e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Perlindungan  Hukum  terhadap  Teknologi  Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual
Recca Ayu Hapsari 1 , Aprinisa Aprinisa 2 , Rachel Anzani Putri 3 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Perlindungan Hukum, Teknologi, Non-Fungible Token, NFT, Karya Intelektual.
How to cite: Hapsari, Recca Ayu., Aprinisa, Aprinisa., dan Putri, Rachel Anzani. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual. Amsir Law Journal, 4(2), 236-245.
DOI: 10.36746/alj.v4i2.189
Non-Fungible  Token  (NFT)  is  a  new  digital  platform  that  helps  artists empower their work with easy access and secure tools and methods that can be used easily. The problem is how is the legal protection of NFT technology as an intellectual work identity? How is the NFT form a solution in protecting Indonesia ’ s intellectual property rights in a review of Law Number 28 of 2014 concerning  Copyright?  The  research  method  uses  a  juridical-empirical approach.  By  using  primary  and  secondary  legal  materials  obtained  from literature and field studies by means of observation and interviews. The results of research on legal protection of NFT technology as the identity of intellectual works explain that in Indonesia itself there are no specific regulations that strictly regulate NFT as objects of legal protection, considering that NFTs are born  through  a  process  of  creation  (which  is  followed  up  with conversion/printing) where NFT is basically electronic data. NFTs become objects of digital artwork so that NFTs can be categorized as creations in accordance with the provisions of Article 1 Number 3 of Law Number 28 of 2014 concerning the Copyright Act and regulated in the provisions of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronics, and Regulations Government Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions. The NFT form can be a solution in protecting Intellectual Property Rights in Indonesia when viewed from Law Number 28 of 2014 concerning Copyright that the certainty of ownership rights in every digital artwork which is then converted into NFT has its own code or token. In  addition,  this  form  will  be  difficult  to  imitate  from  various  forms  of plagiarism in intellectual property.
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Kekayaan  intelektual  merupakan  kekayaan  atas  segala  hasil  kecerdasan  daya  pikir  seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. 4 Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  hak-hak  (wewenang/kekuasaan)  untuk  berbuat
1 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
2 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
3 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. E-mail: rachelanzani2101@gmail.com .
4 Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum , 1 (1), 31-38.
sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. 2
Dampak perkembangan teknologi terhadap keberadaan hak cipta dan perlindungan karya  seni  dua  dimensi  (2D)  di  media  digital  perlu  mendapat  perhatian  khusus.  Di  era Revolusi Industri 5.0, konvergensi teknologi digital dan internet di berbagai industri telah banyak mengubah semua aspek produksi industri. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam ranah komersial karya seni 2D adalah Non-Fungible Token (NFT). 5
Teknologi NFT adalah sejenis aset digital di bidang seni dengan melakukan transaksi pada platform khusus (OpenSea, Rarible, Foundation) melalui pembayaran cryptocurrency dari program Ethereum (kontrak pintar Ethereum). Aset digital yang ditransaksikan berupa karya  seni,  video,  foto,  bahkan  musik.  Selain  itu,  pembuat  aset  digital  dapat  mengambil manfaat dari perdagangan di pasar NFT atau pertukaran secara peer-to-peer. 6
Dengan mengadopsi sistem blockchain untuk fungsi otentikasi kerja, NFT menjadi solusi  ampuh  untuk  perlindungan  kekayaan  intelektual.  Namun,  peluncuran  global  NFT untuk mendukung ekonomi digital memerlukan perhatian khusus. 7 NFT dari cryptocurrency klasik seperti bitcoin dalam fitur intrinsiknya merupakan koin standar di mana semua koin setara  dan  tidak  dapat  dibedakan.  Sedangkan  NFT  nampak  unik  yang  mana  tidak  dapat ditukar secara setara atau tidak dapat dipertukarkan, sehingga cocok untuk mengidentifikasi sesuatu atau seseorang dengan cara yang unik.
Dengan  menggunakan  NFT  pada  kontrak  pintar  ethereum,  seorang  pencipta  dapat dengan mudah membuktikan keberadaan dan kepemilikan aset digital dalam bentuk video, gambar, seni, tiket acara, dan lain-lain. Selain itu, pencipta juga dapat memperoleh royalti setiap kali perdagangan yang sukses di pasar NFT mana pun atau dengan pertukaran peer-to- peer . Pada dasarnya NFT memiliki sedikit kelebihan dan memiliki nilai yang diberikan ketika mempertimbangkan kelangkaan komparatifnya sebagai objek digital . 8
Dalam beberapa tahun terakhir,  NFT  telah mengumpulkan perhatian luar biasa dari komunitas industri. Likuiditas solusi terkait  NFT  telah menyumbang 1,3% dari seluruh pasar cryptocurrency hanya  dalam  waktu  lima  bulan.  Investor  awal  memperoleh  pengembalian seribu  kali  lipat  dengan  menjual  koleksi  digital  yang  unik.  Anehnya,  penjualan  NFT diperkirakan mencapai 12 juta pada Desember 2020, dan meledak menjadi 340 juta hanya dalam  waktu  dua  bulan,  Februari  2021. 9 Perkembangan  yang  meroket  tersebut  membuat NFT  mulai digemari, atau bahkan digambarkan oleh sebagian orang sebagai masa depan aset digital.
Perkembangan zaman membuat perubahan teknologi yang sangat penting pada segala aktivitas manusia, khususnya pada bagian perkembangan ekonomi yang berdampak positif dari  tahun  ke  tahun. 10 Teknologi  berkembang  sangat  pesat  seiring  dengan  perkembangan
2 Saidin. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 10.
5 Ramli, Ahmad M. (2010). Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama, hlm. 4.
6 Gidete, B. B., Amirulloh, M., dan Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. Jurnal Fundamental Justice , 1-18.
7 Ibid.
8 Wang, Q., Li, R., Wang, Q., dan Chen, S. (2021). Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges. arXiv preprint arXiv:2105.07447 .
9 Saroh, S., Achmad, L. I., Hamdan ’ Ainulyaqin, M., dan Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT pada Platform OpenSea. io). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 9 (1), 378-386.
10 Adinata,  M.  R.,  dan  Hapsari,  R.  A.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Konsumen  terhadap  Masyarakat  yang Melakukan  Fintech  Peer-To-Peer  Lending  atau  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi (LPMUBTI) Dalam sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo)(Studi Penelitian: Otoritas Jasa. Case Law , 4 (1), 21-38.
zaman terutama pada bidang perdagangan digital karena masyarakat juga memiliki pemikiran yang lebih praktis sehingga menginginkan segala sesuatu yang lebih mudah dan efisien.
Penggunaan  NFT oleh  seniman  untuk  menjual  karyanya  dalam  bentuk  digital merupakan suatu aset dalam bentuk digital yang disimpan pada buku kas publik ( ledger ) yang terdistribusi dan mencatat transaksi serta memiliki kode indentifikasi metadata yang unik dan berbeda satu sama lain yang berada pada jaringan blockchain . NFT ini dapat dikatakan aset digital  yang  mewakili  objek  dunia  nyata  seperti  karya  seni  lukisan,  animasi,  foto,  video, gambar, musik, tanda tangan, tiket, dan karya kreatif lainnya. Berbeda dengan cryptocurrencies yang dianggap sama dengan yang lainnya sehingga dapat dipertukarkan tokennya atau disebut dengan fungible tokens . 11
Saat ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak  Cipta)  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik)  tidak  secara  khusus  mengatur perlindungan hak cipta karya seni 2D di bidang teknis dunia maya. Pada titik ini, memang tidak serta merta melawan hukum, tetapi melanggar hak moral dan hak ekonomi sebagaimana tindakan  seniman  Twisted  Vacancy  dengan  memplagiasi  beberapa  unsur  dari  karya  fisik Ardneks  atau  Kendra  Ahimsa. NFT  digital  belum  tersentuh  sama  sekali. 12 Tidak  seperti seniman  dan  desainer  pada  umumnya,  salah  satu  kreator  media  digital  Twisted  Vacancy bahkan tidak membuat elemen karyanya dari nol. Dia mencari barang-barang dari internet dan barang-barang itu dilacak dan disimpan di bank kekayaannya yang dapat dia pilih dan gunakan kapan saja. 13
Perlindungan  hukum  terhadap  teknologi  NFT sebagai  identitas  karya  intelektual menerangkan  bahwa  di  Indonesia sendiri  belum  ada  regulasi  khusus  yang secara eksplisit mengatur soal NFT sebagai objek perlindungan hukum, namun hak dari creator secara umum dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Mengingat suatu NFT lahir melalui proses kreasi (yang ditindaklanjuti dengan konversi). NFT pada dasarnya merupakan data elektronik, yang  menjadi objek  terhadap karya seni digital. NFT dapat dikategorikan sebagai ciptaan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta dan diatur pula dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 14
NFT  merupakan  platform  digital  baru  yang  membantu  para  seniman  untuk memberdayakan hasil karyanya dengan melakukan akses yang mudah serta alat dan metode yang aman sehingga mudah untuk digunakan. Hal tersebut memungkinkan seniman untuk memonetisasi  karya  mereka  dalam  proses  yang  lebih  efisien.  Akan  tetapi,  tidak  dapat dipungkiri bahwa masih banyak masalah hukum dan teknis yang terjadi pada NFT. Seperti pada  kedudukan  NFT pada  hak  kekayaan  intelektual,  di  mana  pemilik  NFT  tidak  secara langsung  memiliki  aset  atau  karya  seni  yang  dibelinya,  karena  yang  dimiliki  oleh  pemilik hanyalah hash code dan catatan yang menunjukan bahwa pemilik memiliki token yang unik dalam aset digital yang dibelinya. 15
11 Sulistianingsih,  D.,  dan  Kinanti,  A.  K.  (2022).  Hak  Karya  Cipta  Non-Fungible  Token  (NFT)  Dalam  Sudut  Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Krtha Bhayangkara , 16 (1), 197-206.
12 Ibid .
13 Ibid .
14 Hariri, M. R., Ramli, A. M., dan Ramli, T. S. (2023). Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu dan/atau Musik Melalui Non-Fungible  Token  (NFT)  Oleh  Para  Musisi  di  Indonesia. COMSERVA  Indonesian  Jurnal  of  Community  Services  and Development , 2 (11), 2645-2657.
15 Noor,  M.  U.  (2021).  NFT  (Non-Fungible  Token):  Masa  Depan  Arsip  Digital?  Atau  Hanya  Sekedar Buble?. Pustakaloka , 13 (2), 223-234.
NFT memiliki  tujuan  untuk  menghindari  segala  bentuk  duplikat  secara  ilegal  yang mana  merupakan  bentuk  pelanggaran  HKI  oleh  seniman,  namun  pada  implementasinya NFT ini masih terkendala di lapangan dalam mengklaim kepemilikan karyanya dikarenakan kurang transparansi yang dilakukan atau dijalankan oleh anonim dalam sistem blockchain, sehingga siapapun dapat mengklaim seni digital sebagai karyanya dengan menyematkan token pada karya tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa transaksi yang ada di blockchain  ini  dicatat secara  publik  dalam  buku  kas  besar  digital  dan  tidak dapat  diubah, sehingga  lebih  memungkinkan  untuk  dilakukan  pelampiran  identitas  pada  transaksi  yang dilakukan dan hal ini membuat lebih sulit untuk mengenali dan menangkap tindakan art theft jika terjadi pencurian karya dalam NFT. 16
Dengan semakin berkembangnya dan bertambahnya transaksi karya seni dalam bentuk NFT, khususnya di Indonesia, menjadikan kami tertarik untuk mengangkat penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap teknologi NFT sebagai identitas karya intelektual yang menitikberatkan pada penelitian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  teknologi  NFT sebagai  identitas karya  intelektual? Apakah bentuk NFT dapat menjadi solusi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual Indonesia?

## 2.  Metode
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis-normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang mengacu pada aspek-aspek yuridis. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan ( library research ) atas berbagai literatur yang terkait dengan teori-teori  dan  asas-asas  hukum. 17 Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang di dapat dari lapangan secara  langsung  pada  objek  penelitian.  Data  sekunder  ialah  data  yang  didapat  dari  studi kepustakaan.  Data  tersebut  selanjutnya  dianalisis  dan  dibahas  secara  kualitatif,  dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kegiatan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk narasi. 18

## 3.  Perlindungan  Hukum  terhadap  Teknologi  NFT  sebagai  Identitas  Karya Intelektual
Karya seni pada dasarnya adalah hasil dari cipta dan hasrat manusia yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh setiap orang. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran dan kebijaksanaan manusia, serta dapat diwujudkan dalam bentuk invensi, desain, seni,  dan  karya  tulis,  atau  aplikasi  praktis  dari  ide-ide  dalam  kekayaan  intelektual. 19 Pada zaman yang serba digital sekarang ini, karya seni pun mejadi lazim jika ditemui dalam media digital. Tidak seperti pada beberapa tahun lalu yang mungkin karya seni hanya dapat dilihat atau ditemui pada media konvensional seperti kanvas ataupun pahatan pada batu atau kayu. Sejak komputer pertama ditemukan berbagai macam karya seni digital telah diciptakan dan mempunyai nilai tersendiri bagi para pencintannya.
Di  era  perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  ini,  munculah  teknologi  yang bernama blockchain. Teknologi ini lalu dikembangkan menjadi NFT. Teknologi ini dapat mengidentifikasi karya seni sebagai kode atau susunan kode digital yang terverifikasi oleh komputer-komputer yang saling terhubung. Kehadiran teknologi NFT ini menjadi menarik
16 Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT). Jurnal Kertha Wijaya, 11(4), 906 – 918.
17 Soekanto,  Soerjono.,  dan  Mamudji,  Sri.  (2001). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta:  PT  Radja Grafindo Persada.
18 Benuf,  K.,  dan  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20-33.
19 Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. (2022). Op.Cit .
untuk dibahas khususnya berkaitan dengan karya seni dalam bentuk NFT. Suatu karya seni memiliki keunikan dalam bentuk sertifikat kepemilikan secara digital dan terverifikasi oleh seluruh sistem komputer yang ada di dunia. Siapa pun yang memiliki suatu karya seni dalam bentuk NFT akan otomatis terkonfirmasi bahwa ia adalah pemiliknya. Secara ekonomis si pemilik sertifikat NFT ini dapat mentransaksikan karyanya tersebut melalui marketplace atau situs jual beli aset NFT dengan nilai aset kripto (koin kripto yang mana jika dinilai dengan mata  uang  konvensional  nilai  dari  karya  seni  dalam  bentuk  NFT  ini  bisa  bernilai  sangat fantastis).
Di  Indonesia  sendiri  perdagangan  atau  transaksi  terhadap  karya  seni  dalam  bentuk NFT marak dilakukan melalui situs-situs web maupun melalui jejaring media sosial. Hal ini menjadi  isu  menarik  terutama  mengenai  bagaimana  hukum  di  Indonesia  menindaklanjuti terkait  perlindungan  terhadap  karya  seni  dalam  bentuk  NFT  dan  dari  sisi  perlindungan terhadap hak cipta yang dimilikinya. Pada dasarnya perlindungan karya seni dalam bentuk NFT di Indonesia belum diatur pada peraturan-perundang-undangan, namun sampai saat ini terhadap perdagangan NFT sendiri adalah suatu hal yang legal dan digolongkan ke dalam perdagangan  komoditas  kripto  yang  diregulasi  oleh  Badan  Pengawasan  Perdagangan Berjangka  Komoditi  (BAPPEBTI)  melalui  Peraturan  BAPPEBTI  Nomor  7  Tahun  2020 tentang  Penetapan  Daftar  Aset  Kripto  yang  Dapat  Diperdagangkan  di  Pasar  Fisik  Aset Kripto. 20
Terkait dengan perlindungan secara hukum kekayaan intelektual terhadap karya seni dalam bentuk NFT, regulasi kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mana dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis.  Hak  tersebut  ada  berdasarkan  atas  prinsip  deklaratif  sesudah  suatu  karya  atau ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi akan pembatasan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hak  eksklusif  yang  dimaksud  ini merupakan hak di mana pihak lain dilarang memanfaatkan hak tersebut kecuali atas izin dari pemilik  hak  atau  penciptanya  atau  dibenarkan  menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. 21
Ketentuan mengenai izin dari pemilik hak cipta sering kali tidak dipedulikan oleh para plagiator karena menurutnya hal tersebut tidak terlalu penting untuk dilakukan.  Perlindungan hukum  terhadap  hak  cipta  merupakan  suatu  sistem  hukum  yang  terdiri  dari  unsur-unsur sistem 22 berikut:
1) Subjek  perlindungan  adalah  pihak  pemilik  atau  pemegang  hak  cipta,  aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum.
2) Objek  perlindungan  adalah  semua  jenis  hak  cipta  yang  diatur  dalam  undang- undang.
3) Pendaftaran  perlindungan  adalah  hak  cipta  yang  dilindungi  hanya  yang  sudah terdaftar dan dibuktikan pula dengan adanya sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain.
4) Jangka waktu adalah adanya hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yakni selama hidup ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
20 Ibid.
21 Purwanda, S. (2022). Hilangnya Hak Eksklusif Tanaman Rempah Asli Indonesia. Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora , 8 (1), 137-152.
22 Sudjana, S. (2022). Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. Res Nullius Law Journal , 4 (1), 77-99.
5) Tindakan  hukum  perlindungan  berbentuk  hukuman  secara  pidana  maupun perdata terhadap pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran.
Hukum kekayaan intelektual mengatur kreasi tak berwujud dari pikiran  manusia dan mencakup  hak cipta  (melindungi  seni),  paten  (melindungi  penemuan),  dan merek  dagang (melindungi merek). Cabang paling relevan dari hukum intelektual property dalam ekosistem NFT  saat  ini  adalah  hak  cipta,  yang  memberikan  pemegang  hak  cipta  klaim  yang  dapat diberlakukan secara hukum untuk mengontrol penggunaan dan reproduksi karya seni, sastra, drama, atau musik asli.
Hak cipta muncul secara otomatis setelah sebuah karya asli dibuat, dan sesuai dengan pencipta asli dari karya tersebut (tunduk pada beberapa pengecualian terbatas). Hak-hak ini dapat dialihkan ke pemilik berikutnya dari sebuah karya selama masa pakai hak cipta yang tidak untuk selamanya. 23 NFT yang mereproduksi kemiripan selebritas juga mengarungi hak- hak kepribadian dan kemampuan untuk mengontrol eksploitasi atas nama, suara, dan rupa seseorang.  Pada karya  seni  dalam  bentuk  NFT  pada  dasarnya  memiliki  kesamaan  dengan karya seni lainnya, hanya saja media yang digunakan adalah melalui sistem kriptografi dengan kata lain bahwa hak eksklusif yang melekat pada karya seni dalam bentuk NFT adalah sama dengan karya seni konvensional, 24 dan pemilik hak eksklusif jika ditelaah lebih lanjut yang menjadi bagian dari hak eksklusif tersebut adalah diantaranya: 25
1) Hak  untuk  pendistribusian  karya  cipta  kepada  publik.  Pada  dasarnya  Undang- Undang  Hak  Cipta  memberikan  hak  eksklusif  kepada  pemilik  hak  untuk melakukan pendistribusian atau menyebarkan hasil karya ciptaannya. Dalam hal karya  seni  dalam  bentuk  NFT  pemilik  hak  cipta  dapat  mendistribusikan  hasil karyanya  melalui  komputer  ke  komputer  lainnya  yang  mana  dalam  bentuknya adalah dokumen digital.
2) Hak mempertunjukkan karya cipta kepada publik. Pemilik karya juga mempunyai hak eksklusif dalam memublikasikan karya mereka d ihadapan khalayak banyak. Hak  ini  terkait  dengan  segala  jenis  karya  yang  dapat  dipublikasikan  atau diperagakan, seperti karya sastra, musik, drama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan sifat publikasi yang dilakukan wajib di khalayak banyak atau publik. Suatu pertunjukan yang bersifat pribadi tidak berlaku dalam hal ini.
3) Hak memamerkan karya cipta kepada publik. Suatu hak cipta identik dengan karya yang dapat dilihat dan dinikmati oleh umum. Pada Undang-Undang Hak Cipta hak tersebut dikenal dengan “pengumuman”. Konsep memamer kan ini mencakup segala tindakan yang memperlihatkan suatu karya, baik secara langsung maupun tidak langsung di hadapan publik.
4) Hak karya derivatif merupakan karya turunan atau karya baru yang tercipta yang berdasarkan  pada  karya  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Dalam  hak  cipta  ini  juga mengakomodir  hak  eksklusif  bagi  pencipta  atau  pemilik  karya  terhadap  karya turunan yang dibuatnya. Karya turunan yang dimaksud yaitu dapat berupa karya perbaikan dari karya sebelumnya, terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lainnya maupun karya yang disusun, diadopsi, hingga diubah dalam bentuk lain.
5) Hak  menggandakan  karya  cipta  yang  mengakomodasi  hak  eksklusif  terhadap pencipta dalam menggandakan dan memberikan izin kepada pihak lain melakukan hal  yang  sama.  Menurut  Undang-Undang  Hak  Cipta,  dalam  hal  melakukan
23 Wiradirja, I. R. (2013). Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik. LITIGASI , 14 (1), 1662- 1697.
24 Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. (2022). Op.Cit .
25 Manurung,  P.,  dan  Angelita,  E.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Atas  Karya  Cipta  Digital  di Indonesia. Premise Law Journal , 1 (2), 1-19.
kegiatan  produksi  kembali  terhadap  suatu  karya  cipta  yang  bersifat  sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, baik  secara  keseluruhan  maupun  sebagian,  hal  tersebut  dikategorikan  sebagai bentuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
Sistem yang ada dalam NFT dapat menjadi solusi dalam melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya karya seni dalam bentuk digital, hal ini karena suatu karya seni yang telah diverifikasi sebagai suatu NFT telah secara otomatis dikenal sebagai milik seseorang yang mendaftarkan karya seni tersebut, meskipun bisa saja orang lain mengakses terhadap karya seni tersebut akan tetapi sistem blockchain telah memverifikasi bahwa karya tersebut adalah milik satu orang. Selain itu karya seni dalam bentuk NFT memiliki kelebihan dibanding karya seni konvensional. Karya seni konvensional memiliki risiko kerusakan fisik dan pencurian lebih tinggi. 26 Hal ini berbeda dengan karya seni dalam bentuk NFT, di mana semua karya seni digital tersebut tersimpan dalam sistem blockchain yang memiliki standar keamanan  tinggi.  Hal  ini  dikarenakan  setiap  transaksi  akan  tercatat  dan  terverifikasi  oleh semua pengguna dalam blockchain.
Adapun kelebihan yang dimiliki oleh NFT sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu solusi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual antara lain adalah:
1) Kepastian terhadap hak kepemilikan. Pada setiap karya seni yang berbentuk digital yang  kemudian  diubah  ke  dalam  bentuk  NFT  mempunyai  kode  atau  token tersendiri,  di  mana  setiap  orang  yang  menjadi  pemilik  sah  dari  token  tersebut secara otomatis mendapatkan sertifikat kepemilikan dan apabila terjadi transaksi terhadap  NFT  tersebut  maka  akan  secara  otomatis  pula  sertifikat  kepemilikan akan  berpindah  kepada  pembeli.  Kemudian  secara  sistem  setiap  orang  dapat memastikan orisinalitas dari sebuah karya, yaitu dengan melalui pengecekan secara langsung pada data atau catatan historis NFT di buku besar blockchain. Sistem yang  transparan  ini  dapat  membantu  setiap  orang  melakukan tracking atau penelusuran terhadap NFT yang ditransaksikan.
2) Anti  plagiarisme.  Dalam  kekayaan  intelektual  dikenal  dengan  adanya  teknologi blockchain. Teknologi ini memungkinkan semua karya seni digital yang diubah menjadi  bentuk  NFT  memiliki  teknologi  enkripsi  yang  unik.  Inilah  sebabnya mengapa tidak mungkin menjiplak karya seni dalam bentuk NFT, karena masing- masing token ini dicatat dalam buku besar yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu,  semua  pengguna  internet  dapat  mengetahui  token  mana  yang  asli.  Media musik Amerika Pitchfork menyatakan bahwa teknologi NFT telah menyebabkan kelangkaan  produk.  Meskipun  karya  seni  masih  dapat  disalin,  jumlah  asli  yang tersedia terbatas. Sama seperti barcode , setiap token memiliki kode uniknya sendiri dan  berbeda  satu  sama  lain.  Demikian  pula,  untuk  karya  musik,  jika  musik digunakan  sebagai  token,  transaksi  akan  dicatat  dalam  buku  besar  blockchain dengan stempel waktu-waktu nyata. Jika karya seni digital yang dijiplak digunakan sebagai  token,  maka  musisi  dapat  dengan  mudah  mengidentifikasinya  melalui stempel waktu-waktu nyata. Hal ini dinilai sebagai terobosan baru dalam dunia seni  rupa,  karena  penanganan  plagiarisme  sebelumnya  harus  dilakukan  melalui mekanisme hak kekayaan intelektual. Melalui token atau NFT ini, sebuah karya seni akan secara otomatis dicatat dalam buku besar blockchain. Jika ada masalah hak cipta, akan lebih mudah untuk diselesaikan.
3) Distribusi karya seni dikendalikan oleh pencipta. Kendali terhadap distribusi suatu karya seni dalam bentuk NFT dapat dikendalikan secara langsung oleh pencipta
26 Sari, I. N., dan Putranto, W. A. (2023). Perlindungan Arsip Vital dan Penanganan Arsip Pascabencana . Yogyakarta: UGM Press.
karya tersebut, dari sisi penerimaan royalti terhadap setiap kali NFT mengalami sirkulasi  atau  transaksi  pada  aset  pasar  kripto  maka  pencipta  karya  akan memperoleh  kontribusi  sesuai  dengan  besaran  yang  telah  ditentukan.  Selain demikian dengan menjadikan karya seni sebagai token atau NFT maka pencipta atau seniman tersebut mempunyai kendali penuh terhadap karyanya, seniman atau pencipta  dapat  memilih  kepada  siapa  karyanya  ingin  dijual,  meskipun  terhadap karya tersebut orang lain dapat mengakses akan tetapi kepemilikan terhadap karya tersebut  adalah  jelas  milik  dari  pembeli  NFT  secara  resmi.  Namun  di  balik keunggulan  dari  NFT  terdapat  kelemahan  yang  dimiliki  dari  karya  seni  dalam bentuk NFT yang mana siapa saja sampai dengan saat ini dapat mendaftarkan atau menjual  suatu  karya  seni  dalam  bentuk  NFT  meskipun  orang  tersebut  bukan pemilik atau pemegang dari suatu hak cipta atau bisa dikatakan sebagai perbuatan pencurian terhadap karya seni yang kemudian ditransaksikan di situs jual beli NFT. Sampai dengan saat ini belum terdapat sistem yang mampu memastikan bahwa suatu karya seni digital yang diubah kedalam bentuk NFT merupakan pencipta asli bukan  merupakan  hasil  pencurian  karya  seni  digital.  Tentunya  kelemahan  ini merupakan masalah serius apabila tidak ditemukan solusinya karena akan dapat mengganggu ekosistem dari NFT itu sendiri.

## 4.  Kesimpulan
Perlindungan  hukum  terhadap  teknologi  NFT  sebagai  identitas  karya  intelektual menerangkan  bahwa  di  Indonesia sendiri  belum  ada  regulasi  khusus  yang secara eksplisit mengatur  mengenai  NFT.  Namun  hak  dari creator secara  umum  dilindungi  oleh  Undang- Undang Hak Cipta mengingat suatu NFT lahir melalui proses kreasi. NFT menjadi objek terhadap karya seni digital dan dapat dikategorikan sebagai ciptaan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta, selain itu dapat pula diatur dalam ketentuan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.  Dapat disimpulkan bahwa bentuk NFT dapat menjadi solusi dalam perlindungan hak kekayaan  intelektual  Indonesia  apabila  merujuk  pada  Undang-Undang  Hak  Cipta  bahwa kepastian  terhadap  hak  kepemilikan  pada  setiap  karya  seni  yang  berbentuk  digital  yang kemudian diubah kedalam bentuk NFT mempunyai kode atau token tersendiri yang bebas dari  bentuk  plagiarisme  sebab  dalam  NFT  ada  teknologi  blockchain.  Teknologi  ini memungkinkan  semua  karya  seni  digital  yang  diubah  menjadi  bentuk  NFT  memiliki teknologi enkripsi yang unik. dari segi potensi ekonomi dan aspek perlindungan hukum serta technological  security  infrastructure ,  NFT  memiliki  transparansi  riwayat  transaksi  dan  metadata publik  dan  media  konfirmasi  transaksi  yang  dapat  mencegah  dan  manipulasi  data  dan pencurian kepemilikan.

## Referensi
Buku dengan penulis: Ramli,  Ahmad  M.  (2010). Cyber Law dan  Haki dalam  Sistem  Hukum  Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Saidin. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Depok: Rajagrafindo Persada.
Sari,  I.  N.,  dan  Putranto,  W.  A.  (2023). Perlindungan  Arsip  Vital  dan  Penanganan  Arsip Pascabencana . Yogyakarta: UGM Press .
Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
Artikel jurnal: Adinata,  M.  R.,  dan  Hapsari,  R.  A.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Konsumen terhadap  Masyarakat  yang  Melakukan  Fintech  Peer-To-Peer  Lending  atau  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  (LPMUBTI)  Dalam  sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo)(Studi Penelitian: Otoritas Jasa. Case Law , 4 (1), 21-38.
Benuf,  K.,  dan  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20-33.
Dewi,  Ni  Kadek  Risma  Setya  Cahyani,  dan  Sukihana,  Ida  Ayu.  (2022).  Perlindungan Hukum  terhadap  Karya  Seni  Dalam  Bentuk  Non-Fungible  Token  (NFT).  Jurnal Kertha Wijaya, 11(4), 906 – 918.
Gidete,  B.  B.,  Amirulloh,  M.,  dan  Ramli,  T.  S.  (2022).  Pelindungan  Hukum  atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. Jurnal Fundamental Justice , 1-18.
Hariri,  M.  R.,  Ramli,  A.  M.,  dan  Ramli,  T.  S.  (2023).  Tinjauan  Hukum  Praktik Komersialisasi Lagu dan/atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi  di  Indonesia. COMSERVA  Indonesian  Jurnal  of  Community  Services  and Development , 2 (11), 2645-2657.
Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum , 1 (1), 31-38.
Manurung, P., dan Angelita, E. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia. Premise Law Journal , 1 (2), 1-19.
Noor, M. U. (2021). NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?. Pustakaloka , 13 (2), 223-234.
Purwanda,  S.  (2022).  Hilangnya  Hak  Eksklusif  Tanaman  Rempah  Asli Indonesia. Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora , 8 (1), 137-152.
Saroh, S., Achmad, L. I., Hamdan’Ainulyaqin, M., dan Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT pada Platform OpenSea. io). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 9 (1), 378-386.
Sudjana,  S.  (2022).  Efektivitas  Penanggulangan  Pembajakan  Karya  Cipta  Dalam Perspektif Sistem Hukum. Res Nullius Law Journal , 4 (1), 77-99.
Sulistianingsih,  D.,  dan  Kinanti,  A.  K.  (2022).  Hak  Karya  Cipta  Non-Fungible  Token (NFT)  Dalam  Sudut  Pandang  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual. Krtha Bhayangkara , 16 (1), 197-206.
Wang, Q., Li, R., Wang, Q., dan Chen, S. (2021). Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges. arXiv preprint arXiv:2105.07447 .
Wiradirja,  I.  R.  (2013).  Pelanggaran  Hak  Moral  Atas  Karya  Cipta  Dalam  Penerbitan Elektronik. LITIGASI , 14 (1), 1662-1697.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.