## Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Volume 1 Tahun 2020, p. xx-xx p- ISSN : 2086-1281  e-ISSN : 2657-2079 https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir

## VISUALISASI KETIDAKBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI SASARAN PEMBANGUNAN
Oleh : Prof. Dr. H. Tamrin Kamal, M.S
Email; tamrin.1952@gmail.com

## ABSTRAC
Powerlessness is the inability of a person or group to change their destiny either due to internal or external  factors  so  that  it  affects  and  raises  the  complexity  of  the  problem.  The  visualization  of powerlessness if narrated can be seen in economic, social, cultural and legal aspects. The solution offered  in  minimizing  powerlessness  is  empowerment,  as  an  effort  to  help  local  people  who  are powerless  in  various  aspects  such  as  poor  living  (cultural  and  structural),  unemployment,  low human resources, limited natural resources and others. Empowerment is directed so that they can help  themselves,  or  efforts  to  guide  the  community  so  that  they  consciously  learn  to  lead themselves, solve their own problems, according to their own potential and the potential of existing local resources. This is where the opportunity for social workers (social workers) as an extension of the  government  or  social  organizations,  to  take  part  in  empowerment  efforts.  Moreover,  higher education institutions are concerned with empowerment efforts.

## Key Words: Visualization, powerlessness, empowerment
Ketidakberdayaan  ( powerlessness )  merupakan  ketidakmampuan  seseorang  atau  kelompok  untuk merubah  nasib  mereka  baik  dikarenakan  faktor  internal  maupun  faktor  eksternal  sehingga mempengaruhi  dan  memunculkan  kompleksitas  permasalahan.  Visualisasi  ketidakberdayaan  jika dinarasikan  dapat  dilihat  dalam  aspek  ekonomi,  aspek  Sosial  budaya  dan  hukum.  Solusi  yang ditawarkan  dalam  meminimalisir  ketidakberdayaan  adalah  pemberdayaan,  sebagai  upaya membantu masyarakat setempat yang kurang berdaya dalam berbagai aspek seperti hidup miskin (kultural dan structural), pengangguran, rendah SDM, terbatasnya SDA dan lainnya. Pemberdayaan diarahkan  agar  mereka  dapat  menolong  diri  mereka  sendiri,  atau  upaya  untuk    membimbing masyarakat agar mereka sadar belajar memimpin diri mereka sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri,  sesuai  dengan  potensi  diri  dan  potensi  sumberdaya  lokal  yang  ada.  Di  sinilah  peluang pekerja social ( social worker ) sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah atau organisasi social, untuk  berkiprah  dalam  usaha  pemberdayaan.  Lebih-lebih  lagi  lembaga  pendidikan  tinggi  yang concern dengan usaha pemberdayan.
Key Words : Visualisasi, ketidakberdayaan, pemberdayaan ( empowerment )

## Pendahuluan
Ketidakberdayaan ( powerlessness ) merupakan  ketidakmampuan  seseorang  atau kelompok untuk merubah nasib mereka baik dikarenakan  faktor  internal  maupun  faktor eksternal hingga mempengaruhi dan memunculkan  kompleksitas  permasalahan, karena  tidak  hanya  berkaitan  dengan masalah  rendahnya  pemenuhan  kebutuhan hidup  sehari-hari,  rendahnya  pendapatan masyarakat,  tetapi  juga  ketidakberdayaan dari  aspek  ekonomi,  social,  budaya  dan politik. Pengertian Ketidakberdayaan adalah persepsi  atau  tanggapan  klien  bahwa perilaku atau tindakan yang sudah dilakukannya  tidak  akan  membawa  hasil yang  diharapkan  sehingga  klien  sulit mengendalikan situasi yang terjadi (NANDA, 2011).
Pada kehidupan berbangsa, menghadapi  ketidakberdayaan  masyarakat, berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh pemerintah, untuk menanggulangi kemiskinan,  dengan  berbagai  pendekatan, seperti  pendekatan top  down maupun pendekatan bottom  up ,  serta  merumuskan berbagai  kebijakan  program,  baik  program bantuan  sosial  maupun  program  berbasis pemberdayaan. Program pemberdayaan dilakukan  untuk  melibatkan  masyarakat secara  penuh,  mulai  dari  identifikasi masalah, merumuskan, merencanakan sampai  kepada  tahap  pelaksanaan  dan evaluasi  program.yang  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Masalah sosial, terutama kemiskinan merupakan  permasalahan  yang  kompleks dan  menjadi  concern  utama  pemerintah Indonesia  mulai  pemerintahan  Orde  Lama, Orde  Baru  dan  sampai  Orde  Reformasi sekarang  ini.  Berbagai  analisa,  pendekatan dan strategi diimplementasikan untuk menghapuskan  kemiskinan,  tetapi  sampai saat  ini,  angka  penduduk  miskin  masih besar.  Menurut  data  BPS  tahun  2019, persentase  penduduk  miskin  pada  Maret 2019  sebesar  9,41  persen,  menurun  0,25 persen  poin  terhadap  September  2018  dan menurun  0,41  persen  poin  terhadap  Maret 2018.  Jumlah  penduduk  miskin  pada  Maret
2019  sebesar  25,14  juta  orang,  menurun 0,53  juta  orang  terhadap  September  2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  pasang surut kondisi masyarakat miskin.
Meskipun demikian, tidaklah kemudian  hal  tersebut  menjadi  sebuah justifikasi  untuk  membiarkan  atau  bahkan melanggengkan  kemiskinan  yang  terjadi  di republik ini. Pembahasan mengenai kemiskinan  dan  segala  hal  yang  berkaitan dengannya mulai dari penyebab, penanggulangan  dan  caranya  seperti  tidak ada  habisnya.  Banyak  pendapat  yang menyatakan  bahwa  jumlah  kekayaan  alam yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia sebenarnya  sangat  cukup  untuk  melepaskan rakyatnya  dari  masalah  kemiskinan  serta mensejahterakan  mereka.  Dengan  seluruh kekayaan  dan  potensi  yang  dimiliki, seharusnya  masyarakat  Indonesia  dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Ironisnya, kondisi  masyarakat  sangat  berbeda  dengan apa  yang  diidealkan.  Sampai  saat  ini, kemiskinan  justru  merupakan  masalah utama di tengah-tengah potensi dan kekayaan alam yang berlimpah itu. Kenyataan  tersebut  memunculkan  banyak pertanyaan, apakah benar bahwa permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat dunia  dan  masyarakat  Indonesia  terutama adalah  kemiskinan,  atau  sebenarnya  adalah masalah  ketidakadilan  distribusi  kekayaan? Bagaimana  pengaruh  globalisasi  sistem ekonomi terhadap kemiskinan global? Faktor-faktor  apa  saja  yang  dominan  dan mempengaruhi
kemiskinan dan kompleksitasnya?  Usaha-usaha  apa  yang bisa  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah kemiskinan  dan  masalah  sosial  lainnya sehingga  masyarakat  bisa  hidup  sejahtera dan berdaya? Untuk memahami permasalahan  tersebut  bukanlah  hal  yang mudah,  karena  memerlukan  pemikiran  dan analisis yang komprehensif.
Pada sisi lain, sebetulnya pemerintah,  oraganisasi  social  bersama masyarakat  sasaran,  perguruan  tinggi  dalam mengatasi  kemiskinan  dan  ketidakberdayan
ini,  berusaha  melakukan    pembedayaan ( empowerment ).  Dengan  tidak  mengklaim, belum berhasilnya usaha pemberdayaan oleh berbagai  badan  tadi,  kemiskinan  belum  bisa dientaskan  secara  konprehensif,  bahkan kemiskinan  muncul  dengan  masalah  baru. Masalah-masalah itu, munculnya kesenjangan yang tajam, ketimpangan kemiskinan  kota  dan  desa.  Bahkah  menteri keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  bertekad untuk  terus  menurunkan  angka  kemiskinan. "Jadi  kita  tidak  berhenti  di  situ,  ingin menurunkan lebih lanjut. Masalah pemerataan  juga  lebih  bagus,"  kata  Sri Mulyani.
Apakah  karena  kurang  berhasilnya usaha dalam pengentasan kemiskinan, melalui pemberdayan oleh berbagai badan  ? Atau karena pemerintah belum sepenuh hati dalam  mengangkat  martabat  orang-orang miskin, sesuai dengan  amanah UUD 1945 ? Tulisan  ini  tidak  hendak  menjawab  dari masalah-masalah  yang  muncul  ini,  tetapi ingin  mengintroduksikan  lagi  secara  visual yang  dinarasikan,  berkaitan  dengan  bentuk- bntuk  ketidakberdayaan  masyarakat  dalam berbagai  aspek,  aspek  ekonomi,  atau  aspek IPOLEKSOSBUD secara kseluruhan.

## Rumusan Masalah
Dari  permasalahan  yang  telah  dijelaskan, maka beberapa rumusan masalah yang akan menjadi  focus  kajian  dalam  tulisan  ini adalah :
1.  Bagaimana  Perspektif  Ketidakberdayaan Masyarakat (Dalam Narasi) Secra Konep dan      Teori ?
2. Apa bentuk ketidakberdayaan masyarakat dari  aspek  ekonomi,  social  budaya  dan politik ?
3.  Solusi apa  yang dapat ditawarkan dalam menyikapi ketidakberdayaan masyarakat ?

## PEMBAHASAN
A.Perspektif Ketidakberdayaan Masyarakat Dalam Konsep dan Teori Melvin  and  Seeman  memberikan definisi  ketidakberdayaan  ( powerlessness ) yaitu : the expectancy or probability held by the  individual  that  his  own  behavior  cannot determine the occurrence of the outcomes or
reinforcements he seeks; yang berarti bahwa harapan  atau  kemungkinan  yang  dimiliki oleh  seseorang  yang  perilakunya  sendiri tidak  mampu  menentukan  tercapai  atau tidaknya  hasil  atau  bantuan  yang  dicari. Atau  lebih  dapat  dimengerti  dengan  " the depiction  of  man's  relation  to  the  larger social  order ”  yaitu  gambaran  hubungan seorang  manusia  dengan  tatanan  sosial masyarakat yang besar.Sebagaimana didefinisikan oleh Seeman,
ketidakberdayaan  memiliki  2  aspek,  yaitu  : Pertama, “ that the person has no confidence in  being  able  to  influence  the  events  of  his life ”.  Yang  berarti  bahwa  seseorang  tidak memiliki  kepercayaan  dalam  mengubah jalan  kehidupannya.  (Melvin:  1982)  Yang dimaksudkan  disini  yaitu  bahwa  pihak  luar, lingkungan  sekitar,  masyarakat  sekitar, pihak yang berwenang tidak memperhatikan kebutuhan dasar mereka dan mereka sendiri tidak dapat mengubah walau sudah berusaha. Aspek pertama ini lebih mengarah pada  faktor  eksternal  atau  berasal  dari  luar diri seseorang.
Sedangkan  aspek  yang  kedua,  “ the effect  it  has  upon  the  individual ”.  Yang berarti bahwa ketidakberdayaan itu diakibatkan  oleh  dalam  diri  individu  itu sendiri.  Aspek  ini  lebih  mengarah  pada faktor internal,
yang dapat dikarakterisasikan  seperti  bersikap  apatis, putus  asa,  kehilangan  harapan,  depresi, pengucilan  diri  dan  ketiadaan  motivasi. Akan tetapi Seeman juga melihat bahwa dari 2 faktor itu ketidakberdayaan yang diakibatkan  oleh  pihak  luar  akan  dapat dipahami  sedikit  demi  sedikit  berdasarkan pengalaman seseorang akan tetapi seseorang tersebut tidak mampu berbuat banyak dalam mengatasinya  sebagaimana  dikatakan  oleh Seeman yaitu “ a person will definitely learn less  from  experiences  he  conceives  to dominated by outsiders, or by chance, which he  feels  cannot  influence ”.  Pengertian ketidakberdayaan  lainnya  yaitu  menurut Kalekin  dan  Fishman  (1996:97)  dalam Senekal  (1970:23)  yaitu  “ powerlessness refers  to  a  gap  existing  between  what  a person  wants  to  do  and  what  that  person
feels  capable  of  doing ”,  yang  berarti ketidakberdayaan  adalah  jarak  yang  ada antara apa yang seseorang ingin lakukan dan apa  yang  seseorang  rasa  mampu  untuk dilakukan.  Pendapat  Kalekin  dan  Fishman ini  diperjelas  juga  oleh  Seeman  yang mengatakan bahwa ketidakberdayaan terkait kedalam hal kemampuan dan ketidakmampuan,  baik  dari  dalam  diri sendiri  maupun  dikarenakan  pengaruh  dari luar  diri  orang  tersebut.Menurut  pendapat ahli  lainnya  yaitu  Robert  Chambers  yang memasukkan  ketidakberdayaan  dalam  5 unsur  perangkap  kemiskinan  (deprivation trap)  yang  terdiri  dari  :  1.  Poverty (kemiskinan itu sendiri), 2. Kelemahan fisik, 3.  Keterasingan  atau  kadar  isolasi,  4. Kerentanan ( vulnerability ) dan 5. Ketidakberdayaan ( powerlessness ).
Menurut  Chambers  dalam  Suyanto (2010), mengatakan bahwa ketidakberdayaan kaum miskin itu disebabkan  oleh  ketidakberdayaan  mereka dalam menghadapi kaum yang berkuasa/penguasa  atau  yang  memiliki kekuasaan. Ketidakberdayaan menjadi kunci dalam  perangkap  kemiskinan  selain  dari kerentanan, hal ini dikarenakan ketidakmampuan  seseorang  atau  kelompok untuk merubah nasib mereka dari kemiskinan  akan  memperburuk  keadaan mereka  sendiri  selain  itu  ditambah  adanya pengaruh  kekuasaan  dari  luar  yang  tidak menginginkan  masyarakat  yang  miskin  itu untuk berubah atau penguasa itu melakukan penipuan dengan mengatakan akan memberikan  perubahan  akan  tetapi  hanya merubah  masyarakat  yang  tidak  tahu- menahu  malah  bertambah  menjadi  miskin karena  kebijakan  yang  salah.  (Robert Chambers : 2013).
Selain  beberapa  pendapat  di  atas terdapat  beberapa  bentuk  ketidakberdayaan yang  salah  satu  disebutkan  oleh  Sadan (1997:116)  yang  mengatakan  bahwa  salah satu bentuk ketidakberdayaan adalah ketergantungan
ekonomi ( economic dependence ). Sadan
mengatakan ketidakberdayaan  merupakan  kunci  untuk proses pemberdayaan sesuai dengan
definisinya  tentang  pemberdayaan  yaitu pemberdayaan  individu  merupakan  proses pembangunan  dalam  kerangka  sosial:  yaitu sebuah  proses  dari  ketidakberdayaan  dan dari bayang-bayang ketidakberdayaan tersebut  kearah  kehidupan  yang  aktif  dan berkemampuan  untuk  bertindak  dan  untuk mengambil  inisiatif  dalam  hubungan  ke lingkungannya  dan  masa  depannya.  Salah satu bentuknya yaitu ketergantungan ekonomi,  jika  seseorang  atau  masyarakat masih  tergantung  ekonominya  kepada  1 (satu) atau sedikit kegiatan untuk menghidupi  keluarganya  atau  tergantung kepada  suatu  keadaan  dan  kekuasaan  maka perlu dilakukan pemberdayaan.
Maka apa yang dikatakan oleh Sadan ini  sama  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh Seeman dan Rotter mengenai ketidakberdayaan  yaitu  ketidakberdayaan manusia  dalam  merubah  nasib  mereka dikarenakan ketergantungan baik itu berasal dari diri mereka sendiri maupun ketergantungan  dari  luar.  Sehingga  dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan  pengertian  ketidakberdayaan yaitu ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk merubah nasib mereka baik dikarenakan  faktor  internal  maupun  faktor eksternal hingga mempengaruhi lingkungan, ekonomi dan masa depannya.(Melvin: 1982)
Pada  sisi  lain,  ada  2  tinjauan mengenai konsep ketidakberdayaan :1.Ketidakberdayaan  yaitu  ketidakmampuan seseorang  atau  kelompok  untuk  merubah nasib  mereka  dikarenakan lack  of  power yaitu ketiadaan kekuasaan, bahwa seseorang atau kelompok itu tidak memiliki kekuasaan terhadap  diri  mereka  sendiri  maupun lingkungan  di  luar  mereka  dikarenakan pengetahuan dan pendidikan yang kurang. 2. Kerentanan  yaitu  ketidakberdayaan  karena ketiadaan  kontrol  diri  ( lack  of  personal contro l)  yang  berarti  tidak  mampu  untuk menguasai  diri  sendiri  baik  secara  internal maupun  eksternal  dan  ketiadaan  motivasi. Akan tetapi Seeman juga melihat bahwa dari 2 faktor itu ketidakberdayaan yang diakibatkan  oleh  pihak  luar  akan  dapat dipahami  sedikit  demi  sedikit  berdasarkan
pengalaman seseorang akan tetapi seseorang tersebut tidak mampu berbuat banyak dalam mengatasinya  sebagaimana  dikatakan  oleh Seeman yaitu “a person will definitely learn less  from  experiences  he  conceives  to dominated by outsiders, or by chance, which he feels cannot influence” .
Pengertian  ketidakberdayaan  lainnya secara teori,  dikemukakan  oleh  Kalekin dan Fishman (1996:97) dalam Senekal (1970:23) yaitu “ powerlessness refers to a gap existing between what a person wants to do and what that  person  feels  capable  of  doing ”,yang berarti  ketidakberdayaan  adalah  jarak  yang ada antara apa yang seseorang ingin lakukan dan  apa  yang  seseorang  rasa  mampu  untuk dilakukan.  Pendapat  Kalekin  dan  Fishman ini  diperjelas  juga  oleh  Seeman  yang mengatakan bahwa ketidakberdayaan terkait kedalam hal kemampuan dan ketidakmampuan,  baik  dari  dalam  diri sendiri  maupun  dikarenakan  pengaruh  dari luar diri orang tersebut.
B.  Ketidakberdayaan  Masyarakat  Dari Aspek    Ekonmi,  Sosial  Budaya  dan Politik
1.Ketidakberdayaan Masyarakat Dalam Apek Ekonomi Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan  bahwa  kemiskinan  adalah suatu  kesatuan  konsep( integrated  concept ) yang memiliki lima dimensi, yaitu: a. Kemiskinan ( Property )
Permasalahan  kemiskinan  seperti halnya  pada  pandangan  semula  adalah kondisi  ketidakmampuan  pendapatan  untuk mencukupi  kebutuhan  kebutuhan  pokok. Konsep  atau  pandangan  ini  berlaku  tidak hanya  pada  kelompok  yang  tidak  memiliki pendapatan,  akan  tetapi  dapat  berlaku  pula pada kelompok yang telah  memiliki pendapatan.
b. Ketidakberdayaan ( Powerless ) Pada umumnya, rendahnya
kemampuan  pendapatan  akan  berdampak padakekuatan  sosial  ( social  power )  dari seseorang  atau  sekelompok  orangterutama dalam memperoleh keadilan ataupun
persamaan hak untukmendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. c.  Kerentanan  menghadapi  situasi  darurat ( State of emergency )
Seseorang  atau  sekelompok  orang yang  disebut  miskin  tidak  memilikiatau kemampuan  untuk  menghadapi  situasi  yang tidak terduga di manasituasi ini membutuhkan  alokasi  pendapatan  untuk menyelesaikannya.Misalnya,  situasi  rentan berupa  bencana  alam,  kondisi  kesehatan yangmembutuhkan  biaya  pengobatan  yang relatif  mahal,  dan  situasi-situasi  darurat lainnya  yang  membutuhkan  kemampuan pendapatan  yang  dapat25mencukupinya. Kondisi  dalam  kemiskinan  dianggap  tidak mampu untuk menghadapi situasi ini. d. Ketergantungan ( dependency ) Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun  kekuatan  sosial  dari  seseorang  atau sekelompok  orang  yang  disebut  miskin  tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap  pihak  lain  adalah  sangat  tinggi. Mereka  tidak  memiliki  kemampuan  atau kekuatan  untuk  menciptakan  solusi  atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan  dengan  penciptaan  pendapatan baru.  Bantuan  pihak  lain  sangat  diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan akan sumber pendapatan. e. Keterasingan ( Isolation )
Dimensi  keterasingan  seperti  yang dimaksudkan  oleh Chambers adalah  faktor lokasi  yang  menyebabkan  seseorang  atau sekelompok  orang  menjadi  miskin.  Pada umumnya,  masyarakat  yang  disebut  miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat- pusat  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan  atau  kota-kota  besar.  Masyarakat yang  tinggal  di  daerah  terpencil  atau  sulit dijangkau oleh
fasilitas-fasilitas kesejahteraan  relatif  memiliki  taraf  hidup yang  rendah  sehingga  kondisi  ini  menjadi penyebab adanya kemiskinan.
Dari  pengertian  yang  agak  terjabar, bentuk  ketidakberdayaan  masyarakat  dalam
aepek  ekonomi  ini,  Nurnaningsih  (2017) menjelaskan  dalam  artikelnya  “ Kemiskinan
Semakin
Merajanlela Di Kalangan Masyarakat  , Mulai  dari  sekedar  ketidak mampuan  memenuhi  kebutuhan  konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan. Kurangnya kesempatan  berusaha,  hingga  pengertian yang  lebih  luas  yang  memasukkan  aspek social  dan  moral.  Misalnya,  ada  pendapat yang mengatakan bahwa, kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat. Atau ada pula yang mengatakan  bahwa  kemiskinan,  merupakan ketidak  berdayaan  sekelompok  masyarakat terhadap  sistem  yang  diterapkan  oleh pemerintahan. Sehingga mereka berada pada posisi  yang sangat lemah dan tereks ploitasi (kemiskinan struktural).
Tetapi  pada  umumnya,  ketika  orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud  adalah  kemiskinan  material. Dengan  pengertian  ini,  maka  seseorang masuk  dalam  kategori  miskin  apabila  tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok. Untuk dapat hidup secara layak.  Ini  yang  sering  disebut  dengan kemiskinan konsumsi. Kemiskinan, ketertinggalan dan kebodohan seperti 3 mata uang.  Karena  kemiskinan,  ketertinggalan dan kebodohan lahir secara bersama, karena ketiganya  merupakan  permasalahan  sosial yang  ada  seperti  lingkaran  setan  (yang salingkait-mengkait). Sehingga mengakibatkan  kondisi  ekonomi  dan  sosial yang  semakin  parah  dan  memprihatinkan. Kemiskinan  tidak  bias  dilepaskan  dari kebodohan  dan  ketertinggalan.  Demikian pula  kebodohan,  sangat  erat  hubungannya dengan  kemiskinan  dan  ketertinggalan, dalam ekonomi dan kemakmuran.
Kemiskinan sendiri seringkali dibagi kedalam  dua  jenis,  yaitu  kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan  struktural  adalah  kemiskinan yang  disebabkan  karena  adanya  kebijakan yang membuat miskin, meminggirkan kelompok tertentu sehingga tidak bisa hidup sesuai  standar  kelayakan  ataupun  sesuai pilihannya.  Sedangkan  kemiskinan  kultural dianggap  sebagai  kemiskinan  yang  terjadi
karena  budaya  malas,  tidak  bekerja  keras, ataupun  memiliki  etos  kerja  yang  rendah. Penulis  sendiri  beranggapan  bahwa  adanya kemiskinan  kultural  juga  disebabkan  oleh pemiskinan  struktural.  Seseorang  tidak memiliki  etos  kerja  bisa  jadi  karena aksesnya terhadap pendidikan dihambat oleh suatu kebijakan.(BantuanHukum.com) Terdapat  5  bentuk  penindasan  masyarakat secara  ekonomi  :  eksploitasi,  marginalisasi, ketidakberdayaan,  dominasi  budaya  dan kekerasan.
Menuru Bambang Ismawan, Ketidakberdayaan  juga  dimaknai  sebagai kemiskinan dan
keterbelakangan.
Ketidakberdayaan  itu  ditengarai  dengan jumlah  anggota  masyarakat  yang  sangat banyak  yang  tidak  terjangkau  pelayanan dasar  seperti  kesehatan,  pendidikan  dan usaha,  sehingga  kualitas  sumber  daya manusia rendah, teknologi rendah, organisasi lemah, permodalan lemah, pendapatan  mereka  rendah  dan  rentan terhadap  berbagai  penyakit.(  Bambang Ismawan: 2013)
2. Keidakbedayaan Mayarakat Dalam Aspek Sosbud dan Politik Berkaitan
dengan gambaran ketidakberdayaan  masyarakat  dalam  bidang social  budaya,  sangat  sering  dilihat  dan didengar  dari  berbagai  media  tentang  berita anak-anak  yang  tidak  bersekolah/putus sekolah,  kelaparan,  pengangguran  yang semakin  bertambah,  ada  bayi  busung lapar/ stunting ,  masih  belum  maksimalnya penegakkan  hukum  oleh  lembaga  pradilan dan  banyak  lagi  contoh  fenomena  social yang  lain.  Pada  hal  secara  yuridis,  telah dinyatakan  bahwa  hak-hak  konstitusional akan  kesejahteraan  rakyat,  pekerjaan  dan pengidupan yang layak, hidup sejahtera lahir dan  batin,  tempat  tinggal  yang  layak  huni, lingkungan  hidup  yang  bersih,  pelayanan kesehatan,  merupakan  kewajiban  Negara untuk  mewujudkannya.  Ini  adalah  kontrak moral  Negara  dengan  bangsanya,  bahwa Negara  akan  menjamin  keadilan  social  dan kesejahteraan  bagi  masyarakatnya.(Thamrin Kamal:  2015)  Yang  dimaksud  dengan pemberdayaan sosial adalah usaha
bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses  informasi,  akses  pengetahuan  dan ketrampilan,  akses  untuk  berpartisipasi dalam  organisasi  sosial,  dan  akses  ke sumber-sumber keuangan.
Temuan lainnya menunjukkan, adanya  politisasi  SARA  dan  penyebaran berita  bohong  ( hoaks )  menjadi  gambaran sosial  budaya yang  perlu  segera  diatasi. Politisasi  SARA  berpotensi  memunculkan sikap  intoleran  di  dalam  masyarakat, sedangkan penyebaran berita bohong berdampak  pada  terciptanya  kondisi  yang meresahkan  masyarakat  sehingga  timbul kecurigaan.  “Perlu  pendidikan  politik  di masyarakat,  kearifan  dalam  menggunakan media  sosial  dan  juga  tak  kalah  penting adalah  keteladanan  elit  politik,”.  Yang dimaksud  dengan  pemberdayaan  politik adalah usaha bagaimana rumah tangga  yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka.
Dalam  hal  ini,  beberapa  aspek  yang perlu dicermati oleh pemerintah maupun elit politik  dalam  rangka  penguatan  kualitas demokrasi adalah partisipasi politik, kebebasan  sipil,  dan  perilaku  memilih. “Partisipasi  politik  masyarakat  dalam menggunakan  hak  pilih  merupakan  salah satu  aspek  yang  menonjol  yang  dapat menentukan kualitas pemilu di Indonesia,”.Hal  yang  dapat  memengaruhi perilaku  memilih  adalah  kecenderungan pemilih  milenial,  pertimbangan  representasi agama  muslim  dan  non-muslim,  dan pengaruh  religiusitas  dalam  pilihan  politik mereka.(Lipi.go.id: 2019)
Menurut  Amin  Rais,  bila  dikaitkan dengan  penegakkan  keadilan  social  bagi bangsa ini, betapa menjadi sangat relevannya    masalah  ini,  kalau  kita konfrontasikan dengan realitas social ekonomi  dan  politik  yang  ada  di  tanah  air sa’at  ini.  Yang  terjadi  sekarang  adalah fenomena  konglomerasi  yang  tidak  pernah terbayangkan  32  tahun  yang  lalu,  sa’at bersama-sama membngunan tatanan pemerintahan  yang  disebut  Orde  Baru. Imbasnya  sekarang  di  bidang  ekonomi,
terjadi usaha monopoli, monopsony, oligopoly,  dimana  sector-sektor  ekonomi yang  penting  dicengkram  oleh  segelintir orang  yang  disebut  konglomerat.  Hal  ini berdampak kepada munculnya ketidakadilan di  bidang  politik,  bidang  social  ekonomi, bidan HAM dan moral. (Amien Rais: 1998) C. Solusi Yang Dapat Ditawarkan  Dalam Menyikapi Ketidakberdayaan Masyarakat Di antara solusi yang dapat dilakukan dalam menyikapi
ketidakberdayaan masyarakat, adalah dengan  berusaha  memberdayakan  mereka yang  lazim  disebut  dengan empowerment . Secara historis, istilah pemberdayaan pertama kali digunakan oleh aktivis Gerakan Black  Panther  dalam  mobilisasi  politik  di USA  pada  tahun  1960-an.  Selanjutnya, gerakan  kaum  wanita  telah  mempopulerkan kembali  konsep  pemberdayaan  tersebut. Kini  konsep  pemberdayaan  telah  masuk dalam  berbagai  disiplin  ilmu  termasuk dalam  ilmu  sosial-ekonomi,  baik  dalam tataran  teori  maupun  praktek.  Sejak  era reformasi di Indonesia, konsep pemberdayaan  ini  bahkan  telah    menjadi kata yang sangat populer terdengar, sehingga  sering  mengaburkan  makna  yang sebenarnya.
Pemberdayaan  dapat  dimakani  dari power  loss menjadi power  full ,  yang selanjutnya pemberdayaan juga sering dapat dimaknai  sebagai; empowering , enabling dan protekting . Makna istilah pemberdayaan dalam artikel ini diartikan sebagai kata dasar dari  ”empower”  atau empowering ,  yang berarti memberi daya kekuatan dan kempampuan  atau  kekuasaan  kepada  yang diberdayakan.  Ada  dua  citra  pemberdayaan di  sini,  yaitu:  (1)  yang  memberi  manfaat baik  kepada  pihak  yang  memberi  kuasa maupun kepada pihak yang mendapat kuasa. Tipe inilah yang disebut sebagai pemberdayaan ( empowerment ), yang digunakan  dalam  tulisan  ini,  dan  (2) kekuasaan didapat oleh pihak yang sebelumnya tidak berkuasa melalui perjuangan  sendiri.  Hal  ini  disebut  sebagai self-empowerment atau pemberdayaan
sendiri. Konsep pemberdayaan yang dimaksud  di  sini  adalah  memberi  kerangka acuan  mengenai  mitra  kekuasaan  ( power ) dan kemampuan ( capability ) yang melingkup  arus  sosial,  ekonomi,  budaya, politik  dan  kelembagaan.  Tujuannya  adalah agar  setelah  diberdayaan  dengan  cara  ini mereka pada akhirnya dapat berdaya mandiri sesuai kemampuan dasar yang dimilikinya.
Dalam tulisan ini, konsep pemberdayaan  dibangun  atau  dibangkitkan dan diawali dari munculnya konsep paradigma pembangunan mandiri dan sejahtera  yang  berpusat  pada  empat  sumber (modal utama) sebagai pilar utama pemberdayaan  yakni;  modal  fisik,  modal manusia,  modal  sosial  dan  modal  budaya. Dengan  demikian,  model  pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam artikel ini adalah  memberikan  hak  dan  kemampuan yang  lebih  besar  kepada  individu  atau masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan  tersebut  dan  bukan  sebagai obyek  saja.  Tujuannya  adalah  untuk menggali segala potensi dasar yang dimiliki oleh warga masyarakat setempat untuk dapat dibangkitkan  dan  didorong  agar  mereka lebih  mampu  berdaya  guna  serta  berdaya saing tinggi secara mandiri dan berkelanjutan.(Siti Maisaroh: )
Pemberdayaan  adalah  terjemahan dari empowerment ,  sedang  memberdayakan adalah  terjemahan  dari empower .  Menurut AS Hornbyn dalam Oxford English Dictionary,  kata empower mengandung  dua pengertian,  yaitu:  (1)  to  give  power  atau authority  to  atau  memberi  kekuasaan, mengalihkan  kekuatan  atau  mendelegasikan otoritas  ke  pihak  lain;  (2)  to  give ability to atau enable atau  usaha  untuk  memberi kemampuan atau keperdayaan. (As. Hornby: )
Beberapa  literatur  menyebutkan, bahwa  konsep  pemberdayaan  sudah  lahir sejak  revolusi  industri  atau  ada  juga  yang menyebut sejak lahirnya Eropa modern pada abad  18  atau  zaman renaissance ,  yaitu ketika orang mulai mempertanyakan diterminisme keagamaan. Kalau pemberdayaan  dipahami  sebagai  upaya
untuk  keluar  atau  melawan  diterminisme gereja  serta  monarki, maka  pendapat  bahwa gerakan  pembedayaan  mulai  muncul  pada abad  pertengahan  barangkali  benar.  Konsep pemberdayaan  mulai  menjadi  diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Berdasarkan penjelasan konsep tersebut, maka
pemberdayaan ( empowerment )  dalam  artikel  ini  dapat diaplikasikan  sebagai  upaya  membantu masyarakat  setempat  yang  kurang  berdaya dalam  berbagai  aspek  seperti  hidup  miskin (kultural  dan  structural),  pengangguran, rendah SDM, terbatasnya  SDA dan lainnya. Pemberdayaan diarahkan agar mereka dapat menolong  diri  mereka  sendiri,  atau  upaya untuk    membimbing  masyarakat  agar mereka sadar belajar memimpin diri mereka sendiri,  sehingga  masyarakat  tersebut  pada akhirnya mampu menyelesaikan masalahnya sendiri,  sesuai  dengan  potensi  diri  dan potensi sumberdaya lokal yang ada.
Di  sinilah  peluang  pekerja  social ( social worker ) sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah atau organisasi social, untuk berkiprah  dalam  usaha  pemberdayaan. Lebih-lebih  lagi  lembaga  pendidikan  tinggi yang  concern  dengan  usaha  pemberdayan. Kalau  untuk  UIN  Imam  Bonjol  Padang, kegiatan ini dilakoni oleh prodi Pemberdayaan  Masyarakat  Islam  (PMI) Fakultas  Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi pada  strata  S1  dan  S2.  Diharapkan  dari perguruan  tinggi,  muncul  bentuk-bentuk pemberdayaan  yang  sarat  dengan  usaha penelitian  dan  teori-teori  yang  berkembang, namun tidak rumit dalam aplikasinya.

## Kesimpulan
Kegiatan pemberdayaan ( empowerment )  tidak  akan  pernah  usai, karena  masyarakat  kurang  mampu/berdaya masih tetap ada. Memang kedua variable ini (kegiatan  pemberdayaan  dengan  masyarakat kurang berdaya), sangat sulit untuk dikatakan  di  antara  keduanya  ada  yang kurang. Apakah variebel kegiatan pemberdayaan  yang  kurang  berhasil  atau masyarakat  yang  kurang  berdaya,  memang
sulit untuk diberdayakan ? Penulis tidak ada kapasitas  untuk  menjawab  dari  pertanyaan ini, namun dalam kegiatan pemberdayan hal ini akan ditemukan, masih dijumpai bentuk- bentuk  ketidakberdayaan  ( powerlessness ) masyarakat.
Di antara bentuk-bentuk ketidakberdayaan masyarakat yang dinarasikan,  terlihat  dalam  aspek  ekonomi  : Kemiskinan  ( Property ),  ketidakberdayaan ( Powerless ),  kerentanan  menghadapi  situasi darurat ( State of emergency ),
ketergantungan ( dependency ), dan keterasingan ( Isolation ). Dalam aspek Sosbud dan hukum : gambaran ketidakberdayaan  masyarakat  dalam  bidang social  budaya,  sangat  sering  dilihat  dan didengar  dari  berbagai  media  tentang  berita anak-anak  yang  tidak  bersekolah/putus sekolah,  kelaparan,  pengangguran  yang semakin  bertambah,  ada  bayi  busung lapar/ stunting ,  masih  belum  maksimalnya penegakkan  hokum,  belum  tegaknya law enforcement oleh  lembaga  pradilan  dan banyak  lagi  contoh  fenomena  social  yang lain.
Solusi yang ditawarkan dalam meminimalisir ketidakberdayaan adalah pemberdayaan,  sebagai  upaya  membantu masyarakat  setempat  yang  kurang  berdaya dalam  berbagai  aspek  seperti  hidup  miskin (kultural  dan  structural),  pengangguran, rendah SDM, terbatasnya  SDA dan lainnya. Pemberdayaan diarahkan agar mereka dapat menolong  diri  mereka  sendiri,  atau  upaya untuk    membimbing  masyarakat  agar mereka sadar belajar memimpin diri mereka sendiri,  menyelesaikan  masalahnya  sendiri, sesuai  dengan  potensi  diri  dan  potensi sumberdaya  lokal  yang  ada.  Di  sinilah peluang  pekerja  social  ( social  worker ) sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah  atau  organisasi  social,  untuk berkiprah  dalam  usaha  pemberdayaan. Lebih-lebih  lagi  lembaga  pendidikan  tinggi yang concern dengan usaha pemberdayan.

## B. Saran-Saran
Sebagai  implikasi  dari  tulisan  ini,  maka sebaiknyalah  orang-orang  yang  konsern pada  kegiatan  pemberdayaan,  untuk  lebih
meningkatkan  keilmuan  dan  menjadikan pengalaman-pengalaman praktisnya, sebagai teman  pemandu.  Hal  ini  disebabkan,  karena masalah sosial, terutama kemiskinan merupakan  permasalahan  yang  kompleks dan  menjadi  concern  utama  pemerintah Indonesia  mulai  pemerintahan  Orde  Lama, Orde  Baru  dan  sampai  Orde  Reformasi sekarang  ini.  Berbagai  analisa,  pendekatan dan strategi diimplementasikan untuk menghapuskan  kemiskinan,  tetapi  sampai saat  ini,  angka  penduduk  miskin  masih besar.  Maka  sangat  diharapkan  muncul bentuk pemberdyaan, yang betul-betul dapat mngurangi angka ketidakberdayaan masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
AS  Hornby  Cs, Oxford  Advaned  Learner’s Dictionary  of  Current  English , Oxford University   Press, hal 282 Chambers, Robert. 2013. Rural Development: Putting the  Last  First .  London  and  New York:Routledge. Gunawan,  Sumidiningrat,  (1999), Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial . Gramedia; Jakarta Ismawan, Bambang, Pemberantasan  Kemiskinan  dan Peningkatan  Kesejahteraan,  31 Mei  2011  ( Makalah  Seminar Indonesia Tanpa Kemisinan ) Kemmis, Stephen, Cs, The Action Research Planner : Doing Critical Participatory action Research, tt, Springer, New South Wales, Australia Kamal, Tamrin, Teologi Sosial Islam : Menimplikasikan Nilai-Nilai Ketuhanan Dalam Kehidupan Sosial  Umat ,  2015,  IAIN  Press, Padang Maisaroh, Siti Cs,PemberdayaanMasyarakatMela luiPengembanganBudayaKewirau sahaan, ( Hasil Penelitian , hal.25) Melvin  and    Seeman,  1982. On  The  Meaning  of Alienation . American Sociological Rev.  24:783-91.  University  of
California, Los Angeles.
Mikkelsen,  Britha, Metode  Penelitian  Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan Panduan Bagi  Praktisi  Lapangan , 2011,  Yayasan  Pustaka  Obor, Indonesia
Nurmaningsih,2017,https://www.kompasiana.com/nu rnningsih/592ab6b8b793738a6f33 a778/ Rais,  Amin, Tauhid  Sosial  :  Formula  Menggempur Kesenjangan ,  Penerbit  MIZAN, Banung, 1998 Senekal,  B.A.  2010.  Alienation  in  Irvine  Welsh’s Trainspotting. Department of Afrikaans  &  Dutch,  German  & French  University  of  the  Free State. Literator 31(1): 19-35. 88 WELFARE, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012 https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/ persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9- 41-persen.html https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44861258 https://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/ma rdi__20091015151035__2384__0 Sumidiningrat, Gunawan (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia; Jakarta http://e-journal.uajy.ac.id/1756/3/2EP15294.pdf http://jurnal.umrah.ac.id/wp- content/uploads/gravity_forms/1- ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/08/JUR NAL49.pdf http://lipi.go.id/siaranpress/lipi-petakan-kondisi- politik-ekonomi-sosial-budaya-dan-keamanan-jelang- pemilu-2019/21420 https://www.bantuanhukum.or.id/web/pemberdayaan -hukum-untuk-kaum-tertindas/