Volume 4 Issue 1, March 2020: pp. 13-24. Copyright © 2020 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Sengketa Tanah Wakaf di Sumatera Utara ( Systematic

## Literature Review Terhadap Pemberitaan Media Online )
Waqf Land Dispute in North Sumatra (Systematic Literature Review of Online Media News)
Akmaluddin Syahputra 1 , Khalid 2
1. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan , Indonesia. E-mail: dr.akmalsyahputra@gmail.com
2. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan , Indonesia. E-mail: khalid@uinsu.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Waqf Land; Evaluation; Systematic Literature Review The  focus of  this  research is to  assess  media  content  about  the  Waqf  Land dispute  in  North  Sumatra.  This  study  aims  to  identify  useful  information regarding waqf land disputes in Sumatra sourced from online media that can be accessed on the internet, carried out from 31 July 2019-30 November 2019. The method used in this study Systematic literature review (SLR), the method of literature review that identifies, evaluates, and interprets all findings on a research topic to answer research questions. The final results obtained in this study indicate that based on the news coverage of 48 media reporting waqf disputes  from  2007  to  2019,  there  are  at  least  certain  significant  criteria based on the protocol established in this study: First, in terms of endowment designation, waqf land disputes are dominated by mosque; Second, in terms of the disputing parties, it is dominated by Muslims and the developers; Third: in terms of location in North Sumatra, dominated in Medan City; Fourth: from the year of  publication dominated in  2018; and Fifth, from the media code point of view, it is not dominated by certain media characters, which means that both Islamic media, mainstream media, local and national media, equally contain the reporting of waqf disputes. The results of an evaluation of waqf dispute data revealed by the media indicate that, in general, the issue of waqf disputes  in  North  Sumatra  has  not  been  fully  described  in  each  region. Advocacy carried out both litigation and non-litigation shows there has not been a complete resolution of the waqf land dispute in North Sumatra.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Tanah Wakaf; Evaluasi;
Systematic Literature Review
Fokus  penelitian  ini  ialah  melakukan  penilaian  terhadap  konten  media tentang sengketa Tanah Wakaf di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk  mengidentifikasi  informasi  yang  berguna  mengenai  sengketa  tanah wakaf di Sumatera yang bersumber dari media online yang dapat diakses di internet,  dilaksanakan  sejak  31  Juli  2019-30  November  2019.  Metode  yang digunakan  pada  penelitian  ini Systematic  literature  review (SLR)  atau tinjauan  pustaka  sistematis,  yakni  metode literature  review yang mengidentifikasi,  menilai,  dan  menginterpretasi  seluruh  temuan-temuan pada  suatu  topik  penelitian  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Hasil
akhir yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pemberitaan sebanyak 48 media yang memberitakan sengketa wakaf sejak tahun  2007  hingga  2019,  terdapat  setidaknya  kriteria  tertentu  yang signifikan  berdasarkan  protokol  yang  ditetapkan  pada  penelitian  ini: Pertama, dari sisi peruntukan wakaf, sengketa tanah wakaf didominasi pada masjid;  Kedua,  dari  sisi  pihak  yang  bersengketa,  didominasi  antara  umat Islam  dan  pihak  developer;  Ketiga:  dari  sisi  lokasi  di  Sumatera  Utara, didominasi di Kota Medan; Keempat: dari sisi tahun terbit didominasi pada tahun 2018; dan Kelima, dari sisi kode media menunjukkan, tidak didominasi oleh  karakter  media  tertentu,  yang  berarti  baik  media  Islam,  media mainstream ,  media  lokal  maupun  nasional,  secara  berimbang  memuat pemberitaan sengketa wakaf. Hasil evaluasi terhadap data sengketa wakaf yang  diungkap  media  menunjukkan,  bahwa  secara  umum,  persoalan sengketa wakaf di Sumatera Utara belum tergambarkan secara menyeluruh di  masing-masing  daerah.  Advokasi  yang  dilakukan  baik  secara  litigasi maupun non litigasi menunjukkan belum adanya penyelesaian secara tuntas sengketa tanah wakaf di Sumatera Utara.

## 1. Pendahuluan
Permasalahan  sengketa  tanah  wakaf  sudah  sangat  mengkhawatirkan,  secara  umum, sengketa tanah wakaf merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam implementasi UU. Wakaf. Selain itu, sengketa tanah wakaf juga berkaitan dengan konflik sosial antara umat Islam dengan para preman bayaran yang dari pihak pengembang yang berkepentingan terhadap tanah wakaf yang dikuasai umat Islam.
Dalam  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia,  keberadaan  tanah  wakaf  diakui eksistensinya  melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok Agraria, yang sering disebut dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pada bagian XI tentang Hak-hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial. Pada Pasal 49 ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria,  perwakafan  tanah  mendapat  perhatian,  khusus  yang  menegaskan  bahwa perwakafan  tanah  milik  dilindungi  dan  diatur  dalam  peraturan  pemerintah. 1 Dengan terbitnya  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  maka  eksistensi  tanah wakaf semakin diakui.
Definisi Wakaf 2 menurut UU. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, adalah perbuatan hukum wakaf (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. 3
1 Arief S., ed., UUPA dan Hukum Agraria dan Hukum Tanah dan Beberapa Masalah Hukum AgrariaNo Title (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1981), 27.
2 Wakaf berasal dari bahasa Arab “ waqofa ” yang berarti menahan, lihat Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta:  Hidakarya  Agung,  1987),  505;  Istilah  yang  semakna  dengan  wakaf  di  antaranya habbasa, tahbis, ahbasa, tasbil , lihat Syamsuddin Muhammad, Nihayatul al Muhtaj (Beirut: Darul Fikri, 1984), 358; L ihat juga Ma’luf Louis, Munjid (Beirut: Maktabah Sarkiah, 1986), 914.
3 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2015), 291; Lihat juga di Anas Zarqa, Cara Terkini Mendanai dan Menginvestasikan Harta Wakaf , ed. Hasan Abdullah Al-Amin (Jeddah: Al- Ma’had Al -Islamy li Al-Buhuts wa At-Tadrib, 1989).
Meskipun eksistensi wakaf telah diakui dan dilindungi eksistensinya oleh Negara, diatur secara jelas secara syariat, namun sengketa tanah wakaf banyak terjadi di Sumatera Utara. Hal  ini  tergambar  secara  jelas  dari  104  berita  dari  hasil  penelusuran,  identifikasi  dan analisis  yang  dilakukan  selama  kurang  lebih  3  bulan.  Dari  jumlah  tersebut,  terseleksi sebanyak 48 media yang kemudian dijadikan data untuk dikaji ulang ( review ) dan dinilai (evaluasi). Review terhadap data-data ini sangat penting dalam menemukan berbagai ciri, karakter  dan  kecenderungan  yang  ada  pada  sengketa  tanah  wakaf  yang  terjadi  di Sumatera Utara. Data penelusuran dan dibatasi sebagai media online yang dapat diakses, bukan versi  cetak. Sehingga sumber-sumber lain seperti media sebuah organisasi non- media sebelumnya telah direduksi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi peruntukan wakaf, pihak yang bersengketa. lokasi, tahun terbit dan jenis media pada sengketa tanah wakaf di Sumatera yang bersumber dari media online yang dapat diakses di internet.
Manfaat  penelitian  ini  adalah  teridentifikasinya  peruntukan  wakaf,  pihak  yang bersengketa. lokasi, tahun terbit dan karakter media melalui 48 pemberitaan media yang berbeda terkait sengketa kasus tanah di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi para pemerhati wakaf, aparat penegak hukum, para jurnalis sebagai  referensi untuk melihat pemberitaan wakaf  dari berbagai sisi.
Fokus penelitian ini ialah melakukan penilaian terhadap konten media yang dapat diakses melalui  internet.  tentang  sengketa  Tanah  Wakaf  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Dalam merancang proses penilaian, dirancang untuk menemukan peruntukan wakaf, pihak yang bersengketa, tahun terbit dan karakter media yang telah dimuat dan dapat diakses secara online . Penilaian juga dilakukan pada bentuk advokasi yang dilakukan, baik melalui jalur hukum  formil  (litigasi)  maupun  jalur  kekuatan  massa,  pengorganisasian  massa  dan pressure  group dan  lain-lain  (non-litigasi).  Parameter  litigasi  dan  non  litigasi  penting dalam  menilai  penyelesaian  sengketa  tanah  wakaf.  Khususnya  dalam  penilaian penyelesaian sengketa, evaluasi yang dilakukan ialah evaluasi terhadap bentuk advokasi.

## 2. Metode
Penelitian terkait wakaf ini menggunakan metode Systematic literature review. Systematic literature review atau sering disingkat SLR atau dalam bahasa Indonesia disebut tinjauan pustaka sistematis adalah metode literature review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian (research question) yang telah ditetapkan sebelumnya. 4 Metode SLR dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan dan protokol yang memungkinkan proses literature review terhindar dari bias dan pemahaman yang bersifat subyektif dari penelitinya. Systematic  Literature  Review (SLR)  merupakan  suatu  cara  identifikasi,
4 Kitchenham & Charters, dalam Romi Satria Wahono, “A Systematic Literature Review of Software Defect Prediction:  Research  Trends ,  Datasets,  Methods  and  Frameworks,” Journal  of  Software  Engineering (2015): 2.
evaluasi, dan interpretasi semua ketersediaan penelitian yang relevan terhadap rumusan masalah atau area topik yang diteliti. 5 Kontribusi penelitian individu terhadap systematic review disebut  dengan primary  studies .  Sedangkan systematic  review itu  sendiri  adalah suatu bentuk secondary studies . 6
Menurut Moh. Hakimi, literatur merupakan proses melihat secara kritis hasil penelitian yang sudah ada. Literatur yang dimaksud yaitu jurnal, buku, laporan, koran, conference , dan lain-lain. Artikel jurnal yang baik memiliki ciri salah satunya up to date . Sementara, untuk  jurnal  yang open  access ,  lebih  mudah  dipublikasikan  asal  memiliki  modal.  Isu terakhir, biaya penerbitan jurnal di BMJ sebesar 26 Juta per satu jurnal. Buku di negara maju dapat dipilih karena sering merupakan hasil penelitian sendiri yang dibukukan misal Case Study yang disusun Yin. Kemudian, proceeding pertemuan ilmiah sejauh ini dianggap paling up to date , jadi, jarang langsung update . Koran hanya berfungsi untuk informasi kecenderungan/penemuan baru. Untuk tesis dan disertasi, dulu sulit diperoleh, saat ini sudah banyak atau  terdigitalisasi. Tujuan membaca tesis dan  disertasi orang  lain yaitu untuk  mendapat  standar  yang  diharapkan.  Sumber  lain  yang  dapat  digunakan  sebagai literatur ialah internet dan majalah. 7
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa literatur yang menjadi ruang lingkup systematic review tidak  terbatas  hanya  pada  laporan  penelitian  dan  publikasi  ilmiah  semata, melainkan  mencakup  sumber  media,  termasuk media  online .  Dapat  dikatakan, penggunaan pemberitaan media online juga relevan untuk dikatakan sebagai objek kajian literatur sistematis.
Tahapan SLR terdiri dari 3 tahapan: (1) Planning, (2) Conducting, dan (3) Reporting. Pada tahap planning ,  diawali  dengan Research  Question  (RQ). RQ  dalam  SLR  berguna  untuk menuntun  proses  pencarian  dan  ekstraksi  literatur.  Analisis  dan  sintesis  data,  sebagai hasil dari SLR, adalah jawaban dari RQ yang kita tentukan di depan. RQ yang baik adalah yang bermanfaat, terukur, arahnya ke pemahaman terhadap state-of-the-art research dari suatu topik penelitian. Formulasi RQ harus didasarkan pada lima elemen yang terkenal dengan  sebutan  PICOC,  yaitu:  (a) Population  (P): Target  group dari  investigasi;  (b) Intervention (I):  Aspek  detail  dari  investigasi,  atau  isu  yang  menarik  bagi  peneliti;  (c) Comparison (C): Aspek dari investigasi di mana Intervention (I) akan dibandingkan; (d) Outcomes (O):  Efek  dan  hasil  dari Intervention (I);  dan  (e) Context (C): Setting dan lingkungan dari investigasi. Secara umum Protokol SLR biasanya memuat 7 elemen, yaitu: Background,  Research  Questions,  Search  terms,  Selection  criteria,  Quality  checklist  and procedures, Data extraction strategy dan Data synthesis strategy . Setelah tahap planning, tahap conduting adalah tahapan yang berisi pelaksanaan dari SLR, yang perlu disesuaikan dengan  Protokol  SLR  yang  telah  ditentukan.  Misalnya  menyeleksi  tahun  publikasi,  tipe
5 Calderon and Ruiz, dalam Ibid.
6 Kitchenham & Charters, dalam Ibid.
7 Pusat  Kebijakan  dan  Manajemen  Kesehatan  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Gadjah  Mada,  “Cara Mengidentifikasi Masalah Penelitian dan Cara Menyusun Telaah Pustaka,” diakses Desember 12, 2020, http://chpm.fk.ugm.ac.id/index.php/id/component/content/article/51-id/613-kuliah-umum-cara- mengidentifikasi-masalah-penelitian-dan-cara-menyusun-telaah-pustaka.
publikasi dan string (kata kunci) pencarian ( search ). Pada tahap ini dilakukan analisis dan penilaian terhadap kualitas literatur, yang didasarkan pada lima parameter menyangkut pertanyaan mengenai: (1) proses analisis; (2) analisis residual dan sensitivitas; (3) akurasi statistik; (4) komparasi; dan (5) ukuran dari data set yang digunakan . 8
Dengan demikian, tahapan dari Systematic Literature Review pada penelitian ini adalah (1) mengklasifikasi,  (2)  mengidentifikasi,  (3)  mengumpulkan  dan  (4)  menganalisis pemberitaan tentang sengketa tanah wakaf di Sumatera Utara yang bersumber di media yang  dapat  diakses  melalui  internet.  Sehingga  dalam  konteks  penelitian  ini,  tahap  SLR dilakukan  terhadap  konten  berita  tentang  sengketa  tanah  wakaf  khususnya  berkaitan dengan  5  protokol  yang  relevan  dengan  unsur  berita  (5  W  1  +  1  H)  dikaitkan  dengan kriteria sengketa wakaf, yaitu: (1) jenis peruntukan wakaf (2) pihak yang bersengketa; (3) lokasi sengketa berdasarkan Kab/Kota di Sumatera Utara; (4) tahun pemberitaan (terbit); dan  (5)  kode  sumber  media.  Dalam  melakukan  studi  literatur  terhadap  media  tentang pemberitaan sengketa tanah wakaf ini didapatkan bahwa kata kunci yang relevan ialah: “sengketa  tanah  wakaf.”  Pada  tahap  analisis,  dilakukan coding terhadap  25  media  baik nasional  maupun  lokal,  baik  media mainstream maupun  media  Islam.  Setelah pengkodingan  dilakukan,  dilanjutkan  dengan  mengidentifikasi  sengketa  wakaf berdasarkan  intensitas  pemberitaan  masing-masing  berdasarkan  peruntukan  wakaf, pihak  yang  bersengketa,  lokasi,  tahun  terbit  (dimuat)  dan  evaluasi  terhadap  bentuk advokasi  yang  dilihat  berdasarkan  dua  bentuk,  yaitu  litigasi  dan  non-litigasi).  Semua intensitas pemberitaan tersebut kemudian dihitung, dimaknai dan diberi penilaian.

## 3. Sengketa  Tanah  Wakaf  di  Sumatera  Utara
(Systematic  Literature  Review

## Terhadap Pemberitaan Media Online)

## 3.1. Hasil penelitian
Penelitian Systematic Literature Review terhadap pemberitaan media tentang Perampasan Tanah  Wakaf  di  Sumatera  Utara  ini  ditetapkan  berdasarkan  5  protokol  yang  relevan dengan unsur berita (5 W 1 + 1 H) dikaitkan dengan kriteria sengketa wakaf, yaitu: (1) jenis  peruntukan  wakaf  (2)  pihak  yang  bersengketa;  (3)  lokasi  sengketa  berdasarkan Kab/Kota di Sumatera Utara; (4) tahun pemberitaan (terbit); dan (5) kode sumber media. Selanjutnya, evaluasi dilakukan terkait bentuk advokasi penyelesaian sengketa.
Berdasarkan  penelusuran  data  pemberitaan  yang  dilaksanakan  sejak  31  Juli  2019-30 November 2019, menunjukkan hasil analisis parameter (protokol) sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil analisis parameter (protokol).
CODE Peruntukan Pihak Bersengketa Lokasi  Tahun Advokasi 1 (TR) Pendidikan Ahli Waris-Yayasan Medan 2019 Litigasi Ormas Islam Non-litigasi warga
8 Wahono,  “A  Systematic  Literature  Review  of  Software  Defect  Predi ction:  Research  Trends,  Datasets, Methods and Frameworks,” 2.
2 (SP) Rumah sakit Umat Islam-Pemprov Medan 2018 Litigasi Ormas Islam Non-litigasi umat Islam 3 (SIB) Rumah sakit Umat Islam-Pemprov Medan 2014 Litigasi Ormas Islam Non-litigasi umat Islam 4 (MO) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2019 Non-litigasi umat Islam 5 (WS) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2018 Non-litigasi umat Islam 6 (WS) Asrama-RS Umat Islam-Developer Medan 2018 Litigasi Ormas Islam Non-litigasi umat Islam 7 (WS) Asrama-RS Umat Islam-Developer Medan 2019 Litigasi Ormas Islam Non-litigasi umat Islam 8 (VOI) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2012 Non-litigasi umat Islam 9 (WS) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2018 Non-litigasi umat Islam 10 (SP) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2018 Non-litigasi umat Islam 11(RP) Masjid Umat Islam-Developer/Kodam Medan 2011 Non-litigasi umat Islam 12 (WS) Asrama-RS Umat Islam-Developer Medan 2015 Litigasi Ormas Islam Non-litigasi umat Islam 13 (MB) Rumah sakit Umat Islam-Pemprov Medan 2014 Litigasi Ormas Islam Non-litigasi umat Islam 14 (HD) Masjid OTK (pembakaran) Taput 2010 Non-litigasi umat Islam 15 (RP) Masjid Umat Islam-Developer/Kodam Medan 2011 Non-litigasi umat Islam 16 (MR) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2019 Non-litigasi umat Islam 17 (EM) Masjid Umat Islam-Developer/Kodam Medan 2011 Non-litigasi umat Islam 18 (NM) Masjid Umat Islam-Developer/Kodam Medan 2011 Non-litigasi umat Islam 19 (VOI) Masjid Umat Islam-Developer/Kodam Medan 2011 Non-litigasi umat Islam 20 (SP) Pendidikan Internal Yayasan Binjai 2019 Litigasi Ormas Islam 21 (DW) Masjid Umat Islam-Developer/Kodam Medan 2011 Non-litigasi umat Islam 22 (KK) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2019 Non-litigasi umat Islam 23 (VOI) Masjid OTK (pembakaran) Taput 2010 Non-litigasi umat Islam 24 (HD) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2007 Non-litigasi umat Islam 25 (RT) Masjid OTK (pembakaran) Taput 2015 Non-litigasi umat Islam 26 (SP) Masjid Int. BKM perusakan Medan 2018 Non-litigasi umat Islam 27 (SP) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2012 Litigasi Ormas Islam Non-litigasi umat Islam 28 (SP) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2018 Litigasi Ormas Islam 29 (TR) Pendidikan Nadzir (kriminalisasi) Medan 2012 Litigasi TPM Medan Non-litigasi umat Islam 30 (RRI) Rumah sakit Umat Islam-Pemprov Medan 2018 Litigasi Ormas Islam Non-litigasi umat Islam 31(KK) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2019 Non-litigasi umat Islam
32 (IN) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2018 Non-litigasi umat Islam 33 (TR) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2012 Litigasi Ormas Islam Non-litigasi umat Islam 34 (OR) Pendidikan Yayasan-Pemilik rumah mewah Medan 2018 Litigasi yayasan 35(IM) Pendidikan Nazhir-warga Medan 2019 Non-litigasi warga 34 (KP) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2012 Litigasi Ormas Islam Non-litigasi umat Islam 35 (KM) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2018 Non-litigasi umat Islam 36 (VOI) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2011 Non-litigasi umat Islam 37 (KP) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2012 Litigasi Ormas Islam Non-litigasi umat Islam 38 (VOI) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2012 Litigasi Ormas Islam Non-litigasi umat Islam 39 (WS) Asrama-RS Umat Islam-Developer Medan 2019 Litigasi Ormas Islam Non-litigasi umat Islam 40 (LP) Pekuburan Lurah-Warga Medan 2009 Non-litigasi warga 41 (MB) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2018 Non-litigasi umat Islam 42 (EM) Masjid OTK (pembakaran) Taput 2011 Non-litigasi umat Islam 43 (HD) Pendidikan Nadzir (kriminalisasi) Medan 2012 Litigasi TPM Medan Non-litigasi umat Islam 44 (HD) Masjid Umat Islam-Developer/Kodam Medan 2011 Non-litigasi umat Islam 45 (SM) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2018 Non-litigasi umat Islam 46 (TB) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2018 Non-litigasi umat Islam 47 (TR) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2018 Non-litigasi umat Islam 48 (TBS) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2018 Non-litigasi umat Islam 48 (SW) Masjid Umat Islam-Developer Medan 2018 Non-litigasi umat Islam
Sumber: Primary data, 2019.

## 3.2. Peruntukan Wakaf
Data  sebanyak  48  pemberitaan  dari  hasil  yang  seleksi  pencarian,  diperoleh  gambaran bahwa sengketa tanah di Sumatera Utara didominasi terkait sengketa tanah adalah masjid. Berdasarkan  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa,  sengketa  wakaf  di  Sumatera  Utara  dapat menurut  peruntukannya,  didominasi  oleh  sengketa  terhadap  tanah  masjid  (ada  juga perobohan/pembongkaran/pembakaran dan perusakan masjid) dengan total 33, diikuti terkait tanah wakaf untuk pendidikan sebanyak 6, asrama merangkap rumah sakit dan rumah sakit (saja) masing-masing 4, dan pekuburan terdapat 1 kali pemberitaan.
Tabel 2. Analisis Berita Sengketa Tanah Wakaf berdasarkan Peruntukan Wakaf.
No. Peruntukan Jumlah 1. Masjid 33
2. Pendidikan 6 3. Asrama dan RS 4 4. Rumah Sakit 4 5. Perkuburan 1 Total 48
Sumber: Primary data, 2019.

## 3.3. Pihak yang Bersengketa
Dari  hasil  pencarian,  identifikasi,  seleksi  dan  analisis  terhadap  48  pemberitaan  media (tabel 2), dapat digambarkan, bahwa sebagian besar sengketa wakaf di Sumatera Utara didominasi  sengketa  antara  umat  Islam  dengan  pihak  pengembang  (developer),  yakni sebanyak  26  item  dari  48  berita,  disusul  antara  7  kali  pemberitaan  antara  umat  Islam dengan developer yang melibatkan Kodam (I/BB). Karakter pemberitaan ini fokus pada permasalahan Masjid al Ikhlas yang pemberitaannya pernah mencuat pada tahun 2011. Selanjutnya 4 berita terkait RS Haji Medan, sebanyak 4 kali, antara umat Islam yang secara representatif  disuarakan  oleh  belasan  ormas  Islam  di  Sumatera  Utara  menghadapi Pemprovsu yang dinilai telah mengalih fungsikan status tanah wakaf.
Tabel 3. Analisis Berita Sengketa Tanah Wakaf berdasarkan Pihak Bersengketa.
No. Pihak Bersengketa Jumlah 1. Umat Islam-Developer 26 2. Umat Islam-Developer/Kodam 7 3. Umat Islam-Pemprov 4 4. OTK (pembakaran) 4 5. Nazhir-warga 2 6. Ahli Waris-Yayasan 1 7. Lurah-warga 1 8. Nadzir (kriminalisasi) 1 9. Yayasan-Pemilik rumah mewah 1 10. Internal yayasan 1 Total 48 Sumber: Primary data, 2019.

## 3.4. Lokasi
Berdasarkan  analisis  terhadap  lokasi  sengketa  wakaf  yang  diungkap  48  pemberitaan media online yang dapat diakses secara langsung (tabel 3), menunjukkan sengketa wakaf di  Sumatera  Utara  didominasi  oleh  Kota  Medan  sebanyak  43  pemberitaan  (tabel  3), disusul  Taput  dan  Binjai.  Dalam  penelusuran  juga  ditemukan  data-data  yang menunjukkan  daerah  (Kabupaten/Kota)  lainnya  di  Sumatera  Utara,  tetapi  tidak memenuhi kriteria penelitian ini, yakni tidak dimuat oleh media online yang dapat diakses langsung,  melainkan  diterbitkan  dalam  penelitian,  blog,  media  sebuah  organisasi  yang bukan media dan sebagainya, atau pemberitaan yang pernah terbit di media cetak tetapi tidak lagi dapat diakses secara online .
Tabel 4. Analisis Berita Sengketa Tanah Wakaf berdasarkan Lokasi (Kab/Kota di Sumut).
No. Lokasi Jumlah 1. Medan 43 2. Tapanuli Utara 4 3. Binjai 1 Total 48
Sumber: Primary data, 2019.
Tahun terbit cukup memberikan kriteria tertentu pada pemberitaan mengenai sengketa tanah wakaf, misalnya kasus ruishlagh Masjid al Ikhlas Jalan Timor yang mencuat, khusus pada tahun 2011. Data 48 media (tabel 4) menunjukkan, penelusuran terhadap sengketa tanah  wakaf  di  Sumatera  Utara  telah  terendus media  online dan  masih  dapat  diakses hingga  saat  ini  tercatat  sejak  tahun  2007.  Sedangkan  intensitas  pemberitaan  sengketa tanah wakaf yang paling menonjol ditemukan pada tahun 2018, dengan berbagai kasus yang  variatif,  sebagaimana  yang  dideskripsikan  pada  protokol  lain  pada  penelitian  ini, disusul tahun 2019 dan 2012, masing-masing tercatat sebanyak 8 berita.
Tabel 5. Analisis Berita Sengketa Tanah Wakaf berdasarkan Tahun (Terbit).
No. Tahun Terbit Jumlah 1. 2018 15 2. 2019 8 3. 2012 8 4. 2011 6 5. 2015 5 6. 2014 2 7. 2010 2 8. 2009 1 9. 2007 1 Total 48 Sumber: Primary data, 2019.

## 3.5. Kode Sumber
Kode sumber (tabel 5) menunjukkan, 48 berita yang di- review pada penelitian merupakan hasil pencarian dari pemberitaan 25 media online yang dapat diakses di internet. Kriteria yang menonjol tidak ditemukan antara media mainstream dan Islam, maupun media lokal dan nasional. Perbedaan konteks pemberitaan sengketa tanah wakaf oleh masing-masing media mainstream , lebih pada isu sengketa wakaf tersebut melibatkan banyak pihak dan adanya gesekan politik dan bisnis. Kendari demikian, tidak semua media Islam online juga yang menonjolkan atau menampilkan argumentasi dalil-dalil (dogma) keagamaan.
Tabel 6. Analisis Berita Sengketa Tanah Wakaf berdasarkan Kode Sumber.
No. Kode Sumber Jumlah 1. SP 6 2. HD 5 3. WS 5 4. TR 4
5. EM 2 6. MB 2 7. RP 2 8. VOI 3 9. KP 2 10. KK 2 11. IM 1 12. OR 1 13. IN 1 14. LP 1 15. RRI 1 16. SW 1 17. DW 1 18. NM 1 19. EM 1 20. KM 1 21. MO 1 22. SIB 1 23. TBS 1 24. TB 1 25. SM 1 Total 48
Sumber: Primary data, 2019.

## 3.6. Evaluasi Advokasi
Data pemberitaan 25 media, di 48 pemberitaan sejak 2007-2019 memperlihatkan bahwa sengketa tanah wakaf di Sumatera Utara lebih didominasi advokasi berbentuk non-litigasi (tabel 7), hanya 9 berita yang menunjukkan bahwa sengketa tanah wakaf dibela secara jalur  hukum  dan pressure  group dan  sebagainya  berupa  non-litigasi  dan  6  berita  yang secara hukum mendapat pembelaan dari jalur hukum oleh Ormas Islam dan secara non- litigasi oleh umat Islam secara umum. Selain itu terdapat pula advokasi non-litigasi warga, litigasi  yayasan  dan  litigasi  tim  pengacara  yang  tidak  melibatkan  umat  Islam  (ormas) secara luas.
Tabel 3. Evaluasi Sengketa Tanah Wakaf berdasarkan Bentuk Advokasi.
No. Bentuk Advokasi Jumlah 1. Litigasi Ormas Islam dan Non-litigasi warga. 9 2. Litigasi Ormas Islam dan Non-litigasi umat Islam. 6 3. Hanya Non-litigasi umat Islam. 30 4. Hanya litigasi Ormas Islam. 2 5. Non-litigasi warga. 2 6. Litigasi yayasan. 1 7. Litigasi lawyer lainnya (TPM) Non-litigasi umat Islam. 1 Total 48
Sumber: Primary data, 2019.

## 4. Kesimpulan
Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  penelitian  tentang  sengketa  tanah  wakaf  di Sumatera  Utara  berdasarkan  48  pemberitaan  media  yang  dapat  diakses  secara online menunjukkan  bahwa  secara  umum  bahwa  kelima  protokol  yang  ditetapkan  pada penelitian ini terjawab dan dapat diekstrak dari sumber-sumber media tersebut.
Sengketa tanah wakaf yang muncul dalam pemberitaan, jika di- review dari 48 media online yang  diakses  pada  penelitian  ini  memperlihatkan  karakteristik  tertentu.  Karakteristik tersebut dikembangkan dari lima protokol yang dikembangkan terkait topik penelitian ini yakni  sengketa  wakaf  di  Sumatera  Utara  telah  diberitakan  di  media online sejak  tahun 2007.  Hingga  2019,  terdapat  setidaknya  ditemukan  kriteria  yang  signifikan  baik berdasarkan peruntukan wakaf, pihak yang bersengketa, lokasi dan tahun serta evaluasi terhadap advokasi yang dilakukan.
Dengan  demikian,  sesuai  protokol  yang  ditetapkan  pada  penelitian review ini  dapat disimpulkan: Pertama, dari sisi peruntukan wakaf, sengketa tanah wakaf didominasi pada masjid; Kedua, dari sisi pihak yang bersengketa, didominasi antara umat Islam dan pihak developer; Ketiga: dari sisi lokasi di Sumatera Utara, didominasi di Kota Medan; Keempat: dari  sisi  tahun  terbit  didominasi  pada  tahun  2018;  dan  Kelima,  dari  sisi  kode  media menunjukkan,  tidak  didominasi  oleh  karakter  media  tertentu,  yang  berarti  baik  media Islam,  media mainstream ,  media  lokal  maupun  nasional,  secara  berimbang  memuat pemberitaan sengketa wakaf.
Dari  sisi  pembelaan,  hasil  penilaian  yang  dilakukan  terhadap  sengketa  tanah  wakaf menunjukkan bahwa dari 48 berita yang dipilih, memperlihatkan bahwa sengketa tanah wakaf di Sumatera Utara masih sangat minim data di daerah lain di Sumatera Utara di luar kota Medan, bahkan minim pembelaan. Tercatat hanya 16 berita yang memperlihatkan adanya upaya litigasi dan non-litigasi yang dilakukan bersama (Ormas-ormas Islam) dan tidak  memperlihatkan  adanya  kekuatan  hukum  tetap,  bahkan  ada  yang  kalah  di pengadilan.  Pembelaan  lain  ada  yang  melalui  jalur  hukum,  sudah  menang  tetapi  tidak pernah dieksekusi oleh pengadilan dan tidak mendapatkan pembelaan dari umat Islam secara umum. Ada pula mengandalkan pengorganisasian dan pressure group (non-litigasi) secara sporadis tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkompeten.
Hasil ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti atau pemerhati hukum wakaf yang tertarik untuk menindaklanjuti informasi terkait perampasan  tanah wakaf. Penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan perlindungan terhadap tanah wakaf terkait fungsi kontrol sosial media dalam menyajikan fakta kepada masyarakat. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan melakukan penelitian kualitatif murni dengan melakukan wawancara langsung terhadap pemilik media setidaknya beberapa orang redaktur senior atau akademisi yang memiliki keahlian bidang yang terkait.

## Daftar Pustaka
Louis, Ma’luf. Munjid . Beirut: Maktabah Sarkiah, 1986.
Mardani. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia . Jakarta: Prenada Media, 2015.
Muhammad, Syamsuddin. Nihayatul al Muhtaj . Beirut: Darul Fikri, 1984.
Pusat  Kebijakan  dan  Manajemen  Kesehatan  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Gadjah Mada.  “Cara  Mengidentifikasi  Masalah  Penelitian  dan  Cara  Menyusun  Telaah Pustaka.” Diakses Desember 1 2, 2020.
http://chpm.fk.ugm.ac.id/index.php/id/component/content/article/51-id/613- kuliah-umum-cara-mengidentifikasi-masalah-penelitian-dan-cara-menyusun- telaah-pustaka.
S., Arief, ed. UUPA dan Hukum Agraria dan Hukum Tanah dan Beberapa Masalah Hukum AgrariaNo Title . Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1981.
Wahono,  Romi  Satria.  “A  Systematic  Literature  Review  of  Software  Defect  Prediction: Research  Trends,  Datasets,  Methods  and  Frameworks.” Journal  of  Software Engineering (2015).
Yunus, Muhammad. Kamus Arab Indonesia . Jakarta: Hidakarya Agung, 1987.
Zarqa, Anas. Cara Terkini Mendanai dan Menginvestasikan Harta Wakaf . Diedit oleh Hasan Abdullah Al-Amin. Jeddah: Al- Ma’had Al -Islamy li Al-Buhuts wa At-Tadrib, 1989.