## Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun
2002 Tentang Wakaf Uang

## Latif Ali Romadhoni
Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta latif_goz@ymail.com

## Abstrak
Wakaf uang merupakan wacana baru dalam perwakafan di Indonesia. Perkembangan wakaf uang di Indonesia tergolong lamban. Namun demikian untuk mendorong perwakafan uang di Indonesia telah dikeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang di tahun 2002. Fatwa MUI tentang wakaf uang merupakan solusi atas problem yang ada di masyarakat, dimana masyarakat maju menginginkan bentuk baru wakaf yang sesuai dengan kondisi kekinian, akan tetapi keinginan tersebut tidak didukung oleh legalitas formal perundang-undangan yang ada. Hukum wakaf uang setelah ditinjau dari berbagai aspek, maka wakaf uang hukumnya boleh (jawaz). Hal ini didasarkan kepada subtansi ajaran wakaf yang tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut. Manfaat uang baru akan terwujud  bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik. Meski secara fisik zatnya lenyap, tetapi nilai uang yang diwakafkan tetap terpelihara kekekalannya.
Kata kunci: wakaf uang, manfaat uang, fatwa MUI.

## A. Pendahuluan
Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Perwakafan yang dipraktekan di Indonesia selama ini hanya dalam bentuk tanah, tidak dalam bentuk lain (benda bergerak) dan masih terfokus pada pembangunan fisik tempat ibadah.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
50
Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah cash waqf . Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat. Dengan melihat bahwa wakaf uang itu memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.  Keputusan penetapan fatwa yang dilakukan MUI ini merupakan respon terhadap fenomena terkini yang muncul pada era akhir-akhir ini.
Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Bukhari (w. 2526 H) mengungkapkan bahwa Iman az-Zuhri (w. 124 H) berpendapat dinar dan dirham boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. 1 Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. 2
Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama. 3

## 1. Pokok Masalah
Ada beberapa pokok masalah yang menjadi fokus dan titik pembahasan pada penelitian ini, yakni bagaimana kedudukan hukum wakaf uang menurut syari‘ah Islam? bagaimana istinb ā ṭ hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum wakaf uang?
2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan ( library research ), yaitu penelitian dengan  cara  mengkaji  dan
1 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Isl ā mi wa Adilatuhu (Damaskus:
D ā r al-Fikr, 2007), hlm. 162.
2 Kementrian Agama RI, Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), hlm. 3.
3 Departemen Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2006 ), hlm. 9.
menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti: buku-buku, makalah, artikel dan lain sebagainya yang relevan dengan tema kajian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif , yaitu penyusun mencoba mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dianalisis sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Sifat Penelitian ini adalah deskriptip-analitik, yaitu meggambarkan dan menguraikan istinb ā ṭ hukum yang digunakan fatwa MUI tentang wakaf uang.
3. Kerangka Teori
Mengkaji fatwa keagamaan cenderung terkait dengan pembahasan mengenai ijtih ā d dengan segala perangkatnya, sebab fatwa keagamaan yang dikeluarkan kepada masyarakat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam penetapan hukum Islam, dikenal dengan metode-metode ijtih ā d yang diantara metodenya adalah ijma’, qiy ā s, istihsan, al-maslahah al-mursalah, istislab, ‘urf, sad az-zari’ah dan lain sebagainya. Sebagai metodologi penetapan hukum dengan tetap memegang teguh ajaran bahwa tujuan hukum Islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat. Menurut Yusuf Qardawi ijtih ā d dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu ijtih ā d intiq ā ’i dan ijtih ā d insy ā ’i . Ijtih ā d intiq ā ’i yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat di kalangan mazhab. Sedangkan ijtih ā d insy ā ’i yaitu pengembalian konklusif hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu.
Aktifitas ijtih ā d dalam Islam haruslah memenuhi prosedur- prosedur yang telah ditetapkan para ulama berdasakan nas} ijtih ā d , tentunya yang berlandaskan disiplin keilmuan dalam meneliti metode penetapan suatu hukum yang dikenal dengan ilmu u ṣ h ū l fiqh, karena disiplin ilmu tersebut merupakan pijakan metodologi bagi seseorang yang hendak meneliti sifat hukum Islam. Hukum- hukum yang dicapai dengan ijtih ā d ulama bersifat dinamis dan elastis, karena berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Dapat dipahami bahwa produk hukum Islam hasil ijtih ā d itu dapat berbeda dan berubah seiring dengan perkembangan tingkat peradaban yang terus mengalami perubahan, serta terus bergeraknya waktu, zaman dan berpindahnya kondisi satu ke kondisi lainnya. 4
4 Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar ibn al-Khattab (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 168.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
52

## B. Wakaf dan Wakaf Uang
Lafal waqf (menahan), tahbis (penahanan), tasbil (pedermaan untuk fi sabilill ā h ) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan “ waqaftu kad żā ”, dan artinya adalah aku menahannya. 5 Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum dalam buku-buku fiqih. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut:
a. Mazhab Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda ( al-‘ain ) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya . 6 Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan.
b. Wakaf menurut mazhab Malikiyah adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad ( shighat ) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. 7 Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.
c. Wakaf mazhab Syafi’iyah adalah penahanan sejumlah kekayaan yang dapat dimanfaatkan serta tetap utuh wujudnya yang akan dialokasikan pada jalan yang dibolehkan. 8 Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya ( al-‘ain ), dalam arti harta yang tidak mudah
5 Wahbah az-Zu ḥ ail ī , al-Fiqh al-Isl ā mi, hlm. 269.
6 Ibnu al-Humam al-Hanafi, Syarh Fath al-Qodir (Beirut: D ā r al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995),  jilid VI, hlm. 190.
7 Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, Ḥ asyiyah al-
Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir (Beirut: D ā r al-Fikr, t.t.),  juz 2, hlm. 187.
8 Wahbah az-Zu ḥ ail ī , al-Fiqh Asy-Sy ā fi’ ī al-Muyassar (Beirut: Darul Fikr, 2008), jilid II, hlm. 343.
rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan. Atas dasar itu, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.
d. Wakaf mazhab Hanabilah adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya dan memutuskan semua hak penguasaannya terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 9 Pendapat dari kalangan mazhab Hanabilah telah menyelaraskan antara syarat kekekalan dan bolehnya mewakafkan harta bergerak dengan syarat ada pengganti. Sehingga, harta wakaf  itu akan berstatus kekal dan selamanya. Menurut pendapat dari kalangan mazhab Hanabilah jika harta benda wakaf keabadiannya tidak dapat dilaksanakan kekekalannya dalam hal khusus atau dari bentuk tertentu, maka dapat dilihat dari tujuannya yaitu asas manfaat dari harta itu yang selamanya dapat dimanfaatkan dari sisi lain. 10
Dalam  Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, W akaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 11

## C. Analisis Terhadap Hukum Wakaf Uang Menurut Syari’ah Islam
Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Wakaf uang sebenarnya sudah dikenal oleh para ulama klasik. Ulama yang membolehkan wakaf uang berpendapat, bahwa uang dapat diwakafkan asalkan uang tersebut diinvestasikan dalam
9 Ibnu Qudmah, al-Mughn ī wa al-Syarh al-Kabir (Beirut: D ā r al- Kutub al-‘Arabi, 1972),  jilid VI, hlm. 185.
10 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Ahk ā m al-Waqf fi al- Syari’ah al-Isl ā miyah, alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk., (Jakarta:
IIMan Press, 2004.) , hlm. 275-276.
11 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
54
usaha bagi hasil ( mu ḍ arabah ), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada mauquf ‘alaih adalah hasil pengembangan wakaf uang itu. Pada saat ini sudah cukup banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf uang.
Munculnya bentuk-bentuk pengelolaan wakaf uang tersebut tidak terlepas dari munculnya berbagai bentuk investasi dan berbagai cara dalam pengelolaan ekonomi. Salah satu bentuk baru dalam pengelolaan wakaf uang adalah wakaf uang yang dikelola oleh perusahaan investasi. Biasanya wakaf uang di sini dikelola atas asas mu ḍ arabah. Dikalangan ulama fiqih klasik, hukum mewakafkan uang merupakan persolan yang masih diperselisihkan ( debatable, ikhtilaf ). Perselisihan tersebut lahir karena tradisi yang lazim masyarakat bahwa mewakafkan harta hanya berkisar pada harta tetap ( fixed asset ), dan  pada penyewaan harta wakaf.
Apabila  mencermati hadis Nabi yang menjadi dasar pertama adanya amalan wakaf seperti tersebut di atas, pada dasarnya harta wakaf harus dapat dipertahankan asalnya, tidak boleh dipindah tangankan (dijual, dihibahkan dan diwariskan) atau dialihkan untuk jenis penggunaan selain yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf. Tetapi apabila harta wakaf itu tidak dapat bermanfaat lagi atau dimungkinkan akan berkurang kemanfaatannya, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada halangan untuk memindah-tangankan, mengalihkan penggunaan harta wakaf tersebut, asalkan hasilnya dapat dipergunakan lagi sebagai pengganti, sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Sebaliknya apabila dengan perubahan penggunaan itu, hasilnya tidak dapat dipakai pengganti atau semakin berkurangnya kemanfaatannya, hal ini tidak diperbolehkan. Jadi kriteria boleh atau tidaknya perubahan penggunaan harta wakaf selain tercantum di dalam ikrar wakaf adalah dapat atau tidaknya harta wakaf tersebut dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.
Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain, sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dan diperintakhan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut.
Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum. 12
Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikatagorikan sebagai amal ibadah ṣ hadaqah j ā riah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannnya telah meninggal dunia. Kontinyunitas pahala yang dimaksud itu karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan masyarakat banyak). 13
Beberapa ulama berpendapat bahwa alasan boleh dan tidaknya mewakafkan mata uang berkisar pada apakah wujud uang tersebut setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula atau tidak. Perdebatan ulama tentang unsur “keabadian”, pada dasarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap petunjuk Rasulullah kepada Umar ibn Khathab   “ Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya ”. Menurut Abu Ishaq asy-Syirazi (w. 476 H/1083 M) petunjuk tersebut mengandung makna bahwa yang boleh diwakafkan adalah yang dapat bermanfaat dan tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan). 14
Adanya perdebatan dikalangan ulama fiqih tentang boleh atau tidaknya berwakaf dengan uang seperti diatas, memperlihatkan adanya upaya yang terus menerus untuk memaksimalkan hasil harta wakaf. Karena semakin banyak harta wakaf yang dihimpun, berarti semakin banyak pula hasil dan manfaatnya serta kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf.
Dalam konteks perdebatan para ulama fiqih mengenai kebolehan wakaf uang, penulis lebih cenderung setuju kepada
12 Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 67.
13 Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), hlm. 72-73.
14 Hendra Kholid, Wakaf Uang Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam , http://bwi.or.id/, akses 13 September 2014.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
56
pendapat yang membolehkan berdasarkan argumen sebagai berikut:
Bila dianalisa dari maksud dan tujuan wakaf, salah satunya adalah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak secara terus menerus, sehingga pahalanya mengalir secara terus menerus pula. Berdasar hal tersebut, maka wakaf uang memiliki unsur manfaat. Hanya saja, manfaat uang baru akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik. Meski secara fisik zatnya lenyap, tetapi nilai uang yang diwakafkan tetap terpelihara kekekalannya. Mengenai sifat fisik barang,  hal itu bukan soal yang substantif dan prinsipil. Meski zat uangnya lenyap ketika digunakan, tapi nilainya bisa tetap terpelihara dan mungkin terus menerus mendatangkan hasil. Memang barang yang sifat fisiknya dapat bertahan lama dan mendatangkan banyak manfaat tentu lebih baik, namun jauh lebih baik dan prinsipil dari semua itu ialah keabadian  manfaat dan nilai dari benda yang diwakafkan.
Wakaf merupakan salah satu konsep fiqih ijtihadiyah yang lahir dari pemahaman ulama terhadap na ṣ -na ṣ yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta  dan sebagai respon terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar tentang pertanyaan Umar berkaitan dengan pemanfaatan tanahnya di Khaibar, serta beberapa hadis lain yang mendukung.
Namun mengenai  hal-hal yang tidak ada nashnya dalam al- Qur’an dan sunah Rasulullah SAW., sejauh dalam bidang muamalah (hubungan horizontal), pintu ijtih ā d terbuka lebar untuk dilakukan, termasuk persoalan wakaf uang. Karena tidak ada na ṣ al-Qur’an dan sunah Rasulullah yang secara tegas melarang wakaf uang maka atas dasar ma ṣ lahah wakaf uang dibolehkan, karena mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat atau dalam istilah ekonomi  dapat meningkatkan investasi sosial dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal umat.

## D. Analisis Istinbat Hukum yang Digunakan MUI dalam Menetapkan Hukum Wakaf  Uang
Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga non pemerintah yang menaungi umat Islam Indonesia secara keseluruhan tanpa memandang kecenderungan paham
keagamaan dan organisasi kemasyarakatannya. Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwanya, Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa penetapan sebuah fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum ( mash ā lih ‘aammah ) dan maqashid al-syari’ah.
Secara umum bisa dikatakan bahwa MUI dan Komisi Fatwa yang dinaunginya sudah melakukan istinb ā ṭ hukum sesuai dengan konsep dasar yang sudah baku dalam tradisi fiqih Islam Sunni. Perlu ditegaskan disini, bahwasanya metodologi istinb ā ṭ hukum dalam Islam dan dalam mazhab Sunni terus mengalami perkembangan. Dalam klasifikasi yang baru telah dibedakan antara empat hal yang berbeda dalam istinb ā ṭ hukum, yaitu: 15 a. Ma ṣ ā dir al-Ahk ā m (sumber-sumber materi hukum). Ma ṣ ā dir al-Ahk ā m ini masih bisa dibagi lagi ke dalam dua segmentasi: pertama, sumber hukum materi yang bersifat tekstual (al-Qur’ ā n, Sunnah, Atsar-Shahabah serta al-ijma’ . Kedua, al-Ma ṣ ā dir al-burhaniyah (sumber hukum materil yang bersifat rasional ijma’ ulama yang berkaitan dengan sebuah hukum yang sama sekali tidak ada sandarannya, rasio dan ilmu pengetahuan modern.
b. Manahij  Istinb ā ṭ Ahk ā m, yaitu instrumen-instrumen metodologis yang digunakan dalam merumuskan kesimpulan hukum, yaitu al-Qiy ā s (silogisme), al-ilhaq (silogisme antara sebuah masalah kontemporer dengan pendapat ulama klasik) dan al-istiqr ā (deduksi).
c. Al-adawat, yaitu data-data baru yang digunakan sebagai instrumen penentuan sebuah hukum, diantaranya adalah al- ‘urf (adat kebiasaan), hukmul hakim wal qa ḍ hi (keputusan pemerintah dan pengadilan), al-maqashid, al-mashalih, al- istihsan dan sadd dzara’i.
d. Prinsip-prinsip dasar jurisprudensial yang digunakan sebagai instrumen penentuan sebuah hukum, antara lain al- akhdzu bi aqall maa qiila (mengambil pendapat yang teringan), dan berbagai kaidah fikhiyah lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia
15 Iffatul Umniati Ismail, Telaah Kritis Metodologi Istinb ā ṭ MUI, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Prespektif Hukum dan Perundang-Undangan (Jakarta: Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 456-457.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
58
yang telah melakukan kajian lebih mendalam terhadap teori wakaf merespon permaslahan wakaf uang. Sebagai bentuk respon terhadap masalah tersebut, pada tanggal 23 Maret 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyebutkan perlu adanya peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui.
MUI menilai bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan yang besar yang tidak dimiliki benda lain. Sebagai pertimbangan dalam menetapkan fatwa tentang wakaf uang ini, MUI mengambill pendapat Imam az- Zuhr ī (w. 124 H) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada mauquf ‘alaih . Selain pendapat Imam az-Zuhr ī di atas, pendapat lain yang digunakan oleh MUI adalah pendapat mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi, yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar ‘urf , berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a.: “ apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pendangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.” Sedangkan menurut sebagian pendapat ulama mazhab Syafi’i berdasarkan riwayat Abu Tsaur, Imam Syafi’i membolehkan berwakaf dengan dinar dan dirham karena keduanya merupakan bentuk uang yang terbuat dari emas dan perak yang memiliki sifat tahan lama, sehingga bisa dijadikan sebagai objek wakaf. 16
Fatwa MUI tentang wakaf uang menyebutkan bahwa uang yang didalamnya juga termasuk surat-surat berharga boleh dijadikan sebagai objek wakaf. Penggunaan uang dan surat-surat berharga ini sebagai objek wakaf, tentunya harus dengan syarat digunakan untuk kepentingan syari’ah dan kelestarian nilai pokoknya harus tetap dijamin serta tidak boleh dijual maupun dihibahkan.
Fatwa MUI tentang wakaf uang merupakan solusi atas problem yang ada di masyarakat, dimana masyarakat maju
16 Miftahul Huda, MUI dan Agent Of Change (Sumbangsih Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang terhadap Sisi Kebijakan dan Kualitas Produk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Prespektif Hukum dan Perundang-Undangan (Jakarta: Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012),  hlm. 590-591.
menginginkan bentuk baru wakaf yang sesuai dengan kondisi kekinian akan tetapi keinginan tersebut tidak didukung oleh legalitas formal perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, fatwa MUI tentang wakaf uang di masa yang akan datang terutama dalam legalitas formal aturan perundang-undangan serta merupakan awal dari pergeseran paradigma wakaf yang telah lama terpola di masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk capaian dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Hukum “boleh” terhadap wakaf uang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut merupakan hasil kompromi berbagai pendapat imam mazhab yang kelihatannya bertentangan, namun pada akhirnya berhasil disejalankan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Imam az-Zuhr ī memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan dinar dan dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Pendapat Imam az- Zuhr ī yang membolehkan wakaf dinar dan dirham dengan menjadikannya modal usaha yang hasilnya disalurkan untuk kegiatan keagamaan dan sosial menempati posisi penting dalam pertimbangan fatwa MUI tentang wakaf uang tersebut.
Pendapat kedua yang dijadikan sandaran atau rujukan fatwa MUI tentang wakaf uang adalah pendapat para ulama Hanafiyah yang membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar istihs ā n b ī al-‘urf. Kalangan ulama Hanfiah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda ( al-‘ain ) milik wakif dan menyedahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kabajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti ditangan wakif itu sendiri. Dengan artian wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, sehingga perwakafan hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.
Dapat dijelaskan disini, bahwa menurut Abu Hanifah sifat wakaf itu tidaklah tetap sehingga dapat dibatalkan kapan saja, atau batal sebab kematian sehingga manjadi harta waris. Oleh karena itu, wakaf dalam pandangan Abu Hanifah lebih dianalogikan (dikiyaskan) pada ijarah (sewa), dimana kepemilikan tidak perpindah dan tetap menjadi milik wakif.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
60
Pendapat ulama Hanafiyah yang membolehkan wakaf uang atas dasar istihs ā n b ī al-‘urf merupakan bentuk penolakan terhadap kemadharatan. Ulama Hanafiyah menerima ma ṣ lahah sebagai metode penetapan hukum atas dasar menolak kemadharatan. Menolak kemadharatan dalam konsep ma ṣ lahah merupakan tujuan syara’ yang wajib dilakukan. Ulama Hanafiyah menerima ma ṣ lahah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat bahwa kemaslahatan tersebut terdapat dan didukung oleh nash dan ijma’ . Penerapan konsep ma ṣ la ḥ ah dikalangan ulama Hanafiyah dikenal dengan metode istihs ā n . Dalam teori fiqih, substansi fatwa MUI tentang  wakaf uang tersebut bisa dikatakan adanya perbuatan hukum (menjual, menghibahkan dan mewasiatkan) terhadap harta wakaf jelas bertentangan dengan konsep fiqih wakaf ulama Hanafiyah yang membolehkan perbuatan hukum tersebut. Bagi ulama Hanafiyah wakaf merupakan bentuk penggunaan nilai manfaat saja yang bisa diibaratkan dengan hukum sewa, bukan pemindahan hak milik sehingga wakaf merupakan bentuk kontrak yang tidak mengikat. Sedangkan bagi ulama Syafi’iah adalah sebaliknya, sehingga filosofi yang terkandung dalam menunaikan wakaf adalah ketika wakaf ditunaikan, maka terjadi pemindahan kepemilikan dari kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat umum yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkesinambungan. Oleh karenanya, wakaf merupakan bentuk kontrak yang mengikat yang dianalogikan dengan hukum jual beli.
Substansi putusan fatwa tentang wakaf uang yang dimunculkan oleh MUI pada dasarnya mengambil pendapat Imam az-Zuhr ī dan ulama mazhab Hanafi yang ajarannya tidak begitu familier di Indonesia. Berangkat dari adanya pendapat dari dua imam mazhab yang berbeda yang dimunculkan dalam substansi putusan tersebut, menjadikan aspek maq ā ṣ id al- sy ā r ȋ ’ah yang bermuara pada ma ṣ lahah mursalah merupakan akar pertimbangan diputuskannya fatwa MUI tentang wakaf uang tersebut. Dalam fatwa tersebut, terdapat kecenderungan pendapat untuk mengakomodir kemaslahatan yang terdapat pada konsep wakaf uang berdasarkan pendapat az-Zuhr ī , ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali seperti Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qudmah yang membolehkan wakaf uang.
Adapun dalil-dalil qa ṭ ’i yang menjadi dasar keputusan ini adalah ayat-ayat al-Qur’ ā n yang secara umum berisi tetang anjuran berinfak ke jalan kebaikan dan wakaf merupakan salah satu ibadah yang ada di dalamnya. Hal ini dapat dipahami karena dalam literatur-literatur fiqih, wakaf yang dijumpai adalah demikian adanya sebagaimana juga dinyatakan oleh az- Zuhail ȋ . Begitupun juga hadis-hadis nabi yang dipakai sebagai legalitas normatif wakaf ini adalah relatif minim, sehingga legalitas formal mengenai kegiatan wakaf ini lebih banyak dihasilkan dari proses ijtih ā d dari fuqaha’ dengan instrumen analisis seperti istihs ā n, istisl ā h dan ‘urf. Hal ini terlihat pada klausul memperhatikan dari keputusan fatwa MUI tentang wakaf uang, yang antara lain mengambil pendapat az-Zuhr ī yang membolehkan wakaf dinar dan dirham, sebuah pendapat yang kemudian menjadi rujukan utama dalam pembahasan- pembahasan tentang wakaf uang.
Ditinjau dari segi konsep ma ṣ lahah, bentuk wakaf uang mampu mendatangkan kemanfaatan yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan. Wakaf uang menurut kaum sosialis matrealis mampu memenuhi segala keinginan rasio secara mutlak. Wakaf uang dinilai mampu memaksimalkan sumber dana wakaf. Wakaf uang juga dinilai mampu membukakan peluang bagi aset tetap untuk memasuki berbagai macam usaha investasi. Dari sinilah, wakaf uang dikatakan memiliki keluwesan dan tingkat kemaslahatan yang lebih tinggi dibanding dengan aset wakaf yang lainnya (aset tetap).
Fatwa MUI tentang wakaf uang telah memuhi kriteria ma ṣ lahah seperti yang telah disyaratkan oleh para ulama. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu serta subjek hukum. Apabila syari’at Islam hanya dibatasi pada hukum yang sudah ada saja, padahal problematika dan kemaslahatan selalu muncul dan berkembang, maka akan membawa kesulitan bagi umat manusia. Kemaslahatan yang dipertimbangkan dalam putusan fatwa  MUI tentang wakaf uang adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan  banyak orang di seluruh lapisan masyarakat, bukan kepentingan segolongan orang pada tingkat lapisan tertentu. Fatwa  MUI  tentang wakaf uang merupakan bentuk upaya mewujudkan tujuan syari’ah yang hampir tergilas oleh imbas
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
62
dari adanya perubahan situasi, kondisi dan subjek hukum akibat perkembangan dan kemajuan zaman.
Dalam istinb ā ṭ hukumnya MUI tidak terpaku pada satu mazhab saja. Hal ini terbukti dari fatwa yang merujuk pada pendapat mazhab diluar Syafi’i, seperti mengambil pendapat dari kalangan Hanafiyah. Ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi al-‘urf. Adanya pengambilan pendapat di luar mazhab Syafi’i, hal ini menunjukan bahwa MUI telah berproses untuk melepaskan diri dari batas-batas dan belenggu kamazhaban.
Dalam penetapan fatwanya MUI tidak selalu konsisten dalam menerapkan metode istinb ā ṭ hukumnya. Dalam fatwa MUI tentang wakaf uang ini metedologi istinb ā ṭ hukumnya sudah dilakukan secara berurutan, tetapi MUI hanya menyebutkan dalil al-Qur’an, hadis dan langsung merujuk pada pendapat ulama tertentu dalam kitab klasik.
Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi metodologi penetapan hukum fatwa mengenai wakaf uang, MUI telah menggunakan dasar-dasar hukum mazahab Sunni secara hirarkis. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya prosedur tersebut tidak diikuti secara konsisten. Hal ini terlihat dari fatwa MUI tentang wakaf uang yang tidak dicantumkannya qiy ā s dan kaidah-kaidah us} ū l fiqh sebagai pertimbangan penetapan hukum.
E. Penutup
Setelah penyusun melakukan penelitian dan pengkajian serta menganalisis terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf  uang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hukum wakaf uang setelah ditinjau dari berbagai aspek, maka wakaf uang hukumnya boleh ( jawaz ). Hal ini didasarkan kepada subtansi ajaran wakaf yang tidak semata-mata terletak pada  pemeliharaan  bendanya  (wakaf),  tetapi  yang  jauh  lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut. Selain itu, Bila dianalisa dari maksud dan tujuan wakaf, salah satunya adalah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak secara terus menerus,  sehingga pahalanya mengalir secara terus menerus pula. Berdasar hal tersebut, maka wakaf uang memiliki unsur manfaat. Hanya saja, manfaat uang baru akan terwujud  bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik. Meski secara fisik zatnya
lenyap, tetapi nilai uang yang diwakafkan tetap terpelihara kekekalannya.
Metodologi istinb ā ṭ hukum yang digunakan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pengambilan keputusan fatwa didasarkan pada al-Qur’an, Sunnah , Ijma’ dan Qiy ā s . Sebelum fatwa ditetapkan, ditinjau terlebih dahulu secara seksama pendapat para imam mazhab tentang masalah yang difatwakan tersebut berikut dalil-dalilnya. Akan tetapi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak konsisten dalam menerapkan metode Istinb ā ṭ hukum tersebut. Hal ini terlihat pada fatwa wakaf uang tidak dicantumkannya qiy ā s dan kaidah-kaidah us} ū l fiqh sebagai pertimbangan penetapan hukum.

## Daftar Pustaka
Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar ibn al-Khattab , Jakarta: Rajawali Press, 1991.
Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia ,
Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
_________________, Strategi Pengembangan Wakaf Di Indonesia, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2006.
Hendra Kholid, Wakaf Uang Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam , http://bwi.or.id/, akses 13 September 2014.
Ibnu al-Humam al-Hanafi, Syarh Fath al-Qodir, Beirut: D ā r al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
Ibnu Qudmah, al-Mughn ī wa al-Syarh al-Kabir , Beirut: D ā r al- Kutub al-‘Arabi, 1972.
Iffatul Umniati Ismail, Telaah Kritis Metodologi Istinb ā ṭ MUI, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Prespektif Hukum dan Perundang-Undangan, Jakarta: Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
Kementrian Agama RI, Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
64
Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, Ḥ asyiyah al- Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir , Beirut: D ā r al-Fikr, t.t.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Isl ā mi wa Adilatuhu, Damaskus:
D ā r al-Fikr, 2007.
______________, al-Fiqh Asy-Sy ā fi’ ī al-Muyassar , Beirut: Darul Fikr, 2008.