## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Pelaksanaan Tugas Balai Pemasyarakatan Kota Padang dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang
Bobby Borisman 1* , Fadillah Sabri 2 , Syofirman Syofyan 3 1,2,3 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Indonesia
* Corresponding Author: borismanbobby@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 22/07/2023 Setiap  anak  mempunyai  harkat  dan  martabat  yang  patut  dijunjung  tinggi  Hak- haknya,  anak  harus  mendapat  kesempatan  seluasnya  untuk  tumbuh  dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun sipiritual, termasuk dalam hal ini anak yang berhadapan dengan Hukum juga memilik hak yang harus dilindungi  oleh  Negara,  untuk  mewujudkan  perlindungan  hak  asasi  anak  Balai Pemasyarakatan  memiliki  peranan  strategis  dalam  melindung  hak-hak  anak berhadapan  dengan  hukum,  salah  satu  perlindungan  hak  anak  adalah  adanya pendampingan pada saat anak dihadapkan dalam persidangan anak di pengadilan sehingga  anak  terjamin  hak-haknya  selama  persidangan  berlangsung. Prapenelitian  yang  dilakukan  di  Balai  Pemasyarakatan  Kota  Padang  ditemukan bahwa  tidak  semua  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pada  proses Persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A  Padang  di  dampingi  oleh Pembimbing  Kemasyarakantan  padahal,  setiap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  wajib  di  dampingi  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  sehingga  dalam hal ini penulis fokus untuk melihat proses pelaksanan pendampingan tersebut.
Direvisi, 29/08/2023 Dipublikasi, 03/10/2023

## Kata Kunci:
Tugas Balai Pemasyarakatan,
Perlindungan Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan Anak Abstract Keywords: Duties of Penitentiary, Protection of Human Rights, Juvenile Justice System Every child has the dignity and dignity that is worthy of respect for his rights, the child  must  have  the  full  opportunity  to  grow  and  develop  optimally  both physically,  mentally,  socially  and  spiritually,  including  in  this  case  the  child faced with the Law also has the right to be protected by the State, to realize the protection of the rights of the child. Pre-research carried out in the Town Hall of Commerce Padang found that not all children who are faced with the law on the trial  process  in  the  State  Court  of  Class  1A  Padang  are  supported  by  the Governor of the State whereas, every child who is facing the law is obliged to be supported in this case the author focuses on seeing the process of enforcement of the governor.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  kehidupan  masyarakat  semakin  meningkat  diberbagai  bidang  dan semakin  berkembang  pula  pelanggaran  terhadap  hukum  ataupun  perbuatan  pidana  yang dilakukan  oleh  masyarakat  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitasnya.  Yang  mana  pada prinsipnya  perbuatan  yang  menyimpang  dari  norma  yang  berlaku  dianggap  sebagai  suatu kejahatan  atau  perbuatan  yang  merusak  serta  mengganggu  stabilitas  masyarakat  sehingga pelakunya dapat  dikenakan sangsi pidana.  Sebagaiman kita ketahui bahwa  Indonesia adalah Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  seperti  yang  terdapat  pada  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  1945  perubahan  ketiga  dengan  kata  lain,  yuridisnya  adalah  bahwa  setiap
tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, warga negara, dan semua subjek hukum yang ada di dalamnya harus didasarkan atas hukum.
Bahwa  hal  ini  menunjukan  bahwa  tindakan  tiap-tiap  subjek  hukum  di  Indonesia bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku,  maka  hal  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai penyimpangan hukum. Perbuatan dikategorikan sebagai penyimpangan hukum faktanya tidak hanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa  namun  juga  dilakukan  oleh  anak.  Anak  merupakan anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dalam  dirinya  melekat  harkat  dan  martabat  sebagai manusia  seutuhnya,  Setiap  anak  yang  terlahir  harus  mendapatkan  hak-haknya  tanpa  anak tersebut  memintanya. 1 Anak  harus  mendapat  kesempatan  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual, perlu dilindungi dan disejahterakan.
Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang baik setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak  secara  wajar  baik  fisik,  mental  dan  sosial.  Perlindungan  anak  adalah  wujud  adanya keadilan  dalam  suatu  masyarakat,  sehingga  perlindungan  anak  harus  diusahakan  dalam berbagai  bidang  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat.  Kegiatan  perlindungan  anak memiliki  konsekuensi  hukum  yang  baik  dalam  kaitannya  dengan  hukum  tertulis  maupun hukum  tidak  tertulis. 2 Proses  penghukuman  yang  diberikan  kepada  anak  lewat  sistem peradilan  pidana  formal  dengan  memasukkan  anak  ke  dalam  penjara  ternyata  tidak  berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh- kembangnya, penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. 3
Pemidanaan  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  diupayakan  jangan  sampai anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dipisahkan dari orang tuanya, hal tersebut dilakukan  atas  dasar  pertimbangan  hubungan  orang  tua  dengan  anaknya  merupakan hubungan  yang  hakiki  baik  hubungan  psikologis  maupun  mental  spiritual  dan  apabila hubungan orang tua dengan anak kurang harmonis dan atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan  masyarakat  sehingga  perlu  memisahkan  anak  dari  orang  tuanya,  seharusnya dipertimbangkan  bahwa  pemisahan  tadi  adalah  semata-mata  demi  pertumbuhan  anak  dan perkembangan anak itu sendiri secara sehat dan wajar. 4
Dalam Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal tidak dikenal lagi,  tetapi  digunakan  istilah  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Pasal  1  angka  3  UU SPPA  menentukan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  selanjutnya  disebut  Anak adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana. 5 Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum merupakan  bagian  masyarakat  yang  tidak  berdaya  baik  secara  fisik,  mental  dan  sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian serius. Berdasarkan dalam Pasal 54 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
1 Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 1.
2 Maidin  Gultom,  2014, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, hlm. 41.
3 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.
4 Sholeh Soeaidy, Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak , CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 23-24.
5 Laden Marpaung, 2002, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Garafika, Jakarta, hlm 5-6.
menyatakan bahwa pemeriksaan perkara yang dilakukan anak harus diperiksa secara tertutup di  ruang  sidang  khusus  anak,  meskipun  demikian  dalam  hal  tertentu  dan  dipandang  perlu, Hakim  dapat  menetapkan  pemeriksaan  perkara  dilakukan  secara  terbuka,  tanpa  mengurangi hak Anak.
Jumlah  kasus  anak  berhadapan  dengan  hukum  yang  di  dampingi  oleh  Balai Pemasyarakatan kelas I Padang setiap tahun mengalami Peningkatan dimana pada tahun 2021 total  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  di  dampingi  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan sampai tingkat sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang berjumlah 165 kasus dan pada tahun 2022 berjumlah 188 kasus.
Prapenelitian  yang  dilakukan  di  Balai  Pemasyarakatan  Kota  Padang  ditemukan  bahwa tidak  semua  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pada  proses  Persidangan  di  Pengadilan Negeri  Kelas  1A  Padang  di  dampingi  oleh  Pembimbing  Kemasyarakantan.  Padahal  setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  yang  akan  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis empiris, yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  penulis. 6 Dalam  penelitian  ini,  peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan Kota Padang Dalam  Persidangan  Anak  Di  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Padang  Dikaitkan  Dengan Kepastian  Hukum.  Dengan  penelitian  ini  bersifat  deskripsi  analitis  yaitu  metode  yang dilakukan  untuk  mengetahui  gambaran,  keadaaan  dengan  cara  mendeskripsikan  berdasarkan fakta  yang  ada.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Data primer  didapatkan  melalui  wawancara  dengan  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  I Padang dan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Pendampingan  Oleh  Balai  Pemasyarakatan  Kota  Padang  Dalam Persidangan  Anak  Di  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Padang  Dikaitkan  Dengan Kepastian Hukum
Dalam  penyelesaian  perkara  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum diperlukan  adanya  bantuan  dari  pihak  balai  pemasyarakatan  yang  dalam  hal  ini,  dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melakukan  penelitian  kemasyarakatan,  pembimbingan,  pengawasan  dan  pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses Peradilan Pidana (pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012).
Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan pendampingan dari pembimbing  kemasyarakatan.  Pembimbing  kemasyarakatan  sebagai  orang  pendampingan harus  menempatkan  dirinya  sebagai  sahabat  anak  dan  menempatkan  anak  sebagai  manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga  perlindungan  Sosial.  Pembimbing  kemasyarakatan  identik  dengan  pekerja  sosial  yang dalam  melaksanakan  tugasnya  menghadapi  manusia  dan  permasalahannya.  Pembimbing Kemasyarakatan  harus  bersikap  dan  berperilaku  tidak  menyinggung  perasaan  orang  lain,
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, 2010, hlm. 50.
cakap  dalam  menghadapi  relationship,  berkomunikasi  dan  dapat  menerima  individu  apa adanya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Rinaldi  sebagai  Pembimbing Kemasyarakatan  Ahli  Madya  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang  menjelaskan  bahwa dalam penyelesaian perkara pidana anak Balai Pemasyarakatan dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyrakaan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana  anak  mulai  dari  tahap  pertama  yang  pendampingan  di  Kepolisian  tahap  ke  dua  di Kejaksaan sampai di tahap ke tiga pendampingan sidang di Pengadilan Negeri.
Tahap pertama dari pihak Kepolisian langsung memohonkan permintaan pendampingan kepada  BAPAS  bila  mendapat  kasus  anak  kemudian  dilakukan  pendampingan  pemeriksaan Penyidikan  terlebih  dahulu  di  Kepolisian.  Pihak  Kepolisian  memintakan  permohonan Penelitian Kemasyarakatan, proses pembuatan LITMAS dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam, lalu dapat dihasilkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). LITMAS tersebut sebagai syarat  untuk  sidang  pengadilan  maupun  diversi.  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam institusi  penegakan  hukum  dapat  dikaitkan  dengan  kedudukannya  dalam  sistem  peradilan pidana yang terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan pasca adjudikasi.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak ditegaskan tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani Anak Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH).  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di dalam Pengadilan terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintah orang tua /wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.“
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Rinaldi  sebagai  Pembimbing Kemasyarakatan  Ahli  Madya  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang,  menjelaskan  bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai beberapa peran, antara lain:
1. Melaksanakan  pendampingan  dalam  pemeriksaan  terhadap  anak,  baik  di  Kepolisian sebelum  dilakukannya  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  dan  pada  saat  Berita  Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
2. Melakukan penggalian data untuk penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).
3. Melaksanakan pendampingan pada waktu tahap 2 di Kejaksaan.
4. Melaksanakan pendampingan ketika sidang di Pengadilan negeri.
5. Melaksanakan pendampingan ketika eksekusi. 7
Selain  melakukan  pendampingan  tersebut  Pembimbing  Kemasyarakatan  juga melakukan  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  terhadap  anak  yang  nantinya  hasil  tersebut akan  digunakan  sebagai  rekomendasi  untuk  Hakim  dalam  melakukan  putusan,  Pembimbing Kemasyarakatan  melaksanakan  perannya  sejak  Anak  ditangkap  tetapi  Pembimbing Kemasyarakatan  mulai  melakukan  pendampingan  saat  sudah  ada  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP) dan tinggal menandatangani untuk pelimpahan berkas ke Kejaksaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Rinaldi  sebagai  Pembimbing Kemasyarakatan  Ahli  Madya  di  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  Kelas  1  Padang,
7 Wawancara dengan Bapak Rinaldi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang pada tanggal 10 April 2023.
Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan perannyabertindak netral tidak memihak salah  1  pihak,  meskipun  Pembimbing  Kemasyarakatan  mendampingi  anak  pelaku  bila Pembimbing  Kemasyarakatan  tidak  netral  dapat  dianggap  sama  seperti  Pengacara. Pembimbing  Kemasyarakatan  berperan  mendampingi  si  Anak  pelaku  agar  kuat  di  dalam proses persidangan dan diperlakukan adil oleh Hakim Sebelum sidang dimulai, Pembimbing Kemasyarakatan  bertemu  dengan  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  untuk berbicara  guna  menguatkan  supaya  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  berani, tidak  trauma  karena  masuk  proses  persidangan  bagi  Anak  tersebut  membuatnya  takut. Pembimbing  Kemasyarakatan  mendampingi  serta  memberikan  penguatan  agar  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak takut dalam bersaksi di Pengadilan. 8
Alur  pendampingan  Anak  Berhadapan  Hukum  (ABH)  oleh Pembimbing Kemasyarakatan  dalam  proses  Pengadilan  Anak  setelah  adanya  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP) hingga pembacaan putusan:
Gambar 1. Alur pendampingan Anak Berhadapan Hukum (ABH)
Pembimbing Kemasyarakatan hanya merekomendasikan anak yang Berhadapan dengan Hukum  (ABH)  akan  ditempatkan  dimana,  untuk  berapa  lamanya  yang  berhak  menentukan adalah Jaksa. Pembimbing Kemasyarakatan juga memastikan bahwa Anak yang Berhadapan
8 Wawancara dengan Bapak Rinaldi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang pada tanggal 10 April 2023.
Kepala  Bapas menerima
Permohonan Pendampingan sidang dari Jaksa Penuntut Umum
Pembimbing Kemasyaraka tan menerima Surat Perintah Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarak atan
Pembimbing Kemasyarakatan berkoordinasi  dengan Jaksa Penuntut Umum dan terkait lainnya Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari Berkas Klien dan mempersiapkan Blanko Sidang
Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Pendampingan Sidang Pembimbing Kemasyarakatan  membuat laporan  Hasil  Sidang  yang di tandatangani oleh
Kepala Bapas
dengan Hukum (ABH) dalam setiap menjalani proses peradilan pidana tetap menerima hak- haknya  sebagai  Anak  seperti  yang  sudah  diatur  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.
Tetapi  pada  kenyataannya  terdapat  hak-hak  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum (ABH) yang tidak terpenuhi, hal tersebut disebabkan karena sarana prasarana yang terbatas, sumber daya manusia yang kurang serta anggaran dan transportasi  yang masih kurang yang membuat kinerja dari Pembimbing Kemasyarakatan kurang Efektif dan Ideal dengan wilayah kerja yang luas dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang yaitu, 4 Kota 7 Kabupaten dengan jumlah  Pembimbing  Kemasyarakatan  53  Orang,  dimana  tingkat  Perbuatan  melawan  hukum yang  dilakukan  oleh  anak  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2021  Anak Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  dengan  jumlah  165  Orang  yang  kasus  nya  sampai  di Pengadilan Negeri yang di damping oleh Pembimbimbing Kemasyarakatan:

## Tabel 2. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2021 yang sampai di Pengadilan Negeri
Sumber Data dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang
Grafik 1. Tahun2021
Sedangkan  pada  tahun  2022  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  mengalami peningkatan dengan jumlah 188 Orang yang kasus nya sampai di Pengadilan Negeri yang di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan:
0 5 10 15 20 25 JUMLAH JUMLAH Bulan
Jumlah JANUARI 2 FEBRUARI 12 MARET 11 APRIL 22 MEI 16 JUNI 6 JULI 10 AGUSTUS 17 SEPTEMBER 20 OKTOBER 23 NOVEMBER 12 DESEMBER 14 TOTAL 165
Tabel 3. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2022 yang sampai di Pengadilan Negeri
Sumber: Data dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang

## Grafik 2. Tahun2022
Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  pendampingan  Anak  yang  Berhadapan dengan  Hukum  (ABH)  di  Pengadilan  Anak  dimulai  sejak  adanya  surat  pemberitahuan, beserta  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  dari  pihak  Kepolisian  tentang  tindak  pidana  yang dilakukan  ke  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  1  Padang,  dengan  adanya  surat pemberitahuan tersebut petugas dari Balai Pemasyarakatan kelas I Padang.
Pembimbing  Kemasyarakatan  juga  masih  berperan  hingga  masa  bimbingan  yang ditentukan  selesai.  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  didalam  proses  Pengadilan  Anak sangat  berpengaruh  untuk  masa  depan  Anak  karena  dengan  hadirnya  Pembimbing Kemasyarakatan  di  Pengadilan  Anak  dapat  menjauhkan  anak  dari  hukuman  pidana  penjara dan  rekomendasi  Pembimbing  Kemasyarakatan  dapat  berguna  bagi  masa  depan  Anak tersebut,  karena  sebelum  memberikan  rekomendasi,  Pembimbing  Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan dan menggali informasi berdasarkan fakta di lapangan.
Pada  faktanya  terdapat  Hak-hak  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  yang tidak  terpenuhi,  hal  tersebut  disebabkan  karena  kurangnya  sumberdaya  manusia  dari  Balai Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang,  Pembimbing  Kemasyarakatan  merasa  kewalahan  apabila
0 10 20 30 40 50 JAN U AR I FEBR U AR I MAR ET APR IL ME I JU N I JU LI AG U ST U S SE PT
EM BE R OKT OB ER
N OVE MB ER DESE MB ER JUMLAH JUMLAH BULAN JUMLAH
JANUARI 15 FEBRUARI 16 MARET 12 APRIL 23 MEI 5 JUNI 16 JULI 39 AGUSTUS 17 SEPTEMBER 8 OKTOBER 8 NOVEMBER 17 DESEMBER 12 TOTAL 188
banyak menangani kasus, di bandingkan dengan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang  yaitu,  pada  4  Kota  dan  7  Kabupaten,  karena  pendampingan  yang  dilakukan  tidak hanya  pada  tingkat  penyidikan  tetapi  juga  dilakukan  pada  tingkat  penuntutan  dan pemeriksaan di pengadilan.

## 2. Upaya  Mengatasi  Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Pendampingan  Oleh  Balai Pemasyarakatan Kota Padang Dalam Persidangan Anak Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
Pada  waktu  menjalankan  perannya,  Pembimbing  Kemasyarakatan  menemui  berbagai kendala,  baik  kendala  internal  maupun  kendala  eksternal.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Bapak  Rinaldi  sebagai  Pembimbing  Kemasyarakatan  Ahli  Madya  di  Balai Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang  terdapat  kendala-kendalan  dalam  menjalankan  perannya  di Pengadilan  Anak.  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  IA  Padang  memiliki  wilayah  kerja  yang cukup  luas,  wilayah  kerja  balai  pemasyarakatan  kelas  1A  padang  terdiri  4  Kota  dan  7 Kabupaten yaitu :
1. Kota Padang
2. Kota Solok
3. Kota Sawahlunto
4. Kota Pariaman
5. Kabupaten Padang Pariaman
6. Kabupaten Pesisir Selatan
7. Kabupaten Solok
8. Kabupaten Solok Selatan
9. Kabupaten Sijunjung
10. Kabupaten Dharmasraya
11. Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tabel 4. Jumlah Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang yang bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Tahun 2023
Sumber data; Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.
Berdasarkan Tabel 7 jumlah Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Padang berjumlah 53 orang yang mana berdasarkan jabatan Ahli  Madya berjumlah 4 orang  terdri dari 3 Laki- laki 2 Perempuan, Ahli muda berjumlah 16 orang terdiri dari 10 Laki-laki 6 Perempuan, Ahli Pertama berjumlah 32 orang terdiri dari 17 Laki-laki 15 Perempuan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan  berjumlah  1  orang  Laki-laki.  Dari  data  jumlah  Pegawai  Balai Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang  yang  bertugas  sebagai  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK) sebanyak 53 Orang tidak sebanding dengan kasus yang mana tiap tahunnya meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah 165 kasus dan pada tahun 2022 dengan jumlah 188 kasus, dengan
No Jabatan
Jumlah Jumlah L P 1 Pembimbing Kemasyarakatan AHLI MADYA 3 1 4 2 Pembimbing Kemasyarakatan AHLI MUDA 10 6 16 3 Pembimbing Kemasyarakatan AHLI PERTAMA 17 15 32 4 Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) 1 0 1 Total Keseluruhan 53
jumlah Pegawai Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang tidak sebanding, dengan wilayah kerja 4 Kota 7 Kabupaten.
Fungsinya  yaitu  tempat  pembimbingan  dalam  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  yang  sudah  diputus  maupun  dalam  mendampingi  anak  dalam  sidang  pengadilan menjadikannya sebagai  lembaga yang dibutuhkan kinerja Nyatanya yang sigap dan tanggap dalam hal kasus anak pada khususnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan  bahwa  LAPAS  dan  BAPAS  didirikan  di  setiap  ibu  Kota  Kabupaten  atau Kotamadya  dan  Ayat  (2)  dalam  hal  dianggap  perlu,  ditingkat  Kecamatan  atau  Kota administratif dapat didirikan cabang LAPAS dan cabang BAPAS.
BAPAS  dalam  menjalankan  tugasnya  mengalami  kendala  baik  internal  maupun eksternal, berdasarkan wawancara Bapak Rinaldi selaku yang dilakukan penulis maka dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam menjalankan pendampingan dalam Persidangan di  Pengadilan Negeri Kelas IA Padang baik berupa internal dan eksternal serta upaya mengatasi kendala diantaranya sebagai berikut: 9 a. Kendala internal
1. Anggaran yang Terbatas
Balai  Pemasyarakatan  dalam  melaksanakan  pembimbingan  klien  anak  ialah  mengenai dana  atau  biaya  operasional  yang  terbatas,  anggaran  menjadi  hal  klasik  terhambatnya kinerja Bapas, dalam meningkatkan kinerja Bapas yang wilayah kerja sangat luas yakni 11  wilayah  Kota/Kabupaten  dan  sehingga  harus  membutuhkan  anggaran  yang  tidak sedikit,  mulai  dari  mengunjungi  rumah  klien  anak  untuk  melakukan  Penelitian Kemasyarakatan  (Litmas)  dan  pendampingan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  dengan  anggaran  yang  minim  dapat  berimplikasi  terhadap  buruknya  kualitas litmas serta membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan.
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
yang dimaksud ialah Pegawai yang bertugas di Balai Pemasyarakatan, salah satu aspek terpenting dari faktor pegawai adalah pengetahuan pegawai akan bidang pekerjaan yang dilakukan.  Pekerjaan  dapat  dilakukan  oleh  pegawai  jika  pegawai  tersebut  mempunyai pengetahuan  tentang  tugasnya  masing-masing.  Selain  pengetahuan,  kinerja  suatu institusi ataupun kelembagaan juga dilihat dari jumlah pegawai yang akan menjalankan tugasnya mengingat Wilayah kerja Bapas Kelas IA Padang berjumlah 53 Orang dengan tingkat pendidikan yang rata-rata telah sarjana dan mendapatkan SK-PK pendidik yang diberikan melalui pelatihan dari tingkat pusat yang nantinya akan mempermudah untuk melaksanakan  tugas.  Adapun  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  yaitu  melakukan penambahan sumber daya manusia.
3. Koordinasi yang kurang
Terkadang  undangan  sidang  yang  diberikan  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan sangat berdekatan dengan waktu sidang, karena idealnya undangan sidang diberikan 3 x 24  jam  sebelum  hari  sidang.  Hanya  terdapat  53  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang menangani  kasus  Anak,  sedangkan  tidak  sedikit  kasus  yang  dilakukan  oleh  Anak. Masing-masing  Pembimbing  Kemaysrakatan  hanya  boleh  menangani  beberapa  kasus
9 Wawancara dengan Bapak Rinaldi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang pada tanggal 10 April 2023.
seperti,  Pembimbing  Kemasyarakatan  Pertama  dalam  setahun  hanya  menangani  2 LITMAS,  Pembimbing  Kemasyarakatan  Muda  dalam  setahun  hanya  menangani  3-5 LITMAS,  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Madya  hanya  menangani  1-2  LITMAS. Upaya  untuk  mengatasi  kurangnya  koordinasi  tersebut,  adalah  kerja  sama  antar lembaga  diantaranya  yaitu  dengan  instansi  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Padang, Kejaksaan  Negeri  Padang,  Organisasi  Advokat  dan  Wali  anak  mengenai  jadwal Persidangan.
4. Pada Masa Pandemic
Persidangan dilakukan dengan cara video call/zoom maka seringkali terkendala dengan sinyal.  Upaya  mengatasinya  dengan  cara  memberikan  usul  kepada  Pengadilan  agar memperbaiki Internet yang lebih berkualitas.
5. Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  Prasarana  dalam  membimbing  klien  anak  yang  kurang  dan  relatif  terbatas dalam  hal  ini  belum  adanya  sarana  keterampilan  anak  seperti  sarana  menjahit, computer,  selain  itu  belum  adanya  tempat  ruangan  khusus  keterampilan  anak  untuk menyalurkan  bakat  dan  minatnya,  kendaraan  operasional  untuk  Pembimbing Kemasyarakatan,  ruangan-ruangan  konsultasi  untuk  Pembimbing  Kemasyarakatan. Upaya  mengatasi  kendalanya  yaitu,  melengkapi  semua  fasilitas  sarana  dan  prasarana yang dibutuhkan oleh Balai Pemasyarakatan.
b. Faktor Eksternal yaitu;
1. Klien anak yang jarang melapor;
Penghambat  BAPAS  dalam  melaksanakan  bimbingan  terhadap  klien  ialah  anak  itu sendiri  yang  jarang  melapor  ke  BAPAS  setiap  bulannya,  sehingga  menyulitkan  pihak BAPAS  untuk  memantau  perkembangan  anak  dari  pendidikan  maupun  pekerjaannya. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan setelah mengunjungi rumah klien anak, salah satu yang menjadi klien anak malas melapor ialah karena pergaulan yang bebas, sebab anak  tersebut  jarang  pulang  kerumah  dan  memilih  menginap  ditempat  tinggal temannya,  Selain  itu  kesibukan  anak  yang  bekerja  membuatnya  jarang  untuk  melapor ke  BAPAS.  Upaya  mengatasi  kendala  adalah  memberikan  surat  teguran  kepada  anak melaluai orang tuanya, kemudian memberikan sosialisasi dan edukasi serta penyuluhan kepada orang tua anak dan masyarakat disekitar.
2. Kesadaran Hukum Orang Tua yang Kurang;
Kesadaran  hukum  orang  tua  yang  kurang  sehingga  menyulitkan  pihak  BAPAS  untuk mendata dan memantau klien anak. Hal ini dikarenakan orang tua yang tidak menerima kedatangan dari BAPAS, selain itu orang tua anak yang tidak mengerti tentang proses hukum  sehingga  biasanya  dari  pihak  BAPAS  menjelaskan  terlebih  dahulu  perihal kedatangan  BAPAS  terhadap  orang  tua  anak.  Berdasarkan  Penjelasan  diatas  yang menjadi  kendala  dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  I Padang  dalam  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  pada  sistem  Pidana  Anak.  Upaya mengatasi  kendala  adalah  memberikan  surat  teguran  kepada  anak  melaluai  orang tuanya,  kemudian  memberikan  sosialisasi  dan  edukasi  serta  penyuluhan  kepada  orang tua anak dan masyarakat disekitar.
3. Jarak atau kondisi geografis
yaitu wilayah kerja yang luas maka membutuhkan waktu saat melakukan  pendampingan yang  mengakibatkan  pendampingan  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  segera  karena adanya  jarak  yang  terlalu  jauh  dan  jangkauan  yang  terlalu  luas.  Upayanya  adalah mendirikan Balai Pemasyarakatan di setiap Kabupaten/Kota.
4. Pembimbing  Kemasyarakatan  sering  kali  jarang  diberikan  hak  untuk  berbicara  di pengadilan, biasanya Hakim hanya terfokus kepada anak apakah ada pertanyaan. Orang tua/wali  ada  pertanyaan  penuntut  umum  ada  pertanyaan,  Penasehat  Hukum  ada pertanyaan  atau  ada  pertanyaan  yang  akan  dijawab,  untuk  Pembimbing Kemasyarakatan sangat jarang diberikan kesempatan kalau Pembimbing Kemasyarakatan tidak aktif.
5. Pembimbing  Kemasyarakatan  jarang  mendapatkan  salinan  putusan  dari  pengadilan sedangkan  dalam  Pasal  62  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sudah ditegaskan bahwa:
“(1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada  Anak  atau Advokat  atau pemberi  bantuan hukum  lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan,  dan  Penuntut  Umum.  (2)  Pengadilan  wajib  memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau  Advokat atau  pemberi bantuan hukum lainnya,  Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.”
Artinya  salinan  putusan  harus  wajib  diberikan  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan namun  Pembimbing  Kemasyarakatan  jarang  mendapatkan  salinan  putusan,  padahal salinan  putusan  sebagai  dasar  Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan  pengawasan terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH).  Upaya  mengatasi  kendala tersebut  yaitu  kerja  sama  dengan  pengadilan  untuk  merealisasikan  berkas  putusan tersebut diberikan oleh Pengadilan Negeri Padang kepada Balai Pemasyarakatan.
6. Jadwal sidang Anak yang harusnya didahulukan, tetapi faktanya di lapangan seringkali sidang  Anak  dilaksanakan  terakhir  bahkan  sampai  sore  upaya  mengatasinya  yaitu, memeberikan usulan kepada mahkamah agung agar menambah jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sehingga hakim yang mengurus perkara tersebut bisa fokus sidang anak itu menjadi prioritas.
7. Pendapat  yang  masih  berbeda  dengan  penegak  hukum  dalam  pelaksanaan  sistem peradilan  pidana  Anak.  Upaya  Melakukan  koordinasi  dan  kerja  sama  antar  penegak hukum  dan  di  tuangkan  dalam  bentuk  MOU  terkait  dengan  sistem  peradilan  pidana anak.

## KESIMPULAN
Bahwa  pelaksanaan  pembimbingan  kemasyarakatan  meliputi  pendampingan, pembimbingan  dan  pengawasan  secara  kelembagaan  maupun  sumber  daya  manusia  Balai Pemasyarakatan masih jauh dari kata ideal, dimana saat ini di Sumatera Barat baru berdiri 2 Kantor  Balai  Pemasyarakatan  yaitu  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Padang  dan  Balai Pemasyarakatan  Kelas  II  Bukittinggi.  Serta  masih  perlu  perbaikan  dalam  hal  penambahan sumber  daya  manusia  dan  tidak  seluruh  tahapan  Persidangan  yang  bisa  di  dampingi  oleh Balai  Pemasyarakatan,  hal  ini  disebabkan  kurangnya  sumber  daya  manusia  dari  aspek kuantitas  dan  jarak  Geografis  yang  cukup  jauh,  kurangnya  koordinasi  antara  Hakim,  Jaksa, Penasehat  Hukum  anak  dan  Wali/orang  tua  mengenai  jadwal  sidang.  Adapun  upaya
mengatasi  kendala  dalam  Pelaksanaan  Pendampingan  Oleh  Balai  Pemasyarakatan  Kota Padang dalam Persidangan Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, yakni:
a. Upaya mengatasi kendala Internal (Berasal dari dalam Balai Pemasyarakatan)
1) Balai  Pemasyarakatan  harus  koordinasi  pemberitahuan  jadwal  sidang  antara  Hakim, Jaksa dan Bapas.
2) Menambah jumlah sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang,
3) Mendirikan Balai Pemasyarakatan di setiap Kabupaten/Kota.
4) Anggaran  operasional  di  Balai  Pemasyarakatan  untuk  melakukan  penelitian kemasyarakatan dan melaksanakan pendampingan terhadap Klian anak masih terbatas, anggaran  menjadi  hal  klasik  terhambatnya  kinerja  Bapas.  Menambah  anggaran operasional Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.
5) Sarana  dan  prasarana  di  Balai  Pemasyarakatan  masih  relatif  terbatas,  misalnya kendaraan  operasional  untuk  Pembimbing  Kemasyarakatan,  ruangan-ruangan konsultasi untuk Pembimbing Kemasyarakatan. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Balai Pemaasyarakatan Kelas I Padang.
b. Upaya untuk mengatasi Kendala Eksternal (Berasal dari luar Balai Pemasyarakatan).
1) Lambatnya  permintaan  penelitian  kemasyarakatan  (litmas)  dari  pihak  kepolisian. Menggunakan sarana internet untuk menunjang pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (litmas).
2) Selain  itu  kendala  yang  dihadapi,  kurang  aktifnya  partisipasi  dari  pihak  korban terhadap  proses  penyelesaian  perkara  secara  diversi.  Upaya  mengatasinya  melakukan sosialiasi dan edukasi terhadap masyarakat.
3) Melakukan penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Laden Marpaung, 2002, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Garafika, Jakarta M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak , Citra Aditya Bakti, Bandung Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Refika Aditama, Bandung Rika  Saraswati,  2015, Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia, PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung Wawancara dengan Bapak Rinaldi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang pada tanggal 10 April 2023.
Wawancara  dengan  Bapak  Rinaldi  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan Kelas I Padang pada tanggal 10 April 2023.
Wawancara  dengan  Bapak  Rinaldi  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan Kelas I Padang pada tanggal 10 April 2023.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia