## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN KEKERASAN

## BULLYING DI SEKOLAH
Oleh : Yusnanik Bakhtiar

## Abstrak
Kekerasan  bullying  telah  menjadi  fenomena  akhir-akhir  ini.  Pelakunya  tidak  hanya dilakukan oleh murid di sekolah tetapi juga dilakukan oleh guru-guru maupun civitas yang berada  dilingkungan  sekolah. Hal  ini  akan menimbulkan perasaan  dendam,  benci,  takut, dan tidak percaya diri, sehingga mengakibatkan anak tidak bisa konsentrasi dalam belajar karena  adanya  tekanan  dari guru,  kakak  kelas,  maupun  anggota  geng  yang  berkuasa (trauma). Upaya  penanggulangan  terhadap  bullying  ini  sama  dengan  penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Secara garis besar dapat dibagi ke dalam penanggulangan kejahatan secara penal (hukum pidana) dan penanggulangan kejahatan secara non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan secara penal dilakukan setelah bullying terjadi dan masuk  ke dalam proses hukum di Pengadilan sedangkan upaya non  penal dilakukan apabila bullying belum terjadi. Upaya pencegahan bullying dengan cara non penal yaitu, (1)  memberikan  informasi  kepada  anak  didik  tentang  bullying,  (2)  upaya  pengendalian emosi  anak didik,  (3)  pemberian  layanan  konseling  bagi  para  anak  didik  di  sekolah,  (4) adanya  sosialisasi,  pemberian  penyuluhan  tentang  hukum,  norma  agama,  penanaman ahklak  yang  baik  oleh  pihak  terkait  seperti  guru,  ustad/pembimbing  rohani,  polisi, Departemen Hukum dan HAM serta LSM, (5) menyiapkan anak didik yang bebas dari aksi bullying,  baik  sebagai  pelaku  maupun  sebagai  korban  bullying,  menumbuhkan  empati anak didik. Namun upaya penanggulangan bullying tidak semuanya menggunakan sarana penal  (hukum  pidana),  proses akademis  atau  sanksi  akademis  juga  digunakan  untuk menanggulangi  bullying  yang  terjadi  di  lingkungan  sekolah.  Upaya  penanggulangan bullying  dengan  cara  proses  akademis  yaitu,  1)  pendekatan  secara  pribadi/individu,  2) perdamaian  antara  anak  didik  yang  terlibat  bullying,  3)  menggunakan  bantuan  guru bimbingan  konseling  sebagai  mediator  anak  didik  yang  terlibat  bullying,  4)  melibatkan orang tua dalam proses perdamain antar anak didik yang terlibat bullying, 5) pemberian sanksi akademis kepada pelaku bullying.

## Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Penyelesaian Kekerasan, Bullying

## A. Pendahuluan
Kekerasan bullying telah  menjadi  fenomena  akhir-akhir  ini.  Pelakunya  tidak  hanya dilakukan oleh murid di sekolah tetapi juga dilakukan oleh guru-guru maupun civitas yang berada  di lingkungan  sekolah.  Kekerasan  yang  terjadi  di  sekolah  ini akan  menimbulkan perasaan  dendam,  benci,  takut,  dan  tidak  percaya  diri.  Anak  didik  akan  membenci  dan takut  terhadap gurunya,  adik  kelas  akan  benci  dan  dendam  kepada  kakak  kelasnya,
timbulnya  persaingan  dan  perselisihan  antara  anak  didik,  terbentuknya  geng  di  kalangan anak  didik yang  bisa  mengakibatkan  anak  tidak  bisa  konsentrasi  dalam  belajar  karena adanya tekanan dari guru, kakak kelas, maupun anggota geng yang berkuasa (trauma).
Kekerasan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  yang  tidak  menyenangkan  atau merugikan  orang  lain,  baik  secara  fisik  maupun  psikis.  Kekerasan  tidak  hanya  berbentuk eksploitasi  fisik,  tetapi  juga  kekerasan  psikis  yang  perlu  diwaspadai  karena  akan menimbulkan  dampak  trauma  bagi  korban.  Tindak  kekerasan  dalam  pendidikan  sering dikenal dengan istilah bullying .
Anak  yang berkedudukan sebagai anak didik atau siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan. Hak  yang dimaksud bukan hanya sebatas pada pengajaran, tetapi juga pada perlindungan hukum selama berada di lingkungan sekolah. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan  hukum  dari  segala  bentuk  kekerasan  baik  kekerasan  fisik,  seksual  maupun kekerasan psikis.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  didik  diperlukan  untuk  menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar.
Perlindungan terhadap anak didik dari segala macam tindak kekerasan secara umum, tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal  13  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua, wali,  atau  pihak  lain  manapun  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,  penelantaran,  kekejaman,  kekerasan,  dan  penganiayaan,  ketidakadilan,  dan perlakuan salah lainnya”. Selanjutnya Pasal 54menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan  sekolah  wajib  dilindungi  dari  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya”. Dari uraian diatas maka penulis membahas mengenai apa yang akan
menjadi  kebijakan  hukum  pidana  dalam  proses  penyelesaian  permasalahan  kekerasan bullying di sekolah.

## B. Pembahasan
1. Kajian tentang Kekerasan Bullying di Sekolah sebagai Suatu Perbuatan Pidana Ada  beberapa  penyebab  orang  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  pidana.  Untuk mengetahui  kenapa  seseorang  melakukan  perbuatan  jahat  maka  yang  harus dipelajari adalah  ilmu  kriminologi.  Kriminologi  merupakan  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari tentang  kejahatan.  Nama  kriminologi  yang  ditemukan  oleh  P.  Topinard  (1830-1911) seorang  antropologi  Perancis,  secara  harfiah  berasal  dari  kata  “ crimen” yang  berarti kejahatan  atau  penjahat  dan “ logos” yang  berarti  ilmu  pengetahuan,  maka  kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. 1 Sebagaimana  yang dikutip oleh Topo Santoso  dan  Eva  Achjani  Zulfa,  Bonger  memberikan  definisi  kriminologi  sebagai  ilmu pengetahuan  yang  bertujuan  menyelidiki  gejala  kejahatan  seluas-luasnya. 2 Menurut Bonger, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
Menurut  Jack  D.  Douglas  dan  Frances  Chalut  Waksler,  istilah  kekerasaan ( violence )  di pakai  untuk  menggambarkan  tindakan  atau  perilaku,  baik  secara  terbuka ( over )  maupun  tertutup  ( covert )  dan  baik  yang  sifatnya  menyerang  ( offensive )  maupun bertahan ( defensive ), yang diikuti dengan penggunaan kekuatan fisik terhadap orang lain. 3 Abuse adalah  padanan  kata  dalam  bahasa  asing  yang  dapat  diartikan  sebagai  tindak kekerasan.  Dalam The  Social  Work  Dictionary oleh  Barker,  seperti  yang  dikutip  Abu Huraerah, kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya
1 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm 9.
2 Ibid
3 Yahdi  Salampessy,  “Kekerasan  Dalam  Dunia  Pendidikan”, www.bloggaul.com. ,  diakses  22 Desember 2009
secara  fisik,  psikologis,  atau  finansial,  baik  yang  dialami  individu  maupun  kelompok. 4 Istilah child  abuse atau  kadang  disebut child  maltreatment yang  kemudian  berkembang dan digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.
Apabila kekerasan tersebut dilakukan dalam dunia pendidikan maka menurut W.  W.  Charters disebut corporal  punishment , yaitu merupakan  respon  terhadap pelanggaran  aturan  di  sekolah atas  nama  pendisiplinan  anak  dengan menggunakan hukuman  fisik,  meskipun  sebenarnya  hukuman/kekerasan  fisik  tersebut  tidak diperlukan. 5 Perlu digarisbawahi bahwa unsur terpenting dari corporal punishment adalah pelakunya, seseorang atau sejumlah orang terdekat seperti guru, orangtua, ustadz dan lain- lainnya  yang  seharusnya  memiliki  kewenangan,  kewajiban  dan  kesempatan untuk melindungi anak.
Tindak  kekerasan  dalam  dunia  pendidikan  sering  pula  dikenal  dengan  istilah “ bullying ”.  Ada  banyak  definisi  mengenai bullying , terutama  yang  terjadi  dalam  konteks lain (tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual ). Istilah bullying diilhami dari kata Bull (bahasa  Inggris)  yang  berarti  “banteng”  yang  suka  menanduk. Bullying adalah  sebuah situasi  di mana  terjadinya  penyalahgunaan  kekuatan/kekuasaan  yang dilakukan  oleh seseorang/ kelompok. 6 Bullying menurut Ken Rigby adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat  ini  diperlihatkan  ke  dalam  aksi,  menyebabkan  seseorang  menderita.  Aksi  ini dilakukan  secara  langsung  oleh  seseorang  atau  kelompok  yang  lebih  kuat,  tidak bertanggung  jawab,  biasanya  berulang,  dan  dilakukan  dengan  perasaan  senang. 7 Dalam
4 Abu  Huraerah,  2007, Child  Abuse(Kekerasan  Terhadap  Anak, cet  ke-2  Edisi  Revisi,  Nuansa, Bandung,hlm. 47
5 Ibnu  Anshori,  “Kekerasan  Dalam  Dunia  Pendidikan”, www.google.com. diakses  4  November 2009.
6 Sejiwa,  2008, Bullying,  Mengatasi  Kekerasan  di  Sekolah  dan  Lingkungan  Sekitar  Anak ,  PT Grasindo, Jakarta, hlm 2.
7 Ponny Retno Astuti, 2008, Meredam Bullying , Grasindo, Jakarta, hlm 3.
konteks pendidikan disebut secara khusus sebagai school bullying . Riauskina, Djuwita, dan Soesetio mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang- ulang oleh seorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.
Tindak  kekerasan,  termasuk  di  dalamnya  “ bullying ”  dapat  dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana istilah tindak pidana merupakan istilah  yang  dipakai  sebagai  terjemahan  dari  istilah  bahasa  Belanda  yaitu strafbaarfeit . 8 Selain  itu,  ada  berbagai  bahasa  dengan  istilah  yang  berbeda-beda  seperti delict (Jerman)dan delit (Prancis). Strafbaarfeit diterjemahkan  pula  dengan  istilah  peristiwa pidana,  delik,  pelanggaran  pidana,  perbuatan  yang  boleh  dihukum,  perbuatan  yang  dapat dihukum, dan perbuatan pidana. 9 . Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/
WvS)  dikenal  istilah strafbaar f e it ,  tetapi  di  dalam  kepustakaan  hukum  pidana  sering dipergunakan  istilah  delik.  Sedangkan pembuat  undang-undang  dalam  merumuskan undang-undang  mempergunakan  istilah  peristiwa  pidana,  perbuatan  pidana  atau  tindak pidana. 10 Menurut Lamintang,  perkataan feit di  dalam  bahasa  Belanda  berarti  sebagian dari  suatu  kenyataan.  Sedangkan  perkataan strafbaar  feit dapat  diterjemahkan  sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi, dan bukan  kenyataan,  perbuatan  atau  tindakan.  Oleh  karena  pembentuk  undang-undang  tidak memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya  yang dimaksud dengan istilah strafbaar
8 Hermien  Hadiati  Koeswadji,1983, Delik  Harta  Kekayaan  Asas-Asas,  Kasus  dan Permasalahannya , Sinar Wijaya, Surabaya, hlm 1 .
9 Adami  Chazawi,  2007, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  hlm 67 .
10 Bambang Poernomo, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 90.
feit tersebut di atas, maka timbullah di dalam doktrin. 11 Vosmerumuskan definisi strafbaar feit adalah  suatu  kelakuan  manusia  yang  diancam  pidana  oleh  peraturan  undang-undang, jadi  suatu  kelakuan  yang  pada  umumnya  dilarang  dengan  ancaman  pidana. 12 Sedangkan Wirjono  Prodjodikoro  mendefinisikan  tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang pelakunya  dapat  dikenai  hukuman  pidana,  dan  pelaku  ini  dapat  dikatakan  merupakan subyek tindak pidana. 13 Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum  yang  berkaitan  dengan  kesalahan  seseorang  yang  mampu  bertanggung  jawab. 14 Simons  mencampurbaurkan  antara  unsur-unsur  tindak  pidana  (perbuatan,  sifat  melawan hukumnya  perbuatan)  dan  pertanggungjawaban  pidana  (kesengajaan,  kealpaan  atau kelalaian  dan  kemampuan  bertanggung  jawab).  Jadi  jelas  bahwa  Simons  menganut pandangan  monistis  terhadap  tindak  pidana.  Sedangkan  pandangan  dualistis  menekankan pada  pemisahan  antara  unsur-unsur  tindak  pidana  dengan  pertanggungjawaban  pidana. Menurut  Moeljatno,  seperti  yang  dikutip  oleh  Bambang  Poernomo,  bahwa  perbuatan pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana,  barang siapa  yang melanggar larangan tersebut. 15 Sedangkan menurut Bambang Poernomo, bahwa perbuatan pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang  oleh  aturan  hukum  pidana  dilarang  dan  diancam dengan  pidana  bagi  barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut. 16 Tindak  kekerasan menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dapat  dikategorikan  sebagai kejahatan terhadap tubuh manusia ( misdrijven tegen het lift ).
11 Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 181.
12 Bambang Poernomo, Op,Cit , hlm 126
13 Wirjono  Prodjodikoro,  2003, Asas-asas  Hukum  Pidana  Di Indonesia ,Refika  Aditama,Bandung, hlm 59
14 Andi Zainal Abidin Farid, 1982, Bunga Rampai Hukum Pidana , Alumni, Bandung  hlm  224
15 Bambang Poernomo, Op Cit , hlm. 130
16 Ibid

## 2. Kebijakan  Hukum  Pidana dalam Menyelesaikan  Permasalahan  Kekerasan Bullying di Sekolah
Tindak  kriminil  atau  kejahatan  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  penyimpangan.
Perilaku  penyimpangan  ini  selalu  berkembang  di  dalam  masyarakat.  Menurut  Dr. Saparinah  Sadli,  perilaku  menyimpang  ini merupakan  suatu  ancaman  yang  nyata  atau ancaman terhadap norma-norma sosial  yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat  menimbulkan  ketegangan  individual  maupun  ketegangan-ketegangan  sosial  dan merupakan  ancaman  riil  atau  potensial  bagi  berlangsungnya  ketertiban  sosial.  Dengan demikian,  kejahatan  di samping  merupakan  masalah  kemanusiaan,  ia  juga  merupakan masalah sosial. Menurut Benedict S. Alpen merupakan “ the oldest social problem” . 17
Dalam  menyelesaikan  permasalahan  kejahatan  khususnya  kekerasan bullying ada banyak usaha-usaha penanggulangan yang dapat dilakukan. Baik upaya preventif maupun upaya  represif,  baik  upaya  yang  dilakukan  melalui  jalur  penal  maupun  melalui  jalur  non penal.  Penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  hukum  pidana  merupakan  cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.
Tindak kekerasan, termasuk di dalamnya bullying dapat di kategorikan sebagai tindak  pidana.  Dalam  menanggulangi bullying tidak  bisa  lepas  dari  konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya.
Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat ( social defence ) dan upaya mencapai kesejahteraan  masyarakat  ( social  welfare ). 18 Istilah  “kebijakan”  diambil  dari  istilah “ policy ” (Inggris)  atau  “ politiek ”  (Belanda).  Bertolak  dari  kedua  istilah  asing  tersebut,
17 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung, hlm 148.
18 Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 2.
maka  istilah  “kebijakan  hukum  pidana”  dapat  pula  disebut  dengan  istilah  “politik  hukum pidana”.  Ini  sering  dikenal  dengan  berbagai  istilah,  antara  lain  “ penal  policy ”,  “ criminal law policy ” atau “ strafrechtpolitiek ”. 19
Pengertian  kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  dapat  dilihat  dari  politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “politik hukum” adalah 20 :
1. Usaha  untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan  yang  baik  sesuai dengan  keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan  dari  negara  melalui  badan-badan  yang  berwenang  untuk  menetapkan peraturan-peraturan  yang  dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa  digunakan  untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
Jadi  menurut  Prof.  Sudarto  melaksanakan  “politik  hukum  pidana”  berarti  usaha mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
Usaha  atau  kebijakan  untuk  membuat  peraturan  perundang-undangan  pada hakikatnya  bertujuan  untuk  menanggulangi  kejahatan.  Penanggulangan  kejahatan merupakan  bagian  dari  politik  kriminal.  Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  atau  yang biasa  dikenal  dengan  istilah  “politik  kriminal”.  Menurut  G.P.  Hoefnagels  upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 21 :
a. Penerapan hukum pidana ( criminal law application )
b. Pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment )
c. Mempengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan lewat  mass  media  ( influencing  views  of  society  on  crime  and  punishment/mass media ).
Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua,  jalur penal (hukum  pidana)  dan  jalur non  penal (di  luar  hukum  pidana).  Jika  dilihat
19 Ibid , hlm 22
20 Ibid
21 Ibid , hlm 39-40.
dari  upaya  penanggulangan  yang  dikemukakan  oleh  G.P.  Hoefnagels  maka  butir  (b)  dan (c) dapat dimasukan ke dalam jalur non penal . Upaya penanggulangan secara penal policy lebih menitikberatkan pada upaya represif , yaitu upaya penanggulangan kejahatan sesudah kejahatan terjadi sedangkan non penal policy lebih menitik beratkan pada upaya preventif atau upaya pencegahan agar kejahatan tidak terjadi.
Tindak  kekerasan,  termasuk  di  dalamnya bullying di  kategorikan  sebagai  tindak pidana  maka  dalam  upaya  penanggulangannya  juga  tidak  berbeda  dari  penanggulangan tindak  pidana  pada  umumnya.  Upaya  penanggulangan bullying dapat  menggunakan kebijakan penal (hukum  pidana)  dan  kebijakan non  penal (di  luar  hukum  pidana). Kebijakan penal digunakan ketika tindak pidana sudah terjadi dan melalui proses hukum di Pengadilan.  Kebijakan penal dalam  menanggulangan  tindak  pidana  khususnya  kejahatan bullying dapat  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  seperti Pasal  170 ayat  (1),  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana 22 ,  Pasal  351  sampai  Pasal  355  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana 23 ,  Pasal  80  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 24 .
22 Pasal  170  ayat  (1)  merumuskan  “  Barang  siapa  terang- terangan  dan  dengan  tenaga  bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.
Ayat  (2)  merumuskan  “  yang  bersalah  diancam  :  ke-1 dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang yang digunakan mengakibatkan luka- luka, ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.
23 Pasal 351
(1) Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
(2) Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat  yang  bersalah  dikenakan  pidana  penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Pasal 352
Upaya penal ini dapat dilaksanakan apabila kasus bullying yang terjadi di sekolah masuk ke dalam  ranah  hukum.  Namun  tidak  semua  kasus bullying diselesaikan  melalui  sarana penal (hukum  pidana),  sanksi  akademik  atau  proses  akademik  juga  digunakan  sebagai sarana untuk menanggulangi bullying ketika bullying sudah terjadi di lingkungan sekolah. Perdamaian  secara  kekeluargaan  adalah  jalan  yang  terbaik  dalam  upaya  menanggulangi tindak  kekerasan bullying ini  sebelum  sampai  kepada  proses  hukum  di  Pengadilan  serta
(1) Kecuali  yang  tersebut  dalam  Pasal  353  dan  356,  maka  penganiayaan  yang  tidak menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  pencarian,  diancam, sebagaimana  penganiayaan  ringan,  dengan  pidana  penjarapaling  lama  tiga  bulan  atau  denda  paling banyak  tiga  ratus  rupiah.  Pidana  dapat  ditambah  sepertiga  bagi  orang  yang  melakukan  kejahatan  itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Pasal 353
(1) Penganiayaan  dengan  rencana  lebih  dahulu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama empat tahun.
(2) Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka- luka  berat,  yang  bersalah  dikenakan  pidana  penjara paling lama tujuh tahun.
(3) Jika  perbuatan  mengakibatkan  mati,  dia  dikenakan  pidana  penjara  paling  lam  sembilan tahun.
Pasal 354
(1) Barang  siapa  sengaja  melukai  berat  orang  lain  diancam,  karena  melakukan  penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
(2) Jika  perbuatan  mengakibatkan  mati,  yang  bersalah  dikenakan  pidana  penjara  paling lama sepuluh tahun.
Pasal 355
(1) Penganiayaan berat  yang dilakukan dengan rencana lebih  dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2) Jika  perbuatan  mengakibatkan  mati,  yang  bersalah  dikenakan  pidana  penjara  paling  lama lima belas tahun.
24 Pasal  80  UU  No.23  Tahun  2002  merumuskan“(1)  Setiap  orang  yang  melakukan  kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).(2)  Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  luka  berat,maka  pelaku  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  mati,  maka  pelaku  dipidana dengan  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
pendampingan oleh guru bimbingan konseling, ustad, keluarga atau psikiater bagi korban bullying yang mengalami kekerasan psikis.
Sedangkan  upaya  penanggulangan bullying secara non  penal merupakan  upaya pencegahan tindak pidana terjadi di lingkungan sekolah. Upaya pencegahan tindak pidana ini dapat dilaksanakan ketika bullying tersebut belum terjadi. Sebelum terjadinya bullying , upaya  pencegahan  dapat  dilakukan  dengan  cara  mensosialisasikan  akibat  dari bullying kepada anak didik dan hak-hak anak didik ketika bullying terjadi pada dirinya, serta upaya memberikan  kesadaran  kepada  anak  didik  sebagai pelaku bullying dengan  cara menanamkan  kepada  pemikiran  anak  didik  bahwa bullying merupakan  perbuatan  tercela dan dibenci oleh semua orang. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan secara pribadi kepada pelaku bullying .
Dari  penelitian  dan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  nara  sumber  maka  dapat digambarkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi bullying oleh pihak terkait  setelah bullying terjadi  dapat  menggunakan  sarana penal melalui  persidangan  di Pengadilan,  sedangkan  upaya  pencegahan  tindak  pidana  dapat  menggunakan  sarana non penal . Namun tidak semua bullying yang terjadi  dapat diselesaikan melalui sarana penal , proses  akademik  atau  sanksi  akademik  dapat  digunakan  dalam  upaya  penanggulangan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah.
Upaya pencegahan bullying dengan cara non penal (di luar hukum pidana), yaitu a) memberikan informasi kepada anak didik tentang bullying , upaya pengendalian emosi anak didik,  b)  pemberian  layanan  konseling  bagi  para  anak  didik  di  sekolah,  c)  adanya sosialisasi, pemberian penyuluhan tentang hukum, norma agama, penanaman ahklak yang baik oleh pihak terkait seperti guru, ustad/pembimbing rohani, polisi, Departemen Hukum
dan  HAM  serta  LSM,  d)  menyiapkan  anak  didik  yang  bebas  dari aksi bullying ,  baik sebagai pelaku maupun sebagai korban bullying , e) menumbuhkan empati anak didik.
Sedangkan  upaya  penanggulangan bullying dengan  cara  proses  akademis,  yaitu  a) pendekatan  secara  pribadi/  individu,  b)  perdamaian  antara  anak  didik  yang  terlibat bullying , c) menggunakan bantuan guru bimbingan konseling sebagai mediator anak didik yang  terlibat bullying ,  d)melibatkan  orang  tua  dalam  proses  perdamain  antar  anak  didik yang terlibat bullying , e) pemberian sanksi akademis kepada pelaku bullying .

## C. Penutup
Berdasarkan  pemaparan  di atas  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa Upaya penanggulangan  terhadap bullying sama  dengan  penanggulangan  tindak  pidana  pada umumnya. Upaya penanggulangan tindak pidana secara garis besar dapat dibagi ke dalam, penanggulangan  kejahatan  secara penal (hukum  pidana)  dan  penanggulangan  kejahatan secara non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan bullying secara garis besar juga dibagi  dua  yaitu,    secara penal dan  secara non  penal .  Penanggulangan  secara penal dilakukan  setelah bullying terjadi  dan  masuk  ke  dalam  proses  hukum  di  Pengadilan sedangkan upaya non penal dilakukan apabila bullying belum terjadi.
Upaya pencegahan bullying dengan cara non penal yaitu, (1) memberikan informasi kepada  anak  didik  tentang bullying ,  (2)  upaya  pengendalian  emosi  anak  didik,  (3) pemberian  layanan  konseling  bagi  para  anak  didik  di  sekolah,  (4)  adanya sosialisasi, pemberian  penyuluhan  tentang  hukum,  norma  agama,  penanaman  ahklak  yang  baik  oleh pihak terkait seperti guru, ustad/pembimbing rohani, polisi, Departemen Hukum dan HAM serta LSM, (5) menyiapkan anak didik yang bebas dari aksi bullying , baik sebagai pelaku maupun  sebagai  korban bullying ,  menumbuhkan  empati  anak  didik.  Namun  upaya penanggulangan bullying tidak  semuanya  menggunakan  sarana penal (hukum  pidana), proses akademis atau sanksi akademis juga digunakan untuk menanggulangi bullying yang
terjadi  di  lingkungan  sekolah.  Upaya  penanggulangan bullying dengan  cara  proses akademis  yaitu,  1)  pendekatan  secara  pribadi/individu,  2)  perdamaian  antara  anak  didik yang  terlibat bullying ,  3)  menggunakan  bantuan  guru  bimbingan  konseling  sebagai mediator  anak  didik  yang  terlibat bullying ,  4)  melibatkan  orang  tua  dalam  proses perdamaian antar anak didik yang terlibat bullying, 5) pemberian sanksi akademis kepada pelaku bullying .

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Astuti, Retno, Ponny, 2008, Meredam Bullying , PT. Grasindo, Jakarta.
Chazawi,  Adami,  2007, Pelajaran  Hukum  Pidana  bagian  I, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Huraerah,  Abu,  2007, Child  Abuse  (Kekerasan  terhadap  Anak) , cet  ke-2  Edisi  Revisi, Nuansa, Bandung.
Koeswadji,  Hermien  Hadiati,  1983, Delik  Harta Kekayaan  Asas-Asas,  Kasus  dan Permasaalahanya , Sinar Wijaya, Surabaya.
Konsep KUHP Baru , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti. Jakarta.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung. Nawawi  Arief,  Barda,  2008, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Poernomo, Bambang, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Asas-asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia ,Refika Aditama,Bandung.
Santoso Topo, SH. MH dkk, 2001, Kriminologi , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Salampessy, Yahdi, Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan , www.bloggaul.com .
Sejiwa, 2008, bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak , PT. Grasindo, Jakarta.
Zainal Abidin Farid, Andi 1982, Bunga Rampai Hukum Pidana , Alumni, Bandung.