STRATEGI PERENCANAAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGOLAHAN DATA PENANGKAPAN IKAN DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Planning Strategy of Management Information System Data Processing Fishing Surveillance Implementation in Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia
Oleh:
Pandu Saptoriantoro 1 *, Mustaruddin 2 , John Haluan 2
1 Penyusun Rencana dan Evaluasi Pelaporan Dit PPSDP, Ditjen PSDKP, KKP
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
* Korespondensi: pandusaptoriantoro@gmail.com
Diterima: 07 November 2016;  Disetujui: 20 September 2017

## ABSTRACT
Ministry  of  Marine  Affairs  and  Fisheries  Republic  of  Indonesia  has  a  management information  system  on  data  processing  of  fishing  surveillance.  The  information  system  can  be useful  if  the  system  is  works  successfully.  This  research  aim  to  formulate  a  strategic  plan  for  the successful  implementation  of  management  information  systems  of  data  processing  fisheries resources surveillance. Elements of the system on strategy was condected by using interpretative structural  modeling  (ISM),  which  is  a  strategic  planning  technique.  The  results  show  for  the implementation of the model, there are seven elements of the system that need to be considered. Seven elements of the system with  each sub element key, namely Directorat General PSDKP as affected sectors, support policies / regulations, conflict of interest between units echelon 1, up date data  licensing  continuity  and  fixed  information  technology  (IT)  expert.  The  implementation  of fisheries  resources  surveillance  program  by  IT  based,  mostly  regional  operators  started  to  use information  systems  surveillance  of  fishery  resources,  increased  access  to  data  and  information across  echelons  in  MMAF  and  involvement  MMAF  as  agencies  involved  in  the  success  of  the program.
Keywords:  Directorate  of  fisheries  resources  surveillance  and  management,  information  system, implementing strategy, ISM

## ABSTRAK
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan    memiliki  sistem  informasi  manajemen  pengolahan data pengawasan  penangkapan ikan. Sistem informasi tersebut berguna jika  dalam implementasi sistem  berhasil  dengan  baik.  Penelitian    ini    bertujuan  merumuskan  rencana  strategis  untuk keberhasilan  implementasi  sistem  informasi  manajemen  pengolahan  data  pengawasan  perikanan tersebut. Strategi penerapan implementasi sistem informasi dilakukan dengan teknik interpretative structural  modelling (ISM).  Elemen  sistem  pada  strategi  perencanaan  implementasi  sistem informasi,  yaitu  Direktorat  jenderal  Pengawasan  Sumberdaya  Kelautan  dan  Prikanan  (PSDKP) sebagai  sektor  yang  terpengaruh,  dukungan  kebijakan/peraturan, up  date data  perizinan  yang kontinuitas dan tenaga  ahli Teknologi Informasi (IT), terlaksananya program pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT, sebagian besar operator daerah mulai menggunakan sistem informasi
pengawasan sumber daya perikanan, peningkatan akses data dan informasi lintas eselon lingkup Kementerian  Kelautan  Perikanan  (KKP)  dan    keterlibatan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan sebagai lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program.
Kata kunci: Dit. PPSDP, Sistem Informasi, Strategi implementasi, ISM

## PENDAHULUAN
Sistem  informasi  harus  mampu  mendu- kung  kebutuhan  pengolahan  data  yang  ada  di dalam suatu instansi terutama instansi pemerin- tahan,  guna  menciptakan  efisiensi  dan  efekti- vitas kerja (Asidhiqi dan Hartanto 2013).
Setiap  instansi  menerapkan  teknologi  in- formasi  agar  dapat  meningkatkan  efektivitas dan  efisiensi  dalam  proses  aliran  data  dan  in- formasi  (Saragih  dan  Linardi  2013).  Sistem  in- formasi  berbasis web dapat  menyimpan  data lebih  aman  dan  dapat  memberikan  informasi yang cepat (Tsani  dan Nurhadianto  2015). Sis- tem  informasi  memiliki  peranan  penting  dalam pelayanan,  terutama  dalam  mendukung  peng- ambilan keputusan (Hariana et al. 2013).
Kementerian  Kelautan  Perikanan  (KKP), dalam  urusan  pengawasan  di  bidang  kelautan dan  perikanan,  mempunyai  unit  eselon  I  yaitu Direktorat Jenderal  Pengawasan  Sumber Daya Kelautan  dan  Perikanan  (Ditjen  PSDKP)  dan unit  eselon  II  yaitu  Direktorat  Pengawasan  Pe- ngelolaan Sumber Daya Perikanan(Dit. PPSDP). Dit. PPSDP mempunyai tugas menye- lenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebi- jakan di bidang pengawasan pengelolaan sum- ber  daya  perikanan.  Dalam  melaksanakan  tu- gas  dimaksud  Dit.  PPSDP,  Ditjen  PSDKP  me- nyelenggarakan  fungsi  salah  satunya  pelaksa- naan monitoring  dan evaluasi di bidang penye- lenggaraan  pengawasan  penangkapan  ikan. Dit.  PPSDP  memiliki  Sistem  Informasi  Manaje- men  Pengolahan  Data  Pengawasan  Penang- kapan  Ikan  yang  berbasis website .    Sistem  in- formasi ini dibangun dengan tujuan untuk dapat mendukung  kegiatan  pengawasan  di  bidang perikanan dengan mengintegrasikan suatu data dengan sasaran untuk memperoleh suatu infor- masi  berdasarkan  suatu  analisis  yang  kompre- hensif.  Sistem  informasi  tersebut  berfungsi sebagai  monitoring  pengawasan  penangkapan ikan.
Implementasi  sistem  informasi  merupa- kan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Dit. PPSDP  setelah  Sistem  Informasi  Manajemen Pengolahan  Data  Pengawasan  Penangkapan Ikan  selasai  dibangun.  Implementasi  merupa- kan hal yang sangat penting dalam keseluruhan rangkaian  kegiatan.  Sistem  informasi  dibuat dan  dirancang  dengan  sangat  baik  tidak  akan berarti  jika  tidak  digunakan  atau  tidak  diimple-
mentasikan  dengan  baik  (Budiman  dan  Arza 2013).
Untuk  memaksimalkan  sistem  informasi dalam  sebuah  instansi  pemerintahan  kita  perlu terlebih  dahulu  mengetahui  elemen  sistem  da- lam strategi implementasi sistem informasi. Sis- tem  informasi  tersebut  berguna  jika  dalam  im- plementasi  sistem  berhasil  dengan  baik.  Ada- pun  untuk  mengetahui  elemen  sistem  pada strategi yang diterapkan untuk keberhasilan im- plementasi  sistem  informasi  yaitu  dengan menggunakan  teknik interpretative  structural modelling (ISM). ISM adalah suatu permodelan deskriptif  yang  bernilai  efektif  bagi  proses perencanaan jangka panjang yang bersifat stra- tegis.  Perencanaan  strategis  mencakup  suatu totalitas sistem yang tidak dapat dianalisis bagi- an demi bagian, melainkan harus  dipahami se- cara  keseluruhan.  Berdasarkan  paparan  terse- but, tujuan penelitian ini yaitu merumuskan ren- cana strategis untuk keberhasilan implementasi sistem  informasi  manajemen  pengolahan  data pengawasan perikanan Dit.PPSDP .

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Juni 2016 –Oktober 2016 di Dit. PPSDP sebagai pemilik dan penanggung jawab Sistem Informa- si  Manajemen  Pengolahan  data  Pengawasan Penangkapan  Ikan  dan  UPT  Lingkup  Ditjen PSDKP-KKP  yaitu  Pangkalan  PSDKP  Jakarta, Satker PSDKP Bungus dan Satker PSDKP Pa- labuharatu sebagai pengguna Sistem Informasi. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Pengambilan data dilakukan mela- lui  wawancara  dengan  menggunakan  diskusi kelompok terfokus, dengan berbagai pemangku kepentingan (Nurani et al . 2011).
Jenis data yang digunakan dalam peneli- tian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh melalui  penelusuran  pustaka  dan  laporan  diDit PPSDP. Adapun data primer diperoleh dari pe- ngisian  kuesioner  dengan  melakukan  wawan- cara  langsung  terhadap stakeholders antara lain:  Operator  IT  Daerah  (UPT/Satker/Pos PSDKP),  Operator  IT  Pusat,  Tenaga  Ahli  IT serta  pakar  di  bidang  pengembangan  sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan.
Salah  satu  teknik  pemodelan  yang  di- kembangkan untuk perencanaan strategis ada-
lah Teknik Permodelan ISM. ISM adalah proses pengkajian  kelompok (group  learning  process) di mana model-model struktural dihasilkan guna memotret perihal yang kompleks dari suatu sis- tem,  melalui  pola  yang  dirancang  secara  sek- sama  dengan  menggunakan  grafis  serta  kali- mat.  ISM  menganalisis  elemen-elemen  sistem dan  memecahkannya  dalam  bentuk  grafik  dari hubungan  langsung  antar  elemen  dan  tingkat hierarki. Aspek yang terkait dalam implementasi model  dibagi  menjadi  elemen-elemen,  dimana setiap  elemen  diuraikan  menjadi  sejumlah  sub elemen  (Eriyatno  2003;  Marimin  2004;  Nurani 2010; Irnawati et al. 2013).
Langkah-langkah  yang  akan  dilakukan dalam  penggunaan  teknik  ISM  (Marimin  2004) adalah
(1)  Identifikasi  elemen  sistem.  Elemen  sistem diperoleh  dari  hasil  analisis  sistem,  yang dianalisis  dari  data  dan  informasi  yang diperoleh  melalui  penelitian  lapang  tahap pertama.
(2)  Hubungan  konstektual.  Membangun  sebu- ah  hubungan  konstektual  antar  elemen yang disesuaikan dengan tujuan model.
(3)  Pembuatan  matriks  interaksi  tunggal  ter- struktur  ( structuralself  interaction  matrix SSIM). Matriks dibuat berdasarkan persep- si  responden  yang  dimintakan  melalui  wa- wancara  kelompok  terfokus  pada  peneliti- an lapang tahap kedua.
(4)  Pembuatan  matriks reachability ( reachabi- lity  matrix /RM):  Sebuah  RM  yang  dipersi- apkan  kemudian  mengubah  simbol-simbol SSIM ke dalam sebuah matriks biner.
(5)  Tingkat  partisipasi  dilakukan  untuk  meng- klasifikasi  elemen-elemen  dalam  level-le- vel yang berbeda dari struktur ISM.
(6)  Pembuatan  matriks c anonical :  Pengelom- pokan elemen-lemen dalam level yang sa- ma mengembangkan matriks ini.
(7) Pembuatan  Diagraph :  adalah  konsep yang berasal dari directional graph sebuah grafik dari elemen-elemen yang saling ber- hubungan langsung, dan level hierarki.
(8)  Pembangkitan Interpretative structural mo- delling :  ISM  dibangkitkan  dengan  memin- dahkan  seluruh  jumlah  elemen  dengan deskripsi elemen.
Diagram  alir  teknik  ISM  disajikan  pada Gambar 1.
Program Tindakan program menjadi perencanaan
program Uraikan setiap elemen menjadi sub elemen
Tentukan hubungan kontekstual antara sub elemen pada setiap elemen
Sususnlah SSIM untuk setiap elemen
Bentuk Reachabiliy Matrix untuk setiap elemen Uji matriks dengan aturan transitivity Ok? Modifikasi SSIM Ubah RM menjadi format lower Triangular RM Sususn diagraph dari lower triangular Tentukan level melalui pemilihan Sususn ISM dari setiap elemen Tetapkan Drive dan Drive Power setiap sub elemen Tentukan rank dan hirarki dari subelemen
Tetapkan Drive Dependence Matriks setiap elemen Plot subelemen pada empat faktor Klasifikasi sublemen pada empat peubah kategori Tidak Ya
Gambar 1 Diagram alir teknik ISM (diacu dalam Marimin 2004)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat tujuh elemen sistem yang perlu diperhatikan dalam menerapkan strategi implementasi  sistem  informasi  dengan  baik, yaitu: (1) Sektor masyarakat yang terpengaruh; (2)  Kebutuhan  untuk  terlaksananya  program; (3) Kendala utama pengembangan program; (4) Perubahan yang dimungkinkan atau tujuan pro- gram; (5) Tolok ukur keberhasilan program; (6) Aktivitas  yang  diperlukan  untuk  terlaksananya program;  dan  (7)  Lembaga  yang  terlibat  dalam keberhasilan program.
Keberhasilan  kegiatan  implementasi  sis- tem  informasi  manajemen  pengolahan  data pengawasan perikanan Direktorat Pengawasan Pengelolaan  Sumber  Daya  Perikanan  perlu  le- bih  memprioritaskan  pada  sub  elemen  kunci dari masing-masing elemen sistem.

## Sektor masyarakat yang terpengaruh
Elemen  sektor  masyarakat  yang  terpe- ngaruh dari kegiatan strategis implementasi sis-
tem  informasi  manajemen  pengolahan  data pengawasan perikanan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terdiri da- ri sembilan sub elemen, disajikan dalam bentuk hirarki  pada  Gambar  2. Elemen  kunci  dari  sek- tor  masyarakat  terpengaruh  adalah  Dirjen PSDKP terdapat pada level 6 (Gambar 2).
Analisis  mendalam  pada  matriks driver power  dependence (Gambar  3),  sub  elemen terdistribusi  dalam  dua  sektor,  yaitu  sektor  III dan  sektor  IV.  Dirjen  PSDKP  berada  di  sektor IV ( independent atau peubah bebas), yang ber- arti  Dirjen  PSDKP  memiliki  daya  dorong  atau kekuatan penggerak (driver power) yang besar, namun  memiliki  sedikit  ketergantungan  terha- dap  sistem.  Semua  sub  elemen  yang  lainnya berada  pada  sektor  III (linkage), yang  berarti saling  berpengaruh  dengan  sub  elemen  lain- nya.  Sub  elemen  yang  berada  di  sektor  III merupakan  sub  elemen  yang  labil.  Kurangnya perhatian  pada  sub  elemen  tersebut  akan menjadi penghambat keberhasilan implementa- si  sistem  informasi  manajemen  pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP.
Gambar 2 Diagram model struktural dari elemen sektor masyarakat terpengaruh
Keterangan :
(1) Operator  IT Daerah
(2) Penyedia data Perizinan Ditjen Perikanan Tangkap (Ditjen PT);
(3) Operator  VMS  Ditjen  PSDKP;
(4) Operator  IT Pusat;
(5) Dirjen PSDKP;
(6) Direktur PSDP;
(7) Dirjen Perikanan Tangkap;
(8) Kepala Pusat Data dan Informasi;
(9) Tenaga Ahli IT.
Gambar 3  Matriks driver power-dependence untuk elemen sektor masyarakat yang terpengaruh

## Kebutuhan untuk terlaksananya program
Elemen  kebutuhan  untuk  terlaksananya program  dari  kegiatan  strategis  implementasi sistem  informasi  manajemen  pengolahan  data pengawasan  perikanan  Dit.  PPSDP  terdiri  dari dua belas  sub elemen, disajikan dalam bentuk hirarki  pada  Gambar  4.  Elemen  kunci  dari  sek- tor  masyarakat  terpengaruh  adalah  dukungan kebijakan,  ketersediaan  sumberdaya  manusia (SDM) untuk operator IT, dan dukungan kelem- bagaan.
Pada  matriks driver  power-dependence (Gambar  5),  sub  elemen  dukungan  kebijakan, dukungan kelembagaan dan ketersediaan su m- berdaya manusia (SDM) untuk operator IT yang berada pada sektor IV, yang berarti sub elemen ini  memiliki  daya  dorong  yang  kuat  tetapi  me-
miliki  sedikit  ketergantungan  di  dalam  sistem (Nuddin et al . 2007).

## Kendala utama implementasi program
Elemen  kendala  utama  implementasi program  dari  kegiatan  strategis  implementasi sistem  informasi  manajemen  pengolahan  data pengawasan perikanan Direktorat Pengawasan Pengelolaan  Sumber  Daya  Perikanan  terdiri dari  enam  sub elemen, disajikan dalam bentuk hirarki  pada  Gambar  6.  Elemen  kunci  dari kendala  utama  implementasi  program    adalah konflik  kepentingan  antar  unit  eselon  1  berada di  level  3  (Gambar  6),  yang  sekaligus  menjadi elemen  kunci  dalam  kendala  utama  imple- mentasi program.

## Gambar 4 Diagram model struktural dari elemen kebutuhan untuk terlaksananya program
Keterangan:
(1) Keberpihakan Ditjen PSDKP;
(2) Keberpihakan KKP;
(3) Keberpihakan UPT/Satker/ Pos PSDKP;
(4) Peran serta Operator IT daerah;
(5) Peran serta operator IT Pusat;
(6) Koordinasi antar sektor;
(7) Dukungan dana;
(8) Dukungan kebijakan;
(10)  Dukungan kelembagaan;
(11)  Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT;
(12)  Ketersediaan teknologi; dan (12)Ketersediaan data dan informasi
Gambar 5 Matriks driver  power-dependence untuk  elemen  kebutuhan  untuk  terlaksananya program

## Gambar 6 Diagram model kendala utama implementasi program
Keterangan :
(1) Operator IT belum mengikuti pelatihan;
(2) keterbatasan SDM;
(3) pemahaman  tentang  teknologi  informasi  masih kurang;
(4) konflik kepentingan antar unit eselon I; (5)
teknologi informasi belum merata;
(6) Tenaga Ahli IT.
Gambar 7 Matriks driver power-dependence untuk elemen kendala utama implementasi progam
Pada  matriks driver  power  dependence (Gambar 7), sub elemen terdistribusi dalam dua sektor,  yaitu  sektor  III  dan  sektor  IV.  Konflik kepentingan  antar  eselon  I  berada  di  sektor  IV ( independent atau peubah  bebas), yang berarti konflik kepentingan antar eselon I memiliki daya dorong atau kekuatan penggerak (driver power)
yang  besar,  namun  memiliki  sedikit  keter- gantungan  terhadap  sistem.  Semua  sub elemen  yang  lainnya  berada  pada  sektor  III (linkage), yang  berarti  saling  berpengaruh dengan  sub  elemen  lainnya.  Sub  elemen  yang berada  di  sektor  III  merupakan  sub  elemen yang labil.

## Perubahan yang dimungkinkan atau tujuan program
Elemen  perubahan  yang  dimungkinkan atau    tujuan  program    dari  kegiatan  strategis implementasi  sistem  informasi  manajemen pengolahan  data  pengawasan  perikanan  Dit. PPSDP  terdiri  dari  tujuh  sub  elemen,  disajikan dalam  bentuk  hirarki  pada  Gambar  8.  Elemen kunci  dari  kendala  utama  implementasi  pro- gram adalah up date data perizinan yang konti- nuitas dan berada di level 5 (Gambar 8).
Pada  matriks driver  power-dependence (Gambar  9),  sub  elemen  peningkatan  pelayan- an  data  pengawasan  perikanan  berada  di  sek- tor II, yang berarti sub elemen ini memiliki daya dorong yang cukup lemah dan dipengaruhi oleh sub elemen yang lainnya. Sub elemen up date data  perizinan    berada  pada  sektor  IV,  yang berarti  sub  elemen  ini  memiliki  daya  dorong yang  kuat  tetapi  memiliki  sedikit  ketergan- tungan  di  dalam  sistem.  Sedangkan  sub  ele- men  yang  lain  berada  di  sektor  III (linkage) yang  berarti  memiliki  daya  dorong  yang  kuat dan saling terikat satu sama lain.

## Tolok ukur keberhasilan program
Elemen  tolok  ukur  keberhasilan  program kegiatan strategis implementasi sistem informa- si  manajemen  pengolahan  data  pengawasan perikanan  Dit.  PPSDP  terdiri  dari  tiga  sub  ele- men, disajikan dalam bentuk hirarki pada Gam- bar  10.    Elemen  kunci  dari  tolok  ukur  keberha- silan  program  adalah  sebagian  besar  operator daerah  mulai  menggunakan  sistem  informasi manajemen  pengolahan  data  pengawasan perikanan dan terdapat pada level 2.
Pada  matriks driver  power  dependence (Gambar  10),  sub  elemen  terdistribusi  dalam dua sektor, yaitu sektor III dan sektor IV. Seba- gian  besar  operator  daerah  mulai  mengguna- kan  sistem  informasi  manajemen  pengolahan data pengawasan perikanan berada di sektor IV ( independent atau peubah bebas), yang  memi- liki  daya  dorong  atau  kekuatan  penggerak (dri- ver  power) yang  besar,  namun  memiliki  sedikit ketergantungan  terhadap  sistem.  Semua  sub elemen  yang  lainnya  berada  pada  sektor  III ( linkage ),  yang  berarti  saling  berpengaruh dengan sub elemen lainnya.
Gambar 8 Diagram model perubahan yang dimungkinkan atau  tujuan program
Gambar  9  Matriks driver  power-dependence untuk  elemen  perubahan  yang  dimungkinkan  atau tujuan program  utama implementasi progam
Gambar 10 Diagram model tolok ukur keberhasilan program
Gambar 11 Matriks driver  power-dependence untuk  elemen  tolok  ukur  keberhasilan    program utama implementasi progam
Keterangan :
(1)  Keakuratan  data  pengawasan perikanan;
(2)  Peningkatan kualitas operator;
(3)  Tersedianya  data  pengawasan perikanan  secara  tepat  dan cepat;
(4)  Terintegrasinya  data  baik  dari Ditjen PT Ditjen PSDKP;
(5)  Peningkatan pelayanan data
(6)  Up date data;
(7)  Tenaga Ahli Tetap.
Keterangan :
(1) Terlaksanannya program pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT; (2) Sebagian besar operator daerah mulai menggunakan sistem informasi; (3) efisisensi pembiayaan program.
Gambar 12 Diagram model aktivitas yang diperlukan untuk terlaksananya program
Gambar 13   Matriks driver  power-dependence untuk  elemen  aktivitas  yang  diperlukan  untuk terlaksananya program implementasi progam
Gambar 14 Diagram model lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program
Keterangan:
(1) koordinasi antar sektor yang terlibat dalam pengembangan teknologi IT; (2) Pembuatan Juknis tentang pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT; (3) pendidikan dan pelatihan operator pusat dan daerah, pengembangan teknologi; (4) penyediaan sarana prasarana; (5) peningkatan akses data dan informasi lintas eselon lingkup KKP.
Gambar 15 Matriks driver  power-dependence untuk  elemen  lembaga  yang  terlibat  dalam keberhasilan program
Tabel 1   Elemen  dan  elemen  kunci  strategis  implementasi  sistem  informasi  manajemen pengolahan  data  pengawasan  perikanan  Direktorat  Pengawasan  Pengelolaan  Sumber Daya Perikanan
No Elemen Sistem Elemen Pada Sektor III Elemen Pada Sektor IV/ Elemen Kunci 1 Sektor masyarakat yang terpengaruh Penyedia data Perizinan Ditjen Perikanan Tangkap, Kepala Pusat Data dan Informasi, Operator IT Pusat, Dirjen PSDKP, Direktur PSDP, Tenaga Ahli IT . Dirjen PSDKP 2 Kebutuhan untuk terlaksananya program Keberpihakan KKP, dukungan dana, ketersediaan teknologi, ketersediaan data dan informasi . Dukungan kebijakan, dukungan kelembagaan, ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT. 3 Kendala utama implementasi program Operator IT belum mengikuti pelatihan, keterbatasan SDM, pemahaman tentang teknologi informasi masih kurang, teknologi informasi belum merata, Tenaga Ahli IT. Konflik kepentingan antar unit eselon I. 4 Perubahan yang dimungkinkan atau tujuan program tersedianya data pengawasan perikanan secara tepat dan cepat, terintegrasinya data baik dari Ditjen Perikanan Tangkap dengan Ditjen PSDKP,  peningkatan kualitas operator, Tenaga Ahli Tetap, keakuratan data pengawasan perikanan. up date data perizinan  yang kontinuitas 5 Tolok ukur keberhasilan program Terlaksananya program pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT, sebagian besar operator daerah mulai menggunakan sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan. Sebagian besar operator daerah mulai menggunakan sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan. 6 Aktivitas yang diperlukan untuk terlaksananya program Pembuatan Juknis tentang pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT, penyediaan sarana prasarana. Peningkatan akses data dan informasi lintas eselon lingkup KKP. 7 Lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program Ditjen PSDKP, Pusdatin, Perusahaan Pengembang IT, Dit PSDP, Dit PIPP. KKP Aktivitas yang diperlukan untuk terlaksananya program
Elemen  aktivitas  yang  diperlukan  untuk terlaksananya  program    dari  kegiatan  strategis
Keterangan:
(1) KKP; (2) Ditjen PSDKP; (3) Ditjen Perikanan Tangkap;
(4) Pusdatin  (Pusat  data  dan Informasi) KKP; (5) Perusahaan Pengembang IT; (6) Dit PSDP;
(7) Dit PIPP.
implementasi  sistem  informasi  manajemen pengolahan  data  pengawasan  perikanan  Dit. PPSDP  terdiri  dari  lima  sub  elemen,  disajikan dalam  bentuk hirarki  pada  Gambar  12. Elemen kunci  dari  aktivitas  yang  diperlukan  untuk  ter- laksananya program adalah  peningkatan akses data  dan  informasi  lintas  eselon  lingkup  KKP matriks driver  power-dependence dan  berada pada level 3 (Gambar 13).
Pada  matriks driver  power  dependence (Gambar  13),  sub  elemen  terdistribusi  dalam dua  sektor,  yaitu  sektor  III  dan  sektor  IV. Peningkatan  akses  data  dan  informasi  lintas eselon  lingkup  KKP    berada  di  sektor  IV  ( inde- pendent atau  peubah  bebas),  yang    memiliki daya  dorong  atau    kekuatan  penggerak (driver power) yang  besar,  namun  memiliki  sedikit ketergantungan  terhadap  sistem.  Semua  sub elemen  yang  lainnya  berada  pada  sektor  III (linkage), yang  berarti  saling  berpengaruh  de- ngan  sub  elemen  lainnya.  Sub  elemen  yang berada  di  sektor  III  merupakan  sub  elemen yang  labil.  Kurangnya  perhatian  pada  sub elemen  tersebut  akan  menjadi  penghambat keberhasilan  implementasi  sistem  informasi manajemen  pengolahan  data  pengawasan perikanan  Direktorat  Pengawasan  Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.

## Lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program
Elemen  lembaga  yang  terlibat  dalam  ke- berhasilan  program  kegiatan  strategis  imple- mentasi  sistem  informasi  manajemen  pengo- lahan  data  pengawasan  perikanan  Direktorat Pengawasan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Peri- kanan  terdiri  dari  tujuh  sub  elemen,  disajikan dalam bentuk hirarki pada Gambar 14.  Elemen kunci  dari  lembaga  yang  terlibat  dalam  keber- hasilan  program  adalah  KKP  dan  berada  di level 4 (Gambar 14).
Analisis  lebih  lanjut  pada  matriks driver power-dependence ,  seperti  yangdisajikan  pada Gambar  15,menunjukkan  sub  elemen  lembaga yang  terlibat  dalam  strategi  implementasi  sis- tem  informasi  terbagi  dalam  tiga  sektor.  Pada sektor  II  terdapat  sub  elemen  Ditjen  Perikanan tangkap,  yang  berarti    memiliki  daya  dorong yang  cukup  lemah  atau  kecil  untuk  keberha- silan  sistem,  namun  memiliki  keterkaitan  yang kuat  dengan  sub  elemen  yang  lain  di  dalam sistem.  Pada  sektor  III    terdapat  sub  elemen, yang Ditjen PSDKP, Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin,  Perusahaan  Pengembang  IT,  Dit PPSDP  dan  Dit  PIPP  berarti  sub  elemen-sub elemen  tersebut  memiliki  daya  dorong  yang tinggi  dan  memiliki  keterkaitan  yang  kuat  de- ngan  sub  elemen  yang  lain  untuk  keberhasilan
sistem.  Pada  sektor  VI  terdapat  sub  elemen KKP  yang  berarti  sub  elemen  tersebut  mem- punyai  daya  dorong  yang  kuat  untuk  keber- hasilan sistem, tetapi memiliki sedikit ketergan- tungan  dengan  sub  elemen  yang  lain  di  dalam sistem.
Elemen  sistem  dan  elemen  kunci  faktor utama  dalam  keberhasilan  perencanaan  stra- tegi implementasi sistem informasi dapat dilihat pada Tabel 1. Pada elemen kunci sistem sektor yang  masyarakat  terpengaruh  yaitu  Dirjen PSDKP  merupakan  elemen  kunci  yang  dapat menggerakan sub elemen-sub elemen dari sek- tor masyarakat yang terpengaruh lainnya. Stra- teginya  adalah  Dirjen  PSDKP  mengeluarkan keputusan Dirjen seperti KEP DIRJEN dan  Pe- tunjuk Teknis (Juknis) yang mewajibkan  opera- tor  daerah  untuk  menggunakan  Sistem  Infor- masi.  Kebijakan  dan  Instruksi    dari  Dirjen PSDKP kemudian wajib dilaksanakan oleh unit- unit  yang  dibawahnya,  sehingga  mampu  men- dorong  kegiatan  yang  menyangkut  implemen- tasi  sistem  informasi.  Suatu  kebijakan  penting yang  dilakukan  untuk  menghadapi  semakin  lu- asnya  pekerjaan  dan  beban  tugas  administrasi Pemerintah  adalah  pengembangan  organisasi melalui  komputerisasi  teknologi  informasi  di dalam  organisasi  Pemerintah  Daerah  (Dengen dan Hatta  2009).
Pada  elemen    kunci    kebutuhan  untuk terlaksananya  program  yaitu  dukungan  kebi- jakan, dukungan kelembagaan dan ketersedian SDM  untuk  operator  IT.  Dukungan  kebijakan/ peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen PSDKP, akan  mampu  menggerakkan stakeholder yang terlibat  dalam    implementasi  sistem  informasi termasuk  termasuk  ketersediaan  teknologi, ketersediaan data dan informasi. Dirjen PSDKP selaku  pembuat  kebijakan,  disalurkan  ke  struk- tur  bawahnya  sebagai  penyelenggara  dan  pe- laksana  kebijakan.  Dalam  konteks  kebijakan pasti  terdapat  kekuasaan  yang  terlegitimasi penuh  sehingga  mampu  merubah    keadaan sebelum  dan  sesudah  pemutusan    hasil    kebi- jakan  (Aulia  2012).    Ketersediaan  SDM  meru- pakan  faktor  yang  sangat  sentral  dalam  organ- isasi,  apapun  bentuk  dan  tujuannya.  Strategi yang  diperlukan  adalah  SDM  operator  daerah harus disesuaikan dengan jumlah UPT/ Satker/ Pos  yang  menggunakan  sistem  informasi  dan diikutkan  pelatihan  melalui  program  peningkat- an  kemampuan  administrator  dan  operator daerah  dalam  menggunakan  sistem  informasi. Pentingnya sumber daya  manusia dalam suatu organisasi,  menuntut  setiap  organisasi  menda- patkan  pegawai  yang  berkualitas  dan  produktif untuk  menjalankan  organisasi  (Kalangi  2015). Kurang  paham  terhadap  sistem  dan  prosedur dan kelalaian pegawai itu sendiri, maka diperlu-
kan  peningkatan  kualitas  operator  sangat  pen- ting  seperti  pelatihan  kemampuan  operator (Nasrudin  2015).  Dukungan  kelembagaan  se- bagai  pemeran  utama  dalam  perumusan  dan implementasi  kebijakan.  Strategi  dalam  pe- ngembangan  teknologi  informasi  adalah  ada- nya  sebuah  lembaga  yang  berfungsi  sebagai pengelola teknologi informasi, baik yang berupa infrastruktur informasi,  teknologi  informasi maupun  infrastruktur  jaringan  di  Pusat  dan UPT/  Satker  PSDKP  (Dengen  dan  Hatta  2009) dan Peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut  antara  lain  meliputi:  status  hukum, kewenangan,  tugas  pokok  dan  fungsi,  struktur organisasi serta pemberdayaan lebih lanjut dari lembaga dimaksud (Suherman 2011).
Elemen  kunci  Perubahan  yang  dimung- kinkan atau tujuan program adalah up date data perizinan  yang  kontinuitas.  Data  adalah  repre- sentasi  dari  suatu  fakta,  yang  dimodifikasi  da- lam  bentuk  gambar,  kata,  dan/atau  angka. Manfaat  data  adalah  sebagai  satuan  repre- sentasi yang  dapat  diingat, direkam, dan dapat diolah  menjadi  informasi  (Prihartanto  2011). Data  merupakan  komponen  pendukung  utama dari sistem basis data. Sistem basis data meru- pakan  gabungan  dari  basis  data (data  base) personal (brainware) baik  sebagai  pengguna, perancang  ataupun  pengelola  basis  data,  fisik komputer (hardware), serta  program  analisis (software) untuk  merancang  dan  mengelola sistem basis data (Haluan et al. 2012). Up date data  perizinan  merupakan  salah  satu  strategi dalam  implementasi  sistem. Up  date data  per- izinan  yang  kontinuitas  dapat  memperlancar sistem informasi karena data perizinan merupa- kan  sumber  data  utama  dari  sistem  informasi manajemen  pengolahan  data  pengawasan  pe- nangkapan ikan Dit. PPSDP, Ditjen PSDKP.
Aktivitas  yang  diperlukan  untuk  terlaksa- nanya program  adalah peningkatan akses data dan  informasi  lintas  eselon  lingkup  KKP.  Pe- ningkatan  akses  data  dan  informasi  dapat memperlancar  aliran  data  yang  dibutuhkan sistem  informasi  manajemen  pengolahan  data pengawasan  perikanan.  Hal  ini  dikarenakan apabila  akses  salah  satu  data  terhenti  maka akan  mempengaruhi  proses  kinerja  sistem. Strateginya yaitu dibuatnya kesepakatan dalam unit eselon I yang menangani database perizin- an.  Unit  eselon  I  antara  lain  Ditjen  PSDKP, Ditjen Perikanan Tangkap dan Pusdatin.
Elemen  kunci  Lembaga  yang  terlibat dalam  keberhasilan  program  adalah  KKP. Dalam konteks kebijakan, KKP selaku pembuat kebijakan  seperti  Peraturan  Menteri  dan  Kepu- tusan Menteri yang di atas eselon I, pasti memi-
liki kekuasaan yang terlegitimasi penuh, sehing- ga  mampu  merubah  keadaan  sebelum  dan sesudah  pemutusan  hasil  kebijakan  (Aulia 2012).  Strategi  perencanaan  implementasi sistem  informasi  berhasil  harus  didukung  KKP dalam hal kebijakan, pembangunaan infrastruk- tur,  pengembangan  kualitas  SDM  dan  dukung- an  dana  (Ulum et  al. 2013).  Strategi  perenca- naan    implementasi  sistem  informasi  berhasil dilihat  dari  elemen  sistem  tolak  ukur  keberha- silan  progran  yaitu  sebagian  besar  operator daerah    mulai  menggunakan  sistem  informasi pengawasan  sumber  daya  perikanan.  Semakin banyak  operator  daerah  yang  menggunakan sistem  informasi  maka  data  dan  informasi pengawasan  penangkapan  ikan  semakin  men- dekati  akurat  dan  dapat  memudahkan  dalam pengambilan keputusan.

## KESIMPULAN
Strategi untuk keberhasilan Implementasi Sistem Informasi  di Dit.  PPSDP, Ditjen PSDKP adalah Dirjen PSDKP mengeluarkan keputusan Dirjen  seperti  KEP  DIRJEN  dan  Petunjuk  Tek- nis  (Juknis)  yang  mewajibkan  operator  daerah untuk  menggunakan  sistem  informasi,  pening- katan  akses  data  dan  informasi  antar  unit eselon I. SDM  operator daerah  harus disesuai- kan  dengan  jumlah  UPT/  Satker/  Pos  yang menggunakan  sistem  informasi  dan  diikutkan pelatihan melalui program peningkatan kemam- puan  administrator  dan  operator  daerah  dalam menggunakan sistem informasi. Lembaga yang berfungsi  sebagai  pengelola  teknologi  infor- masi,  baik  yang  berupa  infrastruktur  informasi, teknologi  informasi  maupun  infrastruktur  ja- ringan  di  Pusat,  UPT  atau  Satker  PSDKP  dan Peningkatan  kapasitas  kelembagaan Up  date data perizinan yang kontinuitas.

## SARAN
Saran  yang  perlu  dipertimbangkan  untuk keberhasilan  implementasi  sistem  informasi pengawasan  pengelolaan  sumber  daya  peri- kanan  yaitu  Dit.  PPSDP,  Ditjen  PSDKP  perlu memperhatikan  elemen  kunci  perencanaan strategis  implementasi  yaitu  Dirjen  PSDKP, dukungan  kebijakan/  peraturan,  konflik  kepen- tingan  antar  unit  eselon  1, up  date data perizinan  yang  kontinuitas,    sebagian  besar operator  daerah  mulai  menggunakan  sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan, akses  data  dan  informasi  lintas  eselon  lingkup KKP dan KKP.

## DAFTAR PUSTAKA
Asidhiqi U, Hartanto AD. 2013. Pembuatan dan Perancangan  Sistem E-letter  Berba-sis Web dengan Codeigniter dan Boots-trap . Jurnal Ilmiah DASI . 14(04): 54-60.
Aulia,  S.  2012.  Disentralisasi  Kebijakan  Pendi- dikan. Jurnal Politik Muda . 2(1): 204-216.
Budiman  F,  Arza  FI.  2013.  Pendekatan Technology  Acceptance  Model dalam Kesuksesan  Implementasi  Sistem  Infor- masi  Manajamen  Daerah. Jurnal  WRA . 1(1): 87-110.
Dengen  H,  Hatta  HR.  2009.  Perancangan Sistem  Informasi  Terpadu  Pemerintahan Daerah  Kabupaten  Paser. Jurnal  Infor- matika Mulawarman. 4(1): 47-54.
Haluan  J,    Wiyono  ES,  Supriyadi  R.  2012.  Pe- ngembangan  Sistem  Informasi  Manaje- men  Perikanan  Tangkap  dalam  Rangka Pengembangan  Industrialisasi  Perikanan Laut. Marine Fisheries Journal . 3(2): 123-
128.
Hariana  E,  Sanjaya  GY,  Rahmanti  AR,  Murti- ningsih  B,  Nugroho  E.  2013.  Pengguna- an  Sistem  Informasi  Manajemen  Rumah
Sakit  (SIMRS)  di  DIY.  Seminar  Nasional Sistem Informasi Indonesia.
Kalangi R. 2015. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kinerja Aparat Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Sangie Provinsi Sulawesi  Utara. Jurnal  LPPM  Bidang EkoSosBudKum. 2(1): 1-18.
Marimin.  2004. Teknik  dan  Aplikasi  Pengambi- lan  Keputusan  Kriteria  Majemuk .  Bogor: IPB  Press  dengan  Program  Pascasarja- na IPB.
Nasrudin  E.  2015.  Efektivitas  Sistem  Informasi Manajemen  dan  Akuntansi  Barang  Milik
Negara  (simak-bmn)  terhadap  Pengelo- laan  Aset  Negara. Jurnal  Akuntansi  Uni- versitas Jember . 13(2): 45-56.
Nuddin  A,  Sinukaban  N,  Murtilaksono  K,  dan Alikodra  HS,  2007.  Analisis  Sistem  Ke- lembagaan  dalam  Perencanaan  dan Strategi Pengelolaan Lahan Kritis. Jurnal Penyuluhan . 3: 119-128.
Nurani  TW.  2010. Model  Pengelolaan  Perikan- an:  Suatu  Kajian  Pendekatan  Sistem . Bogor: Departemen PSP FPIK IPB.
Nurani TW, Haluan J, Lubis E, Saad S, Irnawati R. 2011 . Development Of Tuna  fisheries
Management  Strategies  For  The  South- ern  Coast  Of  Java: An  Application  Of  In- terpretative  Structural  Modeling .  Indone- sian  Fisheries  Research  Journal. 17(2):
101-110.
Saragih  H,  Linardi.  2013.  Solusi  Teknologi Informasi  untuk  Proses  Bisnis    Perusa- haan  Ikan  Dalam  Perencanaan  Strategis Sistem  Informasi  pada  PT.  Nusantara Alam  Bahari. Jurnal  Sisfotenika .  3(2):
115-125
Suherman A. 2011. Formulasi Strategi
Pengembangan  Pelabuhan  Perikanan
Nusantara  Pengambengan  Jembrana.
Marine Fisheries Journal . 2(1): 87- 99.
Tsani  MR  dan  Nurhadianto.  2015.  Sistem Informasi  Ujian  Berbasis Web  Server SMK Bina Islam Mandiri (Bisma) Kersana Brebes  Tegal. Cogito  Smart  Journal .
1(1): 45-54.
Ulum S, Haryono BS, Rozikin M. 2013. Analisis
Peran  Multi  Aktor  dalam  Implementasi Kebijakan  Minapolitan  Berbasis Sustain- able  Development . Jurnal  Administrasi Publik (JAP) . 1: 154-162.