## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat majemuk ( plural society ), merujuk Furnival (1940) dalam Pelly (2005) bahwa ciri utama masyarakat majemuk ( plural society ) adalah orang yang hidup berdampingan secara fisik, tetapi karena perbedaan sosial mereka terpisah-pisah dan tidak bergabung dalam sebuah unit politik.
Konsepsi kemajemukan bangsa ini diabadikan dalam semboyan sakti “Bhineka Tunggal Ika”. Di samping itu, realitas kemajemukan masyarakat Indonesia (khususnya etnisitas) juga tidak pernah terlepas dari kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan Sjaf (2014) dalam studinya menjelaskan bahwa realitas kerja- kerja etnisitas dalam kehidupan sehari-hari memiliki perjalanan yang cukup panjang sehingga dijelaskan secara historis 1 dan juga realitasnya dalam arena ekonomi politik.
Periode transisi politik, sosial dan ekonomi yang terjadi saat runtuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya reformasi, dihiasi dengan berbagai macam konflik yang tidak jarang diberi label sebagai konflik etnis. Maraknya konflik yang bernuansa etnisitas
1 Pra-kolonial, kolonialisme, pra-kemerdekaan, kemerdekaan (orde lama), Orde Baru, dan reformasi.
seperti  Ambon,  Poso,  Kalimantan  dan  daerah  rawan  konflik lainnya di Indonesia, memperlihatkan sisi kelabu dari proses desentralisasi pasca keruntuhan rezim Orde Baru (Thufail dan Ramstedt 2011;  Klinken 2007)
Di  sisi  lain,  ketegangan  yang  berujung  pada  konflik  sosial, terlepas dari pemicunya seperti perbedaan agama, etnik, ras, dan perbedaan identitas lainnya, tidak dapat dipungkiri, pemicu konflik  juga  muncul  akibat  adanya  kontestasi  perebutan sumberdaya alam. StudiDjuweng (1996) dan Andri (2003) dalam Hermansyah, dkk (2008) menjelaskan bahwa kekerasan etnis yang terjadi di Kalimantan Barat lebih disebabkan oleh perebutan sumberdaya alam antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli.
Di samping itu, diketahui dari studi Tjondronegoro (1999) tentang masalah sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat transmigrasi versus masyarakat lokal di Lampung, diawali dengan adanya transaksi tanah antara pendatang dengan penduduk lokal, yang kemudian muncul dalih-dalih bahwa tanah tersebut merupakan tanah leluhur yang tidak diperbolehkan untuk dimiliki oleh masyarakat di luar marga- nya.
Sejalan dengan uraian di atas, studi Li (2012) di Sulawesi Tengah

## DINAMIKA PENGUASAAN LAHAN DALAM MASYARAKAT MULTIETNIK

## (The Dynamics of Land Tenure in Multi-ethnic Society)
Sahrain Bumulo *) , Soeryo Adiwibowo, dan Sofyan Sjaf
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
*) E-mail : bsahrain@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to analyze the dynamics of land tenure in the multi-ethnic society. This research was conducted in District of Randangan,Pohuwato Regency. With a qualitative approach, this research involved 27 informants from various ethnic backgrounds (Gorontalo, Java, Bali, and Bugis) and profession (bureaucracy, NGO, and academic actors). The results of this study indicate that land tenure in the study sites has ethnic dimensions. This is evidenced by the existence of land tenure segregation, in which Bugis ethnic control of land in the coastal areas used for fishpond activities. Furthermore, ethnic Javanese controlled land in the hilly areas used as agricultural and plantation activities, while the ethnic Gorontalo (local), more widely spread in the sub-district government structure, and private. The existence of segregation of land tenure, trigger the emergence of turmoil in society by using ethnic identity as its domain. Therefore, the issue of locals versus migrants colored the polemic at the study site.Furthermore, the granting of access is also based on several actors’ interests, including socio-economic, political, and demographic interests.
Keywords: Dynamics, land tenure, multiethnic society

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penguasaan lahan dalam masyarakat multietnik. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan 27 informan dari berbagai latar belakang etnik (Gorontalo, Jawa, Bali. dan Bugis) dan profesi (birokrasi, LSM, dan akademisi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan lahan di lokasi studi memiliki dimensi etnisitas. Hal ini dibuktikan oleh adanya segregasi penguasaan lahan, di mana etnik Bugis menguasai lahan di wilayah “pesisir” yang digunakan untuk aktivitas tambak ikan. Selanjutnya, etnis Jawa menguasai lahan di wilayah “perbukitan” yang digunakan sebagai aktivitas pertanian dan perkebunan, sedangkan etnis Gorontalo (lokal), lebih banyak tersebar di struktur pemerintahan kecamatan, dan swasta. Adanya segregasi penguasaan lahan, memicu timbulnya gejolak di masyarakat dengan menggunakan identitas etnis sebagai domainnya. Oleh karena itu, isyu penduduk lokal versus pendatang mewarnai polemik di lokasi studi. Di sisi lain, proses penguasaan lahan di lokasi studi dilatar-belakangi oleh adanya keterlibatan berbagai aktor (berbasis etnis) dalam pemberian akses kepada anggota etnisnya masing-masing. Selanjutnya, pemberian akses juga didasarkan pada beberapa kepentingan aktor, di antaranya adalah kepentingan sosial-ekonomi, politik, dan demografi.
Kata Kunci: dinamika, penguasaan, lahan, masyarakat multietnik
juga menjelaskan bahwa Kedatangan orang Bugis di Napu difasilitasi oleh jaringan sosial yang membantu dalam proses jual- beli lahan. Kegiatan transaksi yang dilakukan oleh orang Bugis dengan kepala desa dapat ditelusuri dari adanya dukungan penuh masyarakat Bugis pada saat pemilihan kepala desa tahun 2002 dengan harapan agar semua transaksi tanah dengan kepala desa lama tidak termentahkan.
Di sisi lain, pada studi Adiwibowo (2005) di kawasan Dongi- Dongi di Sulawesi Tengah, juga melukiskan adanya persoalan yang multi-dimensi, di mana terdapat banyak kepentingan yang mencoba masuk ke dalam polemik tersebut. Konflik yang terjadi di  kawasan  tersebut  merupakan  konflik  yang  multi-dimensi, sebab dalam persoalan ini terdapat banyak kepentingan dari berbagai  pihak  antara  lain;  adat,  LSM,  elit  lokal  dan  nasional, serta keikutsertaan negara dalam arena tersebut.
Di samping itu, keterlibatan aktor dalam sebuah kontestasi juga sangat syarat dengan adanya pembentukan identitas. Sebagaimana studi Sjaf (2012) di Kendari yang melukiskan adanya simbol-simbol identitas etnis serta kekuatan politik identitas yang dikonstruksi dalam arena politik lokal. Pada kasus ini, Sjaf  menjelaskan bahwa, “adapun pembentukan identitas etnik, menentukan posisi dan peran aktor pada praktik dominasi [identitas]  etnik  dalam  arena  ekonomi  politik  lokal,  meliputi: praktik dominasi kekuasaan simbolis, kekuasaan politik, dan kekuasaan ekonomi.
Masalah  yang  akan  dijawab  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana dinamika penguasaan lahan dalam masyarakat multietnik? Untuk menjawab masalah tersebut, maka penting untuk merumuskan pertanyaan penelitian: (1) Apa makna tanah bagi warga (etnik) di lokasi studi?; 2) Sejauhmana dan bagaimana identitas etnis dan peran aktor  dalam penguasaan lahan di lokasi studi?; 3) Bagaimana riwayat dan struktur akses penguasaan lahan di lokasi studi?. Dari pertanyaan penelitian tersebut, maka diperoleh informasi tentang dinamika penguasaan lahan dalam masyarakat multietnik. Studi ini berguna untuk mengungkap akar permasalahan dari munculnya ketegangan dalam masyarakat multietnik.

## Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Randangan Provinsi Gorontalo  dengan  fokus  studi  pada  3  Desa,  antara  lain:  Desa Patuhu, Desa Manunggal Karya, Desa Banuroja. Adapun alasan Kecamatan Randangan sebagai lokasi studi yakni: (1) merupakan salah satu daerah di Propinsi Gorontalo yang didiami oleh masyarakat majemuk; (2) Lokasi penelitian memiliki masalah tentang lahan antara etnik pendatang (Jawa, Bali. Bugis) versus etnik lokal (Gorontalo); (3) Lokasi penelitian menggambarkan adanya segregasi penguasaan lahan, dimana etnik Jawa dan Bali mendominasi penguasaan lahan di wilayah perbukitan, kemudian etnik Bugis mendominasi di wilayah pesisir, sedangkan etnik lokal (Gorontalo) lebih banyak berafiliasi di struktur pemerintahan kecamatan, serta beberapa di sektor jasa dan swasta.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari wawancara mendalam dengan melibatkan 27 informan dari berbagai latar belakang etnik (Gorontalo, Jawa, Bali. dan Bugis) dan profesi (birokrasi, LSM, dan akademisi). Sedangkan data sekunder  bersumber dari analisis dokumen yang didapatkan dari kantor desa, kecamatan, dan beberapa instansi terkait lainnya. Di samping itu juga ada data
yang bersumber dari karya ilmiah yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Randangan memiliki wilayah seluas 331,18 km 2 atau 7,80 persen dari keseluruhan wilayah Kabupaten Pohuwato. Desa Motolohu merupakan ibukota kecamatannya. Topografi wilayah Kecamatan Randangan berupa dataran, lembah dan beberapa desa berada di lereng/punggung bukit. Oleh karena berbatasan langsung dengan Teluk Tomini di bagian selatan, Randangan memiliki beberapa desa yang terletak di daerah pesisir yaitu Desa Imbodu, Desa Siduwonge, Desa Patuhu, dan Desa Pelambane. Jumlah penduduk Kecamatan Randangan tahun 2014 mencapai 17.175 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 109 yang berarti bahwa di kecamatan ini jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduknya adalah 52 jiwa per km 2 . Secara rata-rata setiap km 2 wilayah Randangan dihuni oleh sekitar 52 jiwa penduduk (Kecamatan Randangan Dalam Angka 2014).
Daerah ini dihuni oleh berbagai macam etnis, selain kelompok etnis yang datang melalui program transmigrasi nasional pada sekitaran  tahun  1980-an  seperti:  Jawa,  Bali,  dan  Lombok,  ada juga kelompok etnik yang berasal dari Pulau Sulawesi yang datang dengan cara migrasi spontan antara lain: kelompok etnik Bugis, etnik Minahasa, dan etnik Sangir. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang setiap saat meningkat berimbas pada kebutuhan atas tempat tinggal yang semakin meningkat pula. Kondisi ini membuat sebagian orang rela meninggalkan kampung halamannya demi mencari tempat tinggal dan penghasilan ekonomi yang layak dengan cara melakukan migrasi.

## Makna Tanah Bagi Warga (Etnik) di Lokasi Studi
Tanah (dalam hal ini lahan) seyogianya merupakan aspek yang paling penting dalam sejarah kehidupan manusia, serta menjadi sentrum dari hampir keseluruhan aktivitas ummat manusia, misalnya untuk mencari nafkah dengan cara bercocok tanam, tempat tinggal, membangun gedung, serta banyak aktivitas lainnya.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Muthmainnah  (1998) melukiskan dalam studinya bahwa, jika dinilai dari sisi ekonomis, tanah merupakan aset yang berharga, namun jika dinilai dari sisi budaya, makna dari sekapling tanah dapat mempunyai arti banyak. Di samping sebagai faktor produksi yang berguna sebagai sumber nafkah, tanah juga memegang peranan penting sebagai sumber kekuasaan, jaminan keamanan, dan tempat untuk melestarikan dan mengembangkan sistem sosial budaya.
Pentingnya tanah bagi manusia, baik sebagai aktivitas produksi, tempat tinggal, maupun sebagai sebuah identitas (status sosial), tentunya dimaknai secara berbeda oleh masing-masing orang yang berbeda etnik. Setiap orang yang berbeda etnis, tentu memiliki pemahaman yang berbeda-berbeda dalam memaknai nilai-nilai  dari  sejengkal  tanah  yang  dimilikinya.  Etnis  Jawa tentu berbeda dengan etnis Bali, Bugis, dan Gorontalo dalam memaknai nilai dari sebidang tanah.
Sejalan dengan hal di atas, Sjaf dkk (2008)menggambarkan bagaimana  pandangan  orang  Mamasa  dalam  memaknai tanah. Keeratan aktivitas pertanian dengan nafkah hidup orang Mamasa  ditandai  dengan  dua  istilah  penggunaan  lahan,  yakni lahan basah (persawahan) dan lahan kering (perkebunan). Jenis komoditas masyarakat Mamasa yang ditanam pada lahan basah sebagaimana umumnya adalah padi sawah, sedangkan pada lahan kering komoditasnya lebih pada sayur-sayuran, kopi dan jagung. Kedua jenis penggunaan lahan tersebut tentunya memiliki
219 |  Bumulo Sahrain. et. al . Dinamika Penguasaan Lahan dalam Masyarakat Multietnik
makna  berbeda.  Bagi  orang  Mamasa,  lahan  basah  merupakan aset yang mempunyai arti penting dibandingkan dengan lahan kering. Kedua jenis lahan tersebut dimaknai secara berbeda baik dari dimensi ekonomi maupun sosial. Jika dilihat dari dimensi ekonomi, Orang Mamasa menempatkan lahan sebagai produksi bahan pangan (beras) dalam memenuhi kebutuhan primer masyarakat Mamasa, selain kebutuhan pangan, lahan juga memiliki nilai jual yang sangat tinggi mencapai 80 juta per hektar. Sedangkan dalam dimensi sosial, dapat dilihat dari kepemilikkan tanah yang sangat erat kaitannya dengan status sosial, kemudahan akses, kontrol pengelolaan, serta pewarisan.
Merujuk pada hasil penelitian yang peneliti himpun di lapangan bahwa bagi warga Jawa, tanah sangat erat kaitannya dengan persoalan ekonomi, dimana tanah adalah alat produksi yang dapat memberikan keuntungan yang besar bagi pemiliknya. Hal ini juga didukung mayoritas masyarakat Jawa di lokasi studi bermatapencaharian  sebagai  petani.  Menurut  informan  dari etnis Jawa“jika tanah dikelola dengan baik,maka dapat memberi manfaat bagi pemiliknya”. Disamping itu, tanah semakin lama semakin memiliki nilai jual tinggi (bagi yang menjualnya), sedangkan bagi mereka yang tidak menjual, tanah dapat dijadikan sebagai alat produksi untuk menghasilkan kebutuhan pangan dalam waktu jangka panjang. Selanjutnya dari aspek sosial, etnis Jawa di Kecamatan Randangan menilai bahwa tanah menjadi penentu dari status sosial seseorang, dimana semakin banyak tanah seseorang maka semakin tinggi status sosial orang tersebut. Dengan adanya nilai ekonomi yang begitu besar pada tanah, menjadi semacam pemicu atau spirit bagi orang Jawa untuk memperbanyak kepemilikan tanahnya.
Sebagaimana etnisJawa, etnis Bugis juga memiliki cara pandang tersendiri dalam memakai tanah. Hal ini yang memotivasi mereka untuk sebisa mungkin memperluas lahan yang dimiliki. Merujuk hasil penelitian yang peneliti himpun di lapangan bahwa etnis Bugis lebih fokus pada aktivitas tambak.Hal ini dibuktikan dengan dominannya etnis Bugis menguasai lahan tambak di Kecamatan Randangan (lihat tabel 3).
Tanah dalam pandangan etnis Bugis merupakan alat produksi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dan keuntungannya pun tidak hanya dimiliki dalam jangka waktu pendek, melainkan dapat memberi keuntungan secara ekonomi dalam jangka waktu yang sangat panjang Di samping itu, etnis Bugis memandang tanah sebagai bagian dari jiwanya.Bernilainyasebidang tanah bagi etnis Bugis, dibuktikan dengan kehidupan mereka (yang tinggal di lokasi penelitian) berpacu dalam memperbanyak tanah, baik dengan cara membeli maupun membuka lahan-lahan kosong.
Di sisi lain, merujuk informasi yang peneliti himpun di lapangan, bahwa “bagi etnis Bugis tanah juga dimaknai sebagai bagian dari jiwa mereka, maka dari itu ketika etnis Bugis berada di mana pun, mereka harus memiliki tanah agar jiwanya besar. Memang mereka tidak mengatakan secara gamblang, akan tetapi hal demikian terpancar dalam kehidupan mereka sehari-hari”.
Sejalan dengan hal di atas, peneliti menilai bahwatanah memiliki nilai penting dalam kehidupan etnisBugis. Hal ini dibuktikan dengan hampir tidak adanya kegiatan pelepasan tanah milik etnis Bugis, yang terjadi sebaliknya, mereka berpacu untuk memperbanyak tanah baik dari membuka lahan maupun membeli dari warga lokal. Hal ini didorong oleh keyakinan yang dipegang kuat oleh etnis Bugis, bahwa di masa mendatang tanah yang dimilikisaat ini akan menuai keuntungan yang besar jika dikelola dengan baik.
Di sisi lain, etnis Bali di lokasi studi juga memiliki makna
tersendiri terhadap tanah. Tanah bagi etnis Bali lebih banyak dimaknai dalam pandangan spritualitas, namun bukan berarti tidak  memiliki  nilai  ekonomi.  Merujuk  pada  informasi  yang peneliti himpun di lapangan, etnis Bali berpandangan bahwa pada hakikatnya semua mahluk di dunia ini terlahir dari tanah dan kembali ke tanah. Tanah dalam spritual masyarakat Bali khusunya Hindu merupakan salah satu hal yang substansial dari kelahiran hingga kematian sehingga ketika etnis Bali meninggal akan dikembalikan dalam bentuk abu yang kembali ke asalnya melalui beberapa unsur (Angin, Api, Air, dan Tanah).Tanah sangat erat kaitannya dengan spritualitas, dimana terdapat unsur kehidupan dan kematian. Mayoritas warga Bali di lokasi studi merupakan pemeluk agama Hindu.
Sama halnya dengan etnis Jawa, etnis Bali juga memiliki pandangan  tersendiri  dalam  memaknai  tanah.  Mayoritas  etnis Bali di lokasi studi bermatapencaharian di sektor pertanian. Dari sisi ekonomi, tanah dipandang oleh etnis Bali sebagai alat produksi yang dapat memberikan nilai ekonomi yang sangat besar bagi pemiliknya.
Selanjutnya, merujuk pada informasi yang peneliti himpun di lapangan bahwa “...siapa pun yang hidup tanpa memiliki sebidang tanah maka akan sulit hidup. Begitu eratnya kaitan antara etnis Bali dengan tanah, sehingga setiap etnis Bali memasuki dunia pernikahan atau rumah tangga baru menjadi suatu keharusan bagi mereka untuk memiliki sebidang tanah...”.
Selain ketiga etnis di atas, etnis Gorontalo di lokasi studi juga memiliki pandangan tersendiri dalam memaknai tanah. Mayoritas etnis Gorontalo di lokasi studi bermatapencaharian di sektor pertanian. Pada dasarnya, tanah yang dijewantahkan sebagai lahan pertanian memiliki nilai tersendiri bagi orang Gorontalo.
Makna  tanah  bagi  etnis  Gorontalo  di  lokasi  studi  sangat  erat kaitannya dengan dimensi ekonomi. Tanah memiliki kedudukan tersendiri bagi etnis Gorontalo di lokasi studi, sebab menurut mereka tanah merupakan barang atau benda yang ketika dijual dengan harga tinggi akan cepat terjual, sehingga dalam keadaan terdesak, kebanyakan etnis Gorontalo melepas tanahnya. Hal ini kemudian yang membuat tanah-tanah etnis Gorontalo di lokasi studi lebih banyak dimiliki oleh etnis pendatang. Peneliti mengamati, bahwa tanah memang memiliki nilai yang sangat besar bagi etnis Gorontalo ketika dilihat dari dimensi ekonomi, akan tetapi etnis Gorontalo di lokasi studi memaknai tanah dari sisi keuntungan dalam jangka pendek, berbeda dengan beberapa etnis seperti Jawa, Bali dan Bugis yang sangat jarang melepas tanah ke orang lain, malah mereka berpacu untuk memperbanyak tanah.
Merujuk hasil penelitian yang peneliti himpun di lapangan bahwa, sebagian besar orang Gorontalo di lokasi studi lebih memudah melepas tanahnya kepada pendatang, dibanding mengelola tanah tersebut  untuk  mendapatkan  manfaat  jangka  panjang.  Melalui hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa orang Gorontalo di lokasi studi lebih banyak melepas tanahnya ketika didesak oleh kebutuhan-kebutuhan seperti menyekolahkan anak, acara kematian, kelahiran, acara pernikahan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kebanyakan tanah orang Gorontalo dijual kepada etnis pendatang, seperti Cina, Bugis, Jawa, serta pengusaha-pengusaha yang berasal dari kota. Hanya sebagian kecil orang Gorontalo yang menjadikan tanahnya untuk investasi ekonomi dalam waktu jangka panjang.
Merujuk dari ulasan makna tanah oleh warga yang berdeda etnis di lokasi studi, peneliti berasumsi bahwa cara pandang yang berbeda dalam memaknai tanah inilah yang kemudian sangat
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 5 No 3 Desember 2017, hal 218-225 |  220
erat kaitannya dengan penguasaan-penguasaan tanah yang terjadi di beberapa daerah, termasuk juga di lokasi penelitian saat ini. Pemaknaan terhadap tanah inilah yang kemudian mendorong setiap orang untuk mempertahankan setiap jengkal tanah yang mereka miliki bahkan ingin memperluas jumlah tanah yang dikuasainya. Di samping itu, memang tidak dapat dipungkiri bahwa semakin penting makna tanah nbagi seseorang, maka semakin mendorong mereka untukmenguasai dan memperluas lahan yang dikuasainya demi tujuan tertentu.

## Identitas Etnis dan Peran Aktor Dalam Penguasaan Lahan
Dinamika penguasaan lahan di lokasi studi sangat syarat dengan dimensi identitas etnis. Kelompok etnis Bugis menggunakan relasi identitas etnis dari aktor di daerah (pemerintahan) untuk mempermudah  mendapatkan  akses  terhadap  lahan.  Meskipun tidak secara terbuka dan terang-terangan, namun secara tidak langsung, penggunaan domain identitas oleh kelompok etnik Bugis diperkuat oleh adanya jejaring aktordi level desa hingga kabupaten. Hal ini juga, menurut informasi yang peneliti himpun di lapangan, bahwa pada tahun 2005 hingga 2010 bupati yang memimpin daerah pada saat itu berasal dari etnik Bugis. Di samping itu,jejaring aktor Bugis di level desa melakukan pendekatan kepada aktor lokal (Gorontalo) yang memiliki kuasa di desa, seperti kepala desa dan camat.
Sejalan dengan uraian di atas, Barlan (2014) dalam studinya di Balikpapan menjelaskan bahwa pada dasarnya baik kepemilikan lahan dan pembangunan kawasan memiliki kaitan erat dengan etnis yang menguasai lahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya lahan-lahan  yang  telah  tersertifikasi  dibeli  oleh  pejabat  politik yang dominan etnis Jawa yang kemudian dijual kepada para pengusaha Tionghoa. Hal ini pun tidak lepas dari peran paguyuban sebagai wadah berkumpul dan pengembangan jaringan dari aktor politik kepada anggotanya. Disamping itu, melalui paguyuban dilakukan sosialisasi nilai-nilai secara turun-temurun kepada anggotanya khususnya kepada para elit, dimana masing-masing elit saling mengutamakan kepentingan etnisnya.
Di sisi lain, Weber cenderung melihat bahwa etnisitas sebagai mekanisme dari terpaan monopolistik sosial. Hal ini dapat terlihat dalam situasi di mana individu atau kelompok memiliki keinginan dalam bersaing untuk memperebutkan sumber daya yang langka. Di samping itu, Weber juga berpendapat bahwa hubungan etnis berkaitan erat dengan aspek-aspek politik dari mobilisasi kelompok etnis, sehingga ia mendefinisikan etnisitas dalam istilah dinamika aktivitas politik. Dalam menganalisis komunitas etnis kuno dan kontemporer, Weber berpendapat bahwa organisasi politik hampir secara teratur menentukan bentuk dan kristalisasi dari sentimen kelompok etnik. Kesadaran kelompok terutama dibentuk oleh pengalaman politik secara umum, bukan dengan common descent (Weber, 1968; Malesevic, 2004; Sjaf, 2014).
Merujuk informasi yang peneliti himpun lapangan, bahwa pada tahun 2005 hingga 2009 menjadi tahun dimana maraknya alih- fungsi lahan cagar alam Tanjung Panjang menjadi areal tambak yang saat ini dikuasai oleh kelompok etnik Bugis. Kawasan cagar alam Tanjung Panjang sesungguhnya tidak boleh diakses, apalagi mengubah lanskap kawasan menjadi areal tambak masyarakat, namun di era kepemimpinan Bupati Kabupaten Pohuwato periode (2005-2010), wilayah Cagar Alam yang dimaksud marak dibuka oleh masyarakat, kemudian dirubah menjadi areal tambak. Terkait pelanggaran tersebut, tidak ada penindakan yang tegas dari pemerintah pada saat itu terkait pembukaan lahan tambak di kawasan cagar alam tersebut. Menurut informan berinisial BOR
“sekitar tahun 2004 sampai 2009, ini juga
berkaitan dengan penguasa daerah merupakan suku Bugis.Era kehancuran lingkungan ada pada fase rezim 2004-2009, memang infrastruktur dibangun, namun kehancuran lingkungan terjadi di balik itu. Kalau saya lihat ini lebih pada persoalan kewenangan, nah di masa beliau paling banyak kebijakan tentang lingkungan. Sebenarnya ada pembiaran dalam hal kerusakan lingkungan ini. Selain itu, aktor yang berinisial HN juga termasuk pemrakarsa untuk survei areal cagar alam Tanjung Panjang yang dikonversi menjadi lahan pertambakkan di awal 1993”
Merujuk  pada  hasil  wawancara  di  atas,  peneliti  menganalisis bahwa dalam penguasaan tanah khususnya di kawasan cagar alam Tanjung Panjang oleh warga Bugis tidak lepas dari adanya relasi aktor yang berperan di dalamnya. Di samping itu, jika merujuk dari hasil wawancara, dapat ditelusuri bahwa relasi para aktor ini pun merupakan relasi yang memiliki basis identitas. Identitas Bugis yang melekat pada aktor-aktor tersebut, secara tidak langsung melukiskan adanya pengaruh yang cukup kuat dengan penguasaan tanah oleh warga Bugis di lokasi studi. Asumsi tersebut dibuktikan dengan wawancara di mana pada tahun 1993 aktor HN merupakan salah satu pemrakarsa survey areal cagar alam Tanjung Panjang yang dikonversi menjadi tambak, serta maraknya pembukaan lahan di Kecamatan Randangan oleh kelompok etnik Bugis pada tahun 2004 hingga 2009, dimana tidak adanya penindakan yang tegas dari pemerintah terhadap pelanggaran konversi cagar alam secara masif menjadi tambak. Selanjutnya, Bahsoan (2014) juga menjelaskan bahwa “...terkait dengan persoalan ini, pemerintah seperti sengaja membiarkan atau dengan kata lain “abai” hanya karena ada kepentingan sepihak dari pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan atau menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Di sisi lain, pengelolaan sumberdaya alam yang menjanjikan ini hasilnya bukan dinikmati oleh penduduk lokal (orang Gorontalo). Di samping itu, tidak hanya menguasai ruang-ruang di sub-sub sektor ekonomiriil, para pendatang Bugis juga memiliki pengaruh di level birokrasi. Semua tahu bahwa posisi orang nomor satu di Pohuwato atau yang menjadi Bupati pertama hasil PILKADA 2005 adalah seorang pendatang dari Selatan. Bahkan pada (Juni- Juli 2013) posisi SEKDA Pohuwato juga masih dipegang oleh “orang selatan”. Hal inilah yang kemudian memicu “orang selatan” lainnya untuk datang ke Pohuwato baik yang menjadi pengusaha, penambak, kontraktor dan birokrat (menjadi PNS)...”
Relasi identitas yang terbangun di kalngan etnik Bugis merupakan nilai kultural yang sejak lama melekat dalam kehidupan orang Bugis secara umum. Hal ini digambarkan oleh Sjaf (2017) dalam  studinya  tentang  kanalisasi  politik  etnik  di  Makassar, dimana “ orang  Bugis-Makassar  sangat  memegang  kuat  yang namanya siri’na pacce (perasaan malu dan sepenanggungan). Siri’ merupakan salah satu nilai penting dalam budaya masyarakat yang secara fenomenal mewarnai kebudayaan di seluruh etnik asli di Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikarenakan siri’ lebih dihayati  sebagai  makna  kultural.  Makna  kultural siri’ diartikan sebagai sistem nilai kultural kepribadian anggota masyarakat Bugis-Makassar,  baik  yang  berstatus  sebagai ajjoareng (lapisan atas) maupun berstatus sebagai joa (lapisan bawah). Ajjoareng adalah istilah lain dari orang yang menjadi pemimpin”. Sejalan dengan hal ini, Fahmid (2012) dalam studinya menjelaskan bahwa dengan demikian, siri’ tidak sekedar simbol nilai yang berlaku pada lapisan tertentu, melainkan sebagai faktor penting untuk mendorong terjadinya mobilisasi antar lapisan sosial yang ada dalam etnis Bugis dan Makassar.
Selanjutnya, nama yang telah disebutkan oleh informan BOR,
221 |  Bumulo Sahrain. et. al . Dinamika Penguasaan Lahan dalam Masyarakat Multietnik
merupakan aktor yang memiliki latar belakang etnik Bugis. Aktor tersebut merupakan tokoh yang di”tua”kan oleh warga Bugis di lokasi studi. Di samping itu, ada juga AS dan AB yang merupakan pemilik lahan tambak yang luas, berkisar sekitar 100 hingga 200 hektar. Selain relasi yang cukup kuat di pemerintahan kabupaten, aktor tersebut juga membangun relasi di pemerintahan desa, untuk mempermudah izin penguasaan tanah di wilayah ini. menurut informan berinisial SB:
“Yang memberi rekom adalah pihak pemerintah kabupaten dan mereka juga yang menggugat. Logikanya tidak berani excapator didatangkan untuk bekerja membuka tambak kalau tidak ada rekom dari pemerintah” 2
Beberpa nama yang peneliti sebutkan merupakan aktor yang juga menjadi penghubung informasi kepada para pembeli (etnis Bugis) di Sulawesi Selatan. Ketika ada lahan yang hendak dijual di wilayah Randangan, maka aktor-aktor tersebut memberikan informasi pada para pembeli. Hal ini diperkuat oleh fakta lapangan di mana hampir setiap tahun orang-orang Bugis berdatangan ke wilayah Randangan karena dipicu oleh adanya lahan yang sangat potensial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Selain kelompok Bugis, kelompok transmigran dari pulau Jawa juga memiliki power tersendiri dalam proses-proses penguasaan lahan di lokasi studi. Kebijakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru pada 1980-an menjadi pegangan sekaligus legitimasi terhadap proses penguasaan lahan oleh kelompok etnik pendatang (warga transmigran). Kecenderungan penggunaan domain identitas dalam penguasaan lahan di lokasi studi seringkali direproduksi untuk dijadikan alasan dalam mempertahankan kepemilikan terhadap basis-basis ekonomi. Meskipun tidak secara gamblang (sebagaimana kelompok etnik lokal yang menggunakan identitas sebagai pribumi), akan tetapi identitas para kelompok etnik pendatang dikonstruksi dengan cara mengatasnamakan negara sebagai pemberi otoritas terhadap kepemilikan lahan di lokasi studi.
Lahan yang saat ini dimiliki oleh warga transmigran merupakan pemberian pemerintah pusat melalui program transmigrasi di era Orde Baru, sehingga menurut merekatanah yang dimiliki saat ini bukan atas dasar kemauan dari warga transmigran, melainkan inisiatif dari pemerintah yang seyogianya merupakan pemberi otoritas untuk mengakses lahan yang ada di lokasi studi. Pendapat ini yang kemudian digunakan untuk membendung protes-protes dari kelompok etnik lokal yang mencoba mengambil alih kembali hak kepemilikan lahan di lokasi studi.
Hal lain juga diuraikan Heeren, HJ (1979) dalam Kustadi (1984) bahwa benturan yang terjadi di beberapa wilayah tujuan  transmigrasi.  Misalnya,  kasus  yang  terjadi  pada  proyek transmigrasi di Sumatera Selatan tahun 1957, bahwa terjadi keberatan-keberatan dari penduduk lokal yang dirumuskan melalui Kongres Adat di Palembang. Salah satu poin dari isi hasil Kongres tersebut yakni, hak-hak marga atas tanah yang telah ditempati transmigran harus kembali ke bawah wewenang marga yang bersangkutan. Kemudian kasus yang terjadi di Kalimantan Barat, dimana salah satu tuntutan dari penduduk lokal yakni, agar tanah tidak dijadikan lokasi pemukiman transmigrasi karena tanah tersebut merupakan warisan dari nenek moyang.
Penguasaan lahan yang terjadi di lokasi studi telah melahirkan sebuah penguasaan lahan yang tersegregasi. Warga Bugis lebih dominan menguasai tanah di wilayah pesisir dengan aktivitas budidaya tambak, kemudian di wilayah perbukitan didominasi
2 Wawancara dengan informan berinisial SB pada tanggal 28/5/2016
oleh warga transmigran dengan aktivitas pertanian lahan basah dan lahan kering. Sedangkan untuk penduduk lokal lebih banyak berafiliasi di pemerintahan kecamatan.
Hal yang sama dilukiskan oleh Sjaf (2014) dalam studinya di Kendari, dimana pola pemukiman terbagi berdasarkan entitas sosialnya masing-masing, yakni etnik Bugis dan Bajo lebih mendominasi di bibir pantai teluk Kendari, etnik Muna mendiami daerah berbukit sebelah utara, etnik Buton mendiami sebelah Timur Kendari, dan etnik Tolaki mendiami daerah berbukit. Sjaf menilai bahwa pola pemukiman kelompok etnik di Kendari yang tersegregasi, disesuaikan dengan adaptasi daerah asal dari kelompok etnik yang juga tidak terlepas dari adaptasi nafkah hidup dari kelompok etnik tersebut.

## Riwayat dan Struktur Akses
Kebijakan Orde Baru meninggalkan persoalan yang begitu rumit untuk dipecahkan. Khususnya, terkait program transmigrasi dan pemberian hak untuk mengakses lahan di daerah tujuan warga transmigran. Pemberian akses lahan kepada para transmigran di lokasi studi memicu protes dari penduduk lokal. Penduduk lokal berpandangan bahwa seyogyanya mereka yang berhak memiliki lahan yang saat ini masih menjadi sengketa, sebab lahan tersebut merupakan warisan dari “nenek moyang”. Jauh sebelum warga transmigran memasuki wilayah Randangan, penduduk lokal sudah lebih dulu mengolah tanah untuk kebutuhan nafkah hidup sehari-hari.
Sejalan dengan uraian di atas, Aini (2012) dalam studinya di Maluku  Utara  juga  melukiskan  tentang  ketegangan  antar  etnis yang bermula dari adanya pemindahan besar-besaran etnis Makian ke pulau Halmahera karena meletusnya Gunung Kie Besi pada tahun 1975. Kotestasi etnis diawali ketika warga etnik Makian memulai membangun kehidupannya di daerah baru, dimana mereka mulai berusaha untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik di Halmahera. Seiring berjalannya waktu, kelompok etnik Makian mulai menduduki jabatan-jabatan birokrasi, serta berhasil di sektor perdagangan dan pendidikan. Keberhasilan ini yang kemudian memicu gejolak dalam masyarakat akibat terjadinya kesenjangan dengan etnik Kao yang notabene merasa tanahnya digunakan oleh orang Makian. Di samping itu, etnik Makian  menjadi  etnik  yang  menonjol,  tidak  hanya  secara ekonomi,  tetapi  juga  secara  politik.  Menonjolnya  kelompok etnis  Makian  di  pulau  Halmahera  telah  menjadi  pemicu  bagi munculnya ketegangan antar etnis disana. Proses pembentukan ketegangan dalam hubungan antar etnis di Pulau Halmahera, juga terkait dengan “ politics of differance ” yang diberlakukan oleh pihak yang berkuasa.
Merujuk dari hasil penelitian dan analisis beberapa data informasi yang dhimpun di lapangan, maka dihasilkan gambaran tentang riwayat dan struktur akses di lokasi studi. lihat tabel berikut:
Tahun 1981 adalah awal dari kepemilikan tanah oleh etnik pendatang di lokasi studi. Kelompok pendatang yang berasal dari Jawa dan Bali melakukan perpindahan penduduk melalui program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru pada sekitar tahun 1980-an. Melalui program ini pula, para transmigran mendapatkan pemberian lahan dari pemerintah pusat. Pemberian lahan kepada masyarakat transmigran memiliki dasar aturan 3 yang sangat kuat. Hak kepemilikan tersebut telah dibuatkan  sertifikat  oleh  pemerintah  sebagai  legitimasi  ketika 3 Baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Kedua UU tersebut menjelaskan dan mengatur tentang hak-hak kepemilikan tanah yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat transmigran.
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 5 No 3 Desember 2017, hal 218-225 |  222
di kemudian hari muncul gugatan-gugatan dari pihak lain. Hal ini yang kemudian menimbulkan kekecewaan penduduk lokal kepada negara atas pemberian hak akses tanah kepada kelompok etnik pendatang.
Merujuk hasil lapangan, menurut informan berinisial IL, bahwa lahan di lokasi studi dimiliki oleh etnis Gorontalo sejak tahun 1969. Sedangkan, warga transmigran baru memasuki daerah ini pada tahun 1980. Hal ini kemudian membuat etnis Gorontalo merasa rampas haknya, sebab menurut mereka warga transmigran tidak memiliki lahan di lokasi ini.
Dominasi kepemilikan lahan dapat dilihat dari data kepemilikan lahan pertanian lihat (tabel 2) dimana presentasi kepemilikan lahan pertanian pada keempat dusun di Desa Banuroja didominasi oleh etnis pendatang Jawa, Lombok dan Bali.
Warga transmigran Jawa, Lombok dan Bali menggunakan kebijakan pemerintah Orde Baru sebagai legitimasi dalam mendapatkan tanah. Legitimasi ini yang kemudian, menjadi sebuah kekuatan atau pegangan warga transmigran, bahwa mereka berada di lokasi ini tidak atas kehendak sendiri, namun melalui program yang telah diselenggarakan oleh pemerintahan Orde Baru. Ada hal yang menurut pandangan peneliti sangat sarat dengan peran aktor. Hal demikian tergambarkan lewat proses “Jawanisasi” daerah-daerah yang berada di luar pulau Jawa, yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu melalui “modus  operandi”  yang  diberi  nama  transmigrasi.  Meski  pun proses distribusi kekuatan identitas tersebut tidak secara langsung dilakukan, namun proses “Jawanisasi” di berbagai daerah sangat jelas melalui polemik-polemik yang ditimbulkan oleh program ini.
Tirtosudarmo (2007) dalam studinya menguraikan bahwa setelah kemerdekaan, integrasi nasional menjadi tujuan utama untuk melakukan  intervensi  yang  terus-menerus  terhadap  demografi Indonesia. Di sisi lain, tujuan dari kebijakan transmigrasi memungkinkan bagi para elit pemerintah untuk mengambil alih dan menggunakan kebijakan itu sesuai dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka. Kemudian menjadikan migrasi dan dominasi orang Jawa sebagai alat politik dalam memainkan peranan yang besar terhadap penentuan garis-garis perbedaan suku di daerah penerima transmigran.
Dalam hal yang sama, Wijst (1985) menjelaskan bahwa selain pertimbangan sosial-ekonomi dan demografi, transmigrasi juga memiliki tujuan politik. Menurut Wijst, tujuan sosial-politik untuk integrasi nasional dan persatuan dengan cara program transmigrasi ini terkesan suram. Di samping itu, Horison (1981) dalam Wijst (1985) menjelaskan bahwa transmigrasi juga digunakan sebagai instrumen untuk menggunakan pengaruh pemerintah pusat di beberapa wilayah yang berada di bawah kontrol sistem lokal. Oleh Horison, transmigrasi juga dipandang sebagai pengikisan secara bertahap dari kekuasaan administratif dan peraturan dari sistem marga. Horison bahkan memberi label “kolonialisme Jawa” dan “Jawanisasi Nusantara” terhadap pendekatan perihal penyatuan yang dilakukan melalui program transmigrasi.
Berbeda dengan kelompok etnik Bugis, dimana awal penguasaan lahannya ditempuh melalui proses dari pembukaan lahan yang berbekal izin dari pemerintah desa pada tahun 1980-an. Di samping itu sebagian lahan orang Bugis juga didapatkan melalui transaksi jual-beli tanah terjadi. Proses jual-beli tersebut disaksikan oleh pemerintah desa. Setelah terjadi kesepakatan antara pembeli dengan penjual, maka pemerintah desa mengeluarkan surat
223 |  Bumulo Sahrain. et. al . Dinamika Penguasaan Lahan dalam Masyarakat Multietnik
Tabel 1. Riwayat dan Struktur Akses Penguasaan Lahan
Periode 1980-1995 1995-2005 2005-Sekarang 1. Rezim Orde Baru Sentralisasi Transisi dari Orde Baru ke Reformasi Sentralisasi ke Desentralisasi Desentralisasi 2. Basis kekuatan a. Warga Trans- migran - Programtransmigrasi pemerintah( State Sponsor ). - Dukungan aparat militer untuk menyelesai-kan sengketa. - Membeli tanah dari warga lokal. - Pewarisan tanah ke sanak keluarga dan kerabat. - Penguasaan tanah pada periode 2005 hinggasekarang, serupa dengan periode 1995-2005. b. Warga Bugis - Pendekatan dengan penguasa desa.
- Pembukaan lahan di kawasan cagar alam dengan izin pemerintah desa. - Menggunakan modal ekonomi pribadi. - Membeli tanah dari warga lokal dengan bantuan aparat desa. - Menguasai lahan dengan menggunakan jaringanetnis Bugis. - Perluasan tambak di dalam kawasan cagar alamtanpa ada sanksi dari pemerintah. - Transaksi jual beli lahan di kalangan warga Bugis ( market sponsor ).
- Pewarisan tanah ke sanak keluarga dan kerabat.
c. Warga Gorontalo - Menggunakan kekuatan identitas sebagai warga lokal yang merasa lebih memiliki hak terhadap tanah. - Mengambil alih kembali hak atas tanah dengan alasan warisan nenek moyang.
- Menggunakan kekuatan pemerintah kecamatan untuk mediasi aspirasi warga lokal. - Membangun kesadaran kolektif melalui konsolidasi antar warga lokal yang merasa diambil hak atas tanahnya. - Menggunakan ke- kuatan pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten untuk mediasi aspirasi warga lokal. - Menyampaikan aspirasi terkait hak atas tanah ke wakil rakyat (DPR).
pengakuan hak milik, serta menandatangani kwitansi jual-beli.
Hal  yang  sama  juga  dapat  dilihat  dari  hasil  studi  Miharja, Saharudin, dan Sjaf (2017) bahwa “... arena ekonomi menjadi faktor dominan dalam mengakumulasi kepemilikan lahan oleh aktor etnik Bugis di perantauan. Pilihan arena ekonomi dilihat dari pola patron klien, jual beli lahan, dan sewa lahan, nampaknya  berpengaruh  signifikan  dalam  mengakumulasi kepemilikan lahan di daerah Bulungan maupun di Balikpapan dan jugamembangunperkampunganberbasisetnikdi Kelurahan Mamburungan Timur ...”.
Selanjutnya, Barlan (2014) dalam studinya melukiskan bahwa pada dasarnya etnis Bugi lebih cenderung menyukai aktivitas transaksi jual beli lahan. Aktivitas tersebut dibuktikan dengan adanya transaksi dimana etnis Bugis menjual lahan mereka dengan harga yang lebih tinggi pada saat mereka membelinya. Setelah mereka menjual lahan, kemudian mereka pindah ke daerah pinggiran dan membeli lahan atau tanah yang lebih luas dengan harga yang lebih murah.Di samping itu, etnis Bugis pertama kali datang ke Balikpapan biasanya langsung menguasai daerah pesisir dan berprofesi sebagai nelayan. Namun pada migrasi berikutnya dan seterusnya, etnis Bugis yang tiba di Balikpapan tidak hanya tinggal di daerah pesisir dan menjadi nelayan, tetapi mereka mulai menggarap lahan, hal ini dikenal dengan kegiatan “merintis”.
Di sisi lain, aktivitas penggunaan lahan warga Bugis di lokasi studi cenderung difokuskan pada tambak (udang dan bandeng). Potensi tambak yang begitu menjanjikan nilai ekonomi inilah yang kemudian menarik perhatian bagi pendatang Bugis untuk berinvestasi di daerah ini. Tahun 90-an hingga 2000-an sudah mulai banyak orang Bugis yang berdatangan ke wilayah ini. Perihal tambak yang saat ini digunakan sebagai aktivitas ekonomi warga Bugis dapat dilihat pada (tabel 3)
Merujuk informasi yang peneliti himpun di lapangan, diketahui bahwa persoalan penguasaan lahan sejak proses pemberian izin membuka lahan tambak, kemudian transaksi jual-beli hingga terjadinya dominasi penguasaan oleh warga Bugis, tidak terlepas dari adanya jejaring-jejaring aktor yang coba memainkan perannya dalam proses-proses tersebut. Berikut wawancara dengan informan yang berinisial MAD”
“...Di sini memang awalnya aktor-aktor itu hanya dilibatkan, tetapi ada yang sudah keenakan akhirnya sudah terlibat langsung dalam proses penguasaan. Ada oknum militer yang juga seringkali mendapat sorotan karena termasuk aktor yang ikut dalam proses penguasaan tanah. Ada beberapa pejabat daerah yang ikut terlibat dalam persoalan ini, misalnya di dinas-dinas
tertentu yang dimintakan permohonan izin untuk membuka lahan dan penggunaan alat berat, lalu disampaikan begini begitu, akhirnya tergiur dengan penyampaian itu...” 4
Berbeda dengan etnis Gorontalo, merujuk hasil informasi di lapangan, bahwa warga Gorontalo yang memiliki lahan di lokasi studi hanya beberapa orang saja. Selebihnya dimiliki oleh warga Bugis. Merujuk hasil wawancara dengan informan yang berinisial BOR bahwa “ada beberapa orang Masyarakat Gorontalo yang masih memiliki status kepemilikan tanah yang saat ini dijadikan tambak. Tapi, hanya beberapa orang saja, ada juga mantan kepala Desa Patuhu memiliki tambak di wilayah itu”. 5

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berangkat dari uraian pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini yakni,
1. Bahwa setiap etnik di lokasi studi memiliki pandangan masing-masing dalam memaknai tanah (dalam hal ini lahan pertanian). Cara memaknai tanah ini yang kemudian menentukan seberapa penting sebidang tanah bagi kehidupan, sehingga mendorong setiap etnik untuk menguasainya.
2. Identitas etnik dan relasi aktor sangat berperan dalam penguasaan tanah di lokasi studi. Warga pendatang (Bugis dan Transmigran) menggunakan relasi aktor berbasis identitas dalam penguasaan tanah. Di samping itu, mekanisme yang dilakukan oleh masing-masing aktor pun berbeda.
3. Selanjutnya, bahwa penguasaan tanah oleh kelompok etnik pendatang memiliki riwayat dan struktur aksesnya masing-masing. Penguasaan tanah oleh etnis pendatang (warga transmigran dan warga Bugis) dimulai pada tahun 1980-an, dimana Warga Transmigran mendapatkan akses melalui kebijakan program transmigrasi, sedangkan warga Bugis mendapatkan akses dengan cara pendekatan dengan pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Serta, jejaring aktor etnis Bugis yang berada di luar struktur pemerintahan seperti Tokoh masyarakat Bugis, LSM, dan beberapa oknum militer. Penguasaan tanah oleh kelompok etnik pendatang (Warga transmigran dan Bugis) telah memicu protes dari penduduk lokal.

## Saran
Perlu adanya studi-studi lanjutan untuk menggali lebih banyak informasi terkait dimensi identitas etnis dalam penguasaan lahan 4 Wawancara pada tanggal 5 Mei 2016 5 Wawancara pada tanggal 3/5/2016

## Tabel 2. Kepemilikan Lahan Berdasarkan Etnik di Desa Banuroja
Etnis Jumalah KK pemilik lahan menurut dusun Dusun 1 Dusun 2 Dusun 3 Dusun 4 Jumlah KK (Ha) Bali 63 49 - - 112 205,75 Jawa 1 2 6 24 109 42,875 Gorontalo 1 - - 1 2 5,25 Lombok - - 46 30 76 111,02 Manado - 3 1 - 4 4,25 Jumlah 65 54 53 55 303 369,415
Sumber: diolah dari peta hamparan lahan petani Desa Banuroja
Tabel 3 Jumlah Penambak dan Luas Tambak di Kecamatan Randangan Desa Jumlah Penambak (Orang) Luas Tambak (Ha) Imbodu 5 23 Motolohu Selatan 1 40 Motolohu 19 333,3 Huyula 130 1.515 Patuhu 142 1.664,5 Siduwonge 94 804 Pelambane 83 456,5 Jumlah 474 4.836,3 Sumber : paparan tentang manggrove DinasKehutanan Kabupaten Pohuwato 2016
yang terjadi di Indonesia.
Selanjutnya, diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Pohuwato agar mengeluarkan sebuah kebijakan yang mengatur persoalan tatakelola kepemilikan lahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwibowo S. 2005. Dongi-dongi - Culmination of a Multidimensional Ecological Crisis: A Political Ecology Perspective [ Inaugural-Dissertation ].  Germany  (DE): Universität Kassel. Aini N. 2012. Domestifikasi Etnisitas: Pemekaran Wilayah dan Rutinisasi Kekerasan antar Etnis di Maluku Utara . Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 1, No 1(2012), hlm. 103-116
Bahsoan A, Amin B, Kadir IA, Wiharisno J, Dako R, Massa YN.
2014. Cagar Alam Tanjung Panjang Menenun Harapan Baru. Balai KSDA Sulawesi Utara 2014 Barlan  ZA,  Kolopaking  LM  dan  Sunito  S.  2014. The Role of Paguyuban in Rural Development. Jurnal Sodality ISSN :  2302  -  7517,  Vol.  02,  No.  02  (2012),  hlm.  115-123.
[internet]. [diakses 30 Oktober 2017]. Downloaded from: http://journal.ipb.ac.id/sodality . Fahmid  IM,  Dharmawan  AH,  Kolopaking  LM,  Salman  D.
2012. Tidal Polarization in Elite Ethnic and Makassar Bugis . Jurnal Sodality ISSN: 2302-7517, Vol. 06, No. 02 (2012), hlm. 179-188. [internet]. [diakses 17 April 2017]. Downloaded from: http://journal.ipb.ac.id/sodality .
Hermansyah, dkk. 2008. Konflik  dan  Kekerasan  Etnis  Dalam Masyarakat Multikultural (Analisis Budaya Terhadap Bekerjanya Sistem Peradilan Negara). Jurnal Penelitian
Universitas Tanjungpura Volume IX No. 1 Januari 2008.
Klinken GV. 2007.
Perang Kota Kecil:
KekerasanKomunaldanDemokratisasi di Indonesia . Jakarta (ID): YayasanObor Indonesia
Kustadi. 1984. Masalah Pertanahan di Daerah Pemukiman Transmigrasi . Di dalam Warsito, Rukmadi, dkk. 1984. TRANSMIGRASI: Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman . Cetakan Kedua. Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada. hlm. 51-87 Li  TM.  2012. The Will to Improve .  Tangerang  Selatan  (ID): Marjin Kiri. Malesevic  S.  2004. The Sociology of Ethnicity .  London  (GB): Sage Publication Miharja  HA,  Saharudin,  and  Sjaf  S.  2017. Field  Activited  on Land Accumulation Property Right by Ethnic Buginese in Overseas . Jurnal Sodality ISSN:2302-7517.Vol 5, No 1 (2017), hlm. 61-66
Muthmainnah.  1998. Jembatan Suramadu: Respon Ulama terhadap Industrialisasi .Yogyakarta (ID): LKPSM.
Pelly U. 2005. Pengukuran  intensitaskonflik  dalamMasyarakat majemuk.” Dalam Jurnal Antropologi Sosial Budaya, Vol.
01. 2 Oktober 2005. Sjaf S, Asma L, Retno PA. 2007. Potret Kedaulatan Pangan Mamasa. Bogor (ID): SAINS (Sajogyo Institute) Sjaf S, Kolopaking LM, Pandjaitan NK, Damanhuri DS. 2012.
Pembentukan  Identitas  Etnik  di  Arena  Politik.  Jurnal SodalityISSN: 2302-7517. Vol 6. No. 02 (2012), hlm. 170- 178.[internet]. [diakses 17 April 2017];Downloaded from: http://journal.ipb.ac.id/sodality . Sjaf S. 2014. Politik Etnik: Dinamika Politik Lokal di kendari . Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia.
Sjaf S. 2017. Canalization of Ethnic Politics in Makassar. Jurnal Sodality. ISSN: 2302-7517 . Vol 5, No 2 (2017), hlm. 92-
97. [internet]. [diakses 30 September 2017]. Downloaded from: http://journal.ipb.ac.id/sodality . Thufail FI dan Ramstedt M. 2011. Kegalauan Identitas: Agama,
Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada Masa Pasca-Orde Baru. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Tirtosudarmo R. 2007. Mencari Indonesia (Demografi-Politik Pasca-Soeharto). Jakarta (ID): LIPI, Yayasan Obor.
Tjondronegoro  S.  MP.  1999. Sosiologi Agraria (Kumpulan Tulisan Terpilih): M.T Felix Sitorus dan Gunawan Wiradi ( Peny. ). Bandung (ID): AKATIGA. Weber M. 1968. Economy and Society . Berkeley (US): University of California Press.
Wijst TVD. 1985. Transmigration in Indonesia: An Evaluation of a Population Redistribution Policy . In Population Research  and  Policy  Review,  4  (1985)  1-30.  Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam–Printed. [internet].
[diakses 17 April 2017]. Downloaded from: http://www. jstor.org/stable/40229724 .