## THE PUBLIC SPHERE AS THE EDUCATION OF MULTICULTURALISM AWARENESS

## RUANG PUBLIK SEBAGAI PENDIDIKAN KESADARAN MULTIKULTURALISME
Abstract. This article was endeavor to describe the  awareness multicultural education in  the  Chinese  Lampion  Festival  in  Kota  Bandung  since  2011  to  2013. The  research  was held  with  the  longitudinal,  qualitative,  and  adopt  to  the  action  research  methods.  The evidence was describe that the public sphere was success to build the communicative action between  the  native  ethnics  and  the  Chinese.  By  the  public  sphere,  each  ethnics  perceived their  cultural  differences  and  appreciate  as  an  equality.    By  this  public  sphere,  the multiculturalism  awareness  was  formed  succesfully  and  reduce  the  ethnical  stereotype between  the  native  ethnics  and  the  Chinese.    This  article  conclude  that  the  awareness multicultural education may be doing by creating the public spheres.
Keywords :   public sphere, education, multiculturalism
Abstrak. Artikel  ini  menggambarkan  pendidikan  kesadaran  multikulturalisme melalui  perayaan  Cap  Go  Meh.    Etnis-etnis  tempatan  yang  mengklaim  sebagai  pribumi memiliki  stereotipe  etnis  yang  kuat  terhadap  etnis  Tionghoa.  Penelitian  telah  dilakukan dengan  paradigma  kualitatif  yang  bersifat  longitudinal  mengadopsi  pada  metode  action research.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ruang  publik  yang  dibangun  antara  etnis tempatan dengan etnis Tionghoa  memunculkan tindakan  komunikatif antar etnis.   Melalui penciptaan ruang publik tersebut, kesadaran akan keberagaman muncul dari masing-masing etnis dan memadang bahwa budaya masing-masing berdiri setara dan muncul penghargaan atas  masing-masing  kebudayaan.  Pemahaman  multikulturalisme  terbangun  karena  ruang publik yang diciptakan. Bagian penutup dijelaskan bahwa pendidikan kesadaran multikultur dapat ditempuh melalui penciptaan ruang-ruang publik.
Kata kunci :  ruang  publik, pendidikan, multikulturalisme

## A. PENDAHULUAN
Wacana mengenai sikap hidup bersama  pada  masyarakat  multikultural seolah  tak  habis-habisnya  untuk  dikaji. Berbagai pendapat dihasilkan untuk memberikan alternatif pemecahan masalah-masalah multikultur. Secara
konseptual, multikulturalisme dapat
dinyatakan  sebagai  sikap  tertentu  untuk mengakui  keragaman  dalam  masyarakat (Juliawan, 2004: 35; dalam Supartiningsih, 2012:  239).  Meski  demikian,  kesadaran pengakuan terhadap keberadaan dan kehadiran  budaya  lain  cenderung  pasang surut,  seiring  dengan  tingginya  rasa primordial dan tajamnya perbedaan
Oleh : Yusar
Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran Email: yuzzsar@gmail.com
budaya.  Anasir-anasir  masyarakat  pun cenderung memaksakan standar budayanya terhadap  budaya  lain.  Pemaksaan  budaya tersebut pada muaranya dapat menghasilkan konflik komunal antar suatu masyarakat  penyandang  budaya  dengan masyarakat penyandang budaya lain.
Sebuah  bangsa  multikultur  seperti Indonesia  memiliki  potensi  konflik  yang besar.  Konflik  tersebut  didasari  oleh perbedaan-perbedaan  cara hidup dan identitas kelompok-kelompok kultur.
Dalam  perbedaan  cara  hidup  dan  identitas kelompok-kelompok kultur tersebut, sangat  mungkin  terjadi  prasangka  etnis yang dapat memicu pada terjadinya konflik komunal.  Mengacu  pada  Suryadinata (2002), perbedaan cara hidup dan identitas kelompok  kultur  yang  paling  mencuat adalah antara etnis Tionghoa dengan etnis- etnis  tempatan.  Terlebih  dari  sisi  fisik tubuh,  etnis  Tionghoa  sangat  berbeda dengan  etnis-etnis  tempatan.  Demikian pula  dalam  sistem  religi  Konfusian  yang jauh  berbeda  dengan  masyarakat  yang mayoritas beragama Islam.  Strata ekonomi etnis    Tionghoa  berada  di  atas  etnis-etnis lainnya  di  Indonesia.    Umumnya  etnis Tionghoa  bergerak  di  sektor  perniagaan dan  memiliki  tempat  yang  strategis,  yaitu berada  di  pusat-pusat  kota.  Dengan  letak demikian,  etnis Tionghoa  dapat  dipandang sebagai penggerak ekonomi kota sekaligus merupakan  kekuatan  kapitalisme  lokal yang  memiliki  otonomi  dan  menguasai
sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. (Suryadinata, 2002).
Perbedaan-perbedaan yang disebutkan di  atas,  yaitu  identitas  kultural,  ras ketubuhan,  sistem  religi,  dan  strata ekonomi  pada  gilirannya  menghasilkan stereotipe  etnis  dari  etnis    tempatan terhadap  etnis  Tioghoa.    Prasangka  dan diskriminasi  tersebut  menjadi  pemicu terjadinya  konflik  antara  etnis  Tionghoa dengan etnis tempatan di berbagai wilayah di  Indonesia.    Konflik  tersebut  dapat meledak  menjadi  konflik  komunal  jika sekat-sekat  antara  etnis  Tionghoa  dengan etnis tempatan tidak dibuka. Mengacu pada Yusar  (2011),  sejarah  mencatat  bahwa terdapat lima kasus konflik komunal antara etnis  tempatan  dengan  etnis  Tionghoa, yakni:
1. di Kudus, tahun 1918;
2. di Bandung, tahun 1963;
3. di Pontianak, tahun 1967;
4. di Makasar, tahun  1997; dan
5. di  Jakarta  serta  Surakarta,  tahun
1998. Dalam konflik tersebut, etnis Tionghoa  menjadi  sasaran  kekerasan  etnis tempatan.  Sifat  kekerasannya  berupa perusakan  dan/atau  pembakaran  aset, pemerkosaan, pengusiran, hingga penghilangan nyawa secara masif. Konflik-konflik yang terjadi dapat dipahami  sebagai  minimnya  kesadaran kebangsaan  yang  multikultur.  Minimnya kesadaran  kebangsaan  yang  multikultur
merupakan habitus masyarakat yang terejawantah menjadi praktik-praktik perilaku,  termasuk  di  dalamnya  stereotipe etnis. Pendidikan kesadaran multikultur dapat ditempuh melalui serangkaian tindakan  nyata  dalam  masyarakat  yang bersifat membuka wawasan atas keragaman  budaya  beserta  relativitasnya. Pendidikan secara langsung untuk membuka  wawasan  tersebut  dilakukan dengan  mengadopsi  konsep  ruang  publik karya  Jurgen  Habermas.  Ruang  publik menurut  Habermas  (1984)  merupakan manifestasi dari pendidikan kesadaran atas perbedaan yang sederajat, meliputi perbedaan  yang  bersifat  individu  maupun budaya. Untuk membuka kesadaran multikultur,  rangkaian  perayaan Cap  Go Meh merupakan ajang pendidikan
kesadaran multikulturalisme bagi
masyarakat. Cap  Go  Meh bermakna sebagai  penanda  hari  ke-lima  belas  dari Tahun  Baru  Imlek.  Umumnya  di  beberapa tempat  di  Indonesia,  perayaan Cap  Go Meh dilakukan secara kolosal dan melibatkan  banyak  orang,  baik  dari  etnis Tionghoa  maupun  etnis-etnis  tempatan, melakukan  arak-arakan ta  pe  kong dengan menggunakan tandu khusus ( joli ) berkeliling
di jalan-jalan utama.
Pembauran  tersebut  dapat  meningkatkan kohesi sosial antar etnis (Yusar, 2011).
Dalam  perayaan Cap  Go  Meh ,
mengacu  pada  Habermas  (1989)  secara implisit  terjadi  bangunan  ruang  publik yang mencakup kontradiksi antar kepentingan etnis Tionghoa dan
kepentingan  etnis-etnis  tempatan  di  lain pihak.  Dalam  ruang  publik  ini  terdapat serangkaian  dialog  yang  setara  yang bertujuan  untuk  mengatasi  perbedaan- perbedaan dalam berbagai kepentingan dan pendapat pribadi antar etnis guna menemukan  kepentingan  umum  serta mencapai  konsensus  bersama  (Hardiman, 2008). Penghargaan atas perbedaan- perbedaan dan kesederajatan budaya dipertukarkan  dalam  serangkaian  tindakan komunikatif  yang  tidak  berakhir  hanya  di ruang publik, tetapi membentuk pemahaman multikultur.
Pemahaman  multikultur  merupakan habitus  baru  yang  hendak  digagas  dalam kehidupan masyarakat multikultur. Habitus mengacu  pada  Bourdieu  (1979:  vii;  dalam Harker  et  al,  2009:  xix)  merupakan  hasil pembelajaran  lewat  pengasuhan,  aktivitas bermain,  dan  juga  pendidikan  masyarakat dalam  arti  luas.  Pembelajaran  tersebut terjadi  dalam  dialog-dialog  yang  secara halus,  tidak  disadari,  dan  tampil  sebagai hal  yang  wajar  dalam  interaksi  manusia. Dari  dialog-dialog  dalam  ruang  publik, seseorang  menyerap  informasi  dari  orang lain,  dan  menambah  pengetahuan  yang mengisi  relung  habitusnya.    Penambahan atau  perubahan  dalam  habitus,  pada gilirannya  akan  mengubah  praktik-praktik
perilaku,  baik  yang  bersifat  individual maupun massal.
Pendidikan  kesadaran  multikultural melalui  ruang  publik  pada  hakikatnya berlangsung  atas  dasar  tindakan-tindakan komunikatif yang dinyatakan oleh Habermas  (1984;  dalam  Supartiningsih, 2012:  240)  sebagai  pengembangan  konsep rasionalitas  kehidupan  bersama.  Dialog rasional  merupakan  salah  satu  dasar terpenting  untuk  mewujudkan  kehidupan bersama  secara  damai  dengan  segala keragaman latar
budayanya (Supartiningsih,  2012:  240).  Dengan  kata lain, ruang publik merupakan sarana dialog rasional  yang  mendidik  antar  golongan untuk dapat bersama dan berdamai dengan berbagai  latar  belakang  budaya  yang berbeda.

## 1. Rumusan masalah
Berdasar  uraian  pada  bagian  latar belakang  di  atas,  ruang  publik  merupakan sebuah  ruang  strategis  guna  menjalankan pendidikan  kesadaran  multikulturalisme pada  masyarakat.  Ruang  publik  yang  di dalamnya  terjadi  pertukaran  informasi antar  individu  dan  juga  budaya  dapat memberi input bagi habitus setiap individu yang  berada  di  dalamnya.  Serangkaian input  yang  didapatkan  dari  dialog  dalam ruang  publik  dapat  mengubah  habitus seseorang. Perubahan habitus tersebut pada gilirannya dapat mengubah  praktik-praktik perilaku  sebelumnya.  Dalam  rumusan masalah  ini,  dibatasi  dalam  pertanyaan-
pertanyaan berikut:
a. Bagaimana bentuk ruang publik  yang  diciptakan  untuk menjalankan proses pendidikan multikultural. b. Bagaimana  proses  pendidikan multikultural yang terjadi dalam  ruang  publik  mengubah habitus dan praktik masyarakat. Tujuan  penelitian  ini  adalah menggambarkan terbangunnya pemahaman  multikultur  hasil  ruang publik yang diciptakan secara deliberatif antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan. Dalam hal ini,  ruang  publik  merupakan  arena pendidikan kesadaran multikultur, khususnya  antara  etnis  Tionghoa  dan etnis-etnis tempatan.

## 2. Kajian Pustaka
a. Ruang Publik
Konsep  ruang  publik  dikenalkan oleh Jurgen Habermas, seorang teoretisi  kritis  Mahzab  Frankfurt. Habermas  (1984;  1989;  2007;  2008) menyatakan  bahwa  ruang  publik merupakan  arena  bagi  warga  negara untuk  berdiskusi,  berdialog,  dan bertukar  pikiran  mengenai  hubungan bersama  antara  mereka.  Habermas (1984;  1989;  2007)  menyatakan
bahwa  ruang  publik  berbeda  dengan negara  dan  berbeda  dengan  institusi ekonomi,  tetapi  merupakan  tempat
untuk hubungan-hubungan yang berbeda-beda, sekaligus tempat
berdebat dan bermusyawarah.
Individu  secara  privat  bergabung untuk  mendiskusikan  hal-hal  atau permasalahan  yang  menjadi  perhatian publik  (Kadarsih,  2008:  1).  Hal  ini memiliki  makna  bahwa  dalam  ruang publik,  terjadi  keterikatan  antara individu  dengan  publisitas,  yakni penyampaian  hal-hal  yang  berupa kepentingan umum. Penyampaian tersebut  dilakukan  dalam  bentuk- bentuk sah yang menjamin kebebasan berbicara  dan  kebebasan  berserikat. Ruang  publik  menjadi  ruang  bagi jenis  interaksi  diskursif  yang  spesifik dan  terfokus  pada  suatu  isu  yang dianggap sebagai isu bersama.
Ruang  publik  sebagai  ruang interaksi diskursif
memiliki pengertian  sebagai  tempat  untuk diskusi-diskusi  mengenai  hal  rasional yang  tidak  terbatas  pada  masalah umum  semata.  Hasil  dari  diskusi merupakan opini publik yang menjadi konsensus  bagi  kebaikan  bersama (Calhoun,  1993;  dalam  Kadarsih, 2008:2).  Dengan  demikian,  ruang publik  dapat  menjadi  ruang  mediasi antara  masyarakat  dengan  negara. Dalam hal ini publik mengatur dirinya
dan mengorganisasikan dirinya sendiri sebagai pemilik opini publik
(Kadarsih, 2008: 2). Lefebvre (2008) memandang bahwa  ruang  adalah  produk  sosial yang  dinamis  dan  dibentuk  oleh kelompok yang memiliki kontrol serta dominasi  atas  kekuasaan.  Habermas (1984)  menyatakan  bahwa  ruang publik disusun oleh kaum borjuis dan menggunakan  kapital  sebagai  alat pembentuk  ruang  publik  tersebut. Lebih  jauh,  pemikiran  Habermas mengenai ruang publik terpilah menjadi  dua,  yakni  ruang  publik borjuis  dan  ruang  publik  dalam kerangka demokrasi liberatif (Habermas, 2007).
Konsensus  dapat  dicapai  dalam ruang publik dan mendapat legitimasi yang kuat.  Konsensus  diperoleh dengan  persetujuan  yang  rasional melalui  partisipasi  dan  pertimbangan mendalam  yang  dianggap  tepat  oleh semua  pihak  yang  berkepentingan terhadap  konsensus  yang  diambil tersebut (Prasetyo, 2012: 177).
Konsensus  ini  dapat  menggerakkan pihak-pihak  yang berkepentingan dari suatu  proyek  diskursif  menjadi  ranah kerja.
Berkait dengan kesadaran multikulturalisme, dalam ruang publik dipandang  perlu  untuk  membangun rasionalitas  komunikatif.  Mengacu
pada  Habermas  (2007:255)  bahwa kedewasaan  rasional  sudah  tertanam dalam  tindakan  bicara  satu  dengan yang  lain.  Rasionalitas  komunikasi adalah  tindakan  yang  mendasari komunikasi antara dua subjek setingkat  yang  akan  tercapai,  bila mereka saling mengerti dan memahami  (Habermas,  2007:450- 451).  Rasionalitas  komunikatif  hanya mungkin  dalam  hubungan  bebas sederajat  antara  dua  subjek.  Dengan demikian  rasionalitas  komunikatif memiliki makna menghargai perbedaan dan mengakui kesederajatan. Hal ini sangat berkesesuaian dengan multikulturalisme  sebagai  ideologi, masyarakat mengalami proses pembelajaran  menerima  perbedaan dan mengakui kesederajatannya dengan individu atau budaya lain.
b. Pendidikan Dalam  kehidupannya,  manusia tidak  dapat  dilepaskan  dari  proses pendidikan. Pendidikan secara hukum formal diatur dan diundang- undangkan secara legal yang
bertujuan  akhir  untuk  meningkatkan kualitas  hidup  manusia.  Namun  di luar  pendidikan  yang  bersifat  formal, pendidikan juga berjalan dalam
pranata dan interaksi keseharian antar manusia (Macionis, 2012).  Berkaitan dengan topik, pendidikan yang
dimaksud  bukanlah  kegiatan  belajar- mengajar,  namun  dengan  mengacu pada  Bourdieu  (1979)  pendidikan yang dimaksud dalam proses pembentukan  habitus  dan  reproduksi perilaku  yang  bersifat  halus,  tidak terasa,  dan  implisit  dalam  interaksi keseharian.
Bourdieu  (1979:  viii),  habitus adalah  suatu  sistem  disposisi  yang berlangsung  lama  dan  berubah-ubah yang berfungsi sebagai basis generatif bagi  praktik-praktik  yang  terstruktur dan  terpadu  secara  obyektif.  Habitus berada  di  bawah  sadar  manusia  yang membentuk  perilaku  atau  kebiasaan, hasil pembelajaran melalui pengalaman,  pengasuhan,  aktivitas bermain,  dan  pertukaran  informasi dari interaksi keseharian, serta pendidikan  di  masyarakat  dalam  arti luas.  Artinya,  habitus  merupakan produk  historis  setelah  manusia  lahir dan  berinteraksi  dengan  masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu, tidak bersifat alamiah baik secara psikologis  maupun  biologis,  namun didapat  dari  pembelajaran  masing- masing  individu  atas  dunia  sosialnya. (Harker et al, 2005).
Merujuk  pada  Bourdieu  (1979), habitus  juga  memerlukan  ranah  atau ruang sosial. Istilah ini mengacu pada keseluruhan  konsepsi  tentang  dunia sosial.  Dalam  ruang  sosial,  seorang
individu dengan habitusnya berhubungan dengan individu lain dan berbagai realitas sosial yang menghasilkan tindakan-tindakan sesuai  dengan  ranah  dan  modal  yang dimilikinya  (Harker  et  al,  2005:  xx). Ranah, sebagaimana
habitus merupakan  produk  sejarah  yang diciptakan  manusia  sebagai  arena interaksinya.
Aspek  lainnya  adalah  modal (Bourdieu,  1979).  Modal    merupakan aspek  yang  tidak  terpisahkan  dalam konsep  habitus  dan  ranah.  Modal diartikan sebagai konsentrasi kekuatan  yang  beroperasi  dalam ranah.  Ranah  dalam  hal  ini  menuntut individu untuk memiliki modal-modal khusus  agar  dapat  hidup  dengan  baik di dalamnya (Bourdieu, 1979).
Habitus  dan  modal  dalam  suatu ranah menghasilkan praktik (Bourdieu, 1984). Praktik-praktik manusia yang tertampil dalam perilaku merupakan produk dari relasi antara  habitus  dan  modal  dengan ranah. Bourdieu (1984: 101) menyatakan  rumus  generatif  dengan persamaan  (Habitus  x  Modal)  +
Ranah  =  Praktik.  Suatu  pengetahuan baru diterima oleh manusia, habitusnya  dapat  berubah.  Perubahan dalam  habitus  dapat  menyebabkan perubahan dalam praktik. Oleh
karenanya,  input-input  informasi  dan
komunikasi dalam kehidupan interaksi antar manusia dapat menambah  atau  mengubah  habitus yang  pada  gilirannya  mengubah tatanan praktik.
Merujuk  pada  Habermas  (1984; dalam  Ritzer,  2012:  495-496)),  input komunikasi  yang  dapat  mengubah habitus  terdapat  dalam  tindakan- tindakan komunikatif yang tersembunyi  dan  mendasari,  "ada yang tersembunyi" yaitu kekuatan dan kekuasaan tidak menentukan argumen mana yang menang; sebaliknya terdapat konsensus atas realitas kebenaran. Konsensus tersebut diserap  dalam  habitus,  baik  secara individual maupun massa. Konsensus tercipta secara teoritis
di dalam wacana tindakan komunikatif  dan  menambah  atau mengubah  habitus  jika  terdapat  4 (empat)  syarat  kesahihan  yang  diakui oleh  pihak-pihak  yang  berinteraksi. Pertama,  ucapan-ucapan  (verbal  dan non verbal) pembicara dapat dipahami.  Kedua,  proposisi-proposisi yang  diberikan  oleh  pembicara  dapat diterima kebenarannya. Ketiga, pembicara  selalu  jujur  dan  tulus dalam memberikan proposisi- proposisinya  dan  dapat  diandalkan. Keempat,  pembicara  memiliki  dasar normatif  untuk  berbuat  demikian (Habermas, 1984; dalam Ritzer, 2012:
496). Pendidikan kesadaran multikulturalisme  pada  hakikatnya merupakan pengubahan dalam habitus melalui serangkaian
tindakan komunikatif  untuk  mengubah  praktik manusia  sebelumnya.  Penentangan- penentangan  yang  tersimpan  dalam habitus,  berubah  seiring  diterimanya input-input komunikasi yang menjelma  menjadi  konsensus  untuk menerima berbagai perbedaan sekaligus mengakui kesederajatan antar budaya.
c. Multikulturalisme Suparlan (2002:1; dalam Supartiningsih, 2012: 241) menyatakan  bahwa  multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang
mengagungkan  perbedaan    dalam kesederajatan.  Pengakuan  tersebut meliputi  pengakuan  secara  individual maupun masyarakat penyandang budaya.  Supartiningsih  (2012:  241) menyatakan bahwa dalam  masyarakat multikultur, suatu masyarakat memiliki kebudayaan yang umum dan di  dalamnya  terdapat  mosaik-mosaik kebudayaan yang lebih kecil.
Kebudayaan-kebudayaan  kecil  serupa
itu, pada gilirannya mewujud menjadi kebudayaan  masyarakat  yang  lebih besar.
Mengacu  pada  Liliweri  (2005: 68-69), masyarakat multikultur
merupakan
masyarakat dengan kondisi budaya yang majemuk.
Kondisi  tersebut  diasumsikan  dapat mendorong terjadinya toleransi, tempat masyarakat berbagi pengetahuan  dan  keyakinan  yang dilakukan  dalam  ranah  pertukaran kebudayaan  atau  perilaku  keseharian, serta arena untuk mempelajari kebudayaan  lain  di  sekitarnya  yang mungkin berbeda. Dalam hal tersebut, manusia mengalami pendidikan untuk menerima  perbedaan  dan  sekaligus dididik untuk menerima standar umum kebudayaan yang lebih luas. Pada tataran praksis, multikulturalisme  merupakan  "politik mengenali"  (Supartiningsih,  2012:
242). Dalam proses mengenali tersebut,  masyarakat  secara  langsung mengalami proses pembelajaran mengenali  budaya-budaya  di  luar dirinya,  menerima  kesederajatan,  dan mengakui  ketidaktunggalan  dalam kehidupan  bermasyarakat  sehari-hari. Oleh  karenanya,  multikulturalisme selain  sebagai  ideologi,  merupakan proses education  for  recognition dan juga education to accept the
differences. Permasalahan yang muncul dalam masyarakat multikultural  adalah  perbedaan  dari setiap  kelompok  budaya  menganggap bahwa  budaya  mereka  adalah  yang
paling  unggul,  intoleran  terhadap perbedaan,  dan  diskriminatif.  Istilah us  versus  them merupakan  hal  sering muncul  ke  permukaan.  Merujuk  pada Supartiningsih (2012) paradigma demikian  memunculkan  pelabelan- pelabelan  terhadap  kelompok  lain yang  mengarah  pada  pandangan negatif.  Pandangan  negatif  tersebut mengkristal menjadi prasangka, intoleran,  dan  diskriminatif  (Zubair, 2005;  dalam  Supartiningsih,  2012:
242).
d. Metode Penelitian
Artikel  ini  disusun  berdasarkan penelitian mengenai Perayaan Cap Go Meh  di  Kota  Bandung  tahun  2011- 2013.  Penelitian  yang  dilakukan berparadigma  kualitatif  dengan  sifat longitudinal yang mengadopsi metode action research . Mengacu pada Lippit (1945;  dalam  Tripp,  2005) action research bukanlah  menindaklanjuti
hasil  penelitian  dalam  bentuk  aksi untuk memecahkan masalah melainkan menindaklanjuti hasil penelitian  dengan  penelitian  baru untuk  mendapatkan  pemahaman  yang lebih  mendalam.  Hal  tersebut  sejalan dengan tanggapan Habermas terhadap  Skjervheim  (1971:  167; dalam Whyte, 1989), yakni menerjemahkan pratice
sebagai interpretasi  hermeneutik  dan  juga membatasi peneliti pada tataran
diskursus,  tidak  terlibat  lebih  jauh hingga  mengintervensi  masyarakat yang  diteliti.    Metode  tersebut dipandang  relevan  dengan  topik  yang diangkat    yang  memiliki  makna pendidikan kesadaran multikultur .
Pengumpulan data dilakukan melalui  serangkaian  observasi  terlibat dalam  konteks  ruang  publik  hingga perayaan  Cap  Go  Meh  Tahun  2011 hingga  2013.  Penulis  melibatkan  diri secara penuh dan merekonstruksi hasil observasi dan merumuskannya menjadi  sebuah  laopran  penelitian. Observasi  terlibat  secara  langsung dianggap  paling  efektif  dan  strategis dalam  mengkonstruksikan  makna- makna yang terkandung dalam fenonema  yang  dikaji.  Dalam  tradisi penelitian
kualitatif, peneliti merupakan  instrumen  utama  dalam penelitian.  Artikel  ini  merupakan susunan dari konstruksi pemikiran dan tafsir peneliti atas pengalaman- pengalaman sekelompok manusia yang teramati.
Proses  penelitian  ini  membentuk skema dialektik, bermula dari fenomena  perayaan Cap  Go  Meh tahun  2011  hingga  2013  di  Kota Bandung.  Penelitian  tahun  2011 mengobservasi upaya peredaman konflik  antar  etnis  dengan  hasil peredaman  konflik  antar  etnis  dipicu oleh  kuasa  kapital  etnis  Tionghoa
yang  didistribusikan  kepada  warga setempat. Pada tahun 2012 peredaman konflik  ditunjukkan  dengan  adanya perilaku  membangun  ruang  publik yang  dialogis  antar  etnis  Tionghoa dengan  etnis  tempatan.  Tahun  2013, penelitian diadakan dengan
mengobservasi  kuasa  kapital,  ruang publik  yang  tercipta,  serta  tindakan- tindakan  komunikatif  yang  dilakukan oleh anggota kelompok baik dari etnis
Tionghoa maupun etnis-etnis tempatan.  Dari  lintasan  penelitian tersebut diperoleh temuan terbangunnya  kesadaran  membuka sekat-sekat  komunikasi  antara  etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan. Dari penelitian ini terbangun pengetahuan mengenai
peredaman  konflik  komunal  bersifat ganda  ( multiple )  yang  dilakukan  oleh etnis  Tionghoa.  Di  sisi  lain,  terdapat suatu proses pendidikan yang
memunculkan dan meningkatkan
pemahaman  atas  kemajemukan  dan kesederajatan  budaya  dari  masing- masing kelompok etnis, yakni semakin menurunnya prasangka etnis.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi  Obyektif  Etnis  Tionghoa Di Kota Bandng
Etnis  Tionghoa  yang  bermukim di Kota Bandung terdiri dari berbagai sub-sub  etnis,  yakni  Hakka  (Khek),
Hokkian,  dan  Kongfu.  Umumnya tempat  asal  etnis  Tionghoa  di  Kota Bandung  berasal  dari  daratan  China sebelah selatan, yaitu di sekitar daerah Guang Zhou, Hunan, dan Fujian. Dari sekian  banyak  etnis Tionghoa,  afiliasi agama  yang  dianut  terbagi  atas  2 bagian besar, yakni pemeluk protestan dan katholik. Pemeluk Taoisme dan/atau  Kong  Hu  Chu  hanyalah sebagian  kecil  dari  etnis  Tionghoa yang  berada  di  Kota  Bandung  dan sebagian  kecil  lainnya  memeluk agama Islam.
Kelenteng  Dharma  Ramsi,  salah satu  dari  sekian  banyak  kelenteng yang berada di Kota Bandung, terletak di Gang ibu  Aisah Kelurahan Cibadak.  Kelenteng  ini  didirikan tahun 1953, dan berada di lingkungan permukiman  yang  saat  itu didominasi oleh  etnis  Sunda  yang  beragama islam.  Selain  kelenteng  Dharma Ramsi,  di  lokasi  tersebut,  terdapat  6 kelenteng  lain.  Pada  masa  tersebut, hubungan  antar  etnis,  yakni  etnis Tionghoa  dengan  etnis  tempatan relatif  erat  dengan  jarak  sosial  yang dekat.  Di  antara  mereka  saling mengenal  terutama  di  karenakan  para etnis  Tionghoa  menumpang  hidup  di tanah-tanah  yang  dimiliki  oleh  etnis tempatan,  sebelum  mereka  mampu membeli  dan  mendirikan  rumah sendiri.
Hingga  tahun  1980an,  hubungan antara  etnis  Tionghoa  dengan  etnis tempatan  sangat  baik.  Hal  ini  dapat digambarkan  melalui  refleksi  masa kecil  peneliti  yang  memiliki  banyak teman  sepermainan  yang  berasal  dari etnis  Tionghoa  dan  mengenal  dengan baik  anggota  keluarganya.  Kehidupan pertetanggaan  antara  etnis  Tionghoa dengan etnis Sunda dan Jawa menunjukkan kohesi yang kuat, yakni kesamaan sebagai penduduk Gang Ibu Aisah.  Kohesi  ini  juga  ditunjukkan dalam  perilaku  negatif  penduduk setempat,  seperti  berjudi  atau  minum minuman  keras.  Dapat  dikatakan, etnis  Tionghoa  dan  etnis  tempatan tidak  memiliki  sekat-sekat  sosial  dan terhubung dengan baik dalam aktivitas kesehariannya. Seiring  perkembangan  waktu,  di lokasi penelitian terjadi  pertumbuhan populasi etnis Tionghoa dan kedatangan  "warga  baru"  beretnis
Tionghoa, Batak, dan Minang, wilayah  Gang  Ibu  Aisah  (dan  Gang Luna  yang  terletak  bersebelahan dengannya)  menjadi  daerah  yang heterogen karena banyaknya penduduk baru. Populasi etnis
Tionghoa diperkirakan sebanding dengan populasi etnis "pribumi", yang terdiri  dari  Sunda  dan  Jawa.  Artinya, jika  dilakukan  perbandingan  antara etnis  Tionghoa  dengan  etnis  Sunda,
maka jumlah etnis Tionghoa melebihi jumlah etnis Sunda yang bermukim di daerah tersebut.
Pada  masa  kekinian,  prasangka etnis di lokasi penelitian relatif kental. Etnis-etnis "pribumi"  memandang etnis  Tionghoa  sebagai  kelompok yang  sombong,  arogan,  tidak  mau mengenal warga, dan terutama merebut  lahan  hidup  mereka  karena jumlahnya  yang  semakin  bertambah. Prasangka  tersebut  hampir  selalu dapat didengar ataupun dilihat, termasuk  di  dalam  pengajian  warga masyarakat  setempat.  Prasangka  etnis tidak  hanya  berupa  ucapan  verbal, seperti  istilah  "cina",  "chun  kuo", "babah",  ataupun  "akew".  Gestur  pun menunjukkan  prasangka  etnis,  seperti gerakan  tangan  untuk  menyipitkan mata  (etnis  Tionghoa  memiliki  ciri mata yang sipit). Prasangka-prasangka tersebut  memiliki  makna  kebencian terhadap  etnis  Tionghoa.  Di  sisi  lain, anggota  dari  etnis  Tionghoa  pun memiliki  prasangka  etnis  terhadap etnis-etnis "pribumi". Prasangka tersebut,  meliputi  sikap  malas,  tidak bisa  dipercaya,  anak-anaknya  nakal, dan  jorok.  Prasangka  etnis  tersebut membuat hubungan antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan bagaikan "minyak dalam air".
2. Bentuk Ruang Publik
Menjelang  Tahun  Baru  Imlek
tahun  2011,  kuasa  kapital  mulai bergerak. Untuk memperlancar perayaan Cap  Go  Meh ,  jemaah kelenteng  berswadana  melebarkan Gang  Ibu  Aisah  dan  melakukan pelapisan  beton  pada  permukaan jalan.  Upaya  pelebaran  jalan  tersebut adalah  dengan  menutup  sungai/kali yang  terletak  di  depan  kelenteng. Kualitas  beton  dikontrol  dengan sangat  ketat  dengan  maksud  agar beton  tahan  lama  dan  tidak  mudah rusak.  Lalu  lintas  di  depan  kelenteng menjadi  lebih  leluasa,  demikian  pula bau  polutan  dari  sungai/kali  dapat diminimalisir  karena  tertutup  oleh beton.  Anak-anak  warga  setempat menjadi  dapat  bermain  di  jalan tersebut  tanpa  mengganggu  lalu- lintas. Warga yang memiliki kendaraan roda empat dapat memarkir kendaraannya  di  tempat  tersebut  dan keamanannya  diawasi  oleh  pihak kelenteng serta petugas keamanan RW setempat.
Kuasa  kapital  sangat  efektif dalam  membentuk  ruang  publik.  Para etnis  Tionghoa  mengalirkan  kapital untuk membentuk suatu ruang
berkumpul bagi warga untuk
berdialog  secara  terbuka  dengan memanfaatkan jalan yang telah diperlebar  melalui  betonisasi.  Meja dan bangku dalam jumlah yang relatif cukup untuk
menampung
keterwakilan warga disediakan di area bekas sungai yang ditutup oleh beton. Ruang  tersebut  dimanfaatkan  untuk berdiskusi antara warga etnis tempatan  dengan  etnis  Tionghoa pelaksana perayaan Cap Go Meh.
Ruang  publik  dibentuk  karena muncul  reaksi  warga  yang  merasa terusik karena ritual keagamaan Kong Hu Chu. Keterusikan warga disebabkan  karena  suara-suara  dari instrumen  (tambur  dan  tamborin) dalam  ritual  agama  Kong  Hu  Chu dianggap  bising  dan  menjadi  polusi suara.  Reaksi  tersebut  tidak  hanya muncul  dari  etnis-etnis  tempatan, sebagian  besar  etnis  Tionghoa  yang tidak  memeluk  agama  Kong  Hu  Chu pun turut bereaksi menentang kebisingan  yang  diakibatkan  oleh pihak  kelenteng.  Keterusikan  warga tersebut  dikarenakan  mereka  adalah "penduduk  baru"  yang  bermukim  di lokasi penelitian. Pada masa sebelumnya, tidak pernah ada keterusikan  warga  akibat  lantunan suara  dan  musik  yang  mengiringi ritual etnis Tionghoa. Untuk mengatasi keterusikan warga tersebut, jemaah kelenteng berkoordinasi dengan  pihak  Dewan  Kemakmuran Mesjid  (DKM),  tokoh  gereja,  dan tokoh  masyarakat  untuk  memberi pemahaman mengenai "kekhasan ritual"  agama  Kong  Hu  Chu.  Warga
diberikan  kesempatan  untuk  masuk dan melihat isi dan suasana kelenteng Dharma Ramsi.
Ruang  publik  disediakan  di depan kelenteng dan bernuansa informal.  Di  tempat  ini  setiap  orang dapat  saling  berdialog  dan  memberi masukan  kepada pihak penyelenggara mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki.  Dialog  pada  ruang  publik tersebut  dilakukan  sebelum  Tahun Baru Imlek. Pihak kelenteng menyediakan bangku dan meja
sederhana di lengkapi dengan
hidangan  lokal,  seperti  kopi,  bajigur, cakue,  dan  kacang  yang  mereka  beli dari warga sekitar. Pihak penyelenggara, yakni jemaah kelenteng duduk bersama warga untuk berdialog  atas  kondisi  yang  dihadapi. Siapapun disilahkan duduk dan berbicara di tempat tersebut.
Dialog  dalam  ruang  publik  ini tidak  sekedar  membicarakan  teknis penyelenggaraan  perayaan Cap  Go Meh semata.  Dialog  antara  etnis tempatan  dengan  etnis  Tionghoa meluas  pada  permasalahan  warga masyarakat  sekitar,  seperti  keamanan lingkungan, memudarnya rasa
memiliki  daerah,  dan  juga  solidaritas antar etnik. Ruang publik ini
diselenggarakan pada saat cuaca tidak hujan  dan  berlangsung  antara  pukul 20 hingga 22.30.
Dalam  ruangan  publik  yang tersedia  ini  terjadi  tindakan-tindakan komunikatif. Mengacu pada Habermas  (1984:  360)  ruang  publik yang disediakan oleh jemaah kelenteng  membentuk  suatu  jaringan yang  mengkomunikasikan  informasi dan berbagai cara pandang dari warga masyarakat. Arus-arus informasi yang muncul  dalam  komunikasi  warga yang tertampil kemudian disaring dan dipadatkan. Informasi-informasi tersebut  menjadi  simpul-simpul  opini publik  yang  spesifik  bergantung  pada konteks  yang  sedang  dibicarakan. Ruang publik yang tersedia,
berdasarkan pemikiran Habermas
(1984), memiliki tujuan untuk membentuk  opini  dan  kehendak  yang mewakili  kepentingan  umum.  Dapat dipahami bahwa pemikiran Habermas bersifat  emansipatoris  karena  sifat teoretisi  kritik  yang  lebih  cenderung menekankan pada ranah-ranah akademik  emansipatoris  dan  praksis (Bauman, 2010: 96).
3. Pendidikan Multikultur, Perubahan
Habitus, dan Praktik Masyarakat Keberadaan ruang publik tersebut menjadikan  kesempatan  dialog  antar etnis  menjadi  lebih  terbuka.  Dialog yang  tercipta  merupakan  bentuk interaksi  diskursif.  Warga  etnis-etnis tempatan  yang  notabene  mayoritas beragama Islam menyampaikan
pendapat-pendapat berupa singgungan antara  agama  Islam  dengan  ajaran Kong  Hu  Chu.  Warga  etnis  tempatan meminta  agar  dalam  pelaksanaan perayaan Cap Go Meh tetap memperhatikan  standar  budaya  yang berlaku, menghormati keberadaan agama  lain,  dan  menghormati  waktu- waktu  tertentu  yang  dianggap  sakral.
Dari pihak etnis
Tionghoa, menyatakan  bahwa  mereka  telah menyusun  rangkaian  acara  yang spesifik,  selalu  ada  penghentian  acara saat kumandang azan selama sekitar 1 jam.  Pihak  keagamaan  dari  DKM setempat  pun  menyatakan  bahwa susunan perayaan Cap Go Meh  telah berkoordinasi dengan pihak DKM.
Interaksi diskursif mewujud menjadi  dialog  antar  budaya  dan kepercayaan.  Pertukaran  informasi mengenai  budaya  dan  kepercayaan antara  etnis  tempatan  dengan  etnis Tionghoa membuka kesadaran kesejarahan. Etnis-etnis Tionghoa menyatakan bahwa mereka mengalami diskriminasi yang panjang.  Diskriminasi  ini  dimulai sejak  tahun  1959,  di  saat  etnis Tionghoa terusir dari daerah perdesaan  dan  harus  bermukim  di wilayah perkotaan. Hak-hak berpolitik etnis  Tionghoa,  pada  tataran  tertentu, dibatasi  dan  diperlakukan  sebagai warga  negara  yang  berbeda.  Satu-
satunya  pilihan  adalah  berniaga  di pusat  kota.  Para  etnis  Tionghoa menyatakan pula ada keuntungan dari diskriminasi  tersebut,  yakni  dengan berniaga di pusat kota, secara langsung  terdapat  distribusi  kapital dari  masyarakat  yang  mengumpul  di pusat  kota.  Etnis  Tionghoa  mendapat berkah dari distribusi kapital tersebut, yakni  strata  ekonominya  lebih  tinggi daripada  etnis-etnis  tempatan.  Warga menanggapi hal tersebut sebagai suatu hal  yang  masuk  akal.  Pertukaran komoditas  terjadi  di  area  perkotaan; dan  di  area  itulah  etnis  Tionghoa bermukim dan menumpuk kapital dari aliran distribusi kapital masyarakat.
Isu publik lainnya adalah mengenai sarana dan prasarana. Pihak warga  etnis  tempatan  menyatakan bahwa  kedatangan  massa  dalam jumlah banyak untuk ikut serta dalam perayaan  Cap  Go  Meh,  memerlukan sarana  dan  prasarana  yang  memadai. Masalah  yang  paling  utama  adalah penampungan  para  partisipan  dan ketersediaan  air  bersih.  Bersama dengan  warga  etnis  tempatan,  etnis Tionghoa  penyelenggara  perayaan Cap  Go  Meh,  berembuk  untuk membangun fasilitas tersebut. Dengan kuasa  kapital,  jemaah  kelenteng membangun  WC  umum  bagi  warga dengan  ketersediaan  air  artesis  yang memadai. Warga dapat memanfaatkan
air  tersebut  jika  mereka  mengalami kekurangan  air,  terutama  saat  musim kemarau. Berkoordinasi dengan sebuah  sekolah  swasta  di  sekitar lokasi  perayaan,  para  warga  etnis tempatan,  penyelenggara  perayaan, dan  pihak  sekolah  bersepakat  bahwa sekolah  tersebut  dijadikan  lokasi penginapan  para  partisipan  perayaan Cap Go Meh.
Dialog  lainnya  adalah  upaya pembatasan  penumpukan  manusia, terutama  di  depan  Vihara  Dharma Ramsi.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut, dibuatkan  panggung  khusus  bagi warga  yang  ingin  menikmati  hiburan musik  dan  lawak  bernuansa  Sunda, juga  menampilkan  kesenian  wayang golek. Tempat penyelenggaran hiburan tersebut terpisah hanya sekitar 30 meter dari kelenteng dan bertempat di sebuah lahan kosong di Gang Luna.
Upaya  mereduksi  konflik  antar etnis  terjadi  juga  dalam  ruang  publik tersebut.  Berdasar  masukan  dari  etnis tempatan, untuk meredam
penentangan  dari  kelompok  Islam garis  keras,    perayaan  Cap  Go  Meh harus  dibuka  oleh  tokoh  yang  dapat diterima oleh semua golongan.
Konsensus yang dicapai adalah
dipilihnya  Gubernur  Jawa  Barat  yang notabene berasal dari partai
berplatform  Islam  untuk  membuka perayaan  Cap  Go  Meh  Tahun  2011.
Pembukaan  perayaan  oleh  gubernur dipandang  sebagai  langkah  strategis, yakni  untuk  meredam  penentangan dari golongan Islam. Pihak penyelenggara, pada H-2 membentangkan  spanduk  yang  di dalamnya  terdapat  nama  Gubernur Jawa  Barat  lengkap  dengan  gelar keagamaan dan gelar akademik sebagai  bentuk  informasi  kepada warga  dan  juga  upaya  meredam konflik.  Nama  depan  dari  Gubernur Jawa  Barat  mencerminkan  nuansa islami, sehingga konflik agama berhasil diminimalisir. Konsensus tokoh  pembuka  perayaan  Cap  Go Meh  dilakukan  pada  tahun  2012, sejalan  dengan  program  Bandung sebagai  kota  pariwisata  dan  ekonomi kreatif,  pada  tahun  2012,  perayaan Cap  Go  Meh  dibuka  oleh  Menteri Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif Kabinet  Indonesia  Bersatu  II,  yakni Mari  Elka  Pangestu.  Bagi  warga  di sekitar lokasi penyelenggaraan, kehadiran para tokoh tersebut merupakan  kebanggaan  tersendiri, yaitu  daerahnya  pernah  didatangi secara  langsung  oleh  tokoh-tokoh terkemuka.
Serangkaian  dialog  yang  tercipta dalam ruang publik menambah perbendaharaan  wawasan  dari  para etnis tempatan dan juga etnis Tionghoa.  Masing-masing  menerima
input  informasi  ke  dalam  habitus masing-masing  dan  mengubah  cara pandang  atas  pihak  lain.  Prasangka etnis yang sebelumnya menjadi
habitus dan praktik berupa longgarnya ikatan  antara  etnis  tempatan  dengan etnis Tionghoa berubah seiring diterimanya  input  hasil  dialog  dalam ruang publik yang tersedia.
Perubahan  habitus  dan  praktik tersebut menunjukkan bahwa:
a. terdapat  kesadaran  sekat komunikasi  antara  etnis Tionghoa  dengan  etnis tempatan; b. terciptanya kesadaran pentingnya  interaksi  yang diskursif dan dialogis; c. terjadinya penurunan prasangka etnis yang signifikan disertai penurunan prasangka berdasar agama; d. terjadinya peningkatan interaksi  antar  etnis  yang bersifat asosiatif; e. terciptanya kesadaran perbedaan  standar  budaya antara etnis-etnis tempatan dengan  etnis  Tionghoa; dan f. terciptanya kesadaran akan
struktur budaya baku yang lebih  besar  yang  dijadikan pedoman  perilaku  sehari-
hari;

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Ruang  publik  merupakan  sarana pendidikan  yang  strategis  dalam menggugah  kesadaran  multikultural. Melalui  ruang  publik  konsensus- konsensus  dalam  masayarakat    yang multikultur dapat dicapai guna menciptakan kebaikan kehidupan bersama dalam perbedaan dan kesederajatan. Keberadaan ruang publik  pada  situasi  sosial  yang  plural diperlukan  untuk  membentuk  habitus baru yakni kesadaran multikultur yang mengakui  perbedaan  dan  berada dalam kesejajaran.
2. Saran Berkait dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang
multikultur,  perlu  digagas  penciptaan ruang-ruang publik dalam  masyarakat terutama  yang  memiliki  dimensi plural.  Selain  itu,  berkaca  dari kebermanfaatan  ruang  publik  pada masyarakat, secara formal, pendidikan multikultural  dapat  dimasukkan  ke dalam  kurikulum  pendidikan  formal sedari dini untuk menciptakan generasi  yang  sadar  akan  pluralitas masyarakat.
D. DAFTAR PUSTAKA
___________. (1984). Distinction . Cambridge: Harvard University Press.Bauman, Z. (2010). Towards A
Critical  Sociology : An  Essay  On
Commonsense  Emancipation. New
York: Routledge. __________. (1989). The Structural Transformation  Of    The  Public Sphere . Cambridge, MA: MIT Press.
__________. (2007). Ruang Publik: Sebuah  Kajian  Tentang  Kategori Masyarakat  Borjuis .  Yogyakarta:
Kreasi Wacana.
__________.  (2008). Between  Naturalism And Religion: Philosophical Essays .
Cambridge: Polity Press. Bourdieu.  J.F.  (1979). Algeria  1960 .
Cambridge:  Cambridge  University Press.
Habermas, J. (1984). Theory of
Communicattive  Action . Boston: Beacon. Hardiman, F.B. (2008). Menuju
Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme  Menurut  Jurgen
Habermas . Yogyakarta: Kanisius.
Harker  ,  R.  Mahar,  C.  dan  Wilkes,  C.
(2009). (Habitus X Modal) + Ranah
= Praktik: Pengantar Paling
Komprehensif  Kepada  Pemikiran Pierre Bourdieu. Yogyakarta: Jalasutra Kadarsih,  R.  (2008).  Demokrasi  Dalam
Ruang  Publik:  Sebuah  Pemikiran
Ulang  Untuk  Media  Massa  Di
Indonesia. Dakwah. Vol  IX  No.1.
Januari-Juni 2008Macionis. J.J.
(2012). Sociology  14 th Edition .
Upper Saddle River NJ: Pearson. Lefebvre.  H.  (2008). Space,  Difference, Everyday Life . New York:
Routledge.
Liliweri.  A.  (2005). Prasangka  Dan
Konflik:  Komunikasi  Lintas  Budaya Masyarakat Multikultur. Yogyakarta:
LKiS.
Macionis,  J.J.  (2012). Sociology  14 th
Edition .  Upper  Saddle  River NJ: Pearson.
Prasetyo, A.G.  (2012).  Menuju  Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jurgen Habermas  tentang  Ruang  Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yogyakarta:  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik  Universitas  Gadjah Mada.
Ritzer,  G.  (2012). Teori  Sosiologi:  Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern Edisi Kedelapan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Supartiningsih.  (2012).  Multikulturalisme Dalam  Perspektif  Etika  Diskursus Jurgen Habermas. Prosiding Seminar  Internasional  Multikultural Dan  Globalisasi  2012. Depok:
Universitas Indonesia.
Suryadinata,  L.  (2002). Negara  dan  Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia . Jakarta:
LP3ES
Tripp,  D.  (2005). Action  Research:  A Methodological Introduction .
Melbourne: University of Murdoch. Whyte, W.F. (1989). Advancing Scientific Knowledge Through Participatory
Action Research. Sociological
Forum , Vol. 4, No. 3 Sep., 1989.
Yusar. (2011). Revivalisme Ajaran
Konfusian  Oleh  Etnis  Tionghoa  di
Kota  Bandung:  Studi  Sosiologi
Agama .  Program  Studi  Sosiologi
FISIP Unpad. Tidak diterbitkan