## PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO REO PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PIDANA
Tri Nugroho Akbar a Hendra b a Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, email : Akbar_law07@yahoo.com
b Fakultas Hukum Universitas Palembang, email: Hendra_law@yahoo.com
Naskah diterima: 15 April 2021; revisi: 10 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021 DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1189

## Abstrak :
Untuk memutus perkara pidana diperlukan dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu didukung sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti,  dan  hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  terdakwalah  yang  melakukan tindak pidana. Dalam hal hakim tidak memperoleh keyakinan, hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan  terdakwa  ( in  dubio  pro  reo ).  Namun,  pada  praktiknya  asas  ini  seringkali  tidak diimplementasikan. Sebagai contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas No.201/Pid.B/2009/PN.SBS.  yang  dikuatkan    Pengadilan  Tinggi  Pontianak  No.55/Pid/2010/PT.PTK namun  dianulir  oleh  Mahkamah  Agung  dengan  Putusan  No.1531  K/Pid.Sus/2010.  Oleh  sebab  itu fokus  permasalahannya  adalah  bagaimanakah  urgensi  asas in  dubio  pro  reo dalam  hukum  acara pidana  di  Indonesia  dan  bagaimanakah  penerapan  asas in  dubio  pro  reo dalam  putusan  Mahkamah Agung Republik  Indonesia dalam perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penarikan kesimpulan  dilakukan  dengan  logika  berfikir deduktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  urgensi asas in  dubio  pro  reo dalam  hukum  acara  pidana  di  Indonesia  adalah  untuk  menghindarkan  salah pemidanaan  karena  jika  terjadi  salah  pemidanaan  sama  halnya  dengan  menghilangkan  hak  asasi manusia yaitu hak kemerdekaan dan hak untuk hidup. Penerapan asas in dubio pro reo pada putusan No.1531  K/Pid.Sus/2010  telah  diterapkan  dengan  mengedepankan  asas  praduga  tidak  bersalah melalui logika hukum terkait dengan keterangan saksi yang tidak kompeten.
Kata Kunci : Asas In Dubio Pro Reo; Perkara Pidana

## Abstract:
To  decide  a  criminal  case,  two  criteria  must  be  met,  namely  supported  by  at  least  two  pieces  of evidence, and the judge is convinced that the defendant has committed the criminal act. In the event that the judge does not have the conviction, the judge is obliged to give a verdict in the favor of the defendant  (in  dubio  pro  reo).  However,  in  practice  this  principle  is  often  not  implemented.  For example  in  the  decision  of  the  Sambas  District  Court  No.201  /  Pid.B  /  2009  /  PN.SBS.  which  was strengthened  by  the  Pontianak  High  Court  No.55  /  Pid  /  2010  /  PT.PTK  but  was  annulled  by  the Supreme Court with Decision No.1531 K / Pid.Sus / 2010. Therefore the focus of the problem is what is the urgency of the principle in dubio pro reo in criminal procedural law in Indonesia and how is the application of the principle in dubio pro reo in the decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in criminal cases. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. Conclusions are drawn with deductive thinking logic. The results  show  that  the  urgency  of  the  principle  in  dubio  pro  reo  in  criminal  procedural  law  in
Indonesia is to avoid wrongdoing because if there is wrongful conviction it is the same as eliminating human rights, namely the right to freedom and the right to life. The application of the principle of in dubio pro reo in decision No.1531 K / Pid.Sus / 2010 has been applied by prioritizing the presumption of innocence through legal logic related to incompetent witness testimony.
Keywords : Principles of In Dubio Pro Reo; Criminal Case

## LATAR BELAKANG
Indonesia adalah negara hukum ( Rechtstaat ) 1 yaitu negara yang berdasarkan hukum, artinya hukum ditempatkan sebagai satu-satunya pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep negara  hukum  bertujuan  untuk  mencegah  dan  mengontrol  agar  pemerintah  tidak  bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. 2 Penerapan konsep negara rule of law di mulai dengan adanya pengakuan terhadap teori trias politica dan teori checks and balances . Salah satu faset dari  penjabaran  doktrin  trias  politica  dan  doktrin checks  and  balances tersebut  adalah penciptaan  konsep-konsep  hukum  dalam  membatasi  kekuasaan  dari  pihak  eksekutif  yang cenderung sewenang-wenang.
Menurut  pandangan  Aristoteles  negara  hukum  adalah  negara  yang  berdiri  di  atas hukum  yang  menjamin  keadilan  kepada  warga  negaranya. 3 Artinya  bahwa  yang  harus dijadikan panglima dalam kehidupan kenegaraan adalah hukum guna menjamin keadilan bagi warga negaranya. 4 Radbruch juga berpendapat bahwa keadilan merupakan titik sentral dalam hukum.  Adapun  dua  aspek  lainnya  yakni  kepastian  dan  finalitas/kemanfaatan,  kedua  aspek tersebut  bukanlah  unit  yang  berdiri  sendiri  dan  terpisah  dari  keadilan.  Kepastian  dan kemanfaatan  harus  diletakkan  dalam  kerangka  keadilan  itu  sendiri.  Sebab  tujuan  keadilan, menurut  Radbruch,  adalah  untuk  memajukan  kebaikan  dalam  hidup  manusia.  Aspek  inilah yang harus mewarnai isi hukum. 5
Teori Radbruch tidak mengijinkan adanya pertentangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan,  seperti  yang  terjadi  dalam  praktik  selama  ini.  Kepastian  dan  kemanfaatan, bukan  saja  harus  diletakkan  dalam  kerangka  keadilan,  tapi  juga  sebenarnya  satu-kesatuan dengan  keadilan  itu  sendiri.  Kepastian  hukum  tidak  lagi  sekedar  kepastian  legalistis,  tetapi kepastian  yang  berkeadilan.  Demikian  juga  soal  kemanfaatan.  Ia  bukan  lagi  kemanfaatan tanpa  patokan,  tapi  kemanfaatan  yang  berkeadilan  (yaitu  memajukan  nilai-nilai kemanusiaan). 6 Senada  dengan  pendapat  Radbruch,  Achmad  Ali  berpendapat  tujuan  hukum bukan  hanya  semata-mata  keadilan  dan  kepastian  hukum  semata,  namun  menurut  Achmad Ali  keadilan  bersama-sama  dengan  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  dijadikan  tujuan hukum secara prioritas. 7
Hakikatnya seluruh warga negara di Republik Indonesia dengan konsep negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum berhak untuk mendapatkan keadilan dan kesamaan hak dalam perspektif hukum tidak terkecuali seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana memiliki  hak  untuk  mendapatkan  keadilan  melalui  sistem  peradilan  pidana.  Meskipun
1 Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  Tercantum  Dalam  UUD  1945.  Menurut  Pasal  1  Ayat  (3)  UUD  1945 Perubahan  Ketiga,  Negara  Indonesia  Adalah  Negara  Hukum.  Dengan  Dimasukkannya  Pasal  Ini  Ke  Dalam Bagian Pasal UUD 1945 Menunjukkan Semakin Kuatnya Dasar Hukum Serta , n.d.
2 Jhon Locke, Checks and Balances System , n.d.
3 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995).
4 Jimly Ashiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” n.d.
5 Rian Adhivira Prabowo, “Perdebatan â€œSuara Perempuanâ€• Dalam Tatanan Moralitas Hukum: Tanggapan Untuk Bernard L. Tanya,” Jurnal Hukum 29, no. 1 (2014), doi:10.26532/jh.v29i1.333.
6 Ibid.
7 Achmad Ali., Menguak Tabir Hukum , II (Jakarta: Kencana, 2017).
demikian, terkadang dalam penegakan hukum pidana masih sering terjadi permasalahan yang salah satunya persoalan error in persona yaitu salah dalam memberikan status hukum kepada seseorang.
Dalam hukum pidana, error in persona yang dimaksud adalah salah memberikan vonis atau  dengan  kata  lain  salah  pemidanaan  kepada  orang  yang  sepatutnya  tidak  bersalah.  Hal tesebut  disebabkan  penegakan  hukum  tidak  selalu  berjalan  mulus  sebagaimana  yang diharapkan.Contoh  peristiwa error  in  persona yang  dilakukan  lembaga  peradilan  Indonesia adalah kasus Ket San  yang ditangkap Polisi dirumahnya di Selangkau, Sambas, Kalimantan Barat pada 20 Juni 2009. Ket San dituduh membuang barang bukti 2 butir ekstasi, dihukum 4 tahun penjara kemudian dibebaskan Mahkamah Agung karena kurangnya kesaksian.
Sistem  peradilan  pidana  diperuntukan  untuk  mencari  kebenaran  materiil,  istilah  ini diartikan secara  gamblang sebagai  kebenaran  yang sebenarnya-benarnya,  bukan hanya  yang disodorkan  oleh  para  pihak  semata.  Peradilan  pidana  merupakan  tempat  seseorang memperoleh  keadilan  dalam  hukum  pidana.  Keadilan  ini  didapatkan  melalui  serangkaian proses pencarian kebenaran yang berakhir dengan vonis atau putusan pengadilan.
Hukum pidana mengenal tiga macam vonis atau putusan, yaitu ; “bebas,” “lepas,” atau “pidana.”  Putusan  bebas  berarti  seorang  terdakwa  tidak  terbukti  melakukan  tindak  pidana, sedangkan  putusan  lepas  disebabkan  karena  kompetensi  peradilan  yang  tidak  bersesuaian atau tidak masuk dalam ranah peradilan pidana. Sedangkan putusan pidana berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Dalam pengambilan putusan  ini  yang  diawali  dengan  serangkaian  proses  lain  dimulai  dari  penyelidikan, dimungkinkan terjadi error in persona dalam proses berkerjanya sistem peradilan pidana. Tindakan  yang  dilakukan  Hakim  Mahkamah  Agung  yang  membebaskan  Ket  San karena  dinilai  sarat  kejanggalan  bukti  dan  kesaksian  tersebut  mengindikasikan  bahwa terdapat persoalan pada tingkat praktik hukum terkait dengan pemidanaan seseorang. Dalam suatu  putusan  pidana,  keyakinan  hakim  harus  diperoleh  dari  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti  yang  menyatakan  tindak  pidana  benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.  Ketentuan  yang demikian secara  normatif telah dinyatakan dalam Pasal  183 Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP),  yaitu  ;  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.” Rumusan pasal di atas mengandung beberapa asas antara lain:
1. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan ia mendapatkan keyakinan;
2. Jika  tidak  memenuhi  jumlah  dua  alat  bukti  yang  sah  hakim  dilarang  untuk menjatuhkan pidana.
3. Jika hakim ragu-ragu, maka ia dilarang untuk menjatuhkan pidana. 8
Pasal 183 KUHAP tersebut merupakan perwujudan asas hukum yang dikenal dengan in dubio  pro  reo (jika  ada  keragu-raguan  mengenai  sesuatu  maka  haruslah  diputuskan  hal-hal yang  menguntungkan  terdakwa). 9 Karenanya  menurut  Pasal  183  KUHAP  tersebut  seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus memenuhi syarat dua alat bukti yang sah dan ia mendapatkan keyakinan atas kesalahan terdakwa. Oleh sebab itu, jika hakim menjatuhkan putusan bebas, maka hakim pada dasarnya tidak mendapatkan keyakinan bahwa si terdakwa
8 Darmoko Yuti Witanto and Arya Negara Kutarawingin Putra, Diskresi Hakim (Jakarta: Alfabeta, 2013).
9 J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum , I (Jakarta: Madjapahit, 1972).
bersalah  meskipun  sudah  terdapat  dua  alat  bukti,  karena  dengan  adanya  keragu-raguan  saja sudah cukup menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bebas.
Asas in  dubio  pro  reo  ini juga  berkaitan  dengan  “asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan” karena  dalam  tiap  tindak  pidana  dikehendaki  adanya  unsur  kesalahan  agar  suatu  perbuatan dapat dikenai pidana ( geen strafbarfeit zonder schuld ) . Dalam hukum pidana konsep liability atau  pertanggung  jawaban  pidana,  merupakan  konsep  sentral  yang  dikenal  dengan  ajaran kesalahan.  Dalam  bahasa  latin  ajaran  kesalahan  tersebut  dikenal  dengan  sebutan mens  rea. Doktrin mens rea didasarkan pada maxim actus non facit reum nisi mens sit rea, yang berarti suatu  perbuatan  tidak  mengakibatkan  seorang  bersalah,  kecuali  ada  pikiran  orang  jahat. Berdasarkan  asas  tersebut  ada  2  (dua)  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  mempidana seseorang,  yaitu  ada  perbuatan  lahiriah  yang  terlarang  ( actus  reus )  dan  sikap  bathin jahat/tercela ( mens rea ). Sikap bathin dapat berupa kesengajaan dan kealfaan. 10
La  Bruyerre,  pakar  hukum  Perancis  abad  ke-17  menegaskan:  Dihukumnya  seseorang yang tidak bersalah, merupakan urusan semua orang yang berpikir . Demikian  juga adagium hukum yang berbunyi: “ Under  the law, it is  better that ten guilty persons escape, than  that one innocent man suffer.” (di dalam hukum, adalah lebih baik membebaskan sepuluh  orang yang bersalah, ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah). 11
Seorang  hakim  tidaklah  hanya  berfungsi  sebagai  corong  undang-undang  yang menganggap  pasal-pasal  hukum  sebagai  satu  satunya  sumber  hukum,  namun  lebih  jauh hakim juga harus berani bertindak sebagai penemu atau pencetus hukum seperti diamanatkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.48 Tahun 2009) telah diatur di dalam pasal 5  ayat  (1)  bahwa  hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Satjipto  Rahardjo  mengingatkan  kembali  pendapat  Paul  Scholen,  seorang  pemikir hukum  Belanda,  yang  mengatakan,  “Hukum  itu  ada  dalam  undang-undang,  tetapi  masih harus ditemukan.” 12 Satjipto Rahardjo berpendapat, “Hukum itu tidak ada untuk diri sendiri, tetapi hukum itu mengabdi kepada manusia dan masyarakat. Berangkat dari pemahaman yang demikian maka menjalankan hukum tidak dapat dilakukan secara matematis atau dengan cara “mengeja pasal-pasal undang-undang.” 13
Ket San yang dituntut selama 5,5 tahun penjara karena menyimpan, memiliki dan atau membawa  narkoba.  Pada  5  Februari  2010,  Pengadilan  Negeri  (PN)  Sambas  mengabulkan tuntutan  jaksa  dan  menjatuhkan  hukuman  4  tahun  penjara.  Putusan  ini  dikuatkan  oleh Pengadilan Tinggi Pontianak pada 13 april 2010. Namun dalam tingkat kasasi, majelis kasasi memutus bebas Ket San dan menyatakan Ket San tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan.
Salah  satu  poin  yang  dibenarkan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  permohonan  kasasi yang diajukan oleh Ket San adalah “Majelis hakim ( Judex Facti ) pada tingkat banding yang menguatkan putusan Judex Facti pada peradilan tingkat pertama yang menerima Pranoto dan Sugianto  sebagai  petugas  kepolisian  dijadikan  sebagai  saksi  dalam  perkara  ini  adalah  salah menerapkan hukum pembuktian tentang pengertian seseorang saksi  yang dapat memberikan keterangan kesaksian dalam persidangan, sehingga Judex Facti salah mengambil keputusan.”.
10 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 1990).
11 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan  (Jurisprudence) ,  II  (Jakarta: Kencana, 2017).
12 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2006).
13 Satjipto  Rahardjo, Biarkan  Hukum  Mengalir  Catatan  Kritis  Tentang  Pergulatan  Manusia  Dan  Hukum ,  I (Jakarta: Kompas, 2007).
Kemudian  dalam  pertimbangannya  Mahkamah  Agung  berpendapat  alasan  keberatan terdakwa  (Ketsan)  dapat  dibenarkan  bahwa  saksi  Pranoto  dan  Sugianto  yang  berasal  dari pihak  kepolisian,  keterangannya  tidak  dapat  di  terima  dan  kebenarannya  sangat  diragukan dengan alasan-alasan:
Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap  perkara  agar  perkara  yang  ditanganinya  berhasil  di  pengadilan,  sehingga keterangannya  pasti  memberatkan  atau  menyudutkan  bahwa  bisa  merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang-orang yanng benar- benar  diberikan  secara  bebas,  netral,  objektif  dan  jujur  (vide  Penjelasan  Pasal  183 ayat (6) KUHAP); dst.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas  Mahkamah  Agung  berpendapat,  bahwa putusan  Pengadilan  Tinggi  Pontianak  No.55/Pid/2010/PT.PTK  yang  menguatkan  putusan Pengadilan Negeri Sambas No.201/Pid.B/2009/PN.SBS tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan,  dan  Mahkamah  Agung  mengadili  sendiri  perkara  tersebut  dan  oleh  karena permohonan  kasasi  terdakwa  (Ket  Kan)  dikabulkan    dan  terdakwa  dibebaskan  dari  segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara.
Dengan  adanya  alasan  hukum  tersebut  majelis  hakim  dalam  pembuktian  pada pemeriksaan  sidang  memandang  bahwa  alasan  hukum  tersebut  benar  adanya,  sehingga menilik pasal 183 KUHAP hakim memutus bebas Ket San pada tingkat kasasi dalam Putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010 dengan menerapkan asas in dubio pro reo yang mana hakim tidak memperoleh  keyakinan  bahwa  dalam  perkara  pidana  tersebut  terdakwa  tidaklah  bersalah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik menelaah lebih lanjut  persoalan  tersebut  dalam  penulisan  hukum  yang  berjudul  “Penerapan  Asas In  Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana” Berdasarkan  uraian,  maka  rumuskan  masalah  yang  diteliti  adalah  apa  urgensi  asas in dubio  pro  reo dalam  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia  dan  bagaimana  penerapan  asas in dubio pro reo pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  menitikberatkan  pada  penjelasan atau  eksplanasi 14 asas  hukum in  dubio  pro  reo dengan  mengajukan  preskripsi-preskripsi hukum  yang  sifatnya  dogmatik  teoritik  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang telah  mapan.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  mencoba  memberikan  tafsir  futuristik  sistem pemberian  status guilt kepada  seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Teknik analisis  bahan  hukum  yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  Silogisme 15 dan penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Urgensi Asas In Dubio Pro Reo dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum  pidana  yang  tidak  dapat  dianggap  sederhana  dan  mudah.  Ketika  penegak  hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkan pun dapat berakibat menjadi keliru
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press, 1982).
15 Karomani, Logika (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat menyakiti rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu.
Terhadap  kemungkinan  diambilnya  putusan  pengadilan  yang  dirasakan  tidak  atau kurang  memenuhi  rasa  keadilan  tersebut,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disingkat  KUHAP),  diberi  ruang  untuk  mengajukan keberatan  melalui  upaya  hukum  perlawanan,  banding,  kasasi  maupun  peninjauan  kembali. Prinsip  demikian  sejalan  dengan  asas  yang  dianut  dalam  hukum  acara  pidana,  yaitu  setiap orang  tidak  boleh  dinyatakan  bersalah  sebelum  adanya  putusan  pengadilan  yang  memiliki kekuatan  hukum  tetap  ( presumption  of  innocence ).  Selain  itu  terdakwa  mendapat  perlakuan yang  sama  atas  diri  dimuka  hukum  dengan  tidak  membedakan  perlakuan  atau  yang  dikenal dengan istilah equality before the law .
Secara  universal  prinsip  di  atas  diakui  sebagai  perwujudan  negara  hukum  ( rechstaat ), dan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- undang  Dasar  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  1945)  mengakui  prinsip-prinsip  tersebut. Prinsip demikian menggambarkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi pengakuan akan hak- hak asasi manusia.
Asas  perlakuan  yang  sama  di  muka  hukum  dan  tidak  membeda-bedakan  perlakuan (tanpa  diskriminasi)  merupakan  hak  dasar  bagi  setiap  orang.  Tersangka,  terdakwa  ataupun terpidana dalam proses peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan  hukum”.  Pasal  28  I  ayat  (2)  UUD  1945,  juga  menentukan  ”Setiap  orang  berhak bebas dari perlakuan  yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
Praktik peradilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  juga  menentukan,  ”Pengadilan  mengadili  menurut  hukum dengan  tidak  membeda-bedakan  orang”.  Hal  itu  artinya  setiap  orang  yang  dihadapkan  di pengadilan  harus  diadili  secara  adil  oleh  pengadilan  yang  bebas,  tidak  memihak  dan  tidak sewenang-wenang.
Sistem  pemeriksaan  peradilan  pidana  dengan  berpegang  pada  asas-asas  di  atas merupakan wujud pergeseran penerapan sistem pemeriksaan yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu dari sistem inquisitoir menjadi sistem accusatoir . Dengan demikian, pembedaan antara  pemeriksaan  pendahuluan  dan  pemeriksaan  sidang  pengadilan  pada  dasarnya  telah dihilangkan.  Dalam  sistem inquisitoir ,  tersangka  dipandang  sebagai  obyek  pemeriksaan, seperti  dianut  dalam Het  Herziene Indonesisch  Reglement (selanjutnya  disingkat  HIR), bahwa  proses  pemeriksaan  pendahuluan  dilakukan  secara  tertutup,  tuduhannya  rahasia  dan tidak jarang terjadi penekanan fisik dalam mendapatkan keterangan. Sedangkan dalam sistem accusatoir ,  tersangka  atau  terdakwa  dipandang  sebagai  subyek.  Oleh  karenanya,  dalam proses  pemeriksaan  dilakukan  secara  transparan,  dan  dalam  pemeriksaan  dipersidangan terdakwa memiliki kesempatan yang sama dalam membela kepentingannya.
Asas  praduga  tidak  bersalah  seperti  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  maupun  penjelasan  umum  angka  3 huruf c KUHAP, menentukan ”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka / di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya  /  sebelum  ada  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  memperoleh kekuatan  hukum  tetap”.  Hal  itu  memberi  arti,  bahwa  selama  suatu  putusan  belum
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht van  gewijsde ),  maka  proses  peradilan  masih berjalan  sampai  pada  peradilan  tingkat  tertinggi,  yaitu  Mahkamah  Agung.  Oleh  karenanya, terdakwa  juga  belumlah  dianggap  bersalah  dan  diberi  jaminan  oleh  undang-undang  untuk memperoleh  haknya,  yaitu  melakukan  pembelaan  melalui  lembaga  perlawanan,  banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
Asas  yang  diakui  secara  universal  ini  menjadi  asas  utama  perlindungan  hak  warga negara melalui proses hukum  yang adil  ( due process  of  law ).  Di dalam  proses hukum  yang adil  tersebut,  setidak-tidaknya  mencakup:  pertama,  perlindungan  terhadap  tindakan sewenang-wenang  dari  pejabat  negara.  Kedua,  bahwa  pengadilan  yang  berhak  menentukan salah  atau  tidaknya  terdakwa.  Ketiga,  bahwa  pada  prinsipnya  sidang  pengadilan  harus bersifat  terbuka.  Keempat,  bahwa  tersangka  dan  terdakwa  harus  diberikan  jaminan-jaminan untuk dapat membela kepentingan dirinya. 16 Unsur asas praduga tidak bersalah ini merupakan konsekuensi  dari  asas  ”perlakuan  sama  didepan  hukum  tanpa  diskriminasi”,  yang menunjukkan  pentingnya  ”perlakuan  sama”  atau  ”bersamaan  kedudukannya”  dimuka hukum. 17
Berkaitan  dengan  asas-asas  tersebut,  maka  dalam  proses  peradilan  pidana,  lembaga peradilan  dituntut  bukan  saja  prosesnya  dilakukan  secara  jujur,  bersih  dan  tidak  memihak, akan tetapi juga harus dilandasi prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif. Prinsip  terbuka,  korektif  dan  rekorektif  tersebut  sebenarnya  telah  lama  dianut  dalam  sistim hukum  acara  di  Indonesia,  yaitu  sejak  berlakunya  HIR  maupun Rechtsreglement Buitengewesten (selanjutnya disingkat RBg) sampai pemberlakuan KUHAP saat ini. Prinsip tersebut dapat dikatakan sebagai antisipasi terhadap putusan-putusan pengadilan yang dirasa kurang adil atau kurang tepat. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kesalahan  dalam  memutus  suatu  perkara  pidana,  hakim  dalam  proses  pembuktian  haruslah berpedoman pada sistem pembuktian yang telah di atur di dalam KUHAP.
Sistem  pembuktian  menurut  KUHAP  yang  menganut  sistem  pembuktian  menurut undang-undang  secara  negatif  ( negatief  wettelijke  bewijs  theorie )    terdapat  pada  ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah melakukannya.” 18
Dengan titik tolak ketentuan pasal 183 KUHAP ini maka kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memerhatikan aspek-aspek tentang:
1) Kesalahan  terdakwa  haruslah  terbukti  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti yang sah
Terhadap  hal  ini  dalam  pandangan  doktrina  dan  para  praktisi  hukum  lazim  disebut dengan  terminologi  asas  “minimum  pembuktian”.  Asas  minimum  pembuktian  ini  lahir  dari acuan kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” haruslah berorientasi pada dua alat  bukti  sebagaimana  limitatif  ditentukan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  yaitu  keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila hanya ada satu alat bukti, dengan demikian asas “minimum pembuktian” tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. 19
16 I Gusti Ketut Ariawan, Eksistensi Konsep “Due Pocess of Law” Ham Dalam KUHAP , n.d.
17 Ibid.
18 Lilik Mulyadi, Seraut  Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Citra  Aditya Bakti, 2010).
19 Ibid.
2) Bahwa atas “dua alat bukti yang sah” tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.
Berdasarkan hal demikian dapatlah dikonklusikan bahwa adanya “dua alat bukti” yang sah  belum  cukup  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  apabila  hakim tidak  memperoleh  “keyakinan”  tindak  pidana  tersebut  memang  benar-benar  terjadi  dan bahwa  terdakwa  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Sebaliknya,  apabila keyakinan  hakim  saja,  adalah  tidaklah  cukup  jika  itu  tidak  ditimbulkan  oleh  sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah. 20
Oleh sebab itu, setiap keyakinan haruslah diperoleh dari alat-alat bukti  yang sah  yang diajukan  di  persidangan.  Keyakinan  tidak  begitu  saja  muncul  tanpa  adanya  proses pembuktian  apalagi  ketika  seorang  hakim  diharapkan  pada  perkara  yang  kebenarannya samar-samar  diantara  benar  atau  tidak,  maka  dituntut  adanya  kecermatan,  ketelitian  dan kehati-hatian  yang  harus  dipegang  teguh  oleh  seorang  hakim  agar  tidak  salah  dalam menjatuhkan  putusan,  karena  apabila  hakim  tidak  yakin/  ragu  dalam  menjatuhkan  putusan maka  hakim  lebih  baik  membebaskan  atau  mengambil  keputusan  yang  menguntungkan terdakwa yang di kenal dengan asas in dubio pro reo. Karena jangan sampai terjadi lagi kasus seperti  Sengkon  dan  Karta 21 yang  telah  menodai  penegakan  hukum  di  indonesia.  Mengenai keyakinan  yang  diperoleh  dari  pembuktian  dalam  persidangan,  harus  pula  dipahami  bahwa hakim  tidak  serta  merta  yakin  jika  kesalahan  terdakwa  dapat  dibuktikan.  Patut  dipahami bahwa  keyakinan  berlandaskan  pada  pemikiran  dan  perasaan  hakim,  artinya  sebuah keyakinan bukan merupakan aspek formil melainkan aspek materiil yang bermula dari dunia rasa (moralitas hakim). Oleh sebab itulah, keyakinan berada pada diri seorang hakim sebagai manusia. Di dalam bahasa Indonesia, keyakinan berarti kepercayaan yang sungguh-sungguh; kepastian;  ketentuan.  Keyakinan  hakim  dalam  hemat  penulis  selain  didasarkan  pada pembuktian  kesalahan  terdakwa,  juga  didasarkan  pada  konsep  sifat.  Hal  ini  karena  sifat kecenderungan  konsisten  dari  individu  untuk  bertindak,  merasa  atau  berpikir  dengan  cara tertentu.  Oleh  sebab  itu,  selain  dari  aspek  hukum,  hakim  juga  (seharusnya)  melakukan penilaian  dari  aspek  non  hukum  terutama  psikologis.  Hakim  dalam  persidangan  tentunya berinteraksi  dengan  terdakwa,  pada  situasi  demikian,  hakim  mencermati  perilaku  terdakwa. Oleh sebab itulah, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh serta merta memutus tanpa adanya keyakinan.
Terpidana  Sengkon  dan  Karta  yang  telah  dihukum  selama  bertahun-tahun,  ternyata dikemudian  hari  diketahui  bahwa  putusan  tersebut  keliru  dan  orang  yang  seharusnya dihukum  bukanlah  Sengkon  dan  Karta  merupakan  bukti  penting  dari  pemberlakuan asas  in dubio  pro  reo .  Kejadian  ini  telah  mencoreng  sejarah  peradilan  karena  kekeliruan  tersebut mengakibatkan hak  asasi  dan kebebasan seseorang telah terampas oleh putusan hakim  yang salah.  Untuk  menghindari  terulangnya  kembali  kejadian  tersebut,  maka  hakim  seharusnya memegang prinsip bahwa jika sampai berakhirnya proses pembuktian masih diselimuti oleh keraguan, maka hakim harus menjatuhkan putusan bebas, karena putusan pidana tidak dapat dijatuhkan dengan keragu-raguan.
Keyakinan hakim merupakan hal esensial bagi perkara pidana. Ini yang dikenal dengan istilah “beyond reasonable doubt” atau alasan  yang tidak dapat  diragukan lagi.  Jadi,  hakim harus  benar-benar  yakin  akan  kesalahan  terdakwa.  Dalam  konstruk  demikian  terdapat
20 Ibid.
21 Oemar Seno Adji, Hierziening (Jakarta: Erlangga, 1981).
adagium yang  menyatakan  “Lebih  baik  membebaskan  100  orang  yang  bersalah,  daripada menghukum 1 orang yang tak bersalah”. 22
Penghukuman terhadap terdakwa yang tidak bersalah dapat dikategorikan sebagai cold blooded  excecution (eksekusi  berdarah  dingin).  Tepat  pula  apa  yang  pernah  diucapkan  oleh pakar  hukum  Prancis,  La  Bruyerre:  “dihukumnya  seseorang  yang  tak  bersalah  merupakan urusan semua orang yang berfikir. 23 Herman Moster mengistilahkan dihukumnya orang-orang yang tidak bersalah oleh pengadilan sebagai “Pembunuhan Peradilan.” Bahkan, makna kata itu diperluas, mencangkup setiap penghukuman bagi yang tak bersalah dan ini memang benar beralasan. 24
Urgensi  asas in  dubio  pro  reo sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas  sebenarnya berpatokan pada penghormatan hak  asasi  manusia untuk  tidak dicabut  hak kemerdekaannya secara  semena-mena  meskipun  didasarkan  pada  putusan  pengadilan.  Hal  ini  karena  dalam konteks  moral,  seorang  hakim  bukan  merupakan  pengadil  yang  utama  melainkan  pengadil yang memberikan keadilan dalam proses hukum dengan didasarkan pada keyakinan dan dua alat  bukti.  Hakim  dalam  menentukan  putusannya  harus  melalui  serangkaian  preposisi pendahuluan  yang  diasumsikan  benar  olehnya,  maka  dari  itu  hakim  tidak  boleh  ragu  dalam menarik simpulan seseorang bersalah melakukan tindak pidana atau tidak.
Validitas  putusan  hakim  merupakan  validitas  hukum  yang  didasarkan  pada  logika hukum  (silogisme  formal).  Di  dalam  silogisme  formal  ini,  premis  mayornya  adalah  pasal- pasal  yang  terdapat  di  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  premis  minornya adalah peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu, hakim yang menerima informasi tidak serta merta mempercayai melainkan harus melalui prosedur pembuktian. Proses pembuktian ini selain menguji positivitas norma, juga menguji fakta-fakta hukum  yang terjadi, dan pula untuk  memperhatikan  terdakwa  dalam  setiap  persidangan  guna  memunculkan  keyakinan hakim.  Dalam  konteks  yang  demikian, in  dubio  pro  reo pada  substansinya  berguna  untuk menjamin berlakunya nilai-nilai kemanusiaan dalam persidangan.
Penerapan Asas In Dubio Pro Reo pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana
Mahkamah  Agung  dalam  putusannya  No.1531  K/Pid.Sus/2010  memberikan  putusan  bebas pada Ket San alias Cong Ket Khiong alias Atun karena dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Putusan bebas atau vrijspraak tersebut jika dilihat dari asas tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld hanya dapat dipertanggungjawaban jika sebelumnya  seseorang  telah  melakukan  tindak  pidana.  Moeljatno  mengatakan,  “orang  tidak mungkin  dipertanggungjawabkan  (dijatuhi  pidana)  kalau  dia  tidak  melakukan  perbuatan pidana. 25
Jika  bertitik  tolak    pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981,  asasnya  terhadap putusan  bebas  limitatif  diatur  dalam  Pasal  191  ayat  (1)  KUHAP  yang  menentukan  bahwa “Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang,  kesalahan  terdakwa
22 Ali., Menguak Tabir Hukum .
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana .
atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” 26
Sedangkan  dalam  Penjelasan  Pasal  191  ayat  (1)  KUHAP  yang  dimaksud  dengan “perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan”  adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti  menurut  ketentuan  hukum  acara  pidana  ini.  Kalau  diatas  ditarik  suatu  konklusi  dasar, secara  sistematis  ketentuan  pasal  191  ayat  (1)  KUHAP  beserta  penjelasannya  menentukan putusan bebas/ vrijspraak dapat terjadi apabila:
1. Berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Kesalahan  terdakwa  atas  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:
a. Tidak  terdapatnya  alat  bukti  seperti  ditentukan  asas  minimum  pembuktian menurut  undang-undang  secara  negatif  ( negatif  wettelijke  bewijs  theorie ) sebagaimana  dianut  oleh  KUHAP.  Misalnya,  hakim  dalam  persidangan  tidak menemukan satu  alat bukti berupa keterangan terdakwa saja (Pasal 184  ayat  (1) huruf  e  KUHAP)  atau  satu  alat  bukti  petunjuk  saja  (Pasal  184  (1)  huruf  d KUHAP).
b. Majelis  hakim  berpendirian  terhadap  asas  minimum  pembuktian  sesuai  undang- undang  telah  terpenuhi,  misal  adanya  dua  alat  bukti  berupa  keterangan  saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) dan alat bukti petunjuk (pasal 184 ayat (1) huruf  d  KUHAP).  Akan  tetapi,  majelis  hakim  tidak  dapat  menjatuhkan  pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
3. Oleh  karena  itu,  majelis  hakim  menjatuhkan  putusan  bebas  ( vrijspraak )  kepada terdakwa. 27
Untuk  memberikan  putusan  pemidanaan  hakim  harus  memiliki  keyakinan  bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah melakukan tindak pidana. Karena hakim tidak dapat menjatuhkan pidana jika hakim memiliki keraguan atas kesalahan terdakwa tersebut. Curzon berpendapat  bahwa  untuk  dapat  mempertanggungjawabkan  seseorang  dan  karenanya mengenakan  pidana  terhadapnya,  tidak  boleh  ada  keraguan  sedikitpun  pada  diri  hakim tentang  kesalahan  terdakwa. 28 Lahirnya  keyakinan  harus  dilandasi  oleh  argumentasi  hukum yang  merupakan  bentuk  penalaran  yang  melibatkan  logika  hukum  (silogisme)  dalam menjustifikasi  rasionalitas,  konsistensi  logika  dan  konsistensi  doktrinal  untuk  mencapai kesimpulan dalam memutuskan suatu problem atau permasalahan (perkara) yang dihadapi. 29 Logika  hukum  dalam  memutus  perkara  didasarkan  pada  fakta  pembuktian  yang dilakukan  di  persidangan.  Oleh  karena  itu,  keyakinan  atau  keraguan  hakim  diukur  dari argumentasi  hukum  yang  dibangun  dengan  mendasarkan  pada  fakta  pembuktian.  Dalam konteks  yang  demikian,  dikaitkan  dengan  teori  penegakan  hukum  pidana,  atau  pun  sistem peradilan  pidana,  dalam  hemat  penulis,  proses  pembuktian  memang  dilakukan  di persidangan, namun  untuk mencapai  pembuktian  yang dimaksud KUHAP didahului  dengan proses  penyelidikan  dan  penyidikan,  serta  proses  penuntutan.  Oleh  sebab  itu,  di  dalam penegakan  hukum  pidana  melalui  sistem  peradilan  pidana,  proses  pembuktian  pada  setiap
26 Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia .
27 Ibid.
28 Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan‟ Menuju Kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana, 2011).
29 Abdulah  and  Muhammad  Zaki, Pertimbangan  Hukum  Putusan  Pengadilan (Surabaya:  Universitas  Sunan Giri, 2008).
tingkat  pemeriksaan  memegang  peranan  penting  untuk  meyakinkan  hakim  bahwa  terdakwa lah yang bersalah melakukan tindak pidana.
Selanjutnya Abdulah mengatakan bahwa:
“Esensi  argumentasi  hukum  dalam  pertimbangan  hukum  putusan  merupakan  alasan hukum  bagi  hakim dalam  menjatuhkan putusan yang ditentukan peraturan perundang- undangan. Menurut pasal 25 ayat (1) UU No.4 Th 2004 segala putusan peradilan selain harus  memuat  alasan  dan  dasar  putusan  tersebut  memuat  pula  pasal  tertentu  dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kedudukan alasan atau argumentasi adalah penting dan menentukan. Dalam suatu putusan yang tidak terdapat alasan hukum dalam pertimbangannya,  putusan  tersebut  akan  dibatalkan  pengadilan  tingkat  banding  dan kasasi.  Eksistensi  argumentasi  hukum  dalam  dalam  pertimbangan  hukum  putusan bersifat mutlak. Konsekuensinya ketiadaan atau kekurangan argumentasi hukum dalam pertimbangan hukum dapat berpengaruh pada dibatalkannya putusan”. 30
Proses penalaran hukum dalam suatu pertimbangan akan menghasilkan Keyakinan atau ketidakyakinan  bagi  hakim  sehingga  argumentasi  hukum  yang  menjadi  latar  belakang munculnya  suatu  kesimpulan  dalam  pertimbangan  hukum  merupakan  hal  yang  sangat essensial terhadap  sikap  batin  hakim  karena  yakin  dan  tidak  yakin  harus  dapat  dijelaskan secara konkret di dalam argumen-argumen hukum tersebut. 31
Putusan  Mahkamah  Agung  No.  1531  K/Pid.Sus/2010,  Majelis  hakim  memutus  bebas terdakwa  Ket  San  karena  majelis  hakim  memiliki  keraguan  bahwa  para  terdakwa  telah bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dalam  tuntutan.  Keraguan  tersebut  dapat dilihat  dalam dasar pertimbangan sebagai berikut:
Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa    alasan  keberatan  Terdakwa  angka  1  dapat dibenarkan  bahwa  saksi  PRANOTO  dan  SUGIANTO  yang  berasal  dari  pihak  kepolisian, keterangannya  tidak  dapat  diterima  dan  kebenarannya  sangat  diragukan  dengan  alasan- alasan:
1. Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap  perkara  agar  perkara  yang  ditanganinya  berhasil  di  pengadilan,  sehingga keterangannya  pasti  memberatkan  atau  menyudutkan  bahwa  bisa  merekayasa keterangan.  Padahal  yang  dibutuhkan  sebagai  saksi  adalah  orang  yang  benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP) ;
2. Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan ;
3. Bahwa  keterangan  3  orang  saksi  lainnya  pada  pokoknya  menerangkan  tidak mengetahui siapa barang tersebut ;
4. Bahwa  barang  yang  ditemukan  tidak  jelas  siapa  pemiliknya.  Untuk  mencari kepastian  siapa  pemilik  barang  tersebut,  Terdakwa  dipaksa  mengaku  oleh  polisi dengan cara memukuli ;
5. Bahwa  barang  yang  di  temukan  jaraknya  berjauhan  yaitu  berada  di  tempat  dimana posisi  Terdakwa  berdiri.  Tidak  ada  pula  saksi  yang  melihat  Terdakwa  menyimpan atau melemparkan barang itu di tempat di temukan barang. Bisa saja terjadi barang
30 Ibid.
31 Abdulah  and  Muhammad  Zaki, Pertimbangan  Hukum  Putusan  Pengadilan (Surabaya:  Universitas  Sunan Giri, 2008).
tersebut  sudah  di  simpan  lebih  dahulu  oleh  polisi,  oleh  karena  lama  dipepet  , kemudian  polisi  menyetop  Terdakwa  persis  pada  saat  berada  di  dekat  barang  itu. Dalam  banyak  kejad  ian  penggeledahan  badan/rumah  barang  bukti  berupa  narkoba atau  psikotropika  adalah  milik  polisi,  sudah  dipersiapkan  sebelum  melakukan penangkapan ;
6. Bahwa tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik polisi, kemudian dengan berbagai trik menyatakan ditemukan di kantong Terdakwa atau tempat lainnya untuk selanjutnya  dijadikan  alat  pemerasan  atas  diri  Terdakwa,  seperti  halnya  dalam perkara a  quo ,  Terdakwa  dimintai  uang  oleh  polisi  sebesar  Rp.100  juta  agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan ;
7. Bahwa  oleh  karena  itu,  mengapa  pembuat  UU  tidak  membenarkan  cara-cara penangan  seperti  dalam  perkara a  quo ,  karena  pembuat  undang-undang  sudah memikirkan  dan  mengantisipasi,  bahwa  pada  suatu  ketika  akan  terjadinya  praktek rekayasa  alat  bukti  /barang  bukti  untuk  menjadikan  orang  menjadi  tersangka. Apabila  hal  ini  dibenarkan  maka  mudahnya  orang  jadi  tersangka,  sehingga  polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dsb ;
8. Bahwa  keterangan  Terdakwa  sepanjang  persidangan  telah  menyangkali  barang tersebut bukan sebagai miliknya ;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Judex Facti tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud  Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan ;
10. Bahwa  tidak  ada  hasil  pemeriksaan  Lab  yang  menyatakan  urine  Terdakwa mengandung atau pernah menggunakan narkotika atau psikotropika ;
Penerapannya  asas in  dubio  pro  reo dalam  putusan  Mahkamah  Agung  No.  1531 K/Pid.Sus/2010  dapat  dilihat  dalam  dasar  pertimbangan  majelis  hakim  di  atas  dimana  jelas bahwa  majelis  hakim  meragukan  keterangan  saksi  dari  pihak  kepolisian  yang  di  nilai  tidak objektif,  dan  dari  dasar  pertimbangan  di  atas  kemudian  dapat  dilihat  pula  alasan  poin  ke-9 bahwa Judex Facti tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, untuk  menyatakan  perbuatan  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan.  Oleh  sebab  itu hakim  memutus  bebas  terdakwa  di  dasarkan  pada  berlakunya  Pasal  183  KUHAP  yang melarang  hakim  menjatuhkan  pidana  bila  berdasarkan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya.  Karena  jika  hakim  ragu  mengenai  sesuatu  maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa ( asas in dubio pro reo ).

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, maka di dapat  kesimpulan sebagai berikut; Urgensi asas in dubio  pro  reo dalam  hukum  acara  pidana  di  Indonesia  adalah  untuk  menghindarkan  salah pemidanaan  karena  jika  terjadi  salah  pemidanaan  sama  dengan  menghilangkan  hak  asasi manusia yaitu hak kemerdekaan dan hak untuk hidup.
Penerapan  asas in  dubio  pro  reo pada  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia No.1531  K/Pid.Sus/2010  diterapkan  dengan  mengedepankan  penerapan  asas  praduga  tidak bersalah  melalui  logika  hukum  terkait  dengan  keterangan  saksi  yang  dianggap  tidak kompeten  dan  unsur  kesalahan  dalam  diri  terdakwa  sebenaranya  tidak  dapat  dibuktikan dalam persidangan oleh majelis hakim pada tingkat pertama maupun banding, namun putusan pada tingkat  pertama dan banding menyatakan terdakwa bersalah. Di dalam  putusan kasasi,
majelis hakim kasasi menyatakan bahwa keyakinan hakim tingkat pertama maupun banding keliru,  oleh  sebab  itu  putusan  tingkat  pertama  maupun  banding  adalah  putusan  yang  salah karena  tidak  didasarkan  pada  keyakinan  hakim.  Maka  majelis  hakim  seharusnya  memutus yang menguntungkan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulah,  and  Muhammad  Zaki. Pertimbangan  Hukum  Putusan  Pengadilan .  Surabaya: Universitas Sunan Giri, 2008.
Adji, Oemar Seno. Hierziening . Jakarta: Erlangga, 1981. Ali., Achmad. Menguak Tabir Hukum . II. Jakarta: Kencana, 2017. Ali,  Achmad. Menguak  Teori  Hukum (Legal  Theory) Dan Teori  Peradilan  (Jurisprudence) . II. Jakarta: Kencana, 2017.
Ariawan, I Gusti Ketut. Eksistensi Konsep “Due Pocess of Law” Ham Dalam KUHAP , n.d. Ashiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” n.d.
Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.
Huda, Chairul. Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan‟  Menuju  Kepada  „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan . Jakarta: Kencana, 2011.
Indonesia Sebagai Negara Hukum Tercantum Dalam UUD 1945. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD  1945  Perubahan  Ketiga,  Negara  Indonesia  Adalah  Negara  Hukum.  Dengan Dimasukkannya  Pasal  Ini  Ke  Dalam  Bagian  Pasal  UUD  1945  Menunjukkan  Semakin Kuatnya Dasar Hukum Serta , n.d.
Karomani. Logika . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. Locke, Jhon. Checks and Balances System , n.d. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Kencana, 1990.
Mulyadi,  Lilik. Seraut  Wajah  Putusan  Hakim  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia . Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.
Prabowo,  Rian  Adhivira.  “Perdebatan  â€œSuara  Perempuanâ€•  Dalam  Tatanan  Moralitas Hukum:  Tanggapan  Untuk  Bernard  L.  Tanya.” Jurnal  Hukum 29,  no.  1  (2014). doi:10.26532/jh.v29i1.333.
Rahardjo,  Satjipto. Biarkan  Hukum  Mengalir  Catatan  Kritis  Tentang  Pergulatan  Manusia Dan Hukum . I. Jakarta: Kompas, 2007.
———. Membedah Hukum Progresif . Jakarta: Kompas, 2006.
Simorangkir, J.C.T. Kamus Hukum . I. Jakarta: Madjapahit, 1972. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . UI Press, 1982.
Witanto,  Darmoko  Yuti,  and  Arya  Negara  Kutarawingin  Putra. Diskresi  Hakim .  Jakarta: Alfabeta, 2013.