SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018): 237-260 DOI: http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i2.3016 Copyright © 2018 SAWWA: Jurnal Studi Gender
SAWWA: Jurnal Studi Gender p-ISSN 1978-5623 e-ISSN 2581-1215
237

## Penghargaan Hak Berpendapat Anak di Pengadilan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang
Rika Saraswati, 1 V. Hadiyono 2 1,2 Universitas Katolik Soegijapranata Semarang email: 1 rikasaraswati@unika.ac.id;
2 lopid@unika.ac.id
Abstract: The right of children to be heard are guaranteed by the Child Protection Act in Indonesia. This is very principle as the main factor for judges to make decisions regarding disputes over child custody. The purpose of this study is to examine the implementation  of  laws  in  Indonesia  that  regulate  children's rights  to  be  heard  in  court.  Data  was  taken  by  conducting documentary research and field research by collecting several decisions from the District Court of Semarang and interviewing the judges who handled this matter. This research shows that children are rarely asked for their opinions in the courtroom; Their opinions are only considered information, not as witness statements. As a result, their opinions and expectations have no effect on court decisions. The study also shows that the law in Indonesia has regulated the obligation of judges to listen to the opinions of children in court, but judges never consider it.
Keywords: the best interests of the child; the right of children to be heard; court
Abstrak: Hak  anak  untuk  didengar  dijamin  oleh  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  di  Indonesia.  Hal  ini  sangat prinsip  sebagai  faktor  utama  bagi  hakim  untuk  membuat keputusan terkait sengketa hak asuh anak. Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  menguji  implementasi  undang-undang  di Indonesia  yang  mengatur  tentang  hak-hak  anak  untuk didengar  di  pengadilan.  Data  diambil  dengan  melakukan penelitian  dokumenter  dan  penelitian  lapangan  dengan mengumpulkan  beberapa  keputusan  Pengadilan  Negeri Semarang  dan  mewawancarai  para  hakim  yang  menangani masalah  ini.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  anak-anak jarang  diminta  pendapatnya  dalam  ruang  sidang;.  Pendapat mereka  Cuma  dianggap  sebagai  informasi,  bukan  sebagai pernyataan  para  saksi.  Sebagai  akibatnya,  pendapat  dan harapan  mereka  tidak  berpengaruh  terhadap  putusan pengadilan.  Studi  ini  juga  menunjukkan  bahwa  undang- undang di Indonesia telah mengatur kewajiban hakim untuk mendengarkan  pendapat  anak-anak  di  pengadilan,  namun hakim tidak pernah mempertimbangkan hal itu.
Kata Kunci: kepentingan terbaik bagi anak; hak anak untuk didengar pendapatnya; pengadilan

## A.  Pendahuluan
Prinsip  dasar  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  menurut  penjelasan Pasal  2  UU  Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun  2002  (UUPA)  diartikan  se- bagai  “semua  tindakan  yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh  pe- merintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  hakim  sebagai  lembaga  yudikatif yang  menjalankan  peradilan  wajib  menerapkan  asas  ini,  khususnya  dalam proses persidangan dan membuat putusan yang perkaranya melibatkan atau berpengaruh terhadap kehidupan anak. Selain asas kepentingan terbaik anak, terdapat asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak yang memberikan mandat bahwa anak-anak berhak menyatakan pendapatnya di manapun dan tentang apapun dan orang dewasa memiliki kewajiban untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan memenuhi keinginan anak-anak tersebut apabila hak berpendapat  tersebut  berkaitan  erat  dengan  kepentingan  yang  terbaik  bagi kehidupan atau masa depan anak tersebut (Penjelasan Pasal 2 UUPA).
Kedua  asas  ini  saling  melengkapi  dan  bersifat  wajib  untuk  diterapkan, termasuk  ketika  menyangkut  hak-hak  anak  di  pengadilan.  Hak  berpendapat anak menjadi hal yang sangat penting untuk didengarkan oleh orang dewasa atau pemerintah ketika orangtua bercerai dan berselisih di pengadilan untuk menentukan hak pemeliharaan anak di kemudian hari.
Persoalan ‘kepentingan’ bagi anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UUP),  akan  tetapi  UUP  tidak  mengatur mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  kepentingan  anak.  Penjabaran  ‘ke- pentingan’  anak  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang oleh UUPA dinyatakan sebagai suatu prinsip  atau  asas  kepentingan  terbaik  anak  sebagaimana  telah  disebutkan dalam alinea sebelumnya.
Ketentuan mengenai hak berpendapat anak juga tidak terdapat di dalam UUP, tetapi diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  (UUPA)  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan mem- berikan  informasi  sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya  demi  pe- ngembangan  dirinya  sesuai  dengan  nilai-nilai  kesusilaan  dan  kepatutan”.
Berdasarkan UUPA maka batas usia anak adalah sampai dengan delapan belas (18)  tahun.  Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  hak  anak  untuk  didengar  pen- dapatnya dapat dilakukan di usia berapapun sampai si anak berumur 18 tahun. Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  jelas  usia anak  yang  dapat  didengarkan  pendapatnya  adalah  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  yang  berlaku  bagi  mereka  yang  beragama  Islam  dan  mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak ke Peradilan Agama. 1
Berdasarkan Pasal 9 (1) dan (2) Konvensi Hak Anak Negara-negara Pihak, termasuk  Indonesia  yang  sudah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 harus menjamin bahwa setiap anak mempunyai kesempatan untuk didengar pendapatnya ketika berhadapan dengan proses hukumm  termasuk ketika seorang anak akan dipisahkan dari orangtuanya jika hal tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  prosedur  yang  ber- laku. Penetapan demikian diperlukan dalam kasus khusus, yakni kedua orang- tuanya hidup terpisah, dan keputusan harus dibuat untuk menetapkan tempat tinggal anak tersebut. Dalam setiap proses hukum tersebut maka semua pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses tersebut,  dan  diberi  kesempatan  untuk  mengemukakan  pandangan  mereka. Berdasarkan pasal tersebut maka jelas sekali bahwa anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa (orangtuanya) untuk didengar pendapatnya oleh pengadilan.
Asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak dalam Konvensi Hak Anak  tersebut  merupakan  ketentuan  yang  sangat  progresif  dalam  mengatur dan  menjamin  pemenuhan  hak-hak  anak.  Akan  tetapi  hal  tersebut  ternyata menimbulkan  ketidakpastian  bagi  orangtua  dan  professional  tentang  bagai- mana, kapan atau perlukah melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan hukum di bidang keluarga (misalnya dalam proses perceraian dan penetapan  hak  asuh  anak).  Pandangan  demikian  muncul  karena  dominasi pandangan  orang  dewasa  yang  memandang  rendah  terhadap  kedewasaan anak dan kompetensinya untuk memberikan kontribusi secara efektif terhadap __________
1 Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian : a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebegai pemegang hak pemeliharaannya; c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
keputusan  di dalam keluarga dan dalam  Pengadilan  keluarga. 2 Berbagai hasil penelitian  justru  menunjukkan  bahwa  pandangan  yang  memandang  bahwa kesaksian seorang anak lemah atau tidak berharga demikian patut ditinggalkan karena tidak sesuai dengan konsep dan pandangan terbaru yang melihat anak- anak  sebagai  warga  negara,  agen  dan  sosial  actor  yang  memiliki  hak-haknya seperti  halnya  manusia  dewasa.  Anak-anak  bukanlah  pengikut  orangtuanya. 3 Anak-anak yang orangtuanya bercerai dan menjadi obyek penelitian justru me- nunjukkan bahwa mereka mampu menyampaikan pandangan dan gagasannya dengan  baik,  jelas  dan  mudah  dipahami  terhadap  permasalahan  yang  di- hadapinya. 4
Menurut  Fitzgerald,  ketika  hukum  keluarga  telah  memulai  untuk  lebih bersiap  merengkuh  anak-anak  sebagai  agen,  warga  negara,  dan  aktor  sosial maka para pembuat kebijakan dan keputusan harus bersiap-siap menghadapi munculnya  ‘ruang-ruang’ baru sebagai  akibat  dari  pengakuan  atas  perspektif anak-anak  tersebut. 5 Hal  ini  semestinya  tidak  menjadi  halangan  bagi  profes- sional  untuk  bekerja  dengan  anak-anak  karena  yang  dibutuhkan  oleh  para professional  adalah  keahlian  dan  ketrampilan  dalam  berkomunikasi  dengan anak-anak. 6 Hasil  penelitian  terhadap  anak-anak  berusia  7-12  tahun  tentang pengetahuan dan pertimbangan anak-anak tentang permasalahan hukum yang berkaitan  dengan  kehidupan  mereka  secara  pribadi  telah  menunjukkan meningkatnya  pemahaman  mereka  tentang  konsep-konsep  hukum. 7 penge- tahuan dan pemahaman anak-anak tentang hukum, proses hukum, dan istilah- istilah  hukum  muncul  secara  bertahap  dan  semua  itu  bergantung  pada kompleksitas konsep-konsep hukum yang mereka pelajari. Ketidaktahuan dan salah paham tentang sistem hukum merupakan hal yang wajar bagi anak-anak
__________
2 Nicola Taylor, “What Do We Know about Involving Children and Young People in Family Law Decision Making? A Research Update,” Australian Journal of Family Law 20 (2006): 154.
3 Jennifer Flowerdew dan Bren Neale, “Trying to Stay Apace: Children with Multiple Challenges in Their Post-Divvorce Family Lives,” Childhood Journal 10, no. 2 (2003): 148.
4 Flowerdew dan Neale.
5 Robyn Fitzgerald, “How Are Children Heard in Family Law Proceeding in Australia?,” Southern Cross University Law Review 6 (2002): 177–203.
6 Taylor, “What Do We Know about Involving Children," 169.
7 Michele  Peterson  Badali,  Rona  Abramovitch,  dan  Juliane  Duda,  “Young  Children’s  Legal Knowledge and Reasoning Ability,” Canadian Journal of Criminology 39, no. 2 (1997): 145–170.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
mengingat  banyak  orang  dewasa  yang  tidak  memiliki  pengetahuan  dan pemahaman yang baik tentang pengetahuan dan sistem hukum. 8
Hasil  penelitian  terhadap  pengalaman  anak-anak  yang  orangtuanya bercerai juga menunjukkan bahwa membiarkan mereka di dalam ‘kegelapan’ karena  tidak  pernah  didengar  pendapatnya,  tanpa  interaksi  dan  komunikasi yang baik yang dilakukan oleh orang tua/dewasa terhadap anak-anak ternyata telah  menyumbangkan  kebingungan  dan  rasa  sakit  sehingga  mereka  me- rasakan masa transisi (perpisahan orangtuanya) menjadi semakin sulit. 9 Anak- anak  yang  tidak  mendapat  informasi  yang  layak  tentang  perpisahan  tampak lebih  mudah  mengalami  gejala-gejala  seperti  kekuatiran,  depresi,  perilaku salah,  distress  dan  menyalahkan  diri  sendiri  atas  perpisahan  orangtuanya. Mereka dapat mengatasinya dengan baik apabila mendapatkan informasi, turut dilibatkan  dan  mendapatkan  bantuan  untuk  memahami  perubahan  yang sedang dan akan terjadi, dan turut berpartisipasi secara aktif di dalam proses tersebut.  Dengan  demikian  melibatkan  anak  sejak  awal  di  dalam  proses pembuatan keputusan memiliki akibat yang positip terhadap anak, tidak hanya terhadap  perkembangan  identitas  individunya,  pertmbangan  moral,  kom- petensi tetapi juga memberikan kepuasan terhadap apapun hasil yang nantinya dicapai. 10
Meskipun  hasil  penelitian  tersebut  menyatakan  hal-hal  yang  berakibat positip terhadap keterlibatan anak-anak sejak awal dalam proses pengambilan keputusan atas perpisahan orangtuanya, dalam kenyataan masih banyak anak- anak  yang  tidak  mendapatkan  konsultasi  tentang  hal-hal  yang  berkaitan dengan  kesepakatan  perpisahan  dan  pasca  perpisahan. 11 Hal  ini  disebabkan
__________
8 Catherine  Maunsel,  “What  Do  They  Know  about  the  Legal  System?  Intreviews  with  Irish Children,”  Dalam Researching  Children’s  Experiences:  Qualitative  Approaches ,  ed.  Diane  Hogan  dan Robbie Gilligan (Dublin: The Children’s Research Centre, 1998), 35–49; Taylor, “What Do We Know about Involving Children.”
9 Carol Smart, “Introduction: New Perspectives on Childhood and Divorce,” Childhood 10, no. 2 (2003): 123–29, https://doi.org/10.1177/0907568203010002001.
10 Maunsel, “What Do They Know about the Legal System? Intreviews with Irish Children”; Taylor, “What Do We Know about Involving Children and Young People in Family Law Decision Making? A Research Update.”
11 Maunsel, “What Do They Know about the Legal System? Intreviews with Irish Children”; Taylor, “What Do We Know about Involving Children and Young People in Family Law Decision Making? A Research Update.”
242
karena  keengganan  orang  dewasa  dan  para  professional  untuk  melibatkan anak-anak  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  proses  di  pengadilan  ‘melelah- kan’, membuat stress, dan ‘merusak’. 12 Selain itu sistem hukum sendiri tampak- nya  juga  tidak  nyaman  dengan  melibatkan  anak  dalam  proses  pengadilan sehingga  pandangan-pandangan  anak-anak  ini  hanya  diinterprestasikan  dan disaring melalui berbagai professional yang berbeda (kuasa hukum anak atau pendamping  anak,  pekerja  sosial  dan  hakim)  berdasarkan  sudut  pandang mereka,  sehingga  pandangan  dan  pendapat  anak-anak  itu  sendiri  secara langsung jarang sekali digunakan untuk menentukan keputusan dalam proses persidangan hukum keluarga. 13
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di Pengadil- an  Negeri  Semarang  mengenai  hak  berpendapat  anak  dalam  Putusan  Peng- adilan tentang Hak Pemeliharaan dan Mendidik Anak dikarenakan perceraian orangtuanya.  Penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara kepada  seorang  hakim  dan  meneliti  sejumlah  5  putusan  pada  kurun  waktu 2014-2016.  Terbatasnya  jumlah  hakim  yang  diwawancarai  karena  sudah ditentukan oleh pihak Pengadilan Negeri Semarang.  Jumlah putusan  yang  di- peroleh juga terbatas karena sebagian besar kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri  Semarang  mengenai  perceraian  tanpa  disertai  dengan  permohonan penetapan  hak  asuh  anak  (hak  pemeliharaan  dan  mendidik  anak).  Analisis terhadap putusan ini bersifat deskriptif kualitatif.

## B.  Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Semarang terkait Kasus Perceraian
Berdasarkan  penelitian  atas  lima  putusan  Pengadilan  Negeri  Semarang, diperoleh hasil sebagai berikut:

## Putusan Nomor: 293/Pdt.G/2014/PN.Smg
Kasus ini dimulai ketika penggugat (dalam hal ini adalah istri) yang sudah menikah  dengan  tergugat (dalam hal  ini suami)  selama sebelas  tahun meng- __________
12 Gillian Douglas dan Mervyn Murch, “Taking Account of Children’s Need in Divorce: A Study of Family Solicitors ‘s Responses to New Policy and Practice Initiatives,” Child and Family Law Quarterly 14, no. 1 (2002): 57–75.
13 Fitzgerald, “How Are Children Heard in Family Law Proceeding in Australia?”
ajukan gugatan cerai dengan alasan; tergugat memiliki wanita idaman lain di tahun kedua perkawinan dan tahun ke Sembilan usia perkawinan. Selain itu, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat memiliki kebiasaan  buruk  dalam  masalah  keuangan,  misalnya  suka  meminjam  uang kepada banyak teman dan tidak pernah mengembalikannya. Kebiasaan buruk ini  yang  menyebabkan  ia  berpindah  tempat  kerja  hingga  dua  kali.  Tergugat telah  pergi  meninggalkan  penggugat  dan  kedua  anaknya  yang  berusia  10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) tahun. Tergugat meninggalkan penggugat dan anak-anaknya  sejak  tahun  2012.  Upaya  penggugat  untuk  menghubungi  ter- gugat tidak mendapat respon yang baik sehingga sampai gugatan ini diajukan tergugat tidak pernah kembali. Meskipun berada di Semarang, penggugat dan tergugat telah berpisah dan tinggal di tempat yang berbeda; Penggugat saat ini tinggal  bersama  dengan  orangtuanya,  sedangkan  tergugat  tinggal  di  rumah saudaranya. Hakim memutuskan anak-anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat  di  bawah  asuhan,  bimbingan  dan  pemeliharaan  penggugat  selaku ibunya  berdasarkan  pertimbangan  kedua  anak  tersebut  belum  berusia  18 tahun  dan  selama  ini  tinggal  bersama  ibunya.  Putusan  ini  tidak  mengurangi kewajiban  tergugat  sebagai  ayahnya  untuk  memberikan  biaya  pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya tersebut.
Di  dalam  putusan  tersebut  tidak  terdapat  pertimbangan  hukum  yang menyatakan bahwa anak-anak telah didengarkan pendapatnya, baik di dalam persidangan  ataupun  di  luar  persidangan.  Hakim  hanya  mempertimbangkan usia yang masih belum cukup umur di bawah 18 tahun dan faktor kedekatan anak dengan salah satu orangtuanya digunakan untuk menentukan salah satu dari  pihak  yang  berperkara  yang  berhak  memelihara  anaknya  pemeliharaan anaknya.

## Putusan Nomor: 285/Pdt.G/2014/PN.Smg
Penggugat (dalam hal  ini  suami)  dan  tergugat (dalam hal  ini  istri)  telah menikah selama 15 tahun. Gugatan perceraian diajukan karena penggugat dan tergugat sering cekcok dan setiap kali terjadi percekcokan yang hebat tergugat selalu  ingin  bercerai.  Tergugat  sering  marah-marah  kepada  suaminya  tanpa sebab. Pada tahun 2002, 2005 dan 2007 percekcokan terjadi di antara mereka berdua,  dan  tergugat  pernah  menggugat  cerai  suaminya  pada  tahun  2014.
Akan tetapi perceraian tidak terjadi karena terjadi perdamaian. Setelah adanya kesepakatan perdamaian, kehidupan perkawinan mereka tidak juga membaik karena percekcokan masih terus terjadi. Hal inilah yang kemudian mendorong penggugat untuk menggugat cerai istrinya karena penggugat merasa tidak bisa mempertahankan  perkawinannya.  Penggugat  juga  mengajukan  permohonan penetapan hak memelihara dan mendidik anak terhadap ketiga anaknya yang berusia 14 tahun, 12 tahun dan 9 tahun.
Hakim Pengadilan Negeri memutuskan untuk mengabulkan gugatan per- ceraian  penggugat  karena  berdasarkan  fakta  bahwa  penggugat  dan  tergugat telah  pisah  rumah  selama  satu  tahun  Sembilan  bulan.  Permohonan  hak memelihara  dan  mendidik  anak  diserahkan  kepada  penggugat  oleh  hakim setelah  mendengarkan  keterangan  penggugat  dan  saksi-saksi  yang  diajukan oleh  penggugat.  Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  hubungan  ketiga  anak dengan penggugat lebih dekat dibandingkan dengan tergugat, bahkan hingga gugatan  perceraian  diajukan  ketiga  anak  tinggal  bersama  dengan  penggugat maka majelis hakim menganggap sudah cukup alasan menurut hukum untuk menyerahkan  hak  asuh  anak  kepada  penggugat  dengan  tetap  memberi  ke- sempatan  kepada  tergugat  sebagai  ibu  kandungnya  untuk  bertemu  dengan anak kandungnya.
Hakim  yang  diwawancarai  menyatakan  bahwa  anak  selalu  diminta pendapatnya dalam setiap kasus mengenai hak asuh anak. 14 Akan tetapi, dalam putusan ini tidak terdapat satu bagian pun yang menunjukkan pendapat anak telah didengarkan atau catatan mengenai hasil wawancara hakim dengan anak terkait dengan haknya ingin tinggal dengan siapa dan alasannya ingin tinggal.

## Putusan Nomor:38/Pdt.G/2015/PN.Smg
Penggugat (dalam hal  ini  istri) dan  tergugat (dalam hal  ini  suami)  telah menikah  selama  sepuluh  tahun  dan  memiliki  seorang  anak  berusia  9  tahun. Penggugat  mengajukan  dalil  bahwa  percekcokan  dan  perselisihan  beberapa kali terjadi. Setiap kali berselisih pendapat tergugat sering memukul penggugat dan  mengucapkan  kata-kata  yang  bersifat  mengancam  dan  kata  ‘cerai’. Menurut penggugat, kekerasan selalu menjadi cara bagi tergugat untuk menye-
__________
14 Wawancara dengan Hakim Enny Indriyani, SH, Selasa 7 Juni 2016, jam 10.30-12.00.
lesaikan masalah. Kekerasan dilakukan tidak hanya terhadap penggugat tetapi juga  kepada  anaknya.  Kekerasan  terakhir  yang  dilakukan  oleh  tergugat menyebabkan penggugat tidak masuk kerja selama dua hari; Penggugat tidak melaporkan  ke  polisi  karena  mempertimbangkan  anaknya.  Penggugat  juga menyatakan bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
Dalam  kaitannya  dengan  hak  pemeliharaan  dan  mendidik  anak,  peng- gugat memohon  kepada  majelis hakim untuk  menetapkan hak  pemeliharaan dan  mendidik  anak  kepada  dirinya  sebagai  ibu  kandungnya.  Tergugat  me- nyampaikan alasannya karena selama satu tahun berpisah dengan penggugat, anak  tinggal  bersama  dengan  tergugat.  Tergugat  yang  merawat  anak  baik dalam  hal  sekolah  dan  belajar,  maupun  pemenuhan  keperluan  sehari-hari, bahkan  perawatan  ketika  sakit.  Tergugat  mengatakan  bahwa  ketika  si  anak sakit, penggugat sebagai ibu kandungnya tidak pernah menengok apalagi ikut merawat. Selama ini sang anak tinggal berdua bersama tergugat.
Majelis  hakim  mengabulkan  permohonan  penggugat  untuk  bercerai karena  percekcokan  dan  perselisihan  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi, termasuk  juga  bekas  pemukulan  di  wajah  penggugat  yang  dilakukan  oleh tergugat. Dengan demikian, menurut majelis hakim perkawinan yang diwarnai dengan  perselisihan  dan  kekerasan  sudah  tidak  sesuai  dengan  tujuan perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  KeTuhanan  yang  Maha  Esa.  Selain  itu  perselisihan  dan percekcokan  yang  terjadi  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)  Per- aturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian.
Majelis hakim memutuskan hak asuh anak kepada tergugat sebagai ayah dari anak yang diperebutkan hak pemeliharaan dan mendidik. Pertimbangan yang digunakan  majelis  hakim  dalam membuat  putusan  tersebut didasarkan pada  pertimbangan-pertimbangan  sebagai  berikut:  1)  selama  penggugat  dan tergugat  tidak  tinggal  bersama  selama  setahun  anak  telah  tinggal  bersama tergugat  dan  tergugat  yang  merawat  anak  tersebut,  2)  selama  waktu  itu penggugat sebagai ibunya tidak pernah menengok, 3) untuk kenyamanan anak dan mempertimbangkan perkembangan jiwa anak di kemudian hari maka hak pemeliharaan dan mendidik anak diberikan kepada tergugat.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)

## Putusan Nomor: 286/Pdt.G/2015/PN.Smg
Penggugat (dalam hal ini istri) dan tergugat (suami) telah melangsungkan pernikahan  pada  tahun  2006.  Pernikahan  mulai  tidak  harmonis  setelah kelahiran  anak pertama  karena  tergugat sering  keluar malam  bersama-sama dengan  temannya.  Terjadi  pertengkaran  di  tahun  2012  ketika  penggugat mengetahui bahwa tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain. Akibat pertengkaran tersebut tergugat pernah tidak pulang tiga bulan dan tidur di tempat tergugat menjalankan usahanya. Tergugat pernah berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan wanita idaman tersebut, tetapi di tahun 2015 ternyata tergugat masih menjalin hubungan lagi dengan wanita idaman yang sama  dan  bahkan  telah  menikah.  Mengetahui  hal  tersebut,  penggugat  me- mutuskan untuk berpisah dengan tergugat dan kembali ke Semarang bersama ketiga  anaknya.  Penggugat  juga  memohon  agar  dirinya  ditetapkan  sebagai pemegang hak pemeliharaan dan mendidik atas ketiga anaknya.
Majelis hakim mengabulkan permohonan gugatan cerai penggugat setelah mendengarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap tergugat yang tidak  memperhatikan  keluarganya  dan  memiliki  wanita  idaman  lain.  Majelis hakim juga mengabulkan permohonan hak pemeliharaan dan mendidik anak yang  diajukan  oleh  penggugat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  anak-anak tersebut belum dewasa dan kedekatan hubungan dengan ibunya dan selama ini  tinggal  bersama  ibunya  di  Semarang  maka  demi  pertumbuhan  dan  per- kembangan anak, serta menjauhkan dari dampak buruk perilaku tergugat yang tidak  bertanggungjawab  kepada  keluarga  maka  hak  asuh  diserahkan  kepada penggugat sebagai ibunya.
Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai pelaksanaan asas penghargaan terhadap  hak  berpendapat  anak  mengingat  usia  anak-anak  penggugat  yang masih sangat muda, saat gugatan perceraian diajukan usia anak tertua hingga termuda secara berturut-turut adalah 8, 2 dan 1 tahun. Apabila anak yang ber- usia 8 tahun tersebut benar-benar dimintai pendapatnya maka hasil pemeriksa- an persidangan (terlepas dilaksanakan dalam tempat yang berbeda) terhadap hak berpendapat anak ini seharusnya dituangkan ke dalam putusan ini.

## Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Smg
Penggugat (suami) dan tergugat (istri) telah menikah selama 8 tahun dan memiliki satu anak. Pernikahan mulai tidak harmonis di tahun ke tujuh karena diwarnai percekcokan dan pertengkaran yang disebabkan sikap tergugat yang keras  dan  banyak  tuntutan  tanpa  mau  memahami  kesulitan  ekonomi  yang dialami oleh penggugat.  Tergugat  sendiri  juga  jarang  pulang  ke  rumah tanpa alasan  yang  jelas.  Penggugat  berusaha  untuk  meredam  percekcokan  dengan mengalah dan berkomunikasi, akan tetapi tidak ada tanggapan dan perubahan yang  baik  dari  tergugat.  Akhirnya  pada  tahun  2013  tergugat  meninggalkan rumah tanpa seijin penggugat dan tanpa alasan yang jelas, dan hingga gugatan ini  diajukan  juga  tidak  pernah  pulang  dan  tidak  pernah  memberi  kabar.  Hal tersebut yang mendorong penggugat untuk  menggugat  cerai. Penggugat  juga menohon agar hak pemeliharaan dan mendidik diserahkan kepada penggugat demi perkembangan psikologi kejiwaan anaknya dan karena masih di bawah umur .
Setelah  mendengarkan  saksi  dan  mendasarkan  pada  surat-surat  bukti maka  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  memang  telah  terjadi  percekcokan dan pertengkaran terus menerus di antara penggugat dan tergugat, dan upaya untuk  mendamaikan  juga  tidak  berhasil.  Oleh  karena  itu  majelis  hakim mengabulkan permohonan cerai penggugat dengan alasan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak bisa  hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami-istri  yang  diharapkan  sesuai dengan tujuan perkawinan.
Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan dan mendidik anak kepada penggugat sebagai ayah dari anak tersebut maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum yang utama yang digunakan oleh majelis hakim adalah usia yang belum dewasa, yaitu 5 tahun dan ditinggalkan oleh  penggugat  begitu  saja.  Seperti  halnya  putusan  sebelumnya  yang  diteliti, tidak ada penjelasan mengenai hak berpendapat anak.

## C.  Asas Penghargaan terhadap Hak berpendapat Anak sebagai Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak
Berdasarkan  kelima  putusan  tersebut,  tampak  bahwa  hak  berpendapat anak untuk didengar belum termuat di dalam putusan. Putusan-putusan tersebut tidak memuat pertimbangan hukum mengenai hak berpendapat anak, padahal
ada anak yang berusia 14, 10 dan 9 tahun, usia di mana anak sudah dapat diajak berkomunikasi.  Apabila  keterangan  hakim  yang  diwawancarai  adalah  benar menyatakan  bahwa  anak-anak  yang  sudah  bisa  diajak  berkomunikasi  akan didengar  pendapatnya,  maka  proses  ini  seharusnya  juga  dituangkan  ke  dalam putusan  di  bagian  pertimbangan  hukumnya―  terlepas  proses  ini  dilakukan  di luar  ruang  persidangan  atau  dalam  ruang  khusus  untuk  anak.  Pemuatan  ini sangat penting karena tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi merupakan  penghargaan  terhadap  hak  berpendapat  anak  yang  diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Selanjutnya,  pertimbangan  hukum  yang  sering  digunakan  oleh  majelis hakim dalam menentukan hak asuh anak adalah kedekatan hubungan dengan salah satu orangtuanya. Kedekatan hubungan ini meliputi kedekatan fisik dan psikologis/emosional, misalnya anak-anak telah tinggal bersama dengan salah satu  orangtua  untuk  masa  tertentu;  anak-anak  mendapatkan  perhatian,  pe- rawatan,  pemeliharaan  dan  pendidikan  dari  salah  satu  orangtua  di  mana mereka telah tinggal bersama dalam kurun waktu tertentu tersebut. Ketidak- hadiran  salah  satu  orangtua  dalam  memberikan  perhatian,  perawatan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi faktor pertimbangan bagi hakim untuk menolak  permohonan  salah  satu  orang  tua  untuk  mendapatkan  hak  asuh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hak asuh anak ini dapat diberikan kepada  si  ayah  atau  si  ibu.  Melalui  faktor  kedekatan  ini  majelis  hakim  dapat menilai tanggungjawab dari salah satu oangtua untuk keberlangsungan hidup si  anak,  tetapi  hal  ini  tidak  berarti  meniadakan  tanggungjawab  salah  satu orangtua yang tidak mendapatkan hak asuh. Tanggungjawab yang diatur oleh Pasal 41 UUPerkawinan tetap melekat kepada mereka hingga anak dewasa.
Pertimbangan-pertimbangan tersebut, khususnya kedekatan anak dengan salah  satu  orangtuanya  menunjukkan  bahwa  majelis  hakim  telah  mem- perhatikan  kepentingan  anak dan tumbuh  kembang anak  berdasarkan sudut pandang  hakim  dan  salah  satu  orangtua  sebagai  orang  dewasa  tanpa  me- libatkan  pendapat  anak.  Pertimbangan  dan  putusan  yang  dibuat  oleh  hakim telah  didasarkan  atas  berbagai  aspek  seperti  perkembangan  fisik,  mental, moral  dan  pendidikan  anak-anak  tersebut.  Akan  tetapi,  untuk  kasus  yang terkait  dengan  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  tampaknya  hakim belum  melihat  hal  tersebut  sebagai  pertimbangan  hukumnya.  Pertimbangan hakim  dalam  kasus  putusan  nomor:  38/Pdt.G/2015/PN.Smg  menunjukkan
bahwa  permasalahan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  belum  dipandang  se- bagai hal yang serius sehingga belum digunakan sebagai dasar pertimbangan yang  kuat  utnuk  menentukan  apakah  seseorang  yang  memiliki  riwayat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan hak asuh atas anak.  Apabila  hakim  memahami  permasalahan  ini  maka  hakim  tidak  akan memutuskan  untuk  menyerahkan  hak  pemeliharaan  anak  kepada  salah  satu orangtua yang memiliki sejarah sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai hal ini telah diatur di dalam Pasal 9 (3) UU Perlindungan Anak yang mengatur hak anak yang terpisahkan dari salah satu atau kedua orangtuanya untuk  tetap membina hubungan  yang  bersifat personal  dan kontak  langsung dengan  kedua  orangtuanya  secara  teratur,  kecuali  jika  hal  tersebut  ber- tentangan  dengan  kepentingan  terbaik  anak  (misalnya  karena  adanya  ke- kerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu orangtuanya).
Jika dibandingkan dengan putusan pengadilan di berbagai negara, riwayat salah  satu  orangtua  yang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  selalu digunakan  sebagai  pertimbangan  untuk  tidak  memberikan  hak  asuh.  Dasar yang  digunakan  adalah  asas  kepentingan  yang  terbaik  anak,  di  mana  pe- merintah  melalui  hakim  berusaha  menjamin  dan  melindungi  hak  anak-anak agar anak tidak terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu sebelum hakim membuat putusan maka hakim akan selalu mendengarkan pendapat  anak.  Apabila  ditemukan  fakta  adanya  kekerasan  dalam  rumah tangga  maka  hakim  akan  memerintahkan  hak  untuk  berkunjung  secara terbatas  dari  salah  satu  orangtua  yang  melakukan  kekerasan  tersebut. Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  tampak  bahwa  kepentingan  yang  terbaik bagi anak pada akhirnya meliputi perlindungan dari berbagai tindak kekerasan baik yang bersifat fisik, psikologis, seksual, penelantaran dan berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga lainnya. 15
Asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak tampaknya juga belum dilaksanakan oleh lembaga peradilan, khususnya oleh para hakim di Indonesia. Hak  berpendapat  ini  merupakan  hak  untuk  menyampaikan  pendapat  atas segala  sesuatu  yang  ada  di  dalam  pikiran  seorang  anak  dengan  tetap  mem- __________
15 Zoe Rathus, “Shifting the Gaze: Will Past Violence be Silenced by A Further Shift of the Gaze to the Future under the New Family System?,” Australian Journal of Family Law 21 (n.d.): 98; lihat juga: Taylor, “What Do We Know about Involving Children…"
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
perhatikan  privasi  anak-anak  tersebut. 16 Mengingat  bahwa  hal-hal  yang  akan disampaikan  sangat  berkaitan  dengan  kehidupan  pribadinya  maka  dapat  di- pahami  jika  ada  keengganan  untuk  menyampaikannya  di  wilayah  publik (termasuk  di  ruang  pengadilan).  Akan  tetapi  mengingat  bahwa  menentukan hak  pemeliharaan  dan  mendidik  anak  sangat  berkaitan  erat  dengan  masa depan  anak-anak  tersebut  maka  selayaknya  anak-anak  tetap  didengar pendapatnya dengan tetap melindungi privasi mereka. 17 Hal ini sesuai dengan Pasal 14 (2) Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat maka orangtua dan aparat penegak hukum memiliki kewajiban  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  tersebut  berdasarkan  ke- mampuan dari anak-anak.
Penerapan  asas  penghargaan  terhadap  hak  berpendapat  anak  di  peng- adilan  telah  dilakukan  oleh  banyak  negara  di  Amerika  Serikat,  Swedia, Australia,  dan  negara-negara  Eropa  lainnya. 18 Di  beberapa  negara  tersebut, misalnya  Amerika  Serikat  dan  Swedia,  pendapat  anak-anak  juga  sering  di- kesampingkan jika tidak sesuai dengan preferensi hakim; akan tetapi pendapat anak-anak tersebut tidaklah serta merta dikesampingkan karena dalam hal-hal tertentu akan digunakan untuk memperkuat putusan hakim:
“… in both countries, young children’s opinions will not be given as the sole reason for deciding a case in a particular way, however referencing a young child’s  preference  seems  to  be  used  to  add  strength  to  what  a  judge  has already decided...” 19
Apabila praktek mendengarkan hak berpendapat anak telah dilakukan di Indonesia maka sebaiknya hal tersebut dimuat di dalam pertimbangan hukum- __________
16 E.  Brems,  “Article  14:  The  Right  to  Freedom  of  Thought,  Conscience  and  Religion,”  dalam A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006).
17 Brems.
18 Diane  Pranzo,  “Children’s  Rights  and  Children’s  Voices  in  Contested  Custody  and  Visitation Cases in Sweden and the US,” Childhood 20, no. 2 (2012): 283–288; Michelle Fernando, “Family Law Proceedings And The Child’s Right To Be Heard In Australia, The United Kingdom, New Zealand, And Canada,” Family Court Review 52, no. 1 (2014): 46–59; Linda Kelly Hill, “The Right to be Heard: Voicing the Due Process Right to Counsel for Unaccompanied Alien Children,” Boston College Third World Law Journal 31, no. 1 (2011), https://lawdigitalcommons.bc.edu/twlj/vol31/iss1/3; Aoife Daly, “The right of children to be heard in civil proceedings and the emerging law of the European Court of Human Rights,” The  International  Journal  of  Human  Rights 15,  no.  3  (2011):  441–61,  https://doi.org/10.1080/ 13642980903542710.
19 Pranzo, “Children’s Rights and Children’s Voices…," 287.
nya. Menurut peneliti hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada karena permohonan hak pemeliharaan dan mendidik anak ini menjadi satu dengan permohonan untuk putusnya perkawinan. Oleh karena itu merupakan hak bagi seorang anak untuk didengar pendapatnya oleh hakim sebelum hakim membuat  keputusan  untuk  menentukan  hak  asuh  anak  tersebut  karena mendengarkan  pendapat  anak  pada  hakikatnya  merupakan  sebuah  peng- hormatan  atas  hak-hak  anak  untuk  berpartisipasi  dan  menyatakan  pen- dapatnya  dalam  pengambilan  keputusan  terutama  jika  menyangkut  hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
Melalui  wawancara  dengan  hakim  PN  Semarang  diperoleh  keterangan bahwa  dalam  hal  anak  sudah  bisa  diajak  berbicara  maka  hakim  akan menanyakan kepada anak tentang pendapatnya untuk ikut ayah atau ibunya. Pertanyaan  yang  diajukan  bisanya  dilakukan  di  luar  ruang  persidangan  dan dengan menanggalkan baju hakim. 20 Apabila benar demikian bahwa anak telah didengarkan hak berpendapatnya  maka proses  mendengarkan hak-hak  anak sebagai  bagian  dari  proses  persidangan  meskipun  dilakukan  diluar  ruang persidangan  tetap harus dimuat  di  dalam pertimbangan hukum putusan ter- sebut karena hal tersebut merupakan prinsip dasar asas penghargaan terhadap pendapat  anak  dan  sebuah  penghormatan  atas  hak-hak  anak  untuk  ber- partisipasi  dan  menyatakan  pendapatnya  dalam  pengambilan  keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
Ketentuan  Pasal  10  UUPA  tampaknya  belum  terlaksana  dengan  baik  di ranah  persidangan  dalam  perkara  perceraian  yang  didalamnya  terdapat permohonan hak pemeliharaan dan  pendidikan  anak.  Hal  ini  mengakibatkan anak  hanya  didengar  pendapatnya  di  luar  persidangan.  Akibat  hukumnya pendapat  anak  tersebut  hanya  dianggap  sebagai  pemberi  informasi  kepada majelis hakim tanpa berpengaruh dalam persidangan dan putusan pengadilan, walaupun  pendapatnya  tersebut  mengenai  diri  mereka  dan  masa  depan mereka  karena  yang  tahu  persis  apa  yang  dibutuhkannya  adalah  anak  itu sendiri.  Hak  berpendapat anak dan hak anak untuk didengar belum  menjadi
__________
20 Wawancara dengan Ibu Hakim Eny Indriyani, SH, Selasa 7 Juni 2016, jam 10.30-12.00.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
pertimbangan  hukum  bagi  hakim  di  dalam  memberi  putusan  dan  untuk  di- tuangkannya ke dalam putusan. 21
Keterangan  atau  kesaksian anak  di berbagai putusan  pengadilan di  luar negeri  telah  menjadi  bagian  dari  putusan  pengadilan.  Pemuatan  keterangan anak  ke  dalam  putusan  pengadilan  merupakan  akibat  adanya  asas  peng- hargaan  terhadap  hak  berpendapat  anak. 22 Hal  ini  seyogianya  ditiru  oleh lembaga peradilan di Indonesia dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,  menerima,  mencari  dan  memberikan  informasi  sesuai  dengan tingkat  kecerdasan  dan  usianya  demi  pengembangan  dirinya  sesuai  dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.
Pasal 10 UUPA sudah sangat jelas mengatur hak berpendapat anak yang harus  didengar,  dan  memberi  kesempatan  pada  anak  untuk  mencari,  me- nerima  dan  memberikan  informasi  yang  disesuaikan  dengan  tingkat  ke- cerdasan dan usianya dengan mempertimbangkan bahwa hal ini semata-mata digunakan untuk kepentingan pengembangan dirinya. Oleh karena itu, ketika anak didengar pendapatnya di dalam proses persidangan, seharusnya majelis hakim  menerima  dan  menimbang  serta  menilai,  bahwa  pendapat  anak  ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan penetapan hak pemelihara- an  sesuai  dengan  keinginannya.  Penetapan  oleh  hakim  seharusnya  bukan semata-mata dibuat dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang didengar dan dilihat di dalam persidangan yang notabene tidak pernah melibatkan anak; di mana  anak  sebenarnya  bisa  menyampaikan  keinginan-keinginan  dan  pen- dapatnya  sehingga  anak  memang  mempunyai  kesempatan  ikut  menentukan apa yang terbaik untuk dirinya.
__________
21 Sandra  Keen  McGlothlin,  “No  More ‘Rag  Dolls in  the  Corner’: A  Proposal to  Give Children in Custody Disputes a Voice, Respect, Dignity, and Hope,” Journal of Law & Family Studies 11 (2008): 67– 95, http://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_21/sr21_046.pdf.
22 Pranzo, “Children’s Rights and Children’s Voices…"; Fernando, “Family Law Proceedings and The Child’s Right…"; Hill, “The Right to be Heard…"

## D.  Faktor-faktor Penghambat Penerapan Hak Berpendapat Anak di Persidangan dan Putusan Pengadilan
Faktor  yang  menghambat  penyampaian  hak  berpendapat  anak  di  per- sidangan  dan  termuatnya  pendapat  atau  keterangan  anak  di  dalam  putusan karena faktor tugas hakim yang terikat pada ketentuan beracara di Pengadilan Negeri dan keengganan hakim untuk melibatkan anak sejak awal.
Pertama,  pada  prinsipnya  tugas  hakim  adalah  untuk  menelisik  dan menyelidiki  apakah  ada  suatu  hubungan  hukum  yang  dapat  menjadi  dasar sebuah gugatan itu tidak ada atau benar-benar ada. Dengan adanya hubungan hukum  antara  bukti  dan  gugatan  maka  gugatan  penggugat  bisa  dikabulkan. Akan  tetapi  tidak  semua  dalil  harus  dibuktikan  karena  untuk  dalil-dalil  yang sudah  diakui  kebenarannya  tidak  perlu  dibuktikan  lagi.  Pasal  1865  KUH Perdata  menjelaskan  bahwa:  “Barang  siapa  mengajukan  peristiwa-peristiwa atas  nama  dia  mendasarkan  suatu  hak,  diwajibkan  membuktikan  peristiwa- peristiwa  itu;  sebaliknya  barang  siapa  mengajukan  peristiwa-peristiwa  guna membantah hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”. Maka jelaslah, bahwa di dalam pembuktian itu jika penggugat mendalilkan sesuatu  yang  berkenaan  dengan  peristiwa  tertentu,  maka  ia  harus  mem- buktikannya demikian sebaliknya bagi tergugat.
Namun  demikian,  walaupun  peristiwa  yang  disengketakan  itu  telah  di- buktikan,  pembuktian  itupun  masih  harus  dinilai  oleh  hakim.  Dalam  mem- berikan  penilaian  ini  hakim  dapat  bertindak  bebas,  yaitu  hakim  bisa  mem- percayai atau tidak. Lalu dimanakah letak pendapat anak dalam memberikan keterangan  atau  kesaksiannya  kepada  majelis  hakim?  Jika  dilihat  dari  pe- ngertian kesaksian sendiri, yaitu merupakan sebuah kepastian yang diberikan pada  hakim  di  dalam  persidangan  terhadap  peristiwa  yang  disengketakan dengan  cara  pemberitahuan  secara  lisan  dan  pribadi  oleh  orang  yang  bukan salah  satu  pihak  dalam  perkara,  yang  dipanggil  dalam  persidangan.  Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa keterangan yang diberikan oleh orang saksi haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1895  KUH  Perdata  yang menyatakan,  bahwa pembuktian  dengan  saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.
Kebebasan pemberian alat bukti saksi ini pun ada perkecualiannya, yaitu saksi  yang  dapat  diperkenankan  adalah  saksi  yang  memenuhi  syarat-syarat
yang sesuai dengan Pasal 1909 dan 1912 KHUPerdata, Pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBG. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang tidak cakap menjadi saksi adalah:  keluarga  sedarah  dan  semenda  dari  salah  satu  pihak  menurut  garis lurus, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak yang belum  berumur  15  (lima  belas)  tahun  dan  orang  gila  meskipun  terkadang terang ingatannya, dan orang yang selama proses perkara sidang berlangsung dimasukkan dalam tahanan atas perintah hakim (Pasal 1912 KUH Perdata).
Terhadap  pasal-pasal  tersebut  terdapat  pengecualian  (yang  diatur  di dalam  Pasal  145  ayat  (2)  HIR,  Pasal  172  RBG  ayat  (2)  dan  Pasal  1910  KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa: “... akan tetapi kaum sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak  sebagai saksi  dalam  perkara  perselisihan  kedua belah  tentang  keadaan  menurut  hukum  perdata  atau  tentang  sesuatu  per- janjian pekerjaan”. Pasal 145 ayat (2) HIR juga mengecualikan Anak-anak yang belum  cukup  15  (lima  belas)  tahun,  orang  gila  walaupun  kadang-kadang ingatannya  terang  mereka  dalam  perkara  tertentu,  yaitu  keluarga,  sehingga mereka  boleh  didengar  keterangannya  sebagai  penjelasan  dan  untuk  mem- berikan keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah.
Pasal 172 ayat (2) RBG  lebih lanjut menyatakan  bahwa “… keluarga  se- darah  atau  karena  perkawinan  dalam  sengketa  mengenai  kedudukan  para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi”. Kemudian  Pasal  1910  juga  mengatur  bahwa  “..  namun  demikian  anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi”, dalam hal: perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak, perkara mengenai nafkah yang  harus  dibayar,  termasuk  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  seorang anak  yang  belum  dewasa,  dalam  suatu  pemeriksaan  mengenai  alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, dan dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  terlihat  anak  yang  belum berumur  15  tahun  dapat  menjadi  saksi  yang  disampaikan  di  dalam  sidang pengadilan.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  merupakan  dasar  hukum  bagi hakim untuk mendengarkan pendapat anak sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hakim untuk menentukan hak pemeliharaan anak dengan melihat pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Akan tetapi yang sering terjadi hakim
meminta keterangan pada anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun di luar sidang, sehingga keterangan yang disampaikan oleh anak jelas tidak bisa digunakan sebagai keterangan sah yang bisa menerangkan alat bukti lain yang pembuktiannya dilakukan di ruang persidangan sehingga bukti tersebut men- jadi jelas. Hal ini tentunya merugikan si anak karena yang diungkapkan untuk kepentingan  dirinya  tidak  bisa  digunakan  sebagai  penjelasan  alat  bukti  yang ada  dan  akhirnya  tidak  bisa  dipakai  sebagai  pertimbangan  hukum  hakim  di dalam membuat keputusannya.
Kedua, faktor keengganan hakim untuk melibatkan anak di dalam proses persidangan sejak awal. Dalam suatu penelitian yang terkait dengan penetapan hak  pemeliharaan  anak,  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  ternyata  enggan  untuk mendengarkan kesaksian anak. Hakim yang diwawancarai menegaskan bahwa untuk  saksi  dalam  kasus  perceraian  sedapat  mungkin  bukan  dari  anak-anak pihak  yang  bercerai,  karena  akan  mengganggu  kondisi  psikologis  dari  anak- anak  tersebut. 23 Hakim  akan  meminta  untuk  diberikan  saksi  lain,  misalnya tetangga atau saudaranya. 24 Permintaan hakim terhadap saksi selain anak-anak sebenarnya tidak sesuai dengan isi dari Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak  yang  menyebutkan  “Setiap  anak  berhak  menyatakan  dan  didengar pendapatnya,  menerima,  mencari,  dan  memberikan  informasi  sesuai  dengan tingkat  kecerdasan  dan  usianya  demi  pengembangan  dirinya  sesuai  dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  terlihat  bahwa  hak  anak  untuk didengarkan  pendapatnya  dan  dijadikan  sebagai  pertimbangan  hukum  di dalam  putusan  pengadilan  akan  bergantung  pada  kemauan  dan  kepedulian hakim  terhadap  hak-hak  anak  dan  kepentingan  terbaik  anak.  Hakim  se- benarnya  dapat  melakukan  diskresi  atas  ketentuan-ketentuan  tersebut  se- hingga alat bukti yang disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan bisa dikesampingkan  ketika kasusnya  berkaitan dengan keterangan atau hak berpendapat anak.
__________
23 Ivan  Ricardo  Gitowardojo, “Pemenuhan Hak  Anak  untuk  Bertemu  dengan  Salah  Satu  Orang Tuanya yang tidak Mendapatkan Hak Asuh setelah Terjadinya Perceraian menurut Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  Putusan  No.30/Pdt.G/2016/Pn.Smg  dan  Putusan No.45/Pdt.G/2016/Pn.Smg)” (Tesis, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Unika Soegijapranata, 2017), 34.
24 Gitowardojo, 44.
Hasil  penelitian  tersebut  semakin  memperkuat  hasil  penelitian  yang  di- lakukan oleh penulis ketika  tidak ada anak-anak yang didengar pendapatnya meskipun  ada  anak-anak  yang  usianya  sudah  dapat  diajak  berkomunikasi (misalnya berumur 14, 10 dan 8 tahun) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  proses  beracara  di  pengadilan sebagaimana telah disebut dan dibahas di atas
Keengganan  hakim  untuk  mendengarkan  pendapat  anak  secara  tidak langsung menunjukkan pola pikir dan pola hubungan orang dewasa terhadap anak  yang  masih  didominasi  konsep  dan  nilai  patriarkhi  yang  menganggap anak  adalah  properti. 25 Apabila  alasan  yang  dikemukakan  adalah  faktor psikologis  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  hakim  dalam  penelitian  ter- dahulu,  maka  hakim  dapat  meminta  tenaga  ahli  psikolog  atau  pekerja  sosial untuk mendampingi anak yang hendak dimintai keterangannya. Pendamping- an psikolog atau pekerja sosial terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum pada hakikatnya  merupakan suatu kewajiban  bagi  pemerintah untuk menjamin  dan  melindungi  terpenuhinya  hak-hak  anak  di  Indonesia.  Peng- gunaan dan pendampingan para tenaga ahli kepada anak-anak dalam proses persidangan baik di perkara pidana maupun perdata diperlukan karena para hakim  yang  berpengalaman  pun  terkadang  tidak  dapat  menemukan  ‘bukti’ karena terbatasnya pengetahuan hakim. 26 Selain itu kasus yang dihadapi hakim yang sangat beragam dan multi dimensi seyogianya diproses dan diselesaikan melalui pendekatan dari berbagai aspek secara multi dimensi juga. Woodhouse menyatakan pentingnya menggunakan berbagai pendekatan dalam membuat putusan yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak:
“… decision-making for children is an inherently multidisciplinary enterprise. They adopt an interdisciplinary framework and pursue the daunting task of melding  legal  and  psychological  aspects  into  a  cohesive  whole.  In  this collaborative each group seems to treat the other with respect. Lawyers defer
__________
25 Barbara Bennett Woodhouse, “‘Out of Children’s Needs, Children’s Rights’: The Child’s Voice in Defining  the  Family,” Brigham  Young  University  Journal  of  Public  Law 8,  no.  2  (1994):  321–41, https://digitalcommons.law.byu.edu/jpl/vol8/iss2/4.
26 Vicki  Banham  et  al.,  “Acknowledging  Children’s  Voice  and  Participation  in  Family  Courts: Criteria that Guide Western Australian Court Consultants,” Social Inclusion 5, no. 3 (2017): 155–163; Samantha Jeffries, “In the Best Interests of the Abuser: Coercive Control, Child Custody Proceedings and the  ‘Expert’  Assessments  That  Guide  Judicial  Determinations,” Laws 5,  no.  1  (2016):  14, https://doi.org/10.3390/laws5010014.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
to psychologists on issues such as how to interpret a custody evaluation, and social scientists defer to legal scholars on issues such as the social and systemic importance  of  protecting  individual  rights  in  the  adjudication  process.  The melding of these perspectives is a crucial step toward constructing a more just decision-making process for children and families…” 27
Mengingat bahwa hak berpendapat anak ini merupakan hak yang wajib dipenuhi  dan  dilindungi  oleh  negara  melalui  aparat  penegak  hukum  karena sangat jelas diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak maka sudah sepantasnya apabila semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dikeluarkannya UUPA diperbaharui dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan asas-asas dalam UUPA.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  faktor  yang  menghambat  dalam melaksanakan hak berpendapat anak dalam persidangan tentang perkara hak pemeliharaan  dan  pendidikan  anak    justru  ada  pada  pemahaman  hakim terhadap  hak  berpendapat  anak  dan  keberanian  hakim  untuk  memuat  pen- dapat anak dalam pertimbangan hukum di dalam putusannya. Hakim seyogia- nya  berani  melakukan  terobosan  hukum  terhadap  ketentuan-ketentuan hukum  yang  berlaku  yang  kurang  berpihak  pada  pemenuhan  hak-hak  anak. Terobosan  hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim  berdasarkan  keyakinannya sangat  diperlukan  sehingga  hak  anak  untuk  berpendapat  benar-benar  dapat terpenuhi dan terlindungi.

## E.  Kesimpulan
Berdasarkan  putusan  yang  diteliti,  ada  tiga  pertimbangan  hukum  yang digunakan  hakim  dalam  menetapkan  hak  pemeliharaan  dan  mendidik  anak, yaitu: keterangan saksi, usia anak yang belum dewasa dan kedekatan hubung- an antara anak dengan salah satu orangtua. Keputusan yang dibuat hakim lebih banyak  dipengaruhi  pada  perspektif  hakim  dalam  menafsirkan  ‘kepentingan’ anak daripada perspektif anak yang menjadi perebutan hak pemeliharaannya oleh kedua orangtuanya yang bercerai. Hal ini bisa diketahui karena perspektif
__________
27 Barbara Bennett Woodhouse, “Talking about Children’s Rights in Judicial Custody and Visitation Decision-Making,” Family Law Quarterly 36, no. 1 (2002): 105–33, https://doi.org/10.2307/25740371.
hak anak tidak terlihat di dalam pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh hakim  melalui  putusannya.  Berdasarkan  kelima  putusan  tersebut,  tampak bahwa hak berpendapat anak untuk didengar belum termuat di dalam putusan
Faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam  penyampaian  pendapat  anak  di persidangan menurut hakim yang diwawancarai karena menghindari tekanan psikologis pada anak. Selain itu karena ketaatan hakim terhadap asas-asas di pengadilan sehingga tidak menerapkan pasal-pasal yang bersifat pengecualian dan ketentuan peraturan perundangan yang bersifat khusus. Mengingat bahwa hak  berpendapat  anak  belum  sepenuhnya  diperhatikan  maka  proses  untuk mendengar  dan  mendapat  penjelasan  pendapat  anak  yang  dilakukan  di  luar persidangan  maupun  di  dalam  persidangan  harus  difasilitasi  melalui  sistem dan prosedur yang khusus untuk itu. Oleh karena itu perlu dibentuk sistem dan prosedur  untuk  mengakomodasi  kebutuhan  hak  berpendapat  anak  di  dalam proses peradilan, khususnya hak berpendapat anak yang dimasukkan ke dalam pertimbangan hukum  ketika  hakim  membuat putusan  dengan pertimbangan hal  tersebut  dianggap  merupakan  bagian  dari  proses  persidangan  dengan pokok perkara yang menjadi bagian dari perkara perceraian yang dimintakan oleh para pihak sebagai penggugat dan tergugat.[s]

## Daftar Pustaka
Badali, Michele Peterson, Rona Abramovitch, dan Juliane Duda. “Young Children’s Legal  Knowledge and  Reasoning  Ability.” Canadian  Journal  of  Criminology 39, no. 2 (1997): 145–170.
Banham, Vicki, Alfred Allan, Jennifer Bergman, dan Jasmin Jau. “Acknowledging Children’s  Voice  and  Participation  in  Family  Courts:  Criteria  that  Guide Western Australian Court Consultants.” Social Inclusion 5, no. 3 (2017): 155– 163.
Brems, E. “Article 14: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion.”
Dalam A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the
Child . Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
Daly,  Aoife.  “The  right  of  children  to  be  heard  in  civil  proceedings  and  the emerging law of the European Court of Human Rights.” The International

## Penghargaan Hak Berpendapat Anak di Pengadilan …..
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
Journal of Human Rights 15, no. 3 (2011): 441–61. https://doi.org/10.1080/ 13642980903542710.
Douglas,  Gillian,  dan  Mervyn  Murch.  “Taking  Account  of  Children’s  Need  in Divorce: A Study of Family Solicitors ‘s Responses to New Policy and Practice Initiatives.” Child and Family Law Quarterly 14, no. 1 (2002): 57–75.
Fernando, Michelle. “Family Law Proceedings And The Child’s Right To Be Heard In Australia, The United Kingdom, New Zealand, And Canada.” Family Court Review 52, no. 1 (2014): 46–59.
Fitzgerald,  Robyn.  “How  Are  Children  Heard  in  Family  Law  Proceeding  in Australia?” Southern Cross University Law Review 6 (2002): 177–203.
Flowerdew,  Jennifer,  dan  Bren  Neale.  “Trying  to  Stay  Apace:  Children  with Multiple Challenges in Their Post-Divvorce Family Lives.” Childhood Journal 10, no. 2 (2003): 148.
Gitowardojo, Ivan Ricardo. Pemenuhan Hak Anak untuk Bertemu dengan Salah Satu Orang Tuanya yang tidak Mendapatkan Hak Asuh setelah Terjadinya Perceraian  menurut  Pasal  14  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  Putusan  No.30/Pdt.G/2016/ Pn.Smg  dan  Putusan  No.45/Pdt.G/2016/Pn.Smg)”  Tesis.  Fakultas  Hukum dan Komunikasi, Unika Soegijapranata, 2017.
Hill, Linda Kelly. “The Right to be Heard: Voicing the Due Process Right to Counsel for Unaccompanied Alien Children.” Boston College Third World Law Journal
31, no. 1 (2011). https://lawdigitalcommons.bc.edu/twlj/vol31/iss1/3.
Jeffries, Samantha.  “In  the Best Interests of the  Abuser:  Coercive Control, Child Custody  Proceedings  and  the  ‘Expert’  Assessments  That  Guide  Judicial Determinations.” Laws 5,  no.  1  (2016):  14.  https://doi.org/10.3390/ laws5010014.
Maunsel, Catherine.  “What  Do  They  Know about the  Legal System? Intreviews with  Irish Children.”  Dalam Researching  Children’s Experiences:  Qualitative Approaches ,  diedit  oleh  Diane  Hogan  dan  Robbie  Gilligan,  35–49.  Dublin: The Children’s Research Centre, 1998.
McGlothlin, Sandra Keen. “No More ‘Rag Dolls in the Corner’: A Proposal to Give Children in Custody Disputes a Voice, Respect, Dignity, and Hope.” Journal of Law  &  Family  Studies 11  (2008):  67–95.  http://www.cdc.gov/nchs/ data/series/sr_21/sr21_046.pdf.
Pranzo, Diane. “Children’s Rights and Children’s Voices in Contested Custody and Visitation Cases in Sweden and the US.” Childhood 20, no. 2 (2012): 283– 288.
Rathus, Zoe. “Shifting the Gaze: Will Past Violence be Silenced by a Further Shift of the Gaze to the Future under the New Family System?” Australian Journal of
Family Law 21 (n.d.): 98.
Smart,  Carol.  “Introduction:  New  Perspectives  on  Childhood  and  Divorce.” Childhood 10,  no.  2  (2003):  123–29.  https://doi.org/10.1177/ 0907568203010002001.
Taylor, Nicola. “What Do We Know about Involving Children and Young People in Family  Law  Decision  Making?  A  Research  Update.” Australian  Journal  of
Family Law 20 (2006): 154.
Woodhouse, Barbara Bennett. “‘Out of Children’s Needs, Children’s Rights’: The Child’s Voice in Defining the Family.” Brigham Young University Journal of
Public  Law 8,  no. 2 (1994): 321–41. https://digitalcommons.law.byu.edu/ jpl/vol8/iss2/4.
———.  “Talking  about  Children’s  Rights  in  Judicial  Custody  and  Visitation Decision-Making.” Family  Law  Quarterly 36,  no.  1  (2002):  105–33. https://doi.org/10.2307/25740371.