## MERAUKE “FOOD ESTATE”:

## ALTERNATIF PENANGANAN KONFLIK DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI-SOSIAL DAN BUDAYA
Binsar Sianipar 1 , Amanah Nurish 2
Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG), Universitas Indonesia, Indonesia:
1 binsar.sianipar@ui.ac.id ; 2 amanah11@ui.ac.id

## Abstract
This study analyzes food estate in Merauke as a conflict resolution alternative in Papua from economic-social and cultural perspectives. The conflicts in Papua are still happening and no best  solution  has  been  found  yet.  Among  the  roots  of  the  problem  are  economic  and  social disparities as well as cultural disharmony. The government is planning to develop a food estate in Merauke, Papua to enhance national food security and as export commodities. Apart from the  Government’s  objectives,  the  analysis  used  qualitative  research  methods  with  a sociological approach through field observation and participation. Adopting Galtung’s theory of violence, it shows the food estate in Merauke can potentially contribute to resolving conflicts in Papua, especially to eliminate direct violence and structural violence.
Keywords: conflict, food estate, Papua, violence

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisa food  estate di  Merauke  sebagai  alternatif  penanganan  konflik  di Papua  dari  perspektif  ekonomi-sosial  dan  budaya.  Persoalan  konflik  di  Papua  masih  terus terjadi  dan  sejauh  ini  belum  ditemukan  solusi  terbaik.  Akar  utama  masalah  ini  diantaranya adalah  kesenjangan  ekonomi  dan  sosial  serta  disharmoni  budaya.  Saat  ini  Pemerintah berencana membangun food estate di Merauke, Papua untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional  serta  sebagai  komoditas  ekspor. Analisis  dilakukan  dengan    menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis melalui observasi dan partisipasi lapangan. Dengan mengadopsi teori kekerasan dari Galtung penelitian ini menunjukkan bahwa program food estate di Merauke dapat berkontribusi dalam menyelesaikan konflik di Papua, terutama untuk mengeliminasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural.
Kata kunci: food estate , kekerasan, konflik, Papua

## Pendahuluan
Sampai  saat  ini  permasalahan  konflik  di  Papua  masih  menjadi  isu  menonjol  dan  belum ditemukan  cara  penyelesaian  terbaik.  Kondisi  tersebut  ditengarai  merupakan  akibat  dari kompleksitas persoalan yang terjadi. Berbagai penelitian empiris yang telah dilaksanakan, baik oleh  para  akademisi,  lembaga  pemerintah  maupun  swasta  dari  dalam  dan  luar  negeri, menyimpulkan  bahwa  persoalan  konflik  di  Provinsi  Papua  serta  Provinsi  Papua  Barat (selanjutnya  di  sebut  Papua),  merupakan  konflik  multidimensi.  Artinya  konflik  yang  terjadi berakar dari berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.
Hasil  penelitian  (Widjojo  et  al.,  2010)  misalnya  menyebutkan  bahwa  setidaknya  ada empat  sumber  persoalan  mendasar  penyebab  konflik  di  Papua.  Pertama,  terjadinya marjinalisasi masyarakat asli Papua sebagai akibat dari konflik politik, pembangunan ekonomi yang tidak merata, serta masuknya masyarakat dari luar secara besar – besaran ke Papua sejak tahun 1970an. Kedua, Pemerintah belum berhasil dalam pembangunan bidang sosial, terutama pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi di Papua, baik masyarakat asli Papua maupun wilayah Papua secara keseluruhan. Ketiga, perbedaan konstruksi menyangkut sejarah dan  identitas  politik  yang  dipahami  oleh  masyarakat  asli  Papua  dan  para  elit  Pemerintah  di Jakarta. Keempat, residu peristiwa kekerasan yang menimpa warga masyarakat Papua dimasa lalu  sebagai  dampak  ikutan  penanganan  masalah  keamanan  di  wilayah  tersebut  oleh  aparat negara. Sejumlah penelitian lain juga menemukan bahwa sumber persoalan konflik di Papua sangat kompleks dan multidimensional (Anderson, 2015; Chauvel & Bhakti, 2004; Fernandes, 2006; McGibbon, 2004a; Mollet, 2007; Sumule, 2004)
Terkait dengan permasalahan di sektor ekonomi dan kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat  Papua,  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  berencana  untuk  membangun food estate di Merauke (Noviani, 2015). Program ini sebenarnya bukan hal yang baru. sebelumnya, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Pemerintah juga telah mencanangkan program serupa dengan nama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Program food  estate di  Merauke  merupakan  salah  satu  program  strategis  dalam  Pemerintahan  SBY dalam  rangka  peningkatan  ketahanan  pangan  nasional  yang  dicanangkan  pada  tahun  2010 (Ginting & Pye, 2013, p. 160). Namun program tersebut kurang berhasil dan tidak berlanjut karena  sejumlah  persoalan  (Santosa,  2014).  Presiden  Joko  Widodo  berencana  membangun kembali food estate di Merauke setelah sebelumnya telah berhasil membangun program serupa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara (Basundoro & Sulaeman, 2020). Tujuan utama dari
Binsar Sianipar dan Amanah Nurish
program  tersebut  adalah  untuk  meningkatkan  produksi  pangan  nasional  dan  menjadikan daerah-daerah food estate sebagai lumbung pangan nasional untuk komoditas tertentu sesuai dengan tanaman pangan yang cocok.
Meskipun  tujuan  pembangunan food  estate terutama  untuk  meningkatkan  produksi bahan pangan, baik untuk masyarakat setempat maupun masyarakat di daerah lain di Indonesia, namun  keberadaan food  estate tersebut  diyakini  akan  berkontribusi  terhadap  peningkatan ekonomi,  sosial  dan  kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Berangkat  dari  isu  tersebut  penulis menganalisa program food estate di salah satu provinsi di Papua, yaitu di Merauke, dikaitkan dengan  penyelesaian  masalah  konflik  di  Papua  dari  perspektif  ekonomi-sosial  dan  budaya. Salah satu sumber konflik di Papua adalah masalah kesenjangan ekonomi, sosial dan tingkat kesejahteraan sehingga apabila persoalan tersebut dapat diatasi dengan keberadaan food estate maka  konflik  yang  selama  ini  terjadi  di  Papua  akan  berangsur  selesai  pula.  Hal  tersebut mengingat food  estate di  Merauke  memiliki  potensi  bukan  saja  untuk  menyediakan  bahan pangan guna memperkuat persediaan pangan nasional namun juga berdampak pada pergerakan ekonomi-sosial serta budaya masyarakat di Merauke khususnya dan Papua pada umumnya.
Keberadaan food estate di Merauke, apabila berhasil, memiliki potensi yang besar untuk menggerakkan  roda  perekonomian  masyarakat  di  wilayah  tersebut  sehingga  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Pergerakan  serta  peningkatan  aktivitas ekonomi  yang  baik  diharapkan  berkontribusi  positif  terhadap  penambahan  jumlah  lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan  pelayanan  sosial  di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  guna  mendorong peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Penulis  meyakini  bahwa  analisa  mengenai  program food estate di Merauke memiliki kaitan dan relevansi dengan penyelesaian konflik di Papua dan  bahkan  memberikan  perspektif  serta  alternatif  yang  baru  untuk  penyelesaian  masalah tersebut.
Pembahasan  dengan  menggunakan  teori  tentang  kekerasan  dan  konflik  dari  Galtung sebagai lensa analisa, khususnya mengenai kekerasan langsung ( direct violence ) dan kekerasan struktural ( structural violence ) (Galtung, 1969, 1990; Galtung & Höivik, 1971). Kedua aspek tersebut  digunakan  untuk  memetakan  konflik  yang  terjadi  dalam  masyarakat  Papua  secara umum  dan  kemudian  dikaitkan  dengan  potensi  penyelesaiannya  melalui  peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi-sosial dan budaya sebagai hasil dari program food estate di Merauke.

## Konflik dan Kekerasan di Papua Berdasarkan Perspektif Galtung
Landasan  teoritis  artikel  ini    adalah  menggunakan  teori  kekerasan  ( violence )  dari  Johan Galtung. Menurut Galtung kekerasan hadir ketika manusia sedang dalam pengaruh, sehingga realisasi  somatik  dan  mental  yang  sebenarnya  berada  di  bawah  potensi  realisasi  dirinya. Menurut dia ada hubungan erat antara kekerasan, perdamaian ( peace ) dan konflik ( conflict ). Perdamaian  merupakan  suatu  kondisi  yang  tercipta  ketika  tidak  ada  kekerasan.  Sedangkan kekerasan seringkali merupakan hasil dari konflik yang tidak terselesaikan. Galtung membagi tipologi  kekerasan  menjadi  tiga  yaitu  kekerasan  langsung  ( direct  violence ),  kekerasan struktural ( structural violence ) dan kekerasan kultural ( cultural violence ) (Galtung, 1969, 1990; Galtung & Höivik, 1971). Namun dalam artikel ini penulis hanya menggunakan dua tipologi kekerasan tersebut  yaitu kekerasan langsung dan kekerasan struktural sebagai landasan teori agar pembahasan bisa lebih fokus dan mendalam.
Berdasarkan  uraian  beberapa  tulisan  Galtung  secara  umum  kekerasan  dapat digambarkan sebagai setiap kondisi fisik atau psikologis, baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, dilakukan oleh pelaku secara langsung atau tidak langsung, secara verbal atau fisik, yang kelihatan ( manifest ) atau tidak kelihatan ( latent ), yang bersifat melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri sendiri atau pihak lain. Sedangkan kekerasan langsung adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang kelihatan nyata atau individu tertentu sehingga  disebut  juga  sebagai personal  violence .  Sementara  itu,  kekerasan  struktural  adalah bentuk  kekerasan  yang  dilakukan  secara  tidak  langsung  sehingga  pelakunya  bersifat  tidak kelihatan  atau latent .  Salah  satu  contohnya  adalah  ketidakadilan  ( injustice )  (Galtung,  1969, 1971, 1990, 2007).
Dalam konteks konflik di Papua, kekerasan langsung misalnya adalah kekerasan yang dilakukan  oleh  pelaku  yang  kelihatan  ( manifest )  seperti  oknum  aparat  keamanan  terhadap anggota Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) atau sebaliknya, kekerasan antar warga masyarakat  karena  tindakan  main  hakim  sendiri  ( vigilantism )  dan  akibat  perang  antar  suku. Sementara  itu,  kekerasan  struktural  adalah  kekerasan  yang  terjadi  namun  pelakunya  tidak kelihatan ( latent ), yaitu ketidakadilan ( injustice ) khususnya kesenjangan ekonomi-sosial yang dialami  oleh  masyarakat  Papua,  terutama  masyarakat  asli,  dibandingkan  dengan  masyarakat lain di wilayah tengah dan barat Indonesia.
Aspek  lain  dari  teori  Galtung  tentang  kekerasan  dan  konflik  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  mengenai  pentingnya  penyelesaian  konflik  melalui  pendekatan menyeluruh ( holistic approach ), bukan saja melalui pendekatan keamanan ( security approach ).
Binsar Sianipar dan Amanah Nurish
Selama ini penyelesaian konflik umumnya dilakukan dengan pendekatan keamanan. Kondisi ini  tercermin  misalnya  dari  penanganan  konflik  internasional  melalui  Perserikatan  Bangsa Bangsa (PBB). Organisasi bangsa–bangsa terbesar di dunia ini memiliki organ yang memiliki fokus  pada  penanganan  konflik  yaitu UN  Security  Council .  Penggunaan  istilah security (keamanan)  pada  organ  PBB  secara  eksplisit  menegaskan  bahwa  pendekatan  keamanan merupakan aspek utama yang dikedepankan dalam penanganan konflik. Dalam penyelesaian konflik melalui pendekatan keamanan ini secara langsung atau tidak langsung ada pihak yang dianggap  sebagai  ancaman  atau  penimbul  konflik  yang  harus  dilenyapkan  agar  tercipta perdamaian.  Oleh  karena  itu  upaya  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  biasanya  adalah dengan  mengirimkan  aparat  keamanan  untuk  menindak  pihak-pihak  yang  dianggap  sebagai ancaman atau penyebab konflik (Galtung, 2007).
Galtung  berpendapat  bahwa  penyelesaian  konflik  dengan  pendekatan  keamanan  saja tidak  cukup.  Perlu  disertai  dengan  pendekatan  lain.  Terkait  hal  ini  dia  menawarkan  sebuah pendekatan  baru  dalam  penyelesaian  konflik,  yaitu  perbaikan  hubungan  antara  pihak  yang terlibat konflik. Aspek yang menjadi fokus adalah penyelarasan tujuan yang bersesuaian atau cocok ( compatible ) dari mereka yang terlibat konflik. Menurutnya, para pihak tersebut terlibat dalam konflik karena mereka memiliki perbedaan agenda atau tujuan. Semakin besar perbedaan tujuan mereka maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya konflik. Mengingat penyebab konflik tersebut maka penyelesaian yang paling tepat adalah dengan menciptakan tujuan yang bersesuaian antara para pihak yang berkonflik. Namun dia juga menekankan arti penting upaya penyelesaian sebuah konflik  secara menyeluruh sehingga pendekatan keamanan seyogyanya tetap dilakukan apabila masih diperlukan (Galtung, 2007). Oleh karena itu, analisis mengenai pengembangan Food  Estate di  Merauke  diharapkan  dapat  menjadi  alternatif  solusi  dalam penanganan konflik di Papua sehingga dapat mengeliminasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural yang terjadi di wilayah tersebut.

## Metode Penelitan
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  sosiologis  dan antropologis melalui observasi dan partisipasi lapangan sekaligus berdasarkan hasil penelitian empiris mengenai pengaruh kondisi ekonomi-sosial terhadap stabilitas politik dan keamanan serta  timbulnya  konflik  di  masyarakat  Papua.  Penulis  melakukan  kegiatan  observasi  dan partisipasi di lapangan selama sekitar dua tahun berdinas di Papua yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dalam kurun waktu  tersebut  penulis mengamati dan  berinteraksi  secara
langsung  dengan  masyarakat  Papua  dalam  berbagai  kegiatan  seperti  kegiatan  keagamaan, upacara adat, rapat dengan Pemda setempat, maupun dalam kehidupan bermasyarakat sehari- hari. Dari berbagai kegiatan tersebut penulis mendapatkan data tentang pokok-pokok pikiran atau pandangan dari berbagai elemen masyarakat Papua terutama berbagai isu terkait konflik di Papua. Elemen masyarakat Papua yang terlibat kegiatan tersebut meliputi pejabat dan aparat Pemda Papua, anggota DPRD, aparat keamanan, tokoh masyarakat adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan warga asli Papua, serta warga pendatang. Penulis menggunakan hasil observasi dan interaksi tersebut sebagai data primer dalam penelitian ini.
Untuk melengkapi data primer tersebut penulis juga menggunakan data sekunder yang relevan yaitu laporan resmi instansi Kementerian / Lembaga Pemerintah seperti Badan Pusat Statistik  (BPS),  Kementerian  Pertanian,  dan  Badan  Urusan  Logistik  (Bulog).  Selain  itu, sejumlah  artikel  jurnal  penelitian,  baik  domestik  maupun  internasional,  yang  terkait  dengan ketahanan  pangan,  konflik,  dan  kekerasan  juga  menjadi  bahan  rujukan  dalam  pembahasan. Seluruh data tersebut, baik primer, sekunder serta data lain yang relevan kemudian dianalisa dengan menggunakan teori kekerasan ( violence ) dari Galtung guna membahas potensi program food estate di Merauke sebagai sebuah alternatif dalam penyelesaian konflik di Papua, terutama untuk mengeliminasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural.
Merauke Food Estate dan Pendekatan Non-Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Papua: Sebuah Alternatif Baru?
Program food  estate di  Merauke  memiliki  tujuan  utama  untuk  mendukung  program peningkatan ketahanan pangan nasional serta menghasilkan komoditas untuk keperluan ekspor (Noviani, 2015; Santosa, 2014). Namun penelitian ini mencoba untuk menganalisis program tersebut dari perspektif yang berbeda, yaitu untuk penyelesaian konflik di Papua, khususnya sebagai  sebuah alternatif baru bagi  penyelesaian  konflik melalui pendekatan non-keamanan. Perspektif  yang berbeda  dalam analisa tersebut  diambil  dengan dilandasi  dua pertimbangan. Pertama, konflik di Papua memiliki akar permasalahan  yang kompleks  yang bersumber dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun selama ini pendekatan yang diambil pemerintah yang dominan adalah pendekatan keamanan (Anderson, 2015; Chauvel & Bhakti, 2004; Druce, 2020).  Pendekatan lain melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang diimplementasikan  melalui  penyaluran  Dana  Otonomi  Khusus  memang  telah  dilaksanakan tetapi dinilai kurang berhasil (Bertrand, 2014; McGibbon, 2004b; Tryatmoko, 2016).
Binsar Sianipar dan Amanah Nurish
Kedua,  meskipun  tujuan  utama  program food  estate di  Merauke  adalah  untuk meningkatkan  ketahanan  pangan  nasional  yaitu  sebagai  penyumbang  stok  pangan  nasional serta menghasilkan komoditas untuk keperluan ekspor, program ini secara simultan juga dapat juga  digunakan  sebagai  pendorong  pembangunan  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  masyarakat Papua.  Mengingat  kesenjangan  ekonomi-sosial  dan  disharmoni  budaya  merupakan  sumber konflik di wilayah Papua maka dengan tidak mengesampingkan tujuan utamanya, program food estate dapat berkontribusi terhadap penyelesaian konflik di wilayah tersebut.
Sebelum  membahas  mengenai  bagaimana  program food  estate di  Merauke  dapat menjadi sebuah alternatif untuk penyelesaian masalah konflik, terlebih dahulu akan diuraikan tentang  potensi  dan  kelayakan  pengembangan food  estate di  Merauke  serta  kontribusinya terhadap  peningkatan  kondisi  ekonomi-sosial  dan  harmoni  budaya  masyarakat  Merauke, khususnya penyelesaian konflik melalui eliminasi kekerasan.
Potensi dan Kelayakan Pengembangan Food Estate di Merauke
Program food estate di Merauke bukanlah hal yang baru. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemkab Merauke mengusulkan program serupa yang bernama Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) yang dicanangkan pada tahun 2007. Pemerintah pusat kemudian mengadopsi usulan tersebut menjadi program nasional dengan nama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pada tahun 2010. Program nasional tersebut diluncurkan karena Merauke  memiliki  lahan  yang  luas  dan  subur  yang  cocok  untuk  pengembangan  daerah pertanian. Pada saat itu Pemda Merauke mengalokasikan lahan seluas 1,2 juta hektar dari total 2,4 juta hektar lahan yang masih bisa dikembangkan. Selain itu, Merauke juga memiliki sumber daya  manusia  yang  cukup  besar  untuk  mendukung  program  tersebut.  Terdapat  60  lokasi transmigrasi  yang  tersebar  di  wilayah  Merauke  yang  mampu  menyediakan  tenaga  kerja dibidang pertanian. Adapun komoditas pangan yang direncanakan untuk dikembangkan antara lain  adalah  padi,  jagung,  kedelai,  tebu,  dan  sapi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilaksanakan, komoditas tersebut  memiliki hasil  yang baik.  Produktifitas  padi  yang ditanam dapat  mencapai  7  ton/ha  Gabah  Kering  Panen  (GKP),  kedelai  2  ton/ha,  tebu  40  ton/ha  dan jagung  5  ton/ha  pipilan  kering.  Guna  melaksanakan  program  tersebut  Pemerintah merencanakan untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 60 triliun yang akan dikeluarkan sampai tahun 2014. Diproyeksikan MIFEE akan menghasilkan 2 juta ton beras dan jagung, 0,2 juta ton kedelai, 2,5 juta ton gula, 1 juta ton CPO dan 64 ribut ton daging sapi per tahun. Diharapkan hasil  produksi  bahan  pangan  dari  program  tersebut  akan  berkontribusi  secara  signifikan
terhadap  cadangan  pangan  guna  meningkatkan  ketahanan  pangan  nasional.  Namun  program tersebut  mengalami  sejumlah  hambatan  yang  bersumber  dari  investor,  pemerintah,  dan masyarakat. Hanya sebagian kecil dari investor yang telah mendapatkan ijin pengelolaan lahan dari  Pemerintah,  yaitu  14  dari  36  calon  investor.  Hal  ini  terjadi  karena  masalah  birokrasi perijinan yang panjang dan rumit. Dari jumlah tersebut hanya 10 investor yang telah memulai aktivitas.  Sementara  itu,  hambatan  dari  masyarakat  adalah  terkait  keberatan  mereka  atas pengambilan  lahan  milik  masyarakat  adat  oleh  investor  swasta,  terutama  swasta  asing. Infrastruktur juga menjadi faktor penghambat, terutama kekurangan sarana jalan, jembatan, dan pelabuhan (Santosa, 2014).
Berdasarkan  analisa  dari  program  sebelumnya  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa proyeksi tingkat keberhasilan pengembangan food estate di Merauke sebenarnya sangat besar. Apalagi saat ini infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan sudah tersedia cukup baik berkat pembangunan  jalan  Trans  Papua  dari  Sorong,  Provinsi  Papua  Barat  sampai  ke  Merauke, Provinsi Papua. Pemerintah telah cukup berhasil membangun infrastruktur jalan di Papua, yaitu jalan Trans Papua sepanjang 4.158 km sejak masa Pemerintahan Presiden BJ Habibie sampai tahun 2019 di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Target yang akan dibangun adalah sepanjang 4.329 km (Kirksey & Bilsen, 2002; Rizal dkk.., 2019).
Pembangunan  jalan  Trans  Papua  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  menurunkan biaya  logistik  serta  mendorong  perekonomian  di  wilayah  sepanjang  koridor  jalan  utama tersebut. Penurunan biaya logistik akan menurunkan harga barang – barang dan pada akhirnya diharapkan  dapat  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  setempat.  Terlaksananya pembangunan  jalan  Trans  Papua  diharapkan  akan  menghubungkan  daerah  yang  selama  ini terisolasi agar terhubung dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang ada. Selain itu, jalan Trans Papua tersebut secara langsung memberikan solusi atas masalah infrastruktur jalan yang dulu menjadi kendala pada pengembangan food estate sebelumnya.

## Kontribusi Terhadap Kehidupan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Papua
Keberhasilan pengembangan food estate di Merauke diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap  peningkatan  kehidupan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat  Papua,  seperti  penyediaan lapangan  kerja,  penyediaan  bahan  pangan,  penggerak  roda  perekonomian,  dan  peningkatan pendapatan. Program food estate akan membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian, baik on farm maupun off farm . Kegiatan on farm yaitu aktivitas yang terkait langsung dengan proses pengolahan  lahan,  penanaman,  pemupukan,  sampai  proses  panen.  Dengan  luas  lahan  yang
Binsar Sianipar dan Amanah Nurish
dialokasikan untuk food estate yang mencapai 1,2 juta hektar tentu akan menyediakan lapangan kerja yang besar bagi masyarakat Merauke dan sekitarnya.
Selain  itu,  kegiatan off  farm ,  yaitu  kegiatan  pasca  panen  seperti  kegiatan  menyimpan, mengolah,  memperpanjang  masa  pakai  hasil  panen,  serta  peningkatan  nilai  tambahnya  juga menyediakan lapangan kerja yang besar pula. Ketersediaan lapangan kerja yang besar tersebut tentu akan meningkatkan perekonomian masyarakat Merauke dan sekitarnya pada khususnya dan  Papua  pada  umumnya.  Mereka  akan  mendapatkan  pekerjaan  dan  sumber  pendapatan sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Program food estate juga akan menyediakan bahan pangan yang melimpah dan cukup terjangkau bagi masyarakat Merauke pada khususnya serta Papua pada umumnya. Food estate di  Merauke  akan  mendekatkan  titik  produksi  bahan  pangan  sehingga  mampu  menyediakan bahan  pangan  dengan  harga  terjangkau.  Selama  ini  sebagian  besar  bahan  pangan  perlu didatangkan dari luar daerah dan harganya cukup mahal  akibat biaya logistik  yang  tinggi  di Papua. Akibatnya masyarakat Papua harus menyisihkan sebagian besar pendapatannya untuk membeli  kebutuhan  bahan  pangan.  Dengan  adanya food  estate harga  komoditas  pangan diharapkan  akan  turun  karena  rantai  distribusi  yang  tidak  terlalu  panjang.  Keberhasilan pengembangan food  estate di  Merauke  akan  menjamin  ketersediaan  pangan  yang berkelanjutan, dan murah. Jika program food estate kali ini berhasil, maka program serupa bisa diadopsi di daerah lain di Provinsi Papua, sehingga ke depan tercipta hub-hub pangan regional yang akan semakin memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kontribusi  lain  dari food  estate di  Merauke  ini  adalah  sebagai  penggerak  kegiatan perekonomian  di  daerah  setempat.  Kegiatan  pertanian  dengan  skala  besar  tersebut  tentu memerlukan  sarana  dan  prasarana  produksi  yang  besar  sehingga  pasti  akan  menghidupkan sektor perdagangan terutama benih, pupuk, mesin pertanian dan lain-lain.
Selain  itu,  jumlah  tenaga  kerja  yang  cukup  besar  yang  diserap  oleh food  estate juga memerlukan sarana pendukung kehidupan sehari – hari seperti fasilitas perumahan, kesehatan, dan  pendidikan.  Akibatnya  akan  terjadi  peningkatan  pertumbuhan  permintaan  perumahan, fasilitas kesehatan / rumah sakit, dan sarana pendidikan / sekolah bagi keluarga para pekerja. Kesemuanya  itu akan membuat ekonomi bergerak dan tumbuh. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi  tersebut  diharapkan  akan  meningkatkan  kondisi  ekonomi-sosial  masyarakat  Papua agar  setara  dengan  masyarakat  lain  di  bagian  tengah  dan  barat  Indonesia.  Selanjutnya kesetaraan  kondisi  ekonomi-sosial  tersebut  secara  perlahan–lahan  diharapkan  akan berkontribusi untuk menghilangkan konflik yang telah terjadi bertahun-tahun.
Kesenjangan sosial dan ekonomi memiliki peran dan dapat menjadi salah satu pemicu munculnya konflik. Situasi tersebut bukan hanya spesifik terjadi di Indonesia, namun juga di negara  lain  di  dunia.  Sebuah  studi  kasus  yang  dilakukan  di  Britania  dan  Skotlandia menunjukkan  bahwa  kesenjangan  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  antara  daerah menjadi salah satu benih konflik, bahkan berujung separatisme. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa konflik ekonomi antar daerah, seperti tentang redistribusi fiskal antar daerah akan dengan mudah muncul antar daerah pada tingkat pembangunan yang berbeda, dan bahwa dalam kondisi  tertentu,  terutama  saat  resesi  yang  berkepanjangan,  konflik  tersebut  dapat  menjadi benih  munculnya  gerakan separatis.  Hal  ini bisa terjadi baik  di  daerah  yang miskin  maupun kaya. Tesis tersebut lebih lanjut berpendapat bahwa seluruh proses ini hanya dapat dipahami sepenuhnya jika kita menganalisis masyarakat melalui lensa kelas ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Mengingat ketimpangan pembangunan daerah seringkali menjadi akar dari konflik ekonomi  antar  daerah,  maka  salah  satu  cara  untuk  menghindari  konflik  tersebut  -  dan  juga separatisme - adalah dengan menyamakan tingkat pembangunan di semua daerah (Rajic, 2017). Merujuk  pada  hal  tersebut  maka  terkait  persoalan  di  Papua,  salah  satu  cara  untuk menyelesaikan  konflik  tersebut  adalah  dengan  menyamakan  tingkat  pembangunan  di  Papua dengan  semua  daerah  lain  di  Indonesia.  Dalam  konteks  ini  pembangunan food  estate di Merauke menjadi sebuah alternatif baru untuk penyelesaian konflik di Papua tersebut.

## Food Estate Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik di Papua
Salah  satu  akar  permasalahan  konflik  di  Papua  adalah  kesenjangan  ekonomi-sosial  antara masyarakat  Papua  dengan  masyarakat  di  wilayah  Indonesia  bagian  barat  dan  tengah  serta kondisi disharmoni dalam masyarakat Papua, baik antar warga maupun antara masyarakat asli Papua dengan pendatang. Kesenjangan keadaan ekonomi dan sosial yang dialami masyarakat Papua bertolak belakang dengan kekayaan alam yang tersedia di wilayah tersebut. Tanah Papua memiliki berbagai sumber daya alam seperti bahan tambang yang bernilai tinggi dalam hal ini minyak bumi, gas alam, emas, tembaga dan bahkan uranium. Wilayah Papua juga sangat luas dan  subur  serta  memiliki  keanekaragaman  hayati,  baik  flora  maupun  fauna.  Namun  sumber daya  alam  yang  melimpah  berupa  bahan  tambang  seperti  minyak  bumi,  gas  alam,  tembaga, emas,  perak,  dan  uranium,  ternyata  belum  mampu  memberikan  kesejahteraan  sosial  dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Padahal mereka sudah dieksploitasi selama puluhan tahun oleh perusahaan multinasional. Masyarakat Papua menganggap bahwa sumber daya alam yang dieksploitasi adalah milik masyarakat adat, tetapi yang diuntungkan selama ini justru dikuasai
Binsar Sianipar dan Amanah Nurish
oleh  pihak  lain,  masyarakat  non-Papua,  seperti  perusahaan–perusahaan  multinasional  yang beroperasi di sana. Sementara pemilik tanah adat dibiarkan dalam kemiskinan dan terusir dari tanah  mereka  tanpa  kompensasi.  Keberadaan  para  transmigran  serta  pendatang  mandiri  ke Papua juga menyebabkan masyarakat  asli Papua menjadi semakin terpinggirkan. Sebaliknya masyarakat  non-Papua  juga  menjadi  semakin  dominan  dalam  kegiatan  ekonomi  dan  sosial dalam kehidupan sehari–hari di tanah Papua (Druce, 2020).
Dominasi  dalam  kehidupan  ekonomi  juga  membuat  masyarakat  pendatang  memiliki akses  yang  lebih  baik  terhadap  fasilitas  pendidikan,  lapangan  pekerjaan,  dan  kesehatan. Disparitas ekonomi dan sosial ini diyakini menjadi faktor penting yang memicu kecemburuan sosial  sebagian  masyarakat  asli  Papua  dengan  kaum  pendatang.  Situasi  tersebut  juga menimbulkan rasa kecewa terhadap Pemerintah pusat yang dianggap tidak mampu membangun Papua seperti daerah atau propinsi lain di Kawasan tengah dan barat Indonesia sehingga mereka jauh tertinggal. Pada akhirnya kecemburuan dan kekecewaan tersebut menimbulkan konflik, baik konflik horizontal antara masyarakat asli Papua dengan para pendatang. Sementara konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat adat Papua dengan Pemerintah pusat di Jakarta. Situasi tersebut turut menyemai dan menyuburkan benih–benih separatisme di tanah Papua yang telah ada pasca Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1962. Pepera ( Act of Free Choice ) adalah referendum  yang  diadakan  pada  tanggal  2  Agustus  1969  untuk  menentukan  status  daerah bagian  barat  Pulau  Papua,  antara  milik  Belanda  atau  Indonesia.  Hasil  referendum  tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Papua secara aklamasi memilih bergabung dengan Indonesia (Viartasiwi, 2018).
Aspek keragaman etnis dan keagamaan juga dinilai turut berkontribusi terhadap konflik di  Papua.  Secara  umum  bentrokan  fisik  atau  bersenjata  di  Papua  terjadi  antara  pendukung gerakan pro-kemerdekaan dengan aparat keamanan kerap terjadi. Di sisi lain konflik antar umat beragama, terutama kaum pendatang yang mayoritas Muslim dan penduduk asli Papua yang mayoritas Kristen juga bisa terjadi bila tak ditangani secara efektif. Misalnya pada tahun 2007 terjadi  ketegangan  antara  kedua  kelompok  tersebut  di  Manokwari  dan  Kaimana  di  propinsi Papua Barat. Memang akhirnya bentrokan dapat dihindarkan namun tetap saja ketegangan itu menyisakan perasaan sakit hari di kedua belah pihak. Sebenarnya penyebab utamanya bukanlah perbedaan keyakinan diantara mereka. Perpindahan penduduk dari daerah lain di Indonesia ke Papua  yang  terus  berlangsung  yang  mayoritas  beragama  Islam  yang  telah  membuat kecemburuan  penduduk  asli  yang  merasa  mulai  terancam.  Hal  ini  karena  para  pendatang memiliki  kehidupan  ekonomi  dan  sosial  yang  lebih  baik.    Selain  itu  munculnya  kelompok- kelompok  baru  yang  bersifat  eksklusif  di  masyarakat,  baik  di  kalangan  umat  Islam  maupun
Kristen di Papua telah memperkuat persepsi bahwa agama yang lain adalah musuh. Kondisi ini salah satunya merupakan dampak yang tidak hilang dari konflik Maluku serta pengaruh dari perkembangan di luar Papua (International Crisis Group, 2008).
Uraian tersebut secara jelas menggambarkan sejumlah akibat dari konflik di Papua yang bermanifestasi dalam bentuk kekerasan, baik kekerasan langsung maupun kekerasan struktural. Bentuk  kekerasan  langsung  yang  cukup  sering  terjadi  adalah  pertikaian  antara  warga masyarakat  asli  Papua  dengan  masyarakat  pendatang,  perang  antar  suku,  dan  pertikaian bersenjata  antara  aparat  keamanan  dengan  KKSB.  Peristiwa-peristiwa  kekerasan  langsung tersebut telah membawa penderitaan kepada masyarakat setempat maupun aparat keamanan, baik secara fisik atau psikologis. Secara fisik, berbagai peristiwa  tersebut telah mengakibatkan korban  jiwa,  luka-luka,  serta  kerusakan  rumah  penduduk,  bangunan  sekolah,  dan  fasilitas publik lainnya. Secara psikologis, masyarakat mengalami trauma yang mendalam atas berbagai peristiwa  kekerasan  tersebut.  Bukan  saja  mereka  yang  mengalami  langsung  peristiwa kekerasan  namun  juga  masyarakat  di  Papua  secara  umum  yang  mendengar  atau  melihatnya melalui media. Ada perasaan takut dan terancam yang menyebar di tengah masyarakat Papua sehingga secara kolektif mengganggu kehidupan mereka sehari-hari.
Adapun  bentuk  kekerasan  struktural  yang  dialami  masyarakat  Papua  berupa ketidakadilan dalam bidang ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi, sampai saat ini sebagian besar masyarakat asli Papua belum dapat menikmati taraf kehidupan yang cukup baik berupa ketersediaan  lapangan  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  cukup  seperti  yang  telah  dinikmati sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  di  wilayah  bagian  tengah  dan  barat.  Di  bidang  sosial, sebagian  besar  masyarakat  Papua  juga  belum  dapat  menikmati  pelayanan  kesehatan  dan pendidikan yang cukup baik seperti saudara-saudara mereka di wilayah bagian tengah dan barat Indonesia. Selain itu, disharmoni budaya berupa benturan budaya antara masyarakat asli Papua dengan pendatang turut mengganggu ketenteraman dan kehidupan sosial masyarakat.
Penyebab terjadinya ketidakadilan tersebut tentu tidak dapat ditudingkan kepada satu pihak tertentu saja. Galtung mengategorikan kondisi seperti ini sebagai kekerasan struktural. Banyak aktor dan faktor yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, kelihatan atau tidak kelihatan, dan sengaja atau tidak sengaja. Pemerintah mungkin turut andil. Masyarakat, baik pendatang maupun masyarakat asli Papua juga mungkin turut andil. Aspek kebudayaan, adat  istiadat  dan  kehidupan  keagamaan  pun  mungkin  juga  turut  andil  dalam  menimbulkan kekerasan  struktural  tersebut.  Terkait  hal  tersebut,  program food  estate di  Merauke  diyakini dapat  menjadi  sebuah  alternatif  penyelesaian  konflik  melalui  eliminasi  terhadap  kekerasan langsung dan kekerasan struktural tersebut.
Binsar Sianipar dan Amanah Nurish

## Eliminasi Kekerasan Langsung
Dampak  dari  konflik  di  Papua  yang  sering  dan  secara  langsung  dirasakan  oleh  masyarakat disana,  baik  orang  asli  Papua  maupun  masyarakat  pendatang,  terjadinya  berbagai  peristiwa kekerasan langsung. Peristiwa kekerasan langsung yang cukup sering terjadi antara lain berupa pertikaian  antara  warga,  yaitu  antara  masyarakat  asli  Papua  dengan  masyarakat  pendatang, perang antar suku, serta pertikaian bersenjata antara aparat keamanan dengan KKSB .
Menurut  Galtung  kekerasan  hadir  ketika  seseorang  sedang  dalam  pengaruh  sehingga realisasi  somatis  dan  mental  pada  diri  orang  tersebut  tidak  maksimal  namun  berada  pada tingkatan  yang  lebih  rendah  atau  di  bawah  potensi  sebenarnya  yang  dimiliki  oleh  orang tersebut.  Lebih  lanjut  dia  berpendapat  bahwa  ada  hubungan  yang  erat  antara  kekerasan, perdamaian ( peace ) dan konflik ( conflict ). Perdamaian merupakan suatu kondisi yang tercipta ketika tidak ada kekerasan. Sedangkan kekerasan seringkali merupakan hasil dari konflik yang tidak terselesaikan.
Pandangan Galtung yang menyatakan bahwa kekerasan seringkali merupakan hasil dari konflik yang tidak terselesaikan memiliki relevansi dengan kekerasan langsung yang terjadi di Papua, baik antara orang asli Papua dengan pendatang, antar suku dari orang asli Papua sendiri maupun  antara  KKSB  dan  aparat  keamanan.  Ketertinggalan  masyarakat  Papua,  khususnya orang asli Papua, dalam berbagai aspek kehidupan yaitu ekonomi, sosial, politik dan budaya telah  menimbulkan  kesengsaraan  baik  berupa  kemiskinan  maupun  keterpinggiran.  Ketika dihadapkan  dengan  kenyataan  bahwa  banyak  warga  pendatang  atau  orang  yang  bukan  asli Papua  ternyata  memiliki  kehidupan  sosial  dan  ekonomi  lebih  baik  maka  munculnya  rasa kecewa dan kecemburuan sosial dari orang asli Papua tentu wajar. Perasaan tersebut juga wajar ketika mereka melihat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia di luar Papua secara umum jauh lebih maju dan sejahtera dibandingkan dengan masyarakat Indonesia di Papua.
Perasaan kecewa dan kecemburuan tersebut mungkin tidak akan berbahaya bila hanya dialami oleh satu atau dua orang serta di alami dalam waktu tidak lama. Mungkin satu atau dua orang  tersebut  akan  mampu  menahan  diri  untuk  tidak  melampiaskan  rasa  kecewa  dan kecemburuan tadi dalam tindakan fisik misalnya melakukan tindak kekerasan terhadap pihak yang  menjadi  obyek  kekecewaan  atau  kecemburuan  tersebut.  Pun  bila  rasa  kecewa  dan kecemburuan  dari  satu  atau  dua  orang  tersebut  meledak  dan  bermanifestasi  dalam  bentuk kekerasan, misalnya menyerang orang lain, mungkin masih relatif mudah dikendalikan. Namun bila perasaan negatif tersebut dialami banyak orang dan dalam jangka panjang,  yaitu seperti
yang  dialami  oleh  sebagian  besar  orang  asli  Papua  selama  puluhan  tahun,  maka  munculnya berbagai tindak kekerasan adalah sebuah keniscayaan. Susah untuk dicegah.
Akibatnya secara sporadis bentuk-bentuk kekerasan langsung semacam itu telah terjadi selama  puluhan  tahun.  Kekerasan  langsung  tersebut  akan  terus  terjadi  bila  salah  satu  akar masalahnya  yaitu  ketertinggalan  masyarakat  Papua,  khususnya  orang  asli  Papua,  dalam berbagai  aspek  kehidupan  seperti  ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya  tidak  diselesaikan. Penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  Pemerintah  saat  ini  melalui  pendekatan  keamanan memang penting dan harus terus dilakukan agar masyarakat merasa aman. Namun penanganan dengan  pendekatan  keamanan  tidak  akan  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  di  Papua, termasuk kekerasan langsung yang terus terjadi.
Agar  dampak  konflik  berupa  kekerasan  langsung  dapat  dicegah  maka  yang  harus dilakukan adalah menyelesaikan akar masalah diantaranya yaitu kesenjangan ekonomi, sosial, dan  disharmoni  budaya  yang  dialami  orang  asli  Papua.  Hilangnya,  atau  setidaknya berkurangnya kesenjangan tersebut akan turut mengikis rasa kecewa dan kecemburuan sosial yang ada dan pada akhirnya akan mencegah terjadinya kekerasan langsung. Ketika orang asli Papua sudah merasakan kesejahteraan, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya maka mereka akan  menikmati  kehidupan  yang  dimiliki.  Mereka  tidak  akan  melakukan  kekerasan  karena memang tidak ada motif yang mendorong tindakan tersebut. Dalam hal ini, program food estate menjadi  salah  satu  aspek  yang  dapat  berkontribusi  terhadap  peningkatan  kesejahteraan masyarakat di Papua, baik orang asli Papua maupun pendatang. Seperti sudah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya food estate diharapkan akan menjadi pemicu dan sekaligus pendorong percepatan  gerak roda perekonomian di  Papua, khususnya di  Merauke dan sekitarnya. Food estate akan  membuat  ketersediaan  bahan  pangan  masyarakat  Papua  terjamin  baik  sehingga peristiwa  kelaparan  yang  pernah  terjadi  tidak  akan  terulang  lagi.  Program  ini  juga  akan membuka  banyak  lapangan  kerja,  baik on  farm maupun off  farm ,  di  sektor  pertanian, perkebunan dan peternakan. Terbukanya lapangan kerja yang luas di tiga sektor tersebut juga akan  memicu  terbukanya  lapangan  kerja  di  sektor  lain  misalnya  pendidikan,  perumahan, perdagangan,  dan  kesehatan.  Artinya  akan  terjadi  efek  domino  berupa  peningkatan pertumbuhan  ekonomi,  lapangan  kerja,  dan  pendapatan  masyarakat  di  wilayah  Papua. masyarakat Papua, terutama orang asli Papua, akan turut menikmati. Ketika kondisi ini telah tercipta maka kesenjangan ekonomi, sosial dan disharmoni budaya akan berkurang drastis, atau bahkan  hilang,  sehingga  peristiwa  kekerasan  langsung  akan  dapat  dicegah,  konflik terselesaikan dan perdamaian akan terwujud.
Binsar Sianipar dan Amanah Nurish

## Eliminasi Kekerasan Struktural
Seperti  disebutkan  dalam  bagian  sebelumnya,  bentuk  kekerasan  struktural  yang  dialami masyarakat  Papua  adalah  ketidakadilan  dalam  bidang  ekonomi  dan  sosial.  Dalam  teori kekerasan  yang  digagas  oleh  Galtung,  ketidakadilan  tersebut  termasuk  dalam  kategori kekerasan struktural karena penyebab terjadinya tidak dapat ditudingkan kepada satu pihak atau faktor tertentu  saja. Ketidakadilan  yang dialami  oleh masyarakat  Papua,  terutama orang asli Papua, melibatkan banyak aktor dan faktor, baik langsung maupun tidak langsung, kelihatan atau tidak kelihatan, dan sengaja atau tidak sengaja. Aktor yang turut andil tersebut diantaranya Pemerintah  (pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  aparat  keamanan  dan  unsur-unsur pemerintah  yang  lain)  dan  masyarakat  (baik  pendatang  maupun  masyarakat  asli  Papua). Adapun  faktor  yang  terlibat  antara  lain  adalah  kebudayaan,  adat  istiadat  dan  kehidupan keagamaan yang ada di Papua.
Sampai  saat  ini  upaya  penyelesaian  konflik  di  Papua  lebih  banyak  mengedepankan pendekatan keamanan yaitu dengan menggunakan alat pertahanan keamanan negara, baik itu TNI maupun Polri, untuk melakukan penegakan hukum dan menghadapi KKSB. Akan tetapi harus diakui bahwa pendekatan tersebut belum cukup berhasil. Kondisi ini tidak mengherankan mengingat  akar masalah konflik  yang terjadi bersifat multidimensional. Dalam hal ini aspek ekonomi-sosial dan budaya belum tersentuh dengan baik melalui pendekatan keamanan. Oleh karena  itu,  dengan  mengadopsi  konsep  pemikiran  Galtung  penyelesaian  konflik  di  Papua hendaknya dilakukan secara holistik, tetap menggunakan pendekatan keamanan namun  juga mengikutsertakan pendekatan non-keamanan seperti melalui program food estate di Merauke. Penyertaan  program  non-keamanan  ini  diharapkan  akan  melengkapi  pendekatan  keamanan, terutama  untuk  memperbaiki  ketimpangan  kondisi  ekonomi-sosial  dan  disharmoni  budaya yang terjadi di kalangan masyarakat Papua guna mempercepat penyelesaian konflik di Papua.
Dalam  hal  ini  berbagai  pihak  yang  berkontribusi  terhadap  terjadinya  ketidakadilan tersebut harus terlibat aktif dalam program food estate ini sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing dengan satu tujuan yang sama yaitu untuk  memperbaiki ketimpangan kondisi ekonomi-sosial dan disharmoni budaya yang terjadi di kalangan masyarakat Papua. Misalnya Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  daerah  Papua  harus  mengawal  dan  memastikan  bahwa implementasi  pembangunan food  estate di  Merauke melibatkan masyarakat  Papua, terutama orang  asli  Papua. Food  estate merupakan  kegiatan  pertanian,  perkebunan  dan  peternakan berskala  besar  yang  membutuhkan  modal  besar,  lahan  luas  dan  tenaga  kerja  dalam  jumlah besar. Pemerintah pusat  dan daerah harus memastikan bahwa regulasi  yang dibuat memiliki
keberpihakan  lebih  besar  kepada  masyarakat  dari  pada  kepada  pemilik  modal  atau  investor. Bukan berarti regulasi yang dibuat bertujuan untuk membuat investor menanggung rugi demi menguntungkan masyarakat Papua. Dalam hal ini, di satu sisi, Pemerintah harus memastikan bahwa investor tetap harus  untung namun  dalam tingkat  kewajaran. Di sisi  lain, Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat Papua juga harus mendapatkan keuntungan yang sebesar- besarnya dan bukan malah dieksploitasi serta dirugikan. Oleh karena itu harus dibuat skema yang  saling  menguntungkan  semua  pihak  baik  terkait  kepemilikan  dan  penggunaan  lahan, keterlibatan masyarakat Papua (terutama orang asli Papua) dalam seluruh kegiatan food estate , hubungan antara investor dan pekerja, tingkat upah yang layak dan hal lainnya.
Masyarakat  Papua,  baik  orang  asli  Papua  maupun  para  pendatang,  juga  harus berpartisipasi dalam program food estate ini sesuai kapasitas dan fungsi masing-masing agar berhasil.  Kegiatan  dalam  usaha  food  estate  sangat  beragam  karena  meliputi  beberapa  sektor yaitu pertanian, perkebunan dan peternakan serta terdiri dari kegiatan di hulu ( on farm ) sampai ke hilir ( off farm ). Masyarakat dapat terlibat di salah satu dari sektor dan atau kegiatan tersebut sesuai  dengan  minat  dan  keahliannya.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah  dan  investor  harus memastikan bahwa orang asli Papua ikut terlibat dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi  peningkatan  kesejahteraan  mereka.  Mengingat  secara  umum  kaum  pendatang  memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan dari orang asli  Papua  maka  harus  ada  program  afirmasi  sehingga  orang  asli  Papua  tidak  terpinggirkan. Program afirmasi adalah kebijakan untuk memberikan dukungan kepada kelompok minoritas atau kelompok yang terpinggirkan agar mendapatkan akses yang sama terhadap suatu bidang tertentu. Dalam hal ini dukungan perlu diberikan kepada orang asli Papua agar dapat terlibat dalam program food estate baik sebagai investor atau tenaga kerja.  Melalui program afirmasi tersebut orang asli Papua berhak untuk mendapatkan fasilitas khusus misalnya bantuan akses terhadap permodalan, kemudahan perijinan membuka usaha, penyediaan alokasi lahan khusus untuk  investor orang asli Papua, penyediaan alokasi  khusus  jumlah pekerja  yang harus diisi orang asli Papua, pemberian pelatihan ketrampilan secara gratis bagi orang asli Papua dalam bidang-bidang yang diperlukan program food estate dan lain-lain.
Selain itu, pemerintah dan masyarakat Papua secara keseluruhan harus bekerja bersama- sama dengan memanfaatkan berbagai aspek kehidupan terutama kebudayaan, adat istiadat dan agama  yang  ada  di  Papua  untuk  mendukung  keberhasilan  program food  estate di  Merauke. Melalui kegiatan dan forum-forum budaya, adat istiadat dan keagamaan para tokoh masyarakat, pejabat  pemerintah,  kepala  suku,  pemuka  agama  dapat  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat luas agar program food estate dapat diterima dan didukung masyarakat. Penerimaan
Binsar Sianipar dan Amanah Nurish
dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Papua terhadap program food estate merupakan salah  satu  elemen  penting  bagi  keberhasilan  program  ini.  Apabila  skema  tersebut  berhasil diimplementasikan  diyakini  program  food  estate  akan  berangsur-angsur  menghilangkan kesenjangan  ekonomi  dan  sosial  serta  disharmoni  budaya  di  Papua.  Ketika  kondisi  tersebut terwujud maka kekerasan struktural berupa ketidakadilan akan menghilang sehingga konflik akan semakin meredup dan akhirnya selesai.

## Simpulan
Kekerasan langsung dan kekerasan struktural merupakan dua manifestasi dari konflik di Papua yang telah berlangsung puluhan tahun sehingga perlu segera ditangani agar persoalan tersebut segera  selesai.  Dua  tipologi  kekerasan  yang  di  adopsi  dari  teori  Galtung  tentang  kekerasan tersebut  ditengarai  bersumber dari adanya kesenjangan ekonomi dan sosial  serta disharmoni budaya  yang  terjadi  dan  dialami  oleh  masyarakat  Papua,  khususnya  orang  asli  Papua. Pembangunan food estate di Merauke, meskipun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ketahanan  pangan  dan  menghasilkan  komoditas  ekspor,  dapat  berkontribusi  dalam menyelesaikan  konflik  yang  terjadi,  terutama  guna  mengeliminasi  kekerasan  langsung  dan kekerasan struktural tersebut.
Agar dapat mencapai hasil yang optimal, program pengembangan food estate ini dapat dilakukan dengan menggandeng program potensial lainnya di Papua secara terintegrasi, seperti sektor  pariwisata,  perikanan,  kerajinan  tangan  dan  berbagai  kegiatan  ekonomi  kerakyatan lainnya, untuk mempercepat proses membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang masih terisolasi. Hal ini perlu dukungan dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, tokoh adat / kepala suku maupun tokoh agama setempat yang merupakan pilar utama masyarakat Papua.
Dengan  berjalannya  konsep  ini,  diharapkan  program  pengembangan food  estate di wilayah Merauke dapat  menjadi pilot project untuk peningkatan ekonomi masyarakat Papua melalui konsep pertanian dan hal lain yang menjadi program pendampingnya. Pengembangan program food  estate di  Papua  dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  solusi  damai  dalam mempercepat  penyelesaian  konflik  yang  menimbulkan  berbagai  peristiwa  kekerasan,  baik kekerasan langsung dan kekerasan struktural di wilayah tersebut. Program food estate ini juga merupakan  salah  satu  upaya  penyelesaian  secara  holistik,  yaitu  untuk  melengkapi  dan mendukung upaya penyelesaian dengan pendekatan keamanan yang telah berjalan selama ini.

## Referensi
Anderson, B. (2015). Papua’s Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery . The East-West Center.
Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19. Jurnal Kajian Lemhannas RI , 8 (2).
Bertrand, J. (2014). Autonomy and Stability: the Perils of Implementation and “Divide-and- Rule” Tactics in Papua, Indonesia. Nationalism and Ethnic Politics , 20 (2), 174–199. Chauvel, R., & Bhakti, I. N. (2004). The Papua Conflict: Jakarta’s Perceptions and Policies. In Policy Studies (Vol. 5). The East-West Center Washington. Druce, S. C. (2020). Political Impasse vs Economic Development: a History and Analysis of the West Papua Conflict in Indonesia. In Managing Conflicts in a Globalizing ASEAN (pp. 89–116). Springer.
Fernandes, C. (2006). Reluctant Indonesians: Australia, Indonesia, and the Future of West Papua . Scribe Publications Pty Limited.
Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research , 6 (3), 167–191.
Galtung, J. (1971). A Structural Theory of Imperialism. Journal of Peace Research , 8 (2), 81– 117.
Galtung, J. (1990). Cultural Violence. Journal of Peace Research , 27 (3), 291–305. Galtung, J. (2007). Peace by Peaceful Conflict Transformation–the Transcend Approach. In Handbook of Peace and Conflict Studies (pp. 14–32). Routledge. Galtung, J., & Höivik, T. (1971). Structural and Direct Violence: A Note on Operationalization. Journal of Peace Research , 8 (1), 73–76.
Ginting, L., & Pye, O. (2013). Resisting Agribusiness Development: The Merauke Integrated Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia. Austrian Journal of South-East Asian Studies , 6 (1), 160–182.
International Crisis Group. (2008). Indonesia: Communal Tensions in Papua .
https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-communal- tensions-papua
Kirksey, S. E., & Bilsen, K. (2002). A Road to Freedom; MEE Articulations and the Trans- Papua Highway. Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia , 158 (4), 837–854.
McGibbon, R. (2004a). Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict. In Policy Studies . East-West Center.
McGibbon, R. (2004b). Secessionist Challenges in Aceh and Papua: is Special Autonomy the Solution? In Policy Studies 10 . The East-West Center.
Mollet, J. A. (2007). Educational Investment in Conflict Areas of Indonesia: the Case of West Papua Province. International Education Journal , 8 (2), 155–166.
Noviani, A. (2015). Ini Keinginan Jokowi soal Merauke Food Estate. Ekonomi Bisnis . https://ekonomi.bisnis.com/read/20150525/99/437034/ini-keinginan-jokowi-soal- merauke-food-estate-
Rajic, I. (2017). Oligopoly, Regional Development and the Political Economy of Separatism, with a Case Study of the United Kingdom and Scotland . University of Cambridge. Rizal, A., Junianto, J., Sahidin, A., & Zaida, Z. (2019). Risk Analysis of Trans Papua Corridor Road Infrastructure Development in West Papua and Papua Province of Indonesia. World Scientific News , 126 , 261–275.
Santosa, E. (2014). Percepatan Pengembangan Food Estate untuk Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Nasional. Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan , 1 (2),
Binsar Sianipar dan Amanah Nurish
80–85. Sumule, A. (2004). Protection and Empowerment of the Rights of Indigenous People of Papua (Irian Jaya) Over Natural Resources Under Special Autonomy: from Legal Opportunities to the Challenge of Implementation (No. 36; Resource Management in Asia-Pacific Working Paper No.).
Tryatmoko, M. W. (2016). Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua.
Jurnal Penelitian Politik , 9 (1), 18. Viartasiwi, N. (2018). The Politics of History in West Papua-Indonesia Conflict. Asian Journal of Political Science , 26 (1), 141–159.
Widjojo, M. S., Elizabeth, A., Al Rahab, A., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2010). Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.