- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA

## Waryanto, Siti Malikhatun Badriyah, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: waryantokc@gmail.com

## Abstract
Procurement of goods and services for the benefit of the government is one tool to drive the wheels of  the  economy.  The  current  procurement  of  goods  and  services  carried  out  by  State-Owned Enterprises (SOEs) is currently using a manual system, which has not yet seen transparency, is not discriminated, responsible, fair and safe in the procurement of goods and services. BUMN is given the  authority  in  managing  its  business,  including  in  the  procurement  of  goods  /  services  whose purpose  is  to  accelerate  business  services  to  customers  and  profit-oriented.  The  weakness  of  the implementation  of  Goods  /  Services  Procurement  by  SOEs  at  the  moment  is  the  procurement  of goods / services still has not applied the principle of procurement accountably, because it still uses a manual system that is not using an information system and electronic transactions referring to Law 11 of 2008 concerning ITE..

## Keywords : procurement of goods and services; state-owned enterprises

## Abstrak
Pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  kepentingan  pemerintah  merupakan  salah  satu  alat  untuk menggerakkan  roda  perekonomian.    Pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini adalah menggunakan sistem manual, yang belum terlihat adanya transparansi, tidak dikriminasi, bertanggung jawab, adil dan aman dalam pengadaan barang dan jasanya. BUMN diberi otoritas dalam mengelola bisnisnya termasuk dalam pengadaan Barang/Jasa yang tujuannya untuk percepatan layanan bisnis kepada customer dan berorientasi pada profit .  Kelemahan  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  oleh  BUMN  saat  ini  adalah  pengadaan barang/jasa  masih  belum  menerapkan  prinsip-pengadaan  secara  akuntabel,  karena  masih menggunakan  sistim  manual  yaitu  tidak  menggunakan  sistim  informasi  dan  transaksi  secara elektronik mengacu pada UU 11 Tahun 2008 tentang ITE.

## Kata kunci : pengadaan barang dan jasa; badan usaha milik negara

## A. Pendahuluan
Pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  kepentingan  pemerintah  merupakan  salah  satu  alat untuk  menggerakkan  roda  perekonomian,  oleh  karenanya  penyerapan  anggaran  melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah  urgensi  pelaksanaan  pengadaan  yang  efektif  dan  efisien  serta  ekonomis  untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.
- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputar pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lain karena banyaknya penyimpangan dalam perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  pengawasannya.  Upaya  pemberantasan  korupsi khususnya  di  bidang  ini  hanya  akan  efektif  jika  diikuti  dengan  pencegahan  dan  upaya deteksi dini penyimpangan (Ruki, 2006).
Kondisi  bangsa  yang  belum  stabil  sangat  berpotensi  melahirkan  berbagai  macam kejahatan.  Kondisi  seperti  ini  banyak  dimanfaatkan  oleh  pejabat-pejabat  untuk  melakukan penyimpangan, salah satunya dalam bentuk korupsi.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  yang  diundangkan  pada  tanggal  27  Desember  2002,  dalam  salah  satu pertimbangannya bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. KPK mempunyai  kewenangan  supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang  melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,  melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan dan juga melakukan penuntutan tindak pidana korupsi.
Secara  normatif,  prinsip  pengadaan  barang  dan  jasa  menurut  Pasal  5  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
Aspek  penting  lain  dalam  pengadaan  barang/jasa  adalah  pertimbangan profesionalisme  dan  integritas  dari  Pimpinan,  Kuasa  Pengguna  Barang  (KPB)  dan  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta dalam pemilihan panitia Pengadaan dan Pimpinan Proyek.
Sumber dana  yang digunakan dalam pengadaan barang ini berasal dari dana APBN dan  APBD.  Dana  APBN  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  bersama  DPR  RI,  sedangkan  dana APBD merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pelaksanaan  kegiatan  pengadaan  barang  ini  dapat  dilakukan  secara:  Sewa  kelola;  atau penyedia barang.
Dilaksanakan secara swakelola artinya adalah:
1. dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;
2. institusi  pemerintah  penerima  kuasa  dari  penanggung  jawab  anggaran,  misalnya perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian atau ilmiah pemerintah;
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
3. kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran.
Dilaksanakan  oleh  penyedia  barang  artinya  adalah  bahwa  pengadaan  barang  itu dilaksanakan oleh penyedia barang. Barang adalah suatu benda dalam berbagai dan uraian, yang  meliputi:  bahan  baku;  bahan  setengah  jadi;  barang  jadi  atau  peralatan;  spesifikasi ditetapkan oleh pengguna barang.
Kontrak  pengadaan  barang  merupakan  kontrak  yang  dikenal  dalam  kegiatan pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah, di mana sumber pembiayaannya berasal dari  APBN/APBD.  Pengertian  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dapat  kita  baca  dalam Pasal  1  angka  1  Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, yaitu:
“Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  selanjutnya  disebut  dengan  Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/Institusi  yang  prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa”.
Unsur-unsur  kontrak  pengadaan  barang,  yaitu:  adanya  subjek  hukum;  adanya  objek; dan  pelaksanaannya.  Subjek  hukum  dalam  kontrak  pengadaan  barang  adalah  pengguna barang dan penyedia barang. Pengguna barang adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik  pekerjaan  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  pengadaan  barang  dalam lingkungan  unit  kerja/proyek  tertentu.  Penyedia  barang  adalah  badan  usaha  atau  orang perseorangan  yang  kegiatan  usahanya  menyediakan  barang.  Objek  kontrak  ini  adalah kegiatan pengadaan barang. (Salim, 2007)
Metode  pemilihan  penyedia  barang  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memilih penyedia  barang  yang  akan  melaksanakan  pengadaan  barang/jasa.  Pasal  35  ayat  (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa:
Pemilihan penyedia barang dilakukan dengan:
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Terbatas;
c. Pelelangan Sederhana;
d. Penunjukan Langsung;
e. Pengadaan Langsung; atau
- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702 f. Kontes.
Adapun  pengertian  dari  pelelangan  umum  adalah  metode  pemilihan  penyedia barang/jasa  yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa  dan  papan  pengumuman  resmi  untuk  penerangan  umum  sehingga  masyarakat  luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
Adapun  pengertian  dari  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  berdasarkan  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  negara  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  untuk  pengadaan  barang  dan  jasa  yang dilakukan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  seharusnya  menggunakan  pedoman Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Jo.  Peraturan  Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Akan  tetapi  dalam  kenyataannya  di beberapa BUMN dalam pengadaan barang/jasa mengumumkan pedoman yang disusun oleh BUMN  yang  bersangkutan  yang  sering  disebut  dengan  Sistem  dan  Prosedur  Pengadaan Barang dan Jasa (SISPRO).
Pada  BUMN  berlaku  Peraturan  Menteri  BUMN  No.  PER-05/MBU/2008  tentang Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Badan  Usaha  Milik  Negara. Kekhususan  ini  diberlakukan  karena  BUMN  merupakan  suatu  bentuk  badan  usaha  yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  negara  melalui  penyertaan  secara langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  Dalam  Pasal  13  ayat  (2) Peraturan  Menteri  BUMN  No.  PER-05/MBU/2008  tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Badan  Usaha  Milik  Negara  menyatakan  bahwa:  “Direksi BUMN  wajib  menyusun  ketentuan  internal  ( Standard  Operating  and  Procedure )  untuk penyelenggaraan  pengadaan  barang  dan  jasa,  termasuk  prosedur  sanggahan  dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN ini”.
Berdasarkan  bunyi  Pasal  13  ayat  (2)  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  setiap BUMN  diwajibkan  untuk  membuat  SOP  sendiri-sendiri  yang  mengakibatkan  adanya ketidaksamaan  SOP  antara  BUMN  yang  satu  dengan  BUMN  yang  lain.  Oleh  karena  itu, perlu  dilakukan  rekonstruksi  terhadap  Peraturan  Menteri  BUMN  No.  PER-05/MBU/2008
- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702 tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Badan  Usaha  Milik Negara yang intinya menegaskan bahwa Menteri Negara BUMN hendaknya membuat suatu SOP  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  yang  dapat  digunakan  oleh  semua  BUMN  yang ada  di  Indonesia,  sehingga  BUMN  mempunyai  suatu  payung  hukum  dalam  pengadaan barang dan jasa.
Selain  merekonstruksi  Peraturan  Menteri  BUMN  No.  PER-05/MBU/2008  tentang Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Badan  Usaha  Milik  Negara, Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Keempat  atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  juga  perlu dilakukan rekonstruksi. Adapun dalam rekonstruksi ini adalah dengan menambah satu pasal yang menyatakan bahwa Menteri Negara BUMN diberi kewenangan untuk membuat suatu aturan mengenai SOP Pengadaan Barang dan Jasa khusus untuk BUMN yang dapat dibuat dalam suatu aturan tersediri.
Selain  itu,  muncul  gagasan  di  lingkungan  BUMN  untuk  melakukan  sinergi  dalam proses  pengadaan  barang/jasa,  dengan  cara  melakukan  penunjukan  antar  BUMN  yang terafiliasi  antara  anak  dan  induk  perusahaan.  Ketentuan  ini  didasarkan  pada  Surat  Edaran Menteri BUMN No. SE-03/MBU.S/2009 (SE BUMN 03/2009) tanggal 15 Desember 2009 yang  diterbitkan  Kementerian  BUMN  berkaitan  dengan  upaya  mendukung  sinergi  antar sesama  BUMN  dan/atau  dengan  anak-anak  perusahaannya.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  Nomor  05/MBU/2008  tanggal  3  September  2008 khususnya Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (2) yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
1. Pasal 2 ayat (4): pengguna barang dan jasa mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau anak  perusahaan  sepanjang  barang  dan  jasa  tersebut  merupakan  hasil  produksi  BUMN dan/atau anak perusahaan yang bersangkutan dan sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan
2. Pasal  13  ayat  (2):  Direksi  BUMN  wajib  menyusun  ketentuan  internal  ( Standard Operating and Procedure ) untuk penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa termasuk prosedur sanggahan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN ini. Adapun  tujuan  sinergi  BUMN  adalah  melakukan  proses  pengadaan  secara  cepat, fleksibel,  kompetitif,  efisien  dan  efektif  tanpa  kehilangan  momentum  bisnis  sehingga mengakibatkan  kerugian  perusahaan.  Tujuan  dan  alasan  hukum  yang  tampaknya  filosofis tersebut  ternyata  menimbulkan  dua  kesimpulan  yang  berbeda,  terutama  berkaitan  dengan penunjukan langsung. Pada  tahun  2012,  Kementerian  BUMN  kembali  mengeluarkan
- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Peraturan Menteri BUMN Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  05/MBU/2008  tentang  Pedoman  Umum Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Badan  Usaha  Milik  Negara  (Permen  Nomor  15 Tahun 2012).  Latar belakang penerbitan Permen Nomor 15 Tahun 2012 ini  adalah sebagai bentuk dukungan dilakukannya sinergi BUMN, anak perusahaan dan sinergi BUMN dengan anak perusahaan.
Menurut  Pasal  1315  KUHPerdata,  pada  umumnya  tiada  seorang  pun  dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya  sendiri.  Asas  tersebut  dinamakan  asas  kepribadian  suatu  perjanjian.  Mengikatkan diri  ditujukan  pada  memikul  kewajiban-kewajiban  atau  menyanggupi  melakukan  sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya, perikatan hukum  yang dilahirkan oleh suatu  perjanjian, hanya mengikat orang-orang  yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan  tidak  mengikat  orang-orang  lain.  Suatu  perjanjian  hanya  meletakkan  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  antara  para  pihak  yang  membuatnya.  Orang-orang  lain  adalah  pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut. (Subekti, 1995)
Suatu  perikatan  hukum  yang  dilahirkan  oleh  suatu  perjanjian,  mempunyai  dua  sudut yaitu sudut kewajiban-kewajiban ( obligations ) yang dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak- hak atau manfaat, yang diperoleh pihak lain, yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu.
Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya: suatu pihak yang memperoleh  hak-hak  dari  perjanjian  itu,  juga  menerima  kewajiban-kewajiban  yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul  kewajiban-kewajiban  juga  memperoleh  hak-hak  yang  dianggap  sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu. Apabila tidak demikian halnya,  yaitu  apabila  pihak  yang  memperoleh  hak-hak  dari  perjanjian  itu  tidak  dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikannya dari hak-hak itu, atau apabila pihak yang menerima  kewajiban-kewajiban  tidak  memperoleh  hak-hak  sebagai  kebalikannya,  maka perjanjian yang demikian itu, adalah unilateral atau sepihak. (Subekti, 2008)
Pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  bisa  didapatkan  dalam  karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles,
- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702 mesti  dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” (Apeldoorn, 1996).
Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak  dipandangan  manusia  sebagai  suatu  unit  atau  wadah  yang  sama.  Inilah  yang  dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan  kemampuan  dan prestasi yang telah dilakukanya.
Teori  keadilan  yang  memiliki  arti  persamaan  terhadap  pemenuhan  hak  kesehatan seperti  teori  keadilan  Aristoteles  yaitu  teori  keadilan  oleh  John  Rawls.  John  Rawls dipandang  sebagai  perspektif “liberal- egalitarian of  social  justice”, berpendapat  bahwa keadilan  adalah  kebajikan  utama  dari  hadirnya  institusi-institusi  sosial (social  institutions). Kebajikan  bagi  seluruh  masyarakat  tidak  dapat  mengesampingkan  atau  menggugat  rasa keadilan  dari  setiap  orang  yang  telah  memperoleh  rasa  keadilan,  khususnya  masyarakat lemah pencari keadilan (Faiz 2009).
Atas  dasar  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  yang  menjadi  perumusan  masalah adalah  sebagai  berikut  :  1)  Bagaimana  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang dilaksanakan oleh BUMN saat ini, 2) Bagaimana kelemahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini.
Fakta  menunjukkan  bahwa  belum  banyak  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk  penelitian  hukum,  dengan  keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk  menelusuri  hasil- hasil  penelitian  di  bidang  hukum,  ada  beberapa  penelitian  tentang  penerapan  doktrin persamaan pada “ Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Milik Negara”.
Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Julianda B. Manaludi tahun  2017 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah”,  yang  mengungkapkan  dua  pokok permasalahan,  yaitu:  pertama  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyelenggara PBJP  dan  kedua  Apa  Permasalahan  dan  solusinya  dalam  Upaya  Perlindungan  Hukum Terhadap Penyelenggara PBJP (Manalu, 2017).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Mario  Nelwan    pada  tahun  2015  dengan  judul  “Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung” yang mengungkapkan permasalahan
- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 yaitu:  bagaimana  pelaksanaan  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  khususnya  pengadaan lampu hias jalan pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung (Nelwan, 2015).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Adrianus  Arli  Fauzi  pada  tahun  2013  dengan  judul  “Telaah Yuridis  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pada Sekretariat  Dprd  Kabupaten  Sidoarjo”  yang  mengungkapkan  dua  permasalahan  yaitu: pertama Bagaimanakah kaitan antara pengadaan barang dan jasa dengan metoda penunjukan langsung  pada  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  tindak  pidana  korupsi.  kedua Bagaimana  norma  hukum  pengadaan  barang  dan  jasa  pada  sekretariat  DPRD  Kabupaten Sidoarjo dengan metoda penunjukan langsung (Fauzi, 2013).

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife atau hukum  normatif. Metode  penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian  hukum  kepustakaan  dimana  metode  atau cara  yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  yang ada. (Soekanto and Mamuji, 2009) Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  hukum  obyektif  (norma  hukum),  yaitu dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  masalah  hukum.  Tahapan  kedua  penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  hukum  subjektif  (hak  dan kewajiban).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Dilaksanakan Oleh BUMN Saat Ini
Fungsi pemerintahan dijalankan dengan memerlukan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik  itu  perusahaan  milik  pemerintah  maupun  swasta.  Berbeda  dengan  pengadaan  barang dan  jasa  di  instansi  dan  perusahaan  swasta,  pengadaan  barang  dan  jasa  di  instansi pemerintahan  lebih  rumit  karena  berhubungan  dengan  perhitungan  APBN/APBD  yang digunakan  untuk  membayar  barang  atau  jasa  tersebut.  Terlebih  lagi  ada  beberapa  aturan yang  mengatur  proses  pengadaan  barang  tersebut,  Perpres  No.  54  Tahun  2010  sebagai perubahan  tentang  Tata  Cara  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  dari  Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2003 (Purwosusilo, 2014).
- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Pengertian barang/jasa itu sendiri tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Perpres Nomor 70 Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
“Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  selanjutnya  disebut  dengan  Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/Institusi  yang  prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”
Kegiatan  pengadaan  barang/jasa  yang  dibiayai  dengan  APBN/APBD,  baik  yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
Pengertian  pengadaan  barang  dan  jasa  juga  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Nomor 15  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 1 angka 1, yaitu:
Pengadaan  barang  dan  jasa  adalah  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang dilakukan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  pembiayaannya  tidak  menggunakan  dana dari APBN/APBD.
Pemerintah  dalam  menyelenggarakan  kehidupan  bernegara  harus  mewujudkan kesejahteraan  umum  yang  berkeadilan  sosial  bagi  seluruh  masyarakatnya,  dalam mewujudkan  hal  tersebut  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  menyediakan  kebutuhan masyarakatnya yang salah satunya dalam bentuk barang maupun jasa. (Ibrahim, 2003)
Barang  diartikan  sebagai  benda  dalam  berbagai  bentuk  dan  uraian,  yang  meliputi bahan  baku,  barang  setengah  jadi,  barang  jadi/peralatan,  yang  spesifikasinya  ditetapkan. Sedangkan  jasa  diartikan  sebagai  suatu  barang  yang  tidak  berwujud,  namun  dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dalam  hal  barang/jasa  sangat  memiliki  potensi untuk terjadinya korupsi atau penyimpangan-penyimpangan lainnya yang berakibat kerugian keuangan  negara  dan  perekonomian  negara.  (Sogar,  2009)  salah  satu  lahan  subur  dari terjadinya  korupsi  adalah  pengadaan  barang  dan  jasa  karena  pengadaan  barang/jasa melibatkan dana yang sangat besar.
Peraturan  perundangan-undangan  yang  dibuat  pertama  kali  untuk  mengatur  tentang pengadaan barang/jasa ialah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, lahirnya Keputusan Presiden  Nomor  18  Tahun  2000  sebagai  suatu  pedoman  pelelangan  dalam  pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Di dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 diatur mengenai petunjuk teknis yang  memberikan  kewenangan  kepada  Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi  (LPJK) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk memberikan akreditasi dan sertifikasi bagi penyedia barang dan jasa.
Dalam rangka penyempurnaan pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka kemudian lahirlah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  sebagai  pengganti  dari Keputusan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2000  tentunya  dengan  maksud  dan  tujuan  tertentu, maksud dan tujuan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:
1) Maksud  diberlakukannya  Keputusan  Presiden  ini  adalah  untuk  mengatur  pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.
2) Tujuan  diberlakukannya  Keputusan  Presiden  ini  adalah  agar  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  yang  sebagian  atau  seluruhnya  dibiayai  APBN/APBD  dilakukan  secara efisien,efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2003  juga  mengatur  tentang  hal-hal  seperti tugas  pokok  pengguna  barang/jasa,  persyaratan  penyedia  barang/jasa,  penentuan  harga perkiraan sendiri dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
Pengadaan  barang/jasa  mengalami  perkembangan  yang  sangat  dinamis,  hal  ini ditandai  dengan  adanya  delapan  kali  revisi  terhadap  Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun 2003  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  sampai  akhirnya Keputusan Presiden tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2011.
Dicabutnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  melahirkan  peraturan  perundang-undangan  yang  baru yang menggantikan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut.
Peraturan  perundang-undangan  tersebut  ialah  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Peraturan  ini  diharapkan  mampu mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah lebih baik.
Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 memiliki perbedaan-perbedaan  yang  prinsipil  yang  ditandai  dengan  didasari  oleh  7  (tujuh)  gagasan pokok  perubahan  yaitu:  penyederhanaan  prosedur,  mengurangi  ekonomi  biaya  tinggi, mendorong terjadinya persaingan usaha  yang sehat,  melindungi usaha kecil, meningkatkan
- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702 penggunaan  produksi  dalam  negeri,  meningkatnya  profesionalitas  pelaksana  pengadaan barang dan penyelarasan aturan. (Istiami, 2014)
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sampai saat ini telah mengalami empat kali perubahan. Yang  pertama  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  35  Tahun  2011,  kemudian perubahan  yang kedua adalah dengan terbitnya  Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, lalu perubahan yang ketiga adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan perubahan  yang terakhir adalah dengan terbitnya  Peraturan Presiden  Nomor 4 Tahun 2015 tentang  Perubahan  Keempat  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang/Jasa.  Peraturan  terakhir  ini  dilakukan  karena  perlunya  inovasi  terhadap pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  dilakukan  dengan  pemanfaatan teknologi  informasi  dalam  rangka  percepatan  pelaksanaan  belanja  negara  guna  percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan.
Pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  BUMN  bukan  hanya  diatur  dalam peraturan presiden di atas melainkan juga diatur oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor 15 Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  BUMN  Nomor  05  Tahun  2008 tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Badan  Usaha  Milik Negara.
2. Kelemahan  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Oleh  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN) Saat Ini
Pembangunan  infrastruktur  memegang  peranan  penting  dan  vital  dalam  mendukung pembangunan  ekonomi,  sosial-budaya,  kesatuan  dan  persatuan  terutama  sebagai  modal sosial masyarakat yang dibingkai dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil pembangunan infrastruktur dapat memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia. Karena terbatasnya  anggaran  yang  dimiliki  oleh  pemerintah,  maka  pemerintah  telah  membagi pelaksananan  pembangunan  infrastrukstur  untuk  pekerjaan  konstruksi  dibedakan berdasarkan mata anggaran:
Pertama infrastruktur  yang  dibiayai  langsung  oleh  pemerintah  melalui  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (disingkat  dengan  APBN)  dan/atau  Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah (disingkat  dengan APBD) dan atau/  Bantuan  Luar Negeri (disingkat  BLN) yang  ada  unsur  dana  APBN  dan/atau  APBD  yang  ditetapkan  melalui  Daftar  Isian  Proyek atau  Pagu  Anggaran  yang  telah  di  sahkan  oleh  Undang-Undang  tentang  APBN  dan/atau
- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702 Peraturan  Daerah  tentang  APBD.  Proses  pengadaan  barang/jasa  diatur  oleh  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Jo.  Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (selanjutnya  disingkat  Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012).
Kedua yang  dibiayai  melalui  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha (selanjutnya  disingkat  dengan  KPBU)  yang  diatur  melalui  perjanjian  kerja  sama,  yang  tata cara pengadaanya diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha  Dalam  Penyediaan  Insfrastruktur  Juncto  Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67  Tahun  2005  tentang  Kerja  sama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha  Dalam  Penyediaan Insfrastruktur  (selanjutnya  disebut  Perpres  67  Tahun  2005  Jo.  Perpres  56  Tahun  2011), dalam pelaksanaan infrastruktur dengan melalui sistem isvestasi, karena melibatkan barang milik  negara/daerah  maka  kerja  sama  dengan  badan  usaha  ( investor )  dilakukan  dalam bentuk  Bangun  Guna  Serah  atau  Bangun  Serah  Guna  seperti  yang  diatur  oleh  Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah (selanjutnya disingkat PP 6 Tahun 2006).
Ketentuan Pasal 1 angka 3 Perpres 67 Tahun 2005 Jo. Perpres 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  Dalam  Penyediaan  Infrastruktur  menjelaskan bahwa, Penyediaan  Infrastruktur adalah kegiatan  yang meliputi  pekerjaan  konstruksi untuk membangun  atau  meningkatkan  kemampuan  insfrastruktur  dan/atau  pemeliharaan insfrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan insfrastuktur.
Pembangunan  infrastruktur  merupakan  lahan  usaha  untuk  menunjang  perekonomian rakyat  agar  mampu  berkembang  cukup  pesat,  dengan  melibatkan  orang  perseorangan maupun  badan  usaha  privat  khususnya  di  sektor  jasa,  yaitu  jasa  konstruksi.  Pembangunan infrtstruktur  diantaranya  meliputi:  pembangunan  jalan  dan  jembatan,  bangunan  gedung, bangunan  bendungan,  bangunan  fasilitas  tansportasi  bandara  dan  pelabubuhan,  bangunan umum,  bangunan  industri,  dan  penataan  kawasan  dan  lain  sebagainya.  (Djumialdji,  1996) Pembangunan tersebut, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, investasi nasional/asing, maupun yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat sendiri pada umumnya.
Pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur,  pemerintah  tidak  dapat  melaksanakan pembangunan sendiri atau membiayai sendiri melalui dana APBN atau APBD dan pinjaman
- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702 (asing).  Pemerintah  dapat  bekerjasama  dengan  badan  usaha  dalam  penyediaan infrastrukturnya.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  pemerintah  melibatkan  Badan  Usaha  dalam bentuk  investasi.  Sehubungan  dengan  kerjasama  pemerintah  dengan  badan  usaha,  maka pemerintah  dapat  melakukan  kerjasama  yang  bersifat public  private  partnership (disingkat PPP)  dalam  bentuk Build  Operate  Transfer (disingkat  BOT)  dan Build  Transfer  Operate (disingkat  BTO),  contohnya  konsensi  pada  sektor  pembangunan  insfrastruktur  jalan  tol, gedung olah raga, jaringan air minum dan lain-lain
Pembangunan  infrastuktur  tersebut,  dalam  pelaksanaan  kegiatannya  harus  didukung dengan  regulasi  yang  benar-benar  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat.  Hal ini terkait dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, karena  berbagai peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  belum  berorientasi,  baik  kepada  kepentingan  pengembangan  jasa konstruksi  sesuai  dengan  karakteristik  jasa  konstruksi  itu  sendiri.  Hal  tersebut mengakibatkan  kurang  berkembangnya  iklim  usaha  yang  mendukung  peningkatan  daya saing  secara  optimal,  maupun  bagi  kepentingan  masyarakat . Oleh  karena  itulah,  dalam rangka  mengatur  pembangunan  infrastrukur  disektor  konstruksi,  sejak  Tahun  1999 pemerintah  telah  mengesahkan  perundang-undangan  yang  terkait  jasa  konstruksi  yaitu Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999  tentang  Jasa  Konstruksi,  (disingkat  UU  Jasa Konstruksi).
UU Jasa Konstruksi  mengatur tentang kegiatan  pembangunan infrastruktur pekerjaan konstruksi.  UU  Jasa  Konstruksi  dalam  penjelasan  ketentuan  umumnya  Pasal  1 menyebutkan, bahwa dalam pembangunan ekonomi secara nasional, khususnya infrastruktur UU  Jasa  Konstruksi  mempunyai  peranan  penting  dan  strategis  mengingat  jasa  konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya. (Utrecht, 1966) Baik berupa  perkembangan  maupun  sarana  yang  berfungsi  mendukung  pertumbuhan  dan perkembangan  berbagai  bidang,  terutama  bidang  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur  yang merata materiil dan spitiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sebelum lahirnya UU Jasa Konstruksi, pelaksanaan pembangunan infrastruktur diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) disingkat BW, Algemene Voorwaaden Voor de Uitvoering bij Aanneming Van Openbare Werken 1941 atau disingkat AV.41  yang  sekarang  di  namakan  Syarat-Syarat  Umum  untuk  Pelaksanaan  Pembangunan Bangunan Umum yang Dilelangkan, atau disingkat SU.41, untuk pembangunan infrastruktur
- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 pemerintah,  proses  pengadaanya  dimulai  melalui  Keputusan  Presiden    Nomor  14A  Tahun 1980 tentang  Pelaksanaan Anggaran Pendapan dan Belanja Negara.

## D. Simpulan
Pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN)  saat  ini  adalah  menggunakan  sistem  manual,  yang  belum  terlihat  adanya transparansi,  tidak  diskriminasi,  bertanggung  jawab,  adil  dan  aman  dalam  pengadaan  barang dan  jasanya.  BUMN  diberi  otoritas  dalam  mengelola  bisnisnya  termasuk  dalam  pengadaan Barang/Jasa yang tujuannya untuk percepatan layanan bisnis kepada customer dan berorientasi pada profit .
Kelemahan  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  oleh  BUMN  saat  ini  adalah  pengadaan barang/jasa  masih  belum  menerapkan  prinsip-pengadaan  secara  akuntabel,  karena  masih menggunakan  sistim  manual  yaitu  tidak  menggunakan  sistim  informasi  dan  transaksi  secara elektronik mengacu pada UU 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BUMN  dalam  proses  Pengadaan  Barang/Jasa  pada  BUMN  adalah: a. Apabila  dari  Aparat Penegak  Hukum  tidak/kurang  paham  terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa. b. Tidak disusun  secara  professional,  karena  tata  cara  pengadaannya  tidak  mengedepankan  prinsip bersaing.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU
Apeldoorn,  L.  J.  Van.  (1996). Pengantar  Ilmu  Hukum .  Cetakan  Kedua  Puluh  Enam.  Jakarta: Pradnya Paramita.
Djumialdji. (1996). Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia . Jakarta: Rhineka Cipta.
Ibrahim.  (2003). Pengimpasan  Pinjaman  (Kompensasi)  Dan  Asas  Kebebasan  Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank . Bandung: Utomo.
Istiami,  Amik  Tri.  (2014). Cara  Lebih  Mudah  Membaca  Peraturan  Pengadaan  Barang  Dan Jasa Pemerintah . Jakarta: CV Primaprint.
Purwosusilo,.  (2014). Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa .  Jakarta:  Pernada  Media Group.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702
Ruki, Taufiequrachman. (2006). Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Kepentingan Pemerintah . Jakarta.
Salim, HS. (2007). Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata, Buku Satu . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soekanto,  Soerjono,  Dan  Sri  Mamuji.  (2009). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sogar,  A.  Yohanes.  (2009). Hukum  Perjanjian:  Prinsip  Hukum  Kontrak  Pengadaan  Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah . Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Subekti. (1995). Aneka Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti.
———. (2008). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa.
Utrecht, E. (1966). Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia . Jakarta: Penerbitan Dan Balai Buku Indonesia.

## B. ARTIKEL JURNAL
Faiz,  Pan  Mohamad.  (2009).  “Teori  Keadilan  John  Rawls  (John  Rawls’  Theory  Of  Justice).” Ssrn Electronic Journal . Https://Doi.Org/10.2139/Ssrn.2847573.
Fauzi, Arli. (2013). “Telaah Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Sidoarjo.” Universitas 17 Agustus 1945 .
Manalu,  Julianda  B.  (2017).  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyelenggara  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Jurnal Hukum Samudera Keadilan 12.
Nelwan,  Mario.  (2015).  “Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pada  Dinas  Tata  Ruang  Kota  Bitung.” Universitas Sam Ratulangi Manado .

## C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang Diundangkan Pada Tanggal 27 Desember 2002.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.
Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Menteri  BUMN  No.  PER-05/MBU/2008  Tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.