## PERSEBARAN PENDUDUK YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
The Distribution of  Population Do Not Have Paper Official Identities
Irdam  Ahmad
STEKPI  Jakarta E-mail:  irdam@stekpi.ac.id

## ABSTRACT
There  are  two  main  problems  of   population  administration  system  in  Indonesia.  Firstly,  population data is not  well managed and overlapped among many government institutions. Secondly, many people do not posses population documents because they did not report any vital events that have been occured in their family, such as birth, death, move in and move out. These problems then cause list of  election voters  (DPT)  in  2009  general  election  (Pemilu)  are  not  valid.  This  study  would  like  to  know  geo- graphic  maps  of  people  that  do  not  posses  population  documents  by  province.  In  addition,  this  study also  search  factors  affecting  people  that  do not  posses  paper official  identities,  using  logistic  regression. The results  show  that out of  six  independent  variables  used in  this  study;  age  and  education  of head of  household,  distance  to  village  office,  village status  (urban/rural),  household  income  and  number  of household members, only distance to village  office which is significant  in influence people do not posses population  documents.

## Keywords: maps, population documents, logistic regression

## ABSTRAK
Ada  dua  masalah  utama  pada  sistem  administrasi  kependudukan  di  Indonesia.  Pertama,  data kependudukan  tidak  dikelola  secara  terintegrasi  sehingga  terjadi  tumpang  tindih  antara  beberapa instansi  pemerintah.  Kedua,  banyak  penduduk  tidak  memiliki  dokumen  kependudukan,  karena mereka  tidak  melaporkan  berbagai  peristiwa  kependudukan  yang  terjadi  di  lingkungan  keluarga mereka,  misalnya  kelahiran,  kematian,  pindah,  datang,  dan  lain-lain.  Kedua  masalah  ini  telah menyebabkan  data  penduduk  yang  terdaftar  pada  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  pada  Pemilu  2009 menjadi  tidak  akurat.  Penelitian  ini  ingin  mengetahui  peta  wilayah  penduduk  yang  tidak  memiliki dokumen kependudukan menurut propinsi. Disamping itu, penelitian ini juga ingin mengetahui faktor- faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  penduduk  tidak  memiliki  dokumen  kependudukan,  dengan menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam variable bebas yang  digunakan  pada  penelitian  ini,  yaitu  umur  kepala  keluarga,  pendidikan  kepala  keluarga, jarak  dari  rumah  ke  kantor  desa,  status  desa  (urban  atau  rural),  pendapatan  rumahtangga,  dan jumlah  anggota  rumahtangga,  hanya  variabel  jarak  dari  rumah  ke  kantor  desa  yang  secara  nyata mempengaruhi  penduduk  tidak  memiliki  dokumen  kependudukan.
Kata kunci: peta wilayah,  dokumen kependudukan,  regresi logistik

## PENDAHULUAN
Ketika  terjadi  masalah  pada  data penduduk  yang  masuk  dalam  Daftar Pemilih  Tetap  (DPT)  menjelang  Pemilu 2009  yang  lalu,  banyak  pihak  yang mempertanyakan  validitas  data  kepen- dudukan  di  Indonesia.  Hasil  audit  yang dilakukan  oleh  LP3ES  menunjukkan bahwa  20,8  %  pemilih  belum  terdaftar pada  daftar  pemilih;    19,8  %  nama  yang terdapat dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi  bertempat  tinggal  di  alamat  tersebut (sudah pindah atau meninggal), dan 3,3 % nama pada daftar pemilih tidak valid, baik karena sudah meninggal, tidak dikenal atau belum berusia 17 tahun (Nursahid, 2009). Diperkirakan,  sekitar  49,7  juta  penduduk tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu  2009  yang  lalu  (www.kpu.go.id).
Secara umum, ada dua masalah pokok pada sistem  administrasi  kependudukan  yang menyebabkan  tidak  valid  nya  data  kepen- dudukan  di  Indonesia  (Ahmad,  2011a). Pertama,  pengelolaan  data  kependudukan diselenggarakan  oleh  berbagai  instansi pemerintah  yang  berbeda-beda,  sehingga data  jumlah  penduduk tidak  pernah  sama antara  satu  instansi  dengan  instansi  yang lain.  Kedua,  sebagian  penduduk  tidak memiliki  dokumen  kependudukan  seperti Kartu  Keluarga  (KK),  KTP  atau  Akta Kelahiran, karena  mereka  tidak melaporkan peristiwa kependudukan yang terjadi di keluarga mereka, misalnya adanya kelahiran, pindah, datang,  meninggal, dan lain-lain,  untuk  mengur us  dokumen kependudukan.  Akibat  kedua  masalah tersebut,  pemerintah  sering  kesulitan dalam  memutakhirkan  data  penduduk.
Biaya  yang  relatif  mahal  (antara  Rp 25.000–Rp  50.000,  ter masuk  ongkos transpor pulang pergi ke kec/kota) untuk mengurus KK, KTP dan Akta Kelahiran, serta menghabiskan  waktu yang cukup lama
(antara 3-12 hari) untuk mengurusnya, telah menyebabkan  banyak  penduduk  enggan mengurusnya,  terutama  yang  tinggal  di daerah  pedesaan  (Ahmad,  2011b).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  pertama, mengetahui  peta  wilayah  geografis penduduk  yang  tidak  memiliki  dokumen kependudukan, seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran,  menurut  propinsi,  dan,  kedua, mengetahui  faktor-faktor  yang  mem- pengar uhi  penduduk  tidak  memiliki dokumen  kependudukan.
Dengan mengetahui peta wilayah geografis penduduk  yang  tidak  memiliki  dokumen kependudukan  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penduduk  tidak  memiliki dokumen  kependudukan,  diharapkan kegiatan  sosialisasi  tentang  pentingnya memiliki  dokumen  kependudukan  dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efektif, yang  pada  akhirnya  diharapkan  dapat menciptakan tertib administrasi kependudukan di Indonesia.
Penelitian  dari  Polling  Center  (2004), menyimpulkan  bahwa  biaya  yang  mahal, tidak  mengetahui  manfaat  dan  jarak  yang jauh,  merupakan  tiga  faktor  utama  yang menyebabkan  penduduk  tidak  mau mengurus  akta  kelahiran  untuk  anaknya.
Di  samping  jarak  dan  pendapatan, penelitian  ini  juga  menggunakan  variabel umur,  tingkat  pendidikan  dan  klasifikasi desa  urban/rural,  sebagai  variabel  bebas yang diduga mempunyai pengaruh terhadap keinginan  seseorang  untuk  memiliki dokumen  kependudukan.  Menur ut Colledge (2005), jarak adalah suatu konsep spasial  yang  menunjukkan  lokasi  antara dua  buah  titik  yang  terpisah  secara geografis.  Sedangkan  menurut  Getis,  dkk (2000), jarak merupakan salah satu dari tiga topik  geografis  penting,  disamping  lokasi dan  arah.  Astuti  dan  Musiyam  (2009)
menyatakan bahwa secara umum, semakin jauh  jarak  suatu  wilayah  dari  pusat  kota, maka tingkat aksesibilitas wilayahnya akan semakin  rendah.
Mengenai klasifikasi  desa urban,  penelitian ini  menggunakan  konsep  BPS,  dimana suatu  desa  dikatakan  desa  urban  jika kepadatan penduduknya rendah, persentase rumahtangga petani besar dan ketersediaan fasilitas  urban  sedikit.  Menurut  Giyarsih (2010),  ketersediaan  fasilitas  sosial ekonomi  jug a  mer upakan  salah  satu variabel  yang  dapat  mencermin-kan  sifat kekotaan  di  suatu  wilayah.

## METODE PENELITIAN

## Metode  Pengumpulan  Data
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  data  sekunder  hasil  Sur vei Penduduk  Antar  Sensus  (Supas)  tahun 2005,  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat Statistik  (BPS),  sebagai  dasar  pembuatan peta.  Disamping  itu,  penelitian  ini  juga menggunakan data primer, yang dilakukan di tiga desa dalam wilayah propinsi Banten, yaitu Margaluyu, (Kabupaten Serang), desa Cibuah (Kabupaten Lebak) dan Kelurahan Parungserab  (Kota  Tangerang),  tahun 2009, dengan jumlah sampel sebanyak 117 Kepala  Keluarga.

## Metode Analisis

## Analisis Deskriptif dan Peta
Analisis  deskriptif  dan  peta  digunakan untuk mendeskripsikan wilayah penduduk yang tidak memiliki dokumen kependuduk- an  (KK,  KTP  dan  Akta  Kelahiran) menurut propinsi.

## Analisis Regresi Logistik
Model  regresi  logistik  digunakan  karena variabel  terikat  mempunyai  dua  kategori,
yaitu  Y=1  untuk  yang  tidak  memiliki dokumen  kependudukan  (KTP,  KK  dan Akta  Kelahiran),  dan  Y=0  untuk  yang memiliki  dokumen  kependudukan. Sedangkan  daftar  variabel  bebas  yang digunakan terdapat pada Tabel 1.

## Hipotesis Penelitian
Hipotesis  penelitian  untuk  setiap  variabel bebas terhadap variabel terikat (kepemilik- an dokumen kependudukan), adalah sbb : (1) jarak mempunyai pengaruh negatif, (2) umur  mempunyai  pengaruh  positif,  (3) tingkat  pendidikan  mempunyai  pengaruh positif,  (4)  pendapatan  mempunyai pengar uh  positif,  (5)  jumlah  ang gota keluarga mempunyai pengaruh negatif, dan (6)  klasifikasi  desa  (urban)  mempunyai pengaruh  positif.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## Distribusi  Penduduk  yang  Tidak Memiliki  Dokumen  Kependudukan
Hasil  Supas  tahun  2005  menunjukkan bahwa 18,26 % (26,2 juta orang) penduduk Indonesia    usia  17  tahun  keatas  ternyata tidak  memiliki  KTP  (Tabel  2).  Alasan utama penduduk tidak mau mengurus KTP adalah karena mereka tidak membutuhkan KTP,  apalagi  biaya  pembuatannya  juga cukup mahal bagi ukuran mereka. Menurut sebagian besar responden, mengurus KTP hanya menghabiskan uang dan waktu saja, sedangkan  manfaatnya  tidak  ada,  karena mereka jarang pergi keluar kota dan tidak pernah  berhubungan  dengan  Bank  atau instansi  pemerintah  lainnya.  Mereka  baru mau  mengurus  KTP  kalau  sudah  sangat terpaksa, misalnya mau kredit motor untuk ojek, mencari pekerjaan, mau naik haji, dan lain-lain.
Dari Gambar 1 dapat diketahui bahwa lebih dari  33,74  %  penduduk  yang  tinggal  di
Tabel 1. Kategori Variabel Bebas dan Variabel Terikat
Sumber:  hasil  analisis
Variabel Nama Variabel Kategori Variabel Boneka D 1 Jarak ke Kantor Desa 1.   Jauh ;  > 690 m 2.  Dekat ; = 690 m D 11 = 1
D 12 = 0 D 2 Umur Kepala Rumah Tangga (ruta) 1.  Kurang Dari 40 2.  40 atau lebih D 21 = 1 D 2 2 = 0
D 3 Tingkat Pendidikan Kepala Ruta 1. SD atau  kurang 2. SLTP atau lebih D 31 = 1 D 32 = 0 D 4 Pendapatan Keluarga 1.  Kurang ;= 600.000 2.  Cukup ; > 600.000 D 41 = 1 D 42 = 0 D 5 Jumlah Anggota Keluarga 1.  Banyak ; > 4 orang 2.  Sedikit : = 4 orang D 51 = 1 D 52 = 0 D 6 Klasifikasi Tempat Tinggal 1.  Desa Rural 2.  Desa Urban D 61 = 1 D 62 = 0 Variabel Terikat Memiliki dokumen kependudukan 1.  Tidak Memiliki 2.  Memiliki Y = 1 Y = 0
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, dan Akta Kelahiran di Indonesia Tahun 2005
Sumber: BPS, Supas 2005
Dokumen Kependudukan
Memiliki Tidak Memiliki Jumlah KTP 117.180.815 (81,74) 26.184.344 (18,26) 143.365.159 (100,0) Kartu Keluarga 42.009.761 (77,69) 12.066.755 (22,31) 54.076.516 (100,0) Akta Kelahiran 8.176.319 (42,82) 10.918.832 (57,18) 19.095.151 (100,0)
propinsi-propinsi wilayah Indonesia Bagian Timur,  tidak  memiliki  KTP,  kecuali Sulawesi  Selatan  dan  Sulawesi  Utara. Sedangkan  di  wilayah  Indonesia  Bagian Barat dan Tengah, propinsi-propinsi  yang penduduknya  banyak  yang  tidak  memiliki KTP  (antara  24,23  -  33,73  %)  antara  lain adalah  Sumatera  Barat,  Jambi,  Bengkulu, Kalimantan Selatan, NTB dan NTT. Perlu juga diketahui, bahwa data untuk DI Aceh
tidak  tersedia,  sehingga  angkanya  adalah nol persen. Sedangkan untuk propinsi Riau, datanya masih mencakup wilayah propinsi Riau yang lama (sebelum pemekaran), dan belum dipisah dengan propinsi Kepulauan Riau.
Sementara  itu,  untuk  kepemilikan  Kartu Keluarga (KK), dari 54,1 juta keluarga yang ada di seluruh Indonesia, dari Tabel 2 dapat diketahui  bahwa  sekitar  22,3  %  atau  12,1
juta  keluarga  tidak  mempunyai  KK.  Bagi sebagian  penduduk,  memiliki  KK  sama sekali  tidak  ada  manfaatnya.  Kalau  KTP masih  bisa  digunakan  ketika  bepergian, kredit motor, mencari pekerjaan, dan lain- lain, KK sama sekali tidak bisa digunakan. Karena  itu,  walaupun  peraturan  untuk memiliki KTP harus memiliki KK terlebih dahulu,  banyak  penduduk  yang  hanya mengurus KTP, tetapi tidak memiliki KK.
Dari  Gambar  2  dapat  diketahui  bahwa antara  43,61  -  59,20  %  keluarga  yang ting gal  di  propinsi  Papua,  Maluku, Sulawesi  Tengah,  NTT  dan  NTB,  tidak memiliki  KK.  Sedangkan  di  Sulawesi Selatan,  Sulawesi  Tenggara,  Kalimantan Selatan,  Sumatera  Barat,  Bengkulu  dan Lampung,  persentase  yang  tidak  memiliki KK  adalah  antara  30,16  -  43,60  %.  Di
propinsi  Kalimantan  Timur,  persentase keluarga  yang  tidak  memiliki  KK  hanya kurang  dari  6,67  %,  dan  ini  merupakan yang  terbaik dalam  kepemilikan  KK.
Data hasil Supas tahun 2005 juga memuat cakupan  kepemilikan  Akta  Kelahiran penduduk  usia  0-4  tahun  (Balita). Dibandingkan  dengan  kepemilikan  KTP dan  KK,  cakupan  kepemilikan  Akta Kelahiran jauh lebih rendah. Dari Tabel 2 dapat  diketahui  bahwa  dari  19,1  juta orang  Balita  yang  ada  di  Indonesia  tahun 2005, sebanyak 10,9 juta orang diantaranya atau 57,2 % tidak memiliki Akta Kelahiran.
Dibandingkan  dengan  beberapa  negara ASEAN,  cakupan  ke pemilikan  Akta Kelahiran  anak  di  Indonesia  jauh  lebih rendah.  Di  Philipina  misalnya,  cakupan kepemilikan  Akta  Kelahiran  anak
Sumber:  hasil  analisis
Gambar 1. Presentase Penduduk yang Tidak Memiliki KTP Menurut Propinsi
mencapai 84 %, sedangkan di Thailand dan Malaysia,  cakupannya  masing-masing sebesar  95  %  dan  98  %  di  Malaysia (Kompas,  27  Mei  2005).  Dari  Gambar  3 dapat diketahui bahwa antara 70,71 - 84,09 %  Balita  di  propinsi  Sumatera  Utara, Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Tengah  dan Maluku,  tidak  memiliki  Akta  Kelahiran. Sedangkan  di  propinsi  Jambi,  Bangka Belitung,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur  dan Kalimantan Timur, persentase Balita yang tidak  mempunyai  Akta  Kelahiran  adalah antara 20,57–51,75 %, dan ini merupakan yang  terbaik.

## Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja yang  mempengar uhi  penduduk  untuk
memiliki  berbagai  dokumen  kependuduk- an,  digunakan  analisa  regresi  logistik berganda.
Tabel  3  menunjukkan  ada  lima  variabel yang  berpengaruh  secara  nyata  terhadap perilaku seseorang tidak memiliki dokumen kependudukan,  yaitu  jarak  dari  tempat tinggal  ke  kantor  desa/kelurahan,  serta interaksi  antara  tempat  tinggal  (T.TGL) dengan  pendapatan  (PP),  interkasi  umur (U)  dengan  jumlah  keluarga  (J.ART), interaksi  pendapatan  (PP)  dengan  jumlah keluarga  (J.ART)  serta  interaksi  antara tempat tinggal (T.TGL) dengan umur (U).
Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa kelima variabel  yang  terdapat  pada  Tabel  3 berpengaruh  secara  significant  terhadap variabel  terikat.
Sumber:  hasil  analisis
Gambar 2. Presentase Keluarga yang Tidak Memiliki Kartu Keluarga Menurut Propinsi
Sumber:  hasil  analisis
Gambar 3. Presentase Balita yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Menurut Propinsi
Tabel 3. Output SPSS Hasil  Analisis Regresi Logistik
Sumber:  hasil  analisis Catatan  :
Jarak adalah  jarak dari  tempat tinggal  ke kantor  desa/kelurahan
T.TGL_PP adalah interaksi antara tempat tinggal dengan pendapatan U_J.ART adalah interaksi umur dengan jumlah anggota keluarga (ruta)
PP_J.ART adalah interaksi antara pendapatan dengan jumlah angg ruta
T.TGL_U adalah interaksi antara tempat tinggal dengan umur
Variabel  jarak  memiliki  koefisien  positif yang  menunjukkan  bahwa  semakin  jauh jarak tempat tinggal seseorang dari kantor desa/kelurahan,  maka  semakin  besar peluangnya untuk tidak memiliki dokumen kependudukan.
Interpretasi untuk variabel interaksi adalah bahwa  secara  bersama-sama  (saling  ber- interaksi),  kedua  variabel  tersebut  ber- pengar uh  secara    significant  terhadap variabel  terikat.
Tabel  3  juga  memuat  nilai  eksponen terhadap  koefisien  regresi  logistik  dari setiap  variabel  bebas,  yaitu  kolom  Exp (B).  Untuk  variabel  jarak,  dengan koefisien regresi logistik 1,345, maka nilai eksponennya, e 1,345 = 3,838. Nilai Exp (B) disebut odds ratio atau rasio kecenderung- an seorang kepala keluarga tidak memiliki dokumen  kependudukan.

## Odds  ratio  untuk  variabel  jarak  sebesar
3,838,  berarti  kecenderungan  seorang kepala  keluarga  yang  jarak  tempat tinggalnya  lebih  dari  690  m  dari  kantor desa/kelurahan  tidak  memiliki  dokumen kependudukan  adalah  3,838  kali  lebih besar dibandingkan dengan kepala keluarga yang  jarak  tempat  tinggalnya  kurang  dari 690  m.
Nilai  odds  ratio  untuk  interaksi  antara variabel  pendapatan  dengan  jumlah anggota  keluarga  sebesar  4,713  berarti kepala  keluarga  yang  mempunyai pendapatan  kurang  dari  Rp  600.000 dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 4 orang mempunyai kecenderungan 4,713 kali  lebih  besar  untuk  tidak  memiliki dokumen  kependudukan  dibandingkan dengan kepala  keluarga yang  mempunyai pendapatan lebih dari Rp 600.000 dengan jumlah  anggota  keluarga  kurang  dari  4 orang.

## Estimasi  Peluang  Seseorang  Tidak Memiliki  Dokumen  Kependudukan
Model regresi logistik yang terbentuk dari hasil  penelitian  ini,  seperti  yang  terdapat pada  Tabel  3,  juga  bisa  digunakan  untuk menghitung  peluang  seseorang  tidak memiliki  dokumen  kependudukan.
Contoh,  jika  seseorang  tinggal  500  meter dari kantor desa (D 12 = 0), berusia 35 tahun (D 21 =  1),  jumlah  anggota  keluarga  5  or- ang  (D 51 =  1),  pendapatan  sebesar  Rp 750.000 (D 42 = 0) dan tinggal di desa rural (D 61 = 1), sehingga D 61 * D 42 = 0 ; D 21 * D 51 = 1 ; D 42 * D 51 = 0 ; D 61 * D 21 = 1.
Dengan memasukkan semua nilai tersebut kedalam model persamaan  regresi logistik berganda yang dihasilkan dari penelitian ini, maka  peluang  yang  bersangkutan  untuk tidak  memiliki  dokumen  kependudukan diperkirakan  sebesar  0,58.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  menunjukkan:  pertama, persentase  terbesar  penduduk  yang  tidak memiliki dokumen kependudukan terdapat di propinsi-propinsi yang ada wilayah timur Indonesia,  kedua,  dari  enam  variabel bebas yang digunakan  pada penelitian ini, ada lima variabel yang berpengaruh signifi- cant  terhadap  kepemilikan  akta  kelahiran, yaitu  variabel  jarak  dari  tempat  tinggal  ke kantor  desa/kel  dan  empat  variabel interaksi.  Keempat  variabel  interaksi tersebut  adalah  antara  tempat  ting gal dengan pendapatan,  umur dengan  jumlah anggota  keluarga,  pendapatan  dengan jumlah  ang gota  keluarga  serta  antara variabel tempat tinggal dengan umur.
Untuk  menciptakan  tertib  administrasi kependudukan  di  Indonesia,  pemerintah disarankan untuk. Pertama, memasukkan

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, I. (2011a). Perilaku Kepala Keluarga Dalam Mengurus Dokumen Kependudukan, Disertasi Tidak  Dipublikasikan,  Program  Studi  Pendidikan  Kependudukan  dan  Lingkungan Hidup (PKLH), Universitas Negeri Jakarta.
Ahmad, I.  (2011b). Spanduk  dan Stiker  Sebagai Media  Komunikasi  untuk Melaporkan  Peristiwa Kependudukan, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.  9, No. 1, Januari-April, 2011
Astuti,  W.A.  dan  Musiyam,  M.  (2009).  Kemiskinan  dan  Perkembangan  Wilayah  di Kabupaten Boyolali. Forum Geografi. Vol.  23, No. 1,  Juli 2009.
Badan  Pusat  Statistik  (2007).  Hasil  Survei  Penduduk  Antar  Sensus  (Supas),  Jakarta..
Colledge, R. (2005). Geography and Everyday Live, Directions Magazine, 12 September 2005.
Getis,  A.;  Getis,  J.  dan  Fellmann,  J.D.  (2000).  Introduction  to  Geography,  Mc.  Graw  Hill, sevent  edition.
Giyarsih, S.R. (2010). Pola Spasial Transformasi Wilayah di Koridor Yogyakarta-Surakarta. Forum Geografi. Vol. 24, No. 1, Juli 2010.
Hosmer, D.W. and Lameshow, S. (1989), Applied Logistic Regression.
materi  tentang  sistem  administrasi kependudukan  dalam  mata  pelajaran Geografi pada tingkat SMP dan SMA. Hal ini  penting  dilakukan  untuk  memberikan pemahaman  kepada  seluruh  penduduk Indonesia tentang manfaat dan pentingnya setiap  penduduk  memiliki  dokumen kependudukan,  yang  bisa  dimulai  dari tingkat SMP dan SMA.
Kedua, meningkatkan motivasi penduduk dalam  memiliki  dokumen  kependudukan dengan  menyederhanakan  prosedur  dan tata cara mengurus dokumen kependuduk- an, dan kalau perlu membebaskan biayanya.
Ketiga,  memberikan  KTP  (elektronik), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran secara gratis kepada seluruh penduduk Indonesia yang  belum  memilikinya,  tanpa  syarat, termasuk kepada 26,2 juta penduduk yang tidak memiliki KTP, 12,1 juta keluarga yang
tidak  memiliki  KK  dan  10,9  juta  Balita yang tidak memiliki Akta Kelahiran, seperti yang terdapat pada Tabel 2.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel  ini  merupakan  bagian  dari  hasil penelitian untuk Disertasi Doktor penulis, tentang “Perilaku Kepala Keluarga Dalam Mengurus  Dokumen  Kependudukan”, yang  dipertahankan  tanggal  24  Februari 2011  di  hadapan  Senat  Guru  Besar  Uni- versitas  Negeri  Jakarta  (UNJ),  Program Studi  Pendidikan  Kependudukan  dan Lingkungan Hidup (PKLH). Ucapan terima kasih  terutama  disampaikan  kepada  Dr. Budiasih atas masukannya, Sdr. Ierene atas bantuan pembuatan peta dan kepada Sdr. Arif  atas  bantuannya  dalam  mengumpul- kan  data.
http://www.kpu.go.id,  diunduh  12  Juli  2011.
Koran Kompas, 27 Mei 2005.
Nursahid, F. (2009). Kisruh DPT, Rawan Gugatan, Harian SINDO,  29 Maret 2009.
Polling Center (2004), Communication Research For Birth Registration, Prepared for UNICEF.