ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 2 Nomor 2 Juni 2021 Halaman 111-123

## FUNGSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014
Nadia Fitri Irawan
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi nadiafitriirawan99@gmail.com
Afif Syarif
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Afifsyarif56@yahoo.com

## Abstract
Results  of  the  Authority  of  the  Financial  and  Development  Supervisory  Agency  Based  on Presidential  Regulation  Number  192  of  2014  concerning  the  Financial  and  Development Supervisory  Agency. Supervision  of  the  planning  and  implementation  of  programs  and/or activities  that  may  hinder  the  smooth  development,  audits  of  price  adjustments,  audits  of claims,  audits  of  investigations  on  cases  of  irregularities  indicating  financial  loss  to  the state/region, audits of calculating state/regional financial losses, providing expert information and efforts to prevent corruption. Whereas to carry out the supervisory function as stated in Article 3 letter e, in accordance with Article 27 of the Presidential Regulation Number 192 of 2014 it is carried out through the Deputy for Investigation of the BPKP. which reads that the Deputy for Investigation carries out the task of assisting in the field of monitoring the smooth running of development including cross-sectoral programs, prevention of corruption, audits of price  adjustments,  audits  of  claims,  investigative  audits  of  cases  of  irregularities  with indications  of  harming  state  finances,  audits  of  calculating  state  financial  losses  and  giving expert  testimony. Mechanism  of  the  Financial  and  Development  Supervisory  Agency  (BPKP) Determines  State  Financial  Losses  Based  on  Presidential  Regulation  Number  192  of  2014 concerning BPKP. The authority of BPKP in laws and  regulations is based on the function of BPKP as stated in Article 3 letter e, then BPKP is an institution authorized to calculate (assess) state financial losses, In particular, BPKP is also authorized to assess state financial losses in an effort to prevent corruption because BPKP is also authorized to conduct investigative audits on cases that are indicated to be detrimental to state finances (corruption), When reviewing the source  of  authority  owned  by  BPKP,  then  the  authority  possessed  by  BPKP  is  included  in  the delegative authorit.
Keywords; Function, BPKP, Presidential Regulation.

## Abstrak
Hasil Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pengawasan terhadap  perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat    kelancaran  pembangunan,  audit  atas  penyesuaian  harga,  audit  klaim,    audit investigasi    terhadap  kasus-kasus  penyimpangan  yang  berindikasi  merugikan  keuangan
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
negara/daerah,  audit  penghitungan  kerugian  keuangan  negara/daerah,  pemberian keterangan  ahli,  dan  upaya  pencegahan  korupsi.  Bahwa  untuk  melaksanakan  fungsi pengawasan sebagaimana tercantum dalam  Pasal 3 huruf e tersebut, sesuai Pasal 27 Perpres Nomor  192  Tahun  2014  dilakukan  melalui  Deputi  Bidang  Investigasi  BPKP.  yang  berbunyi Deputi  Bidang  Investigasi  melaksanakan  tugas  membantu  Kepada  di  bidang  pelaksanaan pengawasan  kelancaran  pembangunan  termasuk  program  lintas  sektoral,  pencegahan korupsi,  audit  atas penyesuaian  harga, audit  klaim,  audit  investigatif  terhadap  kasus-kasus penyimpangan  yang  berindikasi  merugikan  keuangan  negara,  audit  pengitungan  kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli. Mekanisme Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menentukan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan Presiden  Nomor  192  Tahun  2014  tentang  BPKP.  Kewenangan  BPKP  dalam  peraturan perundang-undangan berdasar fungsi BPKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf e maka  BPKP  termasuk  lembaga  yang  berwenang  melakukan  penghitungan  (penilaian) kerugian  keuangan  negara,  khususnya  BPKP  juga  berwenang  penilaian  kerugian  keuangan negara  dalam  upaya  pencegahan  korupsi  karena  BPKP  juga  berwenang  melakukan  audit investigatif  terhadap  kasus-kasus  yang  berindikasi  merugikan  keuangan  negara  (korupsi). Apabila  meninjau  sumber  wewenang  yang  dimiliki  oleh  BPKP,    maka    wewenang    yang dimiliki  oleh  BPKP  ini  termasuk  dalam wewenang delegatif.
Kata Kunci; Fungsi, BPKP, Peraturan Presiden.

## A. Pendahuluan
Amandemen  ke-tiga  Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD
1945)  merupakan reformasi atas ketentuan dari Pasal 28 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  berkaitan dengan BPK telah memperkokoh keberadaan  dan  kedudukan  yaitu  sebagai salah  satu  lembaga  negara  yang  bebas  dan mandiri.  Dalam  Pasal  23E,  23F  dan  23G Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  disebutkan  bahwa”  Badan Pemeriksaan Keuangan (selanjutnya disingkat BPK) adalah suatu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara dan mempunyai
kekuasaan
eksaminatif. 1 Sedangkan  BPKP  merupakan lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2014 tentang  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  serta  Peraturan  Pemerintah Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (PPSPIP). Pengawasan  keuangan  daerah  merupakan bagian  dari  pengelolaan  keuangan  daerah untuk  menjamin  agar  penyelenggaraan kegiatan  tidak  menyimpang  dari  tujuan serta  rencana  yang  telah  ditetapkan. Pengawasan bila dikaitkan dengan anggaran pemerintahan, maka pengawasan keuangan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan dan pertanggung- jawaban keuangan. 1 Nomensen  Sinamo, Hukum  Tata Negara  Indonesia, Permata  Aksara,  Jakarta,
2014, hlm. 100.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 1 menjelaskan  ruang  lingkup  pengelolaan keuangan  daerah  sebagai  berikut  : “Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan  keuangan  daerah”. Dalam
menjalankan  fungsinya  sebagai  badan pengawasan yang hanya bertanggung jawab kepada  presiden,  maka  BPKP  tentunya mempunyai kedudukan pada pemerintahan. Sehingga terlihat kepada siapa bertanggung jawab  dan  kepada  siapa  berkoordinasi dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya, sehingga  berjalan  terukur  dan  berjalan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Kedudukan  BPKP  sebagai  pengawas  atau disebut  juga  sebagai  internal  auditor pemerintah  melakukan  tugasnya  dengan memeriksa  laporan  keuangan  yang  telah disajikan  oleh  instansi  pemerintah  baik pusat  maupun  daerah  untuk  kemudian dilakukan  pemeriksaan,  setelah  dilakukan pemeriksaan yang dilakuakan oleh BPKP itu sendiri  lalu  BPKP  membuat  laporan  audit berdasarkan  laporan  yang  ada  yang disajikan  sebelumnya,  yang  mana  laporan yang dibuat oleh BPKP adalah laporan hasil auditan  yang  kemudian  di  berikan  kepada pemakai  informasi  laporan  keuangan tersebut  yaitu  presiden.  Dari  hasil  laporan yang disajikan BPKP, tentu ada rekomendasi  yang  diberikan  kepada
pimpinan puncak untuk dilakukan perbaikan  kedepannya,  sehingga  pemakai informasi  keuangan  dapat  mengambil keputusan  yang  tepat.  Dan  menghasilkan pemerintahan  yang  baik  yang  sesuai  cita- cita pemerintahan yaitu pemerintahan yang bersih efektif, efisien dan transparan. Begitu juga  halnya  jika  audit  atau  pembinaan dilakukan  oleh  BPKP  terhadap  pemerintah daerah,  yang  mana  pemerintah  daerah mengajukan  atau  berkoordinasi  untuk melihat  sejauh  mana  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dipimpinnya tersebut  dijalankan,  untuk  kemudian dilakukan  perbaikan  atau  pembinaan terhadap  pegawai  yang  belum  memahami SPIP  atau  kurang  memiliki  kompetensi untuk menjalankannya, maka BPKP mengkaji  SPIP  pemerintahan  tersebut terlebih dahulu untuk kemudian memberikan rekomendasi terhadap
pemerintah  daerah  yang  bersangkutan. BPKP  melakukan  pengawasan  intern terhadap  akuntabilitas  keuangan  negara atas  kegiatan  tertentu.  Pengawasan  yang dilakukan  oleh  BPKP    memiliki  beberapa kegiatan  yaitu  preventif  atau  pencegahan agar  tidak  terjadi  penyelewenangan  dan refresif  atau  penindakan  dan  memperbaiki apabila  sudah  terjadi  penyelewenangan. Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah (APIP)  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  dalam  Pasal  1  angka
3  disebutkan  bahwa  “Aparat  Pengawas Internal  Pemerintah  yang  selanjutnya disingkat  APIP  adalah  inspektorat  jenderal kementerian,  unit  pengawasan  lembaga pemerintah  nonkementerian,  inspektorat provinsi,  dan  inspektorat  kabupaten/  kota” Sedangkan  fungsi  BPKP  sebagaimana disebutkan  dalam  Keputusan  Presiden Republik Indonesia Nomor  192 tahun 2014, tentang  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan, yang menyebutkan:
Pasal 3 a. Perumusan  kebijakan  nasional pengawasan  intern  terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan  nasional  meliputi kegiatan  yang  bersifat  lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum  Negara,  dan  kegiatan  lain berdasarkan  penugasan  dari Presiden; b. Pelaksanaan audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan  lainnya  terhadap perencanaan,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah serta pembangunan  nasional  dan/atau kegiatan  lain  yang  seluruh  atau sebagian  keuangannya  dibiayai
oleh  anggaran  negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha  dan  badan  lainnya  yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan  atau  kepentingan  lain dari  Pemerintah  Pusat  dan/atau
Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; c. Pengawasan  intern  terhadap perencanaan  dan  pelaksanaan
pemanfaatan aset negara/daerah; d. Pemberian kosultasi terkait dengan manajemen resiko, pengendalian  intern,  dan  tata kelola  terhadap  instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan  pemerintah yang strategis. e. Pengawasan terhadap perencanaan  dan  pelaksanaan program  dan/atau  kegiatan  yang dapat  menghambat  kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian  harga,  audit  klaim, audit investigatif terhadap kasus- kasus penyimpangan yang berindikasi  merugikan  keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan  ahli,  dan  upaya pencegahan korupsi; f. Pengoordinasian  dan  sinergi penyelenggaraan pengawasan
intern  terhadap  akuntabilitas keuangan  negara/daerah  dan pembangunan  nasional  bersama- sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
g. Pelaksanaan  reviev  atas  laporan keuangan  dan  laporan  kinerja pemerintah pusat;
h. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan,  dan  konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah  daerah,  dan  badan- badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; i. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan  Pemerintah  sesuai peraturan perundang-undangan; j. Pembinaan kapabilitas
pengawasan  intern  pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor; k. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah; l. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil
pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; m. Pelaksanaan  pengawasan  intern terhadap  pelaksanaan  tugas  dan fungsi BPKP;
n. Pembinaan dan pelayanan administrasi  umum  di  bidang perencanaan umum, ketatausahaan,  organisasi  dan tetalaksana, kepegawaian, keuangan,  kearsipan,  hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga; Sedangkan  tugas  dan  kewenangan BPKP sebagai salah satu lembaga pemerintah  diatur  melalui  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014, dimana  dalam  ketentuan  Pasal  2  Perpres Nomor  192  Tahun  2014  disebutkan  bahwa “ BPKP  mempunyai  tugas  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  dibidang  pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional”. Pasal  3  huruf  e  Perpres  Nomor
192  Tahun  2014  menyebutkan “  BPKP menyelenggarakan fungsi; Pengawasan terhadap  perencanaan  dan  pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang menghambat  kelancaran  pembangunan, audit  atas  penyesuaian  harga,  audit  klaim, audit  investigatif  terhadap  kasus-kasus penyimpangan  yang  berindikasi  merugikan
keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah,  pemberian  keterangan  ahli dan  upaya  pencegahan  korupsi” .  Terkait dengan  kewenangan    BPKP  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  3  huruf  e,  MK melakukan  Uji  Materi    ( Judicial  review ) dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012,  yang  diajukan  oleh  Dirut  PLN  Eddi Widiono  Suwondo  terkait  Pasal  6  huruf  a dan    Penjelasan  Pasal  6  Undang-undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dimana dalam  pertimbangan  putusan  MK  RI tersebut  menyatakan  bahwa  KPK  bukan hanya  dapat  berkordinasi  dengan  BPKP dam  BPK  dalam  rangka  pembuktian  suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi  dengan  instansi  lain,  bahkan bisa  membuktikan  sendiri  diluar  temuan
BPKP dan BPK, misalnya dengan
mengundang  ahli  atau  dengan  meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang  mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan  dari  pihak-pihak  lain  (termasuk perusahan),  yang  dapat  menunjukan kebenaran  materil  dalam  penghitungan kerugian  keuangan  negara  dan/atau  dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Namun dalam perkembangannya    pada  tanggal  6 Desember  2016,  Mahkamah  Agung  (MA)
mengeluarkan Surat Edaran  (SEMA) Nomor 4 Tahun 20016, dimana salah satu poin dari rumusan  kamar  pidana    (khusus)  tersebut menyatakan bahwa Instansi yang berwenang  menyatakan  ada    tidaknya kerugian  keuangan  Negara  adalah  hanya Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)    yang memiliki kewenangan Konstitusional sedangkan  Instansi  lainnya  seperti  :  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap bewenang melakukan pemeriksaan dan audit
pengelolaan  keuangan  negara  namun  tidak berwenang  menyatakan  atau  meng-declare adanya    kerugian  keuangan  negara.  Dalam hal  tertentu,  hakim  berdasarkan  fakta persidangan  dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.

## B. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif,  karena  dalam fokus  kajiannya  adalah  hukum  positif  yang berhubungan dengan Fungsi Badan
Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  Berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor  192  Tahun  2014  tentang  Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan .
2. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )
dan pendekatan sejarah ( historical approach )
2 melalui  penelitian  terhadap konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan  objek  yang  diteliti  yaitu  mengenai Fungsi  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan. C.  Kewenangan  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  192  Tahun  2014  yang sebelumnya  diatur  dalam  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  103 Tahun  2001.    Berdasarkan  Pasal  2 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 mengatakan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan  (BPKP)  mempunyai  tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan selanjutnya disingkat
2 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum , edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.
dengan (BPKP), merupakan aparat pengawasan intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014. BPKP bertugas menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan Pembangunan Nasional. Salah satu fungsi BPKP adalah  Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli,dan upaya pencegahan korupsi. Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu hal yang dilakukan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu keniscayaan agar  pelaksanaan pemerintahan yang baik dapat berjalan secara maksimal. Hal ini dilakukan agar tujuan negara yang dicita-citakan dapat terwujud. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan  dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan negara tak hanya
berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan semata, melainkan juga mencakup pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara perlu  dilakukan agar pelaksanaan keuangan negara dapat berjalan sesuai dengan koridor aturan dan perundang- undangan yang berlaku. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan merupakan hal yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan. Terkait kewenangan BPKP sebagaimana terkait dengan Pasal 3 Perpres Nomor 192 Tahun 2014,  dalam Putusan MK terhadap kasus  BPKP dalam melakukan Audit Investigasi, BPKP melalui Putusan Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23  Okotober 2012 yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan peraturan sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan putusan yang berbunyi “ Menurut Mahkamah, dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa
membuktikan sendiri di luar temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menujukan kebenaran materil dalam penghitungan kerugian kerugian keuangan neagara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.
Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)” Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan Nasional”. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, adalah  satu fungsi BPKP adalah menyelenggarakan fungsi pengawasan atau audit penghitungan kerugian keuangan negara, hal ini ditegaskan sebagaimana rcantum  dalam Pasal 3 huruf e Perpres tentang BPKP yang berbunyi”
Pengawasan terhadap  perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat  kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim,  audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang
berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian  keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Dengan demikian diaturnya BPKP dalam peraturan perundang-undangan  berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf e di atas, maka BPKP termasuk lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, khususnya BPKP juga berwenang penilaian kerugian keuangan negara dalam upaya pemberantasan korupsi  dikarenakan BPKP juga berwenang melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan negara (korupsi). Bila dihubungkan dengan teori kewenangan, bahwa sumber kewenangan yang dimiliki oleh BPKP adalah termasuk wewenang yang bersifat delegatif, artinya wewenang yang diperoleh atau bersumber dari pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu lembaga atau organ negara yakni presiden, kepada lembaga atau organ negara lainnya dibawahnya (BPKP), dikarenakan landasan pembentukan BPKP ini  adalah berdasarkan Keputusan Presiden. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2  Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang menyatakan “ BPKP mempunyai  tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan  negara/daerah dan pembangunan nasional.
D. Mekanisme  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) Menentukan  Kerugian  Keuangan  Negara Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP
Audit  Badan  Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP)  menggunakan pendekatan  Risk  ManagementBased  Audit (RMBA)  yaitu  audit  dengan  pendekatan risiko  dan  proses.  Pendekatan  ini  sangat berguna  pada  laporan  keuangan  yang disusun    berdasarkan  prinsip-prinsip akutansi  yang  berlaku  seperti  Badan  usaha Milik  Negara    (BUMN)/Daerah,  Proyek Pinjaman  Luar  Negeri,  dan  Instansi Pemerintah.
Sesuai  dengan  fungsi  dan  metode audit,  hasil  audit  BPKP  mengedepankan kerugian  negara  berdasarkan  resiko  dan proses  korupsi  yang  terjadi.  Terkait  waktu dalam menghasilkan laporan, BPKP terbilang lebih efesien dalam menghadirkan hasil  audit  dibandingkan  BPK,  baik  karena kantor  BPKP  yang  tersebar  di  berbagai kabupaten/kota  maupun  jumlah  auditor yang  lebih  banyak.  Sehingga  ini  menjadi pertimbangan bagi penyidik
Kepolisian/kejaksaan  umumnya  dalam penyiapan  alat  bukti  persidangan  tipikor meminta  laporan  penghitungan  kerugian keuangan  negara dari BPKP.
Laporan perhitungan kerugian negara merupakan alat bukti surat karena laporan
hasil Perhitungan kerugian negara tersebut dibuat oleh  auditor yang memiliki keahlian khusus di bidang keuangan dimana dari hasil perhitungan kerugian negara tersebut Hakim dapat berpedoman mengenai jumlah kerugian keuangan negara. Dalam sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah selain pengawasan eksternal, pemerintah daerah juga mempunyai pengawasan intern pemerintah yang merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan.
Dengan diaturnya kewenangan BPKP dalam peraturan  perundang-undangan  berdasar fungsi BPKP sebagaimana disebutkan dalam
Pasal  3  huruf  e    maka  BPKP  termasuk lembaga  yang  berwenang  melakukan penghitungan (penilaian) kerugian
keuangan  negara,  khususnya  BPKP  juga berwenang  penilaian  kerugian  keuangan negara  dalam  upaya  pencegahan  korupsi karena  BPKP  juga  berwenang  melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus yang berindikasi  merugikan  keuangan  negara (korupsi).    Apabila  meninjau  sumber wewenang  yang  dimiliki  oleh  BPKP,    maka wewenang    yang    dimiliki    oleh    BPKP    ini termasuk  dalam wewenang delegatif, yakni wewenang yang
bersumber dari
pelimpahan  wewenang  pemerintahan  dari suatu lembaga atau organ negara (Presiden) kepada  lembaga  atau  organ  negara  lain  di bawahnya (BPKP), karena landasan pembentukan  BPKP  adalah  berdasarkan Keputusan  Presiden,  yang  kelanjutannya diatur dalam Peraturan Presiden.

## E. Kesimpulan
1)  Kewenangan  BPKP  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  192  tahun  2014  tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  yang  sebelumnya  diatur dalam  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  103  Tahun  2001. Berdasarkan  Pasal  2  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 mengatakan  bahwa  Badan  Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan  keuangan  negara/daerah  dan pembangunan nasional. Pengelolaan keuangan  negara  adalah  keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan dan pertanggungjawaban. 2) Mekanisme Badan Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) Menentukan  Kerugian  Keuangan  Negara
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor 192  Tahun  2014  tentang  BPKP,  melakukan Audit  Penghitungan  Kerugian  Keuangan
Negara  disamping  berdasarkan  Peraturan Presiden  Nomor  192  Tahun  2014,  Badan Pengawas    Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  mengeluarkan  Peraturan  Badan Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  Nomor  17  Tahun  2017  tentang Pedoman  Pengelolaan  Kegiatan  Bidang Investigasi yang mengatur Pedoman Teknis Audit  Penghitungan  Kerugian  Keuangan Negara.

## F. SARAN
1. Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  hendaknya  melakukan kewenangan  dalam  menentukan  terjadi indikasi  terjadinya kerugian negara atau daerah  dan  tindak  pidana.  BPKP  yang bertugas melaporkan unsur pidana yang ditemukan  kepada  Aparat  Penegak Hukum  dan  kemudian  memantau  tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.
2. Hendaknya BPKP melakukan m ekanisme pengawasan  sebagaimana  yang  telah diatur  dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel / Buku
Abd.  Rachim, Barometer  Keuangan Negara/Daerah , Andi Ofset, Yogyakarta, 2015 Adrian  Sutedi, Hukum  Keuangan  Negara , Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Angger  Sigit  Pramukti, Pengawasan  Hukum Terhadap Aparatur Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
Agussalim  Andi, Pemerintahan  Daerah
Kajian  Politik  dan  Hukum .  Refika, Jakarta, 2010
Ahmad  Yani, Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan yang Responsif  (Catatan  Atas  Undang- Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ),  Konstitusi Pers., Jakarta, 2013 Bohari, Pengawasan  Keuangan  Negara ,
Rajawali Pers, Jakarta, 1992
Busrizalti, Hukum  Pemda  Otonomi  Daerah dan  Implikasinya ,  Sinar  Grafika Jakarta, 2012
Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara , Erlangga. Jakarta,  2003 C.S.T.  Kansil, Pemerintahan  Derah  Di Indonesia ,  Sinar  Grafika.,  Jakarta, 2001 Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah, Cet. Pertama, Fokus Media, Bandung, 2010
Daan  Sugandha, Pengantar  Administrasi Indonesia ,  Intermedia,  Jakarta,
1989
Hasibuan, Dasar-dasar  Perbankan ,  Bumi
Aksara, Jakarta, 2001
Ikhwan  Fahrojih, Pengawasan  Keuangan Negara:  Pemeriksaan  Keuangan Negara  Melalui  Auditor  Internal  & Eksternal  Serta  DPR ,  Intrans Publishing, Malang, 2016
Inu  Kencana  Syafiie, Ilmu  Pemerintahan , Jakarta, Bumi Aksara, 2013
Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara ,
Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
Nomensen  Sinamo, Hukum  Tata  Negara
Indonesia, Permata Aksara, Jakarta,
2014, hlm. 100.
Ni’matul  Huda, Hukum  Pemerintahan Daerah , Nusa Media, Bandung, 2009 Nurmayani, Hukum  Administrasi  Daerah , Bandar Lampung, 2009
Mhd.  Shiddiq, Perkembangan  Pemikiran
Dalam  Ilmu  Hukum ,  Mandar  Maju,
Bandung, 2010
M.  Marwan,  Jimmy  P., Kamus  Hukum, Dictionary Of law Complete Edition . Surabaya, Reality Publisher, 2009
Muhammad  Fauzan, Hukum  Pemerintahan Daerah  (Kajian  Tentang  Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah) , STAIN Press, Purwokerto, 2002, hlm.16
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2017 Piran Wiroatmojo, Otonomi Dan Pembangunan  Daerah,  Lembaga Administrasi Negara , Jakarta, 2001 W.  Riawan  Tjandra, Hukum  keuangan negara ,  PT  Gramedia  Widiasarana
Indonesia, Jakarta, 2013
Wiyono  dan  Isworo, Kewarganegaraan ,
Ganeca Exact, Jakarta, 2007
Riwo  Kaho  Yosep, Analisa  Hubungan Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di Indonesia .  Bina  Aksara,  Jakarta, 1982 Syamsudin Haris, Desentralisasi dan Otonomi  Daerah  (Desentralisasi  , Demokratisasi  dan  Akuntabilitas Pemerintah  Daerah ,  LIPI  Press,
Jakarta, 2007. Sujamto, Aspek-Aspek  Pengawasan  di Indonesia ,  Sinar  grafika,  Jakarta, 1994 ______, Otonomi  Daerah  Yang  Nyata  dan Bertanggung  Jawab, Sinar  Grafika, Jakarta, 1990. Siagian P Sondang, Administrasi Pembangunan ,  Gunung  Agung, Jakarta, 2000. Suriansyah Murhaini, Manajemen Pegawasan  Pemerintahan  Daerah , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014 Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara , Glora Madani Press, Jakarta, 2004. Soewarno  Handayadiningrat, Pengantar
Studi  Ilmu  Administrasi  dan Manajemen ,  Bumi  Aksara,  Jakarta, 1981.
Siswanto  Sunarno, Hukum  Pemerintahan Daerah  di  Indonesia ,  Jakarta,  Sinar Grafika, 2008 Saripudin  Bebyl, Hukum Tata  Negara , Grafindo Media Pratama., Bandung, 2004
Siagian  P.  Sondang, Filsafat  Administrasi, Haji Mas Agung, Jakarta 1989
Winardi, Manajer  dan  Manajemen ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Victor M. Simatupang dan Jusuf Juhir, Aspek
Hukum  Pengawasan  Melekat ,  PT.
Rineka Cipta, Jakarta, 1994 Ayu  Desiana, analisis  konsep  pengawasan ombudsman terhadap penyelenggaraan  pelayanan  publik , https://www.google.com/search?safe =strict&sxsrf=  jurnal+hukum+unja+ tentan+ teori+pengawasan&oq= jurnal+hukum+unja+tentang+ tteori+pengawasan&  gs_.
Arfa’i,  Karakteristik  Pengawasan  Yang Dimiliki  Oleh  Mahkamah  Konstitusi Sebagai  Lembaga  Pengawas  Undang-
Undang Di Negara Republik Indonesia. https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article/view/ 373, Afif  Syarif, Pasang  Surut  Otonomi  Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik  Indonesia ( Tinjauan  Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah ). https://online-journal.unja. ac.id/jimih/article/view/373. Andrizal, Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan Menurut Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2006, Jurnal Ilmu Hukum, https://www  .google.com/search?q= jurnal+  hukum+unja+  tentang+  BPK &oq=jurnal&aqs=chrome,
diakses tanggal 17 Juni 2020.
Fitria,  Karakteristik  Pengawasan  Peradilan Administrasi  terhadap  Tindakan Pemerintah.  Jurnal  Hukum,  Vol.  7
No.  3  tahun  2014.  Inovative. https://online-journal.unja.ac.id/ jimih /article/ view/2176

## Peraturan Hukum
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945
______,Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2006  Tentang  Badan  Pemeriksaan Keuangan  (BPK).  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2006 Nomor 85 ______,Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  Lembaran  Negara  Tahun 2014 Nomor 244. ______,Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008  tentang  Sistem  Pengendalian Internal Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  103  Tahun  2001  tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan,  susunan  organisasi tata  kerja  Lembaga  Pemerintahan Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  64 tahun 2005.
Keputusan  Presiden  Nomor  103  Tahun 2001  Tentang  Kedudukan,  Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Menteri Negara Apraturan Negara. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparaturn  Negara Nomor 05/M.PAN/03/2008 Tentang  Standar  Audit  Aparat Pengawasan  Intern Pemerintah.