## Komparasi  Pemikiran  Hukum  Islam  Syarikat  Islam  dan  Front Pembela Islam Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

## Muh. Taqwin Tahir, Achmad Musyahid
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar muh.taqwin.mtt@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mempunyau  pokok  masalah  yaitu  bagaimana  Peran  Organisasi  Kemasyarakatan  antara Syarikat  Islam  (SI)  dan  Front  Pembela  Islam  (FPI)  dalam  perkembangan  hukum  Islam  Indonesia.  Dari pokok masalah itu kemudian di urai menjadi 3 sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana Sejarah Perkembangan SI dan FPI di Indonesia ?, 2)  Bagaimana Bentuk Pemikiran Hukum Islam SI dan FPI ?, 3) Bagaimana kontribusi  Serikat  Islam  dan  FPI  Terhadap  Perkembangan  Hukum  Islam  di  Indonesia?Penelitian  ini menggunakan  jenis  kepustakaan  ( library research)  yang  bersifat  deskriktif  analitik  dan  komparasi. Adapun  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  teknik  kepustakaan,.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  kepustakaan  dan  teknik  kutipan.  Selanjutnya  analisis data  menggunakan  metode kualitatif  yang di  inerpretasi dengan  menggunakan tekhnik  berfikir Induktif (pengolahan  data  dari  umum  ke  khusus),  dan  juga  tekhnik  berfifkir  Deduktif  (pengolahan  data  dari khusus  ke  umum),  serta  tekhnik  berfikir  Komperatif  (membandingkan  pemikiran  atau  pendapat  para pakar satu dengan yang lain). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedua organisasi ini yaitu antara SI dan  FPI,  walaupun  kedua  organisasi  masing  masing  berlandaskan  pada  akar  yang  sama  yaitu  Islam namun  dalam  interpretasinya  terhadap  Islam  mempunyai  bentuk  berbeda,  baik  dari  segi  pemikiran maupun dari  segi perilaku, dan  juga kedua organisasi  ini tentu  mempunyai peran dalam perkembangan hukum  Islam  di  Indonesia  itu  bisa  kita  lihat  dari  kontribusi  kedua  organisasi  tersebut  dalm  menyikapi permasalah-permasalahan keagamaan yang sedang terjadi di Indonesia.
Kata Kunci: Syarikat Islam, Front Pembela Islam, Organisasi Kemasyarakatan, Hukum Islam

## Abstrac
This research has a main problem, namely how  The Role Of Social Organizations between  the Islamic Syarikat (SI) and the Islamic Defenders Front (FPI) in the development of Indonesian Islamic law. From the  main  problem,  then  it  is  broken  down  into  3  sub-problems,  namely:  1)  How  is  the  History  of  the Development of SI and FPI in Indonesia?, 2) What is the Form of Islamic Legal Thought SI and FPI?, 3) How is the contribution of Islamic Union and FPI to the Development of Islamic Law In Indonesia, this research  uses  a  type  of  library  research  which  is  descriptive  analytic  and  comparative.  The  data collection  in  this  study  is  using  library  techniques.  The  data  collection  methods  used  were  literature techniques  and  citation  techniques.  Furthermore,  data  analysis  uses  qualitative  methods  which  are interpreted by using Inductive thinking techniques (data processing from general to specific), as well as Deductive  thinking  techniques  (data  processing  from  specific  to  general),  as  well  as  Comparative thinking techniques (comparing the thoughts or opinions of one expert with one another). another). The results  of  this  study  explain  that  these  two  organizations  are  between  SI  and  FPI,  although  the  two organizations are each based on the  same  root,  namely Islam, but  in  their interpretation  of Islam they have different forms, both in terms of thinking and behavior, and also these two organizations of course. We can see that they have a role in the development of Islamic law in Indonesia from the contribution of the two organizations in addressing religious issues that are happening in Indonesia.
Keywords: Syarikat Islam, Islamic Defenders Front, Community Organization, Islamic Law

## Pendahuluan
Hukum Islam di Indonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di  Indonesia,  seiring  dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  agama  Islam.  Ini  dapat ditelusuri  pada  masa  awal  Islam  di  Indonesia. 1 Dalam  perkembangan  hukum  Islam  di
1 Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  Desember  (2019):  120–133,  http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.
Indonesia tak terlepas dari pengaruh dari organisasi kemasayarakatan (selanjutnya di singkat Ormas) yang berbasis Islam, mulai dari pra kemerdekaan sampai sekarang ini. Lebih  dari itu ormas  Islam  juga  sangat  mempengaruhi  tata  politik,  sosial,  dan  ekonomi  di  Indonesia mengingat bahwa mayoritas msyarakat Indonesia adalah umat Islam. 2 Bagi penulis menarik untuk  menjadikan  sebagai  acuan  dalam  penelitian  ini,  sebab  mengingat  bahwa  perlunya perhatian  khusus  untuk  menjelaskan  apa yang  ada  dan  menentukan  posisi  ormas  bagi  umat Muslim dan Syariat Islam lebih lanjut.
Serikat  Islam  (SI)  dan  Front  Pembela  Islam  (FPI)  merupakan  ormas  yang  berasaskan Islam,  walaupun  dalam  kemunculan  kedua  ormas  ini  sangat  jauh  dalam  kurun  waktu,  yang dimana  punya  alasan  dalam  konteks  sejarah  masing-masing.  Sehingga  jelaslah  adanya perbedaan  yang  sangat  radikal  dalam  visi  misi  perjuangan  masing-masing  organisasi. 3 SI dibentuk pada saat kolonialisasi masih ada, sehingga SI hadir yang dulunya bernama Serikat Dagang  Islam  (SDI)  merupakan  upaya  baru  dan  pertama  bagi  umat  Islam  walaupun  hanya aspek  ekonomi  saja  tetapi  sangat  menentukan  perjuangan  nasional  Indonesia.  SI  yang awalnya bertujuan menopang kegiatan para pedagang Muslim dalam menghadapi persaingan dengan orang Tionghoa dan Eropa. Merosot dan muncul kembali sebagai organisasi pribumi pada  tahun  1920.  Selain  itu  SI  juga  terbentuk  karena  kebutuhan  mendesak  membangun kembali Hindia dengan jalur moderenisasi.
Sedang  FPI  lahir  bersamaan  dengan  naiknya  Habibie  menjadi  presiden  setelah presiden  Soeharto  mengundurkan  diri.  FPI  didirikan  tepat  pada  perayaan  kemerdekaan Republik Indonesia ke-53, tanggal 17 Agustus 1998, bertempat di Pesantren Al-Umm Ciputat Jakarta Selatan pimpinan K.H. Misbahul Anam, yang dideklarasikan oleh Habib Muhammad Rizeq  Syihab. 4 FPI  pun  berdiri  dengan  tujuan  untuk  menegakkan  hukum  Islam  di  negara sekuler.  Lemahnya  kondisi  penegakkan  hukum  dan  pemerintahan  pada  awal  pelaksanaan reformasi  di  tahun  1998,  dimannfaatkan  oleh  sekelompok  “mafia”,  yang  terdiri  dari  LSM- LSM  yang  berupaya  merusak  negara  melalui  cara  sistematis  dengan  menyebarkan  berbagai macam kemunkaran. Hal itulah yang mendorong para ulama, habaib , dan kiai begitu antusias untuk mendirikan suatu organisasi amr ma‟ruf nahy munkar.
Menurut Thoha Hamin, munculnya gerakan radikal Islam di Indonesia, terutama FPI, dipengaruhi oleh adanya gerakan-gerakan militan yang terjadi di Timur Tengah dan negara- negara  lain. antara  lain: Jabhat  al-Tahrir  al-Falistini di Palestina, Palestini  Libration  Front (PLF) di Palestina, Moro National Libration Front (MNLF) di Philipina, Pasukan Ababil, dan Laskar  Jundullah  di  Jakarta,  yang  mana  organisasi  tersebut  bergerak  secara  militan  akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah penguasa.

## Metodeologi penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  kepustakaan  ( library research)  yang  bersifat deskriktif  analitik  dan  komparasi. 5 Adapun  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  yaitu menggunakan teknik kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan  dan  teknik  kutipan.  Selanjutnya  analisis  data  menggunakan  metode  kualitatif yang  di  inerpretasi  dengan  menggunakan  tekhnik  berfikir  Induktif  (pengolahan  data  dari umum  kekhusus),  dan  juga  tekhnik  berfifkir  Deduktif  (pengolahan  data  dari  khusus  ke
2 Muammar Bakry, “Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih,” Al-Ulum 14, no. 1 (2014): 171–188, http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234.
3 A. Qodry Azizy, “ Peradilan Islam Batasan UIasan dan Sejarahnya di Indonesia ”. (Diktat, Semarang Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1982), h. 30.
4 Jajang Jahroni dan Jamhari, Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.23.
5 Muammar Bakry et al., “Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using Khuṣūṣ Al-Balwᾱ,” International Journal of Criminology and Sociology 9, no. Desember (2020): 2757–2765.
umum),  serta  tekhnik  berfikir  Komperatif  (membandingkan  pemikiran  atau  pendapat  para pakar satu dengan yang lain).

## Pembahasan Sejarah Perkembangan Syarikat Islam dan Front Pembela Islam Di Indonesia 1. Sejarah Perkembangan Syarikat Islam
Lahirnya  SDI  berawal  dari  persaingan  dagang  antara  penduduk  pribumi  dengan penduduk Cina peranakan. Kemajuan yang sangat pesat dapat di capai oleh orang-orang Cina dalam  hal  perdagangan  kain  dan  sikap  superioritas  orang-orang  Cina  terhadap  kalangan pribumi, sehubungan dengan revolusi Sun Yat Sen tahun 1911 yang menimbulkan perasaan tinggi  hati  mereka,  dan  tak  lupa,  keahlian  mereka  dalam  memonopoli  harga  kain  batik, semakin  menambah  kejengkelan  para  pedagang  pribumi,  sehingga  merasa  sangat  dirugikan sekali dengan adanya peristiwa tersebut. Keberhasilan kalangan Cina dalam mengusai dunia perdagangan,  yang selanjutnya mendapat dukungan dari Belanda dalam melancarkan usaha- usaha  mereka  sehingga  mereka  dapat  mendirikan  perkumpulan  Tionghoa  Hwee  Koan  pada tahun  1900  di  Jakarta  yang  bergerak  dibidang  pendidikan  serta  membentuk  kamar-kamar dagang dikota-kota besar di Indonesia. Aktifitas mereka menjadi semakin meningkat setelah adanya  gerakan  pembebasan  yang  terjadi  di  Cina  padatahun  1901. 6 Keberhasilan  tersebut telah  menjadikan  sikap  angkuh  penduduk  Cina  dengan  memandang  rendah  terhadap kedudukan  rakyat  Indonesia.  Kenyataan  ini  kemudian  mendorong  didirikannya  Sarekat Dagang Islam (SDI).
SDI  adalah  organisasi  yang  didirikan  di  Solo  oleh  seorang  saudagar  batik  dari  desa Laweyan , kabupaten Solo yang bernama H.Samanhoedi, pada tahun 1905 dengan nama awal Sarekat  Dagang  Islam  (SDI). Laweyan adalah  salah  satu  pusat  terpenting  kerajinan  batik Indonesia,  suatu  industri  yang  dalam  abad  kesembilan  belas  berhasil  menyaingi  kerajinan tekstil Eropa. Suatu sebab penting keberhasilan ini adalah ditemukannya metode cap, dengan metode  ini  dapat  tercapai  banyak  sekali  peningkatan  hasil  produksi.  Selain  itu,  berdasarkan selera,  rakyat  Indonesia  tetap  lebih  menyukai  batik  pribumi  daripada  hasil-hasil  tiruan  dari Eropa. 7
SDI  merupakan  gagasan  dari  R.M.  Tirtoadisoerjo,  pelopor  lahirnya  perkumpulan pedagang Sarekat Dagang Islamiyah (SDI). Dapat dimungkinkan dalam salah satu upayanya menjual  saham-saham  usaha  barunya  kepada  para  pengusaha  Indonesia  yang  mampu, Tirtoadisoerjo  pun  berkenalan  dengan  H.  Samanhoedi.  H.  Samanhoedi  memintanya  agar menjadi pemimpin redaksi harian Sarotomo yang segera akan diterbitkan oleh perkumpulan baru  itu  di  Semarang.  Barangkali  sempat  pula  ia  memberi  nasihat-nasihat  cara  menangani perkumpulan  Samanhoedi  yang  baru,  mungkin  dengan  menggunakan  cara  ini  ia mengharapkan  dapat  memeroleh  modal  baru  untuk  usahanya  sendiri  di  Bogor,  yang  pada awal  1911  berada  dalam  keadaan  pailit. Nama  Sarekat  Dagang  Islam  (SDI)  mungkin  sekali diambil  oleh  Samanhoedi  dari  nama  usaha  dagang  Tirtoadisoerjo.  Kerja  sama  antara Samannhoedi dan Tirtoadisoerjo hanya berlaku singkat.
Perkembangan  berikutnya  Sarekat  Islam  yang  memiliki  dasar  Islam  dan  ekonomi  ini mengembangkan  organisasinya  dengan  berusaha  mencari  bantuan  kepada  seorang  yang bernama  H.O.S  Tjokroaminoto,  untuk  bekerjasama  pada  tahun  1912  dan  pada  tahun  itu pulalah Sarekat Dagang Islam  berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI). Pada periode awal perkembangannya  SI  merupakan  suatu  hal  yang  besar  dalam  arti  bahwa  massa  dapat dimobilisasi  serentak  secara  besar-besaran,  baik  dari  kota  besar  maupun  daerah  pedesan. 8
6 Roeslan A. Ghani, Politik dan Ilmu (Jakarta:Yayasan Prapanca, 1902), h. 44.
7 A.P.E Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil ? (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), h. 11.
8 Sartono  Kartodirjo, Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru:  Sejarah  Perrgerakan  Nasionaldari  Kolonialisme sampai Nasionalisme, vol. 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 107.
Sejak empat tahun didirikan keanggotaan nya telah mencapai hampir dua setengah juta, dan program kebangsaannya yang militan benar-benar dibuktikan untuk memperoleh kemerdekan penuh, kalau perlu dengan kekerasan. 9
Pada  penghujung  1920-an,  SI  sebagai  katalisator  pergerakan  nasional  sedikit  mulai memudar.  SI  pada  saat  itu  mengalami  kegagalan  dalam  mempertahankan  kepeloporannya untuk  mencapai  kemerdekaan.  Bahkan  di  tahun-tahun  berikutnya,  idealisme  dan  aktivisme politiknya dibayang-bayangi kelompok-kelompok politik social lain yang tidak secara formal menyatakan  Islam  sebagai  dasar  ideologinya.  Merosotnya  peran  SI  ini  disebabkan  oleh beberapa faktor.
Faktor utamanya adalah ketidak mampuan para pemimpin SI dan aktivisnya mengatasi berbagai  perbedaan  paham  di  antara  mereka,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  soal  arah politik  SI,  terutama  setelah  Marxisme  dibawa  masuk  ke  ranah  organisasi,  dari  sinilah pertarungan  ideologi  antara  pendukung  politik  Islam  konvensional vis  a  vis kelompok  yang cenderung beraliran ideologi Marxisme dan Nasionalis sekuler di mulai. Perpecahan ini pada periode selanjutnya melahirkan kelompok nasionalis-sekuler yang mayoritas lebih muda dan terdidik secara barat.
Sejak  semakin  aktif  di  ranah  politik  dengan  tujuan  memperjuangkan  kemerdekaan nasional,  SI  kemudian  beberapa  kali  mengalami  pergantian  nama,  yaitu;  1)  Central  Sarekat Islam  (CSI)  pada  tahun  1916;  2)  Partai  Sarekat  Islam  (PSI)  pada  tahun  1923;  3)  Partai Sarekat  Islam  Hindia  Timur  (PSIHT)  pada  tahun  1927;  4)  Partai  Syarikat  Islam  Indonesia (PSII) pada tahun 1928 sampai tahun 1973; 5) PSII kemudian melakukan fusi partai menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973 sampai tahun 1998. 10
Setelah mengalami perpecahan dan rekonsiliasi, PP SI yang dulu dipimpin oleh Taufik R.  Tjokroaminoto memutuskan  SI  untuk  kembali  ke  khittah  pada  penyelenggara-an  Majelis Tahkim (MT) ke-40 SI di Bandung pada tahun 2015. Kembali ke khittah maksudnya adalah SI  kembali  menjadi  organisasi  yang  bergerak  di  bidang  dakwah  dan  ekonomi.  Dengan  kata lain, ada keinginan untuk menjadikan SI sebagai organisasi yang menghidupkan dagang dan wirausaha  di  kalangan  umat  Islam.  Penyelenggaraan  MT  itu  juga  memilih  Hamdan  Zoelva sebagai ketua umum. 11

## 2. Sejarah Perkembangan Front Pembela Islam
Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi massa Indonesia yang mengusung pandangan  Islamisme  konservatif.  FPI  memiliki  basis  massa  yang  signifikan  dan  menjadi motor di balik beberapa aksi pergerakan Islam di Indonesia. 12 Latar belakang berdirinya FPI tak  lepas  dari  ketika  terjadinya  proses  reformasi.  Dimana  dalam  proses  reformasi  suasana kekuasaan  yang  ada  tidak  mampu  menjalankan  fungsinya  secara  efektif,  setiap  kelompok dapat  secara  bebas  memperjuangkan  dan  mengekspresikan  kepentinganya,  sekalipun  harus bertentangan  dengan  aturan  hukum.  Konflik  sosial  yang  diwarnai  dengan  tindak  kekerasan terjadi dimana-mana, mulai dari Aceh, Ambon, Poso, hingga Sanggau Ledok-Pontianak. Ada semacam  tindakan  balas  dendam  yang  dilakukan  oleh masyarakat  terhadap  negara  dan  juga terhadap  kelompok  sosial  lainya  yang  dianggap  sebagai  bagian  dari  negara.  Reformasi merupakan arus balik gerakan sosial, dari dominasi kekuasaan negara ke kekuatan rakyat.
Oleh  karena  tidak  ada  situasi  yang  kondusif,  yakni  tiadanya  proses  sosialisasi  dan konsolidasi  yang  memadai,  terjadinya  arus  balik  ini  tidak  menyebabkan  timbulnya  iklim
9 George Mc Turnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (Surakarta: UNS Press, 1995), h. 85.
10 Hanifah,  “Perjuangan  Sarekat  Islam  Dalam  Melawan  Kolonialisme  Belanda  di  Sumenep  Madura  1913- 1920”. Skripsi . (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003), h. 75.
11 Gugun  Wardiono,  Bowo  Sugiarto  dan  Ahmad  Rofik,  “Gerakan  Syarikat  Islam  Kembali  Ke  Khittah  Tahun 1905”, Jurnal Politik Profetik 8, no. 2 (2020), h. 220.
12 Wikipedia,”Front Pembela Islam” https://id.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam
sosial politik yang kondusif bagi tumbuhnya demokrasi dan justru sebaliknya, menjadi ajang balas  dendam  yang  melahirkan  konflik  dan  kekerasan  sosial.  Masing-masing  kelompok saling  berebut  kepentingan  dengan  menjadikan  reformasi  dan  demokrasi  sebagai  legitimasi bagi  tindakan  mereka  masing-masing.  Sekelompok  masyarakat  yang  pada  masa  Orde  Baru yang  merasa  ditindas  dan  dirampas  hak-haknya  serta  diperlakukan  secara  tidak  adil  oleh Negara,  pada  era  reformasi  mereka  bangkit  dan  melakukan  perlawanan  untuk  merebut kembali hak-hak mereka yang terampas. Sebaliknya, kelompok yang dulunya menjadi bagian dari  Negara  berusaha  menggunakan  proses  reformasi  semaksimal  mungkin  untuk menghilangkan jejak dengan cara menyamar menjadi pejuang reformasi dan demokrasi.
Umat Islam, merupakan bagian terbesar dari bangsa ini, merasa bahwa reformasi adalah momentum yang sangat tepat merebut posisi penting dalam kekuasaan. Sebab, selama Orde Baru,  umat  Islam  yang  mayoritas  justru  hanya  menjadi  korban  pembangunan,  tanahnya diambil  secara  paksa  untuk  pembangunan,  hak-hak  politiknya  dibatasi  karena  dianggap mengganggu stabilitas, dan geraknya pun selalu dicurigai. Selama pemerintahan, Orde Baru, seluruh  kekuatan  politik  strategis,  seperti  pemegang  kebijakan  (policy)  sektor  ekonomi  dan bisnis,  selalu  dikuasai  oleh  etnis  Cina  atau  orang-orang  yang  tidak  memiliki  perhatian terhadap umat Islam. 13
Ketika reformasi terjadi, sebagian umat Islam menggalang kekuatan untuk mengambil peran  politik  yang  lebih  stategis.  Bagi  kelompok  Islam  jenis  ini,  reformasi  merupakan peluang  untuk  merebut  kembali  hak-hak  mereka  yang  dirampas  oleh  Negara.  Dengan hilangnya  kekuatan  Negara  dan  aparaturnya,  umat  Islam  memiliki  kesempatan  untuk menawarkan nilai-nilai Islam sebagai alternatif untuk menjawab problem bangsa tanpa harus khawatir dicurigai dan dituding sebagai kelompok ekstrim kanan (kelompok fundamentalis) yang harus diberangus.
Akhirnya,  sekelompok  umat  Islam  yang  memiliki  perhatian  terhadap  masalah  ini  pun berkumpul  dan  melakukan  konsolidasi  untuk  mengefektifkan  kegiatan  mereka  dengan  cara membentuk  Front  Pembela  Islam  (FPI).  Dari  situ  kemudian  berdirilah  FPI.  Kelompok  ini berdiri  secara  resmi  pada  17  Agustus  1998,  di  pondok  pesantren  Al-umm,  Kampong  Utan, Ciputat Jakarta Selatan. FPI didirikan oleh sejumlah Haba‟ib, ulama, mubalig, serta aktivis muslim  dan  umat  Islam.  Tokoh  yang  memplopori  berdirinya  FPI  adalah  Habib  Muhammad Rizieq Shihab. 14
Bentuk Pemikiran Syarikat Islam dan Front Pembela Islam 1. Bentuk Pemikiran Syarikat Islam
a. Konsep Sosialisme Syarikat Isam
Perkaataan “Sosialisme” awalnya dari perkataan bahasa latin “socius” maknanya dalam bahasa  Belanda:  maker,  dalam  bahasa  Melayu:  teman,  dalam  bahasa  Jawa:  kita,  dan  dalam bahasa Arab: sahabat atau asyrat. 48 Istilah ini dikenal pada abad 19 dan mendapatkan banyak simpatisan,  sebab  konsep  sosialisme  ini  merupakan  reaksi  daripada  kezaliman  dari  sistem kapitaisme.
Konsep  Sosialisme  merupakan  paham  yang  berasal  dari  budaya  intelektual  dari  barat yang berkat dari kolonialisme sehingga berpengaruh juga terhadap kaum terpejajar dan juga masyarakat Indonesia, tak terkecuali juga terhadap Syarikat Islam. Namun konsep sosialisme Syarikat  Islam  berbeda  dari  konsep  barat,  yang  menganggap  lebih  cenderung  berdasar  pada barang-barang  benda  belaka  atau  ke  rana  materil,  sehingga  berefek  kepada  kepercayaan- kepercayaaan terhadaap agama semakin menurun.
Pandangan sosialis dari barat itu, meskipun merupakan sebuah upaya untuk melepaskan
13 M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 1999), H.87
14 H.O.S  Tjokroaminoto, Islam  dan  Sosialisme, (Djakarta,  Lembaga  Penggali  dan  Penghimpun  Sedjarah Revolusi Indoneisa, 1963), h. 15
diri dari bentuk eksploitasi dari aspek ekonomi, sosial maupun politik.  Akan tetapi upaya itu juga mengarah kepada pada paham ateisme, sikap tidak percaya kepada tuhan, pengingkaran terhadap  rinsip-prinsip  agama,  yang  dimana  hal  itu  dilakukan  dengan  maksud  bahwa  ingin memperlakukan  kelas  buruh  secaraa  adil  dan  objektif  tanpa  doktrin  yang  keluar  dari  ajaran dari prinsip-prinsip sosialisme terutama ajaran agama.
b. Konsep Agama dan Sosialisme Syarikat Islam
Lawan  daripada  konsep  sosialisme  adalah  individualisme  (egoisme).  Individualisme atau egoisme merupakan paham yang mementingkaan untuk kebutuhan pribadi, dengan tidak memperdulikan hak dan keperluan orang lain. Jika egoisme sudah merasuki pergaulan sistem kehidupan masyarakaat  maka,  kehidupan  sosial  juga akan  rusak.  Ketika  hal itu telah  terjadi maka dapat dipastikan akan timbul sifat kikir yang berlebihan, nafsu mengejar keperluan dn kesenangan  untuk  diri  sendiri,  perbuataan  sewenang-wenang,  dan  akhirnya  terjadi ketidakteraturan atau anarkis. 15
Dan  bagi  Tjokroaminoto  upaya-upaya  untuk  menghindari  nafsu  yang  berlebihan  itu adalah  agama.  Sosialisme  dalam    hal  ini  harus  berdasar  kepada  kepercayaan  terhadaap agama.  Kalau  pikiran  dan  tindakan  manusia  tidak  didasarkan  kepada  kepercyaan  agamaa, maka sosialisme akan tersesat dan akan membawa kerusakan bagi manusia. 16

## c. Konsep Sosialisme Dalam Islam
Dasar  utama  dari  konsep  Sosialisme  Islam  yaitu “kaanaan nasu ummataan wahidan” yang artinya, “umat itu adalah umat  yang satu (setelah timbul perselisihan)”. Selain dari itu untuk mempertegas konsep Sosialisme Islam Tjokroaminoto kemudian menjelaskan ayat Al- Quran,  bahwa  “Allah  telah  menghilangkan  kecongkakan  dan  kesombongaan  diatas  asal keturunan  yang  tinggi.  Seorang  Arab  tidak  mempunyai  ketinggian  atau  kebesaran  yang melebihi  orang  asing,  melainkan  barang  apa  yang  telah  diyakini  bagi  dia  karena  takut  dan baktinya kepada Tuhan, ini menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah sama.
2. Bentuk Pemikiran Front Pembela Islam
a. Konsep Amar Ma‟ruf Nahy Munkar Dalam Islam
Amar  berasal  dari  kata amara-ya‟muru-amran yang  secara  bahasa  dapat  diartikan dengan kata menyeru atau menyeruh. Sedangkan Al-Ma‟ruf berasal dari kata „arafa-ya‟rifu- ma‟rufan, „ alima-ya‟lamu-„ilman artinya  kebajikan  atau  perkara  yang  diketahui  sebagai kebajikan. Nahi berasal  darikataa naha-yanha-nahyan arinya  mencegah  atau  melarang  pada sesuatu. Al-munkar berasal  dari  kata ankara-yunkiru-  inkaran-munkaran artinya  perkara buruk atau ditolak. 17
Umat  muslim  hendaknya  menyeruh  kepada  hal-hal  yang  baik.  dengan  mengingat bahwa  tujuan  agama  adalah  agar  umat  Islam  mampu  menjaga  akidah  (hifdzud  diin),  akal (hifzud  aql),  jiwa  (hifdzun  nafs),  harta  (hifdzud  maal),  dan  keturunan  (hifdzun  nasl). 18 Sehingga  mampu  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  berkarakter  agamis.  Mengutip Muammar  Bakry  Syariah  adalah  aturan  Ilahi  yang  membimbing  manusia  menuju keselamatan dan kebahagiaan. 19
b. Konsep Amar Ma’ruf Nahy Munkar Dalam Pandangan Front Pembela Islam
Tujuan  utama  dari  FPI  adalah  menegakkan amar  ma’ruf  nahi  munkar. Amar  ma’ruf adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut syara’ dan hukum akal. Sedangkan nahi munkar adalah mencegah setiap kejahatan/kemunkaran, yakni setiap perkara
15 Nasihin, Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945, h. 147.
16 H.O.S Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme , h. 116.
17 Habib Muhammad Riziq Shihab, Dialog FPI: amar ma‟ruf nahi munkar, h.119.
18 Budimansyah, “Gerakan Islam Jama’ah Tabligh dalam Tinjauan Maqashid al-Din”. Jurnal Al-„Adalah X, No. 3, (Januari 2012), h.255.
19 Muammar  Bakry,  dkk, Konstruksi  Islam  Moderat  “Menguak  Prinsip  Rasionalitas,  Humanis,  dan Universalitas Islam”, (Yogyakarta: Lembaga Ladang kata, Januari 2018, h. 50.
yang dianggap buruk oleh syara’ dan hukum akal. Selain itu’ tunduk pada syariat Islam dan tunduk  pada  hukum  negara  selama  tidak  berbenturan  dengan  ajaran  Islam.  Sehingga,  bila menghadapi  peraturan  dan  undang-undang  negara  yang  bertolak  belakang  dengan  syariat Islam, maka FPI dalam perjuangannya akan berusaha untuk menyiasatinya sehingga terhindar dari  perbuatan  melawan  hukum  negara,  sambil  terus  berjuang  merubah  segala  ketentuan hukum  yang  sesat  lagi  menyesatkan  menuju  kearah  yang  lebih  Islami.  Dan  ini  adalah kewajiban. 20
Dalam  pola  pemikiran  FPI  seperti  diatas  sudah  menjadi  suatu  inspirasi  dari  berbagai doktrin  dan  tujuannya  yang  pasti  membawa  kemaslahatan  manusia  baik  didunia  maupun diakhirat,  maka  dari  itu  pemikiran  hukum  Islam  seperti  ini  diharapkan  mampu  menjawab segala persoalan hidup yang dihadapi umat manusia. 21
c. Konsep Amr Ma‟ruf Nahy Munkar Dalam Penegakannya
Sesuai  dengan  pola  perjuangan  FPI,  maka  mekanisme  perjuangan  amar ma‟ruf  nahi munkar FPI yang diletakkan organisasi adalah sebagai berikut: 22
1) Pengambilan  keputusan  berdasarkan  syariat  islam,  untuk  mengambil  suatu keputusan,  terlebih  lagi  yang  berhubungan  dengan  gerakan  fisik  amar ma‟ruf  nahi munkar, seperti melakukan tindakan tegas terhadap sarang ma‟siat, maka FPI harus mengkaji  terlebih  dahulu  dalam  Laboratorium  Syari‟at,  yang  dikelolah  oleh  para ahli secara ilmiah dan profesional dibawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah serta sumber-sumber Ijtihat lainnya.
2) Pelaksanaan  putusan  dengan  menempuh  prosedur  hukum  formal  negara  terlebih dahulu,  ini  dalam  rangka  menghndari  jebakan  melawan  hukum  negara  untuk memelihara kesinambungan perjuangan organisasi, khususnya menyangkut  gerakan fisik dalam melawan kemunkaran
3) Penggunaan  dan  pemanfaatan  kekuatan  umat  saat  prosedur  menemui  jalan  buntu pada saat prosedur jalur hukum formal negara menemui jalan buntu, dan penegakkan amar ma‟ruf nahi munkar sudah tidak bisa tidak harus segera dilaksanakan dengan berbagai  pertimbangan  telah  dilakukan  dengan  cermat  sesuai  syariat  Islam,  maka FPI akan mengambil tindakan tegas dengan melibatkan segenap komponen umat.

## Kontribusi Syarikat Islam dan Front Pembela Islam Terhadap perkembangan Hukum Islam Di Indonesia
1. Syarikat Islam
a. Bangkitnya Semangat Nasionalisme Muslim Indonesia
Lahirnya  Nasionalisme  di  Indonesia  merupakan  akibat  dari  kedatangan  kolonial Belanda  yang  menjadikan  Indonesia  sebagai  objek  jajahan  tujuannya  tidak  lain mengembangkan kapitalisme dan imperialisme yang berakibat bangsa Indonesia menjadi rugi dalam semua bidangbaik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. 23
Soraya Rasyid dan Annisa Tamara mengatakan dalam tulisannya bahwa usaha SI dalam pergerakan  nasional  di  Indonesia  dapat  diketahui  dari  berbagai  segi  upayanya  dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai berikut:
1) Usaha  yang  dilakukan  SI  untuk  meningkatkan  derajat  kehidupan  rakyat  Indonesia dalam upaya tersebut menumbuhkan dan meratakan kesadaran nasionalisme.
20 Al-Zastrouw Ng, Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentinggan FPI, (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 86.
21 Achmad Musyahid, “Perkembangan Pemikiran Filsafat Dalam Jurispundensi Islam” Jurnal Hukum Diktum 8, no. 1 (Januari 2010), h. 47.
22 Habib Muhammad Riziq Shihab, Dialog FPI: amar ma’ruf nahi munkar, h.242-243.
23 Anton  Timur  Djaelani, Gerakan  Sarekat  Islam  Kontribusinya  pada  Nasionalisme  Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2017), h. 107.
2) Gerakan  aspirasi  rakyat  dalam  menuntut  hak-haknya  sebagai  suatu  bangsa  serta berpartisipasi disalam pemerintahan.
3) Membangun persatuan dan kekuatan nasionalisme dalam upayanya mempertahankan  semangat  dan  kesatuan  usaha  didalam  perjuangan  pergerakan nasional. 87
Pertama, upaya  membangun  kembali  kesadaran  bangsa  akan  harga  dirinya  sebagai rakyat  Indonesia  dan  sebagai  suatu  bangsa  yang  seharusnya  memiliki  pemerintahan  sendiri agar  dapat  menentukan  nasibnya  sendiri.  Dalam  upaya  ini  SI  ikut  serta  dalam  berusaha meningkatkan derajat kehidupan rakyat Indonesia melalui perjuangannya dibidang ekonomi, sosial,  politik  dan  keagamaan. 24 Mengusahakan  perbaikan  pendidikan  serta  praktek kehidupan  beragama  yang  sesuai  ajaran  Islam  kepada  rakyat  Indonesia  kegiatan  tersebut Sarekat Islam juga bermaksud memperbaiki segi moral rakyat Indonesia  yang karena akibat penjajah mengalami kemerosotan seperti, tertanamnya jiwa membudak, rendah diri dan takut membela  yang  seharusnya  menjadi  hak-hak  pribumi.  para  pemimpin  Sarekat  Islam menganggap  tugasnya  yang  paling  utama  adalah  untuk  menyadarkan  rakyat  terhadap  hak- haknya  yang  dilindungi  oleh  pemerintah,  Terhadap  ketidakadilan 25 dan  kesewenang- wenangan  14,  melalui  kegiatan-kegiatan  tersebut,  Sarekat  Islam  menjadi  pusat  pembelaan rakyat  yang  pertama  lahir  di  Indonesia,  di  dalamnya  berkumpul  anggota  dari  bermacam- macam status sosial dan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, pandangan serta berbagai harapan  yang  ingin  diperoleh  melalui  Sarekat  Islam  mematangkan  diri  dalam  kesatuan keanggotaan Sarekat Islam.
Kedua, Upaya  Sarekat  Islam  berikutnya  yaitu  mengemukakan  segala  sesuatu  yang dirasakan dan diinginkan oleh rakyat dalam memperoleh kembali hak-haknya sebagai suatu bangsa  serta  keikutsertaan  rakyat  di  dalam  pemerintahan  di  Indonesia  kesemuanya  itu dihimpun dan kemudian dibahas oleh para pemimpin Sarekat Islam dan selanjutnya diajukan kepada  pemerintah  Kolonial  Belanda  agar  diperhatikan  ataupun  dilakukan  perbaikan- perbaikan  terhadap  segala  sesuatu  yang  diinginkan  oleh  rakyat  Indonesia.  Hal  ini dilaksanakan  dikarenakan  Sarekat  Islam  begitu  percaya  terhadap  maksud  baik  pemerintah sehubungan dengan dilakukannya politik etis, sehingga Sarekat Islam kelihatannya juga mau bekerjasama  dengan  pemerintah  untuk  mengadakan  perbaikan  kehidupan  rakyat  pribumi Indonesia. 26 Sarekat  Islam  dengan  kongres-kongresnya  merupakan  kekuasaan  tertinggi Dalam  organisasi  tersebut  dan  sejak  tahun  1916  kongres  tersebut  disebut  dengan  kongres nasional Central Sarekat Islam, yang berupaya menghimpun berbagai aspirasi dan keinginan rakyat  tentang  segala  sesuatu  yang  terjadi  di  lingkungannya  yaitu  berupa  keluhan  maupun harapan  dan  juga  dibicarakannya  bermacam-macam  masalah  mulai  dari  ekonomi  sampai politik. 27
Ketiga, Sarekat  Islam  berusaha  mendudukan  posisi  rakyat  yang  sebenarnya  dalam Volksraad serta fungsinya dalam pemerintah sehubungan dengan adanya dewan rakyat yang hanya  sebagai  sandiwara  belaka 91 ,  tidak  berfungsi  sebagai  lembaga  legislatif  tetapi  hanya mempunyai  kekuasaan  memberi  nasehat  atau  saran  kepada  pemerintah  usaha,  itu dikemukakan  melalui  mosinya  yang  diajukan  kepada  pemerintah  kolonial  Belanda  pada tahun 1918 yang didukung sepenuhnya oleh segenap golongan di kalangan pergerakan.
Dari  ketiga  upaya  itu  memberikan  hasil  bagi    perkembangan    awal  nasionalisme  di
24 Anton  Timur  Djaelani, Gerakan  Sarekat  Islam  Kontribusinya  pada  Nasionalisme  Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2017), h. 107.
25 Anton  Timur  Djaelani, Gerakan  Sarekat  Islam  Kontribusinya  pada  Nasionalisme  Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2017), h. 107.
26 Moh.  Yusuf,  “Sarekat  Islam  Dalam  Pergerakan  Nasional  Indonesia”, Skripsi, (Surabaya  Fak.  Adab  IAIN Sunan Ampel, 1987), h. 83
27 Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat Islam Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia. h.114
Indonesia,  bahwa pertama, perhatian  SI  terhadap  maslah-masalah  rakyat  Indonesia memberikan  rasa  bahwa  mereka  diperhatikan,  dilindungi,  dan  diperjuangkan.  Adanya perasaan tersebut memberikan kesadaran rakyat bahwa kondisinya yang masih terkebelakang karena  bentuk  kolonialisme,  hal  itu  membangkitkan  kembali  semangat  perjuangan  dalam memperbaiki  taraf  kehidupannya  dan  bertahap  menuju  kepada  kesadaran  nasional.  Inilah alasan  kenapa  SI  sebagai  penggagas  nasionalisme  di  Indonesia  yang  berlandaskan  pada agama Islam. 28 Kedua, SI memberikan rakyat Indonesia rasa kebersamaan dan persaudaraan, suatu hal  yang  tidak  pernah  mereka  dapatkan,  terlebih  lagi  mereka  menganggap  SI  sebagai gerakan yang membebaskan mereka dari penderitaan penindasan. Ketiga, SI yang anggotanya terdiri  dari  daerah-daerah  yang  ada  di  Indonesia  mampu  mengembangkan  kesadaran  rakyat Indonesia  dan  semangat  nasional  yang  mendorong  terbentuknya  suatu  ikatan  bangsa,  yaitu bangsa  Indonesia  dibawah  ikatan  agama. Keempat, SI  dengan  kegiatannya  mampu menghimpun  dan  menyalurkan  aspirasi  rakyat  melalui  tuntutannya  pada  pemerintah, walaupun hasilnya tidak menumbuhkan hasil yang memuaskan setidaknya dari  sisi postifnya yaitu  semakin  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  Indonesia  terhadap  situasi  hubungan kolonial yang ada di Indonesia.
Gerakan-gerakan  ini  dalam  pandangan  Achmad  Musyahid  merupakan  hasil  refleksi kesadaran umat Islam terhadap kebekuan dan kejumudan sejarah Islam selama beberapa abad lamanya  yang  dengan  sendirinya  menimbulkan  kegelisahan  intelektual  dikalangan  kaum Musilim. 29
b. Gerakan dakwah Ekonomi, Pendidikan dan Politik.
Pada  penyelenggaraan  Majelis  Tahkim  (MT)  ke  40  yang  diselenggarakan  di  Bandung pada  24-27  November  2015  memutuskan  bahwa  SI  melakukan  gerkan  yang  telah dilakukannya pada tahun 1905 yang artinya SI akan kembali ke khittah awal organisasi yang bergerak dibidang dakwah ekonomi, pendidikan dan politik. Kesenjangan-kesenjangan  yang terjadi sekarang ini mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat tampaknya semakin tinggi. Keputusan  kembali  ke  khittah  menjadi  suatu  keharusan  yang  ditempuh  oleh  SI,  dengan menempatkan  gerakan  ekonomi  kaumatan  menjadi  utama  harus  diejawantahkan  secara konkrit  dan  berkesinambungan 30 ,  artinya  SI  akan  mengambil  jarak  dari  politik  praktis  dan akan  fokus  kepada  pengembangan  organisasi  dan  dakwah  ekonomi  beserta  aspek-aspek turunannya seperti pendidikan dan politik akar rumput.
Dengan  gerakan  SI  tersebut  memberikan  suasana  keormasan  masyarakat  Islam  yang beragam.  Mengingat  bahwa  oramas-ormas  Islam  yang  lain  sering  tergerus  oleh  pusaran politik  dan  stagnasi  dalam  memanifestasikan  nilai  ajaran  Islam  terhadap  momentum- momentum  yang  lebih  realistis.  SI  memiliki  perbedaan  dengan  ormas  lainnya  dikarenakan titik  fokusnya  kepada  persoalan  pengembangan  masyarakat  lewat  jalur  perdagangan  dan ekonomi, namun bukan berarti menaggalkan sisi sosial dan budaya lainnya.
Sehingga rapat pleno DPP SI  yang diselenggarakan pada tanggal 27-28  Februari 2016 di  Jakarta  telah  menetapkan  kebijakan  yang  disebut  dengan  Catur  Program  Syarikat  Islam. Catur program ini sebagai landasan dan arahan gerak perjuangan SI sejak tahun 2015. Catur program ini terdiri atas 4 hal, yaitu: 1) Konsolidasi Organisasi, 2) Pemberdayaan Ekonomi, 3) Tata  Kelola  Pendidikan,  4)  Siyasah.  Yang  kemudian  dibahas  secara  detail  serta disosialisasikan  ke  utusan  wilayah-wilayah  dan  cabang-cabang  seluruh  Indonesia  pada Mukernas  1  SI  pada  tanggal  19-21  Mei  2017  di  Bogor  Jawa  Barat  dan  berlaku  selama  satu periode DPP SI 2015-2020.
28 Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat Islam Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia, h. 65
29 Achmad  Musyahid,  “Konflik  dan  Ketegangan  Dalam  Hukum  Islam  Antara  Stabilitas  Dan  Perubahan (Menguji Validitas Teori NJ Coulsen)”, Jurnal Hukum Diktum 10, no. 2 (Juli 2012), h. 141.
30 Gugun  Wardiono,  Bowo  Sugiarto  &  Ahmad  Rofik,  “Gerakan  Syarikat  Islam  Kembai  ke  Khittah  Tahun 1905”, Jurnal Politik Profetik 8, no. 2 (2020), h. 225.
Gugun  Wardiono,  Bowo  Sugianto  dan  Ahmad  Rofiq  mengatakan  dalam  tuisannya bahwa,  Catur  program  merupakan  program  prioritas  yang  akan  dilakukan  oleh  SI,  yang dimana  ini  merupakan  respon  terhadap  kondisi  dan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh masyarakat  khususnya  umat  Islam,  yaitu  pada  permasalahan  pendidikan,  ekonomi,  dan politik. Maka dari itu program ini sebagai upaya untuk membangkitkan kembali SI pada masa kejayaannya,  tapi  di  sisi  lain  sebagai  bentuk  keterlibatan  SI  untuk  berkontribusi  dalam mengatasi permasalahan masyarakat.
1) Konsolidasi Organisasi
Konsolidasi organisasi SI merupakan konsolidasi menyeluruh yang mencakup ideologi, kesamaan  visi  dan  pemahaman  serta  program  aksi.  Konsolidai  dan  penataan  bangunan organisasi  SI  menjadi  hal  yang  paling  mendasar,  karena  jika  ini  tidak  bekerja  akan berpengaruh  terhadap  kinerja  SI  di  wilayah-wilayah  dan  cabang-cabang  yang  notabenenya merupakan  kepanjangan  tangan  dari  DPP  SI  dalam  menjaalankan  program  yang  lainnya khususnya dibidang ekonomi dan pendidikan. 31

## 2) Pemberdayaan Ekonomi
Pemberdayaan  dibidang  ekonomi  dimaksudakan  sebagai  upaya  untuk  mengembalikan SI  pada  fitrahnya  sebagaimana  awal  organisasi  ini  didirikan,  yakni  perhimpunan  para pedagang  yang  digerakkan  oleh  para  saudagar-saudagar  muslim,  sehingga  upaya  ini  untuk mewujudkan kemandirian ekonomi umat Islam. Sehingga DPP SI telah menetapkan program- program  yang  diantaranya, Pertama, pengembangan  ekonomi  kaum  lemah. Kedua, membangun  dan  mengembangkan  sistem  jaringan  dan  sumber-sumber  ekonomi  dengan mendorong kader SI untuk aktif membangun koperasi di lingkup internal maupun eksternal. Program  ini  dilakukan  dalam  dua  bentuk,  yang  pertama,  perdagangan  kecil.  Perdagangan kecil ini berkaitan dengan jaringan ekonomi yang ada di masyarakat.
3) Tata Kelola Pendidikan
Program-program di bidang pendidikan ini kemudian disusun dalam program aksi dan ditetapkan  dalam  Rapat  Pleno  DPP  SI  di  Jakarta.  Program-program  tersebut  di  antaranya; Pertama ,  misi  Syarikat  Islam  dalam  kurikulum  sekolah  Kaum  Syarikat  Islam.  Sistem pendidikan SI hadir berdasarkan pokok-pokok pikiran Program Asas dan Program Tandhim. Penyelenggaraan  pendidikan  disini  tidak  hanya  soal  gedung,  sarana  belajar  dan  kelulusan siswa  saja.  Akan  tetapi,  SI  juga  memadukan  model  pendidikan  yang  mengintegrasikan partisipasi  kaum  seperti  ruang  diskusi  kajian  peradaban/  kebudayaan,  majelis  taklim,  ruang bermain anak, taman bacaan, dan sentra kreativitas anak dan remaja. 32
Kedua ,  majelis  pendidikan  professional. Ketiga ,  penertiban  aset  lembaga  pendidikan. Dalam  upaya  membangun  kembali  pendidikan  maka  penertiban  dan  kepemilikan  aset-aset yang merupakan harta kekayaan SI wajib di tata kembali agar tetap menjadi aset milik SI.
4) Siyasah
Program  ini  kader-kader  SI  diarahkan  untuk  menghidupkan  kembali  kursus-kursus kader  disemua  jenjang  kepengurusan  dan  organisasi  serumpun,  sehingga  diharapkan menciptakan  kader-kader  yang  yang  unggul  dalam  hal  kepemimpinan  dan  siap  untuk melayani  kepentingan  masyarakat  agar  tercapaai  kemandirian  dan  kesejahteraan  ummat. Pemimpin  yang  mengedepankan  etika  politik  tinggi  sehingga  mampu  membawa  perubahan dan pengaruh terhadap partai politiknya masing-masing, bahwa esensi politik pada esensinya adalah pelayan publik.
2. Front Pembela Islam
a. Gerakan Nasional Anti Maksiat
31 Gugun  Wardiono,  Bowo  Sugiarto  &  Ahmad  Rofik,  “Gerakan  Syarikat  Islam  Kembai  ke  Khittah  Tahun 1905”, Jurnal Politik Profetik 8, no. 2 (2020), h. 225.
32 Gugun  Wardiono,  Bowo  Sugiarto  &  Ahmad  Rofik,  “Gerakan  Syarikat  Islam  Kembai  ke  Khittah  Tahun 1905”, Jurnal Politik Profetik 8, no. 2 (2020), h. 237
Gerakan Nasional Anti Maksiat merupakan suatu program nasional yang cetuskan oleh FPI,  program  ini  juga  sudah  menjadi  perwujudan  dari  perjuangan  FPI  dalam  menegakkan amar ma‟ruf nahi munkar untuk penerapan syariat Islam secara kaffah, hal ini selaras dengan visi  dan  misi  FPI  yang  bermaksud  untuk  menerapkan  amar  ma‟ruf  nahi  munkar  disegala sektor  kehidupan. 33 Habib  Rizieq  mengatakan  dalam  bukunya  bahwa,  ada  beberapa  faktor mengapa FPI mencetuskan gerakan nasional anti maksiat, 34 yaitu:
1) Kemaksiatan  telah  merajalela  secara  terang-terangan  di  hampir  seluruh  sektor kehidupan bangsa.
2) Kemaksiatan telah merasuk keseluruh lapisan masyarakat secara membabi buta
3) Kemaksiatan telah telah berakar dan membudaya sehingga menjadi hal yang sudah biasa, lumrah dan lazim.
4) Kemaksiatan  telah  mambungkus  diri  dengan  kemasan  sosial,  politik,  ekonomi, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan kesejahteraan.
5) Kemaksiatan  telah  memiliki  jaringan  yang  menggurita  dalam  tubuh  eksekutif, legislatif dan yudikatif.
6) Kemaksiatan  telah  membangun  kekuatan  legalitas  hukum  secara  formal  dan  non formal.
7) Kemaksiatan telah menjadi gerakan sistematis untuk merusak bangsa dan negara
8) Kemaksiatan telah berubah wujud menjadi sindikat mafia yang sangat berbahaya.
9) Kemaksiatan telah menguat secara struktural dan bergerak secara brutal
10) Kemaksiatan telah mengundang berbagai bencana dan malapetaka di negeri ini.
b. Aksi Bela Islam (ABI) dan Gerakan Nasional Pengawal  Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI)
Aksi Bela Islam (ABI) adalah gerakan yang terjadi pada tahun 2016-2017 dengan aksi beberapa  gelombang,  aksi  ini  dipelopori  oleh  Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  (GNPF  MUI)  yang  dimana  inisiator  dari  gerakan  ini  adalah  FPI.  ABI  ini merupakan  peristiwa  ketika  umat  Islam  berkumpul  di ibukota Jakarta  untuk  menyampaikan aspirasi  dalam  bentuk  aksi  demonstrasi.  Dalam  aksi  itu  terdapat  beberapa  tuntutan  kepada negara agar dapat mengadili Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atas dugaan penodaan terhadap agama saat berpidato di kepulauan seribu, Jakarta pada tanggal 27 September 2016.

## Kesimpulan
Syarikat Islam (SI) merupakan organisasi yang berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta oleh pengusaha batik yang bernama Haji Samanhudi dengan nama awal organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI). Tujuan terbentuknya organisasi tidak lain karena ingin melawan kolonial Belanda dan pedagang asing seperti pedagang Tionghoa dan Arab. Sedangkan Front Pembela  Islam  didirikan  pada  tanggal  17  Agustus  1998  di  pondok  pesantren  Al-Umm, kampung Utan, Ciputat Jakarta Selatan oleh sejumlah Haba‟ib, Ulama, Mubalig, serta aktivis muslim  dan  umat  Islam.  Tokoh  yang  mempelopori  berdirinya  FPI  adalah  Habib  Rizieq Shihab.tujuan  terbentuknya  organisasi  ini  ingin  menerapkan  hukum  Islam  di  Indonesia karena  penderitaan  yang  dirasakan  oleh  pemerintahan  orde  baru  yang  mengakibatkan banyaknya  bentuk  kemaksiatan  yang  terjadi  dan  karena adanya  tanggung  jawab  umat  Islam dalam  menegakkan  amar  ma‟ruf  nahi  munkar.  Bentuk  pemikiran  SI  mempunyai  sandaran yang  ideologis  dengan  sebutan  Sosialisme  Islam  yang  prakarsai  oleh  H.O.S  Tjokroaminoto dalam  perjuangannya  melawan  kapitalisme  dan  kolonialisme  bangsa  asing  di  Indonesia. Sedangkan  FPI  dalam  memiliki  pandangan  amar  ma‟ruf  nahi  munkar  dalam  setiap
33 Sri Sultarini & Riska Angriani, “Peran Organisasi Islam Dalam Pembangunan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Publikasi , no. 1, (13 Oktober 2020), h. 15.
34 Habib Muhammad Riziq Shihab, Dialog FPI: amar ma‟ruf nahi munkar, h. 418
perjuangannya  dalam  menumpas  segala  bentuk  kemaksiatan  yang  terjadi  di  tengan masyarakat  Indonesia  dan  terlebih  telah  merasuki  perilaku  para  penguasa  negara.  SI  dalam perjuangannya telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan keagamaan di Indonesia, seperti  membangkitkan  gerakan  nasionalisme  yang  berlandaskan  pada  ikatan  keagamaan terhadap  kolonial  bangsa  asing  di  Indonesia  agar  dapat  menentukan  nasibnya  sendiri  lewat pemerintahan  yang  independen  tanpa  intervensi  dari  mana  pun.  Selain  itu  SI  juga  telah melakukan  barbagai  macam  program-program  kerakyatan  lewat  kebijakannya  mengenai dakwah  ekonomi,  pendidikan  dan  siyasah.  Sedangkan  FPI  dalam  rekam  jejaknya  telah melakukan  beberapa  upaya  dalam  mewujudakan  cita-citanya,  yaitu  membentuk  Aksi Nasional  Anti  Maksiat  sebagai  upaya  menyebarkan  dakwah  amar  ma‟ruf  nahi  munkar sehingga  kemaksiatan  dapat  dibendung  lewat  aksi  ini.  Selain  dari  itu  FPI  juga  telah menggelar  Aksi  Bela  Islam  (ABI)  Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  (GNPF  MUI)  atas  bentuk  protes  terhadap  Basuki  Tjahaja  Purnama  (BTP)  yang telah  dinyatakan  telah  melakukan  penghinaan  terhadap  Islam  termasuk  para  Ulama  lewat fatwa dari MUI sehingga memunculkan aksi demontrasi umat Islam yang sangat besar.

## Daftar Pustaka
Abdul Syatar. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  Desember (2019): 120–133. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.
Azizy,  A.  Qodry,  “ Peradilan  Islam  Batasan  UIasan  dan  Sejarahnya  di  Indonesia ”.  Diktat, Semarang Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1982
Amelz. H.O.S  Tjokroaminoto  Hidup  dan  Perjuangannya,  Jilid  II. Djakarta:  Bulan  Bintang, 1952
Bakry,  Muammar.  “Pengembangan  Karakter  Toleran  Dalam  Problematika  Ikhtilaf  Mazhab
Fikih.” Al-Ulum 14, no. 1 (2014): 171–188.
http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234.
Bakry,  Muammar,  Abdul  Syatar,  Islamul  Haq,  Chaerul  Mundzir,  Muhammad  Arif,  and Muhammad Majdy Amiruddin. “Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration  Using  Khuṣūṣ  Al-Balwᾱ.” International  Journal  of  Criminology  and Sociology 9, no. Desember (2020): 2757–2765.
Bakry, Muammar, dkk. Konstruksi Islam Moderat “Menguak Prinsip Rasionalitas, Humanis, dan Universalitas Islam”. Yogyakarta: Lembaga Ladang kata, Januari 2018.
Budimansyah,  “Gerakan  Islam  Jama’ah  Tabligh  dalam  Tinjauan  Maqashid  al-Din”. Jurnal Al-Adalah 10, No. 3, (Januari 2012), h. 255-266.
Djaelani, Anton Timur. Gerakan Sarekat Islam Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2017.
Ghani, Roeslan A. Politik dan Ilmu. Jakarta:Yayasan Prapanca, 1902
Hanifah.  “Perjuangan  Sarekat  Islam  Dalam  Melawan  Kolonialisme  Belanda  di  Sumenep Madura 1913-1920”. Skripsi . Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2003
Jahroni, Jajang dan Jamhari. Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Kahin,  George Mc Turnan. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia . Surakarta: UNS Press, 1995.
Karim, M. Rusli. Negara dan Peminggiran Islam Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1999.
Kartodirjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Perrgerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
Korver, A.P.E. Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil ?. Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
Musyahid,  Achmad.“Perkembangan  Pemikiran  Filsafat  Dalam  Jurispundensi  Islam” Jurnal Hukum Diktum 8, no. 1 (Januari 2010), h. 47-54.
Musyahid,  Achmad.  “Konflik  dan  Ketegangan  Dalam  Hukum  Islam  Antara  Stabilitas  Dan Perubahan (Menguji Validitas Teori NJ Coulsen)”, Jurnal Hukum Diktum 10, no. 2 (Juli 2012), h. 139-147.
Nasihin, Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012.
Ng,  Al-Zastrouw. Gerakan  Islam  Simbolik:  Politik  Kepentinggan  FPI. Yogyakarta:  LKiS, 2006.
Shihab,  Muhammaad  Rizieq. Dialog  FPI-Amr  Ma’ruf  Nahi  Munkar. Jakarta:  Ibnu  Saidah, 2008.
Sultarini,  Sri  &  Riska  Angriani,  “Peran  Organisasi  Islam  Dalam  Pembangunan  dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Publikasi , no. 1, (13 Oktober 2020): h. 1-108
Tjokroaminoto, H.O.S. Islam dan Sosialisme. Djakarta,  Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indoneisa, 1963.
Wardiono, Gugun, Bowo Sugiarto dan Ahmad Rofik, “Gerakan Syarikat Islam Kembali Ke Khittah Tahun 1905”, Jurnal Politik Profetik 8, no. 2 (2020): h. 218-239.
Wikipedia,”Front Pembela Islam” https://id.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam .
Yusuf, Moh. “Sarekat Islam Dalam Pergerakan Nasional  Indonesia”. Skripsi. Surabaya  Fak. Adab IAIN Sunan Ampel, 1987.