E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 4, N O . 1, 2020
Prodi Ekonomi Syariah Volume 4, No. 1 Januari-Juni 2020 Halaman: 1-10

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis

## Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)

## Rahmiati, Fithriady, Rina Desiana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh, Indonesia
INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Submit 4 April 2020 Revisi 3 Mei 2020 Diterima 2 Juni 2020
Kata Kunci: Utang Piutang Jual Beli Ekonomi Islam
A B S T R A C T
Accounts payable in buying and selling coffee is a muamalah that is allowed in Islamic teachings, namely as a helping hand. The purpose of this research is to find out how the practice of debt and credit is and whether the practice is in accordance with the basic principles of Islamic economics. This type of research is descriptive qualitative and data collection methods using interviews, observation, and documentation. The results of this study conclude that most people do not know the concept of debt and credit according to the basic principles of Islamic economics. A small part of the community in Rikit Musara village have done and know the practice of debt and credit in accordance with the basic principles of Islamic economics. Namely tauhid (oneness of God), ta, awun (please help) and benefit.
A B S T R A K
Utang  piutang  dalam  jual  beli  kopi  merupakan  muamalah  yang  diperbolehkan  dalam  ajaran  Islam  yaitu  sebagai tolong menolong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik utang piutang dan apakah praktik yang dilakukan  sudah  sesuai  dengan  prinsip  dasar  ekonomi  Islam.  Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  dan metode  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui konsep utang piutang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Sebagian kecil masyarakat di desa Rikit Musara sudah melakukan dan mengetahui  praktik utang piutang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Yaitu tauhid (keesaan Tuhan), ta,awun (tolong menolong) dan kemaslahatan.

## 1. PENDAHULUAN
Agama  menghendaki  agar  tiap  muslim  bekerja  keras  dan  bersungguh-sungguh  dalam  mencari  rezeki  serta mendapatkan sesuatu yang dicarinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak cara  kerja yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi  kebutuhan  hidup,  diantaranya  berbisnis,  bertani,  dan  lainnya  dengan  syarat  sesuai  dengan  prinsip  Islam.  Untuk mengembangkan  dan  menjalankan  suatu  usaha  harus  mempunyai  serta  membutuhkan  modal  dana  yang  besar,  akan  tetapi kebutuhan  terhadap  modal  dana  ini  seringkali  menjadi  kendala  bagi  setiap  orang,  dimana  dana  besar  tersebut  hanya  bisa diperoleh melalui pinjaman yang disebut utang.
Allah SWT memerintahkan umatNya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan orang lain. Utang piutang dalam jual kopi yang dilakukan pembeli kopi kepada penjual kopi merupakan muamalah yang diperbolehkan dalam  ajaran  Islam,  akan  tetapi  masyarakat  harus  berhati-hati  dalam  menerapkannya.  Pemberi  maupun  penerima  utang hendaklah  mengetahui  adab  dalam  berutang  sehingga  utang  menjadi  sebuah  solusi,  menjadi  sebuah  pertolongan  kepada seseorang yang mengalami kesulitan, dan menghindari terjadi permasalahan dikemudian hari yang pada akhirnya dapat merusak hubungan sesama (hablun minannaas) dan memutuskan tali silaturrahim (Cahyadi, 2014).
Rikit Musara merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah. Terdapat 128 jumlah kepala keluarga masyarakat. Mayoritas mata pencarian masyarakat di desa tersebut adalah sebagai petani. Bahkan setiap keluarga pasti memiliki lahan pertanian  yang dijadikan  penghasilan untuk memenuhi kebutuhan  hidup. Tempat transaksi yang dilakukan  antara  penjual  dan  pembeli  itu  bisa  di  jalan,  di  kebun,  ataupun  ditempat  saat  mendadak  bertemu,  dan  penjual memberikan barang (kopi) secara langsung kepada pembeli, dan sebagian pembeli membayar barang dagangan tersebut secara
tunai, dan ada juga sebagian pembeli  membayar barang dagangan tersebut dengan cara utang, dikarenakan minimnya modal pembeli kopi serta jumlah kopi yang diperdagangkan sangat banyak, sehingga pembeli akhirnya membayar dagangan tersebut tidak secara tunai (utang).
Masyarakat  Rikit  Musara  memiliki  kebiasaan  memperdagangkan  kopinya  hanya  dengan  berlandaskan  rasa kepercayaan, dimana pembeli dan penjual tidak ingin merepotkan diri untuk mencari serta menulis kuitansi,  dan  pembeli kopi tidak pernah  membiasakan diri membawa kuitansi khusus untuk persiapan ketika mendadak  bertemu dengan penjual kopi  di jalan ataupun di tempat lainnya. Sehingga pembeli kopi menulisnya di dinding, di kertas rokok, ataupun di kertas lain yang tidak memiliki  eksistensi  ketika  dipertanggungjawabkan.  Bahkan  ada  pembeli  kopi  yang  sama  sekali  tidak  menuliskannya  karena menganggap penjual kopi  itu adalah bagian dari  sanak saudara seperti orang tua, anak, dan tetangga. Pembeli menganggap mereka    adalah  orang  yang  terdekat  dan    penjual  pun  berpikir  sama  sedemikian.  Penjual  dan  pembeli  saling  berpikir  tidak mungkin terjadi penipuan karena sesama sanak saudara dan orang yang dikenal. Meskipun banyak yang berhasil dengan praktik yang sedemikian, tidak sedikit juga masyarakat yang merasakan kecewa,tertipu, dan merasa terzalimi.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Utang Piutang dalam Islam
Utang  piutang  adalah  memberikan  sesuatu  kepada  seseorang,  dengan  perjanjian  dia  akan  membayar  yang  sama seperti yang telah diutangkan (Rasjid, 2015). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata utang ialah uang yang dipinjam dari orang lain, yang wajib dikembalikan atas apa yang sudah diterima. Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjam dari seseorang dan dipinjamkan kepada orang lain. Utang piutang dalam Islam sering dikenal dengan istilah al qardh. Bahwa al-qardh (utang) menurut  bahasa  adalah  potongan. Al-qardh adalah  sebagai  akad  atau  transaksi  antara  dua  pihak  atau  sebagai  perbuatan memberikan  sesuatu  kepada  pihak  lain  yang  nanti  harus  dikembalikan  sama  dengan  seperti  yang  telah  ia  pinjamkan,  bukan sesuatu (harta) yang diberikan (Nawawi, 2012).
Al-qardh menurut Antonio (2013) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dan dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Al-qardh secara bahasa merupakan masdar dari qarada–yaqridhu , yang berarti dia memutuskannya. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun al-qardh secara istilah  adalah  memberikan  harta  kepada  orang  yang  akan  memanfaatkannya  dan  mengembalikan  gantinya  dikemudian  hari (Mardani, 2012).
Menurut Hanafiah al-qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan,  dan  dengan  ungkapan  yang  lain al-qardh adalah  suatu  perjanjian  yang  khusus  untuk  menyerahkan  harta (mal mitsli) kepada  orang  lain  dan kemudian  dikembalikan  sama seperti  jumlah  yang diterimanya.  Sayyid  Sabiq  mendefinisikan al- qardh adalah  harta  yang  diberikan  oleh  pemberi  utang (muqridh) kepada  penerima  utang (muqtaridh) untuk  kemudian dikembalikan  seperti  yang  diterimanya  ketika  ia  telah  mampu  membayarnya.  Syafi’iyah  mendefinisikan  bahwa al-qardh dalam istilah syara ’  diartikan  dengan  sesuatu  yang  diberikan  kepada  orang  lain  yang  pada  suatu  saat  harus  dikembalikan  (Antonio, 2013).

## Rukun Utang Piutang
Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi al-qardh . Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu. Adapun rukun utang piutang yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka akad al-qardh ini menjadi tidak sah, rukun utang piutang adalah sebagai berikut (Harun, 2017):
a. Shigat ialah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu hutang atau aku mengutangimu”.
b. Aqidain ialah  dua  pihak  yang  melakukan  transkaksi  atau  pemberi  utang  dan  pengutang.  Adapun  syarat  bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai ( rasyid , dapat membedakan baik dan buruk).
c. Harta yang dihutangkan  rukun harta yang dihutangkan adalah Harta berupa yang ada padanya dan Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

## Syarat utang piutang
Adapun syarat dari akad utang piutang  yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut (Harun, 2017):
a. Ma’qud  alayh (Obyek  Hukum)  adalah  benda  yang  dijadikan  akad  yang  bentuknya  membekas  dan  tampak.  Barang tersebut  bisa  berbentuk  harta benda  seperti  barang  dagangan  ataupun  manfaat  dari  barang  tersebut  seperti  halnya dalam akad sewa menyewa.
b. Aqid ( Subjek Hukum) dalam transaksi utang piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai aqid atau subyek hukum, yaitu pemberi utang ( muqrid ) dan orang yang berutang ( muqtarid ).
c. Sighat (Ijab Kabul) Al-qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan kabul.
Selain adanya syarat rukun sahnya utang piutang tersebut di atas, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang piutang, yaitu sebagai berikut (Shaleh, 2000):
a. Diwajibkan  bagi  orang  yang  berutang  mengembalikan  atau  membayar  kepada  piutang  pada  waktu  yang  telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharganya.
b. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnahkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.
c. Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
d. Berakhirnya  utang  piutang.  Berakhirnya  utang  piutang  ini  disyari'atkan  supaya  mereka  mudah  dalam  meminta  dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.

## Adab dalam Berutang
Beberapa  hal  yang  harus  diketahui  tentang  tata  krama  dalam  pinjam  meminjam  ataupun  utang  piutang  ialah  sebagai  berikut (Rijal, 2013):
a. Sesuai dengan QS Al- Baqarah ayat 282, utang piutang supaya dikatakan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki atau dua orang saksi wanita.
b. Pinjaman  hendaknya  dilakukan  atas  dasar  adanya  kebutuhan  yang  mendesak  disertai  niat  dalam  hati  akan membayarnya atau mengembalikannya.
c. Pihak berutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang
d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.
e. Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.

## Jual Beli
Jual  beli  dalam  istilah fiqh disebut  dengan al-bai’u yang  berarti  menjual,  mengganti,  dan  menukar  sesuatu  dengan sesuatu yang lain. Lafal albai ’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000). Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata bai’a bentuk jamaknya buyu’un dan konjungsinya adalah ba’a, yabi’u, bai’an yang artinya menjual. Menurut bahasa,  jual  beli  berarti  menukarkan  sesuatu  dengan  sesuatu.  Ulama  Mazhab  Maliki  dan  Syafi'i  dan  Hanbali  memberikan pengertian,  jual  beli  adalah  saling  menukar  harta  dengan  harta  dalam  bentuk  pemindahan  milik  dan  pemilikan.  Definisi  ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta dan barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang. Menurut Ulama Hanafi terdapat dua definisi jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta melalui cara  tertentu,  dan  tukar  menukar  sesuatu  yang  diingini  dengan  yang  sepadan  melalui  cara  tertentu  yang  bermanfaat  (Afandi, 2012).
Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Jual beli dalam perspektif ekonomi Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara' (Afandi, 2012).

## Macam-Macam Jual Beli
Macam-macam jual beli, termasuk jenis jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu (Amwaluna, (2018):
a. Bai’ al-mutlaqah yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
b. Bai’ al-muqayyadah yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam  ini  dapat  dilakukan  sebagai  jalan  keluar  bagi  transaksi  ekspor  yang  tidak  dapat  menghasilkan  valuta asing (devisa).
c. Bai’ al-sharf yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal ataupun bentuk uang giral.
d. Bai’ al-murabahah yaitu akad jual beli barang tertentu. Transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan  dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
e. Bai’ al-musawamah yaitu jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
f. Bai’ al-muwadha’ah yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan diskon. Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
g. Bai’  as-salam  y aitu  akad  jual  beli  dimana  pembeli  membayar  uang  (sebesar  harga)  atas  barang  yang  telah disebutkan  spesifikasinya,  sedangkan  barang  yang  diperjual  belikan  itu  akan  diserahkan  kemudian,  yaitu  pada tanggal yang disepakati.
h. Bai’  al-istishna’    h ampir  sama  dengan bai’  as-salam ,  yaitu  kontrak  jual  beli  dimana  harga  atas  barang  tersebut dibayar  lebih  dulu  tapi  dapat  diangsur  sesuai  dengan  jadwal  dan  syarat  yang  disepakati  bersama,  sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.
Adapun jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut Islam yaitu (Shobirin, (2015):
a. Jual  beli  barang  yang  di  haramkan  barang  yang  dihukumkan  najis  oleh  agama,  seperti  anjing,  babi,  berhala, bangkai, dan khamar.
b. Jual  beli  sperma  (mani)  hewan.  Islam  membolehkan  untuk  menjual  daging  kambing  yang  belum  dikuliti  dengan ukuran  timbang,  dan  sama  halnya  dengan  di  bolehkan  menjual  ayam  sembelihan  dengan  kotorannya  masih  di dalam perut ayam tersebut.
c. Jual  beli  dengan  perantara.  Melalui  perantara  artinya  memesan  barang  dengan  akad  jual    beli  yang  belum sempurna membayarnya tetapi tiba-tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama  memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
d. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak dibolehkan.
e. Jual beli muhaqallah/baqallah tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal  ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak relaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli garar.
f. Jual  beli mukhadharah ,  yaitu  menjual  buah-buahan    yang  belum  pantas  untuk  panen,  di  dilarang  karena  masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiup angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebaginya.
g. Jual  beli mulamasah, yaitu  jual  beli  secara  sentuh  menyantuh  kain  yang  sedang  dipajangkan,  orang  yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
h. Jual beli dengan munabadzah , yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelengan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini  ditakutkan adanya penipuan.
i. Jual beli muzabanah, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan  tidak adanya keseimbangan barang.

## Ekonomi Islam
Definisi ekonomi Islam dalam bahasa Arab istilah ekonomi adalah al-iqtisad , dan secara bahasa berarti kesederhanaan serta kehematan. Ekonomi syariah secara umum adalah suatu ilmu sosial yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Berkaitan dengan ekonomi yang berada di masyarakat dan diatur berlandaskan Al-qur’an dan hadist (Suma, 2008).
Definisi  dari  ekonomi  syariah  diartikan  secara  berbeda-beda dari  para  ahli  ekonomi  syariah.  Menurut  pakar  ekonomi Umar  Chapra  mendifinisikan    ekonomi  Islam  adalah  suatu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  membantu  manusia  dalam mewujudkan kesejahtraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dengan berdasarkan syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan dengan  menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjadi pada masyarakat.
Menurut  Monzer  Khaf  ekonomi  Islam  adalah  bagian  dari  ilmu  ekonomi  yang  bersifat  interdisipliner  dalam  arti  kajian ekonomi  syariah  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  tetapi  sangat  perlu  penguasaan  yang  baik  dan  mendalam  terhadap  ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu  yang berfungsi sebagai tool of analiysis seperti matematika, statistik, logika, dan ilmu ushul fiqh .  Sedangkan  menurut  Abdul  Manan  ekonomi  Islam  adalah  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  mempelajari  masalah-masalah
ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Prasetyo, 2018).

## Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
Islam mmerupakan aturan  hidup yang paling lengkap. Pada dasarnya prinsip yang terkandung dalam ekonomi syariah bersumberkan dari Al-Qur’an dan hadist, ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar  yaitu ( Mursal, 2015):
a. Prinsip tauhid  ( keesaan tuhan) merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dan Allah SWT. Segala  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  akan  terjaga  karena  ia  merasa  bahwa  Allah  SWT  melihat  apa  yang dilakukannya dari setiap aktivitas kehidupan dan kegiatan ekonomi manusia harus tetap bergantung dengan Allah SWT, manusia hanya diberi amanah atau titipan untuk memiliki hanya sementara waktu, sebagai ujian untuk mereka.
b. Prinsip  Keadilan  (keseimbangan)  Menurut  kamus  bahasa  indonisia  adil  berarti  sama  berat,  tidak  berat  sebelah,  tidak memihak, berpihak pada yang benar dan sepatutnya. Seorang dikatakan adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu,  tidak  berpihak  kepada  salah  satu,  kecuali  berpihaknnya  kepada  siapa  yang  benar  sehingga  ia  tidak  berlaku sewenang-wenangnya.  Manusia  sebagai  khalifah  harus  memelihara  hukum  Allah  dan  menjamin  bahwa    pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahtraan manusia, supaya semua mendapat manfaat secara adil dan baik.
c. Prinsip  Maslahat  (manfaat  dan  kebaikan)  secara  sederhana  diartikan  dengan  mengambil  manfaat  dan  menolak kemudharatan.Pada hakikatnya kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan di duniawi, ukhrawi, material dan spritual, serta individu dan sosial. Segala aktivitas ekonomi akan dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur yaitu ketaatan dan kebaikan.
d. Prinsip Ta’awun (tolong menolong) ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua  kutub  ekstrim,  materialisme  dan  spritualisme.  Meterialisme  adalah  mengagungkan  uang,  tidak  memperhitungkan Tuhan,  dan  menjadikan  uang  sebagai  tujuan  hidup  sekaligus  mempertuhankannya.  Sedangkan  spritualisme  adalah menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak, semantara Islam berada di jalan tengah antara dua kutub diatas.  Aktivitas  ekonomi  diharapkan  dapat  untuk  memberi  dampak  positif  terhadap  masyarakat,  dan  memberi kemudahan atas orang yang mengalami kesulitan, serta menimbulkan keuntungan untuk orang laian. Instrumen untuk mencapai tujuan ini disyariatkan berbagai akad, transaksi, dan kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain, maka transaksi tersebut dianggap batal dan penggunanya yang tidak etis dan membuat yang bersangkutan akan tercela dan terzalimi. Dan dalam bermuamalah tidak hanya berorientasi di dunia saja namun kepada akhirat juga.
e. Prinsip Al-kitabah (tertulis)  prinsip  ini  didasarkan  dengan  firman  Allah  SWT  (Q.S  Al-Baqarah[  [2]:282)  transaksi  yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara  tertulis.  Asas  khitabah  ini  terutama  dianjurkan  untuk  transaksi  dalam  bentuk  tidak  secara  tunai  (utang).  Dan perlunya ada saksi untuk mengindari terjadinya lupa, penipuan dan lain-lain ( Suadi,2018).
f. Kehendak  Bebas,  Manusia  bebas  melakukan  segala  kegiatan  ekonominya,  tidak  ada  ketentuan  Tuhan  yang melarangnya. Landasan kebebasan ini menunjukkan bahwa melakukan inovasi dan kreativitas dalam ekonomi adalah suatu yang menjadi keharusan pada manusia. Manusia yang baik adalah yang dapat menggunakan kebebasan itu dalam rangka  menerapkan  tauhid  dan  keseimbangan.  Prinsip  yang  mengatur  manusia  bahwa  meyakini  Allah  tidak  hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi juga dengan sikap penyayang dan  pengasih menganugrahkan manusia kebebasan untuk memilih jalan antara kebaikan dan keburukan. Manusia bebas untuk memilih suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga manusia dapat mengoptimalkan potensinya.

## Sengketa
Rasulullah  SAW  memberikan  berbagai  aturan  tentang  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara  yang  baik.  Jika  dalam mumalah  tidak  menjalankan  sesuai  dengan  ajaran  Islam  maka  akan  sering  terjadi  perbedaan  pendapat  dan  berujung persengketaan.  Seseorang  dalam  menyelesaikan  dan  mengadili  sengketa  yang  terjadi  harus  diselesaikan  dengan  adil, dalam hukum  Islam  banyak  cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  baik  dengan  cara  litigasi  dan  nonlitigasi.  Litigasi  yaitu  proses penyelesaian sengketa di pengadilan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan haknya masing-masing, penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur hukum pengadilan. Nonlitigasi yaitu penyelesaian suatu sengketa  diluar  pengadilan  secara  damai.  Dalam  Islam  penyelesaian  sengketa  dalam  melalui  jalur  litigasi  dinamakan  dengan wilayatul al-qadha lembaga  ini terbagi menjadi tiga yaitu (Nurhayati, 2019):
a. Al-madzalim yaitu  lembaga  resmi  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk  membela  orang  teraniaya  akibat  sifat semena-mena  dari  pembesar  negara  dan  keluarga  yang  sulit  untuk  diselesaikan  oleh  pengadilan  biasa  dan kekuasaan
b. Al-hisbah yaitu lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.
c. Al-qadha yaitu menetapkan hukum syara’ pada suatu sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat.
Nonlitigasi  merupakan  jalur  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  yang  dilakukan  secara  damai,  serta  tidak membutuhkan formalitas hanya saja membutuhkan sportifitas.  Jalur nonlitigasi ada banyak cara yang dilakukan yaitu mediasi, arbitrase, negoisasi, konsiliasi, fasilitasi, dan ajudikasi (Suadi, 2017)
a. Mediasi yaitu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa, pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan secara letigasi maupun nonlitigasi.
b. Arbitrase yaitu merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut pasal 1 No 30 tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  mengatur  “perjanjian  arbitrase  adalah  suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum  timbul  sengketa  atau  suatu  perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  dibuat  oleh  para  pihak  setelah  timbul sengketa”.
c. Negoisasi yaitu salah satu strategi penyelesaian sengketa dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui  proses  musyawarah  dan  perundingan.  Proses  ini  tidak  melibatkan  pihak  ketiga  karena  para  pihak  atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka.
d. Konsiliasi  yaitu  usaha  mempertemukan  keinginan  pihak  yang  berselisih  untuk  mencapai  persetujuan  dan penyelesaian. Dalam menyelesaikan perselisihan konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa.
e. Fasilitasi yaitu suatu keterampilan dalam proses penyelesaian sengketa (konflik), dimana fasilitator berusaha untuk melakukan  komunikasi  dengan  pihak  yang  bersengketa  atau  pihak  yang  berbeda  pandangan  dalam  upaya membangun  dialog.  Dalam  hal  ini  pertemuan  dan  dialog  tercipta  karena  berbagai  komunikasi,  persiapan  dan aktivitas yang dilakukan sebelum dan sesudah dan selama berdialog.
f. Ajudikasi yaitu pembuat keputusan pihak ketiga yang tidak berhadapan secara langsung dengan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga bisa berupa seorang individu atau sejumlah orang yang menangani dan memiliki otoritas untuk melahirkan keputusan yangdapat menyelesaikan sengketa dari para pihak. Keputusan yang berisi kewajiban atau bebas dari kewajiban sepenuhnya menjadi kewenangan adjudikator dan posisi para pihak hanyalah sebagai pemohon keputusan.
Islam  cenderung  mendorong  para  pihak  bersengketa  menggunakan sulh dalam  mengkahiri  persengketaan  mereka untuk  mencapai  perdamaian.  Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur sulh jauh  lebih  baik  dibandingkan  dengan  penyelesaian sengketa  melalui  jalur  pengadilan,  sebab  keputusan  pengadilan  akan  muncul  kedengkian  antara  kedua  belah  pihak  yang bersengketa. Sulh itu terbagi kepada dua macam, yaitu perdamaian antara seorang dengan orang lain dengan tidak adanya suatu gugatan dan perdamaian antara seorang penggugat dengan orang penggugat. Pada dasarnya perdamaian dalam bentuk sulh untuk mengakhiri persengketaan terbagi kepada tiga jenis yaitu (Karim, 2002) :
a. Perdamaian dalam suatu kasus yang sudah ada pengakuan pihak tergugat, yaitu seorang yang menggugat pihak lain tentang sesuatu harta dan pihak tergugat membenarkan isi tuduhan penggugat. Untuk menyelesaikan perselisihan antara  keduanya,  pihak  tergugat  dan  pihak  penggugat  melakukan  sulh.  Perdamaian  seperti  ini  disepakati kebolehannya oleh kaum muslimin.
b. Sulh tentang sesuatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas sesuatu yang ada ditangan tergugat, tetapi pihak tergugat menyangkal tuduhan yang  dihadapkan kepadanya. Kasus seperti ini yang sering dialami oleh masyarakat. Golongan Syafi’iyah dan Abi Laila berpendapat perdamaian dalam persengketaan yang diingkari oleh tergugat itu tidak boleh dilakukan, kecuali disyaratkan pihak penggungat menyatakan tuduhannya benar dan pihak tergugat mengakui bahwa ia tidak berhak atas sesuatu yang dituduhnya  serta memberikan harta milik penggugat itu untuk mengakhiri perselisihan. Golongan Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiah perdamaian dalam kasus adanya penyangkalan tuduhan itu diperbolehkan, mereka berargumentasi dengan keumuman ketentuan Allah SWT.
c. Perdamaian dalam kasus diamnya pihak tergugat yakni adanya suatu perkara gugatan dimana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduh kepadanya, baik berupa pengakuan ataupun pengingkaran. Pada persoalan tidak adanya jawaban tergugat inilah merupakan perdamian jenis ketiga ini berlaku, yaitu pihak penggugat mengadakan  mengadakan  sulh  dengan  pihak  tergugat  untuk  mengakhiri  perselisihan  tersebut.  Jumhur  ulama berpendapat  perdamaian  dalam  persalan  seperti  ini  diperbolehkan,  sedangkan  ulama  Syafi’i  berpendapat  bahwa perdamaian dalam perkara bentuk ini tidak boleh, karena sikap diam itu menunjukkan sikap pengingkaran tergugat.
:

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitin ini dari segi sifatnya kualitatif  deskriptif, kemudian hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Jenis penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan mengenaianalisis praktik utang piutang jual beli kopi. Hasil penelitian dideskripsikan dengan jenis kualitatif dari hasil lapangan, dan metode pengumpulan data menggunakan  Metode  field  research  (penelitian  lapangan),  Metode  library  researach  (penelitian  perpustakaan).  Teknik pengumpulan data menggunakan (Moelong, 2014):
a. Interview (wawancarara)
Wawancara  adalah  suatu  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  memperoleh  informasi  langsung  dari sumbernya yaitu mendatangi gudang-gudang toke kopi, serta rumah-rumah para pembeli dan penjual kopi.
b. Pengamatan (observasi)
Pengamatan  atau  observasi  adalah  aktivitas  terhadap  suatu  proses  atau  objek  dengan  maksud  merasakan  dan kemudian  memahami  pengetahuan  dari  sebuah  fenomena  berdasarkan  pengetahuan  dan  gagasan  yang  sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
c. Dokumentasi
Teknik  dokumentasi  yang  dilakukan  yaitu  dengan  cara  menelaah  segala  aspek  dokumentasi  objek  penelitian  yang sudah  ada,  ataupun  hasil dari wawancara  dengan  responden  beserta  dokumen  foto-foto,  dan  rekaman  suara  untuk mendukung  keakuratan  data,  serta  melalui  informasi  buku-buku,  jurnal,  artikel,  internet  yang  berkaitan  dengan penelitian penulis.
Subjek  penelitian  ini  adalah  informan  yang  akan  memberikan  berbagai  informasi  yang  diperlakukan  selama  proses penelitian,  yang  menjadi  informan  atau  subjek  penelitian  adalah  pembeli  kopi  (agen)  dan  penjual  kopi  merupakan  semua masyarakat yang tinggal di desa ataupun di seputaran desa tersebut. Fokus objek pada penelitian ini adalah bagaimana praktik utang  piutang  antara  pembeli dan  penjual  kopi  serta  apakah  praktik  utang  piutang  yang  diterapkan  masyarakat  sudah  sesuai dengan prinsip Islam di desa Rikit Musara.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Hasil wawancara dengan agen kopi terkait dengan praktik utang piutang dalam jual beli kopi di desa Rikit Musara
Disimpulkan  bahwa  agen  kopi  lebih  mengutamakan  berutang  kepada  petani  kopi  dibandingkan  dengan  lembaga keuangan lainnya karena proses peminjaman yang mudah dan tidak memerlukan dokumen dokumen penting lainnnya. Para agen kopi melakukan utang karena minimnya modal yang dimiliki dan jumlah kopi yang diperdagangnya dalam jumlah banyak sehingga mereka  harus  membeli  kopi  tersebut  dengan  cara  berutang.  Sebagian  agen  kopi  hanya  mengutamakan  keuntungan  sendiri dengan  cara  berutang  sehingga  dapat  membeli  kopi  dari  petani  lainnya,  supaya  dapat  menambah  keuntungan  yang  banyak. Dengan  adanya  utang  agen  kopi  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  hidup  para  petani  karena  uang  yang  mereka dapatkan dari hasil mata pencariannnya terhambat pada agen kopi.

## Hasil Wawancara Dengan Petani Kopi Terkait dengan Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi di Desa Rikit Musara
Disimpulkan bahwa, petani kopi memberikan utang kepada agen kopi karena niat (ta’awun) tolong menolong. Agen kopi selalu menjanjikan bahwa utang tersebut akan secepatnya dibayar kepada petani, akan tetapi para petani  sering merasa kecewa dan terzalimi karena agen kopi sering menunda waktu pembayaran utang, sehingga petani sering merasakan krisis keuangan dan tidak terpenuhi kebutuhan hidup mereka. Permasalahan tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena tidak ada catatan  khusus  atas  waktu  pembayaran  utang  tersebut.  Transaksi  yang  dilakukan  hanya  menguntungkan  satu  pihak  dan merugikan pihak lainnya. Petani kopi meyakinkan Allah SWT melihat transaksi yang dilakukan meskipun tidak ada catatan khusus yang dutulis oleh agen kopi, prinsip ta’awun (tolong menolong) yang dilakukan petani kopi tersebut dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan terhadap agen kopi.

## Faktor-Faktor  Yang  Menyebabkan  Terjadinya  Sengketa  Antara  Agen  Kopi  dan  Petani  Kopi  dalam  Melakukan  Utang Piutang Jual Beli Kopi
Dalam melakukan transaksi utang piutang dalam jual beli kopi di desa Rikit Musara petani dan agen kopi masih kurang memahami konsep utang secara mendalam, sehingga terjadinya perselisihan yang berujung sengketa, meskipun permasalahan ini tidak diinginkan antara petani dan agen. Dalam praktik utang piutang dalam jual beli kopi ini dapat diketahui bahwa agen kopi
mendapatkan  keuntungan  banyak  dari  petani  kopi  atas  transaksi  utang  dalam  jual  beli  yang  dilakukan.Sedangkan  petani mendapat  kerugian  krisis  keuangan  akibat  uang  yang  mereka  dapatkan  dari  hasil  mata  pencariannya  terhambat  karena  tidak segera dilunasi oleh agen kopi.
Secara umum sengketa tersebut dapat terjadi karena beberapa akibat yaitu:
a. Salah  satu  pihak  telah  melakukan  apa  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian  namun  tidak  menepati  perjanjian tersebut
b. Salah satu pihak melakukan apa yang sudah dijanjikan tetapi terlambat
c. Salah satu pihak melakukan penipuan atas jumlah utang tersebut akibat tidak ada bukti secara tertulis yang dapat untuk dipertanggungjawabkan
d. Sebagian pihak ada yang merasa terzalimi atas transaksi tersebut

## Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi di desa Rikit Musara
Masyarakat  cenderung  dianjurkan  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  damai,  walaupun  dalam  sengketa  sebagian pihak ada yang merasarugi, jika dibandingkan dengan jalur pengadilan maka keputusan yang diberikan pihak pengadilan sering muncul kedengkian antara kedua pihak yang bersengketa.
Ada 2 cara yang diterapkan oleh aparat desa untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi  yaitu, yang pertama penyelesaian  secara  langsung  seperti  terjadinya  persengketaan  secara  kekerasan  antara  kedua  pihak  maka  itu  langsung diselesaikan  oleh  aparat  desa,  yang  kedua  penyelesaian  secara  tidak  langsung  seperti  masalah  yang  kiranya  masihbisa diselesaikan  oleh  pihak  kekeluargaan  tanpa  harus  berkaitan  dengan  aparat  desa.  Mekanisme  penyelesaian  sengketa  antara petani  dan  agen  kopi tidak  terlepas  dari  norma-norma  agama  dan  sesuai  dengan  adat  istiadat,  dalam  penyelesaian sengketa dalam  praktik  utang  piutang  yang  dilakukan  antara  petani  dan  agen  kopi  telah  dilakukan  semaksimal  mungkin,  meskipun sebagian pihak ada yang merasa belum puas dan masih merasa dirugikan atas keputusan penyelesaian sengketa tersebut. Menurut analisa dalam peneliti ini bahwa mekanisme penyeselesaian sengketa yang dilakukan petani kopi dan agen kopi di desa Rikit Musara telah sesuai dengan syariat Islam. Penyelesaian sengketa  dengan cara sulh seperti firman Allah  SWT dalam  Al- Qur’an pada surat Al-hujarat ayat 9 yang dimaksud jika seseorang yang berselisih maka hendaklah didamaikan dengan cara adil.
Tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukakan oleh agen kopi dan petani kopi di Desa Rikit Musara.
Menurut analisa dalam penelitian ini bahwa mekanisme penyeselesaian sengketa yang dilakukan petani kopi dan agen kopi di desa Rikit Musara telah sesuai dengan syariat Islam. Penyelesaian sengketa dengan cara sulh seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur’an pada surat Al-hujarat ayat 9 yang dimaksud jika seseorang yang berselisih maka hendaklah didamaikan dengan cara adil. Penyelesaian sengketa yang terjadi pada praktik utang piutang jual beli kopi yang dilakukan masyarakat di desa Rikit Musara sering melakukan jalur nonlitigasi yaitu dengan cara negoisasi di jalur luar pengadilan, karena jika melalui jalur litigasi maka akan banyak menggunakan waktu yang lama dan biaya yang cukup banyak sehingga banyak pekerjaan agen kopi dan petani kopi yang terbengkalai karena harus melakukan sidang di pengadilan.

## Pemahaman Masyarakat Desa Rikit Musara Tentang Utang Piutang Dalam Jual Beli Kopi Dalam Prinsip Ekonomi Islam
Masyarakat  hanya  memahami  secara  umum  seperti  apabila    berutang  maka  harus  wajib  dibayar  dan  tidak  boleh melakukan riba mengambil keuntungan dari utang tersebut. Sedangkan secara khususnya mereka belum memahami  prinsip dan tata cara berutang yang sesuai dengan prinsip Islam. Masyarakat turun temurun sudah menerapkan praktik utang piutang ini dari masa kemasa tanpa mengetahui tata cara dan adab sebenarnya yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Praktik tersebut sudah menjadi  kebiasaan  agen  kopi,  mereka  hanya  melakukan  transaksi  berdasarkan  kepercayaan  tanpa  membuat  catatan  berupa kuitansi  khusus  untuk  menghindari  terjadinya  perselisihan  dan  merusak  hubungan  kekeluargaan  (hablun  minannas).  Ada  dari beberapa masyarakat sudah mengetahui dan memahami secara prinsip Islam tentang utang piutang dalam jual beli kopi, tetapi mereka jarang menerapkan di desa tersebut dengan alasan dapat mengurangi keuntungan mereka (agen kopi) sehingga mereka tetap mengikuti praktik yang menjadi kebiasaan masyarakat turun temurun.

## Analisis Praktik Utang Piutang  Jual Beli Kopi dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
Pada dasarnya transaksi yang dilakukan agen dan petani kopi masih kurang sempurna karena sebagian masyarakat hanya mengetahui konsep utang piutang secara umum dan belum memahami konsep utang secara mendalam, sehingga praktik yang dilakukan agen kopi dan petani kopi dapat menimbulkan kemudharatan yang merugikan salah satu pihak. Sebagian kecil
masyarakat  sudah  melakukan  dan  mengetahui  praktik  utang  piutang  sesuai  dengan  prinsip  dasar  ekonomi  Islam,  yaitu ketauhidan (keesaan Tuhan), ta’awun (tolong menolong), dan kemaslahatan.
Praktik yang dilakukan masyarakat Rikit Musara ini sering merugikan salah satu pihak, dan sebagian pihak ada yang merasa terzalimi dan merasa kecewa. Karena setelah terjadinya transaksi tidak sedikit pembeli kopi yang ingkar, tidak menepati janji atas waktu pembayaran utang yang sudah ditentukan ketika awal terjadinya transaksi, pembeli kopi sering sekali menunda- nunda waktu pembayaran, sehingga banyak masyarakat yang mengalami krisis keuangan, akibat uang yang mereka dapatkan dari  hasil  mata  pencariannya  terhambat  karena  belum  dilunasi  oleh  pembeli  kopi.  Permasalahan  tersebut  tidak  dapat  dituntut serta  diminta  pertanggungjawaban  akibat  tidak  adanya  perjanjian  yang  tertulis  atas  waktu  pembayaran  ketika  melakukan transaksi  sehingga  pembeli  merasa  tidak  adanya  akibat  hukum  yang  diterimanya  apabila  sudah  jatuh  tempo  dan  belum melunasinya
Transaksi yang dilakukan masyarakat Rikit Musara dapat menimbulkan mafsadat sebagai berikut:
a. Dikhawatirksn dapat menimbulkan unsur gharar jika  tidak adanya bukti transaksi berupa kuitansi atau surat perjanjian atas  tempo  pembayaran  dan  jumlah  utang  serta  konsekuensi  ketika  tidak  dapat  membayar  utang  sehingga  dapat merugikan salah satu pihak yang dikhawatirkan akan terjadinya perselisihan dikemudian hari
b. Dapat menimbulkan perselisihan antara petani kopi dan penjual kopi
c. Adanya salah satu pihak yang merasa terzalimi atas utang piutang tersebut

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Praktik  utang  piutang  dalam  jual  beli  kopi  merupakan  kebiasaan  masyarakat  turun  temurun,  tempat  transaksi  yang dilakukan bisa di kebun, di jalan, di rumah atau di tempat lain saat mendadak bertemu. Masyarakat memiliki kebiasaan dalam memperdagangkan kopinya hanya dengan mengandalkan rasa kepercayaan. Petani dan agen kopi tidak ada membuat catatan khusus  berupa  kuitansi  atau  surat  perjanjian  ketika  pembeli  kopi  tidak  membayar  dagangan  secara  tunai.  Apabila  terjadi perselisihan petani kopi tidak dapat menuntut serta meminta pertanggungjawaban kepada agen kopi karena tidak ada bukti yang jelas atas perjanjian yang dilakukan. Sebagian kecil masyarakat di desa Rikit Musara sudah melakukan dan mengetahui praktik utang piutang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Yaitu ketauhidan (keesaan Tuhan), ta,awun (tolong-menolong), dan kemaslahatan.  Akan  tetapi  ada  sebagian  masyarakat  hanya  mengetahui  konsep  utang  piutang  secara  umum  dan  belum memahami  konsep  utang  piutang  dalam  jual  beli  kopi  secara  mendalam,  sehingga  transaksi  tersebut  dapat  menimbulkan kemudharatan yang merugikan salah satu pihak dan dapat menyebabkan perselisihan antara pembeli dan penjual kopi. Sistem penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat telah sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan menempuh perdamaian (sulh) non litigasi dengan jalur negoisasi. Berdasarkan kesimpulan di atas selanjutnya penulis penyampaikan saran-saran yaitu:
a. Diharapkan kepada masyarakat Rikit Musara agar memahami secara mendalam  tentang adab serta tata cara utang piutang  yang sesuai dengan prinsip Islam. Dan hendaklah ketika bertransaksi membuat kuitansi atau surat perjanjian secara tertulis dan menghadirkan saksi sebagai bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
b. Diharapkan Kepada peneliti selanjutnya agarmengkaji mengenai pentingnya akad perjanjian dalam utang piutang yang dilakukan  masyarakat dan menguasai teori dan pemahaman terkait dengan utang piutang dalam jual beli sehingga dapat mempermudahdalam melakukan penelitian dan penulisan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, Y. (2012). Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta: Logung Pustaka. Amwaluna. (2018). Tinjauan  Fikih  Muamalah  Terhadap  Akad Jual  Beli Dalam Transaksi  Online  Pada  Aplikasi Go-Food. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2, No. 1. Antonio, S. M. (2013). Bank Syariah dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani. Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam .Jurnal Bisnis Dan Manajemen Vol. 4, No.1. Haroen, N. (2000). Fiqh Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama. Harun. (2017). Fiqh Muamalah . Surakarta: Muhammadiah University Press.
Mursal.  (2015).  Implementasi  Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Syariah  Alternatif  Mewujudkan  Kesejahteraan  Berkeadilan, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol 1 No. 1 Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah . Jakarta: Kharisma Putra Utama.
Moelong, L. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Nawawi, I. (2012). Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer . Bogor: Ghalia Indonesia. Nurhayati. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No, 1. Prasetyo, Y. (2018). Ekonomi Syariah . Bandung Raya: Aria Mandiri Grup.
Rasjid, S. (2015). Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam). Bandung: Sinar Baru Algensindo. Rijal, A. (2013). Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam .Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam , Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Bisnis , Vol. 3, No. 2. Suma, A, M. ( 2004). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam . Jakarta: Raja Grafindo. Suadi, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah . Jakarta: Prenada Media Group. Suadi, A. (2017). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah teori dan praktik. Jakarta:prenada Media Group Shaleh. (2000) . Ayat-Ayat Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.