## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK OBRAL DENGAN IKLAN TANPA INFORMASI YANG JELAS
Oleh :
Muhammad Yasid 1) , Nanci Yosepin Simbolon 2) , Boy Chasea Pasi 3) ,
dan Ricky Pratama Siregar 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4)
Email:
yasidfakultashukum@gmail.com 1)
nancisimbolon123@gmail.com 2) jhonricky98@gmail.com 3)
boikaseapasi22@gmail.com 4)

## ABSTRACT
The existence of a product that is sold on sale can benefit parties, (the businessperson and the consumer). However, the existence of hidden conditions in the sale of products sold  on  these  sales,  is  clearly  very  detrimental  to  consumers.  In  order  to  be  more attractive to consumers in buying sale products, businesses use advertising facilities but unfortunately,  most  of  these  advertisements  contain  information  that  is  not  clear,  thus violating  the  rights  of consumers,  which  in  the  end,  consumers  also  suffer  losses.  The results  of  this  study  indicate  that  advertisements  without  clear  information  on  sale products  violate  the  provisions  in  Law  Number  8  of  1999  concerning  Consumer Protection,  regulated  in  Article  11  where  business  actors  in  the  case  of  sales  made through  sale  or  auction  are  prohibited  from  deceiving  /  misleading  consumers  by: stating goods as if they meet certain quality standards; does not contain hidden defects; not  intending to  sell  the  goods  offered  but  with  the  intention  to  sell  other  goods; does not provide goods in certain quantities and / or sufficient quantities with the intention of selling  other  goods;  and  raise  prices  or  tariffs  of  goods  before  making  a  sale.  The responsibility of business actors in advertising product sales without clear information is to provide compensation to consumers in the form of refunds or replacement of goods (products) of the same type or equivalent in value to losses suffered by consumers. Keywords: Advertising, Consumer

## ABSTRAK
Adanya  produk  yang  dijual  secara  obral  dapat  menguntungkan  kedua  belah  pihak, (pihak  pelaku  usaha  dan  pihak  konsumen).  Akan  tetapi,  adanya  syarat  tersembunyi dalam  penjualan  produk  yang  dijual  secara  obral  tersebut,  jelas  sangat  merugikan konsumen.  Untuk  dapat  lebih  menarik  minat  konsumen  dalam  membeli  produk  obral, maka pelaku usaha menggunakan sarana iklan. Namun sayangnya, sebagian besar dari iklan tersebut berisi informasi yang tidak jelas, sehingga melanggar hak-hak konsumen, yang  pada  akhirnya,  konsumen  juga  yang  menderita  kerugian.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Iklan  tanpa  disertai  informasi  yang  jelas  terhadap  produk  obral melanggar  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang
Perlindungan  Konsumen,  diatur  pada  Pasal  11  dimana  Pelaku  usaha  dalam  hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan  konsumen  dengan:  menyatakan  barang  seolah  olah  telah memenuhi  standar  mutu  tertentu;  tidak  mengandung  cacat  tersembunyi;  tidak  berniat untuk  menjual  barang  yang  ditawarkan  melainkan  dengan  maksud  untuk  menjual barang  lain;  tidak  menyediakan  barang  dalam  jumlah  tertentu  dan/atau  jumlah  yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain; dan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan  obral.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  dalam  mengiklankan  produk obral  tanpa  informasi  yang  jelas  adalah  dengan  memberikan  ganti  rugi  kepada konsumen  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  (produk)  yang  sejenis ataupun yang setara nilainya terhadap kerugian yang dialami konsumen.
Kata Kunci : Iklan, Konsumen.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan perekonomian nasional  pada  era  globalisasi  harus  dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga  mampu  menghasilkan  beraneka barang  yang  memiliki  kandungan  teknologi yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  banyak  sekaligus  mendapatkan kepastian  atas  barang  yang  diperoleh  dari perdagangan  tanpa  mengakibatkan  kerugian konsumen.  Untuk  meningkatkan  harkat  dan martabat  konsumen  perlu  meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan  dan  kemandirian  konsumen untuk  melindungi  dirinya  serta  menumbuh kembangkan  sikap  pelaku  usaha  yang bertanggung jawab.
Semakin terbukanya
pasar nasional  sebagai  akibat  dari  proses globalisasi  ekonomi,  perdagangan  bebas maka pelaku usaha harus tetap menjamin peningkatan  kesejahteraan  masyarakat serta  kepastian  atas  mutu,  jumlah,  dan keamanan barang yang diperoleh konsumen di pasar yang untuk dikonsumsimnya.  Akibat  adanya  arus globalisasi tersebut maka biasanya terjadi  penurunan  harga  atau  lebih dikenal  dengan  diskon,  atau  juga  dapat dikatakan  sebagai  penjualan  produk secara obral.
Adanya produk yang dijual secara obral, disatu sisi memang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku usaha dan pihak konsumen. Akan  tetapi,  dengan  melekatnya  syarat tersembunyi  dalam  penjualan  produk
yang  dijual  secara  obral  tersebut,  jelas sangat  merugikan  konsumen.  Bahkan sebenarnya,  dengan  hanya  datang  ke tempat penawaran produk itu, konsumen sudah  mengalami  kerugian  dalam  hal waktu, tenaga, pikiran dan biaya transportasi.  Untuk  dapat  lebih  menarik minat  konsumen  dalam  membeli  produk obral,  maka  pelaku  usaha  menggunakan sarana iklan. Namun sayangnya, sebagian  besar  dari  iklan  tersebut  berisi informasi  yang  tidak  jelas,  sehingga melanggar hak-hak konsumen, yang pada akhirnya, konsumen juga yang menderita kerugian.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  terdapat  permasalahan  yang  perlu pemahaman lebih lanjut, yaitu : 1. Bagaimana iklan tanpa disertai informasi  yang  jelas  terhadap  produk obral  melanggar  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
?
2. Bagaimana  tanggung  jawab  pelaku usaha  dalam  mengiklankan  produk obral  tanpa  informasi  yang  jelas mengakibatkan kerugian konsumen ?
3. Bagaimana  penyelesaian  sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang  mengiklankan  produk  obral tanpa informasi yang jelas ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjaun pustaka merupakan pengertian-pengertian  terhadap  apa  yang hendak  diteliti  dalam  hal  ini  yang berkaitan  dengan  perlindungan  hukum bagi konsumen atas tanpa informasi yang jelas terhadap produk obral, yang sedapat mungkin  ditelusuri  dari  perundang- undangan, dan juga pemahaman
mengenai perlindungan konsumen sedapat  mungkin  referensinya  diambil dari  berbagai  buku-buku  tentang  hukum konsumen.  Oleh  karenanya  berdasarkan Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi yang relevan
dengan penelitian ini sebagai berikut:
1. Konsumen adalah setiap orang pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang  lain,  maupun  makhluk  hidup lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.
(Pasal 1 angka 2).
2. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 1 angka 1).
3. Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang perseorangan  atau  badan  usaha,  baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan  badan  hukum  yang  didirikan dan  berkedudukan  atau  melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan  kegiatan  usaha dalam  berbagai  bidang  ekonomi. (Pasal 1 angka 3).
4. Barang  adalah  setiap  benda  baik berwujud  maupun  tidak  berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat  dihabiskan  maupun  tidak  dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. (Pasal 1 angka 4).
5. Jasa  adalah  setiap  layanan  yang berbentuk  pekerjaan  atau  prestasi yang  disediakan  bagi  masyarakat untuk  dimanfaatkan  oleh  konsumen.
(Pasal 1 angka 5).
6. Promosi  adalah  kegiatan  pengenalan atau  penyebarluasan  informasi  suatu barang  dan/atau  jasa  untuk  menarik minat  beli  konsumen  terhadap  barang dan/atau  jasa  yang  akan  dan  sedang diperdagangkan. (Pasal 1 angka 6).

## 3. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan ataupun meteode  penelitian  hukum  dilaksanakan dengan  pendektan  yuridis  normatif, menggunakan  data  sekunder  bersumber dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Data diperoleh dari studi kepustakaan. Setelah data terkumpul dilakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Iklan  Tanpa  Disertai  Informasi Yang Jelas Terhadap Produk Obral Melanggar  Ketentuan Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Iklan  merupakan  suatu  bentuk komunikasi untuk mempromosikan sesuatu hal, dengan menggunakan media massa.  Dengan  adanya  iklan,  maka diharapkan  informasi  yang  tercantum didalamnya  dapat  tersampaikan  dengan baik.  Menurut  Shidarta,  tujuan  utama iklan adalah untuk meningkatkan penjualan  barang  dan/  atau  jasa  yang ditawarkan. Fungsi  iklan  merupakan  sebagai penawaran.  Hal  ini  dapat  diartikan bahwa iklan tersebut berusaha menawarkan produk dengan cara mempengaruhi  konsumen  sedemikian rupa untuk mau membeli atau menggunakan  produk  yang  diiklankan.
Mempengaruhi  konsumen  merupakan salah  satu  dari  strategi  pemasaran  yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka  untuk  meningkatkan  penjualan sekaligus meningkatkan laba perusahaan. Akan  tetapi,  meskipun  memberikan pengaruh  kepada  konsumen,  pelaku usaha  harus  tetap  memperbolehkan konsumen  untuk  menentukan  pilihannya sendiri. Tidak diperbolehkan
mempengaruhi  sedemikian  rupa  sampai konsumen  merasa  terpaksa  dan  terdesak sehingga  tidak  mempunyai  pilihan  lain. Terkait  dengan  adanya  paksaan  dalam memberikan  pengaruh  ini,  ketentuan dalam  Pasal  15  Undang  Undang  Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, dapat dijadikan suatu pedoman,  menyatakan  bahwa:  Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
Pelaku  usaha  dalam  usaha  untuk mempengaruhi konsumen, biasanya memberikan  semacam  janji-janji  tanpa memberikan  informasi  yang  jelas.  Akan tetapi  hasil  yang  didapat  oleh  setiap orang  belum  pasti  sama  dari  janji-janji hal ini  melanggar ketentuan pada Pasal 9 ayat  (1)  huruf  k  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen,  yang  menyatakan  bahwa  : Pelaku  usaha  dilarang  menawarkan, mempromosikan,  mengiklankan  suatu barang  dan/atau  jasa  secara  tidak  benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu  yang  mengandung  janji  yang belum pasti.
Pemberian  janji  melalui  iklan juga  perlu  diperhatikan  untuk  tidak sampai  merendahkan  produk  lain  yang sejenis,  misalnya  saja  membandingkan produk lain yang sejenis dengan mengungkapkan kelemahan
atau
kekurangan produk tersebut dan
mengungkapkan kelebihan atau
keunggulan  produk  yang  diiklankan karena  hal  ini  dilarang  sesuai  dengan Pasal  9  ayat  (1)  huruf  i  Undang  Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen,  menyatakan bahwa : Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara  tidak  benar,  dan/atau  seolah-olah secara  langsung  atau  tidak  langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
Adanya informasi produk melalui iklan, yang jelas dan lengkap akan sangat membantu konsumen dalam menentukan pilihan atas suatu produk yang dipasarkan.  Salah  satu  penyampaian informasi produk tersebut adalah melalui iklan.  Dengan  semakin  membanjirnya aneka  produk  yang  ada  dipasaran, sehingga kebutuhan akan informasi suatu produk  lebih  banyak  dipenuhi  oleh adanya  iklan.  Pelaku  usaha  masih menganggap  iklan  merupakan  cara paling efektif dan efisien dalam memberikan  informasi  produk  kepada konsumen. Namun yang cukup disayangkan,  banyak  dari  iklan  tersebut yang  berisi  informasi  yang  tidak  jelas dan lebih mengutamakan untuk memberikan  pengaruh  bagi  konsumen agar  membeli  produk  obral  yang diiklankan. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya  tindakan  pelaku  usaha  yang merugikan konsumen, dalam hal ini iklan tanpa informasi yang jelas (menyesatkan), maka pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Salah satu  bentuk  upaya  perlindungan  bagi konsumen yang tercantum dalam undang-undang  tersebut  adalah  adanya penyebutan secara tegas hak-hak konsumen. Hak  adalah  kepentingan  yang dilindungi hukum, sedangkan
kepentingan  adalah  tuntutan  perorangan atau  kelompok  yang  diharapkan  untuk dipenuhi.  Pada  dasarnya,  hak  itu  ada karena 3 (tiga) hal, yakni sebagai berikut:
1. Hak  itu  ada  karena  merupakan kodrat  manusia  sebagai  makhluk ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan,
manusia  mempunyai  hak  sebagai manusia dan mempertahankan kemanusiaannya,  misalnya  hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bekerja,  dan  lain  sebagainya.  Hak ini  lazimnya  disebut  sebagai  hak asasi.
2. Hak  itu  ada  karena  merupakan pemberian  hukum  negara  kepada manusia dalam kedudukannya sebagai  warga  negara.  Misalnya, hak  untuk  mendirikan  bangunan, hak  untuk  mengendarai  kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.
3. Hak itu ada karena  adanya
hubungan  hukum  antara  seseorang dan  orang  lain  melalui  sebuah perjanjian.  Misalnya,  seseorang meminjamkan suatu barang miliknya  kepada  orang  lain,  maka orang  lain  itu  mempunyai  hak pakai atas barang tersebut. Dengan uraian yang telah dikemukakan  di  atas,  maka  dapat dipahami pula bahwa hak-hak konsumen itu memiliki kandungan antara lain : hak konsumen  sebagai  manusia  yang  perlu memenuhi  kebutuhannya  untuk  hidup, hak konsumen sebagai subjek hukum dan warga  negara  yang  berpedoman  pada peraturan  perundang-undangan,  dan  hak konsumen  sebagai  pihak-pihak  dalam mengadakan  perjanjian  dengan  pelaku usaha.
B. Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha Dalam Mengiklankan Produk Tanpa Informasi Yang Jelas
Mengakibatkan Kerugian Konsumen Menurut  J.  H.  Nieuwenhus, kerugian  adalah  berkurangnya  harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan  oleh  perbuatan  (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Jika suatu peristiwa yang merugikan konsumen telah terjadi, misalnya timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi suatu produk,  yang  pertama  sekali  dicari adalah apakah ada hubungan kontraktual antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Bila ditemukan  ada  hubungan  kontraktual antara  pelaku  usaha  dan  konsumen, langkah  berikutnya  mencari  bagian- bagian  dari  kontrak/perjanjian  yang mungkin tidak dipenuhi sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Pelaku  usaha  mempunyai  tugas
dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan  dan  menjaga  iklim  usaha yang  sehat  yang  menunjang  bagi pembangunan  perekonomian  nasional secara  keseluruhan.  Karena  itu,  kepada pelaku  usaha  dibebankan  tanggung jawab  atas  pelaksanaan  tugas  dan kewajiban  itu,  yaitu  melalui  penerapan norma-norma  hukum,  kepatutan,  dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha. Bentuk pertanggungjawaban
administratif  yang  dapat  dituntut  dari produsen  sebagai  pelaku  usaha  diatur  di dalam  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  yaitu  pembayaran  ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta)  rupiah, terhadap  pelanggaran  atas  ketentuan tentang:
a. Kelalaian  membayar  ganti  rugi kepada  konsumen  (Pasal  19  ayat (2) dan ayat (3);
b. Periklanan  yang  tidak  memenuhi syarat (Pasal 20);
c. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25); dan
d. Kelalaian memenuhi garansi/jaminan yang dijanjikan. Sedangkan  pertanggungjawaban pidana  yang  dibebankan  kepada  produ- sen, baik pelaku usaha yang bersangkutan  maupun  pengurusnya  (jika produsen berbentuk badan usaha) adalah:
a. Pidana  penjara  paling  lama  lima tahun  atas  pelanggaran  terhadap ketentuan  Pasal  8;  Pasal  9;  Pasal 10;  Pasal  13  ayat  (2);  Pasal  15;
Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b, huruf  c,  dan  huruf  e,  ayat  (2);  dan Pasal 18.
b. Pidana  penjara  paling  lama  dua tahun atau denda paling banyak Rp 500.000:000,00  (lima  ratus  juta) rupiah,  terhadap  pelanggaran  atas ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f.
c. Terhadap  sanksi  pidana  diatas dapat dikenakan hukuman tambah- an berupa tindakan:
1) perampasan barang tertentu;
2) pengumuman keputusan hakim;
3) pembayaran ganti rugi;
4) perintah  penghentian  kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5) kewajiban  menarik  barang  dari peredaran; atau
6) pencabutan izin usaha.
Menurut Pasal 1365 KUH Perdata,  tiap-tiap  perbuatan  melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang karena  salahnya  menerbitkan  kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Kemudian,  dalam  Pasal  1367  KUH
Perdata  diatur  mengenai  pertanggung- jawaban  khusus  sehubungan  dengan perbuatan melawan hukum, yaitu pertanggungjawaban  atas  barang  sebagai berikut: seseorang tidak saja bertanggung
jawab  untuk  kerugian  yang  disebabkan perbuatannya  sendiri,  tetapi  juga  untuk kerugian  yang  disebabkan  perbuatan orang orang yang
menjadi tanggungannya  atau  disebabkan  oleh barang-barang  yang  berada  di  bawah pengawasannya. C. Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen  Dengan  Pelaku  Usaha Yang Mengiklankan Produk Tanpa Informasi Yang Jelas Undang-Undang
Perlindungan Konsumen  memberi  dua  macam  ruang untuk  penyelesaian  sengketa  konsumen, yaitu  penyelesaian  sengketa  konsumen melalui  pengadilan  dan  penyelesaian konsumen  di  luar  pengadilan.  Hal  ini termuat pada Pasal 45, yang berbunyi:
(1) Setiap  konsumen  yang  dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen  dan  pelaku  usaha  atau melalui  peradilan  yang  berada  di lingkungan peradilan umum. (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat  ditempuh  melalui  pengadilan atau  diluar  pengadilan  berdasarkan pilihan  sukarela  para  pihak  yang bersengketa. (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  tidak  menghilangkan tanggungjawab  pidana  sebagaimana diatur dalam Undang-undang. (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar  pengadilan,  gugatan  melalui pengadilan  hanya  dapat  ditempuh apabila  upaya  tersebut  dinyatakan tidak  berhasil  oleh  salah  satu  pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Sebenarnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan baru
diketahui  melalui  Pasal  47,  sedangkan Pasal  45  justru  menyebut  lembaga
khusus  sebagai  penyelesaian  di  luar pengadilan. Pasal 47 yang berbunyi:
Penyelesaian  sengketa  konsumen  di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti rugi  dan/atau  mengenai  tindakan tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan terjadi  kembali  atau  tidak  akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.
Mengikuti  ketentuan  Pasal  45 ayat  (1)  jo.  Pasal  47  Undang-Undang
Perlindungan Konsumen tersebut,
penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar pengadilan  dapat  ditempuh  dengan  dua cara, yaitu:
1. Penyelesaian  tuntutan  ganti  kerugian seketika; dan
2. Penyelesaian  tuntutan  ganti  kerugian melalui BPSK.
' Dengan  demikian,  terbuka  tiga cara  untuk  menyelesaikan  sengketa konsumen, yaitu:
1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan;
2. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika; dan
3. Penyelesaian sengketa konsumen
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Satu  dari  ketiga  cara  itu  dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa,  dengan  ketentuan  bahwa penyelesaian  sengketa  melalui  tuntutan seketika  wajib  ditempuh  pertama  kali untuk  memperoleh  kesepakatan  para pihak.  Sedangkan  dua  cara  lainnya adalah  pilihan  yang  ditempuh  setelah penyelesaian  dengan  cara  kesepakatan gagal.  Kalau  sudah  menempuh  cara melalui  pengadilan  tidak  dapat  lagi ditempuh  penyelesaian  melalui  BPSK dan sebaliknya.
Konsumen yang dirugikan karena memakai  atau  mengonsumsi  produk yang  cacat  hanya  akan  mendapat penggantian  kerugian  apabila  meng-
ajukan  permintaan  atau  tuntutan atas  hal tersebut.  Permintaan  atau  penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan  oleh  orang  yang  merasa berhak  untuk  mendapatkannya.  Tidak akan  ada  penggantian  kerugian  selain karena  dimohonkan  terlebih  dahulu  ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu.

## 5. SIMPULAN
Adapun  simpulan  dalam  penelitian  ini sebagai berikut:
1. Iklan  tanpa  disertai  informasi  yang jelas terhadap produk obral melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal 11  dimana  Pelaku  usaha  dalam  hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/  menyesatkan  konsumen dengan:  menyatakan  barang  seolah olah  telah  memenuhi  standar  mutu tertentu;  tidak  mengandung  cacat tersembunyi;  tidak  berniat  untuk menjual  barang  yang  ditawarkan melainkan  dengan  maksud  untuk menjual barang lain; tidak
menyediakan  barang  dalam  jumlah tertentu  dan/atau  jumlah  yang  cukup dengan  maksud  menjual  barang  yang lain;  dan  menaikkan  harga  atau  tarif barang sebelum melakukan obral.
2. Tanggung  jawab  pelaku  usaha  dalam mengiklankan  produk  obral  tanpa informasi  yang  jelas  mengakibatkan kerugian  konsumen  adalah  dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen  berupa  pengembalian  uang atau  penggantian  barang  (produk) yang  sejenis  ataupun  yang  setara nilainya  terhadap  kerugian  yang dialami konsumen hal ini
sebagaimana  yang  diamanhkan  pada Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
3. Penyelesaian sengketa antara konsumen  dengan  pelaku  usaha  yang mengiklankan  produk  obral  tanpa informasi  yang  jelas  adalah  dengan cara  penyelesaian  melalui  Pengadilan dengan  mengajukan  gugatan  kepada pelaku  usaha,  dan  juga  penyelesaian diluar  Pengadilan,  yang  diselenggara- kan  untuk  mencapai  kesepakatan mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti rugi  dan/atau  mengenai  tindakan tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan terjadi  kembali  atau  tidak  akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen akibat membeli  produk  obral.  Sebagiaman yang  diamanahkan  pada  Pasal  45 Undang  Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian
Hukum, Rajawali  Pers,  Jakarta:
2012. Darus  Badrulzaman,  Mariam, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan , Alumni, Bandung: 1993.
Dunne,  J.  M.  van  dan  Gregor  v.  d.
Burght, terjemahan L. S.
Pusponegoro, Perbuatan  Melawan Hukum ,  Dewan  Kerja  Sama  Ilmu Hukum Indonesia-Belanda,
Jakarta: 1987.
Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian  Masyarakat ,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1997.
Kotler,  Philip, Manajemen  Pemasaran: Analisis, Perencanaan dan Penegndalian, Erlangga,  Jakarta: 1994. Mertokusumo, Sudikno,
Mengenal
Hukum ( Suatu Pengantar ), Liberty,
Yogyakarta, 1999.
_____, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta: 1988.
Miru,  Ahmadi,  dan  Sutarman  Yudo,
Hukum  Perlindungan  Konsumen, Rajawali Press, Jakarta: 2004.
Nieuwenhuis,  J.H., Pokok-Pokok  Hukum Perikatan ,  terjemahan  Djasadin
Saragih,  Universitas  Airlangga, Surabaya, 1985. Prodjodikoro, Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum , Sumur, Bandung: 1990. Siahaan,  N.H.T., Hukum  Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung  Jawab  Produk ,  Panta
Rei, Jakarta: 2005.
Sidabolak,  Janus, Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia ,  Citra
Aditya Bakti, Bandung: 2010. Simatupang,  Taufik  H., Aspek  Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan  Konsumen ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Shidarta, Pengetahuan  Tentang  Aspek
Hukum  Perlindungan  Konsumen dan  Status  Sosial  Media  Cetak serta Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Iklan , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 1994. Soekanto, Soerjono, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum
Empiris ,  Indonesia  Hillco,  Jakarta:
1990.
Sofwan Assauri, Manajemen Pemasaran,
Dasar, Konsep dan Strategi , Rajawali Press, Jakarta: 1990.
Subekti, Hukum  Perjanjian ,  Intermasa, Jakarta: 2002.
Sunggono,  Bambang, Metode  Penelitian Hukum ( Suatu  Pengantar ) , Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001.
Susanto,  Happy, Hak-Hak  Konsumen
Jika  Dirugikan ,  Visimedia, Jakarta
: 2008 . Sutantion, Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara  Perdata  Dalam  Teori  dan
Praktek , Alumni, Bandung: 2002.
Toar,  Agnes  M., Tanggung  Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya  di  Beberapa Negara ,  Ujung  Padang,  Belanda
Indonesia: 1988.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 1994.
Waluyo,  Bambang, Penelitian  Hukum dalam  Praktek ,  Sinar  Grafika, Jakarta: 1996.
Nasution,  Bismar, Metode  Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan  Hukum ,  Makalah, Fakultas  Hukum  USU,  Medan:  18
Februari 2003.
Putro,  Deniyanto Perlindungan  Hukum Bagi  Konsumen  Atas  Penjualan Produk  Obral ,  Skripsi,  Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya: 2009.
Purwadi,  Ari, Sistem  Tanggung  Jawab
Periklanan pada  Perlindungan Konsumen , Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 16, No. 5,
September 2001. Kitab Undang Hukum Perdata ( Burgelijk Wetbook ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  18  Tahun  2012  tentang Pangan.