p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HOAKS DI INDONESIA PASCA REFORMASI
Hadi Purnomo, Andre Yosua M Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta andreyosuamdosen@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan tindak pidana hoaks dalam sistem hukum di Indonesia, dan bagaimana terjadinya inkonsistensi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana hoaks di Indonesia. Akhir-akhir ini dunia media sosial terus dibanjiri kritikan terhadap pola penegakan hukum di era presiden Jokowi.  Satu  tahun  pasca  menjabat  di  periode  kedua  ini  perjalanan  penegakan hukum dipandang lamban, tebang pilih dan masih terus menuai polemik. Polemik yang  menjadi  penyebab  adalah  hukum  dijalankan  masih  dengan  cara-cara  lama, tebang  pilih  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dan  penerapan  pasal  yang  terkesan dipaksakan. Salah satu upaya penegakan hukum yang terus menuai kontra adalah penanganan tindak pidana hoaks yang masih tebang pilih. Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  penelitian  hukum  normatif.  Kesimpulan  dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan hoaks dalam KUHP dan UU ITE jelas telah tercantum  dan  secara  normatif  hoaks  tidak  sama  dengan  kritikan.  Kritik  adalah bagian  dari  corak  kehidupan  demokrasi,  mematikan  demokrasi  sama  dengan menghilangkan  kebiasan  kritik.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  upaya  penegakan hukum    tindak  pidana  hoaks  adalah  bahwa  unsur  politk  yang  menguasai  sistem kenegaraan di Indonesia menyebabkan hukum tidak dapat berjalan secara normal.
Unsur  kepentingan  dan  lobi-lobi  di  elit  politik  menyebabkan  asas  legalitas  yang didengung-dengunkan negara ini hanya sebuah kehidupan yang formalitas.
Kata kunci :Inkonsistensi; Penegakan Hukum; Hoaks.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## INCONSISTENCY OF LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF HOAX IN INDONESIA POST REFORM

## Abstract
This article aims to analyze how the provisions of hoax crime are in the legal system in Indonesia, and how inconsistencies occur in efforts to enforce the hoax crime law in Indonesia. Recently, the world of social media continues to be flooded with criticism of the pattern of law enforcement in the era of President Jokowi. One year after taking office in this second period, the journey of law enforcement is seen as slow, selectively cutting and still reaping polemics. The polemic that is the cause is that the law is still being carried out in the old ways, selective cutting against the perpetrators  of  criminal  acts  and  the  application  of  articles  that  appear  to  be forced.  One  of  the  efforts  to  enforce  the  law  that  continues  to  reap  cons  is  the handling of hoax crimes which are still selectively cut. The research method used in this research is normative legal research. The conclusion of this study is that the hoax  provisions  in  the  Criminal  Code  and  the  ITE  Law  are  clearly  stated  and normatively hoax is not the same as criticism. Criticism is part of a democratic life style,  killing  democracy  is  tantamount  to  eliminating  the  habit  of  criticism.  The obstacle faced in efforts to enforce the law on hoax offenders is that the political elements  that  control  the  state  system  in  Indonesia  cause  the  law  to  not  run normally.  The  elements  of  interest  and  lobbying  in  the  political  elite  cause  the legality principle to be echoed by this state only as a form of life. Criticism is part of a democratic life style, killing democracy is tantamount to eliminating the habit of criticism. The obstacle faced in efforts to enforce the law on hoax offenders is that the political elements that control the state system in Indonesia cause the law to not run normally. The elements of interest and lobbying in the political elite cause the legality principle to be echoed by the state as only a form of life. Criticism is part of a democratic life style, killing democracy is tantamount to eliminating the habit of criticism. The obstacle faced in efforts to enforce the law on hoax offenders is that the political elements that control the state system in Indonesia cause the law to not run normally. The elements of interest and lobbying in the political elite cause the legality principle to be echoed by this state only as a form of life.
Keywords: Inconsistency; Law Enforcement; Hoax.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Hoaks dapat disebut sebagai tindaka criminal di wilayah cyber , dengan kata lain  hoaks  dapat  berupa tindakan  kebohongan,  manipulasi  atau  kecurangan  yang pata  menjatuhkan  martabat  dan  kehormatan  orang  lain.  Menurut  Komarudin Hidayat  hoaks  saat  ini  sudah  sangat  berbahaya,  peredaran  hoaks  sudah  semakin banyak  beredar  di  media  sosial  seperti Facebook,  Twitter,  Instagram,  Whatsapp, Telegram dan  lain  sebagianya.  Hoaks  yang  beredar  di  masyarakat  harus  dapat dicegah    dan  difilter  mengingat  bahayanya  sama  dengan  maraknya  peredaran narkoba. 1
Pengaturan  dan  sanksi  tentang  hoaks  sendri  sebenarnya  telah  diatur  oleh pemerintah  melalui  pasal  28  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (“UU  ITE”) sebagaimana  yang  telah diubah  oleh Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”)   yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik”.  Sanksi  tentang  hoaks  ini  pun telah  diatur  dalam  pasal  45A  ayat  (1)  UU  19/2016  , yaitu:  “Setiap  Orang  yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.
Pengaturan  selanjutnya  tentang  hoak  juga  dapat  dilihat  dalam   p asal 390 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (“KUHP”) juga  mengatur  hal  yang serupa walaupun dengan rumusan  yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”, yang berbunyi “ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau
1 https://kominfo.go.id/content/detail/8716/bahaya-hoax-bisa-berujung-pada-pembunuhan- karakter/0/sorotan_media’, diakses pada tanggal 20 Januari 2021.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
menaikkan  harga  barang  dagangan, fonds atau  surat  berharga  uang dengan menyiarkan  kabar  bohong,  dihukum  penjara  selama-lamanya  dua  tahun delapan bulan”.
Walaupun pengaturan dan sanksi hukum atas penyebaran hoaks telah ada dan adanya tindakan tegas bagi setiap pelaku hoaks, tetapi penyebaran hoaks ditengah masyarakat tetap marak. Dilihat dari sudut pandang psikologis, terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan masyarakat dapat mudah percaya pada berita kebohongan tersebut  apabila  hoaks  yang  beredar  di  masyarakat  sesuai  dengan  pendapat  atau opini yang dimiliki oleh masyarakat. Penyebab masyarakat percaya terhadap berita hoaks  adalah  karena  terbatasnya  pengetahuan  atau  literasi  dari  masyarakat  itu sendiri. Masyakarat mempunyai keterbatasan dalam menyaring berita bohong yang hadir ditengah-tengah mereka. 2
Polri  maupun  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  (Kemenkominfo) dianggap  belum  siap  menghadapi  virus hoaks tersebut.  Sejauh  ini  pihak  Polri dianggap  masih  belum  adil  dalam  menangani  kasus hoaks yang  terjadi  di masyarakat,  lain  halnya  ketika  terjadi  kasus  penyebaran  ujaran  kebencian  yang menyangkut  kepentingan  pemerintah.  Harus  ada  tindakan  tegas  dari  pemerintah dalam  hal  ini  dari  Kementerian  Kominfo    selaku leading  sector untuk  menutup dan  memblokir    situs-situs  dana  kun  yang  melakukan  penyebaran  berita  hoaks. Sedangkan Polri  terkesan  hanya  terlihat  serius  mengusut  para  pelaku  yang menjelek-jelekan  pemerintah,  atau  kasus  ujaran  kebencian  yang  merugikan kelompok  tertentu  yang  dekat  dengan  kekuasaan.  Sementara  kasus  ujaran kebencian  ataupun  tindakan  kriminal  lainnya  yang  menimpa  kepada  ulama  dan tokoh partai politik di luar pemerintahan seakan tidak ditangani secara serius.
Telah  ada  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  mengangkat  tema  tentang penyebaran  berita  bohong  atau  hoaks.  Penelitian  oleh  Linda  Wati  (2020)  yang mengangkat penelitian tentang bagaimana ketentuan hukum pidana      dan hukum Islam  terkait  dengan  penyebaran  berita  bohong  atau  hoaks.  Penelitian  tersebut
2 Edwi Arief Sosiawan, Rudi Wibowo, “Kontestasi Berita Hoax Pemilu Presiden Tahun 2019 di Media Daring dan Media Sosial”, Jurnal Ilmu Komunikasi 17(2) 2019, hal 133-142.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
menjelaskan bahwa ketentuan pidana penyebaran berita bohong (hoaks) disamping terdapat dalam hukum positif seperti    dalam pasal 311 dan pasal 378 KUH Pidana, pasal 45 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE juga telah ada dalam Al Quran yaitu surat An Nur ayat 19. Mengingat penyebaran berita bohong atau hoaks itu sendiri sudah ada sejak jaman Rasulullah Saw. 3
Penelitian  selanjutnya  yang  terkait  dengan  penelitian  penyebaran  berita bohong  atau  hoaks  juga  pernah  diteliti  oleh  Hanik  Chumairoh  (2020).  Penelitian tersebut  lebih  fokus  meneliti  tentang  bagaimana  berita  bohong  atau  hoaks  yang banyak  menyebabkan  kontroversi  dan  membuat  kegaduhan  di  masyarakat khususnya mengenai penyebaran berita bohong di masa pandemi COVID-19 ini. Penelitian  ini  juga  mengkaji  bagaimana  upaya  pemerintah  dalam  mencegah penyebaran hoaks. Bareskrim Polri melalui unit penanggulangan cyber crime akan memberikan  pelayanan  dan  memberikan  rasa  aman  kepada  masyarakat  dalam menghadapi kejahatan berita bohong atau hoaks di wilayah cyber . Sedangkan dari kementerian Kominfo sendiri telah memblokir dan menutup akun    dan situs –situs yang dianggap telah menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait dengan pandemi COVID-19. 4
Sedangkan penelitian oleh Christiany Juditha (2020) yang berjudul “Perilaku Masyarakat Terkait Penyebaran Hoaks Covid-19” lebih banyak membahas tentang bagaimana  perilaku  masyarakat    menghadapi  tersebarnya  berita  hoaks  diseputar penyebaran  COVID-19.  Penelitian  ini  lebih  sempit  yang  hanya  fokus  meneliti perilaku    masyarakat dalam menghadapi berita hoaks tentang COVID-19. Adanya penyebaran COVID-19 telah menimbulkan berbagai macam berita hoaks baik yang memuat  materi  tentang  bahaya  COVID-19,  hoaks  tentang  COVID-19  maupun segala informasi tentang penyembuhan COVID-19. Masih adanya masyarakat yang turut  serta  menyebarkan  berita  hoaks  karena  beranggapan  percaya  dan  sebagian
3 Linda  Wati, “Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)”, JAL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam 1 (1), 2020, hal 77-98. Maret 2020.
4 Hanik Chumairoh, “ Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19 ”, Jurnal Vox Populi 3 (1), 2020, hal. 22-30.    DOI: https://doi.org/10.24252/vp.v3i1.14395
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
masyarakat  ada  yang  berhenti  menyebarkan    dan  beranggapan  itu  adalah  hoaks semata. Perlu adanya literasi dan penyebaran informasi yang baik dan tepat tentang bagaimana masyarakat dapat menjadi filter adanya berita hoaks. 5
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Linda Wati (2020) yang  lebih  fokus  mengakaji    tentang  ketentuan  pidana  dan  hukum  Islam  dalam penyebaran  hoaks  dan  bagaimana  ancaman  yang  dapat  terjadi  penyebaran  hoaks dimasa  pandemi  COVID-19  yang  diteliti  oleh    Hanik  Chumairoh.  Sedangakn penelitian  oleh  Christiany  Juditha  lebih  sempit  hanya  fokus  kepada  penelitian tentang perilaku masyarakat terkait dengan penyebaran berita bohong COVID-19. Perbedaan dan kelebihan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah    penelitian  ini  ini  fokus  meneliti  tentang  inkonsistensi  dalam  upaya penegakan hukum tindak pidana hoaks di Indonesia, dan masih terjadi tebang pilih dalam  penanganan  penyebaran  berita  bohong  atau  ujaran  kebencian.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ketentuan tindak pidana hoaks dalam sistem hukum di Indonesia, dan bagaimana terjadinya inkonsistensi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana hoaks di Indonesia.

## B. PerumusanMasalah
Adapun  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah: pertama, Bagaimana  Ketentuan  Tindak  Pidana  Hoaks  dalam  sistem  Hukum  di  Indonesia, kedua, Mengapa  terjadi  Inkonsistensi  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Hoaks di Indonesia.

## C. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian hukum normatif.
2. Metode Pendekatan
Dalam  mengkaji  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  maka  pendekatan  yang digunakan adalah sebagai berikut:
5 Christiany Juditha, “Perilaku Masyarakat Terkait Penyebaran Hoaks Covid-19 ”, Jurnal Pekommas 5 (2) 2020, hal 105 - 116. DOI: http://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050201
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
a. Pendekatan Undang-Undang ( Statute Approach )
b. Pendekatan kasus
c. Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach )
3.Jenis dan Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
b. Bahan Hukum Sekunder
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan  hukum  yang  dikaji  dan  dianalisis dalam  penelitian  hukum  normatif  ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
5.  Analisis  Bahan  Hukum  Setelah  mengumpulkan  bahan  hukum  dan mengidentifikasinya,  maka  analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan menggunakan metode, yaitu:
a. Penafsiran  sistematis  tersebut  dalam  arti  jika  suatu  istilah  atau  perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam satu Pasal atau suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula.
b. Penafsiran Teologis  yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.

## II. PEMBAHASAN

## A. Ketentuan Tindak Pidana Hoaks Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong ( hoaks ) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : Pasal 28 ayat (1) yaitu “muatan berita  bohong  dan  menyesatkan”,  Pasal  28  ayat  (2)  yaitu  “muatan  yang menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan (SARA)”.
Pasal 28 ayat 1 berarti Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam  lingkup  publik  maupun  privat.  “Penyelenggaraan  dalam  lingkup  publik meliputi suatu penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau pihak oleh pihak  lain  yang  menyelenggarakan  layanan  publik  sepanjang  tidak  dikecualikan oleh  UndangUndang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik”.  Sedangkan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
penyelenggaraan  transaksi  elektronik  dalam  lingkup  privat  meliputi  transaksi elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar  instansi,  dan  antara  instansi  dengan  pelaku  usaha  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam teks dari Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan penyebaran  berita  bohong  dan  penyesatan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum, diantaranya : “Pertama, pihak  yang  menjadi  korban  adalah  konsumen  dan  yang  menjadi  pelaku  adalah perusahaan  produsennya.  Sementara  di  lain  pihak  perlu  dipertanyakan  apakah produsen juga dapat menjadi korban dari ulah konsumen”. Jika dengan demikian maka terjadi penyebaran berita bohong dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya seperti  penyesatan  yang  dilakukan  oleh  konsumen  terhadap  produsen  melalui berbagai media salah satunya internet, hal tersebut tidak dapat disangkakan dengan pasal ini.
Tidak dapat dihindari bahwa menyebarnya berita hoaks di masyarakat salah satu penyebabnya adalah semakin banyaknya media online yang tidak berafiliasi ke perusahaan  pers.  Media  online  tersebut  didirikan  salah  satunyaaalah  untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu komunitas, dan ada juga yang terbit pada masa-masa  tertentu  tergantung  pada  situasi  politik  dan  keamanan  pada  suatu daerah. Biasanya media online seperti ini belum mempunyai badan hukum seperti persyaratan  pendirian  perusahaan  pers    sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam UU. 6
Peran  pemerintah  dalam  menangkal  berita  hoaks  pada  awalnya  memilih dengan memblokir web atau akun yang diduga sebagai sumber penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian. Setelah dirasa langkah tersbut kurang efektif dalam menangkal  berita  bohong  dan  ujaran  kebencian  strategi  selanjutnya  yang  dipilih pemerintah  adalah  dengan  membentuk  lembaga  yang  bertugas  menagwasi  dan
6 Muh. Arman, M.Syukri Akub,Wiwie Heryani,    “ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online ”, Jurnal Amanna Gappa 26 (1), 2018, hal 1-11. https://doi.org/10.20956/ag.v26i1.6332
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
mengelola kegiatan siber di Indonesia. Disamping itu untuk mencegah penyebaran di media sosial dan pers pemerintah melakukan kerjasama dengan Dewan Pers dan Facebook. 7
Karena  bisa  jadi  antara  produsen  melakukan  manuver  untuk  saling menjatuhkan perusahaan produsen saingannya dengan menyebarkan berita bohong dan  penyesatan  terhadap  sesama  perusahaan  produsen,  maka  dengan  teks  yang sedemikian  perbuatan-perbuatan  antar  produsen  tersebut  tidak  dapat  dijerat  oleh pasal ini.
Penyebaran berita bohong dan menyesatkan adalah “suatu berita yang berisi suatu informasi yang tidak benar yang menurut orang-orang pada umumnya dapat membuat pihak konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya  ia  tidak  lakukan  apabila  ia  telah  mengetahui  sebelumnya  bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar”. 8 Informasi yang tidak benar yang dimaksudkan ialah suatu informasi mengenai syarat kontrak, produsen,  dan produk yang ditawarkan.
“Akibatnya,  informasi  yang  tidak  benar  itu  membuat  pihak  konsumen mengalami suatu kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian ini haruslah kerugian yang ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materil dan bukan imateril. Dan pada pasal terkait ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir. Namun pada faktanya, ketentuan dari  pasal  tersebut  telah  dipergunakan  dalam  menyelesaikan  banyak  kasus  yang melanggar isi pasal tersebut”.
Pada  pelaksanaan  penggunaan  pasal  tersebut  di  lingkungan  peradilan,  para penegak  hukum  terkhusus  hakim,  harus  menggunakan  penafsiran  hukum  untuk memberikan  pemahaman  bahwa  suatu  perbuatan  telah  melanggar  pasal  tersebut. Penafsiran  itu  sendiri,  menurut  D.  Simons,  “syarat  pokok  untuk  melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan
7 Kurniawan  Hari  Siswoko ,      “Kebijakan    Pemerintah    Menangkal    Penyebaran    Berita  Palsu atau Hoax. ” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, 1(1), 2017, hal 13–19.
10.24912/jmishumsen.v1i1.330
8 Budi Suhariyanto, (2013), “ Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya” , Jakarta, Rajawali Pers. H. 92
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tersebut  itu  harus  ditafsirkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  itu sendiri. Dalam menguraikan penafsiran tersebut, tidak boleh mencari bahan-bahan di  luar  peraturan  tersebut.  Pada  faktanya,  meskipun  suatu  peraturan  perundang- undangan  itu  telah  dibentuk  dengan  mempergunakan  kata-kata  dan  istilah  yang tegas, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk memberikan penafsiran, bahkan dapat menimbulkan keraguan”. 9
Secara  khusus,  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi memberikan  implikasi-implikasi  yang  signifikan  terhadap  pengaturan  atau pembentukan  regulasi  dalam  ruang  siber  dan  hukum  siber  serta  terhadap perkembangan  kejahatan  dalam  dunia  maya  atau  biasa  disebut cybercrime . 10 “Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri  seorang  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  harus  memenuhi  4  (empat)  unsur persyaratan” sebagai berikut: 11 1. Ada suatu tindakan ( commission atau omission ) oleh si pelaku; 2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undangundang; 3.  Tindakan  itu  bersifat  melawan  hukum;  4.  Pelakunya  harus  bisa dipertanggungjawabkan.
Terdapat  dalam  undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Peraturan Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 15 UU No. 1 Th 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Esensi dari ketentuan Pasal 14 ayat  (1)  yaitu  “akibat  dari  penyebaran  berita  bohong  menyebabkan  terjadinya keresahan  di  kalangan  rakyat,  maka  akan  dihukum  penjara  paling  lama  sepuluh tahun penjara”. Esensi dari Pasal 14 ayat (2) yaitu “menyebarkan berita yang dapat menimbulkan  keresahan  di  kalangan  rakyat,  dan  pelaku  tidak  menyadari  bahwa berita  tersebut  adalah  bohong  maka  dihukum  paling  lama  tiga  tahun  penjara”. Esensi  dari  Pasal  15  yaitu  “menyiarkan  berita  yang  tidak  pasti,  dan  pelaku
9 P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, 2010, “ Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik ”, Bandung, TARSITO Bandung
10 Josua  Sitompul,  2012,  “ Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana ”, Tatanusa, Jakarta, hal 26.
11 Romli Atmasasmita, 2000, “ Perbandingan Hukum Pidana”, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal 67.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
menyadari bahwa berita tersebut akan mudah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, maka dihukum paling lama dua tahun penjara”.
Ancaman  pidana  penyebaran  berita  bohong  (hoaks)  diatur  dalam:  Dalam Undang-Undang  No  1  Tahun  1946  pada  Pasal  14  ayat  (1)  yaitu:  “barangsiapa, dengan  menyiarkan  berita  bohong,  dengan  sengaja  menerbitkan  keonaran dikalangan  rakyat,  dihukum  dengan  hukuman  penjara  setinggi-tingginya  sepuluh tahun”.  Ayat  (2)  “barang  siapa  meyiarkan  suatu  berita  atau  mengeluarkan  suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut  dapat  menyangka  bahwa  berita  atau  pemberitahuan  itu  adalah  bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.”
Pasal  15  yang  berbunyi  ”barangsiapa  menyebarkan  kabar  yang  tidak  pasti atau kabar yang berkelebihan yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak- tidaknya  patut  dapat  menduga  bahwa  kabar  demikian  akan  atau  sudah  dapat menerbitkan  keonaran  di  kalangan  rakyat,  di  hukum  dengan  hukuman  penjara setinggi-tingginya  dua  tahun”.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Pasal  311  KUHP  :  “jika  yang  melakukan  kejahatan  pencemaran  atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak  membuktikannya,  dan  tuduhan  dilakukan  bertentangan  dengan  apa  yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Pasal  378  KUHP  berbunyi  “barang  siapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  dengan memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  atau  rangkaian kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya,  atau  supaya  memberikan  hutang  maupun  menghapuskan  piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. 12
Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE terdapat pada Pasal 45  ayat  (2):  “setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
12 R. Soesilo, 1986, “ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP )”, Bogor, Politeia, hal 260-261.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00; (satu miliar)”. Bahwa penyebaran  berita  bohong  (hoaks)  melanggar  pasal  28  ayat  1  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  ITE.  Tindak  pidana  pidana  penyebaran  berita bohong (hoaks) dikenakan sanksi pidana penjara. 13
Pemidanaan  adalah  tahap  dimana  pelaku  dikenai  sanksi.  “Pemidanaan merupakan  bentuk  hukuman  kepada  seorang  penjahat  dan  memberikan  akibat positif untuk si pelaku, korban, maupun masyarakat”. Teori ini kemudian disebut dengan teori konsekuensialisme. Sehingga maksud pidana yang sebenarnya adalah “supaya seseorang tidak melakukan lagi kejahatannya setelah dipidana dan dapat mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama”. Dengan adanya sanksi yang tegas, orang-orang akan memiliki sekurang-kurangnya rasa takut untuk melanggar, sehingga pemidanaan dan/atau denda diperlukan sebagai ancaman sanksi terhadap pelaku tindak pidana. 14

## B. Dampak Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks
Negara  Indonesia  yang  notabenenya  adalah  negara  hukum,  maka  segala sesuatu  yang  berkenaan  dengan  pelanggaran  hukum  atau  tidak  taat  pada  aturan hukum yang ada akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dianjurkan bagi siapa saja yang hidup sebagai warga masyarakat yang hidup di bumi pertiwi ini agar dapat menciptakan keteraturan sosial dengan baik yaitu menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
Sesuai struktur hukum dalam suatu negara bahwa “hukum yang paling tinggi dalam suatu negara adalah hukum negara dalam hal mana peraturan perundangan atau  hukum  yang  berada  dibawahnya  harus  tunduk  dan  tidak  boleh  bertentangan dengan hukum negara”. Plato, T. Hobbes dan Hegel, menyatakan    “bahwa hukum negara lebih tinggi dari hukum yang lainnya sehingga tidak ada hukum lain yang bertentangan  dengan  hukum  negara”. 15 Hukum  yang  berkembang  dalam
13 Ismu  Gunadi,  Joenaidi  Efendi,  2015,  “ Cepat  dan  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana ”,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 68.
14 Yunita Rahayu Kurniawati, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial”, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26 (4), 2020, hal 430.
15 Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”, .Jurnal Hukum 1 (2), 2010.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
masyarakat,  yaitu  hukum  yang  berkenaan  dengan  maraknya  kasus-kasus  saat  ini sangat  mempengaruhi  pola  pikir  dari  warga  masyarakat.  Sebagai  contoh  hukum yang diterapkan dengan tidak menjunjung asas keadilan dalam masyarakat, yaitu hukum  tumpul  keatas  dan  hukum  tumpul  kebawah.  Perlakuan  yang  berbeda  dari penegakan hukum, sehingga terdapat kesan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah sedangkan hukum bagi penguasa dapat diperjual belikan. Fakta yang sangat ironis sekali, hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sulitnya penegakan hukum di Indonesia berawal sejak peraturan perundang- undangan  dibuat.  Paling  tidak  ada  dua  alasan  untuk  mendukung  pernyataan  ini. Pertama,  “pembuat  peraturan  perundang-perundangan  tidak  memberi  perhatian yang  cukup  apakah  peratura  perundang-undangan  sadar  ataupun  tidak.  Pembuat peraturan  perandang-undangan  sadar  atau  tidak  telah  mengambil  asumsi  aturan yang dibuat akan dengan sendirinya dapat berjalan”. Kedua, “peraturan perundang- undangan  kerap  dibuat  secara  tidak  realistis,  ini  terjadi  terhadap  pembuatan peraturan perundang-undangan  yang merupakan pesanan dari elit politik. Negara asing  maupun  lembaga  keuangan  internasional”.  Di  sini  peraturan  perundang- undangan  dianggap  sebagai  komoditas.  Elit  politik  dapat  menentukan  agar  suatu peraturan  perundang-undangan  dibuat  dapat  menentukan  agar  suatu  peraturan perundang-undangan dibuat bukan karena kebutuhan masyarakat, melainkan agar Indonesia mematuhi peraturan perundang-undangan yang sebanding ( comparable ) dengan  negara  industri.  Sementara  negara  asing  ataupun  lembaga  keuangan internasional dapat meminta Indonesia dapat pinjaman atau hibah dari luar negeri. 16
Penyebaran hoaks yang dilakukan melalui media internet juga dapat dijerat pidana, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Selanjutnya  disebut  UU  ITE  yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi
16 Soetandyo Wignjosoebroto. 2008, “Hukum dalam Masyarakat”, Malang,    Bayumedia Publishing, hal 63.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)”.  Berdasarkan  ketentuan  diatas  maka penyebar  hoaks  dapat  dipidana  jika  memenuhi  unsur-unsur  dengan  sengaja  dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen  dalam  transaksi  elektronik.  Frase  “menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan”  menciptakan  suatu  hubungan  sebab  dan  akibat  yang  menjelaskan sebab “berita bohong” tersebut akibatnya “menyesatkan”.
Pemidanaan  bagi  para  pelaku  penyebar  berita  bohong  atau  hoaks  di  media sosial    tidak hanya dapat dikenakan kepada pembuat atau penulis berita bohong dan penyebar pertama kali saja tetapi juga dapat dikenakan kepada siapapun yang turut  serta  membagikan/mendistribusikan /share/forward berita  bohong  tersebut yang ada di media sosial. 17
Kita tidak dapat menjelaskan tentang efektifitas hukum tanpa membicarakan lebih  dahulu  tentang  hukum  dalam  tataran  normative  ( law  in  books )  dan  hukum dalam tataran realita ( law in action ), sebab tanpa membandingkan kedua variable ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektifitas hukum. Donald Black berpendapat  bahwa  “efektifitas  hukum  adalah  masalah  pokok  dalam  sosiologi hukum  yang  diperoleh  dengan  cara  memperbandingkan  antara  realitas  hukum dalam  teori,  dengan  realitas  hukum  dalam  praktek  sehingga  nampak  adanya kesenjangan  antara  keduanya.  Hukum  dianggap  tidak  efektif  jika  terdapat perbedaan antara keduanya”. Untuk mencari solusinya, langkah solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum ( das sein ) dengan ideal  hukum  ( das  sollen )  agar  2  (dua)  variabel  ( law  in  books  dan  law  in  action) menjadi sama?
Hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam undang-undang dan hukum yang sesuai dengan harapan atau cita-cita dari  masyarakat.  Manakala  dengan  adanya  hukum  tersebut  akan  menjadikan
17 Nur  Aisyah  Siddiq,    “ Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Berita  Palsu  (Hoax) Menurut  Undang-Undang  No.11  Tahun  2008  Yang  Telah  Dirubah  Menjadi  Undang-Undang  No.19  Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ”, Jurnal Lex Et Societatis 5 (10) , 2017,    hal 30.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
keteraturan  sosial  dalam  masyarakat.  Berbicara  tentang  hukum  memang  sangat pelik  terdapat  takaran  sebuah  kenyataan  hukum  dan  sebuah  ideal  hukum. Kadangkala  apa  yang  sudah  menjadi  ketetapan  dalam  undang-undang  sebuah hukum tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, ataupun sebaliknya masyarakat menginginkan  sebuah  hukum  yang  baru.  Perubahan  hukum  dalam  masyarakat dapat  saja  terjadi  karena  dirasa  memang  sangat  perlu  yaitu  dengan  hadirnya peraturan atau norma-norma yang sesuai dengan keadaan zaman masa kini.

## III. PENUTUP
Pengaturan  Hoaks  sebagai suatu perbuatan pidana di Indonesia telah diatur dalam  Undang-Undang  No  1  Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  dan  Undang- Undang ITE. Pengaturan Hoaks di dalam pasal 45A UU ITE memiliki tafsir yang kurang  spesifik,  hal  ini  dikarenakan  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  frase “berita bohong dan menyesatkan”, padahal ruang lingkup dari berita bohong jika dilihat dari dampaknya  yang menyesatkan sangatlah luas. Ketiadaan definisi dari sejauh  apa  dampak  menyesatkan  dapat  membuat  timbulnya  multitafsir  sehingga menyebabkan kekaburan norma. Proses penegakan hukum masih jauh dari harapan kita semua, hukum tumpul keatas dan hukum tajam kebawah. Rasa keadilan tidak menyentuh bagi kelas bawah, sedangkan mereka yang memiliki kelas sosial lebih tinggi  maka  akan  dengan  mudah  mendapatkan  perlakuan  yang  lebih  istimewa. Kasus-kasus  yang  mengemuka  terdapat  sebuah  problematika  dalam  penegakan hukum.  Seolah-olah  hukum  dapat  diperjual  belikan.  Hukum  semestinya  dapat berjalan secara efektif apabila semua sadar diri akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berada dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budi  Suhariyanto,  (2013), “Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya ”, Jakarta, Rajawali Pers.
Ismu Gunadi, Joenaidi Efendi, “Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana”, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015) Josua  Sitompul,  2012,  “ Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw  Tinjauan  Aspek Hukum Pidana”, Tatanusa, Jakarta.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, (2010), “Delik-delik Khusus
Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik”, Bandung: TARSITO Bandung.
R. Soesilo, “ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”, (Bogor: Politeia, 1986).
________, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal ”, Bogor: Politeia, 1991.
Romli  Atmasasmita,  2000, “Perbandingan  Hukum  Pidana”, Penerbit  Mandar Maju, Bandung.
Soetandyo  Wignjosoebroto.  2008. “Hukum  dalam  Masyarakat”, Malang  : Bayumedia Publishing.

## Jurnal
Bambang Sutiyoso, “ Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”,
Jurnal Hukum 2 (1), 2010.
Edwi  Arief  Sosiawan,  Rudi  Wibowo, “Kontestasi  Berita  Hoax  Pemilu  Presiden Tahun 2019 di Media Daring dan Media Sosial”, Jurnal Ilmu  Komunikasi 17(2) 2019.
Christiany Juditha, “Perilaku Masyarakat Terkait Penyebaran Hoaks Covid-19 ” Jurnal Pekommas 5 (2) 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050201 Hanik Chumairoh, “ Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19 ”, Jurnal Vox Populi 3 (1), 2020, DOI: https://doi.org/10.24252/vp.v3i1.14395
Kurniawan  Hari  Siswoko ,      “Kebijakan    Pemerintah    Menangkal    Penyebaran Berita Palsu atau Hoax. ” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, 1(1), 2017. 10.24912/jmishumsen.v1i1.330
Linda  Wati, “Pidana  Penyebaran  Berita  Bohong  (Hoax)  Dalam  Hukum  Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)”, JAL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam 1 (1),    2020.
Muh.  Arman,  M.Syukri  Akub,Wiwie  Heryani,    “ Pertanggungjawaban  Pidana Pelaku  Penyebaran  Berita  Hoaks  Melalui  Media  Online ”,  Jurnal  Amanna Gappa 26 (1), 2018. https://doi.org/10.20956/ag.v26i1.6332
Nur Aisyah Siddiq,    “ Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu  (Hoax)  Menurut  Undang-Undang  No.11  Tahun  2008  Yang  Telah Dirubah  Menjadi  Undang-Undang  No.19  Tahun  2016  Tentang  Informasi Dan Transaksi Elektronik ”, Jurnal Lex Et Societatis 5 (10) , 2017.
Yunita Rahayu Kurniawati, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial”, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26 (4), 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik