## Penanganan Muatan Berbahaya di Tempat Penumpukan atau Penyimpanan Barang Berbahaya pada Terminal Petikemas Semarang
Johanes O.W. Hitalessy *1 , Mahardhika Andiansyah 1 , Isman Hidayat 1 , Muchlis Imanullah Arief 1 dan Novia Indriani Kadang 1
1 Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP), BPSDM Perhubungan Jl. Danau Sunter Utara Blok G, Sunter Podomoro, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350, Indonesia
E-mail: alez_joe@yahoo.co.id *
Diterima: 21 Oktober 2022, disetujui: 25 Mei 2023, diterbitkan online : 30 Juni 2023

## Abstrak
Logistik peti kemas merupakan layanan khusus yang terdapat pada pelabuhan yang memiliki terminal peti kemas. Layanan ini secara khusus menjadi lokasi transit antarmoda dengan kegiatan berupa stevedoring , cargodoring , dan receiving / delivery . Dalam proses penanganan peti kemas yang bermuatan barang berlabel berbahaya, operator wajib berhati-hati dan teliti ketika akan melakukan pemindahan barang tersebut karena  jika  terjadi  kekeliruan  dapat  mengakibatkan  ledakan  atau  kejadian  lain  yang  tidak  terduga  yang  dapat  merugikan  banyak  pihak. Kerugian  yang  dimaksud  tentunya  beragam,  mulai  dari  kerugian  materi,  kerusakan  lingkungan,  dan  yang  paling  parah  adalah  kematian seseorang di sekitar lokasi kejadian. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan pengelolaan kualitas tenaga kerja penanganan muatan berbahaya dan tingkat keefektifan pengelolaan tempat penumpukan barang berbahaya di Terminal Peti Kemas (TPK) Semarang. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa TPK Semarang telah memiliki sistem dan prosedur yang berkaitan dengan penanganan barang berbahaya, memisahkan muatan berbahaya dengan muatan lainnya di dipo peti kemas 02, dan telah mengajukan permohonan pelatihan penanganan muatan berbahaya  ( IMO Model Course 1.10) bagi seluruh karyawan yang bekerja di area penanganan muatan berbahaya serta secara rutin melakukan pelatihan pada setiap tahunnya. Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan  kualitas  tenaga  kerja  penanganan  muatan  berbahaya  dan  tingkat  keefektifan pengelolaan tempat penumpukan barang berbahaya di TPKS telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
Kata kunci: Penanganan Muatan Berbahaya, Pengelolaan SDM TPKS, SDM Kelautan, TPKS Semarang.

## Abstract
Dangerous  Cargo  Handling  on  Strorage  Area  of  Dangerous  Goods  at  the  Semarang  Container  Terminal:  Container  logistics  is  a specialized service available at ports that have container terminals. This service specifically serves as a intermodal transit location with activities  such  as  stevedoring,  cargodoring,  and  receiving/delivery.  In  the  process  of  handling  containers  loaded  with  goods  labeled  as dangerous, operators must be careful and thorough during the transfer of these goods, as any mistake could result in explosions or other unexpected incidents that may harm many parties. The potential losses in question range from material loss to environmental damage, and the  most  severe  consequence  is  the  loss  of  life  in  the  vicinity  of  the  incident.  Therefore,  this  research  aimed  to  address  the  problem  of managing the quality of the workforce for handling dangerous cargo and the level of management effectiveness for the storage of dangerous goods at the Semarang Container Terminal (TPKS). The method used was descriptive with a qualitative approach. The results of this study indicate that TPKS has systems and procedures related to handling dangerous goods. It separates dangerous cargo from other cargo in CY 02  and  has  applied  for  IMDG  training  (IMO  Model  Course  1.10)  for  all  employees  working  in  the  dangerous  cargo  handling  area, conducting regular training every year. Therefore, it can be concluded that the management of the quality of the workforce for handling dangerous goods and the level of effectiveness of the management of dangerous goods storage areas at TPKS have been carried out properly as intended.
Keywords:  Dangerous Cargo Handling , Maritime HR, TPKS HR Management, TPKS Semarang

## 1. Pendahuluan
Pelabuhan  diartikan  sebagai  suatu  kawasan  yang  memiliki  pengaturan  tersendiri,  secara  umum diatur  dalam  UU  No.17/2008  tentang  pelayaran  dan  peraturan  pelaksanaannya [1] .  Secara  spesifik mengatur tatanan kepelabuhanan nasional yang merupakan sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan nasional, lokasi pelabuhan, keterpaduan intra- antarmoda, dan keterpaduan dengan sektor lainnya. Peran pelabuhan merupakan simpul dalam jaringan transportasi  sesuai  dengan  hierarkinya.  Selain  itu,  pelabuhan  juga  merupakan  pintu  gerbang  kegiatan perekonomian,  penunjang  kegiatan  industri  dan/atau  perdagangan,  juga  merupakan  tempat  distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan/barang [2] .
Terminal  Peti  Kemas  (TPK)  Semarang  didirikan  pada  tanggal  29  Juni  2001  berdasarkan  Surat Keputusan  Direksi  PT  Pelabuhan  Indonesia  III  (Persero)  No.:  KEP.46/PP.1.08/P.III-2001  tentang Pembentukan  Terminal  Petikemas  Semarang.  TPK  Semarag  merupakan  terminal  yang  berdiri  sendiri terpisah dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Proses bisnis dan pengurusan peti kemas sepenuhnya
dilakukan  oleh  manajemen  TPK  Semarang.  Operasi  TPK  Semarang  mengikuti  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  No.  20/2010  tentang  Angkutan  Perairan  yaitu stevedoring,  cargodoring, dan receiving/delivery [3] .
Penelitian terkait pemenuhan Standard Operating Procedure (SOP) telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya [4] dengan  hasil  SOP  layanan  pada  proses  penerimaan  peti  kemas,  pemuatan  peti  kemas, pembongkaran  peti  kemas,  dan  pengeluaran  peti  kemas  berbeda-beda  sehingga  harus  dipahami  oleh pengguna terminal peti kemas.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  16/2021  tentang  tata  cara  penanganan  dan  pengangkutan barang  berbahaya  di  pelabuhan  bagian  kedua  pasal  9  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  Badan  Usaha Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan wajib menyediakan tempat penumpukan atau penyimpanan barang berbahaya untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang di pelabuhan serta bertanggung  jawab  terhadap  penyusunan  sistem  dan  prosedur  penanganan  barang  berbahaya  di pelabuhan. Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan bahwa tempat penumpukan atau penyimpanan barang berbahaya  tersebut  harus  disetujui  dari  otoritas  yang  berwenang  sesuai  dengan  ketentuan  dalam International  Maritime  Dangerous  Goods  Code (IMDG Code )  beserta  perubahannya.  Pasal  10 menyebutkan  barang  berbahaya  yang  akan  dimuat  ke  atas  kapal  atau  yang  telah  dibongkar  dari  kapal dapat disimpan pada tempat penumpukan atau penyimpanan barang berbahaya di pelabuhan yang terpisah dari muatan lain, kecuali barang berbahaya kelas 1 dan 7 [5] .
Dalam rangka penerapan peraturan tersebut, maka setiap terminal peti kemas wajib memiliki tempat dan  prosedur  penanganan  barang  berbahaya  termasuk  implementasi  penanganannya  di  lapangan. Berdasarkan  penelitian  tentang  penanganan  muatan  berbahaya  di  TPK  Semarang  ditemukan  bahwa penempatan  kontainer  muatan  berbahaya  masih  digabungkan  dengan  peti  kemas  muatan  biasa [2] . Konfirmasi  di  lapangan  penumpukan  antara  sistem yard  plan dan  kondisi  aktual  di  lapangan  berbeda dikarenakan penumpukan peti kemas muatan berbahaya dan peti kemas muatan biasa digabungkan secara bersamaan.  Kondisi  tersebut  sangat  berpotensi  menimbulkan  kontaminasi  dan  kerusakan  muatan  lain. Penelitian Achmad Hafidh, dkk., pada Terminal Petikemas Makassar terkait implementasi IMDG Code dalam proses bongkar muat barang berbahaya ditemukan bahwa petugas penanganan barang berbahaya belum memiliki sertifikat pelatihan penanganan muatan berbahaya. Faktor human error menjadi faktor utama pada kecelakaan kerja atau kesalahan kerja yang menyebabkan kondisi berbahaya [4] .
Dalam Winarno, Purwantini, Sb, Astono, V.Ac, penangangan muatan berbahaya di TPK Semarang, Proses kegiatan pemuatan di lapangan penumpukan harus dilakukan dengan benar agar peti kemas yang ditumpuk  di  lapangan  tidak  mengalami  risiko  berbahaya  seperti  terkontaminasi  sehingga  tidak membahayakan muatan lainnya yang bisa membuat kerugian besar untuk pihak-pihak yang terkait [6] . Hasil  penelitian  tersebut  memberikan  informasi  dan  referensi  penelitian  lanjutan  terhadap  penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No. 16 Tahun 2021 dan perbaikan terhadap penerapan aturan tersebut [5] .
Achmad Hafidh Andana Putra, Daniel Hasudungan George Andre Harianja , Wynd Rizaldy , Cut Keumala, pernah melakukan penelitian terkait Implementation of the IMDG Code convention and risk control  of  work safety of operational  officers  at Makassar Container Terminal . Masalah utama dalam penelitiannya adalah apakah IMDG Code convention telah diimplementasikan oleh operational officers di Container  Yard (CY) [6] .  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  tidak  ada operational  officers yang  telah mengikuti IMDG Code training based on chapter 1.3.  Selain itu, kondisi dari tempat penumpukan barang berbahaya tidak memperhatikan aturan yang sesuai dengan IMDG Code chapter 7.2.4 for the safe and security of the cargo, terminals and workers .
Menurut  Somadi,  pemetaan  SOP,  penerimaan,  pemuatan,  pembongkaran,  dan  pengeluaran  peti kemas,  layanan pada proses  penerimaan peti kemas, pemuatan peti kemas, pembongkaran peti kemas, dan pengeluaran peti kemas berbeda-beda sehingga harus dipahami oleh pengguna terminal peti kemas. Perusahaan    diharapkan    melakukan    sosialisasi  kepada  para  pengguna  terminal  sehingga  tidak  ada pengguna terminal salah dalam melakukan tahapan aktivitas. Perusahaan juga diharapkan membuat SOP yang mudah dipahami oleh pengguna terminal [7] .
Analisa Pengawasan Penanganan Muatan Barang Berbahaya Di Pelabuhan Dan Kapal (Studi kasus Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  II  Benoa),  es  pengangkutan  kargo  berbahaya memerlukan  pengawasan  penanganan  yang  berbeda  dengan  kargo  biasa  karena  kargo  berbahaya  akan menimbulkan  risiko  berbahaya  jika  tidak  ditangani  dengan  benar,  karena  setiap  kargo  yang  diangkut dalam pelayaran memiliki sifat sensitif dan sangat membutuhkan perhatian khusus. Dalam hal ini, untuk menciptakan zero  accident di  wilayah  kerja  pelabuhan  Benoa,  diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  agar pemantauan dan penanganannya berjalan secara berkesinambungan. Hasil penelitian dengan uji parsial t- uji hipotesis menunjukkan bahwa barang berbahaya, pengawasan barang berbahaya, penanganan barang berbahaya berpengaruh positif, dan signifikan terhadap zero accident [6] .
Berdasarkan latar belakang dan tantangan tersebut, maka peneliti merancang penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana penanganan muatan berbahaya di TPK Semarang?  (2)  Bagaimana  prosedur  penanganan  penumpukan  peti  kemas  muatan  berbahaya  di  TPK Semarang?;  dan  (3)  Bagaimana  pengelolaan  kompetensi  tenaga  kerja  untuk  peti  kemas  muatan berbahaya?

## 2. Metodologi
Penelitian  kualitatif  sering  disebut  metode  penelitian  naturalistik  karena  penelitiannya  dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) , disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya [8] .

## 2.1 Alur Berpikir
Alur pikir dalam penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 2.

## 2.2 Subjek dan Objek Penelitian

## 2.1.1.   Subjek Penelitian
Penelitian  ini  fokus  pada  aspek-aspek  kunci  dalam  operasi  Terminal  Petikemas  Semarang  yang melibatkan tenaga kerja bongkar muat peti kemas yang mengandung muatan berbahaya. Peran pengelola tenaga kerja dalam mengkoordinasikan aktivitas bongkar muat peti kemas berisi  muatan berbahaya di terminal menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Selain itu, peran manajer operasional Terminal Peti Kemas Semarang dalam mengawasi dan menjaga standar keamanan dalam proses bongkar muat menjadi elemen kunci yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik terbaik dalam manajemen tenaga kerja dan operasional di lingkungan kerja yang melibatkan muatan berbahaya untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasi di TPK Semarang.

## 2.1.2. Objek Penelitian
Penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis. Hasil konstruksi pemikiran dan  interpretasi  terhadap  gejala  yang  diamati  secara  utuh (holistic) karena  setiap  aspek  dari  objek mempunyai  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Oleh  karena  itu,  objek  penelitian  ini  adalah penanganan bongkar muatan peti kemas di Terminal Peti Kemas Semarang.
Sumber: Hasil olahan, 2023 Gambar 2. Alur Pikir Penelitian
Peraturan Menteri Perhubungan No. 16/2021 tentang tata cara penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan Penanganan Muatan Peti Kemas Muatan Berbahaya
Penumpukan atau Penyimpanan Petikemas Muatan Berbahaya
Kompetensi Tenaga Kerja

## 2.1.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data
Teknik  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  metode,  termasuk  observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan kombinasi dari keempat teknik tersebut, sesuai dengan penjelasan pada Gambar 1 [3][9] . Observasi dalam penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Nasution [8], melibatkan pengumpulan data dengan menggunakan alat yang canggih untuk mengamati objek penelitian, baik  yang  sangat  kecil  seperti  proton  dan  elektron,  maupun  yang  sangat  jauh  seperti  benda  di  ruang angkasa. Dalam konteks penelitian ini, objek yang diamati adalah situasi sosial, yang terdiri dari tempat ( place ), pelaku ( actor ), dan aktivitas ( activities ), sebagaimana dikemukakan oleh Spradley. Oleh karena itu, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penanganan peti kemas berisi muatan berbahaya.
Wawancara,  menurut  Esterberg  dalam  [8],  menjadi  metode  yang  digunakan  sebagai  teknik pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan  diteliti  dan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  dari  responden.  Teknik pengumpulan data ini berfokus pada laporan diri sendiri atau self-report, serta pengetahuan dan keyakinan pribadi.  Proses wawancara dalam penelitian ini melibatkan interaksi  antara peneliti dan informan atau narasumber,  di  mana  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  tenaga  kerja  yang  terlibat  dalam  proses bongkar muat peti kemas berisi muatan berbahaya di TPK Semarang. Penggalian informasi terfokus pada sejauh mana para narasumber mengikuti prosedur penanganan muatan berbahaya, pelatihan yang diikuti, serta pemahaman dan kepatuhan dalam  menjalankan prosedur tersebut.  Narasumber kedua melibatkan pengelola tenaga kerja bongkar muat peti kemas berisi muatan berbahaya dan manajer operasional TPK Semarang.  Informasi  yang  diungkapkan  mencakup  pengetahuan  dan  pemahaman  narasumber  tentang aturan  dan  prosedur  keselamatan  terkait  penanganan  muatan  berbahaya  di  terminal,  pelatihan  terkait penanganan muatan berbahaya, serta pengawasan dan pemantauan atas penanganan muatan berbahaya di terminal  tersebut.  Narasumber  dipilih  karena  memiliki  keterlibatan  aktif  dalam  kegiatan  penanganan muatan berbahaya di area penyimpanan barang berbahaya di TPK Semarang.
Dokumentasi,  menurut [8] ,  adalah  metode  pengumpulan  data  yang  melibatkan  dokumen  berupa tulisan, gambar, atau peraturan kebijakan. Studi dokumen digunakan sebagai pelengkap metode observasi dan  wawancara  dalam  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  dokumentasi  dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian.
Dalam konteks triangulasi, Susan Stainback dalam [10] menjelaskan bahwa tujuan dari triangulasi bukanlah  untuk  mencari  kebenaran  mutlak  tentang  suatu  fenomena,  tetapi  lebih  pada  peningkatan pemahaman  peneliti  terhadap  temuan  yang  telah  ditemukan.  Triangulasi,  selain  itu,  juga  dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi terbagi menjadi tiga jenis [11] , yaitu (1) triangulasi sumber, yang menguji kredibilitas data dengan memeriksa data dari berbagai sumber; (2) triangulasi metode, yang melibatkan pengumpulan data dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama; dan (3) triangulasi waktu, yang melibatkan pengumpulan data lebih dari satu kali pada waktu yang berbeda untuk meningkatkan kredibilitas data yang diberikan oleh informan.
Sumber: Hasil olahan, 2023 Gambar 1. Bagan Pengumpulan Data
Pengamatan
Wawancara
Pengumpulan dan Pengolahan
Data Angket
Dokumentasi

## 2.1.4 Analisis Data
Analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  seluruh  data  yang  telah dikumpulkan  di  lapangan [8] .  Dalam  hal  ini,  analisis  data  yang  digunakan  adalah  model  Miles  dan Huberman.

## a) Data Reduction
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui kondensasi data dengan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi data hasil dari catatan lapangan, interview , transkrip, berbagai dokumen, dan catatan lapangan [12] .
b) Data Display
Data display merupakan  penyajian  data  dengan  teks  yang  bersifat  naratif.  Selain  itu  juga  dapat dilakukan dengan grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.
c) Conclusion Drawing/Verification
Conclusion  drawing/verification merupakan  penjabaran  lengkap  tentang  jawaban  dari  rumusan masalah  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya.  Dalam  hal  ini, conclusion  drawing dibuat  untuk menjabarkan  secara  lengkap  tentang  apa  saja  yang  terjadi  di  lapangan  sehingga  dapat  memberikan informasi lebih banyak dan akurat.

## 3 Hasil dan Pembahasan
Bagin ini berisi hasil analisis dan evaluasi terhadap data interpretasi hasil analisis dan bahasan untuk memperoleh jawaban, nilai tambah, dan kemanfaatan terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Hasil analisis harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

## 3.1 Penanganan Muatan Peti Kemas Muatan Berbahaya
Pengertian Muatan Berbahaya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 16/2021 [5] yaitu zat, bahan, dan/atau benda yang dapat berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda, dan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam IMDG Code beserta perubahannya. Berdasarkan IMDG Code pengelompokan muatan berbahaya sesuai dengan Tabel 1 terdiri dari 9 kelas. Setiap kelas memiliki kriteria dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk keamanan penanganan yang tepat. IMDG Code memberikan  petunjuk  yang  terperinci  mengenai  pengemasan,  pelabelan,  dan  prosedur lainnya yang harus diikuti untuk setiap kelas muatan berbahaya.
Tabel 1. Kelas Muatan Berbahaya
Class Type of material 1 Explosive substances and articles 2.1 Flammable gas (for example butane) 2.2 Non-flammable and non-toxic gases which could cause asphyxiation (for example nitrogen, helium, carbon dioxide) or oxidisers (for example oxygen) 2.3 Toxic gases (for example chlorine, phosgene) 3 Flammable liquids (for example lighter fluid, petrol) 4.1 Flammable solids, self-reactive substances and solid desensitised explosives 4.2 Substances liable to spontaneous combustion 4.3 Substances which, in contact with water, emit flammable gases 5.1 Oxidising substances 5.2 Organic peroxides 6.1 Toxic substances 6.2 Infectious substances 7 Radioactive material 8 Corrosive substances 9 Miscellaneous dangerous substances and articles
Sumber: [13]
Tabel 2. Jumlah Peti kemas DG TPK Semarang Periode Januari s.d. Agustus 2022
Class Dangerous Goods Jumlah Box Petikemas Export Import 1,0 0 0 2,0 0 2 2.1 11 199 2.2 23 61 2.3 0 0 3,0 1464 205 3.3 71 0 4,0 0 22 4.1 171 28 4.2 175 6 4.3 0 8 5.1 0 146 5.2 0 0 6.1 104 213 6.2 0 0 7,0 0 0 8,0 19 138 9,0 520 1.303 Total 2.558 2.331 Sumber: [14]
Data peti kemas kategori muatan berbahaya (dangerous goods) atau disingkat DG mengacu pada Tabel  2.  di  TPK  Semarang  untuk  ekspor  dan  impor  dengan  total  peti  kemas  4.889  buah.  Jumlah  peti kemas terbesar dari ekspor pada kelas 3.0 cairan mudah terbakar diikuti oleh kelas 4 untuk muatan padatan yang  mudah  terbakar  dan  zat  yang  mengalami  reaksi  berbahaya  dalam  kontak  dengan  air.  Untuk  peti kemas dari impor terbesar pada kelas 9 yaitu bahan berbahaya lainnya dan bahan yang tidak tercakup dalam kelas lainnya.
Peti  kemas  muatan  berbahaya  tersebut  wajib  memiliki Material  Safety  Data  Sheet (MSDS)  dan diberikan  label  B3  sesuai  dengan  surat  edaran  dari  Pelindo  regional  Jawa  Tengah  Nomor: HK.01.12/14/RJTH-201  tentang  pemberian  simbol  dan  label  terhadap  kontainer  yang  mengandung barang berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan TPK Semarang. TPK Semarang mewajibkan kontainer B3  yang  dibongkar/dimuat  harus  memastikan  data  IMO  dan/atau  UN Number sudah  diisi  saat mengunggah  data  serta  memastikan  kesesuaian  data  sistem  dengan  data  fisik  peti  kemas.  Selanjutnya menggugah  dokumen  MSDS  ke webaccess TPK  Semarang  seperti  pada  Gambar  3  dengan  prosedur sebagaimana lampiran dalam surat edaran dan penempatan stiker simbol dan label B3 pada setidaknya empat sisi peti kemas. Apabila kontainer B3 tidak dilengkapi dengan stiker maka TPK Semarang akan mengenakan tarif kontainer B3 tanpa label.
Sumber: [14]
Gambar 4 . Formulir MSDS
Melalui  surat  edaran  Pelindo  regional  Jawa  Tengah  Nomor:  HK.01.12/14/RJTH-201,  TPK Semarang menerapkan PM 16 Tahun 2021 bagian ketiga pasal 13 tentang pemberian tanda tertentu dan label.  Ayat  (3)  menyebutkan  dalam  hal  barang  berbahaya  diangkut  dengan  unit  pengangkutan  kargo ( cargo transport unit ), tanda tertentu dan/atau label harus menggunakan plakat sesuai dengan ketentuan dalam IMDG Code beserta perubahannya. Penerapan tersebut dapat terlihat pada saat observasi lapangan pada peti kemas muatan berbahaya. Selain itu MSDS seperti pada Gambar 4 juga wajib di upload melalui webaccess - online transaction dalam bentuk format pdf untuk muatan peti kemas barang berbahaya.

## 3.2 Penumpukan atau Penyimpanan Peti Kemas Muatan Berbahaya
Bagian Kedua PM 16/2021 tentang Penumpukan atau Penyimpanan Barang Berbahaya pada pasal 9  disebutkan  bahwa  Badan  Usaha  Pelabuhan  dan  Unit  Penyelenggara  Pelabuhan  wajib  menyediakan tempat penumpukan atau penyimpanan barang berbahaya untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang di pelabuhan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan  barang  berbahaya  di  pelabuhan.  Pada  pasal  10  disebutkan  bahwa  barang  berbahaya  yang akan dimuat ke atas kapal atau yang telah dibongkar dari kapal dapat disimpan pada tempat penumpukan atau  penyimpanan  barang  berbahaya  di  pelabuhan  yang  terpisah  dari  muatan  lain,  kecuali  barang berbahaya kelas 1 dan 7.
TPK  Semarang  menyediakan  tempat  khusus  di  depo  peti  kemas  02  untuk  menjadi  tempat penyimpanan  peti  kemas  muatan  berbahaya.  Melalui  surat  General  Manager  TPK  Semarang  Nomor PP.03.01/1/9/1/SMSS/GMAN/TPSM-22  kepada  Kepala  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan Cukai  Tipe  Madya  Pabean  Tanjung  Emas  tertanggal  1  September  2022  tentang  Permohonan  Ulang Perubahan Nama Perusahaan, Penanggung Jawab dan Lay Out Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara  (TPS)  sesuai  dengan  Gambar  5  pada  TPK  Semarang  menggambarkan  batas  utara  lokasi container yard atau depo peti kemas 02 yaitu Laut Jawa (Pagar BRC). Batas timur yaitu Laut Jawa (Pagar BRC), batas selatan yaitu workshop dan gudang  persediaan, dan batas barat  yaitu jalan terminal  barat (tanpa pagar). Depo peti kemas 02 memiliki luas 26.634 m² seperti pada Gambar 3 dengan fungsi sebagai lapangan penumpukan peti kemas barang berbahaya IMGD Code dan OOG Container.
Hasil observasi lapangan di depo peti kemas 02 seperti pada Gambar 6 yaitu penempatan muatan DG, muatan reefer dan OOG ditumpuk dalam yard yang sama, namun pemisahan muatan tersebut dengan
DG hanya berjarak satu meter. Tidak ada aturan yang spesifik menjelaskan kriteria pemisahan muatan DG dengan muatan lainnya. PM 16 Tahun 2021 Pasal 10 menyebutkan bahwa barang berbahaya yang akan dimuat ke atas kapal atau yang telah dibongkar dari kapal dapat disimpan pada tempat penumpukan atau  penyimpanan  barang  berbahaya  di  pelabuhan  yang  terpisah  dari  muatan  lain  kecuali  barang berbahaya kelas 1 dan kelas 7.
Selanjutnya, observasi di depo peti kemas 02 ditemukan peti kemas DG yang ditumpuk bersamaan dengan peti kemas umum non DG seperti pada Gambar 7. Peneliti tidak dapat melakukan konfirmasi di lapangan isi dari muatan masing-masing peti kemas. Namun dari label yang terdapat di salah satu peti kemas berlogo dangerous goods class 8 dengan UN No. 1823 adalah Sodium Hydroxide .
Sumber: [14]
Gambar 5. Layout Container Yard TPKS
Sodium hidroksida atau Natrium hidroksida juga dikenal sebagai alkali dan soda kaustik, adalah senyawa anorganik  dengan rumus NaOH adalah senyawa ionik padat  berwarna putih yang terdiri  dari kation natrium Na+ dan anion hidroksida OH−. Natrium hidroksida adalah basa dan alkali yang sangat kaustik yang menguraikan protein pada suhu lingkungan biasa dan dapat menyebabkan luka bakar kimia yang parah. Ini sangat larut dalam air, dan mudah menyerap kelembaban dan karbon dioksida dari udara. Ini membentuk serangkaian hidrat NaOH·nH2O [15] .
Peneliti  mengkonfirmasi  ketidaksesuaian  ini  dilapangan  kepada  pihak  terminal.  Pihak  terminal mengkonfirmasi bahwa lokasi depo peti kemas 02 sebagian sedang dalam proses renovasi tepatnya di row C dan D sehingga tidak memungkinkan peti kemas DG ditempatkan di tempat tersebut. Ketidaksesuaian lainnya adalah bahwa peti kemas yang ditumpukkan di depo peti kemas 02 bukan kategori DG, Reefer , dan OOG, namun  jenis  peti kemas umum dengan ukuran 20Ft.  Penggabungan peti kemas DG dengan umum  seperti  ini  berpotensi  menimbulkan  bahaya  kontaminasi  muatan  berbahaya  ke  muatan  umum lainnya.  Muatan  berbahaya  UN  No.  1823  dengan Proper  Shipping  Name (PSN) Sodium  Hydroxide memiliki  sifat corrosive seperti  tertera  pada  Gambar  8,  sehingga  apabila  terjadi  kebocoran  akan menimbulkan kerusakan korosi pada peti kemas lainnya.
Sumber: Hasil dokumentasi, 2023.
Gambar 7. Penumpukan Peti Kemas DG dengan Peti Kemas Umum

## 3.3 Kompetensi Tenaga Kerja
Pasal  11  PM  16  Tahun  2021  menyebutkan  bahwa  persyaratan  untuk  memperoleh  persetujuan tempat  penumpukan  barang  berbahaya  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  9  ayat  (3)  harus menyertai  dokumen  persyaratan  yang  salah  satunya  adalah  memiliki  tenaga  ahli  yang  memiliki penanganan  barang  berbahaya  yang  dengan  sertifikat [5] .  Pada  bab  VI  pelatihan  bagian  satu  pasal  41 disebutkan  bahwa  penanganan  barang  berbahaya  dan  pengangkutan  barang  berbahaya  dilakukan  oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat. Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelatihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tenaga kerja dalam melakukan Penanganan Barang Berbahaya dan Pengangkutan Barang Berbahaya dan dilaksanakan berdasarkan Organisasi Maritim Internasional Model Course 1.10.
Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tenaga kerja yang bekerja pada Badan Usaha Pelabuhan, Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri, perusahaan bongkar muat, perusahaan  angkutan  laut  nasional,  perusahaan  keagenan  kapal,  Badan  Usaha  angkutan  multimoda, perusahaan  jasa  pengurusan  transportasi,  perusahaan  depo  peti  kemas  atau  pergudangan  dan  pengirim barang  berbahaya.  Sedangkan  sertifikat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diterbitkan  oleh penyelenggara pelatihan dan tenaga kerja yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mengikuti pembaharuan keterampilan setiap dua tahun.
Hasil  wawancara  kepada  dua  orang  pekerja  yang  mendapat  tugas  melakukan  penempatan  peti kemas  di  depo  peti  kemas  02  didapatkan  hasil  bahwa  petugas  tersebut  mendapatkan  pelatihan  dan sertifikasi  penanganan  muatan  berbahaya.  Pekerjaan  yang  dilakukan  mengikuti  SOP  yang  sudah disiapkan dan jelaskan oleh perusahaan. SOP juga menjadi pedoman bekerja para operator penanganan muatan. Selain SOP, para pekerja tersebut juga mendapatkan pengarahan dan penjelasan tentang langkah operasional  penanganan  muatan.  Pekerja  mengakui  bahwa  dengan  melaksanakan  tugas  penanganan muatan berbahaya mengikuti SOP dan arahan perusahaan, pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih mudah dan aman. Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan perusahaan serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif bagi semua karyawan khususnya dalam penanganan muatan berbahaya maka perusahaan menerapkan sanksi untuk para pekerja yang melakukan pelanggaran.
Pada  pelaksanaan  kegiatan  bongkar  muat  pada  TPKS,  para  tenaga  kerja  telah  mendapatkan familiarisasi terkait pengoperasian alat bongkar muat. Penjelasan ini disampaikan oleh para tenaga kerja dan  dikonfirmasi  oleh  superintenden.  Pemberian  familiarisasi  memudahkan  para  pekerja  dalam pengoperasian alat kerja. Di samping pemberian familiarisasi, sosialisasi terkait aturan baru dan prosedur kerja  juga  telah  diberikan  perusahaan  guna  meningkatkan  performa  tenaga  kerja  di  TPK  Semarang. Sosialisasi dan familiarisasi secara khusus terkait dengan penanganan muatan belum diberikan. Dalam peraturan Menteri Perhubungan No. 16/2021, pelatihan penanganan muatan berbahaya harus diberikan kepada  semua  tenaga  kerja  yang  melaksanakan  proses  penanganan  muatan  berbahaya.  Pelatihan  ini diberikan oleh lembaga diklat yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Peserta yang telah melaksanakan pelatihan diberikan sertifikat sesuai dengan aturan PM 16/2021 [5] .
Setelah  dilakukan  konfirmasi  terkait  pelaksanaan  pelatihan  dimaksud,  TPK  Semarang memberikan informasi bahwa melalui surat perintah perusahaan No. DL.01/3/10/1/PBLR/SDMN/PLTP- 22 perihal: Permohonan Pelatihan IMDG (IMO Model Course 1.10) Terminal Petikemas Semarang, TPK Semarang  telah  memberikan  pelatihan  dimaksud  pada  tanggal  4  s.d.  7  Oktober  2022    dengan  jumlah peserta yang diikutkan sebanyak 8 orang tenaga kerja dengan jabatan Superintendent Pengelolaan Operasi Grup  A  Terminal  Petikemas  Semarang, Junior  Officer  Foreman Kapal/  Lapangan  Grup  C  Terminal Petikemas Semarang, Senior Officer Foreman Kapal/Lapangan Grup B Terminal Petikemas Semarang, Senior  Officer Administrasi  Operasi  Terminal  Petikemas  Semarang, Operator RTG  Muda  Grup  D Terminal  Petikemas  Semarang,  Officer  Layanan  CFS  Terminal  Petikemas  Semarang, Superintendent HSSE Terminal Petikemas Semarang, PKWT HSSE Grup A Terminal Petikemas Semarang. Pelatihan ini wajib mengikutsertakan semua pegawai yang terlibat dalam penanganan muatan berbahaya. Temuan penelitian masih terdapat tenaga operator yang masih belum memiliki sertifikat pelatihan IMDG (IMO Model Course 1.10).
Dalam kaitannya dengan ketercukupan jumlah tenaga kerja penanganan muatan berbahaya, PM 16/2021 tidak secara pasti menyatakan jumlah minimum atau maksimum tenaga kerja yang menangani muatan.  Data  di  lapangan  menyatakan  bahwa  sistem  kerja  mereka  dilakukan  dengan  sistem shifting dengan pergantian setiap 8 jam dan pekerjaan dilakukan 24 jam per hari.  Pada tiap shift , terdapat  dua orang  yang  bekerja,  sebagai tally dan  operator  alat.  Jumlah  ini  dianggap  cukup  karena  mereka  tidak mendapatkan kendala pada saat bekerja dan tidak merasakan kelebihan beban bekerja.

## 4. Kesimpulan
Pelaksanaan penanganan peti kemas muatan berbahaya di TPK Semarang mencerminkan beberapa aspek  penting:  Pertama,  TPK  Semarang  telah  mengambil  langkah-langkah  penting  dalam  menyusun sistem dan prosedur penanganan barang berbahaya di terminal mereka. Ini mencakup pengemasan dan pelabelan barang berbahaya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN).
Kedua,  terkait  pemenuhan  aturan  terkait  tempat  penumpukan  muatan  berbahaya,  saat  ini,  TPK Semarang  belum  menerapkan  aturan  yang  spesifik  yang  menjelaskan  kriteria  pemisahan  muatan dangerous good (DG) dengan muatan lainnya di depo peti kemas 02. Hal ini menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan operasi.
Ketiga, dalam upaya meningkatkan kompetensi  tenaga kerja yang terlibat  dalam proses bongkar muat pada tempat penumpukan peti kemas dengan muatan berbahaya, TPK Semarang telah mengajukan permohonan pelatihan IMDG (IMO Model Course 1.10) bagi pegawai yang terlibat dalam penanganan muatan  berbahaya.  Selain  itu,  tim  tanggap  darurat  TPK  Semarang  juga  telah  menjalankan  pelatihan darurat secara rutin setiap tahunnya.
Dengan  langkah-langkah  ini,  TPK  Semarang  berusaha  memastikan  bahwa  penanganan  muatan berbahaya  di  terminal  mereka  berjalan  dengan  aman  dan  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan Penanganan muatan berbahaya di terminal peti kemas memiliki implikasi yang sangat serius dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mencegah kecelakaan dan bahaya bagi lingkungan, kesehatan manusia, dan keselamatan umum. Beberapa implikasi penting dalam penanganan muatan berbahaya di terminal peti kemas seperti kecelakaan dan kebakaran.  Muatan berbahaya, seperti bahan kimia beracun, mudah terbakar, atau korosif dapat menyebabkan kecelakaan dan kebakaran jika tidak ditangani dengan benar.  Hal  ini  dapat  mengancam  keselamatan  staf  terminal,  peti  kemas,  dan  lingkungan  sekitarnya. Kontaminasi lingkungan kebocoran atau tumpahan muatan berbahaya dapat mencemari tanah, air, dan udara di sekitarnya. Ini dapat mengganggu ekosistem alam dan berdampak pada kesehatan manusia serta keberlanjutan lingkungan.
Untuk meningkatkan keselamatan operasionalnya, TPK Semarang perlu segera menerapkan aturan yang ketat dalam pemisahan muatan dangerous good (DG) dari muatan lainnya di depo peti kemas 02. Hal  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  risiko  potensial  seperti  kebocoran,  kontak  dengan  material  yang reaktif, dan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.
Selain  itu,  perlu  diimplementasikan  fasilitas  Pertolongan  Pertama  pada  Kecelakaan  (P3K)  yang lebih lengkap, termasuk penambahan stasiun pencuci mata (eye wash station) terutama di area depo peti kemas  02.  Langkah  ini  penting  untuk  menghadapi  bahaya  dan  risiko  yang  terkait  dengan  muatan dangerous  good (DG)  yang  ada  di  area  tersebut,  serta  memastikan  bahwa  upaya  pertolongan  pertama dapat dilakukan dengan cepat dan efektif dalam kasus keadaan darurat.
Terakhir, TPK Semarang harus segera melaksanakan sertifikasi kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam penanganan muatan dangerous good (DG) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PM 16/2021. Tindakan ini akan membantu memastikan bahwa seluruh personel memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menangani muatan berbahaya, serta meminimalkan risiko potensial yang terkait dengan operasi tersebut.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  Direktur  BP3IP  dalam  hal  ini Bidang  Sumber  Daya  atas  izin  dan  dukungan  penuh  pembiayaan  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul  "Penanganan  Muatan  Berbahaya  di  Tempat  Penumpukan  atau  Penyimpanan  Barang  Berbahaya pada Terminal Peti Kemas Semarang". Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada KSOP Tanjung Mas  Semarang  dan  Terminal  Peti  Kemas  Semarang  yang  telah  memberikan  izin  tempatnya  untuk dilakukan penelitian.
Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menjawab permasalahan pengelolaan kualitas tenaga kerja  penanganan  muatan  berbahaya  dan  tingkat  keefektifan  pengelolaan  tempat  penumpukan  barang berbahaya  di  Terminal  Peti  Kemas  Semarang.  Dengan  izin  tersebut,  penulis  dapat  mengakses  dan mengumpulkan  data  yang  diperlukan  secara  langsung  dari  lokasi.  Kerja  sama  yang  sangat  baik  juga diberikan oleh pihak manajemen pengelola Terminal Peti Kemas Semarang.
Kehadiran dan kerja sama dari KSOP dan Pengelola Terminal Peti Kemas Semarang sangat berarti bagi  kesuksesan  penelitian  ini.  Saya  bersyukur  telah  diberikan  kesempatan  untuk  menjalin  kolaborasi dengan  pihak  KSOP  Tanjung  Emas  Semarang  dan  Terminal  Peti  Kemas  Semarang.  Keberhasilan penelitian  ini  akan  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  upaya  meningkatkan  keamanan  dan keselamatan dalam penanganan muatan berbahaya di terminal peti kemas.
Sekali  lagi,  penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  KSOP  Tanjung  Emas  Semarang  dan Pengelola  Terminal  Peti  Kemas  Semarang  atas  izin  dan  kerja  sama  yang  diberikan  selama  proses penelitian.  Penulis  berharap  penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat  nyata  bagi  pengembangan kebijakan dan praktik terkait penanganan muatan berbahaya di Terminal Peti Kemas Semarang.

## Daftar Pustaka
[1] Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelayaran . 2008.
[2] A. Choirul and V. F, “Penanganan Muatan Peti Kemas Guna Menunjang Keselamatan Muatan Kapal Selama Berlayar Studi Kasus Di MV.Sinar Sumba,” Maj. Ilm. Gema Marit. , vol. 22, no. 1, 2020, doi: 10.37612/gema-maritim.v22i1.47.
[3] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tentang Angkutan di Perairan . Jakarta, 2010.
[4] Achmad  Hafidh  Andana  Putra,  Daniel  Hasudungan  George  Andre  Harianja,  Wynd  Riza  Rizaldy,  and  Cut  Keumala  Fira, “Implementation  of  The  IMDG  Code  Convention  and  Risk  Control  on  Safety  of  Operational  Officers  at  Makassar  Container Terminal,” Adv. Transp. Logist. Res. , vol. 4, pp. 49–61, 2021.
[5] Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021  tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan . Indonesia, 2021.
[6] Winarno,  S.  Purwantini,  and  V.A.  Astono,  “Penangangan  Muatan  Berbahaya  di  Terminal  Peti  Kemas  Semarang,”  in Prosiding Seminar Bidang Ketatalaksanaan Angkatan Laut dan Kepelabuhanan , 2018, pp. 1–7.
[7] S.  Somadi,  “Pemetaan  Standard  Operating  Procedure  Penerimaan,  Pemuatan,  Pembongkaran,  dan  Pengeluaran  Peti  Kemas,” J. Logistik Bisnis , vol. 10, no. 1, p. 4, May 2020, doi: 10.46369/logistik.v10i1.690.
[8] S. Firdaus, “Penanganan Muatan Petikemas Yang Optimal Guna Menunjang Keselamatan Kapal Mv. Tanto Bersatu Selama Dalam Pelayaran,” J. Multidisiplin Indones. , vol. 1, no. 1, 2022, doi: 10.58344/jmi.v1i1.32.
[9] I. Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik) . Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
[10] Safety Of Life At Sea (SOLAS) : consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its Protocol of 1988 : articles, annexes and certificates , Consolidat. London: IMO Publication, 2014.
[11] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD . Bandung: Alfabeta, 2019.
[12] M. Nudiana, “Analisis Prosedur Operasional Bongkar Muat Petikemas Oleh PT. Pelindo III (PERSERO) Cabang Banjarmasin Pada Terminal Petikemas Banjarmasin (TPKB),” Angew. Chemie Int. Ed. 6(11), 951–952. , 2020.
[13] IMO, “International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code,” 2016.
[14] PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo), “Terminal Petikemas Semarang,” 2023. https://www.pelindotpk.co.id/port-terminal/semarang
[15] I. S. Ramdani and S. Erliyana, “Penanganan Bongkar Muat Barang Berbahaya oleh Pengawas Keamanan Dan Ketertiban Kantor KSOP Khusus Batam,” in Prosiding Seminar Nasional 2 , 2020, p. 6.