## Kebijakan Keamanan Pangan India Melawan Rezim Globalisasi

## Ica Wulansari
Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Al Azhar Indonesia

## ABSTRAK
Rezim  internasional  terbentuk  oleh  organisasi  internasional  di  bawah Washington  Consensus.  Organisasi  internasional  seperti  World  Trade Organization (WTO) mengakomodasi kepentingan negara-negara maju. WTO membuat  aturan  main  perdagangan  dunia,  salah  satu  di  antaranya  adalah mengatur  subsidi  pangan.  Hal  tersebut  menimbulkan  perdebatan  mengenai besaran subsidi pangan antara negara maju dan negara berkembang. Dalam Pertemuan WTO di Bali, India memberikan usulan besaran subsidi pangan 5 persen  lebih  tinggi  dibandingkan  usulan  WTO  dan  berhasil  disetujui  dalam forum  WTO  yang  melahirkan  Paket  Bali.  Usulan  India  mengenai  besaran subsidi  pangan  terkait  dengan  kebijakan  dalam  negeri  mengenai  keamanan pangan.  India  pada  September  2013  mengesahkan  Undang-Undang Keamanan  Pangan  dan  menerapkan  kebijakan  pangan  murah  untuk  kaum miskin.  Populasi  yang  besar  menyebabkan  India  sangat  rawan  akan ancaman  ketersediaan  pangan.  Penelitian  ini  menganalisis  bagaimana kebijakan  pangan  India  dalam  memperkuat  kepentingan  nasionalnya  di tengah rezim globalisasi.
Kata-kata Kunci: Globalisasi, WTO, Keamanan Pangan, India
International  regimes  are  established  by  international  organizations  under the  Washington  Consensus.  Thus  International  organizations  such  as  WTO (World  Trade  Organizations)  which  accommodates  developed  countries` interest.  WTO  has  made  world  trade  rule  which  set  of  food  subsidy  which stimulates  a  tough  debate  between  developed  countries  and  developing countries.  In  the  WTO  meeting,  India  proposed  food  subsidy  for  5  percent higher  that  it  is  suggested  by  WTO  and  successfully  approved  in  the  WTO Forum  known  as  Bali  Package.  India`s  proposal  regarding  food  security  is part of India`s domestic policies. In September 2013, India passed The Indian National  Food  Security  Act  and  applied  cheap  food  for  the  poor.  Dense population  in  India  reates  insecurity,  especially  on  food  accessibility.  This research  is  conducted  to  explain  the  policy  of  the  Indian  government  in strengthening its national interest amid the globalization.
Keywords:  Globalization, WTO, Food Security,  India.
Dalam  pertemuan  WTO  (World  Trade  Organization)  di  Bali  pada Desember  2013  tercapai  kesepakatan  yang  disebut  dengan  Paket  Bali yang  dihadiri  159  negara  anggota  WTO.  Paket  Bali  dicapai  melalui kesepakatan antara anggota WTO  yang berupaya mengurangi hambatan birokrasi  dalam  alur  distribusi  dan  perdagangan  global.  Namun, sebelum  tercapai  kesepakatan  Paket  Bali,  ketika  berupa  draft  terjadi penolakan  dari  perwakilan  pemerintah  India.  Menteri  Perdagangan India,  Anand  Sharma  melakukan  upaya  walk  out  karena  menolak ketentuan  mengenai  subsidi  pangan.  India  dengan  tegas  menolak kompromi yang diajukan negara-negara maju mengenai besaran subsidi hingga 15 persen dengan ketentuan waktu berlaku selama 4 tahun. India memberikan  usulan  meningkatkan  cadangan  pangan  dari  10  persen menjadi  15  persen  dari  total  produksi  pangan  dengan  waktu  subsidi yang tidak terbatas (Indopos 2013).
Sikap  tegas  India  memiliki  keterkaitan  dengan  strategi  ketahanan pangan  India  yang  telah  ditetapkan  dalam  The  Indian  National  Food Security  Act  yang  telah  disahkan  pada  10  September  2013.  Dalam pembukaan  yang  tercantum  dalam  The  Indian  National  Food  Security Act No 20 of 2013 bahwa Undang-Undang ini menegaskan negara harus menyediakan  pangan  dan  nutrisi  dalam  setiap  tahap  kehidupan warganya,  dengan  memastikan  ketersediaan  dengan  kuantitas  yang cukup  maupun  kualitas  yang  baik  dengan  harga  yang  terjangkau  bagi semua warga negara. Maka dengan keberadaan regulasi ini memastikan kebutuhan dasar pangan (untuk komoditas biji-bijian meliputi beras dan gandum)  untuk  warga  India  dengan  populasi  yang  cukup  besar  agar memiliki  kemudahan  dalam  menjangkau  pangan  dan  keterjangkauan dalam  harga.  Selain  itu,  regulasi  ini  mengharuskan  subsidi  pangan untuk  menunjang  keterjangkauan  warga  akan  pangan.  India  cukup sadar bahwa globalisasi dengan perdagangan bebas dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya terhadap fluktuasi kenaikan harga pangan maupun  ancaman  kelangkaan  pangan.  Perdagangan  bebas  mendorong perusahaan  multinasional  untuk  membuka  perusahaan  pangan  yang dapat menggusur lahan warga miskin.
Anand  Sharma  dalam  pertemuan  WTO  menolak  ketentuan  yang  dapat membahayakan  subsidi  untuk  biji-bijian  berdasarkan   kebijakan  India yang  dapat  memberikan  pangan  dengan  harga  terjangkau  bagi  kaum miskin.  India  berperan  penting  dalam  kesepakatan  WTO  karena menjadi pelopor sikap tegas yang mewakili negara berkembang. Setelah India  melakukan  tindakan  yang  tegas,  diikuti  dengan  Kuba,  Bolivia, Nikaragua  dan  Venezuela  yang  menolak  draf  kesepakatan  WTO.  Pada masa  Putaran  WTO  di Uruguay pun  negosiasi  terkait  subsidi  pertanian menjadi hal yang alot untuk mencapai kesepakatan (Antara 2013).
Dalam era globalisasi ekonomi, pengaturan terkait perdagangan menjadi monopoli  bagi  negara-negara  maju  melalui  forum  pertemuan  WTO. Sehingga  negara  berkembang  tidak  memiliki  posisi  yang  sama  dalam perundingan  kesepakatan.  Hasil  kesepakatan  WTO  dalam  Paket  Bali menjadi sejarah penting ketika Amerika Serikat mengalah kepada India. Kesepakatan WTO terbentuk setelah  Amerika Serikat memperbolehkan India  dan  negara-negara  berkembang  lainnya  mempertahankan kebijakan  subsidi  pangannya.  Namun  di  sisi  lain,  Amerika  Serikat melarang  India  dan  negara-negara  berkembang  memperluas  produk pertaniannya  ke  pasar  internasional.  Amerika  Serikat  mengkhwatirkan apabila  produk  India  dan  negara-negara  berkembang  berkembang  di pasaran  maka  akan  dapat  dapat  mengganggu  harga  komoditas  dunia (Berita Satu 2013). Selain itu, India dan negara-negara berkembang juga diwajibkan melaporkan kebijakan subsidi pangan kepada WTO.
Penelitian  ini  berupaya  mengkaji  kegelisahan  pemerintah  India  dalam menghadapi  globalisasi.  Hal  ini  dikaitkan  dengan  ancaman  keamanan manusia  salah  satunya  kebutuhan  akan  pangan.  Sebagai  negara berkembang  rawan  akan  berbagai  potensi  ancaman.  Globalisasi membawa  dampak  bergeraknya  perusahaan  multinasional  dengan kekuatan  politik  ekonomi  yang  besar  yang  membawa  investasi  asing langsung yang dibutuhkan oleh negara berkembang untuk menggerakkan  roda  perekonomiannya.  Namun,  di  balik  pengejaran investasi,  kelompok  masyarakat  miskin  menjadi  taruhannya.  Maka,  di balik  perdagangan  bebas  yang  semakin  menguat,  negara  perlu  untuk melakukan  intervensi  demi  kepentingan  nasional,  salah  satunya  untuk melindungi  kelompok  masyarakat  miskin.  Maka  pertanyaan  penelitian yaitu  bagaimana  kebijakan  pangan  India  memperkuat  kepentingan nasionalnya  di  tengah  rezim  globalisasi,  dan  bagaimana  India menunjukkan  power  dalam  mendorong  kesepakatan  di  forum  WTO yang  mendukung  posisi  negara  berkembang  untuk  mempertahankan subsidi terhadap produk pertanian.

## Globalisasi
Terdapat  dua  pendekatan  dalam  teori  organisasi  internasional  yaitu pendekatan rezim dan pendekatan kelembagaan. Rezim, mengacu pada dampak  tingkah  laku  organisasi  internasional  sebagai  aktor  yang berhadapan dengan negara. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai  seperangkat  norma,  aturan  dan  prosedur  pengambilan keputusan sebagai aktor yang terlibat dalam beragam isu (Barkin 2006, 27).  Paham  realis  menekankan  pada  kesadaran  akan  hubungan kekuatan  yang  dapat  memaksa  negara-negara  melalui  lingkungan  yang anarkis  dalam  upaya  bertahan  dan  menciptakan  rintangan  dalam kerjasama  internasional  yang  kemudian  muncul  pertanyaan  mengenai
keefektifan rezim  internasional.  Neoliberal  atau interest-based  theories of  regimes  memiliki  pengaruh  terhadap  pendekatan  yang  diterapkan lembaga internasional. Neoliberal menekankan peran rezim internasional  dalam  membantu  negara-negara  untuk  mewujudkan kepentingan-kepentingannya (Hasenclaver et al. 2004, 4).
Barkin  (2006)  menyatakan  globalisasi  dapat  mengubah  kedaulatan internal  dan  eksternal.  Globalisasi  dapat  mempengaruhi  kedaulatan internal  karena  dikuasainya  otonomi  negara.  Terdapat  kekuatan pengambilan keputusan dari pemerintah kepada organisasi internasional  dan  aktor  non  negara  yang  mengakibatkan  berkurangnya kemampuan  negara  dalam  dominasi  pengambilan  keputusan  dan kebijakan. Globalisasi dapat mempengaruhi kedaulatan eksternal akibat hilangnya  monopoli  sistem  kedaulatan  negara  dalam  kegiatan  politik internasional.  Organisasi  internasional  dapat  mempengaruhi  otonomi pengambilan  keputusan,  namun  aktor  lain  seperti  NGO  dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan internasional dan memperlemah sistem negara tradisional.
Globalisasi  merupakan  proses  yang  tidak  dapat  diacuhkan,  namun bukan  pula  berbentuk  penyeragaman  dampak  terhadap  sebagian masyarakat,  kelompok  maupun  kelas.  Dalam  konsep  hubungan internasional,  globalisasi  merupakan  hubungan  antara  negara  dan masyarakat  ditandai  dengan  interdependensi  (saling  ketergantungan). Globalisasi ditandai pembentukan ekonomi dan percepatan pertumbuhan  ekonomi  melalui  ekonomi  kapitalis  yang  mengabaikan batas-batas  negara  dan  membentuk  ekonomi  autarki  (mengatur ekonomi  secara  mandiri).  (Viotti  &  Kauppi  2006).  Namun  ekonomi kapitalis  menyebabkan  konsumerisme,  penyebaran  modal  keuangan juga  meningkatkan  modal  informasi  dan  komunikasi.  Selain  itu globalisasi menyebabkan berkembangnya jaringan perusahaan transborder,  merger  perusahaan  besar  dan  meningkatnya  oligopoli global (Scholte 2000, 131).
Proses  globalisasi    yang  sedang  berjalan  memicu  suatu  kondisi  yang timpang,  baik  negara  maju  maupun  negara  berkembang.  Kemakmuran sedang  digalakkan,  namun  masih  terlalu  banyak  negara  maupun masyarakat yang tidak ikut merasakannya. Stiglitz (2006) memaparkan lima  masalah  terkait  globalisasi:  1)  Aturan  main  globalisasi  tidak  adil, dirancang  secara  khusus  untuk  menguntungkan  negara  industri  maju. 2)  Globalisasi  mendahulukan  nilai-nilai  kebendaan  di  atas  nilai-nilai lain, seperti lingkungan dan kehidupan itu sendiri. 3) Cara pengelolaan globalisasi  telah  mencabut  sebagian  besar  kedaulatan  negara-negara berkembang,  termasuk  kemampuan  membuat  keputusan-keputusan  di bidang-bidang  penting  yang  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat.  4) Sementara  pendukung  globalisasi  mengklaim  bahwa  setiap  orang  akan
mendapat  keuntungan  secara  ekonomi,  terdapat  banyak  bukti menunjukkan  banyak  pihak  yang  dirugikan.  5)  Sistem  ekonomi  yang dipaksakan  pada  negara-negara  berkembang  bahkan  untuk  beberapa kasus terlalu dipaksakan, kurang tepat dan sering kali sangat merusak.
Mengacu  pada  paparan  Stiglitz  mengenai  aturan  main  globalisasi  yang tidak  adil,  bahwa  rezim  perdagangan  bebas  yang  dibentuk  oleh  WTO seolah  menafikan  dikotomi  antara  core  (pusat)  dan  periphery (pinggiran). Dua kutub yang berbeda keadaan ekonominya, ketidakadilan  ketika  standar  perdagangan  bebas  maupun  sistem ekonomi  dunia  memfasilitasi  kepentingan  core,  sementara  periphery dalam  kondisi  yang  yang  terus  menerus  ‘merangkak’  dan  terpaksa mengikuti  standar  global  agar  tidak  menjadi  terasing  dalam  dunia internasional.  Arlene  B.  Tickner  (2013)  memaparkan  terjadinya ketergantungan  dalam  interaksi  antara  struktur  lokal,  sosial,  ekonomi dan politik dengan sistem global. Sehingga elit lokal dan negara menjadi pemain  aktif  dalam  internasionalisasi  untuk  penalaran  kapitalis  yang memfasilitasi  dominasi  kekuatan  asing  (Cardoso  1977;  Cardoso  and Faletto 1978). Maka dependensi menjadi hasil dari  faktor endemik dari periphery,  di  mana  kelompok  elit  berada  di  antara  pengejaran perencanaan  nasional  dan  sisi  lainnya  menjadi  aliansi  bagi  core. Sehingga  dependensi  memandang  core  melakukan  eksploitasi  pada periphery (Tickner 2013, 639).

## Keamanan Manusia
Dalam  paper  ini  dibahas  dan  dianalisa  mengenai  pengejaran kepentingan  nasional  India  terkait  keamanan  pangan.  Globalisasi memiliki  keterkaitan  dengan  keamanan  manusia.  Era  globalisasi memunculkan  banyak  ancaman  yang  tidak  hanya  mengancam  negara, namun  mengancam  manusia  sebagai  individu.  Bagaimana  masalah global  dapat  menjadi  ancaman  bagi  keberlangsungan  hidup  manusia. Globalisasi  menampakkan  upaya  penyamaan  dalam  berbagai  bentuk sistem  di  dunia,  namun  permasalahan  terjadi  bagi  negara-negara berkembang dan terbelakang yang ‘dipaksa’ untuk mengikuti ritme dan standar  yang  diterapkan  oleh  negara-negara  maju.  Maka  globalisasi membawa  permasalahan  karena  dipandang  belum  mampu  membawa tatanan  dunia  yang  adil  dan  belum  mampu  menolong  negara-negara dunia ketiga keluar dari jeratan kemiskinan. Maka, menggunakan dasar keamanan  manusia  memberikan  peringatan  dan  hirauan  bagi  negara untuk  merumuskan  kebijakannya  untuk  pencapaian  kepentingan nasional dan meminimkan dampak negatif bagi warga negaranya dalam pengejaran  kepentingan  nasional.  Pengejaran  kepentingan  nasional India  di  tengah  berkuasanya  rezim  internasional  dalam  menentukan kebijakan terkait keamanan pangan.
Maka  dikaitkan  dengan  studi  hubungan  internasional  mengenai  studi keamanan  non  tradisional.  Isu  keamanan  non-tradisional  di  luar hirauan tradisional kajian keamanan. The Copenhagen School mencoba memperluas  obyek  rujukan  isu  keamanan  dengan  tidak  lagi  berbicara melulu  keamanan  “negara”,  tetapi  juga  menyangkut  keamanan “manusia”.  Hingga  saat  ini,  belum  ada  kesepakatan  bagaimana  konsep keamanan manusia harus dipahami dan bagaimana pula aplikasi konsep tersebut  di  dalam  politik  praktis  (Hadiwinata  2007).  Pendekatan  non- tradisional  dengan  fokus  misalnya  pada  keamanan  ekonomi  dan perdagangan,  lingkungan,  energi,  budaya,  dan  masalah-masalah  sosial lainnya.  Dengan  asumsi-asumsi  sebagai  berikut  :  1)  Keamanan  seluruh entitas  politik  di  bawah  negara.  2)  Negara  menghadapi  tekanan  dari lingkungan  domestik  dan  lingkungan  internasional.  3)  Negara menyerahkan kedaulatannya kepada entitas internasional. 4)
Keamanannya  bersifat  multidimensional  dan  kompleks  tidak  hanya bersifat  ancaman  militer.  5)  Negara  dan  kedaulatannya  tidak  cukup untuk  menjelaskan  kompleksitas  masalah  keamanan.  6)  Negara  dapat menjadi  sumber  ancaman  keamanan  warga  negara  (Perwita  dan  Yani 2005, 128).
Menurut  Buzan  (1991),  keamanan  menekankan  pada  nasib  manusia, mengenai  pengejaran  kebebasan  dari  ancaman.  Mengenai  cara bertahan,  tetapi  juga  termasuk  kondisi  yang  mendukung  keamanan. Keamanan  menyentuh  nasib  sekelompok  manusia  dan  menyentuh keamanan  personal  menyangkut  kehidupan  manusia  secara  individual. Keamanan sekelompok manusia tergantung lima faktor yaitu:  Pertama, keamanan  militer  terpusat  pada  dua  kubu  yang  saling  mempengaruhi dalam gencetan senjata negara-negara yang  bertikai baik secara ofensif maupun  defensif.  Kedua,  keamanan  politik  mengenai  stabilitas organisasi  suatu  negara,  sistem  pemerintahan  dan  ideologi  yang memberikan  legitimasi.  Ketiga,  keamanan  ekonomi  menyangkut  jalan masuk sumber daya, keuangan, dan pasar yang penting untuk menjaga tingkat  kemakmuran  dan  kekuatan  negara.  Keempat,  keamanan masyarakat  yang  berkelanjutan  dengan  kondisi  evolusi  dari  pola tradisional  seperti  bahasa,  kebudayaan,  dan  agama  juga  identitas  dan kebiasaan  nasional.  Kelima,  keamanan  lingkungan  hidup  menyangkut pemeliharaan  lokal  dan  biosfir  planet  sebagai  sistem  yang  memiliki dukungan penting dimana hidup manusia tergantung.
Keamanan  manusia  dengan  fokus  perhatian  pada  keamanan  umat manusia  berfokus  pada  keamanan  nasional.  Atau  secara  meluas ditafsirkan sebagai human security issue menjadi fokus individu dimana mereka  tinggal  dengan  pertentangan  pandangan  bahwa  mereka merupakan  bagian  warga  suatu  negara  (Viotti  &  Kauppi  2006,  432). Beberapa  area  yang  teridentifikasi  dalam  konsep  keamanan  manusia yang  dirumuskan  UN  Development  Programme  dalam  laporannya
“Human  Development  Report”  tahun  1994  memuat  poin-poin  : Pertama, keamanan ekonomi: Dalam hal ini adanya jaminan atas akses pada pekerjaan yang layak, juga terbebas dari hal-hal yang mengancam keberlangsungan ekonomi seperti pengangguran, kenaikan harga, krisis ekonomi,  kemiskinan.  Kedua,  keamanan  pangan  yakni  memiliki  akses terhadap  bahan  pangan,  juga  terbebas  dari  ancaman-ancaman  yang mempengaruhi  akses  terhadap  pangan  seperti  kondisi  lingkungan, distribusi  bahan  pangan.  Ketiga,  keamanan  kesehatan  yakni  memiliki akses  terhadap  perawatan  kesehatan  seperti  akses  dan  ketersediaan fasilitas kesehatan (adanya rumah sakit, obat-obatan) dan perlindungan dari  hal-hal  yang  mengancam  kesehatan  seperti  epidemi  penyakit, kondisi  lingkungan.  Keempat,  keamanan  lingkungan  :  dalam  hal  ini adanya  perlindungan  dari  dampak-dampak  negatif  yang  ditimbulkan degradasi  lingkungan.  Kelima,  keamanan  personal  yakni  terbebas  dari ancaman  yang  ditimbulkan  oleh  negara-negara,  kelompok-kelompok tertentu  atau  sesama  individual  seperti  rasionalisme,  diskriminasi, eksploitasi,  kejahatan  dan  lain-lain.  Keenam,  keamanan  masyarakat yakni  terbebas  dari  praktek-praktek  negatif  atau  berbahaya  di masyarakat. Ketujuh, keamanan politik yakni dapat menikmati hak-hak asasi manusia dan terlepas dari tekanan politik.
Definisi  keamanan  pangan  menurut  FAO  (Food  and  Agricultural Organization)  yaitu  keamanan  pangan  untuk  tingkat  individu,  rumah tangga,  nasional  regional  dan  global  dapat  diraih  ketika  semua  orang, pada  saat  bersamaan,  memiliki  akses  yang  cukup  secara  fisik  dan ekonomi,  dengan  makanan  yang  aman  dan  bernutrisi  sesuai  dengan kebutuhan  dan  pilihan  pangan  untuk  gaya  hidup  yang  aktif  dan  sehat (Schanbacher 2010, 13). Keamanan pangan berimplikasi sangat penting bagi  keamanan  manusia.  Keamanan  pangan  menjadi  isu  penting  bagi negara-negara  berkembang  untuk  mendukung  kualitas  manusia  untuk menunjang pembangunan.

## Upaya WTO dalam Liberalisasi Pertanian
Rezim perdagangan lahir di tengah konflik antara juru runding Amerika Serikat dan Inggris di Bretton Woods.  Kesepakatan kompromi Inggris- AS  akhirnya  menciptakan  Organisasi  Perdagangan  Internasional (International  Trade  Organization-ITO)  yang  membuat  isu-isu perdagangan  tetap  tak  terpecahkan.  Maka  tindakan  penengahnya  di tahun 1948 Amerika Serikat menciptakan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). (Gilpin 2002, 56). Setelah melalui berbagai putaran, Putaran  Uruguay  merupakan  sebuah  tahapan  negosisasi  perdagangan yang  ditandatangi  di  Marrakech  pada  15  April  1994.  GATT beranggotakan 128 negara yang kemudian berganti nama menjadi WTO (World  Trade  Organization).  Berdirinya  World  Trade  Organization
(WTO)  pada  1  Januari  1995,  menjadi  titik  yang  menandai  suatu  wujud formalisasi  dan  institusionalisasi  perdagangan  bebas  dunia.  Putaran Uruguay  yang  melahirkan  WTO  merupakan  sebuah  fase  baru  sejarah perdagangan  dunia  di  dalam  sebuah  era  baru  globalisasi  neoliberal (Mantra 2011, 42).
Berbagai  kesepakatan  baru  yang  dicapai  dalam  Putaran  Uruguay sebagian besar membawa dampak kerugian bagi perekonomian negara- negara  berkembang  terutama  dengan  diterapkan  penghapusan  subsidi ekspor produk-produk yang justru menjadi andalan dari  negara-negara berkembang.  Jejak  sejarah  terbentuknya  WTO  melalui  Putaran Uruguay,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kepentingan  domestik  dan internasional  perdagangan  Amerika  Serikat.  Putaran  Uruguay  yang melahirkan  WTO  tidak  dapat  dilepaskan  dari  persoalan  defisit perdagangan yang dialami Amerika Serikat pada tahun 1980-an (Mantra 2011,  43).  Perjanjian  perdagangan  Putaran  Uruguay  menimbulkan masalah  seperti  perjanjian  tersebut  tidak  adil  karena  negara  miskin semakin  terpuruk,  Putaran  Uruguay  membuat  aturan  permainan  yang tidak adil menjadi semakin tidak adil. Negara-negara maju menetapkan tarif lebih tinggi pada negara-negara berkembang daripada negara maju (Stiglitz  2006,  142).  Namun  putaran  Uruguay  mencapai  sejumlah keberhasilan  penting  dalam  sektor  pertanian:  penyertaan  perdagangan pertanian dalam kerangka kerja WTO.
Pada  November  2001,  para  menteri  perdagangan  anggota  WTO mengadakan  pertemuan  di  Doha,  Qatar.  Negosiasi  mengalami penolakan  negara-negara  maju  untuk  memotong  subsidi  di  bidang pertanian.    Stiglitz  (2006)  menunjukkan  bahwa  Amerika  Serikat mengeluarkan rencana baru di bidang pertanian yang menyatakan akan menambah  subsidi  tersebut  hampir  dua  kali  lipat.  Putaran  Doha  gagal mencapai  kesapakatan.  Negosiasi  WTO  dipenuhi  dengan  beragam perundingan  mengenai  subsidi  pertanian  yang  diawali  pada  Juli  2006. Hal tersebut mengikuti pertemuan pada menteri Uni Eropa tahun 2008 menghasilkan ketidaksepakatan antara  ekspor  komoditas  pertanian  dan  kesepakatan  terkait  'special safeguard  measure'  untuk  melindungi  petani  dari  dampak  kebijakan impor.
Pada  pertemuan  General  Council  WTO  di  Jenewa  pada  26  November 2013  (pertemuan  sebelum  pertemuan  puncak  di  Bali)  gagal menghasilkan  kesepakatan.  Maka  Paket  Bali  dianggap  berhasil  karena kesepakatan  mengenai  tiga  agenda  yaitu  trade  facility,  kesepakatan sektor pertanian dan pembangunan negara-negara kurang berkembang. Kesepakatan  trade  facility  memberi  ruang  bagi  negara-negara berkembang  dan  kurang  berkembang  untuk  memperluas  pasar  dan mendorong  ekspornya  ke  negara-negara  maju.  Kesepakatan  sektor
pertanian,  Paket  Bali  memberikan  keleluasaan  bagi  negara-negara berkembang,  khususnya  negara  dengan  populasi  besar  seperti  India untuk  memberikan  subsidi  kepada  petaninya  dan  menjamin ketersediaan  pangan  bagi  warga  miskin.  Maka  negara-negara berkembang tidak diwajibkan mengacu pada pengaturan besaran harga acuan pokok produk pertanian sesuai dengan Agreement on Agriculture (AoA)  1994  hasil  kesepakatan  Putaran  Uruguay  mengenai  mekanisme pemberian subsidi pertanian bagi negara maju dan negara berkembang.

## Gejolak atas Keputusan WTO di India
Sejak  memperoleh  kemerdekaan,  India  telah  menetapkan  open economy.  Narayanan  (2009)  menjelaskan  setelah  penerapan  reformasi ekonomi tahun 1991, India menjadi tujuan utama investasi retail global, operasi perusahaan multinasional, terserapnya investasi asing langsung yang  masuk dan menguasai pasar  India (Andersen & Cheng 2009, 23). Selain  itu,  India  aktif  dalam  forum  multilateral  internasional  yaitu pertemuan WTO dan  Forum  Ekonomi Dunia. Namun  pada  tahun 1999 dan  tahun  2000,  Delegasi  India  meninggalkan  Pertemuan  WTO  di Seattle, dimana AS dan Uni  Eropa menentukan standar hak-hak buruh dan  standar  lingkungan  hidup  sebagaimana  investasi  dan  kompetisi multilateral.  Dalam  kedua  forum  tersebut,  India  memimpin  negara- negara  berkembang  untuk  mempertahankan  permintaan  liberalisasi perdagangan.    Menteri  Perdagangan  dan  Industri,  Murasoli  Maran menawarkan  diri  untuk  memimpin  negara-negara  berkembang  dalam proses  negosiasi,  termasuk  negara-  negara  maju  yang  menyetujui reformasi  WTO  dan  upaya  menghapus  “isu  non  perdagangan”.  India adalah pemain ekonomi penting dan kemunculannya menjadi salah satu negara super power (Alamgir 2009, 26).
Bergabungnya India ke dalam WTO pada 1  Januari 1995 menimbulkan dampak  negatif.  Hal  tersebut  akibat  kebijakan  WTO  yang  mengatur perdagangan dan  ketetapan  terkait subsidi pertanian.  Kelompok petani di  India  umumnya  menganggap  WTO  sebagai  musuh  yang  berperan salah  dalam  globalisasi.  Harga  beberapa  hasil  panen  mengalami penurunan  drastis  setelah  pemerintah  memberlakukan  sejumlah pembatasan  sebagai  dampak  bergabungnya  India  dengan  WTO. Tergabungnya  India  ke  dalam  WTO  membawa  konsekuensi  yaitu pemerintah  India  harus  mengurangi  hambatan  perdagangan.  Pada tahun  2001,  harga  kapas  maupun  harga  pangan  di  India  mengalami penurunan  drastis.  India  mengurangi  hambatan  tarif  dan  non  tarif untuk  impor  material  untuk  produk  ekspor.  India  pun  menyetujui aturan  intellectual  property  WTO.  Petani  diharuskan  menjual  bibitnya ke  perusahaan  multinasional  seperti  Monsanto  setiap  tahunnya. Monsanto  beroperasi  di  India  tahun  1995  setelah  kesepakatan  pasca
WTO. Monsanto  merupakan perusahaan multinasional modifikasi bibit genetik  produk  pertanian.  Namun  bergabungnya  petani  ke  Monsanto menyebabkan pengaruh negatif  yaitu menurunya penghasilan petani di India.  Sebuah  insiden  tragis  tahun  1985,  sebanyak  500  petani  katun  di Warangal  distrik  Andhra  Pradesh  berupaya  bunuh  diri  dengan meminum pestisida dan insektisida (Alamgir 2009, 34).
Sejumlah  tindakan  protes  diberlakukan  yaitu  tahun  1998,  terdapat gerakan  menuntut  penutupan  Monsanto  (Monsanto  melakukan monopoli budidaya kapas dan jagung) dengan slogan protes “Monsanto, Quit  India”.  Kemudian  Juni  1999,  ratusan  petani  India  terbang  ke Jenewa  memprotes  kebijakan  WTO  di  bidang  pertanian.  Aksi  protes pun  kembali  terjadi  pada  Oktober  2001,  Forum  petani  India  (Indian Kisan  Sabha)  melakukan  kecaman  terhadap  WTO  dan  Aktivis lingkungan  hidup  India  mengecam  operasi  Coca  Cola,  Pepsico  dan Monsanto  untuk  keluar  dari  India.  Pada  Oktober  2005,  sebanyak 50.000  petani  dari  empat  belas  negara  bagian  India  melakukan  protes terhadap  WTO  di  Mumbai.  Hal  tersebut  terkait  dengan  peningkatan produk  pangan  impor  di  India  dan  penarikan  sejumlah  subsidi pertanian.  Meningkatnya  perdagangan  dan  kehadiran  perusahaan multinasional  juga  mempersatukan  kelompok  pegiat  lingkungan  hidup di  kota  dan  pedesaan  India.  Solidaritas  tersebut  melakukan  penolakan dan tuntutan kepada pemerintah untuk menarik perusahaan Coca Cola, pepsico  dan  Monsanto  sebagai  bagian  agen  globalisasi  (Alamgir  2009, 35).
Pada  3  September  2010,  terjadi  aksi  protes  yang  dihadiri  50.000  ribu orang  dari  Komite  Koordinasi  Gerakan  Petani  India  terhadap  WTO  di New  Delhi.  Protes  tersebut  dilakukan  jelang  pertemuan  WTO  pada putaran Doha. Para petani berjalan membawa poster yang menegaskan WTO harus keluar dari pertanian. Petani-petani yang datang dari negara bagian  Uttar  Pradesh,  Punjab,  Haryana,  Madhya  Pradesh,  Himachal Pradesh,  Rajasthan,  Maharashtra,  Uttranchal  and  Karnataka.  Dalam aksi  protes  tersebut  perwakilan  petani  bertemu  dengan  Menteri Perdagangan Anand Sharma. Kemudian aksi protes lain terjadi pada 18 Oktober  2012,  ratusan  petani  India  yang  tergabung  dalam  BKU (Bharatiya  Kisan  Union)  melakukan  aksi  menolak  jagung  GMO (Genetically  Modified  Organic-rekayasa  genetik)  yang  merupakan produk  Monsanto.  Ratusan  petani  menuntut  Monsanto  keluar  dari India. Koalisi India bertemu dengan Menteri Pertanian Paramvir Singh untuk  menunjukkan  penolakan  terhadap  GMO.  Aksi  petani  India mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung India. Rekomendasi  ini  mengharuskan  moratorium  selama  10  tahun  pada semua  uji  coba  tanaman  GMO  di  India.  Perlawanan  publik  India terhadap  GMO  semakin  meluas  semenjak  semakin  banyak  bukti-bukti
ilmiah yang berkembang dan menunjukkan dampak negatif  GMO pada kesehatan manusia dan lingkungan.

## Kebijakan Keamanan Pangan India
Sebelum pertengahan 1960-an India mengandalkan impor dan bantuan pangan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  dalam  negeri.  Pada  tahun 1965  dan  1966,  India  mengalami  kekeringan.  Maka  pemerintah  India saat itu, memulai melakukan reformasi kebijakan pertanian dan bahwa India  tidak  dapat  bergantung  pada  bantuan  asing  untuk  memenuhi kebutuhan  pangan  di  dalam  negeri.  India  mengadopsi  reformasi kebijakan  yang  difokuskan  pada  tujuan  swasembada  gandum  yang merupakan  bahan  makanan  pokok  selain  beras.  India  tidak  hanya mengalami  tantangan  cuaca,  India  pun  mengalami  pertumbuhan penduduk yang  cukup cepat.  Jumlah  populasi India menempati  urutan kedua  di  dunia.  Maka  Permasalahan  penduduk  pun  menjalar  ke permasalahan  lainnya.  Salah  satunya  adalah  penyediaan  pangan  yang memadai bagi seluruh penduduk India.
Selain  itu,  krisis  harga  pangan  pun  menjadi  sorotan  bagi  pembuat kebijakan  di  India.  Dalam  Putaran  WTO  di  Doha,  India  mengajukan usulan  mengenai  keamanan  pangan  di  negara-negara  berkembang. India memandang permasalahan pangan akan menjadi perhatian global dan  diperlukan  langkah-langkah  nyata  untuk  menghadapi  kerawanan pangan.  India  memandang  fluktuasi  harga  pangan  menjadi  hal  yang serius maka diperlukan penerapan subsidi produk pertanian dan pangan untuk negara-negara berkembang.
Dalam  penelitian  Ganguly  dan  Gulati  (2013)  disebutkan  bahwa  India mengalami  krisis  harga  pangan  global  tahun  2007-2008,  kemudian India  mengambil  kebijakan  ekspor  untuk  beberapa  komoditas  pangan (melarang  ekspor  untuk  komoditas  gandum  dan  beras)  dan  tidak mengizinkan  harga  pupuk  domestik  mengalami  peningkatan  sesuai harga global (terutama urea). Pertengahan tahun 2009, kenaikan harga pangan dimulai dengan meningkatnya kekeringan yang terjadi di India. Walaupun  pertumbuhan  ekonomi  India  mengalami  peningkatan, namun  India  mengalami  permasalahan  kemiskinan.  Sebanyak  41,6% penduduk  India  atau  456  juta  jiwa  hidup  dengan  upah  di  bawah  1,25 dolar per hari. Kebijakan tersebut sejalan dengan arsitek ekonomi India yang  juga  menjabat  menjadi  Perdana  Menteri  India,  Manmohan  Singh (Ganguly & Gulati 2013, 1).
Pada  awal  tahun  2009,  Manmohan  Singh  terpilih  kembali  menjadi Perdana  Menteri  India  mengikuti  kesuksesan  pemilu  sebelumnya termasuk  keberhasilannya  melindungi  India  dari  krisis  pangan  dunia.
Harga  beras  dunia  meningkat  hingga  16%  antara  Juni  2007  dan  Juni 2008, namun kenaikan harga pangan yang terjadi hanya mencapai 7,9% (Gouel  2013,  2).  Untuk  melindungi  keberadaan  padi-padian  maupun biji-bijian,  maka pada Oktober  2007 India melarang ekspor  beras  non- Basmati.  Larangan  tersebut  mengakibatkan  harga  beras  di  India  lebih stabil.  India  telah  memberlakukan  kebijakan  pangan  yang  yang didukung  dengan  keamanan  pangan  dalam  upaya  antisipasi melonjaknya penduduk.
India  berupaya  memenuhi  kebutuhan  dalam  negeri  dalam  produksi bahan  baku  seperti  beras  dan  gandum.  Negara  memainkan  peran penting  dalam  kebijakan  pertanian  berdasarkan  konstitusi  India.  Pada tahun 2009, pemerintah India telah mengeluarkan rancangan Undang- Undang  keamanan  pangan  nasional  dengan  harapan  apabila  terjadi inflasi tidak mempengaruhi harga pangan (Gouel 2013, 22).
Pada  tahun  2013,  upaya  progresif  pemerintah  India  untuk  keamanan pangan  sangat  terasa.  Pada  26  Agustus  2013,  pemerintah  India meluncurkan  subsidi  pangan  dengan  perkiraan  nilai  19,8  miliar  dolar per  tahun. Program kebijakan ini merupakan program pangan terbesar dunia.  Walaupun  politik  domestik  India  gaduh  menyatakan  kebijakan ini  sebagai  upaya  populer  jelang  Pemilu  pada  Mei  2014.  Pada  2 September  2013,  parlemen  India  menyepakati  anggaran  sebesar  20 miliar dolar untuk memberikan makan bagi 800 juta orang yang hidup di  bawah  garis  kemiskinan  dari  total  1,2  miliar  rakyat  India.  Pada  12 September  2013,  pemerintah  India  mengesahkan  The  Indian  National Food  Security  Act  yang  bertujuan  melakukan  subsidi  pangan  untuk memenuhi  kebutuhan  1,2  ribu  juta  jiwa  di  India.  Beberapa  produk pangan  yang  mendapatkan  subsidi  diantaranya  beras  dan  gandum. Sebelumnya Undang-Undang keamanan pangan telah memasuki proses pembahasan  berupa  Rancangan  Undang-Undang  Keamanan  Pangan India  pada  tahun  2009.  Namun  upaya  percepatan  pengesahan Rancangan  Undang-Undang  Keamanan  Pangan  marathon  dilakukan pada tahun  2012. Undang- Undang Keamanan Pangan mengatur harga jual  bahan  makanan  pokok,  terutama  subsidi  bahan  pangan  untuk warga miskin India.
India  menjalankan  Undang-Undang  Keamanan  Pangan  dengan persediaan  pangan  di  pasar  untuk  menyeimbangkan  kenaikan  harga. Perkiraan  anggaran  mencapai  18  milyar  dollar.  Undang-Undang Keamanan  Pangan  menegaskan      sebanyak  75  persen  populasi  India  di pedesaan  dan  50  persen  mendapatkan  5  kilogram  biji-bijian  per  bulan dengan  subsidi  sebesar  3  rupee  (5  sen  dolar)  untuk  beras  dan  2  rupee per  kilogram  untuk  gandum.  Tujuannya  agar  mencegah  India  dari kelaparan  dan  kekurangan  gizi.  India  menemati  urutan  ke-65  dari  79
peringkat  Global  Hunger  Index.  Undang-Undang  Keamanan  Pangan India memiliki dua tujuan yaitu mempermudah akses pangan dan endukung petani dalam negeri. Sebanyak 22 milyar dollar untuk skema kesejahteraan  untuk  subsidi  gandum  dan  beras  sebesar  67%  untuk  1,2 milyar  penduduk.  Skema  ini  akan  diperluas  secara  massif  untuk memperkuat  program  penyediaan  pangan  untuk  218  juta  penduduk (CNN 2013).

## Telaah Kebijakan Keamanan Pangan India
Di  tengah  berkuasanya  rezim  globalisasi,  India  mampu  menampakkan kehadiran  negara  sebagai  aktor  utama  dalam  penentuan  kebijakan dalam  negeri.  Globalisasi  mampu  membuat  negara  seakan  ‘tidak berdaulat’ dalam penentuan kebijakan dalam negeri sehingga mengikuti agenda  global.  Rezim  internasional  telah  merumuskan  kebijakan  yang ‘seolah’  mencapai  konsensus,  namun  menjadi  pilihan  yang  pahit  dan tidak ada pilihan lain yang lebih baik yang diterima oleh negara-negara berkembang.  Negara  berkembang  tengah  mengalami  pergulatan ekonomi  dalam  menerima  kenyataan  standarisasi  perdagangan  yang ditetapkan  oleh  WTO  dengan  dalih  menciptakan  perdagangan  global yang  lebih  adil.  Standarisasi  tersebut  berupa  penetapan  harga, pengurangan  subsidi,  penghilangan  hambatan  perdagangan  hingga melucuti  negara-negara  berkembang  agar  tidak  memberikan  proteksi perdagangan.  Maka  ketika  forum  pertemuan  WTO  dilakukan,  sangat jarang  negara  berkembang  mampu  menyuarakan  aspirasinya  di  forum tersebut.  India  nampaknya  fokus  untuk  memperjuangkan  kepentingan nasionalnya  dalam  bidang  pertanian.  Pada  Putaran  Doha  WTO,  India memberikan  usulan  mengenai  besaran  subsidi  untuk  pertanian.  Pada pertemuan  WTO  di  Bali,  artikulasi  kepentingan  India  terkait  subsidi pangan sangat nyata.
India  sebagai  negara  dengan  populasi  penduduk  yang  tinggi  tentu memiliki  persepsi  ancaman.      Salah  satu  persepsi  ancamannya  adalah keamanan  pangan.  Di  tengah  ancaman  perubahan  iklim  yang  dapat berpengaruh  terhadap  hasil  panen  pertanian,  sejumlah  ancaman mengintai  keamanan  pangan  nampak  nyata  yaitu  liberalisasi perdagangan akan  mendorong  produk  pangan  impor  yang  akan  masuk ke  India,  maka  potensi  ancaman  adalah  terjadi  ketidakstabilan  harga. Selain itu, apabila pemerintah tidak memberikan subsidi pangan, maka akan  berpengaruh  terhadap  daya  beli  pangan.  Apabila  harga  pangan meningkat  maka  warga  miskin  tidak  dapat  menjangkau  pangan  maka ancaman kelaparan pun menjadi sangat fatal. Selain itu, terkait dengan keamanan  pangan  erat  kaitannya  dengan  pertanian.  Subsidi  pertanian pun  diberikan  kepada  petani  agar  petani  mampu  menjaga  ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.
Maitra  dan  Zainulbhai  (2013)  mencatat  India  saat  ini  memiliki  sekitar 70  persen  penduduk  India  tinggal  di  pedesaan.  Tinggal  di  pedesaan menghadapi  kenyataan  yaitu  terbelit  dalam  kemiskinan.  Sebanyak  300 juta  penduduk  desa  India  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan;  tingkat membaca hanya 46%  dan  hanya satu  dari  lima  keluarga  yang  memiliki akses  untuk  sanitasi  dasar.  Selain  itu,  sebanyak  dua  pertiga  penduduk India  (sekitar  833  juta  orang)  hidup  di  pedesaan.  Sektor  pertanian menyumbang  14%  untuk  PDB  (Produk  Domestik  Bruto).  India  telah mencapai  swasembada  dalam  pangan  biji-bijian  (beras  dan  gandum) sejak  pertengahan  1990-an,  dengan  produksi  yang  meningkat  dari  130 juta ton pada tahun 1980 menjadi 240 juta ton pada tahun 2010. Saat ini India merupakan produser pertanian ketiga  di dunia, setelah China dan Amerika  Serikat,    dengan  pemasukan  sekitar  260  milyar  dollar  per tahun (McKinsey 2013, 247).
Berdasarkan  persentasi  pertanian  untuk  PDB,  subsidi  pangan mengalami  peningkatan  dari  1,8  persen  menjadi  5,8  persen  selama tahun 1991-1992 dan 2010-2011. Subsidi pangan, meningkat berbanding dengan  pertumbuhan  ekonomi  setiap  tahun  rata-rata  mencapai  17,8 persen selama tahun 1990-an, yang kemudian cukup stabil antara tahun 2002-2003  dan  2006-2007  karena  komoditas  pangan  biji-bijian mengalami  kenaikan  harga  yang  cukup  rendah  (Sharma  2012,  2). Pemerintah India menjadikan subsidi sebagai instrumen bagi kebijakan domestik. Kebijakan subsidi cenderung populer bagi masyarakat, namun untuk subsidi pangan menjadi  hal yang  sangat strategis guna menahan angka kemiskinan yang cukup tinggi di India.
India  mampu  merumuskan  kepentingan  nasional  dalam  hal  keamanan pangan.  Kehadiran  Undang-Undang  Keamanan  Pangan  menjadi  dasar kebijakan  dalam  pengejaran  kepentingan  nasional  India.  Menghadapi ‘ancaman’  globalisasi,  India  mampu  membangun  fondasi  untuk menahan  ancaman  tersebut.  Walaupun  penetapan  kebijakan  terkait dengan  politik  domestik  yang  digunakan  dapat  menguntungkan  untuk kepentingan  politik  domestik  tertentu,  namun  kebijakan  keamanan pangan  ini  merupakan  kebijakan  jangka  panjang  dalam  upaya melindungi  keamanan  manusia  bagi  warga  negara  India.  Selain merumuskan kebijakan, India pun mampu memperjuangkan kepentingan  nasionalnya  dalam  forum  internasional.  India  dengan percaya  diri  mampu  memperjuangkan  kepentingan  nasionalnya  dan bersikap tegas dengan menolak kesepakatan sepihak yang diajukan oleh negara-negara  maju.  Walaupun  India  tidak  melakukan  aliansi  dengan negara  lain  dalam  penolakan  draft  yang  diajukan  WTO,  namun  India mampu  menekan  negara-negara  maju  agar  menurunkan  ‘egoismenya’ untuk  menyetujui  kebijakan  mengenai  kesepakatan  besaran  subsidi pertanian.  Kebijakan  nasional  yang  jelas  dan  terarah  menjadikan artikulasi kepentingan yang disuarakan delegasi India di WTO memiliki
dasar  yang  kuat  dan  terukur.  Dalam  beberapa  hal,  India  dianggap konsisten  menyuarakan  kepentingan  nasionalnya  ketika  menghadapi WTO. Bahkan tindakan India diikuti oleh beberapa negara berkembang lainnya yang menyuarakan hal yang sama.
Bersandar pada pemahaman dependensi, rezim globalisasi dengan jelas membagi  power  negara-negara  yang  tergabung  dalam  core  maupun periphery.  India  telah  mempersiapkan  diri  untuk  membentengi ancaman globalisasi ekonomi. Globalisasi menimbulkan garis kedaulatan yang semakin samar. India memilih untuk mempertahankan kedaulatannya  dalam  hal  pangan.  Selain  untuk  melindungi  mayoritas masyarakat  India  yang  bersandar  pada  sektor  pertanian  sehingga fluktuasi harga dapat ditekan karena produk lokal dengan daya beli yang disesuaikan  dengan  mayoritas  masyarakat  India.  Selain  itu,  rezim globalisasi ekonomi menuntut pengurangan subsidi hingga penghapusan  subsidi  bagi  pertanian.  India  mampu  untuk  tidak berkompromi mengenai besaran subsidi. Subsidi menjadi perhatian bagi pemegang  kebijakan  untuk  melindungi  komoditas  yang  menjadi kebutuhan pokok.

## Simpulan
Pertemuan WTO di  Bali menorehkan sejarah dengan adanya  ketetapan mengenai  kenaikan  besaran  subsidi  pangan  sebesar  15%.  India menorehkan  sejarah  dalam  perundingan  WTO  karena  bersikap  tegas dengan  menolak  usulan  dari  negara-negara  maju.  Sebagai  negara berkembang, India mampu memberikan pengaruh dengan bergabungnya  beberapa  negara  berkembang  lainnya  yang  mendukung usulan  India  dalam  forum  WTO.  Walaupun  tuntutan  India  berhasil dijadikan  kesepakatan,  namun  sejumlah  konsekuensinya  pun  ada seperti  pembatasan  perdagangan  produk  India.  Kesepakatan  WTO mampu  bersanding  dengan  kebijakan  dalam  negeri  India  yang  baru digulirkan bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Keamanan Pangan tahun 2013. India bercermin dari sejumlah dampak negatif yang menimpanya terkait keanggotaannya di WTO. Warga miskin yang paling dirugikan  akibat  kebijakan  WTO  yang  diterapkan  di  India.  Maka  India pun  bangkit  dengan  mengatur  strategi  melawan  WTO  dengan  posisi tawar keamanan pangan yang menjadi salah satu hirauan WTO.
Globalisasi  menjadi  ancaman  terhadap  kedaulatan  negara  akibat keanggotaan  satu  negara  dalam  forum  multilateral  yang  mewajibkan negara untuk tunduk pada aturan main rezim internasional. Globalisasi belum  memperlihatkan  sisi  positif  bagi  negara  dunia  ketiga  karena aturan  main  yang  menguntungkan  pihak  negara-negara  maju.  Arus perdagangan  bebas  menimbulkan  konsekuensi  kepemilikan  sumber
daya alam oleh perusahaan multinasional sebagai bentuk investasi asing langsung.  Maka,  apabila  tidak  ada  intervensi  dari  pemerintah  dapat dipastikan  kedaulatan  pangan  akan  terancam.  Selain  itu,  opsi  mudah terkait penerapan impor pangan tidak menjadi pilihan bagi pemerintah India.  Selain  memastikan  kebutuhan  pangan,  pemerintah  India  juga berkepentingan  melindungi  produk  pertanian  dalam  negeri.  Produk pangan domestik menjadi tumpuan bagi pemenuhan kebutuhan pangan dalam  negeri.  India  lebih  memilih  untuk  membuat  regulasi  untuk memperkuat  kedaulatan  pangan  dan  pemberian  subsidi  terhadap produk  pangan.  Walaupun,  India  masih  menjadi  daya  tarik  untuk penanaman  investasi  asing  bahkan  pusat  retail  pangan  dunia  sebagai bagian  konsekuensi  globalisasi  ekonomi.  Namun,  kebijakan  pangan India cukup untuk mengakomodir keamanan manusia.

## Daftar Pustaka
Buku
Alamgir,  Jalal.  2009.  India`s  Open  Economy  Policy.  Globalism, Rivalry, Continuity. New York: Routledge.
Banyu Perwita, Anak Agung ; Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Rosda.
Barkin,  Samuel  J.  2006.  International  Organization  Theories  and Institutions. New York: Palgrave Macmillan.
Barnik  C.  Maitra  and  Adil  Zainulbhai.  2013.  India`Farms:  Harvesting the  Future,  dalam Reimagining  India.  Unlocking  The  Potential  Of Asia`s  Next  Superpower.  McKinsey  &Company.  (edited  by).  New York: McKinsey & Company. New York.
Buzan,  Barry.  1991.  People,  States  and  Fear  an  Agenda  for
International Security Studies in the Post-Cold War Era. London : Harvester Wheat Sheaf.
Hasenclever, Andreas; Peter Mayer, Volker Rittberger. 2004. Theories of
International Regimes. New York : Cambridge University Press.
Hermawan,  Yulius  P  (editor).  2007.  Transformasi  Isu  dan  Aktor  di dalam  Studi  Hubungan  Internasional  :  Dari  Realisme  hingga Konstruktivisme.  Dalam  Transformasi  dalam  Studi  Hubungan Internasional. Aktor, Isu dan Metodologi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Gilpin,  Robert    and  Jean  Millis  Gilpin.  2002.  Tantangan  Kapitalisme
Global Ekonomi Dunia Abad ke-21. Jakarta: Murai Kencana.
Mantra,  Dodi.  2011.  Hegemoni  dan  Diskursus  Neoliberalisme. Menelusuri  Langkah  Indonesia  Menuju  Masyarakat  Ekonomi ASEAN 2015. Bekasi: Mantra Press.
Schanbacher, William D. 2010. The Politics of Food. The Global Conflict Between  Food  Security  and  Food  Sovereignity.    Santa  Barbara:
Praeger.
Scholte,  Jan  Aart.  2000.  Globalization  a  Critical  Introduction.  New York : St. Martin`s Press.
Stiglitz,  Joseph.  2006.  Making  Globalization  Work.  Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil. Bandung : Mizan.
Sudha Narayanan. 2009. A Revolution in the Making: The Case of Agro- Food  Retailing  in  India,  dalam  Andersen,  Pinstrup  Per  &  Fuzhi Cheng  (editors).  Case  Studies  In  Food  Policy  For  Developing Countries.  Volume  II.  Domestic  Policies  For  Markets,  Production, and Environment. New York: Cornell University Press.
UN Development Programme. 1994. Human Development Report. New
York : Oxford University Press.
Viotti,  Paul  R;  Mark  V.  Kauppi.  2006.  International  Relations  and World  Politics  Security,  Economic,  Identity.  Third  Edition.  New
Jersey: Prentice Hall.

## Jurnal
Tickner,  Arlene  B.  2013.  Core,  Periphery  and  (neo)  imperialist
International  Relations.  European  Journal  of  International Relations. Sage Publication. 5 September 2013. http://ejt.sagepub.com/content/19/3/627.full.pdf+html    (Diakses
12 Mei 2015)
Working Paper
Ganguly,  Kavery  dan  Ashok  Gulati.  2013.  “The  Political  Economy  of Food Price Policy. The Case of India”. [online] NU (United Nations University)  WIDER  Working  Paper  No.  2013/2014.    Dalam http://www.wider.unu.edu/publications/working- papers/2013/en_GB/wp2013-034/  (Diakses 9 Maret 2014) Gouel,  Christophe.  2013.  “Food  Price  Volatility  and  Domestic Stabilization  Policies  in  Developing  Countries”.  [online]  Dalam http://www.nber.org/papers/w18934 (Diakses 9 Maret 2014)
Sharma,  Vijay  Paul.  2012.  “Food  Subsidy  in  India:  Trends,  Causes  and Policy  Reform  Options”.  [online]  Indian  Institute  of  Management Ahmedabad.  Dalam  http://www.iimahd.ernet.in/assets/snippets/ workingpaperpdf/5337679172012-08-02.pdf  (Diakses12 Mei 2015)

## Media Massa Online
Antara.  2013.  Empat  Negara  Tolak  Draft  Paket  Bali.  [online] http://www.antaranews.com/berita/408421/empat-negara-tolak- draft-paket-bali. Diakses 18 Februari 2014.
Asian Human Right Commission. 2010. India`s National Food Security Act: Entitlement of Hunger. [online]
http://www.humanrights.asia/resources/journals- magazines/eia/eiav4n2/indias-national-food-security-act- entitlement-of-hunger. Diakses 9 Maret 2014 BBC  Indonesia.  2013.  RUU  Pangan  Kontroversial  di  India  Disetujui.
[online]
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/ 2013/09/130903_india_kebijakan_pangan.shtml. Diakses 18 Februari 2014. Berita  Satu.com.  2013.  Berkat  India,  Negara  Berkembang  Bisa Mempertahankan Subsidi Pangan. [online] http://www.beritasatu.com/ekonomi/154493-berkat-india-negara- berkembang-bisa-mempertahankan-subsidi-pangan.html.  Diakses 18 Februari 2014. Detik. 2013. Pertanian India Versus Indonesia. [online] http://news.detik.com/read/2013/08/30/113726/2345087/471/2/ pertanian-india-versus-indonesia . Diakses 9 Maret 2014. India  (G-33)  Proposal  on  Food  Security:  A  wrong  move  can  jeopardize India’s food security forever. [online] http://focusweb.org/content/india-g-33-proposal-food-security- wrong-move-can-jeopardize-india%E2%80%99s-food-security- forever#sthash.UUBueZrF.dpuf . Diakses 9 Maret 2014. Indopos. 2013. India Paling Keras Menolak Paket Bali.
http://www.indopos.co.id/2013/12/india-paling-keras-menolak- paket-bali.html#.UvjIhc7--rw . Diakses 18 Februari 2014. Joshua Meltzer. 2014. OPINION. Improving Indian Food Security: Why Prime  Minister  Modi  Should  Embrace  the  WTO.  [online] http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/05/16-world- trade-organization-india-food-security-meltzer Kompas.  2013.  Negara  Maju  Optimistis  Pertemuan  WTO  di  Bali  Capai Kesepakatan.[online] http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/12/05/1538196/Ne gara.Maju.Optimistis.Pertemuan.WTO.di.Bali.Capai.Kesepakatan  . Diakses 18 Februari 2014.
Kontan.  2013.  India  Luncurkan  Kebijakan  Pangan  Terbesar  Dunia! http://internasional.kontan.co.id/news/india-luncurkan-kebijakan- pangan-terbesar-dunia . Diakses 18 Februari 2014.
Sindo.  2013.  Kebijakan  Pangan  Kontroversial  –Pemerintah  India Putuskan  Harga  Beras  Rp  505  per  Kg.  [online]  http://www.koran- sindo.com/node/327443 . Diakses 18 Februari 2014.
The  Indian  National  Food  Security  Act  No  20  of  2013.[online] http://indiacode.nic.in/acts-in-pdf/202013.pdf.  Diakses  12  Mei 2015.
VOA  Indonesia.  2013.  India  Tolak  Pasal  Subsidi  Pangan  Dalam  KTT WTO.  [online]  http://www.voaindonesia.com/content/india-tolak- pasal-subsidi-pangan-dalam-ktt-wto/1803163.html. Diakses 18
Februari 2014.