Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 15  No. 2 Januari  2024 pp 230-239

## MEMBINGKAI DIMENSI SDGS INDONESIA MELALUI STRATEGI MARKET CONDUCT, EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ERA EKONOMI DIGITAL
1,2 Ika Makherta Sutadji
1 Student of Doctoral Program in Accounting, Brawijaya University
2, Faculty of Economics, Balikpapan University Surel: ika.makherta@uniba-bpn.ac.id
DiPublikasi: 01/01/2024
https://doi.org/10.22225/kr.15.2.2024.230-229

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  gambaran  kajian  perilaku  pelaku  usaha  jasa  keuangan  ( market conduct ),  edukasi  dan  perlindungan konsumen  yang  dibingkai  dalam  dimensi Sustainable  Development  Goals sebagai  upaya  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  tahun  2030.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif dengan peneliti sebagai instrumennya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten dengan menggunakan aturan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan berupa UU No 4 Tahun 2023 dan aturan lain serta hasil pengamatan yang mendukung proses analisis.
Melalui  aturan  yang  telah  dijadikan  standar  acuan  yang  berlaku  diharapkan  akan  memberikan  peluang dalam  menemukan  potensi  kebijakan  yang  akan  membawa  perubahan  perilaku  pelaku  usaha  jasa  keuangan dengan  tetap  berdasarkan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  diharapkan  akan  memberikan alternatif solusi untuk penerapan standar yang berlaku menuju terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development goals ) Indonesia.
Kata kunci: UU No 4 Tahun 2023, market conduct , edukasi dan perlindungan konsumen, sustainable development goals

## ABSTRACT
This  research  aims  to  provide  an  overview  of  the  study  of  the  behavior  of  financial  service  business actors  (market  conduct),  education,  and  consumer  protection  framed  in  the  dimensions  of  Sustainable Development  Goals  as  an  effort  to  achieve  sustainable  development  goals  in  2030.  This  type  of  research  is qualitative,  with  the  researcher  as  the  instrument.  The  research  method  used  is  content  analysis  using  the regulations in force at the Financial Services Authority in the form of Law No. 4 of 2023 and other regulations, as well as observation results that support the analysis process. It is hoped that the regulations that have been used as  a  reference  for  applicable standards  will  provide  opportunities  to  discover  potential  policies  that  will  bring about changes in the behavior of financial services business actors while remaining based on applicable laws and regulations.  It  is  hoped  that  the  research  results  will  provide  alternative  solutions  for  the  implementation  of applicable standards towards realizing Indonesia's sustainable development goals.
Keywords: Law No. 4 of 2023, market behavior, consumer education and protection, sustainable development goals

## I. Pendahuluan
Arus  global  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  sebuah  negara  (Samantha,  E.  D.,  Tobing, G. L., & Widiarty, 2022). Sebagai komponen utama sistem  keuangan  negara,  lembaga  perbankan memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian. (Sandi, 2019). Peraturan
Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat  Sektor Jasa  Keuangan  (SJK)  diatur  dalam  POJK  No. 6/POJK.07/2022.  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan
(PUJK) adalah LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan  penghimpunan  dana,  penyaluran  dana, dan/atau  pengelolaan  dana  di  SJK.  Konsumen adalah  pihak-pihak  yang  menempatkan  dananya dan/atau  memanfaatkan  layanan  yang  tersedia  di SJK,  seperti  nasabah  perbankan,  pemodal  di  Pasar Modal,  pemegang  polis  perasuransian,  dan  peserta dana  pensiun,  menurut  peraturan  perundang- undangan  SJK.  Perlindungan  Konsumen  dan Masyarakat (PKM) adalah upaya untuk memberikan
pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  produk  dan layanan  PUJK  yang  akan  digunakan  atau dimanfaatkan oleh konsumen atau masyarakat, serta untuk memberikan kepastian hukum untuk melindungi  konsumen  dari  pemenuhan  hak  dan kewajiban konsumen di SJK ( Peraturan Ojk Ri No. 6/Pojk.07/2022 ).
Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat  di Sektor Jasa Keuangan menerapkan prinsip: a. edukasi yang memadai;
b. keterbukaan dan transparansi informasi;
c.  perlakuan  yang  adil  dan  perilaku  bisnis  yang bertanggung jawab;
d.  perlindungan  aset,  privasi,  dan  data  Konsumen; dan e.  penanganan  pengaduan  dan  penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien
Industri  jasa  keuangan  Indonesia  sangat dipengaruhi  oleh  globalisasi  sistem  keuangan  dan perkembangan  teknologi  informasi  dan  inovasi finansial.  Sistem  keuangan  sangat  kompleks, dinamis,  dan  saling  terkait  antara  subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun institusi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang  mempunyai  fungsi,  tugas  dan  wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan  di  sektor  jasa  keuangan,  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  RI  No.  21  Tahun  2011 tentang OJK (OJK, 2014). Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2011  Pasal  4  menyatakan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  dibentuk  dengan  tujuan  agar keseluruhan  kegiatan  jasa  keuangan  dalam  sektor jasa  keuangan  terselenggara  dengan  teratur,  adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan  stabil,  serta  mampu  melindungi  kepentingan konsumen  dan/atau  masyarakat.  Tujuan  guna memperkuat sisi perlindungan kepentingan konsumen  dan/atau  masyarakat,  OJK  melakukan upaya perlindungan konsumen dan/atau masyarakat, melalui  regulasi  dan  kebijakan  yang  efektif  dan terintegrasi,  pemberdayaan  konsumen  dan/atau masyarakat melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan,  penguatan  mekanisme  penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dan penguatan  infrastruktur  perlindungan  konsumen serta penerapan sistem dua pilar pengawasan secara terintegrasi  yaitu prudential dan market  conduct serta  melakukan  penegakan  hukum  yang  efektif (Sari Permata, 2020). Potensi ekonomi digital diakui banyak  orang  pemimpin  bisnis  dan  inovator, konsultan dan jurnalis, peneliti dan penulis era tahun 1990an (Li et al., 2020).
Di  antara  masalah  yang  menjadi  perhatian Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah  pengawasan  sektor jasa  keuangan  yang  terintegrasi  (konglomerasi), penerapan  perlindungan  konsumen  yang  sama  di semua  sektor  jasa  keuangan,  dan  perlindungan
konsumen yang belum optimal. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa  keuangan,  perlindungan  konsumen  sektor  jasa keuangan  bertujuan  untuk  membangun  sistem perlindungan konsumen  yang  andal,  meningkatkan kemampuan konsumen, dan meningkatkan kesadaran  pelaku  usaha  jasa  keuangan  tentang pentingnya  perlindungan  konsumen.  Setelah  krisis ekonomi tahun 2008, pengawasan bidang keuangan tidak  hanya  berdasarkan  prudential;  pengawasan pasar  (MCS)  adalah  jenis  pengawasan  yang berfokus pada perilaku penyelenggara usaha dengan konsumennya dengan tujuan meminimalkan kerugian  konsumen.  Pengawasan  pihak  OJK diharapkan  mendorong  kemajuan  jasa  keuangan, termasuk kaitannya dengan perlindungan konsumen,  yang  akan  meningkatkan  keyakinan masyarakat  akan  stabilitas  sistem  keuangan. (Samantha, E. D., Tobing, G. L., & Widiarty, 2022). Ekonomi  digital  mengalami  perubahan  mendasar pada  industri  manufaktur  di  seluruh  dunia. Peningkatan pengetahuan berbasis teknologi informasi  dan  struktur  industri  global  yang  efektif berdasarkan  teknologi  baru.  Hal  ini  menjadi  tren yang  mempengaruhi  daya  saing  industri  berbagai negara,  dan  memperkuat  digitalisasi  industri tradisional, serta menciptakan  peluang menciptakan industri jasa baru (Li et al., 2020)
Untuk melindungi konsumen dan masyarakat,  terdapat  dua  tujuan  utama.  Pertama, meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen terhadap  aktivitas  sektor  jasa  keuangan  (Pasar Kepercayaan). Tujuan  kedua, memberikan peluang dan  kesempatan  bagi  pelaku  usaha  jasa  keuangan untuk  berkembang  dengan  cara  yang  adil,  efektif, dan transparan. Konsumen juga memahami hak dan kewajiban  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  mengenai karakteristik,  layanan,  dan  produk  ( Level  Playing Field ).  Industri  keuangan  mendapat  manfaat  dari peningkatan  efisiensi  sebagai  tanggapan  terhadap tuntutan pelayanan prima disektor ini. Bisnis pelaku jasa  keuangan  dan  pasar  harus  menciptakan  kultur yang melindungi konsumen. Perlindungan konsumen  bertujuan  melindungi  konsumen  dari industri  keuangan  yang  berkembang  pesat.  Upaya melindungi  konsumen,  segala  jenis  data  yang berkaitan  dengan  penyediaan  saluran,  hubungan antara lembaga jasa keuangan dan masyarakat, serta hubungan regulator dengan lembaga jasa keuangan dan  masyarakat  menjadi  hal  yang  penting (Samantha, E. D., Tobing, G. L., & Widiarty, 2022). Sektor  jasa  keuangan  yang  dinamis  dan kompleks  membuat  upaya  untuk  melindungi konsumen  dan  masyarakat  Indonesia  menghadapi banyak  tantangan.  Masalah  yang  dihadapi  oleh sektor  jasa  keuangan  berupa;  pangsa  pasar  yang tidak merata, produk dan layanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kurangnya kerjasama  antar  otoritas,  penegakan  hukum  yang lemah, budaya perlindungan konsumen yang belum
terbentuk di Indonesia, dan infrastruktur perlindungan konsumen yang belum optimal. Sektor jasa  keuangan  juga  menghadapi  tantangan  untuk berkembang secara global (Sari Permata, 2020).
Bank dalam menghimpun uang dari masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  kepada masyarakat untuk membiayai pembangunan, berguna  bagi  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia. Bank  memberikan  kredit  demi  mendapatkan keuntungan  yang  paling  besar  dengan  risiko  yang paling  rendah  (Muhdar  et  al.,  2019).  Kewenangan Otoritas  Jasa  Keuangan  membentuk  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022  Tentang  Perlindungan  Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (18 April 2022), pengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (6 Agustus 2013). Peraturan  tersebut  melindungi  konsumen  dan masyarakat.
Literasi  keuangan  dan  Inklusi  keuangan menjadi  topik  menarik  untuk  diteliti.  Survei Nasional  Literasi  Keuangan  Indonesia  (SNLKI) yang dilakukan oleh OJK tahun 2013 menghasilkan informasi yang  menunjukkan hubungan erat antara literasi  keuangan  dengan  inklusi  keuangan,  karena semakin  tinggi  literasi  keuangan  maka  semakin besar  tingkat  pemanfaat  produk  dan  layanan  jasa keuangan  (Falikhatun  et  al.,  2020).  Literasi keuangan berarti proses meningkatkan pengetahuan ( knowledge ),  kemampuan  ( skill ),  dan  keyakinan ( confidence )  agar  keuangan  masyarakat  lebih sejahtera dan mampu mengelola keuangan.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mempunyai visi, misi dan prinsip literasi keuangan. Visi literasi keuangan menjadikan masyarakat Indonesia mempunyai  tingkat  literasi  keuangan  tinggi  agar bisa memilih dan memanfaatkan keuangan mencapai  kesejahteraan.  Misi  literasi  keuangan mendidik  masyarakat  mengelola  keuangan  secara cerdas;  dan  memperluas  akses  informasi  ataupun penggunaan  produk  dan  jasa  keuangan  dengan mengembangkan  infrastruktur  mendukung  literasi keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Program literasi keuangan dapat membantu mengatasi krisis keuangan.  Manfaat  literasi  keuangan:  mempunyai kecakapan  pengelolaan  keuangan,  pengambilan keputusan  keuangan  yang  sesuai  dengan  informasi yang  dimiliki  dan  meminimalisir  kesalahan keuangan, mempunyai investasi di pasar modal, dan mampu  meminimalkan  dan  mengatasi  persoalan keuangan  untuk  kehidupan  sejahtera,  sehat  dan bahagia (Hidajat, 2015). Industri perbankan sebagai jantung  pembangunan  ekonomi  suatu  bangsa ( leading  indicator ),  dan  industri  yang  bersifat kepercayaan ( financial fiduciary ), sehingga industri perbankan diatur dan diawasi ketat  melalui banyak pengaturan  ( most  highly  regulated  industry ) (Zulkifli et al., 2022).
Pembangunan  berkelanjutan  adalah  sistem yang saling memengaruhi (Setianingtias et al., 2019, Le  Blanc,  2015,  Lo  Bue  &  Klasen,  2013).  Untuk mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang pembangunan berkelanjutan, indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan perlu diperhatikan pola interaksi  secara  internal  dan  eksternal,  serta  dalam masing-masing  dimensi.  Pendekatan  kualitatif  dan kuantitatif  dapat  digunakan  (Setianingtias  et  al., 2019,  Castañeda  et  al.,  2018,  M.  Nilsson  et  al., 2018). Sektor  keuangan  mendukung  pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.  Dukungan  lembaga  keuangan  akan menunjukkan bahwa keuangan berkelanjutan mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  mengurangi tekanan  lingkungan,  dan  memperhatikan  aspek pemerintahan  dan  sosial.  Dalam  jangka  panjang, kelangsungan  bisnis  perbankan  akan  mendapat manfaat  dari  pengurangan  risiko  seperti  risiko perubahan  iklim,  risiko  reputasi,  risiko  hukum, risiko operasional, dan risiko pasar. (Nugroho et al., 2019). Lembaga keuangan dipaksa untuk mendukung  transisi  menuju  pertumbuhan  ekonomi berkelanjutan sehubungan dengan topik keberlanjutan.  Investor,  pelanggan,  dan  regulator meminta
lembaga
keuangan untuk mengintegrasikan keuangan berkelanjutan ke dalam kerangka tata kelola perbankan. Produk sustainable finance perbankan  berupa green  bonds;  green assets/loans (Coleton, A., Brucart, M. F., Gutierrez, P., Tennier, L., & Moor, 2020)
Komitmen Indonesia pada dunia internasional diwujudkan melalui penerapan prinsip keuangan  berkelanjutan  dengan  memberikan  dana kepada perusahaan yang menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan dari proses produksi hingga pembuatan  barang  dan  jasa,  sehingga  masyarakat menjadi  sadar  akan  barang  konsumsi  yang  ramah lingkungan  (Abubakar  &  Handayani,  2019). Penguatan keberlanjutan sektor perbankan didukung Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan  bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan  dan Perusahaan Publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).
Pelaksanaan  keuangan  berkelanjutan  didukung peluncuran  Roadmap  Keuangan  Berkelanjutan  (5
Desember 2014). Roadmap Keuangan
Berkelanjutan mencakup tujuan keuangan berkelanjutan  jangka  pendek,  menengah,  dan panjang  (2015–2024).  Prinsip  pengelolaan  risiko, prinsip  pengembangan  sektor  ekonomi  adalah prioritas  berkelanjutan,  prinsip  tata  kelola  pada aspek lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial, prinsip  peningkatan  kapasitas,  dan  prinsip  kerja sama (Keuangan, 2014).
Hasil survey penelitian (Coleton, A., Brucart, M.  F.,  Gutierrez,  P.,  Tennier,  L.,  &  Moor,  2020) menunjukkan  bahwa  penelitian  ini  memandang perlunya  sektor  swasta  dan  publik  mengejar  dan
memperkuat upaya bidang keuangan keberlanjutan, karena  industri  perbankan  semakin  menyadari pentingnya environmental,  social, dan governance (ESG) dan resiko terkait iklim. Mejia-Escobar et al., 2020  mengevaluasi  penelitian  tentang  produk keuangan  yang  berkelanjutan  dengan  memperoleh pemahaman  yang  komperehensif  tentang  keadaan saat ini dan tren penelitian dalam industri perbankan di  Amerika  Latin.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Brasil,  Kolombia,  dan  Argentina  adalah negara  paling  terlibat  dalam  pembuatan  produk keuangan  yang  berkelanjutan.  Negara-negara  ini menjadi  pemimpin  dalam  pengembangan  produk keuangan  yang  berkelanjutan  karena  diatur  dan didukung  oleh  pemerintah  melalui  protokol  hijau dan undang-undang tentang lingkungan, sosial, dan pemerintahan (ESG).
Agenda  pembangunan  berkelanjutan  (TPB) atau  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs) adalah  program  global  yang  disetujui  oleh  19 negara,  termasuk  Indonesia.  Menurut  kesepakatan harus  dicapai  pada  tahun  2030.  Prinsip TPB/SDGs adalah universal ,  integrasi  dan  inklusif,  untuk meyakinkan  bahwa  tidak  ada  satupun  yang tertinggal  ( no  one  left  behind )  Target  capaian TPB/SDGs  harus  menyeimbangkan  3  dimensi TPB/SDGs,  yaitu  dimensi  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan secara komprehensif.
Regulasi  yang  telah  ditetapkan  mengenai pelaksanaan  TPB/SDGs  adalah  Perpres  Nomor  59 Tahun 2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  TPB. Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2)  Perpres  59/2017, dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  TPB  dimaksudkan untuk  mencapai  tujuan  mulia,  yaitu  menjaga peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,  menjaga  kualitas  lingkungan  hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata  kelola  yang  mampu  menjaga  peningkatan kualitas  kehidupan  dari  satu  generasi  ke  generasi berikutnya.  Pelaksanaan  pencapaian  TPB/SDGs tersebut  perlu  diselaraskan  dengan  RPJPN  dan RPJMN. Upaya mendukung pencapaian TPB/SDGs memiliki tantangan tersendiri untuk dapat diimplementasikan secara komprehensif. Pencapaian TPB/SDGs diperlukan keterlibatan dan sinergi  pihak stakeholder . Stakeholder yang mendukung  pelaksanaan  TPB/SDGs  terdiri  dari empat  platform,  yaitu:  pemerintah  dan  parlemen, akademisi  dan  pakar,  filantropi  dan  pelaku  usaha, organisasi kemasyarakatan dan media ( http://sdgs.bappenas.go.id/pemangku- kepentingan/ ).
Kemajuan  inklusi  keuangan  pada  berbagai tahap  pembangunan  dan  mencapai  kemajuan  yang berarti  menuju  pencapaian  SDGs  sangat  penting untuk  meningkatkan  kemajuan  inklusi  keuangan pada berbagai negara berkembang (Tay et al., 2022). Inklusi  keuangan  dan  pendidikan  keuangan diperlukan  untuk  melindungi  konsumen  keuangan.
Manfaatnya terletak pada konsumen memiliki akses yang  lebih  besar  ke  informasi  keuangan  yang bertanggung jawab. (Thennakoon, 2020).
II. Tinjauan Literatur (Literature Review)
Market  conduct adalah  perilaku  Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat  perjanjian,  atas  produk  dan/atau  layanan serta  penyelesaian  sengketa  dan  penanganan pengaduan.  Tujuan market  conduct pengawasan terhadap  lembaga  keuangan  dengan  fokus  perilaku penyimpangan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan dalam  penyertaan  informasi  untuk  memastikan lembaga  keuangan  memberikan  pelayanan  yang baik, dan jujur kepada konsumen.
Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan  merupakan  bagian  integral  kerangka hukum,  pengaturan,  dan  pengawasan  sektor  jasa keuangan,  serta  merefleksikan  kondisi  keragaman industri dan perkembangan pengaturan industri jasa keuangan. Pengaturan perlindungan konsumen bagi seluruh  lembaga  jasa  keuangan  merupakan  tahap dasar  piramida  yang  bersifat  preventif  (Keuangan, 2014). Perlindungan sektor jasa keuangan bertujuan untuk:
(a)  menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen yang andal;
(b) meningkatkan pemberdayaan konsumen; dan (c)  menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  sektor jasa keuangan, pentingnya perlindungan konsumen agar  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat sektor jasa keuangan.
Regulasi perlindungan konsumen menciptakan  keseimbangan  pertumbuhan  sektor jasa  keuangan  dan  melindungi  kepentingan konsumen serta menerapkan azas manfaat, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum. Melalui regulasi  perlindungan  konsumen  akan  mengatur perilaku  pelaku  usaha  jasa  keuangan  dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi,  menawarkan,  membuat  perjanjian,  atas produk dan/atau layanan serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Perlindungan konsumen  selalu  menerapkan  prinsip  transparansi, perlakuan  yang  adil,  keandalan,  kerahasiaan  dan keamanan data/informasi konsumen, serta penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Fokus pengaturan market  conduct diharapkan  dapat menciptakan dan menumbuhkan budaya perlindungan  konsumen  pada  pelaku  industri  jasa keuangan.  Prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen yang  diterapkan  membawa  dampak  positif  untuk mempersempit  kesenjangan  informasi  atas  produk dan/atau  layanan  keuangan  yang  menyebabkan konsumen  pada  posisi  yang  lemah  (Keuangan, 2014).
Konsep Edukasi dan Perlindungan
Konsumen pada sektor jasa keuangan terbagi atas;
1. Bersifat Preventif ( Preventive Actions ).
Preventive actions dalam bentuk pengaturan dan pelaksanaan  bidang  edukasi  dan  perlindungan konsumen.  Edukasi  dilakukan  dalam  bentuk kegiatan  sosialisasi  dan  edukasi, sharing knowledge dengan  berbagai  instansi  dan regulator  tiap  tingkat  pemerintahan,  himbauan secara rutin tentang legalitas perusahaan
2. Bersifat Represif ( Represive Actions ).
Represive  Actions dalam  bentuk  penyelesaian pengaduan,  fasilitasi  penyelesaian  sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lainnya dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen (Sari Permata, 2020)
Keberlanjutan  merupakan  topik  penting dalam  SDGs  ( Sustainable  Development  Goals ) 2015-2030,  agenda  dunia  pasca  MDGs  ( Millenium Development  Goals ).  Pembangunan  berkelanjutan merupakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan  generasi  saat  ini  tanpa  mengorbankan kemampuan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhan mereka ( World Commision on Environment  and  Development ,  1987),  atau non- declining  welfare .  SDGs  terdiri  dari  17  tujuan. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam Konferensi PBB tanggal 20-22 Juni 2012 membahas tentang Pembangunan Berkelanjutan. Hasil keputusan  PBB  menetapkan  gagasan  tujuan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development  goals,  SDG s)  sebagai blue  print menuju masa depan berkelanjutan bagi semua orang untuk  dicapai  tahun  2030.  Terdiri  dari  17  tujuan dengan  169  indikator  di  dalamnya.  Ketujuh  belas tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah:
(1) Tidak Ada Kemiskinan,
(2) Tanpa Kelaparan,
(3) Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik,
(4) Pendidikan Berkualitas,
(5) Kesetaraan Gender,
(6) Air Bersih dan Sanitasi,
(7) Energi Terjangkau dan Bersih,
(8)  Pekerjaan  yang  Layak  dan  Pertumbuhan Ekonomi,
(9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur,
(10) Mengurangi Ketimpangan,
(11) Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan,
(12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab,
(13) Aksi Iklim,
(14) Kehidupan di Bawah Air,
(15) Kehidupan Di Darat,
(16)  Perdamaian,  Keadilan,  dan  Lembaga  yang Kuat,
(17) Kemitraan untuk Tujuan.
III. Data dan Metodology (Data and Method )
Artikel  ini  adalah  hasil  telaah  dari pemahaman  Undang  Undang  Republik  Indonesia
Nomor  4  Tahun  23  Tentang  Pengembangan  dan Penguatan  Sektor  Keuangan,  dan  pemahaman  atas kompleksitas  masalah  yang  terjadi  di  lapangan dengan  menggunakan  metode  studi  kasus.  Yin, (2019)  menyatakan  studi  kasus  adalah  salah  satu metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan  masalah,  karena  studi  kasus  adalah strategi  yang  tepat  untuk  menjawab  permasalahan yang  berhubungan  dengan how atau why ,  peneliti mempunyai  kecenderungan  sedikit  peluang  atas kontrol  peristiwa  yang  akan  diteliti  dan  fokus penelitian pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam  kehidupan  nyata.  (Stake,  2005),  (Merriam, 1988) dan Yin, (2019) mengungkapkan pendekatan studi  kasus  memungkinkan  pemahaman  holistik tentang  fenomena  dalam  konteks  kehidupan  nyata dari perspektif pihak yang terlibat. Stake menggambarkan  pendekatan  studi  kasus  memiliki kemampuan  untuk  memahami  seluk-beluk  sebuah fenomena.  Studi  kasus  digambarkan  paling  cocok untuk  penelitian  yang  menanyakan  pertanyaan “bagaimana”  dan  “mengapa”  (Boblin  et  al.,  2013, Stake, 2005; Yin, 2003).
Penelitian  ini  menghasilkan  artikel  yang dilakukan  dengan  melakukan  analisis  atas  strategi market conduct , edukasi dan perlindungan konsumen  di  era  digital  dalam  mempersiapkan keberhasilan pelaksanaan Sustainable Development Goals di  Indonesia.  Instrumen  atau  alat  penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri. Instrumen yang dalam penelitian ini adalah lembar observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  pengumpulan data  sebagai  langkah  strategis  dalam  penelitian. Triangulasi  data  dilakukan  agar  hasil  penelitian dapat  menjelaskan  kondisi  yang  terjadi.  Analisis data digunakan untuk memahami hubungan dan data yang  diperoleh  untuk  memahami  dan  melakukan evaluasi untuk memperoleh kesimpulan.
Penelitian  akan  menggunakan  teknik  analisis  data berupa:
1. Reduksi  data  ( data  reduction), Data-data  yang diperoleh  disusun  sebagai  dasar  pembahasan. Penggunaan content  analysis dalam  penelitian ini  berkaitan  dengan  informasi  yang  diperoleh dari website OJK  yang  tersaji  dalam  bentuk susunan kata.
2. Penyajian  data (data  display), dengan  cara memberi  uraian  singkat,  bagan,  cuplikan,  dan sejenisnya. Peneliti menyusun data yang relevan sehingga  menghasilkan  informasi  yang  dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion  drawing  verivication),  m embuat kesimpulan  dan  saran  terhadap  analisis  yang telah dilakukan berdasarkan tahap-tahap di atas.
IV. Hasil dan Analisis (Result and Dicussion)
Pelaksanaan market conduct dan edukasi dan pelindungan  konsumen  mengacu  pada  Undang Undang  RI  Nomor  4  tahun  2023  tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan (P2SK). Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 12  Januari  2023.  UU  ini  mencabut  UU  Nomor  11 Tahun  1992  dan  mengubah  beberapa  UU sebagaimana tercantum dalam UU ini. Topik dalam Undang-Undang ini mengenai keuangan berkelanjutan.  Keuangan  Berkelanjutan  adalah sebuah  ekosistem  dengan  dukungan  menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi,  dan  jasa  keuangan  yang  menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam  pembiayaan  kegiatan  berkelanjutan  dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan asas:
a. kepentingan nasional;
b. kemanfaatan;
c. kepastian hukum;
d. keterbukaan;
e. akuntabilitas;
f. keadilan;
g. Pelindungan Konsumen; h. edukasi; dan
i. keterpaduan. Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk:
a.  mengoptimalkan  fungsi  intermediasi  sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;
b.  meningkatkan  portofolio  pendanaan  terhadap sektor usaha yang produktif;
c.  meningkatkan  kemudahan  akses  dan  literasi terkait jasa keuangan;
d.  meningkatkan  dan  memperluas  inklusi  sektor keuangan;
e. memperluas sumber pembiayaan jangka panjang; f.  meningkatkan  daya  saing  dan  efisiensi  sektor keuangan;
g.  mengembangkan  instrumen  di  pasar  keuangan dan memperkuat mitigasi risiko;
h.  meningkatkan  pembinaan,  pengawasan,  dan perlindungan konsumen;
i.  memperkuat  pelindungan  atas  data  pribadi nasabah sektor keuangan;
j. memperkuat kelembagaan dan ketahanan stabilitas sistem keuangan;
k.  mengembangkan  dan  memperkuat  ekosistem sektor keuangan;
1.  memperkuat  wewenang,  tanggung  jawab,  tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan m.  meningkatkan  daya  saing  masyarakat  sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Undang Undang  No.4  Tahun  2023,  bertujuan  mendorong kontribusi  sektor  keuangan  bagi  pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan  dalam  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan  Indonesia  yang  sejahtera,  maju,  dan
bermartabat. Undang-Undang tersebut memuat peraturan terkait
dengan keuangan untuk mendukung dan mewujudkan upaya  pengembangan  dan  penguatan  sektor keuangan di Indonesia.
Berdasarkan roadmap keuangan
berkelanjutan di Indonesia, pembangunan berkelanjutan  menjadi  syarat  mutlak.  Aspek  yang menjadi  perhatian  adalah  aspek  sosial,  aspek ekonomi,  aspek  lingkungan,  aspek  kelembagaan. Aspek  sosial  meliputi;  pemerataan,  kesehatan, keamanan,  perumahan  dan  kependidikan.  Aspek ekonomi meliputi; struktur ekonomi, pola konsumsi dan produksi, ketahanan pangan,  ketahanan energi, infrastruktur/koneksivitas. Aspek lingkungan meliputi; atmosfir, tanah, pesisir dan laut, air bersih, keanekaragaman hayati. Aspek kelembagaan meliputi;  kerangka  kelembagaan  dan  kapasitas kelembagaan dan aparatur.
Undang  Undang  No.4  Tahun  2023  tentang
Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan (P2SK)  terdapat  5  hal  penting  yang  perlu  menjadi perhatian  berbagai  pihak. Hal  tersebut  meliputi penguatan  kelembagaan  otoritas  sektor  keuangan dengan tetap memperhatikan independensi, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik, mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, perlindungan konsumen, literasi, inklusi dan inovasi sektor  keuangan. UU P2SK terdiri atas 27 bab dan 341 pasal.  Indikator  yang  terlihat  dari  muatan  UU P2SK  menunjukkan  urgensi  reformasi  sektor keuangan  Indonesia,  misalnya  masih  dangkalnya sektor keuangan, belum optimalnya peran intermediasi sektor keuangan, dan masih rendahnya perlindungan konsumen sektor keuangan.
Kelemahan  perlindungan  konsumen  dan literasi  keuangan  memengaruhi  tiap  negara. Perlindungan  konsumen  yang  diperlukan  dapat berupa laws ( undang-undang) , regulations ( peraturan) ,  rights  (hak),  unfair  business  practices ( praktik  bisnis  yang  tidak  adil) ,  labelling (pelabelan),  disclosure  ( pengungkapan) ,  grading ( penilaian) , marking dan packaging ( penandaan dan pengemasan) ,  standards,  right  to  know  ( hak  untuk mengetahui) ,  privacy  rights  ( hak  privasi) ,  liability ( tanggung jawab) , fair terms ( persyaratan yang adil) , competition (kompetisi), product recalls ( penarikan kembali  produk) ,  warnings  (peringatan),  control and  supervision  ( kontrol  dan  pengawasan), market surveillance ( pengawasan pasar) , approvals (persetujuan), clearance (izin) . Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  meminta Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  (PUJK)  untuk  terus memperkuat  upaya  pelindungan  konsumen  secara menyeluruh  dalam  setiap  produk  dan  layanan  jasa keuangan yang ditawarkan ke masyarakat. Penerapan perlindungan konsumen yang dilakukan PUJK  akan  diawasi  secara  ketat  oleh  OJK  melalui
pengawasan  perilaku  PUJK  atau market  conduct . “Pengawasan perilaku pelaku usaha  jasa keuangan yang  efektif  sangat  kritikal  agar  konsumen  dapat terlindungi  dari  praktik  bisnis  yang unfair sebagaimana  memastikan  juga  bahwa  tujuan  dari inklusi keuangan itu juga tercapai secara bertanggung  jawab  dan  sustain  dan  menjaga integritas  dari  sistem  keuangan.  OJK  berpedoman pada  prinsip strike  the  right  balance ,  bahwa  jika konsumen  terlindungi  dengan  baik  maka  industri jasa  keuangan  akan  semakin  berkembang  karena besarnya  kepercayaan  konsumen  terhadap  produk dan  layanan  jasa  keuangan.  Pengawasan market conduct memaksa pelaku usaha jasa keuangan selalu memperhatikan  aspek  perlindungan  konsumen dalam rangkaian product life cycle , mulai dari tahap mendesain,  menyediakan  dan  menyampaikan informasi,  menawarkan,  menyusun  perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan atau layanan, sampai dengan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dengan konsumen.
Pelaksanaan  Edukasi  guna  meningkatkan keuangan  masyarakat  berdasarkan  survei  OJK (2013),  bahwa  tingkat  literasi  keuangan  penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:
1. Well literate (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan  dan  keyakinan  tentang  lembaga jasa  keuangan  serta  produk  jasa  keuangan, termasuk  fitur,  manfaat  dan  risiko,  hak  dan kewajiban  terkait  produk  dan  jasa  keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. Sufficient literate (75,69 %), memiliki pengetahuan  dan  keyakinan  tentang  lembaga jasa  keuangan  serta  produk  dan  jasa  keuangan, termasuk  fitur,  manfaat  dan  risiko,  hak  dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. Less literate (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan  tentang  lembaga  jasa  keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. Not literate (0,41%), tidak memiliki pengetahuan  dan  keyakinan  terhadap  lembaga jasa  keuangan  serta  produk  dan  jasa  keuangan, serta  tidak  memiliki  keterampilan  dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
Bagi  masyarakat,  Literasi  Keuangan  memberikan manfaat yang besar, seperti:
1. Mampu  memilih  dan  memanfaatkan produk  dan layanan  jasa  keuangan  yang sesuai  kebutuhan; memiliki  kemampuan dalam  melakukan  perencanaan  keuangan dengan lebih baik;
2. Terhindar  dari  aktivitas  investasi  pada instrumen keuangan yang tidak jelas;
Mendapatkan  pemahaman  mengenai  manfaat  dan risiko  produk  dan  layanan  jasa  keuangan.  Literasi Keuangan  juga  memberikan  manfaat  yang  besar
bagi sektor jasa  keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat  saling  membutuhkan  satu  sama  lain sehingga semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan  memanfaatkan  produk  dan layanan  jasa keuangan (Sektor et al., 2015).
Era  digital adalah  kondisi  seluruh  kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Dalam Kerangka  Strategi  Nasional  Literasi  dan  Inklusi keuangan 2021-2025 mempunyai gambaran rencana strategis yang tertuang dalam;
Visi;  mewujudkan  masyarakt  Indonesia  yang memiliki indeks Literasi keuanganyang tinggi ( well literate )  sehingga  dapat  memanfatkan  produk  dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan.
Misi;
1. Memanfatkan teknologi digital dalam meningkatkan indeks literasi keuangan
2. Membangun dan meningkatkan aliansi strategis dalam pelaksanaan program literasi dan edukasi keuangan
3. Memperluas akses dan ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang inklusif,
Program strategis tersebut meliputi Cakap Keuangan, Sikap dan Perilaku Keuangan Bijak dan Akses  Keuangan.  Cakap  keuangan  yang  dimaksud meliputi;
1. Mengembangkan  strategi  pelaksanaan  kegiatan edukasi dan literasi keuangan sesuai dengan usia
2. Mengembangkan  infrastruktur  literasi  dan edukasi  keuangan  digital  ( massive  open  online course )
3. Memperkuat literasi keuangan syariah
4. Memperkuat  strategi  edukasi  melalui  pemuka agama
5. Intensifikasi affirmative action
Sikap dan perilaku keuangan bijak meliputi;
1. Mendorong  literasi  dan  edukasi  berbasis risk based perlindungan konsumen
2. Mengembangkan tools untuk memperkuat sikap dan perilaku  keuangan bijak
3. Memperkuat  perilaku  keuangan  yang  bijak melalui  kegiatan outreach dan  pengembangan agen duta literasi keuangan
Akses keuangan meliputi :
1. Mendorong produk generik inklusi keuangan
2. Memperkuat alignment program  strategis literasi dan inklusi keuangan antar lembaga
3. Mendorong  akselerasi  produk  inklusi keuangan syariah
Organisation for Economic Co-operation and Development  atau  OECD  (2016)  menyatakan
literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman  atas  konsep  dan  risiko  keuangan, berikut  keterampilan,  motivasi,  serta  keyakinan untuk  menerapkan  pengetahuan  dan  pemahaman yang  dimilikinya  tersebut  dalam  rangka  membuat keputusan  keuangan  yang  efektif,  meningkatkan kesejahteraan  keuangan  ( financial  well-being ) individu  dan  masyarakat,  dan  berpartisipasi  dalam bidang ekonomi (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).
SDGs  mengutamakan  manusia  sebagai pelaku  dan  penikmat  hasil  pembangunan  yang bertujuan  untuk  kesejahteraan  manusia  atau kesejahteraan manusia. Tergantung pada bagaimana manusia berperilaku terhadap alam dan menggunakannya untuk kesejahteraan generasi saat ini  dan  mendatang,  pembangunan  yang  berhasil akan  menghasilkan  kesejahteraan  manusia.  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  menuntut  manusia untuk  memahami  hubungan  ( interlinkages )  yang ada dalam 17 tujuan dan hubungan yang ada dalam 167  tujuan  yang  diukur  melalui  241  indikator.  Hal yang harus disadari bahwa alam dan komponennya adalah penghalang kelangsungan kehidupan.
Sebagian besar dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan  (SDGs)  sangat  relevan  dengan  tugas dan  kewenangan  OJK  sebagai  regulator,  terutama dalam  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  dan meningkatkan  inklusi  keuangan  yang  merupakan landasan  pembangunan  berkelanjutan.  SDGs  ini sejalan  dengan  program  pembangunan  yang dicanangkan pemerintah yakni Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN).  Selain  itu, master  plan sektor  jasa keuangan yang diterbitkan oleh OJK juga memiliki tiga  fokus  utama  yang  relevan  yaitu  sektor  jasa keuangan yang kontributif, stabil dan inklusif. Peran sektor  jasa  keuangan  dan  literasi  keuangan  yang secara eksplisit terintegrasi dalam SDGs. Dengan    memperluas  akses  keuangan  dan  inklusi keuangan, maka beberapa target SDGs dapat dicapai dalam  waktu  yang  bersamaan  dengan  mengurangi kemiskinan,  meningkatkan  ketahanan  pangan, mendukung  kesetaraan  gender  dan  mengurangi kesenjangan  sosial.  SDGs  dirancang  dengan melibatkan seluruh  aktor  pembangunan,  baik  itu Pemerintah,  Civil  Society  Organization  (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya.
Sustainable  Development  Report  2022 menyatakan bahwa saat ini Indonesia sudah berhasil mencapai  69,16%  dari  seluruh  tujuan  SDGs. Pencapaian  itu  meningkat  dibanding  tahun  2015 yang  skornya  masih  65,03%.  Pemerintah  terus berupaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable  Development  Goals (SDGs)  di Indonesia. Indonesia akan memperoleh manfaat atas pelaksanaan SDGs yang berhasil sebagai berikut;
1.  Mewujudkan  agenda  prioritas  nasional  terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.
2.  Membantu  dalam  mengakses  dana  serta membentuk sarana dan instrumen terkait SDGs.
3.  Menghasilkan  pertumbuhan  hijau  dengan mendorong investasi dan merancang proyek-proyek hijau.

## V. Kesimpulan (Conclusion)
Undang  RI  Nomor  4  tahun  2023  tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan (P2SK). Pembangunan berkelanjutan menjadi syarat mutlak  yang  harus  dipenuhi  dan  menjadi  agenda nasional.  Aspek  yang  menjadi  perhatian  dalam tujuan  pembangunan  berkelanjutan  adalah  aspek sosial,  aspek  ekonomi,  aspek  lingkungan,  aspek kelembagaan.  Kelemahan  perlindungan  konsumen dan literasi keuangan sangat memengaruhi pertumbuhan  ekonomi  tiap  negara.    Perlindungan konsumen perlu diperkuat dalam peraturan perundangan yang melindungi hak-hak konsumen. Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  melalui kewenangannya  meminta  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan  (PUJK)  untuk  terus  memperkuat  upaya pelindungan  konsumen  secara  menyeluruh  dalam setiap  produk  dan  layanan  jasa  keuangan  yang ditawarkan  ke  masyarakat.  Tugas  dan  kewenangan OJK sebagai regulator sangat terkait dengan Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs),  terutama dalam  hal  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  dan meningkatkan  inklusi  keuangan,  yang  merupakan dasar pembangunan berkelanjutan.
VI. Rekomendasi
Kebijakan (Policy
Recommendation)
Berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis menyimpulkan  sistem  perlindungan  konsumen belum terintegrasi/masih parsial dalam pelaksanaannya.  Hal  itu  terlihat  pada  pelaksanaan hukum,  sarana  prasarana,  aparat,  budaya  hukum masyarakat  serta  informasi/sosialisasi  yang  belum sinergi secara utuh. Hubungan secara hirarkis antara pusat dan daerah atau instansi/lembaga yang terkait dalam  koordiansi  masih  lemah.  Oleh  sebab  itu politik hukum perlindungan konsumen di Indonesia masih  belum  jelas.  Rencana  strategi  nasional perlindungan konsumen belum dilaksanakan secara konsisten, belum ada anggaran khusus perlindungan konsumen  yang  tertuang  dalam  APBN,  belum terintegrasinya  sistem  perlindungan  konsumen (antara kebijakan dan program antar kementerian/lembaga, pusat, provinsi, kab, kota. Orang-orang  yang  mungkin  tidak  dapat menggunakan  layanan  keuangan  digital,  seperti penduduk  pedesaan,  orang  miskin,  dan  orang  tua, akan  memperlambat  kemajuan  inklusi  keuangan digital,  yang  akan  menghalangi  upaya  mencapai SDGs pada tahun 2030.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) nomor 51 Tahun 2017 mendorong penerapan konsep keuangan  berkelanjutan,  yang  dikenal  sebagai keuangan berkelanjutan. Tujuan utama dari konsep keuangan  berkelanjutan  adalah  untuk  menciptakan perekonomian Indonesia yang tumbuh secara stabil,
inklusif,  dan  berkelanjutan  dengan  tujuan  akhir untuk  memberikan  kesejahteraan  ekonomi  dan sosial kepada seluruh bangsa dan dengan cara yang bijak melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Proses pembangunan ekonomi harus mengutamakan keselarasan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai  tujuan  tersebut.  Dengan  cara  ini,  OJK membuat POJK agar dapat diterima dan dilaksanakan  dengan  baik.  Perusahaan  yang  harus mematuhi  peraturan  ini  harus  memahami  tujuan penerapan keuangan berkelanjutan untuk kepentingan  mereka  sendiri.  Tujuan  Penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan  Ketersediaan  Dana  untuk Pembangunan Berkelanjutan,
2. Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Perusahaan, dan
3. Mengurangi Ketimpangan Sosial. Karakteristik keuangan berkelanjutan termasuk  transparansi  biaya  proyek,  perlindungan lingkungan  dan  pencegahan  perubahan  iklim, pencegahan  dampak  negatif  jangka  panjang terhadap  keberlanjutan  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan,  dan  penghormatan  terhadap  standar nasional  dan  internasional  terkait  keberlanjutan. Mengubah  paradigma  pembangunan  nasional  dari Greedy Economy (ekonomi rakus) menjadi Ekonomi  Hijau  ( Green  Economy) adalah  tujuan utama keuangan berkelanjutan.
Terdapat  tiga  tujuan  dalam  Rencana  Kerja Strategis  Keuangan  Berkelanjutan:  meningkatkan ketersediaan  dan  permintaan  produk  keuangan ramah  lingkungan,  dan  meningkatkan  pengawasan dan  koordinasi  penerapan  keuangan  berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang disepakati  oleh  organisasi  internasional,  hasil presentasi  ini  akan  berfokus  pada  pelaksanaan praktik  perdagangan,  edukasi,  dan  perlindungan konsumen  yang  pro  masyarakat.  Semuanya  akan menjadi satu pola, yang menghasilkan satu frame.
Bentuk konsep pemikiran itu adalah sebagai berikut;

## Daftar Pustaka (Reference)
Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). Juridical Implications of The Sustainable Finance Principles Implementation in the Banking Sector on the Obligations of Sustainable Reporting. Jurnal Dinamika Hukum , 19 (1), 52.
https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.218
9
Boblin, S. L., Ireland, S., Kirkpatrick, H., &
Robertson, K. (2013). Using stake’s qualitative case study approach to explore implementation of evidence-based practice. Qualitative Health Research , 23 (9), 1267– 1275.
https://doi.org/10.1177/1049732313502128
Castañeda, G., Chávez-Juárez, F., & Guerrero, O. A. (2018). How do governments determine policy priorities? Studying development strategies through spillover networks.
Journal of Economic Behavior and
Organization , 154 , 335–361. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.07.017
Coleton, A., Brucart, M. F., Gutierrez, P., Tennier,
L., & Moor, C. (2020). Eba Staff Paper Series: Sustainable Finance .
Falikhatun, F., Wahyuni, S., Niswah, M. A., & Nilasakti, A. O. (2020). Financing Type And Sustainability Reporting: Financial Performance As Mediating Variable. Jurnal Dinamika Akuntansi , 12 (1), 34–45. https://doi.org/10.15294/jda.v12i1.24930
Hidajat, T. (2015). An Analysis of Financial
Literacy and Household Saving among Fishermen in Indonesia. Mediterranean Journal of Social Sciences , 6 (5), 216–222. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s5p21
6
Keuangan, O. J. (2014). Road Map Tahap I:
Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor
Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta , 14.
Le Blanc, D. (2015). Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a
Network of Targets. Sustainable
Development , 23 (3), 176–187.
https://doi.org/10.1002/sd.1582
Li, K., Kim, D. J., Lang, K. R., Kauffman, R. J., & Naldi, M. (2020). How should we understand the digital economy in Asia? Critical
assessment and research agenda. Electronic Commerce Research and Applications , 44 . https://doi.org/10.1016/j.elerap.2020.101004
Lo Bue, M. C., & Klasen, S. (2013). Identifying Synergies and Complementarities Between MDGs: Results from Cluster Analysis. Social Indicators Research , 113 (2), 647–670. https://doi.org/10.1007/s11205-013-0294-y
Mejia-Escobar, J. C., González-Ruiz, J. D., & Duque-Grisales, E. (2020). Sustainable financial products in the Latin America banking industry: Current status and insights.
Sustainability (Switzerland) , 12 (14). https://doi.org/10.3390/su12145648
Merriam, S. B. (1988). Case Study Research: A Qualitative Approach . Jossey Bass.
Muhdar, M. Z., Reza, F. S., & Azis, D. E. P. (2019). Pengawasan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Di Makassar. Indonesian Journal of Criminal Law , 1 (1), 1–8. https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.138
Nilsson, M., Chisholm, E., Griggs, D., Howden- Chapman, P., McCollum, D., Messerli, P., Neumann, B., Stevance, A. S., Visbeck, M.,
& Stafford-Smith, M. (2018). Mapping interactions between the sustainable development goals: lessons learned and ways forward. In Sustainability Science (Vol. 13, Issue 6, pp. 1489–1503). Springer. https://doi.org/10.1007/s11625-018-0604-z
Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. (2019). Discourses of sustainable finance implementation in Islamic bank (Cases studies in Bank Mandiri Syariah 2018).
International Journal of Financial Research , 10 (6), 108–117. https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p108
OJK. (2014). Booklet Perbankan Indonesia. Booklet Perbankan Indonesia 2014 , 7.
Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. Ojk.Go.Id , 1–130.
Samantha, E. D., Tobing, G. L., & Widiarty, W. S. (2022). Pengawasan market conduct terhadap layanan Peer to Peer Lending (P2P Lending) ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan No. 01/POJK. 07/2013. Novum Argumentum , 1 (1), 13–21.
Sandi, E. (2019). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas
Penjualan Data Nasabah Bank. Jurnal Idea Hukum , 5 (2), 1532–1543. https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.125
Sari Permata, I. (2020). Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Perbankan. SULUH: Jurnal Abdimas , 1 (2), 122–129. https://doi.org/10.35814/suluh.v1i2.1234
Sektor, D. I., Keuangan, J., Dan, B. E., & Konsumen. (2015). Modul Workshop Perlindungan Konsumen .
Setianingtias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A.
(2019). Pemodelan Indikator Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.
Jurnal Ekonomi Pembangunan , 27 (2), 61–74. https://doi.org/10.14203/jep.27.2.2019.61-74
Stake, R. E. (2005). Qualitative case studies . Sage Publications.
Tay, L. Y., Tai, H. T., & Tan, G. S. (2022). Digital financial inclusion: A gateway to sustainable development. Heliyon , 8 (6), e09766. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e0976 6
Thennakoon, N. (2020). Financial Consumer
Protection is not a Destination, it’s a Journey.
Daily FT Sri Lanka , February 2020 , 1–14.
Yin. (2019). Studi kasus desain dan metode .
Rajawali Pers.
Yuhan, A., Syahrin, M. A., & Basir. (2023). Pelaksanaan Peraturan OJK RI No. 6/Pojk.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Online Di Kota Pekanbaru. Jurnal of Sharia and Law , 2 (1), 312–334.
Zulkifli, Fauzi, W., & Pratama, A. P. R. P. (2022). Pengawasan terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Kota Padang. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 5 (1), 25–41.