MIMBAR ILMIAH

## E-GOVERNMENT : PROTOTIPE INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Oleh: A. Aziz Zulhakim 

## ABSTRAKSI
Tulisan ini mencoba mendeskripsikan secara nyata bagaimana penerapan maupun pengembangan e-Government semestinya   menjadi   agenda   penting   pemerintah untuk mereformasi mind set birokrasi, yang selama ini terkesan kaku, lamban dan korup.   Selanjutnya e-Government dapat   dijadikan   alat   yang   ampuh   dalam mewujudkan   inovasi   pelayanan   publik,   dikarena e-Government merupakan konsep   yang   logis   untuk   menghasilkan   produk   layanan   yang   bernilai   efisien, efektif,   ekonomis   dan   berkeadilan   bagi   seluruh   lapisan   masyarakat.   Baiknya penerapan e-Government di daerah perlu mendapatkan perhatian yang besar bagi pemerintah pusat untuk menyelaraskan dan menerapkannya  secara menasional, sehingga e-Government tidak   hanya   dipahami   oleh   segelintir   kelompok   yang ingin   perubahan,   tapi   perubahan   itu   harus   dirumuskan   menjadi   agenda   besar negara dalam menghadapi tantangan global. Maka kunci keberhasilan  ada pada pimpinan yang visioner untuk berkomitmen melakukan perubahan birokrasinya melalui penerapan e-Government untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat ( welfare state ).
Kata Kunci: e-Government, Inovasi, Pelayanan Publik
A. Pendahuluan
e-Government dikenal sejak akhir 1980-an di Eropa dan mulai dikenal secara formal oleh Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1993. Saat ini e- Government telah memberikan warna baru bagi negara-negara dibelahan dunia, dimana   negara-negara   berkembang   saat   ini   telah   melakukan   fokus   pada pengembangan   TIK   selama   dua   dekade   terakhir   dan   sebagai   hasilnya   telah diakui bahwa TIK sangat penting sebagai katalisator pembangunan ekonomi. Sedangkan   lembaga   pemerintah   di   negara   maju   telah   mengambil   langkah- langkah progresif terhadap penggunaan web dan TIK, menambahkan koherensi untuk semua kegiatan-kegiatan lokal di internet, memperluas akses lokal dan keterampilan, membuka layanan interaktif untuk debat lokal, dan meningkatkan partisipasi warga dan pengelolaan wilayah (Graham dan Aurigi, 1997).
Secara filosofis penerapan e-Government merupakan bentuk kerja birokrasi yang secara dinamis mengalami  distorsi pada lingkungan eksternal organisasi atau adanya   tuntutan   yang   mengharuskan   suatu   perubahan   (Zulhakim,   2012:   5).
 Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unihaz untuk Matakuliah elektronik Government (e-Gov)
ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 4
Berdasarkan pemahaman tersebut, maka diketahui secara jelas bahwa penerapan e-Government merupakan bagian dari perubahan mindset birokrasi, yang selama ini dianggap lambat dan memiliki banyak celah untuk terjadinya kesalahan.
Namun di dalam penerapan e-Government perlu adanya perencanaan dan desain   model   yang   matang   dengan   melihat   beberapa   kebutuhan   berikut:   1) adanya kesesuaian antara visi, misi dan tujuan e-Government dengan visi, misi dan tujuan pemerintahan; 2) adanya penyelarasan antara sistem informasi data dengan proses birokrasi; 3) strategi yang tepat guna; 4) memiliki proses yang terstruktur dan bertahap; dan 5) adanya dukungan sumber daya manusia maupun finansial yang sangat memadai. (Zulhakim, 2012: 6).
Sejalan   dengan   penjelasan   diatas,   maka   penerapan   e-Government diharapkan   dapat   mewujudkan   praktek   pemerintahan   yang   lebih   efisien   dan efektif dalam proses pelaksanaan pelayanan publik. Sehingga pelayanan yang diharapkan   dapat   lebih   terjangkau,   dengan   diperluasnya   akses   publik   untuk memperoleh informasi. Selanjutnya dengan penerapan e-Government tersebut, maka   terciptalah   asas   akuntabilitas,   transparansi   dan   partisipasi   publik   yang tinggi   terhadap   pemerintahan.   Dapat   disimpulkan   bahwa   penerapan   e- Government   memberikan   makna   pelayanan   institusi   pemerintah   yang   dapat meminimalisir   kerja   birokrasi   dan   akhirnya   pelayanan   yang   efisien,   efektif, ekonomis dan berkeadilan bagi masyarakat secara luas.
e-Government   perlu   dipahami   secara   holistik,   dimana   e-Government merupakan suatu penerapan konsep dan teknologi yang membutuhkan banyak masukkan dari berbagai pendekatan keilmuan, sehingga aplikasi yang diterapkan oleh penyelenggara (pemerintah) dapat terwujud secara ideal dan komprehensif. Secara   faktual,   penerapan   e-Government   di   Indonesia   khususnya   di   daerah- daerah   masih   dinilai   sebagai   proyek   “gagah-gagahan”   atau   “keren-kerenan”. Artinya   kebanyakan   dari   penyelenggara   e-Government   masih   merasa   aman dengan   kepemilikan   website   tanpa   peduli   akan   optimalisasi   pemanfaatan   e- Government.   Maka   berdasarkan   fakta   tersebut,   penerapan   e-Government   di Indonesia dapat dikembangkan secara bertahap dan proposional sesuai dengan kemampuan dan kerangka pembangunannya tidak terlepas dari tujuan lembaga tersebut di dalam memberikan pelayanan kepada user (masyarakat).

## B. e-Government Suatu Tindakan di dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan
Publik
e-governance, reformers aspire to reincorce the connection between public officials and communities thereby leading to a stronger, more accuntable and inclusive democracy. The success of e-Governance requires fondamental chnges in how goverment works and how people view the provisions throgh which government is helping them. (Pathak et al, 2008: 68)
Pendapat   Pathak   et   al   diatas   dapat   dipahami   bahwa   penerapan e- Government pada saat ini tidak dapat dipandang hanya sebagai bentuk-bentuk penyelenggaraan   pemerintahan   berbasis   TIK   dengan   memanfaatkan   jaringan internet semata. Terdapat banyak hal yang penting dari pada itu, sehinnga e- Government harus dipandang sebagai sebuah model aktivitas kepemerintahaan integratif   yang   dicirikan   oleh   adanya   sebuah   proses   aktivitas   kerja   seluruh organisasi   sektor   publik   yang   mampu   menciptakan   terjadinya   demokratisasi
pemerintahan   yang   lebih   terpercaya,   maupun   berbagai   aspek   tindakan pemerintah  lainnya  yang lebih transparan, akuntabel,  cepat, tepat dan akurat melalui aplikasi TIK.
Inovasi dalam pelayanan publik memiliki ciri khas, yaitu sifatnya yang intangible, karena inovasi layanan dan organisasi tidak semata berbasis pada produk yang tidak dilihat melainkan pada prubahan dalam hubungan pelakunya, yaitu antara service provider dan service receiver ( user ), atau hubungan antar berbagai   bagian   di   dalam   organisasi   atau   mitra   sebuah   organisasi.   Proses kelahiran  suatu  inovasi  dapat  di  dorong  oleh  berbagai  situasi,  secara   umum inovasi dalam layanan publik dapat tercipta dalam bentuk inisiatif seperti:
1. Kemitraan dalam penyampaian layanan publik, baik antar pemerintah dan pemerintah   (G2G),   pemerintah   dengan   sektor   swasta   (G2B),   Pemerintah dengan masyarakat (G2C) atau bahkan antar CBO-NGO dengan pemerintah;
2. Penggunaan teknologi informasi untuk komunikasi dalam pelayanan publik;
3. Pengadaan   atau   pembentukan   lembaga   layanan   yang   secara   jelas meningkatkan   efektivitas   layanan   (kesehatan,   pendidikan,   hukum   atau keamanan masyarakat); dan
4. Peningkatan   pengayaan   peran   atas   sistem   internal   pemerintahan   yang sebelumnya sudah ada di dalam masyarakat. (Mirnasari, 2013) Melalui e-Government diharapkan   dapat   terciptanya   inovasi   di   dalam pelayanan   publik,   dikarenakan e-Government diharapkan   sebagai   bentuk perbaikan kualitas kinerja birokrasi. Menurut Saleh (2012), terdapat tiga aspek dari   kinerja   organisasi   sektor   publik   yang   mampu   ditingkatkan   kualitasnya melalau penyelenggaraan e-Government , yang meliputi:
1. Penyerahan   atau   pemberian e-service kepada   masyarakat   secara   efisien, efektif,   yang   dilakukan   oleh   pemerintah   dengan   memegang   teguh   pada prinsip-prinsip equity, impartiality dan equality .
2. Peningkatan   kepuasan   bagi   warga   negara   maupun   pihak   swasta   karena adanya pelayanan pemerintah yang dilakukan secara cepat, tepat dan akurat karena proses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selalu didasarkan pada  sikap   dan  perilaku public   servants yang   penuh  semangat,   proaktif, progresif dan positif tanpa.
3. Peningkatan   kepercayaan   masyarakat   kepada   organisasi   sektor   publik, karena   adanya   interaksi   yang   berjalan   secara   lancar,   transparan   dan akuntabel.
Mewujudkan e-Government yang   berorientasi   pada   keterpaduan   sistem pengelolaan,   pengelolaan   dokumen   dan   informasi   elektronik   dalam   rangka mengembangkan   pelayanan  publik  yang  transparan,   maka  pengembangan e- Government perlu berorientasi seperti pada kerangka arsitektur dibawah ini:
Gambar 1. Kerangka Arsitektur e-Government Kerangka arsitektur e-Government diatas dapat dijelaskan melalui empat lapis struktur, sebagai berikut:
1. Akses. Jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media  komunikasi lainnya   yang   dapat   digunakan   oleh   masyarakat   untuk   mengakses   situs pelayanan publik.
2. Portal   Pelayanan   Publik.   Situs   web   Pemerintah   pada   internet   penyedia layanan   publik   tertentu   yang   mengintegrasikan   proses   pengolahan   dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi. Organisasi pendukung ( back   office )   yang   mengelola,   menyediakan   dan   mengolah   transaksi informasi dan dokumen elektronik.
4. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar. Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi (antar back office, antar portal pelayanan publik dengan back office), maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan   internet   secara   handal,   aman,   dan   terpercaya.   (   Buku   Panduan Penyelenggaran situs Pemerintah Daerah, Depkominfo, 2003 ) Kesiapan dari penyelengga e-Government perlu memperhatikan konsep e- Government yang   bergantung   pada   dua   faktor   yang   utama,   yaitu:   pertama, kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di Negara terkait, dan yang kedua adalah ketersediaan sumber daya yang terdapat pada domain masyarakat dan pemerintah tersebut. Beberapa implementasi yang bisa diterapkan pada penyelenggaraan e-Government diantaranya adalah:
1. Penyediaan sumber informasi yang sering dan banyak di cari masyarakat seperti potensi daerah,pendapatan daerah, komoditas daerah serta kualitas
sumber daya masyarakat di suatu     daerah;
2. Penyediaan mekanisme akses melaui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan tempat publik sehingga menjamin keseteraan kesempatan mendapat informasi; dan
3. E-procurement ;   pemerintah   dapat   melakukan   tender   secara   on   line   dan transparan.
Terselenggaranya   pelayanan   publik   yang   baik,   tergantung   dari   kondisi birokrasi di suatu negara. Kondisi birokrasi memberikan iklim tersendiri bagi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal. Upaya menjadikan birokrasi yang baik dengan mengedepankan nilai yang efektif dan efisien, dapat dijawab dengan konsep e-Government yang  merupakan bagian dari inovasi di dalam merubah mindset birokrasi yang selama ini kaku dan berbelit. e-Government dengan   konsep   yang   nyata   dan   membuat   alur   birokrasi   menjadi   mudah merupakan   inovasi   yang   sangat   diperlukan   dalam   pengembangan   pelayanan publik.   Inovasi   pelayanan   publik   akan   terwujud   melalui   hasil   kreasi   dan implementasi   dari   konsep e-Government dalam   menghasilkan   efisiensi, efektivitas serta kualitas dari produk layanan yang diberikan.
C. Best Practices Daerah-Daerah di Indonesia dalam Penerapan e-Government Perubahan   dari   dampak   globalisasi,   yang   mengakibatkan   percepatan perubahan secara dinamis, mengantarkan pesan kepada setiap organisasi modern untuk  tanggap  terhadap   kemajuan  teknologi   serta  arus  informasi  yang  cepat dapat ditangkap oleh masyarakat luas. Karena perubahan ini merupakan solusi terbaik bagi organisasi terlebih pada organisasi sektor publik dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.
e-Government merupakan   produk   aplikasi   berbasis   internet   yang direalisasikan berdasarkan kebutuhan di era internetisasi saat ini . e-Government dikelola oleh pemerintah untuk pelayanan online yang menghubungkan sebuah relasi antar pemerintah dengan pemerintah (G2G), pemerintah dengan pelaku bisnis (G2B), serta pemerintah dengan masyarakat sipil (G2C). Berikut berupa ilustrasi atau gambaran mengenai pola dan acuan standarisasi pelayanan publik berbasis web pada pemerintah daerah (Zulhakim, 2012: 42):
Gambar 2. Pola dan Acuan Standarisasi Situs Web Pemerintah Daerah sebagai Sarana Pelayanan Publik Berbasis Web
D.

## Isi Standar Web Versi Depkominfo
Selayang pandang Pemerintahan daerah Geografi Peta wilayah dan sumber daya Buku tamu
UU No. 32 Tahun 2004 (Pasal 152 ayat 2) Penyelenggara pemerintahan daerah (organisasi dan tata laksana) Kepala  daerah,  DPRD,  perangkat  daerah dan PNS daerah Keuangan daerah Potensi sumber daya daerah Produk hukum daerah Kependudukan Informasi dasar kewilayaan Informasi lain terkait pemerintah daerah

## Analisis Kebutuhan Sistem Informasi
Data Kependudukan Sistem Informasi Kependudukan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Sistem Informasi Kesehatan dll Data Kewilayahan Sistem Informasi Pertanahan Sistem Informasi Tata Kota Sistem Informasi Geografi Nasional dll Data Pemerintahan Sistem Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Anggaran Sistem Informasi Keuangan Pemerintah dll
Union
Usulan Standarisasi Isi Situs Web Pemda Selayang pandang
Kepala daerah
DPRD Penyelenggara Pemda
PNS Keuangan daerah Kependudukan Informasi dasar kewilayahan Produk hukum Potensi investasi daerah
Informasi tender Berita aktual Buku tamu Informasi lain
Melalui gambaran diatas, maka wujud dari implementasi e-Government yang telah umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya adalah pembuatan situs   web   pemerintahan,   dimana   situs   web   tersebut   merupakan   strategi   di dalam melaksanakan pengembangan konsep e-Government secara sistematik melalui tahapan yang realistis dan terukur. Melihat hal tersebut, maka penulis mencoba untuk memberikan gambaran mengenai praktek yang baik di dalam penerapan e-Government di Indonesia, melalui usaha pemerintah daerah di dalam mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat berbasis e-Government sebagai berikut:
1. Mewujudkan   Masyarakat   Sejahtera   ( Welfare   Satate )   Melalui   Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Integrasi Data Base untuk Pelayanan Publik di Kabupaten Jembrana Adanya political will yang ditunjukkan oleh seorang Bupati Jembrana guna memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik yang prima, maka dilakukannya integrasi jaringan informasi secara terpadu. Melalui integrasi data ini, diharapkan Pemkab Jembrana memiliki data base yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keputusan program dan kebutuhan data   di   lingkungan   institusi,   agar   terciptanya   relasi   untuk   memberikan pelayanan   kepada   masyarakat   yang   berbasis   data   akurat.   Secara   umum, database tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelayanan yang menyangkut bidang   kependudukan,   pendidikan,   kesehatan,   kemiskinan,   pemilihan umum dan lain-lain.
Integrasi   sistem   informasi   tersebut   tidak   terlepas   dengan   keberadaan database, oleh karenannya Pemkab Jembrana menentukan pola pendekatan sebagai berikut:
a. Distribusi
Menyerahkan kebijakan pembangunan database secara sektoral, artinya diberi kewenangan luas kepada setiap instansi untuk membangun dan mengembangkan database yang berkaitan dengan tugasnya (termasuk penyerahan anggaran dan pengelolaan teknisnya). Institusi pengelola IT (dalam   hal   ini   menjadi   kewenangan   Dishubkominfo),   lebih   peran sebagai team teknis ( support unit ) yang membantu mengarahkan dan mengintegrasikan database. Secara teknis kebijakan ini memungkinkan setiap   instansi   memiliki   server   sendiri   dan   berlokasi   pada   instansi masing-masing. b. Sentralisasi Seluruh   anggaran   pengembangan   IT   diserahkan   kepada   institusi Pengelola IT (dalam hal ini Dishubkominfo) dan Dishubkominfo yang menentukan database instansi mana yang akan dibangun dan bagaimana operasionalisasinya.   Dalam   kontkes   ini,   maka   pilihan   tepat   untuk integrasi bersifat sentralisasi. Sedangkan untuk strategi integrasi sistem informasi menggunakan strategi interfacing. Dalam strategi ini masing- masing infomasi (aplikasi) yang sudah terbangun tidak perlu merubah sistem tersebut. Sistem antarmuka ( interfacing ) akan dibangun untuk menjembatani komunikasi antar sistem-sistem yang berlainan atau yang
sudah terbangun.
Dalam pemilihan E-Government Award yang diadakan oleh majalah Warta Ekonomi tahun 2009, kabupaten Jembrana berhasil mempertahankan gelar juara tahun 2008 dalam penerapan E-government untuk tingkat kabupaten. Keunggulan   Jembrana   adalah   penerapan   kartu   J-Card   (Jembrana   Card).
Setiap warga Jembrana yang memiliki J-Card dapat pergi ke rumah sakit dan  menunjukkan  kartunya.  Kartu akan ditempelkan  ke  mesin  pembaca ( card reader ). Selain itu J-card dapat berfungsi ganda, menjadi KTP dan
ATM.   Dengan   penggunaan   J-card   sebagai   KTP,  pemerintah   daerah   bisa mengetahui   jumlah,   penyebaran   dan   tingkat   ekonomi   penduduknya. Menurut  data,  sudah  60% dari  263.000  warga Jembrana   yang  memiliki kartu   J-card.   Manfaat   penting   lain   implementasi   J-Card   adalah   untuk pelaksanaan e-voting atau pemilu dengan sistem elektronik. Dengan sistem e-voting, calon pemilih cukup membawa J-Card. Dengan J-Card tersebut warga   kemudian   mendaftar,   lalu   menuju   bilik   suara   yang   suah   berisi monitor touch screen . Di bilik suara, warga cukup menyentuh gambar calon dipilihnya, yang sudah tertera pada layar monitor. Jadi, warga Jembrana tidak   lagi   mencoblos   atau   mencontreng   tanda   gambar   di   kertas sebagaimana dalam pemilu nasional. (Junaidi, 2011) Menurut Koswara (dalam Junaidi, 2011), Kabupaten Jembrana merupakan salah   satu   pemerintah   daerah   yang   berhasil   menggunakan open   source software untuk membangun sistem e-Governmentnya . Pada 2007 Pemkab Jembarana   membangun J-Net ( Jimbarwana   Networking).   J-Net yaitu jaringan yang mengintegrasikan Kecamatan, desa-desa, sekolah, puskesmas dan lain-lain se-Kabupaten Jembrana, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan   menuju   ketata   Pemerintahan   yang   baik   ( Good   Governance ), peningkatan   kualitas   pendidikan   atau E-Learning ,   dan   pemasyarakatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kepada kalangan masyarakat atau e-people .
Adapun   perangkat   lunak open   source yang   digunakan   adalah   untuk kebutuhan:
a. Sistem   operasi   OSS   dengan   aplikasi   open   office   untuk   pengolahan kata, tabulasi dan presentasi;
b. Telepon   VOIP   atau Voice   Over   Internet   Protocol sehingga   biaya komunikasi relatif murah;
c. Video meeting untuk kebutuhan pertemuan pertemuan di kapupaten Jembrana;
d. Akses Intranet Pemkab Jembrana untuk
1) Sistem Perkantoran Elektronik menggunakan Kantaya atau Kantor
Maya berbasis open source hasil pengembangan BPPT; 2) Sistem   Informasi   Manajemen   Pemda   (Simda)   meliputi   bidang Pertanian,   Perkebunan,   Peternakan,   Perikanan   darat   &   laut, Pengaduan masyarakat dengan SMS melalui SMS center, Sistem Pelaporan Kecamatan, Kelurahan & Desa; 3) Kurikulum Administrasi Pendidikan Maya (Kasipena);
e. Akses ke internet (Junaidi, 2011)

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Oktober – Desember 2015 ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 4 2. Sistem e-Procurement Berdasarkan Pengalaman Pemerintah Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Spesifikasi Barang dan Jasa Keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan e-Procurement dalam   sistem   pengadaan   barang   dan   jasa   dilingkungan   pemerintah   kota dengan didorong oleh faktor-faktor berikut:
a. Komitmen   dan   konsistensi   yang   tinggi   dari   kepala   daerah   dalam menerapkan program-program inovatif;
b. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas;
c. Dasar hukum yang kuat; dan
d. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
Proses  tender   melalui   sistem e-Procurement berdasarkan   pengalaman   di
Surabaya,   dimana   pemerintah   kota   mampu   meningkatkan   kualitas spesifikasi barang dan jasa. Keberhasilan tersebut dikarenakan pada proses
e-Procurement ,   para   calon   penyedia   barang   dan   jasa   secara   terbuka bersaing   untuk   menawarkan   barang   dan   jasa   dengan   kualifikasi   terbaik melalui pagu anggaran yang telah ditetapkan. Kualifikasi barang dan jasa yang   ditawarkan   ditampilkan   secara   detail   dalam   proses e-Procurement yaitu pada tahapan penawaran.
Panitia   pengadaan   dapat   memilih   dan   menentukan   pemenang   dengan melihat   data   spesifikasi   penawaran   yang   diajukan   oleh   calon   penyedia barang dan jasa tersebut. Hasil yang di dapatkan adalah setiap satuan kerja pemerintah daerah akan mendapatkan barang dan jasa dengan kualifikasi yang   terbaik   melalui   proses   pengadaan   dengan   dengan   sistem   e- Procurement.
Dampak   selanjutnya   yang   dicapai   pemerintah   kota   Surabaya   dari peningkatan kualifikasi spesifikasi barang dan jasa ini adalah terciptanya efisiensi   atau   penghematan   anggaran.   Hal-hal   yang   sifatnya   diluar prosedural   dalam   pengadaan   barang   dan   jasa,   yang   selama   ini mengakibatkan pembengkakan anggaran akibat permainan kotor di dalam proyek   tersebut   dapat   dipangkas   dengan   adanya   sistem e-Procurement. Sehingga istilah lama yaitu sistem arisan yang biasa terjadi dalam proses pengadaan   barang   dan   jasa   sebelumnya   menjadi   tidak   berlaku,   dimana perusahaan   kecil   dan   besar   memiliki   kesemapatan   yang   sama   dalam mengikuti proses tender. Sistem ini mampu menciptakan kompetisi yang adil antar peserta tender dan persaiangan sehat dilakukan antar peserta.
Berdasarkan contoh dari best practice kedua daerah diatas, maka satu hal yang perlu disepakati bersama di dalam proses pengembangan e-Government adalah perlunya menjadikan sistem-sistem informasi yang terdapat diberbagai dinas maupun unit pemerintahan untuk mendukung pengambilan keputusan dan  pelayanan   publik.  Maka  dalam  hal  ini,   dimaknai   bahwa sistem-sistem informasi tadi bekerja dengan prinsip garbage-in dan garbage-out tergantung dengan kualitas data, karena sistem dan proses birokrasi sering memerlukan data maupun informasi yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda dan diperlukannya   sebuah   metode   yaitu   integrasi   data   dan   informasi   di   dalam lingkaran   kepentingan   birokrasi   dalam   mengambil   keputusan   maupun memberikan pelayanan.
Selanjutnya, pendekatan e-Government tidak dapat dikembangkan secara bottom-up, kenyataan ini jika dilakukan secara bottom-up, maka semakin ke
ISSN : 2252-5270
atas akan semakin sulit untuk mengintegrasikan hasil-hasilnya. Kondisi inilah diperlukannya   komitmen   pimpinan   ( political   will )   untuk   menentukan   arah kebijakan   penerapan e-Government, solusi   yang   tepat   adalah   mencari   pola kepemimpinan yang tepat untuk penerapan konsep e-Government, agar dapat terealisasi secara sustainable.
Pengertian political   will yang   disebutkan   diatas,   memberikan   konsep utama yang dikembangkan oleh Indrajit (2007) dalam kerangka perencanaan dan   pengembangan e-Government. Tanpa   adanya political   will pimpinan, maka mustahil e-Government dapat berhasil dilaksanakan secara menasional, sehingga political will yang dimaksud adalah adanya:
1. Dukungan kepemimpinan politik memiliki komitmen berkelanjutan;
2. Ketersediaan   alokasi   dana   yang   telah   dianggarkan   dan   siap   untuk dicairkan;
3. Kesepakatan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral;
4. Niat   untuk   memulai   menyusun   regulasi,   yang   berkaitan   di   dalam mendukung inisiatif penerapan e-Government;
5. Kesiapan   sumber   daya   aparatur,  untuk   belajar   dan   merubah   cara   kerja sesuai dengan transformasi yang diinginkan; dan
6. Usaha untuk melakukan perbaikan sistem, sehingga e-Government dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten.
Baiknya   penerapan e-Government di   daerah   perlu   mendapatkan perhatian   yang   besar   bagi   pemerintah   pusat   untuk   menyelaraskan   dan menerapkannya   secara   menasional,   sehingga e-Government tidak   hanya dipahami oleh segelintir kelompok yang ingin perubahan, tapi perubahan itu harus   dirumuskan   menjadi   agenda   besar   Negara   ini   dalam   menghadapi tantangan   global   saat   ini.   Berdasarkan   pendapat   diatas   pula,   bahwa e- Government tidak   dapat   dilakukan   atau   dilaksanakan   secara bottom-up , melainkan harus dikuatkan dari atas, mengingat investasi di dalam penerapan e-Government akan   membebani   biaya   yang   sangat   besar   dan   memerlukan tahapan yang panjang untuk dilaksanakan, maka kunci keberhasilannya ada pada   pimpinan   yang   visioner   untuk   berkomitmen   melakukan   perubahan melalui penerapan e-Government sebagai basis dalam penerapan pelayanan publik yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyararakat secara luas.
E. Tantangan, Hambatan dan Solusi Penerapan e-Government
Terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan hambatan di dalam mengimplementasikan e-government di Indonesia:
1. Belum terciptanya budaya transparansi mengenai informasi organisasi . Budaya berbagi atau transparansi informasi belum mengakar secara baik di Indonesia,   di   tambah   dengan   banyaknya   oknum   yang   menggunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi.
2. Langkanya SDM yang handal . Pemanfaatan TIK merupakan pendekatan terbaru   di   dalam   penyelenggaraan   pemerintah.   Hampir   menyeluruh   di instansi   pemerintah   dengan   jarangnya   memiliki   SDM   yang   handal   dan terampil   dibidang   TIK.   Kekurangan   SDM   ini   menjadi   salah   satu penghambat implementasi dari e-Government.
3. Sarana   dan   prasarana   telematika   yang   belum   memadai   dan   relatif mahal .   Sarana   dan   prasarana  telekomunikasi   Indonesia   memang   masih
ISSN : 2252-5270
belum   tersebar   secara   merata.   Di   berbagai   daerah   di   Indonesia   masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas   ada,   harganya   masih   relatif   mahal.   Pemerintah   juga   belum menyiapkan pendanaan ( budget ) untuk keperluan ini.
4. Aksesibilitas   yang   terbatas .  Akses   informasi   jumlahnya   juga   masih terbatas, hal ini berbanding terbalik dengan beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum ( public library ).
( http://dokumen.tips/documents/penerapan-e-government-di-
indonesia.html , diakses 25 November 2015, dan telah dimodifikasi oleh penulis)
Melihat tantangan dan hambatan diatas, maka perlu adanya pemecahan masalah yang ralistis di dalam implementasi e-Government , berikut beberapa solusi alternatifnya:
1. Berkaitan dengan sebuah program, maka harus diatur secara mendasar di dalam regulasi dan pedoman penyelenggaraan e-Government , dimana hal ini dapat ditangkap oleh pemerintah pusat untuk membuat master plan dan grand strategy e-Government yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan   pemerintah   beserta   petunjuk   pelaksanaan   teknisnya   karena implementasi membutuhkan tindakan dan penyediaan sarana dan bukan hanya konsep belaka. Selain itu pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah   perlu   memikirkan   anggaran   operasional   serta   anggaran pemeliharaan   yang   memadai.   Oleh   karenanya   perlu   penekanan   bagi pemerintah   daerah   untuk   memasukkan   anggaran e-Government pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah serta menempatkan program e- Government sebagai skala prioritas di dalam pembangunan daerahnya.
2. Untuk  hambatan   SDM  maka   perlu  dilakukan  pendidikan   dan  pelatihan SDM   di   bidang   teknologi   informasi   dan   komunikasi   yang   terintegarsi. Peningkatan   SDM   pegawai   untuk   implementasi e-government perlu penanganan   yang   serius   dan   dilakukan   bersama   oleh   pemerintah, Perguruan Tinggi, dan pihak swasta. Yang paling penting dan utama untuk disampaikan   dalam   pelatihan   tersebut   adalah   perlu   diubah   pandangan tentang keberhasilan pelaksanaan e-gov bukan terletak pada teknologinya tetapi bergantung pada kemampuan manusia yang mengelolanya Pada sisi manajerial perlu dibuat suatu model pengelolaan e-government , baik untuk tingkat   pemerintah   pusat   maupun   pemerintah   daerah.   Pada   struktur organisasi yang ada di departemen, kementerian dan Lembaga pemerintah Non Departemen perlu dipertegas bagian dari organisasi yang menangani egovernment disesuaikan   dengan   tugas   pokok   dan   fungsi   dari   struktur organisasi   yang   telah   ada   agar   tidak   terjadi   kerancuan   di   dalam pengelolaan dan implementasi e-government di pemerintahan daerah. Hal lain   yang   perlu   diingat,   bahwa   di   dalam   manajemen e-gov kepedulian pimpinan   baik   dalam   anggaran,   pelaksanaan,   pengawasan   dan   evaluasi adalah penting.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana diperlukan suatu solusi dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk merangkul pihak swasta khususnya provider ITC dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya  menguntungkan ke dua   belah   pihak.   Sebagai   contoh   misalnya   MOU   yang   dibuat   oleh
ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 4 pemerintah dengan pihak Microsoft yang menuangkan kebijakan bahwa akan dilakukan pemutihan bagi aplikasi software yang “bukan resmi” yang digunakan   lembaga   pemerintah   adalah   merupakan   terobosan   dalam mengatasi   infrastruktur   yang   mahal.   Selain   itu,   secara   teknis   pihak pemerintah   daerah   perlu   membuat   masterplan e-government yang   bisa melibatkan   semua   satker   yang   mencakup   aspek   pembangunan infrastruktur,   aplikasi,   sumber   daya   manusia,   perundang-undangan   dan anggaran.   Bila   di   perlukan   maka   pihak   pemda   bisa   melibatkan   pihak ketiga   (konsultan)   dalam   membuat   masterplan   yang   bisa   memfasilitasi kebutuhan dan keinginan semua satker. Akan tetapi harus diingat jangan sampai peran konsultan tersebut hanya "menginduk" pada salah satu satker karena   tidak   menjadikan e-government komprehensif,   selain   itu   perlu dipertimbangkan   pilihan   konsultan   yang   bukan money   and   bussiness oriented tetapi   lebih   yang   mengutamakan   pada   profesionalisme   kerja.
Didalam   masterpaln   tersebut   harus   mendahulukan   hal-hal   yang bersentuhan   dan   yang   memiliki   dampak   langsung   pada   publik   seperti masalah   perizinan,   pajak,   kependudukan   dan   sebagainya.   Setelah   hal tersebut   terpenuhi   baru   dipikirkan   hal-hal   kebijakan   lain   yang   akan dituangkan dalam implementasi e-government . Yang terakhir dalam kasus ini, pihak pemerintah pusat maupun daerah dibantu pihak swasta harus melakukan penambahan akses dan jangkauan infrastruktur telematika bagi semua   kalangan   masyarakat   dari   atas   hingga   bawah.
( http://dokumen.tips/documents/penerapan-e-government-di- indonesia.html , diakses 25 November 2015, dan telah dimodifikasi oleh penulis)
F. Penutup: Menciptakan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia Melalaui
e-Governmen
Berdasarkan   uraian   diatas,   maka   dapat   kita   sepakati   bersama   bahwa tujuan   yang   ingin   dicapai   dalam   menerapkan e-Government sebagai   basis inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, adalah untuk menciptakan   hubungan   antar   unsur   di   sebuah   negara   secara   online   bukan inline. Selanjutnya, e-Government dalam tulisan ini memberikan isyarat bagi organisasi   sektor   publik   yang   konsren   terhadap   kepentingan   publik,   untuk memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi birokrasi dalam menciptakan pelayanan yang efisien, efektif, ekonomis dan berkeadilan.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, sehingga perlu disiasati  pula bahwa beberapa hal dibawah ini  untuk dapat dijadikan   pijakan   bagi   organisasi   sektor   publik   dalam   menerapkan e- Government sebagai tool untuk mewujudkan inovasi pelayanan publiknya:
1. Perlu   Adanya   Komitmen   Kepala   Daerah   dan   Dukungan   Aparat Birokrasinya
Komitmen   seorang   kepala   daerah   di   dalam   pengembangan   program e- Government, dapat dilihat dari bagaimana mereka membangun kesamaan visi, misi,  dan tujuan dengan aparatur birokrasi, serta kepercayaan  dan keterlibatan   birokrasi   dalam   pelaksanaan   program,   untuk   menetukan keberhasilan   penerapan e-Government di   daerahnya.   Dari   penjelasan tersebut,   maka   dapat   kita   pahami   bahwa   berhasilnya   penerapan e-

## MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK Oktober – Desember 2015 ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 4 Government di daerah tidak cukup hanya sebatas komitmen dari kepala daerah   tanpa   adanya   dukungan   serta   motivasi   yang   tinggi   dari   aparat birokrasi untuk melaksanakan program tersebut.
2. Melakukan Manajemen Perubahan
Organisasi   yang   dinamis   adalah   organisasi   yang   mampu   melakukan perubahan, dapat diketahui bahwa melakukan perubahan bukanlah tugas yang  mudah,  namun  penerapan  perubahan perlu didukung pula dengan pendekatan pimpinan kepada aparatur dibawahnya. Hal ini tidak berbeda dengan poin diatas, dimana perubahan memang sudah seharusnya menjadi komitmen pimpinan di dalam merubah budaya kerja yang tradisional dan terkesan kaku menuju orientasi kerja organisasi yang dinamis, handal dan professional.   Sehingga   output   dari   dilakukannya   perubahan   adalah menghasilkan   produk   layanan   yang   efektif,   efisien,   ekonomis   dan berkeadilan untuk terwujudnya kesejahteraan ( welfare state ).
3. Perlu Adanya Kematangan di dalam Pengembangan e-Government melalui blue print
Pengembangan e-Government tidak boleh dipandang sebagai bagian dari pelengkap   atau   yang   harus   di-ada-adakan,   karena e-Government merupakan   alat   perubahan   mind   set   birokkrasi   dalam   memberikan pelayanannya.   Maka   pengembangan e-Government perlu   diperhatikan antara perencanaan, pelaksanaan, serta tata kelolanya harus tercermin di dalam sebuah blue print. Dengan adanya blue print yang dimaksud, maka pengembangan   proyek-proyek e-Government dapat   dilakukan   secara terarah dan mudah diukur tingkat keberhasilannya, sehingga pada akhirnya program pengembangan e-Government tersebut dapat berkelanjutan.
4. Perlu   Adanya   Penguatan   Masyarakat   di   dalam   Keikutsertaan   untuk Menyukseskan Program Pengembangan e-Government Mengikutsertakan   masyarakat   di   dalam   suatu   proses   penyelenggaraan pemerintahan   merupakan   bagian   dari   konsep good   governance ,   yaitu adanya   keterlibatan   elemen-elemen   yang   dapat   mempengaruhi   jalannya roda   kepemerintahan.   Secara   sederhana,   masyarakat   dapat   menerima informasi dengan cepat dan transparan melalui e-Government , sehingga masyarakat   mendapatkan   akses   pengetahuan   mengenai   jalannya pemerintahan.   Dengan   meningkatnya   pengetahuan   masyarakat   tersebut, maka  masyarakat  dapat  melakukan  partisipasinya  dalam mempengaruhi proses   dibuatnya   suatu   kebijakan   maupun   proses   dilaksanakannya program   pengembangan e-Government .   Sehingga   harapan   dari   poin   ini adalah e-government merupakan alur logis yang mengantarkan bagaimana pemerintahan   melakukan   perannya   dengan   transparan   dan   akuntabel, sedangkan   masyarakat   melakukan   perannya   melalui   partisipasi.   Pada akhirnya   dapat   dipahami   bersama   bahwa e-Government dapat mewujudkan   nilai   demokratis   yang   diisyaratkan   melalui   konsep good governance.

## Daftar Pustaka
Graham, S and Aurigi, A. 1997. Virtual Cities, Social Polarisation, and the Crisis in Urban Public Space. Journal of Urban Technology, 4. 1. 19-52. Melalui http://en.wikipedia.org/ diakses 12 Desember 2015
Indrajit,   R.   E.   2007. Electronic   Government   in   Action:   Ragam   Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia . Yogyakarta: Penerbit ANDI Junaidi.   2011. Dukungan   e-Government   dalam   Upaya   Peningkatan   Kualitas Pelayanan   Publik   di   Era   Otonomi   Daerah:   Kasus   Best   Practices   dari Sejumlah   Daerah   di   Indonesia .  Proceeding   Simposium   Nasional   Otonomi Daerah. Banten: Lab-ANE Fisip Untirta
Mirnasari. M. Rina. 2013. Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purbaya- Bungurasih . Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 1. No I, Hal 71-84 Pathak,   R.,   D,   et   al.   2008. E-Governance,   Corruption   and   Public   Service
Delivery: A Comparative Study of Fiji and Ethiopia . JOAAC, Vol 3 No. 1 Saleh,   Choirul.   2012. e-Government   Sebagai   Inovasi   Pelayanan   Publik   di Indonesia   Antara   Harapan   dan   Kenyataan. Di   akses   di http://chsaleh.lecture.ub.ac.id/2012/03/e-government-sebagai-inovasi- pelayanan-publik-di-indonesia-antara-harapan-dankenyataan/
Zulhakim. A. Aziz. 2012. Mengenal E-Government: Pemahaman Konsep Aplikasi E-Government sebagai Pelayanan Publik . Buku Ajar Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara. Untuk Kalangan Sendiri
Sumber lain:
Depkominfo, 2003. Buku Panduan Penyelenggaran situs Pemerintah Daerah. http://dokumen.tips/documents/penerapan-e-government-di-indonesia.html .