## PROSPEK   PIDANA   KERJA   SOSIAL DI   INDONESIA
Shinta Rukmi, SH. MHum.

## Dosen Fakultas Hukum Unisri Surakarta
Abstract   : Community Service order is a new criminal, and it is a rehabilitation to narapidana. The aim of this pidana is to free terpidana from guilty feelings and the community play an active role so the terpidana can do many useful things.
Key word  : Punishment.

## PENDAHULUAN
Perkembangan mutakhir dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana  khususnya  yang  berkaitan  dengan  persoalan  pidana  yang  menjadi  trend  atau kecenderungan Internasional adalah berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (alternative to imprisonment) dalam bentuknya sebgai sanksi alternatif (alternatif sanction). 6
Upaya untuk selalu mencari alternatif  pidana perampasan kemerdekaan bertolak dari suatu kenyataan,  bahwa  didalam  perkembangannya  pidana  perampasan  kemerdekaan  semakin  tidak disukai  atas  pertimbangan  kemanusiaan,  pertimbangan  filosfis  pemidanaan  maupun  atas pertimbangan  ekonomis.  Pidana  kerja  sosial  (community  service  order  )  merupakan  salah  satu jenis pidana  yang berdasarkan kajian baik teoritis maupun praktis  yang dilakukan oleh Negara- negara Eropa dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.
Di  Indonesia  sekarang  ini  sedang  melakukan  pembaharuan  terhadap  hukum  pidana, kecenderungan internasional tersebut menjadi sumbangan yang sangat berharga. Kencenderungan tersebut bahkan sedah ditransformasikan kedalam konsep pembaharuan hukum pidana  Indonesia.  Transformasi  konseptual  dalam  hukum  pidana  itu  terlihat  dan  telah diaadopsinya pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP Baru Indonesia (RKUHP).
6 Muladi, Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro ,Semarang, 1995, hal.132
Diadopsinya  pidana  kerja  sosial  dalam  sistim  hukum  pidana  Indonesia  tidak  terlepas  dari tekad  untuk  menjadikan  hukum  pidana  Indonesia  tidak  saja  berorientasi  pada  perbuatan  tetapi juga  pada  pelaku.  Selain  itu  diadopsinya  pidana  kerja  social  tersebut  juga  merupakan  upaya untuk  menjadikan  hukum  pidana  lebih  fungsional  dan  manusiawi,  disamping  sangat  relevan dengan falsafah pemidanaan yang sekarang dianut adalah falsafah pembinaan.
Bertolak  dari  falsafah  pembinaan  tersebut  pidana  kerja  sosial  diharapkan  menjadi  jenis alternatif pidana yang efektif tanpa menghilangkan esensi dari pidana itu sendiri. Dengan pidana kerja sosial diharapkan dampak negatif dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan seperti stigmatisasi, dehumanisasi dan dampak negatif yang lain dapat dihindari untuk menjadi manusia yang  utuh  tanpa  harus  kehilangan  rasa  percaya  dirinya  sebagai  bekal  dalam  proses  pembinaan lebih lanjut.

## PERMASALAHAN
Bagaimanakah prospek pengaturan Pidana Kerja Sosial di Indonesia ?

## PEMBAHASAN

## 1. Pidana Kerja Sosial Dilihat dari Kebijakan Kriminal
Dalam kerangka yang lebih luas pembaharuan hukum pidana (penal reform) pada dasarnya merupakan  bagian  dari  kebijakan  politik  atau  kriminal.  Karena  itu  maka  dipertanyakan  sejauh mana  pidana  kerja  sosial  sebagai  hasil  reorientasi  dan  reformasi  dalam  hukum  pidana mempunyai  relavansi  dengan  kebijakan  kriminal.  Pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum  pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
Berkaitan dengan kebijakan kriminal Sudarto 7 mengemukakan tiga arti kebijkan kriminal, yaitu :
a. Dalam  arti  sempit,  ialah  keseluruhan  asas  dan    metode  yang  menjadi  dasar  dari  reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana
b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
c. Dalam  arti  paling  luas,  ialah  keseluruhan  kebijakan,  yang  dilakukan  melalui  perundang- undangan  dan  badan-badan  resmi,  yang  bertujuan  untuk  menegakkan  norma  sentral  dari masyarakat.
Sementara  itu  berkaitan  dengan  arti  kebijakan  kriminal,    Marc  Ancel  merumuskan  bahwa kebijakan kriminal merupakan The rational organization of the control of crime by society.
Bertolak  dari  pendapat-pendapat  tersebut  di  atas  cukup  jelas  kiranya  bahwa  kebijakan kriminal  merupakan  kebijakan  atau  upaya  untuk  melakukan  kebijakan  atau  upaya  untuk melakukan  pengulangan  kejahatan.  Upaya  penanggulangan  kejahatan  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  hukum  pidana  (upaya  penal)  dan  tanpa  menggunakan  hukum  pidana  (upaya  non penal). 8
Menurut  Sudarto,  untuk  melihat  sejauh  mana  pidana  kerja  sosial  mempunyai  relevansi dengan  kebijakan  kriminal  pada  umumnya  akan  dilihat  apakah  pidana    kerja  sosial  dapat menunjang  kebijakan  penggulangan  kejahatan  di  Indonesia.  Penegasan  ini  perlu  dikemukakan oleh  karena  kebijakan  kriminal  pada  hakikatnya  merupakan  “suatu  usaha  yang  rasional  dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. 9
7 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal 133
8 Barda nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya ,Bandung, hal 4
9 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1996, hal 38
Keterkaitan anatara pidana kerja sosial dengan kebijakan kriminal ini perlu dipahami oleh pembaharuan  hukum  pidana  yang  didalamnya  memuat  upaya  untuk  melakukan  reorientasi  dan reformasi  terhadap  sanksi  pidana  haruslah  merupakan  upaya  penanggulangan  kejahatan  yang bersifat  terpadu.  Artinya  pidana  kerja  sosial  ini  tidak  perlu  hanya  dilihat  dalam  prespektif pembaharuan  pidana  saja,  tetapi  harus  dilihat  dalam  prespektf  yang  lebih  luas,  termasuk  harus dilihat dalam prespektif kebijakan kriminal.
Pembaharuan  hukum  pidana  sangat  penting  karena  diharapkan  agar  hukum  pidana  dapat memenuhi tuntutan keberlakuan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis sebagai norma hukum yang  efektif.  Tututan  keberlakuan  itu  dimaksudkan  agar  hukum  pidana  dapat  memerankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial terutama dalam penggulangan kejahatan.
Penggulangan  kejahatan  dengan  menggunkan  sarana  hukum  pidana  pada  ahirnya  akan bermuara  pada  masalah  pilihan  terhadap  sanksi  apa  yang  dapat  digunakan  secara  efektif menanggulangi  kejahatan.  Disinilah  nampak  keterkaitan  pidana  kerja  sosial    dengan  kebijakan hukum pidana dan sekaligus dengan kebijakan kriminal.

## 2. Pidana Kerja Sosial Dilihat Dari Aspek Tujuan Pemidanaan
Ada beberapa teori pemidanaan telah merumuskan adanya pemidanaan yang berbeda-beda. Teori  retrebutif,  merumuskan  bahwa  tujuan  pemidanaan  semata-mata  untuk  memenuhi  ambisi balas  dendam  tanpa  mempunyai  tujuan  lebih  lanjut.  Sementara  dalam  teori  utilitarian mengemukakan,  bahwa  tujuan  pemidanaan  mempunyai  tujuan  lebih  lanjut  dari  sekedar pembalasan. Menurut teori utilitarian  pemidanaan mempunyai tujuan untuk prevensi, baik yang bersifat umum maupun  bersifat khusus. Diluar kedua teori ini ada teori  yang bersifat integratif, yang  mengartikulasikan  tujuan  pemidanaan  sekaligus.  Menurut  teori  integratif,  tujuan pemidanaan bersifat plural, yaitu baik sebagai pembalasan maupun sebagai prevensi.
Menurut  Prof  Muladi,  tentang  teori  pemidanaan  integratif  (kemanusiaan  dalam  sisitim pancasila), 10 bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  memperbaiki  kerusakan  baik  individual maupun sosial yang disebabkan karena adanya tindak pidana. Konsepsi ini bertolak dari asumsi dasar,  bahwa  tindak  pidana  merupakan  gangguan  terhadap  keseimbangan  yang  mengakibatkan kerusakan individual dan sosial.
Barda  Nawawi  Arief  dan  Muladi  menyatakan  bahwa  hubungan  antara  penetapan  saksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam melakukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang digunakan . 11 Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik  untuk  mencapai  tujuan,  setidak-tidaknya  mendekati  tujuan,  tidak  dapat  dilepaskan  dari persoalan  pemilihan  berbagai  alternatif  sanksi.  Masalah  pemilihan  barbagai  alternatif  untuk memperoleh  pidana  mana  yang  dianggap  paling  baik,  paling  tepat,  paling  patut  paling  berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminil, maka tidak tekendalikannya  perkembangan  kriminalitas  yang  semakin  meningkat,  justru  dapat  disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.
Ketentuan  mengenai  pemidanaan  dalam  RKUHP,  jika  dibandingkan  dengan  KUHP  yang saat  ini  berlaku  mengalami  beberapa  perubahan  yang  mendasar.  Bagian  mengenai  pemidanaan diantaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat  dijatuhkannya  pemidanaan  bagi  pelaku  tindak  pidana.  Pengaturan  ini  lebih  lengkap dibandingkan  dengan  ketentuan  KUHP  yang  berlaku  saat  ini. 12 RKUHP  menganut  sistim
10 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, hal 53
11 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT Alumni, Bandung , 1998, hal 95
12 Ketentuan mengenai pemidanaan ini diatur dalam BAb II dengan jumlah 90 pasal, mulai dari pasal 54 sampai dengan pasal 144 yang terbagiu menjadi beberapa sub topic. Jika dibandingkan dengan pengaturan mengenai pemidanaan dalam KUHP, maka pasal mengenai pemidanaan dalam RKUHP ini mempunyai pengaturan yang jauh lebih banyak, dimana banyak dimasukkan mengenai beberapa ketentuan dan pengaturan baru
pemidanaan dua jalur (doble track system) dimana disamping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (criminal punishment), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (treatment). Selain itu dalam jenis-jenis pemidanaan dalam RKUHP ini juga akan bertambah dengan adanya pidana kerja  sosial  yang  merupakan  bagian  dari  pidana    pokok,  jenis  tindak  pidana  yang  sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP Indonesia.
Barda  Nawawi  Arief,  menyatakan  bahwa  pokok-pokok  pikiran  yang  terkandung  dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah :
a. Pada  hakekatnya  undang-undang  merupakan  sistim  hukum  yang  bertujuan  sehingga dirumuskan  pidana  dan  atauran  pemidanaan  dalam  undang-undang  yang  pada  hakekatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan
b. Dilihat  secara  fungsional  operasioan,  pemidanaan  merupakan  suatu  rangkaian  proses  dan kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. 13
Berbagai  pandangan  tentang  tujuan  pemidanaan  tersebut  di  atas,  bahwa  secara  umum tujuan pemidanaan meliputi dua aspek tujuan yaitu:
a. Aspek  perlindungan  masyarakat,  yang  pada  intinya  meliputi  tujuan  mencegah,  mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat
b. Aspek  perlindungan  terhadap  individu,  yang  pada  intinya  meliputi  tujuan  untuk  melakukan rehabilitasi  dan  memasyarakatkan  kembali  pelaku  tindak  pidana  agar  taat  dan  patuh  pada hukum. Aspek perlindungan individu ini sering disebut dengan aspek individualisasi pidana.
Agar  ada  keterjalinan  dan  keterpaduan  antara  ketiga  tahap  itu  sebagai  satu  kesatuan  sistim pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan.
13 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, 1998, Hal 113-114
Perumusan  tujuan  pemidanaan  dimaksudkan  sebagai  “fungsi  pengendalian  kontrol”  dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalaitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah . 14 Apabila kita mencermati tujuan pemidanaan, maka pidana kerja sosial yang telah dikemukakan  di  atas  relevan  apabila  ditetapkan  sebagai  salah  satu  jenis  pidana  (pokok)  dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

## a. Aspek perlindungan masyarakat
Pidana  kerja  sosial  sebagaimana  dimuka  dijelaskan  adalah  merupakan  alternatif  pidana yang ditawarkan terutama untuk pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.  Pidana kerja sosial diterapkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu berat, ada kesanggupan dari terpidana dan sebagainya.
Sebagai  alternatif  pidana  perampasan  jangka  pendek,  pidana  kerja  sosial  mempunyai berbagai keunggulan antara lain :
1) Pidana    kerja  sosial  sedikit  banyak  menisbikan  proses  stigmnatisasi  yang  selalu  memberi efek  pidana  perampasan  kemerdekaan.  Proses  stigmatisasi  dalam  banyak  hal  telah menempatkan seorang terpidana sebagai seorang yang berlabel “penjahat” sekalipun orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan. Stigmatisasi ini pada gilirannya akan menghambat pembinaan  narapidana.  Secara  psikologis  orang  yang  sudah    (terlanjur)  “dicap”  sebagai penjahat  akan  lebih  mudah  frustasi  untuk  melakukan  kejahatan.  Logikanya  sangat sederhana  dari  pada  hanya  sekedar  dianggap  sebagai  penjahat,  lebih  baik  melakukan sekalian.  Tidak  berhasilnya  pembinaan  narapidana  karena  efek  negative  yang  berupa “stigmatisasi”  ini  jelas  akan  “melahirkan”  penjahat  kambuhan.  Kegagalan  ini  pada
14 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 1995, hal 113
gilirannya  juga  harus  dibayar  mahal  oleh  masyarakat,  karena  meningkatnya  ancaman menjadi korban kejahatan.
2) Pidana  kerja  sosial  akan  meniadakan  efek  negatif  berupa  “  pendidikan  kejahatan  oleh penjahat”.  Sudah  menjadi  rahasia  umum,  bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan  sering  kali berfungsi  sebagai  “tempat  kuliahnya  para  penjahat”  yang  akan  melahirkan  penjahat  yang lebih  professional.  Lahirnya  para  penjahat  professional  ini  pada  gilirannya  juga  akan menambah beban kepada masyarakat, karena munculnya ancaman yang lebih besar.
3) Dilihat  dari  prespektif  ekonomi  pidana  kerja  sosial  juga  jauh  lebih  murah    dibanding dengan pidana prerampasan kemerdekaan. Dengan pidana kerja sosial, maka subsidi untuk biaya  hidup  narapidana  di  lembaga  dapat  ditekan  yang  pada  ahirnya  juga  tidak  akan membebani  masyarakat  keseluruhan.  Semakin  banyak  narapidana  yang  berada  dalam lembaga,  semakin  banyak  pula  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  masyarakat  untuk membiayaai kehidupannya didalam lembaga
Menyadari  keunggulan  pidana  kerja  sosial  sebagaimana  tersebut  di  atas  memberikan pemahaman,  bahwa  pidana  kerja  sosial  dengan  demikian  secara  teoritis  memberikan  harapan besar  untuk  dapat  lebih  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  akan  bahaya  kejahatan. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan,  bahwa  pidana  kerja  sosial  dapat  memenuhi  aspek  tujuan pemidanaan  yang  berupa  perlindungan  masyarakat.  Oleh  karenanya,  dilihat  dari  aspek perlindungan masyarakat pidana kerja sosial sangat relevan dengan tujuan pemidanan.

## b. Aspek perlindungan individu
Dilihat  dari  aspek  perlindungan  individu,  agaknya  pidana  kerja  sosial  banyak memberikan  harapan  besar  sebagai  suatu  jenis  pidana,  lebih-lebih  dengan  falsafah  pembinaan
(treatment  philosopy)  yang  sangat  berorientasi  kepada  individu  pelaku  tindak  pidana.  Dengan pidana kerja sosial seorang terpidana akan memperoleh berbagai keuntungan antara lain:
1) Terhindar  dari  berbagai  penderitaan  akibat  perampasan  kemerdekaan.  Stigmatisasi, kehilangan  rasa  percaya  diri,  dapat  dihindari,  sehingga  terpidana  tetap  mempunyai kepercayaan diri yang dapat diperlukan dalam pembinaan narapidana.
2) Dengan pidana kerja sosial terpidana tetap dapat menjalankan kehidupannya secara normal sebagaimana orang  yang tidak sedang normal sebagaimana orang  yang tidak menjalankan pidana.  Adanya  kebebasan  ini  memberikan  kesempatan  kepada  terpidana  untuk  tetap menjalankan kewajibannya kepada keluarga dan kepada masyarakat.
3) Pidana  kerja  sosial  dapat  menghindari  “dehumanisasi”  yang  selalu  menjadi  efek  negative dari  pidana  perampasan  kemerdekaan.  Terhindarnya  pidana  dari  proses  pengasingan  dari masyarakatnya  (dehumanisasi),  maka  secara  otomatis  terpidana  dapat  melakukan sosialisasi  dengan  masyarakat.  Oleh  karenanya  terpidana  tidak  membutuhkan  proses adaptasi sosial yang rumit untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.
Berhasilnya  pembinaan  individu  terpidana  di  satu  sisi  akan  memberikan  perlindungan kembali kepada individu  yang bersangkutan untuk tidak kembali melakukan pidana. Sementara di satu sisi yang lain, berhasilnya pembinaan terhadap individu terpidana juga akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman  menjadi korban kejahatan.
Dengan  melihat  dua  aspek  perlindungan  tersebut  di  atas  dan  relevansinya  dengan  pidana kerja sosial maka secara umum dapat disimpulkan, bahwa pidana kerja sosial sebagai  alternatif pidana  yang ditawarkan  dalam Rancangan KUHP Baru sangat relevan. Pilihan terhadap Pidana kerja sosial juga sesuai dengan kecenderungan internasional yang sedang terjadi disamping juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia.

## 3. Pidana kerja sosial dilihat dari ide pemasyarakatan
Ide  pemasyarakatan  seolah-olah  hanya  diperuntukkan  untuk  jenis  pidana  dalam  lembaga, sementara  pidana  kerja  sosial  justru  terletak  diluar  lembaga.Apabila  kita  kaji  lebih  dalam korelasi antara ide pemasyarakatan dengan pidana kerja sosial ini akan nampak misalnya dalam hal sebagai berikut :
a. Kesesuaian tujuan untuk kembali menjadikan seorang narapidana menjadi manusia yang utuh dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Adapun pidana kerja sosial bertolak dari  gagasan  untuk  tetap  memanusiakan  terpidana  sebagai  manusia  yang  utuh.  Karenanya hak  dan  kebebasannya  tetap  dihormati.  Dengan  demikian  jelas  perbedaan  keduanya  tidak menghilangkan  kesamaan  esensinya,  tetapi  hanya  muncul  dengan  implementasinya  yang berbeda.  Pidana  kerja  Sosial  muncul  dalam  bentuk  pidana  luar  lembaga,  sedangkan  ide pemasyarakatan muncul dalam bentuk pidana dalam lembaga.
b. Ide pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan ide melaksanakan pidana (penjara) dengan tetap  menjujnung  tinggi  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia.  Dilihat  dari  sasaran  yang demikian, maka ide pemasyarakatan pada hakekatnya mempunyai sasaran yang sama dengan pidana  kerja  sosial.  Dengan  menempatkan  terpidana  dalam  kerangka  “kerja  sosial”  juga dimaksudkan agar terpidana tetap dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian,  terpidana  tidak  mengalami  “dehumanisasi”  dan  efek  negatif  lainnya  akibat penerapan pidana dalam lembaga.
c. Ide  pemasyarakatan  menuntut    perlakuan  terhadap  narapidana  yang  lebih  manusiawi.
Tutuntan ini dilakukan antara lain dengan menempatkan terpidana sesuai dengan “beratnya” tindak  pidana  yang  dilakukan.  Upaya  ini  dilakukan  atas  pertimbangan  untuk  memperkecil kemungkinan  komunikasi  antara  penjahat  kelas  “kakap”  dengan  para  penjahat  “pemula”.
Dengan  demikian  menghindarkan  narapidana  dari  pengaruh  buruk  serta  nilai-nilai  negative yang  hidup  dipenjara  yang  dapat  menggangu  sasaran  dan  tujuan  proses  pembinaan  sendiri. Dengan  kata  lain,  ide  pemasyarakatan  juga  menghendaki  terhindarnya  narapidana  terhadap prisonisasi.
Maka terdapatlah kesesuaian  ide pemasyarakatan dengan pidana kerja sosial sebagai jenis pidana  di  luar  lembaga  jelas  akan  menghindarkan  terpidana  dari  kemungkinan  prisonisasi, sehingga akan membuka kemungkinan resiko munculnya residivis.  Hal ini menunjukkan pidana kerja  sosial    dapat  menjadi  salah  satu  alat  yang  dipakai  dalam  penggulangan  kejahatan  di Indonesia.

## 4. Prospek pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana Indonesia
Munculnya  kecenderungan  untuk  mencari  alternatif  pidana  perampasan  kemerdekaan dalam  masyarakat  Internasional  dewasa  ini,  bahwa  pidana  perampasan  kemerdekaan  ini  tidak disukai  karena  pertimbangan  kemanusiaan,  pertimbangan  filosofis  pemidanaan  maupun pertimbangan ekonomis.
Menurut  Bohanan  bahwa  hukum  itu  tidak  lain  adalah  suatu  pelembagaan  kembali (reinstutionalization)  untuk memenuhi tujuan yang lebih terarah. 15 Melihat hal ini maka Pidana Kerja  Sosial  ini  mulai  di  masukkan  kedalam  Rancangan  KUHP  Baru  Indonesia.  Pidana  kerja sosial diatur dalam Pasal 86 yang menyatakan :
(1).  Jika  pidana  penjara  yang  akan  dijatuhkan  tidak  lebih  dari  6  (enam)  bulan  atau      pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti  dengan pidana kerja sosial.
15 Satipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 283
(2).  Dalam  penjatuhan    pidana  kerja  sosial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),    wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
b. usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang - undangan yang  berlaku;
c. persetujuan    terdakwa    sesudah    dijelaskan    mengenai  tujuan  dan  segala  hal  yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
d. riwayat sosial terdakwa;
e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
g. kemampuan terdakwa membayar denda;
(3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersilkan
(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama
a. Dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang berusia lebih dari 18 tahun.
b. Seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia kurang dari delapan belas tahun.
(5)  Pidana  kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.
(6)  Pelaksanaan pidana  kerja  sosial  dapat  diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
(7)  Jika  terpidana  tidak  memenuhi  seluruh  atau  sebagian  kewajiban  menjalankan  pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka  terpidana diperintahkan:
a. mengulangi  seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
b. menjalani  seluruh    atau    sebagian  pidana  penjara  yang  diganti  dengan  pidana  kerja sosial tersebut; atau
c. membayar  seluruh   atau  sebagian  pidana denda  yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.
Berdasarkan  formulasi  pidana  kerja  sosial  dalam  Pasal  83  RUU  KUHP,  jelas  kiranya bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dengan persyarakatan tertentu.Sehingga dapat ditarik kesimpulan  bahwa,  pidana  kerja  sosial  tidak  dapat  dijatuhkan  dalam  setiap  tindak  pidana  yang terjadi.  Secara  prinsip  pidana  kerja  sosial  merupakan  alternatif  dari  pidana  perampasan kemerdekaan  jangka  pendek.  Konsepsi  ini  bertolak  dari  pemikiran,  bahwa  pidana  kerja  sosial merupakan  jenis  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  terlalu berat.
Bertolak  dari  berbagai  keistimewaan  pidana  kerja  sosial  tersebut,  jelas  kiranya  bahwa sekalipun  merupakan  suatu  pidana,  pidana  kerja  sosial    ini  tidak  bersifat  forced  labour.  Pidana kerja  sosial  merupakan  bentuk  pidana  yang  sarat  dengan  muatan  perlindungan  hak  asasi manusia.

## KESIMPULAN
Tujuan  pemidanaan  adalah  berorientasi  untuk  perlindungan  masyarakat  dan  melakukan pembinaan  kepada  pelaku  hal  ini  dikuatkan  dengan  ketentuan  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukan dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.
Jenis pidana kerja sosial ini merupakan pidana yang baru, dan sifatnya rehabilitasi kepada narapidana.  Adapun  maksud  dari  pidana  ini  adalah  untuk  membebaskan  terpidana  dari  rasa bersalah  dan  masyarakat  dapat  berperan  secara  aktif  untuk  memasyarakatkan  terpidana  dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.
Jenis  pidana  ini  dapat  diterapkan  jika  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  tidak  lebih  dari  6 (enam)  bulan  atau  pidana  denda  tidak  lebih  dari  Kategori  I,  maka  pidana  penjara  atau  pidana denda  dapat  digantikan  dengan  pidana  kerja  sosial.  Penjatuhan  pidana  denda  dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dan pidana kerja sosial ini tidak boleh dikomersialkan serta dalam penjatuhan pidana ini harus ada persetujuan dari terdakwa
-----------------

## DAFTAR   PUSTAKA
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya ,Bandung ____________,1998.Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,
PT Citra Aditya Bakti.
____________,Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Pidana  Penjara,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Muladi,1995.Kapita  Selekta  Sistim  Peradilan  Pidana,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang.
____________, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.
Muladi dan Barda Nawawi Arief,1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT Alumni, Bandung. Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
Sudarto, 1986.Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
____________, 1996.Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia, Naskah Rancangan KUHP (baru) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana