Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Copyright © 2022 Publisher:  Institut Penelitian & Pengembangan Mandalika Indonesia

## TINDAK KORUPSI : BUDAYA PRAKTIK GRATIFIKASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF MASYARAKAT (ANALISIS SOSIOLOGI KORUPSI)
Shafira Indah Ayu Lestari 1 Haryono 2 1,2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email : 2290190048@untirta.ac.id 1 , haryono@untirta.ac.id 2
Abstrak: Korupsi  telah  menjadi  masalah  besar  bagi  kehidupan  negara  Indonesia.  Didalam  perspektif sosiologi  korupsi,  korupsi  merupakan  sebuah  gejala  sosial  yang  ada  di  masyarakat  karena  korupsi  telah memberikan  dampak  yang  besar  di  dalam  aspek  kehidupan  masyarakat.  Salah  satu  tindak  korupsi  yang sering  ditemui  adalah  praktik  tindak  gratifikasi.  Gratifikasi  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan oleh  individu  dalam  memberikan  sebuah  pemberian  yang  dimana  pemberian  tersebut  memiliki  makna atau  tujuan  tertentu.  Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  :  (1)  Menguraikan  praktik  gratifikasi  di dalam pelayanan administratif  berdasarkan perspektif teori kecurangan (fraud) ; (2) Menguraikan faktor pendukung  untuk  budaya  praktik  gratifikasi  berkembang  di  dalam  kehidupan  masyarakat.  Metode  yang digunakan oleh penulis adalah metode systematic review dengan teknik meta-sintesis kualitatif. Hasil dan pembahasan  dari  artikel  ini  adalah  tindakan  gratifikasi  terjadi  karena  adanya  tekanan,  kesempatan  dan pembenaran  pelaku  tindak  gratifikasi  dalam  pelayanan  administratif.  Terdapat  normalisasi  dari masyarakat  terhadap  tindak  gratifikasi  yang  dianggap  sebagai  hal  yang  lumrah  untuk    sebuah    dalam memberikan tanda terima kasih kepada pihak yang telah membantu.
Kata Kunci : Korupsi,Budaya, Gratifikasi, Masyarakat
Abstract: Corruption has become a big problem for the life of the Indonesian state. In the perspective of the sociology of corruption, corruption is a social phenomenon that exists in society because corruption has had a major impact on aspects of people's lives. One  of the most common acts of corruption is the practice of acts of gratification. Gratification is an action taken by an individual in giving a gift where the gift  has  a  specific  meaning  or  purpose.  The  purposes  of  writing  this  article  are:  (1)  To  describe  the practice  of  gratification  in  administrative  services  based  on  the  perspective  of  the  theory  of  fraud;  (2) Describe the supporting factors for the culture of gratification practices developing in people's lives. The method  used by  the  author  is  a  qualitative  meta-synthesis  method  with  a  systematic  review.  The  results and  discussion  of  this  article  are  that  acts  of  gratification  occur  because  of  pressure,  opportunity  and justification  for  perpetrators  of  acts  of  gratification  in  administrative  services.  There  is  normalization from the community towards acts of gratification which are considered normal for a person to give a sign of gratitude to those who have helped.
Keywords: Corruption, Culture, Gratification, Society

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  tindakan  yang  merugikan  seluruh  masyarakat  di berbagai aspek kehidupan bernegara. Dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan secara tidak adil, seseorang maupun kelompok mendapatkan sebuah keuntungan pribadi dari  tindak  kecurangan  melalui  korupsi  tersebut.  Seperti  yang  dikatakan  Kartono (Atmadja,  2019,  p.  36)  bahwa  korupsi  merupakan  tingkah  laku  individu  maupun kelompok yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan bukan hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi namun juga merugikan kepentingan masyarakat bahkan negara.
Secara  etimologis,  makna  kata  korupsi  berasal  dari  kata  corruptio  atau corruptus  yang  memiliki  arti  kebusukan,  menyimpang  dan  tindakan  yang menghancurkan  (Hamzah,  2005).  Pemaknaan  kata  korupsi  menurut  Lord  Action  tidak lepas  dari  bingkai  kekuasaan  yang  dimana  semakin  absolut  sebuah  kekuasaan,  maka semakin besar peluang untuk melakukan tindak korupsi (Atmadja, 2019, p. 32). Makna kata  korupsi  secara  terminologi  menurut  pendapat  Burke  (2015)  adalah  suatu  perilaku menyimpang  sekelompok  pejabat  publik  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya  serta
Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Copyright © 2022 Publisher:  Institut Penelitian & Pengembangan Mandalika Indonesia
melanggar  batas  moral  di  dalam  masyarakat.  Dapat  diartikan  bahwa  penyalahgunaan kekuasaan  tersebut  menunjukkan  adanya  sikap  ketidak  jujuran  dan  tidak  bermoralnya para pelaku tindak korupsi atau koruptor.
Dalam  perspektif  sosiologi  korupsi,  tindakan  korupsi  dianggap  sebagai gejala  sosial  yang  menjadi  masalah  sosial  di  dalam  masyarakat  karena  dengan  adanya korupsi  kehidupan  di  masyarakat  menjadi  tidak  damai  dan  bila  tidak  diberantas beberapa  aspek kehidupan didalam  masyarakat  juga terus terpengaruh. Tindak korupsi dapat  dikaji  dengan  melihat  bagaimana  interaksi  sosial    yang  terjalin  antara  beberapa pihak  yang  terlibat  di  dalam  tindak  korupsi  tersebut  serta  melihat  sebuah  kultur  atau budaya yang ada di dalam struktur sebuah institusi.
Pelayanan  administratif  merupakan  pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh  pihak pemerintahan  yang  bertugas  dalam  mengurus  administrasi  publik  maupun  pihak pemberi  layanan  administratif  lainnya  yang  seluruh  kegiatannya  berkaitan  dengan masalah  pendokumenan  masyarakat  seperti  pencatatan  sipil,  pembuatan  surat  izin, mengurus  kartu  identitas  seperti  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Akte  Kelahiran. Pelayanan administratif publik menjadi salah satu tempat yang sering ditemukan praktik gratifikasi berlangsung.
Dari  penjelasan  sebelumnya  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih lanjut mengenai budaya gratifikasi dalam pelayanan administrasi dan mengkaji tindakan gratifikasi  tersebut  dari  perspektif  teori  kecurangan  (fraud)  sudut  pandang  sosiologi mengenai perilaku masyarakat dalam pelayanan administratif

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode meta-sintesis kualitatif. Pendekatan  kualitatif  dalam  systematic  review  digunakan  untuk  mensintesis (merangkum)  hasil-hasil  penelitian  yang  bersifat    deskriptif  kualitatif.  Metode mensintesis  (merangkum)  hasil-hasil  penelitian  kualitatif  ini  disebut  dengan  teknik melakukan integrasi  data untuk  mendapatkan sebuah tingkatan pemahaman  yang lebih mendalam  dan  menyeluruh  (Perry  &  Hammond,  2002).  Dapat  dijelaskan  bahwa systematic  review  merupakan  sebuah  metode  dengan  mengumpulkan  penelitian sebelumnya  dan  melihat  hasil  penelitian  terdahulu  maupun  artikel  yang  relevan  lalu penulis akan membuat sebuah rangkuman yang telah mengaitkan antara hasil penelitian yang  satu  dengan  yang  lainnya  untuk  membuat  sebuah  kesimpulan  guna  menambah pemahaman terhadap fenomena yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi
Menurut  pendapat  Heidenheimer  dalam  karyanya  yang  berjudul  "Perspektif  atas Persepsi  tentang  Korupsi",  memberikan  klasifikasi  mengenai  jenis-jenis  korupsi, diantaranya adalah :
a. Korupsi Kecil
Bentuk  dari  korupsi  kecil  ini  adalah  adanya  suatu  penyimpangan  peraturan  untuk seseorang  yang  memiliki  hubungan  kerabat  atau  dekat  misalnya  teman  dan  keluarga. Contoh dari korupsi kecil ini adalah dimana terdapat tukang parkir yang membebaskan teman ataupun  keluarganya untuk tidak membayar.
b. Korupsi Rutin
Jenis  korupsi  ini  terjadi  secara  berkala  dan  sering  ditemukan  oleh  para  pejabat  yang memiliki  kekuasaan  di  suatu  bidang  tertentu.  Jenis  korupsi  ini  dapat  juga  melahirkan
Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Copyright © 2022 Publisher:  Institut Penelitian & Pengembangan Mandalika Indonesia
korupsi  nepotisme  dan  korupsi  investif  karena  dilakukan  secara  berulang  oleh  pihak yang terlibat.
c. Korupsi yang menjengkelkan
Korupsi  ini  terjadi  pada  masyarakat  luas  mulai  dari  jenjang  institusi  tingkat  bawah sampai tingkat atas. Jenis korupsi ini ditandai dengan adanya uang kopi,  salam tempel maupun uang pelumas untuk memperlancar segala urusan (Atmadja, 2019, p.44). salah satu tindak korupsi yang dapat masuk kedalam jenis korupsi ini adalah gratifikasi.
Di  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  arti  kata  gratifikasi  ini  dapat disamakan artinya dengan kata suap. Gratifikasi merupakan salah satu tindakan korupsi, dimana  gratifikasi  ini  dapat  diartikan  secara  sederhana  sebagai  suatu  tindakan  yang dilakukan oleh individu dalam memberikan sebuah pemberian yang dimana pemberian tersebut memiliki makna atau tujuan untuk individu tersebut memperoleh manfaat dari pihak  yang  diberikan.  Dalam  Undang-Undang  No.20  Tahun  2001  Pasal  12B mengatakan  bahwa  pemberian  yang  sengaja  diberikan  oleh  pemberi  dan  diterima  oleh sang penerima yaitu pejabat maupun pegawai negeri yang bernilai 10 juta rupiah hingga lebih  baik  itu  dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat  dikatakan sebagai tindakan gratifikasi yang berupa suap.
Suap  dan  gratifikasi  memiliki  kesamaan  makna  yaitu  adanya  pemberian  atau  sogokan barang  maupun  uang  ke  pihak  yang  memiliki  kekuasaan  atau  kewenangan  dengan tujuan  dan  maksud  tertentu  (Irfan,2014).  Sehingga  dapat  diartikan  bahwa  tindak gratifikasi  merupakan  tindakan  yang  setara  dengan  tindakan  suap  karena  memberikan suatu  pemberian  baik  hadiah,  barang  maupun  uang  kepada  pihak  lain  yang  memiliki kepentingan dengan si pemberi hadiah tersebut.

## Gratifikasi Pelayanan Publik dalam Fraud Triangle
Tindak  gratifikasi  merupakan  salah  satu  bentuk  korupsi  yang  banyak dipraktikkan  dalam  birokrasi.    Bila  dilihat  secara  sosiologis,  pemberian  tanda  terima kasih  atau  hadiah  oleh  seseorang,  baik  dalam  bentuk  barang  atau  uang  telah  menjadi kebiasaan dan dianggap  oleh masyarakat  sebagai suatu  yang wajar. Namun pemberian hadiah atau gratifikasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan dan dikatakan sebagai tindakan  menyimpang  karena  hal  tersebut  tidak  sejalan  dengan  terciptanya pemerintahan  yang  bersih  dari  tindak  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  (Rusadi dkk,2018).
Kasus  gratifikasi  yang  terdapat  dalam  kegiatan  pelayanan  administratif  bila  dikaji dengan teori Segitiga Kecurangan ( fraud triangle) Donald R. Cressey yang menjelaskan tindakan korupsi seorang individu dilihat dari tiga faktor yaitu diantaranya :

## 1) Tekanan
Faktor  pertama,  terdapat  tekanan  atau  kesulitan  yang  memaksa  dan mendorong  individu  untuk  melakukan  tindakan  korupsi.  Biasanya  tekanan  ini ditemukan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya  yang mendesak sehingga jalan  yang  dapat  ditempuh  olehnya  adalah  dengan  melakukan  tindakan  korupsi. Tekanan ini dapat dikatakan dengan tekanan keuangan dalam diri individu.
Hal  ini  dapat  diilustrasikan  kepada  pegawai  pelayanan  administratif  yang menerima  sebuah  gratifikasi  dari  masyarakat  karena  adanya  tekanan  dari  luar  maupun dalam dirinya sehingga pegawai tersebut menerima apa yang diberikan oleh masyarakat tersebut.  Bila  dilihat  dari  pandangan  masyarakat,  masyarakat  memberikan  barang maupun  uang  ke  pegawai  administratif  karena  adanya  sebuah  tekanan  atau  keadaan
Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Copyright © 2022 Publisher:  Institut Penelitian & Pengembangan Mandalika Indonesia
mendesak  seperti  pembuatan  surat  izin  yang  memerlukan  beberapa  waktu  sehingga masyarakat  merasa  agar  urusan  mereka  dipercepat  maka  mereka  memilih  untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang membantu urusannya tersebut.

## 2) Kesempatan
Faktor  kedua  adalah  kesempatan.  Seorang  individu  dapat  melakukan  suatu tindakan korupsi karena terdapat kesempatan pada saat individu tersebut memiliki suatu kekuasaan  atau  status  dan  peran  yang  lebih  tinggi  hingga  didalam  dirinya  dia  merasa terdapat  kesempatan  untuk  melakukan  suatu  kecurangan  seperti  melakukan  tindakan korupsi uang masyarakat.
Dapat  dikatakan  bahwa  faktor  kesempatan  ini  melihat  bagaimana  seorang yang  memiliki  jabatan  atau  kekuasaan  dalam  suatu  hal,  seseorang  tersebut  memiliki pemikiran  untuk  mengambil  keuntungan  sebesar-besarnya  dengan  menggunakan jabatannya. Contoh dari kesempatan ini adalah pemberian janji-janji kepada masyarakat untuk dipermudah urusan pelayanannya dengan memberikan ‘pelicin’ kepada pegawai.

## 3) Rasionalisasi
Faktor  ketiga  adalah  rasionalisasi,  dimana  pihak  yang  melakukan  tindakan KKN  (Korupsi,  Kolusi,  Nepotisme)  akan  melakukan  suatu  rasionalisasi  akan tindakannya  tersebut.  Rasionalisasi  ini  dapat  diartikan  sebagai  suatu  pembenaran, pembelaan  maupun  penolakan  dari  tindakan  yang  telah  dilakukannya.  Proses rasionalisasi  dapat  diartikan  sebagai  proses  pembenaran  atas  logika  korup,  seperti penolakan  atas  tanggung  jawab  kerugian  sehingga  melemparkan  tanggung  jawab tersebut ke pihak lain, memberikan berbagai alasan-alasan seperti membantu golongan tertentu  dan  patuh  terhadap  kekuasaan  yang  lebih  tinggi  darinya  dan  sebagainya (Atmadja, 2019).

## Budaya Praktik Gratifikasi di Masyarakat
Menurut pandangan sosiologi,  terdapat  budaya  yang berjalan di  masyarakat untuk melakukan tindakan gratifikasi di kehidupan. Budaya masyarakat Indonesia yang memiliki  rasa  berterima  kasih  dan  memberikan  apresiasi  kepada  orang  yang  telah berjasa  maupun  telah  membantu  masyarakat  tersebut.  Dalam  kenyataannya,  untuk mengucapkan terimakasih yang di dalam artian sogokan bukan merupakan budaya dari masyarakat  indonesia,  akan  tetapi  karena  praktik  gratifikasi  telah  dilakukan  oleh masyarakat  sejak  lama  dan  selalu  diturunkan  dari  satu  generasi  ke  generasi  lainnya, gratifikasi ini dianggap seperti budaya yang sudah melekat dalam diri masyarakat.
Menurut  Mac  Iver  dan  Page  (Ruyadi  dkk.  2016)  kebiasaan  merupakan perilaku  yang  diakui  dan  diterima  oleh  masyarakat,  apabila  kebiasaan  tersebut  tidak semata-mata dianggap sebagai cara perilaku saja tetapi  diterima sebagai norma-norma pengatur,  maka  kebiasaan  tadi  dapat  disebut  sebagai  Mores  atau  tata  kelakuan.  Hasil penelitian  mengungkapkan  bahwa  memberikan  uang  ucapan  terima  kasih  menjadi sebuah  keharusan  bagi  masyarakat  yang  terdorong  karena  norma  yang  berlaku  di masyarakat itu sendiri.
Hal ini telah terjadi pada masyarakat yang telah terbiasa melakukan tindakan gratifikasi  ini.  Dan  juga  masyarakat  pada  umumnya  tidak  memahami  apa  itu  istilah gratifikasi  yang  membuat  masyarakat  beranggapan  bahwa  memberikan  uang  maupun barang  untuk  mengucapkan  terimakasih  kepada  pihak  lain  seperti  pegawai  kelurahan (layanan  sipil)  dan  pihak  penyelenggara  yang  membuka  penerimaan  pegawai  baru  ini termasuk kedalam tindakan gratifikasi.
Jika  permasalahan  gratifikasi  pada  masyarakat  dikaji  dengan  menggunakan teori  penyimpangan  sosial  yang  diungkapkan  oleh  Shuterland  (Kartono,2014),  bahwa
Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Copyright © 2022 Publisher:  Institut Penelitian & Pengembangan Mandalika Indonesia
perilaku  menyimpang  timbul  karena  proses  belajar  yang  dipelajari  oleh  individu  dan adanya  interaksi  yang  berjalan  serta  adanya  hubungan  yang  akrab  antar  kelompok- kelompok dalam masyarakat. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tindak gratifikasi yang berlangsung  dalam  kegiatan  pelayanan  sipil  seperti  layanan  administratif  terus berkembang karena adanya nilai dan norma yang terus diturunkan oleh masyarakat dari generasi  ke  generasi  selanjutnya sehingga terbentuklah persepsi  dalam  diri masyarakat bahwa  mengucapkan  atau  memberikan  barang  dan  uang  sebagai  ucapan  terima  kasih adalah hal yang lumrah.

## KESIMPULAN
Pada dasarnya tindak gratifikasi ini dapat diartikan secara sisi positif dan sisi negatif.  Jika  dalam  pemberian  hadiah  ini  dilakukan  secara  tulus  dan  tidak  berniat  atau berharap mendapatkan balasan apapun serta memberikan atas dasar tanda apresiasi dan terima  kasih  kepada  pihak  penerima,  maka  tindakan  tersebut  tidak  dikatakan  sebagai suap atau gratifikasi. Sedangkan pada sisi negatifnya pemberian tersebut merupakan alat atau perantara si pemberi mendapatkan sesuatu yang diinginkannya serta kemungkinan manfaat  tersebut  bisa  saja  membuat  kerugian  bagi  pihak  si  penerima  maupun berdampak kepada masyarakat luas.
Untuk mencegah tindak korupsi khususnya gratifikasi semakin berkembang pada  kegiatan  pelayanan  administratif  masyarakat,  para  petugas  atau  pegawai  perlu memiliki sikap jujur, tegas, bertanggung jawab dan profesional dalam menyelenggarakan  tugas  pemerintahan  dan  pembangunan,  serta  bersih  dan  bebas  dari korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.    Sikap  profesional  pegawai  sangat  diperlukan  dalam memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat san juga bersikap tegas bila ada masyarakat  yang  ingin  memberikan  sesuatu  apapun  bentuknya  sebagai  bentuk penolakan  tindak  gratifikasi  diikuti  dengan  memberikan  pemahaman  bagi  masyarakat bahwa tindakan tersebut tidak perlu dilakukan.
Masyarakat perlu paham mengenai apa saja yang termasuk kedalam tindakan korupsi  seperti  gratifikasi  dan  suap  sehingga  perilaku  tersebut  dapat  dikendalikan  dan tidak menyebar lagi ke generasi selanjutnya terlebih lagi mengembangkan, membiarkan tindakan korupsi menjadi bagian dari budaya kita.  Sebagai warga negara yang seluruh kegiatannya  memiliki  pedoman  hukum  dalam  menjalankan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara harus bisa taat kepada hukum  yang berlaku sehingga hukum  yang ada dapat berjalan linear dengan apa yang menjadi tujuan hukum tersebut dibentuk.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  RI  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Sumber Buku dan Artikel Jurnal :
Atmadja,  A.  Tungga  &  Nengah  Bawa  Atmadja.  (2019). Sosiologi  Korupsi  Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya. Jakarta : Prenadamedia Group.
Azhary, V. H.  (2019). Nepotisme dan Gratifikasi sebagai  Unsur  Budaya  pada Korupsi Politik dan Birokrasi di Indonesia. Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi) . https://doi.org/10.30998/simponi.v1i1.437
Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Copyright © 2022 Publisher:  Institut Penelitian & Pengembangan Mandalika Indonesia
Hamzah,  Andi.  (2005) .  Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional . Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
Irfan,  M.  N.  (2014).  Gratifikasi  di  Mahkamah  Konstitusi  dan  Wacana  Hukuman
Mati. Madania: Jurnal Kajian Keislaman , 18 (2), 131-146. http://dx.doi.org/10.29300/madania.v18i2.20 .
Kartono,K. 2014. Patologi Sosial. Jakarta : Rajawali Pers.
Mauliddar, Nur, dkk. 2017. Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi . Jurnal Ilmu Hukum. Vol.19 No.1 Halaman 155-173.
Nasution, I. H. (2021). Sistem Pelaporan Gratifikasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , 2 (8), 1356-1375.
https://doi.org/10.36418/jist.v2i8.219
Perry,  A.  &  Hammond,  N.  (2002).  Systematic  Review:  The  Experience  of  a  PhD Student. Psychology Learning and Teaching, 2(1), 32–35.
Rusadi, F. A. R. P., Sukinta, S., & Baskoro, B. D. (2019). Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pembuktiannya  dalam  Proses  Peradilan Pidana. Diponegoro Law Journal , 8 (2), 1145-1165. Ruyadi,  Yadi  dkk.  2016. Gratifikasi  dan  Pelayanan  Sipil  :  Suatu  Fenomena  Sosial dalam  Kehidupan  Masyarakat. Jurnal  Pendidikan  Sosiologi.  Vol.6  No.1. http://dx.doi.org/10.17509/sosietas.v6i1.2865
Salam,  R.  (2018).  Hadiah/Gratifikasi  dan  Suap  Sebagai  Pemahaman  Perilaku  Korupsi dalam  Perspektif  Administrasi  Publik. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) , 2 (3), 195-208. https://doi.org/10.31955/mea.vol2.iss3.pp192-205 Siswanto,  S.  (2010).  Systematic  review  sebagai  metode  penelitian  untuk  mensintesis hasil-hasil  penelitian  (sebuah  pengantar).  Buletin  Penelitian  Sistem Kesehatan, 13(4), 21312. https://dx.doi.org/10.22435/bpsk.v13i4%20Okt.2766
Sulastri,  L.,  &  Wibowo,  K.  T.  (2021).  Rekonstruksi  Pemberi  Gratifikasi  Sebagai Subyek  Tindak  Pidana  Korupsi. IBLAM  Law  Review , 1 (3),  55-82. https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.33