Terbit : 12/12/23
Copyright © 2023, Jurnal Batoboh , ISSN  2548-5458 (print), ISSN 2599-1906 (online) :  :  :
Hal | 155

## PEMBERDAYAAN APARAT PEMERINTAHAN DESA DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

## Suyanto
Fakultas Hukum Universitas Gresik Jl. Arif Rahman Hakim Gresik No.2B, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
suyanto@unigres.ac.id

## ABSTRAK
Bantuan  hukum  pada  desa  tidak  hanya  melakukan  kegiatan  misi  hukum  desa  tetapi  juga merupakan  metode  yang  penting  untuk  mencapai  tujuan  program  dari  pemerintah  untuk desa, mengawasi perubahan desa untuk membuat desa menjadi desa baru yang kreatif dan mandiri.  Tujuan  dari  pengabdian  masyarakat  ini  untuk  membina  dan  mengawasi perencanaan  pembangunan  desa.  Pemberdayaan  aparatur  desa  melalui  pembinaan  dan pengawasan  yang  tepat  akan  meningkatkan  kemampuan  aparatur  desa  dalam  membuat perencanaan  pembangun  desa.  Perencanaan  yang  maksimal  akan  membuat  program- program  desa  tepat  sasaran  sehingga  bisa  mensejahterakan  masyarakat  desa.  Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemberdayaan dan musyawarah yang dilakukan pada Bulan Januari 2023 bekerjasama tim Badan Pengawas Desa Jrebeng, Gresik yang dihadiri beberapa aparatur  desa  dan  seluruh  komponen  masyarakat  desa  menghasilkan  perencanaan pembangunan  desa  sehingga  bisa  melaksanakan  kewenangan  lokal  berskala  desa. Pembangunan  desa  dalam  konteks  desa  sesuai  kewenangan  lokal  berskala  desa  melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Tahun 2015 Nomor 1. Pemahaman yang baik tentang karakter masyarakat  dan  dinamika  pemerintahan  desa  sehingga  memfasilitasi  pemberdayaan masyarakat dan aparatur desa dalam proses pembangunan desa yang lebih baik. Perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa yang transparan, aktif dan berintegritas supaya sesuai dengan  tujuan  pembentukannya  untuk  meningkatkan  perekonomian  desa  dan masyarakatnya.
Kata Kunci : Desa; Musyawarah, Pembangunan, Perencanaan.
Hal | 156

## PENDAHULUAN
Pada waktu lampau banyak masyarakat  desa  lebih  memilih  untuk melakukan  urbanisasi  atau  perpindahan masyarakat  dari  desa  ke  kota  untuk memperbaiki  kehidupan  perekonomian mereka.  Kota  dinilai  lebih  berpotensi karena  banyak  sekali  usaha  yang  bisa dilakukan.  Sedangkan  di  desa  hanya bekerja sebagai petani dan atau buruh tani karena  tidak  memiliki  lahan  pertanian. Sekarang  sudah  banyak  perubahan, pemerintah  sekarang  lebih  memeratakan kehidupan  perekonomian  masyarakat tidak hanya di kota, tetapi juga kehidupan perekonomian  masyarakat  desa(Tondang, 2022).
Potensi  desa  untuk  maju  dan berkembang  sangat  pesat  melalui  badan usaha  desa  yang  didahului  dengan dibentuknya  perencanaan  Pembangunan desa(Faqih  &  Prawoto,  2021).  Sesuai dengan amanah dan menjamin penerapan Undang-Undang  RI  No  6  Tahun  2014 tentang Desa tentang Desa secara sistematis,  konsisten  dan  berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan.
Desa  Jrebeng  yang  terletak  di Kabupaten  Gresik,  Jawa  Timur  memiliki luas keseluruhan 510.19 ha. Dengan batas – batas  wilayah  Desa  Jrebeng  pada  sebelah utara  Desa  Mojopetung,  sebelah  timur Desa  Sekargadung,  sebelah  selatan  Desa Banjarejo,  dan  sebelah  barat  Desa  Baron. Jarak  tempuh  dari  Desa  Jrebeng  menuju Kota  Gresik  membutuhkan  waktu  yang relatif  lama  sekitar  1  jam.  Desa  Jrebeng dihuni  oleh  456  kepala  keluarga  dengan jumlah  penduduk  keseluruhan  1.357  jiwa
yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan petambak ikan/udang.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan  program  rutin  dari  Badan Pengawas Desa (BPD). Tujuan kegiatan ini antara lain: 1)meningkatkan perekonomian  desa,  2)mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, 3)meningkatkan masyarakat  dalam  pengelolaan  potensi ekonomi desa, 4)mengembangkan rencana kerja  sama  usaha  antar  desa  dan/atau dengan  pihak  ketiga(Telaumbanua  & Ziliwu, 2022). Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  dengan  cara perbaikan perencanaan melalui penyusunan rencana pembangunan jangka  menengah  desa  dan  rencana pembangunan tahunan, pelaksanaan pembangunan, sehingga tercapai pertumbuhan dan pemerataan pembangunan desa.
Hasil dari survei awal yang dilakukan  pada  pengurus  desa  Jrebeng menunjukkan sebelum kegiatan pengabdian  masyarakat  baik  itu  kepala desa,  aparat  desa  dan  banyak  warga masyarakat  yang  belum  mengetahui perencanaan  pembangunan  desa  yang baik,  penyusunan  perencanaan  jangka menengah  dan  rencana  pembangunan tahunan  desa,  serta  cara  melaksanakan perencanaan yang sudah disusun.
Pemerintah  daerah  kabupaten/kota memberikan  anggaran  dana  desa  yang tidak  sedikit  dan  masyarakat  desa  harus bisa  mengelola  dengan  baik.  Selain  itu kekayaan  alam  dan  potensi  desa  menjadi modal awal desa dalam
pembangunan(Ahmad,  2023).  Modal  lain
Hal | 157
dari  anggaran  pembangunan  desa  dapat bersumber  dari  dana  segar  bantuan  dari pemerintah  pusat,  bantuan  pemerintah daerah,  asset  desa  yang  diserahkan  ke desa(Sekarningrum, 2019).
Kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai  wujud  untuk  memelihara  spirit keberpihakan pada kepentingan masyarakat  namun  pada  sisi  lain  sebagai sarana inovasi bagi pendidik untuk secara kreatif  mengatasi  persoalan-persoalan  di masyarakat secara spesifik sesuai keahlian pendidik.
Pemberdayaan aparatur desa melalui musyawarah sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman masyarakat mengenai perencanaan  Pembangunan  desa(Kuniyo
&  Larasati,  2019;  Sudianing  &  Ardana,
2022). Informasi yang telah diberikan akan sangat membantu perubahan sosial masyarakat.  Inovasi  kegiatan  pengabdian masyarakat  ini,  tidak  hanya  musyawarah namun  juga  konsultasi  atas  segala permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan desa mewujudkan perencanaan  dan  pembangunan  desa mandiri  dan  kreatif.  Oleh  karena  itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk menjelaskan pemberdayaan aparatur desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa

## PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan aparatur desa  dalam  merancang  perencanaan pembangunan desa. Pemberdayaan dalam konteks ini berarti meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat desa dalam proses perencanaan  pembangunan  desa.  Untuk mencapai  tujuan  ini,  kegiatan  dimulai
dengan pelaksanaan musyawarah bersama aparat pemerintahan desa untuk
membentuk kesepakatan mengenai beberapa poin kegiatan yang diperlukan. Setelah mendapatkan dukungan dari
seluruh aparat pemerintahan desa, kegiatan dilanjutkan dengan upaya meningkatkan  pemahaman  masyarakat Desa  Jrebeng  dan  aparat  pemerintahan desa  terkait  perencanaan  pembangunan desa. Pentingnya kerjasama Badan Pengawas  Desa  (BPD)  dengan  aparat pemerintahan  Desa  Jrebeng  menjadi landasan  utama  dalam  pelaksanaan kegiatan ini. Dengan demikian, pemberdayaan  aparatur  desa  tidak hanya terfokus  pada  aspek  kemampuan  teknis mereka, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan desa.
Melalui  pendekatan  musyawarah dan  kerjasama  yang  kokoh  antara  aparat pemerintahan  desa  dan  Badan  Pengawas Desa,  diharapkan  kegiatan  ini  dapat menciptakan  perencanaan  pembangunan desa yang lebih inklusif dan berdaya guna, serta  memberikan  dampak  positif  bagi pengembangan  desa  secara  keseluruhan. Sisipan  pendukung  seperti  pelatihan, penyuluhan,  dan  pendampingan  dalam proses perencanaan dapat menjadi langkah  konkret  untuk  memastikan pemberdayaan aparatur desa berlangsung efektif dan berkelanjutan.
Dalam  mewujudkan  perencanaan pembangunan desa terlebih dahulu harus bisa mengenali dinamika masyarakat desa, karakteristik pimpinan dan pengurus desa yang baik serta potensi-potensi yang ada di desa. Penjelasan materi meliputi: pengertian  perencanaan  Pembangunan desa,  penyusunan  rencana  pembangunan jangka  menengah  desa  (RPJM  Desa)  tiap bulan, penyusunan rencana Pembangunan desa  tahunan  atau  yang  disebut  rencana kerja pemerintah desa. Dalam penyusunan
Hal | 158
rencana jangka menengah desa juga harus meliputi infrastruktur, pemeliharaan sarana  prasarana  kesehatan,  pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebudayaan(Nazrantika & Rosmida, 2018), ekonomi produktif serta pemanfaatan dan pemeliharaan  sarana  prasarana  ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian  masyarakat  ini  musyawarah selanjutnya  adalah  penyusunan  RPJM Desa bersama unsur masyarakat desa dan kepala  desa.  Untuk  membentuk  RPJM Desa  maka  harus  terbentuk  tim  dalam perencanaan maupun pelaksanaan.

## Gambar 1
Musyawarah Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan (Suyanto, 2023)

## Gambar 2
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Suyanto, 2023)
Musyawarah  yang  dilaksanakan pada  tanggal  3  November  2021  di  Balai Desa  Jrebeng,  Kabupaten  Gresik  Jawa Timur.  Kegiatan  dihadiri  15  orang termasuk  pengurus  desa  dan  masyarakat umum sebagaimana gambar 1. Pelaksanaan  pendampingan  tidak  hanya dilakukan 1 tahun namun bertahun-tahun sampai dengan saat ini.
Hasil  musyawarah  desa  menjadi dasar  penyusunan  ketetapan  kepala  desa mengenai  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan
desa. Dalam pelaksanaannya, tim Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  memiliki peran penting dalam memberikan konsultasi dan supervisi untuk menyelesaikan masalah terkait perencanaan, pelaksanaan, serta
memantau  evaluasi  terhadap  target  yang telah  ditetapkan.  Adanya  dukungan  tim BPD  diharapkan  dapat  meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  pembangunan desa, sehingga hasilnya dapat memberikan dampak  positif  yang  signifikan  bagi masyarakat.  Untuk  mengukur  tingkat keberhasilan  pengabdian  masyarakat  ini, dilakukan  pengamatan  terhadap  kondisi awal  dan  perbandingan  dengan  kondisi terbaru  Desa  Jrebeng.  Pendekatan  ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan dan dampak nyata yang dihasilkan dari upaya pengabdian masyarakat dalam memajukan pembangunan desa. Sebelum  dilakukan  musyawarah dan  pemberdayaan  banyak  masyarakat tidak mengetahui dan memahami perencanaan  Pembangunan  desa  dengan baik.  Namun  setelah  musyawarah  dan sosialisasi ke warga banyak warga antusias bertanya  dan  peningkatan  pemahaman perencanaan Pembangunan Desa Jrebeng. Minat  masyarakat  dan  pengurus  desa sangat tinggi atas hasil yang ingin dicapai. Sekitar  bulan  November  2022  dilakukan
Hal | 159
evaluasi  didapatkan  hasil  sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1 . Pembangunan Desa Jrebeng No. Perencanaan Pencapaian (%) 1.  Infrastruktur Desa 70 2. Pemeliharaan  Sarpras Kesehatan:  air  bersih, sanitasi lingkungan 90 3.  Pelayanan kesehatan 50 4. Pendidikan dan kebudayaan 90 5.  Ekonomi produktif 70 6. Pemanfaatan  Sarpras ekonomi 60 7. Pelestarian lingkungan hidup 75 8. Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat 80
Perencanaan  pembangunan  desa membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama karena  melibatkan  banyak  orang,  banyak ide/  pemikiran.  Penentuan  kondisi  desa serta  menyusun  perencanaan  anggaran Pemerintahan Desa membutuhkan pendampingan  yang  intensif  karena  hal tersebut sangat sensitif. Setelah penetapan Undang-Undang Tahun 2014 Nomer 6 dan PP  11  tahun  2021  tentang  Desa  maka banyak  hal  yang  bisa  dilakukan  oleh sebuah  desa  agar  desa  lebih  sejahtera terutama masyarakatnya.
Perencanaan  Pembangunan  Desa Jrebeng  sudah  terbentuk  sejak  2021  dan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan, evaluasi perencanaan dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan selama  1-2  tahun,  tidak  selalu  berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Pembangunan desa tidak dikelola dengan profesional dan masyarakat yang mengelola  hanya  masyarakat  awam  yang kurang  memahami  manajemen  ekonomi/ manajemen kesehatan(Suroso et al., 2023). Banyak  warga  masyarakat  Desa  Jrebeng yang  berkompeten  namun  lebih  tertarik
untuk  mengerjakan  pekerjaan  lainnya daripada  mengelola  pemerintahan  desa dan perencanaan serta pelaksanaan Pembangunan desa. Meskipun
perencanaan  desa  dipimpin  oleh  struktur pengurus  desa,  namun  pengurus  desa banyak kesibukan pekerjaan dalam administrasi  pelayanan  masyarakat  desa sehingga  beban  kerja  berlebih  bagi pengurus  desa.  Oleh  karena  itu  perlu adanya  revitalisasi  perencanaan  dengan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pembangunan.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu pemerintahan  Desa  Jrebeng  yang  telah dibentuk dan dilaksanakan selama beberapa bulan sampai dengan tahun juga memiliki  masalah  yang  dihadapi  dalam pembangunan  desa.  Melalui  kegiatan pemberdayaan  aparatur  desa,  semua permasalahan yang terjadi selama pemerintahan  desa  beroperasional  dapat dilakukan  konsultasi  online  maupun pendampingan langsung/ tatap muka.
Saat  ini  merupakan  era  digitalisasi yang  menuntut  masyarakat  untuk  maju dalam penggunaan teknologi tidak hanya sosial  masyarakat  namun  juga  kehidupan perekonomian(Suyanto, 2023).
Pelaksanaan  konsultasi  secara  online melalui website dan kombinasi tatap muka dinilai efektif tidak hanya dari segi waktu tetapi juga segi manfaat yang didapatkan(Budyastomo, 2021; Shaw et al., 2018).
Permasalahan yang terjadi berikutnya  pemerintahan  desa  sering tertinggal  dalam  informasi  terbaru  dari pemerintahan  atau  akses  informasi  yang terbatas  karena  desa  pedalaman  tidak semua  provider  internet  tersedia.  Oleh karena  itu,  seiring  dengan  bertambahnya usaha  ekonomi  desa  melalui  jasa  online maka  salah  satunya  ekonomi  produktif mempermudah  jual  beli  barang  dan  jasa secara online, menyediakan akses internet
Hal | 160
desa melalui wifi di berbagai tempat yang dapat  dinikmati  oleh  semua  warga masyarakat  desa(Sampurno  &  E,  2022). Ketika  banyak  masyarakat  yang  mudah mengakses informasi, perdagangan barang dan  jasa  lebih  dikenal  semua  warga masyarakat  desa  akan  efektif  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan dari pengabdian masyarakat ini dapat memahami cara menggali potensi desa,  memahami  konsep  perencanaan Pembangunan  desa,  memahami  cara membentuk  perencanaan  pembangunan desa dengan terlebih dahulu merumuskan tujuan  Pembangunan  jangka  menengah dan  tahunan.  Setelah  perumusan  maka membentuk  tim  perencanaan  dengan pendampingan  tim  BPD  untuk  justifikasi usulan  tim  sesuai  atau  tidak  untuk Pembangunan Desa Jrebeng.
Sedangkan  manfaat  strategis  yang didapat dari mengikuti kegiatan ini yakni dapat memberikan pengenalan perencanaan  desa  berbasis  potensi  yang mampu  menggerakkan  pembangunan desa,  memberikan  pemahaman  mengenai prosedur  pembentukan  dan  pengelolaan pembangunan  desa  yang  partisipatif, inovatif, edukatif, transparan, dan akuntabel,  Selain  itu  memberikan  daya kreativitas  beberapa  unsur  Masyarakat dan pemerintahan desa dalam mengembangkan  perencanaan  di  desa dalam bidang ekonomi, kesehatan, Pendidikan, dan pembinaan atau pemberdayaan
masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan desa. Penentuan legalitas
dari perencanaan  Pembangunan  merupakan permasalahan  yang  harus  diselesaikan karena  hal  tersebut  akan  membuat masyarakat  menjadi  tidak  percaya  dan takut  untuk  mencapai  tujuan  rencana pembangunan  yang  telah  dirumuskan. Oleh  karena  itu,  penentuan  legalitas perencanaan  Pembangunan  desa  dengan
pendampingan  dari  bantuan  hukum  tim BPD  dan  notaris  dapat  menjadikan  solusi sehingga legalitas perencanaan pembangunan desa terjamin secara hukum dengan  baik(Priscilasari  &  Moelyono, 2023)

## SIMPULAN
Perencanaan  pembangunan  desa memerlukan  partisipasi  aktif  bersama antara unsur masyarakat, aparat pemerintahan  desa,  dan  tim  Badan Pengawas  Desa.  Partisipasi  ini  sangat penting  agar  perencanaan  yang  telah disusun dapat dilaksanakan dengan efektif dan  sesuai  dengan  tujuan  utama,  yaitu meningkatkan  kesejahteraan  kehidupan masyarakat desa.
Dalam mengembangkan
perencanaan
pembangunan desa,
kolaborasi  yang  erat  antara  masyarakat, aparat  pemerintahan  desa,  dan  Badan Pengawas  Desa  menjadi  kunci  utama keberhasilan. Masyarakat sebagai
pemangku  kepentingan  utama  memiliki pengetahuan mendalam tentang kebutuhan  dan  potensi  lokal,  sedangkan aparat  pemerintahan  desa  dan  tim  Badan Pengawas  Desa  bertugas  memastikan pelaksanaan  perencanaan  tersebut  sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Partisipasi  aktif  dari  masyarakat memungkinkan perencanaan pembangunan desa lebih responsif terhadap  kebutuhan  nyata  penduduk setempat. Melalui musyawarah dan dialog yang  efektif,  kebijakan  pembangunan dapat lebih akurat mencerminkan aspirasi dan  prioritas  masyarakat.  Selain  itu, keterlibatan aparat pemerintahan desa dan Badan  Pengawas  Desa  menjadi  garansi pelaksanaan yang transparan, efisien, dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Hal | 161 Dengan demikian, perencanaan pembangunan  desa  yang  melibatkan partisipasi aktif bersama akan menciptakan  basis  yang  kokoh  untuk mencapai  tujuan  utama  pembangunan,
yaitu
mensejahterakan kehidupan masyarakat desa secara berkelanjutan.

## KEPUSTAKAAN
Alimudin, M., & Dharmawati, D. M. (2022).
Strategi Komunikasi Pemasaran Digital  Dalam  Meningkatkan  Minat Pariwisata  Pulau  Pari  (Mix  Method: Exploratory Sequential Design). Jurnal Emt Kita . https://doi.org/10.35870/emt.v6i2.689 Anselmsson, J., Bondesson, N., & Johansson,  U.  (2014).  Brand  Image and Customers’ Willingness to Pay a Price  Premium  for  Food  Brands.
Journal of Product & Brand Management . https://doi.org/10.1108/jpbm-10-2013- 0414
Arcana,  K.  T.  P.,  Pranatayana,  I.  B.  G., Suprapto,  N.  A.,  Sutiarso,  M.  A.,
Semara, I. M. T., Candrawati, N. L. P. A., & Suri, M. (2021). Tata Kelola Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat  Berbasis  Kearifan  Lokal Di Desa Tihingan Kabupaten
Klungklung. Jurnal  Abdi  Masyarakat . https://doi.org/10.22334/jam.v1i1.5
Astuti,  W.,  Mazia,  L.,  Prasetyo,  J.  H., Sarasati,  F.,  Dabi,  J.,  Maharani,  S., Leksmono,  N.  H.,  Samiaji,  D.  R.,  & Fathurahman, D. (2023). Optimalisasi Digital  Marketing  Sebagai  Media Informasi  Dan  Pemasaran  Produk Bagi  Anggota  Komunitas  UMKM Naik  Kelas. Jurnal  Abdimas  Perbanas . https://doi.org/10.56174/jap.v4i1.517
Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas  Dana   Desa. Jurnal Akuntansi Aktual . https://doi.org/10.17977/um004v6i220 19p334
Baldauf,  A.,  Cravens,  K.  S.,  &  Binder,  G.
(2003). Performance Consequences of Brand Equity Management: Evidence Ahmad,  A.  R.  (2023).  Inventarisir Sumber  Daya  Alam  Desa  Sanrobone Kabupaten  Takalar  Sulsel  Dalam Produksi  Herbal  Immune  Booster. Batoboh,
8(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26 887/bt.v8i1.2089 Budyastomo.  (2021).  Peran  Pengabdian Masyarakat melalui Penguatan Keluarga,  Kelembagaan  Sosial  dan Desa  di  Masa  Pandemi  Covid-19. Batoboh, 6(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26
887/bt.v6i1.1584
Faqih,  M.  S.,  &  Prawoto,  E.  (2021). ANALISIS  SWOT  POTENSI  DESA
PLUNJARAN
KECAMATAN WADASLINTANG
KABUPATEN
WONOSOBO.  Journal  of  Economic, Business and Engineering (JEBE), 2(2). https://doi.org/10.32500/jebe.v2i2.174 8
Kuniyo,  S.,  &  Larasati,  D.  C.  (2019). Evaluasi  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014.  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik, 8(3).
Nazrantika,  &  Rosmida.  (2018).  IBM
PEMBANGUNAN SARANA BELAJAR RUMAH CERDAS QURAN  DI  DESA  PERAWANG DAN  DESA  WONOSARI  PROVINSI RIAU. Batoboh, 3(1), 55 – 66.
Hal | 162
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26
887/bt.v3i1.379
Priscilasari, E., & Moelyono, A. (2023). THE VALIDITY OF THE ESTABLISHMENT  OF  THE  LEGAL ENTITY STATUS OF THE VILLAGE- OWNED  ENTERPRISE  “SUMBER REJEKI” LATUKAN VILLAGE :
JURIDICAL REVIEW. EQUALEGUM International Law Journal, 1(1), 32 – 45.
https://syntificpublisher.com/index.p hp/equalegum/article/view/3
Sampurno,  M.  A.,  &  E,  P.  (2022).
Perancangan  Jaringan  Wifi  di  Desa Landungsari  Guna  Efisiensi  Tagihan Bulanan. J-INTECH, 10(1). https://doi.org/10.32664/j- intech.v10i1.672 Sekarningrum,  T.  (2019).  Tanah  Kas  Desa yang  Menjadi  Penyertaan  Modal Dalam  Badan  Usaha  Milik  Desa.
Notaire, 2(1).
https://doi.org/10.20473/ntr.v2i1.1026 1
Shaw,  S.,  Wherton,  J.,  Vijayaraghavan,  S.,
Morris,  J.,  Bhattacharya,  S.,  Hanson, P., Campbell-Richards, D., Ramoutar, S.,  Collard,  A.,  Hodkinson,  I.,  & Greenhalgh,  T.  (2018).  Advantages and  limitations  of  virtual  online consultations in a NHS acute trust: the
VOCAL mixed-methods
study.
Health Services and Delivery Research, 6(21). https://doi.org/10.3310/hsdr06210
Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022).
EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI MASA  PANDEMI  COVID19  DI DESA PADANGBULIA
KECAMATAN  SUKASADA.  Locus, 14(2).
https://doi.org/10.37637/locus.v14i2.1 024
Suroso, H., Fajriyah, N., Candra Susila, W. D.,  &  Qomariah,  S.  N.  (2023). Education for Nurses Working in Pre- hospital  Emergency  Care.  Synthesis Global Health Journal, 1(1), 19 – 35. Suyanto. (2023). PERSUASIVE ASSISTANCE AND PROBLEM- SOLVING FOR THE ESTABLISHMENT  OF  VILLAGE- OWNED ENTERPRISES. EQUALEGUM  International  Law Journal, 1(2), 110 – 115. https://syntificpublisher.com/index.p hp/equalegum/article/view/14
Telaumbanua,  A.,  &  Ziliwu,  N.  (2022).
Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Akuntansi, Manajemen  Dan  Ekonomi,  1(1). https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.
21
Tondang,  I.  S.  (2022).  Peran  Corporate Social  Responsibility  (CSR)  PT.
Belfoods Indonesia dalam Meningkatkan Pemberdayaan
Masyarakat  Desa  Sukamaju,  Bogor Jawa  Barat.  Jurnal  Mitra  Pengabdian Farmasi, 1(3).