Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi Muhammad Nahdhodin, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, Zaenal Arifin e-ISSN: 2621-4105
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi

## Efforts to Combat Terrorism Crimes from a Criminological Perspective

## Muhammad Nahdhodin, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, Zaenal Arifin
Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang Indonesia nahdhodinkss@gmail.com

## Abstract
The study aims to examine attempts to  counter-terrorism from a criminological perspective. This research is important given that terrorist crime is a global threat that affects countries and communities, with potentially negative  effects,  both  physically  and  psychologically.  The  novelty  of  this  research  is  in  an  attempt  to counteract  terrorist  crime  with  a  criminological  perspective  that  uses  local  "jogo  tonggo"  wisdom.  This research is a sociological jurisprudence.  The results of the research showed efforts to combat terrorist crime from  a  criminological  perspective:  character  identification  and  funding,  national  preparedness,  counter- radicalization,  deradicalization,  and  radical  anticipation  of  terrorism  in  Lapas.  Control  the  fight  against terrorism in Java Among other things, there is still a radical Napiter, the rise of gotong royong values, society tolerant  of  terrorists,  legal  sanctions  of  educational  institutions,  and  charity  of  weak  terrorist  groups. Overcome the obstacles in combating terrorist crime requires a structured and adaptive strategy to strengthen intelligence networks by improving surveillance technology and enhancing cross-country cooperation for the exchange of information, training, and monitoring of former Napiter through a religious building, tolerance, national insight involving Islamic religious figures, implementation of jogo tonggo programs, acceleration of regional  action  plans  for  prevention  and  combating  extremism  leading  to  violence,  and  economic empowerment.
Keywords: Criminal Act; Criminology; Countermeasures; Terrorism

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  perspektif kriminologi.    Penelitian  ini  penting  mengingat  tindak  pidana  terorisme  merupakan  ancaman  global  yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini penting mengingat tindak pidana terorisme merupakan ancaman global yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun  psikologis.  Kebaruan  penelitian  ini  adalah  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme dengan  perspektif  kriminologi  yang  menggunakan  kearifan  lokal  " jogo  tonggo ".  Penelitian  ini  merupakan penelitian  yuridis  sosiologis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme perspektif  kriminologi:  identifikasi  karakter  dan  pendanaan,  kesiapsiagaan  nasional,  kontra  radikalisasi, deradikalisasi,  antisipasi  radikal  terorisme  di  Lapas.  Kendalah  penanggulangan  terorisme  di  Jawa  Tengan antara  lain  masih  adanya  Napiter  yang  radikal,  lunturnya  nilai  gotong  royong,  masyarakat  permisif  kepada teroris, sanksi hukum lembaga pendidikan dan amal kelompok teroris lemah. Dalam mengatasi kendala dalam penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  membutuhkan  strategi  yang  terstruktur  dan  adaptif  memperkuat jaringan intelijen dengan memperbaiki teknologi pengawasan dan meningkatkan kerjasama lintas negara untuk pertukaran  informasi,  pembinaan  dan  monitoring  mantan  Napiter  melalui  pembinaan  agama,  toleransi, wawasan kebangsaan melibatkan tokoh agama Islam, implementasi program jogo tonggo, percepatan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan, dan pemberdayaan ekonomi.
Kata kunci: Kriminologi; Penanggulangan; Terorisme; Tindak Pidana

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Dalam Perspektif Kriminologi Muhammad Nahdhodin, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, Zaenal Arifin e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  Alinea  ke  4  memberikan  amanat  kepada Pemerintah  Negara  Indonesia  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman keamanan, termasuk terorisme. Untuk itu, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002    Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Bagi negara berpenduduk heterogen dan multikultural seperti  Indonesia, 1 terorisme  merupakan  kejahatan  serius  yang  membahayakan  ideologi, keamanan  dan  kedaulatan  negara,  nilai  kemanusiaan,  berbagai  aspek  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  serta  bersifat  lintas  negara,  terorganisir, mempunyai  jaringan  luas  dan  memiliki  tujuan  tertentu  sehingga  pemberantasaanya  perlu dilakukan  secara  khusus,  terencana,  terarah,  terpadu,  dan  berkesinambungan  berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 2 Sejak 2018 hingga 2022, Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) menangkap 1.517 terduga teroris. Tetapi potensi ancaman terorisme masih  ada,  bersifat  dinamis    dipengaruhi  faktor  nasional,  politik  global,  media  digital dilakukan laki-laki, perempuan berupa serangan tunggal, jaringan/non jaringan, kelompok. 3 Badan  Nasional  Penanggulangan  Terororisme  (BNPT)  mendeteksi  Jamaah  Anshar  Daulah (JAD), Jamaah Anshar Khilafah (JAK), Negara Islam Indonesia (NII), Mujahidin Indonesia Timur  (MIT),  Jamaah  Islamiyah  (JI)  masih  aktif, 4 cerdas  berkamuflase,  selektif    dalam perekrutan, 5 penggalangan dana, dan berjejaring dengan kelompok teroris di Jawa Tengah. Terorisme  adalah  kejahatan  atau  tindak  pidana  luar  biasa  yang  menjadi  perhatian dunia  saat  ini,  terutama  di  Indonesia.  Terorisme  yang  terjadi  baru-baru  ini  memiliki hubungan  ideologis,  sejarah,  dan  politik,  dan  merupakan  bagian  dari  dinamika  strategis  di tingkat  global  dan  regional. 6 Penelitian  ini  penting  mengingat  tindak  pidana  terorisme merupakan  ancaman  global  yang  merambah  berbagai  negara  dan  masyarakat,  dengan potensi  dampak  yang  sangat  merugikan,  baik  secara  fisik  maupun  psikologis.  Melalui perspektif kriminologi, penelitian ini dapat menggali akar penyebab serta pola-pola perilaku pelaku terorisme, sehingga dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan yang  lebih  efektif.  Selain  itu,  pemahaman  mendalam  terhadap  faktor-faktor  kriminologis yang  memengaruhi  terorisme  juga  penting  untuk  mengembangkan  kebijakan  dan  strategi
1 Zulianto  Zulianto  et  al.,  “Kewenangan  Polri  Dalam  Pembubaran  Ormas  Yang  Telah  Dibatalkan  Status Hukumnya,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 419, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2868.
2 Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang”  (2018),  https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun- 2018.
3 I-khub BNPT, “Counter Terrorism And Violent Extremism,” 2023.
4 BNPT. 5 Sapto  Priyono  Guntur  Yuyus  Putra,  “Mengungkap  Perekrutan  Jaringan  Kelompok  Teror  Muhajirin  At-Tauhid (MAT) Di Media Sosial,” Nusantara: Jurnal Ilmu Sosial 8, no. 7 (2021): 2247–62.
6 Muhammad  Zulfikar  and  Aminah  Aminah,  “Peran  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  Dalam Pemberantasan  Terorisme  Di  Indonesia,” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 2,  no.  1  (2020):  129–44, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144.

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Dalam Perspektif Kriminologi Muhammad Nahdhodin, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, Zaenal Arifin e-ISSN: 2621-4105
penegakan  hukum  yang  tepat  guna.  Penelitian  tentang  tindak  pidana  terorisme  dalam perspektif  kriminologi  tidak  hanya  mendukung  upaya  penegakan  hukum,  tetapi  juga memperkuat  landasan  untuk  memahami  dan  menghadapi  tantangan  keamanan  global  pada masa kini dan masa mendatang.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  membahas  penanggulangan  terorisme  dalam substansi  berbeda  antara  lain  penelitian  oleh  Guntara  (2018)  berfokus  pada  kajian kriminologi  tindak  pidana  terorisme  dari  teori differential  associaton .  Hasil  penelitian menyebutkan  faktor  terorisme:  ideologi,  tidak  puas  pada  pemerintah,  ekonomi,  sosial, budaya,  lemah  memahami  agama.  Upaya  penanggulangan  terorisme:  penegakan  hukum, pembentukan BNPT, kontra radikalisasi, deradikalisasi, kerjasama internasional. Kelebihan penelitian ini : kerjasama internasional dalam pemberantasan terorisme bersesuaian dengan sifat  terorisme  sebagai  kejahatan  lintas  negara.  Kelemahan  penelitian  ini:  pelibatan  TNI dalam pemberantasan terorisme tidak dijabarkan secara rinci. 7
Penelitian oleh Kurniawan dkk (2020 ) berfokus pada penanggulangan tindak pidana terorisme  melalui  deradikalisasi.  Hasil  penelitian:  deradikalisasi  melibatkan  tokoh  agama, ahli psikologi. Kelebihan penelitian ini adalah bahwa model deradikalisasi mengedepankan prinsip  pendekatan  jiwa,  humanis,  komunikasi  sosial,  pertisipasi  masyarakat.  Kelemahan penelitian ini program deradikalisasi yang dideskripsikan oleh peneliti bersifat normatif. 8 Sedangkan  penelitian  oleh  Pramana  dkk  (2022)  berfokus  pada  aspek  kriminologis penanggulangan  terorisme.  Hasil  penelitian  menyebutkan  penyebab  terorisme:  salah mengintepretasikan  agama,  pengaruh  politik  nasional,  regulasi  pemerintah  merugikan kelompok  tertentu,  provokasi  kekerasan,  kesadaran  kelompok  tertentu  menjaga  situasi kondusif  rendah.  Akibat  terorisme:  masyarakat  resah,  korban  jiwa,    kerugian  ekonomi. Kelebihan  penelitian  ini:  penanggulangan  terorisme  pendekatan  persuasif  disertai pendekatan represif, pengungkapan kasus. Kelemahan penelitian ini tidak menjelaskan latar belakang  tokoh  agama  penyebar  paham  radikal,  mengesankan  mayoritas  tokoh  agama  di wilayah hukum Polda Sumatera Utara mendukung  terorisme. 9
Berdasarkan  ketiga  penelitian  itu,  disimpulkan  terdapat  perbedaan  dengan  penelitian ini.  Penelitian  sebelumnya  secara  general  mengkaji  upaya  penanggulangan  terorisme melalui  penegakan  hukum,  kerjasama  internasional,    kontra  radikalisasi,  deradikalisasi. Penelitian  ini  khusus  mengkaji  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  perspektif kriminologi  menggunakan  kearifan  lokal  " jogo  tonggo "  yang  sekaligus  menjadi  kebaruan penelitian ini . Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi di Jawa Tengah, serta mengatasi hambatannya.
2. METODE
7 Deny  Guntara  dan  Budiman,  “Tinjauan  Kriminologi  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Terorisme  Di  Indonesia Dalam  Perspektif  Teori  Differential  Association,”  Justisi  Jurnal  Ilmu  Hukum  3,  no.  1  (2018):  106–19, https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.553.
8 Syukri  Kurniawan  et  al.,  “Upaya  Non-Penal  Dalam  Menaggulangi  Tindak  Pidana  Terorisme  Dengan  Program Deradikalisasi Di Indonesia,” Jurnal Yustisiabel 4, no. 1 (2020): 14, https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.468.
9 Jaka  Pramana  et  al.“Aspek  Kriminologis  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Terorisme  Di  Indonesia”  Jurnal Retentum 3 (2022): 1–9, https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/1321.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi
Muhammad Nahdhodin, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, Zaenal Arifin e-ISSN: 2621-4105
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis berfungsi untuk meneliti sesuatu  yang  tampak  dari  aturan  perundang-undangan  sebagai  pokok  kajian  dalam penelitian. 10 Spesifikasi  penelitian:  deskriptif  analitis.  Teknik  pengambilan  sampel menggunakan  metode purposive  sampling ,  yaitu  teknik  memilih    narasumber  untuk mendapatkan sumber data berdasarkan individu yang  dinilai paling tahu  tentang  apa yang diharapkan peneliti. 11 Data penelitian menggunakan: data primer, bersumber dari penelitian langsung  di  lapangan  dengan  metode  wawancara, 12 observasi  kelompok  teroris  secara off line,online .  Data  sekunder:  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum tersier.  Metode  peneltian:  deskriptif  kualitatif  model  Miles  dan  Huberman  dengan  tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 13

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Kriminologi
Kejahatan  bukan  merupakan  peristiwa  hereditas,  bukan  warisan  biologis.  Kejahatan bisa  dilakukan  oleh  siapapun  dengan  tingkat  pendidikan  berbeda,  dilakukan  secara  sadar: difikirkan,  direncanakan,  diarahkan  pada  maksud  tertentu,  merupakan  konsepsi  yang bersifat abstrak namun dapat dirasakan akibatnya. 14 Terorisme menimbukan dampak secara langsung,  tidak  langsung. 15 Jejak  terorisme  di  Jawa  Tengah:  bom  Candi  Borobudur, 16 bom Gereja  Kristen  Alfa  Omega, 17 penembakan  dua  anggota  Polri  di  Kenthengharjo, 18 bom kotoran  sapi, 19 bom  gereja  Bethel  Injil  Sepenuh  (GBIS)  Kepunton, 20 bom  Mapolsek  Pasar Kliwon  Solo 21 perampokan  BRI  Reban,  BRI  Grobongan, 22 bom  Mapolresta  Solo, penyerangan  Mapolres  Banyumas, 23 penembakan  Mako  Brimob  Purwokerto, 24 bom  Pos
10 Zaenal Arifin, Aisah  Nur, dan Purnama Shonia Hugeng, “Kesadaran  Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah,” Journal Juridisch 1, no. 1 (2023): 1–9. http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i1.6762
11 E  A  M  Mardlatillah  dan  Z  Hidayat,  “Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Upaya  Deradikalisasi  Eks  Napiter  Di Wilayah  Kota  Semarang,”  Journal  Of  Public  Policy  And  Management  Review  8  (2019):  1–7, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4.25128.
12 Mardlatillah dan Hidayat.
13 Arifin, Nur, dan Hugeng, “Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah.”
14 Fatlolon  Contantinus,  Masalah  Terorisme  Global  Dalam  Konteks  Teori  Habermas  Tentang  Kolonisasi  Dunia Kehidupan Oleh Sistem Modern, ed. Widiantoro, 6th ed. (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021).
15 Vincentia  Wahju  Widajatun,  Nugi  M  Nugraha,  dan  Sakina  Ichsani,  “Kejadian  Aksi  Teroris  Dan  Dampaknya Pada Performa Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat Dan Performa Ihsg,” Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis 3, no. 1 (2019): 141, https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.3415.
16 Adi  Renaldi,  “Pemboman  Candi  Borobudur,  1985,  Aksi  Terorisme  Agama  Paling  Misterius  Era  Orde  Baru," Vice.com,  2020,  https://www.vice.com/id/article/dygypk/pemboman-candi-borobudur-1985-aksi-terorisme-agama-paling- misterius-era-orde-baru.
17 Tim Liputan6, “Bom Kembali Menguncang Semarang,” Liputan6, 2001.
18 Muh Syaifullah, “Dua Polisi Purworejo Ditemukan Tewas Tertembak Di Pos Jaga,” Tempo , 2010.
19 Bagus Santosa, “Benda Mirip Bom Di Klaten Ternyata Kotoran Sapi,” Okezone , 2010.
20 Yulis Sulistyawan, “Kronologi Bom Gereja Kepunton Solo,” Tribune News , 2011.
21 Rini  Tustiningsih,  “Polsek  Pasar  Kliwon  Solo  Diteror  Bukan  Kasus  Pertama,”  Solo  Pos,  2012, https://news.solopos.com/polsek-pasar-kliwon-solo-diteror-bom-bukan-kasus-pertama- 349049?_gl=1*1mboasb*_ga*OTqwnjc4ntu5lje2otuwotg3mti.*_ga_n48jd3q0d2*mty5nta5odcxms4xljeumty5nta5odgxoc 41oc4wlja.
22 Arnaz Farouk, “Kelompok Abu Roban Rampok 10 Tempat,” Beritasatu , 2013.
23 Iqbal  Fahmi,  “Ini  Kronologi  Penyerangan  Mapolres  Banyumas  Versi  Densus  88,”  Kompas,  2017, https://regional. kompas.com/read/2017/ 06/20/14505331/ ini.kronologi.penyerangan. mapolres.banyumas.versi.densus.88?page=all.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi Muhammad Nahdhodin, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, Zaenal Arifin e-ISSN: 2621-4105
Polisi Kartasura, 25 penyerangan Wakapolres Karanganyar 26 dan  embrio terorisme itu masih ada  sehingga  penanggulangan  terorisme  perlu  pendekatan  krimonologi  guna  menekan pertumbuhan kelompok teror.
Untuk mengatasi ancaman keamanan yang kompleks ini, tindak pidana terorisme dari sudut pandang kriminologi memerlukan pendekatan yang  holistik dan terpadu. Memahami komponen  kriminologis  yang  mendorong  individu  atau  kelompok  untuk  terlibat  dalam aktivitas  terorisme  merupakan  langkah  penting  dalam  penanggulangan  terorisme.  Ini meliputi  analisis  dinamika  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  psikologis  yang  memengaruhi radikalisasi dan rekrutmen teroris. Selain itu, penelitian kriminologi juga dapat menawarkan wawasan  yang  lebih  mendalam  tentang  pola  perilaku  pelaku  terorisme,  yang  dapat membantu  dalam  pembuatan  strategi  pencegahan  yang  lebih  baik.  Selain  itu,  upaya penanggulangan  terorisme  harus  melibatkan  kerjasama  antara  berbagai  lembaga,  baik pemerintah maupun non-pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan  potensi  ancaman  terorisme.  Pendekatan  yang  komprehensif  dan  berbasis pengetahuan kriminologi diharapkan dapat membuat upaya penanggulangan terorisme lebih terarah dan berhasil dalam menangani ancaman ini.
Berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait memengaruhi munculnya terorisme di Indonesia. Kelompok ekstremis sering menggunakan interpretasi agama yang salah untuk membenarkan kekerasan. Mereka seringkali mengklaim berjuang untuk  tujuan agama atau politik  tertentu,  mengubah  ajaran  agama  utama  untuk  mendapatkan  dukungan  dan mendapatkan  anggota  baru.  Faktor  sosio-ekonomi  juga  penting;  pengangguran, ketimpangan  ekonomi,  dan  kurangnya  akses  ke  pendidikan  berkualitas  tinggi  dapat meningkatkan risiko radikalisasi. Konflik dan diskriminasi berdasarkan etnis atau sektarian telah  beberapa  kali  memperburuk  keadaan,  menyebabkan  kelompok  tertentu  merasa terpinggirkan  atau  dianiaya,  mendorong  beberapa  anggotanya  untuk  mengambil  tindakan ekstrem untuk mencapai keadilan. Sejarah intervensi asing dan konflik politik internasional juga  berkontribusi  pada  peningkatan  perasaan  anti-Barat  dan  anti-intervensi,  yang  sering digunakan  oleh  kelompok  teroris  untuk  mendapatkan  dukungan.  Kelompok  teroris  sering menggunakan  kegagalan  atau  kelemahan  pemerintah  untuk  mengkritik  pemerintah  dan mendapatkan  dukungan.  Selain  itu,  media  dan  teknologi  kontemporer  telah  memudahkan penyebaran  propaganda  ekstremis,  yang  memungkinkan  kelompok-kelompok  ini mempengaruhi orang dengan lebih kuat daripada sebelumnya.
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  perspektif  kriminologi  di  Jawa Tengah:  pertama,  identifikasi  karakter  teroris 27 berfokus  penandaan  ciri-ciri  seseorang
24 Tim  BBC,  “Mako  Brimob  Purwokerto  ‘Ditembaki  Orang  Tidak  Dikenal’,  Seorang  Anggota  Polisi  Terluka,” BBC , 2019.
25 Aprilia Ika Devina Halim, “Pelaku Bom Bunuh Diri Di Pos Polisi Kartasura Terpapar ISIS Dan Merupakan Lone Wolf,”  Kompas,  2019,  https://nasional.kompas.com/  read/2019/06/04/  11153951/pelaku-bom-bunuh-diri-di-pos-polisi- kartasura-terpapar-isis-dan-merupakan.
26 Reporter TV One, “Pria Bersenjata Tajam Yang Serang Wakapolres Karanganyar Jadi Buronan Polisi,” Tv One News , 2020.
27 Parwoto, “Wawancara” (Solo, 2023).

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi
Muhammad Nahdhodin, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, Zaenal Arifin e-ISSN: 2621-4105
bersimpati  kepada  terorisme.  BNPT  menyebutkan,  indikator  seseorang  berpotensi  menjadi teroris:  eksklusif,  intoleran,    menganut  paham  takfiri.  Menurut  Analisis  Kebijakan  Humas Polri,  indikator  seseorang  terpapar  terorisme  dilihat  dari  tingkat  intoleransi,  fanatisme, eksklusitivitas,  revolusi. 28 Identifikasi  anatomi  teroris  berdasarkan  militansi  ada  empat kelompok: a. Inti, b. Militan, c. Pendukung, d. simpatisan. 29
Kedua, identifikasi sumber pendanaan. Hasil penelitian Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi  (PAKAR) menyebutkan sembilan lembaga amal pendukung terorisme, lima beroperasi di Jawa Tengah. 30 Lembaga amal itu sebagian masih beroperasi, berganti nama setelah pengurusnya dipidana. Teroris di Jawa Tengah memiliki sumber dana dari galian C dan parkir ilegal, jual beli kendaraan curian, dan pinjaman online untuk mendapatkan uang. ini mengambarkan pendanaan terorisme makin kompleks, dan bervariasi. 31
Ketiga,  kesiapsiagaan  nasional 32 bertujuan  menciptakan  kondisi  siap  siaga  guna mengantisipasi  terorisme  secara terencana, terpadu, sistematis, berkesinambungan  melalui: a.  Pemberdayaan  masyarakat,  b.  Peningkatan  kemampuan  aparatur,  c.  Perlindungan, peningkatan  sarana-prasarana,  d.  Pengembangan  kajian  terorisme,  e.  Pemetaan  wilayah rawan  paham  radikal  terorisme.  Keempat,  kontra  radikalisasi:  proses  terencana,  terpadu, sistematis, berkesinambungan terhadap orang/kelompok orang yang rentan terpapar radikal terorisme untuk menghentikan paham radikal terorisme melalui: a. Kontra narasi, b. Kontra propaganda, c. Kontra ideologi melibatkan masyarakat sipil.
Kelima, deradikalisasi, proses deradikalisasi adalah langkah penting untuk mencegah kembalinya ke penjara dan membantu  mereka reintegrasi  ke  dalam masyarakat.  Proses ini biasanya dimulai di  penjara, di  mana pelaku teroris menjalani program  yang dimaksudkan untuk mengubah ideologi ekstrem mereka. Berbagai pendekatan digunakan dalam program deradikalisasi,  seperti  konseling  individu  dan  kelompok,  diskusi  yang  dipandu,  dan  kelas yang  membahas  prinsip  toleransi,  pemahaman  agama  yang  lebih  moderat,  dan  pentingnya koeksistensi damai. Dalam proses ini sering kali bergantung pada keterlibatan tokoh agama yang kredibel, yang dapat memberikan wawasan dan interpretasi yang benar tentang agama yang sering disalahpahami oleh teroris. Selain itu, sesi ini mungkin melibatkan pendidikan formal  dan  pelatihan  keterampilan  kerja  untuk  meningkatkan  peluang  pekerjaan  setelah mereka dibebaskan. Ini merupakan bagian penting dari pengurangan kemungkinan kembali ke jaringan teroris.
Keenam, antisipasi  penyebaran ideologi  radikal  terorisme di Lapas.  Sebagian pelaku terorisme menjalani rekrutmen di Lapas, antara lain : pelaku Bom Thamrin 14 Januari 2016
28 Oki  Wahju  Budijanto  dan  Tony  Yuri  Rahmanto,  “Pencegahan  Paham  Radikalisme  Melalui  Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” Jurnal HAM 12, no. 1 (2021): 57, https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74.
29 Sholehuddin, 'Harmoni Untuk NKRI Panduan Praktis Cegah Teroris."
30 Tim Pakar, “9 Lembaga Amal Pendukung Terorisme,” Redaksi Pakar, 2020.
31 Clarisa Permata dan Putri, “Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme.”
32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Dalam Perspektif Kriminologi Muhammad Nahdhodin, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, Zaenal Arifin e-ISSN: 2621-4105
menjalani  radikalisasi  di  Lapas.  Hal  itu  berbahaya  karena  Lapas  menjadi  episentrum terorisme.  Untuk  itu,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  mengatur  penempatan narapidana  terorisme  (Napiter)  berdasarkan  faktor  resiko  yang  ditimbulkan  dan  ada  pada setiap  narapidana,  dan  peningkatan  kualitas  pembinaan  narapidana  dalam  mendorong perubahan  perilaku,  menurunkan  tingkat  risiko  narapidana. 33 Penempatan  Napiter  itu berdasarkan  klasifikasi,  indikator  tertentu  dengan  memperhatikan  aspek  keamanan, keselamatan,  stabilitas,  relasi  dengan  masyarakat  pada  Napiter. 34 Napiter  ditempatkan  di Lapas Super Maximum Security , Lapas Maximum Security , Lapas Medium Security , Lapas Minimum  Security 35 guna  mendapatkan  pembinaan  melalui    pendekatan  ideologi,  agama, psikologi, ekonomi, sosial, budaya. 36
Mantan  narapidana  dibawah  pengawasan  ketat  penegak  hukum  untuk  mencegah mereka terlibat dalam aktivitas ekstrem. Mengingat faktor-faktor penting yang membedakan individu  dari  terorisme  dan  tingkat  radikalisasi  mereka,  program  ini  harus  fleksibel  dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Metode yang kompleks dan berkelanjutan ini digunakan dalam proses deradikalisasi untuk memastikan bahwa mantan tahanan terorisme dapat bergabung dengan masyarakat yang produktif dan damai.

## 3.2  Kendala  dan  Solusi  Dalam  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorisme Perspektif Kriminologi
Terorisme  memiliki  dampak  langsung  pada  penikmatan  hak  asasi  manusia.  Dengan demikian,  negara  memiliki  kewajiban  untuk  mengambil  langkah-langkah  kontra  terorisme yang  efektif. 37 Kegagalan  kebijakan  penanggulangan  terorisme  Indonesia  selama  ini,  yang hanya  berfokus  pada  undang-undang  penal,  telah  menunjukkan  bahwa  mereka  tidak  dapat mencegah  kembalinya  aksi  terorisme. 38 Langkah  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme dari  perspektif  kriminologi  memerlukan  pendekatan  yang  komprehensif  dan  multidimensi, mengingat kompleksitas faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini.
Penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia  menghadapi  sejumlah  kendala signifikan yang mempersulit upaya pencegahan dan penindakan. Salah satu kendala utama adalah kerumitan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, mempersulit koordinasi dan  pengawasan  antar  wilayah.  Infrastruktur  yang  kurang  memadai  di  beberapa  area  juga
33 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan”
Nomor 65, no. 879
(2017):
2004–6,
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/123963/Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018.pdf.
34 Adhika  Yovaldi  Salah  dan  Umar  Anwar,  “Pembinaan  Narapidana  Terorisme  Dalam  Upaya  Deradikalisasi  Di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximun Security,” Journal of Correctional Issue 4, no. 1 (2021): 33–45.
35 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
36 Salah dan Anwar, “Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximun Security.”
37 Lina Maryani and Tabah Sulistyo, “Pemulangan ‘Warga Negara Indonesia Eks Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)’ Dalam Perspektif HAM,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 497–512, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114.
38 Erdianto  Effendi  and  Tito  Handoko,  “Pendidikan  Kader  Himpunan  Mahasiswa  Islam  Sebagai  Upaya Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  Di  Kalangan  Mahasiswa,” Jurnal  USM  Law  Review  L 6,  no.  3  (2023):  1124, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7579.

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Dalam Perspektif Kriminologi Muhammad Nahdhodin, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, Zaenal Arifin e-ISSN: 2621-4105
menjadi  tantangan  dalam  penyebaran  pasukan  dan  sumber  daya  keamanan.  Selain  itu, keberagaman etnis dan budaya yang luas di Indonesia memerlukan pendekatan yang sensitif dan  spesifik  lokal  dalam  menangani  isu  terorisme  agar  tidak  menimbulkan  gesekan  atau persepsi  negatif  dari  komunitas  lokal.  Keterbatasan  dalam  kapasitas  sumber  daya  manusia dan  teknologi  juga  menjadi  penghambat.  Aparat  penegak  hukum  sering  kali  kurang memiliki peralatan yang memadai dan pelatihan spesifik untuk mengatasi terorisme secara efektif.  Meskipun  sudah  ada  peningkatan  dalam  kerjasama  antar  instansi,  masih  ada masalah  koordinasi  dan  pertukaran  informasi  yang  efektif  antara  berbagai  lembaga keamanan dan intelijen.
Sedangkan  upaya  penanggulangan  terorisme  di  Jawa  Tengah  mengalami  kendala antara lain pertama masih adanya Napiter masih radikal yang berpotensi menjadi residivis. Pada Desember 2022, tercatat 248  mantan Napiter, terdiri dari 244 laki-laki,  4 perempuan tersebar  di  Jawa  Tengah.  Dari  jumlah  itu  79  orang  masih  radikal,  menyebarkan  paham terorisme 39 secara off  line , online ,  menjalankan  politik taqiyah agar  tidak  diawasi  dan mendapatkan bantuan finasial dari BNPT, Densus 88 AT, instansi  lain.
Lunturnya budaya gotong royong,  masyarakat  permisif  kepada kelompok  terorisjuga menjadi  kendala  dalam  penanggulanagan  terorisme.  Saat  ini  masyarakat  kebanyakan enggan  mengadakan  gotong  royong,  kurang  peduli  pada  lingkungan,  pendatang  yang menetap  sementara.  Sikap  permisif  ini  dimanfaatkan  kelompok  teroris  untuk  berkembang, merencanakan  aksi  teror.  Ketiga,  sanksi  terhadap  lembaga  pendidikan,  lembaga  amal kelompok  radikal-teroris  masih  lemah.  Pada  Januari  2022,  BNPT  merilis  198  pesantren, lembaga pendidikan, lembaga amal berafilasi dengan jaringan teror. 40 Pasca data itu dirilis, kelompok  teroris  menjaga jarak dengan  jaringannya. Sebagian mendirikan  Rumah Qur’an, lembaga amal ilegal  yang tersebar di Jawa Tengah dikelola JI, JAD, JAK. Hal ini menjadi kendala  BNPT,  Densus  88  AT  dalam  mengambil  tindakan  hukum,  mengingat  pembekuan lembaga  itu  berpotensi  memicu  ketidakharmonisan  relasi  umat  beragama  dengan pemerintah.
Mengatasi  kendala  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  membutuhkan strategi  yang  terstruktur  dan  adaptif  terhadap  dinamika  terorisme  yang  terus  berkembang. Salah  satu  kendala  utama  adalah  kesulitan  dalam  deteksi  dan  pencegahan  dini  akibat kurangnya  intelijen  yang  akurat  dan  kerjasama  internasional.  Solusi  untuk  ini  adalah memperkuat  jaringan  intelijen  dengan  memperbaiki  teknologi  pengawasan  dan meningkatkan  kerjasama  lintas  negara  untuk  pertukaran  informasi.  Hal  ini  mencakup peningkatan kapasitas teknis dan pelatihan personel dalam teknologi terkini. Selain itu tetap melakukan pembinaan dan monitoring mantan Napiter melalui pembinaan agama, toleransi, wawasan  kebangsaan  melibatkan  tokoh  agama  Islam  disertai  pengawasan  lingkaran  sosial
39 Raider  Satria  Paulus,  “BIN  Sebut  Terorisme  Jadi  Potensi  Ancaman  Natal  Dan  Tahun  Baru  Di  Jawa  Tengah,” Pikiran Rakyat , 2022.
40 Wilda Hayatun Nufus, “Data 198 Pesantren Terafilasi Jaringan Teror Jadi Polemik, BNPT Buka Suara,” Detik News , 2022.

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Dalam Perspektif Kriminologi Muhammad Nahdhodin, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, Zaenal Arifin e-ISSN: 2621-4105
mantan  napiter  oleh  intelijen  untuk  memastikan  mantan  Napiter  tidak  kembali  terlibat terorisme.
Kedua,  program jogo  tonggo untuk  pencegahan  terorisme , melalui  program  iniakan mempersempit ruang gerak teroris yang selalu mempelajari lingkungan yang akan ditempati untuk meminimalisir kecurigaan masyarakat, pelacakan intelijen. Jogo tonggo dengan nilai- nilai kearifan lokal 41 dapat digunakan sebagai alat deteksi dini 42 untuk mencegah ancaman terorisme. 43 Potensi  Jawa  Tengah:  kader  PKK,  Dasa  Wisma,  Satlinmas,  kader  Posyandu, Kelompok  Tani,  Taruna  Siaga  Bencana,  kader  pemberdayaan  masyarakat  desa,  Gapoktan, penyuluh  swadaya,  tenaga  kesejahteraan  sosial  kecamatan,  relawan  desa,  karang  taruna, tokoh  agama,  tokoh  masyarakatmerupakan  modal  dasar  untuk penanggulangan terorismemelalui  implementasi    sederhana  dengan  memberikan  pemahaman  bahaya terorisme  kepada  perangkat  desa  dan  teknis  pendataan  ulang  pendatang,  penduduk  yang belum  memiliki  identitas  kependudukan. 44 Upaya  ini  untuk  memperkuat database kependudukan,  mitigasi  wilayah  rawan  terorisme.  Penerapan jogo  tonggo ini  merupakan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, karena masyarakat memiliki peran sentral untuk pencegahan kejahatan, serta kesadaran mengindentifikasi, menanggapi kebutuhan rasa aman untuk  jangka  panjang  dan  jangka  pendek  sehingga  dalam  pencegahan  itu  memerlukan partisipasi  individu,  dukung  masyarakat. 45 Pemerintah  berperan  melalui  intervensi kebijakan,  penyediaan  fasilitas  pendukung,  perbaikan  kapasitas  anggota  masyarakat  yang terlibat pencegahan terorisme.
Ketiga, percepatan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan (RAD PE) di Jawa Tengah. 46 RAD PE disusun berdasarkan kebutuhan  daerah.  Komitmen  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  penanggulangan terorisme  antara  lain  dengan:  a.  Memperkuat  data  base  kependudukan,  mitigasi  wilayah rawan  terorisme.  b.  Memperkuat  kesadaran  dan  kapasitas  para  pemangku  kepentingan mengenai resiko ekstremisme, terorisme, kesiapsiagaan. c. Meningkatkan efektivitas kontra radikalisasi  dan  daya  tahan  di  kelompok  rentan.  d.  Deradikalisasi,  e.  Pemberian  bantuan untuk  saksi dan/atau korban terorisme melalui pemberian akses keadilan dengan konseling peka gender, pemulihan jangka panjang. f. Koordinasi, pemantauan dan laporan. 47
41 Shodiq, “Jogo Tonggo’ Efektivitas Kearifan Lokal; Solusi Pandemi Covid-19.”
42 Bidang Ikp, “Tepis Terorisme, Ketua FKPT Jateng Ajak Warga Terapkan Jogo Tonggo,” Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2022.
43 Nur  Istibsaroh,  “DPRD  Jateng  Minta  Progran  Jogo  Tonggo  Dimaksimalkan  Untuk  Cegah  Potensi  Ancaman Terorisme Di Masyarakat,” Antara News, 2021, https://jateng.antaranews.com/ berita/379826/dprd-jateng-minta-program- jogo-tonggo-dimaksimalkan-untuk-cegah-potensi-ancaman-terorisme-di-masyarakat.
44 Pemerintah  Provinsi  Daerah  Jawa  Tengah,  “Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  35  Tahun  2022  Tentang Pencegahan  Dan  Penaggulangan  Ekstrimisme  Berbasis  Kekerasan  Yang  Mengarah  Pada  Terorisme  Di  Provinsi  Jawa Tengah” (2022), https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/pergub_35_th_2022.
45 Andra  Fahreza,  “Pencegahan  Terorisme  Berbasis  Masyarakat  Dengan  Pembentukan  Forum  Koordinasi Pencegahan Terorisme Di Tiga Provinsi,” Jurnal  Sosiologi  Nusantara  6,  no.  1  (2020):  13–22, https://doi.org/10.33369/jsn.6.1.13-22.
46 Parwoto, “Wawancara.”
47 “Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah.”
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi
Muhammad Nahdhodin, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, Zaenal Arifin e-ISSN: 2621-4105
Keempat,  dengan  melakukan  pemberdayaan  ekonomi  mantan  Napiter,  mengingat pasca menjalani pidana, ekonomi  mantan Napiter mayoritas minus, tidak bisa menghidupi diri sendiri dan keluarganya, sehingga rentan direkrut untuk kembali melakukan aksi teror. 48 Untuk  itu,  BNPT,  Densus  88  AT  menjalankan  program  ekonomi  untuk  mantan  Napiter berupa  program  Kawasan  Terpadu  Nusantara  (KTN)  di  Jawa  Tengah.  Terakhir,  masalah kebijakan  dan  hukum  yang  tidak  memadai  dalam  menangani  kasus  terorisme  juga  harus diperhatikan.  Perlu  ada  undang-undang  antiterorisme  yang  tegas  dan  memenuhi  hak  asasi manusia  internasional.  Peningkatan  kapasitas  sistem  peradilan,  termasuk  pelatihan  khusus untuk  hakim  dan  penegak  hukum  dalam  menangani  kasus  terorisme,  harus  diimbangi dengan  penguatan  kerangka  kerja  legislatif  ini.  Strategi  penanggulangan  terorisme  dapat menjadi  lebih  berkelanjutan  dan  lebih  efektif  dalam  mengurangi  ancaman  terorisme  lokal maupun internasional dengan mempertimbangkan masalah ini secara menyeluruh.

## 4. PENUTUP
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  perspektif  kriminologi  antara  lain dengan  identifikasi  karakter  dan  pendanaan,  kesiapsiagaan  nasional,  kontra  radikalisasi, deradikalisasi,  antisipasi  penyebaran  radikal  terorisme  di  Lapas.  Kendala  penanggulangan terorisme:  Napiter,  mantan  Napiter  masih  radikal,  masyarakat  permisif    kepada  kelompok teroris, sanksi hukum  lembaga pendidikan dan  amal ilegal  kelompok teroris lemah. Solusi mengatasi kendala antara lain dengan  memperkuat jaringan intelijen dengan memperbaiki teknologi  pengawasan  dan  meningkatkan  kerjasama  lintas  negara  untuk  pertukaran informasi, pembinaan dan monitoring mantan Napiter melalui pembinaan agama, toleransi, wawasan  kebangsaan  melibatkan  tokoh  agama  Islam,  program jogo  tonggo, percepatan rencana  aksi  daerah  pencegahan  dan  penanggulangan  ekstremisme  yang  mengarah  pada kekerasan (RAD PE), pemberdayaan ekonomi mantan Napiter.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Zaenal, Aisah Nur, and Purnama Shonia Hugeng. “Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah.” Journal  Juridisch 1,  no.  1  (2023):  1–9. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i1.6762.
Bagus Santosa. “Benda Mirip Bom Di Klaten Ternyata Kotoran Sapi.” Okezone , 2010. BBC,  Tim.  “Mako  Brimob  Purwokerto  ‘Ditembaki  Orang  Tidak  Dikenal’,  Seorang Anggota Polisi Terluka.” BBC , 2019. BNPT, I-khub. “Counter Terrorism And Violent Extremism,” 2023.
Budijanto, Oki Wahju, and Tony Yuri Rahmanto. “Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi  Pendidikan  Hak  Asasi  Manusia  Di  Indonesia.” Jurnal  HAM 12,  no.  1 (2021): 57. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74.
Contantinus, Fatlolon. Masalah Terorisme Global Dalam Konteks Teori Habermas Tentang Kolonisasi  Dunia  Kehidupan  Oleh  Sistem  Modern .  Edited  by  Widiantoro.  6th  ed. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021.
Devina Halim, Aprilia Ika. “Pelaku Bom Bunuh Diri Di Pos Polisi Kartasura Terpapar ISIS
48 Wartoyo, “Wawancara” (Brebes, 2022).
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi Muhammad Nahdhodin, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, Zaenal Arifin e-ISSN: 2621-4105
Dan Merupakan Lone Wolf.” Kompas , 2019.
Effendi,  Erdianto,  and  Tito  Handoko.  “Pendidikan  Kader  Himpunan  Mahasiswa  Islam Sebagai  Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  Di  Kalangan  Mahasiswa.” Jurnal USM
Law Review
L 6,
no. 3 (2023): 1124.
https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7579.
Fahreza, Andra. “Pencegahan Terorisme Berbasis Masyarakat Dengan Pembentukan Forum Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  Di  Tiga  Provinsi.” Jurnal  Sosiologi  Nusantara 6, no. 1 (2020): 13–22. https://doi.org/10.33369/jsn.6.1.13-22.
Farouk, Arnaz. “Kelompok Abu Roban Rampok 10 Tempat.” Berita Satu , 2013. Guntara,  Deny,  and  .  Budiman.  “Tinjauan  Kriminologi  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Terorisme  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Teori  Differential  Association.” Justisi Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2018): 106–19. https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.553. Guntur  Yuyus  Putra,  Sapto  Priyono.  “Mengungkap  Perekrutan  Jaringan  Kelompok  Teror Muhajirin At-Tauhid (MAT) Di Media Sosial.” Nusantara: Jurnal Ilmu Sosial 8, no. 7 (2021): 2247–62.
Ikp, Bidang.  “Tepis  Terorisme, Ketua  FKPT Jateng Ajak Warga Terapkan Jogo Tonggo.” Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2022.
Iqbal Fahmi. “Ini Kronologi Penyerangan Mapolres Banyumas Versi Densus 88.” Kompas , 2017.
Kurniawan, Syukri, Anditya Rahayu Putri, Tendy Septiyo, and Pujiyono Pujiyono. “Upaya Non-Penal  Dalam  Menaggulangi  Tindak  Pidana  Terorisme  Dengan  Program Deradikalisasi  Di  Indonesia.” Jurnal  Yustisiabel 4,  no.  1  (2020):  14. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.468.
Mardlatillah,  E  A  M,  and  Z  Hidayat.  “Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Upaya Deradikalisasi  Eks  Napiter  Di  Wilayah  Kota  Semarang.” Journal  Of  Public  Policy And
Management Review 8 (2019): 1–7. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4.25128.
Maryani,  Lina,  and  Tabah  Sulistyo.  “Pemulangan  ‘Warga  Negara  Indonesia  Eks  Islamic State Of  Iraq And Syria  (ISIS)’ Dalam Perspektif HAM.” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 497–512. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114.
Muh Syaifullah. “Dua Polisi Purworejo Ditemukan Tewas Tertembak Di Pos Jaga.” Tempo , 2010.
Nur  Istibsaroh.  “DPRD  Jateng  Minta  Progran  Jogo  Tonggo  Dimaksimalkan  Untuk  Cegah Potensi Ancaman Terorisme Di Masyarakat.” Antara News , 2021.
One,  Reporter  TV.  “Pria  Bersenjata  Tajam  Yang  Serang  Wakapolres  Karanganyar  Jadi Buronan Polisi.” TV One News , 2020.
Pakar, Tim. “9 Lembaga Amal Pendukung Terorisme.” Redaksi Pakar, 2020. Parwoto. “Wawancara.” Solo, 2023.
“Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  35  Tahun  2022  tentang  Pencegahan  dan Penaggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah” (2022).
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Nomor 65 § (2017).
Permata,  Clarisa,  and  Hariono  Putri.  “Peran  Teknologi  Finansial  Dalam  Pencegahan
Pendanaan Terorisme” 30, no.
1 (2023): 70–90.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art4.

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Dalam Perspektif Kriminologi Muhammad Nahdhodin, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, Zaenal Arifin e-ISSN: 2621-4105
Pramana, Jaka, Gomgom T P Siregar, Syawal Amry Siregar, and Universitas Darma Agung. “Aspek  Kriminologis  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Terorisme  Di  Indonesia.”
Jurnal Retentum 3 (2022): 1–9.
Raider Satria Paulus. “BIN Sebut Terorisme Jadi Potensi Ancaman Natal Dan Tahun Baru Di Jawa Tengah.” Pikiran Rakyat , 2022.
Renaldi,  Adi.  “‘Pemboman  Candi  Borobudur,  1985,  Aksi  Terorisme  Agama  Paling Misterius Era Orde Baru.’” Vice.com, 2020.
Rini  Tustiningsih.  “Polsek  Pasar  Kliwon  Solo  Diteror  Bukan  Kasus  Pertama.” Solo  Pos , 2012.
Salah, Adhika Yovaldi, and Umar Anwar. “Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Super  Maximun  Security.” Journal  of Correctional Issue 4, no. 1 (2021): 33–45.
Shodiq, Muh Fajar. “‘Jogo Tonggo’ Efektivitas Kearifan Lokal; Solusi Pandemi Covid-19.” SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I 8,  no.  2  (March  2021):  423–40. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19412.
Sholehuddin. Harmoni  Untuk  NKRI  Panduan  Praktis  Cegah  Teroris .  Edited  by  Syukri Ghozali  Andi  Subhan  Maggalantung.  1st  ed.  Tangerang:  Pusat  Kajian  Moderasi Beragama, 2022.
Tim Liputan6. “Bom Kembali Menguncang Semarang.” Liputan6, 2001.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Und (2018).
Wartoyo. “Wawancara.” Brebes, 2022.
Widajatun, Vincentia Wahju, Nugi M Nugraha, and Sakina Ichsani. “Kejadian Aksi Teroris Dan  Dampaknya  Pada  Performa  Nilai  Tukar  Dolar  Amerika  Serikat  Dan  Performa Ihsg.” Jurnal  Muara  Ilmu  Ekonomi  Dan  Bisnis 3,  no.  1  (2019):  141. https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.3415.
Wilda Hayatun Nufus. “Data 198 Pesantren Terafilasi Jaringan Teror Jadi Polemik, BNPT Buka Suara.” Detik News , 2022.
Yulis Sulistyawan. “Kronologi Bom Gereja Kepunton Solo.” Tribune News , 2011.
Zulfikar,  Muhammad,  and  Aminah  Aminah.  “Peran  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme  Dalam  Pemberantasan  Terorisme  Di  Indonesia.” Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2020): 129–44. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144. Zulianto,  Zulianto,  Muhammad  Junaidi,  Soegianto  Soegianto,  and  Bambang  Sadono. “Kewenangan  Polri  Dalam  Pembubaran  Ormas  Yang  Telah  Dibatalkan  Status Hukumnya.” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 419. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2868.