## RELASI KUASA DALAM DEMOKRASI INDONESIA
Oleh:
Rudi Rohi
FISIP Universitas Negeri Cendana

## ABSTRAK
Demokrasi Indonesia bagaikan putaran roda dengan kecepatan bervariasi. Hal ini menentukan  akselerasi  dan  arah  menuju  kesejahteraan  dapat  berantakan  atau berbalik  arah.  Kesejahteraan  belum  juga  tampak  di  pelupuk  mata  tetapi kemiskinan  justru  kian  memprihatinkan.  Praktek  demokrasi  sejak  Orde  Lama, Orde Baru, hingga Reformasi ternyata hanya ritual politik rezim. Relasi kuasa di antara para elit dan aktor demokrasi tidak berjalan di atas rel menuju konsolidasi demokrasi.  Justru  tabiat  labil  permanen  menjadi  pemandangan  demokrasi  di tanah air.  Bersandar pada pendekatan elit  dan relasi faktual dari sejumlah kasus dan  literatur,  tulisan  ini mengidentifikasi  simpul-simpul  dan  raut  relasi  kuasa  di antara  para  elitnya.  Diawali  dengan  gerakan  koreksi  pada  penggalan  1970an kemudian  dilanjutkan  dengan  pembredelan  pers  pada  penggalan  awal  1990an hingga masa reformasi. Seluruhnya tak terhindar dari keretakan dan ketimpangan relasi  kuasa  di  antara  para  aktornya.  Akibatnya  demokrasi  Indonesia  tidak berjalan  pada  aras  kontekstual  kebutuhan  bangsa,  tidak  mutual,  dan  tidak komprehensif.
Kata Kunci: Demokrasi, Relasi Kuasa, Elit, dan Aktor

## ABSTRACT
Indonesia  democracy  is  just  like  spinning  wheels  with  different  speed.  It determines the acceleration and direction to prosperity weather succed, cluttered, or  reversed.  Welfare  is  not  appeared  yet  but  poverty  has  increasingly  alarming. The  practice  of  democracy  since  the  Old  Order,  New  Order,  until  the Reformation only been political ritual regime. Power relations between elites and democratic  actors  did  not  walk  on  the  right  tracks  towards  the  consolidation  of democracy.  Precisely  permanent  labile  being  nature  of  democracy  in  politics landscape of its country. Relying on the approach of the elite and factual relations from  several  cases  and  literatures,  this  paper  identifies  the  nodes  and  the expression  of  power  relations  among  the  elite.  It  is  started  from  the  motion correction in 1970s followed by a piece of media bans in the early 1990s until the piece  of  reform.  Not  entirely  avoid  cracks  and  inequality  of  power  relations
between the actors. Consequently democracy Indonesia is not running at the level of contextual needs of the people, not even mutual or comprehensive.
Keywords: Democracy, Power Relations, Elite(s), and Actor

## I. PENDAHULUAN
Jika boleh berandai, demokrasi di Indonesia ibaratnya roda yang berputar dengan  kecepatan  bervariasi.  Varian  kecepatan  mengakibatkan  akselerasi demokrasi  menuju  kesejahteraan  cenderung  timpang  bahkan  arahnya  dapat berantakan  atau  berbalik  ketika  tiba  di  tikungan  atau  tanjakan  dalam  kecepatan tidak sesuai. Dengan begitu kesejahteraan sebagai cita-cita demokrasi tak mudah untuk dicapai.
Halnya  dengan  kecepatan  dan  arah  yang  ditentukan  oleh  kecepatan tersebut,  tak  pernah  diketahui  di  mana  letak  kesejahteraan  itu.  Pun  proses perputarannya tak pernah terkawal baik dan tak bisa diprediksikan tingkat resiko guna  menciptakan  atau  menemukan  pola  dan  model  yang  tepat.  Jikapun  ada maka  hanya  merupakan  “improvisasi”  pemimpin  populis  yang  tidak berkelanjutan  karena  semata-mata  didasarkan  legitimasi  prosedural  dari rakyatnya.  Ketika  perputaran  memberi  guncangan  di  sana-sini,  rasionalisasi jamak  dan  berlebihan  terhadap  demokrasi  menjadi  argumen  pembenar  yang kemudian  ditetapkan  secagai  rel  yang  tak  pernah  terkonsolidasi  namun  dalam tabiat  labil  permanen.  Praktek  demokrasi  pun  bagaikan  perluasan  atau  ekspansi tanpa kesesuaian dengan konteks lokal.
Andaikan  terus  menerus  seperti  ini,  demokrasi  sebagai  proses  tak  akan memberikan  kesejahteraan.  Paling  tidak  sebelum  sampai  pada  kesejahteraan, demokrasi  Indonesia  sudah  kehabisan  bahan  bakarnya  dan  ditinggalkan  untuk kemudian mencari praktek  yang baru dan berbeda. Pengalaman bangsa ini telah membuktikannya,  Demokrasi  Terpimpin  ala  Soekarno  kandas  dan  diganti  oleh Demokrasi  Pembangunan  ala  Soeharto  yang  juga  tumbang.  Senada  dengan  itu, reformasi  1998 belum mampu  masuk dalam konsolidasi demokrasi  yang  mapan sehingga belum mencapai cita-cita kesejahteraan hingga detik ini.
Kemiskinan di  Indonesia dalam angka bisa jadi  menurun namun  secara  kualitas justru  semakin  memprihatinkan.  Angka  kemiskinan  hingga  tahun  2011/  2012 memang telah menurun menjadi 12,49% dari 14,15% di tahun 2009 dan 13,33% di tahun 2010 (BPS, 2010, 2011, 2012) namun garis kemiskinan justru meningkat 6,40%  di  tahun  2012  dimana  garis  kemisikinan  makanan  mencapai  73,50% (www.tnp2k.go.id, 9/12/2012).
Tidak  itu  saja,  perbedaan  data  angka  kemiskinan  di  antara  pemerintah (BPS),  lembaga  internasional,  dan  NGO’s  lokal  menjadi  bukti  bahwa sesungguhnya  kemisikinan  belum  menjadi  isu  terpadu  milik  kolektifitas  untuk dientaskan  bersama.  Data  angka  kemiskinan  menurut  BPS  sebesar  31,02  juta orang miskin di tahun 2011 namun di tahun 2012 angka berbeda secara ekstrim ditunjukan  oleh  Pendataan  Program  Perlindungan  Sosial  dimana  jumlah  orang miskin sebesar 96,7 juta orang miskin (Societa, Edisi 1 Tahun 2012). Artinya ada perbedaan angka juga pada tahun 2011 karena tidak mungkin  hanya dalam  satu tahun  terjadi  peningkatan  kemiskinan  dari  31,02  juta  menjadi  96,7  juta  jiwa. Kemiskin hanya menjadi isu mempercantik demokrasi atau sebaliknya demokrasi menemukan ruang persemaiannya dalam isu kemiskinan.
Demokrasi  di  tanah  air  terus  berjalan  sempoyongan  tanpa  tahu  kapan mencapai  kestabilan  dengan  pola  dan  model  yang  tepat  hingga  tak  pernah  bisa beranjak  ke  titik  kesejahteraan.  Demokrasi  seolah  menjadi  proses  yang  itu-itu saja  (tesis)  tanpa  bisa  menghasilkan  antitesis  apalagi  sintesis  agar  makin  nyata realisasi  kesehateraan.  Dalam  proses  inilah  kemudian  kekuasaan  yang didelegasikan  oleh  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  merubah  wajah demokrasi  menjadi  demagogi  yang  justru  mengorbankan  dan  memakan rakyatnya sendiri. Pemegang delegasi kedaulatan menggunakan kesempatan dan kekuasaan hanya untuk mensejahterakan penguasa dan kroninya. Siapa berkuasa pasti akan berada dan tinggal bersama kesejahteraan.
Semua  menjadi  wajar  saat  kolektifitas  kesejahteraan  yang  ingin  dicapai tak pernah diketahui rimbanya. Nafsu lahiriah manusia sebagai  yang tak  pernah puas  melengkapi  kewajaran  ini.  Proses  politikpun  hanya  menjadi  ajang  untuk memperoleh  kekuasaan  agar  dalam  perputaran  roda  segera  kesejahteraan  dapat
diperoleh hanya bagi segelintir orang atau kelompok yang memegang kekuasaan. Perampokan terhadap hak bersama berlangsung dalam kemasan demokrasi yang sangat lembut dan elegan terlegitimasi tanpa bisa dihalangi.
Laksana  trisula  yang  dijadikan  cangkul  menggemburkan  tanah  guna  menjadi subur,  hujamannya  tidak  kunjung  menggemburkan  tapi  malah  menciptakan lubang  di  mana-mana.  Praktek  demokrasi  penuh  cacat  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme.  Bahkan  pemilu  dapat  direkayasa  lewat  politik  uang  atau  kekerasan dan  sebagainya.  Lubang-lubang  ini  kemudian  menjadi  jebakan  demokrasi  yang memperosokan rakyat ke dalamnya lalu penguasa melangkah di atasnya menuju lahan yang baru lagi. Begitu seterusnya.
Andaikan  trisula  demokrasi  dilukiskan  sebagai  pemerintah,  rakyat,  dan modal  (ranah  bisnis)  yang  terangkai  sebagai  negara,  relasi  dan  interaksi  yang menyertainya adalah timpang. Relasi dan interaksi antara pemerintah dan rakyat adalah menegasikan kedaulatan rakyat. Sementara relasi dan interaksi rakyat dan modal  melahirkan  ketergantungan  rakyat  sebagai  konsumen.  Pada  saat  yang sama, relasi dan interaksi pemerintah dan modal  justru menghasilkan konspirasi modal  dan  kekuasaan  secara  indah  dengan  terlegitimasi  oleh  pembodohan  dan kemiskinan masyarakat.
Tulisan ini mencoba secara singkat menguraikan letak persoalan yang ada pada  relasi  kuasa  antar  aktor  dan  antar  struktur  dalam  interaksinya  sebagai negara.  Hal  ini  penting  dilakukan  untuk  kemudian  menemukan  gagasan  guna merumuskan – paling tidak sebagai ide awal – input dan kritik terhadap kerangka konsep power,  welfare,  and  democracy yang  sedang  digagas , pembaharuan  di ranah  kenegaraan,  ranah  kemasyarakatan  dan  ranah  bisnis  yang  perlu  dilakukan menuju demokrasi yang mensejahterakan, dan merancang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk menopangnya dalam tanggung jawab intelektual.

## II. PEMBAHASAN

## A. Retaknya Relasi Kuasa Antar Aktor Demokrasi
Berkaca dari sejarah, mungkin bisa disepakati bahwa relasi dan inetraksi antar  aktor  demokrasi  hanya  mampu  sebatas  meruntuhkan  rezim  otoriterisme
tanpa  bisa  menegakan  dan  mengkonsolidasikan  demokrasi.  Pengalaman  rezim Orde  Baru  mencatat  bahwa  gerakan  meruntuhkan  otoriterisme  berlangsung simultan  –  meskipun  sporadis  di  awalnya  –  hingga  puncaknya  pada  1998.  Dan setelahnya demokrasi kembali berjalan sempoyongan.
Cerita  gerakan  pro  demokrasi  oleh  aktor-aktornya  dalam  interaksi  dan pola relasi yang berimbang terlihat jelas dipertengahan pergerakan.  Seperti yang disampaikan  secara  luar  biasa  oleh  Budiman  dan  Törnquist  dimana  dimulai dengan  gerakan  sporadis  dan  spontan  sebagai  gerakan  koreksi  oleh  beberapa pemuda dan mahasiswa di Jakarta pada penggalan awal 1970-an, aktor-aktor pro demokrasi  ini  walaupun  tanpa  relasi  dan  interaksi  dengan  aktor-aktor  lain melakukan kritik terhadap para pembantu presiden yang korup. Gerakan ini lalu berubah  menjadi  gerakan  konfrontasi  pada  1978  oleh  mahasiswa  di  Bandung dengan sasarannya Presiden Soeharto.
Selanjutnya lewat represi Soeharto, gerakan-gerakan pro demokrasi mulai menjamah  lokus  regional  bahkan  internasional  semisal  peristiwa  Kedung  Ombo 1988  dan  gerakan  pers  pada  1994  akibat  pembredelan  terhadap  media  pers  – Tempo,  Editor,  dan  Detik  –  yang  kritis  terhadap  pemerintah.    Gerakan  pro demokrasi  ini  kemudian  tidak  lagi  merupakan  gerakan  sporadis,  spontan,  dan individual  semata,  tetapi  mulai  menemukan  bentuk  institusionalnya  pada  saat muncul  gerakan  partai  politik  sebagai  suatu  gerakan  kelembagaan  yang dipunggawai  oleh  Megawati  Soekarno  Putri  pada  penggalan  1990-an  (Arief Budiman  dan  Olle  Törnquist,  2001).  Muaranya  pada  1998  Soeharto  harus merelakan  kekuasaanya  diambil  alih  oleh  kekuatan  pro  demokrasi.  Ironisnya, diujung  keberhasilan  meruntuhkan  rezim  otoriter,  relasi  dan  interaksi  aktor demokrasi kembali ke titik nol.
Terbentuknya  relasi  kuasa  antar  aktor  yang  berhasil  menghadirkan demokrasi di bumi nusantara ternyata tidak berjalan seterusnya. Wajah relasi dan interaksi  yang  terjadi  berikutnya  adalah  justru  saling  menelikung  yang menyebabkan  PDI  Perjuangan  sebagai  partai  pemenang  pemilu  tidak  bisa menempatakan  Megawati  sebagai  Presiden.  Poros  Tengah  muncul  sebagai kekuatan ketiga di legislatif membangun argumen koalisi yang sangat luar biasa
hingga  mendudukan  Gus  Dur  sebagai  pemimpin  bangsa  ini.  Di  titik  inilah sesungguhnya  merupakan  awal  retaknya  relasi  kuasa  antar  aktor  pro  demokrasi yang  telah  terinstitusionalisasi  dengan  baik  sebelumnya.  Meskipun  kemudian gebrakan-gebrakan  Gus  Dur  cukup  membuka  ruang  bagi  rekonsolidasi  aktor- aktor  demokrasi  namun  kemudian  beliaupun  harus  rela  melepas  kursi  presiden setelah 2 tahun lebih menjabat.
Perjalanan selanjutnya muncul intrik-intrik politik dimana rakyat menjadi penonton  dari  drama  demokrasi  yang  diperankan  oleh  para  aktor  politik  dalam interaksi pola relasi kuasa yang tak lagi utuh. Pergantian kepemimpinan dari Gus Dur  ke  Megawati  tidak  melalui  suatu  jalan  demokrasi  yang  normal  tapi  justru dengan  argumen  demokrasi  atas  nama  rakyat,  Gus  Dur  di impeachment. Ruang demokrasi  tergerus  oleh  pertikaian  antar  aktor  dalam  interaksi  dan  relasi  kuasa yang  melemahkan  dan  memperlambat  akselerasi  demokrasi.  Pertikaian  dalam diam  antara  Megawati  dan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  yang  hadir  setelahnya juga  merupakan  satu  dari  sekian  banyak  intrik  politik  yang  semakin menyuburkan  retaknya  relasi  kuasa  antar  aktor  demokrasi  ketika  gerbong  yang dibonceng masing-masingnya ikut bergejolak.
Persoalannya tidak berhenti di  situ saja, otonomi daerah  yang dihasilkan rezim  reformasi  bukannya  merealisasikan  spirit  demokrasi  yang  dikandungnya tetapi  semakin  memberikan  ruang  untuk  terjebaknya  relasi  kuasa  antar  aktor dalam bagi-bagi kekuasaan. Keterjebakan ini tak pelak lagi membangkitkan dan memberikan ruang bagi kekuatan lama untuk bermetamorfosis (Richard Robison and  Vedy  R.  Hadiz,  2004)  dan  kembali  masuk  berinteraksi  serta  mengambil bagian  dalam  relasi  kuasa  antar  aktor.  Kian  ironis  tat  kala  relasi  kuasa  yang terbangun  antara  aktor  negara  dan  aktor  bisnis  ini  mengkreasi  konspirasi  modal dan  kekuasaaan  yang  ketika  dihadapkan  dalam  relasinya  dengan  rakyat  justru hasilnya  adalah  rakyat  kembali  terperangkap  dalam  jebakan-jebakan  demokrasi yang menindas. Sekali lagi rakyat harus tersungkur dan dikorbankan.

## B. Relasi Kuasa Antar Struktur Yang Timpang
Relasi  kuasa  antar  aktor  tidak  berjalan  sendiri  sebagai  bidikan  persoalan tetapi  ada  relasi  kuasa  antar  struktur  yang  juga  ikut  menguatkannya.  Kian sempurna kekejamannya saat relasi kuasa antar struktur berjalan tidak seimbang juga  dengan  menempatkan  rakyat  dalam  ketiadaan  dan  ketertindasan  oleh kemiskinan.  Asosiasi  dan  kelas  sosial  kultural  masyarakat  sebagian  besarnya telah  runtuh  oleh  hantaman  represifitas  Orde  Baru  dan  kalaupun  ada  pasti  telah ditaklukan dalam penyeragaman yang dimainkan lewat birokrasi dan militer.
Dominasi  pada street  level oleh  birokrasi  sipil  maupun  militer  diperoleh lewat  pembenturan  secara  sengaja  dua  intsrumen  politik  Orde  Baru  ini  dengan kelas  dan  asosiasi  sosial  kultural  masyarakat  pada  tingkat  geopolitik  paling hakiki  yakni  desa  sebagai  rumpun klan. Akibatnya  rakyat  kehilangan  daya komunikasi dan kontrol terhadap pemerintah. Bahkan fenomena kuningisasi yang di  masa  lalu  pernah  terjadi  di  pedalaman  dengan  mengancam  para  kepala  suku untuk  tidak menolak warna tersebut  berhasil menegakan kepatuhan tanpa syarat kepada pemerintah. Di pedalaman NTT dan Papua hal ini masih tersisa dan terus menggejala  hingga  kini,  kepatuhan  masyarakat  terhadap  orang-orang  dengan seragam  birokrasi  dan  militer.  Padahal  Moore  (1966)  misalnya  menjelaskan demokrasi  bukan  merupakan  inisiatif  elit  semata  tetapi  ada  hubungan  timbal balik  antara  4  struktur  kekuasaan  yakni  kelas  petani,  kelas  pemilik  tanah,  kelas borjuis dan negara.
Kekuasaan  dalam  bentuk  kewenangan  legal  formal  ala  Weberian  telah menciptakan birokrasi modern yang melemahkan – tak jarang menghancurkan – struktur-struktur tradisional  maupun kharisma. Struktur-struktur  adat  kehilangan daya dan batas kekuasaannya, kelas sosial semisal petani, buruh, dan sejenisnya terjinakan  dan  tidak  lagi  mempunyai  kesadaran  sebagai  kelas  yang  harus memperjuangkan diri dalam relasi kuasa antar struktur guna mencapai demokrasi yang  diinginkan.  Hal  ini  diikuti  juga  dengan  strategi  massa  mengambang  yang diterapkan  pemerintah  Orde  Baru.  Tujuannya  membunuh  partisipasi  politik kepartaian yang inheren dengan akses politik rakyat.
Setelah  era  demokrasi  dimana  partai  politik  mendapat  ruang  lebih, kedaulatan  rakyat  tetap  saja  menjadi  slogan  tak  bermakna.  Fungsi  pengawasan, anggaran,  dan  legislasi  lembaga  legislatif  sebagai  manifestasi  pendelegasian kedaulatan  rakyat  sirna  dalam  relasi  kuasa  bertajuk  konspirasi  dan  koalisi berpayung  oligarki.  Ego,  kepentingan  politik,  dan  sentralisasi  partai  politik adalah  penyebab  paling  mendasar  dan  dominan  bagi  tidak  bekerjanya  lembaga perwakilan  rakyat.  Pada  titik inilah kedaulatan rakyat  lenyap direbut  oleh partai politik  yang  ditunggangi  oleh  para  aktor-aktor  beserta  kepentingan- kepentingannya.  Kontrol  atas  penyelenggaraan  negara  oleh  rakyat  atas  nama kedaulatan dirampas dan dibatasi hanya pada ritual demokrasi 5 tahun sekali dan bukan proses interaksi di dalam perjalanan menuju dan mengisi 5 tahun itu.
Bersamaan dengan itu, relasi kuasa yang terbangun antara struktur modal (bisnis)  dengan  rakyat  menciptakan  konsumerisme  individualistik.  Ini menyebabkan  sulitnya  pembentukan  kelas  sosial  dan  tidak  bekerjanya  asosiasi- asosiasi  sosial  kultural  masyarakat.  Bayangan  masyarakat  sipil  sebagai  aktor maupun  arena  hadir  di  tengah-tengah  interaksi  demokrasi  sulit  menjadi kenyataan.  Akibatnya  ruang  demokrasi  hanya  menjadi  ajang  akumulasi  modal dan ketergantungan masyarakat terhadap penguasa dan pemodal. Struktur modal hanya  melahirkan  asosiasi  dan  kelas  pengusaha  yang  dalam  relasi  dan interaksinya  justru  bersama  negara  berkonspirasi  dalam  persilangan  modal  dan kekuasaan.  Akibatnya  ruang  ekonomi  dan  politik  dimonopoli  struktur-struktur tersebut,  struktur  negara  dan  struktur  modal  yang  saat  keduanya  berinteraksi dengan  rakyat  hanya  membentuk  relasi  kuasa  berwajah  penindasan  dan penghisapan.
Berangkat dari uraian ini, hal menarik yang dapat ditarik adalah persoalan demokrasi  memang  adalah  persoalan  bersama.  Akan  tetapi  letak  persoalan mendasarnya  bukan  saja  pada  ruang  politik  rakyat  karena  memang  rakyat  telah kehilangan  ruang  tersebut.  Lokusnya  berada  di  seputar  ranah  negara  dan  elit politik-ekonominya,  termasuk  dalam  relasi  dan  interaksinya  sebagai  aktor maupun  struktur.  Satu-satunya  persoalan  yang  ada  pada  ranah  rakyat  adalah struktur  dan  kelas  sosial  kultural  harus  dihidupkan  agar  muncul  arena  bagi
interaksi  aktor-aktor  masyarakat  sipil  maupun  demokrasi  sehingga  tercipta perimbangan  kekuasaan  dalam  relasi antara  negara  dengan  rakyat. Mengembalikan  ruang  politik  rakyat  sampai  tingkat  yang  paling  kecil  menjadi tak terhindarkan.
Jika  tidak  maka  penyeragaman  nilai  dan  standarisasi  demokrasi  yang dipaksakan  oleh  struktur  modal  berkonspirasi  dengan  kekuasaan  negara mengikuti  universalisme  menjadi  tidak  terkritisi  ketika  struktur  rakyatnya  tidak ada  dan  distribusi  kesejahteraanpun  tidak  mungkin  terjadi.  Benteng  demokrasi yang  paling  ampuh  yakni  rakyat  perlu  diberdayakan  untuk  ini  lewat  penemuan kembali  titik  penghubung  antara  kedaulatan  rakyat  dengan  ruang  delegasinya guna  terbangunnya  relasi  kuasa  rakyat,  pemerintah  dan  modal  secara komplementer.  Prasyarat  di  atas  haruslah  tersedia  sebelum  menghadirkan demokrasi  kontekstual.  Jika  tidak  maka  demokrasi  kontekstualpun  hanya  akan menjadi  demokrasi  konspiratif  menuju  kesejahteraan  penguasa  yang  terlokalisir pada lokalitas-lokalitas semata.
Dengan  demikian  2  persoalan  paling  besar  yang  dapat  menjadi  bidikan proses  aksi  refleksi  untuk  demokrasi  berkualitas  menuju  kesejahteraan  terletak pada relasi kuasa antar aktor dan struktur. Hal ini dikarenakan aktor dan struktur tidak  dapat  berjalan  sendiri.  Keduanya  secara  komprehensif  merangkai  proses demokrasi  dalam  penyeimbangan  kekuasaan  yang  pada  gilirannya  akan membawa demokrasi pada titik kesejahteraan bersama.
Penjelasan  ini  sekaligus  menjadi  jawaban  dari  tesis-tesis  demokrasi  yang  gagal menjawab  persoalan  demokrasi  di  Indonesia.  Lipset  (1959)  misalnya  yang menyatakan  bahwa  hanya  negara  dengan  ekonomi  mapan  yang  dimungkinkan untuk  berkembangnya  demokrasi  tidak  masuk  sama  sekali  dengan  kondisi Indonesia.  Justru  demokrasi  di  Indonesia  diarahkan  untuk  mencapai kesejahteraan yang salah satunya adalah kesejahteraan ekonomi.
Atau  seperti  Huntington  (1984)  yang  menyatakan  bahwa  tingkat  melek huruf dan rendahnya konflik sosial sangat mempengaruhi keberhasilan demokrasi suatu  negara  ternyata  sulit  untuk  bisa  diterima  dengan  kondisi  Indonesia. Pengalaman  Portugal  dan  beberapa  negara  di  Amerika  Latin  juga  sulit
membenarkan tesis-tesis di atas. Dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah, Portugal cukup berhasil membangun interaksi sosial, politik, dan ekonomi dalam relasi kuasa yang cukup  berimbang  dengan  mengandalkan budaya berdemokrasinya (Diamond, 2003, Suyatno, 2004).

## C. Trisula Demokrasi Harus Bekerja Komprehensif
Jelaslah  sudah  kiranya  demokrasi  sebagai  proses  harus  menapaki penemuan  pola  dan  model  yang  tepat  dalam  bingkai  ke-Indonesia-an  secara kontekstual  sebelum bermimpi tentang kesejahteraan. Untuk itu peran dan kerja sama komprehensif antara trisula demokrasi harus bisa diperjuangkan.
Pertama, negara atau state berperan sebagai  sistem administrasi  legal,  birokratis dan  koersif  mengelola  aparat  negara  dan  menyusun  hubungan  antara  kekuasaan rakyat  dan  pemerintah  (Stephan,  1988).  Paling  sederhana  dari  perannya  ini, negara adalah otoritas pembuat kebijakan dengan didasarkan pada kebutuhan dan kesejahteraan  rakyat.  Kedua,  bersinergi  dengan  ranah  bisnis  –  bukan berkonspirasi dengan pengusaha – melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung stimulasi  produksi  dan  investasi  terkendali.  Di  titik  ini  dunia  wirausaha  akan berkembang dan lapangan kerja dengan sendirinya terbuka bagi masyarakat yang merupakan rute kesejahteraan.
Ketiga,  ranah  rakyat  harus  dikembalikan  ruang  politiknya  agar  gerakan sosial  individu  maupun  kelompok  dan  organisasi  sipil  dari  semua  kelas mengekspresikan  diri  dalam  konstelasi  politik  guna  memperoleh  kontrol  atas pemerintah  dan  aparat  negara.  Tanpa  kerja  sama  dan  kontrol  rakyat  terhadap elemen-elemen dasar negara maka ide, aspirasi,  dan program kesejahteraan sulit terealisasi.  Kerja  sama  dan  kontrol  diberikan  agar  elemen-elemen  dasar  negara yakni  institusi-institusi  negara  berfungsi  terlebih  dahulu  mengingat  kebebasan, kekuasaan,  keamanan,  keadilan,  dan  otoritas  publik  terkait  erat  satu  dengan lainnya  (Fukuyama,  2003)  yang  menjadi  prakondisi  bagi  terciptanya  suatu kebijakan dan implementasinya.

## III. PENUTUP

## Aksi Menuju Demokrasi Yang Menyejahterakan
Ada  begitu  banyak  mimpi  yang  ingin  dirilis  di  sini,  namun  keterbatasan adalah  sekat  segalanya.  Walaupun  begitu,  beberapa  catatan  penting  dapat diberikan demi mimpi demokrasi menuju kesejahteraan.
1. Demokrasi  sebagai  proses  harus  ditransformasi  berbagai  prosesnya  yang kontekstual  dalam  logika  partikular  berbasis  lokalitas  –  kalau  bisa  sampai pada tingkat paling kecil semisal desa dan keluarga ( klan dan marga).
Logika  ini  harus  didukung  distribusi  keyakinan  bahwa  demokrasi  yang berlangsung di titik terkecil akan memiliki daya tanggung jawab dan daya merangkai  demokrasi  pada  aras  yang  lebih  besar.  Juga,  diterjemahkan sebagai beban pelayanan yang bahasa operasionalnya adalah kesejahteraan, bukan beban politik bagi aktor dan struktur dalam relasi kuasa.
Dengan  logika  ini,  demokrasi  nasional  dibayangkan  sebagai  susunan  dari proses  demokrasi  yang  sudah  terjadi  di  tingkat-tingkat  yang  lebih  kecil. Dengan demikian, target dan sasaran demokrasi  dapat diprediksi, dikawal, dan diukur hasilnya dengan tepat.
2. Inheren dengan itu, proses lanjut  dari relasi kuasa antar aktor dan struktur harus  bisa  masuk  dalam  logika  tadi.  Demokrasi  nasional  yang  terangkai dari lokus-lokus lokalitas harus selalu menjadi pintu seleksi para aktor dan struktur  yang  berinteraksi  dalam  relasi  kuasa.  Kecuali  untuk  birokrasi  – sipil  maupun  militer,  lembaga  politik  semisal  legislatif,  partai  politik,  dan media massa harus memainkan perannya secara obyektif.
3. Khusus  bagi  legislatif  dan  partai  politik,  perlu  dirumuskan  format komunikasi  reguler  konstituen-partai  politik-wakil  rakyat  di  luar  pemilu dan  reses.  Halnya  juga  dengan  DPD  (Dewan  Perwakilan  Daerah)  perlu ditemukan induk semang baginya dengan mendirikan semacam lembaga di daerah yang bekerja layaknya partai politik.
4. Mendorong  dan  mengadvokasi  masyarakat  agar  kembali  menghidupkan kelas  dan  asosiai  sosial  kultural  bagi  perimbangan  posisi  tawar  dalam relasi kuasa antar aktor maupun struktur.
Mengakhiri tulisan ini, penulis sepenuhnya sepakat dengan tawaran aksi- refleksi  yang  diajukan  kawan-kawan  dari  Jurusan  Politik  dan  Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada dalam membentuk paradigma demokrasi ala Indonesia lewat dialektika perwacanaan yang terus menerus. Di samping itu aksi yang  lebih  operasional  juga  perlu  diterjemahkan  dan  dilakukan  secara berkelanjutan, riset maupun non riset.
Untuk  sektor  riset,  perlu  kiranya  dilakukan  studi-studi  perbandingan politik  secara  lebih  banyak  baik  di  lingkup  internal  demokrasi  Indonesia  yang sedang  berlangsung  –  antar  wilayah  –  maupun  eksternalnya  dengan dikonsentrasikan pada negara-negara serumpun yang sudah mampu menyejahterkan diri dengan berdemokrasi.
Sedangkan  di  sektor  non  riset,  penguatan  kapasitas  kontrol  oleh  rakyat harus  terus  dilakukan  terutama  format  kontrol  dan  komunikasi  yang menghubungkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan penerima delegasi kedaulatan.  Komunikasi  dimaksud  sejauh  ini  hanya  berjalan  5  tahun  sekali  di mana  partai  politik  kemudian  mengambil  alih  seluruh  rangkaian  proses pengawalan dan pengawasan terhadap pemerintah yang hasilnya oligarki menjadi penghalang  bahkan  memisahkan  hubungan  rakyat  dengan  negara.  Apapun  itu, seluruh  daya  upaya  yang  perlu  dilakukan  bertujuan  untuk  meng-Indonesia-kan demokrasi Indonesia dalam relasi kuasa yang mutual dan komprehensif.

## DAFTRA PUSTAKA
Biro Pusat Statistik, 2009, 2010, 2011
Budiman,  Arief  dan  Olle  Törnquist,  2001,  “ Aktor  Demokrasi:  Catatan  Tentang Gerakan Perlawanan Di Indonesia”, ISAI, Indonesia
Diamond,  Larry,  2003,  “ Developing  Democray:  Toward  Consolidation”, IRE Press, Yogyakarta
Fukuyama, Francis, 2003, “ The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal”, Qalam, Yogyakarta
Huntington,  Samuel  P.,  1984,  “ Will  More  Countries  Become  Democratic?”,
Political Science Quaterly 99, 2nd
Lipset,  Seymour  Martin,  1959,  “Some Social  Requisites  of  Democracy:
Economic Development and Political Legitimacy”, The American Political Science Review, Vol. 53, 1st
Moore,  Jr.,  Barrington,  1966,  “ Social  Origin  of  Dictatorship  and  Democracy: Lord  and  Peasant  in  the  Making  of  the  Modern  World”, Beacon  Press, Boston
Robison, Richard and Vedy R. Hadiz, 2004, “ Reorganising Power In Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market”, Routledge-City University of Hong Kong, South East Asia Series
Societa, 2012, Edisi Pertama
Stephan,  Alfred  1988,  “ Rethingking  Military  Politic:  Brazil  and  the  Southern One”, Prinseton University Press
Suyatno, 2004, “ Menjelajahi Demokrasi”, Liebe Book Press,Yogyakarta www.tnp2k.go.id