## PELUANG DAN TANTANGAN
PEMBIAYAAN ONLINE SYARIAH DALAM MENGHADAPI PINJAMAN ONLINE ILEGAL

## Muh. Arafah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia rafhli1987@gmail.com
https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.540
Received : Mar 22, 2022 Revised : Mei 15, 2022 Accepted : Mei 24, 2022 Published : Jun 16, 2022

## ABSTRACT
This  study  aims  to  show  the  opportunities  and  challenges  of  Islamic  online financing in dealing with illegal online loans favoured by the public. The research method  uses  literature  studies  from  journals,  online  news,  and  other  reading materials.  The  study  results  found  Islamic  online  financing  opportunities  in dealing  with  illegal  online  loans.  Indonesia  has  a  Muslim  majority  population, high internet users, the issuance of fatwa number 117/DSN-MUI/II/2018, and the spread  of  bad  interest-based  online  loans.  Meanwhile,  the  challenges  of  Islamic online financing  in  dealing  with illegal  online loans  are  the low  level  of  Islamic financial  literacy,  access  for  micro,  small  and  medium  enterprises  (MSMEs)  to obtain  financing  to  the  banking  sector  is  still  low,  and  online-based  security challenges.  This  research  can  be  used  to  reference  Islamic  financing  and complement existing theories.
Keywords: islamic financing, islamic fintech , online loans, illegal.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menunjukan  peluang  dan  tantangan  pada pembiayaan  online  syariah  dalam  menghadapi  pinjaman  online  illegal  yang sedang  digemari  oleh  masyarakat.  Metode  penelitian  menggunakan  studi kepustakaan  yang  berasal  dari  jurnal,  berita  online  dan  bahan  bacaan  lainnya. Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  peluang  pembiayaan  online  syariah  dalam menghadapi  pinjaman  online  ilegal  yaitu  Indonesia  memiliki  penduduk  yang mayoritas muslim, tingginya pengguna internet, terbitnya  fatwa nomor 117/DSN- MUI/II/2018,  dan  merebaknya  pinjaman  online  berbasis  bunga  yang  merugikan. Sementara  tantangan  pembiayaan  online  syariah  dalam  menghadapi  pinjaman online  illegal  yaitu  tingkat  literasi  keuangan  syariah  yang  rendah,  akses  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  untuk  mendapatkan  pembiayaan  ke  sektor perbankan  masih  rendah,  dan  tantangan  keamanan  yang  berbasis  online. Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  referensi  dalam  pembiayaan  syariah  dan melengkapi teori yang sudah ada.
Kata kunci: pembiayaan syariah, fintech syariah, pinjaman online, ilegal .
pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna

## PENDAHULUAN
Pinjaman  online  menyediakan  pinjaman  dana  secara  online,  sumber dananya  berasal  perseorangan  atau  perusahaan.  Syarat  mendaftar  layanan pinjaman  online  tergolong  sangat  sederhana  bagi  nasabah,  bahkan  berbagai macam  verifikasi  tidak  perlu  lagi  dilalui  oleh  nasabah.  Otoritas  jasa  keuangan (OJK)  sudah  mencatat  bahwa  3.515  aplikasi  pinjaman  online  terindikasi  ilegal telah  berhasil  ditutup  oleh  kementerian  komunikasi  dan  informasi  (Kominfo) bersama OJK (Batistuta and Siahaan 2021). Secara umum usaha pinjaman online disenangi  masyarakat  Indonesia,  karena  dianggap  menjadi  jalan  keluar memperoleh pinjaman tanpa jaminan atau collateral untuk kepentingan konsumtif (Hakim BF,  Wisudawan, and Setiawan 2020). Apalagi  transaksi pinjaman online telah mencapai Rp. 249 Triliun (Pebrianto 2021). Akan tetapi masyarakat sebagai nasabah pinjaman online, mengalami kerugian keuangan dari jasa tersebut, karena nominal  pengembalian  harus  dibayar  jauh  lebih  besar  daripada  nominal  yang dipinjam (Indriani, Nurhayati, and Utaminingsih 2021).
Persoalan  masyarakat  terkait  kebutuhan  dana  sejatinya  perbankan  syariah ikut  serta  dalam  mengambil  tugas  untuk  mengembangkan  produk-produk  yang berbasis  teknologi  yang  diminati  masyarakat  sekarang  ini  dengan  tetap  sesuai dengan  koridor  syariah,  sehingga  pangsa  pasar  keuangan  syariah  bisa  tetap bersaing  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Saat ini  pinjaman  online  yang sudah tercatat secara resmi berbasis  syariah di OJK ada 10 perusahaan yaitu PT. Investree  Radhika  Jaya  (Investree),  PT.  Ammana  Finteh  Syariah  (Ammana.id), PT.  Alami  Fintek  Sharia  (Alami),  PT.  Dana  Syariah  Indonesia  (Dana  Syariah), PT.  Duha  Madani  Syariah  (Duha  Syariah),   PT.  Qazwa  Mitra  Hasanah  (Qazwa), PT.  Ethis  Fintek  Indonesia  (Ethis),  PT.  Kapital  Boost  Indonesia  (Kapitalboost), PT. Piranti Alphabet Perkasa (Papitupi Syariah) dan PT. Berkah  Finteck Syariah (Finteck Syariah) (Nurhaliza 2021).
Bank  Indonesia  mendesak  dikembangkannya  pembiayaan  online  berbasis syariah,  sebab  adanya  peningkatan  kecepatan  layanan  dan  efisiensi.  Hal  tersebut diharapkan  akan  menaikkan  daya  saing  lembaga  keuangan  syariah.  Bank Indonesia  memandang  fintech  syariah  sangat  berpotensi  untuk  dikembangkan apalagi nasabah perbankan syariah sekarang ini baru diangka 12 juta nasabah atau hanya 8,8% dari  jumlah nasabah nasional.  Berbeda dengan negara di  Uni Emirat Arab, Canada, Singapura dan Malaysia, fintech syariah telah tumbuh secara pesat dan sebagian besar aplikasinya berpusat pada fasilitas pemberian pinjaman (Aziz 2020).
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Nurmanda  et  al.  (2021) membahas  mengenai  terobosan  berupa start-up  investree yang  berperan  sebagai platform pembiayaan syariah dalam dunia bisnis secara online kepada para pelaku UMKM.  Tua  and  Surahman (2020)  menyatakan  bahwa  dengan  terdapatnya kemudahan  akses,  masyarakat  lebih  memilih  pembiayaan  dari  pinjaman  online dibandingkan  pembiayaan  di  Bank.  Subagiyo (2019)  mengatakan  bahwa  demi mengikuti  kemajuan  fintech  maka  penting  bagi  keuangan  syariah  merespon tantangan  fintech  dengan  melahirkan  kebijakan  serta  produk  dengan  tetap memperhatikan  prinsip-prinsip  syariah.  Chrisjanto  and  Tajsgoani (2020) berpendapat  bahwa  pentingnya  peran  OJK  bagi  seluruh  perusahaan  yang memberikan tawaran pinjaman online pada konsumen untuk diawasi. Berdasarkan
uraian  penelitian  tersebut  belum  ada  penelitian  yang  membahas  peluang  dan tantangan  pembiayaan  syariah  ditengah  banyaknya  pinjaman  online  yang melanggar  hukum  atau  illegal.  Oleh  sebab  itu  penilitian  ini  bertujuan  untuk memperlihatkan  peluang  maupun  tantangan  yang  dimiliki  pembiayaan  online syariah  dalam  menghadapi  merebaknya  kasus  pinjaman  online  illegal  yang merugikan para nasabah dan cukup meresahkan masyarakat pada umumnya.

## TELAAH LITERATUR

## Pinjaman Online
Pinjaman online atau perusahaan peer to peer (P2P) lending sudah mulai aktif di Indonesia sejak tahun 2013. Pada mulanya pemerintah memandang kalau perusahaan peer  to  peer  lending ini  ilegal  sebab  tidak tidak memiliki  izin.  Akan tetapi seiring berjalannya waktu pemerintah melalui OJK akhirnya membolehkan usaha  ini  dengan  terbitnya  peraturan  OJK  nomor  77/POJK.01/2016  tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.  Peristiwa pinjaman online pernah muncul dalam suatu berita yang cukup ramai pada juni 2018 sebab gaya menagih  yang tidak  sepantasnya  serta bunga  yang  menindas  atau riba yang dalam agama Islam sudah jelas diharamkan, ini  disebabkan ramainya perusahaan peer  to  peer  lending yang  ilegal.  Untuk  mengurani  aktifitas  riba  di  Indonesia sekarang  semakin  banyak  perusahaan peer  to  peer  lending yang  sesuai  prinsip syariah (Tsuroyya and Muzayyanah 2019).
Pinjaman  menjadi  bagian  dari crowfunding ,  dimana  pemilik  uang mengharapkan  memperoleh  keuntungan  dari  kegiatan  bisnis  atau  proyek  yang diberi  dana  dan  juga  mengharapkan  uangnya  bisa  kembali  tatkala  proyek  telah berakhir  (Firdaus  and  Hendratmi  2020).  Pertimbangan  peminjam  mengambil pinjaman  online  adalah  sulitnya  ketika  mengakses  fasilitas  keuangan  formal dengan  beraneka  macam  syarat  administrasi  yang  wajib  dipenuhi.  Sementara syarat  administrasi  pinjaman  online  terlihat  lebih  gampang  kalau  disamakan dengan pinjaman layanan keuangan formal (Wahyuni and Turisno 2019).

## Pembiayaan Online Syariah
Pengelolaan  jasa  pinjam  meminjam  berlandas  teknologi  informasi (fintech)  dengan  memakai  prinsip  syariah  menyodorkan  sebagian  alternatif kepada para pemakai jasa, baik itu sebagai yang meminjam maupun sebagai yang memberi  pinjaman.  Oleh  sebab  itu  disediakan  skema  sesuai  kebutuhan  yang meminjam  dan  yang  memberi  pinjaman  akan  tetapi  tetap  sesuai  koridor  syariah, dan  wajib  mencermati  ketetapan  yang  dihasilkan  oleh  regulator  supaya mempersembahkan  jasa  yang  maksimal  serta  proteksi  dan  kepastian  bagi pengguna  jasa. Start-up dibidang  pembiayaan  syariah  berbasis  teknologi informasi  (fintech),  pada  umumnya  fintech  memakai  prinsip musyarakah , murabahah , qardh dan wakalah  bil  ujrah dalam  transaksinya  (Qatrunnada  and Marzuki 2019).

## Teknologi Perbankan Syariah
Teknologi  berakar  dari  bahasa  Yunani,  yang  mana  kata techne diartikan keahlian  dan logia yang  berarti  pengetahuan.  Teknologi  menjadi  media  atau sarana yang bersifat memberi kemudahan manusia dalam bekerja (Waluyo 2021).
Teknologi telah dikenal semenjak zaman dahulu, bahkan dalam kehidupan sehari- hari,  alat-alat  sederhana  yang  selalu  kita  temui  dapat  disebut  teknologi  ketika memberi kemudahan dalam pekerjaan (Hendarsyah 2016). Teknologi mempunyai pengertian  yang  luas  dan  tergantung  dari  sisi  mana  kita  mengartikannya. Teknologi  bisa  terdiri  dari  organisasi,  sistem,  dan  juga  teknik.  Oleh  sebab  itu, teknologi  dapat  memiliki  arti  sangat  luas  dan  tidak  terbatas  oleh  suatu  batasan ataupun  cabang  ilmu.  Manfaat  adanya  fintech  dalam  perbankan  syariah  yaitu kemudahan pelayanan finansial, hal ini karena proses transaksi keuangan menjadi lebih  mudah  dimana  nasabah  juga  mendapatkan  pelayanan  finansial  meliputi proses  pembayaran,  pembiayaan,  transfer,  ataupun  jual  beli  saham  dengan  cara mudah  dan  aman.  Nasabah  dapat  mengakses  pelayanan  finansial  melalui teknologi  seperti  ponsel  pintar  maupun  laptop,  sehingga  tidak  perlu  datang langsung  ke  bank  secara  berulang-ulang  untuk  mendapatkan  pembiayaan  demi memenuhi berbagai kebutuhan (Muchlis 2018).
Dalam  perubahan  teknologi  keuangan,  ada  berbagai  komponen  yang merupakan  pelopor,  adalah  penawaran  dan  permintaan.  Komponen  yang  berasal dari  bagian  penawaran  yaitu  bentuk  pasar  dan  aturan  keuangan  yang  senantiasa berganti  terkhusus  pasca  krisis  keuangan  secara  global  tahun  2008  sampai  2009 (Basmar et al. 2021). Pergantian ini tidak lain untuk meminimalisir keadaan yang sama  terjadinya  masalah  krisis  keuangan  di  waktu  akan  datang.  Misalnya  syarat neraca  dengan  ketentuan rasio  leverage yang  lebih  rendah  sementara  nominal modal  yang  lebih  besar  pada  sector  perbankan.  Pada  sisi  permintaan, komponennya  berupa:  1)  Minat  konsumen  yang  berubah  terhadap  inovasi, kemudahan  internet  untuk  di  akses  dan  kesediaan  jaringan,  menghidupkan munculnya  keinginan  yang  besar  berkaitan  kenyamanan,  murahnya  biaya, kecepatan  pemakaian  fasilitas  jaringan;  kecenderungan  yang  berubah  disebakan karena  faktor  demografi  misalnya  kelompok  profesi,  kelompok  keluarga  dan lainnya. 2) Perubahan dan kemajuan teknologi, pelayanan yang diberikan tumbuh dengan  luas  dan  menggunakan  bentuk  yang  baru  dengan  penerapan  yang  baru pula. Aplikasi teknologi dan bentuk bisnis yang baru memunculkan pelaku-pelaku baru pada bidang keuangan, misalnya bentuk usaha yang menggunakan teknologi big  data,  kecerdasan  buatan,  mesin  yang  bisa  belajar  sendiri.  Dengan  perubahan teknologi  ini  sangat  terlihat  perbedaan  dengan  teknologi  yang  lama  (Subagiyo 2019).
Dalam menunjang perubahan pelayanan bank, maka menjadi syarat untuk lebih mengoptimalkan pendayagunaan kemajuan teknologi informasi. Oleh sebab itu, sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan pada era digital ini perbankan harus  memanfaatkan  digital  banking  sebagai  peluang  yang  sangat  potensial. Selain  mampu  memajukan  aktivitas  bank  secara  efisien, digital  banking juga mampu  memberikan  kualitas  pelayanan  kepada  nasabah  baik  bank  konvensional maupun bank syariah ketika bertransaksi (Utama 2021).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  studi  pustaka  dengan  menelusuri  berbagai literatur  banyaknya  kejadian  merebaknya  pinjaman  online  yang  memudahkan masyarakat namun di sisi lain memberikan dampak kerugian terhadap konsumen itu sendiri.  Pengumpulan data diambil dari berbagai sumber  seperti jurnal,  berita
online,  dan  buku  yang  digunakan  untuk  melihat  peluang  dan  tantangan pembiayaan  syariah  untuk  menggantikan  pinjaman  online  yang  sifatnya  illegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan cara penelusuran konsep dan  bahan  pustaka  yang  ada.  Begitupula  menggunakan  pendekatan  sosial  yaitu melihat  fenomena  sosial  yang  sedang  terjadi  didalam  masyarakat  dalam  hal  ini merebaknya  pinjaman  online  yang  ternyata  illegal  yang  merugikan  masyarakat. Peneltian  ini  menggunakan  metode  analisis  berupa  metode  analisis  teks,  artinya penelitian  mengambil  data  dari  berbagai  sumber  teks  yang  memiliki  maksud bahasa dari teks yang disampaikan baik dari buku, jurnal maupun bacaaan lainnya kemudian  menganalisa  lebih  lanjut  makna  atau  maksud  bahasa  yang  diinginkan oleh  teks  tersebut  yang  berkaitan  dengan  peluang  dan  tantangan  yang  dimiliki pembiayaan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Perbankan yang sudah mapan melihat fintech sebagai pesaing baru. Pihak yang  berkaitan  saling  berebut  untuk  mendapatkan  posisi  dalam  lanskap  layanan keuangan  yang  baru  tersebut.  Namun  hal  yang  tetap  tidak  berubah adalah esensi dari layanan keuangan  yang ditawarkan. Sementara sektor lembaga keuangannya telah  berubah.  Perubahan  tersebut  berupa  layanan  teknologi  yang  menawarkan alternatif  untuk masing-masing  tugas  inti  (atau  bagiannya)  kepada  nasabah  yang didasarkan  digitalisasi  dan  lebih  terukur  serta  mampu  dipikirkan  oleh  pelaku layanan keuangan. Transfomasi ini membangun rancangan baru untuk pelaku baru dan  bank  yang  lama  sehingga  nasabah  benar-benar  menjadi  fokus  utama  dalam pelayanan  yang  lebih  baik  serta  ketersediaan  produk  yang  lebih  baik  pula,  lebih terbuka,  lebih  terpercaya  dan  harga  terjangkau.  Oleh  sebab  itu,  kemajuan teknologi  dan  tingkat  laku  konsumen  yang  berubah,  tidak  hanya  menjadi ancamana  namun  dijadikan  juga  sebagai  peluang  bagi  bank  untuk  kemajuan pelayanan yang terkait dengan nasabah (Fatimah and Hendratmi 2020).
Perubahan  pelayanan  jasa  keuangan  kearah  teknologi  tersebut,  maka perbankan  syariah  harus  mengambil  peluang  untuk  melahirkan  produk  baru khususnya dalam hal pembiayaan online syariah, begitupula tetap memperhatikan setiap  tantangan  atas  perubahan  pelayanan  jasa  keuangan  tersebut.  Selama  ini masyarakat yang akan mengambil pembiayaan harus di analisa kelayakan nasabah yang  mengacu  pada  prinsip  5C  ( character , capacity , capital , condition dan collateral ) (Amrullah and Is‘adurrofiq 2021). Oleh sebab itu saat ini banyak hadir perusahaan fintech seperti PT. iGrow Resources Indonesia yang bergerak khusus di  fintech  bidang  pertanian  untuk  membantu  para  petani  (Rifa‘i  and  Sakinah 2021). Sementara itu  pada pinjaman online  ada resiko berupa  bunga yang tinggi, biaya  layanan  3%  sampai  5%,  waktu  pelunasan  hanya  maksimal  12  bulan,  limit pinjaman  yang rendah dan resiko bocornya data nasabah  (Istiqamah 2019). Oleh sebab itu perlu dikaji  peluang dan tantangan  terhadap pembiayaan online syariah dalam  mengatasi  segala  bentuk  resiko  pada  pinjaman  online  ilegal  yang  banyak merugikan masyarakat.

## Peluang Pembiayaan Online Syariah
Ada beberapa peluang yang dimiliki oleh pembiayaan online syariah untuk dikembangkan  dan  ikut  andil  dalam  memenuhi  kebutuhan  dana  masyarakat
ditengah  merebaknya  adanya  pinjaman  online  illegal.  Adapun  peluang  tersebut yaitu: (1) Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia.  Potensi  ini  dapat  menjadi  peluang  bagi  perbankan  syariah  untuk mengembangkan  produk-produk  berbasis  syariah  yang  diminati  dan  dibutuhkan setiap  pemeluk  agama  terbesar  di  Indonesia  ini  dalam  memenuhi  kebutuhan keuangannya  baik  sebagai  konsumen  maupun  sebagai  pelaku  usaha  yang memerlukan  dana  tambahan  untuk  kelanjutan  usahanya  seperti  produk pembiayaan  online  syariah  yang  memberi  kemudahan  dibandingkan  kemudahan yang ditawarkan pinjaman online yang berbasis bunga dan pinjaman online ilegal.
(2)  Tingkat  pengguna  internet  di  Indonesia  yang  cukup  tinggi.
Berdasarkan laporan Kominfo bahwa Indonesia menempati posisi ke empat dunia jumlah  pengguna  internet  di  dunia  yang telah  mencapai  202  juta  orang  atau  73 persen dari total 274 juga penduduk pada tahun 2020 (Mursid 2021). Survei yang menjabarkan  karakteristik  pengguna  layanan  internet  di  Indonesia  berdasarkan usia,  pengguna  internet  di  Indonesia  berusia  13  sampai  18  tahun  memperoleh persentase  paling  besar  yaitu  75,50%  dari  total  pengguna  layanan  internet  di Indonesia, diikuti dengan pengguna berusia 19 sampai 34 tahun sebesar 74,23%, usia  35  sampai  54  tahun  sebesar  44,06%,  terakhir  pengguna  internet  di  atas  54 tahun  sebesar  15,72%.  Sedangkan  bila  digolongkan  dari  tingkat  pendidikan, pengguna  internet  di  Indonesia  dengan  tingkat  pendidikan  S2  atau  S3  memiliki persentase paling tinggi yaitu sebesar 88,24% dari total pengguna layanan internet di  Indonesia,  diikuti  dengan  S1  atau  diploma  sebesar  79,23%,  SMA  atau  MA sebesar  70,54%,  SMP  atau  MTs  sebesar  48,53%,  SD  atau  MI  sebesar  25,10%, yang  terakhir  pengguna  internet  yang  tidak  sekolah  memperoleh  persentase sebesar 5,45% (Hermawansyah and Pratama 2021). Hal ini tentu menjadi peluang bagi pembiayaan online syariah untuk mengambil peran untuk dapat memberikan pelayanan dengan akad-akad transaksi syariah. Pada tahun 2020 perkiraan volume transaksi  fintech  syariah  di  negara-negara  anggota  OKI  telah  mencapai  USD  49 miliar.  Nilai  ini  diproyeksikan  akan  menjadi  USD  128  Milyar  pada  5  tahun mendatang  atau  tumbuh  sekitar  21%.  Bila  berdasarkan  volume  transaksi  negara Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan Malaysia menduduki tiga besar. Ketiga negara tersebut memiliki transaksi fintech syariah mencapai USD 30,8 milyar. Sementara Indonesia  menduduki  5  besar,  dengan  nilai  transaksi  mencapai  USD  2,9  miliar. Dapat diartikan transaksi fintech syariah di Indonesia cukup tinggi. Pencapaian ini menjadikan  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  cukup  kondusif  bagi pertumbuhan fintech syariah (Zuchroh 2021).
(3)  Terbitnya  fatwa  nomor  117/DSN-MUI/II/2018  tentang  layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah oleh dewan syariah  nasional  (DSN)  mejelis  ulama  Indonesia  (MUI).  Fatwa  tersebut  juga mengatur beberapa ketentuan syariah yang secara umum dipahami bersama antara lain: menghindari transaksi ribawi, mengandung gharar , maysir tadlis , dharar dan haram.  Selain  itu,  transaksi  perlu  memperhatikan  nilai-nilai  keseimbangan, keadilan,  serta  kewajaran  dalam  kerangka  syariah  dan  aturan  hukum  positif  di Indonesia.  Pembuktian  terjadinya  transaksi  riil  juga  perlu  diwujudkan  dalam bentuk  sertifikat  elektronik  yang  valid  dan  relevan.  Sebagai  tambahan  bahwa transaksi  yang  dijalankan  perlu  memastikan  porsi  bagi  hasil,  harga,  biaya  jasa ( ujrah )  yang  sejalan  dengan  prinsip  syariah.  Dengan  demikian  fintech  syariah
dapat  menjamin  masyarakat  dengan  produk  halal  yang  dipasarkan  (Muhammad and Nissa 2020).
(4)  Adanya  pinjaman  online  illegal  yang  merugikan  masyarakat.  Proses yang  cepat  dan  mudah  menjadikan  pinjaman  online  ilegal  disukai  oleh  nasabah. Namun  pinjaman  online  illegal  memiliki  resiko  tinggi  yaitu  berupa  bunga  yang sangat tinggi. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online.  Tingginya  suku  bunga  diserahkan  kepada market  player atau  perusahaan pinjaman online. Perusahaan pinjaman online memiliki alasan sendiri menerapkan bunga  setinggi  itu.  Salah  satunya,  tingginya  resiko  nasabah  online  akibat kemudahan  persyaratan  dan  kecepatan  persetujuan  (Santi  2019).  Peranan  OJK dalam  mengawasi  keseluruhan  dari  perusahaan  yang  menawari  pinjaman  secara online  kepada  konsumen  dinilai  lemah.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  proses pengambilan  kebijakan  reaktif  oleh  OJK  sedangkan  kebijakan  yang  lebih  besar dapat diambil oleh Negara yang mempunyai kebijakan resource . Selain itu dalam hal kelalaian atau tidak melaksanakan fungsinya OJK tidak diberikan sanksi atau hukuman,  dikarenakan  adanya  kekosongan  regulasi  peraturan  perundang- undangan  yang  belum  mengatur  penerapan  sanksi (Chrisjanto  and  Tajsgoani 2020). Sebuah fakta ditemukan bahwa terdapat seorang jurnalis menjadi nasabah pinjaman  online,  akhirnya  terganggu  psikologisnya.  Pengakuannya,  dia  mulai merasakan  tekanan  psikologi  menghadapi  cara  penagihan  aplikasi  pinjaman online  tersebut  jika  tidak  segera  melunasi.  Cara  penagihan  semacam  ini  bisa membuat orang tiga kali lebih rentan mengalami gangguan kejiwaan  yang  serius dan  membutuhkan  intervensi  psikologis  (Sazali  and  Rozi  2020).  Banyaknya permasalahan  yang  dimiliki  pinjaman  online  illegal  tersebut  menjadi  peluang tersendiri  bagi  pembiayaan  online  syariah  untuk  menjadi  solusi  bagi  masyarakat yang membutuhkan dana.

## Tantangan Pembiayaan Online Syariah
Ada  beberapa  tantangan  yang  dihadapi  oleh  pembiayaan  online  syariah dalam  memenuhi  kebutuhan  dana  masyarakat  ditengah  merebaknya  adanya pinjaman  online  illegal.  Adapun  tantangan  tersebut  yaitu:  (1)  Tingkat  literasi keuangan syariah yang rendah. Penelitian kepada mahasiswa di kota Bogor terkait literasi  keuangan  syariah  menunjukan  angka  berkisar  50,2%,  hal  ini  tergolong rendah (Puspita, Lubis, and Marhamah Muthohharoh 2021). Padahal sebagai agen perubahan,  mahasiswa  merupakan  kelompok  yang  cukup  dekat  dengan masyarakat.  Begitupula  kecenderungan  masyarakat  desa  Huta  Raja  kabupaten Mandailing  Natal  sebanyak  62%  dari  56  responden  memiliki  rekening  tabungan yang tersebar lebih banyak di bank konvensional dibandingkan bank syariah dan pemahamannya  menjadi  lebih  baik  setelah  dilakukan  edukasi  terkait  literasi keuangan  syariah  (Izzah  2021).  Capaian  literasi  keuangan  pada  2016  sebesar 8,11%  dengan  indeks  inklusi  sebesar  11,6%.  Ini  menunjukan  masih ada  peluang besar dalam pengembangan fintech syariah yang diikuti aturan syariah yang jelas. Setiap  perbuatan  yang  dilakukan  manusia  di  dunia  harus  terikat  dengan  hukum syariah, dengan menjadikan al-Qur‘an dan hadits sebagai sumber rujukannya yang telah  disepakati  oleh  ‗ulama.  Sistem  keuangan  juga  diatur  berdasarkan  aturan syariah,  dari  syarat  sampai  proses  arus  keuangan.  Fintech  syariah  merupakan inovasi  teknologi  di  bidang  keuangan  syariah  seharusnya  selaras  dengan  hukum syariah (Subagiyo 2019).
(2)  Akses  UMKM  dalam  mendapatkan  pembiayaan  ke  sektor  perbankan masih  rendah.  Pembiayaan  menjadi  kegiatan  yang  sangat  penting  karena  dengan pembiayaan  akan  diperoleh  sumber  pendapatan  utama  dan  menjadi  penunjang kelangsungan  usaha  bank.  Sebaliknya,  bila  pengelolaannya  tidak  baik  akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank (Erlindawati 2017). Bank Indonesia  melalui  asisten  gubernur  bank  Indonesia  menyatakan  bahwa 69,5% UMKM  di  tanah  air  belum  mendapatkan  akses  pembiayaan  di  perbankan  (Elena 2021). Terdapat beberapa penyebab sulitnya UMKM mendapat akses pembiayaan perbankan. Pertama, kekurangan informasi karena UMKM biasanya tidak masuk audit lembaga perbankan, minim  dalam penggunaan teknologi, dan asetnya tidak dijamin. Kedua, ada information asymmetry yang berujung pada terjadinya credit rationing dari  bank.  Rasionalisasi  kredit  menyebabkan  banyak  pelaku  UMKM yang  dibebankan  biaya  pembiayaan  tinggi  oleh  bank,  untuk  mengantisipasi potensi default dari debitur. Ketiga, adanya kondisi karakter pembiayaan UMKM yang  selama  ini  banyak  akan  tapi  tersebar  dengan  nilai  yang  kecil.  Keempat, meningkatnya monitoring cost perbankan untuk mengawasi pembiayaan granular, sehingga  mengurangi  efisiensi  lembaga  keuangan  (Putra  2021).  Survei  yang dilakukan  oleh  Indra  P.  et  al.  (2021)  menunjukkan  bahwa  44,41%  UMKM menggunakan  pinjaman  online  terdaftar,  18,75%  menggunakan  pinjaman  online tidak terdaftar dan 36,84% tidak menggunakan. Usaha yang paling banyak adalah jenis  UMKM  di  bidang  kuliner  dengan  58,88%  merupakan  pekerjaan  utama, 50,99%  berpendidikan  SMA  dan  66,78%  tinggal  di  wilayah  pedesaan.  Para pelaku UMKM ini dalam melakukan pinjaman online tidak berpengaruh terhadap tinggi  atau  rendahnya  tingkat  religiusitas.  Hal  ini  dikarenakan  pemeluk  agama tidak taat pada ajaran agamanya. Meskipun agama samawi menilai bahwa bunga atau  riba  yang  dikenakan  kepada  peminjam  online  sebagai  sesuatu  yang  haram, namun  terdapat  sebagian  pemeluk  agama  samawi  cenderung  untuk  tetap melakukan  pinjaman  online  yang  bersifat  ribawi  (Wardani,  Nugroho,  and Prabowo 2021). Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) sejauh ini telah berhasil menjaga  dan  meningkatkan  kapasitasnya  dalam  memberikan  akses,  menyalurkan pembiayaan,  dan  rasio  keuangan  untuk  membantu  pembiayaan  UMKM  (Rifa 2017).  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  di  Jawa  Tengah  yang  dilakukan  oleh Pramono  and  Wahyuni (2021)  dimana  terdapat  implementasi  kolaborasi  atau menggabungkan badan wakaf mikro syariah dengan UMKM dalam bentuk fintech syariah dengan nama SI - Jon Tung Tung.
(3)  Keamanan  atau security pembiayaan  online  syariah.  Penurunan ekonomi  akibat  pandemi  membuat  keuangan  syariah  berusaha  agar  digitalisasi lebih  dioptimalkan  pengoperasiannya,  demi  menjaga  nasabah  dimasa  pandemi covid-19. Pertumbuhan transaksi keuangan digital dan ekonomi di masa pandemi semakin  meningkat  seiring  meluasnya  pemakaian  instrumen  digital.  Pada Desember  2020,  pertumbuhan  angka  transaksi  digital  diperbankan  naik  13,91% atau  nominal  transaksi  digital  memperoleh  Rp.  2.775,5  triliun  dan  volume transaksi  naik  41,53%  atau  mencapai  513,7  juta  transaksi (Mawarni,  Fasa‘,  and Suharto  2021).  Namun  teknologi  keuangan  digital  tidak  terlepas  dari  isu keamanannya.  Wilayah  digital  sering  dibayang-bayangi  dengan  pencurian  data dan  penipuan.  Mengambil  identitas  secara  ilegal  menjadi  kejahatan  yang  selalu ditemui dalam transaksi online. Salah satu kejahatan online yaitu phising . Phising merupakan  kegiatan  mencuri  data  atau  akun  pengguna  melalui  aplikasi  atau
website  palsu  yang  mirip  dengan  aslinya  (Hendarsyah  2012).  Kejahatan  online dilakukan  secara  mandiri  untuk  mengambil  data-data  penting  perorangan  atau perusahaan tanpa ijin dan perbuatan ini berupa peretasan alamat website, penipuan berkedok  bisnis  online  dan  sebagainya  tidak  dipertanggungjawabkan  (Subagiyo 2019).
Masyarakat  memiliki tingkat  literasi  keuangan  syariah  yang  rendah  maka perlu  adanya  peningkatan  sosialisasi  yang  menyeluruh  kepada  semua  lapisan masyarakat  agar  mengenal  lebih  dekat  keuangan  syariah,  sehingga  tidak  mudah tergiur  dengan  pinjaman  yang  mudah,  namun  bertentangan  dari  sisi  syariah. Begitupula  masih  rendahnya  akses  pembiayaan  bagi  para  UMKM  menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan yang mudah sehingga perlu adanya pendekatan secara langsung kepada pelaku UMKM mulai  dari  administrasi  yang  tidak  dipersulit  sampai  kemudahan  pembayaran cicilan.  Begitupula  tingkat  keamanan  digital  yang  rendah  perlu  adanya  tindakan yang tegas terhadap semua pihak yang melakukan pencurian data digital  sehingga para nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi secara digital atau online.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  peluang  untuk pembiayaan  online  syariah  dalam  menghadapi  pinjaman  online  illegal  yaitu: Indonesia  memiliki  penduduk  yang  mayoritas  muslim  yang  sejatinya menggunakan  produk-produk  berbasis  syariah;  tingginya  pengguna  internet menjadi  peluang  bagi  perbankan  syariah  mengambil  peran  menawarkan  produk pembiayaan  online  syariah;  terbitnya  fatwa  MUI  nomor  117/DSN-MUI/II/2018 menjadi  bentuk  dukungan  dari  pemerintah  untuk  pengembangan  pembiayaan online  berbasis  syariah;  merebaknya  pinjaman  online  berbasis  bunga  yang merugikan  masyarakat  menjadi  peluang  bagi  pembiayaan  online  syariah  untuk membantu  kebutuhan  dana  masyarakat.  Sementara  tantangan  pembiayaan  online syariah  ditengah  merebaknya  pinjaman  online  illegal  yaitu:  tingkat  literasi keuangan  syariah  yang  rendah  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  perbankan syariah  untuk  meyakinkan  masyarakat  untuk  menjadi  pengguna  atau  nasabah perbankan  syariah;  akses  UMKM  dalam  mendapatkan  pembiayaan  ke  sektor perbankan  masih  rendah  sehingga  menjadi  tantangan  perbankan  syariah melahirkan  pembiayaan  online  yang  memberi  kemudahan  bagi  pelaku  usaha; keamanan  atau security pembiayaan  online  syariah  menjadi  tantangan  bagi perbankan syariah menciptakan aplikasi yang memberi keamanan bagi nasabah. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembiayaan syariah dan melengkapi teori yang sudah ada. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi  bagi  pelaku  keuangan  syariah  dalam  mengambil  peran  dan  tanggung jawab  berupa  sosialisasi  yang  menyeluruh  kepada  lapisan  masyarakat  dan  akses pembiayaan yang mudah sehingga memberikan pilihan terbaik kepada masyarakat agar  tidak  mudah  terjebak  terhadap  pinjaman  online  yang  mudah  namun bertentangan dari sisi syariah maupun resiko gagal bayar.
Penelitian  ini  merupakan  studi  kepustakaan  sehingga  memiliki keterbatasan, karena tidak terjun langsung kelapangan hanya membahas kumpulan hasil penelitian yang sudah ada. Oleh sebab itu penelitian lanjutan perlu dilakukan langsung kelapangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah,  A.  Afif,  and  Is‘adurrofiq  Is‘adurrofiq.  2021.  ―Analisis  Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Online Syariah Pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah  Surabaya.‖ Jurnal  At-Tamwil:  Kajian  Ekonomi  Syariah 3  (2):
167–84. https://www.ejournal.iai- tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1965.
Aziz,  Fathul  Aminudin.  2020.  ―Menakar  Kesyariahan  Fintech  Syariah  Di Indonesia.‖ Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 14  (1):  1–18. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567.
Basmar,  Edwin,  Bonaraja  Purba,  Nur  Arif  Nugraha,  Elidawaty  Purba,  Lina Krisnawati,  Darwin  Damanik,  Anies  Indah  Hariyanti,  et  al.  2021. Perekonomian Dan Bisnis Indonesia . Medan: Yayasan Kita Menulis. Batistuta,  Arigato  Dimitri,  and  Chontina  Siahaan.  2021.  ―Pemberitaan  Kasus
Pinjaman  Online  Ilegal  Di  Media  Berita  Elektronik.‖ INTELEKTIVA:
Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora
3 (4): 23–32.
https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/642.
Chrisjanto, Edy, and Nidya Tajsgoani. 2020. ―Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam  Aplikasi  Transaksi  Pinjaman  Online.‖ Jurnal  Meta-Yuridis 3  (2):
27–46. https://doi.org/10.26877/jm-y.v3i2.5859. Elena, Maria. 2021. ―BI Ungkap 69,5 Persen UMKM Belum Dapat Akses Kredit Perbankan.‖ Bisnis.Com. 2021. https://finansial.bisnis.com/read/20210903/11/1437717/bi-ungkap-695- persen-umkm-belum-dapat-akses-kredit-perbankan.
Erlindawati,  Erlindawati.  2017.  ―Prinsip  Manajemen  Pembiayaan  Syariah.‖
IQTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Kita 6  (1):  82–97. http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/vie w/96.
Fatimah,  Siti  Bunga,  and  Achsania  Hendratmi.  2020.  ―Digitalisasi  Pada  Bank
Mandiri Syariah Di Tengah Persaingan Dan Perubahan Teknologi.‖ Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 7 (4): 795–813.
https://doi.org/10.20473/vol7iss20204pp795-813.
Firdaus, Rahadian, and Achsania Hendratmi. 2020. ―Solusi Pembiayaan UMKM Dengan  Peer  to  Peer  Lending  Syariah  (Study  Kasus  Pada  PT.  Ammana Fintek  Syariah).‖ Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan  Terapan 6  (8): 1660–73. https://doi.org/10.20473/vol6iss20198pp1660-1673.
Hakim  BF,  Ari  Rahmad,  I  Gusti  Agung  Wisudawan,  and  Yudi  Setiawan.  2020. ―Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia.‖ GANEC SWARA 14 (1): 464.
https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.122.
Hendarsyah,  Decky.  2012.  ―Keamanan  Layanan  Internet  Banking  Dalam Transaksi  Perbankan.‖ IQTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Kita . https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v1i1.2.
———.  2016.  ―Penggunaan  Uang  Elektronik  Dan  Uang  Virtual.‖
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita .
https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74.
Hermawansyah,  Adam,  and  Ahmad  R  Pratama.  2021.  ―Analisis  Profil  Dan
Karakteristik  Pengguna  Media  Sosial  Di  Indonesia  Dengan  Metode  EFA
Dan MCA.‖ Techno.Com 20 (1): 69–82. https://doi.org/10.33633/tc.v20i1.4289.
Indra  P.,  I  Made,  Fanny  Novika,  Antonius  Anton  Lie,  and  Insri  Nuryati.  2021.
―Gambaran  Penggunaan  Financial  Technology  (Fintech)  Dalam  Bentuk Pinjaman  Online  (Pinjol)  Pada  Umkm  Di  Indonesia.‖  In National Conference  on  Applied  Business,  Education,  &  Technology  (NCABET) , 1:15–25. https://doi.org/10.46306/ncabet.v1i1.2.
Indriani, Iin, Nurhayati Nurhayati, and Sri Utaminingsih. 2021. ―Analisis Dampak
Dan  Resiko  Hukum  Terhadap  Praktik  Pinjaman  Online  Di  Masa Pandemi.‖ Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
4 (1): 95–107.
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/12667.
Istiqamah,  Istiqamah.  2019.  ―Analisis  Pinjaman  Online  Oleh  Fintech  Dalam Kajian  Hukum  Perdata.‖ Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas Syariah Dan Hukum 6 (2): 291–306. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501.
Izzah, Nurul. 2021. ―Edukasi Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing Natal.‖ Community Empowerment 6 (3): 456–63. https://doi.org/10.31603/ce.4453.
Mawarni, Rika, Muhammad Iqbal Fasa‘, and Suharto Suharto. 2021. ―Penerapan Digital  Banking  Bank  Syariah  Sebagai  Upaya  Customer  Retantion  Pada Masa  Covid-19.‖ Al  Iqtishod:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Ekonomi Islam 9 (2): 39–54. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.233.
Muchlis,  Ridwan.  2018.  ―Analisis  SWOT  Financial  Technology  (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan).‖ AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 1 (1): 335–57. https://doi.org/10.30821/ajei.v1i1.2735.
Muhammad, Rifqi, and Izzun Khoirun Nissa. 2020. ―Analisis Resiko Pembiayaan
Dan Resolusi Syariah Pada Peer-To-Peer Financing.‖ Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah 8 (1): 63. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558. Mursid, Fauziah. 2021. ―Kominfo: Pengguna Internet Indonesia Terbesar Ke-4 Di Dunia.‖ Republika.Co.Id. 2021. https://www.republika.co.id/berita/qv56gb335/kominfo-pengguna- internet-indonesia-terbesar-ke4-di-dunia. Nurhaliza,  Shifa.  2021.  ―Berikut  10  Pinjol  Syariah  Yang  Resmi  Terdaftar  Di OJK.‖ IDXChanel.Com. 2021. https://www.idxchannel.com/syariah/berikut-10-pinjol-syariah-yang- resmi-terdaftar-di-ojk.
Nurmanda,  Pravita  Salbia,  Nazela  Fardana,  Nisha  Nor  Rahmawati,  and  Nur Rohmayaty.  2021.  ―Implementasi  Produk  Layanan  Pembiayaan  Syariah
Berbasis  Financial  Technology  (Studi  Kasus  PT.  Investree).‖ AT- TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 6 (2): 250–65. https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.9609. Pebrianto,  Fajar.  2021.  ―Penyaluran  Pinjaman  Online  Mencapai  Rp  249  Triliun, Melayani 479 Juta Peminjam.‖ Bisnis Tempo.Co. 2021. https://bisnis.tempo.co/read/1520293/penyaluran-pinjaman-online- mencapai-rp-249-triliun-melayani-479-juta-peminjam.
Pramono,  Nugroho  Heri,  and  Asri  Nur  Wahyuni.  2021.  ―Strategi  Inovasi  Dan
Kolaborasi  Bank  Wakaf  Mikro  Syariah  Dan  Umkm  Indonesia  Di  Era Digital.‖ Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7 (1): 183–94.
https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1749.
Puspita,  Amelia  Tri,  Deni  Lubis,  and  Marhamah  Muthohharoh.  2021.  ―Faktor– Faktor  Yang  Memengaruhi  Tingkat  Literasi  Keuangan  Syariah  Pada Mahasiswa  Muslim  Di  Bogor.‖ AL-MUZARA’AH 9  (1):  1–20.
https://doi.org/10.29244/jam.9.1.1-20. Putra,  Dwi  Aditya.  2021.  ―Perbankan  Diminta  Kolaborasi  Untuk  Perluas  Akses Pembiayaan UMKM.‖ Merdeka.Com. 2021. https://www.merdeka.com/uang/perbankan-diminta-kolaborasi-untuk- perluas-akses-pembiayaan-umkm.html.
Qatrunnada,  Nadia,  and  Indra  Marzuki.  2019.  ―Analisis  Akad  Murabahah  Dan Wakalah  Bil  Ujrah  Pada  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi (Fintech) (Studi Kasus Di PT. Dana Syariah Indonesia).‖ Al-Mizan 3 (2): 54–73. https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/102.
Rifa‘i,  Suyuti  Dahlan,  and  Hijriatu  Sakinah.  2021.  ―Layanan  Pembiayaan Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah:  Tinjauan Fatwa  Dsn  Nomor  117/DSN-MUI/II/2018.‖ FASTABIQ:  Jurnal  Studi Islam 2 (1): 62–74. https://doi.org/10.47281/fas.v2i1.49. Rifa,  Achmad.  2017.  ―Peran  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Dalam Mengimplementasikan  Keuangan  Inklusif  Melalui  Pembiayaan  UMKM.‖ HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 4 (2): 193–217. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/1011.
Santi,  Mei.  2019.  ―Peran  Pinjaman  Dana  Berbasis  Online  Melalui  Aplikasi Terhadap Perekonomian Di Indonesia.‖ Jurnal  Ekonomi  Syariah 06  (02): 116–27. https://core.ac.uk/download/pdf/270170229.pdf.
Sazali,  Hasan,  and  Fakhrur  Rozi.  2020.  ―Belanja  Online  Dan  Jebakan  Budaya Hidup  Digital  Pada  Masyarakat  Milenial.‖ JURNAL  SIMBOLIKA: Research  and  Learning  in  Communication  Study 6  (2):  85–95. https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i2.3556.
Subagiyo, Rokhmat. 2019. ―Era  Fintech:  Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi
Syariah.‖ El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam 7 (2): 316–36. https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457.
Tsuroyya,  Dhiya,  and  Muzayyanah  Muzayyanah.  2019.  ―Analisis  Pelaksanaan Musyarakah  Pada  Layanan  Financial  Technology  Peer  To  Peer  Lending Syariah Di Indonesia (Studi PT. Syarfi Teknologi Indonesia).‖ Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 3 (2): 32–53.
https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/101.
Tua,  Rudy  Bodewyn  Mangasa,  and  Arif  Surahman.  2020.  ―Faktor-Faktor
Pendorong  Kecenderungan  Perubahan  Gaya  Hidup  Masyarakat  Yang Mengakses  Pembiayaan  Dari  Pinjaman  Online  Di  Kota  Tangerang Selatan.‖ Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  Dan  Akuntansi) 4 (3): 1336–59. http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/641. Utama,  Andrew  Shandy.  2021.  ―Digitalisasi  Produk  Bank  Konvensional  Dan Bank  Syariah  Di  Indonesia.‖ Jurnal  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum,
Perundang-Undangan Dan Pranata
Sosial 6 (2): 113.
https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11532.
Wahyuni,  Raden  Ani  Eko,  and  Bambang  Eko  Turisno.  2019.  ―Praktik  Finansial
Teknologi  Ilegal  Dalam  Bentuk  Pinjaman  Online  Ditinjau  Dari  Etika Bisnis.‖ Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 1  (3):  379–91. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391.
Waluyo,  Budi.  2021.  ―Pengembangan  Media  Pembelajaran  PAI  Berbasis  ICT.‖
JURNAL  AN-NUR:  Kajian  Ilmu-Ilmu  Pendidikan  Dan  Keislaman 7  (2):
229–50. https://www.journal.an-
nur.ac.id/index.php/annur/article/view/132.
Wardani,  Dewi  Kusuma,  Simon  Pulung Nugroho,  and  Adia  Adi  Prabowo.  2021.
―Pengaruh  Persepsi  Etis  Dan  Religiusitas  Terhadap  Niat  UMKM
Melakukan Pinjaman Online Pada Masa Covid-19.‖ Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha 29 (2): 81–92. https://doi.org/10.32477/jkb.v29i2.296.
Zuchroh,  Imama.  2021.  ―Fintech  Syariah:  Kolaborasi  Teknologi  Dan  Moral Sebagai Instrumen Pembiayaan Di Masa Depan.‖ Ecoplan 4 (2): 122–30. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.383.