis bahwa dalam
kehidupan  bermasyarakat semua warga negaraharus berpartisipasi penuh, sebab  masyarakat  dipandang  sebagai systemkepercayaan  yang  melembaga “ system of in instuitutionalizet trust”. Tanpakepercayaan  ini,  kehidupan sosial  tidak  mungkin  berjalan  baik, sebab  tidakada  pedoman  atau  patokan yang pasti dalam bertingkah
laku.Kepercayaan  ini  terpadu  melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan (organisasi) seperti kepolisian, kejaksaan,pengadilan,  lembaga  koreksi dan sebagainya .
Muladi  selanjutnya  menyatakan bahwa  dalam  rangka  pengaturanhukum pidana  terhadap  korban  kejahatan, secara mendasar dikenal adadua model, yakni
(a)  model  hak-hak  prosedural (the Procedural RightsModel);
(b)  model  pelayanan (the  Services Model).

## II. PEMBAHASAN
Mekanisme  perlindungan  hukum terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  (LPSK)  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban Hadirnya  Undang-undang  Nomor  13 tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban memberikan harapan bahwa kesaksian yang diberikan berlandaskan  rasa  aman  dan  nyaman. Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan  berdasarkan  beberapa  asas seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 yaitu :
1.  Penghargaan atas harkat dan martabat
2.  Rasa aman
3.  Keadilan 4.  Tidak diskriminatif, dan 5.  Kepastian hukum
Sebelum  saksi  dan  korban  agar bisa  mendapatkan  perlindungan  hukum dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  (LPSK),  mereka  harus  melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan  oleh  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban  (LPSK)  disamping mereka  harus  memenuhi  persyaratan untuk mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  (LPSK)  ini  seperti  yang  telah dijelaskan  dalam  Pasal  28,  Pasal  29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal  34,  Pasal  35  dan  Pasal  36 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pasal  28  Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban memberikan  penjelasan  bahwa setiap saksi dan/atau korban bisa menerima  perlindungan  hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban (LPSK) jika
memenuhi syarat-syarat yang telah  dijelaskan  dalam  pasal tersebut.  Selain  itu  juga  harus memenuhi persyaratan formil dan
materil  yang  telah  diatur  dalam ketentuan  Pasal  5  peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  Nomor  6  Tahun  2010 tentang  tata  cara  pemberian perlindungan saksi dan korban. Mengenai penjelasan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan  LPSK.  Tata  cara  pemberian Perlindungan terhadap saksi dan korban dipaparkan  dalam  Pasal  29  Undang- undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang berbunyi  sebagai  berikut  :  “Tata  cara memperoleh  perlindungan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  sebagai berikut :
a.  Saksi  dan/atau  Korban  yang bersangkutan, baik atas inisiatif  sendiri  maupun  atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan  secara  tertulis kepada LPSK; b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c.  Keputusan LPSK diberikan secara  tertulis  paling  lambat  7
(tujuh)  hari  sejak  permohonan perlindungan diajukan.”
Dari  ketentuan  Pasal  29  ini  ada pengaturan mengenai apakah permohonan  itu  secara  tertulis  atau permohonan  perlindungan  seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan
pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan  dan  pendamping  saksi dan korban.
Penjelasan  terhadap  tata  cara pemberian  perlindungan  sebagaimana dimaksud  yang  menjadi  kewajiban  bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  juga  terdapat  dalam  ketentuan Pasal  30  dan  pada  Pasal  31,  Pasal  29 Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban yang menyebutkan sebagai berikut :
Pasal  30  ayat  (1)  Dalam  hal LPSK  menerima  permohonan  Saksi dan/atau
Korban sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  29,  Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan  kesediaan  mengikuti  syarat dan  ketentuan  perlindungan  Saksi  dan Korban.
Ayat  (2)  Pernyataan  kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan
perlindungan Saksi dan Korban
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
memuat : a.   Kesediaan  Saksi  dan/atau Korban  untuk  memberikan kesaksian dalam proses peradilan; b.   Kesediaan  Saksi  dan/atau Korban untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan
keselamatannya; c.   Kesedian Saksi dan/atau Korban untuk tidak
berhubungan  dengan  cara
apa  pun  dengan  orang  lain selain atas persetujuan LPSK,  selama  ia  berada dalam perlindungan LPSK; d.   Kewajiban  Saksi  dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai
keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
e.   Hal-hal  lain  yang  dianggap perlu oleh LPSK.
Proses  pengajuan  permohonan hingga disetujuinya permohonan tersebut  sering  kali  membingungkan para  saksi  dan  korban,  karena  mereka harus  melewati  proses  yang  tidak pendek  untuk  mendapat  perlindungan dari  LPSK  ini.  Hal  inilah  yang  sering menjadi  penyebab  saksi  dan  atau korban  merasa  enggan  untuk  meminta perlindungan  dari  LPSK  dan  memilih untuk  diam.  Para  saksi  dan  korban merasa kurang mengerti akan prosedur- prosedur  yang  ditetapkan  oleh  LPSK. Apalagi bagi para saksi dan korban yang tidak  begitu  mengerti  akan  hukum. Karena  itulah  pemdampingan  akan seorang advokat sangat membantu para saksi dan korban ini.
Tata  cara  pemberian  bantuan kepada  saksi  atas  permintaan  tertulis, dari yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, adapun tata  cara  pemberian  bantuan  kepada
saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut : 1. Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban menentukan kelayakan
diberikannya bantuan kepada saksi 2.  Dalam  hal  saksi  layak  diberikan
bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan Keputusan LembagaPerlindungan Saksi dan
Korban mengenai pemberian bantuan akan  diberitahukan  secara  tertulis kepada  yang  bersangkutan  dalam jangka waktu 1 minggu.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  bisa  bekerja  sama  dengan instansi berwenang terkait dalam pemberian  perlindungan  dan  bantuan, instansi  terkait  wajib  melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban  sesuai  dengan  ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
Saksi  dan/korban  yang  berada dibawah  perlindungan  LPSK,  tidaklah secara  sepenuhnya  merasa  aman, karena  banyaknya  persoalan  yang  kian datang sesuai dengan berjalannya suatu persidangan. Dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan  sampai  pemeriksaan  di pengadilan yang memakan waktu cukup lama.  Bebearapa  perkara  yang  telah berlangsung cukup lama, sehingga saksi
atau  korban  lupa  akan  peristiwa  itu, tetapi di depan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya. Dalam fase  yang  seperti  ini  kehadiran  LPSK sangat  diperlukan.  Karena  kehadiran LPSK  diharapkan  dapat  memberikan rasa  nyaman  dan  aman  bagi  saksi  atau korban agar dapat memberikan kesaksian  di  depan  persidangan  dan proses  persidangan  dapat  berjalan tanpa berbelit-belit.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  (LPSK)  berdiri  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK  merupakan  suatu  lembaga  yang di  bentuk  untuk  menangani  pemberian perlindungan  dan  bantuan  pada  saksi dan  korban  berdasarkan  tugas  dan wewenang  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Saksi dan Korban.
Perlindungan  hukum  terhadap saksi  dan  korban  selama  ini  didasarkan pada  KUHP  sebagai  sumber  hukum materiil,  dengan  menggunaka  KUHAP sebagai  hukum  acara.  Dalam  KUHAP lebih  banyak  diatur  tentang  tersangka dari pada mengenai saksi dan korban.
Implementasi dari ide keseimbangan di atas yang berkaitandengan perlindungan saksi adalah implementasi pada ide keseimbangan  yang  berorientasi  pidana
pada  perlindungan  masyarakat,  korban danpelaku,  yang  tidak  terlepas  dengan perlindugan  Hak  Asasi  Manusia. (Barda Nawawi Arief, 2006).
Dengan  ide  dasar  keseimbangan ini  Hak  Asasi  Manusia  sangat  penting, terlebih  dalam  proses  peradilan  pidana seorang  saksi  yang  merupakan  kunci dalam  menemukan  titik  terang  sebuah tindak  pidana.  Oleh  karenaitu  dalam proses peradilan pidana harus dilindungi karena  itu  merupakanhak  asasi  yang paling  mendasar  yang  dimiliki  setiap manusia termasuksaksi. (Barda  Nawawi Arief, 2006).
Saksi  merupakan  faktor  penting dalam  perkara  pidana  terutama  dalam hal  menemukan  terangnya  sebuah tindak pidana, sehingga tidak dibenarkan pula dalam melakukan
pemeriksaan pihak pemeriksa mengadakan tekanan
yang bagaimanapun  caranya  misalnya  pada kasus  ancaman,  dan  sebagainya  yang dapat  menyebabkan  terdakwa  atau saksi  menerangkan  hal  berlainan  yang dianggap  tidak  sebagai  pernyataan pikiran bebas.
Kedudukan saksi dan korban pun tampaknya  belum  optimal  dibandingkan kedudukan  pelaku.  Walaupun  telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  akan
tetapi  pemberian  perlindungan  terhadap saksi  dan  korban  ini  dipandang  masih belum maksimal. Undang-Undang
Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dinilai belum cukup untuk menjamin perlindungan  saksi  dan  korban  yang secara langsung memperhambat kinerja dari  LPSK  sendiri.  Salah  satunya  yaitu: UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  ini belum secara khusus mengatur mengenai  wewenang  seperti  apakah yang  dimiliki  oleh  LPSK  dalam  rangka pemberian  perlindungan  terhadap  saksi dan korban, yang terkadang menyebabkan  LPSK  sering  salah  jalan dalam melakukan tugasnya.
Perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi korbandapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam
kehidupanbermasyarakat  semua  warga negara  harus  berpartisipasi  penuh, sebabmasyarakat  dipandang  sebagai sistem  kepercayaan  yang  melembaga ("system  of  instituitionalized  trust") . Tanpa  kepercayaan  ini  makakehidupan sosial  tidak  mungkin  berjalan  dengan baik  sebab  tidak  adapatokan  yang  pasti dalam  bertingkah  laku.  Kepercayaan  ini terpadu  melalui  norma-norma  yang diekspresikan di dalam struktur organisasional  seperti  polisi,  jaksa, pengadilan dan sebagainya.
Menurut  Mula  didalam  rangka
konsep pengaturan terhadap korbankejahatan,  maka  pertama-tama yang  harus  diperhatikan  adalah  esensi kerugian  yang  diderita  korban.  (Muladi, 2002  :  175-176).  Ternyata  esensi kerugian  tersebut  tidak  hanya  bersifat material  atau  penderitaan  fisik  saja, melainkan  juga  bersifat  psikologis.  Jika diperhatikan dan dikaitkan denganmandat dari undang-undang tugas maupun kewenangan yang
diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan
Saksi dan Korban terhadap  LPSK,  secara  umum  terkesan sudah  mencukupi  namun  kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai. Ada beberapa ketentuan yang seharusnya  ditetapkan  dalam  Undang- Undang  PSK  ini,  salah  satunya  adalah mengenai  masalah  pemberian  bantuan terhadap saksi dan korban.
Pelaksanaan  perlindungan  saksi tidak terlepas dengan beberapa persoalan  yakni;  penegakkan  hukum perlindungan saksi,kapan dilakukan perlindungan saksi, bentuk-bentuk perlindungan saksidan tata cara perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.
Salah  satu  alat  bukti  yang  sah dalam  proses  peradilanpidana  adalah keterangan  saksi  dan/atau  korban  yang mendengar,melihat,  atau mengalami
sendiri terjadinya suatu tindak pidanadalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindakpidana yang dilakukan oleh pelaku tindak  pidana;  Penegak  hukumdalam mencari  dan  menemukan  kejelasan tentang  tindak  pidanayang  dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalamikesulitan  karena  tidak  dapat menghadirkan saksi dan/atau korbandisebabkan  adanya  ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihaktertentu.  Sehubungan  dengan  hal tersebut,  perlu  dilakukanperlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat pentingkeberadaannya  dalam  proses peradilan pidana.
Kesaksian  memang  dibutuhkan dalam setiap pengadilan pidana, termasuk  pengadilan  militer.  Saksi  yang dimintaiketerangan  dalam  penyidikan maupun
persidangan, pada dasarnyasangat  membantu  berjalannya rangkaian proses peradilan. Apalagihasil yang diharapkan dari proses pengumpulan  keterangan  saksiuntuk memastikan  peradilan  yang  jujur  ( fair trial ).
Dalam  penegakan  perlindungan saksi  khususnyaperlindungan  hukum bagi saksi itu sendiri saat ini telah diatur olehUndang-undang  Nomor  13  Tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksidan Korban.Sebuah Undang-undang
Perlindungan  Saksi  dan  Korbanyang berlaku efektif, yang dibentuk atas dasar upaya tulus untukmengatasi permasalahan  seperti  pelanggaran  hak asasi  manusia,adalah  satu  kesatuan integral dalam rangka menjaga berfungsinyasistem  peradilan  pidana terpadu.
Undang-undang
PerlindunganSaksi dan
Korban
diharapkan  akan  menolong  negara  ini keluar  dari  persoalan-persoalan  hukum yang berkepanjangan. Perlindungan terhadap  saksi  dan  korban  harus diberikan  bila  menginginkan  proses hukum berjalan benar dan keadilanditegakkan. Hal ini dapat diperhatikan
bahwa adanya faktamenunjukkan,  banyak  kasus-kasus pidana  maupun  pelanggaranHak  Asasi Manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikandisebabkan adanya ancaman  baik  fisik  atau  psikis  maupun upaya  kriminalisasi  terhadap  saksi  dan korban ataupun keluarganya yangmembuat masyarakat takut memberi kesaksian kepada penegakhukum. Dalam Pasal 33-Pasal 36 Undang-Undang  Perlindungan  Saksi
dan Korban mengenai tata cara pemberian  bantuan,  tidak  menetapkan mengenai  berbagai  ketentuan  yang seharusnya disepakati oleh LPSK
dengan  saksi  dan/atau  korban  agar dapat  berjalan  beriringan.  Akan  lebih baik  jika  LPSK  beserta  saksi  dan/atau korban  yang  akan  menerima  bantuan tersebut,  membuat  perjanjian-perjanjian tentang  bantuan  yang  akan  dilakukan oleh orang-orang, institusi atau organisasi  untuk  kepentingan  LPSK yang lebih luas.
Selain  itu  Undang-Undang  LPSK ini  mempunyai  beberapa  hal  yang merupakan  kelemahan,  yaitu:  Tidak mengatur  tentang  cara bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban,  bahkan  terhadap  jaksa  dan keluarganya  sendiri,  mengingat  baik saksi  maupun  korban  dan  Jaksa  dalam kenyataannya kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya.
Nyoman Serikat Putra Jaya mengemukakan  bahwa  dalam  hukum positif diIndonesia, masalah perlindungan  saksi  dan  korban  sudah mendapat pengaturan meskipun sifatnya sangat  sederhana  dan  parsial.  Hal  ini dapat  dilihat  dalam  hukum  pidana materiil  maupun  hukum  pidana  formil. Dalam  hukum  pidanamateriil  terlihat dalam  Pasal  14  huruf  c  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana,dalam hal  hakim akan  menjatuhkan  pidana  bersyarat, ditentukan  adanya  syaratumum  dan syarat khusus  yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam
masapercobaan.  Syarat  khusus  berupa terpidana  dalam  waktu  tertentu,  yang lebihpendek daripada masa percobaannya,  harus  mengganti  segala atau sebagiankerugian yang ditimbulkan oleh  perbuatannya.  (Nyoman  Serikat Putra Jaya; 2006 : 5).
Hambatan  lain  yang  ada  dalam berkembangnya kinerja LPSK ini adalah kurangnya  informasi  ataupun  sosialisasi bagi  masyarakat,  sehingga  minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran  LPSK  ini  walaupun  telah diundangkannya Undang-Undang
Perlindungan Saksi dan Korban. Karena itulah  pemberian  informasi  kepada masyarakat luas sangatlah perting diadakan, terlebih khusus untuk memberikan  informasi  kepada  para saksi  dan  korban  akan  kehadiran  LPSK ini.  LPSK  pun  harus  dapat  membangun lagi kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerjanya dengan terus memperbaiki
kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki.
Dari  berbagai  kelemahan  dan keterbatasan  yang  dimiliki  oleh  LPSK, dapat dilihat bahwa kinerja LPSK dalam hal  memberikan  perlindungan  terhadap saksi  dan  korban  ini  tidak  bisa  berjalan secara  efektif  tanpa  adanya  perubahan akan Undang-Undang Perlindungan
Saksi dan Korban itu sendiri.
IV. PENUTUP
Mekanisme pemberian perlindungan  saksi  dan  korban  diatur dalam  pasal  29  dan  dalam  Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara  pemberian  perlindungan  saksi  dan korban. yaitu sebelum LPSK memberikan perlindungannya, saksi dan/atau  korban  haruslah  mengajukan permohonan memenuhi persyaratan yang  ditentukan  oleh  LPSK,  yang terkadang  dirasakan  berat  oleh  saksi dan korban untuk melakukannya.
Efektifitas Lembaga Perlindungan Saksi  dan  Korban  belum  begitu  efektif melaksanakan tugas  dan wewenangnya hal ini karena terbentur dengan Kelemahan akan Undang-Undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  secara langsung menghambat kinerja LPSK.
Hambatan  atau  kendala-kendala dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah kurangnya informasi ataupun  sosialisasi  bagi  masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat  akan  kehadiran  LPSK  ini walaupun telah diundangkannya Undang-Undang  Perlindungan  Saksi dan Korban.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Literatur:
Abdulah, Edi., Muhadar., Thamrin Husni. 2010. Perlindungan  Saksi  dan
Korban  dalam  Sistem  Peradilan Pidana. PNM. Surabaya.
Asshiddiqie,  Jimly.  2007.Pokok-pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia
PascaReformasi.  PT  Bhuana  Ilmu
Populer. Jakarta.
Arief, Barda Nawawi.1996. Bunga
Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana.
Citra AdityaBakti. Bandung.
Djamali, Abdoel. 2005. Pengantar
Hukum  Indonesia  edisi  revisi.
Jakarta. PT. Raja Grafindo
Persada.
Djindang, Saleh. 1982. Pengantar
Dalam  Hukum  Indonesia  cetakan ke sebelas. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
Gosita,  Arief.  1993. Masalah  Korban
Kejahatan, Jakarta. Akademika
Pressindo. Marbun, Rocky. 2009. Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum. Jakarta. Visimedia. Muladi.  1995. Kapita  Selekta  Sistem Peradilan Pidana. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. ------------------  dan  Barda  Nawawi  Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum
Pidana, Bandung. Alumni.
Mulyadi,  Lilik.  2010. Kompilasi  Hukum Pidana  dalam  Perspektif  Teoritis dan  Praktik  Peradilan. Bandung. Mandar Maju.
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  2006 Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal Justice  system), Bahan  Kuliah, Program  Megister  Ilmu  Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang. Projodikoro,  Wirjono.  1981. Hukum Acara Pidana di Indonesia ,
Bandung: Sumur Bandung
Sunarso  Siswanto.  2012. Viktimologi dalam  Sistem  Peradilan  Pidana . Sinar Grafika.
Waluyo,  Bambang.  2011. Viktimologi Perlindungan  Korban  dan  Saksi .
Jakarta. Sinar Grafika.

## B. Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomer  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Skasi  dan Korban.
Undang-Undang  Nomer  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  RI  nomor  31  tahun
1999  sebagaimana  diubah  dengan Undang-undang  RI  nomor  20  tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang  RI  nomor  31  tahun 1999.
Sumber Website ;
- https://wonkdermayu.wordpress.com/ kuliah-hukum/delik-delik-khusus/
- http://delik-deliksurya.blogspot.co.id/
- https://wonkdermayu.wordpress.com/ kuliah-hukum/hukum-pidana/
- https://parismanalush2013.wordpres s.com/2015/04/15/actus-reus- kejahatan-yang-dilakukan-end-mens- rea-sikap-bathin-pelaku-saat- melakukan/
- http://gobloglaw.blogspot.co.id/2012/ 06/actus-non-facit-reum-nisi-mens- sit-rea.html
- https://wanspeak.wordpress.com/201 0/08/11/319/