## URGENSI PENERAPAN SYARIAH DALAMBISNIS JASA KONSTRUKSI
Kholis Firmansyah 1

## Abstrak
Dalam  hal  pembangunan  nasional,  maka  sangat  perlu  melibatkan perusahaan  jasa  konstruksi,  karena  jasa  konstruksi  mempunyai  peranan penting dan strategis, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa  bangunan  atau  bentuk  fisik  lainnya,  baik  yang  berupa  prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang. Pada pelaksanaan bisnis jasa konstruksi, penerapan syariah sangatlah  urgen.  Adapunyang  menyebabkan  penerapan  syariah  menjadi sangat urgen dalam bisnis jasa konstruksi, antara lain dikarenakan maraknya budaya  bisnis  yang  tidak  sehat  dalam  dunia  bisnis  jasa  konstruksi  dimana terdapat  kecurangan,  suap-menyuap  dan kong  kalikong /kesepakatan  untuk berbuat  tidak  baik  dalam  upaya  mendapatkan  proyek  serta  pengurangan timbangan/takaran  dalam  pelaksanaan  proyek;  serta  upaya  yang  dilakukan oleh  pebisnis  muslim  dalam  menghilangkan  unsur  haram  dalam  bisnis, yakni  menghilangkan  unsur  haram  dari  segi  modal  dengan  cara mendapatkakn  modal  yang  halal  dan  non  ribawi,  menghilangkan  unsur haram  dari  cara  mendapatkan  proyek  serta  menghilangkan  unsur  haram dalam  pelaksanaan  proyek.  Maka  dalam  hal  tersebut  pemahaman  kembali terhadap  syariah  Islam  serta  implementasinya  sangat  dibutuhkan  dalam bisnis yang berorientasi kebahagiaan dunia dan akhirat.

## A. Pendahuluan
Dalam hal keyakinan terhadap Tuhan YME yang kemudian seseorang mengikrarkan diri sebagai  umat  beragama  Islam,  maka  saat  itulah  seorang  hamba  mempunyai  konsekuensi teologis dan harus menjalankan ajaran-ajaran agama terhadap agama yang diyakininya, yang dalam hal ini adalah agama Islam. Ajaran agama atau ketetapan dan hukum dari Allah SWT bagi hambaNya tersebut selanjutnya diistilahkan dengan syariah.
Perintah  dari  Allah  SWT  untuk  menjalankan  syariat  yang  telah  ditentukan  olehNya tercantum  Dalam  QS.  Al-Jatsiyah  ayat  18, “kemudian  Kami  jadikan  engkau  diatas  perkara yang  telah  disyariatkan,  maka  ikutilah  syariah  itu  dan  janganlah  engkau  ikuti  hawa  nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” . Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa: [a]  syariah itu dari Allah; [b] syariah itu harus diikuti; dan [c] syariah tidak memperturutkan hawa nafsu.
1 Dosen Fakultas Agama Islam Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (Unwaha) Tambakberas-Jombang
Menurut istilah para  ulama,  syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hambaNya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. 2
Syariah  selalu  mengedepankan  nilai-nilai  keadilan (al-‘adl) dan  kemaslahatan  serta mengandung  rahmat  dan  hikmah,  kebenaran,  kebaikan,  kedamaian,  kemakmuran,  dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Syariah Islam juga menjunjung tinggi  kemuliaan  manusia  baik  laki-laki  maupun  perempuan  tanpa  diskriminasi.  Untuk  itu Imam  al-Syatibi  telah  melakukan  penelitian (istiqra’) yang  digali  dari  Al-Qur’an  maupun Sunah, dan menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam/syariah Islam (maqashid syariah) ada lima, yakni memelihara agama (hifzh ad-diin) , memelihara jiwa (hifzh an-nafs) , memelihara akal (hifzh al-‘aql) , memelihara keturunan dan kehormatan (hifzh al-‘ardh) , dan memelihara harta (hifzh al-maal) . 3
Perkembangan  dalam  dunia  bisnis  berbasis  syariah  telah  menarik  perhatian  banyak kalangan.  Ketertarikan  tersebut  bukan  hanya  terletak  pada  sisi  pelaku  bisnis  atau  penyedia barang  dan  jasa  semata,  melainkan juga para  konsumen  dan pengguna  barang  dan  jasa  pun tertarik  memilih  produk  barang  dan  jasa  yang  halal  dan  tidak  bertentangan  dengan  syariah Islam,  terutama  bagi  warga  yang  beragama  Islam.  Saat  ini  bisnis  berbasis  syariah  sebagai bagian  dari  ekonomi syariah  kian  berkembang  dan  dengan  mudah  kita  temui  dimana-mana, seperti halnya bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah  syariah,  sekuritas  syariah,  pembiayaan syariah,  pegadaian  syariah,  dana  pensiun  lembaga  keuangan  syariah,  lembaga  keuangan syariah.  Tidak  hanya  itu,  bisnis  berbasis  syariah  juga  telah  dikembangkan  dalam  dunia perhotelan  sehingga  muncullah  hotel  syariah,  bahkan  telah  berkembang  laundry  syariah, kolam renang syariah, dan pariwisata syariah.
Terkait  dengan  perkembangan  bisnis  berbasis  syariah,  tulisan  ini  akan  membahas bagaimana urgensi penerapan syariah dalam bisnis jasa konstruksi.

## B. Perkembangan Industri Jasa Konstruksi di Indonesia
Jasa  konstruksi  merupakan  layanan  jasa  konsultansi  perencanaan  pekerjaan  konstruksi, layanan  jasa  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi,  dan  layanan  jasa  konsultansi  pengawasan
2 H.A.  Jazuli, Ilmu Fiqh:  Penggalian,  Perkembangan,  dan  Penerapan  Hukum  Islam, Cet.  ke-5  (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 2.
3 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam (Malang: UIN Malang Press, 2007) , hlm. 27.
pekerjaan  konstruksi. 4 Perkembangan  industri  jasa  konstruksi  di  Indonesia  dibagi  dalam  5 periode : 5

## 1. Periode 1945-1950
Pada periode ini praktis industri jasa konstruksi belum bangkit, karena negeri ini masih disibukkan dengan usaha Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali sehingga terjadilah apa  yang  dikenal  dengan  istilah  Agresi  Belanda.  Perundingan  demi  perundingan  diadakan antara  Indonesia  dengan  Belanda,  Persetujuan  Linggar  Djati 6 ,  Persetujuan  Renville 7 , Persetujuan  Roem  Van  Royen 8 ,  hingga  akhirnya  atas  desakan  PBB,  Belanda  bersedia menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) 9 yang akhirnya memberikan pengakuan kedaulatan kepada R.I. (19 Desember 1949).
Tahun  1950  Indonesia  kembali  menjadi  Negara  Kesatuan  R.I.  dengan  membubarkan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil KMB. Praktis dalam periode ini belum tumbuh  pembangunan  atau  industri  jasa  konstruksi.  Perusahaan  jasa  konstruksi  yang  ada dalam  periode  ini  kebanyakan  adalah  usaha  perusahaan  Belanda  seperti  NV  de  Hollandshe Beton Maatschappij, NV Associatie, NV Nederlandshe Aanneming Maatschappij, dll.
2. Periode 1951-1959
Dari  tahun  1951  hingga  1959  Pemerintahan  yang  menggunakan  sistem  Kabinet Parlementer  tidak  pernah  stabil,  kabinet  silih  berganti  dalam  hitungan  bulan.  Usaha pemerintah mengadakan pemilu pertama (1955) berhasil membentuk konstituante (Lembaga Pembuat  Undang-Undang  sebagai  pengganti  UUDS  ‘45)  namun  tidak  berhasil/gagal membuat  UUD  baru.  Praktis  dalam  periode  ini  industri  jasa  konstruksi  masih  tetap  belum bangkit.
3. Periode 1960-1966
Akibat gagalnya Konstituante pembuat UUD baru, akhirnya Presiden Soekarno membuat Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan UUD ’45 berlaku lagi di Indonesia. Barulah saat
4 Pasal 1 UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
5 Nazarkhan  Yasin, Mengenal  Kontrak  Konstruksi  di  Indonesia, cet.  ke-2(Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2006), hlm. 5-11.
6 Hasil Perundingan Linggar Djati antara lain : (1) Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura; (2) Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1  Januari1949;  (3)  Pihak  Belanda  dan  Indonesia  Sepakat  membentuk  negara  RIS;  (4)  Dalam  bentuk  RIS Indonesia  harus  tergabung  dalam  Commonwealth/Persemakmuran  Indonesia-Belanda  dengan  mahkota  negeri Belanda sebagai kepala uni.
7 Isi  dari  Perjanjian  renville  antara  lain  :  (1)  Belanda  hanya  mengakui  Jawa  tengah,  Yogyakarta,  dan Sumatera  sebagai  bagian  wilayah  Republik  Indonesia;  (2)  Disetujuinya  sebuah  garis  demarkasi  yang memisahkan  wilayah  Indonesia  dan  Daerah  pendudukan  Belanda;  (3)TNI  harus  ditarik  mundur  dari  daerah- daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa TimurIndonesia di Yogyakarta.
8 Indonesia dan Belanda akan segera mengadakan perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB).
9 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.
itu dimulai pembangunan yang dikomando sendiri oleh Bung Karno dengan nama “Proyek- Proyek  Mandataris”  seperti  MONAS,  Monumen  Irian  Barat,  Hotel-hotel  megah  (Indonesia, Samudra  Beach,  Bali  Beach),  Wisma  Nusantara,  Jembatan  Semanggi,  Gelora  Senayan  dan masih banyak lainnya.
Para  Penyedia  Jasa/Kontraktor  Pelaksana  pada  umumnya  adalah  Perusahaan  Negara (PN)  yang  berasal  dari  perusahaan  milik  Belanda  yang  dinasionalisasikan  oleh  Pemerintah. Seperti  NV  de  Hollandshe  Beton  Maatschappij/HBM  (sekarang  PT.  Hutama  Karya),  NV Associatie (sekarang PT. Adhi Karya), NV Nederlandshe Aanneming Maatschappij/NEDAM (sekarang  PT.  Nindya  Karya),  dsb.  Dan  para  Penyedia  Jasa  langsung  ditunjuk  oleh Pemerintah (tanpa tender).
Kontrak-kontrak  Konstruksi  umumnya  masih  sangat  sederhana.  Kontrak  yang  umum dipakai adalah cost plus fee. 10 Kontrak ini tidak begitu baik, karena mudah terjadi manipulasi dan tidak efisien, sehingga biaya proyek menjadi tidak terukur.
4. Periode 1967-1996
Pada  periode  ini,  tepatnya  mulai  tahun  1969,  Pemerintah  menetapkan  suatu  program pembangunan  yang  terencana.  Program  ini  dikenal  dengan  nama  Pembangunan  Jangka Panjang Tahap 1 (PJP 1) tahun 1969-1994, yang terdiri dari 5 Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), yaitu :
REPELITA I : 1969-1974
REPELITA II : 1974-1979 REPELITA III : 1979-1984 REPELITA IV : 1984-1989
REPELITA V : 1989-1994
Dalam  periode  inilah  kira-kira  mulai  tahun  1970  dapat  disebut  sebagai  awal  dari kebangkitan  industri  jasa  konstruksi.  Hal  ini  ditunjang  dengan  program  pembangunan  yang terencana  (PJP  1).  Perusahaan-perusahaan  jasa  konstruksi  eks  perusahaan  Belanda  seperti Hutama Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Nindya Karya diubah statusnya dari  Perusahaan  Negara  (PN)  menjadi  Persero  berbentuk  PT  dengan  sebutan  Badan  Usaha Milik Negara (BUMN). Pekerjaan/proyek tidak lagi ditunjuk,  tapi sudah mulai  ditenderkan, persaingan  sudah  mulai  tumbuh  dan  sektor  swasta  sudah  mulai  ikut  serta.  Hal  ini  dapat
10 Dalam bentuk kontrak seperti ini, Penyedia Jasa dibayar seluruh biaya untuk melaksanakan pekerjaan, ditambah  jasa  yang  biasanya  dalam  bentuk  persentase  dari  biaya  (misalnya  10%).Lihat  Nazarkhan  Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia..., hlm. 29.
dikatakan  bahwa  keberhasilan  PJP  1  telah  memberikan  dampak  positif  bagi  perkembangan industri jasa konstruksi.
5. Periode 1997-2002
Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter. Industri jasa konstruksi mengalami goncangan  yang  sangat  hebat  setelah  berkembang  dengan  pesat  selama  kurun  waktu  30 tahun.  Proyek-proyek mendadak berhenti. Pengguna Jasa  tidak mampu membayar Penyedia Jasa, karena lembaga-lembaga pembayaran seperti bank ikut ambruk. Penyedia Jasa terutama di sektor swasta banyak yang tutup (bangkrut), dan pengangguran mulai bertambah. Dengan kata  lain  industri  jasa  konstruksi  pada  tahun  1998  jatuh  dan  turun  drastis  sejalan  dengan hilangnya para investor dari Indonesia.
Sementara  itu  pada  tahun  1999  Pemerintah  membuat  peraturan  perundang-undangan baku mengenai industri jasa konstruksi, yaitu UU No.18/1999 tentang Jasa konstruksi diikuti dengan  3  Peraturan  Pemerintah  sebagai  peraturan  pelaksananya,  yakni  PP  No.28,  29  dan 30/2000.

## C. Unsur-Unsur Pelaksana Pembangunan
Unsur-unsur  pelaksana  pembangunan  merupakan  orang/orang-orang/badan  yang melaksanakan  pekerjaan  bangunan  tersebut.  Masing-masing  unsur  pelaksana  pembangunan mempunyai tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan kedudukan serta kegiatan  yang  dilakukan.  Dalam  pelaksanaannya  unsur-unsur  ini  saling  berkaitan  dan berhubungan mengikuti pola  hubungan kerja yang ditetapkan. 11 Unsur-unsur tersebut antara lain meliputi pemberi tugas/prinsipal, perencana, dan kontraktor.
Pemberi tugas/prinsipal ( owner, employer, client, bouwheer ) ialah orang atau badan yang memberikan/menyuruh  memberikan  pekerjaan  bangunan  dan  yang  membayar  biaya pekerjaan.  Pemberi  tugas  dapat  berupa  perseorangan,  badan,  instansi/lembaga  baik pemerintah maupun swasta. 12
Perencana  ( designer,  architect )  ialah  orang/badan  yang  membuat  perencanaan  lengkap dari suatu pekerjaan bangunan. Perencana dapat berupa perseorangan atau perseorangan yang berbadan  hukum  atau  badan  hukum  yang  bergerak  dalam  bidang  perencanaan pembangunan. 13
11 Soegeng Djojowirono, Manajemen Konstruksi 1, edisi ke-2 (Yogyakarta: KMTS FT UGM, 1991), hlm. 23.
12 Ibid., hlm. 24.
13 Ibid.
Sedangkan  kontraktor  ( contractor,  aannemer )  ialah  orang/badan  yang  menerima  dan menyelenggarakan pekerjaan bangunan menurut biaya yang telah tersedia dan melaksanakan sesuai  dengan  peraturan  dan  syarat-syarat  serta  gambar-gambar  rencana  yang  telah ditetapkan.  Kontraktor  dapat  berupa  badan/perusahaan  yang  bersifat  perseorangan  yang berbadan  hukum  atau  badan  hukum  yang  bergerak  dalam  bidang  pelaksanaan  pekerjaan bangunan. 14
Untuk tugas dan kewajiban kontraktor meliputi: 15
1. Melaksanakan  pekerjaan  berdasarkan  gambar-gambar  rencana/gambar bestek 16 , peraturan dan syarat-syarat bestek, risalah penjelasan pekerjaan ( aanvullings bestek ) dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
2. Menyerahkan  pekerjaan  apabila  pekerjaan  telah  selesai  secara  keseluruhan  atau  dapat pula diserahkan per bagian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

## D. Pengikatan Pekerjaan Konstruksi
1. Para Pihak
Sebagaimana  dijelaskan pada Pasal 14 UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa  Konstruksi, maka para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri atas: (1) pengguna jasa; dan (2) penyedia jasa.
Pengguna  jasa  dapat  menunjuk  wakil  untuk  melaksanakan  kepentingannya  dalam pekerjaan konstruksi. Selain itu pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan  konstruksi  yang  didukung  dengan  dokumen  pembuktian  dari  lembaga  perbankan dan atau lembaga keuangan bukan bank. 17
Adapun  penyedia  jasa  terdiri  dari:  (1)  perencana  konstruksi;  (2)  pelaksana  konstruksi; dan  (3)  pengawas  konstruksi.  Layanan  jasa  yang  dilakukan  oleh  penyedia  jasatersebut dilakukan oleh tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi. 18

## 2. Pengikatan Para Pihak
Pengikatan  dalam  hubungan  kerja  jasa  konstruksi  dilakukan  berdasarkan  prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum 19 atau
14 Ibid. 15 Ibid., hlm. 26. 16 Bestek berasal  dari  bahasa  Belanda  yang  berarti  peraturan  dan  syarat-syarat  pelaksanaan  suatu pekerjaan bangunan atau proyek. Jadi bestek adalah suatu peraturan yang mengikat, yang diuraikan sedemikian rupa, terinci, cukup jelas dan mudah dipahami. Pada umumnya bestek dibagi tiga bagian : a) Peraturan Umum; b) Peraturan Administrasi; c) Peratran dan Teknis. Lihat Bachtiar Ibrahim, Rencana dan Estimate Real of Cost (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 5.
17 Pasal 15 UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
18 Pasal 16 UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
terbatas 20 .  Dan  pelelangan  terbatas  hanya  boleh  diikuti  oleh  penyedia  jasa  yang  dinyatakan telah lulus prakualifikasi. 21
Pengadaan  jasa  konstruksi  juga  bisa  dilakukan  tanpa  melalui  pelelangan  umum  atau pelelangan  terbatas,  yakni  dengan  menggunakan  pemilihan  langsung  dan  penunjukan langsung.  Pemilihan  langsung  adalah  pengadaan  jasa  konstruksi  tanpa  melalui  pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3  (tiga)  penawar  dari  penyedia  jasa  dan  dapat  dilakukan  negosiasi,  baik  dari  segi  teknis maupun  harga,  sehingga  diperoleh  harga  yang  wajar  dan  secara  teknis  dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan  Penunjukan  langsung  adalah  pengadaan jasa  konstruksi yang  dilakukan  tanpa  melalui  pelelangan  umum,  pelelangan  terbatas,  atau  pemilihan langsung  yang  dilakukan  hanya  terhadap  1  (satu)  penyedia  jasa  dengan  cara  melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 22
Untuk tata cara pelelangan umum tediri dari : 23
1) Pengumuman;
2) Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
3) Penjelasan;
4) Pemasukan penawaran;
5) Evaluasi penawaran;
6) Penetapan  calon  pemenang  berdasarkan  harga  terendah  terevaluasi  diantara penawaran  yang  telah  memenuhi  persyaratan  administrasi  dan  teknis  serta  tanggap terhadap dokumen pelelangan;
7) Pengumuman calon pemenang;
8) Masa sanggah; dan
9) Penetapan pemenang.
Perlu  diketahui  ciri-ciri  perikatan  yang  dibenarkan  secara  hukum,  yakni  antara  lain: 24 Tidak ada unsur paksaan, kekhilafan, penipuan; dilandasi oleh i’tikad baik; tidak melanggar
19 Pelelangan umum adalah pelelangan  yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui  media  massa,  sekurang-kurangnya  1  (satu)  media  cetak  dan  papan  pengumuman  resmi  untuk  umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
20 Pelelangan  terbatas  adalah  pelelangan  untuk  pekerjaan  tertentu  yang  diikuti  oleh  penyedia  jasa  yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi  dan jumlahnya diyakini terbatas dengan pengumuman secara luas melalui media  massa,  sekurang-kurangnya  1  (satu)  media  cetak  dan  papan  pengumuman  resmi  untuk  umum  sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
21 Pasal 17 UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
22 Pasal 1 PP No.29 Tahun 2000.
23 Pasal 9 ayat (3) PP No.29 Tahun 2000.
hukum  yang  berlaku; tidak  melanggar  kesusilaan;  tidak melanggar  ketertiban  umum; cukup kejelasan  batasan-batasan  apa  yang  disepakati;  semua  dibawah  kesadaran;  si  pembuat perikatan  sah  dimata  hukum;  tidak  tersurat  atau  tersirat  hal-hal  yang  bertujuan  yang  tidak dihalalkan dalam hukum; jelas waktu mulai dan periode berlakunya;

## E. Hubungan Kerja dalam Proyek Konstruksi
Hubungan  kerja  dalam  proyek  konstruksi  merupakan  pengaitan  antara  siklus  atau tahapan  proyek  dengan  orang-orang  atau  instansi  yang  terlibat  dalam  proyek  konstruksi (stakeholders proyek). Pemangku kepentingan (stakeholder) tersebut adalah para individu dan organisasi  yang  secara  aktif  terlibat  didalam  proyek  atau  terkena  dampak  dari pelaksanaan/hasil proyek. 25
Hubungan  antara  pengguna  jasa/pemberi  tugas  dengan  penyedia  jasa/kontraktor dituangkan dalam bentuk kontrak dimana pengguna jasa membayarkan sejumlah uang kepada penyedia jasa/kontraktor yang memberikan jasa pembangunan proyek.
Hubungan  antara  pengguna  jasa/pemberi  tugas  dengan  penyedia  jasa/kontraktor  dapat dilihat dalam gambar berikut. 26
Semakin  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  terkadang  menyebabkan terjadinya  kesalahan-kesalahan  yang  disengaja  maupun  tidak,  dalam  melaksanakan pembangunan konstruksi oleh kontraktor. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibutuhkan suatu  badan  yang  berisi  ahli-ahli  dalam  proses  produksi  konstruksi,  yaitu  Konsultan Perencana. 27
24 Hamid Shahab, Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 5. 25 Irika Widiasanti dan Langgogeni, Manajemen Konstruksi (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 37.
26 Ibid. Hlm. 39. 27 Ibid. Hlm. 40.
Jasa
Imbalan Pengguna Jasa/Pemberi
Tugas (konsumen) Penyedia Jasa/Kontraktor (produsen)
Hubungan Konsultan Perencana, Kontraktor dan Pemberi Tugas adalah sebagai berikut.
Untuk  menghindari  terjadinya  penyelewengan  rencana  selama  berlangsungnya  tahap konstruksi yang dapat mengakibatkan kekacauan terhadap mutu dan hasil akhir proyek, maka dibutuhkan  Konsultan  Pengawas  dalam  proses  produksi  proyek  konstruksi.  Dimana  tugas Konsultan  Pengawas  yang terutama  adalah  mengawasi  pelaksanaan  kegiatan  atau  pekerjaan konstruksi  dari  segi  kualitas,  kuantitas,  serta laju  pencapaian  volume, termasuk  didalamnya adalah mengawasi metode pelaksanaan, mengoordinasi perubahan-perubahan pekerjaan yang diperlukan serta melakukan monitoring, dan pengukuran hasil pekerjaan. 28
Berikut  ini  adalah  gambar  hubungan  kerja  antara  konsultan,  kontraktor  dan  pemberi tugas.
28 Ibid., hlm. 41. Jasa Imbalan Pengguna Jasa/Pemberi Tugas (konsumen)
Penyedia Jasa/Kontraktor (produsen) Jasa Imbalan Konsultan Perencana (arsitek) Proses Produksi Konsultan Pengawas Jasa Imbalan Jasa Imbalan Pengguna Jasa/Pemberi Tugas (konsumen) Penyedia Jasa/Kontraktor (produsen) Jasa Imbalan Konsultan Perencana (arsitek) Proses Produksi

## F. Urgensi Penerapan Syariah dalam Bisnis Jasa Konstruksi
Ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan  penerapan  syariah  menjadi  sangat  urgen  dalam bisnis jasa konstruksi, antara lain adalah: [a] Maraknya budaya bisnis yang tidak sehat dalam dunia  bisnis  jasa  konstruksi;  [b]  Upaya  menghilangkan  unsur  haram  dalam  bisnis. Penjelasannya sebagai berikut:
1. Maraknya Budaya Bisnis Yang Tidak Sehat dalam Dunia Bisnis Jasa Konstruksi.
Pada tingkatan yang paling umum, budaya ( culture ) adalah sekumpulan nilai, keyakinan, prilaku,  kebiasaan,  dan  sikap  yang  menjadi  ciri-ciri  sebuah  komunitas  masyarakat. 29 Ada hubungan  yang  erat  antara  budaya  dengan  profesionalisme,  dimana  profesionalisme  akan dapat  dibangun  jika  tercipta  budaya  yang  kondusif. 30 Dalam  dunia  bisnis,  akan  didapati bermacam-macam  prilaku  atau  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  komunitas pebisnis  sehingga menjadi budaya bisnis. Budaya bisnis yang baik, jujur, amanah, serta tidak merugikan orang lain  bergaris  lurus  dengan  profesionalisme  kerja.  Sebaliknya  jika  budaya  bisnis  yang dibangun adalah budaya bisnis yang tidak baik, tidak jujur, serta tidak amanah sehingga dapat merugikan  orang  lain,  maka  hal  tersebut  jauh  dari  profesionalisme  kerja,  bisa  dikatakan budaya bisnis tersebut merupakan budaya bisnis yang tidak sehat.
Dorongan  yang  kuat  untuk  mendapatkan  keuntungan  besar  dengan  cara  yang  mudah tanpa  dibekali  dengan  iman  dan  taqwa  telah  melahirkan  budaya  bisnis  yang  tidak  sehat dikalangan pebisnis jasa konstruksi. Kecurangan, suap-menyuap dan kong kalikong /kesepakatan  untuk  berbuat  tidak  baik  telah  membudaya  dalam  bisnis  tersebut (walaupun  tidak  semuanya,  akan  tetapi  sebagian  besar  kecurangan  dan  suap  menyuap  telah terjadi dalam dunia bisnis jasa konstruksi).
Budaya bisnis yang tidak sehat dapat dilihat dari 2 cara. pertama dari cara mendapatkan proyek; dan kedua dari cara pelaksanaan proyek.
a. Cara Mendapatkan Proyek
29 Ricky W. Griffin, Manajemen..., hlm. 162. 30 Didin  Hafiduddin  dan  Hendri  Tandjung, Manajemen  Syariah  dalam  Praktik (Jakarta:  Gema  Insani, 2003), hlm. 63.
Proyek merupakan suatu kegiatan sementara yang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas,  berlangsung  dalam  jangka  waktu  terbatas,  dengan  alokasi  sumber  daya  tertentu. 31 Dalam suatu proyek pekerjaan konstruksi terdapat dua pihak, yakni pihak pengguna jasa dan pihak  penyedia  jasa,  dimana  penyedia  jasa  terdiri  dari  perencana  konstruksi,  pelaksana konstruksi  dan  pengawas  konstruksi.  Kontraktor  adalah  termasuk  bagian  dari  penyedia  jasa yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan bangunan.
Pengadaan  proyek  konstruksi  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  umum  ( public project )  yang  umumnya  merupakan  proyek-proyek  pemerintah,  dimana  sistem  pengadaan kontraktor  dilakukan  berdasarkan  peraturan/perundangan  yang  berlaku,  dan  juga  dapat digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  ( private  project ).  Sebagai  pemilik  proyek  ( owner ) mempunyai  otoritas  penuh  untuk  menentukan  kriteria  yang  digunakan  untuk  pengadaan kontraktor,  antara  lain  pemilik  proyek  ( owner )  bebas  menentukan  kontraktor  dengan  cara apapun,  bebas  melakukan  negosiasi  dengan  salah  satu  kontraktor  dan  dapat  membatasi kontraktor  yang  diundang/ditawarkan suatu  pekerjaan,  pengumuman  dapat  dilakukan  secara terbuka (transparan) untuk mendapatkan penawaran kontraktor yang kompetitif.
Didalam  pemilihan  penyedia  jasa  sebagaimana  tercantum  pada    Pasal  3  PP  No.29 Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi  ada  4  macam,  yakni  melalui pelelangan  umum,  pelelangan  terbatas,  pemilihan langsung,  dan penunjukan  langsung.  Dari empat cara tersebutlah perusahaan penyedia jasa konstruksi mendapatkan proyek. Perbedaan peruntukan dari empat cara diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 32
Pelelangan umum Pelelangan terbatas Pemilihan langsung  Penunjukan langsung - Untuk semua pekerjaan pelaksanaan konstruksi - Untuk pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi dan menggunakan teknologi - Pekerjaan dengan penanganan darurat - Pekerjan yang kompleks dan hanya dapat dilaksanakan
a. Keadaan tertentu:
- Pekerjaan dengan penanganan darurat dan tidak dapat ditunda
- Pekerjan yang
kompleks dan hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi baru
31 Irika Widiasanti dan Langgogeni, Manajemen Konstruksi..., hlm. 25.
32 Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 PP No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
tinggi dengan teknologi baru - Pekerjaan yang dirahasiakan, menyangkut keamanan dan keselamatan Negara - Pekerjaan berskala kecil dan hanya ada satu penyedia jasa yang mampu - Pekerjaan yang
dirahasiakan, menyangkut keamanan dan keselamatan negara - Pekerjaan berisiko
kecil, misalnya untuk
keperluan sendiri b. Hanya  dapat
Dilakukan oleh pemegang hak paten
Proyek  melalui  mekanisme  pelelangan  lebih  bersifat  kompetitif,  karena  diikuti  oleh sekian  penyedia  jasa  yang  berkompeten  dalam  bidangnya  diumumkan  secara  luas  melalui media massa serta papan pengumuman resmi untuk umum, sehingga proses pelelangan bisa diikuti oleh banyak penyedia jasa. Dan yang akan mendapatkan proyek adalah penyedia jasa yang memenangkan lelang berdasarkan harga  terendah terevaluasi  diantara  penawaran yang telah  memenuhi  persyaratan  administrasi  dan  teknis  secara  tanggap  terhadap  dokumen pelelangan.
Dalam  hal  cara  mendapatkan  proyek,  kontraktor  sebagai  calon  pihak  yang  diserahi tugas  untuk  melaksanakan  pembangunan  proyek  oleh owner melalui  prosedur  pelelangan, berpeluang  besar  melakukan  kecurangan  yang  umumnya  berbentuk  suap-menyuap  agar mendapatkan proyek dari pemerintah maupun swasta. Proses suap-menyuap itu dapat terjadi antara kontraktor pemodal besar dengan kontraktor pemodal kecil.
Budaya bisnis yang tidak sehat dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:
2 1 Pelelangan Umum oleh Pemerintah/Swasta A B C D E
Keterangan:
1. Kontraktor  besar  (A)  menyuap  kontraktor  kecil  (B,  C,  D,  E)  agar  tidak  mengikuti lelang, atau mengikuti lelang akan tetapi disengaja agar kalah dalam lelang, sehingga kontraktor (A) memenangkan lelang.
2. Kontraktor  (A)  memenangkan  lelang  karena  menyuap  kontraktor  (B,  C,  D,  E)  dan mendapatkan proyek.
Tindakan kontraktor seperti tersebut diatas merupakan tindakan yang tidak sportif dan tidak  kompetitif  serta  bisa  dikatakan  kontraktor-kontraktor  tersebut  turut  andil  dalam melestarikan  budaya  bisnis  yang  tidak  sehat,  serta  mengandung  unsur-unsur  yang  dilarang dalam Islam, yakni suap-menyuap ( risywah ).
Selain  kasus  kecurangan  terjadi  antar  kontraktor,  kecurangan  dalam  mendapatkan proyek juga  dapat terjadi antara kontraktor dengan pemberi tugas/pengguna jasa. Skemanya sebagai berikut:
Keterangan:
1. Semua kontraktor (A, B, C, D, E) mengikuti lelang.
2. Kontraktor (A) menyuap pemerintah/swasta,  sehingga  Kontraktor (A) memenangkan lelang  dan  mendapatkan  proyek.  Atau  justru  sebaliknya,  pemerintah/swasta  yang membuka lelang meminta kepada perusahaan jasa konstruksi (A) untuk membayarkan sejumlah  uang,  agar  perusahaannya  dimenangkan  dalam  lelang.  Juga  dapat  terjadi praktek  suap  dengan  cara  pemerintah  mengatur  pemenang  tender,  dan  oknum pemerintah meminta sejumlah uang kepada kontraktor yang dimenangkan.
b. Dalam Pelaksanaan Proyek
Tahapan  dalam  proyek  konstruksi  terbagi  menjadi  beberapa  tahap,  yakni pertama tahap  konseptual/tahap  kelayakan  yang  merupakan  tahap  awal  dari  pemilik  proyek/pemberi tugas, dimana kegiatannya antara lain memformulasikan gagasan, studi kelayakan mencakup biaya dan risiko, dan pembuatan strategi perencanaan; kedua adalah tahap perencanaan yang meliputi desain dasar perencanaan proyek, biaya dan penjadwalan proyek lebih jelas, hingga
2 1 Pelelangan Umum oleh Pemerintah/Swasta A B C D E
penentuan  syarat  dan  ketentuan  kontrak  serta  pelaksanaan  lelang; ketiga merupakan  tahap pelaksanaan,  yakni  tahap  pembangunan  atau  implementasi  proyek  konstruksi  yang  sudah melibatkan pelaksana atau kontraktor; dan tahap keempat adalah tahap serah terima proyek, perawatan bangunan hingga jangka waktu yang disepakati dan operasional bangunan.
Kalau dilihat dalam tahapan proyek diatas, maka tahap pelaksanaan merupakan tahap ketiga dari sebuah proyek konstruksi dimana tahap ini melibatkan kontraktor dan pengawas. Kontraktor berkewajiban melaksanakan pekerjaan berdasarkan gambar-gambar rencana/gambar bestek ,  sedangkan  pengawas  bertugas melaksanakan  pekerjaan  pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
Dalam  pelaksanaan  proyek,  telah  banyak  pula  terjadi  kecurangan-kecurangan  yang dilakukan baik oleh kontraktor yang bersangkutan dengan sendirinya atau mungkin justru bekerja sama dengan pengawas untuk melakukan kecurangan. Kecurangan yang paling umum dilakukan adalah  pengurangan  takaran  oleh  kontraktor  yang  tidak  bertanggung  jawab,  seperti  misalnya pengurangan  ketebalan  aspal  jalan  raya,  dimana  dengan  melakukan  tindakan  pengurangan tersebut, pihak kontraktor akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Tindakan tersebut biasanya  tidak  dapat  dilakukan  dengan  sendiri,  karena  sebenarnya  di  lapangan  telah  ada pengawas  yang  mengawasi  jalannya  proyek  hingga  selesai.  Kecurangan  tersebut  tidak  dapat berjalan  lancar  ketika  pengawas  melaporkan  tindakan  curang  yang  dilakukan  oleh  kontraktor tersebut  kepada owner atau  pihak  yang  berwajib.  Akan  tetapi  lain  lagi  kondisinya  jika  antara kontraktor  dan  pengawas  telah  bersepakat  melakukan  tindakan  kecurangan  seperti  pengurangan takaran atau pengurangan kualitas barang agar keduannya mendapat untung lebih banyak.
Bisa  jadi  cara  mendapatkan  proyek  yang  dilakukan  oleh  kontraktor  sudah  benar,  akan tetapi  dalam  pelaksanaan  di  lapangan  ternyata  terjadi  kecurangan  yang  terorganisir  dan  telah direncanakan  yang  dilakukan  oleh  kontraktor,  pemegang  proyek  perwakilan  dari  pejabat pemerintah  dan  pengawas.  Kecurangan  tersebut  akan  sukses  jika  apabila  kerja  sama  yang  baik
1. Tahap konseptual
2. Tahap perencanaan
3. Tahap pelaksanaan
4. Tahap serah terima proyek
dan rapi. Ketika tindakan curang dalam bisnis dilakukan berulang-ulang, maka akan membentuk sebuah  budaya,  sehingga  semua  pihak  akan  menganggap  kecurangan  tersebut  adalah  hal  yang lumrah,  dan  wajar.  Sayyidina  Ali  r.a.  pernah  berkata  bahwa “kebaikan  yang  tidak  terorganisir akan  mudah  dikalahkan  oleh  kejahatan  yang  terorganisir” .  Pesan  yang  tersirat  dari  perkataan Sayyidina  Ali  tersebut  adalah  kebaikan  itu  harus  terorgansir,  agar  tidak  dikalahkan  oleh keburukan.
Tindakan  pengurangan  kualitas  dan  takaran  tersebut  adalah  merupakan  tindakan  yang sangat merugikan. Kalau permainan curang dilakukan oleh kontraktor, perwakilan pejabat negara pemegang  proyek  dan  pengawas,  apabila  proyek  tersebut  adalah  proyek  pemerintah  yang dananya bersumber dari APBN/APBD, maka dalam hal ini negara dan rakyatlah yang dirugikan. korupsi  yang  telah  dilakukan  secara  terorganisir  oleh  pihak  tersebut,  selain  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  juga  menghambat  pertumbuhan  dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.
Sebenarnya praktik pengurangan itu bisa saja benarkan , akan tetapi bukan untuk tujuan korupsi. Misalnya mengurangi kedalaman pondasi dengan alasan yang tepat, yakni memang kondisi tanah sudah tidak bisa  digali lagi karena konstruksi tanah terlalu keras. Akan tetapi harus atas persetujuan semua pihak, termasuk owner.

## 2. Upaya Menghilangkan Unsur Haram dalam Bisnis
Unsur-unsur haram yang dapat terjadi dalam bisnis jasa konstruksi tersebut dapat berupa penipuan  ( tadlis ),  mengurangi  timbangan, bai’  najasy (rekayasa  pasar  dalam demand ), gharar,  riba, judi  ( maisir )  dan  suap  menyuap  ( risywah ).  Dimana  kesemua  itu  sangat bertentangan dengan hukum Islam.

## a. Menghilangkan Unsur Haram dari Segi Modal
Modal  dalam  bisnis  bisa  didapatkan  dari  modal  sendiri,  modal  penyertaan  atau pembiayaan  oleh  lembaga  keuangan.  untuk  mengembangkan  bisnis  yang  lebih  besar,  pada umumnya  perusahaan  terkendala  dalam  masalah  modal.  Maka  untuk  menambah  modal, perusahaan  dapat  menjual  sahamnya  ke  publik,  menerbitkan  obligasi  atau  mungkin mendapatkan  pinjaman  modal  dari  lembaga  keuangan.  Dalam  Islam,  dari  manapun  modal didapatkan,  tidak  menjadi  masalah  selama  modal  tersebut  tidak  didapatkan  dari  cara-cara yang  haram,  misalnya  uang  dari  hasil  mencuri,  merampok  atau  didapatkan  dari  cara-cara yang  batil  lainnya,  dan  juga  Islam  tidak  memperkenankan  modal  yang  didaptakan  dari transaksi yang ribawi.
Dalam  urusan  utang  piutang  dengan  lembaga  keuangan,  entah  untuk  keperluan produksi  atau  konsumsi,  sangat  rentan  sekali  dengan  persoalan  riba,  yang  mana  praktik ribawi  tersebut  dapat  ditemukan  pada  bank-bank  konvensional  atau  lembaga  keuangan  non bank konvensional yang ada di Indonesia.
Dalam  dunia  bisnis  di  bidang  jasa  konstruksi,  proyek  yang  besar  pastinya membutuhkan  modal  yang  besar  pula,  untuk  itu  perlu  akan  adanya  tambahan  modal  yang besar  agar  proyek  dapat  berjalan  lancar  dan  sesuai  dengan  rencana.  Mungkin  bagi kebanyakan  orang  terlebih  dalam  kalangan  pebisnis,  persoalan  riba  tidak  begitu  berarti, sehingga bagi mereka bukan merupakan permasalahan yang besar apabila  untuk menambah modal dalam rangka mengembangakan bisnis  bersumber dari bank-bank konvensional yang menggunakan sistem bunga/riba. Yang terpenting bagi pebisnis jasa konstruksi konvensional adalah mendapatkan modal dan bisnis berkembang.
Hal ini berbeda dengan bisnis yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah Islam. Praktik  riba  adalah  merupakan  persoalan  yang  benar-benar  harus  dihilangkan  dalam  bisnis, terlebih  untuk  menambah  modal.  Sebegitu  pentingnya  transaksi  non  ribawi  bagi  Islam, sehingga  banyak  sekali  ayat-ayat  Al-Qur’an  ataupun  hadis  yang  melarang  praktik  riba tersebut.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah mengatakan bahwa orang-orang yang makan (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, larangan memakan riba yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 130, pernyataan Allah bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah di surat Al-Baqarah ayat 276, peringatan dari Allah bahwa Dia akan memerangi orang yang tidak  mau  meninggalkan  riba  (Al-Baqarah:279),  perintah  Allah  untuk  meninggalkan  sisa daripada  riba  (Al-Baqarah:278),  dan  larangan  Allah  dalam  memakan  harta  riba,  karena perbuatan  tersebut  termasuk  memakan  harta  benda  orang  dengan  jalan  yang  batil  (An- Nisa’:161),  kesemua  ayat  Allah  tersebut  sangat  jelas  bagi  hambaNya  untuk  benar-benar meninggalkan riba.
Larangan  keras  transaksi  ribawi  juga  disampaikan  oleh  Rasulullah  SAW  dalam hadisnya  yang  diriwayatkan  oleh  Thabrani,  Rasulullah  juga  menjelaskan  bahwa  Allah melaknat  riba,  orang  yang  memakannya  dan  memberi  makanan  dari  hasil  riba,  penulisnya, saksinya,  dan  mereka  yang  mengetahui.  Maka  sudah  menjadi  hukum  Allah  dan  RasulNya
bahwasanya  praktek  riba  sangat  dilarang,  termasuk  dalam  hal  penambahan  modal  untuk keperluan bisnis.

## b. Menghilangkan Unsur Haram dari Cara Mendapatkan Proyek
Porsi  kecurangan  paling  besar  dalam  hal  mendapatkan  proyek  adalah  kecurangan dengan  cara  suap  menyuap.  Menyuap  kontraktor  lain  agar  tidak  mengikuti  proyek,  atau mungkin menyuap pejabat agar memenangkan lelang telah menjadi budaya dalam bisnis jasa konstruksi.  Perilaku  curang  tidak  hanya  muncul  atau  inisiatif  kontraktor  saja,  melainkan banyak  pula  pihak  pejabat  pemerintah  selaku  pihak  yang  memiliki  wewenang  dalam  suatu proyek  yang  justru  menawarkan  dan  menjanjikan  untuk  memenangkan  lelang  kepada  salah satu kontraktor, dengan syarat pejabat tersebut meminta fee sekian persen dari total anggaran biaya.
Suap  menyuap  ( risywah )  dalam  Islam  hukumnya  haram,  karena  perbuatan  tersebut merusak  tatanan  profesionalisme  dalam  bisnis.  Hak  seseorang  dalam  suatu  bisnis  dapat terlepas disebabkan adanya risywah yang dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, risywah tergolong  memakan  harta  dengan  cara  yang  batil.  Larangan  mengambil  harta  dengan  cara yang  batil  telah  dijelaskan  oleh  Allah  SWT  dalam  firmanNya  surat  Al-Baqarah  ayat  188, “Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta  sebahagian  yang  lain  di  antara  kamu dengan jalan yang bathil”.
Pengeluaran  biaya  untuk  keperluan  suap  menyuap  akan  berdampak  pula  terhadap kualitas  bangunan  yang  menjadi  objek  daripada  proyek  tersebut.  Semisal  kontraktor  A mengeluarkan  banyak  biaya  untuk  melakukan  suap  kepada  pihak-pihak  tertentu  agar mendapatkan  proyek/memenangkan  lelang,  tentunya  biaya  yang  keluar  untuk  suap  tersebut harus  kembali,  untuk  meminimalisir  kerugian.  maka  supaya  keuntungan  yang  didapat  tetap dalam  jumlah  yang  besar,  pada  saat  pengerjaan  proyek  di  lapangan,  pengurangan  kualitas bahan adalah cara yang  digunakan untuk menambah penghasilan. Dan hal tersebut pastinya merugikan pihak pengguna jasa.
Tindakan  merugikan  tersebut  mendapatkan  larangan  yang  cukup  keras  pula  dari Rasulullah SAW dalam sabdanya, bahwa Allah SWT melaknat terhadap orang yang menyuap dan orang yang disuap”. Ini menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak pro terhadap bisnis yang  batil  bahkan  sangat  menolak  tindakan-tindakan  yang  merugikan  tersebut.    Dalam  hal
terjadi  suap  menyuap,  sesuai  dengan  keterangan  Rasulullah  diatas,  maka  kontraktor  yang menyuap, kontraktor lain yang menerima suap, dan pemerintah yang menerima suap, mereka semua sama-sama mendapatkan laknat dari Allah SWT.
Menurut  penulis,  praktek  suap  menyuap  untuk  mendapatkan  proyek  tidak  hanya bertentangan  dengan  syariah  Islam,  melainkan  juga  mengkhianati  asas-asas  jasa  konstruksi yang  disebutkan  pada  Pasal  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  1999 tentang Jasa Konstruksi. Asas kejujuran dan keadilan merupakan asas yang sering diabaikan dan dilanggar dalam bisnis. Ketidakjujuran, suap menyuap dan rekayasa agar memenangkan proyek  yang  dilakukan  oleh  kontraktor  dan  oknum  pejabat    melahirkan  ketidakadilan  bagi kontraktor-kontraktor yang lain. Asas kejujuran dan keadilan ini  menempati urutan pertama dalam  asas-asas  jasa  konstruksi,  ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  berbisnis  dengan  jujur dan  adil  agar  perjalanan  bisnis  bidang  jasa  konstruksi  lebih  kompetitif  dan  menguntungkan semua pihak.
Praktik  suap-menyuap  juga  mengandung  unsur  pidana  yakni  termasuk  pelanggaran terhadap  Pasal  5  UU  No.20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Dalam  Pasal  5  tersebut  dijelaskan  sebagai  berikut:  Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  tersebut  berbuat atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  yang  bertentangan  dengan kewajibannya; atau
2. Memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  karena  atau berhubungan  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajiban,  dilakukan  atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
c. Menghilangkan Unsur Haram dalam Pelaksanaan Proyek
Undang-undang  dan  peraturan  yang  dibuat  adalah  demi  terwujudnya  hasil  pekerjaan konstruksi yang berkualitas akan menjadi sia-sia manakala para pelaku bisnis di bidang jasa konstruksi  tersebut  tidak  menghiraukan  dan  mengabaikannya  sehingga  menjadi  sebuah pelanggaran.  Bentuk-bentuk  pelanggaran  yang  sering  terjadi  dalam  pelaksanaan  konstruksi
adalah pengurangan takaran/timbangan, yang sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas konstruksi.
Pengurangan  takaran  dalam  pelaksanaan  konstruksi  juga  termasuk  pelanggaran terhadap  asas  kejujuran  dan  keadilan.  Ketika  takaran  dikurangi,  maka  kualitas  produk konstruksi  menjadi  berkurang.  Pengurangan  kualitas  yang  dilakukan  dengan  sengaja  demi mendapatkan  keuntungan  yang  lebih  telah  melanggar  asas  manfaat  dalam  bisnis  dibidang jasa  konstruksi.  Adanya  asas  manfaat  tersebut  agar  segala  kegiatan  jasa  konstruksi  dapat menjamin  terwujudnya  nilai  tambah  yang  optimal  bagi  para  pihak  dalam  penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.
Melalui Surat al-Muthaffifin Allah telah menjelaskan, apabila seseorang mengurangi timbangan  atau  takaran,  maka  dia  termasuk  kategori  orang-orang  yang  curang.  Bentuk ketidakberpihakan  Allah  terhadap  praktik  curang  sebagaimana  seseorang  yang  mengurangi takaran ada pada ayat pertama, yakni dalam firmanNya Allah mengatakan, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Untuk itu perbuatan curang dengan mengurangi takaran dan timbangan  dalam  pelaksanaan  konstruksi,  entah  dilakukan  oleh  pihak  kontraktor  dengan sendiri, atau bersama-sama dengan pengawas, atau juga bersama pejabat pemegang proyek, kesemuannya  itu  haram  menurut  syariah  Islam.  Maka  wajib  bagi  seseorang  yang  mengerti bahwa hal tersebut itu dilarang, untuk meninggalkannya, atau menolak dengan tegas tatkala ada kolega yang mengajaknya untuk berbuat curang dalam bisnis.
Larangan  pengurangan  timbangan  yang  umum  terjadi  di  bisnis  kontraktor  diperkuat juga oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Thabrani “wa laa naqasha qaumun al-mikyaala wa al-miizaana illa qatha’a Allahu ‘anhum ar-rizqa” yang artinya “Bila suatu kaum  mengurangi  takaran  dan  timbangan,  maka  Allah  SWT  akan  memutus  rezeki  kepada mereka”.
Asas  keterbukaan  dalam  bisnis  bidang  jasa  konstruksi  juga  harus  dijalankan  dengan baik  agar  ketersediaan  informasi  dapat  diakses  sehingga  memberikan  peluang  bagi  para pihak,  terwujudnya  transparansi  dalam  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi  yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya  berbagai kekurangan dan penyimpangan. Didalam prakteknya, asas keterbukaan ini juga  sering  dilanggar  oleh  pihak  kontraktor  bersama  oknum  pejabat  pemegang  proyek, antara  perencanaan  dengan  pelaksanaan  dilapangan  tidak  sama  karena  adanya  praktik
pengurangan  takaran.  penguranan  takaran  tersebut  dilakukan  dengan  tidak  terbuka,  karena jikalau  tindakan  curang  dilakukan  dengan  terbuka,  maka  praktik  kecurangannya  akan mengalami kegagalan. Dan yang pasti praktik kecurangan dan pengurangan takaran tersebut mendapatkan hukum haram dari Islam. Hanya kontraktor yang berani menolak dengan tegas, praktik-praktik atau kontrak-kontrak kotor tersebut berhenti dilakukan.

## G. Kesimpulan
Jasa  konstruksi  merupakan  layanan  jasa  konsultansi  perencanaan  pekerjaan  konstruksi, layanan  jasa  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi,  dan  layanan  jasa  konsultansi  pengawasan pekerjaan  konstruksi.  Didalam  bisnis  jasa  konstruksi  tersebut  ada  beberapa  unsurpelaksana pembangunan  meliputi  pemberi  tugas/prinsipal,  perencana,  dan  kontraktor,  dimana  masing- masing  unsur  pelaksana  pembangunan  tersebut  mempunyai  tugas,  kewajiban,  tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan kedudukan serta kegiatan yang dilakukan.
Mengingat  mayoritas  penduduk  di  Indonesia  adalah  muslim  yang  dalam  segala  aspek kehidupannya  harus  mengacu  kepada  Syariah  Islam  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  al- Hadits  serta  kewajiban  mencari  rizki  yang  halalan  thoyyiban,  maka  dalam  perkembangan bisnis  jasa  konstruksi  penerapan  prinsip  syariah  sangatlah  urgen,  hal  ini  dimaksudkan  agar tidak  terjadi  penyimpangan  dalam  pelaksanaan  bisnis  jasa  konstruksi  yang  kemungkinan besar  dapat  dilakukan  oleh  unsur-unsurpelaksana  pembangunan  yang  meliputi  pemberi tugas/prinsipal, perencana, dan kontraktor.
Beberapa  hal  yang menyebabkan  penerapan  syariah  menjadi  sangat  urgen  dalam  bisnis jasa konstruksi, antara lain adalah: [a] Maraknya budaya bisnis yang tidak sehat dalam dunia bisnis jasa konstruksi dimana terdapat kecurangan, suap-menyuap  dan kong kalikong /kesepakatan  untuk  berbuat  tidak  baik  dalam  upaya  mendapatkan  proyek  serta pengurangan  timbangan/takaran  dalam  pelaksanaan  proyek;  dan  [b]  Upaya  menghilangkan unsur  haram  dalam  bisnis,  yakni  menghilangkan  unsur  haram  dari  segi  modal  dengan  cara memutus mata  rantai transaksi ribawi dan lebih mengedapankan modal dari sumber-sumber yang  halal,menghilangkan  unsur  haram  dari  cara  mendapatkan  proyek  serta  menghilangkan unsur  haram  dalam  pelaksanaan  proyek.  Maka  dalam  hal  tersebut  pemahaman  kembali terhadap  syariah  Islam  serta  implementasinya  sangat  dibutuhkan  dalam  bisnis  yang berorientasi kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara mencari rizki yang halalan thoyyiban.

## Daftar Pustaka
Djojowirono,Soegeng, Manajemen  Konstruksi  1, edisi  ke-2,  Yogyakarta:  KMTS  FT  UGM, 1991.
Griffin,Ricky W, Manajemen, Edisi ke-7, Jilid 1,terj. Gina Gania,Jakarta: Erlangga, 2004. Hafiduddin,Didin,  dan  Hendri  Tandjung, Manajemen  Syariah  dalam  Praktik, Jakarta:  Gema Insani, 2003.
Jazuli, H.A, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2005.
Shahab,Hamid, Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi, Jakarta: Djambatan, 1996. Tamrin,Dahlan, Filsafat Hukum Islam, Malang: UIN Malang Press, 2007.
Widiasanti,Irika  dan  Langgogeni, Manajemen  Konstruksi, Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2013.
Yasin,Nazarkhan, Mengenal  Kontrak  Konstruksi  di  Indonesia, cet.  ke-2,Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2006.
UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
PP No.29 Tahun 2000.