JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                              ISSN     : 2338-9567 VOL. 10 NO. 2 (September 2022)                                                    E-ISSN : 2746-8178 DOI : 10.47828/jianaasian.v10i2.122
Peran Stakeholder sebagai Aktor Kebijakan Pemberdayaan Kelompok Perempuan “Sepakat” melalui Potensi Lokal di Kabupaten Aceh Barat Daya
Safrida 1) *, Afrizal Tjoetra 2) , Rachmatika Lestari 3) , & Nila Safrida 4)
1,4 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Indonesia
2 Sosiologi, Fakulitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Indonesia
3 Ilmu Hukum, Fakulitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Indonesia
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 22/09/2022 Received in revised form 26/09/2022 Accepted 05/10/2022

## Abstract
In Aceh Barat Daya District, this essay examines the role of stakeholders as players in empowering the women's group "Agreed" through regional potential. This study employs a case study methodology and a  qualitative  research  design.  Data  was  gathered  by  observation,  interviews,  and  documentation. Triangulation validity, reliability, and interactive analysis models were then used to analyze the data. The study's findings demonstrate that stakeholders have played a significant role as policy actors for empowerment programs since  the implementation of the Participatory Missile Appraisal (PRA)  and Participation Assessment Plan (MPA) processes, which prioritize community involvement. supported by the  application  of  the  ideas  of  corporate  development,  institutional  development,  and  human development. However, it is clear from the existence of unresolved business issues like seasonal business, the lack of specialized training and enrichment of product innovation for groups, as well as the inability to organize businesses, that the needs of the "Agreed" women's group have not been met in practice as expected. So, solid cooperation between policy actors is needed in carrying out empowerment and more efforts to evaluate implementation to assess the level of success of the program being implemented.
Keywords: Stakeholders, Policy Actors, Empowerment, Women's Groups

## Abstrak
Tulisan ini membahas tentang peran stakeholder sebagai aktor pemberdayaan kelompok perempuan “Sepakat”  melalui  potensi  lokal  di  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya.  Penelitian  ini  memakai metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan  dokumentasi,  diikuti  teknik  analisis  data  validitas    triangulasi,  reliabilitas,  dan  model  analisis interaktif.  Hasil    penelitian  menunjukkan  jika  peran  stakeholder  sebagai  aktor  kebijakan  program pemberdayaan telah terlihat dari realisasi metode Participatory Rudal Appraisal (PRA) dan  Partisipasi Assessment  Rencana  (MPA)  yang  mengupayakan  partisipasi  masyarakat  sebagai  komponen terpenting.  Didukung  penerapan  konsep  bina  manusia,  bina  usaha,  dan  lembaga  yang  dilakukan. Namun  dalam  prakteknya, kebutuhan  kelompok  perempuan  “Sepakat” nyatanya  belum  terpenuhi
sesuai harapan, terlihat dari masih terdapatnya masalah-masalah usaha yang belum teratasi seperti usaha  yang  bersifat  musiman,  belum  ada  pelatihan  khusus  dan  pengayaan  inovasi  produk  bagi kelompok, serta kurangnya kemampuan pengorganisasi usaha. Maka diperlukan kerjasama solid antar aktor kebijakan dalam menjalankan  pemberdayaan dan  lebih  mengupayakan evaluasi  pelaksanaan untuk menilai tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan.
Kata kunci: Peran Stakeholder, Aktor Kebijakan, Pemberdayaan, Kelompok Perempuan
PENDAHULUAN Setiap daerah memiliki kewenangan  dalam  pengembangan ekonomi sebagai bentuk otonomi yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat. Menindaklanjuti kewenangan tersebut, daerah  termasuk  lingkup  desa  turut mempunyai wewenang dalam pengelolaan  rumah  tangganya  secara mandiri.    Sehingga  desa  menempati posisi  penting  dalam  pelaksanaan aktivitas pemerintah pada tingkat lokal (Werenfridus et al., 2021) . Setiap desa diharuskan mampu memiliki ide untuk mengembangkan ekonomi di daerahnya  masing-masing,  dengan memanfaatkan  potensi  lokal  sebagai bentuk tanggung jawab pembangunan nasional (Purnamasari, 2019).
Sektor  perikanan  Indonesia telah  lama  menjadi  salah  satu  sektor prioritas dalam pembangunan nasional.  Salah  satunya  melalui peranan  usaha  perikanan  skala  kecil yang telah terbukti mampu berkontribusi penting dalam penyediaan  lapangan  kerja  hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat (Stacey et al., 2021). Berbicara mengenai pemanfaatan potensi lokal. Kabupaten Aceh  Barat  Daya  menjadi  salah  satu daerah  pesisir  di  Aceh  yang  terkenal akan kekayaan sumber daya perikanan lautnya. Hal ini dibuktikan dengan data produksi  perikanan  laut    Aceh  Barat Daya yang mencapai 94,39% dari total produksi perikanan keseluruhan.
Berbanding  lurus  dengan  tingginya jumlah  penduduk  yang  bermata pencaharian  nelayan,  yakni  sekitar 2.719 orang. Di mana Kecamatan Susoh menjadi pendominasi  sebesar  47,02% atau 1.038 orang, sebagaimana grafik 1.
Grafik 1 . Jumlah Nelayan Aceh Barat Daya Menurut Kecamatan Tahun 2021
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikaan Aceh Barat Daya (BPS Aceh Barat Daya, 2022)
Desa  (Gampong)  Pulau  Kayu merupakan  salah  satu  desa  di Kecamatan  Susoh,  Kabupaten  Aceh Barat  Daya  yang  memiliki  potensi kekayaan  sumber  daya  laut  lokal berupa produksi perikanan melimpah.
Dikarenakan  topografi  desa  di dominasi wilayah pesisir dan demografi  masyarakatnya  mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Perbandingan  profesi  masyarakat Pulau  Kayu  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini:
31 182 1038 46 96 367 241 400 518 Babahrot Kuala Batee Susoh Jeumpa Blang Pidie Setia Tangan… Lembah Sabil Manggeng *) PenulisKorespondensi E-mail : safrida1290@utu.ac.id
Tabel 1 . Pekerjaan Masyarakat Pulau Kayu No  Jenis Pekerjaan Jumlah 1 Nelayan 315 2 Petani 47 4 Pegawai Negeri Sipil 43 5 Wiraswasta 21 6 Pedagang 116 Sumber:  Desa  Pulau  Kayu,  Kecamatan  Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan  data  Tabel  1, maka  jelas  bahwa  masyarakat  Pulau
Kayu di dominasi oleh profesi nelayan.
Sehingga potensi desa dalam pengembangan hasil perikanan memiliki  peluang  yang  sangat  besar untuk  dikembangkan,  sejalan  dengan ketergantungan  masyarakat  akan sumber  daya  laut  (Bolkiah  et  al., 2021).
Umumnya masyarakat di Desa Pulau  Kayu  dikategorikan  nelayan tradisional  dengan  alat  tangkap sederhana, diikuti pendapatan nelayan tergolong rendah. Belum lagi budaya masyarakat yang menempatkan posisi laki-laki sebagai pencari nafkah secara penuh. Akibatnya seringkali ditemui masyarakat nelayan yang menghadapi kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup,  berimbas  pada  penurunan kesejahteraan dan kemiskinan (Suardi &  Cahaya,  2015).    Sebagaimana pembuktian  pada tingkat  kemiskinan di  Aceh  Barat  Daya  yang  tergolong tinggi  menyentuh  angka    25,06    ribu orang  (BPS  Aceh  Barat  Daya,  2022). Menilik  kemiskinan  di  Aceh  Barat Daya, sesuai dengan kajian Mubyarto et al, (Kinseng,  2019), yang menyebutkan bahwa kalangan nelayan tradisional dan buruh nelayan adalah  mayoritas  lapisan  sosial termiskin,  meski  telah  dibandingkan dengan kelompok petani.
Berdasarkan  kondisi  yang telah  diuraikan,  dalam  memenuhi kebutuhan ekonomi, keluarga nelayan
tidak  dapat  hanya  berdiam  diri,  dan selalu  menggantungkan  penghasilan pada  kaum  laki-laki.  Keterlibatan kalangan  lain,  seperti  perempuan diperlukan. Sebab apabila perempuan memiliki pekerjaan, maka kesejahteraan keluarga akan meningkat, karena turut mendongkrak  penghasilan  keluarga (Derman,  2016).  Bahkan,  Zuraidah  & Saunabella  dalam  (Zuraidah  & Saunabella.TA,  2018),  menyebutkan apabila Istri yang berkegiatan produktif  atau  bekerja,  memiliki kontribusi  sebesar  35,18%  dalam menyumbang pendapatan keluarga. Berdasarkan  hasil  penelitian
(Zuraidah  &  Saunabella.TA,  2018) pula,  pada  desa  di  Kecamatan  Susoh, ditemui  realita  bahwa  anggota perempuan  terutama  istri  keluarga nelayan    masih  banyak  belum memiliki  pekerjaan,  khususnya  di sektor  perikanan  sebagai  sektor prioritas,  dimana  mereka  terkadang hanya  mengelola  usaha  perikanan yang  bersifat  musiman.  Hal  ini dikarenakan  pada  musim  tertentu ikan sangat banyak. Tetapi harga jual jatuh,  akibat  kuantitas  ikan  terlalu berlimpah di pasaran, dan sebaliknya. Oleh  sebab  itu,  musim  sangat mempengaruhi  rendahnya  tingkat pendapatan  yang  bersumber  dari sektor perikanan (Kurniawati, 2017).
Kendala  tersebut,  memang telah  dimanfaatkan  menjadi  potensi usaha oleh kalangan perempuan yang tidak  bekerja  di  Desa  Pulau  Kayu. Melalui pembentukan kelompok prempuan “Sepakat”  yang  menjadi basis usaha mengolah hasil tangkapan nelayan yang terbuang atau memiliki nilai ekonomi yang rendah. Kelompok perempuan “Sepakat” merupakan kelompok usaha yang terdiri dari ibu- ibu rumah tangga, disertai keterlibatan ibu PKK Gampong (Desa) demgam  produk  utama  berupa  ikan asin.
Keberadaan kelompok “Sepakat”,  pada  mulanya sangat membantu masyarakat,.
tetapi,
eksistensi  kelompok  usaha  “Sepakat”
menghadapi  permasalahan  sejak hampir 1 (satu) tahun berjalan, akibat kendala keterbatasan bahan baku dan tidak  terorganisirnya  pengelolaan usaha. Sehingga kegiatan usaha tidak konsisten  dilakukan.  Inkonsisten usaha  tentu  dapat  menghambat perwujudan target yang ingin dicapai (Nugroho,  2018) . Padahal  peranan usaha  perikanan  skala  kecil  mampu berkontribusi penting dalam penyediaan  lapangan  kerja  hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat (Stacey et al., 2021). Merujuk pada pandangan
Bennet  et  al,  dalam  (Bennett  et  al.,
2020), jika masalah kemiskinan dapat terjadi  pada  masyarakat  nelayan dipicu  koordinasi  jangka  pendek maupun  jangka  panjang  antara berbagai  pihak  (pemerintah,  sektor swasta maupun LSM dalam mendukung  nelayan  skala  kecil, komunitas  nelayan  pesisir)  masih sangat  sedikit  (terbatas),  serta penyampaian saran mengenai tindakan  yang  dapat  diambil  di masing-masing daerah untuk membantu  kelompok  masyarakat pesisir belum maksimal. Bebagai  pihak  yang  dimaksud ialah  kesatuan stakeholder atau pemangku  kekuasaan  ( multi  pihak), meliputi pemerintah pusat, pemerintah  daerah,  swasta,  asosiasi dan masyarakat yang harusnya saling berkolaborasi dalam mengatasi masalah kemiskinan (Arrozaaq, 2016). Stakeholder sendiri bisa dikatakan  sebagai  aktor-aktor  yang terlibat dalam kabijakan publik dalam perumusan  hingga  realisasi  program (produk/ouput kebijakan).
Para  aktor  kebijakan  yakni
stakeholder tentu memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Menurut
(Winarno,  2016)  aktor  kebijakan dapat  diklasifikasikan  dalam  dua kategori    yakni:  1)  Aktor  resmi  yang merupakan agen pemerintahan (birokrasi),  yaitu  eksekutif,  legislatif, dan  yudikatif;  2)  Aktor  tidak  resmi yaitu  partai  politik,    kelompok kepentingan  dan  warga  negara. Pengklasifikasian ini dapat menggambarkan masing-masing peranan  dari stakeholder sebagai aktor menyikapi permasalahan kemiskinan  dan  ketidak  sejahteraan di  Desa  Pulau  Kayu.  Dikarenakan perbaikan kondisi masyarakat sangat memerlukan modal sosial dan politik dari  pemerintah  (Maulana  et  al., 2022).
Upaya perbaikan akan kondisi ini, semestinya dapat tercover melalui kegiatan  pemberdayaan  oleh  pihak stakeholder sebagai  aktor  yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan merupakan  program  yang  bertujuan melakukan pengayaan pada masyarakat  dengan  ekonomi  yang relatif rendah untuk dapat meningkatkan  kualitas  hidupnya sebagai bagian dari upaya pembangunan  (Faidati  &  Khozin, 2021).  Pemberdayaan  juga  secara langsung  menjadi  jawaban  akan keterpurukan kondisi ekonomi nelayan  melalui  penerapan  UU  No  7 Tahun  2016  tentang  Perlindungan dan  Pemberdayaan  Nelayan.  Bisa dikatakan  jika  bentuk  perlindungan pemerintah  pada  nelayan  tercermin dari  kegiatan  pemberdayaan  yang dilaksanakan  (berhasil tidaknya)  dan sebaliknya. Oleh sebab itu, letak aspek komunikasi  dan  realisasi  program pemberdayaan oleh pemerintah menjadi  aspek  prioritas,  tetapi seringkali  tidak  efektif  dan  merata, yang berdampak pada ketidaktepatan tujuan program dan realita (Fernanto et al., 2022).
Berdasarksan  data  observasi awal, kegiatan pemberdayaan belumlah maksimal di implementasikan  oleh stakeholder pada  kelompok “ Sepa kat”.  Terkhusus
pemerintah yang merupakan penanggungjawab  penyelenggaraan pemberdayaan dalam rangka pembangunan nasional (Ajhar, 2022). Meski sebenarnya peran aktif masing- masing stakeholder (pemerintah, masyarakat,  dan  pihak  swasta)  bagai kesatuan  organ  yang  tak terpisahkan untuk  mewujudkan  target,  sebab memiliki  fungsi  kolaborasi  dan komunikasi  merunutkan  hambatan dan kebutuhan dari program pemberdayaan yang dijalankan (Purboyo, 2021). Sehingga keterlibatan stakeholder dalam menyukseskan program pemberdayaan  memiliki  posisi  amat sangat  urgen/penting.  Karena  peran serta stakeholder merupakan  suatu tuntutan yang harus terpenuhi secara layak  dan  luas  dalam  pelaksanaan program  pemberdayan  (Shafique  & Warren, 2018).
Oleh  sebab  itu,  tujuan  dari penelitian  ini  ialah  memperdalam kajian  dan  pemahaman  akan  peran stakeholder dalam  pemberdayaan kelompok perempuan “Sepakat”
untuk meningkatan ekonomi berbasis potensi  lokal.  Dikarenakan  kajian dengan  fokus  pada  kelompok  usaha perikanan  perempuan  masih  sangat terbatas dilakukan. Penelitian ini juga akan  lebih  memperdalam  uraian realisasi pemberdayaan melalui konsep  Metode Participatory  Rudal
Appraisal (PRA)  yang  dicetuskan (Chambers,  1994), partisipasi assessment rencana oleh (MPA) (Suhendra,  2006),  dan  lingkup pemberdayaan  (bina  manusia,  bina usaha,  dan  bina  kelembagan)  oleh (Mardikanto  &  Soebiato,  2017). Diikuti  teori  aktor  kebijakan    untuk menguraikan  pandangan  aktor  resmi
dan  aktor  tidak  resmi    dalam penyelenggaraan pemberdayaan, sebagai  bentuk  pencarian  temuan penelitian  melalui  konsep  yang  lebih kompleks.

## METODE PENELITIAN
Penelitian berlokasi di Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya pada  Kecamatan  Susoh,  Desa  Pulau Kayu. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebab akan  menyelidiki  masalah  terkait  isu sosial  (Iskandar,  2014).  Pendekatan studi kasus dipilih karena memerlukan analisis cermat mengenai  suatu  program,  peristiwa, maupun kelompok individu (Creswell, 2010).  Informan  penelitian  sebagai sumber  data  primer  (observasi  dan wawancara)    ditetapkan  melalui teknik purposive sampling atau berdasarkan  kriteria  tertentu,  yakni pertimbangan  pengetahuan  akan objek  penelitian,  keanggotaan  dalam suatu  komunitas,  pejabat  struktur, hingga tokoh masyarakat (Kaharuddin,  2021).  Seperti  yang terlihat pada tabel 2. Tabel 2. Daftar Informan Penelitian Inisial Posisi Informan 1 Aparat  Pemerintah  Kecamatan Susoh Informan 2 Aparat  Dinas  Kabupaten  Aceh Barat Daya Informan 3 Aparat  Dinas  Kabupaten  Aceh Barat Daya Informan 4 Tokoh Masyarakat Pulau Kayu Informan 5 Aparat Desa Pulau Kayu Informan 6 Anggota Kelompok Perempuan Informan 7 Anggota Kelompok Perempuan Informan 8 Anggota Kelompok Perempuan Sumber: Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya
Sedangkan  data  sekunder bersumber  dari  studi  literatur e- jurnal,  e-book ,  hingga  dokumen pemerintahan.  Dengan  kata  lain, teknik  pengumpulan  data  penelitian
menggunakan  metode  triangulasi yang terdiri dari wawancara,
observasi  dan  dokumentasi,  Dimana triangulasi  adalah  teknik  untuk menemukan  informasi  sama  pada situasi berbeda (Zamili, 2015).
Teknik  analisis  data  yang peneliti  pakai  adalah  teknik  validitas triangulasi (sebab menghimpun bermacam  data,  beragam  sumber informasi,  serta  beberapa  teknik analisis),  dan  teknik  reliabilitas dengan  memperhatikan  pemahaman informan  akan  pertanyaan  peneliti, truth  value (nilai  kebenaran)  dari informasi,  serta  memastikan  bahan hasil  wawancara  sesuai  apa  yang disampaikan (Fadli, 2021).
Peneliti  juga  memakai  model analisis  interaktif  Miles,  Huberman& Saldana  (Miles  et  al.,  2014), sebagaimana penampakan Gambar 1:
Gambar 1. Model Analisis Data Miles, Huberman, & Saldana (Miles et al., 2014)
Bepedoman  pada  Gambar  1.
Proses  analisis  data  dengan  teknik Pandangan Miles, Huberman& Saldana  diawali  dengan  koleksi  Data ( collection) untuk  mengumpulkan data tepat sesuai perumusan masalah. Kondensasi Data ( condensation) , data primer  dan  sekunder  yang  diperoleh dari  lapangan  diseleksi,  difokuskan, disederhanakan,  diabstraksi,  dan dikonversi berbentuk catatan lapangan, transkrip wawancara,
dokumen,  dan  materi  (temuan) empirik  lainnya.  Penyajian  Data ( display ), dilakukan
untuk
memudahkan peneliti melihat gambaran  keseluruhan  dari  data penelitian.  Penarikan  Kesimpulan ( conclusions drawing / verifying ), dilakukan  secara  terus  menerus sepanjang  proses  penelitian,  untuk menganalisis data.

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  didapatkan.  Maka    peran  dan realisasi pemberdayaan yang dilaksanakan atau dipahami stakeholder sekaligus aktor kebijakan pemberdayaan kelompok perempuan “Sepakat” untuk meningkatan ekonomi  dan  berbasis  potensi  lokal bisa  diuraikan  berpacu  pada  Metode Participatory Rudal Appraisal (PRA)yang  dicetuskan  (Chambers, 1994), partisipasi assessment rencana oleh (MPA) (Suhendra, 2006), dan  lingkup  pemberdayaan  (bina manusia,  bina  usaha,  dan  bina kelembagan)  oleh  (Mardikanto  & Soebiato, 2017), berkolaborasi bersama teori aktor kebijakan publik. Metode Participatory Rudal Appraisal (PRA) Pengembangan  potensi  alam yang  ada  di  Gampong  Pulau  Kayu Kecamatan  Susoh  dilakukan  dengan memberdayakan potensi desa, baik itu melalui  sumber  daya  alam  laut maupun  sumber  manusia  seperti perempuan-perempuan desa, sehingga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Selama ini dalam pelaksanaan  pemberdayaan  di  Desa
Pulau  Kayu  telah  menggunakan metode participatory  rudal  appraisal (PRA).  Metode participatory  rudal appraisal (PRA) berdasarkan pandangan  Robert  Chambers  adalah suatu  metode  yang  memungkinkan masyarakat  melakukan  analisis  dan menguraikan  kondisi  yang  dialami
secara mandiri, diikuti upaya melakukan perencanaan serta pelaksanaan program demi pembangunan  desa  secara  penuh (Mikkelsen, 2011). Bisa  dikatakan  penggunaan metode participatory  rudal  appraisal (PRA)  dapat  menciptakan  peran  aktif dari  masyarakat    untuk  melakukan pemetaan masalah hingga perancangan program, disertai kerjasama  dengan  pihak  pelaksana pemberdayaan (stakeholder ), sehingga target dari program diharapkan dapat terwujud  dengan  interaksi  solid berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah dan akademisi. Pemanfaatan  metode  PRA  dalam aktivitas  pemberdayaan  sejatinya merupakan  fasilitator  yang  secara langsung  menfasilitasi    masyarakat untuk bisa melakukan pengenalan dan pemanfaatan potensi melalui penyusunan  program  warga  atau desasecara  mandiri  (Hudayana  et  al., 2019) . Metode  PRA  memang  sangat tepat untuk kegiatan pemberdayaan di
Desa  Pulau  Kayu,  karena  sifatnya fleksibel. Bahkan telah jadi hal umum jika  metode  ini  paling  terpercaya dalam realisasi program pemberdayaan  masyarakat  (Sinha, 1997). Tak terkecuali bagi pemberdayaan  yang  berbasis  pada komunitas  atau  kelompok  tertentu seperti  pada  kelompok  perempuan “Sepakat”.
Implementasi  konsep  PRA  juga dibuktikan  dari  uraian  Informan  1 selaku  Pemerintah  di  Kecamatan
Susoh,  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya sebagai bagian aktor resmi menyebutkan jika : “Pemberdayaan  perempuan  yang
dilakukan selama ini di Kecamatan Susoh
dan  salah  satunya  Gampong  Palau  Kayu, dalam  menjalankan  program  selama  ini sangat membutuhkan keikutsertaan masyarakat,  dan  hal  itu  kami  libatkan terutama  dalam  kegiatan  Musrenbang. Pemerintah  memberikan  hak  kepada masyarakat  untuk  menyampaikan  atau memberikan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat gampong, dimana Musrenbang  tersebut  bukan  hanya melibatkan aparatur gampong akan tetapi melibatkan semuanya yang ada digampong termasuk masyarakat .”
(Wawancara, 4 Juli 2022).
Berdasarkan wawancara di atas dapat  menjelaskan  bahwa  metode partisipasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Susoh selama ini merupakan  cakupan  konsep  metode pemberdayaan participatory  rudal appraisal (PRA).  Melalui  keterlibatan bagian  aktor  resmi  kebijakan  publik yakni  aparatur  gampong  dan  juga perwakilan masyarakat dalam kegiatan  Musrenbang,  dengan  tujuan menggali  potensi  yang  ada  di masyarakat,  dan  menganalisis  apa yang  akan  dikembangkan  untuk pemberdayaan perempuan dalam hal peningkatkaan ekonomi. Sesuai dengan metode PRA yang menjunjung partisipasi aktif masyarakat sebagai kunci pemberdayaan,  atau    menempatkan masyarakat  menjadi  subjek  atau bagian aktor dari program bukan lagi objek,  serta  program  yang  bersifat program buttom-up (dari  bawah  ke atas)  bukan top-down. Dimana,
konsep buttom-up atau  program  dari masyarakat yang diajukan ke pemerintah sendiri lebih menunjukkan sisi transparansi, upaya maksimalisasi  pemanfatan  sumber daya  manusia,  dan  menggiring masyarakat pada kemandirian,
dengan    kemampuan  adaptasi  lebih baik (Yi et al., 2020).
Dilanjutkan  penjelasan  oleh Informan  4 selaku  aktor tidak resmi berupa Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa : “ Dukungan pada program kelompok “Sepakat”  dalam  pengelolaan  ikan  asin dan  ikan  kering  sebagai  satu  kelompok yang  sudah  dikelola  mandiri  oleh  ibu-ibu rumah tangga dalam membantu ekonomi sehari-hari.  Dukungan  untuk  program pemberdayaan perempuan ialah diberikan anggaran  dari  desa  yang  merupakan kelompok yang berada di bawah BUMDes. Dalam mendukung keterlibatan perempuan sebagai pelaku. Desa berinisiatif memberikan penguatan melalui  anggaran.  Sehingga  melalui kelompok “Sepakat” sekarang ini perempuan ikut terlibat menjadi penggerak dalamprogram pemberdayaan, agar nantinya bisa meningkatkan ekonomi .” (Wawancara, 18 Juli 2022). Penjelasan dari Tokoh Masyarakat dalam melakukan program  pemberdayaan  perempuan kelompok  “Sepakat” .  Selama  ini program  perempuan  tersebut  sudah sepenuhnya  dikelola  oleh  ibu-ibu, bahkan desa memberikan kewenangan  penuh  bagi  kaum perempuan untuk menjadi penggerak dalam program peningkatan ekonomi pada  program  pengelolaan  potensi desa  yaitu  ikan  asin.  Hal  ini mendeskripsikan jika program pemberdayaan yang difokuskan pada kaum  perempuan  adalah  langkah perbaikan kualitas ekonomi masyarakat.  Maka  bisa  dikatakan penguatan peranan perempuan dapat menjadi kunci pengembangan kapasitas masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. Bahkan  penelitian  (Barrios  et  al., 2020)  di  Colombia  mengungkapkan apabila identitas kepemimpinan perempuan  dalam  komunitas  dapat berpeluang positif pada pengembangan  langkah  mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis pada  komunitas  nelayan,    karena perempuan  merupakan  pembelajar cerdas,  berpikiran  kreatif  dalam kegiatan ekonomi, dan pengelola yang keuangan  handal  (utama)  dalam rumah tangga.
Penjelasan  yang  diberikan  oleh
Informan 7, selaku Anggota Kelompok Perempuan  (aktor  tidak  resmi)    di Desa  Pulau  Kayu  Kabupaten  Aceh Barat Daya juga menguraikan pandangan    mengenai  keterlibatan masyarakat    maupun stakeholder , yakni:
“Kegiatan perempuan dalam pemberdayaan  ekonomi  melalui  potensi yang  ada  di  desa  yaitu  pengelolaan  ikan asin selama ini sudah ada dukungan dari pemerintah,  seperti  halnya  pemerintah gampong memberikan anggaran. Bahkan metodenya  lebih  diberikan  kel  eluasan kepada kami perempuan dalam pengelolaan  ikan  asin.  Pemerintah  juga membantu  dengan    adanya  mitra kerjasama. Kepedulian pemerintah kepada masyarakat  pesisir  khususnya  kaum perempuan.  Keterlibatan  perempuan selama  ini    terlihat  pada  semua  sektor mulai  dari  proses  pembelian,  pemasaran dan  pembagian,  semuanya  diberikan kewenangan  kepada  kami  perempuan. ” (Wawancara, 4 Juli 2022)
Wawancara  di  atas  dapat memberikan  pemahaman,  apabila metode pengelolaan program pengolahan  ikan  asin  oleh  kelompok “Sepakat” diberikan  kewenangan penuh kepada ibu-ibu atau perempuan  desa,  secara  madiri. Sedangkan  dinas,  kecamatan  dan aparatur  gampongnya  hanya  sebagai pihak yang mendukung dari program. Meski  seolah  diberikan  kebebasan, kelompok “Sepakat” merasa memiliki
keterbatasan  dalam  segala  hal  mulai dari  pemasaran  sampai  dengan manajemen pengelolaan usaha secara mandiri.  Sehingga  mereka  berharap bisa  mendapat  pengayaan  untuk mengatasi  keterbatasan  tersebut kedepannya. Oleh karena itu, meski penerapan  metode  PRA  merupakan langkah efektif pemberdayaan, dengan tujuan memaksimalkan peran perempuan. Namun, tetap memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak, bukan hanya bantuan dana,  tetapi  juga  pelatihan  atau sejenisnya, terutama terkait pengelolaan  usaha  dan  pemasaran. Dimana  perempuan  di  kelompok “Sepakat” terlihat memiliki keterbatasan kemampuan menjalankan  usaha.  Sesuai  dengan temuan penelitian, dampak keterbatasan tersebut akan merugikan. Sebab program pemberdayaan  perempuan  ( women empowoerment )  dan marketing yang tidak  optimal  di  era  digital  dapat menghambat  perkembangan  usaha (Mursyidah et al., 2021).
Metode Partisipasi Assessment Rencana (MPA) Perlunya  keikutsertaan  atau pasrtisipasi  masyarakat  merupakan inti dari berhasilnya program pemberdayaan.  Partsisipasi  yang dimaksud  tentu  harus  terhimpun dalam  semua  tahap  pemberdayaan sebagai langkah pembangunan, dimulai  dari  perencanaan  hingga evaluasi program (Darin et al., 2022) . Bisa dikatakan pula bahwa partisipasi aktor  kebijakan  dari  program  bukan hanya  diperlukan  dalam  proses pembangunan,  tetapi  juga  untuk bekerja  sama    sebagai  elemen peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia.  Kebermanfaatan  partisipasi
masyarakat memang menjadi penentu arah  dan  implementasi  program pembangunan,  yang  secara  tidak langsung  mengupayakan  penyerapan tenaga kerja jangka panjang, dan turut mempengaruhi keberfungsian sumberdaya  lokal  oleh  sumber  daya manusia (Eth-bereichs et al., 2022). Menurut penjelasan dari Informan 5, Aparat Desa (aktor resmi) di  Pulau  Kayu  Kecamatan  Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, menjelaskan  potensi  dan  pentingnya partisipasi yakni :
“Pulau Kayu memiliki sumber daya alam  laut  yang  sangat  banyak,  bahkan 70%  masyarakat  berprofesi  sebagai nelayan,  bahkan  sebagai  nelayan  untuk ekonominya  masih  sangat  jauh  dari kecukupan.  Sehingga  potensi  yang dihasilkan  oleh  nelayan  selama  ini dijadikan  produk,  untuk  menjadi  nilai tambahan, disaat musim ikan yang sangat banyak  maka  harga  ikan  menjadi  sangat rendah,  bahkan  ada  masanya  ikan  tidak laku,  sehingga  hal  tersebut  yang  perlu direncanakan  dengan  sangat  matang untuk  dihindari.  Saat  ini  dengan  adanya kelompok  “Sepakat”  yang  dikelola  oleh perempuan  menjadi  solusi  bagi  para nelayan,  di  mana  ikan  yang  dihasilkan ditampung  untuk  dijadikan  ikan  asin. Keikutsertaan masyarakat
dengan membuat  suatu  plan  demi  lahirnya kelompok  “Sepakat”  yang  sudah  berjalan selama ini .” (Wawancara, 18 Juli 2022).
Penjelasan di atas menguraikan bahwa sebuah perencanaan  yang  diatur  secara maksimal,  dengan  memanfaatkan potensi desa yang ada dan membantu keluarga dalam pemenuhan ekonomi. Sehingga  lahir  kelompok  “Sepakat” yang dikelola oleh ibu-ibu perempuan diantaranya  dan  istri  nelayan  untuk turut  menyelesaikan  permasalahan ketidaksejahteraan masyarakat selama    ini.  Terutama  menjadikan hasil tangkapan nelayan yang semulanya terbuang menjadi bernilai jual.  Maka  dibutuhkan  perencanaan secara matang dari pihak perempuan
agar program dapat dijalankan secara maksimal.  Dikarenakan  partsisipasi kaum perempuan tidak bisa dianggap remeh.
Manurut  (Begum et  al.,  2022), pada  studi  dampak  partisipasi perempuan pada kegiatan konservasi hutan  di  Sudarban  Mangrove  Forest,
India, bisa membuka mata pencaharian  bagi  perempuan,  ketika perempuan  terlibat  dalam    ragam komunitas dan pengelolaannya didukung  peran  pemerintah    untuk memperluas  partisipasi  perempuan,
tentunya  berpeluang  menciptakan aktivitas  yang  mampu  menjadi alternatif penambah pendapatan atau pemasukan bagi keluarga. Pandangan mengenai keikutsertaan perempuan pada perencanaan program pemberdayaan juga  dijabarkan  oleh  Informan  2 selaku Aparat Dinas Kabupaten (aktor resmi)  yang menyebutkan:
“ Dalam  keikutsertaan  perempuan Desa Pulau Kayu merencanaakan program dengan tujuan menjadi solusi penambahan ekonomi  keluarga.  Selama  ini  dalam perencanaan,  telah  ada  komitmen menjalankan  kegiatan,  mengembangkan melalui  inovasi-inovasi  yang  kreatif, misalnya  ikan  yang  dikelola  dengan  rasa yang  berbeda  dengan  daerah  yang  lain. Kerjasama  dengan  pihak  gampong  dan bermitra  dengan  perusahan-perusahaan, promosi  yang  lebih  efektif,  kerjasama antara  masyarakat  dengan  pemerintah, pemerintahan  gampong  dan  juga  dinas- dinas  yang  terkait,  sehingga  dengan perencanaan yang matang akan menghasilkan dampak maksimal .” (Wawancara, 24 Juli 2022) Berdasarkan  penjelasan  di
atas,  keikutsertaan  dalam  penilaian perencanaan sebuah program
merupakan  hal  yang  terpenting  agar dapat  dikelola  dengan  baik.  Seperti halnya  pada kelompok  “Sepakat” , diperlukan perencanaan yang matang yang dilakukan oleh Ibu-Ibu
pengelola, sehingga program ini terus berjalan dengan baik.
Sebenarnya terdapat tingkatan partisipasi  yang  menjadi  gambaran maksimal tidaknya suatu partsisipasi, sebagaimana  uraian  Sherry  Amstein dalam  (Arbayah  &  Suparti,  2022), meliputi : 1) Manipulasi; 2) Terapi; 3) Informasi;4) Konsultasi; 5) Penentraman;  6)  Kemitraan;  7) Pelimpahan  kekuasaan;  8)  Kontrol masyarakat. Delapan  tingkatan  tersebut,
bisa  dipetakan  pada  tiga  tahapan, diantaranya  tahap  non  partisipasi (manipulasi  dan  terapi),  tahap torkenisme  (informasi,  konsultasi, dan penentraman), dan tahap kekuasaan  masyarakat  (kemintraan, pelimpahan  kekuasaan,  dan  kontrol masyarakat). Tingkatan  partisipasi  dalam pemberdayaan  masyarakat  Pulau Kayu,  tepatnya  yang  melibatkan kelompok “Sepakat” sudah diupayakan  untuk  bisa  mencapai kekuasaan  masyarakat.  Namun  dari praktek  yang  terlihat,  partisipasi dalam pemberdayaan masih berada di tingkatan kemitraan atau belum pada rentang  tertinggi  dari  partsisipasi. Sebab kemampuan perempuan kelompok  “Sepakat”  belum  mampu mandiri dan secara absolut melakukan  pengelolaan  usaha  yang efektif dan efisien. Bina Manusia
Manusia  adalah  unsur  utama penggerak perwujudan program pemberdayaan.  Bahkan  tujuan  dari pemberdayaan sendiri ialah memperbaiki  kondisi  masyarakat (manusia) melalui upaya peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia, sehingga  perbaikan  melalui  bina manusia  menjadi  suatu  prioritas terpenting.  Sejatinya,  pemberdayaan menurut  Mardikanto  dan  Subianto (2013)  memiliki  dua  lingkup  utama
yaitu    memperbaiki  posisi  tawar  dan meningkatkan skill masyarakat  yang terdiri  dari  sikap,  pengetahuan  serta keterampilan  sebagai  definisi  dari bina manusia (Arfiani, 2022).
Menurut  Informan  1  selaku Aparat Aparat Pemerintah Kecamatan Susoh,  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya (aktor  resmi)  menjelaskan  konsep bina  manusia  yang  dipraktekan  di lokasi penelitian, berikut uraiannya:
“ Program pemberdayaan masyarakat  Gampong  Pulau  Kayu  dalam hal  pengembangan  potensi  desa  ialah dengan memberikan pembinaan, pendampingan kepada perempuan- perempuan yang memiliki/terlibat  dalam kelompok  pemberdayaan  perempuan yaitu  kelompok  “Sepakat”,  dan  juga mengharapkan kepada Pemerintah Gampong  agar  memberi  penguatan kepada  kelompok  pemberdayaan,  serta berkomitmen mengembangkan kelompok- kelompok pemberdayaan perempuan yang selama ini sudah terbentuk.” (Wawancara, 4 Juli 2022).
Kemudian  dijelaskan  oleh Informan  3  selaku  Aparat  Dinas Kabupaten  (aktor  resmi)  dengan mengatakan bahwa :
“Kegiatan bina desa (masyarakat) bisa  dilakukan  berdasarkan  Peraturan Bupati  untuk  gampong  melalui  dinas- dinas yang terkait program pemberdayaan perempuan. Bina masyarakat  untuk  desa  juga  dapat dilakukan melalui Musrenbangdes, sebagai  salah  satu  upaya  menggali potensi-potensi yang ada pada masyarakat.  Contohnya  melalui  program pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan  ikan  asin  dan  ikan  kering. Pembinaanya  dan  pengawasan,  dan memberikan  motivasi.  Untuk  membina usaha, masyarakat membutuhkan penguatan dari pihak gampong, kecamatan,  maupun  kabupaten.  Saat  ini kita  masih  mengakui  kekurangan,  untuk pelatihan  khusus  tidak  ada,  tetapi pelatihan  secara  menyeluruh  ada  setiap desa  bahkan  ada  perwakilan  pada  saat melaksanakan  pelatihan  yang  dibuat, maka  untuk  bina  manusia  melalui  usaha
salah  satu  yang  paling  urgen  sa at  ini.”
Wawancara, 24 Juli 2022). Berdasarkan wawancara tersebut,  bina  manusia  merupakan salah  satu  bentuk  kegiatan  yang sangat  penting  dalam  implementasi program  pemberdayaan.  Apalagi program  pemberdayaan  yang  sudah terbentuk  selama  ini  yaitu  kelompok “Sepakat”  akan  melakukan  kegitan pengelolaan hasil tangkapan nelayan. Namun, untuk pelatihan khusus dalam pembinaan  tersebut  belum  ada, sehingga  kelompok  “Sepakat”  yang sudah  lama  dibentuk  belum  bisa berkembang  sampai  sekarang  ini. Pelatihan khusus yang dimaksud ialah pelatihan  pengelolaan  usaha  dan produksi  di  Desa  Pulau  Kayu  dengan sasaran  utama  kelompok  perempuan “Sepakat”.  Hal  inilah  yang  kemudian menyebabkan  manajemen  usaha kelompok  usaha  “Sepakat”  masih belum optimal. Diakibatkan komunikasi  dan  realisasi  program pemberdayaan  masih  belum  efektif dan  merata,  sehingga  ketidaktepatan tujuan  program  dan  kebutuhan masyarakat  terjadi  (Fernanto  et  al., 2022).
Penjelasan  selanjutan  yang diutarakan  oleh  Informan  6  Anggota Kelompok  Perempuan  Desa  Pulau Kayu  Kecamatan  Susoh  Kabupaten Aceh  Barat  Daya  (aktor  tidak  resmi), mengatakan jika:
“Salah satu kegiatan bina manusia yang  diberikan  oleh  pemerintahan gampong  yaitu  memberikan  anggaran yang diperlukan dalam kelompok pemberdayaan  perempuan,  hanya  saja yang  menjadi  kendala  bahan  baku  yang terkadang  menjadi  hambatan  dalam pengelolaan  ikan  asin  oleh  kelompok “ Sepakat ”. Bahkan program pemberdayaan  ini  sangat  sesuai  dengan daerah  pesisir.  Dengan  lulusan  pengelola rata-rata SMA maka bina manusia sangat dibutuhkan dengan pelatihan dan pembinaan,  baik  dalam  hal  manajemen waktu, manajemen keuangan dan promosi
sehingga program pemberdayaan masyarakat  terlaksanakan  dengan  baik, yang dibutuhkan juga tidak hanya sebatas anggaran. ” ( Wawancara, 25 Juli 2022). Pernyataan  tersebut  turut dibenarkan  melalui  suatu  hasil penelitian,  yang  menyebutkan  jika nelayan  memang  mengalami  kendala ekonomi  ketika  kuantitas  ikan tangkapan  sedikit  akibat  musim tangkapan  yang  beralih,  memerlukan strategi adaptasi nelayan kecil, sebab selama  ini  solusi  hanya  berupa diversifikasi profesi, padahal pengupayaan  usaha  nelayan  dapat menjadi peluang penciptaan lapangan kerja di sektor perikanan (Susilo et al., 2021).
Wawancara  di  atas  juga medeskripsikan  bahwa  pembinaan yang  sangat  dibutuhkan  terkait pengelolaan  kelompok “Sepakat” dalam pengembangan ekonomi masyarakat  adalah  pembinaan  dan pelatihan  dari  pemerintah  baik  itu manajemen waktu, manajemen pemasaran dan juga cara mempromosi hasil olahan, agar dapat dipasarkan diluar daerah. Kemudian  penjelasan  dari
Informan 4 selaku Tokoh Masyarakat (aktor  tidak  resmi)  juga  mengatakan bahwa : “Dalam pembinaan  sumber  daya manusia yang dibutuhkan oleh masyarakat  perempuan  ialah  seperti pelatihan bisa menghasilkan produk  ikan yang  berkualitas,  pembinaan,  dan  juga peran perempuan agar bisa mengembangkan  ekonomi  melalui  usaha yang telah dibangun bersama desa.Untuk sekarang ini agar terus berjalan kelompok dalam pengelohan ikan asin yaitu dengan inovasi-inovasi  yang  kreatif.  Bahkan gampong  memberikan  anggaran  sebesar 20%  dari  dana  desa.  Sebagai  komitmen bersama .” (Wawancara, 19 Juli 2022). Berdasarkan pandangan
tersebut,  inovasi  produk  tentu menjadi unsur penting dalam pengenalan dan pengembangan
usaha.
Inovasi produk dalam prosesnya  tidaklah  instan,  akibat korelasi  yang  mengharuskan  inovasi juga terjadi pada proses  yang meliputi aspek logistik, distribusi, metode, dan adopsi  teknologi  sehingga  inovasi bersifat  siklus  yang  komponennya saling  mempengaruhi  (Chang-muñoz et  al.,  2022).  Maka  jelas  jika pengupayaan  inovasi  usaha  menjadi bagian  dari  bina  manusia,  sebab pengelolanya yang memiliki kemampuan tersebut. Oleh karena itu kelompok  “Sepakat”  membutuhkan pengayaan  bersifat  kompleks  dan menyeluruh  dari  pihak  terkait  yakni stakeholders agar  bina  manusia terlaksana  secara  optimal  pada kelompok usaha.
Bina Usaha Bina usaha tak dapat dipisahkan dengan konsep sebelumnya, yakni bina manusia. Bina usaha dalam (Mardikanto & Soebiato, 2017), merupakan upaya pemberdayaan    untuk  memperbaiki kondisi  kemiskinan  di  masyarakat. Bina  usaha  yang  dikatakan  ialah pembinaan  usaha  (tindakan)  agar memberi  manfaat  pada  peningkatan kesejahteraan, atau sebagai aksi lanjut dari tindakan bina manusia (Setiawan et al., 2022). Informan  1  selaku  Aparat Pemerintah Kecamatan Susoh, Kabupaten  Aceh  Barat  Daya    (aktor resmi) kemudian menjelaskan:
“Gampong  pulau  kayu  memilik i usaha desa yang dibantu dari dana BUMG yaitu  kelompok  “Sepakat” ,  selama  ini usaha  yang  sudah  dibangun  sudah  ada pembinaan  dari  Dinas  Perindagkop  yang memberikan  peralatan  yang  diperlukan.
Bahkan bina usaha juga dilakukan dengan memberikan motivasi dan dukungan agar lebih  giat  dan  mereka  juga  bisa mengembangkan potensi-potensi kelompok. Contohnya packing agarmemberi  nilai  tambah  pada  produk yang ingin dipromosikan dan memperkaya
kandungan  yang  terdapat  dalam  produk tersebut,  dan  juga  melalui  promosi  yang dibuat  semenarik  mungkin,  secara ditigitalisasi,  dan  bekerja  sama  dengan pihak-pihak perusahaan contohnya seperti swalayan,  dan  dinas  yang  memberikan status layak pakai produk” . (Wawancara, 04 Juli 2022).
Wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan  bina  usaha  dalam  hal pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan perempuan  di  Gampong  Pulau  Kayu. Dalam membina usaha, banyak mitra yang  terlibat  untuk  memberikan pembinaan dan pelatihan agar produk usaha yang dihasilkan lebih
berkualitas.  Hal  tersebut  sesuai dengan  indikator  dari  bina  usaha, yaitu investasi, pengelolaan produksi, pengembangan  jejaring  kemitraan dan  sarana  prasaranan  pendukung (Dewi & Dadiara, 2022).
Penjelasan  yang  diutarakan oleh  Informan  8  sebagai  anggota Kelompok  “Sepakat” (aktor  tidak resmi) di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya juga berusaha menjelaskan penerapan bina  usaha  dengan  mengatakan bahwa :
“Penguatan dari pemerintah gampong  dalam  membina  usaha  para kelompok  “Sepakat”  dengan  anggaran yang  diberikan  dari  dana  desa  dan memberikan  dorongan  motivasi  dalam berwirausahan,  dan  memperkenalkan tentang program pemberdayaan perempuan.  Sehingga  dalam  pembinaan usaha  memperlihatkan  keseriusan  dari kelompok  perempuan”,  (Wawancara,  20 Juli 2022) Penjelasan  tersebut  dapat menjadi dukungan untuk pemberdayaan perempuan kelompok “Sepakat”,  aparatur  gampong  sangat mendukung,  bahkan  ada  anggaran dana  khusus  yang  bersumber  dari dana desa untuk membantu masyarakat.  Namun,  dengan  dana
desa  tersebut  juga  tidak  mencukupi kebutuhan  kelompok,  sehingga  juga memerlukan  keterlibatan  beberapa mitra  untuk  mendukung  program yang  telah  terbentuk  tersebut. Dengan  kata  lain  unsur  kemitraan yang  dapat  mendukung  modal  usaha kelompok  “Sepakat”  diperlukan,  baik dari  pemerintah  maupun  melalui investasi swasta atau pihak lainnya.
Bina Kelembagaan Bina  kelembagaan  menjadi penghubung antara indikator pemberdayaan  yang  lain  (bina manusia  dan  bina  usaha).  Komponen dari bina kelembagaan bisa dikatakan lebih kompleks, dengan interaksi dari empat  elemen,  diantaranya  person, aturan,  kepentingan  dan  struktur yang  saling  menguatkan  satu  sama lain (Mardikanto & Soebiato, 2017).
Berdasarkan  hasil  penelitian, Informan 1 selaku Aparat Pemerintah Kecamatan  Susoh,  Kabupaten  Aceh Barat Daya (aktor resmi), menjelaskan bahwa: “Untuk  mendukung  dari  segi penguatan  lembaga  kelompok  “Sepakat” , selama  ini  dilakukan  melalui  kerjasama dengan  BUMG  juga  termasuk  dalam memberikan penguatan terhadap kelompok  pemberdayaan  perempuan dengan mengembangkan kelompok “Sepakat”  dalam  pengolahan  ikan  asin. Bahkan pembinaan kelembagaan dilakukan  untuk  menjadikan  perempuan sebagai  penggerak  peningkatan  ekonomi keluarga, salah satunya dengan kelompok pengolahan ikan asin.“ (Wawancara, 4 Juli
2022) Uraian  diatas  menjelaskan bahwa kelembagaan sangat mempengaruhi  keberhasilan  suatu program, karena didalamnya terdapat sumber  daya  manusia  yang  akan menggerakan  program,  dan  juga  ada tugas  masing-masing  yang  harus dijalankan  sesuai  dengan  tupoksi. Oleh karenanya motivasi dan kekompakan  dalam  kelembagaan
masyarakat  diutamakan.  Namun  tak dapat  dipungkiri  jika  keikutsertaan stakeholder melalui peranannya sebagai  aktor  kebijakan  baik  resmi maupun  tidak  menduduki  peran urgen  sebagai  pihak  yang  memiliki kontribusi penyelenggaraan dan penyukses  program  pemberdayaan masyarakat.
Meski memiliki peranan penting,
peran  dari stakeholder terutama pemerintah sebagai aktor resmi dalam memberdayakan kelompok “Sepakat”. Nyatanya  peranan  tersebut  belum memberi  manfaat  pemberdayaan secara  maksimal  bagi  kelompok perempuan “Sepakat” . Nilai-nilai yang dimaksudkan  aktor  resmi  sebagai pihak  yang  berperan  penting  dalam merealisasikan program belum tersampaikan sesuai target. Dikarenakan  pihak  aktor  tidak  resmi (tokoh  masyarakat  dan  kelompok usaha)  masih  menyayangkan  jika kebutuhan mereka belum tersuarakan dan mendapat balasan yang sesuai. Tercermin dari berbagai masalah-masalah  usaha  yang  masih terjadi hingga saat ini. Meliputi usaha yang  bersifat  musiman,  belum  ada pelatihan  khusus  bagi  kelompok usaha,  belum  ada  pengayaan  akan inovasi  produk  usaha,  terbatasnya kemampuan manajemen dan pengelolaan  usaha,  pembagian  tugas masih belum terstruktur, dan masalah pemasaran. Oleh karenanya kerjasama  antar stakeholder (aktor resmi  dan  tidak  resmi)  diperlukan dalam  keseluruhan  penyelenggaraan program, agar kebutuhan masyarakat mampu  tercapai  melalui  program pemberdayaan  sebagaimana  harapan negara.

## KESIMPULAN
Peran strakeholder sebagai aktor kebijakan pemberdayaan  kelompok p erempuan “Sepakat” melalui potensi
lokal  di  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya tercermin  dari  berbagai  pemahaman tugas,  upaya  serta  harapan  yang disampaikan  oleh stakeholder (aktor kebijakan). Dengan penguatan partipasi  masyarakat  sebagai  bagian dari  aktor  kebijakan  (subjek)  dari program pemberdayaan melalui penerapan berkonsep metode participatory  rudal  appraisal (PRA), partisipasi  assessment  rencana, bina manusia,  bina  usaha  dan  bina kelembagaan.
Namun, nyatanya aspirasi stakeholder berupa  aktor  tidak resmi (kelompok perempuan) belum tertampung dan tersalur dengan baik pada aktor resmi. Dimana aktor resmi (pemerintah kecamatan dan kabupaten)  mencanangkan  program yang berusaha menjawab permasalahan  kelompok  perempuan “Sepakat”,  tapi realisasinya  menurut aktor tidak resmi (kelompok perempuan/masyarakat  dan  tokoh masyarakat)  masih  belum  tercapai. Dengan  kata  lain  masalah  yang mereka aspirasikan belum terjawab.
Hal  ini  menunjukkan  jika  tahap evaluasi  saat  pelaksanaan  dan  pasca pelaksanaan program tidak terselenggara  secara  baik  oleh  aktor resmi.    Sehingga  capaian  program pemberdayaan  tidak  terukur  secara jelas keberhasilannya, serta beberapa program terkesan hanya perencanaan tanpa  implementasi  nyata  akibat keterbatasan anggaran. Maka diperlukan  kerjasama  dan  kolaborasi solid  antara stakeholder (aktor  resmi dan tidak resmi) untuk terlibat secara maksimal  dari  tahap  perencanaan hingga  evalusasi  program,  agar kendala  yang  dihadapi  dapat  terasi, dan tujuan dari program bisa dicapai. Diharapkan pula kedepannya pemberdayaan kelompok perempuan “Sepakat” menerapkan edukasi kemitraan untuk menguatkan
kelembagaan  dari  kelompok  usaha perempuan  “Sepakat” supaya  bisa menjadi usaha mandiri kedepannya.

## PENGHARGAAN
Terimakasih banyak kami ucapkan  kepada  Lembaga  Pengelola Dana  Pendidikan  RI  (LPDP-RI)  yang telah mendanai kegiatan riset keilmuan  berbasis  pengabdian  ini. Terimakasih  pada  Bupati  Aceh  Barat Daya,  Sekcam  Kecamatan  Susoh, DPMP4  dan  seluruh  kedinasan maupun masyarakat, terkhusus
Kelompok Perempuan “Sepakat” Desa
Pulau  Kayu  yang  telah  menjadi sasaran  utama  pelaksanaan  program pengabdian  tim  riset  keilmuan Universitas Teuku Umar tahun 2022.

## REFERENSI
Abdullah, R., Dja’wa, A., Suriadin, L. O., Marsudin,  &  Alfian,  L.  O.  M. (2021). Pemberdayaan Masyarakat  Nelayan  Melalui Pengembangan  Peikanan  Covid-
19  di  Desa  Wawongi  Kec. Sampolawa  Kab.  Buton  Selatan. Jurnal  Altifani  Penelitian  Dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1 (2), 89 – 96. Ajhar,  M.  (2022). Peran  Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat  Nelayan  Melalui Program Budidaya Ikan Keramba Jaring  Apung  (KJA)  di  Desa
Mukusaki  Kecamatan  Weweria Kabupaten  Enda .  Universitas Muhammadiyah Makassar. Arbayah,  S.,  &  Suparti,  H.  (2022). TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH  PERENCANAAN. PubBis  Jurnal  Pemikiran  Dan Penelitian  Administrasi  Publik
Dan Administrasi Bisnis , 6 (1), 39 –
48. https://doi.org/10.35722/pubbi s.v6i1.516 Arfiani, F. (2022). Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan  Keluarga  (PKK) Dalam Pemberdayaan Lingkungan Berbasis Urban Farming  Di  Kampung  Samtama Rw  03  Kelurahan  Cempaka  Putih
Timur, Jakarta Pusat . UIN SYARIF
HIDAYATULLAH JAKARTA. Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi  antar  Stakeholder dalam  Pengembangan  Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo) . Airlangga University. Barrios,  L.  M.,  Prowse,  A.,  &  Ruiz,  V. (2020). Sustainable development and  women  ’  s  leadership :  A participatory exploration of capabilities in Colombian Caribbean  fi  sher  communities. Journal  of  Cleaner  Production , 264 , 121277. https://doi.org/10.1016/j.jclepr o.2020.121277 Begum, F., Bruyn, L. L. de, Kristiansen, P. E., & Islam, M. A. (2022). Forest Co-Management in The Sundarban  Mangrove  Forest: Impats of Women’s Participation on Their Livelihoods and Sustainable  Forest  Resource Conservation. Environmental
Development , 43 . Bennett, N. J., Finkbeiner, E. M., Ban, N. C.,  Belhabib,  D.,  Jupiter,  S.  D., Kittinger,  J.  N.,  Mangubhai,  S., Scholtens, J., Gill, D., & Christie, P.
(2020). The COVID-19 Pandemic,
Small-Scale Fisheries and Coastal Fishing  Communities. Coastal
Management , 48 (4),  336 – 347. https://doi.org/10.1080/08920
753.2020.1766937 Bolkiah, A. S., Ilham, M., & Indrayani, E. (2021). Evaluasi program bidang pemberdayaan  nelayan  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat  nelayan  di  dinas perikanan kabupaten pamekasan
provinsi  jawa  timur. Visioner , 13 (2), 363 – 374. BPS  Aceh  Barat  Daya.  (2022). Kabupaten  Aceh  Barat  Daya Dalam  Angka .  BPS  Aceh  Barat
Daya. Chambers, R. (1994). The Origins and Practice  of  Participatory  Rural Appraisal” dalam World Development. World Development , 22 (07), 953 – 969.
Chang-muñoz, E., Mercado-caruso, N.,
& Noguera, S. (2022). ScienceDirect ScienceDirect Product  or process  innovation ? The dilemma for exporting SMEs in Product or process innovation ?  The  dilemma  for exporting  SMEs  in  emerging economies :  the  case  of  the
Colombian  Caribbean  emerging economies :  the  case  of  the  C. Procedia Computer Science , 198 (2020), 620 – 625.
https://doi.org/10.1016/j.procs.
2021.12.296
Creswell, J. W. (2010). Research Design Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Pustaka Pelajar. Darin, Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. Oikos- Nomos: JURNAL KAJIAN EKONOMI
DAN BISNIS , 15 (1), 11 – 21.
Derman.  (2016). Peran  Wanita Nelayan Dalam Pemenuhan Kebutuhan  Hidup  Keluarga  Di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan  Abeli  Kota  Kendari . Universitas Halu Oleo Kendari. Dewi,  M.  F.,  &  Dadiara,  F.  S.  (2022). Pemberdayaan Kelompok Nelayan  Melalui  Program  Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (Skpt)  Di  Kabupaten  Maluku
Barat Daya. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan  Pemerintahan  (J- 3P) , 7 , 82 – 100.
Eth-bereichs,  E.  D.  W.,  Ambuehl,  B.,
Mukunda,  B.,  Schertenleib,  A.,  & Marks,  S.  J.  (2022).  Can participation promote psychological  ownership  of  a shared resource ? An intervention study of community- based  safe  water  infrastructure Can participation promote psychological  ownership  of  a shared resource ? An intervention study of community- based s. Journal of Environmental
Psychology , 81 , 10 – 18. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.
2022.101818
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode  penelitian  kualitatif.
Humanika,  Kajian  Ilmiah  Mata Kuliah  Umum , 21 (1),  33 – 54.
https://doi.org/10.21831/hum.v 21i1. Faidati,  N.,  &  Khozin,  M.  (2021). Pemberdayaan Komunitas UMKM  Buka  Lapak  UNISA  (Bu- Lisa)  Di  Era  Pandemi  Covid-19.
Masyarakat Berdaya Dan Inovasi , 2 (1), 23 – 31. Fernanto,  G.,  Amiruddin,  S.,  &
Maulana,  D.  (2022).  Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat  Nelayan. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 4 (1). Hudayana,  B.,  Kutanegara,  P.  M., Setiadi,  Indiyanto,  A.,  Fauzanafi, Z.,  F.N,  M.  D.,  Sushartami,  W.,  & Yusuf,  M.  (2019).  Participatory Rural  Appraisal  (  PRA  )  untuk Pengembangan  Desa  Wisata  di Pedukuhan. Bakti  Budaya , 2 (2), 99 – 112. Iskandar.  (2014). Metode  Penelitian Kualitatif . Gaung Persada Press.
Kaharuddin.  (2021).  Kualitatif :  Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. Equilibrium :  Jurnal  Pendidikan ,
9 (1), 1 – 8. Kinseng,  R.  A.  (2019). Konflik  Kelas Nelyanan  di  Indonesia:  Tinjauan
Kasus Balikpapan . IPB Press.
Kurniawati,  A.  (2017).  Peran  Istri Nelayan dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Keluarga. Jurnal Saintek Maritim ,
27 (1).
Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). Pemberdayaan Masyarakat . Alfabeta. Maulana,  A.,  Riansyah,  R.  P.,  &
Rahman, E. Y. (2022). The Role of Local  Governments  in  the Development  of  Village-Owned Enterprise  in  Sambas  Regency. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration  Journal) , 12 (1),
51 – 65.
Mikkelsen, B. (2011). Metode Penelitian  Partisipatoris  dan Upaya  Pemberdayaan .  Yayasan Obor Indonesia. Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &
Saldana,  J.  (2014). Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook .  SAGE  Publications,
Inc. Mursyidah,  D.  S.,  Fransisca,  Y.,
Purnomo,  A.  K.,  Waruwu,  F.,  & Ikhram, F. (2021). Pemberdayaan Kelompok  Usaha  Perempuan Desa Karangmekar Melalui Women Empowerment dan Social Media Marketing. DINAMISIA:  Jurnal  Pengabdian Kepada  Masyarakat , 5 (1),  231 – 240. Nugroho,  M.  R.  (2018).  PENERAPAN
Pola  Sinergitas  Antara  Bumdes Dan UMKM Dalam Menggerakkan Potensi  Desa  Di  Kecamatan Saptosari. SEMBADHA 2018 Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Penelitian , 28 – 37. Purboyo, M. G. (2021). PENGORGANISASIAN STAKEHOLDERS DALAM KONSTRUKSI COMMUNITY DEVELOPMENT  (Studi  Pada: PTPN  VII  Persero  Unit  Usaha Bekri). SOSIOLOGI:  Jurnal  Ilmiah
Kajian  Ilmu  Sosial  Dan  Budaya , 23 (1), 22 – 42. Purnamasari, G. C. (2019). Pergeseran Fungsi  Dan  Kedudukan  Badan Permusyawaratan Desa Menurut
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  (Studi  Bpd Desa Kunjang). REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2). Setiawan,  D., Endah,  K.,  &  Nurwanda, A. (2022). Pemberdayaan nelayan pantai  pananjung  oleh  dinas kelautan, perikanan dan ketahanan  pangan  kabupaten pangandaran . 1734 – 1743.
Shafique, K., & Warren, C. M. J. (2018). Empowerment and legitimization of  effected  communities  in  post- disaster reconstruction. ScienceDirect Procedia Engineering , 212 (2017),  1171 – 1178. https://doi.org/10.1016/j.proen g.2018.01.151 Sinha,  P.  (1997). “In  Defence  of Participatory  Rural  Appraisal” dalam  Economies  and  Political Weekly . 32 (13), 672. Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., Steenbergen, D. J., & Fitriana, R. (2021). Developing sustainable small-scale  fisheries  livelihoods in  Indonesia :  Trends  ,  enabling and  constraining  factors  ,  and future  opportunities. Marine Policy , 132 , 104654. https://doi.org/10.1016/j.marp ol.2021.104654 Suardi,  I.,  &  Cahaya,  A.  (2015).
Fishermen  Poverty  and  Survival Strategy :  Research  on  Poor Households  in  Bone  Indonesia. Procedia  Economics  and  Finance ,
26 (15), 7 – 11. https://doi.org/10.1016/S2212- 5671(15)00962-4 Suhendra, K. (2006). Peranan Birokrasi  dalam  Pemberdayaan Masyarakat . Alfabeta.
Susilo,  E.,  Purwanti,  P.,  Fattah,  M., Annisa,  V.,  &  Shandy,  B.  (2021).
Heliyon Adaptive
coping
strategies towards seasonal change  im pacts :  Indonesian small-scale fi sherman household. Heliyon , 7 (April),
e06919. https://doi.org/10.1016/j.heliyo n.2021.e06919 Werenfridus,  M.,  Rahman,  Z.,  &  Hadi, K. (2021). Implementation
Analysis  of  the  Village  Council
Function  in  Donowarih  Village Administration , Malang Regency. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration  Journal) , 11 (2), 130 – 143. https://doi.org/10.31289/jap.v1 1i2.5486 Yi,  F.,  Deng,  D.,  &  Zhang,  Y.  (2020). Land Use Policy Collaboration of top-down and
bottom-up approaches  in  the  post-disaster housing reconstruction :
Evaluating  the  cases  in  Yushu Qinghai-Tibet  Plateau  of  China from resilience perspective. Land Use  Policy , 99 (May),  104932. https://doi.org/10.1016/j.landu sepol.2020.104932 Zamili,  M.  (2015).  MENGHINDAR DARI  BIAS:  Praktik  Triangulasi dan  Kesahihan  Riset  Kualitatif. JURNAL LISAN AL-HAL , 7 (2), 283 – 304. Zuraidah,  S.,  &  Saunabella.TA,  L. (2018).  Peran  Istri  Nelayan Dalam  Rangka  Meningkatkan Pendapatan  Keluarga  (  Studi Kasus  Istri  Nelayan  Di  Gampong Padang  Baru  Kecamatan  Susoh Kabupaten  Aceh  Barat  Daya  ). Jurnal Perikanan Terpadu , 1 (2).