## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3, No. 2, December 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
PERLINDUNGAN KERJA BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS DI DESA SESELA, KECAMATAN GUNUNGSARI, KABUPATEN LOMBOK BARAT

## Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, L. Hadi Adha
Universitas Mataram Coresponding email : zaeniasyhadie@gmail.com

## Abstrak
Perlindungan kerja merupakan “perlindungan” yang melekat pada suatu hubungan kerja, yaitu hubungan antara Pengusaha/Pemberi Kerja dengan pekerja/Buruh, demikian pula dengan Pekerja harian Lepas yang upahnya didasarkan atas kehadirannya secara harian. Perlindungan kerja itu ada 3 (tiga) hal, dan yang paling diperlukan umumnya adalah perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja, sebagai suatu jenis perlindungan untuk mengatasi atau setidak-tidaknya mengurangi risiko kerja. Untuk mensosialisasikan perlindungan kerja di atas maka telah dilaksanakan penyuluhan hukum berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, No. 3630 /UN18.F3/PP/2022 tanggal 28 Juni 2022 di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 29 Agustus 2022 Penyuluhan dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan para audience yang terdiri dari para pemuda, tokoh masyarakat dan aparat Kampung dan desa.

## Kata kunci : Penyuluhan Hukum, Perlindungan Kerja

## A. PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia pada prinsipnya adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak atas jaminan sosial. Oleh karena itu maka seringkali dikemukakan bahwa Jaminan sosial merupakan program yang bersifat universal/umum yang harus diselenggarakan oleh semua negara.
Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 Pasal 22 dan Pasal 25 dinyatakan bahwa : Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial : dalam hal menganggur, sakit, cacad tidak mampu bekerja, menjanda, hari tua.
Pengakuan jaminan sosial sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia telah dikejawantahkan oleh negara Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 41 ayat (1) undang-

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 162~170
undang ini menentukan, bahwa : “ Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”
Hak atas jaminan sosial muncul karena sudah merupakan kondrati bahwa manusia dalam kehidupannya di dunia ini selalu fana  atau tidak abadi. Dalam kefanaannya itu manusia seringkali dihadapi dengan kemalangan atau keberuntungan.
Dengan demikian lingkaran kehidupan manusia selalu dihadapkan pada 2 (dua) hal : yang positif dan negatif. Tetapi bagaimana dan kapan hal-hal yang positif atau negatif itu datangnya, inilah yang disebut dengan ketidakpastian.
Dalam berbagai kepustakaan ketidakpastian ini pada prinsipnya dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu : Ketidakpastian Spekulatif dan Ketidakpastian Murni Dalam ketidakpastian spekulatif ini yang tidak pasti adalah hasilnya apakah menguntungkan atau tidak. Sedangkan penyebab dari hasil (yang menguntungkan atau tidak) itu adalah “pasti”. Kepastian penyebab ini timbul sejak yang bersangkutan mulai melakukannya. Sedangkan dalam ketidakpastian murni semuanya serba “tidak pasti”, baik mengenai penyebab atau kapan mulainya ketidakpastian ini, termasuk bagaimana hasil atau akibatnya. Yang jelas bahwa ketidakpastian jenis ini selalu tidak menguntungkan, cuma seberapa besar kerugian yang ditimbulkannya juga ““tidak pasti””
Ketidakpastian “murni” ini oleh beberapa pakar disebut dengan resiko . Yang dimaksudkan dengan resiko adalah : “suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang suatu kerugian” 1
Resiko dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Jika dilihat dari sudut “akibatnya” maka resiko digolongkan ke dalam 2 (dua) kelompok utama, yaitu resiko fundamental dan resiko khusus sedangkan kalau dilihat dari sudut jangkauan alternatif maka dapat digolongkan menjadi resiko spekulatif dan resiko murni.
Resiko fundamental pada hakikatnya merupakan resiko kollektif karena dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti resiko ekonomi, politik, hankam dan sebagainya. Resiko jenis ini pada umumnya dianggap sebagai tanggung jawab negara dan masyarakat, sehingga tidak mungkin resiko tersebut ditanggulangi oleh perseorangan. Sedangkan resiko khusus sifatnya individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti resiko terhadap diri pribadi : seperti kesehatan, keselamatan, kecelakaan ataupun resiko terhadap kegagalan usaha.
Suatu resiko dikategorikan sebagai resiko spekulatif, apabila suatu peristiwa yang spesifik membawa akibat baik atau akibat buruk, artinya akibatnya tersebut mungkin menguntungkan atau bisa juga merugikan. Sedangkan resiko murni hanya menimbulkan suatu akibat yang merugikan saja sebagai satu-satunya alternatif.
1 Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi , Cet. I, Sinar Grafika  - Jakarta, 1992, hlm. 62.
Untuk mengatasi atau setidak-tidaknya mengurangi akibat risiko maka kepada setiap orang atau lebih khususnya kepada Pekerja/Buruh Harian Lepas perlu diberikan perlindungan kerja. Perlindungan yang dimaksudkan diatur dalam suatu hukum yang disebut Hukum Ketenagakerjaan.
Hukum ketenagakerjaan atau yang dahulu disebut dengan hukum perburuhan memiliki beberapa istilah yang beragam seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan, atau pengusaha/buruh yang sering dipakai untuk menunjukan status hubungankerjanya denganPengusaha, seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap dan sebagainya, sedangkan istilah karyawan atau pegawai lebih sering dipakai untuk tenaga adminsitrasi administrasi, namun sekarang istilah yang umum dipergunakan adalah pekerja/buruh bagi mereka yang bekerja di perusahaan dan tenaga kerja bagi mereka yang diangkap mampu untuk melakukan pekerjaan.
Sedangkan istilah pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43Tahun1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 2
Disamping istilah-istilah di atas, dikenal pula istilah yang disebut dengan Tenaga Kerja. Secara umum, tenaga kerja adalah, : “setiap orang yang mampu bekerja, kecuali :
1.  Anak-anak di bawahumur 14 tahun;
2.  Orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh;
3.  orang yang karena sesuatu hal tidak mampu bekerja.” 3
Dalam pada itu, Hukum Ketenagakerjaan mengatur tentang hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha, sehingga tenaga kerja tersebut beralih menjadi pekerja/ buruh. Hubungan kerja pada dasarnya adalah : “ suatu hubungan antara buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah ” 4
Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, termasuk pekerja/buruh harian lepas sering kali menimbul risiko kerja, dan oleh karena itu kepada mereka diperlukan adanya perlindungan kerja. Jenis-jenis perlindungan kerja tersebut terdiri atas : 5
1.  Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha- usaha  untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh pe- sawat atau alat kerja atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan diperusahaan.
2 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Cetakan Keempat Edi- si Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1
3 ZaeniAsyhadie dan Rakmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaanv Dalam Teori dan Praktik, CetakanKedua, KencanaPrenada Media – Jakarta, 2019, hlm. 1.
4 Iman Soepomo, Hubungan Kerja, Dipetik dari : Zaeni Asyhadie, Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga kerja di Indonesia, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada – Jakarta, 2018, hal. 3.
5 H. Zaeni Asyhadie dan L. Hadi Adha, Perlindungan Kerja Nasional Pasca BPJS, CV. Sanabil Mataram, 2021, hal. 34
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 164~170
Dalam pembahasan  selanjutnya jenis perlindungan disebut :Keselamatan dan Kes- ehatan Kerja (K3).
2. Perlindungan Sosial, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mem- perkembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Dalam pembahasan selanjutnya jenis perlindun- gan ini sebagai : Kesehatan Kerja.
3.  Perlindungan Ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usa- ha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup guna me- menuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya.
Jenis perlindungan yang ketiga (perlindungan ekonomis) inilah yang oleh dikategorikan sebagai jaminan sosial, yang sekarang lebih dikenal dengan istilah Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai bagian utama dari penyuluhan ini.

## B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, No. 3630/UN18.F3/PP/2022 tanggal 28 Juni 2022.
Tugas dilakukan di Balai Desa, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan metode tatap muka langsung dengan masyarakat desa, pemuka masyarakat, dan aparat desa. Kemudian dilakukan Tanya jawab berkaitan dengan hal- hal yang disampaikan, yang malah berkembang terhadap isu-isu hukum lainnya yang sedang berkembang di masyarakat.

## C. PEMBAHASAN
Kegiatan penyuluhan/Pengabdian Pada Masyarakat di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari  Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022, dari jam 09.30 sampai selesai.
Materi penyuluhan disampaikan secara berantai oleh tim pengabdian yang pada kesimpulannya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Harian Lepas.
Yang dimaksudkan dengan Pekerja/Buruh adalah, “setiap orang yang bekerja yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” (Pasal 1 angka 3 UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan Pekerja Harian Lepas adalah, Pekerja yang bekerja pada Pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam hal waktu maupun volume pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadiran Pekerja secara harian (Pasal 1 angka a Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. 06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas).
Pekerja Harian Lepas yang dipekerjakan oleh Pengusaha haruslah berdasarkan Perjanjian Kerja dengan Jangka Waktu Tertentu. Perjanjian Kerja dengan Jangka Waktu Tertentu harus dibuat secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf Latin, serta harus memenuhi syarat-syarat : 6
1.  Harus mempunyai jangka waktu tertentu; atau
2.  Adanya suatu pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu; atau
3.  Tidak mempunyai syarat masa percobaan.
Berdasarkan pemahaman di atas, maka dalam praktik pekerja harian lepas banyak dipekerjakan pada kontrak-kontrak bangunan.
Perlindungan kerja yang terpenting diberikan kepada mereka menyangkut Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang sekarang populer disebut BPJS, khususnya tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemerinharaan Kesehatan.

## 1. Jaminan Kecelakaan Kerja.
Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan, karena pada umumnya kecelakaan bisa jadi akan mengakibatkan Kematian, Cacat atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja yang menderita kecelakaan.
Yang dimaksudkan dengan cacat dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sakit yang mengakibatkan tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh yang tidak bisa sembuh (atau tidak berfungsi lagi), ketidakmampuan bekerja secara tetap atau total, dan mengakibatkan timbulnya risiko ekonomis bagi penderitanya. Besarnya jaminan adalah sebagai berikut.
a. Santunan.
1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 (empat) bulan pertama 100 % X upah sebulan, 4 (empat) bulan kedua 75 % X upah sebulan dan bu- lan seterusnya 50 % X upah sebulan.
2.  Santunan Cacat :
(a) Santunan Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dengan besarnya % sesuai tabel X 80 bulan upah.
(b) Santunan Cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :
b.1. Santunan sekaligus sebesar 70 % x 80 bulan upah.
b.2. Santunan berkala sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan. (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2007). Catatan : secara berkala besarnya santunan ini selalu bertambah sesuai hasil pengembangan iuran yang dibayar peserta/pengusaha.
6 H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik, Cet. II, Kencana- Prenada Media, 2019, hlm. 71.

## 166~170
(c) Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dengan besarnya satunan adalah % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 70 bulan upah.
3. Santunan Kematian dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dan besarnya santunan sekaligus sebesar 60 % x 80 bulan upah, sekurang-kurangnya sebe- sar Jaminan kematian.
b.  Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya : 1. Dokter;
2. Obat;
3. Operasi;
4.  Rontgen, Laboratorium;
5.  Perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Kelas I;
6. Gigi;
7. Mata;
8. Jasa Tabib/shinshe/tradisional yang telah mendapatkan ijin resmi dari instan- si yang berwenang.
Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut pada point (1) sampai dengan point (8) di atas berdasarkan PP. No. 76 Tahun 2007 Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
c.  Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian harga pembelian alat bantu (orthose) atau alat ganti (prothose) sebesar harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Prof. DR. Soeharso Surakarta ditambah 40 % (empat puluh persen) dari harga tersebut, serta biaya rebilitasi medik maksimum sebesar Rp. 2.000.000,- (PP. No. 76 Tahun 2007).
d. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja, yang besar santunan dan biaya pengobatannya sama dengan (a) dan (b).
e.  Ongkos pengangkutan pekerja/buruh dari tempat kejadian kecelakaan kerja ke Rumah Sakit.

## 2. Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian
Jaminan Hari Tua merupakan program tabungan wajib yang berjangka panjang dimana iurannya ditanggung oleh pekerja/buruh dan pengusaha, namun pembayarannya kembali hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
Jaminan hari tua akan dibayarkan langsung oleh Badan Penyelenggara kepada pekerja/buruh yang bersangkutan atau ahliwarisnya, dalam hal :
a.  Pekerja/buruh yang bersangkutan telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, yaitu usia sebagai batas masa kerja atau pensiun;
b.  Pekerja/buruh yang bersangkutan mengalami cacad tetap total menurut keterangan dokter yang ditunjuk oleh perusahaan atau Badan Penyelenggara;
c.  Pekerja/buruh yang bersangkutan meninggal dunia, baik karena kecelakaan kerja maupun karena kematian dini (prematur).
d.  Pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha, dan pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan pekerjaan lagi setelah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan terhitung sejak pekerja/buruh yang bersangkutan berhenti bekerja.
Sedangkan untuk Jaminan kematian adalah :
1) biaya pemakaman.
2) Santunan berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan perkembangan perekonomian negara.
3) santunan
Yang berhak menerima santunan kematian dan biaya pemakaman adalah para ahliwaris (atau keluarga) pekerja/buruh, yaitu  :
a.  Suami atau istri yang sah menjadi tanggungan tenaga kerja (pekerja/buruh) yang terdaftar pada Badan Penyelenggara;
b.  Anak kandung, anak angkat dan anak tiri yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, belum menikah, tidak mempunyai pekerjaan, yang menjadi tanggungan tenaga kerja (pekerja/buruh) dan terdaftar pada Badan Penyelenggara maksimum 3 (tiga) orang anak.

## 3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang merupakan salah satu program dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja diselenggarakan secara ter-struktur, terpadu dan berkesinambungan, yang bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan peningkatan kesehatan  (promotif) misalnya pemberian konsultasi, pencegahan penyakit (preventif) misalnya imunisasi dan penyembuhan penyakit (kuratif) misalnya tindakan medik, serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) misalnya pelayanan rehabilitasi dalam pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan.
Yang dimaksud dengan pemeliharaan secara terstruktur adalah pelayanan yang mengikuti pola dan prinsip tertentu baik mengenai jenis maupun proses pembiayaannya. Sedangkan “terpadu dan berke-sinambungan” maksudnya adalah pelayanan kesehatan bagi pekerja/buruh, suami atau istri dan anak dijamin kelanjutannya sampai menuju keadaan sehat.
Dalam kaitannya dengan program di atas, Badan Penyelenggara menyelenggarakan Paket Pemeliharaan Kesehatan Dasar yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja setelah berkonsultasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan (Menteri Kesehatan). Paket Pemeliharaan Kesehatan Dasar ini meliputi pelayanan :
1.  Rawat Jalan Tingkat Pertama, yaitu semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 168~170
Yang termasuk dalam rawat jalan tingkat pertama ini adalah jenis-jenis pelayanan yang meliputi :
a.  Bimbingan dan konsultasi kesehatan.
b.  Pemeriksaan kehamilan, nifas dan ibu menyusui.
c.  Keluarga Berencana.
d.  Imunisasi bayi, anak dan ibu hamil.
e.  Pemeriksaan dan pengobatan dokter umum. f.  Pemeriksaan dan pengobatan dokter gigi.
g.  Pemeriksaan laboratorium pertama.
h. Tindakan medis sederhana.
i.  Pemberian obat-obatan dengan berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Plus (DOEN Plus) atau generik. (Catatan : untuk penyakit kronis, obat diberikan 3 kali pengambilan untuk 10 hari pemakaian, sedangkan untuk obat di luar standart (DOEN Plus) selisih harga dibayar oleh peserta.
j.  Rujukan ke rawat tingkat lanjutan.
2.  Rawat jalan tingkat lanjutan, yaitu semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang merupakan rujukan (lanjutan) dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
Yang termasuk rawat jalan tingkat lanjutan ini adalah : a.  Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis.
b.  Pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan.
c.  Pemberian obat-obatan dengan berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Plus (DOEN Plus) atau generik. (Catatan : untuk penyakit kronis, obat diberikan 3 kali pengambilan untuk 10 hari pemakaian, sedangkan untuk obat di luar standart (DOEN Plus) selisih harga dibayar oleh peserta).
d.  Tindakan khusus lainnya.
3.  Rawat Inap, yaitu pemeliharaan kesehatan Rumah Sakit dimana penderita tinggal/ mondok sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan atau Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Kesehatan lain.
Pelayanan rawat inap meliputi :
a.  Pemeriksaan dokter.
b.  Tindakan medis.
c.  Penunjang diagnostik.
d. Pemberian obat-obatan dengan berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Plus (DOEN Plus) atau generik. (Catatan : untuk penyakit kronis, obat diberikan 3 kali pengambilan untuk 10 hari pemakaian, sedangkan untuk obat di luar standart (DOEN Plus) selisih harga dibayar oleh peserta).
e.  Menginap dan makan.
Jumlah hari rawat inap maksimum 60 (enam puluh), termasuk 20 hari per- awatan ICU/ICCU untuk setiap jenis penyakit (per kasus penyakit) dalam satu tahun.
Standart rawat inap untuk setiap peserta yang memerlukan pelayanan rawat inap ini adalah :
1) Kelas dua pada Rumah Sakit Pemerintah;
2) Kelas Tiga pada Rumah Sakit Swasta.
4.   Pemeriksaan Kehamilan dan Pertolongan Persalinan, yang meliputi :
a.  Pemeriksaan kehamilan oleh dokter umum atau bidan.
b.  Petolongan persalinan bagi pekerja/buruh atau istri pekerja/buruh oleh dokter umum atau bidan yang dilakukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama atau rumah bersalin yang ditunjuk Badan Penyelenggara dengan ketentuan :
•  Persalinan kesatu, kedua dan ketiga.
•  Pekerja/buruh pada permulaan kepesertaan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak atau lebih, tidak berhak mendapat pertolongan persalinan.
•  Untuk  persalinan  dengan  penyulit  yang  memerlukan  tindakan  spesialistik maka berlaku ketentuan rawat inap rumah sakit.
•  Pelayanan persalinan atau partus, hanya diberikan kepada pekerja/buruh atau istri pekerja/buruh yang melahirkan anak setelah hamil sekurang-kurangnya 26 (dua puluh enam) minggu.
c.  Perawatan ibu dan bayi.
d. Pemberian obat-obatan dengan berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Plus (DOEN Plus) atau generik. (Catatan : untuk penyakit kronis, obat diberikan 3 kali pengambilan untuk 10 hari pemakaian, sedangkan untuk obat di luar  standart (DOEN Plus) selisih harga dibayar oleh peserta).
e. Menginap dan makan.
f. Rujukan ke rumah sakit atau rumah sakit bersalin.
5.   Penunjang Diagnostik.
Penunjang diagnostik yang dimaksudkan disini adalah jenis-jenis pelayanan yang berkaitan dengan :
a.  Pemeriksaan laboratorim.
b.  Pemeriksaan radiologi.
c.  Pemeriksaan :
-  Electro Encephalography (EEG).
-  Electro Cardiography (ECG).
-  Ultra Sonography (USG)
-  Computerized Tomografi Scanning (CT. Scanning) Yang dapat dilakukan pada pelayanan kesehatan Rumah sakit Umum Pemerintah dan Puskesmas sepanjang mamiliki fasilitas yang tersedia
d.  Pemeriksaan diagnostik lanjutan.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 170~170

## D. KESIMPULAN
Perlindungan Kerja bagi pekerja harian lepas, tidak jauh berbeda dengan perlindungan pekerja biasa/tetap. Hanya saja tergantung dari lama kontrak kerja atau proyek yang dikerjakan. Jika kontrak kerja kurang dari 3 (tiga) bulan, maka pekerja harian lepas hanya mendapatkan perlindungan kerja yang berkaitan dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja, saja, sedangkan jika lama kontrak kerja atau proyek yang dikerjakan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan maka pekerja yang bersangkutan harus diikut- serta pada semua program perlindungan kerja.
Dengan memperhatikan minat peserta penyuluhan maka dapat direkomendasrkan kepada pihak Pemerintah atau pihak terkait lainnya, sebagai berikut : Pertama , Perlu adanya  pengawasan dari Bagian Pengawasan Dinas Tenaga Kerja untuk  mengevaluasi pelaksanaan perlindungan kerja bagi pekerja harian lepas. Kedua, Guna memberikan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan kerja bagi pekerja harian lepas perlu terus dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, tentang pentingnya perlindungan kerja ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Cetakan Keempat Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Cetakan Keempat Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Iman Soepomo, Hubungan Kerja, Dipetik dari : Zaeni Asyhadie, Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga kerja di Indonesia, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada – Jakarta, 2018
Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi , Cet. I, Sinar Grafika  - Jakarta, 1992.
Zaeni Asyhadie dan L. Hadi Adha, Perlindungan Kerja Nasional Pasca BPJS, CV. Sanabil Mataram, 2021
ZaeniAsyhadie dan Rakmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaanv Dalam Teori dan Praktik, CetakanKedua, KencanaPrenada Media – Jakarta, 2019.