## ZAKAT  HASIL BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Sri Wahyuni S.HI., M.Sy Sekolah Tinggi Agama Islam  Mempawah Email: wahyunisri1104@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to: (1) find out the views of Islamic law on bank interest and  usury  (2).  Analyzing  the  perspective  of  Islamic  law  on  zakat  from bank  interest  results.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with  the type of library research. Then the analysis uses descriptive analysis and content analysis. With this research, it was found that there were many differences  of  opinion  between  the  scholars  and  the  thoughts  of  the figures  regarding  usury  and  bank  interest.  Therefore,  zakat  from interest  results  depends  on  the  understanding  and  stability  of  the person concerned with the law of bank interest. If he believes that bank interest  is  unlawful  because  it  is  equated  with  usury,  then  zakat  on bank  interest  is  unlawful.  If  you  believe  that  bank  interest  is  different from usury and the law is not haram, as long as there is no extortion, then zakat on bank interest is not haram. However, if you are in doubt and think that bank interest is doubtful (vague), then the law of zakat on bank interest is doubtful, and whoever is in the area of doubt is in a dangerous area and the law is unlawful.
As  a  material  for  reflection  and  consideration  related  to  bank  interest, the  author  is  more  inclined  to  bank  interest  which  is  not  the  same  as usury.  Riba  all  scholars  forbid  both  small  and  large  additions.  Bank interest can be called usury, and also not usury. Keywords: Zakat; Bank interest; islamic law

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pandangan hukum Islam tentang  bunga  bank  dan  riba  (2).  Menganalisis  perspektif  hukum  Islam tentang  zakat  dari  hasil  bunga  bank.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  kepustakaan.  Kemudian analisisnya  menggunakan  analisis  deskriptif  dan  analisis  isi.  Dengan penelitian  ini  ditemukan  banyak  perbedaan  pendapat  ulama  dan pemikiran  para  tokoh  terhadap  riba  dan  bunga  bank.  Oleh  karena  itu zakat  dari  hasil  bunga  tergantung  pemahaman  dan  kemantapan  orang yang  bersangkutan  terhadap  hukum  bunga  bank.  Jika  dia  meyakini haramnya bunga bank karena disamakan dengan riba, maka zakat hasil bunga  bank  hukumnya  haram,.  Jika  meyakini  bahwa  bunga  bank  itu berbeda  dengan  riba  dan  hukumnya  tidak  haram,  asal  tidak  terjadi pemerasan, maka zakat hasil bunga bank tidak haram. Tetapi, jika ragu dan  menganggap  bunga  bank  itu  syubhat  (samar),  maka  hukum  zakat hasil  bunga  bank,  adalah  syubhat,  dan  siapa  yang  berada  di  wilayah syubhat berarti berada di wilayah berbahaya dan hukumnya haram.
Sebagai  bahan  renungan  dan  pertimbangan  terkait  bunga  bank,  maka penulis  lebih  cenderung  kepada  bunga  bank  tidak  sama  dengan  riba. riba  semua  ulama  mengharamkan  baik  tambahan  dalam  jumlah  kecil maupun  besar.  Bunga  bank  bisa  dikatakan  riba,  dan  juga  bisa  tidak dikatakan riba.
Kata kunci: zakat; bunga bank; hukum islam
PENDAHULUAN
Zakat  merupakan  rukun  Islam  yang  ketiga  setelah  dua  kalimat syahadat  dan  mendirikan  sholat.  Zakat  mempunyai  kedudukan  dan posisi  yang  penting  karena  keberadaannya  menyangkut  aspek kehidupan masyarakat. Terutama bagi umat muslim yang keadaannya memprihatinkan (Muhammad, 2002).
Mengeluarkan  zakat  hukumnya  adalah  wajib  bagi  orang  Islam yang  telah  memenuhi  syarat-syaratnya  dan  zakat  wajib  atas  orang kaya,  adapun  kriteria  harta  yang  wajib  dizakatkan  sebagai  berikut. Pertama,  al-milk  at-tam  yang  berarti  harta  itu  dikuasai  secara  penuh dan dimiliki secara sah, yang memiliki potensi untuk berkembang,misalnya  harta  perdagangan,  peternakan,  pertanian, deposito,  usaha  bersama  dan  lain  sebagainya.  Kedua,  telah  mencapai nisab,  harta  itu  telah  mencapai  ukuran  tertentu.  Misalnya,  hasil pertanian  mencapai  653  kg,  emas/perak  telah  senilai  85  gram, perdagangan telah mencapai nilai emas 85 gram, peternakan sapi telah mencapai  30  ekor,  dan  sebagainya.  Ketiga,  telah  melebihi  kebutuhan pokok,  yaitu  kebutuhan  minimal  yang  diperlukan  seseorang  dan keluarganya  menjadi  tanggungan  untuk  kelangsungan  hidupnya. Keempat, telah mencapai satu tahun (haul) untuk harta-harta tertentu, misalnya  perdagangan.  Akan  tetapi  untuk  tanaman  dikeluarkan zakatnya saat memanennya (Hafidhuddin, 1998).
Zakat  wajib  hukumnya  untuk  dilaksanakan.  Firman  Allah  yang terkait dengan kewajiban membayar zakat dan fungsinya salah satunya terdapat  pada  Q.S.  Al-Baqarah:  43  sebagaimana  artinya:  “Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang- orang yang rukuk”
Ayat  diatas  menjelaskan,  Allah  SWT  memerintahkan  kepada hamba-hambanya  yang  mukmin  agar  melaksanakan  zakat  karena menunaikan zakat sangat mulia jika ditinjau dari segi sosialnya. Dalam hal  ibadah  zakat  sudah  jelas  merupakan  ibadah  sekaligus  kewajiban sebagaimana  penjelasan  sebelumnya  dan  dalam  kehidupan  sosial, zakat  bukan  hanya  sebatas  urusan  hamba  dengan  Allah  SWT  namun zakat  merupakan  pondasi  Islam  yang  sangat  kokoh  seperti  hal  nya shalat.
Islam  merupakan  agama  yang  memberikan  peraturan  untuk menunaikan  zakat  apabila  seseorang  memiliki  kekayaan  atau perusahaan  yang  mendapatkan  keuntungan  yang  banyak  (mencapai nisab)  maka  hendaknya  mereka  mengeluarkan  zakat,  hal  ini  sangat
dianjurkan  karena  untuk  mendorong  pertumbuhan  perekonomian umat serta mendorong tercapainya kemajuan ekonomi.
Setiap  Muslim  yang  memiliki  harta  dan  telah  memenuhi  syarat- syarat  tertentu  diwajibkan  mengeluarkan  zakat  untuk  diberikan kepada  fakir  atau  mereka  yang  berhak,  dengan  syarat-syarat  yang ditentukan  sesuai  dengan  agama  Islam.  Oleh  karena  itu,  harta  yang dimiliki  wajib  zakat  seperti  perusahaan,  perdagangan  dan  lain sebagainya  yang  mendatangkan  keuntungan  wajib  dikenakan  zakat agar hasilnya juga dirasakan masyarakat.
Bank  adalah  badan  yang  memberikan  jasa  penyimpanan  uang, pengiriman  uang,  serta  permintaan  dan  penawaran  kredit.  Kegiatan yang dilakukan bank antara lain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk  tabungan,  deposito  dan  sebagainya.  Dalam  menjalankan usahanya,  bank  menerapkan  prinsip  bunga,  yaitu  bank  memberikan bunga  kepada  nasabah  yang  menyimpan  uangnya  dan  mengenakan bunga  kepada  masyarakat  yang  mengambil  kredit.  Sedangkan  bunga sendiri  adalah  keuntungan  yang  diberikan  kepada  pemilik  modal (nasabah) dengan tingkat tertentu sesuai kebijakan yang berlaku.
Praktik  pemberian  bunga  di  perbankan  cenderung  menyerupai riba,  yaitu  melipatgandakan  pembayaran.  Riba  berarti  tambahan (ziyadah),  bisa  juga  diartikan  berkembang.  Sedangkan  secara  istilah, riba  didefinisikan  sebagai  pengembalian  tambahan  dari  modal  pokok secara  bathil  dan  bertentangan  dengan  prinsip  hukum  dalam  islam. Maka dari itu, riba diharamkan dalam Islam.
Riba  merupakan  praktek  meminjam  atau  hutang-piutang  yang disertai  adanya  tambahan  (bunga)  pada  pinjaman  atau  hutang  pokok berdasarkan  perjanjian  atau  ketentuan  yang  telah  disepakati sebelumnya. Pada masa sekarang, masyarakat dihadapkan pada bunga bank  yang  merupakan  riba.  Akan  tetapi,  di  masa  sekarang  ini  bunga bank  menjadi  suatu  permasalahan  yang  tidak  dapat  dihindari  banyak orang  yang  melakukan  kegiatan  ekonomi,  khususnya  dalam  dunia perbankan.  Persoalan  halal  haramnya  bunga  bank  sebgaai  instrumen keamanan merupakan hal yang kontroversial dalam Islam sejak lama. Hal ini berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang melarang praktek riba. Namun, sebagian ulama mengharamkan bunga bank dan sebagian  menganggap  halal  hukumnya  bunga  bank  karena  mereka menganggap bunga bank tidak sama dengan riba.
Ketika  hasil  dari  bunga  bank  yang  di  dapat  oleh  para  nasabah lebih  menguntungkan  dan  dapat  dikatakan  sudah  sampai  satu  nisob dalam  perhitungan  zakat,  maka  bagaimana  dalam  pandangan  islam menyikapi permasalahan tersebut.
Oleh  karena  itu  penulis  berusaha  untuk  mengungkap  secara yuridis  tentang  zakat  hasil  bunga  bank  melalui  kajian  hukum  Islam yang  diharapkan  akan  mampu  menjawab  tuntutan  hukum  bagi masyarakat.

## PEMBAHASAN A. Konsep Zakat
Zakat  berarti  kesucian  dan  kebersihan.  Sebagian  dari  harta benda,  yang  disisihkan  dan  diberikan  kepada  fakir  miskin.  Karena dengan  cara  demikian  harta  dan  jiwa  kita  menjadi  bersih  dan  suci. Harta seseorang  yang tidak dizakati adalah harta yang kotor dan tidak bersih  karena  tidak  ada  rasa  berterimakasih  kepada  Allah  (Maududi, 2001).
Menurut  Sjehul  Hadi  sebagaimana  dikutip  Muhammad  Hadi, zakat  tidak  dapat  dikatakan  zakat  kecuali  memenuhi  tiga  unsur:  1) kadar  khusus  yang  ditentukan  oleh  syara’,  dari  10%  sampai  5%  (nisf ‘ushr)  atau  (2,5%).  2)  unsur  peribadatan  dan  3)  pendayagunaannya khusus sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an. Unsur  pertama  tidak  dapat  berubah  sebagaimana  pajak  dan  unsur kedua dapat berubah sesuai dengan kondisi yang menyertainya (Hadi, 2010).

## B. Riba dan Konsep Bunga Bank
Kata  riba  berasal  dari  bahasa  Arab,  secara  etimologis  berarti tambahan (azziyadah), berkembang (an-numuw), membesar (al-'uluw) dan  meningkat (alirtifa') .  Dalam  pengertian  lain,  secara  linguistik  riba juga  berarti  tumbuh  dan  membesar  (Ali,  1980).  Sehubungan  dengan arti  riba  dari  segi  bahasa  tersebut,  ada  ungkapan  orang  Arab  kuno menyatakan  sebagai  berikut; arba  fulan  'ala  fulan  idza  azada  'alaihi (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur  tambahan  atau  disebut liyarbu  ma  a'thaythum  min  syai'in lita'khuzu  aktsara  minhu (mengambil  dari  sesuatu  yang  kamu  berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan) (Nasution, 1996).
Menurut  terminologi  syara,  ulama  fikih  sependapat  bahwa  riba adalah tambahan atau sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam  tenggang  waktu  tertentu  tanpa ‘iwad (ganti)  (al-Jaziri,  tth). Menurut  Muhammad  Syafi’i  Antonio,  riba  adalah  pengambilan tambahan  dari  harta  pokok  atau  modal  secara  batil  (Antonio,  2001). Berdasarkan  pengertian  di  atas,  riba  adalah  bunga  kredit  yang  harus diberikan  oleh  orang  yang  berhutang  kepada  orang  yang  berpiutang, sebagai  imbalam  untuk  menggunakan  sejumlah  milik  berpiutang dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Misalnya  si  A  memberi pinjaman  pada  si  B  dengan  syarat  si  B  harus  mengembalikan  uang pokok pinjaman serta sekian persen tambahannya.
Terdapat beberapa ayat yang membicarakan riba dalam al-Qur’an dan  as-Sunnah,  di  antaranya  adalah  Firman  Allah  SWT  yang  artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  Riba dengan  berlipat  ganda  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya kamu mendapat keberuntungan,” (QS. Al-Imran: 130).
Ayat  ini  jelas  menyatakan  bahwa,  memakan  bunga  dapat menyebabkan  rakus,  tamak,  kikir,  dan  egois  bagi  orang  yang mengambilnya;  dan  kebencian,  kemarahan,  kecemburuan  bagi  orang
yang  membayarkannya.  Oleh  karena  itu,  Allah  telah  mengecam  dan melarang riba dan menganjurkannya untuk berbuat amal baik sebagai suatu penangkal terhadap praktek riba (Rahman, 1996).
Allah  juga  berfirman  dalam  QS.  Ar-Rum:  39  yang  Artinya:  “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta  manusia,  Maka  Riba  itu  tidak  menambah  pada  sisi  Allah.  dan apa  yang  kamu  berikan  berupa  zakat  yang  kamu  maksudkan  untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang- orang yang melipat gandakan (pahalanya).”
Pada  ayat  di  atas,  Allah  SWT  mencela  riba  dan  memuji  zakat. Ayat ini secara halus menyebutkan bahwa riba itu tidak baik dan tidak bermanfaat  bagi  pelakunya,  karena  si  pelaku  tidak  akan  mendapat pahala  di  sisi  Allah  SWT.  Sebaliknya,  pada  ayat  ini  dijelaskan  bahwa perbuatan yang baik dan terpuji adalah zakat yang akan menghasilkan pahala  di  sisi-Nya.  Pada  waktu  ayat  ini  turun,  Al-Qur’an  sedang memperkenalkan  zakat,  yang  diambil  dari  harta  yang  dianggap  bersih yang  dimiliki  seseorang.  Ketika  masih  ada  seseorang  yang  mengalami kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka,  maka  zakat adalah  jalan  keluarnya,  bukan  justru  dengan  meminjamkan  uang tetapi  memungut  tambahan  sisa  waktu  pengembaliannya.  Ini  adalah perbuatan yang tidak baik.
Konsep  pelarangan  riba  dalam  Islam  dapat  dijelaskan  dengan keunggulannya secara ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional.  Riba  secara  ekonomis  lebih  merupakan  sebuah  upaya untuk  mengoptimalkan  aliran  investasi  dengan  cara  memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga). Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbendung. Hal ini dapat diumpamakan seperti sebuah bendungan.  Semakin  tinggi  dinding  bendungan,  maka  semakin  besar aliran  air  yang  terbendung  (Ascarya,  2007).  Hikmah  pelarangan  riba menurut  Syaikh  Abu  Zahrah  sebagaimana  dikutip  oleh  Yusuf Qardhawi,  yaitu  bahwa  pengharaman  masalah  riba  dimaksudkan untuk  mengatur  ekonomi  terhadap  modal  yang  diambil  manfaatnya agar  dapat  dikembangkan  dan  dijalankan  oleh  manusia.  Dan  bagi orang  yang  memiliki  modal,  tapi  tidak  memiliki  kemampuan  untuk menjalankannya  maka  modal  tersebut  diberikan  kepada  orang  lain yang mampu mengembangkannya.
Secara  leksikal,  bunga  sebagai  terjemahan  dari  kata  interest. Bunga  adalah  tanggungan  pada  pinjaman  uang,  yang  biasanya dinyatakan  dengan  presentase  dari  uang  yang  dipinjamkan.  Pendapat lain  menyatakan  “interest  yaitu  sejumlah  uang  yang  dibayar  atau dikalkulasi  untuk  penggunaan  modal.  Jumlah  tersebut  misalnya dinyatakan  dengan  satu  tingkat  atau  prosentase  modal  yang bersangkut paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga  modal  (Salam,  Bunga  Bank  dalam  Perspektif  Islam  (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah), 2013)
Bunga  bank  dapat  di  artikan  sebagai  balas  jasa  yang  di  artikan oleh  bank  yang  berdasarkan  prinsip  konvensional  kepada  nasabah yang  membeli  atau  menjual  produknya.  Bunga  bagi  bank  dapat  di artikan sebagai harta yang harus di bayar oleh nasabah (yang memiliki simpanan)  dan  harga  yang  harus  di  bayar  oleh  nasabah  kepada  bank (nasabah) yang memperoleh pinjaman (Kasmir, TT).
Bunga  merupakan  tanggungan  pada  pinjaman  uang,  yang biasanya  dinyatakan  dengan  persentase  dari  uang  yang  dipinjamkan. Kemudian  apakah  bunga  termasuk  riba,  ada  dua  pendapat;  pertama, menurut  ijma  ulama  di  kalangan  semua  mazhab  fiqh  bahwa  bunga dengan  segala  bentuknya  termasuk  kategori  riba  (Kalsum, 2014).  Dan kedua,  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  bunga  tidak  termasuk kategori  riba.  Para  ulama  fiqh  mulai  membicarakan  tentang  bunga bank  (riba),  ketika  mereka  memecahkan  berbagai  macam  pesoalan muamalah.  Dasar  hukum  pelarangan  bunga  bank  sama  dengan pelarangan riba.
Tokoh Islam meninjau kembali karakteristik riba yang dijelaskan di dalam AlQur’an. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengadakan lokakarya bunga bank dan perbankan pada tanggal 9-12 Agustus 1990 di  Cisarua,  Jawa  Barat  dan  memutuskan  bunga  bank  itu  termasuk riba.  Wacana  ini  yang  dijadikan  dasar  untuk  adanya  bank  tanpa bunga,  karena  sebagian  umat  Islam  mengharamkan  bunga  bank. Putusan  keharaman  bunga  bank  ini  menjadi  momen  berdirinya  bank tanpa  bunga  pertama  di  Indonesia,  yaitu  Bank  Muamalat  Indonesia (Zuhri, 1997).
Kemudian sidang MUI berlanjut pada sidang ijtima komisi fatwa MUI pada tanggal 16 Desember 2003 yang memutuskan bahwa bunga bank  adalah  riba  dan  haram  hukumnya.  Meskipun  hasil  sidang  ini pada  waktu  itu  tidak  difatwakan  secara  terbuka  dan  kurang dikomunikasikan  dengan  masyarakat  luas.  Ada  beberapa  hal  yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan  kritikan  terhadap  teori-teori  yang  dikemukan  kalangan  yang membenarkan adanya bunga.
Pertama , pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka  bunga  dibolehkan.  Namun  tingkat  bunga  wajar  sangat  subjektif tergantung  pada  waktu,  tempat,  jangka  waktu,  jenis  usaha  dan  skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang  terdapat  pada  Q.S.  Ali  Imran  [3]:  130  merupakan  ayat  pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktekkan oleh orang- orang  Arab  pada  masa  itu,  dengan  cara  menambah  bayaran  jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda. Bukan berarti bunga yang dikenakan  yang  tidak  berlipat  ganda  menjadi  halal.  Quraish  Shihab
juga  menafsirkan  bahwa  adh’afan  mudha’afatan  pada  ayat  ini  bukan merupakan  syarat.  Jadi  walaupun  tidak  berlipat  ganda  berarti  bunga tetap  tidak  halal.  Penafsiran  ini,  diperkuat  dengan  ayat-ayat  tentang riba yang selanjutnya Q.S. al-Baqarah  [2]: 275-276 dan 278-279 (ayat terakhir  turun  tentang  proses  pengharaman  riba),  telah  secara  tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang.
Ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun. (Kalsum,  2014)  Beberapa  tokoh  berbeda  pendapat  tentang  riba  yang diharamkan  adalah  riba  yang  bersifat  adh’afan  mudha’afatan  atau berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad  Asad,  yang  menafsirkan  riba  sebagai  usury  yang  berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan interest (bunga yang rendah).
Adanya  perbedaan  penafsiran  terhadap interest dan usury ini membawa  konsekuensi  problem  konseptual  yang  serius  sehingga timbul  perbedaan  pendapat  terhadap  kategori  riba  yang  diharamkan. Jika  merujuk  kepada  pendapat  tafsiran  Abdullah  Yusuf  Ali  dan Muhammad  Asad  maka  bunga  bank  tidak  termasuk  riba  yang diharamkan.  Senada  dengan  pendapat  ini  dikemukakan  oleh Muhammad  Abduh,  Muhammad  Rashid  Rida,  Abd  alWahab  Khallaf, Mahmud  Shaltut.  Mereka  berpendapat  bahwa  riba  yang  diharamkan adalah  riba  yang  berlipat  ganda  dan  tidak  termasuk  riba  yang kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat riba yang mengharamkan riba yang berlipat ganda.
Sanhuri juga menganggap bahwa bunga yang rendah atas modal adalah  halal  atas  dasar  kebutuhan.  Ia  menambahkan  bahwa  hukum harus  menentukan  batas-batas  suku  bunga,  metode  pembayaran  dan total  bunga  yang  harus  dibayar.  Namun  pendapat  terakhir  ini mempunyai  beberapa  kelemahan,  karena  sepanjang  sejarah  tingkat (kadar)  suku  bunga  berbeda-beda  (fluktuatif)  mengikuti  keadaan,  baik dari segi waktu dan tempat. Oleh karena itu sukar untuk menentukan tingkat  suku  bunga  yang  tinggi  atau  yang  rendah  berdasarkan  waktu dan tempat (Kalsum, 2014).
Kedua ,  adanya  pembenaran  unsur  bunga  dengan  cara  apa  pun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dari teori agio. Namun argumen ini lemah ketika adanya  suku  bunga  yang  lebih  tinggi  dari  inflasi  yang  diperkirakan atau  tingkat  inflasi  dapat  mencapai  nol  atau  negatif  (deflasi).  Justru keberadaan  bunga  memicu  penyebab  terjadinya  inflasi.  Jika  alasan untuk  menjaga  nilai  uang  yang  terkikis  oleh  inflasi  maka kompensasinya  tidak  mesti  dengan  bunga  tetapi  dengan  instrumen lain. (Kalsum, 2014)
Ketiga ,  konsep  marginal  utility,  yaitu  konsumsi  menurun menurut  waktu.  Artinya  unit  konsumsi  di  masa  yang  akan  datang memiliki  nilai  guna  yang  lebih  kecil  dibanding  dengan  nilai  guna  saat
ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai  guna  pada  masa  sekarang  dengan  masa  yang  akan  datang. Konsep ini dikritisi dengan argumen bahwa pendapatan di masa akan datang tidak selalu meningkat. Untuk itu marginal utility di masa yang akan  datang  tidak  pasti  selalu  lebih  rendah.  Jika  kondisi  seperti  ini maka  mencari  nilai  diskonto  dari  nilai  kegunaan  di  masa  yang  akan menjadi tidak relevan. Di samping itu, pendekatan marginal utility yang mengandalkan pada identifikasi yang tepat mengenai pendapatan mana yang  akan  dianalisis  ketika  menghitung  pertumbuhan  pendapatan, apakah  pendapatan  orang  miskin,  orang  kaya,  atau  rata-rata pendapatan secara nasional. (Kalsum, 2014)
Keempat ,  konsep  yang  memandang  bunga  sebagai  sewa  dari uang.  Pendapat  ini  ditentang  kebanyakan  pakar  ekonom  muslim. Sebab  menurut  mereka  istilah  sewa  untuk  uang  tidak  relevan  sebab sewa  digunakan  hanya  untuk  benda  yang  diambil  manfaatnya  tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus meminjamkan uang manfaat diperoleh tetapi kepemilikan terhadap uang hilang.
Kelima ,  pembenaran  bunga  atas  dasar  darurah  ( dire  necessity ) dan  hajah  ( need) .  Salah  satu  unsur  penting  dalam  perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank ( interest ) yang dianggap sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan, karena  jika  bank  dilarang  akan  menimbulkan  kemacetan  ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga tercipta suatu  sistem  yang  tidak  menimbulkan  kemacetan  ekonomi.  Namun konsep  ini  harus  melihat  kondisiriilnya  apakah  termasuk  kategori dharurah  (dire  necessity)  dan  hajah  (need).  Contohnya  kondisi dharurah tidak terpenuhi karena menyimpan uang tidak mesti di bank atau  pada  saat  ini,  lembaga  keuangan  syariah  telah  tersebar  di  tanah air.  (Kalsum,  2014)  Argumen  lainnya  yang  menyatakan  bahwa  karena bunga  yang  diberikan  oleh  institusi  keuangan  saat  ini  tidak  sama dengan  riba  yang  dipraktekkan  pada  zaman  jahiliah.  Tetapi  argumen ini, tidak mampu menggoyangkan pendapat para fuqaha dan mayoritas ekonom  muslim  modern  yang  menjunjung  konsensus  historis  tentang riba,  yang  banyak mendapat  dukungan.  Pendapat  mereka,  istilah  riba mengandung  arti  bunga  dalam  segala  manifestasinya  tanpa membedakan  antara  pinjaman  untuk  konsumtif  maupun  produktif, antara  pinjaman  bersifat  personal  maupun  komersial,atau  apakah peminjam  itu  pemerintah,  individu  swasta  atau  perusahaan  dan  tidak membedakan  antara  suku  bunga  rendah  maupun  tinggi.  Hal  ini  jelas terangkum pada Q.S. al-Baqarah [2]: 275-279.
Argumen bagi kalangan yang mencari celah untuk membolehkan bunga,  bahwa  bunga  dilarang  karena  pada  zaman  Rasulullah  Saw hanya  ada  pinjaman  konsumtif  dan  bunga  yang  disertakan  dalam pinjaman  tersebut  termasuk  pemerasan.  Tetapi  pendapat  ini  tidak tepat  dan  bertentangan  dengan  fakta.  Sebab  secara  historis,  pada periode Nabi Saw masyarakat muslim telah terbiasa dengan cara hidup
yang  sederhana  dan  tidak  melakukan  praktek  konsumsi  mencolok, oleh karena itu, tidak ada alasan untuk meminjam uang untuk tujuan pamer diri dan untuk keperluan konsumsi yang tidak penting.
Kalaupun  diasumsikan  ada,  praktek  pinjaman  ini  pasti  sangat terbatas  pada  kalangan  tertentu  dan  jumlahnya  pun  sedikit  sehingga dapat  dipenuhi  lewat  qardh  al-hasan    Meskipun  keharaman  bunga sudah  jelas,  namun  dalam  realitas  sosial  bunga  bank  masih  banyak digunakan  oleh  masyarakat  muslim.  Ada  ulama  yang  dengan  tegas mengharamkan  semua  bentuk  bunga,  namun  ada  juga  yang  masih menerima bunga bank asalkan digunakan untuk kemaslahatan umum. Maksudnya  adalah  kebutuhan  masyarakat  dalam  suatu  wilayah tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriyah. Baik kebutuhan itu berdimensi  zahiriyah  atau  kebutuhan  dasar  yang  menjadi  sarana pokok  untuk  mencapai  kemaslahatan  agama,  akal  pikiran,  jiwa, keturunan  dan  harta  benda,  maupun  kebutuhan  hajiyah  (sekunder) dan  kebutuhan  yang  takmiliyah  atau  pelengkap.  Sebagaimana  yang diungkapkan Nasrun Haroen, bahwa maslahat mengandung pengertian manfaat  atau  suatu  pekerjaan  yang  mengandung  manfaat  (Haroen, 2001).  Lebih  lanjut,  Yusuf  Qardhawi  mengungkapkan  bahwa  dalam menemukan  kemaslahatan  yang  telah  ditetapkan  oleh  syari’ah, kemaslahatan terdiri dari tiga tingkatan, yakni daruriyah (sesuatu yang kita  tidak  bisa  hidup  tanpanya),  hajiah  (kehidupan  bisa  tanpa kehadirannya,  namun  akan  sulit),  dan  tahsiniyah  (sesuatu  yang digunakan untuk memperindah kehidupan) (Qardhawi, 1996).
Imam  Gazali  sebagaimana  dikutip  Nasrun  Haroen  memandang bahwa  suatu  kemaslahatan  harus  sejalan  dengan  tujuan  syara’ sekalipun  bertentangan  dengan  tujuan-tujuan  manusia,  karena kemaslahatan  mansuia  tidak  selamanya  didasarkan  pada  kehendak syara’,  tetapi  sering  didasarkan  pada  kehendak  hawa  nafsu.  Tujuan syara’  yang  harus  dipelihara  tersebut  adalah  ada  lima  bentuk,  yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Haroen, 2001).

## C. Zakat Hasil Bunga Bank dalam Hukum Islam
Bank konvensional adalah bank yang menerapkan sistem bunga dalam semua transaksinya. Hukum membayar zakat dengan hasil dari bunga  bank  maka  erat  kaitannya  dengan  hukum  bunga  bank. Sementara  hukum  bunga  bank  itu  sendiri  secara  global  terdapat  4 kelompok pendapat, yaitu:
1. Yang mengharamkan bunga bank
Dalil  pengharaman  bunga  adalah  dalil-dalil  tentang  haramnya riba. Sebab, bunga disamakan dengan riba, antara lain, makna firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan riba  dengan  berlipatganda,  dan  bertaqwalah  kepada  Allah  SWT  agar kamu mendapat keberuntungan” (QS Ali ‘Imran ayat 130) dan firman- Nya:  “Hai  orangorang  yang  beriman.  Bertakwalah  kepada  Allah  SWT dan  tinggalkanlah  sisa  riba  (yang  belum  diambil)  jika  kamu  orang- orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba),  maka  ketahuilah  bahwa  Allah  SWT  dan  Rasul-Nya  akan memerangimu. Dan bila kamu bertobat (dari pengambilan  riba), maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula  dianiaya”  (QS.  Al-Baqarah  278-279).  Juga  hadis  Rasulullah  SAW dari  Jabir  ra  dia  berkata:  ”Rasulullah  SAW  melaknat  pemakan  riba, pemberi makan dengan harta riba, penulis dan kedua saksinya, seraya menegaskan: mereka semua sama” (HR Muslim).
2. Yang mengharamkan bunga bank dengan perkecualian
Sebagian fuqahaa ’  (ulama  ahli  fiqih)  memang  mengharamkan bunga  bank,  tetapi  mengecualikannya  jika  dalam  keadaan  darurat, artinya bunga bank menjadi boleh dan halal jika amat terpaksa. Untuk mendasari  pendapat  ini  mereka  mempergunakan  kaidah  ushul  fiqih: ”adldlaruuraatu  tubiichul  machdhuuraat”  (keadaan  darurat  itu menyebabkan  diperbolehkannya  hal-hal  yang  dilarang)  dan  “al- Chaajatu tanzilu manzilatadl dlaruurati, ’aammatan au khaashshatan” (kebutuhan  itu  dapat  menempati  kedudukan  darurat,  baik  secara umum maupun khusus).
3. Yang menghalalkan bunga bank dengan perkecualian
Riba  sebagai  perbuatan  terlarang  memang  secara  eksplisit dinyatakan  dalam  Al-Qur’an,  terutama  surah  Ali  ‘Imran  ayat  130  dan Al-Baqarah  278-279.  Namun,  apakah  bunga  bank  sama  dengan  riba, atau bahkan riba itu sendiri, merupakan persoalan yang menyebabkan para  ulama  berbeda  pendapat.  Dasar  penghalalan  bunga  bank  adalah pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat tersebut, antara lain:
a. At-Tabariy  menyatakan,  berdasarkan  riwayat  yang  diterima  dari Mujahid  dan  Atha’  bahwa  ayat  130  surat  Ali  ‘Imran  ini  turun berkaitan dengan praktik riba pada masa jahiliyah yang berdasarkan riwayat  Ibn  Zaid  riba  pada  zaman  jahiliyah  terjadi  dalam pelipatgandaan  umur  binatang  yang  diutang.  Jika  hewan  yang diutang  itu  berumur  setahun,  kemudian  jatuh  tempo  dan  tidak dapat  membayarnya,  maka  pembayarannya  ditangguhkan  dengan kewajiban membayar dengan binatang yang berumur dua tahun, dan begitu seterusnya sampai terbayar lunas. Hal ini juga berlaku dalam bentuk  utang  selain  binatang.  Bila  telah  jatuh  tempo  dan  yang berutang belum dapat mengembalikannya, maka utang yang semula seratus harus dikembalikan dua ratus dan begitu seterusnya sampai utangnya  terlunasi.  Ini  berarti  yang  dilarang  adalah  segala  macam dan  bentuk  riba  sebagaimana  yang  dipraktikkan  pada  zaman jahiliyah dan berarti pula tidak semua nilai tambah dari pokok utang yang  saat  ini  populer  dengan  istilah  bunga  sama  dengan  riba  yang dilarang.
b. Muhammad  Rasyid  Ridla  berpendapat  bahwa  riba  yang  dilarang dalam  surat  AlBaqarah  278  adalah  riba  yang  berlipat  ganda, sebagaimana  dimaksud  dalam  surat  Ali  ‘Imran  ayat  130,  sesuai dengan  sebab  dan  kondisi  diturunkannya  ayat  tersebut.  Dengan demikian, ‘illat (sebab)  diharamkannya  riba  adalah  adanya  unsur
penganiayaan sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 279.
Jika  bunga  itu  bersifat  konsumtif  dalam  arti  bunga  tersebut dikenakan  pada  pengutang  yang  berada  di  sektor  konsumtif (menggunakannya  untuk  kebutuhan  sehari-hari  dan  bukan  untuk usaha yang berdaya hasil), maka bunga tersebut sama dengan riba dan hukumnya  haram,  karena  adanya  kesamaan  ‘illat  yaitu  terjadinya penganiayaan  yang  berupa  pemerasan  atau  pemberatan  beban sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 279 di atas.
4. Yang menyatakan bahwa bunga bank adalah syubhat
Karena  samarnya  pengertian,  tipisnya  perbedaan  dan  adanya kemiripan  ataupun  persamaan  antara  bunga  dan  riba,  hal  ini menimbulkan keraguan. Maka, sulit memastikan halal atau haramnya bunga  bank.  Sesuatu  yang  berada  dalam  wilayah  antara  halal  dan haram  adalah  syubhat  (tidak  jelas  halal-haramnya),  sebagaimana sabda Rasulullah SAW (yang maknanya): “Yang halal itu jelas dan yang haram  juga  jelas,  sedang  di  antara  keduanya  banyak  syubhat  (samar, tidak  jelas)  yang  kebanyakan  orang  tidak  mengetahuinya.  Maka  siapa yang menghindari syubhat selamatlah agama dan kehormatannya dan siapa  yang  terjerumus  dalam  syubhat,  bagaikan  penggembala  yang menggembala  di  sekitar  tempat  terlarang,  boleh  jadi  terjerumus  ke dalam larangan itu. Ingatlah bahwa bagi setiap penguasa ada larangan; ingatlah  bahwa  larangan  Allah  SWT  adalah  hal-hal  yang  diharamkan- Nya. Ingatlah, bahwa dalam jasad (manusia) ada segumpal darah beku; jika  dia  baik,  maka  baiklah  semua  jasadnya,  tetapi  bila  dia  rusak, rusak  pulalah  semua  jasadnya.  Ingat,  itulah  hati  (jantung)”  (HR.  Al Bukhariy an-Nu’man bin Basyir RA).
Membahas masalah riba dan bunga bank harus ditemukan kata kuncinya guna menentukan apa maqaahsid asy-syarii’ah (tujuan pokok syariat Islam) yang melatarbelakangi dilarangnya riba. Dalam ayat-ayat yang  berkaitan  dengan  riba,  ada  ungkapan  penting  yang  dapat djadikan  pijakan  hukum  sebagai  kata  kunci  mengenai  masalah  ini, yaitu  penghujung  ayat  279  dari  surat  Al-Baqarah  yang  berbunyi:  laa tadhlimuuna  walaa  tudhlamuun  (kalian  tidak  merugikan  dan  juga tidak dirugikan). Dengan demikian dapat dipahmi bahwa tujuan pokok syari’at  Islam  mengenai  dilarangnya  riba  adalah  agar  tidak  ada  pihak mana  pun  yang  dirugikan.  Jadi,  yang  dinamakan  riba  adalah  segala pertambahan  akibat  utang-piutang  yang  berdimensi  merugikan  orang. Sementara  yang  tidak  merugikan  atau malah  menguntungkan  banyak pihak,  tentunya  harus  tidak  dinamakan  riba,  melainkan  bunga,  dan harus berada di luar hukum haram.
Dengan  demikian  yang  menerapkan  sistem  bunga  dalam transaksinya,  tergantung  pemahaman  dan  kemantapan  orang  yang bersangkutan  terhadap  hukum  bunga  bank.  Jika  dia  meyakini haramnya  bunga  bank  karena  disamakan  dengan  riba,  maka  zakat hasil bunga bank hukumnya haram,. Jika meyakini bahwa bunga bank itu berbeda dengan riba dan hukumnya tidak haram, asal tidak terjadi
pemerasan,  maka  zakat  hasil  bunga  bank  tidak  haram.  Tetapi,  jika ragu  dan  menganggap  bunga  bank  itu  syubhat  (samar),  maka  hukum zakat  hasil  bunga  bank,  adalah  syubhat,  dan  siapa  yang  berada  di wilayah  syubhat  berarti  berada  di  wilayah  berbahaya  dan  hukumnya haram.
Sebagai bahan renungan dan pertimbangan terkait bunga bank, maka penulis lebih cenderung kepada bunga bank tidak sama dengan riba.  riba  semua  ulama  mengharamkan  baik  tambahan  dalam  jumlah kecil  maupun  besar.  Bunga  bank  bisa  dikatakan  riba,  dan  juga  bisa tidak  dikatakan  riba.  dikatakan  bunga  bank  riba  apabila  ada  unsur menzholimi. Bila tidak ada unsur menzholimi maka bunga bank tidak dikatakan  riba.  oleh  karena  itu  mengeluarkan  zakat  dari  hasil  bunga bank  di  perbolehkan  dengan  catatan  bahwa  bunga  bank  itu  bukan dalam kategori adanya unsur menzholimi.

## KESIMPULAN
Zakat dari hasil bunga tergantung pemahaman dan kemantapan orang  yang  bersangkutan  terhadap  hukum  bunga  bank.  Jika  dia meyakini haramnya bunga bank karena disamakan dengan riba, maka zakat  hasil  bunga  bank  hukumnya  haram,.  Jika  meyakini  bahwa bunga bank itu berbeda dengan riba dan hukumnya tidak haram, asal tidak  terjadi  pemerasan,  maka  zakat  hasil  bunga  bank  tidak  haram. Tetapi,  jika  ragu  dan  menganggap  bunga  bank  itu  syubhat  (samar), maka hukum zakat hasil bunga bank, adalah syubhat, dan siapa yang berada  di  wilayah  syubhat  berarti  berada  di  wilayah  berbahaya  dan hukumnya haram.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  ,  M.  Daud, Sistem  Ekonomi  Islam  dan  Wakaf ,  Jakarta:  UI  Press, 1980
Al-Jaziri,  Abd.  Al-Rahman, Kitab  Fiqih  Aal-Mazahib  al-Arba’ah,
Terjemah Kitab Fiqh Empat Madzhab , Jakarta: Litera Nusa
A l-Qur’an  dan  Terjemahnya .  Departemen  Agama  RI,  cet  II  Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2000
Antonio,  Muhammad  Syafi’i, Bank  Syari’ah  dari  Teori  ke  Praktik , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001
Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank  Syariah ,  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2007
Hadi,    Muhammad, Problematika  Zakat  penghasilan  dan  Solusinya: Sebuah  Tinjauan  Sosiologi  Hukum  Islam, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010
Hafidhuddin,  Didin, Panduan  Praktis  Tentang  Zakat,  Infak,  dan Sedekah , Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
Haroen,  Nasrun, Ushul  Fiqh  I ,  Cet.  3,  Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu, 2001.
Kalsum,  Ummi, Riba  dan  Bunga  Bank  Dalam  Islam  (Analisis  Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat) , dalam Jurnal Al- ‘Adl IAIN Kendari, Vol. 7 No. 2, Juli 2014.
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Maududi,  Abdu  A’la, Dasar-dasar  Islam,  diterjemahkan  Oleh  Achsin Mohammad , Bandung: Penerbit Pustaka, 1422-2001 M.
Muhammad, Zakat  penghasilan:  Wacana  Pemikiran  Zakat  dalam  Fiqh Kontemporer , Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
Nasution  Khoiruddin, Riba  dan  Poligami,  Sebuah  Studi  atas  Pemikiran Muhammad  Abduh ,  cet.  I,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar bekerjasama dengan ACAdeMIA, 1996.
Qardhawi,  Yusuf, Fiqih  Prioritas:  Urusan  yang  Terpenting  dari  yang Terpenting , Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Qardhawi,  Yusuf, Ijtihad  Kontemporer  Kode  Etik  dan  Berbagai Penyimpangan .
Rahman,  Afzalur, Doktrin  Ekonomi  Islam ,  Jilid  4,  Yogayakarta:  Dana Bakti Wakaf, 1996.
Salam,    Abdul, Bunga  Bank  dalam  Perspektif  Islam  (Studi  Pendapat Nahdlatul Ulama  dan Muhammadiyah),  dalam  JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA , Volume III, No.1 Juni 2013 .
Zuhri,  Muhammad, Riba  dan  al-Qur’an  dan  Masalah  Perbankan , (Sebuah Tilikan Antisipatif), Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.