## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 99

## KEJAHATAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH OKNUM ADVOKAT DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN  PROFESINYA
Oleh:
Isep H Insan, S.H., M.H.

## ABSTRAK
Dalam mencapai tatanan hukum yang baik penegakan hukum  di  Indonesia  dijalankan  oleh  aparat-aparat  penegak hukum  yang  terdiri  dari  Hakim,  Jaksa,  Polisi,  dan  juga Advokat.  Advokat  merupakan  salah  satu  aparat  penegak hukum,  saat  ini  advokat  dalam  menjalankan  profesinya diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.  Dalam  kenyataannya  Advokat  ternyata  ada  pula yang  terindikasi  melakukan  kejahatan  dalam  menjalankan tugas dan profesinya seperti yang terjadi pada tahun 2010 di mana  dua  Pengacara  ditetapkan  sebagai  tersangka. Kejahatan yang dapat dilakukan oleh seorang Advokat dalam menjalankan  tugas  dan  profesinya  sebenarnya  semua kejahatan  dapat  dilakukan  oleh  siapapun  apabila  kontrol dalam  diri  orang  tersebut  sangat  lemah  dan  khusus  yang berkaitan  dengan  tugas  serta  profesi  seorang  Advokat tentunya  kejahatan  tersebut  adalah  kejahatan  yang berhubungan  dengan  tugas  dan  profesi  Advokat  dalam penegakan  hukum  di  mana  kejahatan  tersebut  ditujukan untuk  memperlancar  proses  penegakan  hukum  bagi  klien Advokat  misalnya  untuk  memperlancar  klien  dalam  kasus pidana maka Advokat bisa saja melakukan kejahatan berupa kejahatan  penyuapan.  terhadap  beberapa  pihak  penegak hukum lain dan para saksi.
Kata Kunci: Advokat, Penegak Hukum,  Kejahatan.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 100

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasarkan hukum  sebagaimana  dimuat  dalam  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyebutkan  bahwa Indonesia  adalah  negara  hukum.  Dalam  mencapai  tatanan hukum  yang  baik  penegakan  hukum  di  Indonesia  tersebut dijalankan  oleh  aparat-aparat  penegak  hukum  yang  terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, dan juga Advokat. Menurut Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  Advokat adalah  orang  yang  berprofesi  memberi  jasa  hukum,  baik  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi persyaratan  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  ini. Secara  historis,  Advokat  termasuk  salah  satu  profesi  yang tertua.  Dalam  perjalanannya  profesi  ini  dinamai  sebagai officium  nobile ,  jabatan  yang  mulia.  Penamaan  itu  terjadi adalah  karena  aspek  “kepercayaan”  dari  (pemberi  kuasa, klien)  yang  dijalankannya  untuk  mempertahankan  dan memperjuangkan  hak-haknya  di  forum  yang  telah ditentukan. 1
Advokat  merupakan  salah  satu  dari  aparat  penegak hukum  tersebut.  Saat  ini  advokat  dalam  menjalankan
1 Luhut M.P. Pangaribuan, Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, (Jakarta : Djambatan, 1996),  hal. 1.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 101
profesinya  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003  tentang  Advokat,  serta  kode  Etik  Advokat  Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang memenuhi  persyaratan  berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang  Advokat.  Sedangkan  jasa  hukum  adalah  jasa  yang diberikan  Advokat  berupa  memberikan  konsultasi  hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela,  dan  melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk kepentingan  hukum  klien.  Sedangkan  klien  adalah  orang, badan  hukum  atau  lembaga  lain  yang  menerima  jasa  hukum dari Advokat.
Saat  ini  di  Indonesia  terdapat  8  (delapan)  organisasi Advokat,  yaitu  Himpunan  Pengacara  dan  Advokat  Indonesia (HAPI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia  (AAI),  Ikatan  Penasehat  Hukum  Indonesia  (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia  (APSI),  Himpunan  Konsultan  Hukum  Pasar  Modal (HKHPM), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI). 2
2 Kailimang.”  Organisasi  Advokat  ke  Depan  Layaknya  'Perseroan Terbatas”, http://www.  hukumonline.com /berita/baca/hol10858/kailimang-

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 102
Pada  dasarnya  profesi  Advokat  merupakan  profesi yang  mulia  atau  dalam  bahasa  latin  disebut officium  nobile, sehingga  seorang  Advokat  harus mewujudkan  panggilan  dan harus  selalu  bersikap  mandiri,  jujur,  dan  yang  teristimewa adalah  terbuka.  Terbuka  juga  pada  sesama  yang  dapat memberi  arahan  dan  teguran  kepada  Advokat  yang bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  setiap  Advokat  Indonesia harus  menjaga  citra  dan  martabat  kehormatan  profesi Advokat, setia menjunjung serta taat asas Kode Etik Advokat Indonesia.
Dalam  kenyataannya  Advokat  ternyata  ada  pula  yang terindikasi  melakukan  kejahatan  dalam  menjalankan  tugas dan profesinya seperti yang terjadi pada tahun 2010 di mana dua  pengacara  ditetapkan  sebagai  tersangka.  Sekretaris Satgas  Pemberantasan  Mafia  Hukum,  Denny  Indrayana mengatakan  mereka  yang  telah  menodai  profesi  Advokat tidak  layak  disebut  Advokat.  "Itu  adalah  calo  perkara,"  kata Denny Indrayana usai mendampingi Sekretaris Kabinet, Dipo Alam  bertemu  dengan  Jaksa  Agung  Hendarman  Supandji,  di Kejaksaan  Agung,  Jakarta,  Kamis  1  April  2010.  Denny mengatakan,  ditetapkannya  dua  advokat  sebagai  tersangka
organisasi-advokat-ke-depan-layaknya-perseroan-terbatas. Diakses  tanggal  2 Oktober 2011.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 103
oleh  KPK  dan  Kepolisian  merupakan  suatu  tantangan  besar bagi  para  Advokat  lainnya.  "Untuk  mengembalikan kehormatan,  sebagaimana  jaksa  dan  polisi  yang  bergerak cepat," tambah Denny. 3

## B. Permasalahan
Beberapa  permasalahan  terkait  kejahatan  yang  dapat dilakukan oleh oknum advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya yaitu Kejahatan apakah yang dapat dilakukan oleh seorang  advokat  dalam  menjalankan  tugas  dan  profesinya, Bagaimanakah  penegakan  hukum  terhadap  seorang  advokat yang  melakukan  kejahatan  dalam  menjalankan  tugas  dan profesinya  serta  Permasalahan-permasalahan  apa  yang timbul dalam penegakan hukum dan upaya penyelesaiannya?

## C. Pembahasan
Di  dalam  kehidupan  masyarakat  terdapat  berbagai macam  masalah,  dan  masalah  ini  dapat  mempengaruhi interaksi  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dirasakan dampaknya  bagi  pertumbuhan  dalam  masyarakat.  Adapun salah  satu  dari  masalah  tersebut  adalah  yang  menyangkut
3 Arry dkk (Redaksi), Viva News digital online . Diakses pada tanggal 2 Oktober 2011.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 104
bidang hukum sehingga diperlukan Advokat/Pengacara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Salah satu masalah hukum yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat adalah masalah kejahatan, di masalah kejahatan  ini  terkait  hukum  pidana  karena  terkait  tindak pidana.  Tindak  pidana  dalam  ilmu  kriminologi  diartikan sebagai  segala  bentuk  kejahatan  dan  pelanggaran  yang timbul  dalam  masyarakat  yang  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor  lain  seperti  latar  belakang  budaya,  lingkungan, pergaulan,  maupun  lemahnya  pengaruh  hukum.  Kejahatan sebagai  tingkah  laku  manusia  telah  lama  diamati  dan dipelajari  oleh  para  pakar  sosiologi,  psikologi,  hukum  dan sebagainya.  Namun  masing-masing pakar memandang objek tersebut  dan  kacamatanya  sendiri-sendiri  dan  untuk kepentingan  ilmunya  masing-masing.  Sementara  itu,  para pakar tersebut disibukkan oleh masalah-masalah lain dalam bidang  kajiannya.  Akibatnya  ialah  pakar  kriminolgi memperoleh  peluang  untuk  mempelajari  kejahatan  secara lebih mendalam. 4
4 Tb.  Ronny  Nitibaskara, Kejahatan  Kekerasan  Dalam  Persepektif Kriminologi (Suatu Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta : FISIP UI, 2001), hal.
1.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 105
Kejahatan  yang  ramai  dibicarakan  oleh  khalayak umum  adalah  apabila  kejahatan  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum,  bisa  Polisi,  Jaksa,  Hakim  bahkan Advokat/Pengacara.  Pada  tahun  2010  publik  dihebohkan dengan  adanya  dua  oknum  Advokat  yang  terindikasi melakukan  kejahatan  seperti  dinyatakan  oleh  Sutomo  di tengah  heboh  kasus  Gayus  Tambunan,  ternyata  ada  seorang Advokat,  yaitu  Haposan  Hutagalung  yang  diduga  terseret jejaring  mafia  pajak.  Tak  lama  berselang,  dalam  kasus berbeda,  tertangkap  tangan  advokat  Adner  Sirait  saat menyuap hakim Ibrahim. Terlepas bahwa kasus mafia hukum yang  menyeret  kedua  Advokat  di  atas  belum  berkekuatan hukum  tetap;  kenyataan  dunia  Advokat  sering  tercemar karena  oknum-oknumnya  berkubang  dalam  lumpur penyuapan, bukan perkara baru. 5
Dalam ilmu hukum pidana, kejahatan dan pelanggaran itu  disebut  sebagai  perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana. Menurut  Moeljatno  perbuatan  pidana  merupakan  perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu:
5 Sutomo  seorang  Advokat/Praktisi  Hukum  di  Padang.  Yang  menulis artikel  kejahatan  yang  menyeret  advokat  telah  dimuat  di  Harian  PADANG EKSPRES  tgl  15  April  2010.  Tersedia digital  online diakses  tanggal  2  Oktober 2011.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 106
Perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan hukum,  larangan  mana  disertai  ancaman  yang berupa  pidana  tertentu,  bagi  barangsiapa melanggar larangan itu. 6
Selain  itu  perbuatan  pidana  dapat  juga  diartikan sebagai:
Perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan  hukum dilarang  dan  diancam  pidana,  asal  saja  dalam pada  itu  diingat  bahwa  larangan  ditujukan kepada  perbuatan,  (yaitu  suatu  keadaan  atau kejadian  yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan orang),  sedangkan  ancaman  pidananya  ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 7
Dalam  pembahasan  ini  penulis  membatasi  beberapa pengertian  yang berhubungan dengan kejahatan yang dapat dilakukan oleh oknum advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya  ,  antara  lain  :Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia kejahatan  diartikan  sebagai  perbuatan  jahat  yang  melanggar hukum dan Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma  yang  berlaku yang  telah  disahkan  oleh hukum tertulis. 8 Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan  tindakan  hukum  berdasarkan  surat  kuasa  yang
6 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 54.
7 Ibid., hal. 54.
8 J.S.  Badudu, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  Cet  XXV,  (Jakarta:  Balai Pustaka, 1997), hal. 400.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 107
diberikan  untuk  pembelaan  atau  penuntutan  pada  acara persidangan  di  pengadilan  atau  beracara  di  Pengadilan (proses  litigasi)  dan  juga  mendampingi  atau  mewakili  klien berdasarkan surat kuasa di luar pengadilan (non litigasi). 9
Profesi  adalah  pekerjaan  tetap  sebagai  pelaksanaan fungsi  kemasyarakatan  berupa  karya  pelayanan  yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan  keahlian  berkeilmuan  dalam  bidang  tertentu  yang pengembangannya  dihayati  sebagai  panggilan  hidup  dan terkait pada etika umum dan etika khususnya (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia  demi  kepentingan  umum,  serta  berakar  dalam penghormatan  terhadap  martabat  manusia  ( respect  for human dignity ). Pengemban profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan salah satu dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, seperti keadilan (hukum). Kriteria profesi diantaranya  adalah  memiliki  keterampilan  serta  keahlian khusus,  terspesialisasi  pada  bidang-bidang  tertentu. Kelompok  profesi  yang  bekerja  di  bidang  hukum  disebut sebagai  profesi  hukum.  Pengemban  profesi  hukum  bekerja secara  profesional  dan  fungsional  dengan  tingkat  ketelitian,
9 Yudha Pandhu (1), Klien dan Penasehat Hukum  dalam  Perspektif Masa Kini , (Jakarta: PT Abadi, 2001), hal. 11.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 108
kehati-hatian,  ketekunan,  kritis,  dan  pengabdian  yang  tinggi, bertanggung  jawab  kepada  diri  sendiri  dan  kepada  sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 10
Pada praktiknya, banyak juga istilah-istilah nomenklatu r  “advokat”  yang  berkembang  di  Indonesia  dan menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Bab 1, Pasal 1 ayat (1), Anggaran Dasar AAl, Advokat didefinisikan:
“Termasuk  dalam  penasehat  hukum,  pengacara praktek,  dan  para  konsultan  hukum  yang  masuk lingkup advokat”.
Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, mengartikan Advokat sebagai: 11 “ Profesi  yang  memberikan  jasa  hukum  kepada masyarakat  atau  kliennya,  baik  secara  litigasi  maupun  non litigasi  dengan  mendapatkan  atau  tidak  mendapatkan honorarium/ free ”.
Pada  dasarnya,  yurisdiksi  profesi  Advokat  adalah bebas,  tidak  terikat  ruang  dan  waktu.  Tidak  ada  batasan kewenangan  melakukan  bantuan,  pembelaan,  perwakilan,
10 Iwan Darmawan dan Sapto Handoyo DP, Etika Profesi Hukum , Menembus Fajar Budi , (Bogor: Divisi Penerbitan Forum Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2009), hal. 43.
11 Rahmat  Rosyadi  dan  Sri  Hartini, Advokat  Dalam  Perspektif  Islam  dan Hukum Positif , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 73.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 109
atau  pendampingan  terhadap  kliennya.  Advokat  juga  bebas melakukan  tugasnya,  baik  menyangkut  kewenangan  materi hukum atau wilayah praktik di lembaga peradilan manapun. 12
Menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia  SEMA  RI)  Nomor  8  Tahun  1987,  seorang  Advokat dapat  beracara  berdasarkan  ketentuan  kompetensi  absolut (di  semua  ruang  lingkup  pengadilan)  dan  kompetensi  relatif (di seluruh wilayah Indonesia) untuk mewujudkan supremasi dan penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM), khususnya di dalam membela kepentingan klien.
Penulis  membatasi  pembahasan  mengenai  kejahatan yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  berprofesi  sebagai seorang  Advokat  dan  kasus  ini  telah  mendapatkan  putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  meskipun untuk kasus ini  belum  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap,  karena untuk  kasus  ini  masih  dilakukan  upaya  hukum  selanjutnya oleh  pihak  terdakwa,  untuk  lebih  jelasnya  Penulis  akan uraikan kasus posisi kasus ini sebagai berikut.
Penerapan  hukum  dalam  kasus  ini  mengacu  kepada Undang-undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  di mana  terdakwa  pada  akhirnya  dinyatakan  bersalah  oleh
12 Frans  Hendra  Winata, Advokat  Indonesia  Citra  Idealisme  dan Keprihatinan , (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hal. 19.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 110
Pengadilan  sesuai  dengan  dakwaan  dan  tuntutan  Jaksa  yaitu mengacu  pada  ketentuan  Pasal  22    Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini Penulis sependapat  dengan  penjatuhan  hukuman  bagi  terdakwa meskipun  Penulis  sendiri  menginginkan  ada  perubahan terhadap Undang-undang Advokat terutama yang menyangkut  ketentuan  pidana  yaitu  harus  ada  ketentuan pidana  yang  mengancam  hukuman  yang  berat  bagi  Advokat yang  melakukan  kejahatan  dalam  menjalankan  tugas profesinya karena Advokat statusnya sebagai penegak hukum, sementara  Undang-undang  Advokat  yang  sekarang  berlaku hanya  mengatur  ketentuan  pidana  bagi  Advokat  palsu  dan dipasal  lain  hanya  mengatur  larangan  bagi  Advokat  yang penegakan hukumnya oleh orgfanisasi profesi.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  Secara  konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum adalah : 13
“Terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan mempertahankan kedamaian  pergaulan hidup.”
13 Soerjono  Soekanto. Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum . (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 5.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Penegakan hukum bukanlah
semata-mata melaksanakan perundang-undangan, oleh karena itu terdapat beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  penegakan hukum.  Faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti  yang  netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor- daktor  tersebut.    Sehubungan  dengan  pandangan  tersebut menurut  Soerjono  Soekanto  ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 14
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.
Kelima  faktor  di  atas  merupakan  faktor-faktor  yang terkait  satu  sama  lain.  Merupakan  esensi  dari  penegakan hukum  dan  bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat.  Sehingga permasalahan  yang  timbul    dalam  penegakan  hukum  adalah suatu  masalah  yang  kompleks  dan  melibatkan  semua  aspek baik dari aspek aturan hukumnya, aspek penegak hukumnya, aspek  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  penegakan
14 Soerjono Soekanto, Op. Cit ., hal. 8.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 112
hukum,  aspek  masyarakat  dan  aspek  kebudayaan.  Sehingga apabila  terjadi  ketidak  harmonisan  salah  satu  aspek  maka akan  terjadi  penegakan  hukum  yang  dirasa  tidak  sesuai  dan kurang adil.
Sebagai  upaya  penyelesaianya  memerlukan  langkah bersama mewujudkan penegakan hukum tanpa harus menitik beratkan  pada  salah  satu  aspek  dalam  penegakan  hukum maksudnya  semua  aspek  dalam  penegakan  hukum  harus bekerjasama dalam satu tatanan agar berjalan dalam tataran rel  yang  sebenarnya  karena  apabila  salah  satu  aspek  tidak jalan  maka  penegakan  hukum  menjadi  tidak  akan  berjalan secara  maksimal.  Khusus  yang  berkaitan  dengan  penegakan hukum  dalam  kasus  yang  Penulis  bahas  ternyata  penegakan hukumnya  cukup  sulit  karena  kasusnya  melibatkan  banyak pihak  termasuk  para  penegak  hukum  bahkan  melibatkan mafia  hukum  sampai-sampai  Pemerintah  membentuk  Satgas Anti Mafia Hukum sebagai upaya penyelesaian bagi kasus ini.

## D. Penutup
Kejahatan yang dapat dilakukan oleh seorang Advokat dalam  menjalankan  tugas  dan  profesinya  sebenarnya  semua kejahatan  dapat  dilakukan  oleh  siapapun  apabila  kontrol dalam  diri  orang  tersebut  sangat  lemah  dan  khusus  yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 113
berkaitan  dengan  tugas  serta  profesi  seorang  Advokat tentunya  kejahatan  tersebut  adalah  kejahatan  yang berhubungan  dengan  tugas  dan  profesi  Advokat  dalam penegakan  hukum  di  mana  kejahatan  tersebut  ditujukan untuk  memperlancar  proses  penegakan  hukum  bagi  klien Advokat  misalnya  untuk  memperlancar  klien  dalam  kasus pidana  maka  Advokat  bisa  saja  melakukan  kejahatan  berupa kejahatan  penyuapan  terhadap  beberapa  pihak  penegak hukum lain dan para saksi.
Penegakan  hukum  terhadap  seorang  Advokat  yang melakukan  kejahatan  dalam  menjalankan  tugas  dan profesinya adalah sebenarnya sama dengan setiap orang yang melakukan kejahatan karena dalam hukum adanya penerapan asas  “setiap  orang  mempunyai  kedudukan  yang  sama  di hadapan  hukum”,  namun  meskipun  demikian  tentunya  bagi seorang  Advokat  apabila  diindikasikan  melakukan  kejahatan ada  aturan  internal  organisasi  profesi  dan  himpunan organisasi profesi sebelum diproses lebih lanjut dalam proses penegakan  hukum  secara  formal  ini  mempunyai  tujuan  baik yaitu  apabila  Advokat  dimaksud  terbukti  melakukan kejahatan  maka  terhadap  yang  bersangkutan  bisa  dikenakan dua hukuman berupa hukuman dari Negara misalnya penjara

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 114
juga  dari  organisasi  profesi  ataupun  himpunan  organisasi profesi berupa pencabutan izin praktik Advokatnya.
Permasalahan-permasalahan  yang  timbul  dalam penegakan  hukum  permasalahan  di  sini  sangat  luas  yang intinya  menyangkut  perangkat  aturan  hukumnya  di  mana masih  saja  ada  celah  aturan  hukum  yang  masih  bisa  diakali karena ketidak jelasan dan ketidak tegasan aturan, kemudian menyangkut  aparat  penegak  hukumnya  di  mana  masih  saja ada  oknum  aparat  hukum  yang  bermental  buruk,  dan  yang ketiga  menyangkut  masyarakat  secara  luas  yang  tidak  sadar hukum,  menginginkan  pencapaian  segala  sesuatu  secara praktis.  Sedangkan  upaya  penyelesaiannya  tidak  bisa  hanya parsial  berupa  perbaikan  satu  sisi  saja  misalnya  hanya menekan  perbaikan  aparat  penegak  hukum  tetapi  harus sinergis  baik  dari  segi  perangkat  aturan  hukumnya,  segi aparat  penegak  hukumnya  dan  tentunya  dari  segi masyarakatnya,  karena  kalau  tidak  semua  diperbiaki  maka akan  pincang  dan  tidak  akan  berhasil    tujuan  penegakan hukum.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 115

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia.
UUD 1945.
________.  Undang-Undang  tentang  Advokat. UU  No.  18  Tahun
2003. LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4282.

## B. Buku / Makalah / Artikel / Internet
Arry  dkk  (Redaksi). Viva  News  digital  online kamis    1  april
2010 11.52 Wib, diakses tanggal 2 Oktober 2011.
Darmawan, Iwan dan Sapto Handoyo DP. Etika Profesi Hukum,
Menuju Fajar Budi. Bogor: FKH Press, 2009.
Kailimang.” Organisasi Advokat ke Depan Layaknya 'Perseroan
Terbatas”,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10858/k ailimang-organisasi-advokat-ke-depan-layaknya- perseroan-terbatas. Diakses  tanggal  21-01-2009.  Jam 13.00 WIB.
Luhut  M.P.  Pangaribuan. Advokat  dan  Contempt  of  Court  Satu Proses  di  Dewan  Kehormatan  Profesi. Jakarta  :
Djambatan, 1996.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Pandhu,  Yudha. Klien  dan  Penasehat  Hukum  dalam  Perspektif
Masa Kini . Jakarta: Abadi, 2001.
Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan
Sosiologis . Bandung : Sinar Baru, 1984.
Rosyadi,  Rahmat  dan  Sri  Hartini. Advokat  Dalam  Perspektif
Islam dan Hukum  Positif .  Jakarta:  Ghalia  Indonesia,
2003.
Soekanto,  Soejono. Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
2007.
Tb.  Ronny  Nitibaskara, Kejahatan  Kekerasan  Dalam Persepektif Kriminologi (Suatu Pendekatan Interdisipliner. Jakarta : FISIP UI, 2001.
Winata,  Frans  Hendra. Advokat  Indonesia  Citra  Idealisme  dan
Keperihatinan . Jakarta: Sinar Harapan, 1995.