NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                    ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PADA PT. MITRA USAHA CEMERLANG

## Farida Khansa Nabila, Budi Santoso,
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email :faridabella200@gmail.com

## Abstract
Article  No.  212K/Pdt.  Sus-Pailit/2015  where  the  applicant  PT.  Bank  Mayapada  Internasional  TBK filed the application for bankruptcy against the respondent Arifin as a guarantee of insurance from PT. Mitra Usaha Cemerlang  because  it can  not  paid the debt that has been  due and can be charged to the applicant.  The  research  aims  to  determine  the  basis  of  judgment  and  the  legal  consequences  of  the bankruptcy  in determining the ruling on the application of bankruptcy  in PT Mitra Usaha Cemerlang. This  research  uses  normative  legal  research  methods  or  legal  research  doctrinal  with  this  kind  of descriptive  research.  Data  sources  consist  of  secondary  data  that  includes  primary,  secondary  and tertiary  legal  materials. Methods of collecting data with  library  studies,  in connection  with qualitative analysis.  The  results  of  the  study  showed  the  basis  of  the  Supreme  Court  consideration  of  No. 212k/PDT.  Sus-Bankruptcy/2015  that  PT  Mitra  Usaha  Cemerlang  has  fulfilled  the  requirement  for bankruptcy, which is more than one creditor and has been overdue and invoiced debt that has been set in Law No. 37 year 2004 concerning the postponement of debt repayment obligations. While the legal result  is  Arifin  as  a  guarantee of  PT  Mitra  Usaha  Cemerlang  loses  its  right to  do the  management  of wealth seized by the curator in the calculate from the date of bankruptcy.
Keywords : bankruptcy; judge's decision; legal effect

## Abstrak
Perkara  No.  212K/Pdt.Sus-Pailit/2015  dimana  Pemohon  PT.  Bank  Mayapada  Internasional  Tbk mengajukan Permohonan Pailit terhadap Termohon Arifin sebagai penanggung jaminan dari PT. Mitra Usaha  Cemerlang  dikarenakan  tidak  dapat  membayar  utangnya  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat ditagih  kepada  Pemohon.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dasar  pertimbangan  hakim  dan akibat hukum kasasi tentang kepailitan dalam menentukan putusan terhadap permohonan pailit pada PT Mitra  Usaha  Cemerlang.Penelitianinimenggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian hukum doctrinal dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data sekunder yang meliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Metode  pengumpulan  data  dengan  studi kepustakaan,  kemudian  dianalisisdengan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  dasar pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015  bahwa PT Mitra Usaha Cemerlang telah  memenuhi  persyaratan  pailit  yaitu  lebih  dari  satu  kreditur  dan  adanya  hutang  yang  telah  jatuh tempo  dan  dapat  ditagih  yang  telah  di  atur  dalam  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Sedangkan  akibat  hukumnya  adalah  Arifin  sebagai penanggung  jaminan  PT  Mitra  Usaha  Cemerlang  kehilangan  haknya  untuk  berbuat  terhadap pengurusan harta kekayaan yang disita oleh kurator di hitung sejak tanggal kepailitan itu.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                    ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702
Kata kunci : permohonan pailit; putusan hakim; akibat hukum.

## A. Pendahuluan
Kemajuan  ekonomi  nasional  perlu  didukung  oleh  kelembagaan  ekonomi  yang  kokoh dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Keberadaan  suatu  badan  usaha  sebagai lembaga  berbadan  hukum  sangat  diperlukan.  Badan  usaha  yang  dimaksud  di  sini  adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang sering disebut dengan perusahaan.
Perseroan terbatas (selanjutnya disebut perseroan)  yaitu  badan  hukum  yang  merupakan persekutuan  modal,  berdiri  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan oleh  Undang-undang.  Setiap  perseroan  (perusahaan)  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  tidak terlepas  dari  hubungan  hukum  dan  perbuatan  hukum.  Hubungan  hukum  tersebut  dapat menimbulkan  suatu  perjanjian,  artinya  hubungan-hubungan  yang  terjadi  dalam  lingkungan masyarakat, di mana hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak yang lain.
Operasional  dalam  suatu  perusahaan  tidak  selalu  menunjukkan  perkembangan  dan peningkatan  laba  (profit),  misalnya  ada  resiko  investasi,  resiko  pembiayaan  dan  resiko  operasi, dimana  semua  hal  itu  dapat  mengancam  kondisi  keuangan  perusahaan  dan  kebangkrutan  dapat menjadi  hal  yang  fatal  karena  tidak  dapat  membayar  semua  kewajiban  utang  perusahaannya. Kepailitan  terjadi  setelah  ada  putusan  Pengadilan  Niaga  yang  meletakkan  seluruh  harta  dari seorang  debitur  pailit  dalam  status  sita  umum  ( public  Attachment ).Pengaturan  mengenai kepailitan  muncul  karena  terjadi  perebutan  harta  pailit,  yang  biasanya  harta  dari  debitur  tidak mencukupi untuk dibayarkan kepada para kreditur.
Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  kekayaan  debitur  pailit  yang  pengurusan  dan pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  dibawah  Pengawasan  Hakim  pengawas.  Bentuk-bentuk pengawasan  yang  dapat  dilakukan  oleh  hakim  pengawas  adalah  memberikan  penetapan, persetujuan,  perizinan,  pemberian  usul  dan  pemberian  kuasa  kepada  Kurator  dalam  melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit(Jono, 2008).
Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari  debitur  dalam  menjalankan  usahanya.  Kepailitan  sering  diidentikan  sebagai  penggelapan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                    ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
terhadap  hak-hak  yang  seharusnya  dibayarkan  kepada  kreditur(Karto,  1982).  Ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk  mengajukan  permohonan  penetapan  status  pailit  terhadap  dirinya  menjadi  suatu  langkah yang  memungkinkan  apabila  kemudian  ditemukan  bukti  bahwa  debitur  tidak  mampu  lagi membayar  utangnya  yang  telah  jatuh  tempo  (Simanjutak,  2005).    Perusahaan  dinyatakan  pailit ketika debitur secara hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk  dalam  kepailitan  dan  hak  untuk  mengurus  kekayaannya  yang  terhitung  sejak  tanggal diucapkannya pernyataan pailit.
Seseorang  maupun  badan  hukum  untuk  dapat  dipailit  sudah  tentu  memerlukan  bukti yang  cukup.  Pada  Pengadilan  Niaga  pembuktian  yang  dilakukan  adalah  pembuktian  yang  ada didalam hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 299 Undang-undang No. 37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  yang menyebutkan  “Kecuali  ditentukan  lain  dalam  Undang-undang  ini  maka  hukum  acara  yang berlaku adalah hukum acara perdata”.
Syarat-syarat  untuk  mempailitkan  seseorang  yang  tidakmampu  lagi  menjalankan prestasinya adalah sebagai berikut:
1. Debitor terhadap siapa permohonan  itu diajukan  harus paling sedikit  mempunyaidua kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebihdari satukreditor (concursus creditorum)
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satukreditornya.
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapatditagih(Sjahdeini, 2004).
Dinyatakannya  pailit,  Debitur  demi  hukum  kehilangan  haknyauntuk  berbuat  bebas terhadap  kekayaannya  yang  termasuk  dalam  kepailitan  dan  hak  untuk  mengurus  kekayaannya yang terhitung sejak tanggaldiucapkannya pernyataan pailit. Akibatnya,  jatuhlah sita umum atas semuaharta kekayaan Debitur dan sejak saat itu pula semua sita yang dilakukansebelumnya (jika ada) akan menjadi gugur.
Dikatakan  sita  umum  karena  sifat  tersebut  bukan  untuk  kepentingan  seseorang  atau beberapa orang Kreditur, melainkan untuk semua Kreditur. Hal lain yang perlu dimengerti yaitu bahwa kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan harta benda pribadi (Hartini, 2008). Artinya Debitur tetap cakap melakukan perbuatan hukum diluar harta kekayaan perusahaan yaitu harta pribadinya.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                    ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
CV Mitra Usaha Cemerlang adalah perusahaan lokal yang telah berdiri pada tahun 2008 sebagai pemasok utama dari berbagai jenis perlindungan industri, kebersihan dan  industri umum. Semenjak  tahun  2014  perusahaan  ini  mengalami  kegagalan  dalam  mengatur  keuangan seharusnya dapat melaksanakan pembayaran utang kepada Bank Mayapada Internasional Tbk.
Perkara  Permohonan  Pernyataan  Pailit  diajukan  oleh  PT.  BANK  MAYAPADA INTERNASIONAL  TBK  terhadap  CV  Mitra  Usaha  Cemerlang.  Dimana  PT  Bank  Mayapada Internasional Tbk berkedudukan di Jakarta beralamat  di Mayapada Tower Lantai Dasar-Lantai 3 Jl,.Jend  Sudirman  Kav.28  Jakarta  Selatan,  dalam  hal  ini  memberi  kuasa  Para  Advokat  pada Kantor  Hukum  LUCAS,SH  &  Partners  beralamat  di  Wisma  Metropolitan  I  (WTC  5)  lantai  14 Jl.Jend.Sudirman  Kav.29-31  Jakarta  Selatan,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tertanggal  10 Desember 2014. Sedangkan Arifinbertempat tinggal di Jakarta beralamat di Pulomas Barat  V D Nomor 10 Rt/Rw.014/012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.
Perkara  permohonan  pernyataan  pailit  diajukan  oleh  PT.  Bank  Mayapada  International Tbk  melawan  Arifin  yang  merupakan  penjamin  dari  PT  Mitra  Usaha  Cemerlang,  dimana  PT Bank  Mayapada  Internasional  Tbk  telah  mengajukan  permohonan  palit  mengenai  adanya  utang termohon  pailit  kepada  pemohon  pailit  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih  dan  Arifin selaku  penjamin  dari  PT  Mitra  Usaha  Cemerlang  mengajukan  kasasi  terhadap  PT  Bank Mayapada dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/Pdt.sus-pailit/2015.
Penelitian ini menggunakan teori Triadism Law yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch dan  Teori  Efektivitas  yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  M.  Friedman,  sehingga  akan  diperoleh tinjauan yuridis permohonan pailit oleh CV Mitra Usaha Cemerlang.
Penelitian  yang  sama  telah  dilakukan  sebelumnya  oleh  Minati  yang  melakukan penelitian  tentang  Analisis  Yuridis  Terhadap  Permohonan  Pailit  Pada  PT  Asuransi  Jiwa  Bumi Asih  Jaya  Oleh  OJK ( Studi  Kasus  Putusan  No  04/Pdt-Sus-Pailit/2015PN.Niaga.Jkt.Pst).  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan  dan  pendekatan  penelitian  menggunkan yuridis  normatif.  Dari  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  pertama  pertimbangan  hukum  OJK memberikan  sanksi  dan  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  atas  perusahaan  yang bergerak dalam asuransi untuk melindungi kepentingan kreditur dan kedua pertimbangan hakim dengan putusan pailit memenuhi syarat pailit dan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pada Judex Facti dalam mengambil keputusan.(Minati, 2017)
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                    ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Sedangkan,  Fitrianis  melakukan  penelitian  mengenaiTinjauan  Yuridis  Terhadap Permohonan Pailit PT. Sinar Mutiara Perkasa Dalam Putusan MA.RI NO. 693K/PDT.SUS/2011. Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  studi  kepustakaan  dan  pendekatan penelitian  menggunakan  yuridis  normatif.  Dari  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  pembuktian sederhana  ( sumiir )  pemohon  dapat  membuktikan  bahwa  termohon  memiliki  dua  kreditur  atau lebih dan tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam pertimbangan hukumnya,  hakim  pada  tingkat  kasasi  menyatakan  bahwa  permohonan  pailit  beralasan  untuk dikabulkan karena telah memenuhi syarat-syarat kepailitan(Fitrianis, 2013)
Pamungkas  melakukan penelitian  mengenai  Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Pada CV. Citra Jaya (Studi Kasus Putusan No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg). Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan yaitu  wawancara.  Metode  pendekatan  penelitian  menggunakan  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian disimpulkan bahwa putusan hakim dengan Nomor Putusan No.06/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan
pertimbangan hakim dalam menentukan  adalah  dengan  melihat  bagaimana  proses  pembuktian  di  persidangan yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dan  bukti-bukti  berdasarkan  fakta  serta  alasan-alasan  dari  para pihak.(Pamungkas, 2016)Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) objek  penelitian,  yaitu  Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  212k/Pdt.Sus- Pailit/2015(2)  teknik  pengumpulan  data,  yaitu  studi  kepustakaan(3)  metode  pendekatan penelitian, yaitu yuridis normatif.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  pendekatan  yuridis normatif.  Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis  normatif  yaitu penelitian hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk diteliti dengan cara  mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan  literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti(Soekanto & Mamudji, 2001).
Spesifikasi  penelitian  yaitu  bersifat  deskriptif  analitis,  adalah  suatu  analisis  data  yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                    ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702
data yang lain dan atau bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dan masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2003).
Jenis  dan  sumber  data  terdiri  dari  data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari penelitian  keputusan  sebagai  bahan  pelengkap  yang  berkaitan  dengan  teori-teori  yang  ada (Narbuko & Achmadi, 2001)yakni  bahan hukum  primer, sekunder dan tersier, sedangkan bahan hukum primernya berdasarkan  bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan-peraturan  lainnya,  yaitu  berupa  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayarn Utang, Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,(KUHPerdata  Pasal  1131), (Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  17  Tahun  2000  tentang  Permohonan  Pernyataan  Pailit  Untuk Kepentingan  Umum,  (Pasal  24  jo  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945  tentang  Kewenangan Mengajukan  Upaya  Hukum  Dengan  Permohonan  Pailit  dan  PKPU)  ,dan  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  212K/Pdt.Sus-Pailit/2015.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  artikel  ilmiah  dan sebagainya. Bahan hukum tersier misalnya kamus hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum, jurnal hukum.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  studi  kepustakaan.Studi  kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang  berkembang  pada  situasi  sosial  yang  diteliti,  selain  itu  studi  kepustakaan  sangat  penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah  (Sugiyono,  2012).Metode  ini  dipergunakan  untuk  mengumpulkan  data  sekunder,  yang dilakukan  dengan  caramencari,  mengiventarisasi  dan  mempelajari  peraturan  perundang- undangan,  doktrin-doktrin,  dan  data-data  sekunder  yang  lain,  yang  terkait  dengan  objek  yang dikaji.  Adapun  instrumen  pengumpulan  yang  digunakan  berupa  form  dokumentasi,  yaitu  suatu alat  pengumpulan  data  sekunder,  yang  berbentuk  format-format  khusus,  yang  dibuat  untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.
Metode  analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis kualitatif,  kualitatif  di  artikan  sebagai  kegiatan  menganalisa  data  yaitu  data  sekunder  dari berbagai  kepustakaan  dan  literatur  baik  berupa  buku,  peraturan  perudang-undangan,  tesis,  dan hasil  penelitian  lainnya  maupun  informasi  dari  media  massa(Ashsofa,  2010).  Analisis  data dilakukan  setelah  diadakan  terlebih  dahulu  pemeriksaan,  pengelompokkan,  pengolahan,  dan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                    ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
evaluasi  sehingga  diketahui  rehabilitas  data  tersebut,  lalu  dianalisis  secara  kualitatif  untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Permohonan  Pailit  Pada  Putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Berdasarkan  pada  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  212K/Pdt.Sus-Pailit/2015  yang telah  berkekuatan hukum tetap, Hakim Mahkamah Agung  mempertimbangkan bahwa keberatan yang diajukan Tergugat tidak dapat di benarkan karena setelah  meneliti  secara saksama  memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Februari 2015 dan kontra memori kaasi yang diterima pada tanggal  12  Februari  2015  dihubungkan  dengan  pertimbangan Judex  Facti ,  bahwa  Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukumnya.
Pertimbangan  hukum  Judex  Facti  telah  tepat  dan  benar  menurut  hukum,  karena berdasarkan  faka-fakta  dalam  perkara  a  quo,  Judex  Facti  telah  memberikan  pertimbangan  yang dapat di benarkan yaitu bahwa Tergugat telah memenuhi persyaratan yang dapat dijatuhkan pailit dengan  mempunyai  lebih dari satu Kreditur yaitu  Bank CIMB Niaga, Bank ANZ, Bank Central Asia,  Bank  Mega  dan  Bank  Danamon  yang  berupa  bukti-bukti  print  out  dari  data  informasi keuangan Tergugat yang di keluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 28 November 2014 dan Tergugat mempunyai utang  yang telah  jatuh tempo tetapi  belum dapat memenuhi kewajibannya membayarnya  sebagaimana  bukti  P-5a  yaitu  surat  peringatan  I  pada  tanggal  4  November  2014 nomor 388/Ext/CB-BMI/XI/2014, Peringatan II pada tanggal 18 November 2014 bukti P-5b yaitu surat  nomor 399/Ext/CBBMI/XI/2014  dan peringatan III pada tanggal 26 November 2014 bukti P-5c yaitu surat nomor 404/Ext/CB-BMI/XI/2014, Tergugat tidak beritikad untuk membalas atau membayar utangnya.
Tergugat  dalam  bantahannya  menguraikan  alasan  bahwa  penggugat  yang  mendalikan adanya kreditur lain jelas mengada-ada dan perlu di butikan lebih lanjut karena hanya di dasarkan dari BI Chcking atau informasi debitur  merupakan dalil-dalil  yang sangat pemula  yang perlu  di pertanyakan  dan  di  buktikan  kembali  (tidak  up to  date)  karena  masih  harus  di  buktikan  dengan alat  bukti  pendukung  atas  informasi  debitur,  dimana  BI  checking  tersebut  hanya  sebagai informasi  data  yang  sifatnya  berubah-ubah  dan  bukan  merupakan  data  final.  Termohon  pailit mendalikan bahwa Pemohon pailit tidak dapat menggunakan BI checking yang dimilikinya selain
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                    ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
untuk  keperluan  yang  di  muat  pada  Pasal  22  ayat  (1)  tentang  Sistem  Informasi  debitur  yang hanya  dapatt  digunakan  dalam  :    (i)  kelancaran  proses  penyediaan  dana,  (ii)  penerapan manajemen risiko dan (iii) identifikasi kualitas debitur.
Bukti  tersebut  kebenarannya  di  bantah  oleh  pihak  penggugat  yaitu  bukti-bukti  berupa print  out  dari  data  informasi  Tergugat  yang  di  keluarkan  Bank  Indonesia  membuktikan  bahwa benar  adanya  utang  kepada  bank-bank  tersebut,  bahwa  di  persidangan  terggat  tidak  dapat membutikan sebaliknya apabila ia tidak mempunyai utang-utang kepada bank lain.
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  pada  putusan  Mahkamah  Agung  dan  putusan Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat,  Majelis  Hakim  memberikan  pendapat  bahwa  termohon  pailit telah terdapat fakta atau terbukti secara sederhana dinyatakan palit sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2  ayat  (1)  adalah  “kewajiban  untuk  membayar  utang  yang  telah  jatuh  tempo  baik  karena telah  di  perjanjikan,  karena  percepatan  waktu  penagihannya  sebagaimana  diperjanjikan  karena pengenaan sanksi atau denda oleh  instansi  yang  berwenang  maupun karena putusan Pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase” dan Pasal 8 ayat (4) yaitu “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar”.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  putusan  Pengadilan  Niaga  Menimbang, bahwa  alasan-alasan  kasasi  tersebut tidak  dapat  dibenarkan,  oleh  karena  setelah  meneliti  secara saksama  memori  kasasi  yang  diterima  pada  tanggal  4  Februari  2015  dan  kontra  memori  kasasi yang  diterima  pada  tanggal  12  Februari  2015  dihubungkan  dengan  pertimbangan Judex  Facti, ternyata Judex  Facti Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tidak  salah menerapkan hukum dengan pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya  karena  menurut  hukum,  telah  terpenuhi  persyaratan  dapat  dijatuhkan  pailit  dengan adanya lebih dari satu Kreditor dan adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN NIAGA JKT PST tanggal 23 Januari 2015  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan/atau  undang-undang,  sehingga permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh  Pemohon  Kasasi  Arifin  tersebut,  harus  ditolak  dan Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                    ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-

## 1702
2. Akibat Hukum Kasasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/Pdt.SusPailit/2015
Dengan  dijatuhkannya  putusan  oleh  Mahkamah  Agung  yang  pada  intinya  menolak permohonan  kasasi  pemohon  dengan  kata  lain  menguatkan  putusan  pertama  Pengadilan  Negeri 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat  sesuatu  terhadap  penguasaan  dan  pengurusan  harta  kekayaan  yang  termasuk  dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu.

## 1) Akibat  Kepailitan  Terhadap  Seluruh  Perbuatan  Hukum  debitur  sebelum  pernyataan pailit
Dalam  Pasal  41  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dinyatakan  secara  tegas  bahwa  untuk kepentingan  harta pailit, segala perbuatan hukum  debitur  yang telah dinyatakan pailit,  yang merugikan  kepentingan  kreditor,  yang  dilakukan  sebelum  putusan  pernyataan  pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan oleh kreditor kepada pengadilan.
Kemudian Pasal 42 UU Kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut antara lain :
a. Bahwa  perbuatan  hukum  tersebut  dilakukan  dalam  jangka  waktu  1  Tahun  sebelum putusan pernyataan pailit.
b. Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
c. Bahwa  debitur  dan  pihak  dengan  siapa  perbuatan  tersebut  dilakukandianggap mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut  akan  mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
d. Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa :
a) Merupakan  perjanjian  dimana  kewajiban  debitur  jauh  melebihi  kewajiban  pihak dengan siapa perjanjian itu dibuat.
b) Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan atau belum atau tidak dapat ditagih.
c) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur perorangan.
d) Merupakan  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  debitur  yang  merupakan  badan hukum.
e) Dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitur adalah anggotanya.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                    ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-undang Kepailitan, dapat diketahui  bahwa sistem  pembuktian  yang  dipakai  adalah  sistem  pembuktian  terbalik,  artinya  beban pembuktian terhadap pembuatan hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah  berada  pada  pundak  debitur  pailit  dan  pada  pihak  ketiga  yang  melakukan  perbuatan hukum  dengan  debitur  apabila  perbuatan  hukum  debitur  tersebut  dilakukan  dalam  jangka waktu  1  Tahun  (sebelum  putusan  pernyataan  pailit)  merugikan  kepentingan  kreditor,  maka debitur  dan  pihak  ketiga  wajib  membuktikan  bahwa  perbuatan  hukum  tersebut  wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hokum tersebut tidak merugikan harta pailit.
Berbeda, apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana Kurator menilai bahwa  perbuatan  hukum  tersebut  merugikan  kepentingan  kreditor  atau  harta  pailit,  maka yang wajib membuktikan adalah Kurator.
2) Akibat  Kepailitan  Terhadap  Kewenangan  Berbuat  Debitur  Pailit  Dalam  Bidang Hukum Kekayaan
Akibat hukum terhadap putusan kepada para pihak  yang berperkara dalam hal ini PT Bank  Mayapada  sebagai  termohon  kasasi  dan  Arifin  sebagai  pemohon  kasasi.  Pihak  yang berperkara  sudah  ada  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  wajib  melaksanakan  putusan tersebut. Bilamana pihak yang kalah (pemohon kasasi) tidak  mau melaksanakan isi putusan, maka pihak yang menang (termohon kasasi) dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan  secara  paksa.  Suatu  isi  putusan  harus  dilaksanakan  karena  mahkota Pengadilan adalah pelaksanaan isi putusan.
Perkara  kepailitan  yang  dimohonkan  kasasi  oleh  pemohon  dalam  faktanya  ditolak dengan  mempertimbangkan  bahwa  alasan-alasan  pemohon  kasasi  tidak  dapat  dibenarkan. Judex  Facti  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan dengan  hukum atau Undang-undang, hal  ini di karenakan Judex Facti telah tepat dan benar dalam  pertimbangan  hukumnya  karena  telah  terpenuhi  persyaratan  di  jatuhkannya  pailit dengan adanya lebih dari satu kreditur dan adanya utang telah jatuh tempo dan dapat di tagih.
Terkait dalam perkara ini, Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menolak  permohonan  kasasi  Pemohon  Kasasi  sehingga  dalam  perkara  ini  putusan judex facti /  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dikabulkan  oleh  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Akibat  Hukum  dari  penolakan  Permohonan  Kasasi
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                    ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
yang  diajukan  oleh  Termohon  Kasasi  yaitu  PT.  Bank  Mayapada  International,  Tbk mengakibatkan bahwa Pemohon Kasasi PT. Mitra Usaha Cemerlang dinyatakan pailit.
Akibat keputusan pailit tersebut seluruh harta kekayaan PT Mitra Usaha Cemerlang diserahkan  kepada  kurator  sebagaimana  termaksud  dalam  pasal  69  ayat  1  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  dan  dibawah  pengawasan  Hakim  Pengawas.  Dalam  hal  ini  curator bertugas  mengelola  usaha  debitur  dan  mengatur  pembayaran  kepada  kreditur,  pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur. Secara terinci kurator bertugas:
1. Mengusulkan dan melaksanakan penjualaan harta pailit
2. Membuat daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas.
3. Membuat  daftar  perhitungan  dan  pertanggungjawaban  pengurusan  dan  pemberesan kepailtan  kepada  Hakim  Pengawas.  Hakim  pengawas  memiliki  peranan  yang  sangat penting , peranan itu mulai berlaku setelah diucapkan putusan pernyataan pailit. Hakim pengawas mengawasi pekerjaan curator dalam rangka melakukan tugas pengurusan dan pemberesan.
Akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap arta kekayaan Permohon Kasasi/  Kreditur sebagaimana diungkapkan oleh M.Hadi Shubhan, adalah:
a. Sitaan umum
Harta kekayaan debitur yang masuk harta pailit  merupakan sitaan umum beserta apa  yang  diperoleh  selama  kepailitan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  21  Undang-undang kepailitan No 37 Tahun 2004 bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada  saat  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh selama kepailitan.
Dijatuhkannya putusan pailit oleh Mahkamah Agung, Termohon kasasi yaitu PT Bank  Mayapada  Internasional  Tbk  demi  hukum  kehilangan  haknya  untuk  berbuat sesuatu  terhadap  penguasaan  dan  pengurusan  harta  kekayaan  yang  ternasuk  dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan termohon kasasi serta segala sesuatu yang di peroleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum.
b. Kehilangan Wewenang dalam Harta Kekayaan
Kreditur  dalam  hal  ini  pemohon  kasasi  demi  hukum  kehilangan  haknya  untuk mengurus  dan  melakukan  perbuatan  kepemilikan  terhadap  harta  kekayaan  yang
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                    ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
termasuk dalam kepailitan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUK. Kehilangan  hak  bebas  tersebut  hanya  terbatas  pada  harta  kekayaannya  dan  tidak terhadap  status  diri  pribadinya.  Pemohon  kasasi  yang  dalam  status  pailit  tidak  hilang hak-hak  keperdataan  seperti  hak-hak  selaku  warga  Negara  seperti  hak  politik  dan  hak privat lainnya.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil penelitian dan analisis data di  atas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian  Majelis  Hakim  pada  pembuktian  perkara  No.  212K/Pdt.Sus-Pailit/2015  atas  Bank Mayapada Internasional Tbk oleh PT Mitra Usaha Cemerlang  telah terbukti  memenuhi  syarat- syaratuntuk dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4)UU No. 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Bahwa  unsur  pertama yaitu  adanya  enam  kreditur,berdasarkan  bukti-bukti  di  persidanganselain  Pemohon  yaitu  PT. Bank  Mayapada  Internasional  Tbk,  ada  kreditur  lain  dariTermohon  yaitu  (1)  PT  Bank  CIMB Niaga  Tbk  ,  (2) PT  Bank  ANZ  Indonesia  ,  (3) PT  Bank  Central  Asia  Cabang  Jakarta, (4)  PT Bank  Central  Asia  Cabang  Gorontalo,  (5)  PT  Bank  Mega  Tbk  dan  (6)  PT  Bank  Danamon Indonesia  Tbk.Selanjutnya  unsur  kedua  yaitu  bukti  bahwa  Pemohon  telah  mendapatkan  surat peringatan  tetapi  tidak  membalas  dan  tidak  membayar  semua  kewajiban  atau  utangnya. Berdasarkan bukti tersebut bahwa adanya utang yang telah  jatuh tempo dan dapat  ditagih  juga telah terpenuhi. Pada tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, tidak salah menerapkan hukum.
Pemohon  Kasasi  Arifin  dinyatakan  pailit,  oleh  karenanya  pemohon  kasasi  dihukum untuk  membayar  semua  biaya  perkara  dalam  semua  tingkat  peradilan  yang  berjumlah  Rp 316.000,-  selain  itu  seluruh  harta  kekayaan  pemohon  kasasi  Arifin  diserahkan  kepada  curator sebagaimana  dalam  pasal  69  ayat  (1)  Undang-undang  nomor  37  tahun  2004  dan  di  bawah pengawasan hakim pengawas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Persada. Ashsofa, B. (2010). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineke Cipta.
Hartini, R. (2008). Hukum Kepailitan . Malang: UMM Press.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                    ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Jono. (2008). Hukum Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika.
Karto. (1982). Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran . Jakarta: Pradnya Paramita.
Narbuko, C., & Achmadi, A. (2001). Metodologi Penelitian . Jakarta: Bumi Aksara.
Simanjutak, R. (2005). Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan . Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
Sjahdeini, S. R. (2004). Hukum Kepailitan . Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
Sugiyono. (2012). Metode Peneltian Bisnis . Bandung: Alfabeta.

## Jurnal
Fitrianis. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pailit PT. Sinar Mutiara Perkasa Dalam Putusan MA.RI NO. 693K/PDT.SUS/2011 . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Minati, T. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pailit pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh OJK (Studi Kasus Putusan no 04/Pdt-Sus-Pailit/2015PN.Niaga.Jkt.Pst) . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Pamungkas, B. S. (2016). Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Pada CV. Citra Jaya (Studi Kasus Putusan No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg) . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Pasal 24 jo. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tentang kewenangan mengajukan upaya hukum dengan permohonan pailit dan PKPU .