Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5403/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Tkdn) Dalam Bidang Farmasi Pada Perspektif Regulasi World Trade Organization (Wto)

## Dewi Fitri Puspitawati

## Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 21 Juny 2023 Publish : 10 July 2023 This paper discusses the policy of local content requirements in Indonesia with the  aim  of  empowering  national  products  with  a  certain  percentage  of  local content  in  order  to  protect  the  domestic  industry  from  invasion  of  imported products  (national  protection).  Domestic/local  content  requirements  (TKDN) are provisions in  a  country that a product  can only be said  to  be a domestic product  if  the  product  is  produced  using  mostly  domestic  ingredients compared  to  components  imported  from  abroad.  Local  content  requirements or  local  content  policies  are  prohibited  because  they  are  considered  to  be  a form of discriminatory treatment of goods. The existence of an application of TKDN  for  domestic  pharmaceuticals  is  an  effort  to  spur  and  stimulate domestic  players  in  Indonesia  to  develop  domestic  pharmaceutical  raw materials (Active Pharmaceuticals Ingredients) made in Domestic Products. In this  writing,  the  authors  use  normative  juridical  methods  and  will  discuss TKDN policies in the pharmaceutical field from a WTO perspective.
Keywords:
Tingkat Komponen Dalam Negeri, Farmasi, World Trade
Organization
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 21 Juni 2023 Publis : 10 Juli 2023
Karya  tulis  ini  membahas  mengenai Kebijakan local  content  requirements di
Indonesia  dengan  tujuan  untuk  memberdayakan  produk  nasional  dengan presentase  kandungan  lokal  tertentu  demi  melindungi  industri  domestik  dari serbuan  produk  impor  ( national  protection ). Persyaratan  kandungan  dalam negeri/lokal  (TKDN)  adalah ketentuan di  suatu  negara  bahwa  suatu  produk hanya  dapat  dikatakan  sebagai  produk  hasil  dalam  negeri  apabila  produk tersebut  diproduksi  dengan  menggunakan  sebagian  besar  bahan-bahan  dalam negeri  dibandingkan  denga  komponen-komponen  yang  didatangkan  dari  luar negeri. Local  content  requirement atau  kebijakan  kandungan  lokal  dilarang karena  dianggap  tindakan  tersebut  merupakan  bentuk  perlakuan  diskriminatif terhadap barang. Adanya suatu penerapan TKDN bagi domestik dalam industri farmasi merupakan upaya untuk memacu serta merangsang pelaku domestik di Indonesia  untuk membangun  domestik bahan baku  obat  ( Active Pharmaceuticals Ingredients )  buatan Produk Dalam Negeri. Dalam penulisan ini,  penulis  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dan  akan  membahas mengenai kebijakan TKDN dalam bidang farmasi pada perspektif WTO.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Magister Hukum Universitas Indonesia dewi.fitri11@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Investasi  yang  ditanamkan  oleh  investor  asing  merupakan  salah  satu  cara  untuk membangun  suatu  negara.  Selain  adanya  transfer  teknologi,  adanya  investor  asing  yang menanamkan  modalnya  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  dan  memajukan  industri  dalam negeri.  Berbagai  investor  asing  yang  banyak  membantu  pergerakan  ekonomi  Indonesia mayoritas  menanamkan  modalnya  dalam  sektor  logam,  kelistrikan,  industri  kimia,  farmasi, transportasi, hingga telekomunikasi. Investasi asing bagi negara berkembang merupakan suatu
kesempatan  besar  dalam  memajukan  negara.  Namun  demikian,  negara-negara  berkembang tersebut  juga  harus  dapat  memajukan  industri  lokal  negaranya  agar  dapat  bersaing  dengan industri asing yang masuk dalam rangka investasi asing yang ditanam oleh negara-negara luar. Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  sangat  membutuhkan  bantuan  investor  asing  untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Selain adanya transfer teknologi, adanya investor asing  ini  juga  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  dan  memajukan  industri  dalam  negeri. Meskipun begitu, dengan masuknya investasi asing juga dapat mengancam kelangsungan hidup rakyat terlebih apabila industry lokal sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut tidak dapat  bersaing  dengan  produk  atau  sumber  daya  asing  yang  masuk  ke  negaranya.  Seiring dengan  masuknya  berbagai  produk  dan  investasi  asing,  pada  umumnya  negara  berkembang juga akan memberlakukan kebijakan Local Content Requirements (LCR) terhadap penanaman modal asing dalam rangka mengembangkan serta melindungi industri dalam negeri. Ketentuan local  content  requirements ini  juga  diberlakukan  dalam  Indonesia  dengan  sebutan  Tingkat Komponen  Dalam  Negeri  (TKDN).  Berbagai  ketentuan  TKDN  di  Indonesia  tertuang  dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri. Pada  umumnya,  TKDN  merupakan  suatu  syarat  yang  diberlakukan  oleh  negara  untuk memaksimalkan potensi investasi asing  yang masuk ke dalam negaranya. TKDN ini biasanya mensyaratkan para investor asing untuk dapat menggunakan perusahaan lokal dalam pengadaan barang  dan  jasa,  penggunaan  bahan  baku  lokal  hingga  pemanfaatan  pekerjaan  jasa  yang dilakukan oleh orang lokal.
Persyaratan TKDN dapat berbeda di tiap industri dan bidang karena perbedaan kondisi di setiap komoditas, tak terkecuali di Indonesia. Dalam hal ini, kami akan memaparkan beberapa contoh aturan-aturan yang mengatur TKDN dalam berbagai bidang, sebagai berikut:
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam  peraturan  ini,  dijelaskan  mengenai  penggunaan  produk  dalam  negeri  didasari  dari kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika ada penyedia yang menawarkan produk  yang nilai TKDN dapat ditambah dengan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%  maka  dapat  dianggap  sebagai  produk  dalam  negeri  yang  layak  diberikan  prefensi. Kemudian, disebutkan juga dalam Pasal 66 ayat (5) bahwa pengadaan barang impor dapat dilakukan  dalam  hal:  a.  barang  tersebut  belum  dapat  diproduksi  di  dalam  negeri  atau,  b. volume  produksi  dalam  negeri  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan.  Kemudian  dalam  hal prefensi  harga  dalam  peraturan  presiden  ini  terhadap  barang/jasa  paling  tinggi  25%  dan preferensi  harga  untuk  pekerjaan  konstruksi  yang  dikerjakan  oleh  badan  usaha  nasional paling tinggi 7,5% diatas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.
b. Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  16  Tahun  2020  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara Penghitungan Nilai TKDN Produksi Farmasi.
Peraturan ini menyebutkan tata cara penghitungan nilai TKDN produk farmasi bukan lagi menggunakan  metode cost  based ,  tetapi  metode processed  based .  Pertimbangannya, metode  ini  lebih  sesuai  diterapkan  di  industri  farmasi,  karena  sifat  industri  tersebut  yang spesifik  dengan  formulasi  sangat  banyak  dan  beragam,  serta  berdasarkan  hasil  riset  dan pengembangan  (R&D)  yang  panjang  dan  menggunakan  biaya  besar.  Dengan processed based ,  berarti  ada  penghargaan  atas  upaya  riset  dan  pengembangan  yang  dilakukan  oleh pelaku  industri  farmasi.  Metode  ini  dapat  mempertahankan  kerahasiaan  formulasi  yang dimiliki  perusahaan  tanpa  meninggalkan  kaidah  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari pemberlakuan TKDN produk farmasi ini.
c. Peraturan  Menteri  Kominfo  Nomor  13  Tahun  2021  tentang  Standar  Teknis  Alat Telekomunikasi  dan/atau  Perangkat  Telekomunikasi  Bergerak  Seluler  Berbasis  Standar Teknologi  Long  Term  Evolution  dan  Standar  Teknologi  International  Mobile Telecommunication 2020.
Peraturan ini mengatur mengenai standar teknis alat telekomunikasi dan perangkat telekomunikasi bergerak seluler berbasis standar teknologi Long Term  Evolution (LTE),  dimana  Pemerintah  menetapkan  pemenuhan  terhadap  Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) naik menjadi 35% untuk Perangkat Subscriber Station 4G  dan  5G  yang  akan  digunakan  di  Indonesia.  Peraturan  ini  juga  diharapkan  dapat mendorong  tumbuhnya  industri  perangkat  telekomunikasi  di  dalam  negeri  dan  ketentuan TKDN  juga  untuk  memastikan  dorongan  dan  dukungan  konkret  bagi  produksi  didalam negeri atas komponen dan perangkat telekomunikasi 4G dan 5G.
d. Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  181  Tahun  2022  tentang Pedoman  Implementasi  Peningkatan  Penggunaan  Produk  Dalam  Negeri  Pada  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Di Kementerian Ketenagakerjaan.
Peraturan ini menyebutkan untuk adanya peningkatan mengenai penggunaan produk dalam negeri  di  kementerian  ketenagakerjaan  untuk  mendorong  penciptaan  ekosistem  program P3DN  dan  mempercepat  implementasi  penggunaan  PDN  dan  PBJ  di  dalam  kementerian ketenagakerjaan.
Pada  dasarnya, World  Trade  Organization (WTO)  mengatur  bahwa  setiap  negara anggota  harus  menciptakan  harmonisasi  antar  ketentuan  WTO  dengan  regulasi  nasionalnya agar  dapat  meminimalisir  penyalahgunaan  hukum  untuk  kepentingan  negara  tuan  rumah. Sehingga,  setiap  negara  anggota  WTO  yang  telah  meratifikasi  perjanjian  WTO  dan  menjadi anggotanya,  otomatis  haruslah  melakukan  harmonisasi  antara  ketentuan  WTO  dengan regulasi nasionalnya. Sebagai bentuk terbukanya Indonesia terhadap pasar bebas dan investasi asing,  Indonesia  telah  bergabung  dalam World  Trade  Organization (WTO)  dengan  adanya Undang-undang  (UU)  No.  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu  prinsip  yang  sangat  penting  dalam  WTO  yaitu National Treatment yang  tertulis  dalam Pasal  III:4 General  Agreement  in  Tariffs  and  Trade (GATT)  yang  melarang  adanya diskriminasi  terhadap  produk  asing  atau  impor.  Prinsip  ini  secara  umum  melarang  negara anggota  WTO  untuk  memperlakukan  produk  impor  secara  berbeda  dengan  produk  lokal. Tujuan  dari  prinsip  ini  adalah  untuk  menjamin  regulasi  nasional  suatu  negara  tidak memperlakukan  barang  lokal  lebih  istimewa  daripada  barang  impor.  Lebih  lanjut,  prinsip n ational  treatment merupakan  prinsip  yang  mendasari  setiap  perjanjian-perjanjian internasional  untuk  menghindari  diskriminasi  yang  berbasis nationality . Dari  permasalahan diatas,  penulis  berpendapat  bahwa  terdapat  beberapa  aspek  hukum  yang  dapat  dikaji  dalam regulasi-regulasi  terkait  TKDN  dalam  industry  farmasi.  Terlebih  dalam  beberapa  aturan TKDN  di  Indonesia  juga  mengatur  secara  detail  terkait  besaran  kuantifikasi  TKDN  yang dapat  melanggar  prinsip National  Treatment yang  merupakan  salah  satu  prinsip  penting dalam WTO terutama dalam industry farmasi.

## 2. PEMBAHASAN .

## A. Persetujuan Perhitungan Nilai TKDN Industri Farmasi
Didalam  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  16  Tahun  2020  tentang  Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Produk Farmasi ini berlandaskan  pada  produk  utama  yaitu  adalah  bahan  baku  obat  dan  produk  obat  dengan pelaku usaha perindustrian farmasi itu sendiri sebagai suatu perusahaan yang berbentuk dan badan  hukum  yang  memiliki  izin  untuk  melakukan  adanya  kegiatan  produksi  serta menyalurkan obat dan bahan baku obat. Ketentuan dalam perhitungan TKDN dalam bentuk farmasi ini ditentukan berdasarkan pada:
A. Kandungan nilai bahan baku;
B. Proses penelitian dan pengembangan;
C. Proses produksi;
D. Proses pengemasan.
Dimana  perhitungan  dalam  nilai  TKDN  pada  produk  farmasi  ini  dilakukan  dengan perhitungan  sendiri  ( self  assessment )  oleh  perusahaan  industry  farmasi  tersebut  serta perhiyungan ini dapat dilakukan terhadap data yang dipertanggungjawabkan. TKDN dalam bentuk produk farmasi juga dilakukan dengan cara pembobotan yang terdiri atas:
a. Kandungan bahan baku dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen);
b. Proses penelitian dan pengembangan dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen);
c. Proses produksi dengan bobot 15% (lima belas persen);
d. Proses pengemasan dengan bobot 5% (lima persen); Adanya  suatu  penerapan  TKDN  bagi  domestik  farmasi  merupakan  upaya  untuk memacu  serta  merangsang  pelaku  omestic  di  Indonesia  untuk  membangun  omestic  bahan baku obat ( Active Pharmaceuticals Ingredients) buatan Produk Dalam Negeri. Penghitungan nilai TKDN produk farmasi itu diharapkan dapat mendorong pengembangan omestic bahan baku  obat (Active  Pharmaceuticals  Ingredients ),  meningkatkan  riset  dan  pengembangan obat  baru  dengan  penghitungan  nilai  TKDN  produk  farmasi  itu  diharapkan  dapat mendorong  pengembangan  industri  bahan  baku  obat,  meningkatkan  riset  dan pengembangan  obat  baru.  Oleh  karena  itu,  untuk  persetujuan  perhitungan  nilai  TKDN industri farmasi dibutuhkan dokumen-dokumen persyaratan sebagai berikut ini:
1. Surat permohonan dan rincian barang;
2. Izin Usaha Industri;
3. Profil dan struktur organisasi Perusahaan Industri Farmasi serta data produksi;
4. Penghitungan sendiri nilai TKDN untuk produk Farmasi yang dinilai;
5. Sertifikat Produksi dari Kementerian Kesehatan;
6. Laporan realisasi produksi dan pemasaran tahunan yang disampaikan kepada BPOM; Berkaitan  pada  hal  yang  telah  disebutkan  di  atas,  bahwasannya  sektor  industry farmasi ini perlu di dorong untuk memenuhi adanya kebutuhan dalam negeri secara mandiri, hal  ini  juga  diharapkan  untuk  dapat  berkontribusi.  Melalui  metode  ini  juga  dapat  dimiliki perusahaan tanpa meninggalkan adanya kaidah dan tujuan dari apa yang diberlakukan dalam TKDN  produk  ini  mulai  dari  industry  hulu  hingga  hilir.  Lebih  lanjut  TKDN  bagi  industry farmasi  ini  juga  dipandang  sebagai  upaya  untuk  memacu  serta  merangsang  industry  untuk membangun  potensi  pasar  dalam  negeri  yang  sangat  besar  sekaligus  merupakan  sebuah adanya peluang  yang menarik para investor untuk dapat mengembangkan bahan baku obat pada bidangnya.
B. TKDN Dalam Perspektif WTO
WTO saat  ini  merupakan  satu–satunya  organisasi  internasional  yang  secara  khusus mengurus  masalah  perdagangan  antarnegara  di  dunia. 1 Organisasi  ini  secara  resmi  berdiri pada  tanggal  1  Januari  1995,  sebagai  hasil  dari  Putaran  Uruguay  (1986-1994)  yang menyepakati Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization. Secara sederhana WTO  menjadi  forum  negosiasi  perdagangan  untuk  kerjasama  antar  lembaga  multilateral dalam  pembuatan  kebijakan  ekonomi  global.  Sebelumnya  perlu  diketahui  bahwa, perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela  dari  masing-  masing  pihak.  WTO  bukan  hanya  tentang meliberalisasi  perdagangan,  namun  beberapa  keadaan  dalam  aturannya  mendukung mempertahankan hambatan perdagangan. WTO sendiri memiliki tujuan yaitu meningkatkan standar  hidup,  menjamin  terciptanya  lapangan  kerja,  meningkatkan  produksi  dan perdagangan,  dan  mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber  daya  dunia.  Selain  tujuan,  WTO juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya ialah:
a) Mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan;
b) Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen;
c) Sebagai suatu forum negosiasi perdagangan;
d) Memonitor kebijakan perdagangan suatu negara;
e) Memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang;
f) Mendorong adanya arus perdagangan antar negara, dengan mengurangi serta menghapus sebagai hambatan yang mampu untuk menganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa;
g) Adanya  penyelesaian  sengketa,  mengingat  bahwa  hubungan  antar  perdagangan  ini memiliki potensi untuk menimbulkan adanya konflik-konflik perdagangan;
h) Menyelesaikan sengketa dagang; Selanjutnya,  sebagai  suatu  kebijakan,  local  content  requirements  mensyaratkan perusahaan  multinasional  untuk  menggunakan  prosentase  tertentu  dari  bahan  dan komponenkomponen  tertentu  yang  diproduksi  dalam  negeri  sehingga  dapat  meningkatkan kegiatan  industri  domestiknya.  Di  sisi  lain,  untuk  memelihara  kualitas  produk  akhir  yang dihasilkan  negara  berkembang,  perusahaan  multinasional  perlu  untuk  melakukan  transfer teknologi terhadap industri domestik  yang memproduksi komponen lokal. Oleh karena itu, local  content  requirements  merupakan  kebijakan  populer  Pemerintah  negara  berkembang yang berkaitan dengan penanaman modal asing.
Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  tentunya  harus  memperhatikan  posisinya dalam  perdebatan  tentang  urgensi  penerapan  TKDN  atau local  content ,  kebijakan  hukum dalam investasi nasional juga harus mampu menjaga dan melindungi kepentingan nasional ( national  protection )  dalam  era  kompetitif  yang  terbuka  antar  negara  berkembang.  Pada dasarnya,  WTO  memiliki  tujuan  terbentuknya  pasar  bebas  dan  menghilangkan  segala hambatan  dalam  akses  pasar.  Hambatan  dalam  pasar  internasional  dapat  berupa  tarif maupun non tarif. Hambatan tarif yang sering dilakukan oleh negara anggota adalah dengan adanya bea masuk yang harus dibayar oleh negara pelaku ekspor. Sedangkan hambatan non tarif,  dapat  berupa  pembatasan  kuantitatif,  hambatan  teknis  perdagangan,  kurangnya transparansi  peraturan  perdagangan  nasional,  pelaksanaan  peraturan  perdagangan  nasional yang  tidak  adil,  hingga  prosedur  proses  perpajakan.  Terdapat  dua  kewajiban  non diskriminasi  yang  paling  utama  dalam  prinsip  WTO,  yaitu Most  Favoured  Nation (MFN) dan National  Treatment. Beberapa  prinsip  yang  terkandung  dalam  GATT  menghendaki perlakuan  yang  sama  terhadap  barang  atau  produk  luar  negeri  dengan  produk  domestik. Penerapan  dari  prinsip  non  diskriminasi  tersebut  mempunyai  tujuan  memfasilitasi perdagangan  bebas  secara  berkala  sesuai  dengan  standar  regulasi  GATT.  Karena  masalah pertukaran  antar  negara  berhadapan  dengan  kepentingan  nasional  dan  internasional. Diskriminasi  terhadap  produk  asing  dengan  produk  lokal  seringkali  terjadi  apabila pemerintah memberikan perlakuan yang tidak sesuai dan menguntungkan bagi produk lokal dibandingkan  dengan  produk  asing.  Mengacu  pada  Pasal  III  GATT,  prinsip National Treatment tidak memperbolehkan adanya perlakuan diskriminasi atau perlakuan yang tidak menguntungkan terhadap produk asing atau produk lokal yang sejenis. Barang impor harus diperlakukan setara dengan produk lokal yang sejenis. Kewajiban tersebut dinyatakan dalam Article  III  (1)  GATT  1994  secara  jelas  dinyatakan  bahwa  tujuan  WTO  mengatur  prinsip national  treatment  adalah  untuk  menghindari  adanya  campur  tangan  pemerintah  negara anggota dalam menghadapi persaingan produkproduk nasional dengan produk-produk asing. Pada  dasarnya  prinsip  national  treatment  merupakan  prinsip  yang  mendasari  setiap perjanjian-perjanjian  internasional  untuk  menghindari  diskriminasi  yang  berbasis nationality.  Selain  itu  sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  memiliki  opsi  untuk mengecualikan  penerapan  bidang-bidang  yang  dikenai  kewajiban  local  content  asal diterapkan secara transparan dalam regulasi penanaman modal seperti UUPM. Opsi tersebut merupakan  bentuk  prinsip  transparansi  yang  dianjurkan  oleh  WTO  karena  WTO memberikan  keleluasaan  negara  untuk  membatasi  definisi  national  treatment  asal dipublikasikan secara terbuka dan transparan melalui undang-undang.

## 3. KESIMPULAN
Kebijakan local content requirements di Indonesia dengan tujuan untuk memberdayakan  produk  nasional  dengan  presentase  kandungan  lokal  tertentu  demi melindungi  industri  domestik  dari  serbuan  produk  impor  ( national  protection ). Kebijakan  ini  diterapkan  Pemerintah  melalui  regulasi  nasionalnya.  Jaminan  untuk melindungi  kepentingan  nasional  masing-masing  negara  merupakan  kebebasan  setiap negara  yang  terwujud  dalam  prinsip  kedaulatan  negara,  namun  kedaulatan  tersebut tidak  mutlak.  Negara  hanya  diberikan  kedaulatan  untuk  menentukan  kebijakan
penanaman  modalnya  sepanjang  tidak  menimbulkan  hambatan  perdagangan.  Setiap negara  yang menghendaki masuknya  penanaman  modal  asing  harus  mematuhi  prinsip national  treatment yang  mensyaratkan  kepada host  country untuk  memberi  perlakuan sama  antara  investor/  investasi  asing  dan  investor/investasi  lokal.  Adanya  penerapan local  content  requirements di  Indonesia  merupakan  pelanggaran  terhadap  prinsip national  treatment yang  diatur  dalam Article III:4  GATT  1994  dan Annex 1A  TRIMs. Meskipun begitu, ketentuan TKDN Indonesia dapat dimungkinkan tidak melanggar  ketentuan  tersebut  apabila  dibuat  terbatas  untuk  pengadaan  barang  dan  jasa yang  diperuntukan  untuk  pemerintah  dan  menggunakan  APBN  terutama  untuk  bidang yang  dapat  mensejahterakan  rakyat.  Selain  itu,  ketentuan  tersebut  tidak  boleh menggunakan  suatu  batasan  angka  kuantifikasi  yang  harus  dipenuhi  oleh  pengusaha lokal  maupun  pengusaha  asing.  Sehingga,  ketentuan  TKDN  Indonesia  tidak  melanggar ketentuan yang telah diatur dalam WTO.
Oleh karena itu, dalam Permenperin 16/2020 tersebut, disebutkan bahwa tata cara penghitungan nilai TKDN produk farmasi bukan lagi menggunakan metode cost based , tetapi dengan metode processed based . Pertimbangannya, metode ini lebih sesuai untuk diterapkan  di  industri  farmasi,  karena  sifat  industri  tersebut  yang  spesifik  dengan  formulasi sangat  banyak  dan  beragam,  serta  berdasarkan  hasil  riset  dan  pengembangan  ( R&D )  yang panjang dan menggunakan biaya besar. Menperin pun menyebutkan, penghitungan nilai TKDN produk  farmasi  berdasar processed  based dilakukan  dengan  menggunakan  pembobotan terhadap kandungan bahan baku  ( Active  Pharmaceuticals  Ingredients )  sebesar  50  persen, proses penelitian dan pengembangan sebesar 30persen, proses produksi sebesar 15 persen, serta proses pengemasan  sebesar  lima  persen.  Penghitungan  nilai TKDN  produk  farmasi  itu diharapkan dapat mendorong pengembangan industri bahan baku obat ( Active Pharmaceuticals Ingredients), meningkatkan riset dan pengembangan obat baru.

## 4. DAFTAR PUSTAKA

## Buku

## Andrea K. Bjorklund, “National Treatment”, Oxford University Press, 2008, hal 2

## Artikel Jurnal
Bossche,  Peter  Van  den,  The  Law  and  Policy  of  the  World  Trade  Organization  :  Text,  Cases and Materials. United Kingdom  :cambridge University Press, 2017
Dr.  Muhammad  Sood,  “Hukum  Perdagangan  Internasional”,  (Depok:  Rajawali  Pers,  2019),
hlm 33.
Hatta, “Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan  WTO; Aspek Aspek Hukum dan Non Hukum”, Refika Aditama, September 2006
Holger  P.  Hester  Meyer  dan  Laura  Nielsen,  The  Legality  ofLocal  Content  Measures  under WTO Law, Journal ofWorld Trade 48, no. 3 (2014): 553-592, hlm. 554
Huala  Adolf,  “Perjanjian  Penanaman  Modal  Dalam  Hukum  Perdagangan  Internasional (WTO)”, Bandung, Mei 2004, hal 1
Kartadjoemana,  H.S,  GATT,  WTO  dan  Hasil  Uruguay  Round,  Jakarta:  UI-Press,  1997. Marzuki,  Peter  Mahmud,  Penelitian  Hukum,  Ed.  Revisi,  Cet.  9.  Jakarta:  Prenada Media
Larry  D.  Qiu  dan  Zhigang  Tao,  “Export,  Foreign  Direct  Investment,  and  Local  Content Requirement”,  ditulis  untuk  Seminar  University  of  Hong  Kong,  Hong  Kong University of Science and Technology, dan University of Tokyo, Maret, 2011.
Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, Pengantar Hukum WTO (World
Trade Organization), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm 25.
Sanwani Nasution dan Mahmul Siregar, “Perdagangan Internasional dan Investasi”, Program Studi Ilmu Hukum, USU, Medan, 2009.
Starke, J. G, Pengantar Hukum Internasional, Edisi kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
The  Appelate  Body  of  WTO  explained  the  three  elements  of  violation  of  Article  III  :  4  GATT 1994 in Korea- various Measures on Beef Case.
Undang-Undang dan Peraturan Lainnya