TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 5 No. 2 (2024): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v5i2.733 Hal. 115-132

## Penerapan Sensor Mandiri di Bioskop: Sebuah Kajian atas Kampanye
'Bioskop Sadar Sensor Mandiri' oleh LSF

## Sophia Bernadette, Sylvia A Ronnfeld, Michelle Miranda, Maurien Yessica Tarigan
Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, Jakarta, Indonesia
Email Correspondence: sophia.b@lspr.edu
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan Sadar Sensor Mandiri di Bioskop melalui studi kasus Kampanye “Bioskop Sadar Sensor Mandiri” yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Pendekatan kualitatif dengan studi kasus digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan kampanye tersebut terhadap orangtua sebagai target audiens, dengan menggunakan Model Kampanye Ostergaard sebagai kerangka analisis. Melalui  analisis  mendalam  terhadap  strategi,  pesan  dan  pendekatan  kampanye,  penelitian  ini  mengidentifikasi factor-faktor  yang  berperan  dalam  penerimaan  dan  implementasi  sensor  mandiri  oleh  penonton  bioskop.  Data diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder terkait, dan analisis dokumen terkait kampanye. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  Kampanye  “Bioskop  Sadar  Sensor  Mandiri”  telah  memainkan  peran  penting  dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman penonton tentang sensor mandiri. Namun, tantangan terkait pemahaman konsep, resistensi terhadap perubahan, dan pengaruh factor lingkungan masih menjadi hambatan dalam penerapan sensor mandiri secara menyeluruh. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman praktis tentang strategi kampanye yang dapat meningkatkan pemahaman dan perubahan perilaku sensor mandiri di bioskop. Implikasi dari temuan ini dapat digunakan oleh LSF dan pihak terkait dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mendorong penerapan sensor mandiri yang lebih luas dan berkelanjutan di kalangan orangtua penonton bioskop.
Kata Kunci : Bioskop, sensor mandiri, model kampanye Ostergaard
Abstract: This research aims to explore the implementation of Self-Censorship Awareness in Cinemas through a case  study  of  the  “Self-Censorship  Awareness  Cinema”  Campaign  conducted  by  the  Film  Censorship  Board (LSF).  A  qualitative  approach  with  a  case  study  method  was  employed  to  analyze  how  the  campaign  was implemented  targeting  parents  as  the  audience,  utilizing  the  Ostergaard  Campaign  Model  as  the  analytical framework.  Through  an  in-dept  analysis  of  the  campaign  strategies,  messages,  and  approaches,  this  study identified factors influencing the acceptance and implementation of self-censorship by moviegoers. Data were obtained  through  interviews  with  relevant  stakeholders  and  document  analysis  related  to  the  campaign.  The findings  indicate  that  the  “Self-Censorship  Awareness  Cinema”  Campaign  has  played  a  significant  role  in enhancing awareness and understanding among moviegoers about self-censorship. However, challenges related to  conceptual  understanding,  resistance  to  change,  and  environmental  influences  remain  barriers  to comprehensive  self-censorship  implementation.  This  research  contributes  to  a  practical  understanding  of campaign strategies that can enhance awareness and behavioral changes regarding self-censorship in cinemas. The  implications  of  these  findings  can  be  utilized  by  the  LSF  and  relevant  parties  to  design  more  effective strategies to promote broader and sustainable self-censorship among parent of moviegoers.
Keywords: cinema, self-censorship, Ostergaard Campaign Model
Article History: Received; 01-12-2023; Revised; 22-02-2024; Accepted; 10-04-2024

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  film  Indonesia  terus  menunjukkan  tren  positif  dengan  beberapa perkembangan  dan  pencapaian  yang  signifikan.  Beberapa  aspek  utama  dalam  perkembangan  ini
melibatkan pertumbuhan industri, peningkatan kualitas produksi, pengakuan internasional, serta peran media sosial dalam mempromosikan dan mendukung film.
Gambar 1. Jumlah Produksi Film Indonesia. Sumber: blog.algorit.ma, 2022.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat disimpulkan  bahwa  pada  tahun  2020  terdapat  3.423  produksi  film  di  Indonesia. Lebih  spesifik, pembuatan materi iklan menonjol sebagai yang paling banyak, yaitu sebesar 1.762 produksi (51,47%) dari  seluruh  pembuatan  film  dalam  negeri.  Film  seri  televisi  juga  memberikan  kontribusi  yang signifikan  dengan  jumlah  produksi  mencapai  929 .  Sementara  itu,  film  layar  lebar  mencapai  289 produksi,  diikuti  oleh  film  pendek  yang  berjumlah  206.  Terdapat  pula  produksi  sebanyak  168  film dokumenter dan 69 film animasi karya tanah air pada tahun tersebut.
Industri perfilman mencerminkan salah satu bagian yang memberikan dampak ekonomi positif yang signifikan bagi negara. Pada tahun 2019, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari kontribusi produksi film adalah sebesar Rp 15 triliun. Namun, pertumbuhan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan  karena  dampak  pandemi.  Berdasarkan  data  dari  filmindonesia.or.id  (FI),  pertumbuhan jumlah layar dan bioskop melambat pada tahun 2020. Jumlah layar meningkat hanya sebesar 1,7%, atau 2.145  layar,  sementara  jumlah  bioskop  meningkat  1,8%  atau  517.  Untuk  perbandingan,  industri perfilman pada tahun 2016 terdapat 1.330 layar dan 313 bioskop. Di tahun 2018, tercatat pertumbuhan tertinggi, di mana industri berhasil meningkatkan 17,8% layar dan 19,8% bioskop, menunjukkan angka 1.824 layar dan 430 bioskop .
Gambar 2. Jumlah Gedung dan Layar Bisokop di Indonesia. Sumber: databoks.katadata.co.id, 2021.
Berdasarkan  data  tersebut diatas  dapat di simpulkan bahwa  dunia  perfilman menujukan  geliat yang cukup baik dari waktu ke waktu. Faktor lainnya yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan dunia perfilman adalah perkembangan teknologi film dan produksi audiovisual. Penggunaan peralatan dan  teknik  produksi  terkini  membantu  meningkatkan  standar  produksi  film. Prestasi  film  Indonesia semakin mencuri perhatian di tingkat internasional, terbukti dengan sejumlah film yang berhasil meraih penghargaan di berbagai festival film bergengsi. Keberhasilan ini menunjukkan peningkatan kualitas dan daya tarik film Indonesia di kancah global. Sebanyak 10 film Indonesia berhasil meraih nominasi di  berbagai  festival  film  internasional,  menciptakan  pencapaian  yang  patut  diakui .  Berikut  adalah beberapa film yang mencatat prestasi tersebut: :1 Turah (2016), Marlina: Si Pembunuh dalam Empat Babak  (2017),  Pengabdi  Setan  (2017),  Kucumbu  Tubuh  Indahku  (2018),  Sekala  Niskala  (2018), Gundala (2019), Yuni (2021), Penyalin Cahaya (2021), Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas (2021), Laut Memanggilku (2021).  Film Indonesia tidak hanya diminati di dalam negeri, tetapi juga mulai menarik perhatian penonton internasional. Ini sejalan dengan upaya industri untuk menciptakan konten yang bersifat universal dan memiliki daya tarik global.
Seiring berjalannya waktu, film Indonesia telah mengalami diversifikasi genre, termasuk drama, komedi, horor, dan sejumlah besar film independen. Industri film terus mengalami kemajuan, baik dari segi jumlah maupun kualitas produksi. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, pemutaran film di bioskop Indonesia didominasi oleh film bergenre aksi, yang mencapai persentase  sekitar  21,83%  dari  total  pemutaran  film  selama  tahun  tersebut . Meskipun  mengalami penurunan  dari  tahun  sebelumnya  yang  mencapai  22,49%,  genre  action  masih  menjadi  yang  paling banyak ditonton. Di posisi kedua, film bergenre drama menduduki persentase sebesar 19,76%, diikuti oleh film horror dengan persentase 17,26%. Genre komedi menyumbang 11,01% dari pemutaran film, sementara  film  bergenre  fantasi  dan  thriller  masing-masing  mencapai  persentase  8,18%  dan  8,02%. Genre animasi, religi, dan lainnya juga turut tampil, masing-masing dengan persentase 7,68%, 4,24%, dan 1,96%.
Jika  dipertimbangkan  berdasarkan  pulau,  bioskop  di  Jawa,  Kalimantan,  dan  Sulawesi  lebih condong memutar film bergenre aksi, dengan persentase masing-masing sekitar 21,41%, 29,67%, dan 24,7%.  Sementara  itu,  di  kawasan  Bali,  Nusa  Tenggara  Barat,  Nusa  Tenggara  Timur,  Maluku,  dan Papua, persentase pemutaran film bergenre aksi mencapai 25,55%. Di Pulau Sumatera, film bergenre drama  mendominasi  dengan  persentase  sekitar  22,3 %.  Data  tersebut  juga  menginidkasi  tingginya antusiasme dalam menonton film Indonesia. Presentasi data atas prevelansi tontonan di berbagai daerah di  wilayah  Indonesia  menjadi  masukan  bernilai  untuk  para  produsen  dalam  mengetahui  jenis  genre apakah  yang  digemari  di  daerah  daerah  tertentu,  memasarkan  filmnya  serta  tolok  ukur  dalam menentukan batasan umur pada film film yang di produksi.
Kebiasaan menonton film yang tidak sesuai dengan umur, terutama yang melibatkan anak-anak dan  remaja  yang  menonton  film  dengan  rating  usia  yang  tidak  sesuai,  adalah  masalah  yang  perlu diperhatikan  oleh  orang tua  dan masyarakat pada umumnya.  Di  Indonesia,  seperti  di  banyak negara lain,  terdapat  pedoman  peringkat  usia  untuk  film  yang  dirilis.  Pedoman  ini  disusun  dengan  tujuan memberikan arahan kepada orang tua dan penonton mengenai konten film yang mungkin tidak sesuai untuk usia tertentu. Beberapa contoh pedoman peringkat usia yang umum melibatkan klasifikasi seperti "SU"  (Semua  Umur),  "13+"  (13  tahun  ke  atas),  "17+"  (17  tahun  ke  atas),  dan  sebagainya.  Hal  ini dilakukan  agar  penonton  dapat  membuat  keputusan  yang  lebih  tepat  sesuai  dengan  sensitivitas  dan kematangan usia mereka.
Kasus  kekerasan  akibat  pengaruh  tontonan  pada  anak  usia  dini  dan  remaja  menjadi  hal  yang memprihatinkan.  Seperti  dilansir  dari  laman  Kompas  (Maret  2020,  Refleksi  Kasus  Remaja  Bunuh Bocah  Terinspirasi  Film,  Seberapa  Besar  Pengaruh  Film  bagi  Anak?)  dengan  adanya  kasus pembunuhan yang dilakukan oleh remaja usia 15 tahun terhadap bocah usia 5 tahun setelah menonton film “Chucky”, psikolog Astrid mengatakan bahwa, “Hindari membiarkan anak menonton film yang tidak  sesuai  dengan  usianya.  Film  seperti  Chucky  sebenarnya  ditujukan  untuk  orang  dewasa,  bukan remaja, dan hal ini perlu diperhatikan oleh orang dewasa”. Dia juga menambahkan bahwa jika anak menonton film di luar kategori usianya, ada kemungkinan mereka akan meniru atau terinspirasi oleh adegan tertentu. Sejauh ini, anak-anak belum dapat memilah dengan baik dan mereka belum memiliki kendali diri yang matang. Tingkat kematangan emosional dan kognitif anak memainkan peran penting dalam cara mereka memproses dan memahami perbedaan antara dunia fiksi dan kenyataan.
Fety  Khosianah,  seorang  pengajar  Psikologi  di  Universitas  Muhammadiyah  Surabaya  (UM Surabaya),  menyampaikan  responsnya  terkait  banyaknya  anak  di  bawah  umur  yang  menonton  film horor seperti "KKN di Desa Penari." Dia mengungkapkan bahwa film horor yang diputar di bioskop dengan  suasana  gelap  memiliki  sejumlah  dampak  dan  konsekuensi  yang  perlu  menjadi  perhatian . Dampak  buruk  yang  muncul  adalah  penurunan  tingkat  kepekaan,  dimana  menonton  film  horor membuat  penonton  menjadi  terbiasa  melihat  adegan  mengerikan  dan  berdarah-darah.  Selain  itu, konsekuensi lain yang mungkin timbul adalah film tersebut dapat tetap teringat dalam pikiran penonton . Menonton film horor tanpa disadari dapat menciptakan pencemaran pada pikiran. Fety, seperti yang dikutip dalam pernyataannya di laman UM Surabaya, menyatakan bahwa apa pun yang  dilihat dan rasakan secara tidak sadar direkam di alam bawah sadar. Dampaknya, anak-anak yang menonton film horor dapat menjadi lebih penakut, enggan tidur sendiri, bahkan takut pergi ke toilet sendiri. Ini dikarenakan anak-anak belum mampu membedakan antara realitas dan dunia fiksi . Menurut peneliti dari University of Wisconsin, Joanne Cantor dan Kristen Harrison, anak-anak yang secara rutin terpapar film horor dapat mengalami ketakutan yang berlangsung dalam jangka waktu yang  lebih  lama.  Keyakinan  bahwa  tokoh  dalam  film  horor  nyata  bisa  membuat  anak-anak  tersebut cenderung menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sesuai norma . Dr. R.Y. Langham dari Association for Youth, Children, and Natural Psychology menyebut bahwa anak-anak yang menonton film horor akan  cenderung  berperilaku  agresif  maupun  melakukan  tindak  kekerasan,  baik  di  rumah  maupun  di sekolah akibat dari tontonan yang mereka tiru. (detik.com, 2022).
Keadaan  yang  memprihatinkan  ini  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  masyarakat  Indonesia  dan pemerintah. Penanggulangan dampak buruk film terhadap anak melibatkan berbagai langkah dan upaya yang  melibatkan  orang  tua,  pendidik,  pemerintah,  serta  industri  hiburan.  Orang  tua  memiliki  peran kunci  dalam  mengawasi  dan  mengontrol  apa  yang  ditonton  anak-anak.  Menerapkan  batasan  waktu menonton, menyeleksi film yang sesuai dengan usia anak, dan berdiskusi tentang konten film setelah penayangan  dapat  membantu  mengurangi  risiko  dampak  negative.  Pemerintah  memainkan  peran penting dalam mengatur industri hiburan dan memberikan pedoman mengenai konten yang sesuai untuk anak-anak. Kriteria rating dan aturan tentang penayangan konten tertentu pada waktu-waktu tertentu dapat  membantu  melindungi  anak-anak  dari  materi  yang  tidak  sesuai.  Produsen  film  dan  pembuat konten  bertanggung  jawab  untuk  menghasilkan  materi  yang  mendidik  dan  sesuai  dengan  usia. Mendukung  produksi  dan  promosi  film-film  positif  dan  mendidik  dapat  membantu  menciptakan lingkungan hiburan yang lebih seimbang.
Di tengah dinamika perkembangan industri hiburan serta dampak yang mungkin menyertai setiap tayangan  pemutaran  film,  sensor  film  menjadi  salah  satu  elemen  kritis  untuk  menjaga  konten  yang disajikan  kepada masyarakat  sehingga  norma dan  nilai-nilai  yang  dijunjung tinggi telah  sesuai.  LSF memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa film-film yang diproduksi dan disajikan di Indonesia sesuai mengacu kepada norma yang tinggi. Fungsi sensor LSF adalah untuk melindungi masyarakat dari konten  yang  mungkin  tidak  sesuai dengan  standar  moral  dan etika.  Selain berfokus  pada  aspek sensor, LSF juga terlibat dalam memberikan pedoman dan pedoman etika kepada produsen film. Hal ini  membantu  menciptakan  lingkungan  produksi  yang  menghormati  nilai-nilai  budaya  dan  sosial Indonesia.
LSF berperan sebagai mitra bagi para pelaku industri film, menyediakan pedoman yang jelas dan mendukung  berkembangnya  kreativitas.  LSF  juga  mensupport  dan  terlibat  dalam  upaya  untuk membantu menciptakan harmoni antara kebebasan berekspresi seni dan tanggung jawab sosial. Lebih lanjut, LSF juga mempunya peranan untuk mendorong Inklusivitas dan Representasi, artinya LSF juga mendorong berbagai upaya untuk mengatasi stereotip dan menggambarkan keragaman budaya, gender, dan latar belakang sosial di layar.
Secara fungsional,  Lembaga  Sensor  Film (LSF)  memainkan  peran  penting  dalam menetapkan pedoman  dan  aturan  terkait  sensor  film  di  Indonesia. Lembaga  Sensor  Film  (LSF)  sebagai  badan pengatur dalam industri perfilman  Indonesia berperan sebagai panduan peringkat usia dan bertujuan memproteksi  masyarakat  dari  potensi  pengaruh  negatif  yang  mungkin  muncul  akibat  peredaran, pertunjukan,  dan  penayangan  film  beserta  iklannya  yang  bertentangan  dengan  prinsip  dan  arah perfilman  Indonesia.  Menyikapi  kemajuan  teknologi  dan  perubahan  sosial,  LSF  secara  responsif menciptakan kampanye sosial, khususnya kampanye "Sensor Mandiri," yang bertujuan  mengedukasi secara mendalam kepada masyarakat, terutama orang tua, tentang arti penting memilih tontonan sesuai
dengan klasifikasi usia. Inisiatif ini merupakan hasil kerjasama antara LSF dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) .
LSF memanfaatkan berbagai platform kampanye, seperti maskot, cinema standee, iklan layanan masyarakat  (ILM),  poster,  dan  penerbitan  buku  saku  panduan  menonton  film,  guna  menyampaikan pesan-pesan  kampanyenya. Kampanye  ini menyasar  para    orang tua  sebagai  pemangku  kepentingan utama agar  bisa mengelola  dan  mengarahkan   anak-anaknya  dalam mengakses konten  film.  Dengan memahami  konsep  Sensor  Mandiri,  diharapkan  orang  tua  dapat  lebih  aktif  dalam  mengambil  peran kontrol  terhadap  apa  yang  disaksikan  oleh  anak-anaknya,  sekaligus  memahami  pentingnya  sensor sebagai filter konten yang bersifat mendidik dan menghibur.
Menurut  Ketua  Komisi  III  LSF,  Naswardi,  dalam  presentasi  hasil  pemetaan  nasional  tentang indeks kesadaran sensor mandiri pada tahun 2021, menyatakan bahwa penanggulangan dampak tsunami tontonan  di  era  media  baru  memerlukan  kerjasama  dari  berbagai  pihak,  termasuk  pemangku kepentingan dan masyarakat. "Budaya Sensor Mandiri ini adalah sebuah gerakan untuk membudayakan kemampuan masyarakat dalam menyaring dan menentukan tontonan sesuai batas usia. Pertumbuhan dan  akar  budaya  ini  di  tengah  masyarakat  sangat  krusial,  mengingat  peran  orang  tua,  keluarga,  dan lingkungan sekitar sebagai gerbang utama untuk menentukan konsumsi tontonan yang layak atau tidak layak," ujarnya.
Berdasarkan hasil pemetaan dari Politika Research and Consulting (PRC), mayoritas masyarakat, terutama di daerah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, sebagai persentase tertinggi yaitu 78 persen, telah memberikan panduan atau arahan kepada anggota keluarga mereka dalam memilih tontonan yang sesuai dengan batas usia . "Secara umum, masyarakat menyadari pentingnya mengembangkan Budaya Sensor Mandiri di tingkat keluarga," ungkapnya. Dari hasil survey, terdapat sekitar 89 persen penduduk di wilayah Sumatera, 88 persen di Bali dan Nusa Tenggara, 87 persen di Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat,  serta  87  persen  di  Jawa  Tengah,  DI  Yogyakarta,  dan  Jawa  Timur  menyatakan  pentingnya meningkatkan  Budaya  Sensor  Mandiri.  Selanjutnya,  berdasarkan  riset  tersebut, LSF  mengakui pentingnya  bekerja  sama  dengan  lembaga  atau  kementerian  lain.  Artinya,  LSF  secara  intens  akan bekerja sama dengan kampus, pemangku kepentingan dalam industri perfilman, lembaga negara, dan kementerian dalam memberikan edukasi mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya menentukan tontonan sesuai dengan klasifikasi batas usianya .
Hasil  survey  tersebut  tentunya  menjadi  rujukan  yang  penting  bagi  LSF  untuk  merancang kampanye sensor mandiri,  akan tetapi terdapat faktor penting yang tidak terlihat pada survey tersebut yaitu  mengindikasi  factor  –  factor    yang  menjadi  tantangan  terbesar  dalam  pelaksanaan  kampanye Sensor  Mandiri  serta  bagaimana  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasinya.  Seiring  dengan pendapat  dari Rogers  dan  Storey  (dalam  Venus,  2012)  mendefinisikan  kampanye  sebagai  bentuk komunikasi yang disusun secara terencana untuk mencapai dampak berkelanjutan dalam masyarakat terkait dengan pesan yang disampaikan, biasanya dilakukan oleh lembaga atau organisasi . Lebih lanjut, penelitian ini berusaha untuk mengetahui seberapa berhasil upaya kampanye yang telah dijalankan oleh LSF  dapat  diukur  melalui  evaluasi  efektivitasnya,  dengan  merinci  beberapa  tahapan  yang  telah dilaksanakan sebelumnya. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kampanye dalam menanggulangi  masalah  yang  dihadapi  (reduced  problem) . Implementasi  kampanye  yang  dilakukan melibatkan serangkaian proses yang harus dijalani, dengan memperhatikan arah dan tujuan yang jelas dalam  pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu,  sebuah  kampanye  yang  efektif  harus  memiliki  tujuan  yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, seperti yang di tuturkan oleh Rogers dan Storey bahwa tujuan kampanye adalah menciptakan dampak berkelanjutan terhadap objek sasaran selama periode tertentu (Ruslan,  2008).  Dari  latar  belakang  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengupas  Penerapan  Sensor  Mandiri  di  Bioskop  melalui  Kampanye  #BioskopSadarSensorMandiri oleh LSF. Tujuan dari penelitian ini untuk mengupas bagaimana penerapan Sensor Mandiri di Bioskop melalui Kampanye #BioskopSadarSensorMandiri oleh LSF.

## Kampanye
Dari  sudut  pandang  Public  Relations  (PR),  kampanye  dapat  dijelaskan  sebagai  upaya  untuk mengkomunikasikan atau menyosialisasikan suatu ide atau gagasan dengan tujuan diterima oleh target audiens  (Kriyantono,  2014).  Tujuan  dari  program  kampanye  ini  adalah  agar  informasi  yang disampaikan dapat diberitakan oleh media dan tersebar secara meluas.
Dalam  konteks  Public  Relations  (PR), Kampanye  public  relations  dapat  dijelaskan  sebagai serangkaian  komunikasi  terorganisasi  yang  dilakukan  secara  langsung,  ditujukan  kepada  audiens tertentu,  dan  memiliki  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan  khusus.  Sebagai elemen  penting  dari  komunikasi  publik,  kampanye  diharapkan  dapat  secara  efektif  mendukung penyebaran informasi kepada khalayak umum .

## Jenis-Jenis Kampanye
Menurut  Charles  U.  Larson  (dalam  Ruslan,  2021,  p.  25-26)  menjelaskan  bahwa  kampanye  dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
1. Product Oriented Campaign
Jenis kampanye ini menitikberatkan pada produk dan biasanya dilakukan dalam konteks bisnis dapat  juga  disebut  sebagai  "Commercial  Campaign"  atau  "Corporate  Campaign."  bertujuan untuk mempromosikan produk baru dan sekaligus membangun citra positif bagi perusahaan, dengan harapan perusahaan dapat meraih keuntungan melalui peningkatan penjualan produk yang dipasarkannya.
2. Candidate Oriented Campaign
Kampanye ini berfokus pada perebutan kekuasaan politik dan menitikberatkan pada kandidat politik yang sedang berkampanye. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat agar  turut  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik  di  pemerintahan  melalui  proses  pemilihan umum, dengan harapan kandidat tersebut dapat memegang jabatan-jabatan politik.
3. Ideologically or Cause Oriented Campaign
Kampanye  yang  terakhir  ini  berfokus  pada  target  yang  lebih  spesifik  dan  sering  melibatkan dimensi perubahan social, atau disebut " Social Change Campaigns " atau kampanye perubahan sosial. Ideologically Campaigns, pada umumnya, bertujuan mengatasi masalah-masalah sosial dengan mengubah sikap publik yang menjadi target dari kampanye tersebut.
Secara  keseluruhan,  penelitian  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  bagian  dari  kampanye ideologically  or  cause  oriented  campaigns,  di  mana  LSF  menyoroti  isu  sosial  terkait  budaya  sensor dalam menonton film dengan tujuan mengubah sikap atau perilaku masyarakat khususnya orangtua agar lebih peduli dalam memilih jenis film dan tontonan yang sesuai dengan usia anak melalui kampanye Bioskop Sensor Mandiri.

## Model Kampanye Ostergaard
Ostergaard, seperti yang dikutip dalam Venus (2012, p.15), menjelaskan bahwa proses kampanye dimulai  dengan  mengidentifikasi  masalah  sebagai  tahap  awal.  Selanjutnya,  kampanye  dilaksanakan dengan  tujuan memengaruhi  tingkat  pemahaman,  sikap,  ketrampilan,  serta  mendorong  perubahan perilaku,  dengan  harapan  dapat mengurangi  dampak permasalahan  yang  dihadapi .  Model  kampanye Ostergaard secara khusus mengelompokkan kampanye ke dalam tiga tahapan utama, yakni tahapan pra- kampanye, pelaksanaan kampanye, dan langkah-langkah paska kampanye .
Gambar 3. Model Kampanye Ostergaard. Sumber: researchgate.net (2018).
Dalam langkah awal prakampanye atau identifikasi masalah, pelaksana kampanye melihat fakta- fakta dalam lingkungan sebagai hambatan yang perlu diatasi. Dalam situasi ini, Ostergaard memastikan bahwa satu-satunya cara untuk mengurangi efek masalah tersebut adalah melalui kampanye. Program kampanye  untuk  mencapai  perubahan  sosial  harus  didasarkan  pada  temuan  ilmiah  agar  dapat diimplementasikan  dengan  tepat. Ostergaard  menekankan  bahwa  untuk  mengidentifikasi  masalah secara  tuntas,  diperlukan  beberapa  pertanyaan  pemandu  yang  jelas.  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut mencakup:  (1)  Bagaimana  keadaan  sebenarnya  terkait  dengan  isu  yang  berlangsung?  (2)  Apa persyaratan  yang  dibutuhkan  dalam  mengurangi  masalah  tersebut?  (3)  Bagaimana  perilaku  individu dalam masyarakat dapat memengaruhi permasahan tersebut? (4) Apa rumusan perubahan perilaku yang dapat diukur pada target tertentu? (5) Jika bukti ilmiah mendukung formulasi perubahan perilaku yang dapat  diukur,  pertanyaan  selanjutnya  adalah:  Bagaimana  persyaratan  untuk  membentuk  perubahan perilaku  tersebut?  (6) Jika  analisis  sebab-akibat  akan  isu  yang  ada  menunjukkan  bahwa  perubahan perilaku dapat dibentuk melalui perubahan wawasan, sikap, dan kebiasaan, langkah selanjutnya yaitu bagaimana  merancang  konten  dan  pesan-pesan  kampanye  agar  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  dapat memengaruhi  khalayak  dengan  efektif . Ini  menjadi  sangat  krusial  untuk  memastikan  bahwa  pesan- pesan  kampanye  dapat  disampaikan  dengan  metode  yang  paling  sesuai  dan  efektif  untuk  mencapai perubahan perilaku yang diinginkan dalam masyarakat .
Pada  fase  ini,  turut  dilakukan  pencarian  hubungan  sebab-akibat  antara  pemetaan  masalah berdasarkan fakta-fakta yang teridentifikasi, selanjutnya proses ini dianalisis mengacu pada referensi yang  relevan.  Ketika  hasil  analisis  menunjukkan bahwa  implementasi  kampanye  dapat  mengurangi masalah ,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  melaksanakan  kegiatan  kampanye.  Namun,  dalam realitasnya, selalu terdapat situasi di mana kampanye tidak diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut (Venus, 2012, p.15).
Dalam  fase  kedua,  yaitu  pengelolaan  kampanye,  program  kampanye  ditujukan  sebagai  upaya memberikan penguatan serta merubah elemen pengetahuan, sikap dan keterampilan dari target audiens. Ketiga hal ini dianggap sebagai prasyarat untuk menciptakan perubahan perilaku. Secara visual, pada bagan  diatas  terlihat  bahwa tanda  panah  yang  berasal  dari  pengetahuan  dan  keterampilan  juga menunjukkan arah menuju sikap . Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada tingkat pengetahuan dan keterampilan  dapat  memberikan  pengaruh  kepada  sikap,  baik  dengan  cara  langsung  maupun  tidak langsung.
Dalam  fase  pengelolaan  kampanye,  tahapan  krusial  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  dan evaluasi.  Perancangan  kampanye  dimulai  dengan  riset  formatif,  merujuk  pada  penelitian  yang dilakukan  selama  tahap  perencanaan  kampanye  untuk  membangun  program  kampanye  yang  lebih efektif.  Penekanannya  pada  keakuratan  dalam fokus, target audiens,  pesan,  saluran  komunikasi,  dan agen  perubahan  kampanye.  Riset  formatif  dapat  dilakukan  menggunakan  metode  survei,  diskusi kelompok,  maupun  wawancara  mendalam  (Venus,  2012,  p.  64-165).  Pentingnya  riset  adalah  pada pengenalan  karakteristik  khalayak  sasaran.  Melalui  identifikasi  karakteristik  publik,  pelaksana kampanye dapat merumuskan pesan, menentukan penyampai pesan kampanye, serta memilih saluran komunikasi  yang  tepat  untuk  menyampaikan  pesan  kampanye.  Selanjutnya, langkah  merancang diperlukan  untuk  mengembangkan  strategi,  taktik,  dan  program  kampanye  yang  sesuai  dengan  sifat target publik. Evaluasi program-program yang akan dijalankan juga menjadi bagian integral di tahap perancangan ini.
Setelah  proses  perancangan  selesai,  langkah  berikutnya  adalah  tahap pelaksanaan  program kampanye. Seluruh program kampanye yang diimplementasikan harus memiliki tujuan yang jelas dan mampu  memengaruhi  aspek  pengetahuan,  sikap,  dan  keterampilan  masyarakat  (Venus,  2012,  p.16). Ketika seluruh elemen tersebut dilibatkan, perubahan perilaku publik dapat terjadi, dan kampanye yang dijalankan menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah. Dalam proses pelaksanaan kampanye, beberapa langkah yang perlu diambil mencakup: mewujudkan elemen-elemen kampanye, menguji coba rencana  kampanye,  melakukan  pemantauan  pelaksanaan,  dan  menyusun  laporan  kemajuan. Mewujudkan  unsur-unsur  kampanye  melibatkan  langkah-langkah  seperti  merekrut  dan  melatih personel  kampanye,  membangun  pesan  kampanye,  serta  memilih  penyampai  pesan  dan  saluran kampanye (Venus, 2012, p.200).
Proses pemilihan dan pembinaan personel kampanye merupakan tahapan kritis dalam pemilihan tim  yang  akan  menjalankan  kampanye.  Sejumlah  keterampilan  yang  perlu  dimiliki  oleh  personel
kampanye antara lain keterampilan berdialog, persuasi, penyelenggaraan dialog publik, presentasi, serta penulisan  rilis  berita  dan  naskah  pidato  (Venus,  2012,  p.200).  Selain  itu,  personel  kampanye  juga diharapkan memahami secara mendalam topik, focus dan sasaran dari kampanye yang dijalankan.
Dalam  pelaksanaan  kampanye,  pesan,  pemberian  pesan,  dan  jalur  komunikasi  harus  disusun sesuai  dengan  karakteristik  target  publik.  Pesan  kampanye  yang  efektif  mempertimbangkan  faktor- faktor  seperti  kemudahan,  kedekatan,  kejelasan,  keringkasan,  kebaruan,  konsistensi,  kesopanan,  dan kesesuaian dengan objek kampanye (Venus (2012, p.201). Pada perancangan pesan, pelaku kampanye perlu  memperhatikan  penyusunan  pesan,  karena  akan  memengaruhi  respons  target  publik  terhadap pesan kampanye.
Dalam proses menentukan penyampai pesan, maka focus kampanye, saluran yang dipilih, serta kredibilitas  pelaku  di  mata  public  perlu  disesuaikan.  Seleksi  saluran  kampanye  juga  memerlukan pertimbangan  terhadap  luasan  media,  jenis  dan  ukuran  target  publik,  biaya,  waktu,  serta  tujuan  dan fokus kampanye.
Tindakan  dan  pemantauan  kampanye  menjadi  langkah  penting  untuk  memastikan  bahwa pelaksanaan kampanye tetap sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Kunci utama pada proses tindakan  kampanye  ini  adalah  empat  karakteristik  tindakan,  yaitu  adaptif,  antisipatif,  integratif,  dan orientasi  pada  pemecahan  masalah  (Venus,  2012,  p.205).  Kampanye  adaptif  menerima informasi tambahan  atau  data  baru  yang  ditemukan  dalam  situasi  langsung . Sementara  kampanye  antisipatif mempertimbangkan  segala  kemungkinan  yang  dapat  muncul  selama  proses  kampanye  berjalan . Kampanye dengan orientasi pemecahan masalah merujuk pada setiap tahapan dalam proses diarahkan untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  turut  memerlukan  tindakan  integratif  dan koordinatif untuk memastikan kelancaran kampanye.
Keberhasilan kampanye sangat dipengaruhi sejauh mana pelaksana kampanye dapat bertindak secara  integratif  dan  koordinatif.  Selain  itu,  diperlukan  pembuatan  laporan  kemajuan  yang mendokumentasikan  seluruh  informasi  dan  fakta  terkait  kegiatan  yang  telah  dilakukan  selama  masa kampanye.  Laporan  ini  berisi  informasi  yang  sangat  penting  bagi  manajer  dan  semua  pelaksana kampanye terkait realisasi rancangan kampanye (Venus, 2012:207-208).
Tahap pengelolaan kampanye merupakan tahapan akhir, yaitu evaluasi efektivitas program yang dilaksanakan,  Evaluasi  ini,  menurut  Venus  (2012,  p.213-2018),  hanya  merujuk  pada  tingkat pelaksanaan  kampanye  dan  belum  mencapai  tingkat  perubahan  sikap,  perilaku,  maupun  pemecahan masalah.  Evaluasi ini  biasanya  berupa evaluasi kuantitatif melalui riset  survei  untuk menilai  apakah program kampanye telah mencapai target publik. Pertanyaan yang diajukan dalam evaluasi ini untuk menilai apakah pesan-pesan kampanye telah sampai pada target publik ( received ), apakah pesan-pesan tersebut dapat diingat, dan apakah isi pesan tersebut dapat diterima ( accepted ). Tahap akhir ini dikenal sebagai  tahap  penanggulangan  masalah  atau  tahap  paska  kampanye.  Pada  tahap  ini,  evaluasi dititikberatkan  pada  sejauh  mana  kampanye  telah  efektif  dalam  menjawab  permasalahan  yang  telah diidentifikasi di tahap prakampanye.

## Tujuan Kampanye
Pada  dasarnya,  kampanye  public  relations  bertujuan  untuk  memengaruhi  khalayak  dengan harapan  terbentuknya  citra  positif,  sehingga  muncul  rasa  kepercayaan  terhadap  suatu  perusahaan, organisasi, atau lembaga. Konsep ini diterangkan oleh Ostergaard (dalam Venus, 2019, p. 14) melalui tiga  unsur  yang  dikenal  sebagai  3A,  yaitu awareness,  attitude ,  dan action .  Ketiga  unsur  terkait  satu dengan yang lain dan menjadi sasaran pengaruh ( target of influence ) yang harus dapat dicapai secara terstruktur untuk memperoleh perubahan yang diinginkan.
Dikutip oleh Newsom, Scott, & Turk (dalam Ruslan, 2021, p. 96-98) pendiri senior dan konsultan PR Internasional,  Patrick  Jackson,  menyatakan  bahwa  kampanye  Public  Relations  memiliki  beberapa tujuan, antara lain:
a. Public Awareness
Tujuan  umum  kampanye  PR  adalah  menciptakan  'kesadaran  publik'  terhadap  hal-hal  yang terkait dengan manfaat sosial yang termaksud dalam kampanye termaksud.
a. Offer Information
Memberikan informasi yang terinci tentang program kampanye kepada audiens yang tertarik atau  bersedia.  Informasi  ini  biasanya  disebarkan  melalui  brosur,  majalah,  dan  panduan
peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu,  informasi  dapat  diberikan  kepada  masyarakat melalui  tenaga  ahli  (konsultan)  dan  penyaluran  dana  khusus  kepada  publik,  komunitas,  dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membutuhkan program kampanye kesejahteraan sosial.
b. Public Education
Mengarahkan public sasaran untuk menyampaikan pendapat secara etis dan rasional, didukung kelengkapan  isi  kampanye  berupa  informasi  dan  tujuan  program  dengan  unsur  pendidikan tertentu yang ingin disampaikan kepada publik.
c. Reinforce The Attitudes and Behavior
Menguatkan nilai-nilai atau mengubah kelompok sasaran sesuai dengan pernyataan positioning statement dari pihak narasumber (communicator).
d. Behavior Modification
Tahap di mana perilaku diubah atau akan diubah untuk memastikan publik mengenai program sosial tertentu.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana teknik komunikasi Lembaga Sensor Film dalam merancang,  melaksanakan  dan  mengevaluasi  kampanye  #BioskopSensoMandiri  untuk  menciptakan perubahan  perilaku  sehingga  tercipta  kesadaran  orangtua  dalam  memantau  dan  memilih  film  layak tonton  sesuai  usia  anak  sehingga  akhirnya  akan  terbentuk  opini  positif  public terhadap  LSF  sebagai Lembaga yang menginisiasi dan mengelola kampanye tersebut secara berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  tujuan  untuk memberikan  penjelasan  yang  jelas  dan  terperinci.  Melalui  pendekatan  ini,  peneliti  dapat  memahami dengan lebih mendalam kejadian yang menjadi pusat perhatian, yaitu kampanye #BioskopSadarSensorMandiri untuk membangun kesadaran memantau film yang sesuai dengan batas usia.  Dalam  pendekatan  kualitatif,  penelitian  dilakukan  untuk  mendalami  fenomena-fenomena  yang muncul, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan tujuan memahami secara menyeluruh aspek-aspek tersebut. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks dan kompleksitas fenomena yang diamati, serta memberikan ruang untuk interpretasi mendalam terhadap data yang terkumpul.
Adapun  desain  penelitian  yang  digunakan  adalah  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Studi  kasus adalah suatu pendekatan penelitian sistematis yang dilakukan secara terurut terhadap suatu peristiwa atau  fenomena  yang  menarik,  dengan  tujuan  mendeskripsikan  dan  menjelaskan  secara  mendalam. Desain  studi  kasus  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  desain  holistik single  case  study ,  di mana satu unit analisis digunakan untuk meneliti satu kasus yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini  memungkinkan  peneliti  untuk  secara  menyeluruh  mendalaminya  dan  memberikan  gambaran komprehensif terhadap  fenomena  yang  sedang  diteliti,  sejalan  dengan  pandangan  yang  diungkapkan oleh Bromley (2012) dan Yin (2013).
Pemilihan  pendekatan  studi  kasus  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  eksplorasi yang  mendalam  dan  rinci  terhadap  suatu  kasus  spesifik,  yaitu  pengelolaan  kampanye #BioskopSadarSensorMandiri  oleh  Lembaga  Sensor  Film.  Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti untuk memahami secara komprehensif dinamika, faktor-faktor, dan interaksi yang terlibat dalam upaya memantau dan membatasi film layak tonton sesuai usia anak, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dan terperinci mengenai strategi dan implementasi kampanye tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Problem
Menurut  Ostergaard  dalam  Venus  (2004),  kampanye  harus  dimulai  dari  identifikasi  masalah. Langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  sumber  kampanye  adalah  mengidentifikasi  masalah  faktual yang dirasakan. Kemudian dicari hubungan sebab-akibat (cause and effect relationship) dengan fakta- fakta yang ada. Penelitian ini merujuk pada persoalan social mengenai realita yang terjadi di masyarakat bahwa masyarakat yang masih kurang perduli mengenai penetapan batas usia  dalam menonton film.
Menonton  film  yang  tidak  sesuai  dengan  umur,  terutama  oleh  anak-anak  dan  remaja  yang menonton film dengan rating usia yang tidak pantas, merupakan permasalahan yang harus diperhatikan oleh  orang  tua  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Penanggulangan  dampak  buruk  film  terhadap  anak melibatkan berbagai langkah dan upaya yang melibatkan orang tua, pendidik, pemerintah, serta industri hiburan. Orang tua memiliki peran kunci dalam mengawasi dan mengontrol apa yang ditonton anak- anak.  Menerapkan  batasan  waktu  menonton,  menyeleksi  film  yang  sesuai  dengan  usia  anak,  dan berdiskusi  tentang  konten  film  setelah  penayangan  dapat  membantu  mengurangi  risiko  dampak negative.  Pemerintah  memainkan  peran  penting  dalam  mengatur  industri  hiburan  dan  memberikan pedoman mengenai konten yang sesuai untuk anak-anak. Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai bagian dari  Pemerintah  memiliki  peran  sentral  dalam  memastikan  bahwa  film-film  yang  diproduksi  dan disajikan  di  Indonesia  sesuai  mengacu  kepada  norma  yang  tinggi.  Fungsi  sensor  LSF  adalah  untuk melindungi masyarakat dari konten yang mungkin tidak sesuai dengan standar moral dan etika. Selain berfokus pada aspek sensor, LSF juga terlibat dalam memberikan pedoman dan pedoman etika kepada produsen film.
Paska  pandemi  covid,  Pemerintah  turut  berperan  mendorong  peningkatan  industry  kreatif  di bidang sinematografi dan perfilman. Ditambah dengan adanya peningkatan akan permintaan pasar akan hadirnya hiburan bagi masyarakat, turut mendorong maraknya peredaran film yang tayang di bioskop. Namun bila melihat jenis-jenis film beredar, masih di dominasi oleh film bergenre horror dan action, tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental anak di usia tertentu.
Fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan tidak semua konten telah melalui proses sensor dan tidak semuanya layak tonton. Film yang hadir di bioskop memang telah melalui prosedur screening oleh  LSF  sehingga  telah  diberikan  rating  sesuai  dengan  batasan  usia  yang  diperkenankan.  Tetapi masalah utamanya adalah bahwa literasi budaya sadar sensor mandiri haruslah dipahami oleh orangtua sebagai garda awal memilih dan memilah tontonan anak. Pengetahuan orangtua untuk sensor mandiri belum  terimplementasi  dengan  baik,  seperti  dinyatakan  oleh  Ketua  LSF  Rommy  Fibri  dalam  acara Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri bagi Pegawai Bioskop di Jakarta (asatunews.co.id, 2022).
Dua narasumber orangtua yang di wawancara turut menyatakan hal tersebut,
“Iya sih, udah tau kalo ada emang ada batasan usia gitu. Tapi kan emang kebiasaan dari sejak pacaran hobinya nonton, jadi pas udah married dan punya anak, tetep masih suka nonton. Biasanya pas weekend ya bareng suami dan anak, secara kita suka ngga ada mbak gitu, jadi anak ya dibawa nonton aja. Kayak film (Agak Laen) barusan nih, kalo ngga nonton ntar ketinggalan,” ujar Melanie, ibu seorang putri  usia 5  tahun  (Wawancara pribadi,  Maret  2024). Sementara sudah di  cantumkan pada poster di bioskop bahwa film Agak Laen merupakan film dengan kategori usia 13+.
Dalam kesempatan yang berbeda, untuk film yang sama, Djoel, ayah seorang putri usia 4 tahun turut menyatakan, “Bukannya ini (Agak Laen) film untuk semua usia ya? Ngga terlalu perhatiin sih kalo ada tulisannya di poster. Jadi kirain aman-aman aja bawa Lotta nonton. Lagian bukan horror kok, kan komedi gitu. Kalaupun ada kata-kata yang gimana-gimana gitu (kata makian yang terdapat pada salah satu scene ), toh anak-anak juga ngga bakalan inget lah. Ntar pas gedean lagi mereka juga bakalan denger bahasa-bahasa begitu entah di sekolah atau dari temennya. Ya paling sebisanya saya mah ngasih tau Lotta itu kata-kata ngga bagus, ngga boleh ditiru. Mbak-mbak bioskop nya juga ngga negor pas kita masuk buat nonton”. (Wawancara pribadi, Maret 2024).
Terlihat dari dua pernyataan diatas, bahwa walaupun orangtua sudah mendapatkan pengetahuan bahwa film yang tayang di bioskop telah memberikan batasan usia tertentu, tetapi karena situasi dan pilihan, maka batasan tersebut tidak di implementasikan. Temuan lainnya juga adalah staff di bioskop yang  masih  belum  ketat  dalam  mengimplementasikan  kampanye  ini  untuk  mengingatkan  penonton masalah batasan usia film layak tonton.

## Kampanye
Merujuk pada fungsi sensor LSF serta seiiring dengan kemajuan teknologi dan persoalan  social yang  ada,  maka  LSF  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  Pemerintah,  secara  responsif  menciptakan kampanye sosial, yaitu "Bioskop Sadar Sensor Mandiri," yang bertujuan mengedukasi secara mendalam kepada masyarakat, terutama orang tua, tentang arti penting memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia.  Inisiatif ini merupakan  hasil  kerjasama  antara  LSF  dan  Gabungan  Pengusaha  Bioskop  Seluruh Indonesia (GPBSI). LSF mencanangkan gerakan Budaya Sensor Mandiri untuk mengatasi dampak dari
tsunami tontonan yang terjadi di era media baru saat ini. Budaya Sensor Mandiri ini merupakan gerakan penumbuhan  budaya  dalam  masyarakat  agar  mampu  memilah  dan  memilih  tontonan  sesuai  dengan kategori usia.
Perencanaan program kampanye untuk mencapai perubahan sosial harus didasarkan pada temuan ilmiah agar dapat diimplementasikan dengan tepat, kampanye ini di awali dengan melakukan survey yang  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  dan  seberapa  penting  kebutuhan  dilakukannya kampanye. Pada survey yang dilakukan oleh Politika Research and Consulting (PRC), LSF mengajak para  pemangku  kepentingan,  kementerian,  lembaga,  dan  asosiasi  perfilman  terkait untuk  sama-sama menggalakkan Budaya Sensor Mandiri. Berdasarkan hasil survey diperoleh data bahwa sebagian besar masyarakat  pernah  mengarahkan  atau  membimbing  anggota  keluarganya  untuk  menonton  tayangan yang  sesuai  dengan  penggolongan  usia.  Persentase  tertinggi  sebanyak  78  persen  berada  di  wilayah Banten,  DKI  Jakarta,  dan  Jawa  Barat.  Artinya  secara  umum,  masyarakat  menyadari  pentingnya menggiatkan Budaya Sensor Mandiri di tingkat keluarga.
Pentingnya  riset  adalah  pada  pengenalan  karakteristik  khalayak  sasaran.  Melalui  identifikasi karakteristik  publik,  pelaksana  kampanye  dapat  merumuskan  pesan,  menentukan  penyampai  pesan kampanye,  serta  memilih  saluran  komunikasi  yang  tepat  untuk  menyampaikan  pesan  kampanye Berdasarkan  hasil  survei  yang  dilakukan,  LSF  memanfaatkan  berbagai  platform  kampanye,  seperti maskot, cinema standee, iklan layanan masyarakat (ILM), poster, dan penerbitan buku saku panduan menonton film, guna menyampaikan pesan-pesan kampanyenya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Gabungan  Pengusaha  Bioskop  Seluruh  Indonesia  (GPBSI),  Djonny  Syafruddin,  yang  menyatakan dukungan penuh terhadap GNBSM yang diinisiasi LSF. “Kami sudah melakukan berbagai cara untuk memberikan  informasi  terkait  film  dan  penggolongan  usia  penontonnya.  Berupa  penayangan  telop sebelum pemutaran film, berisi informasi mengenai judul film, durasi, nomor Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), dan klasifikasi usia. Namun, menurutnya, akan lebih baik jika masyarakat sudah teredukasi sebelum datang ke bioskop,” ujarnya.
Kampanye  ini  menyasar  para  orang  tua  sebagai  pemangku  kepentingan  utama  agar  bisa mengelola dan mengarahkan anak-anaknya dalam mengakses konten film. Dengan memahami konsep Sensor Mandiri, diharapkan orang tua dapat lebih aktif dalam mengambil peran kontrol terhadap apa yang disaksikan oleh anak-anaknya, sekaligus memahami pentingnya sensor sebagai filter konten yang bersifat mendidik dan menghibur.
“Bioskop  sudah menyiapkan  bahan-bahan  untuk menjadi  poin  edukasi  dan  sosialisasi  kepada masyarakat. Inilah yang bisa kami lakukan agar masyarakat memiliki literasi tentang film yang baik dan pada akhirnya mereka bisa memilih dan memilah film sesuai usianya,” ujar Ketua LSF, Rommy Fibri  Hardiyanto  di  Djakarta  Theater,  didampingi  Ketua  Komisi  dan  para  anggota  LSF (kemdikbud.go.id, 2022).
Di  beberapa  bioskop  terpilih,  maskot  berbentuk  badak  bercula  satu  mengenakan  baju  dengan tulisan “Tontonlah Sesuai Usia” ditempatkan pada area dekat dengan ticketing. Penempatan mascot ini merupakan upaya pendekatan humanis  LSF untuk mengingatkan para  penonton khususnya  orangtua sebelum  membeli  tiket  agar  sadar  akan  batasan  usia.  Pemilihan  badak  bercula  satu  pun  disesuaikan dengan budaya Indonesia yang menggambarkan sifat dari hewan ini yang selalu menempatkan anaknya dibawah tubuhnya sebagai bentuk perlindungan terhadap yang rentan.
Selain  maskot,  dalam  melakukan  sosialisasi  langsung,  LSF  menggunakan  poster  dan  cinema standee di bioskop yang mencantumkan rating batasan usia, diikuti dengan penayangan iklan layanan masyarakat  selama  30  detik  di  layar  lebar  dimana  kemasannya  disesuaikan  secara  periodic.  Adanya penerbitan Buku Saku Panduan Film ditujukan agar terdapat acuan yang lebih detil akan sensor mandiri ini (kemdikbud.go.id, 2022).
Pada  kampanye  keenam  di  tahun  2022,  jingle  dengan  judul “Jangan  Salah  Tontonan”  ciptaan Piyu  Padi  terus  menerus  diputar  sebagai  upaya  literasi  sensor  mandiri  kepada  pengunjung  bioskop, khususnya orangtua, baik yang akan menonton maupun yang hanya duduk di area seputar bioskop saja.
Pada  tahapan  yang  sama,  konten  literasi  budaya  sensor  mandiri  di  bioskop  dan  informasi klasifikasi  usia  film  turut  disosialisasikan  melalui  media  social  LSP  seperti  Instagram  (@lsf_ri), facebook (Lembaga Sensor Film RI) hingga tiktok (@lsf_ri.
Sebagai  bentuk  penguatan  kampanye  agar  lebih  menjangkau,  LSF  dan  GPBSI  merumuskan  secara teknis gerakan ini untuk dilakukan oleh para petugas bioskop yang akan menghimbau orangtua tentang batasan usia tonton film (lsf.go.id, 2022).

## Knowledge (Pengetahuan)
Dalam fase kedua, yaitu pengelolaan kampanye, program kampanye ditujukan sebagai upaya memberikan penguatan serta merubah elemen pengetahuan, sikap dan keterampilan dari target audiens. Ketiga  hal  ini  dianggap  sebagai  prasyarat  untuk  menciptakan  perubahan  perilaku.  Artinya  bahwa apabila ada perubahan pada tingkat pengetahuan serta ditunjang dengan keterampilan dalam mengolah pengetahuan tersebut, maka akan dapat memberikan pengaruh kepada sikap, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung.
Pada  dasarnya,  kampanye  public  relations  bertujuan  untuk  memengaruhi  khalayak  dengan harapan  terbentuknya  citra  positif,  sehingga  muncul  rasa  kepercayaan  terhadap  suatu  perusahaan, organisasi, atau lembaga. Konsep ini diterangkan oleh Ostergaard (dalam Venus, 2019, p. 14) melalui tiga  unsur  yang  dikenal  sebagai  3A,  yaitu awareness,  attitude ,  dan action .  Ketiga  unsur  terkait  satu dengan yang lain dan menjadi sasaran pengaruh ( target of influence ) yang harus dapat dicapai secara terstruktur untuk memperoleh perubahan yang diinginkan .
Merujuk  pada  hasil  pemetaan  dari  Politika  Research  and  Consulting  (PRC),  mayoritas masyarakat, terutama di daerah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, sebagai persentase tertinggi yaitu 78 persen, telah memberikan panduan atau arahan kepada anggota keluarga dalam memilih tontonan yang  sesuai  dengan  batas  usia.  Hasil  survey  yang  sudah  dilaksanaan  merupakan  konfirmasi  bahwa sebagian  besar  masyarakat  setuju  akan  pentingnya  kesadaran  atas  tindakan  sensor  mandiri  dalam memilah tontonan yang sesuai dengan umur, maka fase ini berusaha untuk melihat korelasi fakta di lapangan dan kebutuhan dilakukannya kampanye. Dimana hal tersebut menjadi dasaran perencanaan kampanye agar dari pengetahuan dan keterampilan yang baik dapat menunjukkan arah menuju sikap Kampanye #Bioskopsadarsensormandiri berusaha memberikan solusi atas kenyataan yang ada di lapangan  akan keadaan semakin maraknya bioskop, stasiun televisi, program siaran yang bervariatif, termasuk  semakin  maraknya  tv  kabel  atau  televisi  berbayar,  memberikan  peluang  bagi  anak  untuk leluasa dan bebas memilih tontonan dimana hal tersebut menjadikan tanggung jawab orangtua semakin besar  lagi  untuk  mengawasi  tontonan  bagi  anak-anak.  Terutama  untuk  film-film  yang  disajikan. Keadaan ini semakin di perparah dengan era kemajuan teknologi digital dan internet yang semakin pesat perkembangannya,  karena  tehnology  memudahkan  berbagai  akses  informasi  kepada  seluruh  lapisan masyarakat, termasuk bagi anak-anak. Artinya untuk menyaksikan sebuah film ternyata tidak lagi hanya mengandalkan  di  televisi  dan  di  bioskop  saja,  melainkan  hanya  melalui  gadget  yang  ada  di  tangan seorang anak dapat dengan mudah untuk mengaksesnya.
Merupakan  suatu  kewajaran  jikalau  kekuatiran  orangtua  makin  meningkat  belakangan  ini. Mengingat banyaknya anak yang menjadi korban pornografi, tontonan yang sadis dan tidak sehat untuk perkembangan mental dan jiwa anak tersebut. Zaman memang sudah berbeda, tentu pendekatannya pun harus berbeda pula. Tetapi satu hal yang harus diingat orangtua bahwa prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang di anut tentu masih tetap sama. Hal ini lah yang menjadi focus dan tujuan utama dari kampanye #Bioskopsadarsensormandiri  yang  di  lakukan  oleh  LSF.  Orang  tua  menjadi  agen  perubahan  dan medium kampanye terbaik untuk menyampaikan pesan utama nya.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kampanye #Bioskopsadarsensormandiri berfokus pada orangtua  yang  memiliki  anak  sebagai  sasaran  utama  untuk  menyampaikan  pesan  utama  kampanye. Peranan orang tua yang menjadi kekuatan sensor mandiri dalam menanamkan pengetahuan dan nilai nilai  penting  terhadap  anak-anak.  Dengan  nilai-nilai  yang  benar  dan  baik  yang  telah  ditanamkan tersebut, setidaknya bisa menjadi pedoman bagi anak-anak untuk memilih dan memutuskan sesuatu. Penanaman nilai-nilai sosial budaya yang bisa memberi pemahaman kepada anggota keluarga tentang peran  di  masyarakat  serta  mana  yang  pantas  atau  tidak  pantas  dilakukan  di  masyarakat  berdasarkan tradisi  ketimuran.  Sementara  melalui  fungsi  sosialisasi  dan  pendidikan,  akan  terbentuk  proses pembentukan  karakter  dan  kepribadian  seseorang,  cara  berpikir  dan  bertindaknya  dalam  kehidupan sehari-hari.
Seperti yang disampaikan oleh LSF bersinergi dengan GPBSI melakukan kampanye Bioskop Sadar Sensor Mandiri secara masif ke berbagai bioskop percontohan di bawah naungan GPBSI. Dengan
menerapkan lima media kampanye berupa maskot, cinema standee , iklan layanan masyarakat (ILM), poster, dan menerbitkan buku saku panduan film, diharapkan sosialisasi untuk memilih tontonan sesuai usianya di masyarakat dapat dipahami dengan baik lewat sarana yang lebih menarik.

## Attitude (Sikap)
Perubahan  sikap  target  audiens  dalam  menanggapi  satu  isu  sosial  adalah  tujuan  dari  sebuah kampanye  sosial.  Kampanye  yang  menyasar  akan  pentingnya  literasi  budaya  sensor  mandiri  film  di bioskop bertujuan agar orangtua yang memiliki kendali atas konten yang dapat diakses oleh anak-anak mereka, dapat mendukung secara penuh gagasan ini. Temuan penelitian Soylemez (2023) dalam Views of Parents on Digital Parenting Competencies ) menunjukkan bahwa ternyata masih banyak orangtua yang tidak sepenuhnya menyadari bahaya internet atau konten media, yang dapat berakibat tindakan yang  irasional.  Hal  ini  menunjukkan  betapa  dibutuhkannya  kampanye  edukasi  untuk  literasi  sensor mandiri. Hasil survey menunjukkan bahwa orangtua terutama di kelas menengah ke atas telah memiliki pemahaman  akan  pentingnya  pengawasan  akan  akses  menonton sesuai  usia  bagi  anak.  Namun  pada praktiknya  hal  ini  menjadi  sesuatu  yang  sulit  untuk  dilakukan  karena  adanya  percepatan  teknoolgi sehingga  memudahkan  akses  tontonan  anak  di  media  digital.  Untuk  itu,  LSF  menyadari  pentingnya melakukan  kampanye  secara  terus  menerus  sehingga  orangtua  sebagai  target  utama  kampanye  ini terpapar informasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan sikap.
Berangkat  dari  penelitian  lainnya,  orangtua  dapat  mendukung  kampanye  yang  mengedukasi tentang cara-cara  memilih konten  yang aman  dan  sesuai  untuk anak-anak  termasuk  konten  bioskop. ( Wulandari H, & Kholic. (2023)). Ditemukan juga adanya sistem rating untuk batasan usia merupakan cara yang efektif dalam mengkomunikasikan kampanye ini dan mendapatkan respon yang positif dari orangtua.
Rujukan  berikut  yang  perlu  menjadi  perhatian  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pew Research Center, 2018 ( How Teens and Parents Navigate Screen Time and Device Distraction ), dimana hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  ibu  lebih  dominan  dibandingkan  dengan  ayah  dalam membatasi durasi dan waktu penggunaan internet dan telepon seluler oleh anak-anak mereka, sehingga akses konten yang tidak sesuai batas usia dapat di awasi. Merujuk hal tersebut, pada kampanye ini LSF belum secara khusus menentukan apakah sasaran utama dari kampanye ini akan lebih ditujukan kepada kelompok  ibu  dibandingkan  ayah.  Pada  umumnya  peran  ibu  banyak  mendominasi  dalam  berbagai keputusan keluarga, sehingga peran ini dapat juga menjadi penentu pemilahan dan pemilihan film di bisokop. Seyogyanya LSF patut untuk mempertimbangkan pesan khusus bagi target audiens kelompok ibu.

## Skill (Keterampilan)
Masih  pada  tahapan  yang  sama,  penilaian  tingkat  keberhasilan  kampanye  adalah  pada  hasil analisis keterampilan target audiens dalam mengidentifikasi dan memahami literasi sensor mandiri pada konten film. Orangtua sebagai target audiens utama diharapkan mampu untuk memilah dan memilih film sesuai konteks usia. Dengan adanya penggunaan rating batas usia pada berbagai media kampanye di  bioskop,  LSF  mengedukasi  orangtua  dan  penonton  dewasa  untuk  dapat  menggunakan  informasi tersebut  sebagai  pilihan  dalam  mengambil  keputusan  yang  tepat  untuk  memilih  film  layak  tonton ataupun film dengan konten sensitive bagi anak-anak dan remaja.
Penggunaan  kanal  media  sosial  dan  media  digital  lain  sebagai  saluran  literasi  sadar  sensor mandiri juga dimaksudkan juga oleh LSF  untuk menjadi sarana sumber informasi yang jelas dan akurat tentang film sebelum menontonnya di bioskop. Dari beberapa konten social media yang ditujukan untuk maksud tersebut, masih terdapat beberapa konten yang tidak konsisten dalam mencantumkan batas usia layak tonton film.
Gambar 4. Konten Movie Quotes Sumber: Instagram Akun @lsf_ri
Sebagai contoh, seperti terlihat pada gambar diatas, seluruh unggahan konten Movie Quotes tidak mencantumkan batas usia, sehingga pengikut akun ini tidak memperoleh informasi jelas kategori usia sampai kemudian melihat tulisan batasan usia pada poster bioskop atau media digital lainnya.
Dalam  implementasinya,  kampanye  ini  membutuhkan  pengumpulan  data  yang  bisa  dilakukan melalui  survei,  wawancara,  focus  group,  atau  review  online  untuk  dilakukan  analisis  terhadap keterampilan  audiens.  Hasil  dari  analisis  ini  dapat  memberikan  wawasan  tentang  seberapa  efektif kampanye  dalam  menjangkau  dan  memengaruhi  target  audiensnya,  serta  membantu  menyesuaikan pesan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perilaku yang diinginkan. Dari laporan survey oleh LSF, kesadaran akan pentingnya pemilihan film sesuai batas usia anak telah dipahami oleh orangtua, namun pada praktiknya perubahan sikap tersebut belum sesuai dengan tujuan kampanye ini sendiri.
“Ya kadang suka lihat sih batasan usia nya gitu. Tapi kalo udah terlanjur ke bioskop dan ternyata film nya ngga sesuai sama umur nanak, ya masa pulang lagi? Tanggung mbak,” seperti dinyatakan oleh Melani (Wawancara pribadi, Maret 2024).
Selain  keterampilan  target  audiens,  keterampilan  pelaku  kampanye  juga  menjadi  hal  yang penting  untuk  di  analisis.  Tujuan  utama  sebagai  literasi  sadar  sensor  mandiri,  mewajibkan  pelaku kampanye  untuk  dapat  memiliki  sejumlah  keahlian,  seperti  keahlian  analisis,  keahlian  dalam komunikasi persuasif, keahlian pemahaman terhadap audiens, keterampilan manajemen dan organisasi, kreativitas serta keahlian dalam media digital dan social.
GPBSI (Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia) sebagai penyedia jasa bioskop turut mendukung  LSF  untuk  menganalisa  tren  dan  perilaku  penonton.  Sebagai  data  awal  untuk  dapat memprediksi tren adalah melalui penjualan tiket, survei penonton, dan data demografis. Pengumpulan data ini dilakukan melalui platform penjualan tiket online, maupun kuisioner di lokasi bioskop. Hal ini sudah dilakukan oleh GBPSI sebagai asosiasi yang menaungi bioskop-bioskop yang ada.
Kemampuan berkomunikasi secara persuasif menjadi tantangan tersendiri bagi LSF; bagaimana menyampaikan  pesan  yang  menarik  kepada  orangtua  sebagai  target  utama  kampanye  ini.  Pemilihan pesan  kunci  yaitu  #budayasensormandiri  dan  #memilahmemilihtontonan  adalah melalui  proses  yang cukup Panjang dengan memperhatikan unsur budaya dan demografi target audiens, disebarkan melalui berbagai media saluran komunikasi, seperti poster, cinema standee, iklan layanan masyarakat, mascot, jingle, sampai  pada keterlibatan para pekerja seni peran dan wacana pemilihan duta kampanye dalam menyuarakan pesan yang sama.
Namun komunikasi persuasive tentunya tidak dapat berjalan secara efektif jika tidak didukung dengan pemahaman terhadap audiens. Pemahaman tentang nilai, norma, dan ekspektasi audiens target
– dalam hal ini orangtua dan keluarga – sangat penting untuk menyampaikan pesan yang relevan dan menerima persetujuan mereka. Keahlian dalam media social dan digital untuk dapat menjangkau dan melibatkan komunitas dalam penyebaran informasi menjadi penting dirasakan.
Kebutuhan  keterampilan  lain  yang  perlu  dimiliki  LSF  sebagai  pelaku  kampanye  adalah keterampilan  manajemen  dan  organisasi.  Ketua  LSF,  Rommy  Fibri,  menyatakan  bahwa  saat  awal kampanye ini dirancang, LSF melakukan riset secara menyeluruh dan mencanangkan kampanye untuk dapat diimplementasikan pada berbagai tingkatan klaster, mulai dari umum, klaster desa sampai kepada klaster bioskop. Tantangannya adalah bahwa sebagai pelaku kampanye, LSF membutuhkan dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk dapat menjangkau seluruh klaster tersebut, membutuhkan waktu yang panjang dan dukungan dana yang sesuai. “Jadi terkadang supaya efektif, dalam satu hari kunjungan, saya akan menemui 3-4 pihak, baik itu pemerintahan, media maupun komunitas mbak. Jadi bisa  dari  pagi  sampai  malam  kegiatannya,  agar  dana  yang  tersedia  bisa  dengan  efektif  menjangkau seluruh klaster”. (Wawancara pribadi, 14 Maret 2023).
Kreatifitas juga menjadi kunci keberhasilan dari kampanye ini. Dalam berbagai kesempatan, LSF menghadirkan berbagai pihak, seperti KPI Pusat, KPI Jawa Tengah dan KPI Jawa Barat. “Kami bahkan sudah  MOU  dengan  KPI  ini.  Setidaknya  setahun  sekali  kami  melakukan  kunjungan  ke  KPI  untuk berdiskusi mengenai literasi ini. Dalam diskusi ini aduiensnya sampai 54 organisasi yang terdiri dari rumah produksi sampai komunitas film. Dengan mereka pun kami juga sudah melakukan MOU agar tujuan kampanye ini bisa terlaksana secara massive”, seperti dinyatakan oleh Rommy Fibri (Wawancara Pribadi, 14 Maret 2024).

## Behaviour (Perilaku)
Pada tahapan selanjutnya, dalam implementasi kampanye adanya unsur pengetahuan ditambah dengan terjadinya perubahan sikap orangtua dalam literasi bioskop sensor mandiri  adalah timbulnya kesadaran dan kepedulian. Hasil survey yang dilakukan oleh LSF dalam Laporan Kinerja LSF 2021 menunjukkan bahwa orangtua biasanya cukup sadar dan peduli tentang konten yang dikonsumsi anak- anak mereka. Namun dukungan melalui keputusan informasi tentang film yang cocok untuk keluarga kebanyakan dilakukan oleh keluarga kelas menengah. (Laporan Kinerja LSF, 2021). Pada laporan yang sama  juga  menunjukkan  data  bahwa  mayoritas  public  menyatakan  penggolongan  dan  pemilahan tontonan merupakan hal yang penting. Untuk itu, masyarakat mendorong LSF untuk meningkatkan dan memperhatikan penggolongan dan pemilahan usia tersebut. Hal lain yang menjadi temuan dalam survey LSF  ini  adalah  penting  untuk  menggiatkan  sensor  film  di tingkat  keluarga  walaupun  fakta lapangan menunjukkan masih banyak yang belum memahami budaya sensor mandiri ini.
Adanya  permintaan  masyarakat  untuk  didirikannya  lembaga  sensor  di  berbagai  wilayah, menunjukkan  bahwa  orangtua  juga  telah  memiliki  komitmen  kuat  terhadap  pendidikan  dan perkembangan  anak-anak  mereka,  khususnya  dalam  hal  konsumsi  media.  Kesadaran  orangtua  akan pengaruh negative dari konten film yang tidak sesuai batas usia anak harus didukung dengan kesadaran pihak-pihak terkait dalam industry film untuk lebih banyak lagi menciptakan dan menyajikan konten yang  sesuai  dan  layak  sebagai  tontonan  seluruh  keluarga.  LSF  perlu  terus  menerus  melakukan kolaborasi dan diskusi untuk menyuarakan hal serupa.
Strategi  sosialisasi  yang  dinilai  paling  efektif  berdasarkan  hasil  survey  adalah  melalui  iklan layanan  masyarakat,  bekerja  sama  dengan  berbagai  Lembaga  Pendidikan.  Serta  penggunaan  media social. Namun dengan kehadiran teknologi internet yang cepat serta adanyanplatform lain untuk media streaming OTT menimbulkan perbedaan nilai di antara di antara orangtua tentang apa yang dianggap konten yang layak disensor, sehingga kampanye harus berhati-hati untuk tidak alienasi sebagian audiens mereka dengan pesan yang terlalu normatif.

## Reduced problems (Penurunan Permasalahan)
Pelaksanaan kampanye yang efektif dapat memengaruhi penurunan permasalahan yang  terkait dengan  eksposur  konten  yang  tidak  tepat  bagi  anak-anak  dan  remaja.  Inisiatif  semacam  ini  bisa mencakup  berbagai  elemen.  Pelaksanaan  kampanye  sosial  ini  telah  menjadi  sarana  pendidikan  dan literasi  yang  efektif.  Dengan  informasi  yang  jelas  serta  kemudahan  akses  turut  berperan  dalam peningkatkan kesadaran orangtua tentang pentingnya mengontrol konten film yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja.
Kegiatan seminar,  webinar  dan  diskusi  yang  dilakukan  oleh  LSF  dengan melibatkan  berbagai pemangku kepentingan seperti keluarga, sekolah dan institusi pendidikan, Lembaga pemerintahan dan swasta  serta  pekerja  seni  peran  turut  menciptakan  pemahaman  kolektif  dan  standar  yang  konsisten tentang sensor mandiri film layak tonton berdasar usia.
Diskusi-diskusi  yang  dilakukan  dengan  berbagai  komunitas  di  tingkat  pusat  dan  daerah merupakan bagian dari pengelolaan kampanye ini sendiri  yang dapat mendorong industry film untuk bersikap  lebih  bertanggung  jawab  dalam  pembuatan dan  distribusi  konten  film yang tayang  di layar lebar.
Keberlanjutan dari kampanye Bioskop Sadar Sensor Mandiri ini tentu juga memerlukan evaluasi akan  efektivitas  kampanye  yang  berguna  bagi  penyusunan  strategi  dan  takti,  sekaligus  memastikan bahwa sumber daya dilakukan dengan efektif sehingga tujuan kampanye dapat tercapai.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  prinsip-prinsip  umum  dari  kampanye  kesadaran  sosial,  maka  kampanye #bioskopsadarsensormandiri  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan  kampanye  yang  terencana  dengan baik, yang menargetkan faktor dan dinamika yang relevan dapat mengurangi permasalahan yang ada.
Penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  kampanye  yang  dilakukan  secara  umum  berhasil mendorong orangtua untuk secara aktif memeriksa rating film dan melakukan sensor mandiri sebelum membiarkan  anak-anak  mereka  menonton  film.  Kampanye  ini  memungkinkan  orangtua  untuk diberdayakan sebagai mediator  antara  konten  film dan  nilai-nilai  yang ingin  ditanamkan  pada  anak- anak mereka.
Kemudahan  akses  pada  media  social  untuk  penyebaran  informasi  dan  rujukan  bagi  orangtua dalam memilah dan memilih film, ditemukan belum secara maksimal dimanfaatkan oleh LSF sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam literasi budaya sensor mandiri ini. Namun keterlibatan berbagai komunitas dari hulu ke hilir industry film, secara umum menunjukkan respon yang positif sebagai daya dukung LSF dalam literasi budaya sensor mandiri di bioskop terhadap orangtua dan masyarakat umum.

## REFERENSI
Anjani, Anatasia. (2022). Film KKN Desa Penari Viral, Pakar UM Surabaya Soroti Dampaknya bagi Anak  di https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6095357/film-kkn-desa-penari-viral-pakar- um-surabaya-soroti-dampaknya-bagi-anak . Diakses pada 15 Nopember 2023. Bromley, P., dan Powell, W. W. (2012). From smoke and mirrors to walking the talk: Decoupling in the contemporary world . 6(1), 483-530 CNN  Indonesia. (2022).  Ngeri-Ngeri  Sedap  Dipilih  Jadi  Wakil  Indonesia  ke  Oscar  2023  di https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220913130849-220-847151/ngeri-ngeri-sedap- dipilih-jadi-wakil-indonesia-ke-oscar-2023 . Diakses pada 15 Nopember 2023.
Damiarti, A. A., Damayanti, T. T., & Nugrahai, A. R. (2019). Kampanye# Thinkbeforeyoushare oleh organisasi do something indonesia untuk mengubah perilaku generasi milenial. Metacommunication; Journal of Communication Studies , 4 (1), 65-94.
Hark Söylemez, N. (2023). Views of parents on digital parenting competencies. International Journal on Social and Education Sciences (IJonSES), 5(3), 452-474. https://doi.org/10.46328/ijonses.500 Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi.  (2021).  Masyarakat  Sudah  Menyadari
Pentingnya Budaya Sensor Film di https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/masyarakat-sudah-menyadari-pentingnya- budaya-sensor-film. Diakses pada 15 Nopember 2023.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022).Sinergi LSF dan GPBSI Terapkan Bioskop Sadar Senor
Mandiri
Melalui Lima Media Kampanye di https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/09/sinergi-lsf-dan-gpbsi-terapkan-bioskop- sadar-sensor-mandiri-melalui-lima-media-kampanye . Diakses pada 10 Maret 2024.
Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi.  (2022).Lebih  Humanis  LSF  Kenalkan
Maskot Bioskop Sadar Sensor Mandiri di
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/09/lebih-humanis-lsf-kenalkan-maskot-bioskop- sadar-sensor-mandiri Diakses pada 10 Maret 2024
Lembaga Sensor Film. (2022).Gencarkan Bioskop Sadar Sensor Mandiri di https://lsf.go.id/gencarkan- bioskop-sadar-sensor-mandiri-lembaga-sensor-film-ajak-pegawai-bioskop-diskusi-bersama/
Kusumanto,  Dody. (2017).  Penerbit  m&c!  Terapkan  Rating  Baru  untuk  Komik-Komiknya  di https://www.kaorinusantara.or.id/newsline/72068/penerbit-mc-terapkan-rating-baru-untuk- komik-komiknya . Diakses pada 15 Nopember 2023.
Laraswati, Bunga Dea. (2022). Menelisik Data Industri Perfilman di Indonesia dan Perkembangannya di https://blog.algorit.ma/data-industri-perfilman-indonesia/ . Diakses pada 15 Nopember 2023. Mustofa,  M.  B.  (2022).  FUNGSI  KOMUNIKASI  MASSA  DALAM  FILM. At  TAWASUL:  Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam , 2 (1), 1-8.
Prisimah, J. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Sabun Mandi Cair Merek “Lifebuoy” (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Redaksi.  (2021).  Masyarakat  Dinilai  Sudah  Menyadari  Pentingnya  Budaya  Sensor  Film  di https://kabarmedan.com/masyarakat-dinilai-sudah-menyadari-pentingnya-budaya-sensor-film/ . Diakses pada 15 Nopember 2023.
Retia  Kartika  Dewi,  Inggried  Dwi Wedhaswary. (2020).  RefleRefleksi  Kasus  Remaja  Bunuh  Bocah Terinspirasi Film,
Seberapa Besar Pengaruh Film bagi Anak? di https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/08/134432065/refleksi-kasus-remaja-bunuh- bocah-terinspirasi-film-seberapa-besar-pengaruh?page=all . Diakses pada 15 Nopember 2023. Santosa, Lia W. (2022). LSF luncurkan Bioskop Sadar Sensor Mandiri di https://www.antaranews.com/berita/3099309/lsf-luncurkan-bioskop-sadar-sensor-mandiri . Diakses pada 15 Nopember 2023.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kualitatif dan R and D . In Bandung: Alfabeta .
Wulandari  H,  &  Kholic.  (2023).  Peran  Orang  Tua  Dalam  Mengawasi  Tontonan  Film  Pada  Anak. https://doi.org/10.5281/zenodo.8242517 .
Effendy, O. U. (2009). Human Relations dan Public Relations . Bandung: Penerbit Mandar Maju. Jefkins, F., & Yadin, D. (2015). Public Relations (Kelima ed.). Jakarta: PT Erlangga. Moloeng, L. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya. Ruslan, R. (2016). Manajemen Public Relations dan Media Komunikas : Konsep dan Aplikasi . Acta DiurnaVenus,  A.  (2012). Manajemen  Kampanye:  Panduan  Teoretis  dan  Praktis  dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi . Bandung: Simbiosa Rekatama Media
Yin, R. K. (2013). Case study research: Design and methods : Sage publications