al-Ihkâ V o l . 1 1   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 6 DOI 10.19105/al-ihkam.v11i2.928

## Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

## Ja’far Baehaqi
( Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Jl. Raya Walisongo No. 35 Semarang, E-mail: baehaqi1@yahoo.co.id )
Abstrak:
Terdapat hubungan antara Islam dan budaya di satu sisi dan hukum di  sisi  lain.  Tulisan  ini  berusaha  menjawab  permasalahan  tentang pengaruh  Islam  dan  budaya  dalam  pembentukan  hukum  di Indonesia. Melalui pendekatan sistem diperoleh jawaban bahwa Islam dan  budaya  di  Indonesia  memainkan  peran  yang  penting  dalam menciptakan  ketertiban  dan  kesalihan  sosial.  Sebagai  suatu  sistem kepercayaan  komprehensif  yang  mencakup  dimensi ukhrawî dan duniawi  sekaligus  Islam  memainkan  peran  sebagai  sumber  inspirasi dan  legitimasi.  Sedangkan  budaya  sebagai  produk  manusia  dalam merespon  alam  dan  kehidupan  yang  dijalani  memainkan  peran sebagai pedoman hidup dan tingkah laku di samping agama. Sebagai sarana  untuk  menciptakan  ketertiban  maupun  alat  rekayasa  sosial, hukum  di  Indonesia  tidak  bisa  lepas  dari  Islam  dan  budaya. Pembentukan hukum negara niscaya harus mempertimbangkan Islam dan budaya. Kalau tidak, maka hukum akan terasing dan kehilangan relevansi.

## Kata Kunci:
Pengaruh Islam, Budaya, Pembentukan Hukum, Indonesia

## Abstract:
There is a relationship between Islam and culture on the one hand and the law on the other hand. This paper attempts to answer the question about the influence of Islam and the culture in the formation of law in Indonesia.  Through  a  system  approach,  it  is  found  that  Islam  and culture  in  Indonesia  plays  an  important  role  in  creating  social  order and  piety.  As  a  comprehensive  belief  system  that  includes  the dimensions of  the  hereafter  and  worldly  life  at  the  same  time,  Islam plays the role as a source of inspiration and legitimacy. Meanwhile, as a  product  of  human  in  responding  to  natural  and  life  lived,  culture plays a role as a way of life and behavior in addition to the religion. As a means to create order and a tool of a social engineering, laws in Indonesia can not be separated from Islam and culture. Establishment

## Ja‟far Baehaqi
of  state  law  will  inevitably  have  to  consider  Islam  and  culture. Otherwise, the law will be alienated and lose its relevance.
Key Words:
The Influence of Islam, Culture, The Formation of Law, Indonesia

## Pendahuluan
Bangsa  Indonesia  dikenal  sebagai  bangsa  yang  agamis, meskipun  negaranya  bukan  negara  agama.  Suasana  agamis  tampak dalam  keseharian  melalui  ritual  ibadah  dan  perayaan  hari  besar keagamaan  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat,  tempat-tempat ibadah yang ada di mana-mana, pemakaian idiom-idiom keagamaan dalam  berbagai  situasi  dan  kondisi,  kontestasi  bagian-bagian  dari ritual  keagamaan  di  dunia entertainment ,  maraknya  bisnis-bisnis  di sekitar ritual keagamaan, hingga kebijakan-kebijakan dan keterlibatan negara.  Dengan  demikian  negara  Indonesia  merupakan  negara  dari sebuah bangsa yang beragama dan negara yang agamis.
Selain  dikenal  dari  segi  keberagamaannya,  bangsa  Indonesia juga merupakan bangsa dengan tingkat budaya yang tinggi. Dengan jumlah  yang  besar,  terdiri  dari  berbagai  macam  suku,  menempati wilayah yang luas dengan karakteristik yang berbeda, maka budaya yang  dihasilkan  bangsa  Indonesia  juga  beraneka  ragam.  Budaya- budaya  itu  berbentuk  gagasan,  tindakan  maupun  hasil  karya  dalam kehidupan  masyarakat.  Ketika  kehidupan  cenderung  terstandarisasi akibat  pengaruh  global,  karya-karya  budaya  itu  mendapatkan pengakuan  dengan nomenklatur kearifan  lokal.  Dengan  demikian terdapat banyak sekali kearifan lokal yang di satu sisi diakui sebagai khazanah  asli  bangsa,  manakala  orang  cenderung  jenuh  terhadap segala  sesuatu  yang  semuanya  serba  sama  dan  standar  serta hakikatnya mengandung unsur kolonialisme baru.
Dari  beberapa  agama  yang  diakui  di  Indonesia,  Islam merupakan  agama  yang  terbesar.  Menurut  Data  Sensus  Penduduk Tahun  2010  yang  diterbitkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa dan 207.176.162 jiwa di  antaranya  atau  87,18  %  adalah  beragama  Islam. 1 Jumlah  tersebut
1 Sebagai perbandingan, jumlah pemeluk agama lain adalah Kristen (6,96 %), Katolik (2,9 %), Hindu (1,69 %), Buddha (0,72 %), Kong Hu Cu (0,05 %), agama lainnya (0,13 %),  dan  yang  tidak  terjawab  atau  tidak  ditanyakan  (0,38  %).  “Penduduk  Menurut
merupakan yang terbesar di dunia diikuti oleh jumlah pemeluk Islam di  India,  yakni  174  juta  jiwa. 2 Dengan  jumlah  pemeluk  yang  besar tersebut, Islam di Indonesia mewarnai dan menentukan banyak aspek kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Di  antara  aspek  kehidupan bernegara  yang  diwarnai  oleh  Islam  adalah  hukum,  baik  sebagai suatu  sistem 3 yang  berorientasi  pada  suatu  tujuan  tertentu  maupun sebagai  salah  satu  sub  sistem  masyarakat  di  antara  beberapa  sub- subsistem yang lain yang kesemuanya berorientasi  pada satu tujuan kolektif masyarakat.
Budaya sebagai sesuatu yang  eksis dan berurat akar di tengah masyarakat juga berpengaruh terhadap hukum. Nilai penting budaya adalah  keberadaannya  yang  menyatu  dan  menjadi  bagian  tak terpisahkan  dari  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Memang  keragaman budaya  menjadi  persoalan  manakala  harus  memilih  personifikasi yang  lebih  sesuai  dan  relevan  untuk  bangsa  Indonesia  secara keseluruhan. Hal demikian terjadi ketika budaya berhadapan dengan hukum  nasional  yang  cenderung uniform sebagai  akibat  kebijakan unifikasi.
Hukum  di  Indonesia  sebagaimana  hukum  modern  pada umumnya,  yang  dicirikan  oleh  bentuknya  yang  tertulis,  berlaku untuk  seluruh  wilayah,  dan  berfungsi  sebagai  instrumen  untuk mewujudkan  keputusan-keputusan  politik. 4 Sistem  hukum  di Indonesia  menjadikan  negara  sebagai raison  d‟etre dan  menguasai satuan  apa  pun  yang  ada  di  dalamnya;  kelompok  etnis  maupun wilayah  geografis,  dengan  lembaga-lembaga  negara  sebagai pemegang  posisi  sentral  baik  dalam  pembuatan  maupun penerapannya.  Dengan  demikian  pengaruh  Islam  sebagai  agama dominan  dan  mayoritas  dan  budaya  dengan  berbagai  ragamnya
Wilayah  dan  Agama  yang  Dianut”  dalam  http://sp2010.bps.go.id/index.php/si diakses tanggal 2 Juli 2016.
2 “India Akan Kalahkan Indonesia Soal Pemeluk Islam” dalam https://m.tempo.co/read/new diakses tanggal 2 Juli 2016.
3 Sebagai  suatu  sistem  hukum  terdiri  dari  tiga  sub  sistem  di  dalamnya,  yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan  tertulis,  struktur  hukum  terkait  aparatur  hukum  dan organisasinya,  sedangkan  budaya  hukum  terkait  kepercayaan,  nilai,  pemikiran  dan harapan. Lawrence M. Friedman, The Legal System, A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 223.
4 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Cet. V, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 214.

## Ja‟far Baehaqi
terhadap  hukum  nasional,  terutama  dari  segi  pembuatannya,  pada prosesnya juga bergantung pada politik hukum dan ketatanegaraan.
Asumsi  dalam  tulisan  ini  adalah  bahwa  Islam  dan  budaya sebagai sistem nilai, membentuk atau minimal mempengaruhi sikap, perilaku,  harapan,  dan  cita-cita  individu,  kelompok  maupun gabungan kelompok dalam lembaga politik. Sedangkan politik adalah determinan  atas  hukum  oleh  karena  hukum  merupakan  produk politik. 5 Di  sini  Islam  dan  budaya  merupakan  variabel  bebas, sedangkan pembentukan hukum merupakan variabel terpengaruh. Di antara keduanya terdapat satu variabel, yaitu realitas politik sebagai variabel antara.
Dari  paparan  tersebut  di  atas,  permasalahan  yang  dicari jawabannya dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh Islam dan budaya dalam pembentukan hukum di Indonesia. Untuk membahas permasalahan  tersebut  digunakan  pendekatan  teori  sistem  yang digagas oleh Talcott Parsons sebagaimana dielaborasi lebih lanjut oleh Satjipto Rahardjo.

## Sub-sub Sistem Masyarakat
6
Masyarakat  sebagai  sebuah  sistem  yang  terdiri  dari  sub- subsistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi dihadapkan pada dua kategori  lingkungan  yang  otonom.  Kedua  lingkungan  dimaksud adalah lingkungan transendental dan lingkungan fisik-organis. Kedua lingkungan  ini  berdiri  sendiri  dan  memberikan  bebannya  terhadap masyarakat  dan  pada  sub-subsistem  yang  membentuk  masyarakat tersebut.  Lingkungan  transendental  membebani  masyarakat  dengan informasi, sedangkan lingkungan fisik-organis membebani masyarakat  dengan  energi.  Karena  letaknya  paling  dekat  dengan lingkungan transendental, subsistem budaya 7 mengandung informasi
5 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Cet. II, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2001),
2, 7, dan 381.
6 Uraian dalam sub bahasan ini merujuk kepada elaborasi Satjipto Raharjo terhadap teori  sistemnya  Talcott  Parsons  dan  hubungan  sibernetiknya  Harry  C.  Bredemeier. Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum..., 135-138;  dan  Satjipto  Rahardjo, Membangun  dan Merombak  Hukum  Indonesia  Sebuah  Pendekatan  Lintas  Disiplin, (Yogyakarta:  Genta Publishing, 2009), 30-40. 7 Dalam  perspektif  ini  agama  dimasukkan  dalam  sub  sistem  budaya,  oleh  karena karakteristik ajaran-ajarannya yang mengarahkan dan memberikan pedoman.
tertinggi  yang  dialirkan  secara  berurutan  pada  sub-subsistem  sosial, politik, dan ekonomi.
Sebaliknya,  karena  berkaitan  erat  dengan  lingkungan  fisik- organis,  subsistem  ekonomi  mengandung  energi  yang  paling  tinggi. Potensi energi ini kemudian dialirkan oleh subsistem ekonomi secara berurutan  pada  sub-subsistem  politik,  sosial,  dan  budaya.  Dengan demikian,  subsistem  budaya  adalah  subsistem  yang  paling  kaya informasi  sekaligus  paling  miskin  energi.  Sebaliknya,  subsistem ekonomi  adalah  subsistem  paling  kaya  energi  sekaligus  juga  paling miskin informasi. Kerangka yang mencakup hubungan saling terkait antara  lingkungan  transendental,  masyarakat,  dan  lingkungan  fisik- organis adalah sebagaimana bagan berikut.

## Hubungan Sibernetik
(Sumber: Satjipto Rahardjo, 2009)
Kebenaran Sejati (Lingkungan Transendental)
Dunia Fisik-Organis
Setiap  subsistem  masyarakat  mempunyai  fungsi  tersendiri, yang  disebut  fungsi  primer.  Subsistem  budaya  mempunyai  fungsi mempertahankan pola; subsistem sosial mempunyai fungsi integrasi; subsistem politik mempunyai fungsi mencapai tujuan; dan subsistem ekonomi mempunyai fungsi adaptasi.
Subsistem Budaya
Subsistem Sosial Subsistem Politik
Subsistem Ekonomi

## Ja‟far Baehaqi
Subsistem  budaya  yang  mempunyai  fungsi  mempertahankan pola,  menghubungkan  lingkungan  transendental  (kebenaran  sejati) dengan  masyarakat.  Subsistem  ini  menyerap  lingkungan  tersebut dengan  membentuk  nilai-nilai  yang  kemudian  disebarkan  ke  dalam masyarakat.  Dengan  cara  tersebut,  subsistem  budaya  membentuk masyarakat  menurut  sistem  nilai  yang  dipilihnya.  Berfungsinya subsistem budaya membuat masyarakat mempunyai identitas sendiri yang diwarnai oleh pilihan nilai-nilainya.
Kehadiran  nilai-nilai  yang  disebarkan  oleh  subsistem  budaya tidak  cukup  mampu  untuk  mengatur  interaksi  sosial  dalam masyarakat. Interaksi sosial mengarah kepada timbulnya konflik dan ketidakteraturan,  sehingga  menimbulkan  masalah  ketertiban. Subsistem sosial tampil mempertahankan asas-asas terakhir sekaligus secara aktif mendisiplinkan perilaku dan hubungan-hubungan dalam masyarakat  dengan  dukungan  kekuatan  sanksi.  Di  sini  hukum mengkoordinasikan  unit-unit  dalam  lalu  lintas  kehidupan  sosial dengan memberikan pedoman orientasi tentang cara bertindak yang seharusnya.
Subsistem  ekonomi  menjadi  penghubung  antara  masyarakat dengan lingkungan fisik-organis. Subsistem ekonomi memungkinkan masyarakat  mempertahankan  kelangsungan  dan  membentuk  pola hidupnya. Mempertahankan kelangsungan hidup berarti kemampuan  untuk  menyerap  dan  memanfaatkan  sumber-sumber daya  yang  terdapat  dalam  lingkungan  bio-fisis  tersebut.  Fungsi adaptasi yang ada pada subsistem ekonomi mewujudkan diri dalam bentuk teknik-teknik pemanfaatan lingkungan dimaksud.
Sub-subsistem  masyarakat  itu  dengan  fungsinya  masing- masing  saling  berhubungan  satu  sama  lain  dalam  suasana  yang dinamis yang disebut sibernetika . Tiap subsistem mempunyai tingkat independensi yang berbeda dan tidak absolut sifatnya.
Kerangka Parsons di atas dikembangkan lebih rinci oleh Harry C.  Bredemeier.  Ia  menggambarkan  bagaimana  terjadinya  proses hubungan antara sub-subsistem masyarakat dalam kerangka Parsons. Di  sini  subsistem  sosial  (hukum)  bertindak  sebagai  katalisator masukan-masukan dari fungsi adaptasi (ekonomi), fungsi pengejaran tujuan  (politik),  dan  fungsi  mempertahankan  pola  (budaya)  yang kemudian  diolah  hingga  menghasilkan  keluaran  dalam  bentuk penataan kembali proses produktif dalam masyarakat, legalisasi, dan
implementasi  tujuan-tujuan  masyarakat,  dan  keadilan. 8 Pola hubungan  antarsubsistem  itu  digambarkan  oleh  Satjipto  Rahardjo dalam bentuk bagan sebagai berikut.
Pola Pertukaran Antar Sub-sub Sistem Sosial (Sumber: diadaptasi dari Satjipto Rahardjo, 2000)
Masukan dari fungsi: Proses pengintegrasian oleh: Bentuk Keluaran Adaptasi (ekonomi) Penataan kembali proses produktif masyarakat Pencapaian tujuan (politik) Sistem Hukum Legalisasi dan implementasi tujuan-tujuan masyarakat Mempertahankan pola (budaya) Keadilan
Dengan  teori  sibernetik  dan  pertukaran  ini  dikemukakan bahwa hukum bukan suatu fenomena yang jatuh secara tiba-tiba dari langit.  Hukum  merupakan  bagian  dari  proses  sosial  yang  berjalan dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu  hukum  tidak  dapat  dilepaskan dari  konteks  sosialnya,  yaitu  sub-subsistem  politik,  budaya  dan ekonomi. 9

## Islam  sebagai  Sistem  Kepercayaan:  Sumber  Inspirasi  dan Legitimasi
Istilah  Islam  mengacu  pada  keseluruhan  ajaran  yang  dibawa oleh  Rasulullah  Muhammad  berdasarkan  wahyu  Allah.  Dalam konteks ini istilah Islam sepadan dengan istilah syari’at dan dîn yang
8 Ibid., 137.
9 Satjipto Rahardjo, Ibid . , 140-142.

## Ja‟far Baehaqi
berarti  agama.  Islam  merupakan  agama samawî (wahyu)  terakhir,  di samping  Yahudi  dan  Nasrani  yang  datang  lebih  dahulu.  Ketiga agama  tersebut  dibawa  oleh  keturunan  Nabi  Ibrahim,  sehingga  ia disebut sebagai ab al-adyân (bapak agama-agama).
Sistem  dan  bangunan  Islam  terdiri  dari  tiga  pilar  yaitu  (1)
subsistem aqîdah /keyakinan yang berkaitan dengan keberadaan Allah dan  sifat-sifatnya,  malaikat,  para  nabi  dan  rasul  serta  sifat-sifatnya, kitab  suci  yang  telah  diturunkan  oleh  Allah,  hari  akhir/kiamat  dan taqdîr (ketentuan  Allah  yang  berlaku  pada  makhluk-Nya);  (2)
subsistem mu‟âmalah (bertindak/melakukan  hubungan/perilaku lahir),  baik  terkait  dengan  Allah  ( ibâdah  mahdlah /ibadah)  maupun dengan  selain  Allah  terutama  sesama  manusia  ( ibâdah  ghayr mahdlah / mu‟âmalah );  dan  (3)  subsistem  akhlak  (perilaku  batin)  yang terkait  dengan  upaya  menempa  dan  mengolah  hati  dalam berhubungan  dengan-Nya.  Bila  subsistem aqîdah menjadi  bidang kajian ilmu kalam, dan subsistem akhlak menjadi bidang kajian ilmu tasawuf,  maka  subsistem mu‟âmalah menjadi  bidang  kajian fiqh /hukum Islam. 10
Meskipun  Islam  ini  mengandung  ajaran  yang  komprehensif dengan  tiga  dimensinya  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  namun dalam kehidupan keseharian tidak kesemuanya populer dan familiar bagi  setiap  muslim.  Dari  ketiga  pilar  tersebut  pilar  kedualah  yang mendominasi.  Dominasi  ini  nampak  dari  sebutan  fiqh  yang dipadankan  dengan  hukum  Islam  seolah-olah  ajaran-ajaran  Islam hanya yang berkaitan dengan pilar kedua. Sebutan ini sesungguhnya telah  mereduksi  kesempurnaan  ajaran  Islam,  namun  pada  sisi  yang lain  ia  menggambarkan  betapa  fiqh  telah  menjadi trademark hukum
10 Istilah mu‟amâlah dalam  Islam  dipakai  dalam  tiga  tingkatan.  Pertama,  menunjuk pada  subsistem  agama  Islam  yang  berkaitan  dengan  tindakan/perbuatan  nyata  ( al- ahkâm al-syar‟iyyah al-„amaliyyah ). Kedua, menunjuk pada suatu bagian dari sub sistem tindakan/perbuatan  nyata  yang  objeknya  adalah  tindakan/perbuatan  seseorang terhadap  dirinya  maupun  orang  lain.  Ketiga,  menunjuk  pada  suatu  bagian  dari tingkatan kedua di atas yang hanya berkaitan dengan kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian  sengketa-sengketa  yang  timbul.  Bila  istilah mu‟âmalah disebut  secara mutlak (tanpa embel-embel), maka yang dimaksud adalah tingkatan yang ketiga ini. Istilah fiqh muamalah pun merujuk pada tingkatan atau makna yang ketiga ini. Ja’far Baehaqi,  “Dialektika  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional  dalam  formulasi  Hukum Perbankan  Syariah  di  Indonesia”,  Disertasi  tidak  diterbitkan,  Program  Doktor  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2013, 2.
Islam  oleh  karena  fiqh  menyangkut  perbuatan-perbuatan  nyata  dan praktis yang berlaku sehari-hari. 11
Identifikasi  fiqh  sebagai  hukum  Islam  diikuti  pula  oleh  para aktifis  Islam  selama  ini  ketika  memperjuangkan  fiqh  berhadapan dengan  hukum  negara.  Bermula  terkait  kewenangan  pengadilan agama  di  bidang  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  dan  hibah berdasarkan fiqh pada masa kolonial, maka hingga beberapa lamanya perjuangan  untuk  mengakomodir  ”hukum  Islam”  dalam  hukum nasional  hanya  sebatas  pada  materi  fiqh,  yaitu  ibadah, munâkahah , mu‟âmalah ,  dan jinâyah .  Materi  fiqh  sebagaimana  tergambar  dalam empat bidang tersebut  luas, namun seperti telah dikemukakan dalam paragraf di atas, bidang-bidang di luar materi fiqh masih luas pula.
Sebagai  sebuah  agama,  Islam  menuntut  kepada  pemeluknya untuk  melaksanakan  perintah-perintah  Allah  dan  meninggalkan larangan-larangan-Nya  sebagaimana  terdapat  dalam  al-Qur’an  dan Sunnah,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. 12 Pemeluk Islam yang taat disebut sebagai al-muttaqi (orang yang bertakwa) yang merupakan dambaan setiap muslim dalam hubungan dengan/terhadap Tuhannya, meskipun berat dan sulit mendapatkan nya.  Bahkan  perintah  itu  tidak  bersifat  individu  dalam  arti  untuk seorang  muslim  secara pribadi,  melainkan  diperluas  dengan adanya kewajiban/perintah untuk mengajak dan menyampaikannya kepada orang lain ( da‟wah/ tablîgh ).
H.A.R. Gibb dalam bukunya The Modern Trends of Islam , seperti dikutip  H.  Ichtijanto, 13 mengintroduksi  sebuah  teori  yang  dikenal
11 Ali  Yafie, Menggagas  Fiqih  Sosial ,  Cet.  2,  (Bandung:  Mizan,  1994),  113-114;  dan Muhaimin, “Dari Numerologi hingga Fiqih Sosial: Menyambut 70 Tahun Prof. K.H. Ali  Yafie”,  dalam  Jamal  D.  Rahman  (et  al.), Wacana  Baru  Fiqih  Sosial,  70  Tahun  Prof. K.H. Ali Yafie , Cet. 1, (Bandung: Mizan, 1997), 82.
12 Dikatakan bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah secara langsung manakala norma perintah  atau  larangan  itu  terdapat  di  dalam  keduanya  atau  salah  satunya. Sedangkan  jika  norma  dimaksud  tidak  diperoleh  dalam  kedua  sumber  tersebut, melainkan  melalui  analogi  terhadap  norma  yang  terdapat  dalam  kedua  sumber tersebut  atau  salah  satu  darinya  atau  melalui  metode-metode  yang  lain  seperti istihsân , istishlâh , istishhâb , syar‟  man  qablana ,  dan saddudz  dzarî‟ah ,  maka  dikatakan bersumber secara tidak langsung.
13 H. Ichtijanto S.A., “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” dalam  Cik  Hasan  Bisri, Hukum  Islam  di  Indonesia:  Pengembangan  dan  Pembentukan,
(Bandung: PT. Rosda Karya, 1991), 114.

## Ja‟far Baehaqi
sebagai teori penerimaan otoritas hukum Islam. Lewat teori ini, Gibb menyatakan  bahwa  jika  seseorang  telah  menerima  Islam  sebagai agamanya,  maka  ia  akan  menerima  otoritas  hukum  Islam  terhadap dirinya.
Teori  penerimaan  otoritas  hukum  Islam  itu  dalam  perspektif yang  lain  dikenal  dengan  teori  kredo  atau  teori  syahadat  yang menyatakan  bahwa  orang  yang  telah  mengucapkan  dua  kalimah syahadat  diharuskan  melaksanakan  hukum  Islam  sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori kredo merupakan kelanjutan  dari  prinsip  tauhid  dalam  filsafat  hukum  Islam.  Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan beriman kepada Allah harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah. Dalam hal ini adalah taat kepada perintah Allah dalam al-Qur’an dan sekaligus pula taat kepada Muhammad selaku Rasul-Nya. 14 Berdasarkan  teori  kredo/teori syahâdah tersebut  maka  setiap muslim berusaha untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran agamanya dalam setiap gerak langkahnya, baik di rumah, di tempat kerja,  maupun  di  ruang-ruang  publik  di  mana  dia  berada.  Memang kualitas  ketaatan  seorang  muslim  terhadap  ajaran  agamanya  tidak sama  antara  orang  yang  satu  dengan  yang  lain.  Ketaatan  itu dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain pengetahuan, penghayatan, dan situasi-kondisi yang melingkupinya.
Hal-hal  yang  berpengaruh  terhadap  ketaatan  seorang  muslim terhadap  ajaran  Islam  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menjadi urusan pribadi seorang muslim dengan tuhannya dengan atau tanpa partisipasi serta intervensi  tokoh  agama  (ustadz,  kyai,  ulama).  Sedangkan  faktor eksternal  menjadi  domain  negara  melalui  kebijakan-kebijakan  yang dikeluarkan,  baik  yang  diformulasikan  dalam  produk  perundang- undangan  maupun  tidak.  Di  sini  bisa  diteorisasikan  dengan meminjam  istilah  dalam  ilmu  ekonomi  makro, 15 bahwa  jika  faktor
14 Juhaya S. Praja, “Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia,” dalam Anang  Haris  Himawan  (peny.), Epistemologi  Syara‟,  Mencari  Format  Baru  Fiqh Indonesia, (Yogyakarta:  Walisongo  Press  bekerjasama  dengan  Pustaka  Pelajar,  2000),
125-126.
15 Istilah ceteris  paribus berasal  dari  bahasa  Latin  yang  artinya  semua  hal  yang  lain tetap.  Konsep  itu dipakai  ketika  hendak  mengetahui  perbedaan  pengaruh  terhadap sesuatu  yang  ditimbulkan  oleh  dua  variabel  atau  lebih  dan  dimaksudkan  untuk
eksternal kondusif, ceteris paribus (semua hal-hal yang bersifat internal tetap),  maka  ketaatan  umat  Islam  pada  ajaran  Islam  juga  akan naik. Teori ini mempunyai relevansi dengan setting sosial masa lalu ketika umat  Islam  tidak  dapat  menjalankan  ajaran  Islam  dan  dipaksa menurut ketentuan yang ditetapkan oleh negara.
Dalam  konteks  keterlibatan negara  sesungguhnya  pelaksanaan ajaran  Islam  ditentukan oleh  tipe-tipe  ajaran-ajaran  Islam  itu  sendiri sebagai  berikut. Pertama ,  ajaran  Islam  yang  pelaksanaannya  serba bersifat  mandiri  dan  sekali-kali  tidak  memerlukan  keterlibatan negara.  Di  sini  negara  hanya  perlu  menjamin  setiap  muslim  dapat menjalankannya  tanpa  ada  gangguan  atau  halangan  dari  siapa  pun. Kedua ,  ajaran  Islam  yang  pada  dasarnya  dapat  dilaksanakan  secara mandiri oleh umat Islam, namun keterlibatan negara dapat menjamin dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Ketiga , ajaran Islam yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan fasilitas negara.
Ketiga  tipe  ajaran  Islam  tersebut  secara  keseluruhan sesungguhnya  memerlukan  keterlibatan  negara,  baik  dengan mengeluarkan  kebijakan  yang  menjamin  pelaksanaannya  maupun dengan  tidak  membuat kebijakan  yang  bertentangan  dengan  ajaran- ajaran  dimaksud.  Dalam  konteks  negara  hukum  kebijakan  tersebut dituangkan  dalam  peraturan,  baik  termasuk  kategori  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan atau  bukan,  yang  menjamin,  mempermudah,  dan  memungkinkan pelaksanaan  ajaran  Islam.  Sebaliknya,  jika  negara  mengeluarkan peraturan  yang  bertentangan  atau  menghambat  pelaksanaan  ajaran Islam,  maka  peraturan  tersebut  kehilangan  legitimasi  di  mata  umat Islam.

## Budaya sebagai Pedoman Tingkah Laku
Dalam  perspektif  teori  sistem  Talcot  Parsons,  sistem  budaya sebagai  sub  sistem  dalam  masyarakat  mempunyai  fungsi mempertahankan  pola,  karena  kedekatannya  dengan  lingkungan
mengetahui  besaran  pengaruh  masing-masing.  Jika  menghendaki  perubahan  satu variabel  saja,  sedangkan  variabel  yang  lain  tetap,  maka  hal  itu  harus  dinyatakan. Pada  umumnya  untuk  maksud  itu dipakai  istilah ceteris paribus .  Suherman  Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro , Edisi Baru (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 247.

## Ja‟far Baehaqi
transendental.  Sistem  budaya  juga  berpengaruh  terhadap  hukum sebagai sub sistem sosial.
Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan  sistem  gagasan,  tindakan,  dan  hasil  karya  manusia dalam  kehidupan  masyarakat  yang  didapat  dengan  belajar. 16 Ruth Benedict,  sebagaimana  dikutip  oleh  Daeng, 17 mengatakan  bahwa kebudayaan merupakan pola-pola pemikiran serta tindakan tertentu yang terungkap dalam aktivitas dan pada hakikatnya merupakan way of life , cara hidup tertentu yang memancarkan identitas tertentu pada suatu  bangsa.  Sedangkan  King  dan  Umar  Kayam 18 memberikan definisi kebudayaan sebagai upaya masyarakat untuk terus menerus secara  dialektis  menjawab  setiap  tantangan  yang  dihadapkan kepadanya  dengan  menciptakan  berbagai  prasarana  dan  sarana. Dengan  kata  lain,  kebudayaan  adalah  proses  terus-menerus menyimak kadar dinamika dari  sistem nilai  dan sistem kepercayaan yang mapan dalam masyarakat.
Tiap  kebudayaan  pada  umumnya  mempunyai  sedikitnya  tiga wujud, 19 yaitu  suatu  himpunan  gagasan,  sejumlah  perilaku  yang berpola  serta  sekumpulan  benda  dan artifacts .  Gagasan  merupakan wujud  kebudayaan  yang  paling  abstrak.  Dalam  wujud  ini kebudayaan tidak dapat dilihat atau diamati, karena tersimpan dalam kepala  orang  yang  membawanya  kemana  pun  pergi.  Kebudayaan dalam  wujud himpunan  gagasan  ini  disebut  sistem  budaya  ( cultural system ).  Dalam  wujudnya  yang  kedua  kebudayaan  disebut  sistem sosial ( social system ), sedangkan dalam wujudnya yang ketiga disebut kebudayaan fisik ( physical culture ).
Sistem  nilai  budaya  merupakan  bagian  dari  sistem  budaya, yaitu aspek dari sistem gagasan. Sistem nilai budaya adalah sejumlah pandangan  mengenai  soal-soal  paling  berharga  dan  bernilai  dalam
16 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), sebagaimana dikutip Eko A. Meinarno, dkk., Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat Pandangan Antropologi dan Sosiologi , Edisi II, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 90.
17 Hans  J.  Daeng, Manusia,  Kebudayaan  dan  Lingkungan  Tinjauan  Antropologis,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 45.
18 Nat  J.  Colletta  King  dan  Umar  Kayam, Kebuadayaan  dan  Pembangunan  Sebuah Pendekatan terhadap Antropologi Terapan di Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), 313.
19 Hans J. Daeng, ibid ., 46.
hidup. Sebagai inti dari suatu sistem kebudayaan, sistem nilai budaya menjiwai  semua  pedoman  yang  mengatur  tingkah  laku  warga pendukung  kebudayaan  yang  bersangkutan.  Pedoman  tingkah  laku itu  adalah  adat  istiadat,  sistem  norma,  aturan  etika,  aturan  moral, aturan sopan santun, pandangan hidup dan ideologi pribadi.
Dengan demikian, sistem nilai budaya bisa identik dengan atau setidaknya  mengandung  esensi  ajaran  agama  dan  bisa  pula  berbeda dan  tidak  mengandung  esensi  ajaran  agama  tertentu.  Kecuali  itu, banyak  sistem  budaya  yang  di  dalamnya  mengandung  beberapa sistem nilai budaya yang berasal dari beberapa esensi ajaran berbagai agama  karena  digagas  dan  berkembang  di  tangan  pemeluk  agama yang berbeda.
Di  Indonesia  di  kalangan  umat  Islam  pun  berkembang  sistem nilai  budaya  yang  bermacam-macam.  Sebagian  dari  sistem  nilai budaya  itu  mengandung  esensi  ajaran  Islam,  sebagian  yang  lain mengandung  pula  esensi  ajaran  agama/kepercayaan  di  luar  Islam, dan  sebagian  yang  lain  lagi  sama  sekali  tidak  mengandung  esensi ajaran  Islam.  Yang  demikian  itu  dimaklumi  oleh  karena  eksistensi sistem-sistem  nilai  budaya  tersebut  terdapat  pada  praktik-praktik budaya yang telah ada sebelum atau berasal dari luar Islam. Terhadap praktik-praktik tersebut Islam mengelaborasi esensi-esensi ajarannya ke  dalamnya  secara  halus  dan  perlahan.  Atau  praktik-praktik  itu tidak disentuh oleh Islam oleh karena sejak awal keberadaannya tidak dibenarkan  atau  dianggap  tidak  mempunyai  relevansi  untuk penyiaran Islam.
Dalam  bahasa  ushul  fiqh,  praktik-praktik  budaya  itu dikategorikan  menjadi „urf  shâlih dan „urf  fâsid . „Urf  shâlih adalah kebiasaan  yang  tidak  bertentangan  dengan  dalil syar'î dan  dapat diterima  karena  tidak  menghalalkan  yang  haram  dan  tidak  pula mengharamkan  yang  wajib.  Sedangkan „urf  fâsid adalah  kebiasaan pada  tarap  menghalalkan  yang  diharamkan  Allah  atau mengharamkan yang dihalalkan Allah sehingga tertolak. 20
20 Mengutip  pendapat  Abdul  Karim  Zaidan,  Satria  Effendi  M.  Zein  mendefinisikan „urf atau  adat  istiadat  sebagai  sesuatu  yang  tidak  asing  lagi  bagi  suatu  masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan, atau dalam bahasa Arab sebagai berikut.
لعف وأ لوق نم هتايح فى هيلع راسو هداتعاو عمتلمجا هفلأ ام

## Ja‟far Baehaqi
Sistem  budaya  merupakan  suatu blue  print  behavior yang memberikan  pedoman  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa yang  dilarang.  Nilai-nilai  budaya  merupakan  pedoman  dan pendorong bagi perilaku manusia dalam interaksi sosial. Pembuatan hukum pada hakikatnya merupakan penjabaran secara konkret nilai- nilai  yang  berkembang  di  tengah  masyarakat  atau  penetapan  pola perilaku manusia yang ajeg sebagai norma atau kaidah hukum guna menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap  pantas  atau  yang  seharusnya.  Sedangkan  penegakan hukum  pada  hakikatnya  adalah  penyerasian  antara  nilai-nilai  yang dianut  oleh  masyarakat  mengenai  apa  yang  baik  dan  apa  yang buruk. 21
Kehadiran Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum Baik  Islam  maupun  budaya  telah  memperlihatkan  fungsinya sebagai  sumber  informasi  karena  kedekatannya  dari  dunia transendental atau kebenaran jati. Keduanya secara nyata telah hadir dan  berpengaruh  dalam  membentuk  pola  perilaku  bermasyarakat dan  bernegara.  Kehadiran  dan  pengaruh  tersebut  dapat  diuraikan dalam  beberapa  peristiwa  sejarah  pembentukan  hukum  dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

## 1. Perumusan Dasar Negara
Usaha  untuk  menjadikan  Islam  secara  formal  sebagai  bagian dalam  sistem  kenegaraan  Indonesia  telah  dimulai  ketika  bangsa  ini merumuskan  dasar  negara  di  masa  perjuangan  kemerdekaan. Meskipun waktu itu belum ada partai politik, bukan berarti tidak ada lembaga politik. Semua wadah perjuangan kemerdekaan hakikatnya adalah lembaga politik, termasuk lembaga-lembaga bentukan Jepang, yakni  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Kemerdekaan  Indonesia (BPUPKI),  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI),  dan Panitia  Sembilan.  Sebab,  di  dalam  lembaga-lembaga  itu  terdapat persaingan yang bermuara pada kekuasaan untuk mengelola negara. BPUPKI  sesuai  dengan  namanya  membicarakan  persiapan
Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), 154-155. Baca pula Abdul Wahhab Khalaf, „Ilm Ushûl al-Fiqh , (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978 M/1398 H), 89-91.
21 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Edisi Pertama, Cet. V, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 1-6.
kemerdekaan  Indonesia  beserta  perlengkapannya  antara  lain  dasar negara. Badan ini beranggotakan 68 orang dengan komposisi 8 orang dari  Jepang,  15  orang  dari  golongan  Islam,  dan  selebihnya  dari golongan  nasional  sekuler  dan  priyayi  Jawa.  Radjiman Wedyadiningrat  sebagai  ketua  adalah  seorang  mistik  Jawa.  Oleh karena  anggota-anggota  dari  Jepang  tidak  aktif,  maka  praktis  hanya dua  golongan  yang  berhadapan,  yaitu  Islam  di  satu  pihak  dan nasional sekuler bersama priyayi Jawa di pihak lain. 22
Ketika  membahas  tentang  dasar  negara,  kedua  kubu  tersebut berbeda  pandangan.  Golongan  Islam  menghendaki  negara  Islam, sedangkan  golongan  sekuler  menghendaki  negara  nasional  yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam. Terjadi pro dan kontra yang  kuat.  Untuk  itu  dibentuk Panitia  Sembilan yang  diketuai Soekarno,  dengan  delapan  anggotanya  beragama  Islam  dan  hanya A.A. Maramis yang beragama Kristen.
Demi  kemerdekaan  dan  persatuan  Indonesia,  golongan  Islam menarik kembali usul pembentukan negara Islam. Sebagai kompromi muncul  Piagam  Jakarta  yang  di  dalamnya  terdapat  rumusan “Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syari’at  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya.”  Piagam  Jakarta  ini  direncanakan  menjadi dasar  negara  Indonesia.  Dalam  perkembangannya  rumusan  dalam Piagam  Jakarta  itu  diubah  menjadi  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa sebagaimana  sila  pertama  Pancasila,  dan  kata  mukaddimah  diganti dengan  pembukaan.  Meski  sempat  protes  ketika  hasil  Panitia Sembilan itu dibacakan dalam sidang PPKI, golongan Islam akhirnya menerima dengan alasan persatuan dan kesatuan. Dalam konteks ini, menurut Alamsyah, 23 umat Islam telah berkorban dua kali, yaitu cita- cita mendirikan negara Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama  Islam  dan  cita-cita  memberlakukan  hukum  Islam  pada
22 Sebutan  dan  pengelompokan  itu mengandung  makna  yang  berlebihan, seakan  di luar  golongan  Islam  adalah  bukan  Islam.  Padahal  kenyataannya  tidak  demikian. Supomo, anggota BPUPKI dari kelompok nasional sekuler, menyebut golongan Islam dengan ahli agama. Ini dimaksudkan bahwa golongan nasional sekuler pun sebagian beragama  Islam,  hanya  saja  mereka  tidak  ahli  agama.  Abdul  Azis  Thaba, Islam  dan Negara dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 153-155.
23 Alamsyah  Ratu  Prawiranegara,  “Strategi  Perjuangan  Umat  Islam  di  Bidang Hukum,”  dalam  Amrullah  Ahmad,  dkk  (eds.), Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem hukum  Nasional  Mengenang  65  Tahun  Prof.  Dr.  Busthanul  Arifin,  SH (Jakarta:  Gema Insani Press, 1996), 237-238.

## Ja‟far Baehaqi
umat  Islam  dengan  jaminan  negara.  Meski  pada  awalnya  dibentuk dalam  suasana  yang  serba  darurat  dan  sementara,  konsepsi  negara Pancasila tersebut 24 pada akhirnya telah diterima sebagai bentuk final.
2. Pembedaan Warga Negara dan Hukum yang Berlaku
Menjelang  akhir  masa  penjajahan  Belanda  di  Indonesia diberlakukan  Staatsblad  1925,  Nomor  447  tentang Indische Staatsregeling (IS) atau Peraturan Ketatanegaraan yang berlaku mulai 1 Januari 1926. Pasal 131 dan 163 IS membedakan masyarakat kolonial menjadi  beberapa  golongan  penduduk  dan  memberlakukan  sistem hukum  yang  berbeda  bagi  mereka.  Dengan  kata  lain,  pemerintah Belanda  menerapkan  sistem  hukum  yang  plural,  namun  pada  saat yang sama juga menciptakan sistem penghubung untuk menampung hubungan interaksi sosial antarmasyarakat yang pluralistis. Kebijakan itu  dimaksudkan  untuk  mengakomodir  agama  dan  budaya  yang tumbuh dan berkembang dalam tiap-tiap masyarakat, sehingga dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang bersangkutan. 25
Terlepas  bahwa  dalam  sejarahnya  kebijakan  itu  merugikan umat Islam, bagi Belanda hal itu menguntungkan. Dengan kebijakan itu kepentingan-kepentingan Belanda terlindungi dan pada saat yang sama  tercapai  ketertiban  masyarakat.  Penolakan  umat  Islam sesungguhnya  tidak  dialamatkan  kepada  kebijakan  itu  secara keseluruhan,  melainkan  akibat  Pasal  134  IS  yang  menundukkan hukum  Islam  pada  hukum  adat.  Dengan  demikian,  kebijakan  itu sesungguhnya  mengandung  inkonsistensi  di  dalamnya  sebab dimaksudkan  untuk  memperhatikan  apa  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  masyarakat,  namun  pada  saat  yang  bersamaan telah mengabaikan Islam sebagai sebuah agama yang syarat dengan nilai-nilai khas.
24 Sejarah  pembuatan  UUD  1945,  termasuk  bagian  pembukaan,  sejak  semula dimaksudkan bukan sebagai UUD yang permanen dapat dibaca dalam Mohammad Yamin, Naskah  Persiapan  Undang-Undang  Dasar  1945 ,  Jilid  I  (Jakarta:  Penerbit Siguntang,  1959),  410  dan  Moh.  Mahfud  MD, Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia Studi  tentang  Interaksi  Politik  dan  Kehidupan  Ketatanegaraan ,  Cet.  II,  (Jakarta:  Penerbit Rineka Cipta, 2003), 139-140. 25 Liria  Tjahaja,  “Pluralisme  Hukum  dan  Masalah  Perkawinan  Campuran,”  dalam E.K.M.  Masinambow  (ed.), Hukum  dan  Kemajemukan  Budaya,  Sumbangan  Karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 116-119.

## 3. UU Perkawinan
UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  merupakan  UU Perkawinan  yang  pertama  kali  dibentuk  oleh  bangsa  Indonesia  dan hingga  kini  masih  berlaku.  UUP  menggantikan  pengaturan  tentang hal  yang  sama  dalam  KUHPer.  Sebagai  produk  bangsa  Indonesia sendiri UUP dianggap sangat memadai, sehingga membuatnya masih relevan  sampai  kini.  Substansi  yang  baik  dari  UUP  ini  tidak dihasilkan  melalui  proses  dan  tahapan  yang  lurus  dan  datar  saja. Kelahiran  UUP  ini  penuh  dengan  intrik  dan  persaingan  antar kelompok Islam dan kelompok non Islam di satu pihak, serta antara Departemen  Agama  yang  dikuasai  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan Departemen Kehakiman yang dikuasai PNI.
Intrik  bermula  ketika  Departemen  Agama  pada  1958 mengajukan paket RUU Perkawinan yang terdiri dari tiga RUU, yaitu RUU  Perkawinan  yang  bersifat  umum  sebagai  UU  pokok,  RUU Perkawinan  untuk  umat  Islam,  dan  RUU  Perkawinan  untuk  umat Kristen. Paket RUU Perkawinan itu gagal dibahas di Parlemen karena satu dari tiga belas fraksi menolak, yaitu Fraksi PNI. Pada saat yang sama  Departemen  Kehakiman  juga  mengajukan  RUU  Perkawinan yang  bersifat  umum  dengan  muatan  yang  sama  dengan  yang diajukan  Departemen  Agama.  Kegaduhan  dan  kegagalan  seperti  ini berulang  lagi  sembilan  tahun  kemudian,  ketika  Departemen  Agama (22  Mei  1967)  dan  Departemen  Kehakiman  (7  September  1968) masing-masing mengajukan RUU Perkawinan. 26
Pasca  Pemilu  1971  di  mana  Golkar  tampil  sebagai  pemenang dan dengan dukungan ABRI memperoleh 336 kursi di DPR atau 73 %, pada  31  Juli  1973  diajukan  lagi  RUU  Perkawinan  oleh  Presiden Soeharto.  Alih-alih  memuaskan  keinginan  umat  Islam  yang mendambakan  kehadirannya,  RUU  Perkawinan  itu  substansinya mirip Ordonansi Perkawinan Tercatat 1937 yang pernah ditolak oleh umat Islam. Tak ayal RUU Perkawinan itu menuai protes dan kritik yang  keras.  Dengan  RUU  itu  golongan  Cina,  Eropa,  dan  Kristen mendapatkan  perlindungan  hukum,  sedangkan  umat  Islam  yang mayoritas  dipaksa  keluar  dari  hukum  Islam.  Umat  Islam
26 Achmad Gunaryo, Pergumulan Politik dan Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan  “Pupuk  Bawang”  Menuju  Peradilan  yang  Sesungguhnya, (Yogyakarta:
Kerjasama Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo Semarang, 2006), 127-128.

## Ja‟far Baehaqi
menghendaki  hukum  Islam  diperhatikan  dalam  penyusunan  RUU Perkawinan.  Bersamaan  dengan  penolakan  RUU  Perkawinan  yang diajukan  pemerintah,  telah  dihasilkan  draf  UU  Perkawinan.  Pada akhirnya  draf  yang  disusun  dalam  forum  lobi  antara  tokoh-tokoh ABRI  dan  para  ulama  itulah  yang  disetujui  oleh  DPR  pada  22 Desember  1973  dan  kemudian  disahkan  menjadi  UU  Perkawinan pada 2 Januari 1974. Keberhasilan itu dicapai berkat aliansi Presiden, ABRI,  dan  PPP,  meskipun  sempat  ditolak  oleh  unsur-unsur  Kristen dalam Fraksi Karya dan Fraksi Demokrasi. 27
Keberhasilan  UU  Perkawinan  tersebut  merupakan test  case tentang pluralitas hukum di Indonesia. Dalam kerangka unifikasi dan kodifikasi  ternyata  bisa  dilakukan  adopsi  hukum  Islam  ke  dalam hukum  nasional  tanpa  mengorbankan  kepentingan  agama-agama lain.  Keberhasilan  itu  pada  saat  yang  bersamaan  merupakan pembalikan konsepsional dari RUU Perkawinan yang diajukan.

## 4. UU Peradilan Agama
UU  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  (UUPA) merupakan lanjutan cerita sukses umat Islam setelah UU Perkawinan. Berbeda  dengan  proses  kelahiran  UU  Perkawinan  yang  berliku  dan penuh  intrik,  kelahiran  UUPA  sangat  mudah  dan  lancar.  RUU  PA diajukan pada 3 Desember 1988 dan telah disahkan menjadi UU pada 29  Desember  1989.  Dengan  demikian,  dalam  rentang  waktu  satu tahun pembahasan RUU PA telah selesai dilakukan. Arti penting UU ini  adalah  penguatan  eksistensi  Peradilan  Agama  sebagai  salah  satu pelaku  kekuasaan  kehakiman  dengan  kewenangannya  yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antarorang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah menurut hukum Islam. Arti penting lain dari UU ini adalah pengaturan PA secara utuh dalam kerangka sistem dan  tata  hukum  nasional,  setelah  sebelumnya  diatur  secara berserakan dalam berbagai peraturan. 28
27 Ibid. , 131-153. 28 “Sambutan  Pemerintah  atas  Persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  terhadap Rancangan  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Agama”  tanggal  14  Desember  1989 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996), ix- xiii.
Mulusnya pembahasan UUPA ini terjadi karena telah terjadinya perubahan  politik  di  kalangan  umat  Islam  seiring  dengan keberhasilan  pemerintah  melemahkan  politik  dan  kekuatan  Islam. Diberlakukannya  azas  tunggal  Pancasila  pada  1985  mendapatkan respon positif dari kalangan Islam. Nahdlatul Ulama (NU), misalnya, sebagai  unsur  terbesar pendukung  politik  Islam  memutuskan  untuk kembali  sebagai  organisasi  sosial  keagamaan  ( khiththah )  lewat Muktamar  di  Situbondo  pada  1984.  Sebagai  konsekwensinya,  NU menyatakan  keluar  dari  PPP  dan  membebaskan  warganya  dalam berpolitik. Sejak itu warga NU dan tidak sedikit tokoh-tokohnya yang bergabung atau mendukung Golkar yang dahulu dianggap haram. 29 Dengan  demikian,  UUPA  itu  merupakan  responsi  dan  akomodasi dari  pemerintah  untuk  umat  Islam.  Sebab,  dengan  menerima Pancasila  sebagai  asas  tunggal  dan  memberikan  dukungan  kepada Golkar, umat Islam tidak lagi menjadi ancaman bagi pemerintah.

## 5. Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi Islam
Hingga  beberapa  dekade  setelah  kemerdekaan,  perbankan konvensional  yang  menjadikan  bunga  sebagai  basis  operasionalnya menjadi  satu-satunya  sistem  perbankan  di  Indonesia.  Praktik perbankan  yang  bertumpu  pada  sistem  bunga  tersebut  dirasakan bertentangan dengan keyakinan keagamaan umat Islam di Indonesia yang notabene mayoritas.
Menurut  hukum  Islam,  yang  merupakan  salah  satu  pilar terpenting dari seluruh sistem dan bangunan Islam itu sendiri, sistem bunga  hampir  identik  dengan  riba  yang  keharamannya  tidak diragukan lagi. 30
29 Endang Turmudi, “Islam dan Politik,” dalam Muhammad Hisyam, Krisis Masa Kini dan Orde Baru, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 376-377.
30 Keharaman  riba  memang  bersifat  pasti  karena  telah  dinyatakan  secara  eksplisit baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Namun, apakah bunga bank itu adalah riba, di  kalangan  ulama  ada  perbedaan  pendapat.  Itulah  sebabnya  status  hukum  bunga bank masih diperselisihkan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat haram secara mutlak,  karena  identik  dengan  riba.  Ada yang  berpendapat  haram  dengan  batasan, yaitu  apabila  untuk  keperluan  konsumtif  dan  bukan  dilakukan  oleh  bank pemerintah.  Ada  pula  yang  memperbolehkan,  baik  karena  alasan  bukan  termasuk riba  yang  diharamkan,  atau  karena  alasan  darurat.  Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum Islam  tentang  Riba,  Utang–Piutang,  Gadai ,  cetakan  kedua  (Bandung:  PT.  Alma’arif, 1983), 28-32; dan Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat,

## Ja‟far Baehaqi
Hal  demikian  telah  menjadi  keyakinan  sebagian  masyarakat muslim,  sehingga  kebutuhan  mereka  akan  jasa-jasa  perbankan  tidak dapat dilayani oleh bank-bank konvensional/non syariah. Karena itu, keberadaan  perbankan  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam  bagi  umat Islam  merupakan  keniscayaan. 31 Hanya  saja  karena  berbagai  alasan, baik  politis  maupun  ekonomis,  cita-cita  dan  harapan  umat  Islam Indonesia  akan  lahirnya  perbankan  Islam  baru  terwujud  pada  awal dekade 1990-an.
Kelahiran  bank  syariah 32 di  Indonesia  ditandai  dan  bersamaan dengan  disahkannya  UU  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan (UUP 1992). Di negara penganut tradisi civil law seperti Indonesia dan kenyataan  bahwa  perbankan  merupakan  bidang  yang  banyak mendapatkan  pengaturan  ( most  heavily  regulated ),  tanpa  adanya produk  perundang-undangan  yang  mengaturnya  tidak  mungkin perbankan  syariah  bisa  beroperasi.  Pasca  krisis  moneter  tahun  1997 UU  Perbankan  diubah  dengan  UU  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  UU  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  (UUP 1998). Selanjutnya perbankan syariah diatur secara khusus dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPbS). Dengan
Hukum, Politik dan Ekonomi, (Bandung: Mizan, 1993), 183. Dalam perspektif yang lain Sutan Remy membuat kategorisasi pendapat ulama tentang bunga bank menjadi tiga. Pendapat  yang  mengharamkan  bunga  bank  secara  mutlak  oleh  karena  merupakan riba nasî‟ah dikemukakan  oleh  kelompok  konservatif.  Sedang  pendapat  yang memperbolehkan bunga bank secara mutlak oleh karena bukan termasuk riba yang diharamkan dikemukakan oleh kelompok pragmatis. Sementara itu kelompok sosio- ekonomis  yang  mempunyai  latar  belakang  pendidikan  ekonomi  melarang  bunga bank  dengan  alasan  cenderung  menjadi  ajang  pengumpulan  kekayaan  di  tangan segelintir  orang  saja.  Lebih  lanjut  baca  Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Islam  Dan Kedudukannya  Dalam  Tata  Hukum  Perbankan  Indonesia ,  Cet.  III,  (Jakarta:  PT.  Pustaka Utama Grafiti, 2007), 10-118. 31 Syahril  Sabirin  dalam  kata  sambutannya  selaku  Gubernur  Bank  Indonesia  dalam Muhammad Syafi’i Antonio (1), Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan, (Jakarta: BI dan Tazkia Institute, 1999), ix-x. 32 Berbeda dengan Malaysia yang memakai istilah bank Islam, di Indonesia dipakai istilah  bank  syariah.  Agaknya  nama  Islam  di  Indonesia  masih  menakutkan  bagi beberapa  kalangan  yang  mengalami Islamic  phobia .  Karena  itu  dipakailah  istilah syariah yang masih asing bagi mereka, meski sesungguhnya mengandung arti yang tidak  berbeda. Bahkan  pada  awal kemunculannya yang  dipakai  adalah  istilah  bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Setelah hampir satu dekade istilah itu diubah menjadi bank  yang  menjalankan  kegiatan  berdasarkan  prinsip  syariah  dan  selanjutnya  baru dipakai istilah bank syariah.
demikian,  perbankan  syariah  telah  diakui  sejajar  dengan  perbankan konvensional  dalam  suatu dual  banking  system .  Selain  beberapa  UU tersebut,  perbankan  syariah  banyak  diatur  dalam  peraturan- peraturan  di  bawah  UU  antara  lain  secara  berurutan  Peraturan Pemerintah,  SK  Direksi  Bank  Indonesia,  Peraturan  Bank  Indonesia, dan belakangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Beroperasinya  perbankan  syariah  selanjutnya  diikuti  oleh  sub- subsistem  ekonomi  Islam  yang  lain,  yaitu  asuransi  syariah  ( takâful ), pasar  modal  syariah,  surat  berharga  syariah,  dan  lembaga-lembaga pembiayaan  syariah.  Seperti  halnya  perbankan  syariah,  pengaturan asuransi  syariah  semula  bersifat  sambil  lalu  dalam  UU  Nomor  2 Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian  dan  peraturan-peraturan pelaksanaannya  yang  semula  diperuntukkan  bagi  asuransi konvensional.  Berikutnya  pengaturan  asuransi  syariah semakin  kuat dan  posisinya  seimbang  dengan  pengaturan  asuransi  konvensional dengan  disahkannya  UU  Nomor  41  tahun  2014  tentang Perasuransian.
Pasar  modal  syariah  secara  umum  diatur  dalam  UU  Nomor  8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan secara khusus dalam Keputusan Kepala  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  (BAPEPAM).  Dengan dibentuknya  OJK  sesuai  UU  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  OJK, kewenangan  pengaturan  pasar  modal  syariah  berpindah  dari BAPEPAM  ke  OJK.  Surat  berharga  syariah  semula  diatur  dalam beberapa  Peraturan  Bank  Indonesia,  namun  kemudian  diatur  dalam Peraturan  OJK.  Khusus  surat  berharga  syariah  yang  diterbitkan negara  diatur  dalam  UU  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga  Syariah  Negara.  Sementara  itu  lembaga  keuangan  mikro syariah  diatur  dalam  UU  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga Keuangan  Mikro  dan  ditindak  lanjuti  dengan  beberapa  Peraturan OJK.
Lahirnya  peraturan-peraturan  perundang-undangan  tentang ekonomi  Islam  itu  terjadi  ketika  umat  Islam  telah  diakomodasi  oleh pemerintah dan terus berlangsung ketika artikulasi politik umat Islam mengalami  penguatan  pasca  reformasi.  Oleh  karena  itu  proses kelahirannya  relatif  mudah  atau  bahkan  sangat  mudah.  Kelahiran peraturan-peraturan  perundangan  itu  hampir  tanpa  perlawanan  (: keberatan) dari kekuatan politik yang ada, baik dari non muslim atau umat Islam sendiri.

## Ja‟far Baehaqi

## 6. UU Pemerintahan Daerah (Pemda)
Terdapat  perbedaan  konsepsi  pemerintahan  daerah  sebelum dan  sesudah  perubahan  UUD  NRI  1945.  Sebelum  perubahan  UUD, terutama  masa  Orde  Baru  pemerintahan  daerah  diatur  dalam  UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. UU ini berisi pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas  pemerintah  pusat  di  daerah.  Memang  dalam  UU  tersebut dielaborasi daerah-daerah otonom dan penyelenggaraan pemerintahan  daerah  berasaskan  desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan tugas  pembantuan,  namun  pemberian  otonomi  dikaitkan  dengan kondisi  politik,  ekonomi,  sosial-budaya  serta  pertahanan  dan keamanan  nasional.  Manakala  sistem  politik  bersifat  represif  dan tidak  demokratis,  dan  segala  sesuatunya  serba  tersentralisasi,  maka otonomi  daerah  adalah nonsen .  Tak  ayal,  daerah  tidak  dapat berkembang  secara  optimal.  Segala  kebijakan  tentang  daerah diputuskan  oleh  pusat.  Daerah  tidak  memiliki  keleluasaan  untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 33
Dengan  perubahan  UUD  NRI  1945  daerah  mempunyai kewenangan  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Otonomi  tersebut diberikan  seluas-luasnya  dengan  memperhatikan  kekhususan  dan keragaman  daerah.  Kecuali  itu,  kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  juga  diakui  dan  dihormati.  Hal  itu berarti  budaya  telah  diakomodir  dalam  sistem  hukum  nasional. Pemerintahan daerah pasca perubahan UUD NRI 1945 diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya UU  Pemda  ini  dikoreksi  dan  diganti  dengan  UU  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah sepuluh tahun UU Pemda ini diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahannya. 34 Otonomi  daerah  pasca  amandemen  UUD  NRI  1945  telah dimaknai  secara  beragam  oleh  daerah,  baik  secara  positif  maupun negatif.  Di  antara  yang  positif  adalah  elaborasi  kekhasan  daerah
33 Ni’matul  Huda, Hukum  Tata  Negara  Indonesia, (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2006), 332-334. 34 Yaitu melalui UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama UU Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
dalam  produk-produk  peraturan  daerah.  Di  sini  terdapat  fenomena lahirnya  perda-perda  syariat,  yaitu  perda-perda  yang  berisi positivisasi  ajaran  Islam  di  daerah  yang  mayoritas  warganya beragama  Islam.  Di  tempat  lain  juga  lahir  perda-perda  yang bernuansa  ajaran  agama  non-Islam  di  daerah  yang  mayoritas warganya non-muslim, misalnya Perda Injil di Manokwari Papua.
Pengaturan  Pemerintahan  Daerah  yang  dinamis  dan  responsif tersebut  bisa  terjadi  karena  demokrasi  telah  berjalan  dengan  baik pasca  reformasi.  Pada  sisi  lain  faktor  penyebabnya  adalah  tiadanya partai  politik  yang  mampu  mencapai  mayoritas  tunggal  seperti Golkar  pada  masa  Orde  Baru.  Semua  partai  politik  berkepentingan terhadap  pengaturan  pemerintahan  daerah  karena  mereka mempunyai  basis  massa  di  daerah-daerah  yang  kepala  daerahnya adalah kadernya.

## 7. UU Mahkamah Konstitusi
Salah satu perkembangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia  pasca  kekuasaan  Orde  Baru  adalah  kehadiran  Mahkamah Konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi  lahir  berkat  Amandemen  ketiga (2001)  dan  keempat  (2002)  UUD  1945.  Mahkamah  Konstitusi  resmi berdiri  pada  13  Agustus  2003  bersamaan  dengan  disahkannya  UU Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi  (UUMK)  yang kemudian diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011.
Menurut Pasal  24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dimuat ulang dalam Pasal 10 ayat (1) UUMK, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar;  (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) memutus pembubaran  partai  politik;  dan  (4)  memutus  perselisihan  tentang hasil pemilihan umum. Kecuali itu, menurut Pasal 24C ayat (2) yang dimuat  ulang  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  UU  MK  terkait  dengan pemakzulan ( impeachment ), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  diduga  telah  melakukan  pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela,  dan/atau  tidak

## Ja‟far Baehaqi
lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Kelahiran  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  terkait  dengan  gagasan mengenai  pelembagaan/institusionalisasi  sebuah  lembaga  peradilan tatanegara, yang keberadaannya tidak lepas dari upaya serius untuk memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  konstitusional  warga negara,  yang  seringkali  terancam  oleh  kesewenang-wenangan pemerintah  berkuasa.  Upaya  ini  selanjutnya  melahirkan  konsepsi “ constitutional  review ”  atau  pengujian  konstitusional.  Jika  ditarik  ke masa  lebih  awal,  konsepsi  ini  lahir  sebagai  buah  perkembangan pemikiran  dari  gagasan  tentang  negara  hukum,  prinsip  pemisahan kekuasaan,  dan  upaya  perlindungan  serta  pemajuan  hak  asasi manusia  (HAM).  Dengan  demikian,  konsep  “ constitutional  review ” merupakan  kolaborasi  tiga  ide  dasar  tersebut,  sebagai  jawaban  atas kebutuhan adanya suatu pemerintahan modern yang demokratis. 35 Bersamaan  dengan  dielaborasinya  Mahkamah  Konstitusi, konsepsi HAM dimunculkan dalam UUD NRI 1945 yang antara lain meliputi  hak  kebebasan  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut agamanya (Pasal 28E ayat [1]), dan penghormatan terhadap identitas budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  selaras  dengan perkembangan  zaman  dan  peradaban  (Pasal  28I  ayat  [3]).  Sejalan dengan  itu  juga  disahkan  UU  Nomor  5  Tahun  2004  tentang Perubahan  UU  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung. Perubahan  yang  dielaborasi  UU  tersebut  adalah  Pasal  31  terkait dengan  uji  materiil  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  UU terhadap UU. Substansi perubahannya adalah bahwa pemeriksaan uji materiil tersebut bisa dilakukan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada MA.
Dengan  meletakkan  Islam  dan  budaya  menjadi  bagian  dari HAM  yang  harus  dilindungi,  maka  dengan  konstruksi  demikian dapat  dinyatakan  bahwa  tiap  produk  peraturan  perundang- undangan  yang  mengabaikan  atau  bertentangan  dengan  Islam  dan budaya  dinyatakan  tidak  konstitusional  dan  karenanya  tidak mempunyai  kekuatan  mengikat.  Dengan  ungkapan  yang  lain, lembaga atau pejabat pembentuk hukum tidak boleh berlaku semena-
35 Jimly  Asshiddieqie, Model-Model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai  Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 8-9.
mena  membuat  peraturan  yang  bertentangan  dengan  Islam  dan budaya.

## 8. Beberapa UU tentang Pelaksanaan Ajaran Islam
Seperti  telah  dikemukakan  di  atas,  ajaran  Islam  dibedakan antara  yang  berdimensi  ibadah  ritual  dan  yang  berdimensi  sosial. Keduanya telah hadir dalam pembentukan hukum di Indonesia. UU Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat, 36 UU  Nomor  41 Tahun  2004  tentang  Wakaf,  UU  Nomor  13  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Haji 37 berikut  perubahannya  yaitu  UU Nomor  34  Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU Nomor 1/PnP Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau  Penodaan  Agama  merupakan  peraturan-peraturan  yang dimaksudkan untuk  melindungi agama, menunjang  dan mempermudah  pelaksanaan  ajaran  agama,  dan  mendayagunakan serta memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan ajaran agama.
Keterlibatan  negara  dalam  pelaksanaan  ajaran-ajaran  agama tersebut tidak saja bagian dari pelayanan dan perlindungan terhadap warga  negara,  melainkan  juga  karena  faktor  kepentingan  negara. Ialah  kepentingan  yang terkait  dengan  substansi  ajaran agama  yang berhimpitan  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  negara.  Dengan demikian,  dari  perspektif  apa  pun  negara  diuntungkan  dan karenanya  merasa  perlu  mengaturnya  dalam  peraturan  perundang- undangan sebagai instrumen kebijakan.

## Penutup
Islam  dan  budaya  merupakan  dua  entitas  dengan  kesamaan dan  sekaligus  perbedaan.  Dalam  konteks  pembentukan  hukum, keduanya  berada  dalam  ranah  yang  sama,  yaitu  pemberi  informasi yang cenderung mempedomani. Artinya pembentukan hukum mesti memperhatikan  dan  mempertimbangkan  eksistensi  keduanya,  baik secara  bersamaan  maupun  sendiri-sendiri,  sehingga gap antara hukum yang dihasilkan dengan keduanya dapat diminimalisir.
36 UU ini menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 37 UU ini menggantikan UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

## Ja‟far Baehaqi
Dalam  banyak  kasus,  Islam  dan  budaya  menjadi  penopang eksistensi  hukum  nasional.  Di  sini  antara  Islam  dan  budaya  bisa terjadi saling sinergi dan bisa pula sebaliknya saling berkompetisi dan saling  menafikan  satu  sama  lain.  Kehadiran  dan  pengaruh  Islam dalam  pembentukan  hukum  mempersyaratkan  setidaknya  tiga  hal, yaitu  akomodasi  negara  dan/atau  penguatan  peran  politik  umat Islam, internalisasi ajaran Islam, dan pemilihan strategi yang tepat. Di luar  itu  diperlukan  adanya  sistem  politik  yang  demokratis, perkembangan  pemikiran  dan  gagasan  tentang  negara  hukum, prinsip  pemisahan  kekuasaan,  dan  upaya  perlindungan  serta pemajuan hak asasi manusia (HAM).

## Daftar Pustaka
Ahmad,  Amrullah,  dkk  (eds.), Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem hukum Nasional Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH , Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Antonio,  Muhammad  Syafi’i, Bank  Syariah  Wacana  Ulama  & Cendekiawan , Jakarta: BI dan Tazkia Institute, 1999.
Asshiddieqie,  Jimly, Model-Model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Baehaqi,  Ja’far,  “Dialektika  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional dalam  formulasi  Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia”,
Disertasi  tidak  diterbitkan,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2013.
Basyir,  Ahmad  Azhar, Hukum  Islam  tentang  Riba,  Utang–Piutang,
Gadai , cetakan kedua, Bandung: PT. Alma’arif, 1983.
------, Refleksi  atas  Persoalan  Keislaman  Seputar  Filsafat,  Hukum,  Politik dan Ekonomi , Bandung: Mizan, 1993. Bisri,  Cik  Hasan, Hukum  Islam  di  Indonesia,  Pengembangan  dan Pembentukan , Bandung: PT. Rosda Karya, 1991.
Daeng,  Hans  J., Manusia,  Kebudayaan  dan  Lingkungan  Tinjauan Antropologis , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Friedman, Lawrence M., The Legal System, A Social Science Perspective , New York: Russel Sage Foundation, 1975. Gunaryo,  Achmad, Pergumulan  Politik  dan  Hukum  Islam  Reposisi Peradilan  Agama  dari  Peradilan  “Pupuk  Bawang”  Menuju
Peradilan  yang  Sesungguhnya ,  Yogyakarta:  Kerjasama  Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo Semarang, 2006. Himawan,  Anang  Haris  (peny.), Epistemologi  Syara‟:  Mencari  Format
Baru Fiqh Indonesia , Yogyakarta: Walisongo Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000. Hisyam, Muhammad, Krisis Masa Kini dan Orde Baru , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
Huda,  Ni’matul, Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2006..
Khallaf,  `Abd al-Wahhab, „Ilmu Ushul al-Fiqh , Kuwait: Dar al-Qalam, 1978 M/1398 H.
King, Nat J. Colletta dan Kayam, Umar, Kebuadayaan dan Pembangunan
Sebuah  Pendekatan  terhadap  Antroologi  Terapan  di  Indonesia , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987. Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi , Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
Mahfud MD, Moh., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi  Politik  dan  Kehidupan  Ketatanegaraan ,  cetakan  kedua,
Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003. -------------------------, Politik Hukum di Indonesia , cetakan kedua, Jakarta:
Pustaka LP3ES, 2001.
Masinambow,  E.K.M.  (ed.),
Hukum  dan  Kemajemukan  Budaya, Sumbangan Karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70
Prof. Dr. T.O. Ihromi , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
Meinarno,  Eko  A.,  dkk., Manusia  dalam  Kebudayaan  dan  Masyarakat Pandangan  Antropologi  dan  Sosiologi ,  edisi  2,  Jakarta:  Salemba
Humanika, 2011. Rahardjo,  Satjipto, Ilmu  Hukum ,  cetakan  kelima,  Bandung:  PT.  Citra
Aditya Bakti, 2000. ------------------------, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah
Pendekatan Lintas Disiplin , Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Rahman, Jamal D. (et al.), Wacana Baru Fiqih Sosial, 70 Tahun Prof. K.H.
Ali Yafie , cetakan 1, Bandung: Mizan, 1997.
Rosyidi,  Suherman, Pengantar  Teori  Ekonomi  Pendekatan  kepada  Teori
Ekonomi Mikro dan Makro , edisi baru, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2004. “Sambutan  Pemerintah  atas  Persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat terhadap  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Peradilan Agama”  tanggal  14  Desember  1989  dalam Undang-Undang

## Ja‟far Baehaqi
al-Ihkâ V o l . 1 1   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 6 246
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi  Kompilasi  hukum  Islam  di  Indonesia ,  Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996. Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata
Hukum  Perbankan  Indonesia ,  cetakan  3,  Jakarta:  PT.  Pustaka
Utama Grafiti, 2007. Soekanto,  Soerjono, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan
Hukum ,  edisi  pertama,  cetakan  kelima,  Jakarta:  PT
RajaGrafindo Persada, 2004. Thaba, Abdul Azis, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru , Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Yafie, Ali, Menggagas Fiqih Sosial , cetakan 2, Bandung: Mizan, 1994.
Yamin, Mohammad, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 , Jilid I, Jakarta: Penerbit Siguntang, 1959.
Zein, Satria Effendi M., Ushul Fiqh , Jakarta: Kencana, 2005.
“India  Akan  Kalahkan  Indonesia  Soal  Pemeluk  Islam”  dalam https://m.tempo.co/read/new diakses tanggal 2 Juli 2016.
“Penduduk  Menurut  Wilayah  dan  Agama  yang  Dianut”  dalam http://sp2010.bps.go.id/index.php/si  diakses  tanggal  2  Juli 2016.