Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Luh Putu Adelia Anggraeni, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {adeliaaanggraeni@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  di  Kepolisian  Resor  Buleleng,  serta  (2)  mengetahui  dan menganalisa  hambatan  serta  upaya  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam  penerapan Restorative  Justice .  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  dengan  sifat  penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non  probability  sampling dan  penentuan  subjeknya  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Teknik  pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng adalah telah berjalan sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam  prosesnya  penerapan Restorative  Justice belum  dapat  berjalan  sempurna.  (2)  Hambatan  yang  dihadapi penyidik secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan internal (meliputi faktor hukum itu sendiri, kurangnya  koordinasi  antar  lembaga,  terbatasnya  sarana  serta  prasarana  dalam  melakukan  penanganan  terhadap anak yang melakukan tindak pidana) dan hambatan eksternal (meliputi faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor  sulitnya  mencari  saksi  dan  faktor  pandangan  masyarakat).  Sehingga  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh penyidik untuk meminimalisir hambatan tersebut yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan semua  para  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya  serta  saling  pengertian,  karena  dalam  mengatasi  hambatan-hambatan yang ada tersebut tidak akan berhasil apabila tidak didukung dari semua pihak yang terkait di dalam prosesnya.
Kata Kunci : Restorative Justice , Tindak Pidana Pencurian, Anak.

## ABSTRACT
This study aims to (1) identify and analyze the implementation of Restorative Justice in settlement of criminal theft committed by the child of the Buleleng Resort Police Force, and (2) identify and analyze the obstacles and efforts made by Buleleng Resort Police Force investigators in the application of Restorative Justice. This type of research is empirical legal research, with descriptive research characteristics. The location of the research was carried out in  Buleleng  Resort  Police  Force.  The  data  collection  technique  used  was  document  study,  observation,  and interviews.  The  sampling  technique  used  is  the  Non  Probability  Sampling  technique  and  the  determination  of  the subject  uses  the  Purposive  Sampling  technique.  Qualitative  data  processing  and  analysis  techniques.  The  results showed that (1) Restorative Justice implementation in the process of clearing the theft of the child in the Buleleng Resort Police Force it has run according to the 2012 law number 11 about Criminal Justice System Of Children, but in  the  process  implementation  of  Restorative  Justice  has  not  been  able  to  walk  perfectly.  (2)  The  obstacles  faced police investigations categorically grouped into two obstacles, that is internal barriers (including the legal factors themselves, lack of coordination between institutions, limited means and infrastructure in dealing with child care of criminal behavior) and external barriers (including child factor, victim factor, difficult factor in locating witnesses
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
and community view factors). So the effort an investigator can make to minimize the obstacle is to establish good intensive communication with all those involved in it and to be understanding to each other, for overcoming these obstacles will not succeed unless it is supported from all those involved in the process.
Key Words :Restorative Justice, Criminal Theft, Child.

## PENDAHULUAN
Hukum yang berkembang dalam masyarakat  memiliki  tujuan  yang  ingin diwujudkan. Hukum diharapkan dapat bermanfaat  bagi  kehidupan  bermasyarakat, sehingga  masyarakat  mendapatkan  keadilan, dapat terlindungi dan aman.Salah satu perwujudan  dari  hukum  tersebut  adalah  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah  satu  yang  diatur  dalam  KUHP  adalah tentang  tindak  pidana  pencurian.  Tindak  pidana pencurian  merupakan  salah  satu  bentuk kejahatan  yang  tercantum  dalam  buku  kedua KUHP  yang  secara  khusus  diatur  dalam  Bab XXII  Pasal  362  sampai  dengan  Pasal  367 KUHP.  Pencurian  secara  umum  dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:“Barang siapa  mengambil  barang  sesuatu,  yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan hukum,  diancam  karena  pencurian,  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau pidana  denda  paling  banyak  sembilan  ratus rupiah”.
Dari  pengaturan  bunyi  pasal  di  atas sudah  secara  jelas  disebutkan  pencurian  secara umum  dalam  Pasal  362  KUHP.  Seiring  dengan perkembangan  zaman,  tindak  pidana  pencurian yang  terjadi  tentu  tidak  hanya  dilakukan  oleh orang  dewasa  saja,  namun  pada  kenyataannya seorang  anak  pun  tetap  berpotensi  untuk melakukan tindak pidana pencurian. Setiap anak perlu  mendapatkan  kesempatan  yang  seluas- luasnya  untuk  dapat  tumbuh  dan  berkembang secara  optimal,  baik  dari  segi  fisik,  mental maupun  sosial,  karena  pada  hakikatnya  anak belum bisa melindungi diri sendiri dari berbagai macam  tindakan  dan  pengaruh  yang  akan menimbulkan kerugian (Gultom, 2014:2). Untuk itu  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  dan upaya  penyelesaian  tindak  pidana  dengan  anak sebagai  pelakunya,  hal  ini  demi  mewujudkan
kesejahteraan  anak  yaitu  dengan  memberikan jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  tanpa perlakuan  diskriminatif,  hal  tersebut  sesuai dengan  penjelasan  umum  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.
Selain  dilindungi  dalam  undang-undang tersebut,  adapun  bentuk  perlindungan  hukum untuk  anak  yang  berurusan  dengan  hukum  itu diwujudkan  melalui  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Perlindungan anak adalah prinsip non diskriminasi yakni lebih mengutamakan  suatu  kepentingan  terbaik  bagi anak dan hak untuk hidup, perkembangan, serta kelangsungan  hidup  maka  sebagaimana  disebut dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diperlukan proses pengalihan penyelesaian perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke proses  di  luar  peradilan  pidana  atau  yang  bisa disebut dengan diversi.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  sudah  mengatur mengenai  diversi,  diversi berfungsi  agar  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  tidak  terstigmatisasi  akibat  proses peradilan  yang  dijalaninya  (Wahyudi,  2011:14). Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan  kepada  para  penegak  hukum  dalam menangani  pelanggar  hukum  yang  melibatkan anak  tanpa  menggunakan  sistem  peradilan formal,  penerapan  diversi  ini  dimaksudkan untuk  mengurangi  dampak  negatif  keterlibatan anak  dalam  suatu  proses  peradilan  sehingga berkeadilan  bagi  anak  demi  masa  depan  serta tumbuh kembangnya, dari pada harus melibatkan  anak  dalam  sistem  peradilan  yang formal  (Djamil,  2013:11).  Sehingga  pada
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
akhirnya  anak  dapat  kembali  ke  dalam lingkungan sosial secara wajar.
Tujuan dari peradilan pidana anak yaitu untuk memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan  kepentingan  masyarakat  dan tegaknya  keadilan.  Pencapaian  keadilan  dengan menitikberatkan  pada  kondisi  terciptanya keadilan  dan  keseimbangan  bagi  pelaku  tindak pidana  serta  korbannya  maka  dengan  itu penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia menerapkan  keadilan  restoratif  atau Restorative Justice yang dalam prosesnya harus mengutamakan  kesejahteraan  anak  dan  harus memperhatikan  kepentingan  korban  (Atalim, 2013:147),  dalam  hal  ini  khususnya  kasus penyelesaian tindak pidana pencurian.
Kasus  tindak  pidana  pencurian  dengan anak  sebagai  pelaku  marak  terjadi  di  kota-kota besar,  di  Kabupaten  Buleleng  contohnya, sebagai  salah  satu  Kabupaten  yang  memiliki wilayah  yang  luas  dan  maju,  adapun  terjadi tindak  pidana  pencurian  yang  pelakunya merupakan  seorang  anak,  untuk  itu  diperlukan upaya  dalam  penyelesaian  tindak  pidana pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  di  luar peradilan pidana dengan menerapkan Restorative Justice dengan menitikberatkan pada pemulihan  kembali  ke  keadaan  yang  semula sehingga terciptanya keadilan serta keseimbangan  bagi  kedua  belah  pihak.  Hal tersebutlah  yang  menyebabkanpenelitian  skripsi dilakukan  di  Kabupaten  Buleleng,  utamanya dalam  tahap  penyidikan  di  Kepolisian  Resor Buleleng.  Berikut  data  tindak  pidana  pencurian yang  dilakukan  oleh  anak  di  Kepolisian  Resor Buleleng  dari  tahun  2016  sampai  dengan  tahun 2020, yaitu sebagai berikut:
Tabel  0.1Data  Jumlah  Tindak  Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak
No.  Tahun Jumlah Kasus Diversi Akan Dilimpah kan 1. 2016 15 11 4 2. 2017 10 6 4 3. 2018 23 18 5 4. 2019 8 5 3
5. 2020 5 Per- Agustus 3 2
Sumber:  Unit  Mindik  Kepolisian  Resor Buleleng.
Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dilihat bahwa pada tahun 2016 terdapat 15 kasus tindak pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak,  11 kasus  diantaranya  dapat  diselesaikan  di  luar peradilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2017 terdapat 10 kasus tindak pidana pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak,  6  kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2018 terdapat 23 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 18 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 5 kasus  akan  dilimpahkan.  Pada  tahun  2019 terdapat  8  kasus  tindak  pidana  pencurian  yang dilakukan  oleh  anak,  5  kasus  diantaranya  dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 3 kasus akan  dilimpahkan.  Kemudian  pada  tahun  2020 (per-Agustus)  terdapat  5  kasus  tindak  pidana pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak,  3  kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 2 kasus akan dilimpahkan.
Dari  data  dan  penjelasan  diatas  dapat dilihat  bahwa  setiap  tahunnya  ada  saja  tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang tidak  berhasil  diselesaikan  di  luar  peradilan pidana, padahal anak merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi.
Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus  dan  mendapatkan  kesempatan  yang dijamin  berdasarkan  peradilan  pidana  anak. Perlu ditegaskan bahwa proses diversi pada anak tidak  serta  merta  dapat  dilaksanakan  secara terus-menerus  karena  menurut  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dalam  proses  penetapan pengupayaan  diversi  harus  memperhatikan  dua hal  yaitu,  diancam  dengan  pidana  di  bawah  7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan  tindak  pidana,  di  luar  dari  dua ketentuan  tersebut  baik  penyidik,  penuntut umum,  dan  hakim  pengadilan  diwajibkan  untuk mengupayakan diversi.
Dalam hal tersebut, terhadap penyelesain  tindak  pidana  pencurian  yang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
dilakukan  oleh  anak  maka Restorative  Justice bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan perbuatan  kriminal  yang  dilakukan  oleh  anak dengan  tindakan  yang  bermanfaat  untuk  anak, korban  serta  lingkungannya  yang  melibatkan mereka  secara  langsung  dalam  penyelesaian tindak  pidana  tersebut,  dengan  bertitik  tolak kepada  perlindungan  dan  pembinaan  individu pelaku  tindak  pidana  serta  perlindungan masyarakat (Makarao, 2013:25). Yang dalam hal ini  peranan  penegak  hukum  adalah  untuk memberikan  pengawasan  dan  perlindungan khusus  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse  Kriminal  (Sat  Reskrim)  Kepolisian Resor  Buleleng  bagian  Idik  IV  Unit Perlindungan  Perempuan  dan  Anak/PPA  (Koto, 2011:150).
Dalam  sistem  peradilan  anak  yang terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1997  diperbaharui  melalui  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan yang fundamental  sebagai  upaya  dalam  mengatasi kelemahan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1997.  Perubahan  fundamental  yang  ada  antara lain  digunakannya  pendekatan Restorative Justice ,  dalam  aturan  ini  diatur  mengenai tentang  kewajiban  para  penegak  hukum  dalam menerapkan Restorative  Justice melalui  upaya diversi dalam seluruh tahapan proses penyelesaian  tindak  pidana.  Sehingga  secara prinsipil  melalui  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012, dalam sistem peradilan pidana anak wajib  mengutamakan  pendekatan  keadilan restoratif atau Restorative Justice sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
Dalam Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak sudah diatur secara jelas bahwa  keadilan  restoratif  atau Restorative Justice merupakan  penyelesaian  perkara  pidana di  luar  peradilan  dengan  melibatkan  pelaku, korban,  keluarga  pelaku/korban  serta  pihak  lain yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  serta bukan  pembalasan.  Namun  pada  kenyataannya dalam tahap penyidikan bahwa, setiap tahun ada
saja  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan oleh  anak  yang  tidak  berhasil  diselesaikan  di luar  peradilan  pidana,  padahal  anak  merupakan generasi  muda  sebagai  penerus  bangsa  yang harus dilindungi.
Berdasarkan  kondisi  empiris  tersebut dapat  dilihat  bahwa  kondisi  seperti  ini  masih perlu  diperhatikan,  dengan  hal  tersebut  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  YANG  DILAKUKAN  OLEH ANAKDI KEPOLISIAN RESOR
BULELENG”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  hukum  empiris  merupakan  penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum atau biasa disebut  dengan  penelitian  lapangan.  Ciri  dari penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan antara das solen dengan das  sein yaitu  kesenjangan  antara  teori dengan dunia realita serta merupakan penelitian yang  membahas  mengenai  bagaimana  hukum beroperasi dalam masyarakat (Ali, 2016:10).Sifat  penelitian  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  dimana penelitian  ini  mendeskripsikan  terhadap  suatu populasi  atau  daerah  tertentu  secara  sistematis, akurat  dan  faktual  yang  bertujuan  untuk menentukan  ada  atau  tidaknya  suatu  hubungan antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lain  dalam lingkungan masyarakat (Ali, 2016:18).
Data  dan  sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder,  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Yuliartini, 2014:37).  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan melakukan  teknik  studi  dokumen,  teknik observasi atau pengamatan dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik non  probability  sampling yang  artinya dalam  penelitian  ini  tidak  ada  ketentuan  berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
populasinnya. Bentuk dari penerapan teknik non probability sampling dalam penelitian ini adalah purposive  sampling ,  yakni  sampel  dipilih  atau ditentukan  sendiri  oleh  peneliti,  dimana penunjukan  dan  pemilihan  sampel  didasarkan atas  pertimbangan  bahwa  sampel  sudah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari  populasinya.  Dalam  penelitian  ini,  adapun sampel  yang  digunakan  yaitu  pelaku  yang bersangkutan  dalam  tindak  pidana  pencurian yang  dilakukan  oleh  anak,  korban  dan penyidik.Adapun  teknik  pengolahan  data  dan analisis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  diolah dan  dianalisis  secara  kualitatif  yakni  data  yang disajikan  bukan  bentuk  angka  melainkan  data- data  yang  wujudnya  dalam  bentuk  kata-kata yang nantinya disusun secara deskriptif kualitatif serta sistematis.
HASIL DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG Dalam proses
penyidikan dan penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak memiliki cara khusus, yakni melalui  proses  pengalihan  penyelesaian  perkara anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di luar  peradilan  pidana  atau  yang  bisa  disebut dengan  diversi.  Diversi  merupakan  penerapan dari Restorative  Justice yang  menekankan  pada pemulihan  kembali  ke  keadaan  semula  dengan menitikberatkan  pada  kondisi  terciptanya keadilan  dan  keseimbangan  bagi  anak  serta korbannya  yang  memiliki  arti  penting  serta bertujuan  untuk  menghindari  stigmatisasi terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum (Harefa,  2015:15),  yaitu  dengan  melalui pelaksanaan  diversi  yang  dilatarbelakangi dengan  adanya  keinginan  untuk  menghindari dampak negatif terhadap jiwa serta perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan di  Kepolisian  Resor  Buleleng  kasus  perkara anak juga marak terjadi di Kabupaten Buleleng,
salah  satunya  yakni  perkara  tindak  pidana pencurian.  Kabupaten  Buleleng  sebagai  salah satu  Kabupaten  yang  memiliki  wilayah  yang luas  dan  maju,  adapun  terjadi  tindak  pidana pencurian  yang  pelakunya  merupakan  anak, untuk  itu  diperlukan  upaya  dalam  penyelesaian tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh anak  di  luar  peradilan  pidana  dengan menerapkan Restorative  Justice agar  anak tersebut  mendapat  sebuah  pembelajaran  dan bukan  pembalasan  dari  kesalahan  yang  telah  ia perbuat dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali  ke  keadaan  yang  semula  sehingga terciptanya  keadilan  serta  keseimbangan  bagi kedua  belah  pihak.  Berikut  data  tindak  pidana pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  di Kepolisian  Resor  Buleleng  dari  tahun  2016 sampai  dengan  tahun  2020,  yaitu  sebagai berikut:
Tabel  0.2Data  Jumlah  Tindak  Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak No.  Tahun Jumlah Kasus Diversi Akan Dilimpah kan 1. 2016 15 11 4 2. 2017 10 6 4 3. 2018 23 18 5 4. 2019 8 5 3 5. 2020 9 5 4
Sumber:  Unit  Mindik  Kepolisian  Resor Buleleng.
Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dilihat bahwa pada tahun 2016 terdapat 15 kasus tindak pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak,  11 kasus  diantaranya  dapat  diselesaikan  di  luar peradilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2017 terdapat 10 kasus tindak pidana pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak,  6  kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2018 terdapat 23 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 18 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 5 kasus  akan  dilimpahkan.  Pada  tahun  2019 terdapat  8  kasus  tindak  pidana  pencurian  yang dilakukan  oleh  anak,  5  kasus  diantaranya  dapat
diselesaikan di luar peradilan, sementara 3 kasus akan  dilimpahkan.  Kemudian  pada  tahun  2020 terdapat  9  kasus  tindak  pidana  pencurian  yang dilakukan  oleh  anak,  5  kasus  diantaranya  dapat diselesaikan di luarperadilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan.
Penyelesaian  perkara  anak  tersebut dilakukan  dengan  menerapkan Restorative Justice melalui  diversi  yang  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  yakni  penyidik  Satuan Reserse  Kriminal  (Sat  Reskrim)  bagian  Idik  IV Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak/PPA Kepolisian
Resor Buleleng sesuai
denganketentuan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  utamanya  yang  tercantum  pada  Pasal  1 Ayat 6.
Pihak Kepolisian Resor Buleleng dalam hal  memberikan  suatu  penyelesaian  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  dengan  cara menerapkan Restorative  Justice melalui  diversi sesuai  dengan  SOP  ( Standard  Operating Procedure ) Kepolisian. Dalam hal ini Kepolisian Resor Buleleng bekerja sama dengan pekerja sosial serta aparat hukum satu sama lain serta meminta hasil penelitian, dari hasil tersebut dapat  dipertimbangkan  bahwa  anak  tersebut dapat diberikan perlindungan hukum atau tidak. Apabila  pencurian  tersebut  dilakukan  oleh  anak maka  pihak  Kepolisian  Resor  Buleleng  wajib untuk  menerapkan Restorative  Justice melalui proses diversi. Pelaksanaanpenerapan Restorative  Justice melalui  diversi  di  Keplisian Resor  Buleleng  yakni  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dengan berpedoman pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun 2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.
Secara singkat ada mekanisme penerapan Restorative
Justice dalam penyelesaian  tindak  pidana  pencurian  yang dilakukan oleh anak yang harus dilakukan dalam proses  pelaksanaan  diversi  yakni,  penyidik  di Satuan  Reserse  Kriminal  (Sat  Reskrim)  bagian Idik  IV  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan Anak/PPA Kepolisian Resor Buleleng menerima laporan  dari  pelapor,  lalu  penyidik  membuat
Berkas  Acara  Perkara  (BAP)  dan  selanjutnya penyidik  menyerahkan  Berkas  Acara  Perkara (BAP)  ke  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas). Setelah  mendapatkan  Berkas  Acara  Perkara (BAP)  dari  penyidik  selanjutnya  Balai Pemasyarakatan  (Bapas)  melakukan  Penelitian Masyarakat  (Litmas)  di  lingkungan  tempat tinggal  anak  sebagai  pelaku.  Berdasarkan  hasil Penelitian  Masyarakat  (Litmas)  dari  Balai Pemasyarakatan  (Bapas)  nantinya  akan  keluar surat  rekomendari  dari  Balai  Pemasyarakatan (Bapas),  yang  mana  surat  tersebut  bisa merupakan  rekomendasi  untuk  diversi  ataupun rekomendasi  untuk  tidak  di  diversi.  Kemudian selanjutnya  penyidik  sebagai  fasilitator  akan memanggil  para  pihak  untuk  melakukan  proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.  Namun  sebelum  melakukan  penyelesaian perkara  anak,  penyidik  perlu  melakukan wawancara terlebih dahulu dengan pelaku untuk mengetahui  motif  pelaku  melakukan  tindak pidana  pencurian  sehingga  nantinya  penyidik sebagai  fasilitator  dalam  diversi  akan  lebih mudah  untuk  mengupayakan  penyelesaian perkara anak.
Penyidik  Satuan  Reserse  Kriminal  (Sat Reskrim)  bagian  Idik  IV  Unit  Perlindungan Perempuan  dan  Anak/PPA  Kepolisian  Resor Buleleng  dalam  penyelesaian  peradilan  pidana dengan  kasus  tindak  pidana  pencurian  yang dilakukan  oleh  anak,  dilakukan  dengan menerapkan Restorative  Justice melalui  proses diversiyang  bertujuan  untuk  mencapai  keadilan bagi kedua belah pihak serta pemulihan kembali ke keadaan semula. Restorative Justice menurut Pasal  1  Ayat  6  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  menentukan  bahwa:“Keadilan  Restoratif adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut, inti  dari  pelaksanaan  diversi  itu  ada  yang dikatakan  sepakat  dan  tidak  sepakat,  apabila sepakat maka dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak akan mengajukan penetapan diversi ke
Pengadilan dan jika hasilnya tidak sepakat maka diversi  akan  dilanjutkan  ke  tahap  penuntutan  di Kejaksaan.  Hasil  sepakat  dan  tidak  sepakat diperoleh  dari  hasil  musyawarah  di  luar peradilan pidana yang dengan melibatkan semua pihak yang terkait di dalam proses penyelesaiannya.  Dalam  musyawarah  tentunya harus  ada  komunikasi  yang  baik  antara  kedua belah pihak, dalam hal ini saling pengertian satu sama lain pun sangat diperlukan.
Dalam  prosesnya  apabila  tidak  ada komunikasi  yang  baik  dan  kurangnya  saling pengertian antara kedua belah pihak mengakibatkan  perkara  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  kemungkinan  besar  tidak dapat berujung dengan perdamaian antara pihak pelaku  dan  korban.  Oleh  karena  itulah  tidak semua  perkara  anak  dapat  berujung  dengan perdamaian  antara  kedua  belah  pihak.  Dengan tidak  menitikberatkan  kembalinya  kekeadaan semula dan dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak menyebabkan  dalam  prosesnya  penerapan Restorative  Justice belum  dapat  berjalan  secara sempurna  padahal  anak  merupakan  generasi muda penerus bangsa yang harus dilindungi.
Penyelesaian  perkara  anak  dengan menerapkan Restorative  Justice atau  keadilan restoratif  ini  berpedoman  pada  peraturan perundang-undangan  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yakni penyelesaian  perkara  anak  di  luar  peradilan pidana  yang  menekankan  pada  pemulihan kembali ke keadaan semula dengan menitikberatkan  pada  kondisi  terciptanya keadilan  dan  keseimbangan  bagi  anak  serta korbannya  yang  memiliki  arti  penting  serta bertujuan  untuk  menghindari  stigmatisasi terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum yakni dengan melalui penyelesaian perkara anak di  luar  peradilan  yang  dilatarbelakangi  dengan adanya  keinginan  untuk  menghindari  dampak negatif  terhadap  jiwa  serta  perkembangan  anak oleh  keterlibatannya  dengan  sistem  peradilan pidana.
Berdasarkan dari hasil observasi menyatakan  bahwa  tidak  semua  perkara  anak dapat berujung dengan perdamaian antara kedua belah  pihak,  hal  tersebut  berdasar  atas  setiap
tahunnya ada saja tindak pidana pencurian yang dilakukan  oleh  anak  yang  tidak  berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana. Dalam hal ini  dapat  dilihat  bahwa  pihak  penyidik  telah mengupayakan  proses  penyelesaian  perkara anak  di  luar  peradilan  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun dalam prosesnya, penerapan Restorative  Justice belum  dapat berjalan secara sempurna.
Hambatan  Serta  Upaya  Yang  Dilakukan Oleh  Penyidik  Kepolisian  Resor  Buleleng Dalam Penerapan Restorative Justice Selama  ini  meskipun  telah  diupayakan dengan  sangat  baik  penerapan Restorative Justice melalui  diversi  ini  pun  masih  tetap  ada beberapa hambatan, karena terlaksananya diversi ini  juga  tidak  hanya  di  pengaruhi  oleh  pihak aparat  penyidik  saja  namun  juga  merupakan kehendak dari kedua belah pihak. Dalam sistem peradilan  pidana  anak  di  Indonesia  wajib mengutamakan  kepentingan  yang  terbaik  bagi anak  serta  berupaya  untuk  mengurangi penyelesaian  perkara  anak  di  pengadilan,  dan jika  terpaksa  dipidana  penjara  maka  pidana penjara  tersebut  hanya  akan  dilakukan  sebagai upaya  terkahir  dan  dalam  waktu  yang  singkat (Sutatiek,  2015:13).  Hal  ini  sesuai  dengan  asas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  yang  tercantum  dalam  Pasal  2  yang menentukan  bahwa:  ”Sistem  Peradilan  Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Perlindungan;
b. Keadilan;
c. Nondiskriminasi;
d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
f. Kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang Anak;
g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
h. Proporsional;
i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terkahir; dan
j. Penghindaran pembalasan”.
Berdasar atas asas dari tersebut, walau telah diupayakan  dengan  sebaik  mungkin  oleh penyidik  namun  dalam  prosesnya  penerapan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Restorative  Justice dalam  penyelesaian  tindak pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak belum  dapat  berjalan  secara  sempurna.  Hal  ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor  penghambat, hambatan  yang  terjadi  pun  secara  garis  besar dikelompokkan menjadi 2 jenis hambatan, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal, yaitu sebagai berikut:
A. Hambatan Internal
1. Faktor Hukum Itu Sendiri Singkatnya  waktu  yang  diberikan  oleh undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan  diversi,  karena  dalam  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dalam  Pasal  29  telah ditentukan  bahwa  proses  diversi  dilakukan hanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  dimulainya diversi.  Hal  tersebutlah  yang  menjadi  hambatan bagi  penyidik  dalam  menerapkan Restorative Justice melalui  diversi,  terutama  hambatan sering  terjadi  pada  waktu  pemanggilan  saksi- saksi  serta  semua  pihak  yang  terkait  dalam penyelesaian  yang  biasanya  tidak  bisa  hadir pada saat yang telah ditentukan.
2. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga
Koordinasi  antar  lembaga  yang  terkait, yakni  kerjasama  antar  aparat  penegak  hukum, pekerja  sosial  anak,  serta  tokoh  masyarakat dalam  proses  pelaksanaan Restorative  Justice belum optimal terutama pada waktu pemrosesan administrasi  diversi  yang  lama,  akan  tetapi dalam  hal  ini  penyidik  dapat  mengatasinya dengan  melakukan  pendekatan  kepada  masing- masing  lembaga  untuk  dapat  diprioritaskan dalam  melaksanakan  penerapan Restorative Justice melalui  diversi  dengan  cepat  serta efektif.
3. Terbatasnya  Sarana  Serta  Prasarana  Dalam Hal Melakukan Penanganan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Sarana  prasarana  mempunyai  peran yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  proses diversi.  Keterbatasan  selama  proses  penerapan Restorative  Justice dalam  penyelesaian  tindak pidana  pencurian  yang  diterapkan  oleh Kepolisian Resor Buleleng dimana hanya dalam bentuk  pengembalian  kepada  orang  tua  dan wajib  lapor  menjadikan  proses  penerapan
Restorative  Justice melalui  diversi  yang ditawarkan  kepada  korban  terancam  gagal.  Hal tersebut dikarenakan bentuk penerapan Restorative  Justice melalui  diversi  berupa pengembalian  kepada  orang  tua  merupakan proses  terlemah  dengan  tidak  adanya  proses pendidikan  atau  pembekalan  yang  dilakukan terhadap  diri  anak,  hal  ini  memungkinakan terjadinya  penolakan  dari  pihak  kerluarga korban  menjadi  sangat  besar  karena  kesulitan penyidik untuk meyakinkan pihak korban bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.
B. Hambatan Eksternal
1. Faktor Anak Sebagai Pelaku
Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana dalam  proses  pemeriksaan  berlangsung  masih terkesan  merasa  takut  untuk  memberikan keterangan  terkait  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan. Peran orang tua serta keluarga dalam hal  selalu  menemani  dan  mendukung  anak menghadapi  proses  penyelesaian  hukum,  hal tersebut  dilakukan  agar  terlaksananya  proses Restorative Justice . Upaya yang dapat dilakukan ialah menjalin kerjasama antara penyidik dengan orang tua.
2. Faktor Korban
Jika  dari  pihak  korban  sulit  untuk memusyawarahkan, kurangnya saling
pengertian, serta hanya mempertahankan pendapatnya  sendiri,  maka  hal  tersebutlah  yang menyebabkan  sulitnya  pihak  penyidik  untuk mendapatkan  celah  agar  penerapan Restorative Justice melalui diversi tersebut menjadi berhasil. 3. Faktor Sulitnya Mencari Saksi
Sulitnya  penyidik  mencari  saksi  dalam memberikan  keterangan  yang  sekiranya  dapat membantu  pelaku,  hal  ini  terjadi  karena masyarakat  enggan  untuk  tahu  serta  enggan untuk  menyampaikan  apa  yang  ia  ketahui tentang kasus yang telah terjadi.
4. Faktor Pandangan Masyarakat Berdasarkan konsep kebudayaan sehari- hari kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar  bagi  masyarakat  yaitu  mengatur  agar manusia  dapat  mengerti  bagaimana  seharusnya berbuat,  bertindak  serta  menentukan  sikapnya jika  mereka  berhubungan  dengan  orang  lain. Pandangan  masyarakat  terhadap Restorative
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Justice cenderung  negatif  yang  berakibat timbulnya  dendam  serta  pengucilan  terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan hal ini membuat  sikap  korban  serta  keluarganya  masih ingin  melakukan  pembalasan  bagi  anak  sebagai pelaku  yakni  dengan  cara  memberikan hukuman/pidana.  Pandangan  masyarakat  dan sikap keluarga korban yang beranggapan bahwa adanya  penerapan Restorative  Justice hanya akan  membebaskan  anak  dari  tanggung  jawab atas perbuatannya.
Masyarakat belum sepenuhnya memahami  keberadaan  upaya  diversi  dengan menilai  diversi  tidak  menghendaki  perdamaian serta  tidak  menghasilkan  titik  keadilan  bagi kedua  belah  pihak  menjadikan  hambatan  bagi Kepolisian  Resor  Buleleng  untuk  menerapan Restorative  Justice melalui  diversi,  karena sebaik  apapun  penataan  struktur  hukum  untuk menjalankan  aturan  hukum  yang  ditetapkan tanpa didukung budaya hukum oleh masyarakat maka  penegakan  hukum  tidak  akan  berjalan sempurna.
Terdapat  banyak  hambatan,  meski begitu  akan  tetapi  pihak  penyidik  tetap mengusahakan  penerapan Restorative  Justice dalam  penyelesaian  tindak  pidana  pencurian yang  dilakukan  oleh  anak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, walaupun dalam prosesnya penerapan Restorative  Justice dalam  penyelesaian  tindak pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak belum  berjalan  secara  sempurna.  Terhadap hambatan-hambatan  yang  dihadapi,  adapun upaya  penyidik  Kepolisian  Resor  Buleleng dalam meminimalisir hambatan terhadap implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian  tindak  pidana  pencurian  yang dilakukan  oleh  anak  yaitu  dengan  menjalin komunikasi  yang  baik  dan  intensif  dengan semua  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya  serta saling  pengertian  satu  sama  lain.  Karena  dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut,  tidak  akan  berhasil  apabila  tidak didukung dari semua pihak yang terkait di dalam prosesnya. Semua pihak baik itu aparat penegak hukum, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, tokoh  masyarakat  sampai  dengan  warga masyarakat  harus  saling  berkoordinasi  dalam
pelaksanaan Restorative  Justice agar  dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  uraian  dari  hasil  penelitian dan  pembahasan  di  atas,  maka  didapatkan simpulan sebagai berikut:
1. Implementasi Restorative  Justice dalam penyelesaian  tindak  pidana  pencurian  yang dilakukan  oleh  anak  di  Kepolisian  Resor Buleleng  adalah  telah  diupayakan  dan  telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak penyidik  dan  hal  tersebut  telah  sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  namun  dalam  prosesnya apabila  tidak  ada  komunikasi  yang  baik dalam  musyawarah  dan  saling  pengertian antara  kedua  belah  pihak  mengakibatkan perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian antara pihak pelaku dan korban. Dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua  belah  pihak  tersebut  menyebabkan dalam  prosesnya  penerapan Restorative Justice belum dapat berjalan sempurna.
2. Hambatan  yang  dihadapi  oleh  penyidik Kepolisian Resor Buleleng dalam penerapan Restorative Justice secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis hambatan, yaitu  hambatan  internal  dan  hambatan eksternal.  Hambatan  internal  yakni  meliputi faktor  hukum  itu  sendiri,  kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana serta  prasarana  dalam  hal  melakukan penanganan  terhadap  anak  yang  melakukan tindak pidana. Sedangkan hambatan eksternal yakni meliputi faktor anak sebagai pelaku,  faktor  korban,  faktor  sulitnya mencari  saksi  dan  faktor  pandangan masyarakat.  Sehingga  upaya  yang  dapat dilakukan  oleh  penyidik  Kepolisian  Resor Buleleng  dalam  meminimalisir  hambatan tersebut  yaitu  dengan  menjalin  komunikasi yang  baik  dan  intensif  dengan  semua  para pihak yang terlibat di dalamnya serta saling pengertian, karena dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut tidak
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
akan  berhasil  apabila  tidak  didukung  dari semua  pihak  yang  terkait  di  dalam prosesnya.

## SARAN
1. Kepada  pihak  penyidik  agar  lebih meningkatkan
tentang pentingnya
menerapkan Restorative  Justice dalam  hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh  anak,  khususnya  dalam  hal  ini  adalah kasus  tindak  pidana  pencurian.  Hal  ini dilakukan  agar  semua  pihak  yang  terkait dapat  memahami  pentingnya  menerapkan Restorative  Justice dalam  perkara  anak sehingga  nantinya  dalam  hal  penyelesaian tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan oleh  anak  dapat  berjalan  dengan  baik  dan sempurna untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Kepada  para  pihak  yang  terkait  dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  agar lebih  menjalin  komunikasi  yang  baik, saling  pengertian  dan  ikut  serta  dalam proses  penyelesaiannya  sehingga  dapat memberikan dampak yang positif bagi anak sebagai  pelaku  yang  bertujuan  untuk menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  untuk menemukan  perdamaian  serta  menekankan pada pemulihan kembali kekeadaan semula.

## DAFTAR RUJUKAN BUKU
Ali, Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Djamil,  Muhammad  Nasir.  2013. Anak  Bukan
Untuk  Dihukum  Catatan  Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) . Jakarta: Sinar Grafika. Gultom,  Maidin.  2014. Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana  Anak  Di  Indonesia .  Bandung: Refika Aditama.
Sutatiek,  Sri.  2015. Hukum  Pidana  Anak  Di
Indonesia . Yogyakarta: Aswaja Pressendo.
Wahyudi, Setya. 2011. Implementasi Ide Diversi
Dalam  Pembaruan  Sistem  Pidana  Anak Di  Indonesia .  Yogyakarta:  Genta Publishing.

## SKRIPSI/TESIS
Yuliartini,  Ni  Putu  Rai.  2014. Kajian Kriminologis  Anak  Dalam  Fenomena Balapan  Liar  Di  Kota  Singaraja  Bali . Tesis.  Program  Studi  Ilmu  Hukum Program Pascasarjana Universitas
Udayana, Denpasar.

## ARTIKEL DALAM JURNAL
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Implementasi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  Terhadap  Curanmor  yang dilakukan  Oleh  Anak  di  Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini,
N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Atalim.  2013.  “Keadilan  Restoratif  Sebagai Kritik  Inheren  Terhadap  Pengadilan Legal-Konvensional”.  Jurnal  Rechts Vinding. Volume 2, Nomor 2 Agustus 2013.  FH  Universitas  Tarumanegara, Jakarta (hlm.147).
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.
G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I.  G.  A.  D.  L.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penjatuhan
Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Perkara  NO.  124/PID.  B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana,  N.  K.  M.  Y.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran Kepolisian  Sebagai  Penyidik  Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika  Golongan  I  Oleh  Anggota Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky Utama). Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (1).
Harefa,  Beniharmoni.  2015.  “Diversi  Sebagai Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak Asasi  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  Di  Indonesia”.  Jurnal. Pascasarjana  Program  Doktor  FH
UGM Yogyakarta, Yogyakarta (hlm.15).
Hati,  A.  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,
D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis Terkait  Permohonan  Suntik  Mati (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Koto,  Zulkarnaen.  2011.  “Terobosan  Hukum
Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana”. Jurnal Studi Kepolisian. STIK. Jakarta (hlm.150).
Makarao, Muhammad Taufik. 2013.“Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak-
Anak”  dalam Pengkajian  Oleh  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian  Hukum  Dan  HAM  RI Tahun  2013  (hlm.25) .  Jakarta:  Badan
Pembinaan Hukum Nasional
Kementrian Hukum Dan HAM RI. Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak  Kekebalan  Diplomatik  (Studi Kasus  Penyadapan  Kedutaan  Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). Perspektif , 15 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum tentang Penyelesaian Sengketa
Internasional  Termasuk  di  Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus  Pelanggaran
Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2).
Mangku,  D.  G.  S.  (2017).  Penerapan  Prinsip
Persona Non Grata (Hubungan
Diplomatik  Antara  Malaysia  dan Korea  Utara). Jurnal  Advokasi , 7 (2), 135-148.
Yuliartini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi  Pidana Pengganti  Denda  Untuk  Korporasi Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims  Of  Criminal  Violations  (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). Veteran Law
Review , 2 (2), 30-41.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak,  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor  297,  (Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5606). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan
Pidana Anak, Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor 153,  (Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5332). Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  65  Tahun  2015 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi dan  Penanganan  Anak  Yang  Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).