INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 16473-16487 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Atas Klausula Baku yang Merugikan Debitur Pada Pinjaman Online Kredit Pintar
Yuminuna Bilghaiby Putri 1 ✉ , Maslihati Nur Hidayati 2 , Nisa Istiani 3
Universitas Al Azhar Indonesia
Email: ghaibyputri7@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  informasi  telah  mendorong  peningkatan  penggunaan  platform  pinjaman online  di  Indonesia,  seperti  Kredit  Pintar.  Meskipun  menawarkan  kemudahan,  penggunaan  klausula baku  dalam  perjanjian  kredit  sering  kali  merugikan  debitur  karena  disusun  sepihak  oleh  kreditur. Klausula baku ini dapat menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, juga memiliki klausula yang membatasi  kewajiban  kreditur.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  bagaimana undang-undang  dapat  melindungi  debitur  dari  klausula  baku  yang  tidak  menguntungkan  dalam perjanjian pinjaman yang digunakan oleh aplikasi Kredit Pintar.  Penelitian ini menggunakan metode hukum  normatif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun  ada  larangan  terhadap penggunaan klausula baku yang merugikan, penerapan dan keberhasilan perlindungan hukum masih sulit. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan edukasi hukum bagi masyarakat untuk memastikan hak-hak debitur terlindungi.
Kata Kunci: Klausula Baku, Kredit Pintar, Debitur, Perlindungan Hukum

## Abstract
The development of information technology has led to an increase in the use of online lending platforms in Indonesia, such as Kredit Pintar. Despite offering convenience, the use of standardised clauses in credit agreements is often detrimental to debtors as they are unilaterally drafted by creditors. These standardised clauses can create an imbalance of rights and obligations, as well as having clauses that limit the creditor's obligations. The purpose of this research is to evaluate how the law can protect debtors from unfavourable standard clauses in loan agreements used by the Kredit Pintar application. This  research  uses  a  qualitative  normative  legal  method.  The  results  show  that  although  there  is  a prohibition  against  the  use  of  adverse  standard  clauses,  the  implementation  and  success  of  legal protection  is  still  difficult.  Therefore,  stricter  supervision  and  legal  education  for the  community  are needed to ensure that debtors' rights are protected.
Keywords: Standard Clauses, Kredit Pintar, Debtors, Legal Protection

## PENDAHULUAN
Penggunaan platform pinjaman online semakin meningkat di Indonesia, sepanjang tahun  2022-2024  menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan.  Pada  tahun  2022,  nilai penyaluran  pinjaman  online  mencapai  Rp  19,49  triliun,(Aulia  Mutiara  Hatia  Putri,  2022) dengan  jumlah  peminjam  18,07  juta  peminjam  aktif  di  platform  pinjaman  online.(Rika Anggraeni,  2024)  Sementara  pada  Agustus  2023,  nilai  penyaluran  pinjaman  online meningkat  menjadi  Rp  20,53  triliun,  dengan  peningkatan  6,87%  secara  tahunan,(Cindy Mutia  Annur,  2023)  dengan  terdapat  13,37  juta  akun  penerima  pinjaman,  dengan penurunan 6,37% secara bulanan. Dan hingga Maret 2024, nilai penyaluran pinjaman online naik menjadi Rp 22,76 triliun, dengan peningkatan 8,89% secara bulanan dan 15,35% secara tahunan,(Nabilah Muhammad, 2024) terdapat 9,78 juta akun penerima pinjaman, dengan peningkatan 6,36% secara bulanan.(Nabilah Muhammad, 2024)
Kredit  Pintar,  salah  satu  perusahaan  fintech  yang  menawarkan  pinjam  uang  yang mudah secara online, telah beroperasi di Indonesia sejak 2017.(Andre Mistoh Fauzi, 2021) Salah  satu  platform  fintech  lending  ini  menawarkan  kemudahan  secara  online  dalam pengajuan pinjaman uang, yang salah  satu tujuannya  adalah untuk memberi  masyarakat Indonesia akses keuangan yang lebih luas.
Namun,  di  balik  kemudahan  tersebut,  terdapat  permasalahan  hukum  yang  perlu diperhatikan,  terutama  terkait  dengan  penggunaan  klausula  baku  di  dalam  perjanjian. Klausula baku yang ada pada perjanjian Kredit Pintar dapat berpotensi merugikan debitur, karena disusun secara sepihak oleh kreditur. Klausula baku adalah segala ketentuan yang ada di dalam kesepakatan tertulis  yang dibuat terlebih dahulu oleh satu pihak dan disetujui
tanpa negosiasi oleh pihak lain. Sehingga perlu adanya pengaturan hukum yang jelas dan efektif untuk melindungi hak-hak debitur.
Beberapa  negara  memiliki  undang-undang  atau  peraturan  yang  secara  umum mengatur  penggunaan  syarat-syarat  kontrak  standar  untuk  melindungi  konsumen  dari syarat-syarat yang tidak adil. Undang-undang ini juga melindungi konsumen yang merasa bahwa  klausul-klausul  tersebut  merugikan  mereka.  Sering  kali,  lembaga  pengawas konsumen dibentuk untuk memantau praktik bisnis dan memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh persyaratan standar yang tidak adil.
Badan pengawas konsumen memainkan peran penting dalam melindungi konsumen dari klausula baku yang tidak adil. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi praktik bisnis, menyelidiki keluhan konsumen, dan mengambil tindakan hukum jika diperlukan.
Sebenarnya, fungsi utama klausula baku adalah untuk memangkas biaya operasional dan mempersingkat waktu dalam pembuatan perjanjian, terutama dalam hubungan bisnis B2C  ( Business  to  Consumer).(Iskandar,  2017)  Klausula  baku  sering  kali  menciptakan ketidakseimbangan kedudukan antara kreditur (penyedia layanan) dan debitur (peminjam), di  mana  kreditur  memiliki  posisi  yang  lebih  kuat  secara  ekonomi  dan  hukum.(Marsidah, 2019)  Debitur  biasanya  tidak  memiliki  daya  tawar  untuk  menambah,  mengurangi,  atau mengubah  isi  perjanjian,  sehingga  mereka  cenderung  hanya  menerima  dan menandatangani perjanjian tersebut.
Selain itu, penyedia layanan pinjaman online seringkali membatasi atau menghapus tanggung jawab mereka terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh debitur yang kemudian  dimasukkan  kedalam  perjanjian  baku.  Klausul  eksonerasi  adalah  ketentuan kontrak yang mengurangi atau menghapuskan  tanggung  jawab jika terjadi pelanggaran janji  atau  kesalahan.(Nurhilmiyah,  2022)  Perjanjian  dengan  klausula  baku  dimana didalamnya  terdapat  klausula  eksonerasi,  dapat  merugikan  debitur,  seperti  denda keterlambatan pembayaran, perubahan suku bunga tanpa pemberitahuan, dan ketentuan lain yang memberatkan.(Abbas dkk., 2009)
Meskipun ada regulasi yang melarang penggunaan klausula baku yang merugikan, implementasi  dan  efektivitas  perlindungan  hukum  masih  menjadi  tantangan.  Banyak perjanjian kredit masih menggunakan klausula baku yang tidak adil bagi debitur.(Maulana dkk., 2021) Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas,  selain  karena  kurangnya  edukasi  dan  kesadaran  hukum  di  kalangan  masyarakat mengenai  hak-hak  mereka  sebagai  debitur  dan  perlindungan  yang  seharusnya  mereka dapatkan dalam perjanjian kredit online.(Jahri, 2017)
Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mengkaji  perlindungan  hukum  bagi  debitur  atas klausula baku dalam perjanjian baku di platform Kredit Pintar.
Berangkat dari penjelasan dan permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap klausula baku pada platform pinjaman online terutama di Kredit Pintar, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Perlindungan Hukum Atas Klausula Baku Yang Merugikan Debitur Pada Pinjaman Onlne Kredit Pintar ” dengan mengajukan permasalahan Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Klausula Baku Yang Merugikan Dalam Perjanjian Pinjaman Online Pada Aplikasi Kredit Pintar?
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur atas klausula baku yang merugikan dalam perjanjian pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang mencakup pengkajian norma-norma hukum yang termaktub dalam peraturan perundang- undangan dan  putusan hukum, serta analisis terhadap norma-norma yang ada. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan fokus pada penelitian kepustakaan dan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  kepustakaan.  Merupakan  jenis  penelitian hukum, data yang digunakan antara lain:
1. Dokumen  dasar  hukum,  yaitu  data  yang  berisi  undang-undang,  perkara,  dan peraturan kolonial yang masih berlaku saat ini. Peraturan UU Perlindungan Konsumen, POJK, dan peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Dokumen  hukum  sekunder  adalah  dokumen  hukum  yang  menjelaskan  dokumen hukum dasar yang mendukung dokumen dasar tersebut. Contoh dokumen sekunder termasuk buku dan laporan penelitian hukum, artikel ilmiah masyarakat hukum, dan artikel penelitian yang berkaitan dengan hukum.
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dan  menggunakan  pendekatan  hukum  baku.  Oleh karena itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang  meliputi  pemeriksaan  peraturan  hukum,  buku-buku,  artikel-artikel,  dan  dokumen- dokumen yang terkait.
Fintech,  atau  Financial  Technology,  adalah  sebuah  inovasi  dalam  industri  jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas  layanan  keuangan.  Fintech  mencakup  berbagai  layanan  keuangan  yang dilakukan  secara  digital,  seperti  transfer  dana,  pembayaran,  peminjaman  dana,  dan investasi. Fintech adalah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Produk fintech biasanya berupa sistem yang dibangun untuk memberikan layanan keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis.(Rizki Dewi Ayu, 2023)
Fintech telah meningkatkan efisiensi dan kecepatan  dalam berbagai aspek  layanan keuangan.  Teknologi  seperti blockchain  memungkinkan  transaksi  yang  lebih  cepat  dan aman,  sementara  algoritma  kecerdasan  buatan  (AI)  digunakan  untuk  analisis  data  dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai contoh, platform pinjaman P2P seperti KoinWorks  menggunakan  algoritma  AI  untuk  menilai  kelayakan  kredit  peminjam  secara cepat  dan  akurat,  yang  memungkinkan  proses  persetujuan  pinjaman  yang  lebih  cepat dibandingkan dengan bank tradisional.(Tushar Kumar, 2023)
Menurut  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah;
“ setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen. ” (Iskandar, 2017)
Jika ada suatu perjanjian yang mengandung syarat baku telah memenuhi persyaratan yang  disebutkan  pada  ayat  (3)  Pasal  18  UU  Perlindungan  Konsumen,  maka  perjanjian tersebut dinyatakan batal secara hukum. (Muaziz & Busro, 2015)
Perjanjian pinjaman yang diterbitkan oleh platform Kredit pintar terdapat beberapa klausula yang masuk dalam kategori Klausula Baku, ada beberapa kategori klausula baku, yaitu:

## 1. Hak dan kewajiban para pihak
Kredit Pintar memiliki hak untuk menagih pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah  disepakati.  Mereka  juga  berhak  mengenakan  denda  keterlambatan  dan  bunga tambahan jika debitur gagal membayar tepat waktu.(Fristaka Anggi Indira Kusuma, 2021)
Debitur  berkewajiban  untuk  membayar  pinjaman  beserta  bunga  dan  biaya  lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika debitur gagal membayar, mereka dapat dikenakan denda dan tindakan hukum.(Yadi Mulyadi dkk., 2024)

## 2. Perlindungan Hukum
Kredit Pintar dilindungi oleh peraturan OJK yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mereka juga memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum jika debitur gagal membayar.(Annisa, 2022)
Debitur  dilindungi  oleh  undang-undang  perlindungan  konsumen  yang  mengatur bahwa  klausula  baku  tidak  boleh  merugikan  konsumen.  Namun,  dalam  praktiknya, ketidakseimbangan  sering  terjadi  karena  debitur  tidak  memiliki  banyak  pilihan  selain menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh kreditur. (Mabsuti & Nurtresna, 2022)

## 3. Resiko dan Mitigasi
Risiko utama bagi kreditur adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman.  Untuk  mengurangi  risiko  ini,  Kredit  Pintar  melakukan  verifikasi  ganda  dan menggunakan teknologi AI untuk menilai kelayakan kredit. (Rifaldi & Suliantoro, 2023)
Risiko  bagi  debitur  termasuk  bunga  tinggi,  denda  keterlambatan,  dan  potensi intimidasi dari penagih utang. Debitur harus memahami sepenuhnya ketentuan perjanjian sebelum  mengambil  pinjaman  untuk  menghindari  masalah  di  kemudian  hari. (Mabsuti  & Nurtresna, 2022)
Beberapa klausula baku yang dianggap tidak berpihak kepada konsumen termasuk; Pengecualian  Tanggung  Jawab:  Klausula  yang  mencoba  untuk  mengesampingkan tanggung  jawab  produsen  atau  penjual  atas  cacat  produk  atau  layanan,  yang  dapat melanggar hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi jika barang atau jasa tersebut tidak memenuhi standar yang diharapkan. Pembatasan Garansi: Klausula yang mencoba untuk membatasi garansi yang diberikan kepada konsumen, mungkin bertentangan dengan hak konsumen  untuk  mendapatkan  penggantian  atau  perbaikan  jika  produk  tersebut  tidak berfungsi  seperti  yang  dijanjikan.  Klausula  Arbitrase:  Klausula  yang  memaksa  konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase daripada melalui sistem peradilan, mungkin menghambat hak konsumen untuk mengajukan klaim secara efektif. Klausula Pembatalan: Klausula yang memberikan penjual kekuasaan untuk membatalkan kontrak dengan mudah tanpa  memberikan  konsumen  hak  yang  setara  untuk  membatalkannya.  Pengecualian Tanggung  Jawab:  Klausula  yang  mencoba  untuk  mengesampingkan  tanggung  jawab produsen atau penjual atas cacat produk atau layanan, yang bisa jadi tidak sesuai dengan
konsumen untuk mendapatkan ganti rugi jika barang atau layanan tersebut tidak memenuhi standar minimal.
Ketidakseimbangan posisi tawar terjadi ketika satu pihak memiliki kekuatan ekonomi atau informasi yang jauh lebih besar dibandingkan pihak lainnya. Dalam konteks kreditur dan  debitur, kreditur sering kali memiliki posisi yang  lebih kuat karena  mereka memiliki sumber  daya  finansial  yang  lebih  besar  dan  akses  ke  nasihat  hukum  yang  lebih  baik. Sebaliknya, debitur sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah karena ketergantungan mereka pada pinjaman atau fasilitas  kredit yang ditawarkan  oleh  kreditur.(Nancy S. Kim, 2020)
Asas  kebebasan  berkontrak  sangat  malarang  penerapan  klausula  baku  yang  tidak seimbang.  Kebebasan  berkontrak  mengharuskan  adanya  kesepakatan  yang  bebas  dan sukarela antara para pihak. Namun, ketika salah satu pihak tidak berada dalam posisi yang seimbang, kesepakatan tersebut tidak lagi bersifat sukarela, melainkan dipaksakan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.
Ada dua prinsip utama keadilan yang diungkapkan oleh John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice" untuk menilai keadilan dalam distribusi hak dan kewajiban, yaitu yang pertama, " Each person possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override." (John Rawls, 1999) Ini berarti bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan kebebasan dari penindasan. Yang kedua, Prinsip Perbedaan, dimana untuk memastikan  kesetaraan  sosial  dan  ekonomi  yang  adil,  maka  posisi  dan  jabatan  harus tersedia bagi semua orang.(John Rawls, 1999)
Klausula  baku  dalam  perjanjian  pinjaman  online  sering  kali  disusun  sepihak  oleh kreditur  tanpa  memberikan  kesempatan  bagi  debitur  untuk  bernegosiasi.  Hal  ini  dapat melanggar  prinsip kebebasan yang sama karena  debitur tidak memiliki  kebebasan yang setara untuk menentukan syarat-syarat perjanjian. Klausula baku yang merugikan debitur, seperti  klausula  eksonerasi  yang  membebaskan  kreditur  dari  tanggung  jawab,  dapat dianggap  tidak  adil  karena  mengurangi  kebebasan  debitur  untuk  mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
Menurut  prinsip  perbedaan  Rawls,  ketidaksetaraan  hanya  dapat  diterima  jika memberikan  keuntungan  terbesar  kepada  mereka  yang  paling  tidak  beruntung.  Dalam konteks perjanjian pinjaman online, debitur sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan kreditur. Klausula baku yang memberatkan debitur, seperti denda keterlambatan  yang  tinggi  atau  perubahan  suku  bunga  tanpa  pemberitahuan,  tidak
memberikan  manfaat  bagi  debitur  yang  paling  tidak  beruntung.  Sebaliknya,  klausula tersebut justru memperburuk posisi mereka dan menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar.
Klausula baku yang memberikan hak yang lebih besar kepada kreditur dan kewajiban yang lebih berat kepada debitur menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan.
Rawls  menggunakan  konsep  " veil  of  ignorance"  di  mana  prinsip-prinsip  keadilan dipilih tanpa mengetahui posisi sosial atau ekonomi seseorang. Jika klausula baku dalam perjanjian pinjaman online dievaluasi dari perspektif ini, maka klausula yang adil adalah yang tidak memihak kepada kreditur atau debitur secara tidak adil. Klausula yang memberikan perlindungan yang setara dan tidak memberatkan salah satu pihak lebih dari yang lain akan dianggap adil menurut teori Rawls.
Klausula  eksonerasi,  secara  sederhana,  adalah  suatu  kebijakan  yang  mana dibebaskannya atau dibatasinya tanggung jawab salah satu pihak, biasanya pemberi kredit, terhadap pihak lain, yaitu konsumen atau debitur.(Dicki Nelson, 2024) Klausula ini sering kali ditemukan  dalam  perjanjian  baku,  yang  merupakan  kontrak  standar  yang  disusun  oleh pelaku  usaha  dan  diberlakukan  secara  massal  kepada  konsumen  tanpa  memberikan kesempatan untuk negosiasi.(Danty Listiawati, 2015) Tujuan utama dari klausula eksonerasi adalah untuk melindungi pelaku usaha dari risiko-risiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari.
Dengan  adanya  klausula  eksonerasi,  pihak  konsumen  adalah  pihak  yang  sering dirugikan dengan dialihkannya tanggung jawab dari yang seharusnya dipikul oleh kreditur. Hal  ini  menciptakan  ketidakseimbangan  dalam  hubungan  hukum  antara  debitur  dan krediur, di mana debitur berada pada posisi yang lebih lemah. .(Ferdian Nickolas Pasangka dkk., 2018)
Klausula baku dalam perjanjian platform Kredit Pintar dapat merugikan debitur karena menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi, mengurangi kemampuan debitur untuk merencanakan  keuangan  mereka,  dan  menempatkan  mereka  pada  posisi  yang  tidak seimbang  dalam  hubungan  kontraktual  dengan  bank.  Klausula  yang  memungkinkan perubahan sepihak oleh bank dan ketentuan yang memaksa debitur untuk tunduk pada semua peraturan bank tanpa persetujuan dapat memperburuk situasi ini.
Klausula baku sering kali memberikan hak kepada kreditur untuk mengubah ketentuan perjanjian  secara  sepihak,  yang  dapat  menciptakan  ketidakpastian  bagi  debitur  dan meningkatkan  risiko  kebangkrutan  atau  restrukturisasi  utang.(Li  dkk.,  2015)  Klausula semacam  ini  juga  dapat  mengurangi  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  hubungan
kontraktual,  karena  debitur  tidak  memiliki  suara  dalam  perubahan  yang  mempengaruhi mereka secara langsung.
Ketidakpastian  yang  diciptakan  oleh  klausula  baku  dapat  berdampak  negatif  pada stabilitas keuangan debitur. Debitur tidak dapat merencanakan keuangan mereka dengan baik jika mereka tidak tahu bagaimana ketentuan perjanjian mereka dapat berubah di masa depan. Hal ini dapat menyebabkan stres finansial dan meningkatkan risiko gagal bayar.
Klausula  yang  memungkinkan  perubahan  sepihak  oleh  bank  dapat  mengganggu perencanaan keuangan debitur. Misalnya, jika bank memutuskan untuk menaikkan suku bunga secara tiba-tiba, debitur mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan anggaran mereka dan dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Penelitian oleh Hahn dan Lee (2009) menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam ketentuan  kontrak  dapat  meningkatkan  risiko  kebangkrutan  dan  mengurangi  efisiensi pasar.(Li dkk., 2015)
Vasvari  (2013)  menunjukkan  bahwa  klausula  baku  dalam  kontrak  utang  dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan mengurangi efisiensi pasar. Selain itu, ketidakpastian dalam  ketentuan  kontrak  dapat  meningkatkan  risiko  kebangkrutan  dan  mengurangi efisiensi  pasar.  Penelitian  ini  mendukung  argumen  bahwa  klausula  baku  yang memungkinkan perubahan sepihak oleh bank dapat merugikan debitur.(Li dkk., 2015)
Perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku Kredit Pintar di Indonesia merupakan isu yang krusial mengingat perkembangan pesat teknologi finansial ( fintech) dan penggunaan kontrak pintar ( smart contracts). Perlindungan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara yang melibatkan  pemahaman hak-hak debitur, pemantauan  pelaksanaan perjanjian, dan perbaikan substansi perjanjian Kredit Pintar.
Langkah  pertama  dalam  melindungi  hak-hak  debitur  adalah  memastikan  bahwa mereka memahami hak-haknya dalam perjanjian Kredit Pintar. Menurut penelitian, banyak debitur yang tidak membaca atau memahami isi kontrak elektronik yang mereka setujui, yang sering kali mengandung klausul yang merugikan mereka.(Priskarini dkk., 2019) Oleh karena itu, edukasi dan literasi finansial menjadi sangat penting.
Debitur  juga  harus  aktif  dalam  memantau  pelaksanaan  perjanjian  Kredit  Pintar.  Ini termasuk  memeriksa  apakah  semua  ketentuan  dalam  perjanjian  dipatuhi  oleh  pihak penyedia layanan. Jika terjadi pelanggaran atau masalah, debitur harus segera mengadukan hal tersebut ke  pengadilan atau lembaga terkait. Penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan  data pribadi oleh  penyedia layanan fintech  di  Indonesia.(Priskarini  dkk.,  2019)  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  debitur  untuk
mengetahui prosedur pengaduan dan memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. POJK juga mengatur tentang perlindungan konsumen dalam hal ini, termasuk kewajiban penyedia layanan untuk menindaklanjuti keluhan konsumen dengan cepat dan objektif. (Saptini & Sara, 2022)
Langkah  ketiga  adalah  memperbaiki  substansi  perjanjian  Kredit  Pintar  agar  sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UUPK. Perjanjian Kredit Pintar sering kali menggunakan klausul baku yang dibuat sepihak oleh penyedia layanan, yang dapat merugikan konsumen. UUPK mengatur bahwa klausul baku yang merugikan konsumen dapat dianggap tidak sah dan  tidak  mengikat.(Ramjahif  Pahisa  Gorya  Fiver  dkk.,  2024)  Oleh  karena  itu,  perlu  ada upaya untuk meninjau dan merevisi perjanjian Kredit Pintar agar lebih adil dan seimbang. Penelitian  menunjukkan  bahwa  standar  klausul  dalam  perjanjian  kredit  sering  kali  tidak memihak konsumen dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat serta regulasi yang jelas untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen. (Hapsari & Kurniawan, 2020) .

## SIMPULAN
Fintech  Lending  di  Indonesia  telah  berkembang  semakin  pesat,  namun  seiring pesatnya pertumbuhan Fintech Lending, seringkali perjanjian yang dipergunakan masih menggunakan klausula baku yang tidak adil bagi pihak debitur.
Meskipun  di  Indonesia  telah  ada  pengaturan  mengenai  larangan  penggunaan klausula  baku  yang  merugikan  debitur,  dalam  pelaksanaannya,  Penyelenggara  Fintech masih mempergunakan Klausula Baku yang merugikan Pihak Debitur.
Kredit  Pintar  merupakan  salah  satu  penyelenggara  yang  masih  menggunakan klausula baku di dalam perjanjiannya.
Perlindungan  hukum  bagi  debitur  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  cara  yang melibatkan  pemahaman  hak-hak  debitur,  pemantauan  pelaksanaan  perjanjian,  dan perbaikan substansi perjanjian Kredit Pintar sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  M.  N.  M.,  Miru,  A.,  &  Said,  N.  (2009).  PENYALAHGUNAAN  KEADAAN  DALAM
KONTRAK  BAKU  PERJANJIAN  KREDIT  BANK. SPEKTRUM  HUKUM,  17(2). https://doi.org/10.35973/sh.v17i2.1662
Andre  Mistoh  Fauzi.  (2021,  Juli  1). Cari  Tahu  Semua  Hal  Tentang  Kredit  Pintar  Di  Sini.
Finansialku.com. https://www.finansialku.com/lifestyle/kredit-pintar/
Anggy Khusnul Khatima, Anas Iswanto Anwar, & Muhammad Yusri Zamhuri. (2023). The Effect of Financial Technology (Fintech) On Banking Financial Profits in Indonesia (Case  Study  on  BUMN  Bank  KBMI  4). Jurnal  Ekonomi,  12(1),  1407 – 1414. https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/1336
Anita, Zulaikha, S., Rofiah, K., & Sari Pertiwi, R. (2019). Legal Protection of Lenders in the Implementation of Financial Technology Based on Peer to Peer Lending. KnE Social Sciences, 3(13), 1305. https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4286
Annisa, I. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku). Jurnal Lex Renaissance, 7(3), 491 – 509. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art4
Aulia  Mutiara  Hatia  Putri.  (2022,  November  23). Lagi  Tren  Pinjaman  Online,  Buat Kebutuhan atau Gaya Hidup? CNBCIndonesia.
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221123085541-37-390380/lagi-tren- pinjaman-online-buat-kebutuhan-atau-gaya-hidup
Ben  Thomas.  (2023,  Juli  12). Contract  Clauses  Definition  and  Examples.  Concord.app. https://www.concord.app/blog/contract-clauses-definition-and-examples/
Cindy  Mutia  Annur.  (2023,  Oktober  17). Penyaluran  Pinjaman  Online  Meningkat  pada Agustus 2023.
Katadata.co.id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/17/penyaluran-pinjaman- online-meningkat-pada-agustus-2023
Danty Listiawati. (2015). Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen. Privat Law, 7, 127 – 135. https://www.neliti.com/id/publications/26604/klausula-eksonerasi-dalam- perjanjian-standar-dan-perlindungan-hukum-bagi-konsume#cite
Dicki  Nelson.  (2024,  Mei  2). Apa  itu  Klausula  Eksonerasi  dan  Keabsahannya  dalam Perjanjian.  Hukumonline.com.  https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu- klausula-eksonerasi-dan-keabsahannya-dalam-perjanjian-lt52b66e4e181a5/
Dwidya  Bintari  Putri.  (2019).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Debitur  (Nasabah)  dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen. Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah,  3(2),  176 – 190. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2930
Febrianti, L., S, T., & Seruni, P. M. (2022). Standard Clauses in Employment Agreement
Based on The Freedom of Contract Principle. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 8(1), 18. https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.544
Fenty Rizka Astari, Maryati Bachtiar, & Riska Fitriani. (2016). Perlindungan Hak Konsumen Akibat  Aturan  Klausula  Baku  Usaha  Karaoke  Keluarga  Di  Pekanbaru  Ditinjau Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Ilmu  Hukum,  3(1),  1 – 15. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/10149
Ferdian  Nickolas  Pasangka,  R.A.  Retno  Murni,  &  A.A.  Ketut  Sukranatha.  (2018).  Risiko Hukum  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  Kaitannya  Dengan  Perlindungan  Nasabah.
Jurnal Kertha Semaya, 6(10), 1 – 15. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40497
Freedom  of  contract.  (t.t.).  StudySmarter.  Diambil  14  Juni  2024,  dari https://www.studysmarter.co.uk/explanations/law/labour-law/freedom-of- contract/
Fristaka Anggi Indira Kusuma. (2021). Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar. Dalam FH UMS. FH UMS. https://eprints.ums.ac.id/93978/9/NASKAH%20PUBLIKASI%202%20(1).pdf
Get  to  Know:  Standard  Clauses  in  Standard  Agreement.  (2023,  Maret  14).  ADCOLaw. https://adcolaw.com/blog/get-to-know-standard-clauses-in-standard-agreement/
Hapsari, D. R. I., & Kurniawan, K. D. (2020). Consumer Protection in the Banking Credit Agreement in Accordance  with the Principle of Proportionality under Indonesian Laws. Fiat Justisia:
Jurnal
Ilmu Hukum, 14(4), 337 – 352. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no4.1884
Imansyah,  Hernawan  Bekti  Sasongko,  Rendra  Z.  Idris,  &  Djoko  Kurnijanto.  (2020).
Supporting Financial Inclusion for MSMEs through FinTech.
Iskandar,  M.  R.  (2017).  PENGATURAN  KLAUSULA  BAKU  DALAM  UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN  KONSUMEN  DAN  HUKUM  PERJANJIAN  SYARIAH. Amwaluna:
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1(2), 200 – 216. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2539
Jahri,  A.  (2017).  Perlindungan  Nasabah  Debitur  Terhadap  Perjanjian  Baku  Yang Mengandung  Klausula  Eksonerasi  Pada  Bank  Umum  Di  Bandarlampung. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 10(1). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.651
Karin Rimenda, I Ketut Westra, & I Made Dedy Priyanto. (2018). Pelaksanaan Larangan Klausula  Eksonerasi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang
Perlindungan Konsumen Pada Usaha Layanan Jasa Di Kota Denpasar . Jurnal Kertha Semaya, 1(9), 1 – 12.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38582?articlesBySameA uthorPage=6
Li,  N.,  Lou,  Y.,  &  Vasvari,  F.  P.  (2015).  Default  clauses  in  debt  contracts. Review  of Accounting Studies, 20(4), 1596 – 1637. https://doi.org/10.1007/s11142-015-9337-8
Mabsuti, M., & Nurtresna, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Oline  Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2(1), 235 – 243. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.90
Marsidah, M. (2019). BENTUK KLAUSULA-KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT
BANK. Solusi, 17(3), 285 – 302. https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.212
Maulana, M. A., RS, D. S., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2021). Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit  Bank  Perkreditan  Rakyat. JURNAL  USM  LAW  REVIEW,  4(1),  208. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369
Mohammad  Wisno  Hamin.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  (Debitur)  Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit
Bank . LEX CRIMEN, 6(1), 46 – 53. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15085
Muaziz, M. H., & Busro,  A. (2015). Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum  Perjanjian
Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak. LAW  REFORM,  11(1),  74. https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15757
Nabilah Muhammad. (2024, Mei 14). Penyaluran Pinjol  di Indonesia Naik  Jadi Rp22,76 Triliun pada Maret 2024. Katadata.co.id.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/14/penyaluran-pinjol-di- indonesia-naik-jadi-rp2276-triliun-pada-maret-2024
Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin, & Ery Agus Priyono. (2023). The Principle of Freedom of Contract in Standard Agreements Viewed from the Nature of Justice. International Journal  of  Social  Science  Research  and  Review,  6(4),  480 – 485. https://doi.org/https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i4.1089
Nancy  S.  Kim.  (2020).  Bargaining  Power  and  Background  Law. Vanderbilt  Journal  of Entertainment and Technology Law, 12(1), 93 – 113.
https://scholarship.law.vanderbilt.edu/jetlaw/vol12/iss1/3
Nurhilmiyah, N. (2022). Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online. Acta Law
Journal, 1(1). https://doi.org/10.32734/alj.v1i1.10014
Oddy  Prasetya,  Salim  HS,  &  Muhaimin.  (2022).  Analisis  Klausula  Eksonerasi  Dalam Perjanjian Baku Pembelian Rumah Melalui Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Di Kota Mataram  . Jurnal  Education  and  Development  ,  10(1),  637 – 648. https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3893
Palmié,  M.,  Wincent,  J.,  Parida,  V.,  &  Caglar,  U.  (2020).  The  Evolution  of  The  Financial Technology  Ecosystem:  An  Introduction  and  Agenda  for  Future  Research  on Disruptive Innovations in Ecosystems. Technological Forecasting and Social Change, 151, 119779. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119779
Pavel  Tseluyko.  (2022,  April  29). How  Fintech  is  impacting  the  business.  Merge.rocks. https://merge.rocks/blog/how-fintech-is-impacting-the-business
PBI No. 18/17/pbi/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/pbi/2009  Tentang  Uang  Elektronik  (electronic  Money),  Pub.  L.  No.  No. 18/17/pbi/2016, Peraturan.go.id (2016).
PBI No. 18/40/pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran , Pub. L. No. 18/40/pbi/2016, Peraturan.go.id (2016).
Priskarini, I., Pranoto, P., & Tejomurti, K. (2019). The Role of The Financial Services Authority in The Legal Protection of Privacy Rights in Connection with Personal Data of Fintech Lending Debtor in Indonesia. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law),
06(03), 556 – 575. https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a7
Ramjahif  Pahisa  Gorya  Fiver,  Yuhelson  Yuhelson,  &  Dedy  Ardian  Prasetyo.  (2024). Existence  of  Banking  Credit  Agreement  with  Standard  Clauses  Related  to  the Implementation of Consumer Law Protection in Indonesia . Jurnal Indonesia Sosial Sains, 5(5), 1110 – 1114. https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jiss.v5i05.1118
Renata Christha Auli. (2023, Desember 15). Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian.  Hukumonline.com.  https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320- kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/
Rifaldi,  A.,  &  Suliantoro,  A.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Nasabah  Dalam  Pinjam Memimjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Pada Masyarakat Di Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, 24(1), 66 – 80.
https://doi.org/10.35315/dh.v24i1.9311
Rika  Anggraeni.  (2024,  Maret  19). Data  OJK:  18,07  Juta  Orang  Utang  di  Pinjol  per Desember
2023. Bisnis.com.
https://finansial.bisnis.com/read/20240319/563/1750565/data-ojk-1807-juta-orang-
utang-di-pinjol-per-desember-2023
Rizki Dewi Ayu. (2023, Oktober 14). Mengenal Fintech: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Aturan  Terbarunya.  Tempo.co.  https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan- bisnis/484994/mengenal-fintech-pengertian-jenis-manfaat-dan-aturan-terbarunya Saptini, T., & Sara, R. (2022). Deptor Legal Protection Default Under the Agreement Online Loan. Proceedings  of  the  2nd  International  Conference  on  Law,  Social  Science,
Economics,  and  Education,  ICLSSEE  2022,  16  April  2022,  Semarang,  Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320099
The Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, Pub. L. No. 1999 no. 2083, Legislation.gov.uk (1999).
trans-lex.org. (t.t.). Freedom of Contract. Diambil 14 Juni 2024, dari https://www.trans- lex.org/918000
Tushar Kumar. (2023, Mei 15). Fintech And Its Impact on Business Today. knmindia.com. https://knmindia.com/fintech-and-its-impact-on-business-__-by-tushar-kumar/
Unfair  Contract  Terms,  Pub.  L.  No.  Competition  and  Consumer  Act  2010,  asic.gov.au (2023).
Unfair  contract  terms  directive,  Pub.  L.  No.  Council  Directive  93/13/EEC, commission.europa.eu (2017).
Unfair Terms in Contracts Consumer Rights Act 2022, Pub. L. No. Consumer Rights Act 2022, www.ccpc.ie (2022).
Yadi  Mulyadi,  Hasnah  Aziz,  &  Annie  Myranika.  (2024).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Nasabah  Pinjaman  Online  Dikaitkan  Dengan  Pasal  1320  KUH  Perdata  Tentang Keabsahan Perjanjian Kontrak. JURNAL PEMANDHU, 5(1), 69 – 85. https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4693/2344.