ISSN2527-3906 ( Online )
Akuntabilitas : Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi, Volume 14 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN1978-6255 ( Print )
Analisis Corporate Governance Terhadap Kinerja Pasar https://doi.org/10.35457/xxx
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
Tersedia online di https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/akuntabilitas https://doi.org/10.35457/xxx \

## PANDEMI COVID 19 SEBAGAI FORCE MAJEURE TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SERTA DAMPAK PEREKONOMIAN INDONESIA
Arie Setyo Dwi Purnomo 1 , M Boy Singgih Gitayuda 2 , Budi Hartono 3 1,2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura
3 Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar email: 1 arie.dwip@trunojoyo.ac.id , 2 Boy.Singgih@trunojoyo.ac.id, 3 hartono.budi@untidar.ac.id

## ABSTRAK
Kata Kunci : Covid 19 Force Majeure Perekonomian Corona  Virus  Disease 19  sudah  banyak  tersebar  diberbagai negara, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan banyak  dampak  dalam  kehidupan  masyarakat  khususnya dibidang  perekonomian.  Peneliti  ingin  mengetahui  dampak tersebut  dengan  melakukan  penelitian  menggunakan  metode literatur  review.  Terdapat  banyak  pekerja  yang  mengalami Pemutusan Hubungan Kerja karena pandemi ini. Adanya PHK ini dinilai  merupakan  salah  satu  efisiensi  yang  diberlakukan  oleh perusahaan tengah pandemi. Namun dalam hal ini juga terkadang terdapat  perusahaan  yang  memutus  hubungan  kerja  di  masa pandemi  Covid-19  ini  seringkali  menggunakan  alasan force majeure ,  padahal  apabila  dilihat  perusahaan  tersebut  masih berproduksi  seperti  biasanya.  Suatu  keadaan  dikatakan force majeure yaitu suatu keadaan memaksa dimana diluar kuasa para pihak  yang  bersangkutan.  Terdapat  syarat  apabila  perusahan untuk  dapat  melakukan  PHK  yakni  juga  terdapat  di  ketentuan Sehingga dalam hal ini, seharusnya adanya pemutusan kerja ini tidak  boleh  serta  merta  memutuskan  secara  sepihak  khususnya dengan alasan force majeure . Apabila suatu Pemutusan Hubungan kerja  terdapat  alasan  sesuai  Pasal  164  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena  perusahaan  tutup  sedangkan  ternyata  perusahaan  tetap memproduksi  seperti  biasa  atau  karena  mengalami  kerugian  2 tahun  secara  berturut-turut  padahal  apabila  dikaitkan  dengan pandemi  ini  Covid-19  belum  mencapai  2  tahun  untuk  dapat dikatakan  syarat  PHK.    Sehingga  adanya  pemutusan  hubungan kerja  termasuk  pemutusan  salah  satu  pihak  bukan  bersama. Seharusnya  perusahaan  membuat  kebijakan  solutif  yang  bisa ditempuh  seperti  mengurangi  upah,  mengurangi  shift  serta pembatasan  terkait  kerja  lembur.  Oleh  karena  itu  maka  perlu kebijakan  komprehensif  dari  pemerintah  apabila  terjadi  adanya force  majeure  ini  agar  tidak  merugikan  pekerja  maupun perusahaan  yang  memperkerjakan  serta  mengurangi  dampak ekonomi secaralangsung.

## Keywords : Covid 19
Force Majeur Economy
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda , Budi Hartono (2021).  Pandemi Covid 19 Sebagai Force Majeure Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Serta Dampak Perekonomian Indonesia. Akuntabilitas : Jurnal Ilmiah Ilmu- Ilmu Ekonomi , 14 (2), 21-35
Commented [HR1]: s

## 22
ISSN 2527-3906 ( Online )
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda , Budi Hartono / Akuntabilitas 14 (2) 2021, 21-35
ISSN 1978-6255  ( Print )
Judul artikel https://doi.org/10.35457/xxx
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

## PENDAHULUAN
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO (World Health Organization), Corona  Virus  Disease  19  atau  Covid-19  sudah  merebak  di  penjuru  dunia. Sementara di Indonesia,  Virus Covid-19 telah menyebar  ke 279  kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi (Kemenkes, 2020). Dilansir dari halaman web resmi Gugus  Tugas  penanganan  Covid-19,  data  kasus  positif  Covid-19  semakin meningkat  hingga  sampai  saat  ini.  kasus  Covid-19  yang  tesebar  di  Indonesia. Adanya  pandemi  ini  menyebabkan  beberapa  dampak  yang  cukup  merugikan khususnya dibidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, seperti akibat dari pandemi Covid-19 ini mengakibatkan banyak terjadi.
Pada  kasus  pemutusan  hubungan  kerjaterjadi  akibat  berakhirnya  suatu perjanjian  sebelumnya,  dan  atau  karena  adanya  perselisihan  perburuhan. Ketentuan mengenai adanya PHK diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  bahwa  PHK dapat terjadi di suatu perusahaan dimiliki orang perseorangan, persekutuan atau badan  hukum  maupun  usaha-usaha  lainya  yanag  mana  memiliki  pengurus
Corona  Virus  Disease  19  or  Covid-19  has  spread  to  many  countries, including  Indonesia.  The  Covid-19  pandemic  had  many  impacts  on people's  lives,  especially  in  the  economic  sector.  Many  workers  have experienced  layoffs  or  layoffs  due  to  this  pandemic.  This  layoff  is considered  one  of  the  efficiencies  imposed  by  the  company  amid  the pandemic. However, in this case, sometimes some companies cut off their work  relationships  during  the  Covid-19  pandemic,  often  using  force majeure reasons, even though the company is still producing as usual. A situation is said to be force majeure, which is a state of coercion that is beyond the control of  the parties concerned. There is  a condition if  the company can carry out layoffs, which is also contained in the provisions. So in this case, this termination should not necessarily decide unilaterally, especially  on  the  grounds  of  force  majeure.  If  there  is  a  reason  for Termination of Employment, there is a reason according to Article 164 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which states that the company can lay off because the company is closed while it turns out that the company continues to produce as usual or because it has suffered a loss for 2 consecutive years even though if it is associated with this Covid-19 pandemic, it has not yet reached 2 years to be said to have been laid off. So that the layoffs include the termination of one of the parties not together. Companies should take steps that can be taken such as  reducing  wages,  reducing  work  shifts,  and  restrictions  related  to overtime work. Therefore, it is necessary to have a comprehensive policy from the government in the event of a force majeure so as not to harm the workers or companies that employ them and reduce the direct economic impact.

## 23
ISSN 2527-3906 ( Online )
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda , Budi Hartono / Akuntabilitas 14 (2) 2021, 21-35
ISSN 1978-6255  ( Print )
Judul artikel https://doi.org/10.35457/xxx
dengan  mempekerjakan  orang  lain  dan  membayar  upah.  Pasal  1  angka  25  UU Ketenagakerjaan  berbunyi  pemutusan  hubungan  kerja  adalah  pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Di bidang ekonomi ini cukup terdapat  kendala  dan  banyak  kerugian  seperti  pemutusan  hubungan  kerja  atau PHK(Heri  Kurniawansyah  HS*,  Amrullah,  M.  Salahuddin,  Muslim, 2020)Berdasarkan  data  Kementerian  Perindustrian  Tahun  2020  setidaknya terdapat  sebanyak  60%  industri  terdampak  Covid-19.  Adanya  jumlah  tersebut merupakan  jenis  industri  dimana  termasuk  usaha-usaha  kecil  masyarakat. Sehingga  dalam  hal  ini  pemerintah  juga  harus  memperhatikan  terkait kesejehteraan  masyarakat  dengan  penerapan  kebijakan  yang  efeketif  seperti alokasi  dana  untuk  bantuan  bahan  pokok  untuk  masyarakat,  keringan  dalam pembayaran  kredit  atau  semacamnya  untuk  meminimalisir  masalah  ekonomi. Memang banyak perusahaan yang saat ini memutuskan untuk melakukan efisiensi dengan  mengurangi  beberapa  kegiatan  di  wilayah  kerja  nya.  Hal  ini  dilakukan oleh  mayoritas  perusahaan  guna  meminimalisir  kerugian  dari  perusahaan tersebut. Dalam hal ini sesuai atau dengan kata lain sejalan dengan Pasal 164 dan 165  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang menyatakan  bahwa  suatu  perusahaan  berhak  memutuskan  hubungan  kerja terhadap pekerja apabila suatu perusahaan mengalami kerugian khususnya force majeure .
Dalam hal ini terkadang terdapat perusahaan yang memutus hubungan kerja di masa  pandemi  Covid-19  ini  seringkali  menggunakan  alasan force  majeure ,  padahal perusahaan  tersebut  masih  berproduksi  seperti  biasanya. Force  Majeure adalah  suatu keadaan yang terjadi dimana terdapat sauatu keadaan diluar kuasa dari para pihak yang bersangkutan. 1 Pengertian Force  Majeure tidak  ditulis  secara  eksplisit  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Namun, dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata terdapat klausul yang menyatakan mengenai bagian mengenai ganti rugi karena force majeure merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 1244 KUH Perdata yang menyatakan bahwa apabila terdapat alasan yang berhutang haru mengganti biaya, rugi dan tidak dapat dibuktikan karena suatu kejadian

## 24
ISSN 2527-3906 ( Online )
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda , Budi Hartono / Akuntabilitas 14 (2) 2021, 21-35
ISSN 1978-6255  ( Print )
Judul artikel https://doi.org/10.35457/xxx
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
tidak terduga. Sementara itu, Pasal 1245 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada biaya ganti rugi yang harus diganti apabila terdapat suatu keadaan memaksa atau suatu keadaan  tidak  disengaja  yang  mana  yang  berhutang  berhalangan  dalam  pemenuhan haknya. 2 Dalam hal ini terdapat suatu yang mana ditentukan oleh pihak sesuai dengan syarat  yang  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan  undang- undang.
Menurut R Subekti, suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai suatu force majeure yaitu dimana suatu keadaan itu sendiri berada di luar kontrol perusahaan dan  memaksa,  namun  dalam  hal,  setidaknya  resikonya  tidak  dipikul  oleh  para pekerja  yang di PHK atau dalam tanda kutip  tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian kerja sama tersebut(Juaningsih, 2020).  Istilah lain yang digunakan  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  untuk force  majeur adalah keadaan memaksa. Padahal dalam beberapa syarat, seseorang tidak dapat secara langsung dengan semaunya sendiri mengatakan dirinya mengalami force majeure. Keadaan memaksa atau force majure tersebut meliputi:
1. Suatu keadaan memaksa yang sifatnya mutlak (absolut) dengan kata lain para pihak tidak  mungkin melaksanakannya.
2. Keadaan  memaksa  yang  bersifat  mutlak  (relatif)  dengan  kata  lain  yang bersangkutan masih bisa mungkin melaksanakannya.
Oleh karena itu, perbedaan definisi tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan di masa pandemi Covid-19 akan dibahas lebih lanjut mengenai kebijakan perusahaan yang diakaitkan dengan adanya force majeure . Sehingg dalam hal ini perlu suatu  perlindungan  hukum  bagi  para  pekerja  agar  tetap  memeperoleh  hak-hak dengan  kebijakan  pemerintah untuk  menentukan apakah  pandemi ini termasuk ke dalam force majeure bencana alam atau tidak.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  pengaruh  pandemi  Covid-19  terhadap  Pemutusan  Hubungan Kerja?
2. Bagaimana dampak pandemi terhadap Perekonomian Indonesia?

## 25
ISSN 2527-3906 ( Online )
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda , Budi Hartono / Akuntabilitas 14 (2) 2021, 21-35
ISSN 1978-6255  ( Print )
Judul artikel https://doi.org/10.35457/xxx
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
3. Bagaimana  penyelesaian force  majure ditengah  pandemi  terkait  Pemutusan Hubungan Kerja?

## PEMBAHASAN

## Dampak Pandemi terhadap Pemutusan Hubungan Kerja serta Perekonomian Indonesia
Dinamika ketenagakerja selama ini tidak bisa berjalan optimal meskipun pemerintah  telah  mengatur  berdasarkan  regulasi.  Hal  ini  disebabkan perselisihan  antara  pekerja  dengan  perusahaan  akibat  dari  kebijakan perusahaan  yang  merugikan  pekerja  maupun  kelalaian  pekerja  yang  dapat merugikan  perusahaan.  Faktor  tersebut  dapat  menyebabkan  terjadinya pemutusan  hubungan  keja  serta  diakibatkan  perekonomian  dunia  terkena imbas penyebaran Covid 19.
Pandemi Covid 19 mulai memasuki Indonesia pada bulan Maret 2020. Pemerintah  memberlakukan  PPKM  yang  berdampak  pada  sendi  kehidupan masyarakat.  Kegiatan  perekonomian  mengalami  hambatan  terutama  kepada jenis  usaha  non  formal  serta  yang  berkaitan  dengan  mengumpulkan  massa. Dampak  dari  pandemi  Covid-19  yang  berkepanjangan  dalam  kehidupan berumah  tangga  sangat  berpengaruh  terutama  dalam  hal  pendapatan  dan perekonomian masing-masing rumah tangga. Banyak kepala keluarga yang di PHK  pada  masa  pandemi  ini  akibat  dari  berkurangnya  jam  operasional perusahaan maupun turunnya konsumsi masyarakat.
Berdasarkan  data  yang  dilansir  dari  Kementrian  Ketenagakerjaan, terdapat  2,8  juta  pekerja  yang  terkena  dampak  langsung  akibat  Covid-19. Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di PHK (ketenagakerjaan).  Namun  naasnya  perusahaan  yang  memutus  hubungan bekerja  berdalih  dengan  alasan  “force  majeure”.  Alasan  tersebut  menjadi perdebatan di kalangan  para pekerja  maupun ahli yang mempermasalahkan alasan force majeure bisa diterima atau tidak dalam memutus hubungan kerja dimasa pandemi Covid-19 (Juaningsih, 2020:192- 193)
Commented [HR2]: Pembahasan belum menjawab 3 Rumusan yang telah ditetapkan

## 26
ISSN 2527-3906 ( Online )
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda , Budi Hartono / Akuntabilitas 14 (2) 2021, 21-35
ISSN 1978-6255  ( Print )
Judul artikel https://doi.org/10.35457/xxx
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
Ditengah  pandemi  Covid-19  memang  sangat  berdampak  terhadap Pemutusan Hubungan Kerja. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diperbaharui hingga 27 Mei 2020 dimana data tersebut diambil dari  hasil  pendataan  yang  dilakukan  oleh  Kemenaker  bersama  BPJS Ketenagakerjaan  tercatat  hampir  kurang  lebih  1.800.000  juta  pekertja  di Indonesia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Dari  hasil data  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pandemi  ini  mampu menggoyahkan  roda  perekonomian.    Dampak  adanya  pandemi  ini menyebabkan  angka  pengangguran  di  indonesia  meningkat.  (Rahma  Ainul Mardiyah,  2020) 3 Perlu  kebijakan  yang  efektif  untuk  diterapkan  dalam menggerakkan  roda  perkonomian  kembali  khususnya  PHK  atau  Pemutusan Hubungan  Kerja.  Dalam  praktiknya,  adanya  penerapan  hukum  dalam mengakhiri hubungan kerja lebih dikenal dengan PHK karena efisiensi. Suatu perusahaan  melakukan  adanya  pemutusan  hubungan  kerja  untuk  efektifitas agar  perusahaan  tersebut  tidak  mengalami  kerugian  yang  cukup  besar sehingga efetifitas ini nilai mampu sedikit membantu untuk mencegah adanya kerugian  (Abdullah  Jarir,  2011).  Definisi  efisiensi  ini  sebenarnya  tidak dijelaskan dalam ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan, namun apabila menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  “ efisiensi ”  diartikan  sebagai  suatu ketetapan  cara  usaha  atau  kebijakan  dimana  dalam  menjalankan  sesuatu

## 27
ISSN 2527-3906 ( Online )
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda , Budi Hartono / Akuntabilitas 14 (2) 2021, 21-35
ISSN 1978-6255  ( Print )
Judul artikel https://doi.org/10.35457/xxx
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
dengan menghemat waktu dan biaya. Aspek ekonomi merupakan salah satu menjadi konsen pemerintah disamping kesehatan.

## Dampak Pandemi Terhadap Perekonomian Indonesia
Pertama,  dampak  lockdown  di  China  yang  terkait  langsung  dengan perekonomian Indonesia. China adalah negara tujuan utama ekspor Indonesia serta saalah  satu  perekonomian  terbesar  sejak  tahun  2011  Menurut  data  Badan  Pusat Statistik, tahun lalu nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China mencapai 25,7 miliar dollar AS. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat dan ke Jepang yang masing-masing berada pada peringkat kedua dan ketiga. China juga merupakan negara asal utama impor Indonesia. Tahun 2019, nilai impor Indonesia dari China mencapai 44,5 miliar dollar AS, atau setara dengan tiga dan  lima  setengah  kali  lipat  dibandingkan  nilai  impor  Indonesia  dari  Jepang  dan Amerika  Serikat.  Lebih  dari  itu,  China  merupakan  salah  satu  negara  terbesar  asal penanaman modal asing di Indonesia dan penyumbang lebih dari dua juta wisatawan asing atau sekitar 12,5 persen dari total wisatawan asing yang dating ke Indonesia.
Kedua,  dampak  dari  negara-negara  pandemi  Covid-19  lainnya  yang  terkait langsung dengan perekonomian Indonesia. Misal dampak dari Uni Eropa, Amerika Serikat,  Korea  Selatan,  dan  Australia.  Meskipun  tak  sebesar  dampak  bawaan  dari China, dampak bawaan dari negara-negara ini tak dapat diabaikan. Baik dari sisi lalu lintas  ekspor  impor,  Foreign  Direct  Investment  maupun  kunjungan  wisatawan. Damuri dan Hirawan (2020) menyatakan dampak penyebaran Covid-19 dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran.
Dari sisi permintaan, kondisi pandemi jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan  perjalanan  dan  transportasi,  serta  peningkatan  biaya  transportasi  dan perdagangan.  Sedangkan  dari  sisi  penawaran,  kemungkinan  yang  terjadi  adalah terkontraksinya  produktivitas  pekerja/buruh,  penurunan  investasi  dan  kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (global value chain) manufaktur dunia. Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran  virus secara otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan  atau  pariwisata  dan  lebih  cenderung  meningkatkan  konsumsi  pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya

## 28
ISSN 2527-3906 ( Online )
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda , Budi Hartono / Akuntabilitas 14 (2) 2021, 21-35
ISSN 1978-6255  ( Print )
Judul artikel https://doi.org/10.35457/xxx
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
pembatasan pergerakan manusia. Social dan physical distancing membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara menyeluruh.(Junaedi & Salistia, 2020)
Pada tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat  mahalnya  biaya  transportasi  dan  logistik  barang.  Sementara  itu,  dari  sisi produksi,  beberapa  sektor  utama  di  Indonesia  juga  akan  terdampak  akibat penyebaran  Covid-19,  khususnya  industri  pengolahan  (manufaktur).  Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia  (19-20 persen) dan produk yang berasal dari industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total  ekspor  Indonesia,  yaitu  di  atas  70  persen.  Kinerja  industri  manufaktur  di Indonesia kemungkinan akan melambat seiring dengan meningkatnya kasus Covid- 19 ini (Sumarni, 2020).

## Penyelesaian Force Majeure terhadap Pemutusan Kerja Oleh Perusahaan
UU  Ketenagakerjaan  secara  eksplisit  tidak  mengatur  secara  jelas  mengenai perusahaan menggunakan efisiensi sebagai alasan PHK (Randi, 2020). Namun, apabila diperhatikan Pasal 151 dan 153 UU Ketenagakerjaan dapat diketahui bahwa alasan efisiensi  bukan  merupakan  alasan  yang  dilarang  dalam  PHK  karena  hal  efisiensi merujuk  kepada  persoalan  ekonomi  yang  dihadapi  pengusaha.  Selain  itu,  UU Ketenagakerjaan  juga  tidak  mengatur  terkait  kondisi  atau  keadaan  efisiensi  suatu perusahaan. (Isradjuningtias, 2015)
Namun  tetap  saja,  walaupun  bertujuan  untuk  efisiensi  keberlangsungan  suatu perusahaan juga tidak memungkiri bahwa terdapat salah satu pihak yang dirugikan. Karena pada awalnya, kedua belah pihak susdah menyetujui melakukan perjanjian dimana keduanya juga mematuhi apa yang ada di perjanjian itu. Hal ini menandakan adanya  keterikatan  bersama  antara  para  tenaga  kerja  berarti  masing-masing  pihak memiliki hak dan  kewajiban. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi  pemutusan hubungan  kerja  berarti  perusahaan  yang  memberi  kerja  dituntut  untuk  memenuhi hak-hak  para  tenaga  kerja  sesuai  dengan  penjanjian  dan  kondisi  pada  saat  terjadi kontrak kerja. Sehingga dalam hal ini, seharusnya adanya pemutusan kerja ini tidak boleh serta merta memutuskan secara sepihak khususnya dengan alasan force majeure.
Apabila suatu Pemutusan Hubungan kerja terdapat alasan sesuai Pasal 164 ayat (3)

## 29
ISSN 2527-3906 ( Online )
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda , Budi Hartono / Akuntabilitas 14 (2) 2021, 21-35
ISSN 1978-6255  ( Print )
Judul artikel https://doi.org/10.35457/xxx
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
UU  nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  bahwa perusahaan  diijinkan  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  karena  perusahaan tutup sedangkan ternyata perusahaan tetap memproduksi seperti biasa atau karena mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut padahal apabila dikaitkan dengan pandemi  ini  Covid-19  berlangsung  selama  2  tahun  untuk  dapat  dikatakan  syarat pemutusan hubungan kerja.
Menteri  Ketenagakerjaan  memberikan  pernyataannya  terkait force  majeure yang memiliki  konsekuensi  PHK  kepada  pekerja  tidak  mendukung  alasan-alasan perusahaan  tersebut,  beliau  menghimbau  bahwa  perusahaan  seharusnya  membuat solusi yang saling menguntungkan seperti mengurangi upah, mengurangi shift kerja dan  pembatasan  terkait  kerja  lembur.  Hal  ini  dapat  dilakukan  untuk  efisiensi perusahaaan  tanapa  harus  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  kepada  para pekerja dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Kemudian, apabila memutuskan melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  harus  memiliki  dana  yang  cukup  untuk membayar pesangon para pekerja(Joka, 2020). Apabila pemutusan sepihak tanpa ada pemberitahuan atau tidak adanya pesangon, hal tersebut juga menyalahi Peraturan ketenagakerjaan  dimana  yang  seharusnya  perusahan  melakukan  pemutusan hubungan kerja dengan pekerja apabila memang perusahaan boleh tutup jika sudah mencapai  kerugian selama 2  tahun. Sehingga adanya alasan dengan menggunakan kondisi force majeure yang dipakai oleh beberapa perusahaan tidak dapat diterima dan tidak bisa dibenarkan apabila perusahaan melakukan kebijakan dengan  pemutusan hubungan kerja.
Walaupun pada saat ini pandemi Covid-19 dikatakan sebagai salah satu peristiwa yang  tidak  terduga  pada  saat  perjanjian  atau  kebijakan  itu  dibuat.  Artinya  adanya kejadian pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan alasan sebagai
forcemajeure (Sufiarina & Wahyuni, 2020) . Maka dari itu,  perlu adanya perlindungan kepada  pekerja  agar  terjamin  hak-haknya  pekerja  dan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  pekerja  dengan  tetap  mementingkan  perkembangan  kepentingan perusahaan.
Maksud  dan  tujuan  perlindungan  pekerja  adalah  untuk  mensejahterakan  para pekerja.  Pemerintah  juga  melihat  masyarakat  golongan  pekerjaharus  dilindungai

## 30
ISSN 2527-3906 ( Online )
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda , Budi Hartono / Akuntabilitas 14 (2) 2021, 21-35
ISSN 1978-6255  ( Print )
Judul artikel https://doi.org/10.35457/xxx
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
karena pada umumnya posisi pekerja masih lemah, sehingga perlindungan pekerja dapat  diberikan.  Mengenai  perlindungan  hak-hak  ini  yaitu  apakah  pesangon  yang diberikan pengusaha sudah memadai atau belum apabila memenuhi maka tidak ada permasalahan. Sehingga apabila pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja maka tidak  akan  mendapat  pemasukan  lagi.  Terlihat  bahwa  pesangon  juga  bukan merupakan  hal  utama  melainkan  terkait  keamanan  dalam  bekerja  dimana  pekerja merasa khawatir apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini pesangon bukan merupakan hal utama tetapi lebih penting mengenai keberlangsungan dalam bekerja, yang dalam artian bahwa mereka merasa khawatir bahwa sewaktu-waktu dia akan  mendapat  di  PHK.  Tetapi  dalam  UU  Nomor  13  Tahun  2003  sebagai  regulasi terbaru  terkait  perburuhan  belum  dapat  menanggulangi  adanya  pemutusan hubungan  kerja.  Maka  dari  itu,  untuk  menanggulangi  adanya  ketidakjelasan mengenai Pemutusan kerja yang dilakukan pihak perusahaan kepada pekerja maka perlu kebijakan yang harus ambil perusahaan. Perjanjian dimana kedua belah pihak setuju tidaknya mengenai kebijakan peraturan yang sedang dirundingkan. Maka baik perusahaan  atau  pemerintahan  perlu  kebijakan  yang  mempermudah  para  pekerja agar  tetap  bekerja  tanpa  harus  melakukan  pemutusan  kerja  seperti  seharusnya perusahaan  membuat  langkah  yang  bisa  ditempuh  seperti  mengurangi  upah, mengurangi shift kerja dan pembatasan terkait kerja lembur atau kebijakan lainnya yang mendukung.
Pemerintah  mengeluarkan  sembilan  kebijakan  mengenai  penanganan  dampak pendemi,  meliputi  alokasi,  distribusi  dan  stabilisasi.  Langkah  pertama  adalah pemerintah wajib mengalokasikan input dan resources kepada orientasi kebijakannya ( Allocation  Policy ),  yaitu  kepada  masyarakat  yang  rentan  terkena  dampak  krisis ekonomi, diantaranya  kelompok  profesi  yang  beroperasi dipusat  keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas,pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani, dan masyarakat bawah.
Pandemi  Covid-19 ini  telah  melemahkan  peluang  mereka  dalam  menghasilkan pendapatan,  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja  secara  besar-besaran  yang mencapai  1.943.916  orang  yang  terdiri  dari  114.340  perusahaan.  Kejadiaan  ini  akan mengalami peningkatan  yang terus terjadi apabila pandemic ini berlangsung cukup

## 31
ISSN 2527-3906 ( Online )
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda , Budi Hartono / Akuntabilitas 14 (2) 2021, 21-35
ISSN 1978-6255  ( Print )
Judul artikel https://doi.org/10.35457/xxx
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
lama.Selain  itu,  dengan  adanya  himbauan  “ stay  at  home ”  kepada  masya rakat  akan mengakibatkan  penurunan  penghasilanmasyarakat  dari  rutinitasnya  secara signifikan,  aktivitas  ekonomi  menjadi  sangat  terbatas,  serta  pengaruh  lain  yang mengikutinya (Masudi & Winawati, 2020).
Pemerintah  diharapkan  lebih  sigap  dan  tanggap  dalam  setiap  pengambilan keputusan  kebijakan  strategis.  Hal  ini  dikarenakan  risiko  sosial  disaster  yang  akan dialami  masyarakat.  Serta  akan  rentan  menimbulkan  konflik-konflik  yang  tidak diharapkan  terjadi.  Kondisi  ekonomi  wilayah  Asia  Pasifik  akan  mengalami penurunan  yang  lama  dikarenakan  penyebaran  virusini  semakin  luas  menyebar diberbagai dunia.
Sedangkan  dampak  perekonomian  yang  ditimbulkan  dari  pandemic  ini  telah terjadi  dibeberapa  negara.  Negara  Korea  Selatan  terdampak  ekonominya. PertumbuhanKorea  Selatan,  yang  semulanya  diproyeksikan  akan  tumbuh  pada kuartal  I  dengan  angka  2,1%  akan  mengalami  penurunan  sekitar  0,4  poin  dari persentase.  Pertumbuhan  Thailand  dan  Taiwan  juga  diperkirakan  akan  mengalami pertumbuhan  ekonomi  terendah  dalam  hampir  setengah  dekade  yang  mencapai angka  2,2%  dan  3.1%  pada  kuartal  2.  Sedangkan  Direktur  BI  memprediksikan ekonomi Indonesiadiperkirakan akan bergerak dibawah 3,2% ditahun 2021 (Mas'udi & Winawati, 2020)
Dari aspek pendapatan. Negara mengalami ‘kerugian’ karena penerimaananjlok khususnya dari sektor pajak, sedangkan sisi belanja melonjak karena harus mengatasi kondisi  darurat,  menyediakan  jaring  pengaman  sosial,  fasilitas  perawatan  covid, pengerahkan aparat dan tenaga kesehatan, membayar bunga utang, Namun kerugian itu  nanti  akan  dikompensasi  pada  pendapatan  (pajak  dannon-pajak)  berikutnya, sehingga  pada  dasarnya  negara  akan  balance  berkaitan  pendapatan  dan pengeluaran,kecuali  apabila  dalam  pelaksanaan  korupsi  terhadap  asetnegara. Penerimaan negara dari sektor pajak diperkiraakan  mengalami penurunan senilai Rp. 450 Trilliun (BPS, 2020). Hal ini akibat sektor penghasil pajak mengurangi aktivitas bisnis akibat dampak covid maupun pemberlakukan PSBB dan PPKM.
Kebijakan  fiskal  diperlukan  sebagai  fungsi  mengatur  dan  menjaga  stabilitas perekonomian.Pajak  sebagai  alat  kebijakan  fiskal  dengan  fungsi  mengatur  serta

## 32
ISSN 2527-3906 ( Online )
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda , Budi Hartono / Akuntabilitas 14 (2) 2021, 21-35
ISSN 1978-6255  ( Print )
Judul artikel https://doi.org/10.35457/xxx
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
menjaga  stabilitas  perekonomian  yang  diakibatkan  adanya  kontraksi  dan  relaksasi ekonomi, dari flexbilias aspekbpeneriman negara yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang berhasil akan meningkatkan investasi dan menjaga daya beli masyarakat sebagai upaya antisipasi melemahnya ekonomi nasional,  sebagai akibat dari pandemi dengan mengoptimalkan fungsi dari alokasi anggaran belanja negara yang seimbang.

## KESIMPULAN
Dampak adanya pandemi ini menyebabkan angka pengangguran di indonesia meningkat. Perlu kebijakan yang efektif untuk diterapkan dalam menggerakkan roda perkonomian  kembali  khususnya  PHK  atau  Pemutusan  Hubungan  Kerja.  Dalam praktiknya,  adanya  penerapan  hukum  dalam  mengakhiri  hubungan  kerja  lebih dikenal  dengan  PHK  karena  efisiensi.  Suatu  perusahaan  melakukan  adanya pemutusan  hubungan  kerja  untuk  efektifitas  agar  perusahaan  tersebut  tidak mengalami  kerugian  yang  cukup  besar  sehingga  efetifitas  ini  nilai  mampu  sedikit membantu untuk mencegah adanya kerugian.
Gelombang PHK naik signifikan selama 9 bulan terakhir. Pada masa pandemi Covid-19 umumnya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan force majeure (keadaan memaksa) dan efisiensi. Dampak pandemi Covid-19, selain pekerja di-PHK, Sebagian  pekerja  “dirumahkan”,  pemutusan  kontrak  kerja  sebelum  berakhir, pemotongan upah, hingga memberlakukan prinsip no work no pay (Muslim, 2020 : 357).
Berbagai negara  mengalami  ketidakstabilan  di  sektor  ekonomi  akibat  krisis yang ditimbulkan  oleh pandemi COVID-19,  tak  terkecuali Indonesia. Tercatat  pada kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi melambat dan terkontraksi hingga minus 5,32 persen secara  tahunan. Kontraksi terdalam dialami sektor  konsumsi rumah tangga. Hasil survei LIPI Ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya sektor rumah tangga . “Konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian melambat secara  signifikan,  dimana  pada  akhirnya  memengaruhi kinerja industri  dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini wajar terjadi dikarenakan rumah tangga merupakan  institusi  terkecil  dan  terpenting  karena  semua  kegiatan  perekonomian berawal dari sana (Junaedi & Salistia, 2020).
Commented [HR3]: Kesimpulan belum menjawab 3 Rumusan yang telah ditetapkan

## 33
ISSN 2527-3906 ( Online )
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda , Budi Hartono / Akuntabilitas 14 (2) 2021, 21-35
ISSN 1978-6255  ( Print )
Judul artikel https://doi.org/10.35457/xxx
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
Pandemi  juga  memukul  perekonomian  indonesia.  Hal  ini  terjadi  karena indonesia  merupakan  salah  satu  bagian  dari  rantai  pasok  manufaktur  perusahaan global.  sehingga  aspek  produksi  atau  penawaran  melambat  dikarenakan  konsumsi masyarakat dunia mengalami penurunan.
Jumlah  pengangguran  di  Indonesia  yang  mengalami  penurunan  dalam  lima tahun  terakhir  akan  mengalami  kenaikan  yang  begitu  tinggi.  Jika  tidak  ada  upaya konkret  antara  pemerintah  dan  para  perusahaan  dalam  menghadapi  krisis  saat ini.Disisi lain upaya dan kebijakan dari pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat. Salah  satu  upaya  yang  pemerintah  lakukan  saat  iniadalah  dengan  memberikan berbagai macam stimulus bantuan maupun jaringan pengaman sosial dengan harapan kebutuhan  masyarakat  tetap  terpenuhi  meskipun  ada  pembatasan  yang  membuat masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi akibatkan pemberlakuan PSBB dan PPKM hampir diseluruh wilayah.
Walaupun saat ini pandemi bisa dikatakan sebagai salah satu peristiwa yang tidak  diprediksi  saat  perjanjian  atau  kebijakan  itu  dibuat.  kejadian  pandemi  tidak dapat dijadikan satu alasan sebagai force majeure . Maka dari itu,  perlu adanya bentuk perlindungan  kepada  pekerja  agar  terjamin  hak-haknya  dasar  dan  untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap melihat perkembangan perusahaan. Pemerintah  juga  berkewajiban  memihak  masyarakat  golongan  bawah  agar  dapat terlindungi karena pada banyak kasus posisi para pekerja masih juga lemah, sehingga perlindungan kerja dapat tepelihara.
Maka  perusahaan  serta  pemerintahan  perlu  kebijakan  yang  mempermudah pekerja agar tetap bekerja tanpa harus ada pemutusan kerja. seharusnya perusahaan membuat langkah-langkahmencari solusi dalam kondisi pandemi seperti mengurangi upah,  mengurangi  shift  kerja  dan  pembatasan  terkait  kerja  lembur  atau  kebijakan lainnya yang memang meminimalisir pemutusan hubungan kerja.
Berkaitan  kondisi  pandemi  disarankan  kepada  Perusahaan  dan  Pekerja melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a). Melakukan komunikasi dengan tetap menjaga  keharmonisan  dan  keberlangsungan  hubungan  kerja  perusahaan  dalam mencari solusi terbaik melibatkan pemerintah sebagai stakeholder; b). Mentaati semua himbauan yang diterbitkan pemerintah sebagai upaya untuk melakukan pencegahan

## 34
ISSN 2527-3906 ( Online )
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda , Budi Hartono / Akuntabilitas 14 (2) 2021, 21-35
ISSN 1978-6255  ( Print )
Judul artikel https://doi.org/10.35457/xxx
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
terhadap  penyebaran  Covid-19  di  masyarakat;  c).  Perusahaan  menerapkan  sistem kerja work from home dalam masa penyebaran Covid-19 sampai sudah dinyatakan bebas  oleh  pemerintah,  d)  Melaporkan  kepada  kementrian  ketenagaakerjaan berkaitan terjadinya pemutusan hubungan kerja.
Kebijakan  ini  harus  diimbangi  dengan  stimulus  dari  pemerintah  terhadap dunia usaha lewat  kebijakan  fiskal  yang  tepat  sasaran.  Saat  ini  beberapa  kebijakan bantuan  tunai  kepada  UMKM,  Pekerja  dan  Bansos  sedang  berjalan  sehingga diharapkan  dapat  menstimulus  daya  beli  masyarakat  yang  terkena  dampak  PHK. Namun  penelitian  ini  tidak  membahas  peran  kebijakan  moneter  dalam penanggulangan perekonomian akibat Covid 19.

## 35
ISSN 2527-3906 ( Online )
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda , Budi Hartono / Akuntabilitas 14 (2) 2021, 21-35
ISSN 1978-6255  ( Print )
Judul artikel https://doi.org/10.35457/xxx
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Jarir. (2011). MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PADA PERBANKAN SYARI’AH . 16 (22), 119 –
128.
Heri Kurniawansyah HS*, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, S. N. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1 No. (2), 130 – 139. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf
Isradjuningtias, A. C. (2015). Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. Veritas et Justitia , 1 (1), 136 – 158. https://doi.org/10.25123/vej.1420
Joka, M. R. (2020). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Pekerja yang Diputuskan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha. Binamulia Hukum , 9 (1), 1 – 12. https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.97
Juaningsih, I. N. (2020). Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Buletin Hukum Dan Keadilan , 4 (1), 189 – 196.
Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. In Simposium Nasional Keuangan Negara (pp. 995 – 1115).
Mas’udi, W., & Winawati, P. S. (2020). Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal . UGM Press.
Rahma Ainul Mardiyah, R. N. N. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Anak. Harian Spektrum , 2 , 1 – 11. https://spektrumonline.com/2020/11/11/dampak-pandemi-covid- 19-multidimensi/
Randi, Y. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yurispruden , 3 (2), 119. https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6709
Sufiarina, & Wahyuni, S. (2020). Force Majeure Dan Notoir Feiten Atas Kebijakan Psbb Covid-19. Jurnal Hukum Sasana , 6 (1), 1 – 15. https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.209
Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid 19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 2 (1), 46 – 58.