## PERAN DITKERSINHAN (DIREKTORAT KERJASAMA INTERNASIONAL PERTAHANAN) KEMENHAN DALAM KERJASAMA INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA
Yusep Ginanjar
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani yusep.ginanjar@lecture,unjani.ac.id

## Abstract
Defense  cooperation  is  something  that  is  very  important  for  Indonesia, especially  when  it  begins  to  identify  various  potential  threats  through  an outward  looking  view  of  the  Indonesian  defense  system.  In  this  situation, Indonesia needs to increase its defense cooperation with countries in Southeast Asia to fulfill its national interests, namely to establish regional stability as an effort to overcome various potential threats. In this situation, Southeast Asia is in the middle of the Indo-Pacific region which is very strategic and is always contested by major world powers, in this case the rivalry between the United States  and  China  which  want  to  spread  their  influence  in  the  Indo-Pacific region. This research aims to look at the role of Ditkersinhan as a government institution  in  Indonesia  which  is  fully  responsible  for  international  defense cooperation,  specifically  in  the  role  of  defense  cooperation  with  countries  in Southeast  Asia.  This  research  uses  a  qualitative-descriptive  approach  using literature  study  and  interview  data  collection  techniques.  The  results  of  this research  show  that  Ditkersinhan  plays  a  very  active  role  in  all  defense cooperation carried out by Indonesia, for which Ditkersinhan has responsibility from  the  opening  of  the  cooperation  dialogue  to  the  preparation  of  the  draft agreement which is the result of the cooperation carried out. Ditkersinhan's role is said to be effective as proven by the large number of defense collaborations carried out by Indonesia with countries in the Southeast Asia region.
Keywords: Defense  Cooperation,  Ditkersinhan,  Regional  Stability,  Southeast Asia, Indo-Pacific.

## PENDAHULUAN
Pertahanan  suatu  negara  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting mengingat kelangsungan hidup masyarakat menjadi hal yang utama, dalam hal ini peningkatan aspek pertahanan dan keamanan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menghadapi perkembangan dunia pada saat ini. Pada era  globalisasi  dewasa  ini,  ancaman  dalam  bidang  keamanan  menjadi semakin  kompleks  dan  berkembang,  diantaranya  mencakup  terorisme internasional,  pengembangan  senjata  pemusnah  massal,  kriminal terorganisasi, cybercrime ,  kelangkaan  energi,  degradasi  lingkungan  dan
berbagai resiko keamanan yang terkait dengannya, bencana alam ataupun bencana  yang  disebabkan  oleh  manusia  sendiri,  dan  lain  sebagainya (Kementerian Pertahanan RI, 2008). Untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti tersebut di atas, akan dibutuhkan interaksi dalam bentuk kerjasama yang  luas  dengan  sinergisitas  yang  mantap  antar  negara-negara  di  dunia, sehingga  diharapkan  mampu  melakukan  langkah-langkah  pendekatan terhadap  isu-isu  keamanan  internasional  kontemporer  melalui  kerjasama intensif dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Pada upaya peningkatan pertahanan dan keamanan suatu negara, kita mengenal  adanya  konsep self-help untuk  meningkatkan  kapabilitas  secara mandiri  maupun  konsep  kerjasama  pertahanan  dengan  melibatkan  pihak lain dalam upaya peningkatan tersebut. Pada keadaan ini peningkatan kerja sama pertahanan dengan kedua metode pendekatan tersebut tetap memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat (warga  negara)  dan  mempertahankan  kedaulatan  dari  suatu  negara. Berbicara  tentang  pertahanan  dan  keamanan  tentunya  tidak  dapat dilepaskan dari kekuatan militer sebagai subjek pertahanan dan keamanan. Saat  ini  bangsa-bangsa  di  dunia  telah  menyadari  pentingnya  kekuatan militer sebagai subjek pertahanan yang multidimensional atau tidak hanya dapat  berperan  sebagai  kekuatan  bersenjata  semata  tetapi  juga  berperan sebagai key  factor dalam  menampilkan  eksistensi  dan  integritas  dalam berbagai aspek baik ideologi, politik, sosial budaya bahkan ekonomi. Hal ini dapat  kita  lihat  dengan  jelas  saat  ini  yaitu  bahwa  pada  umumnya  negara dengan  kekuatan  militer  yang  besar  dan  disegani  memiliki  daya  tawar diplomasi  yang  tinggi,  atau  dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  bahwa kekuatan militer berbanding lurus dengan nilai tawar diplomasi.
Pembahasan mengenai negara-negara yang memiliki kapasitas militer terbaik di dunia, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejauhmana negara tersebut  mau  berfokus  pada  perbelanjaan  militer  yang  efektif  dan  efisien dengan gelontoran dana yang cukup fantastis. Pada tahun 2008 misalnya, terlihat  dengan  jelas  bahwa  negara-negara  maju  seperti  Amerika  Serikat, China, Rusia, dan negara-negara Eropa menggelontorkan dana yang sangat
fantastis dalam pembelanjaan militernya yang saat ini sangat terbukti bahwa hal  tersebut  memiliki  dampak  yang  sangat  besar  pada  kapabilitas  militer mereka dan diplomasi internasional (Hermawan, 2015). Namun keadaan ini akan  berbeda  dengan  Indonesia  yang  tentu  selama  ini  tidak  memberikan fokus  sebesar  negara-negara  tersebut  untuk  meningkatkan  kapasitas militernya secara mandiri, yang mana oleh karena itu kerjasama pertahanan dan keamanan menjadi sesuatu yang dapat menjadi alternatif utama untuk meningkatkan kapasitas militernya. Pada keadaan ini kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara di Asia Tenggara.
Pada  dunia  kontemporer  ini  Indonesia  perlu  merubah  pandangan militernya menjadi outward looking, yang mana dengan ini Indonesia perlu menunjukkan  bahwa  pertahanannya  memiliki  pandangan  “ke  luar”  yang mana hal ini bermaksud bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia  internasional  sangat  penting  untuk  diperhatikan.  Salah  satu perwujudan  dari  pandangan  ini  adalah  dengan  adanya  peningkatan hubungan  kerjasama  pertahanan  dengan  negara-negara  di  Asia  Tenggara, hal  ini  dilakukan  dengan  mengingat  bahwa  terdapat  pula  berbagai ketegangan  internasional  yang  terjadi  di  sekitar  kawasan  Asia  Tenggara seperti  eskalasi  konflik  di  Laut  China  Selatan  dan  fenomena  terbentuknya AUKUS untuk mencegah ekspansi Tiongkok di Indo-Pasifik. Pada akhirnya dengan ini kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara sebagai negara terdekat  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting,  dalam  hal  ini  untuk menciptakan ketahanan regional sebagai salah satu bentuk pertahanan dini terhadap eskalasi konflik yang sedang terjadi di dunia internasional saat ini.
Pada kondisi dalam negeri Indonesia sendiri, permasalahan mengenai aspek pertahanan dan keamanan secara khusus ditangani oleh Kementerian Pertahanan  Republik  Indonesia.  Lebih  spesifik  kita  melihat  terdapat Direktorat  Jenderal  Strategi  Pertahanan  (Ditjen  Strahan)  di  Kementerian Pertahanan  yang  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pertahanan Nomor  Kep/19/M/12/2000  tanggal  29  Desember  2000  tentang  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Departemen  Pertahanan  dengan  tugas merumuskan  serta  melaksanakan  kebijakan  dan  standardisasi  teknis  di
bidang penyelenggaraan strategi pertahanan. Sepanjang perjalanannya dari tahun  2000  hingga  sekarang  Ditjen  Strahan  Kemhan  telah  mengalami beberapa  kali  Reorganisasi  dan  Pergantian  Pimpinan.  Direktorat  Jenderal Strategi Pertahanan inilah yang pada akhirnya memiliki peran besar untuk menentukan arah kebijakan pertahanan Indonesia, yang mana di dalamnya termasuk  upaya  meningkatkan  kapasitas  militer  Indonesia  secara  mandiri melalui pelatihan maupun melalui kerja sama dengan negara lain.
Pada  pembahasan  mengenai  kerjasama  pertahanan  yang  dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain, Ditjen Strahan Kemhan memiliki unsur  pelaksana  tugas  dan  fungsi  yang  disebut  dengan  Direktorat  Kerja Sama  Internasional  Pertahanan  yang  sering  disebut  dengan  Ditkersinhan. Ditkersinhan  sendiri  merupakan  unsur  pelaksana  tugas  dan  fungsi  Ditjen Strahan  Kemhan  yang  memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  perumusan kebijakan,  pemantauan,  evaluasi,  serta  pelaporan  diplomasi  pertahanan yang  meliputi  kerja  sama  bilateral,  multilateral,  pendidikan,  dan  perizinan serta  koordinasi  dengan  atase  pertahanan.  Lebih  lanjut,  Ditkersinhan memiliki tugas dan pelaksanaan fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan  perumusan  kebijakan  di  bidang  diplomasi  pertahanan meliputi kerja sama bilateral dan multilateral pertahanan;
b. Penyusun peraturan di bidang diplomasi pertahanan meliputi kerja sama bilateral dan multilateral pertahanan;
c. Pelaksanaan  dan  fasilitasi  kebijakan  di  bidang  diplomasi pertahanan  meliputi  kerja  sama  bilateral  dan  multilateral pertahanan;
d. Pelaksanaan  koordinasi  atase  pertahanan,  perumusan  kebijakan pendidikan, dan pengurusan perizinan; dan
e. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtangaan direktorat.
Pada akhirnya penelitian ini berusaha untuk berfokus pada peran dari Direktorat  Kerja  Sama  Internasional  Pertahanan  Kemhan  RI  yang  menjadi garda terdepan bagi perkembangan kerja sama pertahanan Indonesia, yang mana  secara  spesifik  kerja  sama  tersebut  berfokus  pada  negara-negara  di Asia  Tenggara  sebagai  negara-negara  yang  dekat  dengan  Indonesia.  Peran
tersebut  dengan  adanya  isu-isu  dalam  keamanan  internasional  tentu menjadi salah satu penentu faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional dan regional dalam hal keamanan dan pertahanan negara. Sehingga meneliti mengenai  peran  dari  ditkersinhan  adalah  suatu  keniscayaan  yang  harus diteliti sebagai upaya dalam pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu,  penelitian  ini  berfokus  pada  bagaimana  Ditkersinhan  menunjukkan peran  aktifnya  sebagai  perumus  kebijakan  dalam  kerjasama  internasional pertahanan  Republik  Indonesia.  Pada  pemaparan  latar  belakang  tersebut, maka  peneliti  memiliki  pertanyaan  penelitian  berupa  “Bagaimana  peran Ditkersinhan dalam kerjasama militer dan pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara?”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif  karena dianggap sesuai dengan keberfokusannya dalam menitikberatkan fenomena atau  peristiwa  sosial  yang  terjadi  sebagai  subjek  penelitian,  yang  mana pendekatan  ini  melihat  berbagai  aspek  penelitian  seperti  sudut  pandang, motivasi,  aktivitas,  perspektif,  dan  perilaku  masyarakat  melalui  metode- metode  terkait  (Moleong,  2006).  Metode  penelitian  kualitatif  memberikan pembahasan yang diutamakan atau difokuskan pada subjek penelitiannya, yaitu membahas mengenai sudut pandang peneliti terkait sebuah peristiwa, fenomena, kejadian, maupun beberapa kasus terkait dengan berbagai data yang  relevan  dalam  menunjukkan  beberapa  potensi  serta  kelebihan  dari penelitian yang dilaksanakan (Creswell, 2018). Penelitian ini menggunakan tipe  penelitian  deskriptif  untuk  menyampaikan  data  dan  argumen  di dalamnya,  yakni  peneliti  menjelaskan  secara  uraian  kata  (teks)  untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menyampaikan data-data dan argumen yang ada  melalui  tipe  deskriptif,  yakni  menyampaikan  secara  uraian  kata-kata mengenai penjelasan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

## PEMBAHASAN

## Urgensi Kerjasama Pertahanan Indonesia pada Era Kontemporer
Pada bagian tinjauan pustaka dan perspektif penelitian terlihat bahwa tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  neo-realisme,  yang  mana  dalam keadaan  ini  melihat  bahwa  suatu  negara  dapat  meningkatkan  kapabilitas militernya  melalui  cara-cara  mandiri (self-help) maupun  melalui  kerjasama pertahanan dengan negara atau pihak lain. Walaupun dalam perspektif ini kita melihat bahwa kerjasama pertahanan dilakukan dengan adanya skema keuntungan relatif, yang mana hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai  kepentingan  yang  realistis  di  balik  kerjasama  pertahanan  yang dilakukan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia dengan negara- negara  Asia  Tenggara  seperti  dalam  artikel  ini.  Pada  tahun  2023  ini  kita melihat  bahwa  Indonesia  menduduki  posisi  ke-13  dari  negara  dengan kapasitas  militer  terbesar  di  dunia  yang  bahkan  mengungguli  beberapa negara berpengaruh seperti  Ukraina, Australia, Iran, Mesir, Israel, dan Arab Saudi yang posisinya berada di bawah Indonesia (GFP, 2023). Namun apabila kita melihat dari anggaran pertahanan, Indonesia berada di posisi ke-25 yang terpaut  jauh  dari  beberapa  negara  yang  secara  total  berada  di  bawah Indonesia  kapasitas  militernya.  Salah  satunya  adalah  Australia  dengan anggaran  pertahanan  sebesar  USD  52  miliar,  sedangkan  Indonesia  hanya sebesar USD 8,8 miliar pada tahun 2023 (GFP, 2023).
Fenomena perbandingan di antara anggaran militer Indonesia dengan posisi kekuatan militer Indonesia di dunia tentunya menunjukkan anomali, dikarenakan  dengan  anggara  militer  hanya  sekitar  USD  8,8  miliar  pada tahun 2023 Indonesia dapat tetap berada di posisi ke-13 melampaui negara- negara  lainnya  dengan  anggaran  pertahanan  yang  jauh  lebih  besar  dari Indonesia.  Pada  dasarnya  keadaan  ini  tidak  dapat  dijelaskan  secara sederhana dan terdapat beberapa faktor yang ada di dalamnya, namun dalam hal  ini  peneliti  melihat  bahwa  Indonesia  bukanlah  tipikal  negara  yang berfokus  pada  skema  mandiri (self-help) untuk  meningkatkan  kapasitas militernya.  Keadaan  ini  semakin  menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya Indonesia memiliki ambisi yang besar untuk meningkatkan SDM pertahanan
dan alutsista negaranya, namun dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang  menuju  negara  maju  maka  anggaran  yang  dimilikinya  harus digunakan  secara  bijak  dan  tidak  dapat  hanya  dimaksimalkan  atau difokuskan  pada  anggaran  perbelanjaan  militernya  saja.  Pada  keadaan  ini Indonesia  sebagai  negara  dunia  ketiga  memiliki  fokus  yang  terbagi  dalam berbagai  aspek  untuk  memastikan  kelangsungan  hidup  masyarakatnya, karena tidak bisa jika Indonesia hanya berfokus pada anggaran pertahanan tanpa memperhatikan kondisi sektor lainnya.
Pada  keadaan  ini  peneliti  melihat  bahwa  Indonesia  lebih  memilih melakukan  skema  kerja  sama  internasional  dengan  negara-negara  lain  di dunia untuk dapat meningkatkan kapasitas militernya, yang mana sejauh ini skema kerjasama tersebut masih menjadi unggulan bagi Indonesia sehingga akan terus menjadi salah satu strategi andalan dalam pertahanan Indonesia melalui upaya diplomasi pertahanan. Pada era globalisasi saat ini tentunya bentuk  ancaman  semakin  variatif  yang  menyebabkan  Indonesia  harus bersiap  dengan  ancaman  militer  dan  nirmiliter,  yang  mana  kerjasama internasional  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mencapai  keadaan tersebut.  Ditjen  Kekuatan  Pertahanan  Kementerian  Pertahanan  Republik Indonesia,  Mayjen.  Bambang  Hartawan  menyampaikan  bahwa “Kerjasama pertahanan  itu  dilakukan  untuk  kepentingan  nasional  suatu  negara  dalam kancah  global  agar  tetap  terjaga  sehingga  kepentingan  suatu  negara  dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, kerjasama ini juga sebagai upaya menjaga kestabilan negara kawasan dan bukan untuk melawan pihak lain  atau  untuk  berperang” (Universitas  Islam  Indonesia,  2018) . Pada penyampaian  dijelaskan  bahwa  kerjasama  internasional  memang  upaya untuk  mencapai  kepentingan  nasional  suatu  negara,  yang  mana  stabilitas kawasan menjadi salah satu kepentingan dalam kerja sama tersebut.
Kerjasama  internasional  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting  bagi peningkatan  kapasitas  militer  dan  pertahanan  suatu  negara,  namun implementasinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan ofensif namun juga dapat berlaku bagi pertahanan defensif suatu negara. Pada keadaan ini kerja sama  internasional  sangat  penting  bagi  suatu  negara  dalam  menghadapi
berbagai ancaman nyata baik dalam lingkup regional maupun internasional, pada keadaan ini tentu saja ancaman tersebut dapat bersifat tak terduga dan multisektor dengan proses penanganan secara kolaboratif seperti ancaman terorisme,  bencana  alam,  kejahatan  maritim,  wabah  penyakit,  separatis, perang siber dan teknologi informasi, serta penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan  terlarang  (Kementerian  Pertahanan  RI,  2014).  Upaya-upaya kolaboratif  sangat  diperlukan  untuk  menangani  berbagai  ancaman  nyata, yang mana hal ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas dalam  kerangka  kerjasama  regional  maupun  internasional.  Upaya-upaya yang dilaksanakan dapat melalui skema pembentukan Confidence Building Measures (CBM),  pembangunan  kapasitas,  ikut  serta  dalam  perwujudan perdamaian  dunia,  pendidikan  dan  pelatihan,  serta  upaya  lainnya  yang sesuai dengan kebijakan dan strategi Indonesia.
Pada  akhirnya  bagi  Indonesia  yang  merupakan  negara  berkembang yang  tidak  memberikan  fokus  sepenuhnya  pada  aspek  pertahanan  dan keamanan,  kerjasama  internasional  dalam  sektor  pertahanan  menjadi sesuatu yang sangat penting bagi perkembangan kapasitas militer Indonesia dan menjadi upaya untuk mengatasi berbagai potensi ancaman yang ada di regional  maupun  internasional.  Pada  keadaan  ini  kerjasama  internasional dalam  sektor  pertahanan  menjadi  salah  satu  kebijakan  unggulan  yang dilakukan oleh Indonesia sebagai alternatif dari anggaran pertahanan yang besar,  namun  tetap  dengan  kerjasama  ini  hasil  yang  diinginkan  harus didorong  pula  dengan  pengembangan  secara  pribadi  untuk  meningkatkan kapasitas militer yang menjadi subjek dalam kerja sama yang dilaksanakan. Pada  akhirnya  terlihat  bahwa  urgensi  dari  kerjasama  internasional  dalam sektor  pertahanan  Indonesia  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting,  dalam hal ini untuk mencapai kepentingan dalam meningkatkan kapasitas militer dan mengatasi ancaman regional maupun internasional.

## Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Pertahanan di Asia Tenggara
Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letjen TNI M. Herindra menjelaskan  bahwa  peningkatan  kerjasama  pertahanan  dan  keamanan sangat penting untuk menjaga perdamaian, dalam hal ini menjaga keamanan
negara-negara di kawasan Samudera Hindia karena saat itu dirinya sedang menjadi pembicara dalam acara Indian Ocean Region (IOR) Defence Minister Conclave yang diikuti 26 negara pada tanggal 4 Februari tahun 2021. Pada kesempatan  ini  Herindra  menjelaskan  bahwa  kerjasama  dilakukan  atas kepentingan untuk menjaga kawasan dari berbagai potensi ancaman, yang mana hal ini terjadi mengingat adanya peningkatan kompleksitas tantangan dan ancaman yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Penjelasan ini didukung dengan fakta bahwa Samudera Hindia  merupakan  yang  terbesar  ketiga  di  dunia  dan  menjadi  jalur komunikasi  laut  terpenting  di  dunia,  di  samping  menjadi  jalur  penting perdagangan dan transportasi internasional (Rahmat, 2021). Pada keadaan ini  terdapat  aspek  geopolitik  yang  menjadikan  kawasan  Samudera  Hindia sangat strategis, yang tentu seluruh keadaan ini akan menyebabkan berbagai benturan  kepentingan  dan  pengaruh  dari  kekuatan  besar  dunia  seperti layaknya Amerika Serikat dan Tiongkok. Keadaan ini lah yang menjadi salah satu  ancaman  besar  bagi  negara-negara  di  kawasan  tersebut  termasuk Indonesia dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara.
Indonesia  merupakan  negara  besar  yang  berada  pada  posisi  yang sangat  strategis  di  kawasan  yang  sangat  strategis  pula  yaitu  Indo-Pasifik, sehingga bukan sesuatu yang mengejutkan apabila muncul berbagai potensi ancaman  yang  menyebabkan  Indonesia  harus  bersiap-siap  secara  matang memberikan perlawanan terhadap keadaan darurat tersebut. Pada keadaan ini  konsep  stabilitas  kawasan  yang  menjadi  penting  dalam  kerjasama pertahanan  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting,  yakni  untuk menjadikan suatu kawasan atau regional dapat membentuk ketahanannya sendiri  sehingga  dapat  terlepas  dari  berbagai  pengaruh  maupun  ancaman yang  tidak  diinginkan.  Pada  keadaan  ini  kita  mengenal  bahwa  Indonesia berada dalam asosiasi bernama ASEAN yang merupakan perkumpulan dari negara-negara  yang  ada  di  Asia  Tenggara  sebagai  salah  satu  kawasan  di dunia, yang mana negara-negara di Asia Tenggara sendiri memainkan peran yang  cukup  penting  dalam  dunia  internasional  terutama  dalam  aspek pertahanan  dan  keamanannya.  Pada  keadaan  ini  kita  mengetahui  bahwa
Asia Tenggara berada di posisi yang sangat strategis dan berada di tengah- tengah kawasan Indo-Pasifik yang tengah menjadi “perebutan” dua kekuatan besar dunia, sehingga upaya defensif sangat diperlukan oleh Asia Tenggara untuk mengatasi segala masalah tersebut.
Indonesia  dikenal  sebagai  salah  satu  negara  paling  berpengaruh  di kawasan Asia Tenggara dalam sektor pertahanan dan keamanan, bagaimana tidak Indonesia berada di posisi 13 dunia negara dengan militer terbaik yang mana tentu menjadi pemimpin atau nomor wahid di kawasan Asia Tenggara. Pada keadaan ini Indonesia sebenarnya tetap mempertahankan politik luar negerinya yang bebas aktif, di mana perdamaian dunia menjadi tujuan utama kebijakan luar negeri Indonesia dengan melakukan kerjasama dan hubungan baik  dengan  seluruh  negara  di  dunia.  Dalam  artian  kebijakan  ini menunjukkan  bahwa  Indonesia  tidak  memiliki  “musuh”  tertulis  yang diidentifikasikan sebagai ancaman utama bagi Indonesia, yang mana justru peneliti berpendapat keadaan ini menjadi salah satu penyebab kelengahan Indonesia  dalam  sektor  pertahanan  dan  keamanan.  Pada  keadaan  ini Indonesia harus melihat secara seksama kompetisi besar yang terjadi antara blok barat dan blok timur yang masih terjadi pasca Perang Dingin puluhan tahun  yang  lalu,  yang  mana  kompetisi  di  antara  kedua  pihak  tersebut semakin  berkembang  dengan  fenomena  terkini  yang  kita  kenal  dengan adanya  rivalitas  besar  dari  Amerika  Serikat  dan  Tiongkok  dalam  berbagai aspek kehidupan seperti pertahanan dan keamanan, isu sosial-politik, serta perekonomian dan pasar internasional.
Pada keadaan dunia yang semakin tak terkendali ini, terbukti dengan pecahnya perang bersenjata (kontak fisik) di antara beberapa negara dunia seperti Perang Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel. Indonesia harus kembali melihat  apakah  pertahanan  dalam  negeri  mereka  telah  berada  di  kondisi yang siap untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, yang mana hal ini sangat  penting  sebagai  upaya  untuk  menjaga  kelangsungan  hidup  warga negara  dan  peningkatan  kapabilitas  militer  Indonesia.  Pada  keadaan  ini memang  kita  mengetahui  bahwa  Indonesia  tidak  memiliki  musuh  tersurat akibat dari politik luar negeri yang bebas aktif, namun dikarenakan hal itu
pula  Indonesia  menjadi  bias  ancaman  dikarenakan  tidak  dapat mengidentifikasi  secara  pasti  bagaimana  pandangan  negara-negara  dunia terhadap Indonesia dan kawasan di sekitarnya akibat hubungan baik yang selalu  ingin  diperjuangkan  oleh  Indonesia.  Oleh  karena  itu  pada  akhirnya Indonesia diharuskan segera menerapkan secara maksimal outward looking dalam sistem pertahanannya, yang mana ancaman-ancaman yang terjadi di kawasan  regional  dan  internasional  dijadikan  perhatian  besar  bagi pertahanan Indonesia sehingga dapat menentukan strategi yang sesuai.
Pada  akhirnya  cukup  terlihat  bagaimana  pola  kepentingan  yang dimiliki oleh Indonesia dalam kerjasama pertahanan dengan negara-negara di  kawasan  Asia  Tenggara,  yang  mana  secara  mendasar  kerjasama  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  stabilitas  dan  ketahanan  regional  dalam perspektif  ASEAN  itu  sendiri.  Pada  keadaan  ini  telah  kita  ketahui  bahwa Indonesia memegang peranan utama dan dominan dalam koordinasi negara- negara  di  Asia  Tenggara,  yang  mana  terlihat  betul  bagaimana  ambisi Indonesia  untuk  dapat  menjadi  negara  yang  berpengaruh  dan  terpandang dalam  dunia  internasional.  Salah  satu  perkembangan  ini  terlihat  dari Indonesia yang menginisiasi AOIP dan berhasil menekan isu maritim dalam agenda ASEAN, yang mana tentu saja hal ini berkaitan erat dengan perluasan cakupan kerja sama Indonesia dan membuka lebar jalan menuju visi Poros Maritim  Dunia.  Pada  keadaan  ini  Indonesia  melihat  pembentukan  AOIP sebagai jembatan baru untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang berada  di  luar  perbatasan  Indonesia,  yang  mana  hal  ini  merupakan implmenteasi dari outward looking sistem pertahanan Indonesia.
Asia  Tenggara  telah  lama  tentunya  menjadi  kawasan  yang  sangat strategis  secara  geopolitik,  yang  mana  hal  ini  menimbulkan  konsekuensi besar  di  mana  banyak  kepentingan-kepentingan  asing  yang  saling berbenturan di dalam kawasan. Selain itu, masih ada pula beberapa gesekan yang ternyata masih terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara walaupun telah  terbentuknya  ASEAN  seperti  konflik  antara  Indonesia  dan  Malaysia, Thailand  dan  Kamboja,  serta  beberapa  contoh  lainnya.  Keadaan  ini menunjukkan bahwa mentalitas kompetitif antar negara masih cukup kuat
di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan  konflik  yang  lebih  besar  dan  berdampak  pada  instabilitas keamanan yang memancing masuknya kekuatan-kekuatan asing untuk ikut campur  dalam  konflik  tersebut  (Rusfiana,  2014).  Indonesia  memiliki kepentingan  untuk  dapat  mengembangkan  kerjasama  pertahanan  dengan negara-negara  di  Asia  Tenggara  untuk  setidaknya  menumbuhkan  rasa percaya di antara satu sama lain, hal ini berupaya agar dapat membentuk stabilitas regional agar tidak mudah diintervensi oleh pihak asing.

## Peran Ditkersinhan dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia
Kerjasama  internasional  pertahanan  yang  dilakukan  oleh  sebuah negara  tentu  merupakan  salah  satu  strategi  yang  dilakukan  oleh pemerintahan di dalamnya, yang mana terdapat pula berbagai lembaga yang memiliki  peran  aktif  untuk  mendukung  proses  kerjasama  tersebut  hingga menjadi suatu bentuk kerjasama komprehensif. Pada keadaan ini tentu saja diperlukan  suatu  komponen  negara  yang  memiliki  tugas  spesifik  dalam menjalankan fungsi terkait dalam kerjasama internasional pertahanan, yang mana dalam hal ini Indonesia memiliki Ditkersinhan sebagai pelaksana tugas dan  fungsi  kerja  sama  internasional  pertahanan  di  bawah  nanungan Direktorat  Jenderal  Strategi  Pertahanan  di  Kementerian  Pertahanan Indonesia. Pada pasal 345 dan 346 dijelaskan mengenai Ditkersinhan dan tugas-tugas  maupun  fungsi  yang  dilaksanakan  oleh  Ditkersinhan,  yang mana  hal  ini  terdapat  pada  bagian  keenam  pada  Peraturan  Menteri Pertahanan  Nomor  14  Tahun  2019  tentang  Organisasi  dan  Tata  kerja Kementerian Pertahanan BAB VI Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.
Pada dasarnya Ditkersinhan memiliki tugas utama untuk melakukan perumusan  kebijakan,  pemantauan,  evaluasi,  serta  pelaporan  diplomasi pertahanan yang meliputi kerjasama bilateral, multilateral, pendidikan dan perizinan,  serta  koordinasi  dengan  atase  pertahanan.  Penjelasan  tersebut menunjukkan  bahwa  Ditkersinhan  menjadi  pemegang  peran  besar  dan dominan  dalam  kerjasama  internasional  pertahanan  yang  dilakukan  oleh Indonesia,  termasuk  dengan  negara-negara  dari  Asia  Tenggara.  Pada
keadaan  spesifik  tersebut  Ditkersinhan  terdiri  atas  beberapa  bagian  yang diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Subdirektorat Asia;
b. Subdirektorat Amerika dan Pasifik;
c. Subdirektorat Eropa dan Afrika;
d. Subdirektorat Multilateral;
e. Subdirektorat Atase Pertahanan, Pendidikan, dan Perizinan;
f. Subbagian Tata Usaha; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pada  akhirnya  penelitian  ini  berfokus  pada  Subdirektorat  Asia  yang selanjutnya  disebut  dengan  Subdit  Asia  yang  dipimpin  oleh  Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Asia yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,  pemantauan,  evaluasi,  dan pelaporan  di  bidang  diplomasi  pertahanan  meliputi  kerja  sama  bilateral pertahanan  dengan  negara-negara  di  kawasan  Asia.  Pada  keadaan  ini Subdirektorat  Asia  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 sebagai berikut ini:
a. Penyiapan  perumusan  kebijakan  di  bidang  diplomasi  pertahanan meliputi kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia;
b. Penyiapan penyusunan peraturan di bidang diplomasi pertahanan meliputi kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia;
c. Pelakanaan  dan  fasilitasi  kebijakan  di  bidiang  diplomasi pertahanan  meliputi  kerja  sama  bilateral  pertahanan  dengan negara di kawasan Asia; dan
d. Pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  kerja  sama bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Asia.
Pada  keadaan  ini  Subdirektorat  Asia  pun  masih  dibagi  menjadi  tiga seksi utama untuk membagi fokus dari kerjasama internasional pertahanan yang  dilakukan  oleh  Indonesia,  hal  ini  terjadi  mengingat  angka  kerjasama
pertahanan  yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahunnya  di  antara Indonesia dengan negara lain di dunia ini termasuk dengan negara-negara di kawasan  Asia  Tenggara.  Ketiga  seksi  tersebut  adalah  Seksi  Asia  Tenggara, Seksi Asia Selatan-Barat; serta Asia Tengah-Timur yang menjadi tiga bagian utama  dari  Subdirektorat  Kementerian  Pertahanan  RI.  Pada  keadaan  ini seksi  Asia  Tenggara  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Seksi  yang  diesebut dengan  Kasi  dan  memiliki  tugas  untuk  melakukan  penyiapan  bahan perumusan  kebijakan  dan  strategi  pertahanan,  penyusunan  peraturan, pelaksanaan  dan  fasilitasi  kebijakan  serta  pemantauan,  evaluasi,  dan pelaporan  di  bidang  diplomasi  pertahanan  meliputi  kerja  sama  bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Pada  hasil  wawancara  dalam  penelitian  ini  terdapat  hasil  bahwa Ditkersinhan  merupakan  pintu  paling  utama  bagi  negara  asing  untuk melakukan  kerja  sama  internasional  terkhusus  dalam  bidang  pertahanan dan  keamanan,  yang  mana  hal  ini  menunjukkan  bahwa  Ditkersinhan merupakan  garda  terdepan  kerjasama  internasional  pertahanan  Indonesia dengan negara-negara lain termasuk mereka yang berada di Asia Tenggara. Pada saat yang bersamaan narasumber menegaskan bahwa negara-negara di Asia Tenggara tidak dapat dikatakan istimewa bagi kerjasama pertahanan Indonesia, namun mereka telah lama terjadil hubungan seperti halnya dalam ruang  lingkup  ASEAN  dan  wadah  forum  ADMM (ASEAN  Defense  Ministers Meeting) yang mana Indonesia sendiri menjadi tuan urmah ADMM yang ke- 17  pada  tahun  2023  ini.  Forum-forum  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  ini sangat penting untuk membahas berbagai isu-isu dan pernyataan bersama yang menghasilkan joint declaration yang disepakati 11 negara ASEAN. Oleh karena  itu,  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting  bagi  Ditkersinhan  untuk menyampaikan  perwakilan  dari  Kemhan  untuk  menangani  berbagai  aspek terhusus pertahanan di kawasan Asia Tenggara (Radit, 2023).
Pada  hasil  dari  wawancara  di  atas  diketahui  pasti  bahwa  peran Ditkersinhan menjadi sangat besar dalam lingkup kerjasama internasional pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dalam lingkup negara-negara di Asia Tenggara, yang mana hal ini hanya merupakan permainan awak media
yang  jarang  memunculkan  berita  secara  rinci  dan  mengangkat  nama Ditkersinhan dengan hanya menyebutkan pemerintahan dari suatu negara atau maksimal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pada keadaan ini terlihat jelas bahwa peran Diktersinhan sangat menyeluruh dalam setiap kerjasama  pertahanan  yang  dilaksanakan,  yakni  telah  dimulai  semenjak Indonesia mendapatkan surat undangan untuk suatu forum bilateral atau multilateral  maupun  semenjak  Indonesia  mengundang  negara  lain  untuk hadir  dalam  suatu  forum  internasional.  Pada  keadaan  ini  adalah  contoh besarnya dari Ditkersinhan yang memulai persiapan pada ADMM ke-10 di Indonesia  yang  telah  dimulai  sejak  invitasi  kepada  negara-negara  anggota hingga persiapan seluruh perlengkapan acara, yang mana hal ini dilanjutkan dengan  pengiriman  delegasi  terpilih  untuk  melaksanakan  pertemuan bersama  Presiden  maupun  menteri  terkait  hingga  akhirnya  melakukan pelaporan  untuk  dibentuk  suatu  draft  kerjasama  seperti  dalam  bentuk Memorandum  of  Understanding (Mou)  atau Defence  Cooperation  Agreement (DCA) yang merupakan tingkat lanjut dari nota kesepahaman.
Pada  penjelasan  tersebut  terlihat  cukup  jelas  bahwa  Ditkersinhan memiliki  peran  yang  sangat  menyeluruh  dalam  setiap  kerjasama internasional pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia, dalam hal ini justru menjadi  pemegang  peran  utama  yang  bertanggungjawab  penuh  atas pelaksanaan  kerjasama  hingga  berkomitmen  untuk  memenuhi  segala  poin dari  kerja  sama  yang  dilaksanakan.  Pada  akhirnya  Ditkersinhan  betul menjadi garda terdepan bagi negara-negara yang ingin melakukan kerjasama internasional  pertahanan  dengan  Indonesia  baik  melalui  skema  bilateral maupun multilateral, yang mana sejak saat itu juga Ditkersinhan langsung bertindak secara komprehensif menanggapi hal itu dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perjanjian kerjasama internasional mulai dari permasalahan administrasi hingga kelengkapan di lapangan yang termasuk  dengan  tambahan  individu.  Pada  akhirnya  dengan  berbagai kerjasama  yang  dilakukan  antara  Indonesia  dengan  negara-negara  di  Asia Tenggara  secara  bilateral  maupun  multilateral  di  bawah  lingkup  ASEAN,
menunjukkan  bahwa  Ditkersinhan  memiliki  peran  yang  signifkan  dalam kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia.

## Perkembangan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Asia Tenggara
Pada  dasarnya  Asia  Tenggara  menjadi  kawasan  di  mana  Indonesia berada  dengan  banyak  negara-negara  tetangga  di  sekitarnya  yang  telah tergabung dalam asosiasi ASEAN yang telah terbentuk semenjak tahun 1967, yang  mana  keberadaan  ASEAN  sendiri  menjadi  katalisator  bagi perkembangan kerjasama internasional di antara negara-negara anggotanya tak  terkecuali  pada  bidang  pertahanan  dan  keamanan.  Pada  keadaan  ini terlihat  pula  Indonesia  yang  banyak  terlibat  berbagai  bentuk  kerja  sama pertahanan dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam skema hubungan bilateral,  maupun  dalam  skema  hubungan  multilateral  yang  seringkali dipayungi oleh ASEAN sebagai katalisator dari kerjasama yang dilaksanakan. Apabila melihat pada sejarah Indonesia termasuk pula pada 5 negara pendiri ASEAN  yang  turut  menandatangani  perjanjian  ZOPFAN (Zone  of  Peace, Freedom, and Neutrality) pada 27 November tahun 1971, yang mana hal ini dilanjutkan dengan adanya TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) pada tahun 1976 yang menjadi dasar dari hubungan kolaboratif dan kooperatif di antara negara-negara ASEAN dalam berbagai aspek. TAC sendiri memang  menjadi  prinsip  dasar  perdamaian  dan  hubungan  kerjasama  di antara  negara-negara  ASEAN  yang  juga  dapat  mengikat  negara-negara  di kawasan  dan  di  luarnya,  yang  mana  hal  ini  membuka  peluang  kemitraan strategis ASEAN termasuk dalam aspek pertahanan (ASEAN, 2023).
Pada lingkup regional sebagai ASEAN kita mengenal pula adanya tiga pilar  dalam  ASEAN  yaitu  APSC (ASEAN  Political-Security  Community), AEC (ASEAN Economic Community), dan ASCC (ASEAN Socio-Cultural Community). APSC sendiri merupakan pilar yang merupakan upaya untuk mewujudkan keamanan bersama, perdamaian, dan lingkungan kawasan yang stabil dan merupakan  konsep  pilar  yang  diajukan  langsung  oleh  Indonesia,  berbeda dengan AEC sebagai pilar perekonomian yang diusulkan oleh Singapura dan Thailand.  Sejak  awal  terbentuknya  ASEAN  kita  mengetahui  bahwa  telah terdapat berbagai kerjasama seperti dalam bidang ekonomi dan sosial, yang
mana  hal  ini  berkembang  hingga  negara-negara  ASEAN  menyadari pentingnya  kerangka  legal  formal  dalam  bidang  kerja  sama  keamanan dengan lahirnya ide pembentukan APSC tadi. Ide pembentukan APSC sendiri muncul pertama kali pada KTT ASEAN ke-9 d Bali pada tahun 2003, yang mana ide pembentukan ini termasuk satu dari tiga pilar ASEAN Community yang ditandai dengan Bali Concord II sebagai awal terbentuknya pilar-pilar tersebut yang dipercepat menjadi pada akhir tahun 2015 (Luthfi, 2020).
Pada  APSC  ini  kita  dapat  mengetahui  salah  satu  komunitas  ASEAN yang  memang  berfokus  pada  kerjasama  politik  dan  keamanan  untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat di Asia Tenggara, yang mana hal ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kerjasama  pertahanan  antar  negara anggota  ASEAN  untuk  mengatasi  berbagai  ancaman  yang  ada  termasuk permasalahan mengenai demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Pembentukan APSC sendiri sejatinya sesuai dengan tujuan utama ASEAN dalam Deklarasi Bangkok  yakni  membentuk  suatu  wilayah  politik  dan  keamanan  yang bertujuan  mendamaikan  segala  sengketa  antar  negara-negara  di  Asia Tenggara,  persengkatan  ini  diantaranya  adalah  perbatasan  dan  teritorial, konflik etnis, gerakan separatis, pemberontakan komunis, hingga ketakutan negara kecil kepada negara besar yang mana APSC dibentuk dengan tujuan untuk  mengatasi  seluruh  permasalahan  tersebut  dan  memajukan perdamaian  serta  stabilitas  kawasan.  Oleh  karena  itu,  sesungguhnya  kita dapat melihat bahwa ASEAN sendiri merupakan suatu komunitas keamanan dikarenakan  didorong  oleh  semangat  untuk  mengatasi  permasalahan- permasalahan yang dialami oleh anggotanya. Pada akhirnya perkembangan APSC  ditujukan  untuk  membentuk  komunitas  kerjasama  dalam  bidang pertahanan  untuk  menyelesaikan  permasalahan,  seperti  halnya  APSC  ini terintegras  dengan  beberapa  perjanjian  seperti  ZOPFAN,  TAC,  serta SEANWFZ (Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone).
Pada akhirnya ASEAN menjadi suatu wadah aktif bagi negara-negara di  Asia  Tenggara  untuk  melaksanakan  kerjasama  pertahanan  dan keamanan, yang mana pembicaraannya dapat dilaksanakan melalui berbagai skema  aktif  ASEAN  seperti  melalui  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT),
pembahasan melalui forum aktif berupa ARF (ASEAN Regional Forum) yang terbentuk  pada  tahun  1994,  hingga  beberapa  platform  lainnya  yang  dapat digunakan sebagai tempat kerjasama antar negara. Salah satu bentuk kerja sama  dalam  bidang  pertahanan  yang  paling  menonjol  di  ASEAN  adalah melalui ADMM (ASEAN Defence Ministers Meeting) yang terbentuk pada tahun 2006 di Malaysia, yang mana ADMM sendiri merupakan pertemuan tingkat Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN untuk  mendiskusikan berbagai masalah pertahanan di kawasan dengan tujuan memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui kerjasama di bidang pertahanan (ASEAN, 2023). Pada  tahun  2023  ini  Indonesia  bahkan  menjadi  tuan  rumah  bagi ASEAN Defence  Senior  Officals  Meeting (ADSOM)  pada  tanggal  2  Agustus  2023  di Jakarta, ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Plus (ADSOM-PLUS)  pada tanggal  3  Agustus  2023,  serta  ADMM  ke-17  dan  ADMM-PLUS  ke-10  pada tanggal  15-16  November  tahun  2023  (Kementerian  Pertahanan  RI,  2023). Keadaan  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia  berperan  cukup  aktif  dalam kerjasama pertahanan dan keamanan dalam lingkup ASEAN itu sendiri.
Perkembangan  lain  dalam  kerjasama  dalam  lingkup  pertahanan  dan keamanan  di  ASEAN  adalah  usulan  mengenai ASEAN  Outlook  on  the  Indo- Pacific (AOIP) yang diusulkan oleh Indonesia, yang mana hal ini merupakan bentuk  skema  kerjasama  pertahanan  negara-negara  ASEAN  yang  telah diadopsi pada tahun 2019. AOIP sendiri merupakan suatu konsep di mana ASEAN  menunjukkan  representasi  suara  kolektif  mengenai  wacana  Indo- Pasifik  seperti  halnya  yang  dilakukan the  Quad  (Quadrilateral  Security Dialogue) antara  Amerika  Seriakt,  India,  Jepang,  dan  Australia.  Pada pembentukan AOIP sendiri dilatarbelakangi oleh ketidaknyamanan Indonesia dan  negara-negara  anggota  ASEAN  terhadap  rivalitas  besar  yang  terjadi antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik (Setyorini, 2022), yang mana terlihat upaya dari Amerika Serikat untuk mengisolasi Tiongkok yang  bahkan  sekarang  semakin  terlihat  dengan  adanya  pendirian  AUKUS yang  merupakan  aliansi  pertahanan  di  antara  tiga  negara  besar  yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang bahkan dua negara di antaranya sama  sekali  tidak  berada  di  kawasan  Indo-Pasifik.  AOIP  sendiri  mulai
menunjukkan ASEAN yang khawatir akan kelangsungan hidup dan stabilitas kawasannya  atas  apa  yag  terjadi  di  Indo-Pasifik,  yang  mana  tentu  saja rivalitas  antara  Amerika  Serikat  dan  Tiongkok  tidak  dapat  dianggap  kecil karena dapat memberikan dampak yang sangat signfikan bagi ASEAN.
Perkembangan  kerja  sama  lainnya  antara  Indonesia  dengan  negara- negara  Asia  Tenggara  dalam  lingkup  bilateral  maupun  multilateral  dapat dilihat  dari website Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia,  dalam lingkup  ASEAN  sendiri  beberapa  di  antaranya  terdapat  ASEAN  Regional Forum  (ARF)  yang  membahas  kerjasama  dalam  pilar  APSC  pada  21  Juni 2023 yang membahas tentang prospek jangka panjang dari perdamaian dan keamanan  yang  berkelanjutan,  serta  dengan  adanya  lingkup  kerja  sama trilateral dalam skema INDOMALPHI pertemuan ke-21 Joint Working Group Meeting on the Trilateral Cooperative Agreement di Jakarta pada tanggal 15 Juni  2023.  Ditkersinhan  menjelaskan  bahwa  kerjasama  ini  semakin meningkatkan upaya kolaboratif di antara ketiga negara untuk berkontribusi ada perdamaian dan keamanan kawasan secara keseluruhan, yang mana hal ini diwujudkan dangan kerjasama pertahanan dan keamanan di sepanjang perbatasan  laut  ketiga  negara  terkhusus  Laut  Sulawesi  dan  Laut  Sulu (Kementerian Pertahanan RI, 2023). Kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh  Indonesia  seperti  yang  telah  disampaikan  beberapa  contohnya merupakan peran aktif dari Ditkersinhan itu sendiri, yang mana dengan ini terlihat  bahwa  peran  yang  dilaksanakan  cukup  efektif  untuk  memperluas cakupan kerjasama pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

## KESIMPULAN
Kerjasama  internasional  dalam  bidang  pertahanan  dan  keamanan menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting  bagi  Indonesia  untuk  meningkatkan kapasitas militernya, yang mana hal ini bertujuan pula untuk membentuk sistem  pertahanan  terhadap  ancaman-ancaman  yang  ada  di  regional maupun  internasional.  Pada  keadaan  ini  Indonesia  mulai  menggunakan pandangan outward  looking dalam  melihat  potensi-potensi  ancaman  yang ada  di  dunia  regional  dan  internasional  seperti  halnya  rivalitas  antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik dan eskalasi konflik
di Laut China Selatan, keadaan ini menunjukkan adanya kekhawatiran dari Indonesia terhadap apa yang terjadi di dunia internasional akan berpengaruh terhadap  kelangsungan  hidup  masyarakatnya.  Pada  akhirnya  melakukan kerja  sama  dengan  negara-negara  di  Asia  Tenggara  menjadi  salah  satu langkah  Indonesia  dalam  mewujudkan  kepentingan  nasionalnya  dalam aspek  pertahanan  ini,  yang  mana  Indonesia  berusaha  membentuk  dan mempertahankan stabilitas kawasan Asia Tenggara supaya menjadi regional yang tidak mudah untuk dimasuki pengaruh dan intervensi negara-negara asing.  Keadaan  ini  sangat  penting  mengingat  Asia  Tenggara  berada  pada posisi  di  tengah-tengah  kawasan  Indo-Pasifik  yang  menjadi  medan “perebutan” pengaruh dari dua kekuatan besar dunia, yang mana dengan ini Indonesia tidak ingin ASEAN jatuh ke tangan salah satu kekuatan yang akan menyebabkan berbagai ancaman semakin dekat bagi Indonesia.
Penelitian ini juga menunjukkan jika Ditkersinhan memiliki peranan yang  efektif  dan  kontribusi  yang  sangat  besar  terhadap  kerjasama pertahanan  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  dengan  negara-negara  di  Asia Tenggara, yang mana dalam hal ini Ditkersinhan memiliki tanggung jawab pelaksana tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi,  serta  pelaporan  diplomasi  pertahanan  yang  meliputi  kerja  sama bilateral,  multilateral,  pendidikan,  dan  perizinan  serta  koordinasi  dengan atase pertahanan. Pada penelitian ini terlihat bahwa peranana Ditkersinhan sangat  efektif  bagi  pertahanan  Indonesia  dengan  langkah-langkah  yang sistematis dalam kerjasama pertahanan yang dilakukan, dalam hal ini peran Ditkersinhan telah dimulai sejak awal adanya undangan pertemuan ataupun Indonesia  sendiri  yang  memberikan  undangan  kepada  negara  lain  untuk melakukan  suatu  perundingan  yang  terkait  kerjasama  pertahanan.  Pada keadaan  ini  peran  yang  dimainkan  oleh  Ditkersinhan  terus  berkembang hingga  mereka  mulai  melakukan  persiapan  administrasi  bagi  pelaksanaan pertemuan-pertemuan  tersebut,  pada  acara  sendiri  Ditkersinhan mengirimkan  delegasinya  untuk  memainkan  peran  pelapor  sekaligus membentuk  suatu  draft  kerjasama  yang  merupakan  kebijakan  luar  negeri Indonesia dalam skema kerjasama internasional pertahanan.

## Saran
Pertama ,  Indonesia  perlu  terus  memberikan  perhatian  yang  cukup besar  terhadap  kerjasama  pertahanan  dengan  negara-negara  di  Asia Tenggara,  mengingat  saat  ini  terjadi  eskalasi  konflik  di  kawasan  regional maupun  internasional  sehingga  penting  untuk  membentuk  ketahanan kawasan sebagai salah satu kepentingan nasional Indonesia.
Kedua, pemerintah  dan  media  dapat  lebih  menonjolkan  peran  dari Ditkersinhan  sendiri  dalam  segala  publikasi  yang  berkaitan  dengan kerjasama  internasional  pertahanan  yang  dilakukan  oleh  Indonesia termasuk dengan negara-negara di Asia Tenggara, hal ini menjadi sesuatu yang cukup penting agar Ditkersinhan dapat lebih dikenal oleh masyarakat sebagai  lembaga  yang  menjadi  garda  terdepan  kerja  sama  internasional pertahanan Indonesia dengan negara-negara di dunia.
Ketiga, pelaksanaan  berbagai  kerjasama  pertahanan  harus  mulai memasuki tahap implementasi secara efektif dan komprehensif, yang mana hal  ini  bertujuan  agar  Indonesia  dapat  meningkatkan  kapasitas  militernya dengan lebih baik sebagai salah satu kepentingan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negaranya.

## DAFTAR PUSTAKA
ASEAN.  (2023). Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in  Southeast  Asia  (TAC): Overview .  Diakses  dari https://asean.org/our-communities/asean- political-security-community/outward-looking-community/treaty-of- amity-and-cooperation-in-southeast-asia-tac/ .  Tanggal  13  Oktober 2023.
Creswell,  J.  W.  &  Creswell,  J.  D.  (2018). Research  Design:  Qualitative, Quantitative,  and  Mixed  Methods  Approachess  5th  Edition .  Sage Publications.
GFP. (2023). 2023 Military Stength Ranking . Diakses dari https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php .  Tanggal  29 Oktober 2023.
GFP.  (2023). Defense  Budget  by  Country  (2023) .  Diakses  dari https://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.php . Tanggal 29 Oktober 2023.
Hermawan, N. (2015). Tinjauan Optimalisasi Kerjasama Militer TNI AD Menuju World  Class  Army. Diakses  dari https://tniad.mil.id/tinjauan-
optimalisasi-kerjasama-militer-tni-ad-menuju-world-class-army/ . Tanggal 21 Agustus 2023.
Kementerian Pertahanan RI. (2008). Buku Putih Pertahanan (Kemhan RI).
Kementerian  Pertahanan  RI.  (2014). Menhan  RI  Tegaskan  Pentingnya Kerjasama  Internasional  untuk  Ciptakan  Perdamaian  dan  Stabilitas . Diakses  dari https://www.kemhan.go.id/2015/10/08/menhan-ri- tegaskan-pentingnya-kerjasama-internasional-untuk-ciptakan- perdamaian-dan-stabilitas-2.html . Tanggal 30 Oktober 2023.
Kementerian  Pertahanan  RI.  (2023). ADMM  2023:  Peace,  Prosperity,  and Security .  Diakses  dari https://admm2023-indonesia.kemhan.go.id/ . Tanggal 7 Desember 2023.
Kementerian  Pertahanan  RI.  (2023). Berita  Kegiatan  Ditkersinhan .  Diakses dari https://www.kemhan.go.id/strahan/category/berita/kegiatan- ditkersin# . Tanggal 3 November 2023.
Luthfi, A. (2020). Sejarah Perkembangan ASEAN Political-Security Community (APSC) .  Diakses  dari https://www.dictio.id/t/bagaimana-sejarah- perkembangan-asean-political-security-community-apsc/125582 . Tanggal 13 Oktober 2023.
Moleong, L. J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi . Bandung.
Pebriawan,  G.  D.  Dkk.  (2023).  “Birokrasi  Sipil  dan  Militer:  Dominasi  Aktor Militer  dalam  Tubuh  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol) . 3 (2).
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (BAB IV: DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN).
Radit.  (2023).  Pegawai  Ditkersinhan  –  Kemhan  RI,  Wawancara  (Jakarta,  7 November 2023).
Rahmat,  Y.  (2021). Wamenhan:  Pentingnya  Kerjasama  Pertahanan  Negara Kawasan
Samudera Hindia . Diakses dari https://infopublik.id/kategori/nasional-politik- hukum/508288/wamenhan-pentingnya-kerjasama-pertahanan- negara-kawasan-samudera-hindia . Tanggal 2 November 2023.
Rusfiana,  (2014).  “Diplomasi  Pertahanan  Indonesia  dalam  ASEAN  Defence Misiterial Meeting (ADMM)”. Jurnal Pertahanan . 4 (2).
Sekretariat  Nasional  ASEAN.  (2023). ASEAN  Defense  Ministers’  Meeting (ADMM) . Diakses dari https://setnasasean.id/asean-defence- ministers-meeting-admm . Tanggal 20 Oktober 2023.
Setyorini, I. D. Dkk. (2022). “Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam ASEAN Outlook  on the Indo-Pacific (AOIP)”. Jurnal Transformasi Global . 9 (2).
Universitas  Islam  Indonesia.  (2018). Kerjasama  Antar  Negara  Tingkatkan Stabilitas dan Pertahanan
Negara . Diakses dari
https://www.uii.ac.id/kerjasama-antar-negara-tingkatkan-stabilitas- dan-pertahanan-negara/ . Tanggal 30 Oktober 2023.
Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics . California: Addison-Wesley Publishing Company.