## PRAKTEK NEOLIBERALISME DALAM KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI
KHUSUS (KEK) DI INDONESIA (STUDI KASUS: KEK SEIMANGKEI)
Oleh:
Arni Muslimah Handayani Widjaja 1)
Dinar Oktaria Supardi Kusumah 2)
Difa Farhan Fauzi 3)
Universitas Swadaya Gunung Jati 1,2,3)
E-mail: arni_muslimahw@ugj.ac.id 1)
dinaroktaria@gmail.com 2)
difafarhanfauzi375@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  development  of  strategic  economic  zones  in  Indonesia  is  not  new,  but  in  the  current government period there is a concept of developing Special Economic Zones  (SEZ) which is asked to realize 4 of the 9 points of development urgency in Indonesia in the context of "NAWACITA".  The  development  of  this  SEZ  was  inspired  by  the  succession  of  Shenzen SEZ  in  China  in  accelerating  the  pace  of  urbanization  while  improving  the  quality  of livelihood  (QoL)  of  its  population.  Based  on  the  epistemology  of  Ong  (2011),  the development of SEZ and similar concepts is a form of government intervention in applying the practice of "neoliberal exception" to special administrative areas  in  order to have an entrepreneurial  climate  that  supports  the  creation  of  a  free  market.  The  main  purpose  of establishing  a  special  economic  zone  is  to  attract  as  much  FDI  as  possible,  improve production efficiency, and result in an increase in GNP. However, Ong's epistemology was criticized  by  Simpson  (2016)  in  the  context  of  embedding  the  Macau  SAR  title.  The  two authors'  perspectives  then  became  the  basis  for  thinking  in  explaining  the  practice  of "neoliberal exception" in Indonesia with the Sei Mangkei SEZ as a study location which is seen as having a similar industrial activity zone with the  Senzhen SEZ compared to other SEZ in Indonesia. The discussion will be carried out by examining the historical side of the formation of SEZ in Indonesia as Simpson (2016) conducted a histolology study to find out the identity of the Macau SAR. Furthermore, a discussion was carried out on the attributes of space and institutional systems in the Sei Mangkei SEZ and at a glance it was related to what  happened  in  Senzen.  And  finally,  a  discussion  was  carried  out  about  the  industrial activities carried out in the Sei Mangkei SEZ, whether to apply the cluster concept or just an agglomeration of a group of industrial footlooses. So that then it brings conclusions and recommendations for the implementation of the development of the Sei Mangkei SEZ in the future.
Keywords:  Special  Economic  Zone,  Special  Economic  Zone,  neoliberalism intervention, SEZ sei mangkei, neoliberal exception

## ABSTRAK
Pengembangan  kawasan  ekonomi  strategis  di  Indonesia  bukanlah  hal  baru,  namun  pada periode  pemerintahan  saat  ini  terdapat  konsep  pengembangan  Kawasan  Ekonomi  Khusus (KEK)  yang didaulat untuk mewujudkan 4 dari 9 poin urgensi pembangunan di Indonesia dalam konteks “NAWACITA”. Pengembangan KEK ini diinspirasi oleh suksesi SEZ Shenzen di Cina dalam mempercepat laju urbanisasi sekaligus meningkatkan kualitas penghidupan
Arni Muslimah Handayani Widjaja 1) , Dinar Oktaria Supardi Kusumah 2) , Difa Farhan Fauzi 3)
(QoL) penduduknya. Berdasarkan epistimologi Ong (2011), pembangunan SEZ dan konsep sejenisnya  merupakan  suatu  bentuk  intervensi  pemerintah  dalam  menerapkan  praktek “ neoliberal  exception” pada  kawasan  administrasi  khusus  agar  memiliki  iklim kewirausahaan  yang  menunjang  terciptanya  pasar  bebas.  Tujuan  yang  paling  utama  dari dibentuknya  zona  ekonomi  khusus  adalah  untuk  menarik  FDI  sebanyak-banyaknya, meningkatkan  efisiensi  produksi,  dan  menghasilkan  peningkatan  terhadap  GNP.  Namun epistimologi  Ong tersebut  dikritisi  oleh Simpson (2016) dalam  konteks penyematan  gelar SAR Macau. Kedua persepektif penulis tersebut kemudian menjadi landasan berfikir dalam menjelaskan praktek “neoliberal exception” di Indonesia dengan KEK Sei Mangkei sebagai lokasi  studi  yang  dipandang  memiliki  kemiripan  zona  kegiatan  industry  dengan  SEZ Senzhen  dibandingkan  dengan  KEK  lainya  di  Indonesia.  Pembahasan  akan  dilakukan dengan menelaah  sisi  historis  dari  terbentuknya  KEK  di  Indonesia  sebagaimana Simpson (2016) melakukan kajian histolology untuk mengetahui identitas SAR Macau. Selanjutnya dilakukan  pembahasan  mengenai  atribut  ruang  dan  sistem  kelembagaan  di  KEK  Sei Mangkei  dan  sekilas  dikaitkan  dengan  apa  yang  terjadi  di  Senzen.  Dan  yang  terakhir dilakukan  pembahasan  mengenai  kegiatan  industri  yang  dilakukan  di  KEK  Sei  Mangkei, apakah  menerapkan  konsep  cluster  atau  hanya  aglomerasi  dari  sekumpulan footloose industri  saja.  Sehingga  kemudian  mengantarkan  kesimpulan  dan  rekomendasi  bagi pelaksanaan pengembangaan KEK Sei Mangkei di masa yang akan datang.
Kata  Kunci:  Kawasan  Ekonomi  Khusus,  Special  Economic  Zone,  intervensi neoliberalisme, KEK sei mangkei, neoliberal as exception

## 1. PENDAHULUAN
Aihwa  Ong  (2011)  dan  Tim Simpson  (2016)  merupakan  dua  peneliti yang  membahas  mengenai  intervensi
neoliberalisme dalam tajuk pengembangan kawasan yang menerapkan  kebijakan  ekonomi  khusus
di Negara-Negara di Benua Asia. Namun keduanya  memiliki  perspektif yang berbeda dalam menilai keberadaan
Special  Economic  Region  (SAR)  Macau dan Special  Economic  Zone  (SEZ) di daratan  Cina. Hal tersebut tentunya tidak terlepas legalisasi perjudian dan lokalisasi wisata  „ resort  terpadu‟ yang  menarik
jutaan  turis  RRC  dan  Mancanegara (Simpson,  2016).  Ong  (2011)  dengan memetaforakan unsur spasial perkotaan di Macau  memiliki  anggapan  bahwa  SAR Macau sama halnya dengan SEZ di daratan Cina,  yaitu  merupakan  lokasi  aglomerasi industri
dan tenaga kerja
berketerampilan  khusus  sebagai  faktor
dalam meningkatkan
produktifitas kawasan hingga pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan
terhadap Gross National Product (GNP) di
RRC.  Tercatat  revenue  dari  industri perjudian Macau di Tahun 2016
menghasilkan  sebanyak  28  Milyar  Dolar

## AS.
Simpson  (2016)  memiliki  asumsi bahwa SAR Macau hanyalah perwujudan formal dari kota perdagangan yang telah ada  jauh  sebelum  terbentuknya  SEZ  di
Cina Daratan. Simpson menolak epistimologi  Ong  yang  menyatakan bahwa  SAR  Macau  adalah  produk teknologi keruangan yang dihasilkan oleh pemerintahan  post  sosialis  Republik Rakyat  Cina  (RRC).  Dimana  legalisasi perjudian di Macau telah hadir sejak masa kolonialisme  Portugal,  bahkan  peran Macau  sebagai  kota  dagang  antara  Dinasti Ming  dan  Eropa  telah  ada  sejak pertengahan  abad  ke-15.  Intinya  secara historis Macau memiliki unsur laten post sosialis  dan  kondisi  politik  yang  bias (status ganda pemerintahan) yang
membuat  konsep  perencanaan “gambling
town ” di Macau akan sulit diimplementasikan di negara-negara
lainya.
Kritik  yang  terjadi  antara Simpson (2016) terhadap  Ong  (2011) menunjukan bahwa  keberadaan  konsep  Pembangunan Ekonomi  yang  diterapkan  Cina  telah menjadi diskursi yang hangat
diperbincangkan  di  kalangan  peneliti.
Bagimanapun  Cina  telah  memberikan
pembuktian bahwa konsep Zona Ekonomi Khusus (SEZ) yang
diterapkanya mampu mempercepat
urbanisasi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pencapaian kualitas penghidupan  (QoL)  yang  lebih  baik, dan menciptakan pasar konsumsi  dalam negri. Terlepas  dari  kritiknya  yang  menolak epistimologi Ong (2011) mengenai „ neoliberal  exception ‟  pada  SAR  Macau, dalam  kajian  historologinya  Simpson (2016)  membenarkan  adanya  kaitan  yang antara  SAR  Macau  dan  SEZ  Cina,  yakni Macau  merupakan  „ceruk  konsumsi‟ atau lokasi  pasar  dari  kegiatan  industri  yang dilakukan  di  SEZ  di  Daratan  Cina. Diskursus  tersebut  mengarahkan  pada suatu anggapan bahwa strategi pengembangan  zona  administrasi  khusus  di Cina tidak hanya ditujukan sebagai bentuk efisiensi  faktor  produksi,  tetapi  juga  telah berstrategi untuk melepaskan sedikit demi sedikit dependensi sektor industri terhadap pasar  global,  yang  dianggap  kurang sustainable.
Shenzen merupakan bentuk kawasan  startegi  ekonomi  khusus  yang paling  berhasil  dikembangkan  oleh  China. Dibentuk oleh Den Xiaoping pada Tahun 1979, Shenzen memiliki pusat perdagangan  dan  kegiatan  finansial seluas 78.89 km2 di Luohu, pusat industri di  Nanshan,  pusat  pemerintahan  tepat  di jantung  Shenzen  yaitu  di  Futian,  dan dukungan  kota-kota  logistik  di  luar  area Shenzen  seperti  Bao‟an,  Longgang,  dan Yantian.  SEZ  Senzhen  merupakan  kota
Arni Muslimah Handayani Widjaja 1) , Dinar Oktaria Supardi Kusumah 2) , Difa Farhan Fauzi 3)
terbesar  di  sepanjang  aliran Pearl  River Delta ,  dan  memiliki  pelabuhan  Yantian sebagai  pelabuhan  terminal  container yang memiliki kedalaman laut terbesar di ke-4 di dunia. Adapun kegiatan industri di Shenzen  terdiri  dari  industry  teknologi informasi  dan  elektronik  yang  meliputi industri komputer, microchip, dan listrik (Bulletin  Kawasan,  2009).  Terdapat  2 produk ruang dengan konsep “neoliberal
exception” hasil intervensi pemerintahan teknokratis Cina sebagaimana
diungkapkan  oleh  Aihwa  Ong  (2006) yaitu:
1. Zona  Ekonomi:  Special  Economic
Zones  (SEZ),  Open  Coastal  City,
Open Coastal Belts. Sistem kekuasaan pemerintahan dan
kedaulatan:  Memiliki  otonomi  dalam segala bentuk  urusan  administrasi  dan ekonomi;  terbebas dari  segala bentuk kebijakan  pemerintahan  sosialis  dan isu  tenaga  kerja;  kondisi  pasar menentukan  fluktuasi  upah  tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja.
2. Zona Administrasi: SAR Hongkong dan SAR Makau, Sistem kekuasaan
pemerintahan
dan
kedaulatan:
Miniatur konstitusi suatu negara
kapitalis  dalam  bentuk  management perkotaan, dengan roda perekonomian  kapitalis,  sistem  yudisial yang mandiei, memiliki dewan eksekutif dan  legislatif,  dewan  yang  dipilih secara  demokratis  kecuali  bagi  para eksekutif, kebebasan berpendapat yang illegal jika dilakukan di Cina Daratan.
Suksesi  Cina  dalam  mengakslarasi urbanisasi  melalui  pembangunan  SEZ menjadikan  Cina sebagai  role  model  „best practice‟ penerapan konsep KEK  di
Indonesia  selain  India.  Di  Indonesia sendiri  konsep  kawasan  strategi  ekonomi telah  berevolusi  sejak  tahun  1993  dalam wacana  membangun  kawasan  timur
Indonesia (KTI), kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Kawasan Pengembangan
Ekonomi
Terpadu  (KAPET)  di  Tahun  1998,  dan kemudian  disempurnakan  pada  konsep Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  yang menyerupai  SEZ  Cina  di  Tahun  2009. Salah  satu  KEK  di  Indonesia  yang  telah menunjukan progress pembangunan yang signifikan adalah KEK Sei Mangkei.

## Gambar 1. Sebaran 69 ETDZs di

## RRC
(Zeng, 2010)
Akumulasi  nilai  investasi  yang akan  terjadi  di  KEK  Sei  Mangkei  hingga Tahun 2031 adalah Rp. 5,1 Triliyun untuk pendanaan infrastruktur, dan sebesar  Rp.
129 Triliyun dari Foreign Direct Investment (FDI). Dalam paparan
Masterplan  KEK  Sei  Mangkei  oleh
Nurhidayat  (2018)  juga  disampaikan bahwa  proyeksi  penyerapan  tenaga  kerja langsung   hingga   Tahun   2031  adalah sebesar  83.304  orang,  dan  mampu meningkatkan kontribusi terhadap
Produk Nasional Bruto (PNB) sebesar Rp. 52,1  triliyun  (Nurhidayat,  2018).  Untuk memaksimalkan  iklim  investasi  asing,
kelembagaan KEK Sei
Mangkei menerapkan  insentif  bagi  para  investor baik yang berbentuk insentif fiskal seperti keringanan  pajak  dan  non-fiskal  yang meliputi kemudahan perizinan  dan kepemilikan  properti.  Iklim  perdagangan global  yang  baik  juga  ditunjang  dengan membuka  kemudahan  perizinan  ekspor dan  impor  untuk  komoditas  tertentu. Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  iklim  usaha yang  dibangun  di  KEK  ditujukan  untuk mendukung terciptanya „Kebebasan
Pasar‟  sebagai  suatu  produk  neoliberal
pemerintah Republik
Indonesia.
Selanjutnya, pertanyaan yang muncul dari
praktik  neoliberal  di  negara  berkembang adalah  mengenai  bagaimana  kemampuan
pemerintah dalam mengintervensi
masuknya pasar bebas, melakukan
pengawasan, dan memastikan bahwa
konsep  pengembangan  kegiatan  KEK tidak keluar dari batasnya, tetap memberikan efek tetesan bagi kawasan di sekitarnya, dan memastikan terjadi pertukaran informasi, teknologi, dan know how .
Gambar 2. Sebaran KEK di Indonesia
(Sindonews, 2017)
Pembentukan KEK sendiri dianggap telah merepresentatsikan 4  dari
9  agenda  prioritas  nasional  dalam
„Nawacita‟  yakni:  (1)  membangun
Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat  daerah  –  daerah  dan  desa
dalam  kerangka  negara  kesatuan;  (2) meningkatkan  kualitas  hidup  manusia
Indonesia; (3) meningkatkan
produktivitas  rakyat  dan  daya  saing  di pasar  internasional;  dan  (4)  mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan  sektor  –  sektor  strategis ekonomi  domesti.  Adapun  Sasaran  KEK adalah  :  (1)  Meningkatkan  penanaman modal  melalui  penyiapan  kawasan  yang memiliki    keunggulan    geoekonomi    dan geostrategis;  (2)  Optimalisasi  kegiatan industri,  ekspor,  impor,  dan  kegiatan ekonomi  lain  yang  memiliki  nilai  ekonomi tinggi;  (3)  Mempercepat  perkembangan daerah  melalui  pengembangan  pusat- pusat  pertumbuhan  ekonomi  baru  untuk keseimbangan pembangunan antar
wilayah;  dan  (4)  Mewujudkan  model terobosan  pengembangan  kawasan  untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri,  pariwisata  dan  perdagangan sehingga  dapat  menciptakan  lapangan pekerjaan  (Dewan  Nasional  Kawasan Ekonomi  Khusus  Republik  Indonesia, 2018).  Tujuan  dan  sasaran  tersebut menunjukan  suatu  upaya  pemerintah untuk membentuk pusat-pusat kegiatan baru dari pinggir dalam rangka pemerataan pembangunan.
Pembangunan  KEK  Sei  Mangkei,
yang berpusat di Desa Sei Mangkei sendiri
secara geografis memungkinkan tumbuhnya kawasan
pinggiran/perbatasan dan terjadinya
konektifitas  area  pinggiran  dengan  kota pelabuhan  di  Malaysia  dan  Singapur. Kondisi perdaganan tanpa batas
( borderless )  inilah  yang  diharapkan  dari
terbentukan  KEK,  dimana  faktor  produksi bergerak  (barang,  jasa,  dan  manusia) bergerak secara global, sehingga KEK Sei Mangkei  memiliki  perananya  dalam jaringan   industri   kota   secara  global.
Meskipun  di  satu  sisi,  terdapat indikasi  bahwa  hal  yang  terjadi  di  Sei Mangkei  adalah  pertumbuhan  kawasan peri-urban  kota  Medan  tersebut  lebih dependen pada  pasar global dan memiliki hubungan  yang  lemah  dengan  Kota Medan  di  Provinsi  Sumatera  Utara  yang berperan  sebagai  original  city.  Lemahnya keterkaitan  ruang  Sei  Mangkei  dengan origin  city/region  tersebut  tidak  hanya dapat dilihat dari arah pergerakan barang, jasa,  dan  manusia,  tetapi  juga  arah
komunikasi dan upgrading teknologi  yang dilakukan  searah  dengan  pihak  investor
yang memberikan FDI.
Gambar 3. Konektifitas Eksternal KEK Sei Mangkei
(Sindonews, 2017) Lemahnya hubungan tersebut tentunya menimbulkan suatu kekhawatiran mengenai kapasitas pemerintah dalam mengendalikan
kehadiran  pasar  global  yang  terjadi  di KEK.  Cina  sebagai  negara  post-sosialis memiliki  keunggulan  biopolitik  yang lebih  tangguh  dan  sehingga  mampu mendominasi  pengaturan  pasar  bebas yang  diciptakanya  terus  memberikan keuntungan  yang  optimal  dan  bahkan mampu memastikan bahwa  negara pemberi  FDI  melakukan  pertukaran informasi  mengenai  teknologi  produksi, adanya sharing  labour dan knowledge (Simpson,2016). Namun lemahnya
keterhubungan  Sei  Mangkei  dengan original  region -nya  mengantarkan  pada sebuah pandangan bahwa sistem kelembagaan  KEK  yang  melibatkan  peran
lintas  aktor  pemerintahan  local-nasional masih lemah dalam mengawasi langsung kegiatan produksi.
Dari  paparan  yang  telah  dijelaskan, paper  ini  disusun  untuk  mengetahui sejauh mana praktik neoliberalisme diterapkan  dalam  konsep  pengembangan KEK  di  Indonesia,  khususnya  pada  KEK Sei  Mangkei  sebagai  lokasi  studi.  Kajian dilakukan  dengan  tahapan  pembahasan sebagai berikut: (1) membahas historiologi  KEK  Sei  Mangkei  dalam sejarah  pengembangan  zona-zona  strategi ekonomi  khusus  di  Indonesia,  (2)  sistem kelembagaan dalam pengelolaan KEK Sei Mangkei,  dan  (3)  membahas  indikasi pertumbuhan  KEK  Sei  Mangkei  sebagai „cluster  Industri  yang  Memberikan  Efek Tetesan  atau  Hanya  Menjadi  lokasi  bagi Footlose  Industri ?‟.  Dari  pemaparan
tersebut  diharapkan  dihasilkan  suatu kesimpulan  mengenai  praktik  penciptaan pasar  bebas  dalam  konteks  pengembangan KEK  di  Indonesia  dan  rekomendasi mengenai praktik penyelenggaraanya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Neoliberalisme  dipandang  sebagai solusi tunggal dari munculnya permasalahan perkotaan dengan
munculnya  kota-kota  besar  di  bagian barat dunia yang dijadikan kiblat peradaban. Hingga pada akhirnya,
stereotype tersebut  dipatahkan  dengan muncul  dan  berkembangnya  kota-kota  di Asia  sebagai  Kota  Dunia,  sebagaimana Singapura  dan  RRC.  Kini  negara-negara  di Asia merupakan negara yang subur untuk melakukan  investasi  dan  secara  otomatis menanggung  konsekuensi  sebagai  kota yang mendunia (Ong, 2011).
Globalisasi  dan  Postkolonialisme memiliki  hubungan  yang  erat  sebagai pendorong munculnya “Kota-kota dunia” di Asia.  Kebanyakan  dari  kota-kota  tersebut
berkembang dengan mempelajari sejarah kolonialisme yang
dilakukan oleh Bangsa Eropa (0ng, 2011).
Sebagaimana pengelolaan
dan
pengembangan  SAR  Macau  yang  hanya meneruskan  “bisnis”  perjudian  yang  telah “dilegalisasi”  dan  menjadi  sumber pendapatan negara sejak masa
kolonialisme  Portugis  (Simpson,  2016). Atau  dalam  hal  lainya,  Eropa  sebagai negara  yang  memiliki  sejarah  peradaban urbanisasi  yang  lebih  awal  dari  Asia tentunya telah mengalami krisis ekonomi yang  dapat  menjadi  pelajaran  bagi negara-negara  di  Asia,  misalnya  krisis ekonomi  di  Tahun  2008  (Ong,  2011). Dengan  menjadikan  kegagalan  Eropa sebagai suatu pembelajaran untuk melakukan re-inovasi ( reinvention ) dalam  mencari  peluang  dan  mengambil peran penting dalam pasar dunia. Dengan demikian seperti itulah Kota-Kota di Asia mengambil  peran  dalam  pasar  global dengan  meninggalkan blueprint yang diciptakan  negara  barat,  dan  melakukan inovasi  dalam  pengaturan  norma  dan kedaulatanya
dengan
dasar
“ Neoliberalism Exception” (Ong, 2011).
Neoliberalisme merupakan ideologi yang paling sukses dalam sejarah peradaban  dunia  (Anderson,  2000), merupakan  alat  doktrin  politik  yang bahkan  digunakan  untuk  merekayasa kebijakan  makroekonomi  Cina  sebagai negara  post-sosialis  (Simpson,  2016 dan Ferguson,  2010).  Meskipun  sebenarnya Simpson  (2016)  meragukan  pendapat Ong  (2011)  yang  menyebutkan  bahwa pembentukan SEZ (misalnya Kota  Zuhai dan Shenzen) dan SAR (Kota Macau dan Hongkong)  merupakan  hasil  “teknologi
Arni Muslimah Handayani Widjaja 1) , Dinar Oktaria Supardi Kusumah 2) , Difa Farhan Fauzi 3)
pemerintahan  neoliberal”.  Simpson  lebih setuju  bahwa  pemerintahan  post-sosialis Cina  mengambil  keuntungan  sejarah masa  lalu  Macau  yang  memiliki  dualitas
kedaulatan (RRC-Portugis) dan sebenarnya  pembentukan  SEZ  oleh  Den
Xiaoping di Tahun 1972 terinspirasi oleh
managemen dan
kebijakan  makroekonomi  Macau  yang menerapkan ideologi Neoliberal. Dengan demikian  secara genealogy Cina  hanya memanfaatkan  sejarah  kolonialisme  yang dialami  pada  masa  lalunya  (Simpson, 2016).  Namun,  kembali  lagi  harus  kita jadikan  perhatian  bahwa  Neoliberalisme adalah suatu ideology, dan sejauh apa itu mempengaruhi  kebijakan  sebuah  negara adalah bergantung pada sistem biopolitik negaranya masing-masing (Simpson,
2016).
Gurita  kapitalis  dalam  pada  negara yang  terinspirasi  oleh  konsep  Neoliberal akan  terus  menggeliat  dan  menyentuh seluruh  aspek  kehidupan  suatu  negara dalam pemerintahan, kelembagaan, sektor ekonomi,  NGO,  logika  pasar,  norma, hingga  tatanan  sosial  dan  individu, sebagaimana  dikutip  dari  Clarke  (2008) berikut ini wilayah  yang bisa diintervensi oleh paham neoliberalisme:
“State,  spaces,  logic, techniques,
technologies,  discourses,  discursive framework, ideologies, ways of
thinking, projects, agendas, programs, governmentality,  measures,  regimes, development, ethno-development, development imaginaries, global forms  of  control,  social  policies, multiculturalism, audit    cultures, managerialism,  restructuring,  reform, privatization,  regulatori  frameworks, governance, good governance, NGOs, third  sector,  subjects,  subjectivities, individualization,  professionalization, normalization,  market  logics,  market form of calculation, the destatalization of government and the degovernmentalization of the state.” Pada mulanya sistem pemerintahan yang mulanya konvensional akan berubah menjadi lebih teknokratis dan mulai menyusun kebijakan  yang scientific dan  teknis, dengan tujuan tercapainya model perekonomian  yang  rasional  (Sylva, 1991).  Kemudian  akan  mulai  terjadi modifikasi nilai-nilai moral yang berdampak  pada  terjadinya  transformasi sosial yang ditandai dengan meningkatnya  angka  urbanisasi  dengan adanya  dorongan  penggunaan  teknologi dengan  konsep  automatisasi  pada  hampir seluruh sektor. Pada akhirnya, neoliberalisme digunakan sebagai
retorika  dan  perangkat  moral  yang tidak hanya mengintervensi kehidupan
ekonomi,  namun  juga  sosial  (Jessop,
2013). Modifikasi tiap-tiap negara dalam menerapkan  neoliberalisme  dipandang terlalu  meluas  dan  lebih  mempengaruhi sisi  etnososial  hingga  meninggalkan konsep  aslinya (Venugopal, 2015).
Namun demikian transformasi sosial dan ekonomi bukanlah hal yang dapat dicegah sehingga  hal  tersebut  dapat  menjadi kesempatan  bagi  peneliti  di  bidang antropologi untuk mengembangkan kasus tersebut (Jessop, 2013).
Dibawah rubrik “globalisasi”  kota dilihat  berdasarkan  fungsinya  sebagai simpul pergerakan dalam sistem
planetary urbanisasi yang bersifat
kapitalis, membentuk asumsi bahwa kota yang  hebat  adalah  kota  yang  terintegrasi dengan  mekanisme  perdagangan  global daripada dengan pusat kegiatan di dalam lingkup  wilayahnya  sendiri.  Sehingga pengolahan  sumberdaya  alam,  kegiatan ekonomi,  dan  penyediaan  infrastruktur dilakukan  untuk  menunjang  konektifitas kota dengan pasar global, atau yang lebih sering  disebut  dengan  globalisasi  (Sassen, 2001).  Fenomena  tersebut  kemudian
mendorong terjadinya “splintering urbanism” atau  urbanisasi  yang  terpecah,
dimana  terjadi  disintegrasi  dalam  sistem politik  dan  penyediaan  infrastruktur perkotaan.  Lebih  jauh  menyebabkan ekslusifitas  sosial  yang  membagi  status
kota-kota  sebagai  kota  yang  miskin  dan kaya, kota modern dan konvensional, dan kota  yang  memiliki  kebudayaan  tinggi dan  rendah,  yang  diperparah  dengan bergesernya  peranan  penyediaan  fasilitas umum  oleh  pemerintah  menjadi  pasar bagi  perusahaan  swasta,  sebagai  akibat dari  berjalanya  mekanisme  kapitalis dalam  tatanan  pasar  global  (Graham  and Marvin 2001).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan historiologi dan studi litelatur.
Studi litelatur dilakukan dengan membandingkan  praktek  neliberalisme pada konsep Special Economic  Zone (SEZ) di Cina dengan konsep Kawasan Ekonomi Khusus  (KEK)  di  Indonesia.  Adapun kawasan  yang  dibandingkan  adalah  SEZ Shenzen dan KEK Sei Mangkei. Setelah itu dilakukan  kajian  historiologi  terkait sejarah  pembentukan  KEK  Seimangkei, payung  hukum,  dan  aspek  kelembagaan, dan  pengelolaan  KEK  untuk  mengetahui
indikasi
terjadinya praktek
Neoliberalisme dalam pengembangan
KEK di Indonesia.
Arni Muslimah Handayani Widjaja 1) , Dinar Oktaria Supardi Kusumah 2) , Difa Farhan Fauzi 3)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Praktik “Neoliberal Exception” dalam Konteks Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis di
Indonesia  (KPBPB  Sabang,  Kawasan Otorita Batam, dan KEK Sei Mangkei)
Pengembangan  SEZ  kurang  lebih didukung  oleh  keberadaan  pelabuhan
( port )  berskala  international.  Di  Indonesi sendiri  pengelolaan  kawasan  strategi ekonomi  telah  dirintis sejak  masa kolonialisme  belanda  di  Tahun  1881 melalui  KPBPB  Sabang.  Adapun  fungsi KPBPB  Sabang  adalah  sebagai  tempat untuk  mengembangkan  usaha-usaha  di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan  dan  energi,  transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi,
pariwisata.  Fungsi  tersebut  meliputi berbagai  kegiatan  diantara  :  (1)  Kegiatan manufaktur,  rancang bangun,
perekayasaan,  penyortiran,  pemeriksanaan awal,  pemeriksaan  akhir,  pengepakan, pengepakan  ulang  atas  barang  dan  bahan baku  dari  dalam  dan  luar  negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan,  dan  peningkatan  mutu,  (2)
Penyediaan  dan  pengembangan  prasarana dan sarana air dan sumber air, perhubungan,  termasuk  pelabuhan  laut dan  bandar  udara,  bangunan  dan  jaringan listrik,  pos,  dan  telekomunikasi,  serta prasarana  dan  sarana  lainnya  (Bulletin
Kawasan,  2009).  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  (KPBPB) Sabang  telah  ditetapkan  sebagai  kawasan strategis  nasional  (KSN)  dengan  payung hukum  berupa  Undang-Undang  (UU)  No. 26/2007  tentang  Penataan  Ruang  dan Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  26/2008 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Nasional,  yang  telah  ditetapkan  dengan UU No. 37/2000 (Bappenas, 2009).
Keberadaan KPBPB Sabang  tidak terlepas  dari  sejarah  Aceh  sebagai  kota Serambi Mekah dan telah menjadi lokasi perdagangan  bagi  para  pedagang  maupun pelaut dari Gujarat, India, dan Cina pada masa  Kerajaan  Samudra  Pasai,  hingga menjadi  lokasi  bersandarnya  kapal  VOC dan  pada  masa  kolonialisme  Belanda dijadikan  pelabuhan  internasional  yang mengangkut  hasil  bumi  ke  Eropa. Keberadaan  KPBPB  Sabang  tetap  di pertahankan  hingga  saat  ini  dan  menjadi port perdagangan  menuju  benua  Asia,
Afrika.  Akan  tetapi  pengembanganya telah mencapai batas dikarenakan kondisi geografis  pulau  Weh  yang  berupa perbukitan hanya menyisakan 0.7% lahan dari luas wilayahnya untuk dikembangkan sebagai  kawasan  KPBPB.  Hal  tersebut membatasi  keinginan  pemerintah  Nangro Aceh Darusalam (NAD) untuk
menciptakan  iklim  usaha  yang  mampu merangsang pertumbuhan FDI dan menciptakan  sektor  perindustrian  yang terkoneksi  dengan  pasar  global.  Hingga saat  ini  KPBPB  Sabang  masih  berstatus KSN dan belum berganti menjadi KEK.
Contoh  selanjutnya  adalah  kawasan otonomi  khusus  Kota  Batam  pada  Tahun 1980an.  Pada  Masa  tersebut  Battam merupakan  hutan  belantara  yang  tidak memiliki akses dari  Indonesia, dan hanya terdapat  Kantor  Perusahaan  Pertamina.
Untuk menuju Pulau Batam harus terlebih dahulu  melakukan  penerbangan  dari Jakarta  ke  Singapura.  Pada  masa  dimana
BJ.  Habibie  menjabat  sebagai  mentri perindustrian,  BJ  Habibie  membaca potensi  Batam  yang  secara  geografis hanya  memiliki  jarak  21  mil  dari Singapura,  sehingga  memiliki  potensi sebagai  peri-urban  dari fringe kegiatan industri  di  Singapura.  Harga  lahan  yang murah dijadikan asumsi bagi kemungkinan akan datangnya
perusahaan-perusahaan besar untuk
berinvestasi  dan  membentuk  peradaban baru  di  cluster  industry  yang  terhubung pada  pasar  global  dengan  memanfaatkan konektifitas  dengan  Singapura.  Hasilnya sebelum  Tahun  2000  Batam  telah menjelma  menjadi  Kota  Industri  dengan dukungan  pembangunan  infrastruktur.
Pada  masa  tersebut  pula  dicanangkan aturan  pembatasan  populasi  di  Batam dengan membatasi migrasi, dimana hanya orang-orang  asli  dan  orang  luar  yang berinvestasi  atau  bekerja  saja  yang  akan diberi  ijin  kepemilikan  properti  dan  ijin tinggal.  Namun  pada  Tahun  2009 pengelolaan  Batam  sebagai  kawasan dengan  otonomi  khusus  dicabut  dan diserahkan  pada  Pemerintah  Daerah dengan  latar  belakang  adanya  tuduhan indikasi  nepotisme  terhadap  penanggung jawab  kawasan  otorita  khusus.  Kini  Kota Batam  memiliki  status  sebagai  KPBPB dengan  payung  hukum  berupa  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No  46 Tahun  2007.  Dari  pemaparan  tersebut dapat  diketahui  bahwa  kelangsungan
Arni Muslimah Handayani Widjaja 1) , Dinar Oktaria Supardi Kusumah 2) , Difa Farhan Fauzi 3)
konsep  pengembangan  kawasan  strategi ekonomi khusus di Kota Batam
dipengaruhi  oleh  subjektifitas  rezim
pemerintahan yang silih berganti. Tahapan         selanjutnya         dari
keberadaan kota pelabuhan sebagai  cikal bakal munculnya konsep kawasan ekonomi  startegis  adalah  kemunculan wacana  pemerataan  pertumbuhan  dalam konsep  pengembangan  “Kawasan Timur Indonesia”  (KIT)  pada  era  orde  baru  di
Tahun 1993. Mandat pemerataan pembangunan  kawasan  timur  Indonesia
ditanggapi dengan dibentuknya 13
“Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu”  (KAPET)  di  Tahun  1998,
termasuk  di  dalamnya  Kota  Sabang sebelum  menyandang  gelar  KSN.  Jika dilihat dari deret daftar KAPET yang ada pada  masa  tersebut,  sebenarnya  fokus pembangunan tidak hanya untuk menciptakan kutub-kutub pertumbuhan di
Kawasan  Timur  Indonesia  (KIT),  akan tetapi konteksnya diperluas untuk membangun  Indonesia  dari  Pinggir.
Wacana  tersebut  pada  Tahun  2009 ditindaklanjuti  dengan  dikembangkanya
konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
yang saling berintegrasi dengan
Masterplan  Percepatan  dan  Peluasan Pembanguan       Ekonomi       Indonesia (MP3EI) di Tahun 2009. Dan pada rezim pemerintahan selanjutnya tetap diteruskan  dengan  integrase  terhadap prioritas  pembangunan  Indonesia  dalam konteks “NAWACITA”.
Pergantian rezim memiliki pengaruh  dalam  kelangsungan  konsep pengembangan  KEK  namun  demikian indikasi “Neoliberal  Exception” dalam tujuan  menciptakan  iklim  kewirausahaan dan  menarik  FDI  sebanyak-banyaknya dapat  dijumpai  dalam  setiap  stage perubahan bentuk konsep kawasan ekonomi  strategis,  sebagaimana  dapat dilihat dalam Tabel 1.
Tabel 1. Praktik “Neoliberal Exception” Ditinjau dari Pemberian Insentif Pada Konsep KAPET dan KEK Jenis Insetif Bentuk Pemberian Insentif KPBPB Peraturan Pemerintah No 44, 46, dan 48 Tahun 2007 KAPET (1993- 2009) Keppres 9/1998 KEK Sei Mangke (2009- Sekarang) UU No. 9 Tahun 2009 dan PP No. 29 Tahun 2012 Insentif Fiscal  Pemasukan dan pengeluaran barang ked  an  dari  KPBPB melalui  pelabuhan  dan bandar  udara  yang ditunjuk dan berada di bawag pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai (PP Pengganti  UU  1/2000 Pasal 11, ayat 4).  Pemasukan  barang
konsumsi  dari  luar
Daerah  Pabean  untuk kebutuhan  penduduk di  KPBPB  diberikan pembebasan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai sebagaimana yang diterangkan  di  dalam PP Pengganti UU 1/2000    Pasal    11 ayat (6).  Pembebasan  Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang modal, bahan  baku,  dan peralatan lain, yang  berhubungan langsung  dengan kegiatan produksi.
 Kompensasi kerugian,   mulai tahun berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun.  Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26    atas Dividen,   sebesar 50% dari jumlah yang harus seharusnya dibayar  Tax  Holiday  untuk kegiatan  utama bisnis di  KEK  atau  Tax Allowance untuk bisnis lainnya  PPN dan PPnBM tidak dipungut
 Pemilikan properti bagi orang asing  Kegiatan utama Pariwisata diberi pengurangan pajak pembangunan dan pajak hiburan Jenis Insetif Bentuk Pemberian Insentif KPBPB Peraturan Pemerintah No 44, 46, dan 48 Tahun 2007 KAPET (1993- 2009) Keppres 9/1998 KEK Sei Mangke (2009- Sekarang) UU No. 9 Tahun 2009 dan PP No. 29 Tahun
Insentif Non- Fiskal  Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan/atau amortisasi    yang dipercepat      di bidang Pajak Penghasilan.  Pengurusan  perizinan bisnis  dalam  3  jam melalui  administrator KEK
 Izin tinggal bagi orang asing  yang  memiliki properti  di  KEK  Sei Mangkei  Kemudahan dalam izin  Kerja  bagi  orang asing  (RPTKA  dan IMTA)  Pelayanan pertanahan di Administrator  Pembentukan Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja/Buruh
Sumber: Bulletin Kawasan, 2009
Sama  halnya  dengan  pendapat
Simpson  (2012)  terhadap  SAR  Macau, pembentukan  SEZ  dalam  kemasan  KEK di Indonesia didominasi oleh unsur subjektifitas  rezim  yang  berlangsung.  Dan di sisi lainya secara genealogy awal mula pengembangan  KEK  telah  terjadi  dan melibatkan unsur  sejarah masa  lalu  kota- kota  tersebut.  Kemudian  kontras  dengan unit  kerja dagongmei di  SEZ  Zuhai,
perlindungan  tenaga  kerja  di  Indonesia bersifat  jauh  lebih  manusiwi  dengan perlindungan  dari  serikat  buruh.  Di  sisi lain  memang  pemerintah  terlihat  bersifat oportunis dalam memberikan gelar KEK, namun berbeda dengan konteks penyandangan gelar SAR Macau,
pengembangan  KEK  di  Indonesia  sebagai
negara  berkembang  lebih  mengantarkan kita pada KEK sebagai produk pemerintahan  teknokrat  yang  mengadopsi konsep  “neoliberal”  daripada  hanya sebuah tindakan oportunis pemberian gelar kawasan  saja.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan  penerapan  konsep  pembangunan kawasan  Indonesia  Timur  yang  konsisten dan  dikembangkan  menjadi  membangun Indonesia  dari  pinggir.  Dalam  satu  sisi beberapa  kawasan  memiliki  kesamaan dengan  Macau  sebagai  kota  perdagangan international  sejak  abad  pertengahan, contohnya KPBPB Sabang. Namun di sisi lainya  beberapa  wilayah  pinggiran  seperti Kota  Batam  justru  merupakan  lokasi cluster  industry  yang  di  bangun  di  atas lahan hutan belantara yang tidak memiliki daya  dukung  sebagai  kawasan  budidaya
tanaman pangan.
Atribut  Keruangan  dan  Kelembagaan  di

## KEK Sei Mangkei
1. Atribut Keruangan
Resmi beroprasi sejak  Tahun 2015,
KEK Sei Mangkei memiliki visi “Menjadi kota  industri  modern  yang  berdaya  saing
tinggi dan berwawasan lingkungan melalui  pengembangan  sumberdaya  alam lokal  secara  optimal”.  Sesuai  dengan visinya maka konsep pembangunan KEK Sei Mangkei adalah “ Industrial Park ” yang memiliki  pengaturan  zona-zona  cluster sebagaimana  pada  Tabel  2.  Pembagian zona  banyak  terinspirasi  oleh  SEZ Zuhai yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  yang dilengkapi  dengan  keberadaan  zona wisata  untuk  menunjang  kebutuhan  para pekerja  dari  kalangan  menengah  ke  atas. Secara umum keterkaitan zona menunjukan bagaimana hubungan lokalisasi industri di Zuhai dengan Macau
sebagai  pasar  konsumsi.  Namun,  dalam pemaparan  Masterplan  sama  sekali  tidak terlihat  pandangan  opportunist  untuk menciptakan  ceruk  pasar  dalam  wilayah secara  khusus.  Aglomerasi  sumberdaya manusia  lebih  menekankan  pada  proyeksi penyerapan tenaga kerja langsung
(pemilik keahlian khusus/profesional) sebanyak 83.304
orang  dan  >100.000  tenaga  kerja  yang tidak harus memiliki keahlian khusus.
Road Map pembangunan kawasan dibagi dalam 3 tahap yakni periode Tahun Pelaksanaan  2011-2015,  2016-2020,  dan 2021-2031.  Pada  tahap  pertama,  yakni tahap persiapan, target ekspansi pembukaan  lahan  adalah  sebanyak  104 Ha.  Sedangkan  pada  Tahun  pelaksanaan di  tahap  2  target  ekspansi  lahan  adalah sebanyak 640 Ha. Dan target keseluruhan ekspansi  lahan  adalah  seluas  1.933,8 Ha yang akan dicapai pada Tahun 2031.
Tabel 2. Pembagian Zona Ruang di KEK Sei Mangkei Pembagian Zona Berdasarkan PP No 29 Tahun 2012 Zona Industri Zona Logistik Zona Pariwisata Dry Port Hotel Hilirisasi  Kelapa  Sawit  Tank Farm Golf Course (oleokimia, refinery,  Pergudangan (warehouse) Area komersial ( commercial biodiesel) Pengepakan (packaging) area) Hilirasi Karet MICE (meeting, incentives, Sarana pendukung convention, and exhibition) produksi (pupuk NPK)
Aneka Industri (elektronik, listrik)
Usaha Kecil dan menengah
( small &medium industries
Sumber: Nurhidayat, 2018
Dari  sisi  pola  ruang,  Masterplan Kota  Baru  Sei  Mangkei  tidak  memiliki integrasi  dengan  original  region/city  di
Kabupaten Simalungun. Sebagaimana industrial park lainya, akses menuju KEK Sei  Mangkei  juga  bersifat  selektif  dan ekslusif, yang dipisahkan oleh green belt
sebagaimana digambarkan pada  Pola
Ruang Kota Baru Sei Mangkei di Gambar
3.  Zona  permukiman  dilengkapi  dengan
fasilitas  umum  yang  menunjang  utilitas penghuni dengan target pasar menengah ke atas, dan didasarka pada pembagian zona- zona   permukiman   dari   rendah,
sedang,  hingga  tinggi.  Ciri  perkotaan  yang bersifat  semi  ekslusif  akan  membawa permasalahan yang mengarah pada inklusifitas  sosial  di  masa  yang  akan datang.
Sumber: Paparan Masterplan Sei
Mangkei, 2018
2.  Atribut  Kelembagaan  KEK  Sei
Mangkei
Sitem  kelembagaan  dalam  pengelolaan
KEK  Sei  Mangkei  melibatkan  jaringan aktor  dari  aktor  skala  internal  kawasan, pemerintah  daerah,  provinsi,  hingga
pusat. Pelibatan jaringan antar aktor  lintas
konstelasi mengindikasikan adanya
pembagian  kekuasan  ( sharing  power) .
Kelembagaan KEK Sei Mangkei, meliputi
Dewan  Kawasan,  Sekretariat  Dewan
Kawasan,  Administrator,  Badan  Usaha Pembangun  dan  Pengelola  telah  dibentuk serta telah menjalankan fungsinya. PTPN

## III sebagai Badan Usaha Pembangun dan
Pengelola  juga  telah  membentuk  anak perusahaan  yang  ditugaskan  mengelola
KEK  Sei  Mangkei  yaitu  PT  Kawasan
Industri  Nusantara  (KINRA).  Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.
Gambar 4. Sistem Kelembagaan KEK
Sumber: Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, 2018
Dalam  Gambar  4  dan  Tabel  3  kita dapat  melihat  adanya  hubungan  dengan arah  komunikasi  langsung  yang  bersifat kerjasama  antara  Administrator  yang dikendalikan  dari  pihak  pemerintah daerah  dan  BUPP  yang  diemban  oleh badan  usaha  terpilih,  dalam  hal  ini  PT. Perkebunan  Nusantara  III  (Persero). Secara  ideal  kerjasama  antara  pihak swasta dan pemerintahan daerah merupakan  itikad  yang  baik  untuk memastikan terjadinya
sharing knowledge dan teknologi. Namun terdapat  suatu  streotipe  pada  kalangan akademisi  bahwa  terlebih  dahulu  actor dalam pemerintahan daerah harus
memiliki  kapasitas  untuk  mengendalikan sepak terjang pihak investor. Salah  satu keuntungan  yang  terjadi  di  KEK  Sei Mangkei  adalah  ditunjuknya  BUMN sebagai BUPP. Meskipun bersifat swasta, BUMN tetap memiliki hubungan langsung dengan  pemerintah  pusat  sehingga memiliki  persepektif  yang  lebih  terarah dengan  aturan-aturan  normatif  yang ditentukan  dalam  pengelolaan  KEK. Meskipun  belum  dapat  dipastikan  apakah BUPP  dan  masyarakat  memiliki  kapasitas untuk  mengawasi  dan  menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan  lainya  dalam  KEK.  Dimana fungsi  pengawasan  juga  berkaitan  dengan pengawasan  mengenai  izin  perluasan usaha yang berkaitan langsung dengan
Arni Muslimah Handayani Widjaja 1) , Dinar Oktaria Supardi Kusumah 2) , Difa Farhan Fauzi 3)
Tabel 3. Kelembagaan dalam Pengelolaan KEK Sei Mangkei No. Posisi Tugas dan Wewenang Payung Hukum 1. Dewan Kawasan 1.  Menyusun Rencana Induk Nasional  Kawasan  Ekonomi Khusus (KEK); Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2012 No. Posisi Tugas dan Wewenang Payung Hukum 2. Menetapkan  kebijakan  umum serta  langkah  strategis  untuk mempercepat  pembentukan  dan pengembangan KEK; 3. Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK; 4. Melakukan pengkajian atas usulan  suatu  wilayah  untuk dijadikan KEK; 5. Memberikan rekomendasi pembentukan KEK; 6. Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di  wilayah  yang potensinya belum berkembang; 7. Menyelesaikan permasalahan strategis  dalam  pelaksanaan, pengelolaan,  dan  pengembangan KEK; dan 8. Memantau  dan  mengevaluasi keberlangsungan  KEK  serta merekomendasikan langkah tindak  lanjut  hasil  evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.
2. Sekretariat Dewan Kawasan 1. Pemberian dukungan teknis operasional kepada Dewan Nasional; 2. Pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana  dan  program  kerja Dewan Nasional; 3. Penyelenggaraan kegiatan koordinasi,  sinkronisasi,  dan integrasi  administrasi  kegiatan dan  tindak  lanjut  pelaksanaan tugas Dewan Nasional; 4. Pemberian pelayanan administrasi  kerja  sama  Dewan Nasional dengan lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait; Surat  Keputusan  Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/392/KPTS/2013, tanggal 3 Juni 2013 No. Posisi Tugas dan Wewenang Payung Hukum 5. Pemberian pelayanan pengumpulan,  pengolahan,  dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Dewan Nasional; dan 6. Penyelenggaraan administrasi keanggotaan  Dewan  Nasional serta pembinaan organisasi, administrasi ketatausahaan, kepegawaian,  keuangan,  sarana dan prasarana  Sekretariat
Dewan Nasional.
Arni Muslimah Handayani Widjaja 1) , Dinar Oktaria Supardi Kusumah 2) , Difa Farhan Fauzi 3)
3. Administrator KEK Sei Mangkei Unsur  pendukung  tugas  kepala daerah  yang  bertanggungjawab kepada  Bupati  melalui  Sekertaris Daerah. Memiliki tugas:
1. Melaksanakan  pemberian  izin usaha  dan  izin  lain  yang diperlukan  bagi  pelaku  usaha yang  mendirikan,  menjalankan,
dan  mengembangkan  usaha  di KEK Sei Mangkei. 2. Melakukan  pemantauan  dan pengendalian operasionalisasi KEK  yang  dilakukan  oleh Badan Usaha Pengelola KEK 3. Menyampaikan laporan operasionalisasi  KEK  secara berkala kepada Dewan Kawasan.  Pembentukan Administrator: Surat
Keputusan Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Dewan Kawasan No. 144.44/74/KPTS/2014  Penetapan Administrator: Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2014 4. Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Menunjuk PT. Perkebunan Nusantara  III  (Persero)  sebagai Badan  Usaha  Pembangun  dan Pengelola. Bertugas: 1. Melakukan  pemantauan  dan pengendalian operasional KEK. 2. Bekerjasama  dengan  Pemda Kabupaten  Simalungun  dalam melaksanakan pembangunan di Kawasan KEK Sei Mangkei. Surat  Keputusan  Bupati Simalungun No. 188.45/193/BPPD.
Sumber: Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, 2018 Untuk  saat  ini,  kesiapan  sistem kelembagaan  KEK  Sei  Mangkei  lebih lengkap dibandingkan dengan KEK lainya di Indonesia. Hanya saja perlu  ditekankan bahwa  kapasitas  kelembagaan  harus mengalami upgrading setiap waktu dan tidak boleh tertinggal dari laju pembangunan kawasan.
Indikasi  dan  Arah  Pertumbuhan:
Merupakan  Cluster  Industri  yang
Memberikan  Efek  Tetesan  atau  Hanya Menjadi lokasi bagi “ Footlose
Industri ”?
Terdapat  setidaknya  4  ciri  dari konsep  cluster,  dan  kekurangan  satu diantaranya  dapat  menyebabkan  tidak optimalnya economy of scale dan kurang kondusifnya  iklim  berwirausaha.  Ciri yang  pertama  adalah  terjadinya  sharing market untuk pasar akhir produksi. Yang kedua terdapat unsur strong buyer-suplier linkages.  Yang  ketiga  adanya shared
technologies dan know-how. Dan  yang ke-
4 shared  common  infrastructures &
facilities (Porter, 2000).
Saat  ini  pembangunan  KEK  Sei Mangkei  telah  memasuki  tahap  ke  2, dengan  3  perusahaan  yang  berinvestasi yakni  PT.  Industri  Nabati  Lestari (PTPN Persero III dan IV), PLTBG Sei Mangkei (Bangun  Guna  Serah  PTPN  III  dan Pertamina),  dan  PT.  Alternatif  Protein Indonesia  (PT.  API).  Pada  tahap  ini terlihat  2  dari  4  ciri  penyelenggaran konsep  cluster  yakni  adanya  berbagi pasar  dan  unsur  berbagi  fasilitas umum. Namun demikian kedua ciri tersebut juga belum terlihat jelas/bold di paruh awal stage  ke  2  pembangunan  KEK  Sei Mangkei.
PT. Industri Nabati Lestari (PTPN
Persero III dan IV) melakukan kerjasama dengan PT. Unilever Ole Chemical untuk memenuhi  kebutuhan  ekspor  minyak kelapa  sawit  bagi  keperluan  industri pengolahan.  Meskipun  diantara  ketiga
perusahaan  tersebut  belum  terlihat jalinan  kerjasama  satu  sama  lain,  ditandai tidak adanya pergerakan barang dan jasa satu  sama  lain  dari  ketiga  perusahaan tersebut. Mengindikasikan adanya sharing final market yang masih lemah di dalam KEK, meskipun setiap perusahaan telah terkoneksi dengan pasar global.
Kemudian  ciri  yang  kedua  adalah adanya shared  common  infrastructures & facilities yang  menunjukan  adanya indikasi  penggunaan  infrastruktur  oleh perusahaan-perusahaan  tersebut  secara bersama-sama.  Dalam  tahap  ini sharing infrastruktur dilakukan  pada  jaringan transportasi darat, laut, dan udara. Selain itu juga terdapat penggunaan infrastruktur secara berbagi untuk sarana dan prasarana telekomunikasi, pengelolaan  air  limbah,  Dry  Port, pembangkit  listrik,  dan  tank  farm.  Pada aspek ini join shared common infrastructures & facilities dipandang telah  cukup  mumpuni dan  perlu dikembangkan  sesuai  kebutuhan  target pembangunan di masa yang akan datang.
Arni Muslimah Handayani Widjaja 1) , Dinar Oktaria Supardi Kusumah 2) , Difa Farhan Fauzi 3)
Gambar 5. Shared common infrastructures & facilities
Sumber: Nurhidayat, 2018 Hanya  munculnya  2  ciri  cluster pada KEK Sei Mangkei telah menunjukan  progress  yang  baik  pada tahap  2  pembangunanya.  Progres  ini dapat mengarahkan Sei Mangkei sebagai kutub pertumbuhan yang diharapkan  memberikan  tetesan  pada Kabupaten  Simalungun.  Melalui  ciri  ini masyarakat  yang  ada  di  sekitarnya sementara  mendapatkan  manfaat  dari perbaikan infrastruktur transportasi.
Namun  lemahnya  mobilitas  barang  dan jasa di antara perusahaan yang berinvestasi  masih  menjadi  kelemahan KEK  Sei  Mangkei,  sehingga  lebih terlihat  sebagai  zona footloose  industry daripada cluster industri.

## 5. SIMPULAN
Dari pemaparan yang telah dilakukan didapatkan suatu kesimpulan sebagai berikut ini:
1. Secara historiologi pembentukan KEK  di  Indonesia  juga  memiliki
kesamaan dengan proses pembentukan SEZ Cina yang memiliki  unsur  subjektifitas  sebagai kota-kota  pelabuhan,  misalnya  untuk KPBPB  sabang  dan  megaregion  di sepnajang  Peal  River  Delta,  salah satunya Kota Shenzen. Namun sebagai  negara  berkembang,  konsep KEK  di  Indonesia  lebih  merupakan produk  teknologi  keruangan  yang diciptakan oleh pemerintahan daripada  sebagai  tindakan  oportunis pemerintahan untuk
memformalisasikan  unsur  sejarahnya saja.  Misalnya  di  Indonesia  terdapat KPBPB Batam dan KEK Sei Mangkei yang  mulanya  dibuka  pada  lahan  tak terjamah  untuk  menjelma  menjadi kutub  pertumbuhan  di  pinggiran Indonesia yang akan menghubungkan perekonomian wilayah menuju perdagangan global.
2. Secara kelembagaan KEK Sei
Mangkei  memiliki  system  yang
cukup  lengkap  dan  melibatkan  aktor transnasional  dari  pemerintah  daerah sebagai  administratur,  perusahaan yang  berinvestasi  sebagai  BPPU, lintas aktor terpilih sebagai sekertarian  KEK,  dan  gabungan  dari 9  kementrian  di  bawah  naungan menko  perekonomian  yang  berperan sebagai  dewan  kawasan  di  bawah instruksi  presiden. Shared  power yang dilakukan dalam konsep KEK di Indonesia lebih terdifersifikasi daripada pada SEZ dan  SAR di  Cina yang  bersifat  biopolitis  dan  semi otoriter sebagai negara post sosialis.
3. Secara  zonasi  pola  ruang  memiliki kesamaan  dengan  hubungan  SEZ Senzhen  dan  Macau  yaitu  dengan adanya  zona  industrialisasi,  zona logistik,  dan  zona  wisata/rekresi. Hanya  saja  pencanangan  kawasan pariwisata  memiliki  konteks  yang tidak  se-ambisiun  penunjukan  SAR
Macau sebagai “ceruk pasar konsumsi” sebagai
strategi
pengurangan dependensi sector
industry  di  SEZ  terhadap  pasar global.
4. Dalam  konteks  pembangunan  cluster terdapat  2  dari  4  ciri  konsep pengembagan  cluster  yakni  adanya sharing  market dan sharing  common infrastructuture .  Namun  pembagian pasar  belum  terlihat  kentara  dan sharing common infrastructuture masih  dilakukan  secara  dominan  di dalam kawasan sehingga belum cukup accessible bagi masyarakat di  sekitar Kabupaten  Simalungun.  Dan  tentu saja masih memiliki gap yang sangat jauh  dengan  SEZ  Shenzen  sebagai rolemodel -nya.

## 6 DAFTAR PUSTAKA
Anderson, P. (2000) „Renewals‟, New Left Review 1 : 5 : 24
Bappenas,  2009.  Bulletin  Kawasan  Edisi 24:  Kawasan  Strategis  Ekonomi Indonesia.
Halaman: 1-12.
Clarke, J. 2008. “Living with/in and without Neo-liberalism”. Focaal ,  51,  pp. 135-147.  Ferguson,  J.  2010.  “The Uses  of  Neoliberalism”. Antipade, 41(s1), pp. 166-184.
Graham,  S.  and  Marvin,  S.  (2001)
Splintering  Urbanism:  networked infrastructures, technological
mobilities, and the urban condition . London: Routledge.
Jessop, B. 2013. “Putting Neoliberalism in
its Time and Place : a Response to the Debate‟
Social Anthropology. 21 (1), pp.65-74.
Keputusan  Presiden  no  9  Tahun  1998
mengenai Pembentukan KAPET
Keputusan  Presiden  No.  40  Tahun  2012
Mengenai Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara. Nurhidayat,  2018.  Kawasan  Ekonomi Khusus Sei Mangkei Menuju Eco – Industrial Park. Yogyakarta : Seminar Nasioanl
Sustainable  Palm  Oil  Insight, 17-
18 January 2018.
Ong  A.  2006.  Neoliberalism  as  Exception  :
Mutations in Citizenship and Sovereignty. London
Ong  A.  2011.  Introduction:  Worlding cities, or the art of being global. In: Roy  A  and  Ong  A  (eds) Worlding Cities:  Asian  Experiments  and  the Art  of  Being  Global .  Oxford: Wiley- Blackwell, 1–26.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Simalungun No.4  Tahun  2014  mengenai  KAPET Peraturan Pemerintah Nomor 44-48 Tahun 2007 mengenai KPBPB Porter,  M.E.  (2008),  On  Competition,
Boston:  Harvard  Business  School Publishing Corporation Sassen, S. (2001 [1991]) The  Global City: New York, London, and Tokyo , 2nd edn.  Princeton,  NJ:  Princeton University Press.
Silva, P. (1991), “Technocrats and Politics in Chile : From the Chicago Boys to the CIEPLAN
Monks”,  Journal  of  Latin  American Studies,  23(2)  (May,  1991),  pp.
385-410.
Simpson,  T.  2016.  Neoliberal  exception? The  liberalization  of  Macau‟s Casino  gaming  monopoly  and  the genealogy  of  the  post-socialist Chinese  Subject.  University  of Macau: Sagepub.
Surat  Keputusan  Bupati  Simalungun  No.
188.45/193/BPPD.
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Dewan Kawasan No.
144.44/74/KPTS/2014
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara
No.
188.44/392/KPTS/2013
Undang-Undang  No.  9  Tahun  2009 mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  Undang-Undang  No.  26 Tahun  2007  mengenai  Penataan Ruang
Peraturan  Pemerintah  No.  29  Tahun  2012 mengenai KEK Sei Mangkei
Venugopal,  R.  2015.  “Neoliberalism  as Concept”.  Pre-publication  draft  : Economy and Society Vol.44 (2). Sumber
lainya: https://cdn.sindonews.net/dyn/620/co ntent/2017/07/06/34/1218460/nilai-
investasi- di-11-kawasan-ekonomi-khusus-tembus- rp221-triliun-Oie.jpg http://kek.go.id/dewan-nasional- kek https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan- siaran-pers/features/pengembangan- kawasan-perdagangan-bebas- sabang/