## MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SINGKAWANG
1 Yenny AS, 2 Hendrik Saragih, 3 Siswadi Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak
Email Korespondensi: yenny.upb@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini akan  mengkaji bagaimana suatu Peraturan Daerah  dapat  mengakomodir upaya  peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah,  dimana fokus kajiannya dilakukan di Kota Singkawang melalui terbentuknya Peraturan Daerah Kota  Singkawang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Sampah.  Melalui pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris,  diperoleh  fakta  bahwa  masyarakat belum  berperan  secara  optimal  dalam  pengelolaan  sampah.  Agar  pengelolaan  sampah dapat  berjalan  secara  optimal  sesuai  amanah  Perda  Kota  Singkawang  Nomor  2  Tahun 2014,    maka  diperlukan  upaya  membangun  kesadaran  hukum  masyarakat  baik  yang dilakukan  secara  individu  maupun  secara  berkelompok  dengan  peningkatan  kegiatan penyuluhan  yang  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk,  baik  secara  lisan,  secara tertulis maupun melalui alat peraga, serta juga perlu dikembangkan kegiatan bimbingan teknis  kepada  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah.  Lebih  lanjut  dibutuhkan  juga peningkatan  fasilitas  daya  dukung  dan  daya  tampung  Tempat  Pembuangan  Akhir sampah  serta  penyiapan  sarana  dan  prasarana  industri  pengolahan  daur  ulang  sampah oleh Pemerintah Daerah.
Kata Kunci : pengelolaan sampah, membangun kesadaran hukum masyarakat, penyuluhan hukum

## A. Pendahuluan
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor
23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  kemudian diganti  dengan Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup 1
1 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  140,  Tambahan diharapkan mampu menjawab tantangan tentang permasalahan yang menyangkut pemanfaatan lingkungan termasuk dalam hal ini adalah masalah pengelolaan  sampah.  Apalagi  dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2 yang diharapkan dapat
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5059).
2 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  69,
mengantisipasi  pertambahan  penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis,  dan karakteristik  sampah yang semakin beragam; menjadi panduan  untuk  melakukan  tindakan memperbaiki  pengelolaan  sampah  yang selama  ini  belum  sesuai  dengan  teknik pengelolaan  sampah  yang  berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak  negatif  terhadap  kesehatan masyarakat dan lingkungan; menjadikan sampah  menjadi  permasalahan  nasional sehingga
pengelolaannya perlu dilakukan  secara  komprehensif  dan terpadu  dari  hulu  ke  hilir  agar memberikan  manfaat  secara  ekonomi, sehat  bagi  masyarakat,  dan  aman  bagi lingkungan,  serta  dapat  mengubah perilaku masyarakat; dan adanya kepastian  hukum  dalam  pengelolaan sampah,  kejelasan  tanggung  jawab  dan kewenangan  Pemerintah,  pemerintahan daerah,  serta  peran  masyarakat  dan dunia  usaha  sehingga  pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. 3 Regulasi  kebijakan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, merupakan salah satu landasan bagi pembangunan yang berwawasan
lingkungan  sebagai  upaya  sadar  dan berencana  untuk  mengelola  sumber  daya alam  secara  bijaksana  dalam  pembangunan yang  berkesinambungan,  bagi  peningkatan mutu  hidup  untuk  generasi  sekarang maupun generasi yang akan datang.
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4851).
3 Konsideran  Menimbang, Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2008  Nomor  69,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari  suatu  sumber  hasil  aktivitas manusia  maupun  proses-proses  alam yang  tidak  mempunyai  nilai  ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam
penanganannya  baik  untuk  membuang atau  membersihkannya  memerlukan biaya yang cukup besar. Setiap aktifitas manusia  pasti  menghasilkan  buangan atau  sampah.  Jumlah  atau  volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi  terhadap barang atau material yang  digunakan  sehari-hari.  Demikian juga  dengan  jenis  sampah,  sangat tergantung  dari  jenis  material  yang dikonsumsi.  Oleh  karena  itu  pegelolaan sampah    tidak  bisa  lepas  juga  dari „pengelolaan‟ gaya hidup masyarakat.
Bagi  Pemerintah,  khususnya  Kota
Singkawang sampah dan pengelolaannya kini menjadi permasalahan  yang  kian  mendesak, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan  terjadinya  perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga  dapat  mencemari  lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Oleh karena  itu  untuk  mengatasi  masalah pencemaran  tersebut  pihak  Pemerintah Kota
Singkawang memerlukan penanganan  dan  pengendalian  terhadap sampah  ini  lewat  sebuah  Peraturan Daerah.  Peraturan  Daerah  tersebut nantinya  diharapkan  mampu  menjadi solusi dalam penanganan dan pengendalian  pengelolaan  sampah  yang akan menjadi semakin kompleks.
Kewenangan  yang  diberikan  oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kemudian ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  dengan menerbitkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  33  Tahun  2010  tentang Pedoman  Pengelolaan  Sampah 4 dimana dalam  Pasal  44  disebutkan  bahwa
Bupati/Walikota berwenang menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang Pengelolaan  Sampah  paling  lambat  2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Kepada daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah terkait dengan pengelolaan sampahnya melatar belakangi pihak Pemerintah Kota Singkawang membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan. 5 Oleh  karena  itu,  dilihat dari  jangka  waktu  yang  diberikan pemerintah  melalui  Peraturan  Menteri Dalam Negeri  tersebut, mendesak Pemerintah  Daerah  Kota  Singkawag untuk  segera  mengakomodir  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  tersebut  melalui lahirnya  Peraturan  Daerah  tentang Pengelolaan Sampah.
4 Pasal  44, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  33  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pengelolaan  Sampah  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274).
5 Kewenangan  membentuk  Peraturan  Daerah tersebut tertuang melalui Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal  22  ayat  (2),  Pasal  24  ayat  (3),  Pasal  25 ayat  (4),  Pasal  28  ayat  (3),  Pasal  29  ayat  (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  69,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4851).
Peraturan Daerah Kota Singkawang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  Sampah  apakah mengakomodir upaya peningkatan kesadaran  hukum  masyarakat  dalam pengelolaan  sampah,  adalah  fokus kajian yang akan diteliti dalam penelitian ini guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:
1. Bagaimana regulasi kebijakan daerah dirumuskan guna membangun  kesadaran  hukum masyarakat  dalam  pengelolaan sampah di Kota Singkawang?
2. Strategi dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dalam  pengelolaan  sampah  di Kota Singkawang?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan dua metode  penelitian,  yaitu  penelitian hukum  normatif  (yuridis  normatif)  dan penelitian  hukum  sosiologis  (yuridis empiris). 1. Penelitian hukum normatif (yuridis  normatif),  yaitu  metode penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  meneliti  bahan  pustaka atau data sekunder belaka. Dengan  menggunakan  metode berpikir deduktif, dengan
beberapa  pendekatan,  yaitu  :  1) pendekatan  perundang-undangan (statute approach), 2)  Pendekatan konsep (conceptual approach) .
2. Penelitian Hukum Sosiologis (yuridis  empiris),  yaitu  metode penelitian  yang  dilakukan  untuk mendapatkan data primer. Dengan  Metode  berfikir  induktif dan kriterium kebenaran koresponden  serta  fakta  yang digunakan untuk melakukan proses  induksi  dan  pengujian kebenaran  secara  koresponden adalah fakta yang mutakhir D. PEMBAHASAN DAN

## ANALISA
1. Gambaran Umum Kota Singkawang Kota Singkawang merupakan salah  satu  bentuk  pemerintahan  kota  di Kalimantan Barat.Terletak diantara Kabupaten  Sambas  dan  Kabupaten Bengkayang  ,  dengan  luas  wilayah  504 km 2 . Dibandingkan dengan luas wilayah daerah  kabupaten/kota  se  Kalimantan Barat,  Kota  Singkawang  merupakan yang  terkecil  luas  wilayahnya,  setelah Kota Pontianak.
Secara geografis Kota Singkawang  terletak  pada  00 0 44‟ 55,85‟‟  sampai  dengan  01 0 01‟  21,51‟‟ Lintang  Utara  dan  108 0 51‟  47,6‟‟ sampai  dengan  109 0 10‟  19  ‟‟  Bujur Timur.  Berjarak  ±147  km  dari  Ibukota Propinsi  (Pontianak)  dan  dapat  dicapai melalui  transportasi  darat  maupun  laut (pelabuhan Singkawang).
Kota  Singkawang  terdiri  dari  5 Kecamatan.  Kecamatan  terluas  adalah
Kecamatan Singkawang Selatam (22.448  Ha  atau  44,54  persen)  dan terkecil  adalah  Kecamatn  Singkawang Barat  (1.504  Ha  ata  2,98  persen)  dari wilayah Kota Singkawang.
Batas-batas wilayah Kota Singkawang adalah: Utara  : Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas
Selatan : Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Barat :  Laut Cina Selatan, Laut Natuna,
Samudra Pasifik Timur:   Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang Populasi penduduk kota Singkawang  setiap  tahun  mengalami peningkatan.  Berdasarkan  data  Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota  Singkawang  pada  tahun  2018 tercatat  sejumlah    263.718  jiwa. Selengkapnya  dapat  dilihat  pada  tabel berikut :
Tabel  1 Luas Wilayah , rata-rata jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan No Kecamatan Luas Wilayah (km 2 ) Jumlah Penduduk (jiwa) Kepadatan penduduk (per km 2 ) 1 Singkawang Selatan 224.48 62.313 47,81 2 Singkawang Timur 166.26 25.745 9 3 Singkawang Utara 66.65 31.356 43.62 4 Singkawan g Barat 15.04 67.853 325.63 5 Singkawan g Tengah 31.57 76.451 615.03
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang
Pada tahun 2016 jumlah
penduduk  kota  Singkawang  sejumlah 258.200  jiwa  sudah  memproduksi timbunan  sampah  sampai  sejumlah hampir  647,81  m 2 perhari.  Dengan peningkatan jum;lah penduduk di  tahun 2018  ini  yakni  sejumlah  263.718  jiwa tentunya  berdampak  produksi  timbunan sampah  apabila  tidak  dikelola  secara baik akan semakin meningkat.

## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Singkawang
Berdasarkan  amatan  dan  hasil penelitian  di  lapangan  tergambar  fakta bahwa  Kota  Singkawang  memproduksi timbunan  sampah  hampir  sebesar  647, 81  meter  kubik  perhari  atau  236450,65 m 2 pertahun.  Di  dalam  buku  SLDH 2016, warga kota Singkawang sejumlah 258.200  orang  telah  memproduksi timbunan sampah 236450,65 m 2
pertahun  atau  sebanyak  23,6  ton sampah.
Di  samping  itu  berdasarkan  hasil penyusunan  Studi  Penilaian  Resiko Kesehatan  Lingkungan  ( Environmental
Health  Risk  Assesment=EHRA )  tahun
2015 yang merupakan survey partisipatif  di  tingkat  Kota  Singkawang guna memahami kondisi fasilitas sanitasi  dan  higienis  serta  perilaku- perilaku masyarakat yang dapat dmanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi,
menunjukkan
gambaran pengelolaan sampah di masyarakat,  dimana  kebanyakan  rumah tangga  di  Singkawang,  yaitu  sebesar 63.3  %  memiliki  kebiasaan  untuk membuang sampah rumah tangga dengan dibakar. Sedangkan yang melalui  TPS  (tempat  pembuangan sementara) hanya sebesar 18,8%. Selain memanfaatkan  jasa  pemerintah  melalui TPS,  sebagian  rumah  tangga  jika memanfatkan kolektor sampah informal, yaitu sebesar 3,3%.
Pada  fakta  ditemukan  juga  rumah tangga  yang  memiliki  kebiasaan  buruk dengan  mengelola  sampah  yang  tidak aman.  Terdapat  rumah  tangga  yang mengelola sampah mereka secara tradisional,  seperti  membuang  sampah ke lahan kebun, yaitu sebesar 11,5%.
Kebiasaan yang tertinggi dilakukan dibuang ke lahan kosong dan dibiarkan membusuk. Selain itu,
terdapat  2,1%  rumah  tangga  yang memiliki  kebiasaan  buruk  lainnya  yaitu membuang  sampah  ke  sungai.  Dari parameter  pengelolaan  sampah  juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang dalam  praktik  pengelolaan  sampahnya dikumpulkan  dan  dibuang  ke  TPS sebagian besar dilakukan oleh masyarakat tanpa dipilah terlebih dahulu.  Sistem  pengelolaan  sampah secara  keseluruhan  pada  tingkat  rumah tangga  dan  tingkat  RT/RW  masih dilakukan  secara  tradisional.  Sampah dibuang ke  tempat terbuka atau dibakar di  sekitar  rumah.  Disemua  rumah tangga  sampah  sebagai  produk  limbah rumah  tangga  belum  dikelola  secara berkelompok maupun profesional apalagi  untuk  dijadikan  sebagai  sesuatu yang dapat dimanfaatkan.
Berdasarkan  hasil  laporan  EHRA 2015 dapat diungkap bahwa Pengelolaan sampah di kota Singkawang belum memadai, kemudian frekuensi  pengangkutn  sampah  juga belum  mamadai,  dan  ketepatan  waktu pengangkutan  sampah  juga  tidak  tepat waktu serta pengolahan sampah setempat  tidak  diolah.  Hal  tersebut berdasarkan  hasil  amatan  di  lapangan dipengaruhi  kurangnya  partisipasi  dan kesadaran masyarakat. Disamping rendahnya kesadaran hukum masyarakat, belum optimalnya
pengelolaan  sampah  juga  dipengaruhi kurangnya  sarana  dan  prasaran  yang memadai,  dimana  daya  dukung  dan daya  tampung  Tempat  Pembuangan Akhir  (TPA)  yang  sudah  melebihi kapasitas,  serta  industri  pengolahan daur ulang sampah  yang belum tersedia di Singkawang.
Fakta  menunjukan  Bank  Sampah kendati  sudah  ada,  namun  belum terorganisir  secara  resmi.  Sarana  dan prasaranan angkutan persampahan belum  memadai  ,  sebagaimana  terlihat pada data berikut di bawah ini :
Tabel 2 Sarana & Prasarana Angkutan Persampahan No Sarana dan Prasarana Keterangan (Jumlah) 1 Drump truck roda 6 10 buah 2 Truck Amroli 1 unit 3 Truck Engkel rodaa 4 5 unit 4 Truck tangki 1 unit 5 Kendaraan bermotor roda tiga 13 unit 6 Gerobak roda 49 unit Sumber Data: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Singkawang
Data  tersebut  di  atas  menunjukan bahwa  sarana  dan  prasarana  angkutan persampahan  belum  memadai,  seperti ketersediaan  truck  amrol  yang  hanya tersedia  1  unit  untuk  melayani  tingkat perkotaan  di  Singkawang  ,  disamping belum adanya teknologi dalam
pengelolaan sampah.
3. Aspek Hukum Pengaturan
Pengelolaan Sampah.
Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari  suatu  sumber  hasil  aktivitas manusia  maupun  proses-proses  alam yang  tidak  mempunyai  nilai  ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi negatif,  karena  dalam  penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya  memerlukan  biaya yang cukup besar. Sampah adalah bahan yang  tidak  mempunyai  nilai  atau  tidak berharga  untuk  maksud  biasa  atau utama dalam pembikinan atau
pemakaian  barang  rusak  atau  bercacat dalam  pembikinan  manufaktur  atau materi  berkelebihan  atau  ditolak  atau
dibuang 6 .  Di  dalam  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan, sampah  adalah  sebagai  sisa  kegiatan sehari-hari  manusia  dan/atau  proses alam yang terbentuk padat.
Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.Sampah merupakan konsep buatan  manusia,  dalam  proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Berdasarkan bahan asalnya, sampah  itu  dibagi  menajdi  dua  jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Di negara yang sudah menerapkan pengelolaan  sampah  secara  terpadu, tiap-tiap jenis sampah diterapkan sesuai dengan jenisnya.  Untuk mempermudah pengangkutan  ke  tempat  pembuangan sampah  akhir,  sampah  menurut  UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dipilah berdasarkan klasifikasinya, sebagai berikut :
1) Sampah rumah tangga Sampah  rumah  tangga  adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari  hari  rumah  tangga,  tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
2) Sampah  sejenis  sampah  rumah tangga Sampah  sejenis  sampah  rumah tangga adalah sampah yang berasal  dari  kawasan  komersial, kawasan industri, kawasan
khusus,  fasilitas  sosial,  fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya
3) Sampah spesifik
6 Gunawan  G,  2007, Mengolah  Sampah  Jadi Uang , Transmedia Pustaka, Jakarta
Sampah  spesifik  adalah  sampah yang meliputi : a) Sampah  yang  mengandung bahan berbahaya dan beracun; b) Sampah  yang  mengandung limbah    bahan  berbahaya dan beracun;
c) Sampah  yang  timbul  akibat bencana;
d) Puing bongkaran bangunan; e) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f) Sampah  yang  timbul  secara tidak periodic Terkait beberapa prinsip atau asas dalam pengelolaan sampah, maka seyogyanya Pemerintah bertanggungjawab  dalam  pengumpulan ulang  dan  pembuangan  sampah  dari pemukiman  secara  memadai.  Namun karena  terdapat  hal  lain  yang  harus diprioritaskan  dalam  pembangunan  di daerah  serta  kurangnya  dana  penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa  daerah  kegiatan  pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan.  Hal  ini  makin  diperkuat dengan  belum  diterapkannya  prinsip bahwa  yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut.
Beberapa  kondisi  umum  yang terjadi  dalam  pelaksanaan  pengelolaan sampah  perkotaan  selama  ini,  dimana sampah  rumah  tangga  oleh  masyarakat dikumpulkan  dan  dibuang  ke  sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah.
Dari  sini  sampah  diangkut  oleh truk  ke landfill yang  umumnya  kurang terkontrol,  dimana  para  pemulung mencari  barang-barang  yang  dapat didaur  ulang.  Mendasari  hal  tersebut maka  Pemerintah  Kota  Singkawang meregulasi  kebijakan  melalui  Perda Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Sampah,  yang secara  substantif  bertujuan  mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh  sampah,  meningkatkan  kualitas lingkungan  hidup,  menjadikan  sampah sebagai  sumber  daya,  serta  merubah perilaku  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah.
Pengelolaan sampah melalui Perda  Nomor  2  Tahun  2014  tersebut  di atas dilakukan melalui kegiatan pengurangan  sampah  dan  penanganan sampah. Pengurangan sampah dimaksud meliputi  kegiatan  pembatasan  timbulan sampah,  pendauran  ulang  sampah  dan pemanfaatan kembali sampah. Sementara penanganan sampah
dilakukan  melalui    kegiatan  pemilahan sampah  rumah  tangga,  pengumpulan yang  dilakukan  sejak  pemindahan sampah  dari  tempat  sampah  rumah tangga  ke  TPS  sampai  dengan  TPA dengan  tetap  menjamin  terpisahnya sampah  sesuai  dengan  jenis  sampah, selanjutnya kegiatan pengangkutan sampah yang diatur bahwa alat pengangkutan  sampah  harus  memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan
lingkungan, kenyamanan
dan kebersihan. Setelah pengangkutan maka dilakukan  kegiatan  pengolahan  sampah yang  dilakukan  dengan  mengubah karakteristik,  komposisi  dan  jumlah sampah  yang  dilaksanakan  di  TPS  dan TPA  dengan  memanfaatkan  kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
Pada akhirnya kegiatan penanganan sampah dilakukan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman. Berbagai rumusan dalam kebijakan  Kota  Singkawang  terkait pengelolaan sampah tersebut
diharapkan  dapat  mewujudkan  Kota Singkawang yang bersih dan indah  dan pada  akhirnya  tercapai  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat.  Oleh karenanya  pengelolaan  sampah  tidak hanya tanggungjawab pemerintah dalam penyediaan  sarana  dan  prasarananya tetapi juga membutuhkan tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang tinggi. Mengakomodir  hal  tersebut  di dalam Perda Kota Singkawang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah,  sesungguhnya  telah  mengatur peran serta masyarakat dalam masyarakat,  yang  meliputi  menjaga kebersihan  lingkungan,  aktif  dalam kegiatan  pengurangan,  pengumpulan, pemilahan,  pengangkutan,  pengolahn sampah;  serta  pemberian  sarn,  usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam  upaya  peningkatan  pengelolaan sampah di wilayahnya.
4. Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Membina kesadaran hukuam adalah  suatu  tuntutan  pembaharuan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian  pemerintah  dan  digalakkan dalam berbagai usaha pembangunan.
Dengan  demikian,  tegaknya  suatu peraturan  hukum  baru  akan  menjadi kenyataan  bilamana  didukung  oleh adanya  kesadaran  hukum  dari  segenap warga  masyarakat.  Kesadaran  terhadap berlakunya  hukum  adalah  dasar  dari dilaksanakannya hukum itu sendiri
Kesadaran  hukum    di  sini  adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan  ketetuan  hukum.  Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan- peraturan  hukum  dengan  tingkah  laku hukum anggota masyarakat. L.M.Friedman, lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari
“kultur hukum” , yaitu nilai-nilai, sikap- sikap  yang  mempengaruhi  bekerjanya hukum. 67
Dalam  proses  bekerjanya  hukum setiap  anggota  masyarakat  dipandang sebagai adresat hukum. , Chamblis  dan Seidman 8 , menyebutkan adresat hukum itu  sebagai  “pemegang  peran” (role occupant) , dan sebagai pemegang peran ia  diharapkan  oleh  hukum  untuk memenuhi harapan-harapan  tertentu
sebagaimana  dicantumkan  di  dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis  di  dalam  peraturan.  (Sebagai contoh,  anggota  masyarakat  yang  akan melangsungkan pernikahan misalnya, ia diharapkan memenuhi tindakan- tindakan tertentu, seperti bahwa pernikahannya dicatat secara hukum).
7 Achmad  Ali, Keterpurukan  Hukum  Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya),
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, 9
8 Ibid
Sesungguhnya,
tumbuhnya kesadaran  hukum  masyarakat  sangat dipengaruhi  oleh  bekerjanya  berbagai faktor  dan  kekuatan.  Dalam  hal  ini, bahwa  tindakan  yang  akan  dilakukan oleh  warga  negara  sebagai  responsnya terhadap  peraturan-peraturan  hukum sangat tergantung dari isi norma hukum itu  sendiri,  sanksi-sanksinya,  aktivitas para  pelaksana  hukum  serta  semua faktor-faktor  estra  yuridis  yang  bekerja atas dirinya.
Oleh  karenanya,  perlu  adanya usaha-usaha ke arah pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Pembinaan  itu  hendaknya  berorientasi kepada usaha-usaha untuk menanamkan,  memasyarakatkan  dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari  peraturan  hukum  tersebut.
Untuk  itu  perlu  diperhatikan  masalah komunikasi hukumnya,
berikut penyebarluasan perundang-undangan sehingga  dapat  diketahui  oleh  para anggota  masyarakat  sebagai  sasaran pengaturan  hukum  itu  dan  upaya komunikasi  hukum  dimaksud  dapat dilakukan  melalui  Penyuluhan  Hukum.
Kegiatan Penyuluhan hukum dilaksanakan  dalam  berbagai  bentuk, diantaranya    ceramah,  diskusi;  temu sadar hukum; pameran; simulasi; lomba keluarga sadar hukum; konsultasi hukum;  dialog  interaktif;  wawancara radio;  pentas  panggung;  sandiwara; sinetron; fragmen; film; spanduk; poster brosur;  leaflet;  booklet;  billboard;  surat kabar; majalah dan bentuk lainnya.
Sosialisasi atau Penyuluhan
hukum  (baik  oleh  lembaga  Negara, pemerintah  atau  masyarakat)  dapat menjadi  upaya  yang  baik  dan  efektif dalam  rangka  merespon  budaya  hukum di kalangan masyarakat.
Partisipasi
masyarakat kebanyakan    dipacu  oleh  kesadaran hukum  untuk  berbuat  legal  atau  illegal, mematuhi  hukum  atau  tidak  mematuhi hukum.  Terkait  kegiatan  penyuluhan hukum  dalam  membangun  kesadaran hukum  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah  di  Kota  Singkawang,  hasil wawancara di lapangan sudah dilakukan oleh Pemda maupun pihak terkait dalam berbagai  bentuk,  sepeerti  pemasangan spanduk,  leaflet,  billboard  maupun kegiatan  sosialisasi  yang  bertatapmuka langsung  dengan  masyarakat,  namun masih perlu ditingkatkan lagi intensitasnya.
Gerbang pertama memasuki sendi partisipasi  publik  tergantung  pada perolehan  informasi  dan  perolehan informasi    tergantung  salah  satunya adalah  penyuluhan  hukum.  Paham hukum yang mengatakan bahwa ketidaktahuan  dalam  hukum (fictie hukum) bukan  merupakan  alasan pembenar  tidak  dapat  diberlakukan begitu  saja  dalam  konteks  pendidikan pengetahuan hukum
masyarakat.
Pemberian sanksi dalam keadaan terpaksa haruslah disertai aspek pendidikan  hukum.  Diakui  atau  tidak, penghukuman    melalui  pemenjaraan tidak dijamin menyebabkan orang sadar hukum.  Tidak  satu  dua  seseorang terpidana  sehari  setelah  bebas  dari hukum  langsung  berbuat  kejahatan  lagi dan lebih berkualitas.
Sosialisasi hukum yang menitikberatkan  kepada  nilai  yang terkandung    dalam  suatu  peraturan hukum jauh lebih efektif dalam membentuk budaya hukum dan ketaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
Kebijakan  pemerintah  di  bidang lalu  lintas  misalnya,  dilakukan  dengan memberikan  gambaran  bahwa  sabuk pengaman bagi pengendara itu memberikan  keamanan  lahiriah  kepada pengguna, bukan
semata-mata memaparkan  denda  akan  dikenakan pada  pelanggar. Personal  approach lebih  akan  mengena  daripada material approach. Hal  ini  juga  telah  dilakukan Pemda  Kota  Singkawang    melalui slogan  misalnya  bahwa  kebersihan adalah sebagian dari iman, atau pembuangan  sampah  secara  benar  akan menciptakan  lingkungan  hidup  yang baik dan sehat.
Pengutamaan  sanksi  yang  sering digunakan dalam suatu kegiatan penyuluhan hukum sama halnya dengan cara penjajahan dengan  aspek menakuti rakyat  dan  itu  tidak  efektif.  Ketakutan terhadap  sanksi  memungkinkan  orang taat  pada  hukum,  tetapi  tidak  serta merta orang akan taat kepada hukum itu sebagai wujud kesadaran hukum. (orang akan patuh kepada lampu lalu lintas jika di  seberang  jalan  ada  polisi  dan  jika polisi  itu  tidak  ada,  maka  lampu pengatur  lalu  lintas  dianggap  tidak pernah ada).
Dengan  demikian,  penyuluhan hukum  haruslah  dilakukan  dengan mengusung tujuan dan sekaligus karakternya,  yakni  hukum  memberikan manfaat  kepada orang per orang di  atas issue  sentral  hukum,  yakni  keadilan. Kalaupun  dimensi  keadilan  hendak diangkat  sebagai  issue  sentral  maka kepatutan  sebagai  suatu  nilai  dalam masyarakat haruslah diutamakan
5. Strategi dan Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pembinaan kesadaran hukum masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah adalah  dengan  melakukan  perubahan bentuk  perilaku  yang  didasarkan  pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih  yang  pada  akhirnya  dapat menumbuhkan  dan  mengembangkan peran  serta  masyarakat  dalam  bidang kebersihan.
Perubahan bentuk perilaku masyarakat  dapat  terwujud  diperlukan usaha membangkitkan masyarakat
dengan  mengubah  kebiasaan  sikap  dan perilaku  terhadap  kebersihan/sampah tidak  lagi  didasarkan  kepada  keharusan atau kewajibannya, tetapi Iebih didasarkan  kepada  nilai  kebutuhan, yakni  kebutuhan  pemanfaatan  sampah sebagai industri. 9
Untuk mengubah kebiasaan tersebut,  maka  diperlukan  pembinaan terhadap  peran  serta  masyarakat  yang dilakukan  secara  menyeluruh  (kalangan pemerintah,  swasta,  perguruan  tinggi, dan  masyarakat  biasa)  dan  terpadu (pengelola  dan  seluruh  masyarakat).
Pembinaan terhadap peran serta masyarakat harus dilakukan secara terus menerus, terarah, terencana dan berkesinambungan, serta dengan melibatkan berbagai unsur terkait.
9 Viradin  Yogiesti,  dkk, Pengelolaan Sampah  Terpadu  Berbasis  Masyarakat  Kota Kediri , Jurnal Tata Kota dan Daerah, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2010
Peran serta masyarakat dan sistem pengelolaan formal membentuk keseimbangan  perilaku  dalam  sistem pengelolaan  persampahan  dan  tidak mencampur-adukkan peran
serta masyarakat  kedalam  peran  institusi formal dalam aspek pengelolaan.
Kebutuhan peran serta masyarakat tidak  berarti  dalam  rangka  menutupi kekurangan  sistem  formal.  Peran  serta masyarakat  mempunyai  proporsi  peran tersendiri,  demikian  pula  sistem  formal pengelolaan sampah (LKMD, RT, RW). Kriteria  yang  perlu  diperhatikan  untuk menumbuhkan,  mengembangkan,  dan membina peran serta masyarakat adalah sebagai berikut :
1) Untuk menumbuhkan, mengembangkan,  dan  membina peran  serta  masyarakat  secara terarah  diperlukan  program  yang dilaksanakan  secara  intensif  dan berorientasi kepada penyebar luasan  pengetahuan,  penanaman kesadaran,  peneguhan  sikap  dan pembentukan perilaku.
2) Produk perancangan program diharapkan dapat membentuk perilaku sebagai berikut: a) masyarakat  mengerti  dan memahami masalah kebersihan lingkungan b) masyarakat turut serta secara aktif dalam mewujudkan kebersihan lingkungan c) masyarakat bersedia mengikuti  prosedur  /  tata cara pemeliharaan kebersihan d) masyarakat bersedia membiayai pengelolaan sampah e) masyarakat turut aktif
menularkan kebiasaan hidup
bersih pada anggota masyarakat lainnya\ f) masyarakat  aktif  memberi masukan  (  saran-saran  ) yang membangun
Terkait masalah menipisnya peran serta  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah  di  Kota  Singkawang  hasil penelitian  di  lapangan  menunjukan belum  berjalan  efektif,  sehingga  dapat dilakukan  berbagai  upaya,  diantaranya melalui : 1) Penyuluhan, terkait memasyarakatkan kebijakan Daerah    tentang  kebersihan  dan kesehatan  lingkungan,  termasuk terkait dengan Pengelolaan sampah,  serta  memasyarakatkan aset kebersihan 2) Insentif  memberikan  potongan iuran/retribusi bagi pemilahan sampah di sumbernya 3) Desinsentif  :  mengenakan  denda bagi  yang  terlambat  membayar iuran. Penyuluhan dan bimbingan masyarakat  merupakan  alternatif  yang dapat  dipergunakan  untuk  mengajak masyarakat  bersama  pemerintah  dalam upaya kebersihan/ menanggulangi persampahan  yang  merupakan  salah satu  aspek  dari  pembangunan  nasional. Tujuan  penyuluhan  dan  bimbingan masyarakat  dalam  bidang  persampahan adalah  tercipta  dan  terbinanya  suatu masyarakat dinamis yang berperan serta secara  aktif  dalam  menanggulangi masalah  kebersihan  dilingkungannya. Selama ini metode dan teknik penyuluhan  yang  dilakukan  Pemerintah Kota Singkawang belum berjalan efektif,  karena  hanya  terbatas  pada menjalankan program.
Oleh karenanya metode penyuluhan  yang  dapat  dipergunakan dalam  penyuluhan  kebersihan  dan pengelolaan sampah adalah : 1) Metode  persuasif  dan  motivatif, adalah metoda dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh kebersihan, memberikan pengertian dan ajakan serta pesan-
pesan,  didasarkan  atas  kesadaran dan keinsyafan.
2) Metoda  persuasif,  selalu  menjalin hubungan  yang  kuat  atas  dasar saling mengerti dan sating memberi  bantuan  serta  dukungan antara  penyuluh  dan  masyarakat sasaran 3) Metoda partisipatif, selalu menempatkan  masyarakat  sasaran sebagai subyek/pelaku aktif. Selanjutnya agar terwujud
kesadaran  hukum  masyarakat  dalam pengelolaan  sampah  maka  penting dipahami  dan  diaplikasikan  Tehnik Penyuluhannya.  Tehnik  Penyuluhan adalah  tata  cara  penyampaikan  pesan- pesan  penyuluhan  kepada  masyarakat yang  menjadi  sasaran  penyuluhan. Teknik yang  dipergunakan  adalah penyuluhan lisan, tulisan dan penyuluhan peragaan. 1) Penyuluhan lisan, cara penyampaiannya  dalam  bahasa lisan, yang terdiri atas penyuluhan lisan  secara  langsung  dan  lisan secara tidak langsung. a) Penyuluhan lisan secara langsung , dilakukan melalui tahapan : (i) Penyuluh  berhadapan langsung dengan kelompok penerima penyuluhan. (ii) Tempat
berlangsungnya kegiatan  penyuluhan dipersiapkan  terlebih dahulu. (iii) Medianya adalah ceramah, khotbah, sarasehan / diskusi b) Penyuluhan lisan secara tidak langsung (i) Penyuluh tidak berhadapan dengan kelompok penerima penyuluhan dalam tempat yang sama. (ii) Penerima  penyuluhan tidak dipersiapkan terlebih  dahulu  pada suatu tempat tertentu. (iii) Medianya melalui siaraan  radio  (pidato, reportase,  wawancara, sandiwara, obrolan, majalah  udara,  quis),
melalui  siaran  televisi (sandiwara,  reportase, wawancara,  obrolan, slide). 2) Penyuluhan tulisan: Media penyuluhan  dalam  bahasa  tulisan antara  lain  pembuatan  brosur,
leaflet, poster/pamflet. 3) Penyuluhan  peragaan  kebersihan: Media yang dipergunakan pameran  pembangunan  bidang kebersihan/persampahan.
film, grup  kesenian  tradisional  (ludruk, lenong,  calung,  wayang,  randai dan lain-lain).
Disamping melalui kegiatan
Penyuluhan,  dalam  mengembangkan kesadaran  hukum  masyarakat  akan kebersihan  lingkungan  dan  pengelolaan sampah, juga dapat dilakukan
Bimbingan masyarakat.
Bimbingan masyarakat merupakan kegiatan lanjut dari
penyuluhan kebersihan dan pengelolaan sampah  untuk  memberikan  arah  dan cara  melaksanakan  upaya  kebersihan dan  pengelolaan  sampah  ,  dengan kegiatan yang dapat dilakukan adalah: 1) Pemberian contoh: Program percontohan dapat berupa pemberian  contoh  oleh  pimpinan formal  dan  informal  dengan melakukan kegiatan kebersihan.
2) Pemberian hadiah: Pemberian hadiah  atau  penghargaan  atas prestasi  kebersihan  lingkungan dapat  diberikan  secara  berjenjang mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kotamadya, propinsi, dan penghargaan tertinggi  pada  tingkat  nasional (Adipura ). 3) Pemberian kemudahan: Penyediaan  sarana  dan  prasarana yang memberikan kemudahan untuk  pembuang  sampah  secara baik dan benar.
4) Pendidikan:  Masalah  kebersihan ditanamkan  sejak  kecil  melalui pendidikan formal (disekolah) dan non formal (Pramuka, dirumah).
5) Memperluas daerah bebas sampah
6) Pemberian  ancaman  Pemberian ancaman dikaitkan dengan peraturan  yang  diterapkan  dalam bentuk sanksi terhadap pelanggaran dan peraturan Disamping  perlunya  kebijakan program penyuluhan hukum dan bimbingan  teknis  kepada  masyarakat dalam membangun kesadaran
hukumnya, juga bagi pemerintah diperlukan  optimalisasi  peningkatan sarana  dan  prasarana  yang  memadai dalam  pengelolaan  sampah,  terlebih
dengan  fakta  bahwa  daya  dukung  dan daya  tampung  Tempat  Pembuangan Akhir  (TPA)  sudah  melebihi  kapasitas, serta  industri  pengolahan  daur  ulang sampah  di  Singkawang  belum  tersedia. Walaupun  Bank  sampah  sudah  ada, namun belum terorganisir secara baik.
Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Singkawang berdasarkan hasil wawancara  di  lapangan  berupaya  pada TPA  akan  menambah  fasilitas  di  zona baru yang bersifat sanitary landfil yaitu pengolahan  sampah  dengan  membuang dan menunjuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya dan kemudian
menimbunnya  dengan  tanah.  Dan  cara ini  berawal  dar i pemilihan  sampah  di RT,  dimana  akan  dipilah  sampah organik dan anorganik.

## E. Penutup
Berdasarkan uraian yang dikemukakan  pada  bab  terdahulu  maka dirumuskan  kesimpulan  terkait  upaya membangun kesadaran hukum masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah di Kota Singkawang sebagai berikut : 1. Permasalahan  sampah  sebagai konsekuensi dari aktivitas kegiatan  manusia,  apabila  tidak dikelola secara baik akan menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti halnya di Kota Singkawang tercatat telah memproduksi  timbulan  sampah sebesar  236450,65  m 2 pertahun atau sebanyak 23,6 ton sampah.
2. Berkaitan upaya pengelolaan sampah,  Pemerintah  Daerah  telah meregulasi  kebijakan  pengelolaan sampah  melalui  Peraturan  Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2004,  dimana  dalam  perumusan normanya secara substantif
mengakomodir  pelibatan  peran serta  masyarakat  dan  dunia  usaha dalam pengelolaan sampah dengan berfungsi sebagai pengelola,  pengolah,  pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.
3. Agar  pengelolaan  sampah  dapat berjalan  secara  optimal  sesuai
ketentuan perundangan, maka diperlukan  upaya  membangun kesadaran hukum masyarakat baik yang  dilakukan  secara  individu maupun secara berkelompok dengan peningkatan kegiatan penyuluhan  yang  dapat  dilakukan dalam  berbagai  bentuk,  baik secara lisan, secara tertulis maupun  melalui  alat  peraga,  serta juga perlu dikembangkan kegiatan bimbingan teknis kepada masyarakat  dalam  pengelolaan sampah Agar upaya membangun kesadaran  hukum  masyarakat  dapat berjalan secara optimal dalam pengelolaan sampah di Kota Singkawang,  maka  diperlukan  langkah- langkah strategis sebagai berikut :
1. Peningkatan upaya pelibatan masyarakat  dalam  pengelolaan sampah,  baik  secara  individu maupun  kelompok  masyarakat dengan harapan terwujudnya kesadaran hukum masyarakat melalui perubahan perilaku bahwa sampah  tidak  sekedar  dipandang sebagai sesuatu yang harus
dibuang begitu saja, tapi bagaimana pembuangannya dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,  serta pengolahan dan pemanfaatannya. 2. Peningkatan fasilitas daya dukung dan daya tampung Tempat
Pembuangan  Akhir  sampah  serta penyiapan  sarana  dan  prasarana industri  pengolahan  daur  ulang sampah oleh Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Ali, Achmad. 2002. Keterpurukan Hukum
Di  Indonesia  (Penyebab  dan Solusinya). Jakarta: Ghalia Indonesia. G,  Gunawan.  2007. Mengolah  Sampah
Jadi  Uang .  Jakarta:  Transmedia Pustaka.
Jumung,  Martin.  20015. Politik  Lokal dan  Pemerintah  Daerah  dalam Perspektif Otonomi Daerah .
Jakarta: Pustaka Nusantara. Kartodiharjo,  Harijadi  dkk.  2005. Di Bawah  Satu  Payung  Pengelolaan
Sumber Daya Alam . Jakarta: Suara
Bebas. Sarundajang. 1999. Arus Balik Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. 1994. Penelitian Hukum Normatif: Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soemarwoto, Otto. 1994. Analisis
Dampak  Lingkungan .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati.  2007. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius. Suparni,  Niniek.  1994. Pelestarian,
Pengelolaan dan  Penegakan Hukum  Lingkungan. Jakarta:
Sinar Grafika.
Yamin,  Muhammad.  1959. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 . Jakarta: Prapanca. Yogiesti, Viradin dkk. 2010. Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat  Kota  Kediri .  Jurnal Tata  Kota  dan  Daerah,  Volume  2
Nomor 2 Tahun 2010.
Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009  Nomor  140,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059). , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  33  Tahun  2010  tentang Pedoman  Pengelolaan  Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274).