Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## TAWURAN LINTAS PELAJAR DI TINJAU DARI KRIMINOLOGI
Sansabila Ivana Putri 1 , Made Warka 2 1,2 Fakultas Hukum, Univeristas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: sansabila2001@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tawuran pelajar dan menganalisis kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kriminologi yang menggunakan kajian sosiologis. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah adanya hukuman sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Adapun pertimbangan yang digunakan adalah adanya tindakan pelaku  yang  secara  jelas  melanggar  norma  kesusilaan.  Tindakan  yang  dilakukan  pelaku  dilakukan secara sadar dan mengetahui dampak dari perbuatannya dan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak.
Kata kunci : Tawuran pelajar, Perlindungan Anak, Kriminologi

## ABSTRACT
This study aims to identify and explain criminal responsibility for perpetrators of student brawls and to analyze compliance with laws and regulations and criminology using sociological studies. The results obtained  from  this  study  are  the  existence  of  punishment  as  regulated  in  the  Criminal  Code.  The consideration  used  is  the  existence  of  the  perpetrator's  actions  which  clearly  violate  the  norms  of decency. The actions taken by the perpetrators were carried out consciously and knowing the impact of their actions and those related to child protection.
Keywords: Student brawl, Child Protection, Criminology

## PENDAHULUAN
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  berkenaan  dengan  peristiwa- peristiwa  di  mana  terjadinya  benturan  antar  seseorang    dengan  masyarakat,  dan  antara seseorang  dengan  negara.  Dalam  hak  ini  tercakup  dalam  peristiwa  berupa  benturan kepentingan  antara satu orang dengan satu orang lain, sampai pada benturan kepentingan banyak  orang.  Untuk  itu  dalam  KUHP  telah  tersedia  ketntuan-ketentuan  yang  berkanan dengan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku tinbdak pidana.
Ketentuan  KUHP  itu  pertama-tama  peraturan  mengenai  penyertaan.  (bld.: deeneming ). Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut bebrapa orang atau lebih dari seo rang”. Penyertaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 sampai Pasal 62.
Indonesia mengalami masa reformasi yang terjadi dengan bertujuan agar demokrasi dapat  berjalan  seperti  yang  dikehendaki  oleh  rakyat.  Demokrasi  bertujuan  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mensejahterahkan rakyat termasuk generasi muda. Generasi muda saat ini, secara sosiologis banyak menghadapi tantangan dalam menatap masa depannya, baik tantangan situasi dan kondisi di negara masing-masing. Generasi muda merupakan centered attention bagi suatu Negara, dan juga akan mewarisi keberlanjutan sejarah suatu Negara. Oleh karena itu pembina generasi muda sangat penting untuk menyokongkan keberadaan Negara.
Fenomena  tawuran  antarpelajar  juga  memiliki  kompleksitas  dalam  kehidupan bermasyarakat, tidak hanya berkaitan dengan pelajaran sebagai generasi penerus akan tetapi berkaitan  juga  dengan  kondisi  keamanan  suatu  Negara.  Hal  ini  dikarenakan  tawuran antarpelajar terutama yang sering terjadi di Ibukota, menjadi sebuah standarisasi keamanan Indonesia. (Anjar, 2012)
Hampir setiap minggu bahkan mungkin setiap hari ada saja berita di media masa yang membahas tentang tawuran apa lagi tawuran pelajar yang terjadi di Indonesia. Kejadian ini bukan hanya saja di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya dan lainnya, tetapi juga di daerah-daerah yang menurut asumsi kita tidak ada tawuran pun bisa terjadi adanya tawuran juga. Seperti halnya di Kota Yogyakata yang terjadi tawuran antar pelajar sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2011 yang melibatkan SMA dan SMK di sepuluh sekolah, baik sekolah  negeri  maupun  sekolah  swasta.  Bahkan  sampai  salah  satu  dari  korban  ada  yang sampai meninggal dunia. Inilah salah satu fenomena di kalangan pelajar di Indonesia, mereka seakan-akan kelebihan waktu luang untuk mengisi kehidupannya, sehingga harus melakukan tawuran selepas jam sekolah kosong ataupun pada saat selepas pulang sekolah.
Berkembang  di  masyarakat  bukan  berarti  meremehkan  persoalan  ini,  justru sebaliknya ingin menyadarkan masyarakat semua bahwa masalah tawuran pelajar ini adalah masalah yang serius yang harus dicari solusinya agar tidak terus menurus terjadi. Tawuran antar pelajar sepertinya menjadi persoalan klasik yang tidak pernah terselesaikan dan selalu menjadi  pemberitaan  di  berbagai  media  sosial.  Bahkan  akhir-akhir  ini  peristiwa  tawuran bukan lagi sekadar kenakalan remaja tetapi juga sudah menjadi sebuah perbuatan kriminal karena sering juga terjadi pembunuhan.
Hal  ini  jelas  beralasan  karena  dilihat  dari  senjata  yang  bisa  dibawa  dan  dipakai  oleh pelajar saat tawuran bukan senjata biasa, dan bukan lagi menggunakan tangan kosong atau
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
keterampilan bela diri satu lawan satu. Tetapi sudah menggunakan alat-alat yang berbahaya dan  mematikan,  seperti  batu,  bambu  dan  kayu,  serta  senjata  tajam  yang  bisa  merenggut nyawa  seseorang.  Misalnya  pedang,  pisau,  parang,  golok  dan  bisa  juga  menggunakan  ikat pinggang  yang  digunakan  oleh  pelajar  yang  sewaktu-waktu  terlibat  tawuran  langsung  bisa digunakan sebagai senjatanya.
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat jumlah kasus tawuran antar pelajar pada Januari 2022, sejumlah tawuran terjadi di wilayah DKI Jakarta, seperti di jalan Bekasi Timur dekat Lapas Cipinang antar pelajar berseragam putih abu-abu yang terjadi pada sore hari sekitar pukul 17.00 WIB, pada tanggal 13 dan 20 Januari 2022 Sementara di Kawasan  Pondok  Labu,  Jagakarasa,  Jakarta  Selatan  juga  terjadi  Tawuran  pelajar  pada  14 Januari 2022. Pada pertengahan Maret 2022, terjadi tawuran pelajar antara 2 SMK di Jalan Raya Legok, Karawaci, Kabupaten Tangerang, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, yaitu MFS (17 tahun ) akbiat luka bacok dari belakang. Juni 2022 terjadi pengeroyokan di salah satu Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  di  Kota  Kotamobagu,  Sulawesi  Utara,  bahkan  akibat pengeroyokan tersebut, BT (13 Tahun) meninggal dunia, BT di duga mengalami pengeroyokan oleh  sembilan  (9)  teman  temannya,  diduga  diikat,  ditutup  matanya  dan  mengalami pemukulan di bagian perut berkali-kali.
Berbagai  kondisi  tersebut  diatas,  tentu  menimbulkan  keprihatinan  pada  pelajar sebagai  generasi  muda  Indonesia  calon-calon  penerus  bangsa.  Padahal  pelajar  sebagai dengan  usai  perkembangannya  adalah  sebagai  remaja  yang  penuh  potensi,  kelompok manusia  yang penuh  vitalitas,  yang  kelak  diharapkan dapat  mengisi pembangunan  dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Dan dari berbagai kondisi tersebut, tampaknya terbentuk sikap negatif terhadap kelompok pelajar dari sekolah lain yang dipandang sebagai musuh. Sehingga, ketika seorang pelajar melihat kelompok pelajar dari kelompok lain yang pernah terlibat dalam suatu perkelahian antar pelajar dengan kelompok atau sekolahnya, ia akan beranggapan bahwa anak itu kelompok pelajar itu musuhnya. Tawuran pelajar sebagai suatu bentuk tingkah laku agresi yang dilakukan secara kelompok, diduga dilatar belakangi oleh  adanya  prasangka  terhadap  kelompok,  di  duga  belakangi  oleh  adanya  prasangka terhadap  kelompok  atau  sekolah  tertentu.  Menurut  Nelson  (Wirawan,  2006,  hal  18)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
prasangka  merupakan  suatu  evaluasi  negatif  seseorang  atau  sekelompok  orang  terhadap orang terhadap kelompok lain, semata-mata karena orang atau orang-orang itu merupakan anggota kelompok lain yang berbeda dari kelompok sendiri.
Oleh sebab itu, keperihatinan ini harus ditindak lanjuti, agar pelajar sebagai kelompok remaja calon generasi penerus bangsa dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Artinya remaja  sebagai  pelajar  harusnya  belajar  bukan  menampilkan  perilaku  premanisme  yang secara langsung atau tidak langsung merugikan berbagai pihak, termasuk dirinya sendiri. Oleh sebab  itu,  perlu  untuk  mencari  bentuk  intervensi  yang  tepat  sebagai  solusi  alternatif  agar fenomena ini dapat dikurangi prevalesinya.
Banyak faktor yang menyebabkan mereka tawuran antar pelajar, misalnya persaingan olahraga,  persaingan  suporter,  balap  liar  dan  berebut  pacar.  Belakangan  ini  yang  menjadi faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar paling menonjol adalah saling ejek di media sosial. Padahal kalau mereka paham fungsi dari media sosial justru dapat membuat mereka menjadi anak-anak yang lebih berprestasi

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif (normative  legal  research), yakni  penelitian  hukum  untuk  menemukan  aturan hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu  hukum (legal  issues) yang  ada.    Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  memberikan  preskripsi tentang  rumusan  masalah  yang  diajukan.  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  “penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi ”

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Usia  remaja  merupakan  salah  satu  tahap  dari  sebuah  perkembangan  kepribadian manusia dalam hidupnya, seperti halnya yang dikatakan oleh (Sofyan S. Willis) “ Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap”.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
“  proses  perkemb angan  anak  terdiri  dari  bebrapa  fase  pertumbuhan  yang  bisa digolongkan berdasarkan pada realitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak”. Penggolongan tersebut dibagi menjadi tiga fase yaitu. (Wagiati Soetedjo)
1. Fase pertama, timbulnya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut  sebagai  masa  anak  kecil  dan  masa  perkembangan  kemampuan  mental, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua, dimulai pada umur 7 tahun sampai dengan 24 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam dua periode, yaitu masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar  keluarga,  yaitu  lingkungan  sekolah  kemudian  teori  pengamatan  anak  dan hidupnya  perasaan.  Dan  masa  remaja/pra-pubertas  atau  pubertas  awal  yang dikenal  dengan  sebutan pueral .  Pada  periode  ini,  terdapat  kematangan  fungsi jasmaniah  ditandai  dengan    berkembangnya  tenaga  fisik  yang  melimpah  yang menyebabkan  tingkah  laku  anak  kelihatan  kasar,  canggung,  berandal,  kurang sopan, dan lain-lain.
3. Fase ketiga, pada usia 14 sampai 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dalam artian  sebenarnya  yaitu  fase  pubertas  dan abolescent ,  di  mana  terdapat  masa penghubung dan mas peralihan dari anak menjadi orang dewasa.
Konsep tentang usia remaja di berbagai negara termasuk Indonesia beraneka ragam, sehubungan  dengan  hal  tersebut  penulis  mengemukakan  pendapat  dari Sarlito  Wirawan Sarwono sebagai  guru  besar  pisikologi  di  Universitas  Indonesia,  bahwa  konsep  tentang “remaja”,  bukanlah  berasal  dari  bidang hukum,  melainkan  berasal  dari  bidang  ilmu  sosial, seperti Sosiologi, Antropologi. Hal tersebut di atas, Sarlito W.S sebagai guru besar pisikologi di Universitas Indonesia, mengemukakan bahwa: Tidak mengherankan kalau dalam berbagai undang-undang yang ada di dunia tidak dikenal dengan istilah “remaja”.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian berusaha mengambil batas usia remaja yang dipergunakan  dalam hukum positif Indonesia dan perundang-undangan, di antaranya yaitu:
1. Pasal  45  KUHP,  jika  seseorang  dituntut  karena  perbuatan  yang  dilakukan  ketika umurnya belum 16 tahun.
2. Pasal 330 KUHPer, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
Kenakalan remaja  sudah  sangat  menjadi  masalah  di  semua  negara. Di  setiap  tahun tingkat kenakalan remaja selalu ada kenaikan. Lingkungan sekitar sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Remaja di sini merupakan salah satu fase yang paling rentan dalam  menerima  perubahan  yang  terjadi  sesuai  dengan  arus  globalisasi  karena  remaja memasuki fase perubahan jati diri.
Istilah tawuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, perkelahian masal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Dengan demikian tawuran pelajar dapat diartikan  sebagai  dari  perkelahian  yang  dilakukan  secara  masal  atau  beramai-ramai  antar sekelompok pelajar dengan sekelompok pelajar lainnya.
Kapan munculnya sebuah fenomena tawuran antar pelajar ini tidak diketahui pasti, yang jelas siapa pun yang pernah menyandang status pelajar pasti paham atau bahkan pernah mengalaminya.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  jajak  pendapat  kompas  pada  bulan  Oktober, dengan responden di 12 Kota di Indonesia, diketahui sebanyak 17,5% responden mengakui bahwa  saat  bersekolah  ditingkat  SLTA.  Tidak  sedikit  pula  responden  atau  keluarga  yang mengaku pada masa bersekolah terlibat tawuran antar pelajar.
Tawuran pelajar sebenarnya hanyalah salah satu dari kenakalan remaja. Masih banyak lagi permasalahan kriminal yang sering dialami dan dilakukan oleh para remaja. Contoh kasus, Sukabumi, Jawa Barat, Sebuah tawuran antar pelajar terjadi pada Kamis, 5 Agustus 2021 di wilayah  Sukabumi,  Jawa  Barat.  Akibatnya,  seorang  pelajar  tewas.  Dikutip  dari  berbagai sumber, korban tewas adalah pelajar berusia 17 tahun dengan inisial AM. Selain itu, ada 2 pelajar lain yang dikabarkan mengalami luka bacok. Kejadian bermula sekitar pukul 9 malam. Warga  melihat  puluhan  pelajar  saling  bentrok  dan  membawa  senjata  tajam.  Suasana  juga
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
terasa  sangat  mencekam.  Sementara  itu,  beberapa  pelaku  aksi  ini  terlihat  menggunakan seragam sekolah, ada pula yang mengenakan pakaian bebas. Dan yang terjadi di Tambora, Jakarta  Barat,  Aksi  tawuran  di  Tambora,  Jakarta  Barat  pada  Januari  2019  berujung  maut. Seorang  pelajar  berinisial  AIP  harus  meregang  nyawa  akibatnya.  Kejadian  bermula  ketika korban  bersama  3  temannya  ingin  mengisi  bahan  bakar  di  SPBU.  Korban  dan  teman- temannya  lantas  melewati  lokasi  berkumpulnya  kelompol  pelajar  lain  dan  mengejeknya. Merasa tak terima, pelaku mengejar korban dan temannya. Ketika dalam pengejaran, korban terjatuh dan menjadi bulan-bulanan pelaku. Korban di bacok secara pergantian hingga tewas.
Diambil  dari  dua  contoh  kasus  tersebut  dapat  di  simpulakan  bahwa  tawuran  antar pelajar  di  Indonesai  terutama  di  Ibukota  itu  sangat  memarak.  Dan  yang  menimbulkan beberapa  korban  luka  hingga  korban  hingga  tewas.  Dari  kasus  tersebut  dapat  dikatakan dengan tindakan kriminal dan dapat di pidanakan di karena hingga timbulnya korban yang tewas, dan tertera dalam Pasal 358 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yaitu “ mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:
Ke-1.  Dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan,  jika  akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat
Ke-2.   Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati Dalam  perspektif  kriminologis,  kasus  tawuran  merupakan  bentuk  kekerasan  yang bersifat khusus yaitu berkaitan dengan subyeknya adalah siswa dan motifnya yang berupa penganiayaan.
Dalam  kejahatan  kekerasan  terdapat  karakteristik  yang  spesifik  yaitu  agresivitas. Menurut  Gibbon  dalam  Romli  Atmasasmita  (2007:67),  agresivitas  yang  disebut  assaultive conduct, ada 2 macam yaitu :
(1) situational or sub-cultural in character
(2) individualistic or psychogenic in character.
Pada realita tawuran antarpelajar yang terjadi di dua Kota diatas. Situasional or sub cultural character ditunjukkan pada situasi rasa permusuhan di antara sekolah yang terjadi turun menurun mendominasi penyebab tawuran antar pelajar. Persoalan individu di antara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
siswa  yang  terlibat  tawuran  tidak  ada,  begitu  pula  persoalan  yang  nyata  di  antar  sekolah- sekolah.
Fenomena tawuran antar pelajar berkaitan pula dengan perkembangan moral anak. Dalam hal ini, mengikuti konsepsi perkembangan moral yang di kemukan oleh Kohberg dalam Wulandari (2011:16), bahwa terdapat tiga sikap perkembangan moral, yaitu:
1. Tahap Pra Konvensional,
2. Tahap Konvensional.
3. Tahap Pasca-Konvensional
Pertama Tahap Pra Konvensional, adalah masa yang umumnya terjadi pada anak-anak dimana pada masa ini individu mulai tanggap terhadap aturan-aturan budaya yang berlaku dimasyarakat dan di kehidupan sekitarnya.
Kedua  Tahap  Pra-Konvensional,  umumnya  ada  pada  seseorang  remaja  atau  orang dewasa. Tingkat ini dibagi menjadi dua tahapan yaitu  orientasi hukum dan kepatuhan, dan relativis instrumental.
Ketiga, Tahap Pasca-Konvensional, dikenal sebagai tingkat berprinsip, yang terdiri dari dua tingkatan individu-individu dan penalaran moral.
Pada  tahap  ini,  individu  menilai  moralitas  dari  suatu  tindakan  dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan dari berbagai kalangan seperti keluarga, kelompok  komunitas  dan  kelompok  masyarakat.    Konvensional  perkembangan  moral meliputi: orientasi hukum dan ketertiban, dan peraturan.
Hukum  pidana  atau  criminal  law  merupakan  salah  satu  dari  bagian  hukum  suatu Negara yang mengancam setiap orang dengan pidana apabila tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu terhadap perbuatan tertentu hukum pidana. Artinya hukum pidana diterapkan sebagai sanksi yang terakhir, apabila ada sanksi lain yang lebih memadai, dipersilahkan menerapkan sanksi.

## Tawuran Antar Pelajar Sebagai Tindak Pidana Kejahatan
Hukum  pidana  atau  criminal  law  merupakan  salah  satu  dari  bagian  hukum  suatu Negara yang mengancam setiap orang dengan pidana apabila tidak mematuhi peraturan yang telah ditepatkan oleh lembaga yang berwenang. Sanksi yang diterapkan pada jenis hukum ini
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
bersifat  ketat  (strict)  dan  memaksa.  Oleh  karena  itu  perbuatan  tertentu  hukum  pidana diterapkan  dengan  ultimum  remidium.  Hukum  pidana  diterapkan  sebagai  sanksi  yang terakhir, apabila ada sanksi lain yang lebih memadai.
Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” y ang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang sangat nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.
Benedict  S.  Alper  juga  mengemukakan  bahwa  tidak  ada  masalah  sosial  yang mempunyai rekor lama untuk mendapat perhatian luas secara terus menerus. Oleh karena itu wajar apabila Seiichiro Ono  menyatakan bahwa tindak pidana merupakan masalah sosial yang tidak hanya menjadi masalah suatu masyarakat didunia.
Salah satu upaya penanggulangan tindak pidana itu dilakukan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Upaya penanggulangan tindak pidana dengan  menggunakan  sanksi  pidana,  hakikatnya  merupakan  cara  yang  paling  tua,  serta peradaban manusia itu sendiri. Hal tersebut dapat diketahui dari kebanyakan produk undang- undang dewasa ini yang hampir selalu mencantumkan bab mengenai “ketentuan pidana”.
Produk  Undang- Undang  yang  memuat  “  ketentuan  pidana”  pada  hakikatnya  dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus
Hukum  pidana  terdiri  dari:  hukum  pidana substantive (materil)  dan  hukum  acara pidana (hukum pidana formal).
1. Hukum pidana substantive , perbuatan pidana atau tindak pidana, syarat pemidanaan dan saksi pidana.
2. Hukum acara pidana, berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantive sehingga disebut hukum formal.
Dalam  hukum  pidana  Indonesia  perbuatan  tawuran  antar  pelajar  ,  di  mana  pelaku bersifat kelompok kelompok merupakan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang disebut dengan bentuk penyertaan, yang meliputi:
1. Pembuat, terdiri dari pelaku, menyuruh melakukan, turut serta, dan penganjuran
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
2. Pembantu,  terdiri  dari:  pembantuan  pada  saat  kejahatan  dilakukan  dan  pembantu sebelum kejahatan dilakukan.
Namun ada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, diterapkan tidak dengan  bentuk  penyertaan  seperti  di  atas,  yaitu  pengeroyokan  yang  bentuk pertanggungjawabannya kolektif, diatur dalam pasal 170 KUHP :
1. Pidana pokok, meliputi pidana mati, penjara, kurangan, dan pidana tutupan
2. Pidana tambahan, meliputi pidana perampasan pengumunan keputusan hakim
Jika  dilihat  dari  sudut  pandangan  hukum  pidana  peristiwa  tawuran  tidak  dapat dikenakan  pidana  apabila  tidak  memakan  korban  jiwa,  akan  tetapi  jika  dilihat  dari  lingkup sosialnya  maka  peristiwa  tawuran  ini  dapat  dikenakan  pidana  karena  mengganggu kenyamanan  umum.  Namun  tidak  sedikit  dalam  peristiwa  tawuran  terdapat  korban  luka maupun korban jiwa yang mengakibatkan timbulnya suatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana yang di dalam peristiwa tawuran, saat ini diatur berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Buku II, Titel XIX tentang Kejahatan-Kejahatan terhadap Nyawa Orang dan Buku II, Titel XX tentang penganiayaan sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  Apabila  dalam  peristiwa  tawuran  terdapat  korban  luka  pelaku  di  jatuhi  Pasal  170 KUHP tentang pengeroyokan bersama-sama, namun jika terdapat korban jiwa maka pelaku dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta dapat dikenakan pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia
1. Pengeroyokan diatur didalam Pasal 170 KUHP. Pengeroyokan juga termasuk tindak pidana yang  terjadi  dalam  peristiwa  tawuran.  Adapun  unsur-unsur  yang  terkandung  di  dalam pasal tersebut adalah:
a. Di  muka  umum,  kejahatan  yang  dilakukan  di  tempat  umum  yang  dapat  dilihat  oleh publik
b. Bersama-sama  melakukan  kekerasan,  pada  kekerasan  tersebut  dilakukan  secara bersama-sama  sedikit-dikitnya  oleh  dua  orang  atau  lebih,  orang  yang  hanya  terlibat tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal 170 KUHP.
c. Barang siapa, meliputi siapa saja (pelaku) yang melakukan perbuatan pidana dan unsur barang siapa adalah subyek atau pelaku dan peristiwa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
d. Menyebabkan sesuatu sesuatu terluka/luka, sebab luka apabila kekerasan merupakan akibat yang tidak disengaja oleh pelaku
e. Luka berat pada tubuh
f. Menyebabkan matinya orang.

## 2. Pembunuhan
Pelaku pembunuhan di dalam KUHP dapat dijerat pasal 338 KUHP yang menyebutkan “ Barang  siapa  sengaja  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan  dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun ”. Akan tetapi, dalam penerapan pasal ini harus dapat diketahui unsur-unsurnya terlebih dahulu
a. Bahwa perbuatan itu harus disengaja kan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, di tunjukan dengan maksud agar orang itu mati
b. Melenyapkan  nyawa  orang  itu  harus  merupakan  perbuatan  yang  “positif:  walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun
c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga, atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu
3. Penganiayaan
Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak  rasa  sakit  atau  luka  pada  korban.  Dalam  pasal  351  ayat  4  KUHP,  mengartikan penganiayaan  sebagai  tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  untuk merusak kesehatan orang lain. Ketentuan pasal 351 KUHP menyebutkan:
a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan
b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
c. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
d. Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidanakan
Undang-undang  Nomor11  Tahun  2012  tentang  sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  juga terdapat pengaturan mengenai tindakan dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang  berhadapan  dengan  hukum.  Mengenai  tindakan  tersebut  diberikan  aturan  di  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan  keadilan  Restoratif” dan  juga  dalam  Pasal  7  ayat  1  menyatakan  bahwa ”Pada tingkat penyidikan penuntut dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib  diupayakan Disversi ”

## Tawuran Antar Pelajar Terkait Kriminologi
Tawuran sendiri dapat diartikan sebagai dari kekerasan antar kelompok sekolah atau umum dalam masyarakat urban di Indonesia. Namun demikian tidak jarang Tawuran antar pelajar disebabkan karena sebuah persaingan atau perebutan teman cewek.
Dalam fenomena tawuran ini terdapat pula tawuran antar pelajar yang dapat diartikan sebagai  perkelahian  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang-orang  yang  sedang  duduk  di bangku  sekolah  atau  para  remaja  sekolah  SMP  atau  pun  SMA.  Tawuran  juga  dapat  di definisikan  sebagai  perkelahian  masal  yang  adalah  perilaku  kekerasaan  antar  kelompok pelajar yang di tunjukan kepada kelompok pelajar dari sekolah lain.
Sementara  itu  tawuran  antar  pelajar  atau  antar  kelompok  pelajar  ditinjau  dari  sisi kriminologi.  Merupakan  perbuatan  yang  masuk  dalam  kategori  melanggar  hukum.  Hal tersebut bisa dilihat dari niatan tawuran itu sendiri pasti bertujuan untuk mempersekusi pihak lawan,  baik  verbal  maupun  lisan,  baik  fisik  maupun  psikis.  Dan  tentunya  masih  banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Misal, menimbulkan kemacetan lalu lintas, kerusakan sarana umum, bahkan bisa mengakibatkan kerugian pihak lain.
Dampak negatifnya oleh tawuran antar pelajar ini sudah bisa masuk ke dalam ranah kriminologi  sebuah  ilmu  yang  mempelajari  kriminalitas  dalam  masyarakat.  Tawuran  antar pelajar dapat memiliki dampak yang sangat merugikan baik bagi pelajar itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Ada lima dampak negatif dari tawuran antar pelajar yaitu:
1. Cedera Fisik, Tawuran antar pelajar sering kali berujung pada terjadinya bentrokan fisik antar pelajar yang terlibat.
2. Trauma , Pelajar yang terlibat dalam tawuran dapat mengalami trauma yang cukup berat, baik fisik maupun pisikologi. Bahkan masa depan sang pelajar pun bisa hilang apabila ia harus meninggal (sebagai korban) atau masuk penjara dengan jangka waktu yang cukup lama karena telah menghilangkan nyawa orang lain.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
3. Gangguan Keamanan, Tawuran antar pelajar dapat mengganggu keamanan di lingkungan sekitar, terutama jika terjadi di jalan umum atau tempat umum.
4. Kerugian  Finansial,  Tawuran  antar  pelajar  seringkali  mengakibatkan  kerusakan  pada properti publik atau pribadi.
5. Pemisahan dan Konflik Sosial, Tawuran antar pelajar dapat memperkuat pemisahan dan konflik sosial antar kelompok-kelompok tertentu di lingkungan sekolah atau masyarakat.
Dari  kelima  dampak  negatif  tersebut  diatas  jelas  harus  dipahami  sebagai  sebuah persoalan  yang  serius.  Yang  menjadi  tanggung  jawab  bersama  dari  lingkungan  terkecil, keluarga,  sekolah,  sampai  lingkungan  terbesar  yaitu  pemerintah.  Banyak  hal  yang  harus dilakukan    dalam  mencegah  terjadinya  tawuran  antar  pelajar  misal  perhatian  penuh  dari kedua  orang  tua  dalam  mendidik  dan  mengarahkan  anak-anaknya  yang  dilandasi  norma- norma  sosial  yang  berisi  kesopanan,  saling  mengasihi,  saling  bergotong  royong,  dan  lain sebagainya.
Pihak berikutnya yang harus peduli bahkan sangat peduli adalah pihak sekolah dimana pelajar  tersebut  mengikuti  pendidikan.  Perlu  adanya  pendekatan  yang  sifatnya  milenial namun  tidak  meninggalkan  budaya  sopan  santun,  saling  menghargai,  dan  seiring  dengan peningkatan kualitas pendidikan.
Bagi  pemerintah  baik  ditingkat  terendah  RT,  RW  sampai  ketingkat  tertinggi pemerintah pusat harus pula ikut memiliki sebuah konsep bagaimana memproses anak-anak muda  di  negeri  ini  menjadi  pemuda-pemuda  yang  berkualitas  tinggi  yang  nantinya  selain mampu  bersaing  dengan  generasi-generasi  muda  negara  lain  sekaligus  dapat  menopang keberlangsungan negara.
Konsep-konsep dalam menangani pemuda-pemuda ini bukan hanya ketika fenomena perkelahian  antar  pelajar  ini  jadi  trending  namun  justru  konsep-konsep  tersebut  haruslah secara utuh dibuat dengan sengaja agar selain fenomena terjadinya perkelahian antar pelajar tersebut tidak terulang-ulang terus, juga bertujuan menangani kenakalan kenakalan remaja dalam bentuk yang lain, misal terkait dengan minuman keras dan narkoba.
Para pelajar yang terlibat dalam Tawuran Antar Pelajar, baik secara individu maupun berkelompok, akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Kenakalan  remaja  dapat  mencakup  perkelahian  antara  pelajar  dan  dikategorikan dalam dua bentuk perilaku anak yang bisa berhadapan dengan hukum
• Pertama, status offence , perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
• Kedua, juvenile delinquency , perilaku anak yang jika dilakukan oleh rang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkann menetapkan sanksi pidana dan denda bagi pelaku perkelahian kelompok atau tawuran, sebagaimana di atur dalam pasal 472 tentang Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok.
Kemudian, Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa anak-anak yang telah mencapai usia 16 tahun dapat diadili di pengadilan. Namun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batas usia anak yang dijatuhi hukuman atau sanksi pidana yang berada secara signifikan dalam Pasal 1 ayat (3).

## Tawuran Antar Pelajar Terkait Dengan Sosiologi
Selain  adanya  keterkaitan  tawuran  antar  pelajar  yang    bisa  ditinjau  dari  sudut kriminologi.  Tawuran  antar  pelajar  ini  juga  bisa  ditinjau  secara  sosiologi.  Melalaui  kajian sosiologi  justru  kita  bisa  mengurai  segala  penyebabnya.  Namun  sebelum  sebab-sebab tawuran antar pelajar ini kita urai, kita akan bedah dahulu apa itu sosiologi.
Menurut Soeprapto, peristiwa tawuran yang melibatkan geng pelajar stepiro dan sase itu untuk menunjukkan jati diri, menunjukkan identitas dari kelompok sehingga mereka saling tantang  menantang  meskipun  sebelumnya  tidak  ada  perselisihan    di  antara  kedua  geng tersebut,  sehingga  mereka  baik  yang  menantang  maupun  yang  ditantang  berani  bertemu dulu sebelum tawuran dan membuat surat pernyataan lewat perwakilan.
Analis  teori  sosiologi  terhadap  tawuran  antar  pelajar  yang  mengaitkan  dengan perspektif konflik.
1. Perspektif Konflik
Adanya perbedaan pada diri individu dalam mendukung suatu sistem sosial. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kedudukan, tujuan dan kepentingan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
2. Analisis Tawuran Antar Pelajar Ditinjau dari Teori Albert Bandura (Pengagas Teori Kognitif Sosial) dan Erik H. Erikson (Psikolog asal jerman)
Teori belajar sosial bandura menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, reaksi orang lain dan sikap.
Menyikapi  tawuran  yang  terjadi  antar  pelajar  akhir-akhir  ini,  teori  belajar  sosial bandura bisa menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi pada remaja? Pada usia remaja pergaulan  dan  interaksi  sosial  dengan  teman  sebaya  bertambah  luas  dan  kompleks dibandingkan  dengan  masa-masa  sebelumnya  termasuk  pergaulan  dengan  lawan  jenis. Remaja tidak lagi memilih teman-teman berdasarkan kemudahanya, apakah disekolah atau dilingkungan tetangga.
Menurut teori “patologi sosial”, sebab pokok masalah sosial yaitu kegagalan sosialisasi norma-norma moralitas yang membuat warga masyarakat melakukan pelanggaran terhadap ekspetasi  kepatutan  moral.  Tawuran  pelajar  bukanlah  suatu  kasus  yang  berdiri  sendiri, melainkan  adanya  kesejajaran  dengan  kisah  penegak  hukum  yang  menjadi  pelindung penjahat, menghancurkan sarana publik. Erosi moralitas ini disebabkan oleh kegagalan proses belajar sosial akibat kerapuhan sistem pendidikan dan pranata sosial.
Dalam  banyak  kasus  perkelahian  antar  pelajar  yang  marak  belakangan  ini, alasan  yang  muncul  kepermukaan  tampak  paralel  dengan  teori  sosiologi.  Meski  modus operandinya yang berbeda beda. Demikian juga opini-opini masyarakat tentang bagaimana menangani dan sebab sebab maraknya perkelahian antar pelajar ini.
1. Peran Orang Tua
Peran  orang  tua  dianggap  sangat  mendasar  dalam  rangka  menanggulangi  tawuran  antar pelajar  ini.  Para  orang  tua  harus  membekali  diri  dengan  segala  pengetahuan  dan teknologi  sesuai  perkembangan  anak-anak  milineal.  Norma-norma  moralitas  harus menjadi landasan utama dalam mendidik anak.  Hal ini bukanlah sebuah tanggung jawab yang  ringan  ,  mengingat  bahwa  di  era  yang  serba  menuntut  kerja  sama  antara  kedua orang  tua  (suami  Istri)  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  hidup  (bekerja)  membuat konsentrasi mereka terpecah : antara mencari uang untuk menutup segala kebutuhan hidup dengan tugas mengawasi dan mendidik anak sebagai tanggung jawab moral.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Para orang tua diera milenial ini memang harus memahami bahwa ada pergeseran pola didik yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Harus dipahami bahwa ketika orang tua jaman dulu punya pedoman bahwa dalam rangka mendisiplinkan anak-anak itu harus dengan kekerasan,  dibentak,  dimaki  bahkan  dipukul.  Namun    sekarang,  cara-cara  seperti  itu sudah tidak  bisa  lagi  dipakai  sebagai  sarana  untuk  mendidik  dan  mendisiplinkan  anak- anak.
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  telah  banyak  membuat  teori-teori  bagaimana membangun karakter anak sehingga anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang secara manusiawi  tanpa  adanya  kekerasan  yang  mereka  hadapi  dari  kedua  orang  tuanya. Memang,  masih banyak para orang tua yang tidak mengetahui rumusan-rumusan para ahli tersebut dan juga tidak sedikit yang mengabaikannya. Karena pola didik yang pernah mereka peroleh dari kedua orang tuanya yang dulu justru membuat mereka sekarang jadi orang sukses.
Di era internet seperti sekarang ini, tidak jarang orang tua memanfaatkan untuk dijadikan pendamping  dalam  rangka  mengasuh  anak.  Orang  tua  yang  enggan  direcoki  oleh rengekan  anak  justru  memberikan  kebebsan  anak-anaknya  bermain  dengan  internet. Sementara tidak jarang para orang tua ini juga sibuk dengan sosial media mereka. Kondisi ini  memang  menimbulkan  dilema  sendiri  dalam  membangun  karakter  anak.  Kualitas kedekatan anak-anak dengan orang tua mereka jadi berkurang.
2. Peran Dunia Pendidikan
Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa (1930) mengatakan, pendidikan umumnya berarti  daya  upaya  memajukan  tingkah  laku,  pikiran,  dan  pertumbuhan  kematangan anak.
Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 Dinyatakan Bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, kepribadian,  akhlak  mulia,  kecerdasan  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Dalam  pendidikan,  guru  harus  mampu  menyampaikan  materi  pelajaran  dengan  sebaik mungkin. Interaksi yang di bangun harus menunjukkan proses pembelajaran yang kreatif, komunikatif dan aktif. Di dalam membangun karakter sangat di pengaruhi oleh pengaruh lingkungan, baik lingkungan kecil di dalam rumah, di dalam masyarakat, meluas di dalam kehidupan bangsa
Pada  usia  kanak-kanak  atau  yang  sering  disebut  oleh  para  psikologi  sebagai  usia  emas
(golden age) terbukti sebagai faktor yang  sangat menentukan bagaimana kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya.
Pendidikan Karakter disekolah harus melibatkan semua komponen, termasuk unsur-unsur pendidikan  itu  sendiri,  yaitu  proses  pembelajaran  dan  penilaian,  kurikulum,  kualitas hubungan, penanganan atau pegelolaan mata pelajar dan etos kerja seluruh warga atau lingkungan sekolah.
Tujuan pendidikan karakter secara umum adalah untuk membangun dan mengembangkan karakter  peserta  didik  pada  semua  jalur,  jenis,  dan  jenjang  pendidikan  agar  dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur sesuai ajaran agama dan nilai-nilai luhur disetiap butiran sila pancasila. Pendidikan karakter adalah pendidikan tingkah laku plus, meliputi aspek pengetahuan, tindakan, sikap dan perasaan. Tanpa aspek ini pendidikan karakter  tidak  akan  efektif.  Fungsi  pendidikan  karakter  ini  untuk  menumbuhkan kemampuan  dasar  peserta  didik  agar  berpikir  cerdas,  berperilaku  yang  bermoral  dan berakhlak.
Manfaat  pendidikan  karakter  sangat  penting  untuk  peserta  didik.  Pendidikan  karakter merupakan  salah  satu  poros  pemerintah  dalam  dunia  pendidikan  guna  mewujudkan generasi yang berkarakter, maju, bertanggung jawab dan berkualitas. Selain itu, peserta didik juga dilatih untuk melatih mental dan moral.
3. Peran Masyarakat
Dalam lingkup kehidupan sehari hari yang tidak kalah penting adalah peran masyarakat dalam  ikut  membangun  karakter  anak-anak  kita.  Hal  ini  mengingat  bahwa  pergaulan berikutnya  atau  pergaulan  kedua  setelah  yang  pertama  dengan  orang  tua  adalah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
masyarakat sekeliling. Kondisi lingkungan yang penuh sopan santun, saling menyayangi dan penuh dengan  gotong  royong dan  toleransi  akan  ikut  membangun karakter  anak- anak  menjadi  lebih  baik  dibanding  dengan  kondisi  lingkungan  yang  penuh  kekerasan serta pergaulan brutal.
Perilaku mencontoh yang ada disekitar adalah dasar dari anak-anak untuk berbuat yang sama.  Misal,  apabila  masyarakat  sekitar  menunjukkan  perilaku  suka  beribadah,  tentu anak-anak ini juga bisa mengikuti pola hidup suka beribadah.
Demikian pula apabila sikap sopan santun itu sudah menjadi budaya masyarakat sekitar,
tentu ini juga akan menjadi contoh anak-anak dalam berperilaku dilingkungannya.
Menimbulkan rasa empati terhadap sesama teman yang menderita, adalah juga bagian dari pendidikan karakter anak, sehingga apabila mereka besar nanti atau ketika mereka menginjak remaja dan bergaul ke dunia yang lebih luas, mereka bisa mencegah dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Misal, tawuran antar pelajar.
4. Peran Pemerintahan
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  bangsa  ini  mengharapkan  adanya  generasi  muda  yang berkualitas, tangguh dan tidak cengeng sebagai penerus keberlangsungan negara. Para pelajar,  remaja  dan  pemuda  yang  ada  tidak  harus  melakukan  tawuran  untuk menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka adalah generasi yang kuat. Sebab generasi yang  kuat  adalah  generasi  yang  mampu  berprestasi  dalam  bidangnya  masing-masing serta  mampu  mengikuti  perkembangan  teknologi  dengan  bijak  serta  dewasa  dalam menyikapi perkembangan sosial media yang begitu absurd.
Dewasa dalam menyikapi perkembangan media sosial ini tampaknya sangat mendasar yang harus  dilakukan  para  remaja,  pelajar  dan  pemuda  kita,  sebab  dari  banyaknya  kasus perkeraian antar pelajar yang marak belakangan ini justru disebabkan adanya saling ejek di media sosial.

## Akibat Hukum Bagi Para Pelaku Tawuran Antar Pelajar
Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  sudah  ditegaskan  bahwa  salah satu  tujuan  negara  adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Tujuan  negara  tersebut
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dijabarkan kembal i dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, demikian pula pada Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem”
Biasanya  tawuran  pelajar  dimulai  dari  permasalahan  sepelah  yang  membuat pelajar satu sama lain tersinggung. Biasanya dari saling ejek, menonton konser, rebutan wanita  bahkan  bisa  juga  karena  saling  bertatapan  mata  antar  sesama  pelajar  dan perkataan  yang  dianggap  bercandaan  bisa  menjadi  awal  dari  tawuran.  Selain  alasan- alasan yang tidak disengaja ada juga tawuran antar pelajar yang sudah menjadi sebuah tradisi.
Pelaku  tawuran  pelajar  dapat  dituntut  dengan  pasal  170  KUHP  tentang pengeroyokan  karena  tawuran  pelajar  dilakukan  secara  beramai-ramai.  Selain  itu  juga bisa digunakan pasal-pasal tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu pasal 378 KUHP, 339 KUHP, dan 340 KUHP, atau pasal-pasal tentang penganiayaan seperti pasal 351 KUHP, 352 KUHP, dan pasal 354 KUHP, tergantung fakta yang terungkap di persidangan. Atau dapat mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jika pelaku  merupakan  anak,  dan  Undang-Undang  Darurat  No.  2  Tahun  1991  yang    di dalamnya mengatur tentang senjata tajam atau senjata api, karena tidak jarang pelaku tawuran juga menggunakan alat-alat berbahaya dalam aksinya.
Remaja  adalah  waktu  manusia  berumur  belasan  tahun.  Pada  masa  remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa  remaja  adalah  masa  peralihan  manusia  dari  anak-anak  menuju  dewasa.  Dalam mempelajari  perkembangan  remaja,  21  remaja  dapat  didefinisikan  secara  biologis sebagai  perubahan  fisik  yang  ditandai  oleh  permulaan  pubertas  dan  penghentian pertumbuhan fisik; secara kognitif, sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak  atau  secara  sosial,  sebagai  periode  persiapan  untuk  menjadi  orang  dewasa. Perubahan  pubertas  dan  biologis  utama  termasuk  perubahan  pada  organ  seks,  tinggi, berat,  dan  massa  otot,  serta  perubahan  besar  dalam  struktur  otak.  Kemajuan  kognitif mencakup  peningkatan  pengetahuan  dan  kemampuan  berpikir  secara  abstrak  dan bernalar secara lebih efektif.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Masa  remaja  adalah  masa  peralihan  dari  yang  sebelumnya  memiliki  pola  pikir “anak - anak” menjadi pola pikir “dewasa”. Pada ma sa ini, para remaja mulai mencari jati dirinya  dengan  cara  mencoba  hal-hal  yang  baru  yang  sebelumnya  belum  pernah  dia lakukan.  Para  remaja  mulai  mencari  teman-teman  yang  sebayanya  karena  mereka merasa  lebih  nyaman  berbagi  dengan  kelompok  yang  memiliki  pola  pikir  yang  sama. Pubertas  adalah  periode  beberapa  tahun  di  mana  pertumbuhan  fisik  yang  cepat  dan perubahan psikologis, yang memuncak pada kematangan seksual. Usia rata-rata mulai pubertas adalah 11 untuk anak perempuan dan 12 untuk anak laki-laki. Jadwal individu setiap  orang  untuk  pubertas  dipengaruhi  terutama  oleh  faktor  keturunan,  meskipun faktor lingkungan, seperti diet dan olahraga, juga mengerahkan beberapa pengaruh.
Dalam  penelitian  untuk  disertasi  berjudul  ” Student  Involvement  in  Tawuran:  A Social-psychological  Interpretation  of  Intergroup  Fighting  among  Male  High  School Student s in Jakarta”, tahun 1996 -1997, Winarini menemukan adanya fenomena barisan siswa  (basis)  yang  terdiri  atas  10-40  siswa.  Mereka  bersama-sama  pergi  dan  pulang sekolah naik bus umum. Basis itu terbentuk berdasarkan keyakinan bahwa mereka akan diserang oleh sekolah musuh bebuyutan mereka.
Berbagai  faktor  pemicu  terjadinya  tawuran  antar  pelajar,  dapat  dikategorikan menjadi  dua  yaitu,  faktor  internal  dan  faktor  ekternal.  Faktor  internal  dari  dalam  diri remaja ini berupa faktor pisikologis sebagai manisfestasi dari aspek pisikologi atau kondisi internal individual yang melalui proses internalisasi diri. Faktor ini di antaranya :
1. Memiliki kontrol diri yang lemah
Remaja memiliki pengendalian yang kurang dari dalam dirinya sehingga sulit menampilkan sikap dan perilaku yang adaptif sesuai dengan pengetahuannya. Akibatnya mengalami ke tidak  stabilan  emosi,  frustasi,  kurang  peka  terhadap  lingkungan  sekitar  dan  mudah marah. Hal inilah yang sering kali dilakukan remaja, sehingga tawuran dianggap sebagai sebuah solusi dari permasalahannya.
2. Tidak mampu menyesuaikan diri
Pelajar  yang  sering  melakukan  tawuran  biasanya  tidak  mampu  melakukan  penyesuaiaan dengan  lingkungan  sekitarnya.  Para  remaja  yang  mengalami  hal  ini  akan  terlihat  lebih
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tergesa-gesa  dalam  menyelesaikan  suatu  masalah  yang  tanpa  berpikir  yang  akan mengakibatkan timbulnya masalah.

## 3. Mengalami Krisis Identitas
Krisis  identitas  ini  menunjuk  pada  tidak  mampu  pelajar  sebagai  remaja  dalam  proses pencarian identitas diri. Jika tidak mampu menginternalisasi nilai-nilai positif ke dalam dirinya, serta tidak dapat mengidentifikasi dengan figur yang ideal.
Identitas diri yang dicari remaja ini, perlu mendapat pengarahan dan bimbingan yang benar,
serta dukungan sosial yang cukup dari lingkungan sosialnya. Jika hal itu terpenuhi maka pencarian identitas ini akan berlangsung baik. Tetapi sebaliknya, jika tidak, maka remaja akan  mencari  identitas  sesuai  dengan  standar  dari  tren  yang  berkembang  di  kalangan teman sebayanya.
Di samping faktor internal atau faktor psikologis sebagai remaja. Faktor lainnya yang juga dapat  menyebabkan  remaja  terlibat  dalam  tawuran  adalah  kondisi  eksternal.  Faktor- faktor yang bersumber dari lingkungan sosial pelajar, antara lain:
1. Lingkungan Keluarga
Keluarga adalah tempat pendidikan pertama kali yang diterima para remaja sebagai pelajar.
Sehingga baik buruknya pendidikan keluarga yang diterima oleh para pelajar. Pendidikan yang salah di keluarga, seperti terlalu mengekang, kurang memberikan pendidikan moral dan  agama,  serta  kurangnya  dukungan  sosial  keluarga  dan  perhatian  bisa  menjadi penyebab terjadinya tawuran.
2. Lingkungan Pertemanan
Setiap  pelajar  memiliki  perilaku  yang  berbeda-beda,  dan  setiap  perilaku  yang  terbentuk pada  diri  pelajar  merupakan  cerminan  dari  lingkungan  pertemanannya.  Ke  banyaknya para  pelajar  berkelompok  karena  mereka  merasa  memiliki  perasaan  yang  mungkin senasib. Perasaan senasib ini yang menimbulkan sebuah solidaritas yang sifatnya fanatik dan simbolik. Di sinilah mereka harus menujukan jati diri mereka dan ekstitensinya.
3. Lingkungan Sekolah
Sekolah  bukan  dipandang  sebagai  lembaga  yang  harus  mendidik  pelajarnya  menjadi sesuatu.  Tetapi  sekolah  harus  memiliki  kualitas  pengajarannya  yang  baik  dan  benar.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Karena itu, lingkungan sekolah yang tidak merangsang siswanya untuk belajar (misalnya peraturan yang tidak relevan, tidak adanya fasilitas praktikum) akan menyebabkan siswa lebih senang melakukan kegiatan di luar sekolah.

## Tawuran Antar Pelajar Sebagai Bentuk Tindak Pidana.
Dilihat  dari  berbagai  peralatan  yang  sering  dibawa  oleh  para  pelajar  dalam  melakukan tawuran adalah awal dari niatan bahwa mereka melakukan perbuatan yang melanggar tindak pidana.
Membawa  senjata  tajam  (sajam),  misal  pisau,  parang,  pedang,  anak  panah  dan  lain sebaginya. Merupaka pelanggaran hukum yang sudah diatur dalam KUHP. Hal semacam itu  tampaknya  tidak  disadari  para  pelajar,  yang  jelas  apa  pun  yang  bisa  mereka  bawa untuk melakukan presekusi fisik terhadap lawan maka mereka akan bawa.
Pelanggaran pidana lainnya sebagai lanjutan dari tawuran antar pelajar ini adalah  apabila perbuatan  mereka  ini  kemudian  menimbulkan  luka  akibat  penganiayaan  dan  bahkan mengakibatkan kematian dari pihak lawan. Hal ini tampaknya juga tidak mereka sadari sebagai pelanggaran pidana.
Kemudian  yang  dapat  menimbulkan  pidana  lain  ialah  apabila  mereka  melakukan pengrusakan  fasilitas  umum.  Dan  tidak  jarang  yang  sering  terjadi  justru  perbuatan mereka menimbulkan salah sasaran atau sengaja salah sasaran melukai orang lain dan atau mengakibatkan kematian orang lain yang tidak terkait dengan tawuran tersebut.
Hal  salah  sasaran  dan  pengrusakan  fasilitas  umum  bahkan  terkadang  sengaja  mereka lakukan  sebagai  sikap  arogansi  dalam  rangka  menakut-nakuti  lawan  atau  masyarakat yang  ingin  melerai  bahkan  menakut-nakuti  polisi  yang  hendak  membubarkan  atau menangkap mereka.

## Dampak Tawuran Antar Pelajar Sebagai Perbuatan Tindak Pidana
Barda  Nawawi  Arief  (42:2005),  mengutip  pendapat  G.P.  Hofnagels  dalam  upaya penanggulangan kejahatan yaitu melalui cara:
1) Penerapan hukum pidana ( criminal law application )
2) Pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment )
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
3) Mempengaruhi  pandangan  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan  lewat  media  massa ( influencing views of society in crime and punsihment /mass media)
Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “penal”  (hukum  pidana)  dan  jalur  “ non  penal ”  (bukan/di  luar  hukum  pidana). Dalam pembagian  G.P.  Hofnagels  diatas,  upaya-upaya  yang  disebut  dalam  butir  (2),  dan  (3) dapat  dimas ukkan  dalam  kelompok  “ non  penal ”. Penal  policy dapat  diartikan  dengan kebijakan bukan dengan hukum pidana atau politik hukum pidana.
a. Penal
Penerapan  hukum  berarti  berbicara  menggenai  pelaksanaan  hukum  itu  sendiri  di  mana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa disebut sebagai hukum, apabila tidak  pernah  dilaksanakan.  Pelaksaan  hukum  selalu  melibatkan  manusia  dan  tingkah lakunya.
Tawuran antar pelajar sering terjadi di jalanan dengan mengendarai motor yang membawa senjata  tajam  yang  menimbulkan  tidak  kenyamanan  pengguna  jalan,  tidak  nyaman masyarakat sekitar, dan membahayakan keselamatan orang lain.
Oleh  karena  itu  terlalu  banyak  Undang-Undang  yang  dilanggarnya.  Penanganan penal terhadap tawuran antar pelajar melanggar paling tidak 6 (enam) kategori pelanggaran hukum yang tercantum dalam Pasal-Pasal dan Undang-Undang, diantaranya:
1) Pasal 504 dan 505 KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. (1). Pasal 504 ayat 1 berbunyi  “  barang  siapa  mengemis  di muka  umum,  diancam  karena  melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu
2) Pasal  2  ayat  (1)  UU  Darurat  No.  12.  Tahun  1951  yang  membahas  tentang  membawa senjata tajam, berbunyi:
(1) Barangsiapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,  menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,  menguasai,  membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan  atau  mengeluarkan  dari  Indonesia  sesuatu  senjata  pemukul,  senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-,of stootwapen ), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, membawa senjata tajam (sajam) seperti pisau adalah melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 atas dugaan membawa senjata tajam, penikam atau senjata penusuk.
3) Polri menerbitkan sebuah peraturan terhadap untuk para pengemudi di jalan antar lain, peraturan  penanda  terhadap  SIM.  Setiap  pelanggaran  akan  mendapatkan  poin  sesuai kategori tergantung besar-kecilnya pelanggaran yang dilakukan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan  Surat  Izin  Mengemudi.  Besar  poin  penandaan  terhadap  SIM  ini  diberikan berdasarkan  pelanggaran  lalu  lintas.  Pada  Pasal  35  Perpol  No.  5  Tahun  202,  dan  poin untuk kecelakaan lalu lintas sebagai mana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b.
A. Poin Pelanggaran Lalu Lintas
Lima poin yang diberikan untuk pelanggaran lalu lintas.
a) Berkendaraan tanpa SIM (Pasal 281 Juncto, Pasal 77 ayat (1))
b) Berkendara  secara  tidak  wajar  dan  melakukan  kegiatan  lain  yang  mengakibatkan mengganggu konsentrasi pengemudi lain (Pasal 283 Juncto, Pasal 106 ayat (1))
c) Mengendarai motor yang tidak sesuai persyaratan teknis dan layak jalan, seperti lampu utama, klakson, kaca spion (Pasal 285 ayat (2) Juncto , Pasal 106 ayat (3) Juncto , Pasal 48 ayat (2))
d) Mengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dijalan yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan (Pasal 286 Juncto , Pasal 106 ayat (3) Juncto , Pasal 48 ayat (3))
e) Setiap  orang  yang  mengemudi  kendaraan  bermotor  di  jalan  yang  melanggar  aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas (Pasal 287 ayat (1))
B. Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas
• Dua belas poin diberikan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Sepuluh poin diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
257 ayat (2), Pasal 311 ayat (2) dan (3), Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Lima poin sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4) Penganiayaan, diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada  orang  lain  dalam  bentuk  penyiksaan,  penindasan,  sebagainya.  Tindak  pidana penganiayaan  dapat  terjadi  secara  sengaja  dan  terkadang  karena  kesalahan. Penganiayaan  yang  disengaja  mengindikasi  kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  pelaku dengan sikap permusuhan.
Menurut kajian hukum, penganiayaan  diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka ditubuh seseorang. Penganiayaan tertuang dalam Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP
Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk, di antaranya yaitu ; tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana, yang tercantum dalam Pasal 338 dan 340 KUHP
5) Kerusakan  Fasilitas  Umum  adalah  instrumen  fisik  yang  diadakan  pemerintah  untuk kepentingan umum semacam jalan raya, lampu penerangan jalan, halte, trotoar, serta jembatan penyebrangan.
Perusakan  fasilitas  umum  adalah  delik  pidana  pelanggaran  disertai  sanksi  pidana.  Delik pidana  perusak  adalah  tindakan  pelanggaran  hukum  dengan  metode  merusak  atau menghancurkan  yang  dilaksanakan  oleh  individu  maupun  sekelompok  menghilangkan sifat pakai barang tersebut.
Dalam KUHP, perusakan terkategorikan kejahatan, perusakan yang tercantum pada KUHP tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang, Pasal 406 dan 407 KUHP
b. Non Penal (Pencegahan)
Menurut  pandangan  politik  kriminologi non-penal  policy merupakan  kebijakan penanggulangan  kejahatan  yang  paling  strategis.  Karena  bersifat pencegahan  sebelum terjadinya tindak pidana. Selain penerapan secara penal ada juga penerapan secara non-
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
penal di sini sebenarnya beris koordinasi antar instansi, antar sekolah dan antar orang tua.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur non-penal atau  di  luar  hukum  pidana  lebih mentitik  beratkan  pada  sifat  pencegahan  atau preventif. Oleh  karena  itu  upaya penanggulangan  kejahatan,  lewat non-penal merupakan  pencegahan  terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor peredaran. Faktor- faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan.
Penanggulangan  tawuran  pelajar  yang  melibatkan  anak  tentu  berbeda  dengan penanggulangan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Anak  memiliki  sistem penilaian  kanak-kanak yang menampilkan martabat anak itu sendiri dan kriteria norma sendiri.
Penanggulangan  tawuran  pelajar,  upaya  preventifnya  dapat  dilakukan  melalui  sekolah, keluarga serta pihak kepolisian. Melalui upaya represtif dapat dilakukan melalui sekolah, pihak kepolisian hingga penuntutan dan pemeriksaan sidang.
Selain peran keluarga, kemudian peran sekolah. Maka yang tidak kalah penting ialah peran pemerintah  yang  dalam  hal  ini  kementerian  pemuda  dan  olahraga.  Sebab  selama  ini pihak  kementerian  hanya  terfokus  pada  bidang  olahraga.  Tentang  kepemudaan  sama sekali  tidak  disentuh.  Padahal  banyak  problematika  kepemudaan  yang  membutuhkan peran pemerintah secara langsung.
Menghidupkan  kembali  kegiatan  karang  taruna  di  kampung-kampung.  Mengadakan olmpiade-olimpiade  baik  yang  berbentuk  sains  maupun  seni  budaya,  dan  kepada pemerintah  daerah  hendaknya  memunculkan  perda-perda  yang  melarang  kegiatan- kegiatan mengamen, entah dalam bentuk musik maupun “silver boy” .

## KESIMPULAN
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum  terhadap pelaku tawuran antar  pelajar  bisa  melalui  beberapa  tahapan  yaitu  Pertama,  tahap    formulasi  yaitu pengaturan terhadap aksi tawuran yang diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP serta
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
apabila pelaku masih dalam kategori usia anak maka diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, tahap aplikasi yaitu pada tahap aplikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dilakukan melalui upaya  penal  serta  upaya  non-penal.  Upaya  penegakan  hukum  terhadap  para  pelaku tawuran  antar  pelajar  di  wilayah  hukum  yaitu  melalui  upaya  Non-Penal  dengan pengupayaan Restorative Justice berupa Mediasi kepada siswa serta pihak sekolah yang terlibat  dalam  tawuran.  Ketiga,  tahap  eksekusi  yaitu  sebagai  bentuk  pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar, dilakukanlah upaya mediasi penal  yang  melibatkan  pihak  sekolah  dan  siswa  yang  terlibat  dalam  aksi  tawuran tersebut.
Terkait dengan pengertian Hak Asasi Manusia tawuran antar pelajar tersebut sebenarnya belum  termasuk  sebuah  pelanggaran  berat  terhadap  Hak  Asasi  Manusia,  namun  para pelaku  tawuran  antar  pelajar  ini  perlu  juga  memahami    bahwa  perilaku  mereka  juga dapat berakibat sebagai pelanggaran Hak  Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjar, W. (2012). TAWURAN PELAJAR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS,. pendidikan, 34. Basri, A. S. (n.d.). Fenomena Tawuran Antar Pelajar dan Intervensinya.
Dwiyanti,  I.  B.  (2021).  Akibat  Hukum  Tindakan  Anarkis  Demonstran  Terhadap  Perusakan Fasilitas  Umum  dan  Penyerangan  Petugas  Kepolisisan  (Studi  Kasus  Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). Jurnal Analogi Hukum .
Harrys  Pratama  Teguh,  S.  M.  (2020).  Hukum  Pidana  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia.
Savitri,  R.  (2017).  Kajian  Kriminologi  Terhadap  Pelaku  Tawuran  Antar  Pelajar  Sekolah Menengah Atas DI Kota Yogyakarta.
Widodo, R. (2014). KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA. Jurnal HaM, 5.