## JCRS (JOURNAL OF COMMUNITY RESEARCH AND SERVICE)
Vol. xx No. x, February/August 20xx ISSN (print): 2549-1849 ISSN (online): 2549-3434 Available online at https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jc
Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 : Studi Kasus Pemberian Vaksinasi Meningitis Jamaah Umroh Di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Dumai
Abstract —Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 Khususnya Pemberian Vaksinasi Meningitis Jamaah Umroh Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai. Sebagaimana diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Dokumen Karantina Kesehatan untuk orang pada point a yaitu ICV, dimana syarat untuk  memperoleh  ICV  tersebut  harus  dilakukan  vaksinasi  terlebih  dahulu  dan  SOP  Nasional Tahun  2009  tentang  Vaksinasi  Internasional.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  untuk menganalisis  dan  mengeksplanasi  Implementasi  UU  No.  8  Tahun  2019  Khususnya  Pemberian Vaksinasi  Meningitis  Jamaah  Umroh  Di  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II  Dumai  serta mengidentifikasi  kendala  yang  dihadapi  KKP  Kelas  II  Dumai  dalam  mengimplementasikan Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 Khususnya Pemberian Vaksinasi Meningitis Jamaah Umroh Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanasi. Data primer diperoleh langsung dari Plt. Kepala Kantor, Koordinator Substansi UKLW, Kementerian Agama Kota Dumai, Agen Biro Travel Perjalanan Umroh dan Jamaah  Umroh  yang  hendak  melaksanakan  dan  sudah  melaksanakan  umroh.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  implementasi  UU  No.  8  Tahun  2019  Khususnya  Pemberian  Vaksinasi Meningitis jamaah umroh di KKP Kelas II Dumai belum dilaksanakan secara optimal.
Kata Kunci: Implementasi, Vaksinasi Meningitis, Jamaan Umrah .

## PENDAHULUAN
Kaplan  (2014)  mengatakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  suatu  program  pencapaian tujuan,  nilai-  nilai  dan  praktik-praktik  yang  terarah  dan  juga  mengemukakan  bahwa  kebijakan publik adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.  Implementasi
1 Mainan Mutiara Sitorus Pane *, 2 Sujianto & 3 Hasim As’ari
1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru * Corresponding email: mutiaramainan@gmail.com
kebijakan  mencakup  pemanfaatan  kebijakan  sebagai  alat  administrasi  hukum,  serta perwujudannya sebagai suatu proses atau kesimpulan yang kompleks. Lebih lanjut Situmorang menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam proses kebijakan publik,  dan  merupakan  faktor  paling  signifikan  yang  sangat  mempengaruhi  keberhasilan kebijakan  yang  ditujukan  untuk  mengatasi  permasalahan  publik  (Situmorang  Chazali,  2016). Dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan langkah- langkah  kebijakan,  antara  lain  dengan  penataan  organisasi  dan  tata  kerja  Kantor  Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang merupakan contact point pelaksanaan IHR sebagai bagian dari National Focal  Point,  yaitu  Direktur  Jenderal  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  (P2P).  Penataan organisasi dan tata kerja tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2020.
KKP  merupakan  salah  satu  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Kementerian  Kesehatan  dan berada  serta  bertanggung  jawab  kepada  Direktorat  Jenderal  P2P.  KKP  berperan  dalam meminimalisir  dampak  dari  suatu  bencana  seperti  wabah  yang  mengakibatkan  kerugian  atau dampak  yang  besar  bagi  negara.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan  mencantumkan  mengenai  pembatasan  keluar  masuknya  orang,  alat angkut dan barang kedalam suatu daerah yang telah terserang wabah,  dalam Undang-Undang tersebut  juga  mengatur  mengenai  perintah  untuk  melakukan  vaksinasi  guna  memutuskan  mata rantai penyebaran wabah.
Untuk meminimalisir penyebaran penyakit karantina, langkah yang diambil pemerintah salah satunya adalah cegah tangkal penyakit,  tidak hanya mencegah penyakit yang masuk melalui kedatangan  dan  keberangkatan  kapal  luar  negeri  ataupun  dalam  negeri,  tetapi  juga  melakukan pencegahan  penyebaran  penyakit  melalui  vaksinasi.  Salah  satu  fungsi  dari  KKP  yaitu melaksanakan  vaksinasi  internasional  untuk  penerbitan  dokumen  International  Certificate Vaccination (ICV).
Ibadah  umroh  dilaksanakan  di  Arab  Saudi  oleh  jamaah  calon  umroh  yang  datang  dari berbagai negara sehingga dapat menimbulkan resiko tinggi terjadinya penularan penyakit KKMD (Kegawatdaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia) atau dengan istilah lain PHEIC (Public Health Emergency International of Concern) yang salah satunya adalah Meningitis. Meningitis, sering dikenal sebagai penyakit meningokokus, adalah peradangan mendadak pada lapisan otak. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri meningitis Nisseria yang menyerang lapisan pelindung di
sekitar otak dan sumsum tulang belakang (Fitranto et al., 2019). Kondisi ini tergolong fatal karena berpotensi menyebabkan gangguan saraf motorik sehingga mengakibatkan kelumpuhan dan pada akhirnya mengganggu fungsi kontrol (Sulistiyad, 2019). Biasanya, penyakit ini ditularkan melalui penularan melalui udara dan jarak dekat dengan sesama jamaah. Oleh karena itu, diketahui secara luas bahwa virus ini menimbulkan risiko yang signifikan bagi individu dan berpotensi menular ke anggota  jamaah  lainnya  (Heriansyah  et  al.,  2020).  Tujuan  dari  vaksinasi  meningitis  ini  adalah untuk  merangsang  sistem  kekebalan  tubuh  kita  untuk  menghasilkan  antibodi  spesifik  yang memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut (Braikat et al., 2012; McIntyre et al., 2012). Sesuai Hafidzi (2020), pemerintah telah mewajibkan vaksin meningitis sebagai prasyarat untuk mendapatkan visa masuk ke Arab Saudi untuk haji atau umrah.
Kebijakan  terkait  vaksinasi  meningitis  juga  ditetapkan  berdasarkan  nota  diplomatik Kedutaan  Besar  Kerajaan  Arab  Saudi  No.  588/PK/VI/06/61  tanggal  7  Juni  2006  menyatakan persyaratan pemberian vaksinasi meningitis (ACYW 135) sebagai syarat untuk mendapatkan visa umroh,  harus  disertai  dengan  bukti  vaksinasi  berupa  ICV  (International  Certificate  of Vaccination), Sehingga jamaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh harus dilakukan vaksinasi meningitis terlebih dahulu.
Dari  beragam  tujuan  keberangkatan  luar  negeri  animo  Penduduk  Indonesia  untuk melaksanakan  ibadah  haji  dan  umroh  terbilang  cukup  besar  dimana  menurut  Asosiasi  Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), mencatat jemaah umrah tahun 1435  H  sebanyak  598.077  jamaah,    tahun  1436  H  sebanyak  649.283  jamaah,  tahun  1437  H sebanyak  693.332  jamaah,  tahun  1438  H  sebanyak  867.561  jamaah,  tahun  1439  H  sebanyak 1.005.806  jamaah  dan  tahun  1440  H  sebanyak  974.650  jamaah.  Jumlah  capaian  pemberian vaksinasi meningitis yang diberikan pada jamaah umroh di KKP Kelas II Dumai yang tercatat kedalam aplikasi SINKARKES dari tahun 2016 sampai dengan saat ini mencapai 8.455 jamaah.
Pemberian  vaksinasi  meningitis  di  KKP  Kelas  II  Dumai  hingga  akhir  2016  proses pendaftaran untuk mendapatkan vaksinasi meningitis masih menggunakan sistem manual dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah di sediakan oleh Substansi UK dan LW. Kemudian pada bulan  Mei  tahun  2016  barulah  KKP  Kelas  II  Dumai  menerapkan  proses  pendaftaran  layanan vaksinasi termasuk penerbitan ICV dengan sistem online melalui aplikasi SINKARKES (dulunya SIMKESPEL)  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  tahun 2015 tentang pelayanan Penerbitan Dokumen Karantina Secara Online.
Dengan  mulai  meningkatnya  permintaan  jamaah  umroh  terhadap  vaksinasi  meningitis sehingga kekarantinaan kesehatan dipintu masuk KKP Kelas II Dumai lebih ditingkatkan guna meminimalisir  dampak  dari  suatu  bencana  seperti  wabah  yang  mengakibatkan  kerugian  atau dampak yang besar bagi Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2018 bab  3  pasal  9  yaitu  menyatakan  setiap  orang  wajib  mematuhi  dan  wajib  ikut  serta  dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pasal 65 berbunyi dokumen kekarantinaan kesehatan untuk  orang  terdiri  dari  sertifikat  vaksinasi  internasional  (ICV).  Salah  satu  jenis  vaksinasi internasional  yaitu  vaksinasi  meningitis.  Implementasi  kebijakan  vaksinasi  meningitis tersentralisir dan dimulai dari tingkat pusat dan keputusannya juga diambil dari tingkat pusat yaitu dari Kementerian Kesehatan (Top-Down) sehingga transmisi implementasi vaksinasi meningitis dari  Kementerian  Kesehatan  ke  KKP  Kelas  II  Dumai  tetap  konsisten  sehingga  KKP  Kelas  II Dumai  sebagai  UPT  dari  Kementerian  Kesehatan  harus  lebih  interaktif  dalam  melakukan komunikasi  terkait  implementasi  vaksinasi  meningitis  kepada  jamaah  umroh  yang  berada  di wilayah kerjanya sehingga tidak ada jamaah umroh yang masih dibantu oleh agen travelnya untuk mendapatkan vaksinasi meningitis.
Dari uraian tersebut diatas, berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di KKP Kelas II Dumai masih terdapat permasalahan dalam implementasi vaksinasi meningitis  yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin meningitis ini.  Kemudian masih adanya  jamaah  umroh  yang  membawa  dokumen  secara  langsung  walaupun  sudah  melakukan pemberkasan secara on line melalui aplikasi SINKARKES sehingga kurang efektif bagi jamaah. Kemudian Jamaah umroh terlihat difasilitasi oleh petugas travel/ biro perjalanan haji dan umroh untuk pendaftaran pelayanan vaksinasi meningitis secara on line melalui Aplikasi SINKARKES, hal ini mengakibatkan jamaah tidak bisa mengerti cara mendaftarkan diri secara langsung untuk mendapatkan  vaksinasi  meningitis.  Kemudian  pemberian  vaksinasi  meningitis  masih  terpusat yaitu  hanya  di  KKP  Induk  sedangkan  wilayah  kerja  belum  melakukan  pemberian  vaksinasi meningitis. Kemudian adanya pembatasan jumlah kuota layanan yang dibuka untuk pemberian layanan vaksinasi meningitis pada KKP Kelas II Dumai hanya 50 orang jamaah /hari mulai hari senin  s.d  jumat  dimana  jam  pelayanan  dimulai  jam  08:00  s.d  16:00  WIB  dan  terlihat  hanya beberapa petugas yang memberikan layanan vaksinasi terhadap jamaah umroh dan hanya 1 dokter yang  melakukan  penyuntikan  kepada  jamaah  selama  jam  layanan  dibuka  (  1  hari).  Kemudian dalam  keterkaitan  pelayanan  vaksinasi  meningitis  dengan  pembayaran  PNBP,  jamaah  calon umroh  melalui  agen  travel/  biro  perjalanan  haji  dan  umroh  terlihat  melakukan  kesalahan  saat proses, Pembuatan billing dan pembayaran dilakukan pemohon pada saat input permohonan atau
registrasi  online  sebelum  dilakukannya  pemeriksaan  kesehatan,  sehingga  jika  tidak  layak  di vaksinasi  maka  data  yang  dari  aplikasi  tidak  sinkron  dengan  jumlah  layanan  vaksinasi  yang diberikan.  Kemudian  terlihat  jamaah  umroh  yang  datang  ke  KKP  Kelas  II  Dumai  untuk mendapatkan vaksinasi meningitis terdiri dari berbagai suku diantaranya suku bugis, suku batak, suku minang dan lain-lain dan kebanyakan berada pada usia lanjut.  Berdasarkan dari beberapa fenomena yang terjadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 : Studi Kasus Pemberian Vaksinasi Meningitis Jamaah Umroh di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Dumai.

## TINJAUAN PUSTAKA
Model Implementasi kebijakan telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang menganut aliran top- down  diataranya Donald Van Metter dan Carl Van Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier,  George  Edward  III,  Merilee  S.  Grindle  dan  masih  banyak  lagi.  Akan  tetapi  pada kesempatan  ini  dengan  tidak  menyepelekan  pendapat  dari  ahli  lainnya  untuk  lebih  jauh  dan mendalam  mengkaji  tentang  implementasi  vaksinasi  meningitis  jamaah  calon  umroh,  peneliti menggunakan model implemetasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III.
Menurut  George  Edward  III  dalam  (Arifin.T,  2018)  memberikan  pandangan  bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap),  stuktur  birokrasi.  dan  keempat  variabel  tersebut  saling  berhubungan  satu  sama  lain sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini:

## Gambar 1 Faktor Penentu Implementasi Menurut George Edward III

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat eksplanasi. Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus agar fokus peneliti
langsung mengarah pada konteks atau inti dari permasalahan implementasi vaksinasi meningitis serta peneliti dapat memperoleh pemahaman utuh dan terintegrasi mengenai keterkaitan berbagai fakta dan dimensi dari kasus tersebut.  Dalam penelitian ini juga peneliti tidak menentukan waktu lamanya atau harinya, tetapi peneliti secara terus menerus menggali informasi data dalam keadaan yang tepat dan sesuai dengan kesempatan dan kesepakatan para informan. Data dalam penelitian ini  dikumpulkan  dengan  teknik  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Sedangkan  teknik analisisnya  menggunakan  teknik  Miles  dan  Huberman  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Komunikasi
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan dimana informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan 3 dimensi yaitu kejelasan, transmisi dan konsistensi sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan  dengan  demikian  perlu  dikomunikasikan  secara  tepat  dengan  para  pelaksana. Konsistenasi  atau  keseragaman  dari  ukuran  dasar  dan  tujuan  perlu  dikomunikasikan  sehingga pelaksana  kebijakan  mengetahui  secara  tepat  ukuran  maupun  tujuan  kebijakan  itu.  Tidak cukupnya komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan sehingga dalam hal ini dapat memberikan dampak nyata dalam bentuk fisik maupun jasa sehingga jamaah umroh ataupun stakeholder yang terkait tersebut memberikan dampak timbal balik secara positif kepada KKP Kelas II Dumai.
Penyampaian  informasi  dalam  hal  komunikasi  merupakan  suatu  proses  yang  amat kompleks  dan  rumit.  Seseorang  bisa  menahannya  hanya  untuk  kepentingan  tertentu  atau menyebarluaskannya. Disamping itu sumber yang berbeda juga akan menghasilkan interpretasi yang  berbeda  juga.  Agar  implementasi  berjalan  dengan  efektif,  siapa  yang  bertanggung  jawab melaksanakan  suatu  putusan  harus  mengetahui  apakah  mereka  dapat  melakukannya. Sesungguhnya implementasi harus diterima oleh semua personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.
Berdasarkan hasil analisis triangulasi dari sumber data yang diperoleh bahwa komunikasi pada Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 Khususnya pemberian Vaksinasi Meningitis jamaah umroh  di  KKP  Kelas  II  Dumai  belum  optimal  dilaksanakan  terutama  dalam  hal  transmisi dikarenakan  masih ditemukan atau dijumpai jamaah umroh yang di fasilitasi oleh agen travel perjalanan umroh untuk layanan vaksinasi meningitis sehingga untuk memperoleh pelaksanaan komunikasi  yang  sebaiknya  dilakukan  sosialisasi  lebih  intens  dan  langsung  terpusat  kepada jamaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh misalnya pada saat melakukan manasik umroh.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi  Implementasi  Vaksinasi Meningitis  sesuai  dengan  teori  George  Edward  III  masih  belum  optimal  walaupun  sosialisasi terkait vaksinasi meningitis dilakukan. perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan dalam hal ini KKP Kelas II Dumai dari Kementerian Kesehatan (Top-Down) agar para pegawai yang ada di lingkungan KKP Kelas II Dumai dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan KKP Kelas II Dumai

## Sumber Daya
Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor  kekurangan  sumber  daya  untuk  melaksanakan  maka  implementasi  tidak  akan berjalan efektifSumber Daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan sumber yang dapat mendukung keberhasilan implementasi vaksinasi meningitis.

## 1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah Sumber Daya Manusia dan “tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya perintah implementasi dan  seberapa  akurat  penyampaiannya,  jika  personel  yang  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  kebijakan  tidak  memiliki  sumber  daya  yang  cukup  untuk  melakukan pekerjaan  secara  efektif,  maka  pelaksana  kebijakan  tidak  akan  mampu  melakukan  hal tersebut.
Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa Sumber daya Implementasi UU No. 8 tahun 2019 khususnya Pemberian Vaksinasi Menigitis Jamaah Umroh  di  KKP  Kelas  II  Dumai  dalam  hal  Sumber  Daya  Manusia  dapat  disimpulkan
kurang  memadai  dalam  hal  kompetensi  dan  kualifikasi  sumber  daya  manusianya sedangkan dari segi kuantitasnya dapat dikatakan masih mencukupi. Namun jika dilihat dari SOP sumber daya manusia belum mencukupi juga karena tidak menyertakan tenaga farmasi dan tenaga analis, padahal menurut SOP vaksinasi International di KKP sumber daya  manusia  yang  dibutuhkan  dalam  kegiatan  vaksinasi  meningitis  adalah  :  Dokter (Vaksinator), Keperawatan, Farmasi dan Analis.

## 2. Sumber Daya Anggaran
Sumber daya anggaran sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dimana  terbatasnya  anggaran  yang  tersedia  menyebabkan  kualitas  pelayanan  yang seharusnya  diberikan  kepada  masyarakat  juga  terbatas  dan  terbatasnya  insentif  yang diberikan  kepada  implementor  merupakan  penyebab  utama  gagalnya  pelaksanaan program.  Disamping  program  tidak  bisa  dilaksanakan  dengan  optimal,  keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Sumber daya pada Implementasi UU No. 8 tahun 2019 khususnya Pemberian Vaksinasi Menigitis Jamaah Umroh di KKP Kelas II Dumai dalam hal Sumber Daya Anggaran dapat disimpulkan belum optimal dalam hal perencanaan anggaran Pendidikan dan pelatihan.
Biaya  pelayanan  yang  dibayarkan  oleh  jamaah  umroh  ke  Kantor  Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai juga telah diterapkan dan juga diberitahukan sebelumnya karena pembayaran pemeriksaan dan vaksinasi meningitis (PNBP) telah ditetapkan sejak akhir tahun 2019 melalui billing sesuai dengan struktur dan peraturan tertentu.
Kantor Kesehatan Pelabuhan berpedoman pada UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan  Kesehatan,  kemudian  untuk  jenis  dan  tarif  PNBP  di  Kementerian Kesehatan  terdapat  pada  PP  Nomor  64  tahun  2019.  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada  Kementerian  Kesehatan.  Adapun berdasarkan PP Nomor 64 tahun 2019 bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berasal  dari  Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  untuk  layanan Vaksinasi  Meningitis  yaitu  terdiri  dari  biaya  vaksin  Rp.  260.000  dan  Pendaftaran  dan Kunjungan Poliklinik Rp. 45.000 dengan total pembiayaan sebesar Rp. 305.000.
Adapun  penerapan  tarif  sesuai  dengan  PP  tersebut  dapat  dilakukan  melalui elektronik  yaitu  pembuatan  billing  yang  terkoneksi  langsung  di  dalam  aplikasi SINKARKES  tidak  dibenarkan  pembayaran  administrasi  dilakukan  secara  manual  atau cash. Hal ini bertujuan agar para petugas pelaksana tidak dapat melakukan korupsi atau kecurangan atau meminimalisir adanya penyimpangan dalam pembayaran sesuai dengan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. dalam penentuan WBK dan WBBM haruslah sesuai dengan target-target dan prioritas yang relevan hal ini juga sesuai dengan tujuan pembangunan yang di ingin dicapai dalam tiap-tiap kegiatan program  serta  inovasi  dalam  rangka  mempercepat  proses  perubahan  serta  membawa dampak menuju ke arah lebih baik.

## 3. Sumber Daya Peralatan
Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi  suatu  kebijakan  yang  meliputi  gedung,  tanah,  dan  sarana  yang  semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Sumber daya peralatan yaitu kecukupan alat dan bahan, tersedianya ruangan pemberian suntikan vaksin, ruang tunggu, terdapatnya mesin penyimpanan vaksin, mesin pembayaran billing PNBP dalam  pelaksanaan pemberian vaksinasi.
Adapaun sarana yang dibutuhkan sesuai SOP adalah sebagai Berikut:
a. Ruang vaksinasi berisi : meja periksa, meja instrument dan tirai penutup
b. Peralatan  :  Tensimeter,  stetoscop,  thermometer,  alat  penghancur  jarum suntik, coldchain, coolbox, ice pack, nierbeken, pinset serurgis, gunting.
c. Bahan : vaksin, adrenalin, infuse set, abocath, cairan NaCL 0,9% atau RL, kapas, alcohol 70%, disposibble syringe 1 cc dan 3 cc, handscoon, plester, tabung O2, isi regulator, facemask.
d. Laboratorium : tes kehamilan
e. Formulir  :  formulir  permohonan  vaksinasi,  form  status  pasien,  surat
keterangan kontra indikasi vaksinasi, buku ICV
Sumber  daya  pada  Implementasi  UU  No.  8  tahun  2019  khususnya  Pemberian Vaksinasi  Menigitis  Jamaah  Umroh  di  KKP  Kelas  II  Dumai  dalam  hal  Sumber  Daya Peralatan dalam implementasi vaksinasi meningitis di KKP Kelas II Dumai masih kurang memadai.  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II  Dumai  juga  memiliki  sarana  yang seharusnya  memenuhi  standarisasi  sebagaimana  klasifikasi  dari  Kantor  Kesehatan Pelabuhan  dengan  prinsip  seperti  keselamatan  dan  keseimbangan  serta  mengutamakan keserasian  bangunan  gedung  dengan  lingkungannya  agar  penggunaan  sarana  dan prasarana  tetap  hemat  tidak  berlebihan  serta  efektif  dan  efisien,  selalu  menyesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan teknis yang telah disarankan. Hal ini sangat penting agar penggunaan sarana dan prasarana bisa terarah dan terkendali sesuai dengan rencana atau program  dan  satuan  kerja  juga  dapat  berfungsi  di  setiap  penggunaannya  dengan semaksimal  mungkin,  sehingga  KKP  Kelas  II  Dumai  sudah  seharusnya  menjaga standardisasi tersebut.

## 4. Sumber Daya Kewenangan
Sumber  daya  kewenangan  merupakan  sumberdaya  yang  cukup  penting  dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, dimana kewenangan (authority) yang  cukup  untuk  membuat  keputusan  sendiri  yang  dimiliki  oleh  suatu  lembaga  akan mempengaruhi  lembaga  itu  dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan.  Kewenangan  ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan  dengan  suatu  keputusan  sehingga  pelaku  utama  kebijakan  harus  diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang  menjadi  kewenangannya.  Sumber  daya  pada  Implementasi  UU  No.  8  tahun  2019 khususnya Pemberian Vaksinasi Menigitis Jamaah Umroh di KKP Kelas II Dumai dalam hal  Sumber  Daya  Kewenangan  sudah  baik  dimana  kewenangan  yang  dijalankan  sesuai dengan SOP yang ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  analisis  triangulasi  dari  sumber  data  yang  diperoleh  bahwa sumber daya pada Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 khususnya Pemberian Vaksinasi Meningitis  belum  maksimal  terutama  dalam  hal  sumber  daya  manusia,  sumber  daya anggaran dan sumber daya peralatan dimana, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  1314/MENKES/SK/IX/2010  tanggal  2  September  2020  mengenai  Pedoman Standarisasi  Sumber  Daya  Manusia,  Sarana  dan  Prasarana  di  Lingkungan  Kantor Kesehatan Pelabuhan.
Pelaksanaan kegiatan vaksinasi meningitis di KKP Kelas II  Dumai berdasarkan SDM  belum  sesuai  dengan  SOP  karena  tidak  menyertakan  tenaga  farmasi  dan  tenaga analis, padahal menurut SOP vaksinasi International di KKP sumber daya manusia yang dibutuhkan  dalam  kegiatan  vaksinasi  meningitis  adalah  :  Dokter    (Vaksinator), Keperawatan, Farmasi dan Analis.

## Disposisi
Disposisi  diartikan  sebagai  watak  dan  karakteristik  yang  harus  dimiliki  oleh  pelaksana kebijakan.  Sikap  dari  pelaksana  kebijakan  merupakan  faktor  yang  mempunyai  konsekuensi- konsekuensi  penting  bagi  implementasi  kebijakan  yang  efektif.  Jika  pelaksana  bersifat  positif terhadap  suatu  kebijakan,  berarti  ada  dukungan,  dengan  senang  hati  dia  akan  melaksanakan kebijakan  tersebut,  demikian  juga  sebaliknya  sehingga  implementasi  akan  terlaksana  sesuai dengan  keputusan  awal.  Karakteristik  yang  harus  dimiliki  oleh  pelaksana  kebijakan  meliputi komitmen, kejujuran dan sikap demokratis.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan sudah terlaksana dengan baik dimana para pelaksana implementasi vaksinasi meningitis  mempunyai  persepsi  yang  sangat  mendukung  dan  mengharapkan  implementasi vaksinasi meningitis  tetap ditingkatkan. Dalam menjaga sikap dan tindakan yang dilaksanakan oleh KKP Kelas II Dumai ditandai dengan adanya maklumat pelayanan yang di miliki oleh KKP Kelas II Dumai dan Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh seluruh pegawai.
Dalam  pelaksanaannya  seluruh  pegawai  atau  petugas  yang  melaksanakan  pemberian vaksinasi  menyatakan  sanggup  menyelenggarakan  pelayanan  vaksinasi  internasional  sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab serta selalu melakukan perbaikan secara terus menerus , dan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Struktur Birokrasi
Dalam hal struktur birokrasi, para informan mempunyai tanggapan yang senada yaitu telah adanya struktur organisasi pelaksanaan implementasi vaksinasi meningitis. Meskipun demikian
perlu  adanya  pembagian  tugas  dari  para  pelaksana  implementasi  vaksinasi  meningitis  jemaah umroh. Pada saat pelaksanaan vaksin yang melaksanakan penyuntikan adalah Dokter yang telah tersertifikasi,  atau  dokter  melimpahkan  secara  tertulis  kepada  dokter  lainnya.  Akan  tetapi terkadang  ketika  dokter  yang  tersertifikasi  berhalangan  atau  dengan  artian  tidak  ada  ditempat maka  yang  melakukannya  adalah  dokter  lain  yang  belum  tersertifikasi  dengan  terlebih  dahulu dilakukan pendelegasian wewenang terhadap pengawasan dan surat delegasi tertulis.
Struktur  organisasi  yang  terdapat  pada  KKP  Kelas  II  Dumai  sudah  sesuai  dengan Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja KKP namun pejabat yang terdapat dalam  gambar  tersebut  dilakukan  up  date  sesuai  dengan  pejabat  yang  menjabat  pada  saat  ini. Berdasarkan hasil analisis triangulasi dari sumber data yang diperoleh bahwa disposisi ataupun struktur birokrasi pada Implementasi Vaksinasi Meningitis Jamaah Umroh di KKP Kelas II Dumai dapat  disimpulkan  sudah  tersusun  dena  terlaksana  dengan  baik  dimana  Aspek  dari  struktur birokrasi  ialah  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  dan  dapat  diketahu  bahwa  KKP  Kelas  II Dumai melaksanakannya sesuai dengan SOP Tahun 2009 tentang vaksinasi internasional. Struktur birokrasi  dalam  KKP  Kelas  II  Dumai  menunjukkan  adanya  pembagian  kerja  serta  adanya kejelasan  bagaimana  fungsi-fungsi  atau  kegiatan  yang  berbeda-beda  dapat  dikoordinasikan. Kebijakan  yang  begitu  kompleks  menuntut  adanya  kerja  sama  banyak  orang,  ketika  struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber- sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak ermotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan terkait Implementasi UU No.  8  Tahun  2019  khususnya  Pemberian  Vaksinasi  Meningitis  Jamaah  Umroh  di  Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dapat disimpulkan bahwa Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 khususnya Pemberian Vaksinasi Meningitis Jamaah Umroh di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai sudah mendekati deskripsi model implementasi teori George Edward III. Hal yang tampak  sesuai  yaitu  Disposisi  (Sikap)  dan  Struktur  Birokrasi  sedangkan  yang  kurang  tampak sesuai yaitu komunikasi dan sumber daya.

## R EFERENCES
Arifin.T.  2018.  Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah. PT.PUSTAKA INDONESIA PRESS. Kemayoran Jakarta Pusat
Braikat,  M.,  Barkia,  A.,  Mdaghri,  N.  E.,  Rainey,  J.  J.,  Cohen,  A.  L.,  &  Teleb,N.  (2012). Vaccination with Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine reduces bacterial meningitis in Morocco. Vaccine, 30(15), 2594–2599. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2012.01.041
Fitranto, R. I., Hernawan, A. D., & Mardjan, M. (2019). Analisis faktor yang berhubungan dengan ketepatan  waktu  vaksinasi  Meningitis  Meningokokus  calon  jamaah  umroh  di  KKP  Pontianak. JHECDs:Journal of Health Epidemiology and Communicable Diseases, 5(2), 69–78
Hafidzi,  A.  (2020).  Kewajiban  Penggunaan  Vaksin:  Antara  Legalitas  dan  Formalitas  dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 11(2), 209-218. http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.4076
Heriansyah,  E.,  Udiyono,  A.,  Martini,  M.,  &  Saraswati,  L.  D.  (2020).  Faktor-Faktor  yang Berhubungan dengan Ketepatan Waktu Vaksinasi Meningitis pada Jamaah Umrah (Studi di Kota Bengkulu). Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas, 5(2), 119–126.
Kaplan, Abraham, 2014, Power and Society, Yale University Press, New Haven
Situmorang  Chazali.  (2016).  Kebijakan  Publik  (Teori,  Analisis,  Implementasi  dan  Evaluasi Kebijakan). Social Security Development Institute (SSDI). Yogyakarta dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik, Vol.6 no. 2.
Sulistiyad, W. (2019). Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Meningokokus Untuk Jamaah Umrah Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap. Jurnal Idea Hukum, 5(2)