Hosea, S. and Susilawati, N. (2023) “ Systematic Literature Review Terhadap Konsep Optimal Tax”, Sebatik, 27(1). Submitted:  2023-04-12 Accepted:  2023-05-05 Published:  2023-06-06
Sebatik Vol. 27 No. 1 Juni 2023 ISSN: 1410-3737(p) 2621-069X(e) Open access article licensed under CC-BY DOI:10.46984/sebatik.v27i1.2241

## SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW TERHADAP KONSEP OPTIMAL TAX
Seth Hosea 1) dan Neni Susilawati 2)
1,2 Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia
1,2 Gedung M, Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 E-mail: sethhosea2001@gmail.com 1) , neni.susilawati31@ui.ac.id 2)

## ABSTRAK
Perpajakan  merupakan  topik  yang  menarik  untuk  diteliti  baik  secara  teoritis  maupun  empiris,  karena  dalam  kehidupan nyata,  pengumpulan  pajak  menjadi  perhatian  analitis  para  ilmuwan.  Penerimaan  pajak  adalah  sumber  utama  pendanaan untuk  anggaran  publik.  Penerimaan  pajak  juga  harus  mengedepankan  asas  redistribusi  yang  berkontribusi  untuk mengurangi  ketidakseimbangan  dalam  masyarakat.  Sebagian  besar  pemerintahan  yang  modern  menerapkan  kebijakan fiskal redistributif , dimana penghasilan orang kaya dikenakan pajak dengan tarif yang tinggi, sehingga orang miskin dapat merasakan  redistribusi  pendapatan.  Salah  satu  sistem  pajak  yang  dapat  memenuhi  kebijakan  fiskal redistributif adalah pajak  optimal.  Pajak  optimal  banyak  didiskusikan  dan  dikaitkan  dengan  konteks  kesejahteraan  sosial  dan  redistribusi pendapatan.  Namun,  beberapa  literatur  mendefinisikan  pajak  optimal  yang  dikaitkan  dengan  konteks  yang  berbeda-beda, seperti pajak Pigouvian dan pajak lump-sum . Tujuan penelitian ini adalah untuk mempertegas definisi dari pajak optimal. Pajak  optimal  banyak  dibahas  oleh  literatur  yang  beragam  dengan  penjelasan  yang  bervariasi.  Metode  penelitian  yang digunakan peneliti adalah tinjauan pustaka sistematis yang didukung oleh pendekatan PRISMA sebagai strategi pelaporan dan  NVivo  untuk  mengolah  data  kualitatif.  Temuan  dalam  penelitian  ini  menghasilkan  definisi  dan  konsep  dari  pajak optimal.  Selain  itu,  hasil  temuan  penelitian  dari  konsep  pajak  optimal  yang  dikaitkan  dengan  konteks  Pajak  Penghasilan, pajak konsumsi, biaya administrasi, tarif pajak, asas perpajakan, isu lingkungan, kurva distribusi Pareto, dan kurva Laffer.
Kata Kunci: Pajak Optimal, Kesejahteraan Sosial, Kebijakan Pajak, Tarif Pajak, Administrasi Pajak

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  merebaknya  pandemi  Covid-19  di  seluruh dunia  pada  awal  tahun  2020,  berbagai  negara memberlakukan  berbagai  jenis  pembatasan  kegiatan ekonomi untuk memperlambat penyebaran virus (Rothert,  2021).  Keputusan  tersebut  membuat  negara- negara  menghadapi  sumber  daya  fiskal  yang  terbatas, ditandai  dengan  pengeluaran  negara  untuk  membiayai wabah  Covid-19  sangat  besar  dan  utang  negara  yang membengkak  (Barbu  dkk.,  2022).  Untuk  menghadapi tantangan  tersebut,  diperlukan  kebijakan  yang  cepat  dan tepat untuk mengoptimalkan sistem perpajakan, sekaligus kehati-hatian bagi pemerintah dalam merumuskan  kebijakan  (Neisser,  2021).  Walaupun  saat ini  pandemi  mulai  meredam,  pemerintah  tetap  harus membuat  lingkungan  fiskal  dan  alokasi  sumber  daya anggaran yang optimal untuk keberlanjutan pembangunan  sosial-ekonomi  (Apostu  dkk.,  2019). Penerimaan pajak adalah sumber utama pendanaan untuk anggaran publik (Barbu dkk., 2022), sekaligus melaksanakan asas redistribusi yang berkontribusi untuk mengurangi ketidakseimbangan dalam masyarakat (Apostu dkk., 2019). Sebagian besar pemerintahan yang modern menerapkan  kebijakan  fiskal redistributif ,  dimana penghasilan  orang  kaya  dikenakan  pajak  dengan  tarif yang  tinggi,  sehingga  orang  miskin  dapat  merasakan redistribusi  pendapatan  (Bakiş  dkk.,  2015).  Dengan demikian,  pajak  dipungut  sebagai  fondasi  utama  dari fungsi  sebuah  negara  (Brederrode  dan  Majerova  dalam
Dobrovič dkk., 2018). Salah satu sistem pajak yang dapat mengedepankan  fungsi  sebuah  negara  adalah  pajak optimal (optimal tax )  yang  memiliki  fokus utama bukan hanya  untuk  memaksimalkan  penerimaan  negara  saja, tetapi  juga  untuk  memaksimalkan  kesejahteraan  sosial (Barbu dkk., 2022). Namun, tidak dapat dihindari bahwa pajak optimal seringkali menimbulkan biaya yang cukup memberatkan Wajib Pajak (Reid, 2016), sehingga sistem pajak optimal yang baik dan efektif harus mencerminkan sistem  pajak  yang  dapat  mencukupi  penerimaan  negara, sekaligus  tidak  menimbulkan  beban  administrasi,  dan transparan (Šimelytė, Antanavičienė Brederrode,
Majerová dalam Dobrovič dkk., 2018).
Banyak  pembuat  keputusan  ekonomi  prihatin mengenai optimalisasi struktur pajak (Barbu dkk., 2022). Kesehatan  sistem  fiskal  dan  alokasi  sumber  daya anggaran  yang  optimal  bagi  sebuah  negara,  dapat mendukung  kebijakan  pembangunan  sosial-ekonomi yang berkelanjutan  (Apostu dkk., 2019). Menurut Barbu dkk.  (2022),  kebijakan  fiskal  dapat  digunakan  untuk menemukan  pajak  yang  optimal  dengan  membentuk pendapatan  anggaran  yang  diperlukan  untuk  menutupi pengeluaran  publik.  Langkah  pertama  yang  harus dilakukan  sebuah  negara  dalam  mencapai  pajak  yang optimal  adalah  dengan  merumuskan  rencana  alokasi anggaran  yang  optimal  (Gerritsen,  2016).  Literatur mengenai  perpajakan  yang  optimal  rata-rata  bersifat welfaris, artinya dalam implementasi pajak yang optimal, pemerintah  sebuah  negara  biasanya  memaksimalkan tujuan ultilitarian (Henry de  Frahan  & Maniquet, 2021).
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
Namun,  perpajakan  bukan  satu-satunya  instrumen  bagi pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sosial (Griffith dkk., 2019).
Pada mulanya, teori pajak optimal datang dari ilmuan bernama  Mirrlees  (1971)  yang  menyajikan  analisis tentang  pajak  optimal  untuk  pajak  langsung  dan  pajak tidak langsung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial (Małecka-Ziembińska dan Ziembiński, 2020). Menurut Weisbach dkk. (2014), teori pajak  optimal  mempertimbangkan  desain  sistem  pajak yang  mengutamakan  fungsi  kesejahteraan  sosial  dan redistribusi  pendapatan.  Lalu,  Bargain  dkk.  (2021) menjelaskan  bahwa  antara  kesejahteraan  sosial  dan redistribusi pendapatan ada kaitan erat, yang diilustrasikan  dengan  redistribusi  pendapatan  pajak  dari individu yang kaya kepada individu yang miskin. Dalam hal  ini,  tujuan  utama  pemerintah  di  dalam  sistem  pajak optimal adalah mengimplementasikan fungsi kesejahteraan  sosial  (Kanbur  dkk.,  2018;  Komura  dkk., 2019).  Tidak  hanya  itu,  sistem  pajak  yang  optimal seyogyanya  memperhatikan  asas  stabilitas,  kepastian, dan  kecukupan  pada  penerimaan  negara  sebagai anggaran untuk belanja negara (Barbu dkk., 2022). Disisi lain,  pajak  yang  optimal  juga  dapat  berfungsi  untuk meningkatkan  moral  dan  kepatuhan  Wajib  Pajak (Simonovits, 2013).
Menurut Barbu dkk. (2022), literatur mengenai pajak optimal memberikan gambar, prinsip ilmiah, dan temuan empiris yang menjelaskan tren perpajakan yang optimal. Teori  optimalisasi  telah  mengalami  perkembangan  dan berhasil  memberikan  solusi  sistematis  yang  dapat memecahkan  permasalahan  pajak  yang  optimal  baik  di tingkat individu, maupun organisasi. Dalam perkembangan  teorinya,  optimalisasi  pajak  bertugas untuk  mengidentifikasi satu atau lebih solusi  yang dapat memecahkan  kendala  yang  ada  dalam  perekonomian. Walaupun  literatur  mengenai  pajak  optimal  terus bertumbuh,  tetapi  hanya  beberapa  studi  literatur  saja yang  memiliki  fokus  pada  kesetaraan  dan  redistribusi pendapatan di sebuah negara (Fabre, 2018).
Banyak  literatur  pajak  optimal  yang  menilai  bahwa salah  satu  kebijakan  fiskal  yang  paling  ampuh  untuk meningkatkan  kesejahteraan  sosial  adalah Pigouvian Tax . Sebagai contoh, menurut Li (2015) salah satu pajak optimal  yang  dapat  mengembalikan  alokasi  sosial  yang optimal  adalah  pajak  Pigouvian.  Pajak  Pigouvian didefinisikan  sebagai  pajak  yang  dikenakan  terhadap kegiatan  yang  menghasilkan  eksternalitas  negatif. Menurut  Rawi  dkk.  (2018),  bentuk  dari  aktivitas  yang menghasilkan eksternalitas negatif  adalah  penggunaan kendaraan bermotor. Eksternalitas negatif dari kendaraan bermotor  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun, sehingga  diperlukan  tindakan  yang  efektif  untuk mengurangi eksternalitas tersebut.  Beberapa  negara  di dunia  semangat  untuk  melindungi  lingkungan  mereka dengan  menerapkan pajak  yang tinggi terhadap aktivitas yang  menghasilkan eksternalitas negatif  (Rawi  dkk., 2018)

## 2. RUANG LINGKUP
Penelitian  ini  ingin  menemukan  definisi  dari  pajak optimal  yang  berasosiasi  dengan  banyak  konteks  dalam ruang  lingkup  perekonomian.  Penelitian  ini  akan menampilkan  hasil  dengan  mempertegas  definisi  dari pajak  optimal  sebagai  pajak  yang  efektif  dalam  rangka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomian negara.

## 3. BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  menggunakan  strategi  pendekatan tinjauan  pustaka  sistematis  (SLR)  dalam  ruang  lingkup ilmu  pengetahuan  sosial  yang  dipelopori  oleh  Petticrew dan  Roberts  (2006).  Metode  penelitian  SLR  dimulai dengan  menggabungkan  sumber  data  sekunder  dan melakukan  sintesis  dari  penelitian  sebelumnya.  Dalam rangka  membuat  format  teks  yang  teratur,  peneliti menggunakan  bentuk  SLR  meta  sintesis  dan  deklarasi PRISMA (Preferred  Reporting  Items  for  Systematic Reviews  and  Meta-Analysis ).  Bentuk  SLR  meta  sintesis dilakukan  dengan  menggunakan  perangkat  lunak pengolah  data  kualitatif  NVivo.  Penelitian  tinjauan pustaka  sistematis  dipilih  untuk  mengurangi  kesalahan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis seluruh studi  yang  relevan  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian (Petticrew dan Roberts, 2006).
Penelitian  ini  menggunakan  tujuh  tahapan  tinjauan pustaka sistematis yang dikemukakan oleh Petticrew dan Roberts  (2006),  yaitu  mendefinisikan  pertanyaan penelitian,  menentukan  jenis  penelitian,  melakukan pencarian  literatur  yang  komprehensif,  menyaring  hasil pencarian  literatur,  menilai  studi  literatur  yang  dipilih, menyintesis  studi  literatur,  dan  menilai  heterogenitas antar  literatur.  Untuk  menemukan  jawaban  atas pertanyaan  penelitian,  peneliti  mulai  mencari  sumber studi  literatur  dari  database  online  yang  bereputasi melalui perangkat lunak The Publish or Perish (PoP) dan Mendeley  untuk  menyaring  dan  mengintegrasikan seluruh  temuan.  Di  dalam  mencari  literatur,  peneliti menggunakan  teknik  PICO  ( Population,  Intervention, Compare,  and  Outcome ),  sementara  metode  PRISMA digunakan  untuk  strategi  pelaporan.  PRISMA  adalah kumpulan item minimum berbasis bukti untuk pelaporan dalam  tinjauan  sistematis  dan  meta-analisis.  PRISMA digunakan  sebagai  dasar  untuk  pelaporan  tinjauan sistematis  dengan  tujuan  mengevaluasi  intervensi, mengevaluasi  etiologi,  prevalensi,  diagnosis,  dan prognosis  (PRISMA-Statement,  2021).  Selanjutnya, langkah-langkah  dalam  pelaporan  PRISMA  untuk tinjauan pustaka sistematis yaitu :
1. Identification
Bagian  ini  menentukan  kualitas  tinjauan  pustaka sistematis  bergantung  pada  tahapan  pencarian  studi literatur  yang  relevan  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian.  Perangkat  lunak  NVivo  membantu peneliti  meningkatkan  akurasi  studi  kualitatif, memproses  analisis  data  dengan  akurat  dan transparan,  serta  menghemat  waktu  peneliti  dalam
menganalisis  studi  literatur  yang  jumlahnya  banyak (Zamawe, 2015). Pertama, untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti mencari studi literatur dengan database bereputasi melalui perangkat lunak PoP dan Mendeley. Peneliti memulai pencarian studi literatur terindeks Scopus dengan  teknik apostrophe operators. Pada panel pencarian kata kunci,  peneliti memasukkan  kata  “ Optimal  Tax ”  dengan  rentang waktu  pencarian  tahun  2012  hingga  tahun  2021, sehingga  menghasilkan  508  studi  literatur.  Lalu, teknik  yang  serupa  juga  diterapkan  pada  panel pencarian  Mendeley,  sehingga  menghasilkan  1939 studi literatur. Dengan demikian, total studi literatur yang  ditemukan  peneliti  pada  tahap  pertama berjumlah  2447,  yang  seluruhnya  diintegrasikan  ke dalam  Mendeley  untuk  selanjutnya  diproses  oleh peneliti.
2. Screening
Merupakan langkah kedua setelah peneliti melakukan  identifikasi.  Pada  tahapan  ini  peneliti melakukan screening terhadap  2447  literatur  dalam aplikasi  Mendeley.  Pertama,  peneliti  melakukan screening meta-data  dengan  melakukan update details berisi  nama  peneliti,  tahun  terbit,  dan  jenis publikasi, sehingga  sisa literatur  menjadi 967. Lalu, peneliti  melakukan  penghapusan  terhadap  literatur yang  terdeteksi  memiliki  duplikat,  sehingga  sisa literatur  menjadi  901.  Kemudian,  sisa  literatur tersebut  dibawa  pada  aplikasi  NVivo  untuk dilakukan screening lanjutan.
Terhadap 901 artikel, peneliti lebih lanjut melakukan screening  full meta-data,  yang  mengandung  abstrak  dan kata  kunci,  sehingga  jumlah  literatur  berkurang  menjadi 854 literatur. Selanjutnya, NVivo menyediakan fitur auto code dan cluster  analysis yang  mengizinkan  peneliti untuk  meringkas  dan  menemukan  similaritas  tema-tema literatur ke dalam beberapa kata penting untuk menjawab pertanyaan  penelitian.  Peneliti  juga  menggunakan Pearson  correlation  coefficient dalam mengukur similaritas  kata.  Fitur cluster  analysis ditampilkan  ke dalam  bentuk  dendogram  atau cluster  map yang menghubungkan  kata-kata  literatur  ke  dalam  beberapa tema.  Dalam  tahapan  ini,  jumlah  literatur  tereduksi sehingga menyisakan total 510 literatur, yang diilustrasikan dalam Gambar 1.
Gambar 1. Screening Data Pada NVivo

## 3. Eligibility Criteria
Setelah  seluruh  prosedur screening dilalui,  peneliti menarik  510  literatur  ke  dalam  aplikasi  Mendeley. Tahapan selanjutnya, peneliti mencari publikasi teks lengkap  untuk  penilaian  kriteria  literatur  dalam Mendeley.  Pada  tahapan  ini,  literatur  yang  dapat diunduh  melalui  akses  jurnal  terbuka  adalah  artikel jurnal  dan  buku,  dengan  total  276  literatur  yang diilustrasikan  dalam  Gambar  2.  Kemudian,  peneliti melakukan manual  coding untuk  fokus  menemukan tema,  interpretasi,  dan  teori  untuk  menjawab pertanyaan  penelitian  (Zamawe,  2015).  Tahapan  ini mengharuskan  peneliti  untuk  membaca  artikel  satu per  satu  secara  induktif,  dan  pada  tahapan  ini  tidak ada literatur yang direduksi.
Gambar 2. Eligibility Criteria Pada NVivo
4. Quality Appraisal (Included)
Pada  tahapan  ini,  peneliti  dapat  memutuskan literatur  apa  saja  yang  akan  digunakan  sebagai referensi  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian. Setelah melalui tahapan eligibility, peneliti meninjau kembali  276  literatur  untuk  dievaluasi  dan  dinilai secara  kritis  (Okoli,  2015).  Setelah  melalui  proses penilaian kritis, 194 literatur  berkurang karena tidak dapat  menjawab  pertanyaan  penelitian,  sehingga literatur  tersisa  82  buah  yang  dimasukan  ke  dalam folder  baru  di  NVivo  dengan  nama  “ Included ”, diilustrasikan dalam Gambar 3.
Gambar 3. Quality Appraisal (Included) Pada NVivo
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
5. Data Extraction and Synthesis of Findings
Pada  tahapan  ini,  peneliti  menganalisis  data  yang diperoleh dari literatur yang dikumpulkan menggunakan  teknik  kualitatif  dengan  metode sintesis  (Petticrew  and  Roberts,  2006).  Dengan aplikasi NVivo, peneliti kembali menggunakan fitur auto  code  dan  melakukan manual  coding untuk mengesktrak  data  dari  82  artikel  yang  sudah melewati  tahap quality  appraisal .  Hasil  dari auto code dan manual  code mengharuskan  23  literatur direduksi  karena  literatur  tersebut  tidak  memiliki kode  yang  mencukupi  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian,  lalu  dibuatkan  folder  baru  dengan  nama “ Included 2 ”, yang diilustrasikan dalam Gambar 4.
Gambar 4. Included 2 Pada NVivo
Fitur auto  code menghasilkan  istilah  “ Optimal ”  dan manual  coding menghasilkan  istilah  “ Social  Welfare ” “ Administrative  Cost ”,  dan  “ Optimal  Tax ”  yang diilustrasikan dalam Gambar 5.
Gambar 5. Selective Coding Pada NVivo

## 4. PEMBAHASAN
Tulisan  mengenai  pajak  optimal  mulai  mengalami peningkatan  sejak  tahun  2012  dan  puncaknya  ada  pada tahun  2021.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  Gambar  6. Pajak optimal banyak didiskusikan dan dikaitkan dengan konteks kesejahteraan sosial  dan redistribusi pendapatan Lockwood  dan  Weinzierl  (2014).  Studi  pajak  optimal
juga  biasanya  berkaitan  dengan  keputusan  individu dalam  membelanjakan  pendapatannya,  penurunan  tarif pajak  atau  kenaikan  tarif  pajak  yang  menyesuaikan kondisi  untuk  memaksimalkan  fungsi  kesejahteraan sosial  (Gerritsen,  2016).  Lalu,  pajak  optimal  juga  dapat berasosiasi dengan konteks biaya administrasi (Jaqua dan Schaffa,  2022)  dan  keadilan  serta  efisiensi  pajak (Dobrovič dkk., 2018).
Gambar 6. Karya Tulis tentang Pajak Optimal
Penelitian  tinjauan  pustaka  sistematis  ini  ingin menegaskan definisi dari pajak optimal. Dengan  strategi pelaporan PRISMA, 60 literatur dianalisis oleh perangkat lunak  NVivo.  Pertama, Peneliti mengidentifikasi berbagai  definisi  mengenai  pajak  optimal.  Awal mulanya, teori pajak optimal datang dari Mirrlees (1971) yang menyatakan bahwa pemerintah harus
memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan menggunakan  sistem  tarif  pajak  yang  progresif  untuk meningkatkan  penerimaan  negara  (Rawi  dkk.,  2018). Kemudian,  hampir  seluruh  literatur  menggunakan  teori Mirrlees  dan  mendefinisikan  pajak  optimal  dengan berbagai  penjelasan  yang  hampir  serupa.  Pajak  optimal adalah instrumen fiskal yang memerhatikan kesejahteraan  sosial  dan  menuntut  pemerintah  untuk melakukan  redistribusi  pendapatan  yang  adil  (Hummel, 2021).  Pendapat  lain  diungkapkan  Rawi  dkk.  (2018), pajak  optimal  adalah  sistem  pajak  yang  dipilih  untuk memaksimalkan  kesejahteraan  sosial  individu  dan biasanya fiskus dinilai sebagai utilitarian yang mengutamakan  kepuasan  individu.  Lalu,  pajak  optimal juga  dapat  didefinisikan  sebagai  rezim  pajak  yang memaksimalkan  kesejahteraan  sosial  (Reid,  2016). Pendapat  serupa  juga  diutarakan  oleh  Rothert,  (2021), dimana  pajak  optimal  adalah  pajak  yang  dapat mendistribusikan pendapatan secara optimal dengan tarif pajak  yang  strategis.  Berdasarkan  hasil  dari run text search  query, pajak  optimal  memiliki  tiga  tema  yang berkaitan  dengan  kebijakan,  tarif,  dan  sistem.  Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Hasil Pencarian Pratinjau Query pada "Optimal Tax" Yang Termasuk Dalam Tinjauan
Selanjutnya,  Seto,  (2017)  mendefinisikan  pajak optimal sebagai sistem pajak alternatif yang mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar sejumlah uang tetap sesuai dengan  tarif  marjinal  yang  ditetapkan.  Pajak  optimal tidak  hanya  dirumuskan  untuk  penerimaan  negara  saja, tetapi  dibuat  untuk  memaksimalkan  kepuasan  rumah tangga  yang  dapat  diukur  melalui  ketersediaan  barang publik,  modal,  dan  konsumsi  yang  dibiayai  dari penerimaan  pajak  (Zhang,  2020).  Pajak  optimal  dapat dikatakan  sebagai  pajak  yang  tidak  mendistorsi  perilaku konsumsi  individu  dan berdampak  positif  bagi kesejahteraan  masyarakat  (Apostu  dkk.,  2019).  Pajak optimal  juga  dapat  disebut  sebagai  keseimbangan kebijakan yang dinamis bagi regulator untuk memaksimalkan  kesejahteraan  sosial  (Martín-Herrán  & Rubio,  2018).  Terakhir,  pajak  optimal  seringkali dicirikan  sebagai  fungsi  distribusi  pendapatan  yang menyejahterakan  masyarakat  (Henry  de  Frahan  & Maniquet, 2021).

## 4.1 Perbedaan  Interpretasi  Pengertian  Pada  Pajak Optimal
Pajak  optimal  sering  dijelaskan  sebagai  suatu  sistem kebijakan fiskal yang di regulasi oleh pemerintah. Sistem pajak  optimal  adalah  sistem  yang  mengurangi  kerugian penerimaan  pajak  sebesar  mungkin  (Barbu  dkk.,  2022). Pendapat  lain  diutarakan  oleh  Komura  dkk.  (2019), bahwa  untuk  menerapkan  sistem  pajak  yang  optimal, pemerintah hendaknya memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial. Sementara itu, menurut Castanheira dkk.  (2021),  sistem  pajak  optimal  yang  dibuat pemerintah  harus  meminimalkan  beban  berlebih  ( excess burden )  dalam  administrasi  pajak,  lalu  meningkatkan pendapatan  negara  sekaligus  meningkatkan  redistribusi pendapatan.  Pernyataan  lain  Barbu  dkk.  (2022) menjelaskan,  bahwa  sistem  perpajakan  yang  optimal adalah  sistem  yang  mengedepankan  asas  keadilan, kesetaraan, dan ketidakberpihakan.
Pajak Optimal juga mengisyaratkan tentang bagaimana  mengembangkan  sistem  perpajakan  yang efisien, sehingga biaya perpajakan dapat ditekan dengan cara  yang  terbaik  (Lisi,  2015).  Sistem  pajak  optimal dirumuskan  oleh  pemerintah  untuk  memaksimalkan kesejahteraan  sosial  (Komura  dkk.,  2019).  Pendapat serupa  juga  diutarakan  oleh  Barbu  dkk.  (2022)  yang
menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang andal adalah sistem  pajak  yang  optimal,  dengan  memperhatikan  asas stabilitas,  kepastian,  dan  kecukupan  penerimaan  negara. Dengan  demikian  sistem  pajak  optimal  tidak  boleh terisolasi  dari  kebijakan  publik  lainnya,  sebagai  contoh sistem  pajak  optimal  berjalan  linear  dengan  kebijakan kesejahteraan sosial (Barbu dkk., 2022).
Pajak optimal juga dijelaskan dapat memenuhi tujuan tertentu. Kebijakan pajak optimal dapat digunakan untuk memperbaiki  efek  distorsi  yang  diciptakan  oleh  adanya eksternalitas (Escobar-Posada & Monteiro, 2017). Dalam konteks  pajak  yang  optimal,  pemerintah  dituntut  untuk mendukung  orang  miskin  dengan  mengenakan  pajak yang lebih banyak pada orang kaya, sehingga pemerintah dapat mendistribusikan pendapatan kepada orang miskin (Angelopoulos,  2012).  Pendapat  serupa  juga  diutarakan oleh  Barbu  dkk.  (2022)  bahwa  yang  utama  dari  tujuan pajak  optimal  adalah  kesejahteraan  sosial  bukan pendapatan  negara,  karena  penurunan  kesejahteraan sosial  justru  berdampak  pada  penurunan  pendapatan negara.  Pendapat  yang  berbeda  datang  dari  Simonovits (2013), bahwa pajak yang optimal dapat dijadikan fungsi untuk  meningkatkan  moral  dan  kepatuhan  Wajib  Pajak. Secara  garis  besar,  pajak  optimal  diterapkan  untuk keberlanjutan  fiskal dan anggaran sebuah negara  (Barbu dkk.,  2022).  Pajak  optimal  juga  memiliki  peranan penting dalam redistribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial (Olovsson, 2014). Dengan demikian, pajak optimal membawa kesejahteraan yang besar dalam perekonomian negara (Langot & Lemoine, 2017).
Pajak  optimal  dipandang  sebagai  sebuah  teori  yang mengedepankan  asas-asas  perpajakan.  Teori  pajak optimal  harus  mempertimbangkan  desain  sistem  pajak yang  mengacu pada aturan sosial, distribusi pendapatan, dan  kendala  informasi  mengenai  Wajib  Pajak  yang dihadapi  pemerintah  (Weisbach  dkk.,  2014).  Pendapat lainnya  adalah  teori  pajak  optimal  mengasumsikan bahwa  pemerintah  memiliki  kendala  pendapatan,  karena kebijakan pemerintah terlalu banyak membuat pengecualian  pajak,  sehingga  berdampak  negatif  pada perekonomian  (Dove  &  Sutter,  2018).  Dari  sisi  asas perpajakan,  pajak  optimal  harus  mengedepankan  asas kesejahteraan  sosial  yang  ditandai  dengan  redistribusi pendapatan  dari  yang  kaya  kepada  yang  miskin (Lockwood  &  Weinzierl,  2014).  Dalam  aktivitas redistribusi pendapatan, kebijakan pajak optimal hendaknya  mencerminkan  asas  keadilan  dan  asas efisiensi  (Fabre,  2018;  Rothschild  &  Scheuer,  2021). Teori pajak optimal juga menjelaskan bahwa pajak harus dirancang  dan  diimplementasikan  sedemikian  rupa, sehingga  mengurangi  inefisiensi  dan  distorsi  pasar  serta meningkatkan  pendapatan  negara  untuk  mendanai pengeluaran  pemerintah  (Reid,  2016).  Teori  pajak optimal  menganggap  bahwa  pajak  harus  ditegakkan sepenuhnya, dan pajak penghasilan dapat digantikan oleh pajak  konsumsi  agar  tindakan  evasion  dapat  dihindari (Lisi, 2015).
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
Pajak  optimal  juga  berasosiasi  dengan  kelompok utilitarian.  Menurut  Piketty  dan  Saez  (2013),  dalam pemerintahan utilitarian , pemerintah berusaha mengekstraksi  jumlah  maksimum  pajak  yang  harus dikenakan  pada  orang  kaya.  Pendapat  lain  yang kontradiksi  diutarakan  oleh  Bakiş  dkk.  (2015),  yaitu kebijakan  pajak  optimal  yang  mampu  meningkatkan kesejahteraan  sosial  adalah  penurunan  tarif  pajak progresif  baik  pada  yang  kaya,  maupun  yang  miskin. Menurut  Seto  (2017),  di  dalam  model  Mirrlees, dijelaskan  bahwa  kaum welfarisme adalah  bagian  dari kelompok utilitarian ,  dimana  suatu  kebijakan  harus berlandaskan pada kebenaran moral dan kebijakan harus benar-benar memaksimalkan kesejahteraan sosial. Aliran welfarisme tidak  pernah  secara  eksplisit  menjelaskan atau  mendefinisikan  kesejahteraan. Mereka  menganggap bahwa kesejahteraan adalah kondisi dimana pasar secara efisien  tidak  gagal  dan  terdistorsi  oleh  perpajakan. Secara  teori,  mereka  menganggap  bahwa  pajak  adalah penyebab  dari  kegagalan  pasar.  Dalam  hal  ini,  mereka menilai bahwa satu-satunya pajak yang tidak mendistorsi dan  mengakibatkan  kegagalan  pasar  adalah  pajak  yang dikenakan  pada  barang  yang  tidak  elastis,  seperti  tanah. Namun,  ukuran  kesejahteraan  bersifat  terlalu  heterogen dan  hanya  dapat  diukur  melalui  kepuasan  dan  selera masing-masing individu (Seto, 2017). Dalam merumuskan  kebijakan  pajak  optimal,  biasanya fiskus juga  sering  dianggap  sebagai  kaum utilitarian yang mengutamakan kepuasan individu (Rawi dkk., 2018).
Sampai  bagian  ini,  peneliti  menemukan  hubungan yang  kuat  antara  pajak  optimal  dengan  kesejahteraan sosial  dan  redistribusi  pendapatan.  Oleh  karena  itu, peneliti  mencoba  menguraikan  definisi  kesejahteraan sosial  dari  60  literatur  yang  berkaitan  dengan  pajak optimal.  Pertama,  menurut  Li  (2015),  dalam  rangka kesejahteraan  sosial  biasanya  pembuat  kebijakan  akan memilih  memaksimalkan  kebijakan  konsumsi,  tenaga kerja, investasi modal, dan eksploitasi sumber daya alam. Secara  alamiah,  kebijakan  fiskal  memang  biasanya berkorelasi  dengan  kebijakan  publik  lainnya,  seperti kebijakan  sistem  kesejahteraan  sosial  yang  dapat mencerminkan  kondisi  ekonomi  dan  sosial  sebuah negara  (Barbu  dkk.,  2022).  Jika  melihat  kembali  pada sistem  pajak  optimal  yang  konvensional,  tujuan  objektif pemerintah  adalah  menjalankan  fungsi  kesejahteraan, artinya  tujuan  pemerintah  adalah  menjadi  fungsi kesejahteraan  sosial  yang  bergantung  pada  kemampuan dan  kebutuhan  masing-masing  individu  (Kanbur  dkk., 2018).  Namun,  dalam  penilaian  kesejahteraan  sosial, seringkali  pemerintah  hanya  fokus  pada  redistribusi anggaran  kepada  individu  yang  paling  miskin,  padahal semua  individu  seharusnya  diberikan  bobot  yang  sama (Bargain dkk., 2021). Pada akhirnya, sebagai bagian dari kebijakan  fiskal,  pajak  optimal  harus  memiliki  fokus utama  bukan  hanya  untuk  memaksimalkan  penerimaan negara saja, tetapi juga untuk memaksimalkan kesejahteraan  sosial.  Jika  masyarakat  tidak  sejahtera dengan  tanda  adanya  penurunan  pendapatan  tiap
individu,  maka  penerimaan  negara  melalui  pajak  juga akan turun (Barbu dkk., 2022).

## 4.2 Kebijakan Pajak Optimal Pada Tarif Pajak
Peneliti  menemukan  kaitan  pajak  optimal  dengan tarif  pajak.  Menurut  Simonovits  (2013),  tarif  pajak optimal  yang  semakin  tinggi,  akan  meningkatkan  fungsi kesejahteraan  sosial.  Dalam  hal  ini,  tarif  pajak  yang tinggi  membuat  penerimaan  negara  semakin  meningkat, sehingga  redistribusi  pendapatan  lebih  optimal.  Namun, hal  tersebut  tidak  sepenuhnya  akan  berjalan  mulus, sehingga  karakteristik  perekonomian  dan  masyarakat masing-masing  negara  juga  menjadi  analisis  yang  harus dipertimbangkan.  Contohnya,  menurut  Huang  dan  Rios (2016), perencana sosial yang lebih mengedepankan asas redistribusi cenderung menerapkan tarif pajak pendapatan  marjinal  yang  lebih  tinggi,  supaya  banyak individu  yang  menghindari  Pajak  Penghasilan.  Namun, mereka juga akan menerapkan tarif pajak konsumsi yang tinggi,  karena  pajak  konsumsi  umumnya  tidak  dapat dihindari,  sehingga  menjadi  bukan  masalah  apabila individu  menghindari  Pajak  Penghasilan.  Logikanya, ketika  individu  memperoleh  penghasilan,  maka  tentu individu  tersebut  akan  membelanjakan  sebagian  atau bahkan  seluruh  penghasilan  untuk  konsumsi,  sehingga pajak  konsumsi  menjadi  instrumen  yang  paling  tepat untuk  meredam  penghindaran  pajak  (Huang  &  Rios, 2016).
Menurut  Renes    Zoutman  (2021),  dalam  mencapai tujuan pajak yang optimal, pemerintah dapat menerapkan tarif  pajak  progresif  pada  penghasilan  tenaga  kerja  dan pendapatan  modal  untuk  memperoleh  penerimaan optimal.  Hasil  lain,  menurut  Seto  (2017),  tarif  pajak marjinal  yang  rendah  adalah  jawaban  dari  pajak  yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini didukung  dengan  penjelasan  lebih  lanjut  oleh  Komura dkk. (2019), yang mengatakan bahwa tarif pajak optimal yang  rendah  dapat  diterapkan  bagi  individu  yang memiliki  produktivitas  tinggi,  karena  tarif  pajak  yang rendah  dinilai  dapat  mendorong  individu  untuk  bekerja lebih  produktif  supaya  mereka  menerima  penghasilan yang  lebih  dan  dibelanjakan  untuk  konsumsi.  Pendapat lainnya yang mendukung  Seto  diutarakan  oleh Karabarbounis  (2015),  dimana  dalam  merancang kebijakan  pajak  optimal,  pemerintah  seyogyanya memperhatikan  aspek  umur,  dimana  tarif  pajak  marjinal jangan  ditetapkan  terlalu  tinggi  bagi  yang  umur  masih muda.  Menurutnya,  jika  pengenaan  tarif  pajak  pada individu berusia muda terlalu tinggi, maka dikhawatirkan mereka  terdorong  untuk  segera  pensiun,  padahal umurnya  masih  tergolong  produktif  untuk  bekerja.  Oleh karena  itu,  menurut  Karabarbounis  (2015)  untuk memperoleh dua keuntungan sekaligus, pemerintah dapat menetapkan  tarif  pajak  yang  tinggi  bagi  pekerja  yang berusia  tua,  karena  mereka  sudah  tidak  produktif  dan agar  mereka  juga  terdorong  untuk  melakukan  pensiun, sehingga  membuka  kesempatan  bekerja  untuk  individu yang berusia muda dan produktif.

## Tabel 1. Pengukuran Tarif Pajak Dalam
Pencapaian Pajak Optimal Tarif Pajak Kesejahteraan Sosial Referensi Tinggi Tinggi (Simonovits, 2013),(Huang  &  Rios, 2016),(Renes & Zoutman, 2021),(Karabarbounis, 2015) Rendah Tinggi (Seto, 2017),(Komura dkk., 2019),(Karabarbounis, 2015) 4.3 Pajak Optimal Pada Kebijakan Pajak

## Penghasilan
Berdasarkan  gambar  2,  peneliti  menganalisis  bahwa kata  “penghasilan”  menjadi  kata  yang  paling  banyak dibahas dalam literatur pajak optimal. Peneliti menganalisis bahwa Pajak Penghasilan merupakan objek bahasan  yang  sering  disebutkan  di  dalam  60  literatur yang  terpilih.  Menurut  Borri  dan  Reichlin  (2021), umumnya  struktur  pajak  optimal  di  desain  untuk memajaki  penghasilan  tenaga  kerja,  penghasilan  rumah tangga  yang  kaya,  dan  menghindari  pengenaan  pajak pada  bisnis  investasi.  Terkait  penghasilan  tenaga  kerja dan  rumah  tangga  yang  kaya,  peneliti  menemukan beberapa  literatur  yang  membahas  pajak  optimal  pada tenaga  kerja dan pasangan  suami istri. Isu  yang pertama datang  dari  Simonovits  (2013),  yang  menurutnya semakin  tinggi  tarif  Pajak  Penghasilan,  maka  fungsi pajak optimal dan kesejahteraan sosial semakin tercapai. Namun,  menurut  Gayle  dan  Shephard  (2016),  sistem pajak  yang  optimal  untuk  pasangan  suami  istri  dinilai memiliki  nilai  yang  negatif.  Pasalnya,  sistem  pajak optimal  seringkali  mengisyaratkan  untuk  menerapkan tarif  pajak  progresif  yang  tidak  terlalu  netral  bagi pasangan suami-istri.
Padahal,  menurut Organization  of  Economic  Co- operation  and  Development (OECD),  mereka  sudah mengisyaratkan  beberapa  negara  untuk  memajaki pasangan  suami  istri  secara  terpisah,  hal  ini  dilakukan supaya  pemerintah  tidak  perlu  memberikan  subsidi  atau memberikan  relaksasi  kebijakan  pajak  bagi  pasangan suami  istri  yang  berdampak  pada  penerimaan  negara (Gayle  &  Shephard,  2016).  Hal  ini  juga  didukung  oleh pernyataan  Jacobs  (2021),  dimana  rumah  tangga  harus diasumsikan  sebagai  entitas  yang  isinya  heterogen, karena  kemampuan  penghasilan  antara  suami  dan  istri berbeda,  sehingga  untuk  memaksimalkan  distribusi kesejahteraan  yang  lebih  merata,  maka  seharusnya penghitungan pajak antara suami dan istri harus terpisah. Memajaki  suami  istri  secara  satu  kesatuan  akan merugikan mereka sendiri dalam memperoleh redistribusi  pendapatan,  karena  mereka  akan  dianggap sebagai  satu  entitas  yang  tidak  terpisahkan  (Gayle  & Shephard,  2016).  Disisi  lain,  Komura  dkk.  (2019) mengungkapkan  bahwa  kebijakan  pajak  yang  optimal seyogyanya  mengenakan  pajak  yang  lebih  tinggi  bagi
anggota  rumah  tangga  yang  memiliki  penghasilan  lebih tinggi  (biasanya  kepala  keluarga,  yaitu  suami). Sementara  bagi  anggota  rumah  tangga  yang  lainnya, seperti istri dan anak harus dikenakan pajak lebih rendah agar tidak mendistorsi pilihan konsumsi.
Terkait hubungannya dengan pajak optimal, menurut Jacobs  dan  de  Mooij  (2015),  Pajak  Penghasilan  adalah bagian  dari  sistem  pajak  optimal  yang  dinilai  dapat memenuhi  alokasi  anggaran  yang  tidak  seimbang  dan meningkatkan  kesejahteraan  sosial  akibat  redistribusi pendapatan yang lebih merata. Kemudian, jika dikaitkan dengan  perilaku  Wajib  Pajak,  maka  pajak  optimal  juga dapat  mendorong  kepatuhan  pajak  dan  moral  pajak dalam  ruang  lingkup  kesejahteraan  sosial  (Lisi,  2015). Hal  yang  mendasari  bahwa  pajak  optimal  berkaitan dengan  kepatuhan  pajak  dan  moral  pajak  adalah keberadaan  salah  satu  kunci  parameter  dalam  pajak optimal,  yaitu  elastisitas  Penghasilan  Kena  Pajak. Besaran  Penghasilan  Kena  Pajak  seringkali  merangsang Wajib  Pajak  untuk  melakukan  penghindaran  pajak  baik secara  legal  maupun  ilegal,  sehingga  perilaku  ini  perlu menjadi tolak ukur bagi fiskus untuk membuat kebijakan pajak optimal (Neisser, 2021).
Selanjutnya,  terkait  dengan  besaran  tarif  Pajak Penghasilan, beberapa literatur  memperdebatkan tentang tarif  Pajak  Penghasilan  yang  layak  bagi  Orang  Pribadi. Jika melihat kembali ke dalam induk teori milik Mirrlees (1971),  dijelaskan  bahwa  tarif  pajak  marjinal  untuk individu  yang  berpenghasilan  tinggi  hendaknya  nol persen.  Hal  ini  ditujukan  untuk  menstimulus  individu agar  bekerja  lebih  keras,  sehingga  dapat  memperoleh fasilitas  pajak  nol  persen  tersebut  (Gerritsen,  2016). Namun,  menurut  Azlan  Annuar  dkk.  (2018),  untuk memperoleh  sistem  pajak  yang  optimal,  negara  harus berusaha  untuk  merumuskan  kebijakan  tarif  pajak  yang sesuai  dengan  karakteristik  perekonomian,  sehingga penerimaan  negara  maksimal.  Dalam  hal  ini,  peneliti menilai  bahwa  berapapun  tarif  pajak  yang  diterapkan oleh  pemerintah  bukanlah  masalah  utama,  selama  hasil penerimaan  negara  maksimal.  Oleh  karena  itu,  yang paling  penting  dalam  sistem  kebijakan  pajak  optimal adalah  penerapan  asas-asas  perpajakan  seperti  asas stabilitas,  kepastian,  dan  kecukupan  penerimaan  negara (Barbu  dkk.,  2022).  Dalam  mengimplementasikan  pajak optimal,  negara  juga  harus  memiliki  optimisme  dalam sistem  ekonomi  agar  kebijakan  pajak  optimal  dapat berjalan juga secara optimal (Dobrovič dkk., 2018).

## Tabel 2. Pengukuran Tarif Pajak Penghasilan Dalam Pencapaian Pajak Optimal
Tarif Pajak Penghasilan Kesejahteraan Sosial Referensi Tinggi Tercapai (Simonovits, 2013) Sedang Tercapai (Gayle  &  Shephard, 2016),(Jacobs, 2021) Rendah Tercapai (Gerritsen, 2016),(Azlan  Annuar dkk., 2018),
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
Selanjutnya,  peneliti  menemukan  hal  yang  menarik untuk  dibahas  dalam  sistem  pajak  optimal  mengenai penghasilan  modal.  Di  dalam  meninjau  60  literatur, peneliti  menemukan  pandangan  pro  dan  kontra  terkait pajak  atas  penghasilan  modal  untuk  menempuh  pajak optimal.  Pertama,  pandangan  pro  diutarakan  oleh  Banks &  Diamond  (dalam  Weisbach  dkk.,  2014),  dimana menurut  mereka  tanpa  adanya  pajak  atas  penghasilan modal,  Wajib  Pajak  akan  menghindari  pajak  atas penghasilan  mereka  dengan  mengaku-aku  bahwa penghasilan  yang  diterima  merupakan  jenis  penghasilan modal.  Sebagai  contoh,  pemilik  perusahaan start-up yang  baru  berdiri  pasti  memiliki  sebagian  besar penghasilan dari usahanya, tetapi seringkali mereka akui pendapatan  sebagai  keuntungan  modal  ( capital  gains ) dari  penjualan  perusahaan.  Dengan  demikian,  mereka mengakui  penghasilan  tersebut  sebagai  pendapatan modal, yang jika pemerintah bebaskan, maka akan terjadi banyak celah kemungkinan penghindaran pajak penghasilan (Weisbach dkk., 2014). Kedua, pendapat pro lainnya  diutarakan  oleh  Escobar-Posada  &  Monteiro, 2017),  yang  menurut  mereka  pemerintah  tetap  harus memajaki  penghasilan  modal,  karena  pertimbangan mereka  khawatir  bahwa  aktivitas  modal  dipergunakan untuk  memproduksi  atau  mengonsumsi  barang  dan  jasa yang  memiliki  eksternalitas  negatif.  Lalu,  pendapat lainnya  juga  datang  dari  Peterman  (2012),  yang menurutnya  pajak  atas  penghasilan  modal  harus  tetap dikenakan agar pemiliknya terdorong untuk mendapatkan  uang  lebih  banyak.  Dorongan  tersebut dapat timbul dengan cara membuka lowongan pekerjaan agar  produktivitas  dan  penjualan  usahanya  meningkat, sehingga  disaat  yang  bersamaan  angkatan  kerja  juga mengalami peningkatan kesejahteraan.
Dari sisi kontra, pandangan Judd (dalam Angelopoulos,  2012)  terhadap  pajak  penghasilan  modal adalah  negatif.  Menurut  Judd,  seharusnya  penghasilan tenaga  kerja  yang  dikenakan  pajak  positif,  sedangkan pajak  atas  penghasilan  modal  tidak  dikenakan.  Hal  ini dikarenakan,  pemegang  modal  biasanya  adalah  pemberi kerja,  yang  khawatir  bila  penghasilan  modal  dikenakan pajak,  maka  akan  pemiliknya  tidak  mampu  membuka lapangan pekerjaan, sehingga pemerintah akan berpotensi  besar  kehilangan  penerimaan  pajak  dari penghasilan pegawai. Pajak atas penghasilan modal juga justru akan menimbulkan distorsi harga barang, sehingga dengan  tarif  pajak  penghasilan  modal  sebesar  nol,  maka diharapkan orang miskin pun dapat tetap membeli barang kebutuhannya dengan harga yang terjangkau (Blandin & Peterman,  2019).  Kemudian,  memajaki  penghasilan modal  juga  justru  akan  mendistorsi  pilihan  investasi, sehingga  sebuah  negara  akan  kalah  dalam  bersaing investasi  dengan  negara  lain  (Weisbach  dkk.,  2014). Lalu,  Olovsson  (2015)  juga  berpendapat  bahwa  tanpa mengenakan  pajak  atas  penghasilan  modal,  negara  tetap dapat  menjalankan  fungsi  kesejahteraan  sosial  untuk masyarakatnya  dengan  mengenakan  pajak  optimal  pada barang dan jasa.
Menurut  Hange  (2021),  sistem  pajak  yang  optimal seharusnya  tidak  mengenakan  pajak  pada  penghasilan modal,  dan  justru  lebih  baik  apabila  pemerintah memberikan  subsidi  pada  kegiatan  investasi  agar investor lebih tertarik untuk berinvestasi dan meningkatkan  konsumsi  di  negaranya.  Pendapat  kontra juga  hadir  dan  dikemukakan  oleh  Jacobs  (2017),  yang menurutnya  jika  pemerintah  mengenakan  tarif  pajak pada penghasilan modal, maka ledakan distorsi konsumsi dalam waktu singkat mungkin akan terjadi. Menurutnya, sekalipun  penghasilan  modal  dikenakan  tarif  pajak proporsional,  mereka  akan  tetap  berdampak  pada penghasilan  tenaga  kerja,  sehingga  dapat  mendistorsi tabungan  dan  konsumsi  mereka.  Padahal,  kebijakan pemerintah  seharusnya  tidak  boleh  mendistorsi  pilihan individu  (Jacobs,  2017).  Dengan  demikian,  pajak  yang optimal  adalah  kebijakan  pajak  yang  tidak  mengenakan pajak  atas  penghasilan  modal,  tetapi  cukup  dengan mengenakan pajak atas konsumsi (Laczó & Rossi, 2020). Jika pengeluaran pemerintah diatur secara optimal, maka pendapatan  atas  modal  seharusnya  tidak  dikenakan pajak,  dan  kegiatan  konsumsi  serta  tenaga  kerja  cukup dikenakan pajak dengan tarif proporsional (Lu, 2015).
Menariknya,  sikap  netral  terhadap  pajak  atas penghasilan  modal ditemukan dan diutarakan oleh  Long dan  Pelloni  (2017).  Menurut  mereka,  dengan  ada  atau tidaknya  pajak  atas  penghasilan  modal,  kesejahteraan sosial  tetap  semakin  meningkat.  Namun,  memang  ada perbedaan  bahwa  ketika  pemerintah  mengenakan  pajak atas  penghasilan  modal,  kesejahteraan  sosial  lebih meningkat  daripada  tidak  mengenakan  pajak  atas penghasilan modal. Disisi lain, peneliti juga menemukan hal  menarik  yang  diutarakan  oleh  Sepulveda  (2018). Menurutnya, pemerintah tidak perlu  mempertimbangkan pajak  atas  penghasilan  modal,  melainkan  menggunakan pajak lump-sum yang  dianggap  efisien  dan  tidak mengurangi  kesejahteraan  sosial.  Pajak lump-sum dikatakan  efisien  karena  tidak  bergantung  pada  perilaku Wajib  Pajak  yang  senang  melakukan  penghindaran pajak, tetapi dalam implementasinya terdapat konsekuensi yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah jika ingin menerapkannya (Sepulveda, 2018).

## Tabel 3. Pengukuran Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Modal Dalam Pencapaian Pajak Optimal
Tarif Pajak Penghasilan Modal Kesejahteraan Sosial Referensi Tinggi Tercapai - Sedang Tercapai (Weisbach dkk., 2014),(Peterman, 2012), (Long & Pelloni, 2017) Rendah Tercapai (Angelopoulos, 2012),(Blandin & Peterman, 2019), (Weisbach dkk., 2014),(Olovsson, 2014),(Hange,  2021), (Jacobs,  2017),  (Laczó &  Rossi,  2020),  (Lu, 2015), (Sepulveda, 2018)

## 4.4 Pajak  Optimal  Pada  Kebijakan  Pajak  Atas Konsumsi
Konteks  yang  kuat  antara  kebijakan  pajak  optimal dengan  instrumen  pajak  atas  konsumsi  juga  ditemukan dalam beberapa literatur. Menurut Weisbach dkk.(2014), dalam  ruang  lingkup  bisnis,  pemerintah  sebaiknya mengoptimalkan  pajak  pada  kegiatan  konsumsi  yang berprinsip  destinasi.  Pendapat  yang  mendukung  juga diutarakan  oleh  Turnovsky  (dalam  Barbu  dkk.,  2022), yang mengatakan bahwa pajak atas konsumsi merupakan bagian yang paling krusial dalam merumuskan kebijakan pajak  optimal.  Menurut  Huang  dan  Rios  (2016),  pajak atas  konsumsi  dapat  memengaruhi  kesejahteraan  sosial yang  positif.  Pertama,  dengan  menaikkan  tarif  pajak konsumsi,  maka  pemerintah  tidak  akan  kehilangan potensi  penerimaan  pajak  dari  penghindaran  pajak  atas pajak  penghasilan.  Kedua,  dengan  meningkatkan  pajak konsumsi,  pemerintah  akan  lebih  cepat  memperoleh informasi  kemampuan  dan  karakteristik  Wajib  Pajak. Tarif  pajak  konsumsi  yang  tinggi  dapat  memerangi penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak ketika melaporkan pajak penghasilannya, menyeimbangkan  biaya  kepatuhan  dan  meningkatkan pelaporan pajak (Huang & Rios, 2016).
Menurut  Jacobs  (2021),  pajak  konsumsi  seharusnya diperlakukan  sama  dengan  Pajak  Penghasilan.  Pendapat tersebut  didukung  dengan  pernyataan  Huang  dan  Rios (2016),  yang  menurut  mereka  struktur  pajak  yang optimal hendaknya melibatkan pajak konsumsi dan Pajak Penghasilan untuk memperoleh kesejahteraan sosial yang optimal. Namun, biasanya  fiskus  yang lebih redistributif cenderung  fokus  pada  kebijakan  pajak  penghasilan dengan  menerapkan  tarif  yang  tinggi,  sedangkan kebijakan  pajak  konsumsi  kurang  dihiraukan  (Huang  & Rios, 2016). Padahal Huang dan Rios (2016) mengatakan bahwa,  Wajib  Pajak  lebih  sering  menghindari  Pajak Penghasilan.  Disisi  lain,  Jacobs  (2021)  berpendapat bahwa  pajak  konsumsi  dan  Pajak  Penghasilan  sudah menimbulkan beban bagi masyarakat, sehingga seharusnya  pajak  dikatakan  optimal  jika  pajak  atas
konsumsi  dan  pajak  atas  penghasilan  tidak  dikenakan pajak.
Pendapat  serupa  juga  diutarakan  oleh  Laczó  dan Rossi  (2020)  yang  mengatakan  baik  pajak  konsumsi, maupun  Pajak  Penghasilan  sama-sama  memengaruhi pilihan  konsumsi  rumah  tangga.  Beban  pajak  yang ditanggung  oleh  Wajib  Pajak,  dapat  mengurangi kesejahteraan  sosial,  bahkan  jika  negara  menaikan  tarif kedua  instrumen  tersebut,  maka  dapat  dipastikan  bahwa kesejahteraan  sosial  akan  menurun  (Hummel  &  Jacobs, 2018). Namun, Huang dan Rios (2016) tetap berpendapat bahwa  pajak  yang  optimal  dapat  memanfaatkan  pajak konsumsi,  karena  tidak  mungkin  sebuah  negara  tidak mengenakan  pajak  atas  apapun  dan  faktanya  pajak konsumsi  tidak  mudah  untuk  dihindari  Wajib  Pajak, sehingga potensi penerimaan negara tidak akan hilang.
Dukungan  atas  pengenaan  pajak  konsumsi  dalam kebijakan  pajak  optimal  juga  rupanya  diutarakan  oleh Langot  dan  Lemoine  (2017),  yang  menjelaskan  bahwa penerimaan  dari  pajak  konsumsi,  dapat  digunakan  oleh pemerintah untuk membeli barang kebutuhan publik, dan bahkan mensubsidi pajak tenaga kerja agar mereka lebih sejahtera.  Lebih  rinci  lagi,  Hange  (2021)  menjelaskan jika  sebaiknya  penerimaan  pajak  atas  konsumsi, pemerintah  gunakan  untuk  memberikan  subsidi  Pajak Penghasilan  tenaga  kerja  dan  pajak  atas  penghasilan modal. Namun, menurut Wiskich (2019), jika pemerintah terlalu  banyak  memberikan  subsidi,  dikhawatirkan  akan timbul  biaya  berlebih  yang  tidak  akan  tertutupi  oleh penerimaan  pajak,  sehingga  perlu  adanya  kajian mendalam  mengenai  kebijakan  pajak  optimal  yang diterapkan.

## Tabel 4. Pengukuran Kebijakan Pajak Atas Konsumsi Dalam Pencapaian Pajak Optimal
Tarif Pajak Konsumsi Kesejahteraan Sosial Referensi Tinggi Tercapai (Weisbach dkk., 2014), (Huang & Rios, 2016) Sedang Tercapai (Barbu  dkk.,  2022), (Langot  &  Lemoine, 2017), (Hange, 2021) Rendah Tercapai (Jacobs, 2021), (Laczó & Rossi, 2020),(Hummel & Jacobs, 2018)
4.5 Pajak Optimal Pada Kebijakan Pigouvian Tax
Dalam  meninjau  60  literatur  yang  dianalisis,  peneliti juga menemukan kaitan antara pajak optimal dengan isu lingkungan melalui pajak Pigouvian. Menurut Li (2015), Salah satu pajak optimal yang benar-benar mengembalikan alokasi sosial yang optimal adalah pajak Pigouvian. Pajak Pigouvian adalah pajak yang dikenakan terhadap  kegiatan  yang  menghasilkan  eksternalitas negatif.  Dalam  hal  ini,  pajak  pigouvian  dapat mengindahkan pajak optimal, dimana penerimaan negara bertambah  melalui  pajak,  sekaligus  dapat  menurunkan kegiatan  yang  menghasilkan  eksternalitas  negatif.  Pajak
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
Pigouvian juga dinilai sebagai salah satu instrumen yang dapat  memerangi  polusi,  karena  polusi  merupakan produk eksternalitas negatif. Contoh lain, menurut Brock dkk.  (2012),  pajak  optimal  dapat  dicapai  melalui pengenaan  bahan  bakar  fosil,  seperti  batu  bara,  minyak bumi,  dan  gas  alam  untuk  mengatasi  permasalahan lingkungan akibat polusi.
Pajak  yang  optimal  juga  dapat  diperoleh  melalui pengenaan  pajak  pada  barang  bereksternalitas  negatif lainnya  seperti  rokok  (DeCicca  dkk.,  2013).  Menurut DeCicca  dkk.  (2013),  rokok  merupakan  barang  yang bereksternalitas  negatif  kepada  tiga  pihak,  yaitu  orang yang mengonsumsi, orang berada disekitar pengonsumsi, dan  lingkungan,  sehingga  pengenaan  pajak  atas komoditas  rokok  menjadi  tepat  untuk  meningkatkan kesejahteraan  sosial,  ekonomi,  dan  kesehatan.  Namun, permasalahan  utama  dalam  menentukan  kebijakan  pajak optimal  adalah  dampak  kesejahteraan  sosial  ketika  ada perubahan seperti kenaikan tarif pajak (Gerritsen, 2016). Terlebih,  pajak  juga  sering  dianggap  sebagai  hal  yang sensitif untuk dibahas dan dijadikan sebagai unavoidable evil oleh  masyarakat  (Dobrovič  dkk.,  2018).  Namun, aktivitas  yang  menghasilkan  eksternalitas  negatif  tetap harus  dicegah  dengan  mengenakan  pungutan,  seperti pajak  atau  cukai  (Brancaccio  dkk.,  2020).  Menurut Brancaccio  dkk.  (2020),  salah  satu  jenis  pajak  optimal lain  untuk  menangkal eksternalitas negatif  selain  pajak Pigouvian adalah cukai.
Selanjutnya,  menurut  Griffith  dkk.  (2019),  pajak optimal  dapat  diterapkan  pada  produk  alkohol,  seperti Negara  Inggris  yang  memiliki  angka  konsumen  yang tinggi terhadap permintaan alkohol. Hal ini menguntungkan  pemerintah,  karena  mereka  dapat menetapkan  tarif  yang  bervariasi  terhadap  varian alkohol,  sehingga  penerimaan  negara  meningkat  dan redistribusi  pendapatan  dapat  tercapai.  Kemudian menurut  Martín-Herrán  dan  Rubio  (2018)  pajak  yang optimal  juga  dapat  dicapai  melalui  instrumen  pajak karbon,  yang  pada  saat  bersamaan  memaksa  perusahaan penghasil  karbon  untuk  menggunakan  teknologi  yang mengurangi  emisi  karbon.  Selama  perusahaan  tidak menggunakan teknologi ramah emisi karbon, maka pajak akan  terus  dikenakan,  sehingga  pemerintah  memperoleh penerimaan negara yang lebih dan dapat mendistribusikannya  kepada  individu.  Dalam  hal  ini, kesejahteraan  sosial  tetap  tercapai  pada  dua  kondisi tersebut.  Dalam  kaitannya  dengan  pajak  optimal,  pajak Pigouvian  dapat  menetapkan  tarif  minimal  yang dikenakan  pada  aktivitas  eksternalitas  negatif  yang dihasilkan dari emisi karbon  untuk  mengatasi  kerusakan lingkungan (Wesseh & Lin, 2018). Pajak Pigouvian juga dapat  menggunakan  sistem  pajak  progresif  untuk menekan eksternalitas negatif  dari  emisi  karbon  (Rawi dkk., 2018). Menurut Wu dan Willett (2016), tarif pajak Pigouvian  harus  ditetapkan  setinggi-tingginya  untuk merespon aktivitas eksternalitas negatif yang berdampak pada  lingkungan.  Dengan  demikian,  pajak  Pigouvian dapat  dikatakan  optimal  apabila  penerimaannya  dapat
mengatasi  aktivitas eksternalitas negatif  (Jacobs  &  de Mooij,  2015)  atau  mengoreksi eksternalitas negatif sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  (Rothert, 2021).
Tabel 5. Pengukuran Kebijakan Pigouvian Tax
Dalam Pencapaian Pajak Optimal Tarif Pajak Pioguvian Kesejahteraan Sosial Referensi Tinggi Tercapai (Li, 2015),(Brock dkk., 2012), (DeCicca dkk., 2013), (Brancaccio dkk.,  2020),  (Griffith dkk.,  2019),  (Martín- Herrán & Rubio,
2018),  (Wesseh  & Lin,  2018),  (Rawi dkk.,  2018),  (Wu  & Willett, 2016), (Jacobs  &  de  Mooij, 2015), (Rothert, 2021)

## 4.6 Pajak Optimal Pada Administrasi Pajak
Di dalam word cloud yang disajikan dalam gambar 2, peneliti  tidak  menemukan  kata  “administrasi”,  padahal beberapa  literatur  sedikit  menyinggung  persoalan  biaya administrasi  dalam  sistem  pajak  optimal  .  Namun,  di dalam word  cloud ditemukan  kata  “biaya”  yang  peneliti nilai  perlu  untuk  dibahas.  Menurut  (Dobrovič  dkk., 2018), dalam rangka meningkatkan efektivitas administrasi  pajak,  desain  kebijakan  harus  mampu mengurangi  waktu  yang  harus  dikeluarkan  oleh  Wajib Pajak ( time cost ) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, lalu mengurangi biaya ongkos kirim yang terkait  dengan  pengiriman  laporan  pajak  (SPT).  Dalam hal  ini,  digitalisasi  sistem  perpajakan  perlu  dilakukan secara  menyeluruh  agar  biaya-biaya  yang  harus dikeluarkan  Wajib  Pajak  kecil.  Pajak  yang  optimal seharusnya  tidak  menimbulkan  biaya  administrasi  dan biaya  implementasi  yang  tinggi  (Renes  &  Zoutman, 2021).
Dalam implementasinya, biaya administrasi memegang  peranan  penting  dalam  menentukan  sistem pajak  optimal  (Jaqua  &  Schaffa,  2022).  Contohnya, sebuah aktivitas yang menghasilkan eksternalitas negatif tentu  harus  diredam  oleh  pemerintah  melalui  kebijakan pungutan  atau  pengenaan  pajak.  Dalam  merespon  hal tersebut,  pemerintah  akan  menghadapi  beberapa  biaya administrasi,  seperti  biaya  pengukuran  dan  biaya penegakan  hukum.  Biaya  pengukuran,  muncul  ketika pemerintah  harus  mengukur  tingkat  kegiatan  produksi apa  saja  yang  dinilai  menghasilkan eksternalitas negatif dan  layak  untuk  dikenakan  pajak.  Kemudian,  biaya penegakan  hukum  pajak  muncul  ketika  pemerintah membuat  regulasi  pajak,  mempekerjakan  auditor  untuk pemeriksaan  pajak,  mempekerjakan  konsultan  hukum untuk merumuskan dan menegakan hukum, dan membeli perangkat  lunak  yang  mampu  mendeteksi  penghindaran pajak  illegal  ( evasion ).  Dalam  hal  ini,  menaikkan  tarif
pajak juga ternyata menimbulkan biaya-biaya bagi fiskus (Jaqua  &  Schaffa,  2022).  Disisi  lain,  menurut  Dobrovič dkk.  (2018)  untuk  meminimalkan  beban  administrasi, pemerintah  setidaknya  perlu  memerhatikan  beberapa faktor  kunci,  seperti  ketersediaan  sumber  daya  untuk memungut pajak, kompetensi staf administrasi perpajakan,  efisiensi  pemungutan  pajak,  biaya  tenaga kerja (fiskus), dan tingkat kesulitan administrasi pajak.
Selanjutnya, selain tarif pajak, pemerintah juga dapat menghadapi  biaya  administrasi  dalam  menentukan  basis pajak  untuk  kebijakan  pajak  optimal.  Menurut  Slemrod (dalam Gupta dkk., 2014), dalam merumuskan kebijakan pajak  optimal,  asumsikan  bahwa  seluruh  Wajib  Pajak identik, artinya pemerintah tidak perlu mempertimbangkan  persoalan  asas-asas  perpajakan, seperti  asas  keadilan  horizontal  dan  keadilan  vertikal. Dengan  kasus  tersebut,  pemerintah  mungkin  lebih leluasa  untuk  menaikkan  tarif  pajak  tanpa  perlu melakukan  analisis  karakter  Wajib  Pajak  yang  dapat menimbulkan  biaya  administrasi  (Gupta  dkk.,  2014). Namun,  Slemrod  mengatakan  bahwa  dalam  realitanya, ketika pemerintah merumuskan kebijakan pajak optimal, Wajib Pajak tidak memiliki karakteristik yang homogen, sehingga  kajian  untuk  menentukan  seberapa  besar  tarif pajak  yang  tepat  untuk  meningkatkan  penerimaan negara,  sekaligus  kesejahteraan  sosial  menimbulkan biaya  administrasi.  Dengan  demikian,  mustahil  jika pemerintah  tidak  memiliki  biaya  administrasi  dalam merumuskan  kebijakan  pajak  optimal  (Gupta  dkk., 2014).
Menurut  J.  B.  Slemrod  (2015),  dalam  menentukan basis  pajak,  pemerintah  setidaknya  memerlukan  biaya administrasi  untuk  melakukan  kajian  apakah  sebuah benda  atau  manusia  layak  untuk  dikenakan  pajak  dan timbul juga biaya terkait dengan visibilitas data. Sebagai contoh, di beberapa negara lebih mudah untuk memajaki mobil  atau  pemilik  mobil,  karena  mereka  harus  melalui prosedur  pendaftaran  yang  datanya  terintegrasi  dengan otoritas pajak. Artinya biaya administrasi fiskus semakin kecil, ketika data subjek atau objek pajak tersebut mudah untuk  dideteksi.  Tidak  hanya  sampai  disitu,  biaya administrasi  juga  muncul  ketika  pemerintah  ingin menarik  dan  mengumpulkan  pajak  yang  sering  disebut sebagai  biaya  birokrasi  (bureaucracy  cost).  Bagi  Wajib Pajak, biaya administrasi timbul saat mereka menghitung,  menyetor  dan  melaporkan,  sehingga  biaya ini  sering  dinamakan  biaya  kepatuhan  (J.  B.  Slemrod, 2015).
Menurut  Yitzhaki  dan  Wilson  (dalam  J.  Slemrod  & Gillitzer, 2014), jika pemerintah ingin memperluas basis pajak,  maka  beban  pajak  berlebih  (excess  burden)  yang harus ditanggung pemerintah seharusnya menurun, tetapi biaya administrasi semakin meningkat.  Artinya, semakin luas  basis  pajak  untuk  mengindahkan  sistem  pajak optimal, maka semakin meningkat juga biaya administrasinya. Biaya administrasi merupakan indikator untuk  menilai  seberapa  kompleks  dan  tidak  jelasnya sebuah  undang-undang  perpajakan  (J.  Slemrod  &
Gillitzer,  2014).  Disisi  lain,  menurut  Dobrovič  dkk. (2018)  sistem  perpajakan  yang  baik  seharusnya  dapat meningkatkan penerimaan negara yang optimal, sekaligus  tidak  menimbulkan  beban  administratif,  serta harus  efisien  dan  transparan.  Dobrovič  memberikan saran  bagi  pemerintah  atau  pembuat  kebijakan  untuk membuat  sistem  administrasi  pajak  yang  efektif,  seperti perlu adanya simplifikasi sistem pajak dan cukai melalui digitalisasi,  serta  transparansi  anggaran  yang  diterima dan dikeluarkan oleh pemerintah.
Pendapat  tersebut  dibantah  oleh  J.  Slemrod  & Gillitzer  (2014),  dimana  menurut  mereka  setiap  sistem perpajakan  pasti  memerlukan  biaya  administrasi. Menurut  J.  Slemrod  dan  Gillitzer  (2014),  sekalipun seluruh  Wajib  Pajak  jujur,  biaya  administrasi  dalam sistem perpajakan tidak dapat dihindari, biaya administrasi  bagi  Wajib  Pajak  timbul  ketika  mereka menghitung,  menyetorkan,  dan  melaporkan  pajak terutang.  Namun,  lebih  buruknya  dalam  realita  tidak seluruh  Wajib  Pajak  bersikap  jujur  dan  patuh  terhadap peraturan perpajakan, bahkan beberapa dari Wajib Pajak berusaha  keras  untuk  mengurangi  angka  pajak  terutang mereka  melalui  penghindaran  pajak  ( avoidance dan evasion ).  Oleh  karena  itu,  fiskus  perlu  mengeluarkan biaya  administrasi  berupa  penegakan  hukum  untuk membatasi kegiatan penghindaran pajak supaya penerimaan negara tidak tergerus (J. Slemrod & Gillitzer, 2014).
Pendapat  serupa  juga  diutarakan  oleh  Barbu  dkk. (2022),  dimana  sistem  pajak  yang  optimal  pasti memerlukan  biaya-biaya  yang  harus  ditanggung  oleh pemerintah  dan  Wajib  Pajak,  sehingga  yang  menjadi tugas  pemerintah  adalah  memastikan  bahwa  biaya  yang harus  dikeluarkan  pemerintah  dan  individu  adalah minimum.  Menurut  Lisi  (2015),  pajak  optimal  dapat ditempuh  melalui  berbagai  cara,  seperti  misalnya asumsikan  bahwa  mayoritas  Wajib  Pajak  jujur,  maka fiskus  dapat  menggantikan  biaya  penegakan  hukum seperti  regulasi  sanksi  dengan  pengawasan  yang  lebih waspada.  Hal  ini  juga  untuk  memberikan  penghargaan kepada  Wajib  Pajak  dan  meringankan  beban  pajak mereka.  Namun,  bukan  berarti  semata-mata  fiskus mengabaikan  tindakan  pelanggaran  dan  penghindaran ( evasion ).  Sebaliknya,  jika  mayoritas  Wajib  Pajak  tidak jujur  dan  banyak  yang  menghindari  pajak,  maka  fiskus harus  mengeluarkan  biaya  penegakan  hukum  dan pengawasan  yang  lebih  ketat.  Pajak  yang  optimal  dapat ditandai  dengan  peraturan  yang  responsif  dan  konsisten seperti ilustrasi sebelumnya (Lisi, 2015).
Menurut  J.  Slemrod  dan  Gillitzer  (2014),  meskipun biaya  administrasi  berbeda  dengan  biaya  kepatuhan, Wajib  Pajak  pada  akhirnya  juga  tetap  terbebani  untuk membayar  biaya  administrasi.  Namun,  umumnya  biaya administrasi  adalah  biaya  yang  ditanggung  oleh pemerintah,  artinya  dalam  menjalankan  sebuah  regulasi perpajakan,  pemerintah  memiliki  biaya  administrasi seperti  biaya  penyusunan  regulasi,  biaya  gaji  pegawai, biaya  sosialisasi,  dan  biaya  penegakan  hukum.  Biaya
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
administrasi  harusnya  memiliki  bobot  yang  lebih  tinggi daripada biaya kepatuhan yang ditanggung Wajib Pajak, karena biaya administrasi didanai oleh penerimaan pajak (J.  Slemrod  &  Gillitzer,  2014).  Kemudian,  pandangan lain juga ditemukan dengan mengaitkan biaya administrasi  dengan  pajak  Pigouvian  oleh  Jaqua  dan Schaffa (2022). Menurut Jaqua dan Schaffa (2022), pajak optimal  dapat  tercapai  jika  pemerintah  memberikan pajak Pigouvian pada aktivitas produksi yang menghasilkan eksternalitas negatif.  Namun,  meskipun pajak  dapat  mengurangi eksternalitas negatif,  tetapi biaya administrasi pajak yang harus dihadapi perusahaan tetap tidak dapat dihindari. Dengan demikian, kemampuan  finansial  perusahaan  akan  terpengaruh, sehingga  proses  pemberian  gaji  juga  akan  terpengaruh yang  pada  akhirnya  dapat  berpotensi  besar  menurunkan kesejahteraan pekerjanya (Jaqua & Schaffa, 2022).
Merespon  permasalahan  biaya  administrasi  dalam kebijakan pajak optimal, J. Slemrod dan Gillitzer (2014) menyarankan agar
pemerintah
memanfaatkan perkembangan  teknologi  komputer  dan  teknologi informasi  agar  meminimalkan  biaya  administrasi  yang harus  ditanggung  pemerintah  dan  Wajib  Pajak.  Biaya administrasi  juga  dapat  diminimalkan  dengan  pekerjaan yang  sekaligus,  misalnya  pemerintah  harus  melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan PPN Wajib Pajak, maka pemerintah juga dapat sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap  pelaporan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Wajib Pajak.  Dengan  demikian,  biaya  administrasi  dapat diredam  ketika  pekerjaan  pemerintah  dilakukan  secara efektif dan efisien (J. Slemrod & Gillitzer, 2014).

## Tabel 6. Pengukuran Administrasi Pajak Dalam Pencapaian Pajak Optimal
Biaya Administrasi Kesejahteraan Sosial Referensi Rendah Tercapai (Dobrovič dkk., 2018),  (Renes  & Zoutman, 2021), (Barbu dkk., 2022), (Jaqua  &  Schaffa, 2022),  (J.  Slemrod &  Gillitzer,  2014),
(Gupta dkk., 2014), (Lisi, 2015)
Selanjutnya,  ditemukan  juga  kaitan  antara  pajak optimal  dengan  kurva  distribusi  Pareto.  Menurut  Henry de  Frahan  dan  Maniquet  (2021),  pajak  optimal seharusnya  sesuai  dengan  teori  kombinasi  efisiensi Pareto,  dimana  pajak  hadir  untuk  mengalokasikan sumber daya secara efisien dan meningkatkan kesejahteraan  sosial.  Literatur  lain  juga  mengaitkan distribusi  pendapatan  sebagai  tujuan  pajak  optimal dengan  teori  distribusi  Pareto.  Menurut  Lockwood  dan Weinzierl  (2014),  distribusi  pendapatan  seringkali dihubungkan  dengan  teori  distribusi  Pareto.  Di  dalam teori  distribusi  Pareto  digambarkan  bahwa  di  dalam perekonomian  terdapat  ketimpangan  yang  diakibatkan oleh  buruknya  alokasi,  sehingga  distribusi  pendapatan harus  dilakukan  untuk  menyelesaikan  ketimpangan
tersebut  (Lockwood  &  Weinzierl,  2014).  Kemudian, Renes  dan  Zoutman  (2021)  juga  menggambarkan distribusi pendapatan  seperti teori distribusi Pareto  yang diutarakan oleh Lockwood dan Weinzierl (2014).
Selanjutnya,  pajak  optimal  juga  ditemukan  berkaitan dengan  kurva  Laffer.  Irvin  (dalam  Azlan  Annuar  dkk., 2018),  menggambarkan  kondisi  pajak  optimal  dengan kurva  Laffer  bebentuk  U.  Lalu,  Irvin  menggambarkan hubungan  antara  penerimaan  pajak  dengan  tarif  pajak dengan  kurva  Laffer,  dimana  semakin  tinggi  tarif  pajak justru  akan  mendorong  penurunan  penerimaan  pajak, karena  aktivitas  konsumsi  dan  investasi  terganggu. Namun,  kurva  Laffer  juga  tidak  memberikan  jawaban yang  pasti  tentang  bagaimana  seharusnya  tarif  pajak  itu dapat  memenuhi  pajak  optimal  untuk  meningkatkan penerimaan  negara  (Azlan  Annuar  dkk.,  2018).  Pada akhirnya,  negara  yang  mengadopsi  sistem  pajak  optimal harus  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  sosial (Peterman, 2012).

## 4.7 Operasionalisasi Konsep Pada Pajak Optimal
Setelah meninjau 60 literatur yang telah dipilih dalam menemukan  definisi  dari  "Pajak  Optimal",  peneliti membuat  sebuah  operasionalisasi  konsep  dalam  tabel  di bawah  ini.  Tujuan  dari  tabel  operasionalisasi  konsep adalah  untuk  menurunkan  konsep-konsep  dari  "Pajak Optimal" agar lebih mudah dipahami dan diukur.

## Tabel 7. Tabel Operasionalisasi Konsep Pada Pajak Optimal
Dimensi Pajak Optimal Indikator Referensi Kesejahteraan Sosial Ketersediaan barang publik, modal, dan konsumsi (Zhang, 2020), (Barbu dkk., 2022) Redistribusi pendapatan merata (Weisbach dkk., 2014),(Bargain  dkk., 2021), (Henry  de Frahan  &  Maniquet, 2021),  (Castanheira dkk., 2021), (Angelopoulos, 2012),  (Lockwood  & Weinzierl, 2014), (Huang & Rios, 2016), Pajak atas konsumsi tidak mendistorsi  pilihan konsumen (Apostu  dkk.,  2019), (Laczó & Rossi, 2020) Biaya  administrasi dan kepatuhan pajak rendah (Castanheira dkk., 2021), (Dobrovič dkk.,  2018),  (Renes &  Zoutman,  2021), (Barbu  dkk.,  2022), (Jaqua  &  Schaffa,
2022), (J. Slemrod &
Gillitzer, 2014), (Gupta  dkk.,  2014),
(Lisi, 2015)
Asas perpajakan (simplifikasi, netralitas,  keadilan, efisien) (Barbu  dkk.,  2022), (Weisbach dkk., 2014),  (Lockwood  & Weinzierl, 2014),
terlaksanakan (Fabre, 2018), (Gupta dkk., 2014) Penurunan tarif pajak progresif secara umum (Bakiş dkk., 2015) Tarif Pajak Penghasilan mengikuti karakteristik perekonomian masyarakat (Azlan  Annuar  dkk., 2018), (Neisser, 2021),  (Barbu  dkk., 2022) Tarif Pajak Penghasilan atas modal rendah sampai sedang (Angelopoulos, 2012),(Blandin & Peterman, 2019), (Weisbach dkk., 2014),(Olovsson, 2014),(Hange, 2021), (Jacobs, 2017), (Laczó & Rossi, 2020),  (Lu,  2015), (Sepulveda, 2018), (Weisbach dkk., 2014),(Peterman, 2012), (Long & Pelloni, 2017) Pajak Pigouvian dapat meminimalisasi eksternalitas negatif (Li, 2015),(Brock dkk., 2012), (DeCicca dkk., 2013), (Brancaccio dkk.,  2020),  (Griffith dkk.,  2019),  (Martín- Herrán & Rubio, 2018),  (Wesseh  & Lin,  2018),  (Rawi dkk.,  2018),  (Wu  & Willett, 2016), (Jacobs  &  de  Mooij, 2015), (Rothert, 2021) Penerimaan Negara Moral dan kepatuhan pajak meningkat (Simonovits, 2013) Pengenaan tarif pajak progresif secara umum (Rawi  dkk.,  2018), (Renes  &  Zoutman, 2021) Biaya  administrasi pajak rendah (Castanheira dkk., 2021), (Lisi, 2015), Minimalisasi fasilitas dan relaksasi perpajakan (Dove & Sutter, 2018), (Wiskich, 2019) 5. KESIMPULAN
Penelitian tinjauan pustaka sistematis ini menggunakan  teknik  PRISMA  dan  menemukan  60 literatur  yang  relevan  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian. Penemuan dalam penelitian ini menggambarkan  definisi  dari  pajak  optimal  dan kaitannya  dengan  berbagai  konteks.  Pajak  optimal  kini dapat  dipahami  sebagai  instrumen  kebijakan  pajak  yang harus memuat fungsi kesejahteraan sosial dan redistribusi  pendapatan,  serta  tidak  menimbulkan  beban biaya  berlebih  baik  bagi  pemerintah,  maupun  Wajib Pajak.  Dalam  penelitian  ini  setidaknya  menemukan kaitan  pajak  optimal  dengan  tarif  pajak  dan  kebijakan pajak baik pada bidang Pajak Penghasilan, maupun Pajak atas  Konsumsi.  Lalu,  pajak  optimal  juga  berkaitan dengan Pigouvian Tax atau pajak yang berkaitan dengan
isu lingkungan. Terakhir, pajak optimal berkaitan dengan aktivitas administrasi pajak yang menimbulkan biaya.
Pajak  optimal  juga  dapat  menjadi  sebuah  konsep, dimensi,  dan  indikator.  Konsep  pajak  optimal  membagi dua  dimensi,  yaitu  dimensi  kesejahteraan  sosial  dan dimensi  penerimaan  negara.  Indikator  dari  dimensi kesejahteraan sosial,  meliputi tersedianya barang publik, modal, dan konsumsi, pemerataan redistribusi pendapatan,  pajak  tidak  mendistorsi  pilihan  konsumsi, rendahnya  biaya  administrasi  dan  kepatuhan  pajak, menganut  asas-asas  perpajakan,  rendahnya  tarif  pajak, penyesuaian tarif pajak dengan karakteristik perekonomian masyarakat, dan minimalisasi eksternalitas negatif  dalam  isu  lingkungan.  Sementara itu,  indikator  dari  dimensi  penerimaan  negara,  meliputi peningkatan moral dan kepatuhan pajak, pengenaan tarif pajak  yang  progresif,  biaya  administrasi  pajak  rendah, dan minimalisasi fasilitas perpajakan.

## 6. SARAN
Dalam  menjelaskan  definisi  dari  pajak  optimal, peneliti  menemukan  banyak  instrumen  pajak  optimal yang  dapat  dikaji  lebih  dalam  untuk  rekomendasi  bagi pemerintah  sebagai pembuat  kebijakan. Oleh karena itu, peneliti  menyarankan  agar  peneliti  di  masa  yang  akan datang  dapat  menggunakan  definisi  pajak  optimal  yang telah  diintegrasikan  dalam systematic  literature  review ini  untuk  mengembangkan  tulisan  atau  penelitian  yang bermanfaat  bagi  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan pajak optimal. Peneliti juga menyarankan agar penelitian di  masa  yang  akan  datang  dapat  mengkaji  konteks- konteks  pajak  optimal  secara  mendalam,  seperti  pajak optimal  terhadap  tarif  pajak,  kebijakan  pajak,  dan administrasi pajak.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Angelopoulos,  K.,  Malley,  J.,  &  Philippopoulos,  A. (2012).  Optimal  Taxation  and  the  Skill  Premium. CESIFO Working Paper Category 6: Fiscal Policy, Macroeconomics and Growth . Apostu, S.-A., Mihai, M., Vasile, V., Tureatca, M.-V., & Sava,  V.  (2019).  Economic  freedom  in  Europe.
Proceedings  of  the  International  Conference  on Applied Statistics , 1 (1), 76–88. https://doi.org/10.2478/icas-2019-0007
Azlan  Annuar, H., Isa, K., Ibrahim,  S.  A., &  Solarin,  S. A.  (2018).  Malaysian  corporate  tax  rate  and revenue: the application of Ibn Khaldun tax theory. ISRA  International  Journal  of  Islamic  Finance , 10 (2),  251–262.  https://doi.org/10.1108/IJIF-07- 2017-0011
Bakiş,  O.,  Kaymak,  B.,  &  Poschke,  M.  (2015). Transitional dynamics and the optimal progressivity of  income  redistribution. Review  of  Economic Dynamics , 18 (3),
679–693. https://doi.org/10.1016/j.red.2014.08.004
Barbu, L., Mihaiu, D. M., Șerban, R.-A., & Opreana, A. (2022).  Knowledge  Mapping  of  Optimal  Taxation
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
Studies:  A  Bibliometric  Analysis  and  Network
Visualization.
Sustainability , 14 (2), 1043. https://doi.org/10.3390/su14021043
Bargain,  O.,  Dolls,  M.,  Neumann,  D.,  Peichl,  A.,  &
Siegloch, S. (2021). Tax-Benefit Systems in Europe and the US: Between Equity  and Efficiency. SSRN
Electronic
Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.1903677
Blandin, A., & Peterman, W. B. (2019). Taxing capital?
The  importance  of  how  human  capital  is accumulated. European  Economic  Review , 119 , 482–508.
https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2019.08.007
Borri,  N.,  &  Reichlin,  P.  (2021).  Optimal  taxation  with home  ownership  and  wealth  inequality. Review  of Economic Dynamics , 40 , 64–84. https://doi.org/10.1016/j.red.2020.09.003
Brancaccio,  G.,  Kalouptsidi,  M.,  Papageorgiou,  T.,  &
Rosaia,  N.  (2020).  Search  Frictions  and  Efficiency in  Decentralized  Transportation  Markets. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3621805
Brock, W. A., Engstrom, G., Xepapadeas, A., Engström, G.,  &  Xepapadeas,  A.  (2012).  Spatial  climate- economic  models  in  the  design  of  optimal  climate policies across locations. SSRN Electronic Journal , 69 , 78–103. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2013.02.008
Castanheira, M., Nicodeme, G., & Profeta, P. (2021). On the  Political  Economics  of  Tax  Reforms. SSRN
Electronic
Journal .
https://doi.org/10.2139/ssrn.1904828
DeCicca,  P.,  Kenkel,  D.,  &  Liu,  F.  (2013).  Excise  tax avoidance: The case of state cigarette taxes. Journal of Health Economics , 32 (6), 1130–1141. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2013.08.005
Dobrovič,  J.,  Rajnoha,  R.,  &  Korauš,  A.  (2018).
Effectiveness  and  performance  of  tax  system  in Slovak  Republic  in  terms  of  its  key  non- macroeconomics  factors. Oeconomia  Copernicana , 9 (4),
617–634.
https://doi.org/10.24136/oc.2018.030
Dove,  J.  A.,  &  Sutter,  D.  (2018).  Is  There  a  Tradeoff Between  Economic  Development  Incentives  and Economic  Freedom? Evidence from the US  States. Review  of  Regional  Studies , 48 (1),  55–69. https://doi.org/10.52324/001c.8006
Escobar-Posada, R. A., & Monteiro, G. (2017). Optimal tax  policy  in  the  presence  of  productive, consumption,  and  leisure  externalities. Economics Letters , 152 , 62–65.
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2016.12.033
Fabre,  A.  (2018).  French  Favored  Redistributions
Derived  From  Surveys:  A  Political  Assessment  of Optimal  Tax  Theory. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3292505
Gayle, G.-L., & Shephard, A. (2016). Optimal Taxation,
Marriage,  Home  Production,  and  Family  Labor
Supply. Federal  Reserve  Bank  of  St.  Louis, Working Papers , 2016 (010). https://doi.org/10.20955/wp.2016.010
Gerritsen,  A.  (2016).  Optimal  Nonlinear  Taxation:  The
Dual Approach. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2726545
Griffith,  R.,  O’Connell,  M.,  &  Smith,  K.  (2019).  Tax design  in  the  alcohol  market. Journal  of  Public Economics , 172 , 20–35.
https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.12.005 Gupta,  S.,  Chakraborty,  B.,  &  Banerjee,  T.  (2019). Optimal tax policy in an endogenous growth model with a consumable service good. Economic Annals , 64 (220), 117–150. https://doi.org/10.2298/EKA1920117G
Hange,  U.  (2021).  Tax  Competition,  Elastic  Labor Supply,  and  Growth. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.1156278
Henry de Frahan, L., & Maniquet, F. (2021). Preference responsibility  versus  poverty  reduction  in  the taxation  of  labor  incomes. Journal  of  Public Economics , 197 , 104386. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104386 Huang,  J.,  &  Rios,  J.  (2016).  Optimal  tax  mix  with income  tax  non-compliance. Journal  of  Public Economics , 144 , 52–63. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2016.10.001 Hummel,  A.  J.  (2021).  Unemployment  and  Tax  Design. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3885420
Hummel,  A.  J.,  &  Jacobs,  B.  (2018).  Optimal  Income Taxation  in  Unionized  Labor  Markets. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3228657 Jacobs, B. (2021). The Marginal Cost of Public Funds is One. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.1711121
Jacobs,  B.,  &  de  Mooij,  R.  A.  (2015).  Pigou  meets Mirrlees:  On  the  irrelevance  of  tax  distortions  for the  second-best  Pigouvian  tax. Journal  of Environmental  Economics  and  Management , 71 , 90–108. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2015.01.003 Jacobs, B., & Rusu, A. V. (2017). Why Is the Long-Run Tax  on  Capital  Income  Zero?  Explaining  the Chamley-Judd  Result. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2903830
Jaqua, D., & Schaffa, D. (2022). The case for subsidizing harm:  constrained  and  costly  Pigouvian  taxation with  multiple  externalities. International  Tax  and Public
Finance , 29 (2), 408–442. https://doi.org/10.1007/s10797-021-09670-5
Kanbur,  R.,  Paukkeri,  T.,  Pirttilä,  J.,  &  Tuomala,  M. (2018).  Optimal  taxation  and  public  provision  for poverty  reduction. International  Tax  and  Public Finance , 25 (1), 64–98. https://doi.org/10.1007/s10797-017-9443-6
Karabarbounis,  M.  (2015).  A  Road  Map  for  Efficiently Taxing  Heterogeneous  Agents. SSRN  Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2754368
Komura,  M.,  Ogawa,  H.,  &  Ogawa,  Y.  (2019).  Optimal income  taxation  when  couples  have  endogenous bargaining power. Economic Modelling , 83 (November 2018), 384–393. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.09.021
Laczó,  S.,  &  Rossi,  R.  (2020).  Time-consistent consumption  taxation. Journal  of  Monetary Economics , 114 , 194–220.
https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2019.03.005
Langot,  F.,  &  Lemoine,  M.  (2017).  Strategic  fiscal policies  in  Europe:  Why  does  the  labour  wedge matter? European  Economic Review , 91 (December
2014),
15–29. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.09.005 Li,  X.,  Narajabad,  B.  N.,  &  Temzelides,  T.  (2015). Robust Dynamic Optimal Taxation and
Environmental  Externalities. Paper  Knowledge  . Toward  a  Media  History  of  Documents , 3 (April), 49–58.
Lisi,  G.  (2015).  Tax  morale,  tax  compliance  and  the optimal  tax  policy. Economic  Analysis  and  Policy , 45 , 27–32. https://doi.org/10.1016/j.eap.2014.12.004
Lockwood, B. B., & Weinzierl, M. (2014).  De Gustibus Non  Est  Taxandum:  Heterogeneity  in  Preferences and  Optimal  Redistribution. SSRN  Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2500896
Long,  X.,  &  Pelloni,  A.  (2017).  Factor  income  taxation in a horizontal innovation model. Journal of Public Economics , 154 , 137–160. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.06.008
Lu, C.-H. (2015). Fiscal policies, frictional labor market,
and endogenous growth. Journal of Macroeconomics , 46 , 315–327.
https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2015.10.006
Małecka-Ziembińska,  E.,  &  Ziembiński,  R.  (2020). Application  of  Genetic  Algorithm  to  Optimal Income  Taxation. Journal  of  Risk  and  Financial Management , 13 (11),
251.
https://doi.org/10.3390/jrfm13110251
Martín-Herrán,  G.,  &  Rubio,  S.  J.  (2018).  Second-best taxation  for  a  polluting  monopoly  with  abatement investment. Energy  Economics , 73 ,  178–193. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.05.019
Neisser, C. (2021). The Elasticity of Taxable Income: A Meta-Regression Analysis. SSRN Electronic Journal , 17 . https://doi.org/10.2139/ssrn.3301710 Okoli,  C.  (2015).  A  guide  to  conducting  a  standalone systematic literature review. Communications of the Association  for  Information  Systems , 37 (1),  879– 910. https://doi.org/10.17705/1cais.03743
Olovsson,  C.  (2015).  Optimal  taxation  with  home production. Journal  of  Monetary  Economics , 70 , 39–50. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2014.08.004
Peterman,  W.  (2012).  Determining  the  Motives  for  a Positive  Optimal  Tax  on  Capital. SSRN  Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.1969436 Petticrew,  R.  (2008).  Systematic  Reviews  in  the  Social Sciences. Systematic  Reviews  in  the  Social Sciences , 42 (5), 1032–1034.
Piketty, T., & Saez, E. (2013). Top incomes and the great recession: Recent evolutions and policy implications. IMF  Economic  Review , 61 (3),  456– 478. https://doi.org/10.1057/imfer.2013.14 PRISMA-Statement.  (2023). PRISMA:  Transparent Reporting  of  Systematic  Reviews  and  Meta- Analyses . Prisma-Statement.Org. https://www.prisma-statement.org/
Rawi, Y. A. A. L., Imlus, M. H., Yusup, Y., & Yahya, S. Bin. (2018). The Optimal Progressive Tax Policy to Reduced  Vehicles  Externalities. Journal  of  Asian Scientific
Research , 8 (8), 265–276. https://doi.org/10.18488/journal.2.2018.88.265.276 Reid, L. J. (2016). Has a High Value Added Tax Harmed the  European  Economy. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2822998
Renes,  S.,  &  Zoutman,  F.  (2021).  As  Easy  as  ABC? Multidimensional  Screening  in  Public  Finance.
SSRN Electronic Journal .
https://doi.org/10.2139/ssrn.2918716
Rothert,  J.  (2021).  Strategic  inefficiencies  and  federal redistribution  during  uncoordinated  response  to pandemic  waves. European  Journal  of  Political Economy , 69 (2019), 102003. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.102003 Rothschild,  C.,  &  Scheuer,  F.  (2021).  A  Theory  of Income  Taxation  Under  Multidimensional  Skill Heterogeneity.
SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2560702
Sepulveda, C. F. (2018). A Note on Time Discretion and the  Welfare  Cost  of  Lump-Sum  Taxation. Theoretical  Economics  Letters , 08 (02),  177–181. https://doi.org/10.4236/tel.2018.82013
Seto,  T.  P.  (2017).  Does  the  Income  Tax  Cause  Parents to  Spend  Too  Much  Time  with  Their  Children?: Rethinking  Mirrlees. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2926016
Simonovits,  A.  (2013).  Does  higher  tax  morale  imply higher  optimal  labor  income  tax  rate? Danube , 2013 (2), 97–114. https://doi.org/10.2478/danb- 2013-0005
Slemrod,  J.  B.  (2015).  Tax  Administration  and  Tax Systems. SSRN Electronic
Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2958808
Slemrod, J., & Gillitzer, C. (2014). Insights From a Tax- Systems  Perspective. CESifo  Economic  Studies , 1206 , 1–38. http://ssrn.com/abstract=2340048 Weisbach,  D.  A.  (2014). The  Use  of  Neutralities  in International Tax Policy . 697 . Wesseh,  P.  K.,  &  Lin,  B.  (2018).  Optimal  carbon  taxes for  China  and  implications  for  power  generation, welfare,  and  the  environment. Energy  Policy ,
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
118 (March),
1–8.
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.03.031 Wiskich, A. (2019). Optimal climate policy with directed technical change, extensive margins and decreasing substitutability  between  clean  and  dirty  energy.
Centre  for  Applied  Macroeconomic  Analysis . https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.3458735 Wu, H.-M. P., & Willett, K. D. (2016). The Taxation of
Environmental  Pollution:  A  Model  for  Tax
Revenue-Environmental Quality
Tradeoffs.
International  Journal  of  Financial  Research , 8 (1), 65. https://doi.org/10.5430/ijfr.v8n1p65
Zamawe,  F.  C.  (2015).  The  implication  of  using  NVivo software  in  qualitative  data  analysis:  Evidence- based  reflections. Malawi  Medical  Journal , 27 (1), 13–15. https://doi.org/10.4314/mmj.v27i1.4
Zhang,  W.-B.  (2020).  Ramsey  Taxation  and  Public Goods in the Solow-Uzawa Growth Model. Review of  Politics  and  Public  Policy  in  Emerging Economies , 2 (2), 25–38. https://doi.org/10.26710/rope.v2i2.1358