## ANALYSIS OF ISLAMIC CRIMINAL LAW ON THE USE OF CCTV VIDEO RECORDING TOOLS (Decision Study Number 465 / Pid.B / 2019 / PN Smg)
Ali Abubakar. Sidiq Munadial Haque. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh
Ali.abubakar@ar-raniry.ac.id 1501040669@student.ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
Discussion  of  CCTV  video  recordings  that  serve  as  a  monitoring  tool  to record  all  events.  The  existence  of  this  tool  is  very  useful  as  a  source  of information in case of a criminal act. Therefore, in this technological era, these  video  recordings  then  began  to  enter  the  realm  of  law,  this  video recording  is  very  useful  as  a  source  of  information  in  the  event  of  a criminal act. It is not uncommon for these video recordings to be used as evidence  in  a  trial,  but  the  problem  is  that  this  video  recording  is  not included  in  Article  184  of  the  Criminal  Procedure  Code  regarding various  types  of  evidence,  is  not  included  in  Islamic  law,  and  also  this video  recording  is  very  important.  very  vulnerable  to  being  manipulated for  certain  purposes  and  purposes,  therefore  it  is  interesting  for  the author  to  research  it,  so  the  question  arises  how  to  use  CCTV  video evidence in trials of premeditated murder in Decision Number 465 / Pid.B /  2019  /  PN  Smg  ?,  how  analysis  of  Islamic  criminal  law  on  the  use  of CCTV  video  evidence  in  the  trial  of  premeditated  murder  in  Decision Number  465  /  Pid.B  /  2019  /  PN  Smg?  The  method  that  I  use  in  this journal is the library research method. The results of this study The use of CCTV  video  evidence  in  Decision  Number  465  /  Pid.B  /  2019  /  PN  Smg can  be  used  as  legal  evidence  and  in  its  use  it  is  used  as  evidence  for guidance  by  the  judge  supported  by  the  testimonies  of  witnesses  and statements  from  the  an  expert,  in  which  the  witnesses  and  experts  have been sworn in to give true testimony at trial, so as to convince the judge of the truth of a criminal act committed by the defendant. The use of CCTV video recordings in Decision Number 465 / Pid.B / 2019 / PN Smg can be used  as  evidence  of  guidance  or  qarīnah  which  corroborates  other evidence.  The  use  of  CCTV  video  evidence  evidence  in  Islamic  criminal law  is  included  in  the  category  of  bayyinah  which  means  anything  that
can  show  the  truth  of  an  event  or  action,  in  its  use  it  is  included  in Qarīnah evidence.
Keywords: CCTV Video Recording, qarīnah, Islamic Law.

## ABSTRAK
Pembahasan tentang rekaman video CCTV yang berfungsi sebagai alat pemantau  untuk  merekam  semua  kejadian.  Adanya  alat  ini  sangat bermanfaat  sebagai  sumber  keterangan  jika  terjadi  tindak  kejahatan pidana.  Maka  dari  itu  di  zaman  teknologi  ini,  rekaman  video  ini kemudian  mulai  masuk  ke  ranah  hukum,  rekaman  video  ini  sangat bermanfaat  sebagai  sumber  keterangan  jika  terjadi  tindak  kejahatan pidana.  Tak  jarang  rekaman  video  ini  digunakan  sebagai  alat  bukti  di dalam  suatu  persidangan,  namun  yang  menjadi  masalah  ialah keberadaan  rekaman  video  ini  tidak  terdapat  di  dalam  KUHAP  pasal 184  tentang  macam-macam  alat  bukti,  tidak  terdapat  di  dalam  hukum Islam,  dan  juga  rekaman  video  ini  sangat  rentan  sekali  di  rekayasa untuk tujuan dan maksud tertentu, maka dari itu menarik untuk penulis menelitinya,  sehingga  muncul  pertanyaan  bagaimana  penggunaan  alat bukti  rekaman  video  CCTV  dalam  persidangan  tindak  pidana pembunuhan  berencana  dalam  Putusan  Nomor  465/Pid.B/2019/PN Smg?,  bagaimana  analisis  hukum  pidana  Islam  terhadap  penggunaan alat  bukti  rekaman  video  CCTV  dalam  persidangan  tindak  pidana pembunuhan  berencana  dalam  Putusan  Nomor  465/Pid.B/2019/PN Smg?  Metode  yang  penulis  gunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  metode library  research.  Hasil  dari  penelitian  ini  Penggunaan  alat  bukti rekaman  video  CCTV  dalam  Putusan  Nomor  465/Pid.B/2019/PN  Smg dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dan dalam penggunaannya di gunakan  sebagai  alat  bukti  petunjuk  oleh  hakim  di  dukung  dengan keterangan  para  saksi  dan  keterangan  para  ahli,  yang  mana  para  saksi dan  ahli  telah  di  sumpah  untuk  memberikan  keterangan  yang sebenarnya-benarnya di dalam persidangan, sehingga dapat meyakinkan hakim atas kebenaran  adanya suatu  tindak pidana  yang dilakukan oleh terdakwa. Penggunaan rekaman Video CCTV di dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN  Smg  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  petunjuk atau  qarīnah  yang  menguatkan  bukti  lain.  Penggunaan  alat  bukti rekaman video CCTV di dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam kategori  bayyinah  yang  bermakna  segala  sesuatu  yang  bisa menunjukkan  kebenaran  suatu  peristiwa  atau  tindakan,  dalam penggunaannya termasuk ke dalam alat bukti Qarīnah.
Kata Kunci : Rekaman Video CCTV, qarīnah, Hukum Islam.

## Pendahuluan
Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau  setidak-tidaknya  mendekati  kebenaran  materiil,  ialah  kebenaran  yang selengkap-lengkapnya  dari  suatu  perkara  pidana  dengan  menerapkan  hukum Pidana  secara  jujur  dan  tepat,  dengan  tujuan  untuk  mencari  siapakah  pelaku yang  dapat  didakwakan  melakukan  pelanggaran  hukum,  dan  selanjutnya meminta  pemeriksaan  dan  putusan  dari  pengadilan  guna  menentukan  apakah terbukti  bahwa  suatu  tindak  pidana  telah  dilakukan  dan  apakah  orang  yang didakwakan itu dapat dipersalahkan pada tahap persidangan perkara tersebut. 1
Dalam hukum acara pidana di Indonesia usaha yang dilakukan oleh para penegak  hukum  untuk  mencari  kebenaran  materiil  suatu  perkara  pidana dimaksudkan  untuk  menghindari  adanya  kekeliruan  dalam  penjatuhan  pidana terhadap  diri  seseorang.  Hal  ini  sebagaimana  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  6 ayat  (2)  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman yang merumuskan bahwa 2 .
Tidak  seorang  pun  dapat  dijatuhi  pidana  kecuali  apabila  pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang  yang  dianggap  dapat  bertanggung  jawab,  telah  bersalah  atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
Oleh  sebab  itu,  metode  pembuktian  yang  dikembangkan  oleh  hakim  haruslah benar-benar  dapat  dipertanggungjawabkan,  sehingga  dapat  sungguh-sungguh menghasilkan  keadilan.  Pembuktian  merupakan  proses  untuk  menentukan hakikat  adanya  fakta-fakta  yang  diperoleh  melalui  ukuran  yang  layak  dengan pikiran  yang  logis  terhadap  fakta-fakta  masa  lalu  yang  tidak  terang  menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana.
1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia , cet.7 (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 7-8.
2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (2).
Tata  cara  pembuktian  berpedoman  pada  Pasal  183  KUHAP,  dan  dalam tahap  pembuktian  tersebut  akan  ditentukan  terbukti  atau  tidaknya  seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, dapat dipahami bahwa:
Pemidanaan  baru  boleh  dijatuhkan  oleh  Hakim  apabila  terdapat sedikitnya  dua  alat  bukti  yang  sah  dan  menimbulkan  keyakinan  hakim,  bahwa perbuatan Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa.
Dalam  sub  penghukuman  hukum  acara  pidana  mengatur  cara-cara bagaimana  negara  menggunakan  haknya  untuk  melakukan  hal  dalam  perkara- perkara  yang terjadi. Dalam hukum acara pidana mengatur tentang pembuktian dan perihal alat-alat bukti, aturan-aturan khusus tentang alat bukti hanya diatur di dalam satu pasal saja yaitu Pasal 184 KUHAP  yang antara lain menjelaskan tentang pengertian keterangan saksi, kemudian tentang kekuatan pembuktiannya dan lain sebagainya. dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari: 3
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.
Sedangkan  didalam  Hukum  Islam,  mengenai  macam-macam  alat  bukti terdapat perbedaan pendapat dari para ulama‟, diantaranya ada  yang menyebut alat bukti terdiri atas:
a. Iqrār (pengakuan)
b. Syahadah (kesaksian)
c. Yamīn (sumpah)
3 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (Bogor:POLITEIA,1997), hlm. 161-162.
d. Menolak sumpah
e. Qasāmah (bersumpah)
f. ‘Ilmu Qadhi (pengetahuan hakim)
g. Qarīnah (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan. 4
Usaha dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan  suatu  perkara  pidana  seringkali  para  penegak  hukum  dihadapkan pada  suatu  masalah  atau  hal-hal  tertentu  yang  tidak  dapat  diselesaikan  sendiri dikarenakan  masalah  tersebut  berada  di  luar  kemampuan  atau  keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka  mencari  kebenaran  materiil  selengkap  lengkapnya  bagi  para  penegak hukum tersebut.
Alat  bukti  dalam  Hukum  Islam  yang  paling  sering  digunakan  yaitu persaksian.  Persaksian  yang  dilakukan  oleh  seorang  maupun  beberapa  orang dalam  kasus  tindak  Pidana.  Sumpah  juga  merupakan  alat  bukti  dalam  Hukum Islam  yang  sering  digunakan  dalam  masalah  tindak  pidana  kejahatan.  Namun kemajuan perkembangan teknologi membawa pengaruh tersendiri terhadap alat- alat  bukti  dalam  Hukum  Islam.  Perkembangan  teknologi  tentunya  tidak menghalangi  Qadhi  untuk  melakukan  sebuah  ijtihad  jika  terdapat  alat  bukti rekaman  video  yang  merupakan  sebuah  perkembangan  teknologi  yang  harus dapat  dicari  ketentuan  hukumnya  jika  digunakan  sebagai  pembuktian  dalam Hukum Islam.
Di dalam UU No.11 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) diterangkan tentang ketentuan dan definisi mengenai alat bukti. Tentunya alat bukti yang terkait dengan permasalahan ITE.
4 Hasbi  Ash  Shiddieqi, Peradilan  Dan  Hukum  Acara  Islam (Semarang:  PT  Pustaka Rizki Putra, cet.I, 1997), hlm. 136.
Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/hasil  cetaknya merupakan alat bukti yang sah 5 .
Ahli  hukum  pidana  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM),  Edward  Omar Syarif  Hiariej,  menegaskan  bahwa  video  rekaman  kamera  pengawas  (closed circuit  television/CCTV)  termasuk  kategori  alat  bukti  kendati  belum  diatur dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Edward  yang kerap  disapa  Prof  Eddy  mengemukakan  pendapatnya  terkait  rekaman  CCTV yang  kerap  diputar  dalam  persidangan  perkara  tewasnya  Wayan  Mirna  Salihin dengan  terdakwa  Jessica  Kumala  Wongso  sebagai  salah  satu  bukti pentujuk.”Dalam KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik. 6
Keberadaan rekaman video ini tidak termasuk dalam ketentuan alat bukti dalam  KUHAP.  Keberadaan  rekaman  video  juga  tidak  terdapat  dalam  hukum Islam, dan permasalahan yang lain rekaman video CCTV sangat rentan sekali di rekayasa  untuk  tujuan  tertentu  namun  alat  bukti  rekaman  video  CCTV  saat  ini tak jarang digunakan sebagai pembuktian dalam suatu persidangan.
Maka dari itu keberadaan rekaman video CCTV sebagai alat bukti dalam kasus  Pidana  di  zaman  sekarang  ini  sangat  penting  untuk  dikaji.  Dalam pembuktian  tindak  Pidana  di  pengadilan,  rekaman  video  CCTV  selalu  menjadi alat untuk memberikan keterangan-keterangan yang berupa peristiwa dari tindak Pidana  tersebut.  Dengan  melihat  salah  satu  peristiwa  dari  satu    Putusan Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  465/Pid.B/2019/PN  Smg.  Tentang  tindak pidana  pembunuhan  berencana  yang  dilakukan  oleh  IB  terhadap  korban  DLA, perbuatan  tersebut  telah  melanggar  Undang-undang  sebagaimana  dimaksud
5 Undang-Undang  No  11  Tahun  2008  jo  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016,  pasal  5 ayat (1)
6 www.antaranews.com,  sidang  Jessica  ahli  hukum  pidana  tegaskan  cctv  barang  bukti, Diakses  melalui  situs:  http://www.antaranews.com/berita/580786/sidang-jessica-ahlihukum- pidana-tegaskan-cctv-barang-bukti, tanggal 16 Oktober 2019.
dalam Pasal 340 KUHP. Dengan barang bukti rekaman video CCTV, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

## Metode Penelitian
Dalam  pengumpulan  data  yang  berhubungan  dengan  objek  kajian,  baik itu  data  primer  maupun  data  sekunder,  penulis  menggunakan  teknik pengumpulan  data  yaitu  dengan  jalan  membaca,  mencatat  serta  mengkaji sumber-sumber  tertulis,  penulis  mengumpulkan  data  dengan  cara  mempelajari kitab-kitab  fiqh,  buku-buku  yang  berhubungan  hukum  pidana  nasional  atau KUHP, dan data internet yang erat dengan permasalahan yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
1. Persangkaan/Petunjuk-petunjuk (Qarīnah)
Qarīnah menurut bahasa artinya “isteri” atau “hubungan” atau “pertalian”, sedangkan menurut istilah hukum (yang dimaksudkan di sini) ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk. 7
Qarīnah diambil dari kata muqāranah yakni muşhāhabah (penyertaan/petunjuk).  Secara  istilah  dalam al  Majallah  al  Aḥkamal  ‘Adliyah dikutip oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, qarīnah diartikan dengan “Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan”.
Berdasarkan  definisi  di  atas, qarīnah adalah  suatu  tanda  yang  dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut qarīnah. 8
Qarīnah diartikan  sebagai  tanda  yang  merupakan  hasil  kesimpulan  hakim dalam  menangani  berbagai  kasus  ijtihad. 9 Petunjuk  atau qarīnah digunakan
7 Roihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama (Yogyakarta:  RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 166.
8 Taufiqul Hulam, Reaktualisasi Alat Bukti…, hlm. 78.
9 Anshoruddin, Hukum Pembuktian…, hlm. 88.
dalam  jarimah-jarimah  seperti  zina,  pencurian,  khamr,  qazaf  dan  pembunuhan.
Qarīnah dibagi menjadi dua yaitu Qarīnah yang ditentukan oleh undang-undang atau qarīnah qanūnīyyah dan Qarīnah yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara atau qarīnah qadāīyyah . 10
Qarīnah-qarīnah ini terbagi dua, yaitu:
a. Qarīnah‘urfiyah, yaitu  kesimpulan-kesimpulan  yang  ditanggapi  hakim dari suatu peristiwa yang terkenal untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal.
b. Qarīnah syar’iyah, yaitu qarīnah-qarīnah yang dikeluarkan (ditanggapi) syara‟ dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.
Menurut Wahbah Az-Zuḥaili “ qarīnah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas  menyertai  sesuatu  yang  samar,  sehingga  tanda  tersebut  menujukkan kepadanya”. 11
Menurut  ulama  Ḥanafīyah,  pembuktian  dengan  menggunakan  alat  bukti qarīnah berlaku  hanya  dalam  bidang  hak  hamba  saja,  dan  tidak  dalam  bidang qişas dan had . Oleh karenanya menurut mereka diamnya si perawan merupakan qarīnah mengenai  relanya.  Mengambil  barang  dihadapan  yang  punya  dan  dia diam  saja  adalah qarīnah yang  berarti  dibolehkan  mengambilnya.  Adapun terhadap  mereka  yang  memegang  pisau  di  dekatnya  ada  orang  yang  terbunuh dalam  kondisi  masih  bergerak-gerak  maka  orang  yang  memegang  pisau  bukan berarti qarīnah yang  berarti  dia  pembunuhnya.  Hal  ini  terjadi  bisa  saja  karena faktor kebetulan. 12
Bagi  mazhab  Syāfi‟i  penggunaan  alat  bukti qarīnah ini  seperti  halnya pendapat  mazhab  Ḥanafī  yang  tidak  boleh  diterapkan  dalam  hal  had  dan qishash. Namun dalam hal qosamah menurut mazhab Syāfi‟i dipandang sebagai
10 Anshoruddin, Hukum Pembuktian…, hlm. 89. 11 Wahbah Zuḥaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu …, hlm. 391.
12 Maḥmud  Syaltut, Perbandingan  Madzhab  dalam  Masalah  Fiqih ,  Terj.  Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 289.
qarīnah yang  tidak  meyakinkan  oleh  karenanya  mewajibkan  diat.  Berbeda halnya  dengan  pendapat  ulama  Mālikiyah  dan  ulama  Hanabilah  yang berpendapat  bahwa  alat  bukti qarīnah dapat  diterapkan  dalam  segala permasalahan baik dalam bidang had, qishash maupun dalam bidang lainnya. 13
Qarīnah  qathi’ah (yang  meyakinkan),  dalam  contoh  kasus  apabila seseorang  keluar  dari  sesuatu  rumah  kosong  dalam  keadaan  takut  dan  gentar, sedang  ditangannya  ada  pisau  yang  berlumuran  darah,  kemudian  masuklah  ke dalam rumah itu seseorang yang lain, lalu melihat suatu jenazah dari orang yang mati  terbunuh,  maka  sedikitpun  tidak  lagi  diragukan,  bahwa  pembunuhnya adalah orang yang memegang pisau tadi.
Akan  tetapi  hal  ini  harus  menjadi  keyakinan  hakim  dalam pertimbangannya  serta  „uruf  masyarakat.  Karenanya qarīnah ini  dinamakan “qarīnah-qarīnah keadaan yang berdasar uruf masyarakat”. 14

## 2. Kronologi  Kasus  Pembunuhan  Berencana  dalam  Putusan  Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg
Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wib, Saksi  YLB  mendatangi  dan  bertemu  dengan  DLA  di  kosnya  Jalan  Ngemplak Semarang  kemudian  DLA  mengajak  Saksi  YLB  untuk  minum  minuman  keras selanjutnya  mengajak  jalan-jalan  dengan  menggunakan  sepeda  motor  merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi yang terpasang K-2378 PM (bukan  Nomor  Polisi  sebenarnya)  Nomor  Rangka  MH314D0018K055755 Nomor Mesin 14D-055646 milik Saksi YLB ke arah banjir kanal kemudian ke arah  Sampokong  untuk  membeli  daging  babi  selanjutnya  sesampainya  di warung, ternyata sudah habis dan DLA pergi sambil memukuli Saksi YLB lalu bersama-sama menuju ke kos Terdakwa IB yang merupakan adik sepupu Saksi YLB;  Bahwa  sesampainya  di  kos  Terdakwa  IB  di  Jalan  Sadewa  III  Nomor  18
13 Maḥmud Syaltut, Perbandingan Madzhab … , hlm. 292.
14 Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., Peradilan dan Hukum…, hlm. 158.
Kota  Semarang  sekira  pukul  05.00  wib,  Saksi  YLB  turun  dari  sepeda  motor kemudian mendatangi  Terdakwa  IB  yang sedang tidur sedangkan DLA sedang menunggu di sepeda motor.
Pada  saat  Terdakwa  IB  bertemu  dengan  Saksi  YLB  di  dalam  kamar kemudian Saksi YLB yang pada saat itu tercium bau alkohol memberitahu bila Saksi  YLB  dipukuli  oleh  DLA  dan  Saksi  YLB  merasa  tidak  terima  dan  ingin membalasnya  serta  memberitahukan  kalau  DLA  yang  mencuri  laptop  milik Terdakwa IB. Bahwa selanjutnya Terdakwa IB diajak oleh Saksi YLB ke pasar untuk membeli ikan namun Terdakwa IB berusaha menghindar dengan pergi ke kamar mandi untuk berpura-pura kencing, namun Saksi YLB dengan berteriak- teriak  memanggil  “ IB…IB…  kamu  jangan  sembunyi  dari  saya ”  namun  karena Terdakwa IB merasa tidak enak terhadap teriakan tersebut dengan penghuni lain selanjutnya  Saksi  YLB  keluar  menemui  Saksi  YLB  selanjutnya  Terdakwa  IB bersama  Saksi  YLB  dan  DLA  dengan  menggunakan  sepeda  motor  pergi  ke Pasar Kobong untuk membeli ikan.
Bahwa  sesampainya  di  Pasar  Kobong  beberapa  penjual  sudah  tidak melayani  pembelian  ikan,  selanjutnya  Terdakwa  IB  bersama  Saksi  YLB  dan DLA  pergi  dengan  sepeda  motor  melewati  Jalan  Pengapon  –  Kaligawe  – Terminal  Terboyo hingga memasuki Kawasan  Industri Terboyo melewati jalan jelek  dan  berlumpur  serta  sampai  di  jalan  buntu  yang  terdapat  tambak  ikan  di dekat gudang kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor.
Bahwa setelah turun dari sepeda motor Terdakwa IB diikuti DLA dan Saksi YLB  menuju  pintu  gerbang  gudang  untuk  mengecek  apakah  ada  orang  atau tidak  lalu  Terdakwa  IB  berjalan  ke  belakang  warung  kosong  untuk  melihat apakah  ada  orang  atau  tidak.  Beberapa  saat  kemudian  Saksi  YLB  mendatangi Terdakwa  IB  untuk  meminta  rokok  yang  selanjutnya  DLA  juga  mendatangi Terdakwa  IB  untuk  meminta  rokok,  sedangkan  Saksi  YLB  berjalan  ke  arah
sepeda  motor  kemudian  memutar  kunci  sepeda  motor  ke  arah  on  kemudian mengambil sesuatu dari dasbor sepeda motor.
Pada  saat  akan  menyalakan  rokok  namun  tidak  ada  korek  api  untuk menyalakan rokok kemudian Terdakwa IB menunjuk korek api yang tergeletak di tanah dan setelah diambil ternyata dalam kondisi gas kosong kemudian Saksi YLB  memberitahu  DLA  sambil  menunjuk  ke  arah  tanah  bekas  pembakaran kemudian  DLA  mengorek-ngorek  tanah  bekas  pembakaran  dan  Terdakwa  IB yang mengawasi Saksi YLB sedang berjalan ke belakang DLA kemudian Saksi YLB  mengambil  batu  dan  dipukulkan  ke  arah  tengkuk  DLA  hingga  jatuh tersungkur, lalu Terdakwa IB mendekati Saksi YLB dan DLA sambil menengok ke  belakang  kemudian  Saksi  YLB  mengeluarkan  pisau  cutter  warna  biru  yang tersimpan di pinggang dan menggorok leher DLA dan Terdakwa IB mengawasi kemudian  memegang  kaki  DLA  setelah  Saksi  YLB  selesai  menggorok  leher DLA  kemudian  pergi  untuk  melarikan  diri  disusul  Terdakwa  IB  dengan membawa  sepeda  motor  dan  bersama-sama  menuju  kos  Terdakwa  IB.  Bahwa sesampainya  di  kos  Terdakwa  IB,  Saksi  YLB  membersihkan  tangannya  dan meminjam  baju  Terdakwa  IB dan tinggal  di  kos sedangkan Terdakwa  IB  pergi ke kampus.
Bahwa DLA ditemukan  oleh Saksi  AD dan A pada hari Selasa tanggal  26 Pebruari  2019  sekira  pukul  08.30  WIB  dan  pada  saat  dilakukan  pemeriksaan diketahui  DLA  telah  meninggal  dunia.  Bahwa  pada  hari  Selasa  tanggal  26 Februari  2019  sekitar  pukul  08.30  Wib  saat  Saksi  S  berada  di  Kantor  Polsek Genuk  telah  ditelepon  oleh  Saksi  SUDARMONO  selaku  Bhabinkamtibmas Kelurahan  Trimulyo  (TKP)  Kecamatan  Genuk  yang  menginformasikan  di kawasan Industri Terboyo Blok D, di jalan depan gudang Nomor 18 PT. Sentral Jaya  Multindo  (SJM),  ditemukan  mayat  seorang  laki-laki  dalam  keadaan  tidak wajar;  Bahwa  dengan  informasi  itu  Saksi  bersama  anggota  piket  dari  Polsek Genuk mendatangi tempat kejadian perkara.
Bahwa  kemudian  Petugas  menemukan  kamera  CCTV  Nomor  02  yang terpasang  pada  gudang  Nomor  18  milik  PT.  Sentral  Jaya  Multindo,  yang mengarah  tepat  ke  tempat  kejadian  perkara;  Bahwa  setelah  Saksi  meminta  ijin kepada  pegawai  di  PT  Sentral  Jaya  Multindo  untuk  memutar  ulang  rekaman CCTV  tersebut,  ternyata  terdapat  adegan  sebelum  dan  sesudah  peristiwa pembunuhan tersebut. 15
Analisis  Penggunaan  Alat  Bukti  Rekaman  Video  CCTV  dalam  Hukum Acara Pidana Positif terhadap Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg
Pengaturan  alat  bukti  elektronik  dalam  sistem  hukum  Indonesia  belum secara  tegas  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  tetapi  telah  diatur  secara  tersebar  di  berbagai  peraturan  perundang- undangan. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  UU  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam  pasal  5  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  memberikan  penegasan  bahwa  Informasi Elektronik  dan  Dokumen  Elektronik  serta  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Untuk  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  hukum  yang  sah  tentu  perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU  ITE.  Dalam  banyak  kasus,  diperlukan  digital  forensik  dan  keterangan  ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik.
Perlu ditegaskan di sini bahwa apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik  telah  memenuhi  persyaratan  formil  dan  materil  sebagaimana  diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya pun sebagai alat bukti surat juga sah. Akan
15 Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang  (No. 465/Pid.B/2019/PN Smg).
tetapi  apabila  informasi  dan  dokumen  elektronik  tidak  memenuhi  persyaratan formil  dan  materil  UU  ITE  maka  hasil  cetaknya  pun  tidak  dapat  sah.Dalam hukum  acara  pidana  maka  nilai  kekuatan  pembuktian  alat  bukti  elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas.
Oleh  karena  itu,  video  dapat  dijadikan  alat  bukti  hukum  yang  sah sepanjang  memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang  diatur  dalam  UU ITE. 16 Adapun  Syaratnya,  syarat  formil  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE, yaitu bahwa  Informasi  atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau  surat yang  menurut  perundang-undangan  harus  dalam  bentuk  tertulis.  Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya,  dan  ketersediaanya.  Untuk  menjamin  terpenuhinya  persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. 17
Penggunaan  alat  bukti  rekaman  video  CCTV  sebagai  alat  bukti  dalam hukum acara pidana di  Indonesia selalu ada kaitannya dengan Undang-Undang No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  20/PUU-XIV/2016  tanggal  7  September 2016.
Rekaman  video  CCTV  termasuk  dalam  pengertian  informasi  elektronik dan  dokumen  elektronik  yang  merupakan  alat  bukti  yang  sah  dalam  hukum acara  yang  berlaku,  ini  sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  1  butir  1 dan  4  UU  ITE.  Sehingga  ini  dapat  dijadikan  sebagai  dalil  dalam  hukum  acara pidana  yang  kemudian  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE.
16 www.hukumonline.com video sebagai bukti permulaan untuk menetapkan tersangka. Diaksesmelaluisitus:https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fa7984db0725/video- sebagai-bukti-permulaan-untuk-menetapkan-tersangka/, tanggal 5 Oktober 2019.
17 www.  Hukumonline.com  syarat  dan  kekuatan  hokum  alat  bukti  elektronik.  Diakses melalui  situs:  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan- hukum-alat-bukti-elektronik, tanggal 10 oktober 2019.
Di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE tercantum:
(1)  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2)  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3)  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dinyatakan  sah apabila
menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a.  surat  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis; dan
b.  surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat dalam
bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Jika  kita  melihat  dalam  ketentuan  Pasal  5  ayat  (2)  UU  ITE,  dikatakan bahwa  keduanya  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan hukum  acara  yang  berlaku.  Namun  tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai apa  yang dimaksud  dengan kata perluasan tersebut  sehingga timbul pertanyaan apakah  perluasan  tersebut  dimaknai  sebagai  penambahan  alat  bukti  atau merupakan bagian dari alat bukti yang sudah ada.
Dalam  Pasal  184  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat lima alat bukti yaitu keterangan  saksi, keterangan  ahli,  surat, petunjuk  dan  keterangan terdakwa. 18 Jika perluasan tersebut dimaknai penambahan, maka alat bukti dalam hukum  acara  pidana  di  Indonesia  secara  umum  menjadi  lebih  dari  lima. Kemudian  apabila  perluasan  tersebut  dimaknai  sebagai  bagian  dari  alat  bukti yang  telah  ada  maka  alat  bukti  dalam  hukum  pidana  secara  umum  tetap  lima, namun  baik  informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  tersebut  dapat
18 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana…, hlm. 161.
dimasukkan  dalam  alat  bukti  petunjuk  atau  alat  bukti  surat.  Pertanyaan selanjutnya adalah apakah rekaman video CCTV tersebut  dalam penggunaanya dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim.
Ahli  hukum  pidana  Hiariej,  menegaskan  bahwa  video  rekaman  kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) termasuk kategori alat bukti kendati belum  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). Edward  yang  kerap  disapa  Eddy  mengemukakan  pendapatnya  terkait  rekaman CCTV  yang  kerap  diputar  dalam  persidangan  perkara  tewasnya  Wayan  Mirna Salihin  dengan  terdakwa  Jessica  Kumala  Wongso  sebagai  salah  satu  bukti pentujuk. ”Dalam KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik. Tapi, dalam UU ITE,  CCTV  itu  termasuk  barang  bukti  elektronik,”kata  Edward  Omar  Syarif Hiariej  dalam  persidangan  ke-14  Jessica  di  PN  Jakarta  Pusat,  Kamis.  Ia mengatakan  status  video  rekaman  CCTV  bisa  menjadi  bukti  kuat  hingga  tak terbantahkan jika tidak direkayasa.
Pendapat Eddy O.S. Hiariej,  ini sehubungan dengan pengaturan mengenai alat bukti lainnya yang bersifat elektronik yang diatur dalam Pasal 26A Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Pasal 26 A
Alat  bukti  yang  sah  dalam  bentuk  petunjuk  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :
a. alat bukti lain  yang berupa informasi  yang diucapkan, dikirim, diterima, atau  disimpan  secara  elektronik  dengan  air  optik  atau  yang  serupa  dengan  itu; dan
b.  dokumen,  yakni  setiap  rekaman  data  atau  informasi  yang  dapat  dijabat, dibaca,  dan  atau  didengar  yang  dapat  dikeluarkan  dengan  atau  tanpa  bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas,
maupun  yang  terekam  secara  elektronik,  yang  berupa  tulisan,  suara,  gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Dalam  pasal  tersebut  telah  diatur  secara  jelas  bahwa  alat  bukti  lainnya yang bersifat elektronik merupakan bagian dari alat bukti petunjuk.
Seiring  berjalannya  waktu  pasal  ini  pun  telah  dilakukan  pengujian bersamaan  dengan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  serta  Pasal  44  UU  ITE. Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  20/PUU-XIV/2016  tanggal  7 September  2016  yang  memutuskan  bahwa  frase  informasi  elektronik  dan/atau data  elektronik  dalam  Pasal  26A  UU  Tipikor  bertentangan  dengan  UUD  1945 dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan  kepolisian, kejaksaan,  dan/atau  institusi  penegak  hukum  lainnya  yang  ditetapkan berdasarkan  undang-undang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  31  ayat  (3)  UU ITE.
Demikian  pula  dengan  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  konstitusi dalam  Putusan  No.  20/PUU-XIV/2016  yang  menempatkan  kedudukan  barang bukti dan alat bukti sebagai bagian dari bukti di tentukan dari cara perolehannya yang  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam hal  ini  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  sebagai  bagian  dari barang  bukti  yang  digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana,  benda  yang diperoleh  dari  tindak  pidana  atau  benda  yang  menunjukkan  terjadinya  tindak pidana.
Majelis  hakim  konstitusi  juga  menentukan  bahwa  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  baru  bisa  dipandang  sebagai  alat  bukti  yang  sah harus  diperoleh  dengan  cara  yang  sah  pula,  jika  tidak  maka  dapat dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian.
Terkait  akan  hal  ini  di  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 20/PUU-XIV/2016,  terdapat  perbedaan  pendapat  atau diessenting  opinion dari Hakim Konstitusi Suhartoyo yang setuju dengan pendapat ahli dari presiden Dr. Edmon  Makarim.  Dalam  hal  ini  perlu  dipisahkan  antara  alat  bukti  dan  cara perolehannya,  sehingga  semua  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah adapun cara perolehannya merupakan cara  yang  lain.  Hakim  Suhartoyo  berpendapat  bahwa  UU  ITE  telah  mengatur mengenai  cara  perolehan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik sebagai alat bukti yang sah sehingga seharusnya permohonan uji materi tersebut ditolak. Penulis sependapat dengan pandangan tersebut.
Ditinjau  dari  sifat  rekaman  sebagai  informasi  elektronik  dan  data elektronik. Rekaman pembicaraan yang dijadikan bahan permohonan uji materi atas  Pasal  5  ayat  (1),  (2)  dan  Pasal  43  UU  ITE  serta  Pasal  26A  UU  Tipikor diajukan  oleh  Setya  Novanto  merupakan  pembicaraan  yang  bersifat  privat. Rekaman  pembicaraan  antara  Setya  Novanto,  Riza  Chalid  dengan  Maroef Sjamsoeddin,  Rekaman  pembicaraan  tersebut  sengaja  dilakukan  oleh  Maroef Sjamsoeddin  tanpa  memberitahukan,  baik  kepada  Setya  Novanto  maupun  Riza Chalid.  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  kemudian  melakukan  sidang pelanggaran  kode  etik  dan  kasus  tersebut  juga  disidik  oleh  Kejaksaan  Agung atas  dugaan  tindak  pidana  permufakatan  jahat  dan  tindak  pidana  korupsi. Keberatan timbul karena alat bukti yang dipergunakan dalam proses penyidikan tersebut  adalah  rekaman  pembicaraan  yang  diperoleh  secara  tidak  sah  karena bukan  dilakukan  dan  dimintakan  oleh  aparat  yang  berwenang.  Oleh  karenanya ketika pembicaraan tersebut direkam tanpa persetujuan Setya Novanto dan Riza Chalid maka keduanya dapat menuntut bahwa hak privasinya telah dilanggar.
Dalam  hal  ini  penulis  berpendapat  bahwasanya  berbeda  halnya  dengan rekaman  video  CCTV  yang  merupakan  rekaman  atas  pemantauan  segala kejadian  termasuk  kejadian  tindak  pidana  seperti  penganiayaan,  perampokan,
pencurian, pemerkosaan bahkan pembunuhan yang terjadi di area umum/publik sehingga  seseorang  yang  kegiatannya  terekam  di  area  publik  oleh  CCTV  tidak dapat menuntut bahwa privasinya telah dilanggar.
Kemudian  permasalahan  dari  segi  cara  perolehannya  di  dalam  putusan Mahkamah  Majelis  No.20/PUU-XIV/2016,  dinyatakan  informasi  elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan  kepolisian,  kejaksaan,  dan/atau  institusi  penegak  hukum  lainnya. Istilah atas permintaan tersebut juga menimbulkan pertanyaan permintaan yang seperti  apakah  yang  dimaksud,  apakah  setiap  proses  perekaman  pembicaraan atau video harus dengan izin dari aparat penegak hukum atau proses menjadikan rekaman tersebut menjadi alat bukti harus dengan adanya permintaan dari aparat penegak  hukum.  Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  berpandangan  bahwa  untuk rekaman pembicaraan yang bersifat privat tersebut baru dapat digunakan sebagai bukti  dalam  proses  penegakan  hukum  apabila  dilakukan  menurut  ketentuan undang-undang  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  proses  perekaman  tersebut  harus dilakukan  dengan  permintaan  aparat  penegak  hukum  dengan  prosedur  yang diatur  dalam  undang-undang.  Jika  berbicara  mengenai  pembuktian  rekaman pembicaraan,  apabila  tidak  dilakukan  sesuai  dengan  undang-undang  dalam  hal ini  misalkan  dalam  perolehan  bukti  rekaman  pembicaraan  yang  sebelumnya tidak  dilakukan  dengan  permintaan  aparat  penegak  hukum  yang  kemudian melanggar  hak  privasi  orang  lain,  maka  rekaman  pembicaraan  tersebut  tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah. Namun, sebaliknya untuk rekaman video  CCTV  yang  bersifat  publik  tidak  perlu  proses  perekamannya  dilakukan dengan  permintaan  aparat  penegak  hukum.  Apabila  hasil  rekaman  CCTV tersebut  hendak  dijadikan  alat  bukti  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana maka  hasil  rekaman  video  CCTV  tersebut  baru  dapat  dijadikan  alat  bukti  jika ada  permintaan  dari  aparat  penegak  hukum.  Dalam  Putusan  Nomor 465/Pid.B/2019/PN  Smg  yang  Penulis  analisis  ini  penggunaan  alat  bukti
rekaman video CCTV berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU- XIV/2016 tanggal 7 September 2016 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena  alat  bukti  rekaman  video  CCTV  dari  cara  perolehannya  sudah  sesuai dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  20/PUU-XIV/2016  yakni  alat  bukti rekaman  video  dalam  Putusan  Nomor  465/Pid.B/2019/PN  Smg  dari  cara perolehannya  atas  permintaan  aparat  hukum  dalam  hal  ini  penyidik  sebagai saksi  S  meminta  ijin  kepada  pegawai  di  PT  Sentral  Jaya  Multindo  untuk memutar  ulang  rekaman  CCTV  Bahwa  setelah  melihat  rekaman  dari  CCTV milik  Gudang  PT.  Sentral  Jaya  Multindo  (SJM),  Saksi  melakukan  penyitaan terhadap  rekaman  CCTV  tersebut.  Terkait  permasalahan  originalitas  atau keaslian  dari  rekaman  video  CCTV,  dalam  putusan  dinyatakan  Berita  Acara Pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik  Nomor  Lab:  578/FKF/2019,  tanggal  25 Maret 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti:
Hasil  pemeriksaan  barang  bukti  Nomor  BB-1204-A/2019/FKF,  berupa  1 (satu) buah Digital Video Recorder warna hitam, merk SPC HD Network DVR, model S4-2MP, disita dari AD ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan,  berupa  backup  file  CCTV  berupa  file  video  pada  tanggal  26-02- 2019  dari  pukul  07:25:00  sampai  dengan  pukul  07:45:00  pada  camera  02. Bahwa  momen-momen  yang  ada  dalam  video  tersebut  adalah  merupakan momen  yang  wajar/normal,  dalam  arti  sepanjang  frame-frame  tersebut  tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame. Dalam hal ini berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 578/FKF/2019 rekaman  video  tidak  di  rekayasa,  kata  Edward  Omar  Syarif  Hiariej  Ia mengatakan  status  video  rekaman  CCTV  bisa  menjadi  bukti  kuat  hingga  tak terbantahkan jika tidak direkayasa.
Menurut  Penulis  alat  bukti  rekaman  video  CCTV  dalam  putusan  Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur  dalam  UU  ITE.  Adapun  Syaratnya,  syarat  formil  diatur  dalam  Pasal  5
ayat  (4)  UU  ITE,  yaitu  bahwa  Informasi  atau  Dokumen  Elektronik  bukanlah dokumen  atau  surat  yang  menurut  perundang-undangan  harus  dalam  bentuk tertulis.  Sedangkan  syarat  materil  diatur  dalam  Pasal  6,  Pasal  15,  dan  Pasal  16 UU  ITE,  yang  pada  intinya  Informasi  dan  Dokumen  Elektronik  harus  dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya.
Dalam kasus pembunuhan berencana ini tidak ada saksi yang melihat secara langsung proses terjadinya pembunuhan, namun dalam rekaman CCTV terekam kejadian sebelum dan juga sesudah terjadinya tindak pidana pembunuhan. Maka dari  itu  menurut  Penulis  rekaman  video  CCTV  dalam  Putusan  Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dapat dijadikan alat bukti hukum  yang sah dan dalam penggunaannya  di  gunakan  sebagai  alat  bukti  petunjuk  oleh  hakim  di  dukung dengan  keterangan  para  saksi  dan  keterangan  para  ahli,  yang  mana  para  saksi dan  ahli  telah  di  sumpah  untuk  memberikan  keterangan  yang  sebenarnya- benarnya  di  dalam  persidangan,  sehingga  dapat  meyakinkan  hakim  atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
Analisis  Penggunaan  Alat  Bukti  Rekaman  Video  CCTV  dalam  Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg
Bayyinah dalam hukum Islam atau ilmu fiqih, misalnya Syaikh Ibrahim Al- Bajuri  dalam  kitab Hasyiyah  Al-Bajuri mendefnisikan bayyinah sebagai beberapa  orang  saksi  yang  mengungkap  sebuah  fakta  atau  kebenaran.  Lebih lanjut,  Syaikh  Ibrahim  Al-Bajuri  menyatakan  bahwa bayyinah terdiri  dari  dua orang laki-laki, satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan, satu  orang saksi dan sumpah. 19
Dengan  demikian,  alat  bukti  dalam  perspektif  Fiqih  klasik  lebih  mengarah kepada  manusia.  Namun  ada  juga  yang  memperluas  makna  alat  bukti,  tidak hanya mengarah kepada manusia. Imam  Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab
19 Ibrahim al-Bajuri dan Hasyiyah al-Bajuri , Maktabah daru Ihya al-kutub al-‘Arabiyah (Indonesia, tnp, t.t.), hlm. 345.
At-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah al-Syar’iyah menegaskan bahwa bayyinah atau  alat  bukti  adalah  segala  sesuatu  yang  bisa  mengungkap  dan  menjelaskan sebuah  kebenaran.  Bagi  Ibnu  Qayyim,  orang  yang  membatasi  pengertian bayyinah hanya  tertuju  kepada  dua  orang  saksi,  empat  orang  saksi  atau  satu orang  saksi,  maka  orang  tersebut  tidak  memenuhi  maksud  dari  kata bayyinah tersebut.  Ibnu  Qayyim  menegaskan  bahwa  kata bayyinah di  dalam  Al-Qur‟an sama  sekali  tidak  diartikan  hanya  sebagai  dua  orang  saksi  saja.  Namun  kata tersebut  memiliki  arti  argumen,  dalil,  pembuktian-pembuktian  baik  tunggal maupun plural. Saksi hanya merupakan sebagian dari pembuktian. Bahkan bisa jadi  bukti-bukti  lain  selain  saksi  lebih  kuat,  seperti  petunjuk-petunjuk  yang mengarah  kepada  kebenaran  si  penggugat  jauh  lebih  kuat  dari  pada  informasi yang disampaikan oleh saksi. 20
Dari  dua  pendapat  ulama  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  dua pemahaman para ulama dalam memaknai bayyinah . Pertama, ulama yang lebih menitikberatkan pengertian bayyinah atau pembuktian kepada saksi atau orang.
Pemahaman  ini  diwakili  oleh  para  ulama  terutama  dari  kalangan  Syafi‟iyah, dalam hal ini antara lain Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Kedua, ulama yang memiliki pemahaman  untuk  memperluas  pengertian  kata bayyinah ,  tidak  hanya  kepada saksi  atau  manusia  namun  termasuk  segala  hal  yang  bisa  menjelaskan  dan membuktikan  kebenaran  dakwaan  dari  pihak  penggugat.  Menurut  kelompok kedua  ini,  kata bayyinah memiliki  persamaan  arti  dengan  dalil  (petunjuk), argumen,  termasuk  di  dalamnya  rekaman  video  CCTV.  Kelompok  kedua  ini ialah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu penganut mazhab Hambali.
Rekaman video CCTV sebagai alat bukti ( bayyinah ) dalam tinjauan hukum Islam Dalam literatur fiqih klasik, tidak ditemukan istilah rekaman video CCTV.
20 Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Al-Thuruq  al-Hukmiyyah  Fī  As-Siyasah  al-Syar’iyyah (Jedah  Saudi  Arabia:  Daru  „Alim  al- Fawaid, t.t.), hal. 25-26.
Hal ini tidak terlepas dari keberadaan rekaman video CCTV sebagai salah satu inovasi dan penemuan di era teknologi informasi saat ini. Namun dalam literatur fiqih  kontemporer,  istilah  yang  merujuk  kepada  kata  tersebut  secara  tersurat dapat ditemukan, salah satunya dalam kitab Fiqih karangan Muhammad Az-Az- Zuḥaili  yang berjudul al-Mu’tamad fi Fiqhi Al-Syafi’i . Meskipun demikian, ini bukan berarti bahwa persoalan tersebut tidak bisa disentuh oleh pandangan fiqih klasik.
Istilah  yang  merujuk  kepada  alat  bantu  dalam  pembuktian  di  pengadilan, dalam  ilmu  fiqih,  dikenal  istilah qarīnah .  Kata qarīnah merupakan  bentuk tunggal (mufrad/singular) dari kata qarain . secara bahasa artinya segala sesuatu yang  menunjukan  kepada  hal  lainnya  tanpa  menggunakan  hal  tersebut  secara langsung tetapi hanya sekedar pelengkap, atau dengan kata lain, qarīnah adalah sesuatu  yang  mengisyaratkan  atau  menunjukan  kepada  sesuatu  yang dikehendaki. Sedangkan secara istilah, qarīnah berarti petunjuk, tanda yang bisa menimbulkan keyakinan yang kuat terhadap sesuatu hal karena adanya petunjuk tersebut, contohnya adanya awan menunjukan akan turunnya hujan. 21
Menurut  pandangan Muhammad  Az-Zuḥaili, qarīnah mengalami perkembangan  sesuai  dengan  kondisi  dan  situasi  juga  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Contoh-contoh qarīnah antara  lain;  analisa,  sidik jari,  foto,  rekaman  suara,  rekaman  suara  dan  gambar  seperti  CCTV,  sidik  jari genetis, DNA dan lain-lain. 22
Penggunaan qarīnah sebagai  alat  bukti  ( bayyinah )  atau  rekaman  video CCTV,  masih  menjadi  perdebatan  di  kalangan  para  ulama.  Muhammad  Az- Zuḥaili, misalnya, secara tegas menyatakan bahwa qarīnah atau rekaman video CCTV  tidak  bisa  digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  kasus  pidana  (hudud,
21 Muḥammad  Az-Zuḥaili, Al-Mu’tamad  Fi  Fiqhi  al-Syafi’i, Cet-3  (Damaskus: Darulqalam, 2011), hlm. 569.
22 Muḥammad Az-Zuḥaili, Al-Mu’tamad Fi Fiqhi al-Syafi’i…, hlm. 569.
qishas). Rekaman video CCTV hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti sekunder atau  pelengkap  terhadap  alat-alat  bukti  yang  lainnya.  Itupun  terbatas  hanya dalam kasus-kasus perdata (mu‟amalah). 23
Az-Zuḥaili  beralasan  bahwa qarīnah atau  rekaman  video  CCTV  hanya sebagai  sarana  pelengkap  ketika  hakim  tidak  bisa  menemukan  bukti-bukti  lain yang jelas, atau ketika bukti-bukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan. Dengan  demikian, qarīnah selalu  bergandengan  dengan  alat  bukti  utama, fungsinya untuk  lebih memperkuat  dan meyakinkan. Hal  ini tidak terlepas  dari kurang  meyakinkannya  alat  bukti  rekaman  video  CCTV  karena  mudah  di rekayasa  dengan  maksud  dan  tujuan  tertentu.  Sedangkan  dalam  memvonis sebuah  kasus,  apalagi  dalam  kasus  pidana  harus  didasarkan  kepada  bukti  yang meyakinkan. Persoalan ini, sejalan dengan kaidah yang dikutip dari hadits “lebih baik salah memaafkan daripada salah menghukumi”. 24
Berbeda  dengan  Az-Zuḥaili,  Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyah,  sebagaimana  telah dijelaskan  pada  bagian  definisi bayyinah . Qarīnah atau  rekaman  video  CCTV, menurut  Ibnu  Qayyim  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  dalam  berbagai  kasus baik perdata maupun pidana. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika hakim  mengabaikan qarīnah sebagai  alat  bukti,  maka  ia  telah  melukai  rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. 25
Menurut  penulis  dalam  hal  ini  permasalahan  rekaman  video  CCTV  dalam hukum pidana Islam ulama berbeda pendapat terkait penggunaan qarinah dalam hal  ini  rekaman  video  CCTV,  Muhammad  Az-Zuḥaili,  misalnya,  secara  tegas menyatakan  bahwa qarīnah atau  rekaman  video  CCTV  tidak  bisa  digunakan sebagai  alat  bukti  dalam  kasus  pidana  (hudud,  qishas).  Rekaman  video  CCTV hanya  bisa  dijadikan  sebagai  alat  bukti  sekunder  atau  pelengkap  terhadap  alat-
23 Muḥammad Az-Zuḥaili, Al-Mu’tamad Fi Fiqhi al-Syafi’i…, hlm. 576. 24 Muḥammad Az-Zuḥaili, Al-Mu’tamad Fi Fiqhi al-Syafi’i…, hlm. 580.
25 Abdul Qadir  Audah, At-Tasyri’ al-Jina’I al-Islami: muqoronan bil qanun al-Wadi’i (Beirut:  Darul Katib Al-A‟araby), TT, hlm. 340.
alat  bukti  yang  lainnya.  Itupun  terbatas  hanya  dalam  kasus-kasus  perdata (mu‟amalah). 26
Sedangkan ulama yang memiliki pemahaman untuk memperluas pengertian kata bayyinah ,  tidak  hanya  kepada  saksi  atau  manusia  namun  termasuk  segala hal  yang  bisa  menjelaskan  dan  membuktikan  kebenaran  dakwaan  dari  pihak penggugat. Menurut kelompok kedua ini, kata bayyinah memiliki persamaan arti dengan dalil (petunjuk), argumen, termasuk di dalamnya rekaman video CCTV. Qarīnah atau  rekaman  video  CCTV,  menurut  Ibnu  Qayyim  dapat  dijadikan sebagai  alat  bukti  dalam  berbagai  kasus  baik  perdata  maupun  pidana.  Lebih lanjut  Ibnu  Qayyim  menegaskan  bahwa  jika  hakim  mengabaikan qarīnah sebagai  alat  bukti,  maka  ia  telah  melukai  rasa  keadilan  dan  telah  melakukan kesalahan yang sangat fatal. 27
Dalam  hal  ini  penulis  lebih  cenderung  kepada  pendapat  Ibnu  Qayyim bahwasanya  pengertian  kata bayyinah ,  tidak  hanya  kepada  saksi  atau  manusia namun termasuk segala hal yang bisa menjelaskan dan membuktikan kebenaran. Ibnu Qayyim juga menegaskan bahwa kata bayyinah di dalam Al-Qur‟an sama sekali tidak diartikan hanya sebagai  dua orang saksi  saja.  Namun  kata tersebut memiliki  arti  argumen,  dalil,  pembuktian-pembuktian  baik  tunggal  maupun plural.  Saksi  hanya  merupakan  sebagian  dari  pembuktian.  Bahkan  bisa  jadi bukti-bukti  lain  selain  saksi  lebih  kuat,  seperti  petunjuk-petunjuk  yang mengarah  kepada  kebenaran  si  penggugat  jauh  lebih  kuat  dari  pada  informasi yang disampaikan oleh saksi. 28
Maka dari itu menurut Penulis di dalam Putusan nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dapat digunakan sebagai alat
26 Muḥammad Az-Zuḥaili, Al-Mu’tamad Fi Fiqhi al-Syafi’i…, hlm. 576.
27 Abdul Qadir  Audah, At-Tasyri’ al-Jina’I al-Islami: muqoronan bil qanun al-Wadi’i (Beirut:  Darul Katib Al-A‟araby), TT, hlm. 340.
28 Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Al-Thuruq al-Hukmiyyah Fi As-Siyasat al-Syar’iyyah …, hal. 25-26.
bukti petunjuk atau qarīnah yang menguatkan bukti lain. Penggunaan alat bukti rekaman video CCTV di dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam kategori bayyinah yang  bermakna  segala  sesuatu  yang  bisa  menunjukkan  kebenaran suatu  peristiwa  atau  tindakan,  dalam  penggunaannya  termasuk  ke  dalam  alat bukti Qarīnah . Mengingat bahwasanya dalam kasus pembunuhan berencana ini tidak  ada  saksi  yang  melihat  secara  langsung  saat  tindak  pidana  pembunuhan dilakukan, sehingga penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam Putusan Nomor  465/Pid.B/2019/PN  Smg  dalam  hukum  pidana  Islam  dapat  digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

## Kesimpulan
1. Penggunaan alat bukti rekaman video dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN  Smg  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah karena alat bukti rekaman video CCTV dari cara perolehannya sudah sesuai dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  20/PUU-XIV/2016  yakni  atas permintaan aparat hukum, dan juga alat bukti rekaman video CCTV dalam putusan  Putusan  Nomor  465/Pid.B/2019/PN  Smg  sudah  memenuhi persyaratan-persyaratan  yang  diatur  dalam  UU  ITE.  Adapun  Syaratnya, syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau  Dokumen  Elektronik  bukanlah  dokumen  atau  surat  yang  menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur  dalam  Pasal  6,  Pasal  15,  dan  Pasal  16  UU  ITE,  yang  pada  intinya Informasi  dan  Dokumen  Elektronik  harus  dapat  dijamin  keotentikannya, keutuhannya,  dan  ketersediaanya.  Maka  dari  itu  rekaman  video  CCTV dalam  Putusan  Nomor  465/Pid.B/2019/PN  Smg  dapat  dijadikan  alat  bukti hukum  yang  sah  dan  dalam  penggunaannya  di  gunakan  sebagai  alat  bukti
petunjuk  oleh  hakim  di  dukung  dengan  keterangan  para  saksi  dan keterangan para ahli, yang mana para saksi dan ahli telah di sumpah untuk memberikan  keterangan  yang  sebenarnya-benarnya  di  dalam  persidangan, sehingga  dapat  meyakinkan  hakim  atas  kebenaran  adanya  suatu  tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Penggunaan  rekaman  video  CCTV  didalam  Hukum  pidana  Islam  Dalam Putusan  nomor  465/Pid.B/2019/PN  Smg  alat  bukti  rekaman  video  CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau qarīnah yang menguatkan bukti  lain.  Penggunaan  alat  bukti  rekaman  video  CCTV  di  dalam  hukum pidana  Islam  termasuk  ke  dalam  kategori bayyinah yang  bermakna  segala sesuatu  yang  bisa  menunjukkan  kebenaran  suatu  peristiwa  atau  tindakan, dalam  penggunaannya  termasuk  ke  dalam  alat  bukti Qarīnah .  Mengingat bahwasanya  dalam  kasus  pembunuhan  berencana  ini  tidak  ada  saksi  yang melihat  secara  langsung  saat  tindak  pidana  pembunuhan  dilakukan, sehingga  penggunaan  alat  bukti  rekaman  video  CCTV  dalam  Putusan Nomor  465/Pid.B/2019/PN  Smg  dalam  hukum  pidana  Islam  dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Rahman Dahlan. Ushul Fiqh . Jakarta: Amzah, 2014.
Abdul  Qadir  Audah. At-Tasyri’  al-Jina’i  al-Islami:  muqoronan  bil  qanun  al- Wadl’i Beirut: Darul Katib Al-A‟araby, t.t.
Abdul Aziz Dahlan. Esinklopedi Hukum Islam . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Abdul  Qadir  Audah, At-Tasyri’  al-Jina’I  al-Islami:  muqoronan  bil  qanun  al-
Wadl’i . Beirut: Darul Katib Al-A‟araby, t.t.
Ahmad  Fathi  Bahansyi. Teori  Pembuktian  Menurut  Fiqih  Jinyah  Islam ,  Terj.
Usman Hasyim & Ibnu Rachman. Yogyakarta: Andi Offset, 1984.
Anang Priyanto. Hukum Acara Pidana Indonesia . Yogyakarta: tnp., 2012.
Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana di Indonesia . Jakarta:Sinar Grafika, 2013.
Anshoruddin. Hukum  Pembuktian  Menurut  Hukum  Acara  Islam  dan  Hukum Positif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Arief S. Sadiman. Media Pendidikan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
Asadulloh  Al-Faruq. Hukum  Acara  Peradilan  Islam .  Yogyakarta:  Pustaka Yustika, 2009.
Bambang  Waluyo .  Penelitian  Hukum  dalam  Praktek. Jakarta:  Sinar  Grafika, 2002.
Bagong  Susyanto,  Satinah.  Metode Penelitian  Sosial:  Dasar  Metode.  Teknik.
Bandung: Pustaka Setia, 1994.
Departemen  Agama. Kompilasi  Hukum  Acara  menurut  Syariat  Islam. Jakarta:
Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985.
DEPDIKBUD, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh (No. 72/Pid.B/2018/PN Bna). Djoko  Prakoso. Alat  Bukti  dan  Kekuatan  Pembuktian  Dalam  Proses  Pidana.
Yogyakarta: Liberty Offset, 1988.
Eddy O.S. Hiariej. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2012.
Etta  Mamang  Sangadji,  Sopiah. Metodologi  Penelitian  Pendekatan  Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
Hasbi  Ash  Shiddieqy,  T.M. Peradilan  dan  Hukum  Acara  Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
Ibrahim  al-Bajuri  dan  Hasyiyah  al-Bajuri .  Maktabah  daru  Ihya  al-kutub  al- ‘Arabiyah Indonesia, tnp, t.t.
Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jalal Al-Din  As-Sayuti. Al-Asybah  Wa  Al-Nadzair  fi  al-Furu’. Mesir: Musthafa muhamad, t.t.
Jauziyyah Al-Thuruq  al-Hukmiyyah  Fi  As-Siyasat  al-Syar’iyyah. Jedah  Saudi Arabia: Daru „Alim al-Fawaid, t.t.
M.  Yahya  Harahap. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHP: Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan Kembali , Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
_________. Pembahasan Permasalahan  dan Penerapan KUHAP, Penyidikan , dan Penuntutan. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Mahmud  Syaltut. Perbandingan  Madzhab  dalam  Masalah  Fiqih .  Terj.  Ismuha
(Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
Muhammad Az-Az-Zuḥaili. Al-Mu’tamad Fi Fiqhi al-Syafi’i. Cet. 3. Damaskus: Darulqalam, 2011.
Muhammad Rawas Qal‟aji dan Hamid Sadiq Qunaibi. Mu’jam Lugat al Fukaha’ (Arobi-Inkilizii) . Beirut: Dār an Nafs, 1985.
Muhammad  Nuh  Al-Azhar. Panduan  Praktis  Invetigasi  Komputer ,  Jakarta: Salemba Infotek, 2012.
Muhammad  Az-Zuḥaili, Al-Mu’tamad  Fi  Fiqhi  al-Syafi’i, cet.  3  Damaskus: Darulqalam,  2011.
Nikolas  Simanjuntak. Acara  Pidana  Indonesia  dalam  Sirkus  Hukum .  Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
Poerwadarminta. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Edisi  Ketiga  Jakarta:  Balai Pustaka, 2006.
R. Subekti. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
Rusli  Muhammad. Potret  lembaga  Pengadilan  di  Indonesia. Yokyakarta: Grafindo Persada, 2006.
R.  Soesilo. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana. Bogor:  POLITEIA, 1997.
Resa  Raditio. Aspek  Hukum  Transaksi  Elektronik. Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2014.
Ridwan  Eko  Prasetyo. Hukum  Acara  Pidana .  Cet.  1.  Bandung:  Pustaka  Setia, 2015.
Roihan A. Rasyid. Hukum Acara  Peradilan Agama. Yogyakarta: RajaGrafindo
Persada, 2002.
Saifuddin Anwar. Metode Penelitian Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Taufiqul Hulam. Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Yogyakarta: Kurnia Kalam Yogyakarta, 2005.
Tim  Penyusun  Kamus  Pustakan  dan  Pengembangan  Bahasa ,  Kamus  Besar Bahasa Indonesia , cet. 1 Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
T.M.  Hasbi  Ash  Shiddieqy. Peradilan  dan  Hukum  Acara  Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
Wahbah  Az-Zuḥaili. Al-Fiqh  Al-Islami  Wa  Adillatuhu .  Juz  VI.  Damaskus:  Dar Al-Fikri, 1989.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia . Jakarta: tnp., 1976.
Yan  Pramadya  Puspa. Kamus  Hukum.  Edisi  lengkap  Bahasa  Belanda. Indonesia. Inggris . Semarang: Aneka Ilmu, 1997.
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang  (No. 465/Pid.B/2019/PN Smg). Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016. Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat.
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.
Undang-Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016.