## Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian
Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia sofiagussevi@gmail.com ; iranovianty32@gmail.com ; workitpeb@gmail.com
Informasi artikel ABSTRAK Kata kunci: Putusan; Hak Nafkah Anak; Pasca Perceraian. Penelitian  ini  berangkat  dari  fenomena  di  lapangan  bahwa  nafkah  anak  pasca perceraian orang tuanya seringkali sangat tidak menguntungkan bagi anak. Tidak ada  peraturan  atau  ketentuan  teknis  dan  tegas  mengenai  tata  cara  pemberian nafkah  anak,  hal  ini  berakibat  pada  kelangsungan  hidup  anak  yang  menjadi korban  perceraian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dasar  hukum putusan  dan  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Agama  Purwakarta  mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian serta terakhir diungkap pula upaya  Pengadilan  Agama  Purwakarta  agar  terlaksananya  pemberian  nafkah anak  pasca  perceraian.  Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya Pengadilan  Agama  Purwakarta  dalam  memberikan  hak  nafkah  anak  pasca perceraian  dilakukan  dengan  memberikan  informasi  kepada  para  pihak  untuk mencantumkan  tuntutan  hak  nafkah  anak  beserta  nafkah  iddah  dan  mut’ah dalam gugatan cerai. Untuk menjamin hak penghidupan anak, Pengadilan Agama Purwakarta  bekerjasama  dengan  pihak  tempat  suami  bekerja  melakukan pemotongan langsung dari penghasilan suami, tetapi hal ini belum terlaksana.

## ABSTRACT
Keywords: Decision; Child Support Rights; Post-Divorce. Father's  Obligations  for  Post-Divorce  Children's  Mortgage Rights. This  research  departs  from  the  phenomenon  in  the  field  that  the  child's income after the divorce of his parents is often very unprofitable for the child. There are no technical and strict regulations or provisions regarding procedures for providing child support, this results in the survival of children who are victims of divorce. This study  aims  to  explain  the  legal  basis  for  the  decisions  and  considerations  of  the Purwakarta Court judges regarding the obligation of fathers for child support after divorce and finally, the efforts of the Purwakarta Religious Court to provide post- divorce child support. The methodology used in this research is descriptive qualitative. Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be  concluded  that  the  efforts  of  the Purwakarta  Religious Court  in  providing children's  post-divorce  rights  are  carried out  by  providing  information  to  the  parties  to  include  the  demandsReligious    for children's  livelihood  rights  along  with  iddah  and  mut'ah  livelihoods  in  the  divorce lawsuit. To guarantee children's livelihood rights, the Purwakarta Religious Court cooperates  with  the  husband's  place  of  work  to  make  direct  deductions  from  the husband's income, but this has not been implemented.
Copyright © 2023 (Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana). DOI: https://doi.org/10.52593/mtq.04.1.03 Naskah diterima: 15 Desember 2022, direvisi: 16 Januari 2023, disetujui: 30 Januari 2023)

## A. Pendahuluan
Perkawinan  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan bahwa  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita
sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Berdasarkan  pasal  tersebut  diketahui  bahwa  sebagai  negara  yang  berdasarkan  sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan mempunyai hubungan yang  sangat  erat  dengan  agama,  sehingga  perkawinan  tidak  hanya  memiliki  unsur lahiriah/jasmani,  tetapi  juga  memiliki  unsur  batin/spiritual  yang  memiliki  peran penting.  Pernikahan  merupakan sunnatullah , sunnah para  rasul  dan  merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw.
Terjadinya  akad  nikah  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang  diterima  dan dilaksanakan  oleh  suami ataupun  istri. Salah  satu hal  yang  harus  dipenuhi oleh  suami adalah nafkah. Nafkah seperti sandang, pangan, papan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari  karena  menyangkut  kebutuhan  hidup.  Berkaitan  dengan  pemeliharaan anak/pengasuhan anak, pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan anak ini mencakup berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar anak (Rofiq, 2019:235). Dalam Islam, tanggung jawab  ekonomi  terdapat  di  pundak  suami  sebagai  kepala  rumah  tangga,  tetapi  tidak menutup  kemungkinan  bahwa  istri  dapat  membantu  suami  dalam  menanggung kewajiban ekonomi tersebut.
Setiap  pasangan  suami  dan  istri  dalam  menjalani  kehidupan  rumah  tangga  meng- inginkan  hidup  rukun,  bahagia  dan  terteram.  Namun,  sebuah  perjalanan  hidup  tidak selalu  semulus  yang  diharapkan,  terkadang  perbedaan  pandangan  dalam  memahami kehidupan dan perbedaan pemahaman antara suami istri tidak dapat dihindari, mereka merasa tidak nyaman dan tenteram dalam pernikahan mereka. Kenyataannya, membina hubungan rumah tangga tidaklah mudah, bahkan kehidupan berumah tangga seringkali kandas  di  tengah  jalan  dengan  terjadinya  perceraian.  Perceraian  merupakan  jalan terakhir  yang  harus  ditempuh  oleh  suami  istri  jika  tidak  mampu  mempertahankan perkawinannya.
Perceraian  merupakan  suatu  kenyataan  yang  tidak  dapat  dihindarkan  apabila  kedua belah pihak telah berusaha mencari penyelesaian dengan cara damai, yaitu dengan cara
musyawarah,  para  pihak  yang  hendak  bercerai  diberikan  jangka  waktu  yang  jelas  dan bertahap.  Pada  saat  ini,  mereka  dapat  berdamai  dan  kembali  ke  kehidupan  sebagai suami  istri  seperti  sebelumnya.  Jika  masih  belum  ada  kesepakatan  dan  merasa  tidak mampu  untuk  melanjutkan  keutuhan  keluarga,  maka  kedua  belah  pihak  dapat membawa  masalah  ini  ke  pengadilan  untuk  mencari  solusi  yang  terbaik.  Pengadilan merupakan  jalan  terakhir  untuk  memepersatukan  kembali  suami  istri  yang  hendak bercerai  dengan  membuka  pintu  per-damaian  kembali  dengan  cara  musyawarah menggunakan penengah yaitu hakim, bagi orang yang beragama Islam akan membawa perkara ini ke Pengadilan Agama sedangkan bagi agama lain mengacu pada Pengadilan Negeri  tempat  tinggalnya.  Alasan  umum  terjadinya  perceraian  di  masyarakat  adalah tidak  adanya  lagi  kecocokan  antara  suami  dan  istri.  Perceraian  merupakan  perbuatan hukum yang sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum tertentu pula.
Dalam  pasal  144  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  perceraian  dapat  terjadi  karena adanya  talak  dari  suami  atau  gugatan  perceraian  yang  dilakukan  oleh  istri,  perceraian hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama (pasal 115  KHI).  Perceraian  yang  terjadi  karena  adanya  talak  dari  suami  terhadap  istrinya, maka  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  41  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan  (UU  Perkawinan),  pengadilan  dapat  mewajibkan  mantan  suami untuk memberikan biaya hidup dan atau menetapkan suatu kewajiban kepada mantan istrinya.
Selanjutnya  pasal  45  ayat  (1)  UU  Perkawinan  menyatakan  bahwa  kedua  orang  tua berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anaknya  dengan  sebaik-baiknya  dan  pasal  45 ayat  (2)  menyatakan  bahwa  kewajiban  orang  tua sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) pasal  ini  berlaku  sampai  anak  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri  kewajiban  itu  tetap berlangsung meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.
Kelalaian suami dalam melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah, sehingga pihak yang wajib dinafkahinya menjadi terlantar merupakan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit anak terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya. Kelalaian  seseorang  untuk  memberikan  nafkah kepada  pihak yang wajib  dinafkahinya
adalah  suatu  kejahatan  apabila  kelalaiannya  menimbulkan mudharat pada  orang  yang wajib dinafkahinya. (Harlinan, Y dan Siti Asiyah, 2020)
Dalam prakteknya, peraturan yang menyangkut nafkah setelah terjadi perceraian (cerai talak)  sangat  tidak  menguntungkan  bagi  anak,  bahkan  berpotensi  merugikan  anak maupun mantan istri (Raudhatunnur, 2016). Sampai saat ini belum ada pengaturan atau ketentuan secara teknis dan tegas tentang keharusan dan tata pemberian nafkah anak.
Seringkali  setelah  ditentukan  atau  dipuskan  oleh  majelis  hakim  bahwa  permohon-an cerai suami dikabulkan dengan kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, suami tidak melaksanakan  atau  tidak  memenuhinya.  Prosedur  formal  permohonan  eksekusi  yang rumit,  besarnya  biaya  eksekusi  dibandingkan  dengan  jumlah  nafkah  anak  yang ditetapkan majelis hakim perbulan tersebut, dianggap tidak seimbang. Oleh karena itu, sangat  banyak  ditemui  putusan  mengenai  nafkah  anak  tidak  dapat  dilaksanakan,  tidak mempunyai  nilai,  karena  tidak  mengikat  tergugat  (ayah)  untuk  memenuhinya  dengan tertib,  demi  kelangsungan  hidup  anak  yang  menjadi  korban  perceraian  orang  tuanya. (Choiri, 2015)

## B. Teori/Konsep
Perceraian  merupakan  pintu  darurat  dari  perkawinan  yang  sudah  tidak  bisa dipertahankan  lagi,  hal  ini  demi  mewujudkan  kemashlahatan  untuk  bersama. Sebenarnya beban berat akan terjadi pada anak pasca perceraian orang tuanya, padahal secara umum anak mempunyai hak yang sama seperti orang tuanya belum bercerai.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  pada  pasal  41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 1) Baik ibu atau bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya  semata-mata berdasarkan  kepentingan anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak- anak, peng-adilan memberikan keputusan; 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  itu,  bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut,  pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut memikul  biaya  tersebut;  dan  3)  Pengadilan  dapat  mewajibkan  mantan  suami  untuk
memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau  menetapkan  suatu  kewajiban  bagi  mantan istri.
Pasal  tersebut  menunjukkan  ada  perbedaan  antara  tanggung  jawab  yang  bersifat material  dengan  tanggung  jawab  pengasuhan.  Pasal  ini  lebih  memfokuskan  kepada tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau mantan suami jika ia mampu, dan  sekiranya  ia  tidak  mampu  Pengadilan  Agama  dapat  menentukan  lain  sesuai kemampuannya.
Selanjutnya  dalam  pasal  45  UU  Perkawinan  menyatakan  bahwa:  1)  Kedua  orang  tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya; dan 2) Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri,  kewajiban  itu  tetap  berlangsung  meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.
Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yang berbunyi, dalam hal terjadi perceraian: 1)  Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
(dua  belas)  tahun  adalah  hak  ibunya;  2)    Pemeliharaan  anak  yang  sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih  di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya; dan 3) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah.
Selanjutnya, dalam pasal 156 KHI, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
4)  Semua  biaya hadhanah dan  nafkah  anak  menjadi  tanggung  jawab  ayah  menurut kemam-puannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  dapat mengurus  diri  sendiri  (21  tahun);  5)  Bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c),  dan  (d);  dan  6)  Pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat  kemampuan  ayahnya menetapkan  jumlah  biaya  untuk  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak-anak  yang  tidak turut padanya.
Penelitian  ini  berkaitan  dengan  implementasi  putusan  Pengadilan  Agama  Purwakarta mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian. Memang sampai saat ini belu  ada  peraturan  atau  ketentuan  yang  bersifat  teknis  dan  tegas  mengenai  tata  cara pemberian  nafkah  anak  agar  hak-hak  anak  dapat  terjamin.  Hal  ini  berakibat  pada
kelangsungan  hidup  anak-anak  yang  menjadi  korban  perceraian  orang  tuanya.  Pada kenyataannya  penghidupan  seorang  anak  setelah  terjadinya  perceraian  antara  kedua orang  tuanya  sangat  tidak  menguntungkan  bagi  anak  bahkan  berpotensi  merugikan anak tersebut. Membimbing dan mendidik anak dalam keluarga adalah tanggung jawab kedua  orang  tua.  Pemberian  nafkah  anak  merupakan  kewajiban  dan  tanggung  jawab seorang ayah, meskipun orang tuanya sudah bercerai. (Gussevi, S dan Nur Aeni Muhfi, 2021)
Untuk kajian yang lebih mendalam, peneliti perlu melakukan penelahan terhadap jurnal ilmiah yang mempunyai relevansi dengan masalah tersebut. Dalam penelusuran  kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, ditemukan antara lain:
1. Yuni Harlina dan Siti Asiyah, ‘ Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca  Perceraian  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam ’ ,  Jurnal  An-Nahl ,  Vol.  7  No.  2,
Desember  2020.  Dalam  artikel  ini  diungkapkan  bahwa  pertimbangan  putusan  hakim Pengadilan  Agama  Pekanbaru  nomor  0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr  sebagai  berikut:  1) Hakim  memutuskan  perkara  nomor  0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr  dengan  menggunakan pertimbangan yang berlandaskan atas fakta hukum yang terjadi di persidangan. Selain itu, majelis hakim memutus perkara ini dengan menggunakan hukum positif, yaitu Pasal 105 dan  156  Kompilasi  Hukum  Islam,  SEMA  RI  nomor  3  tahun  2000  tentang  petunjuk penetapan putusan serta merta dan Pasal 149 R.Bg serta Undang-Undang No. 23 tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  putusan  perkara  ini  pemegang  hak hadhanah adalah  Penggugat  yang  merupakan  ibu,  karena  ibu  lebih  mampu  untuk  memelihara anaknya  dengan  baik  sesuai  dengan  putusan  hakim  pada  perkara  perceraian  nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Dengan adanya putusan nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr maka  putusan  ini  dapat  dijalankan  dengan  serta  merta;  dan  2)  Putusan  Pengadilan Agama  Pekanbaru  nomor  0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr  mengenai  penetapan hadhanah adalah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam  untuk  lebih  mendahulukan  kepentingan dan kemaslahatan anak. Dalam hal ini hakim juga menuntut tergugat untuk menjalankan putusan sebagaimana yang telah ditetapkan, karena hal ini sesuai dengan kaidah “ tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tepat) ”.
2. Raudhatunnur, “ Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian ” ,
Jurnal  Gender  Equality:  International  Journal  of  Child  and  Gender  Studies ,  Vol.  2  No.  2, September  2016.  Dalam  artikel  ini  dijelaskan  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam menetapkan  kewajiban  ayah  atas  nafkah  anak  pasca  perceraian  adalah  ayah  dipandang mampu  melaksanakan  kewajibannya.  Hakim  dalam  hal  ini  mempertimbangkan kemaslahatan anak sehingga diputuskan jumlah minimal untuk menafkahi seorang anak- nya  yang  masih  di  bawah  umur.  Serta  faktor  penyebab  tidak  terlaksananya  putusan mengenai  pelaksanaan  tanggung  jawab  ayah  terhadap  pemberian  nafkah  anak,  adalah karena faktor kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman terhadap hak anak, penghasilan orang tua yang rendah, telah memiliki kewajiban lain setelah kawin lagi di samping adanya pembatasan hubungan antara anak dengan ayah oleh ibunya.
3. A. Choiri, “ Penjaminan Harta Ayah terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian ” ,  2015, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penjaminan- harta-ayah  terhadap-kelalaian-pembayaran-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-dr-h-a-choiri-shmh-28- 10 . Dalam artikel ini diungkapkan bahwa rentang waktu kewajiban menanggung nafkah anak yang menjadi korban perceraian adalah dari anak usia 0 tahun hingga anak tersebut usia 21 tahun atau mandiri, atau setidak-tidaknya selama 21 tahun. Sehingga ketika pada saat ini tidak terdapat harta ayah yang dapat digunakan sebagai jaminan bagi nafkah anak yang menjadi tanggungannya, bisa saja di tahun-tahun mendatang sang ayah mendapat rizki dari Allah Swt. sehingga dapat digunakan untuk menjamin pembayaran nafkah anak yang menjadi kewajibannya.
Berbeda  dengan  uraian  artikel  yang  telah  diungkap  di  atas,  dalam  penelitian  ini  selain mengungkap  dasar  hukum  dan  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Agama  Purwakarta dalam putusan mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian, kemudian juga  diungkap  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama  Purwakarta  kalau  terjadi kelalaian  ayah  dalam  pemenuhan  hak  nafkah  anak  pasca  perceraian  tersebut.  Selain jurnal-jurnal ilmiah di atas yang dijadikan acuan utama, peneliti juga menjadikan jurnal- jurnal  ilmiah  lainnya  yang  masih  terkait  dengan  permasalahan  yang  sedang  dikaji khususnya mengenai hak-hak anak, antara lain:
1. Sofia Gussevi, “Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Istri yang Bekerja”, Muttaqien , Vol. 1 No. 1, Juli 2020, 56-73.
2. Sofia Gussevi, Nur Aeni Muhfi, “Tantangan Mendidik Generasi Milenial Muslim di Era Revolusi Indu stri 4.0”, Paedagogie , Vol. 2 No.1, Januari 2021, 46-57.
3. Sofia  Gussevi,  Melinda  Maulani,  Nur  Aeni  Muhfi,  “Jejak  Langkah  Pengadilan  Agama Purwakarta”, Muttaqien , Vol. 2 No. 2, Juli 2021, 125-141.
4. Siti  Maesitoh,  Sofia  Gussevi,  Imam  Tabroni,  “Peran  Wanita  Kar ier  dalam  Pendidikan Anak”, Paedagogie , Vol. 2 No. 2, Juli 2021, 109-123.
5. Sofia Gussevi, Pebi Supiana, Shofa Marlia Indriyani, “Children Marriage Phenomenon During The Covid- 19 Pandemic”, Muttaqien Publishing , Vol. 2 No.1, Desember 2021.

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk  menggambarkan  suatu  kejadian  atau  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek  penelitian  seperti  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain,  secara holistik  dan  dengan  cara  deskriptif  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah. (Moleong, 2012:4)
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pengadilan  Agama  Purwakarta  pada  bulan  Februari- Agustus  2022.  Observasi  awal  dimulai  dari  tahun  2019  pada  waktu  peneliti melaksanakan penelitian dengan judul “ Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Istri yang  Bekerja ”,  tahun  2020  dilaksanakan  penelitian  dengan  judul  “ Jejak  Langkah Pengadilan Agama  Purwakarta” dan  tahun  2021  dilaksanakan  penelitian  dengan  judul
“ Children Marriage Phenomenon During the Covid-19 Pandemic ” .
Responden (informan) adalah orang yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan  kondisi  latar  belakang  penelitian  (Moleong,  2012:97).  Peran  responden  adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan  masukan  kepada  peneliti,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Oleh  karena  itu,  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  orang-orang  yang  dianggap
mengetahui  permasalahan  yang  diteliti,  antara  lain:  1.  Hakim  Pengadilan  Agama Purwakarta,  2.  Sekretaris  Pengadilan  Agama  Purwakarta,  3.  Panitera  Muda  Hukum Pengadilan  Agama  Purwakarta,  4.  Praktisi  Hukum  Pengadilan  Agama  Purwakarta,  5. Masyarakat sebagai pengguna jasa Pengadilan Agama Purwakarta.
Dalam penelitian ini, peneliti mencari data langsung di lapangan, yaitu dengan cara: 1). Observasi, yaitu suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun  dari pelbagai proses  biologis  dan  psikologis.  Dua  di  antara  yang  terpenting  adalah  proses-proses peng-amatan  dan  ingatan  (Sugiono,  2015:203).  Peneliti  melakukan  observasi  langsung ke  lokasi  obyek  penelitian  yaitu  Pengadilan  Agama  Purwakarta;  2).  Wawancara ( Interview ),  yaitu  suatu  bentuk  komunikasi  verbal  jadi  semacam  pecakapan  yang bertujuan memperoleh informasi, atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang  dilakukan  dengan  tanya  jawab  antara  peneliti  dengan  obyek  yang  diteliti.  Dalam metode  ini  kreatifitas  pewawancara  sangat  diperlukan  karena  dapat  dikatakan  bahwa hasil  interview  yang  diteliti  banyak  bergantung  pada  kemampuan  penyelidik  untuk mencari  jawaban.  Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu  untuk memperoleh  informasi  dari  teori  wawancara.  Ada  beberapa  macam  wawancara,  yaitu wawancara  terstruktur,  semiterstruktur  dan  tidak  terstruktur  (Sugiono,  2015:194). Dalam hal ini peneliti mewawancarai antara lain: Hakim Pengadilan Agama Purwakarta, Sekretaris  Pengadilan  Agama  Purwakarta,  Panitera  Muda  Hukum  Pengadilan  Agama Purwakarta,  Praktisi  Hukum  Pengadilan  Agama  Purwakarta  dan  masyarakat  sebagai pengguna  jasa  Hakim  Pengadilan  Agama  Purwakarta;  3).  Dokumentasi  yaitu  mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah,  prasasti,  notulen  rapat,  legger,  agenda  dan  sebagainya.  Dokumentasi  ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.
Sumber  ini  terdiri  dari  dokumen  dan  rekaman  (Arikunto,  2006:231).  Dalam  hal  ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data di Pengadilan Agama Purwakarta.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Dasar  Hukum  Putusan  Pengadilan  Agama  Purwakarta  mengenai  Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian
Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim mempunyai dasar hukum yang kuat. Dasar  hukum  putusan  Pengadilan  Agama  Purwakarta  mengenai  kewajiban  ayah  atas nafkah anak pasca perceraian (Yuliasih, 2022),  antara lain:
a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Rumusan Kamar Agama angka 16 yang kriteria penentuan besaran mut’ah , nafkah iddah dan nafkah anak, yaitu dengan mempertimbangkan  kemampuan  suami  dan  kepatutan,  seperti  lamanya  masa  per- kawinan besaran take home pay suami.
b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka III.A-2 yang menyebutkan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah , nafkah iddah , mut’ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan  menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.
c. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/ 5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut disampaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian:
Cerai Talak:
Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada istri. Jika Pengadilan  mengabulkan  permohonan  cerai  talak  dari  suami,  maka  sesuai  pasal  149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan:
1) Mut’ah yang layak  mantan suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali  mantan istri tersebut qabla al dukhul ;
2) Nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam iddah , kecuali mantan istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3) Pelunasan  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya  dan  separuh  apabila qabla  al dukhul;
4) Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
5) Berhak  atas  nafkah  lampau,  apabila  selama  perkawinan  tersebut,  suami  tidak memberi nafkah;
6) Perempuan  berhak  atas  harta  bersama,  dibagi  menurut  ketentuan  sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
7) Perempuan  berhak  untuk  mendapatkan  pula  hak hadhanah bagi  anak  yang  belum
berumur 12 tahun.
Cerai Gugat:
Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama.  Jika  Pengadilan  Agama  mengabulkan  permohonan  cerai  dari  seorang  istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan:
1) Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak mem- beri nafkah;
2) Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana ter- sebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
3) Perempuan  berhak  untuk  mendapatkan  hak  hadhanah  bagi  anak  yang  belum  ber- umur 12 tahun.
Hak Anak Akibat Perceraian Kedua Orang Tua:
1) Setiap  anak  berhak  mendapat  pemeliharaan,  pendidikan,  kesehatan,  rumah  dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang;
2) Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya;
3) Hak  untuk  bertemu  ayah  dan  ibunya  bagi  setiap  anak  pasca  perceraian  ayah  dan ibunya.
d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yang berbunyi, dalam hal terjadi perceraian: 1)  Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya; 2)  Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya; dan 3) Biaya  pemeliharaan  anak  ditanggung  oleh  ayah.  Selanjutnya  dalam  pasal  156,  akibat putusnya  perkawinan  karena  perceraian  ialah:  4)  Semua  biaya hadhanah dan  nafkah anak  menjadi  tanggung  jawab  ayah  menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 5) Bilamana terjadi  perselisihan  mengenai hadhanah dan  nafkah  anak,  Pengadilan  Agama  mem- berikan  putusannya  berdasarkan  huruf  (a),  (b),  (c),  dan  (d);  dan  6)  Pengadilan  dapat pula  dengan  mengingat  kemampuan  ayahnya  menetapkan  jumlah  biaya  untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
e. Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UU  Perkawinan)  pada pasal  41  disebutkan  bahwa,  akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian  ialah:  1) Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan; 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan  tidak  dapt  memenuhi  kewajiban  tersebut,  pengadilan  dapat  menentukan bahwa  ibu  ikut  memikul biaya  tersebut;  dan    3)  Pengadilan  dapat  mewajibkan  bekas suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau  menetapkan  suatu  kewajiban bagi  bekas  istri.  Selanjutnya  diperjelas  dalam  pasal  45  UU  Perkawinan  menyatakan bahwa: 1) Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya; dan 2) Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  pasal  ini   berlaku sampai  anak  itu  kawin atau  dapat  berdiri  sendiri,  kewajiban  itu tetap berlangsung meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.
f. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun dia sudah bercerai dengan istrinya atau dia sudah kawin lagi. Ketika anak masih kecil (belum baligh ) maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya. Begitu juga, anak yang belum mumayyiz maka  ibu  mendapat  prioritas  utama  untuk  mengasuh  anaknya.  Apabila  anak  sudah mumamyyiz maka  anak  berhak  memilih  di  antara  ayah  atau  ibunya  yang  dia  ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam Putusan Mengenai Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian.
Pengadilan  Agama  Purwakarta  merupakan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  yang  bertugas dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat
per-tama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah ,  dan  ekonomi  syariah  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  49 Undang-Undang  nomor  7  tahun  1989  tentang  Pengadilan  Agama  kemudian  dirubah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tidak  hanya  terpaku  pada  bunyi  teks  peraturan perundang-undangan.  Perkembangan  masyarakat yang  dinamis  yang  dibarengi  dengan per-masalahan  hukum  yang  semakin  kompleks,  menjadikan  hakim  melakukan ijtihad untuk  mewujudkan  kemashalahatan.  Hakim  yang  demikian  dikenal  dengan  hakim progresif (Anwar, 2021). Terminologi progresif sebenarnya telah dikenal dalam Islam, hakim  progresif  hakikatnya  merupakan  hakim  yang  berupaya  mewujudkan kemashlahatan bagi masyarakat.
Mengenai  permohonan  tuntutan  nafkah  anak  pasca  perceraian,  majelis  hakim  Peng- adilan Agama Purwakarta menetapkan dalam putusannya membebankan nafkah peng- asuhan  anak  kepada  ayah.  Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  mengenai  kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta ini antara lain:
a. Penghasilan suami perbulan (Afrianedy, 2022)
Penghasilan  suami  perbulan  dan  kesanggupan  dari  pihak  suami  merupakan  pertim- bangan utama majelis hakim ketika akan menetapkan besarnya nafkah anak. Istri yang menuntut nafkah anak lebih dari kesanggupan suami maka tidak akan dikabulkan oleh majelis  hakim.  Penghasilan  suami  yang  besar  tidak  serta  merta  menjadi  alasan  majelis hakim  dalam  membebankan  nafkah  anak  kepada  suami  dalam  jumlah  yang  besar.
Sebaliknya, penghasilan suami yang kecil tidak serta merta menjadi alasan majelis hakim dalam  membebankan  nafkah  kepada  suami  dalam  jumlah  yang  sedikit.  Pertimbangan majelis  hakim  dalam  menentukan  nafkah  anak  yang  dibebankan  kepada suami  adalah sesuai kesanggupan dari pihak suami.
b. Kesepakatan antara suami dan istri dalam menentukan jumlah nafkah anak (Heriansyah, 2022)
Kesepakatan  kedua  belah  pihak  antara  suami  dan  istri  dalam  menentukan  jumlah nafkah  anak,  merupakan  salah  satu  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  menentukan jumlah nafkah anak. Dengan demikian diwajibkan bagi hakim memutus sesuai dengan
kesepakatan yang telah ditentukan para pihak. Akan tetapi, jika antara suami dan istri belum  melakukan  kesepakatan  mengenai  jumlah  nafkah  anak,  maka  hakim  dapat menentukan  besarnya  nafkah  anak  yang  harus  dibayarkan  oleh  suami  sesuai  dengan kesanggupan suami.
c. Jumlah anak (Afrianedy, 2022)
Jumlah  anak  yang  dimiliki  suami  dan  istri  juga  merupakan  salah  satu  pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan jumlah nafkah anak. Besar kecilnya nafkah anak akan disesuaikan  dengan  kebutuhan  istri  dalam  memelihara  anak.  Pada  waktu  persidangan majelis hakim menanyakan jumlah anak yang harus dibiayai, terlebih lagi jika anak akan diasuh oleh istri. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan anak.
Tetapi pada kenyataannya, banyak pihak ayah yang tidak sepenuhnya melaksanakan isi putusan karena berbagai alasan, hal ini tentu saja sangat merugikan anak. Padahal dalam memutuskan  suatu  gugatan  ataupun  permohonan,  majelis  hakim  sudah  memper- timbangkan berdasarkan bukti dan saksi yang sah bahwa pihak ayah dipandang mampu untuk melaksanakan kewajiban karena merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan  kebutuhan  anaknya.  Anak  yang  masih  di  bawah  umur  maka  hak  untuk pengasuhan anak tersebut akan diberikan kepada ibunya, hal ini disebabkan anak-anak di bawah umur masih sangat memerlukan perhatian dan pengasuhan dari seorang ibu.
Sedangkan  kepada  pihak ayah  diberikan  tanggung jawab  untuk  membiayai  kebutuhan hidup termasuk pendidikan anak sampai anak dewasa.
Banyak juga di antara tergugat (ayah) yang masih sadar akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah anak setiap bulan, tetapi tidak pada besaran yang telah ditetapkan dalam  amar  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Agama  Purwakarta.  Pada akhirnya bekas istri (ibu dari anak tersebut) yang harus membanting tulang dan bekerja keras  untuk  memenuhi  kebutuhan  anaknya,  sementara  ayahnya  merasa  bebas  dari tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya, apalagi banyak dari ayah anak tersebut sudah mempunyai kehidupan baru karena sudah menikah lagi.
Berkaitan  tidak  terlaksananya  putusan  Pengadilan  Agama  Purwakarta  mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap pemberian nafkah anak pasca perceraian ini disebabkan  beberapa  faktor,  di  antaranya  kurangnya  kesadaran  hukum  pihak  ayah,
kurangnya  pemahaman  terhadap  hak  anak  pasca  perceraian,  penghasilan  ayah  yang rendah, serta ayah telah memiliki tanggung jawab lain setelah menikah lagi. (Mubtadi, 2022)

## 3. Upaya  Pengadilan  Agama  Purwakarta  agar  Terlaksananya  Pemberian  Nafkah Anak Pasca Perceraian
Sebenarnya  Pengadilan  Agama  Purwakarta sudah berupaya  agar  terlaksananya  putusan mengenai  pemberian  nafkah  anak  pasca  perceraian.  Upaya  yang  dilakukan  Pengadilan Agama Purwakarta antara lain :
a. Memberikan informasi kepada para pihak agar mencantumkan tuntutan hak nafkah anak beserta nafkah iddah dan mut’ah dalam surat gugatan perceraian. (Iswanto, 2022)
Dalam pemenuhan nafkah anak termasuk nafkah iddah dan mut’ah di Pengadilan Agama Purwakarta kebanyakan hanya menang di atas kertas saja, pihak penggugat tidak mem- peroleh sesuai tuntutan mereka. Dalam hal nafkah anak, seringkali seorang ayah melalai- kan  kewajibannya  untuk  memberikan  nafkah  kepada  anak-anaknya  setelah  terjadi  per- ceraian. Ada yang melaksanakan kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, tetapi tidak sesuai  dengan  besaran  nafkah  anak  yang  sudah  ditetapkan  dalam  putusan  hakim,  ter- kadang  ada  juga  yang  tidak  sama  sekali  menafkahi  anak-anaknya.  Dalam  hal  ini  perlu adanya upaya dengan mengajukan eksekusi. Sedangkan pihak istri untuk mengajukan per- mohonan eksekusi itu harus ada biayanya dan biaya itu lebih besar dari hak nafkah anak. Jadi tidak seimbang antara biaya permohonan eksekusi dengan tuntutan hak yang akan diterima.  Oleh  sebab  itu,  dengan  memberikan  informasi  kepada  para  pihak  agar  men- cantumkan  tuntutan  hak  nafkah  anak  beserta  nafkah iddah dan mut’ah dalam  surat gugatan perceraian, diharapkan para pihak mendapatkan haknya. Hal ini baru terlaksana satu tahun ke belakang.
b. Dalam penjaminan hak nafkah anak, Pengadilan Agama Purwakarta bekerjasama dengan pihak  tempat  suami  bekerja  melakukan  pemotongan  langsung  dari  penghasilan  suami. (Mubtadi, 2022)
Dengan  adanya  kerjasama  antara  Pengadilan  Agama  Purwakarta  dengan  pihak  tempat suami bekerja melakukan pemotongan langsung dari penghasilan suami, diharapkan anak mendapatkan haknya dan kehidupannya lebih terjamin. Tetapi hal ini belum terlaksana. Ini disebabkan banyaknya prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Mengenai penjaminan hak nafkah anak setelah orang tuanya bercerai, Pengadilan Agama Purwakarta  sudah  melakukan  langkah-langkah  supaya  anak  mendapatkan  haknya  dan kehidupannya  lebih  terjamin  dan  tidak  sampai  terlantar  setelah  orang  tuanya  bercerai. Tetapi dari penelitian diketahui ada beberapa hal yang bisa dilakukan Pengadilan Agama Purwakarta agar kehidupan anak lebih terjamin setelah percraian orang tuanya, tetapi hal ini belum bisa terlaksana.

## D. Penutup
Dari  hasil  penelitian  terlihat  bahwa  dasar  hukum  putusan  Pengadilan  Agama Purwakarta  mengenai  kewajiban  ayah  atas  nafkah  anak  pasca  perceraian  yaitu:  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7  tahun  2012  Rumusan  Kamar  Agama  angka  16 yang Kriteria penentuan besaran mut’ah , nafkah iddah dan nafkah anak; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka III.A-2 yang menyebutkan  bahwa  hakim  dalam  menetapkan  nafkah madhiyah ,  nafkah iddah , mut’ah dan  nafkah  anak  harus  mempertimbangkan  rasa  keadilan  dan  kepatutan  dengan menggali  fakta  kemampuan  ekonomi  suami  dan  fakta  kebutuhan  dasar  hidup  istri dan/atau  anak;  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021  perihal  Jaminan  Pemenuhan  Hak-Hak  Perempuan  dan Anak  Pasca  Perceraian;  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  105  dan  pasal  156;  UU Perkawinan  pasal  41  dan  pasal  45,  serta  UU  Per-lindungan  Anak  pasal  1  ayat  (2). Kemudian pertimbangan hakim dalam putusan mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak  pasca  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Purwakarta  yaitu:  penghasilan  suami perbulan; kesepakatan kedua belah pihak dalam menentukan jumlah nafkah anak; serta jumlah  anak.  Terakhir,  upaya  Pengadilan  Agama  Purwakarta  agar  terlaksananya pemberian nafkah anak pasca perceraian, yaitu: dengan memberikan informasi kepada para  pihak  agar  mencantumkan  tuntutan  hak  nafkah  anak  beserta  nafkah iddah dan mut’ah dalam surat gugatan perceraian, hal ini baru terlaksana satu tahun ke belakang; serta dalam penjaminan hak nafkah anak, Pengadilan Agama Purwakarta bekerjasama dengan pihak tempat suami bekerja melakukan pemotongan langsung dari penghasilan suami,  tetapi hal ini sampai sekarang belum terlaksana.
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam Hukum Keluarga  Islam  serta  bisa  menjadi  rujukan  peneliti  lain  mengenai  permasalahan  yang sama  tetapi  dari  sudut  pandang  yang  berbeda.  Selanjutnya,  hasil  penelitian  ini diharapkan  juga  bisa  menjadi  rujukan  dalam  pengembangan  mata  kuliah  Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Peradilan Agama di Indonesia.
Terakhir  penulis  mengucapkan  terima  kepada  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  (STAI) DR.  KH.  EZ.  Muttaqien  Purwakarta  karena  penelitian  ini  terselenggara  berkat  dana hibah  penelitian  nomor  1027/A.6/J.XIII/STAI/I/2022  yang  diberikan  oleh  Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrianedy, R. (2022, Agustus Selasa). Hakim Pengadilan Agama Purwakarta. (I. Novianty, Interviewer)
Anwar,  A.  S.  (2021).  Progretifitas  Hakim  dalam  Menentukan  Beban  Akibat  Perceraian Suami kepada Istri Pasca Perceraian. Al-Ahkam, Vol. 6 No. 1 , 1-13. Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Choiri,  A.  (2015).  Penjaminan  Harta  Ayah  terhadap  Kelalaian  Pembayaran  Nafkah  Anak Pasca
Perceraian. Badilag . https://badilag.mahkamahagung.go.id/article/publikasi/article/penjaminan-harta- ayah-against-negligence-payment-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-dr-h-a-choiri- shmh-28-10.
Gussevi,  S.,  Tadjudin,  A.  A.,  &  Amaliah,  F.  T.  (2021).  Sosialisasi  dan  Pendampingan Dampak  Peran  Ganda  Buruh  Perempuan  terhadap  Kehidupan  Rumah  Tangga  di Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Sivitas: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat , 1 (2), 53-60. Gussevi,S., & Muhfi, N. A. (2021). Tatantangan Mendidik Generasi Milenial Muslim di Era Revolusi Industri 4.0. Paedagogie , Vol. 2 No. 1 , 46-57.
Harlina, Y., & Asiyah, S. (2020). Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca  Perceraian  menurut  Perspektif  Hukum  Islam. Jurnal An-Nahl, Vol. 7 No. 2 , 130-144.
Heriansyah,  D.  (2022,  Juli  Selasa).  Hakim  Pengadilan  Agama  Purwakarta.  (I.  Novianty, Interviewer)
Iswanto, C. (2022, Juli Senin). Praktisi Hukum Pengadilan Agama Purwakarta. (I. Novianty, Interviewer)
Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mubtadi,  A.  G.  (2022,  Februari  Kamis).  Sekretaris  Pengadilan  Agama  Purwakarta.  (S. Gussevi, Interviewer)
Raudhatunnur.  (2016).  Eksekusi  Putusan  Kewajiban  Ayah  atas  Nafkah  Anak  Pasca Perceraian. Jurnal Kesetaraan Gender: Jurnal Internasional Studi Anak dan Gender, Vol. 2 No. 2 , 43-50.
Rofiq, A. (2019). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sanusi,  M.,  Tadjudin,  A.  A.,  &  Gussevi,  S.  (2022).  URGENSI  ISBAT  NIKAH  BAGI PERKAWINAN  DIBAWAH  TANGAN  (Studi  Kasus  Pada  Warga  di  Desa Ciherang  Kecamatan  Pasawahan  Kabupaten  Purwakarta). Muttaqien;  Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies , 3 (2). Sugiono.  (2015). Metode  Penelitian  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D. Bandung: Alfabeta. Tabroni,  I.  (2019). MODEL  PENDIDIKAN  ISLAM:  Teknik  Mendidik  Anak  dengan Treatment di Era 4.0 . CV Cendekia Press.
Tabroni, I., & Dodi, J. (2022). Family Education in The Book'Uqūd Al -Lujjain f Ῑ Bayani H uqūqi Al -Zaujain. Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies , 3 (1), 55-66.
Tabroni,  I.,  &  Juliani,  A.  (2022).  Peran  Orang  Tua  Dalam  Membina  Akhlak  Anak  Pada Masa  Pandemi  Di  Rt  64  Gang  Mawar  Iv  Purwakarta. Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan , 1 (1), 16-22.
Tabroni,  I.,  Munajat,  N.,  Uwes,  S.,  &  Rostandi,  U.  D.  (2022).  Parenting  Patterns  in Educating  Children's  Prayer  Discipline  During  the  Coronavirus  Disease  (Covid- 19). Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam , 11 (01), 177-194.
Yuliasih,  L.  (2022,  Juli  Rabu).  Hakim  Pengadilan  Agama  Purwakarta.  (I.  Novianty, Interviewer)