Ramadhan, O.M., Rochman, C., Farida, I & Supiana. (2020). Persepsi Guru tentang Pemahaman Indikator Standar Pembiayaan Sekolah Menengah Atas. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 4(2), 93-100.
DOI: 10.30743/mkd.v4i2.2626

## PERSEPSI GURU TENTANG PEMAHAMAN INDIKATOR STANDAR PEMBIAYAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

## Ossi Marga Ramadhan*, Chaerul Rochman, Ida Farida & Supiana
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

## Abstract

## Abstrak
This  research  was  conducted  to  determine  the  extent  of teachers'  perceptions  of  the  standard  indicators  of financing  for  high  school  education  at  the  National Education  Standards  (SNP).  This  study  used  descriptive qualitative  method.  The  population  was  10  respondents, divided into 5 Islamic education teacher respondents and 5 Non-Islamic Islamic education teacher respondents from several  schools  in  Purwakarta  Regency.  The  instrument used was to use a questionnaire about understanding the standard  of  financing,  which  amounted  to  16  indicators, then given triangulation through direct interviews to find out  the  causes  and  solutions  to  problems  related  to  the achievement  of  financing  standards.  The  results  of  this study indicate that the achievement of indicators is at an average of 82% in the Non-Islamic Education group and 79%  in  the  Islamic  Education  group.  Several weaknesses were found regarding the standard indicators of financing, among others in the aspect of the realization of the cost of periodic  maintenance  and  repairs  and  the  aspect  of reporting and delivering financial accountability. Based on the  findings  in  the  field,  the  researchers  have recommendations  for  schools  and  related  parties  to  pay more  attention  to  the  stages  of  education  financing budgeting, especially during the planning, realization, and reporting stages and submission of financing reports.
Penelitian ini dilakukan untuk  mengetahui sejauh mana persepsi  guru  mengenai  indikator  standar  pembiayaan pendidikan sekolah tingkat menengah atas pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  kualitatif.  Populasi  berjumlah  10 responden yang terbagi menjadi 5 responden guru PAI dan  5  responden  guru  Non-PAI  dari  beberapa  sekolah yang  ada  di  Kabupaten  Purwakarta.  Instrumen  yang digunakan  adalah  dengan  menggunakan  angket mengenai  pemahaman  terhadap  standar  pembiayaan yang  berjumlah  16  indikator,  kemudian  diberikan triangulasi  melalui  wawancara  secara  langsung  untuk mengetahui penyebab dan solusi terhadap permasalahan terkait pencapaian standar pembiayaan. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  ketercapaian  indikator  berada pada  rata-rata  82%  pada  kelompok  Non-PAI  dan  79% pada  kelompok  guru  PAI.  Ditemukan  beberapa kelemahan  mengenai  indikator  standar  pembiayaan antara lain pada aspek perealisasian biaya pemeliharaan dan  perbaikan  berkala  dan  aspek  pelaporan  dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan. Berdasarkan  temuan  di  lapangan  peneliti  memiliki rekomendasi untuk sekolah serta pihak yang terkait agar lebih memperhatikan tahapan penganggaran pembiayaan  pendidikan  terutama  pada  saat  tahapan perencanaan,  perealisasian  serta  pelaporan  dan penyampaian laporan pembiayaan. Keywords: teacher  perceptions;  financing  standards; National Education Standards.
Kata Kunci: persepsi guru; standar pembiayaan; Standar Nasional Pendidikan.

## PENDAHULUAN
Capaian keberhasilan suatu lembaga pendidikan dapat dilihat dari bagaimana mutu pendidikan yang ada,  tak  heran  apabila  lembaga  pendidikan  seolah  berlomba  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan keinginan terhadap dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikannya (Elviera et al., 2019, p.  1).  Tentulah  sulit  dipungkiri  bahwa  beberapa  kebutuhan  di  dalam  lembaga  pendidikan  itu dirancang  salah  satunya  mengacu  pada  aspek  pembiayaan,  apabila  layanan  pendidikan  yang ditawarkan tersebut baik, itu bisa jadi karena pengelolaan anggaran pendidikan seperti pemasukan dan pengeluarannya diperuntukkan dengan baik, yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang
memiliki kualitas lulusan yang baik dan bermutu. Hal ini senada dengan Sudarsono yang mengatakan bahwa mutu pendidikan itu selalu diiringi oleh bagaimana perihal pembiayaannya (Sudarsono, 2016, p. 94).
Namun hal tersebut dirasa sulit termanifestasikan apabila tidak ada kerjasama diantara pihak yang  terkait,  hal  ini  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 (2003) yang intinya bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggungan bersama  antara  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  dan  Masyarakat.  Begitu  juga  di  dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan Nomor 4 Tahun (2008). Oleh sebab itu pihak- pihak tersebut harus memiliki kewajiban dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing  dalam  memastikan  perihal  pembiayaan  pendidikan  dapat  terselenggara  dengan efektif dan efisien. Serta terdapat kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk ikut andil  dalam  monitoring  arah  perjalanannya  agar  langkahnya  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan.
Hal  ini  dilakukan  agar  pendidikan  terselenggara  dengan  baik.  Untuk  itu  ketersediaan  dana yang mencukupi penyelenggaraan pendidikan haruslah ada dan dialokasikan dengan baik, agar proses pendidikan  pun  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Supriadi  bahwa  bagian yang penting dalam pelaksanaan pendidikan salah satunya adalah mengenai biaya pendidikan. Hal ini  penting  sebab  diperlukan  untuk  menjamin  ketersediaannya  berbagai  fasilitas  implementasi kebijakan  serta  berbagai  program  dalam  lembaga  pendidikan,  serta  untuk  terlaksananya  aktivitas intra dan ekstra di sekolah, dan juga  untuk mengembangkan  sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki mutu yang baik (Supriadi, 2006, p. 12).
Senada dengan itu, Fattah mengatakan bahwa dalam komponen-komponen input pendidikan yang  tidak  dapat  dihindari  keberadaannya  yaitu  adalah  faktor  pembiayaan  pendidikan.  Sebab pendidikan adalah sebuah proses, proses belajar mengajar yang dituntut harus bermutu, sementara itu input yang bermutu menghasilkan proses mengajar yang bermutu juga, yang kemudian membuat impact dari hasil pembelajaran yang baik (Fattah, 1999, pp. 51-56). Dalam penelitiannya, Syamsudin memaparkan  bahwa  anggaran  dalam  pendidikan  mempengaruhi  mutu  dari  hasil  belajar  dengan melalui mutu proses belajar yang baik (Syamsudin, 2009, p. 5).
Hal  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  kedudukan  dari  pembiayaan  terhadap terselenggaranya  pendidikan  itu  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Oleh  karena  itu,  dana  yang memadai  akan  mendukung  dan  melancarkan  proses  penyelenggaraan  pendidikan.  Serta pengalokasian  anggaran  yang  tepat  akan  memudahkan  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan.  Dan capaian  tujuan  pendidikan  itu  dipengaruhi  oleh  pembiayaan  pendidikan  juga.  Maka  dari  itu  agar pembiayaan pendidikan tepat sasaran haruslah memiliki rencana pendidikan yang baik.
Perencanaan  pembiayaan  pendidikan  dibutuhkan  sebab  biaya  untuk  setiap  lembaga pendidikan pada suatu wilayah itu berbeda dengan wilayah yang lain. Menurut Levin pemasukan dan sumber  daya  pembiayaan  dalam  pendidikan  harus  digunakan  secara  optimal  untuk  menjalankan proses operasional sekolah yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dalam berbagai tempat (Fattah,  2008,  p.  1).  Maka  dari  itu,  pemerintah  melalui  BSNP  dalam  setiap  tahunnya  menetapkan Standar Nasional Pendidikan, termasuk pada pembiayaan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria dasar mengenai sistem pendidikan yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dengan wilayah geografis yang berbeda.
Standar  Nasional  Pendidikan  merupakan  standar  sebagai  penjamin  mutu  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  sekolah.  Standar  nasional  tersebut  menjadi  komponen  yang  penting  dalam terselenggaranya  proses  pembelajaran  guna  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Banyak  peneliti sebelumnya yang mengkaji mengenai ketercapaian indikator standar pembiayaan, namun mayoritas
dari mereka tidak mengkaji menurut persepsi guru, hanya menjamah persepsi ketercapaian indikator menurut persepsi kepala sekolah, inspektorat maupun bendahara sekolah.
Seperti penelitian yang dilakukan oleh Atmaja yang meneliti pembiayaan pendidikan dalam perspektif kepala sekolah dan bendahara sekolah (Atmaja, 2016, p. 124). Demikian pula Mauluddin yang meneliti mengenai indikator standar pembiayaan menurut kepala sekolah (Mauluddin, 2014, p. 3).  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  peneliti  tertarik  untuk  menganalisis  sejauh  mana ketercapaian indikator standar pembiayaan dalam pelaksanaan dan capaiannya menurut pemahaman guru. Hal ini penting karena fungsi, kedudukan dan peran guru sangat strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran serta terlibat langsung mengenai kebijakan sekolah termasuk dalam hal ini aspek standar pembiayaan.

## METODE DAN FOKUS PENELITIAN
Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis dengan perhitungan mengenai perserpsi guru terhadap indikator standar pembiayaan. Populasi penelitian adalah guru- guru di sekolah tingkat menengah atas yang memiliki sampel 5 (lima) orang guru PAI dan 5 (lima) orang guru Non-PAI dari beberapa sekolah yang terletak di Kabupaten Purwakarta. Instrumen yang digunakan  adalah  dengan  menggunakan  angket  mengenai  pemahaman  terhadap  standar pembiayaan. Indikator standar pembiayaan berjumlah 16 (enam belas) indikator, yaitu mengenai: (1) RKA  untuk  alokasi  investasi;  (2)  RKA  alokasi  biaya  operasi  non-personalia;  (3)  dokumen  investasi sarana  dan  prasarana;  (4)  biaya  untuk  pengembangan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan;  (5) perealisasian modal kerja; (6) biaya operasional guru dan tenaga pendidik; (7) pengadaan alat tulis; (8)  pengadaan  bahan  dan  alat  habis  pakai;  (9)  perealisasian  biaya  pemeliharaan  dan  perbaikan berkala;  (10)  pembelanjaan  biaya  pengadaan  daya  dan  jasa;  (11)  pembelanjaan  biaya  transportasi, perjalanan  dinas  dan  konsumsi;  (12)  pembelanjaan  dana  untuk  kegiatan  pembinaan  siswa;  (13) anggaran  untuk  pelaporan;  (14)  pengelolaan  sumbangan  dana  dari  masyarakat/pemerintah;  (15) pembukuan serta; (16) laporan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan.
Data dikumpulkan dengan cara memberikan lembar angket kepada guru-guru melalui media Google Form, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menentukan terlebih dahulu indikator yang memiliki capaian paling tinggi dan rendah, serta melakukan  perbandingan antara responden yang berdasarkan pada kelompok guru dan keseluruhan dari kelompok guru. Setelah data paling rendah diketahui,  kemudian  diberikan  triangulasi  melalui  wawancara  secara  langsung  untuk  mengetahui penyebab dan solusi terhadap permasalahan terkait pencapaian standar pembiayaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengambilan dan analisis data tentang ketercapaian indikator standar pembiayaan guru PAI dan Non-PAI disajikan melalui profil ketercapaian, perbandingan, dan triangulasi pada indikator standar pembiayaan.  Masing-masing  hasil  analisis  akan  disajikan  melalui  grafik  dan  pembahasan  sebagai berikut.

## Grafik 1. Profil Pemahaman Standar Pembiayaan
Grafik 1 di atas menggambarkan tingkat capaian pemahaman pada setiap indikator dari standar pembiayaan.  Secara  keseluruhan  ketercapaian  Standar  Pembiayaan  tampak  bervariasi,  kedua kelompok Guru PAI maupun Non-PAI yang memiliki prosentase pemahaman terbesar terletak pada indikator 5 dan 7, indikator tersebut berkaitan dengan perealisasian modal kerja dan pengadaan alat tulis. Sedangkan indikator yang memiliki capaian paling rendah untuk kedua kelompok guru adalah indikator nomor 9, yakni berkaitan dengan perealisasian biaya pemeliharaan dan perbaikan berkala.
Profil  pemahaman guru terhadap standar pembiayaan terlihat masih rendah pada indikator perealisasian  rencana  biaya  pemeliharaan  dan  perbaikan  berkala  sarana  dan  prasarana.  Senada dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Vida  yang  menemukan  bahwa  sarana  dan  prasarana  pada sekolah belum memadai (Vida, 2017, p. 2). Begitu pula Budi yang mengemukakan bahwa sarana dan prasarana  seyogyanya  menjadi  prioritas  dalam  pengelolaan  anggaran  sekolah  (Budi,  2015,  p.  ii). Sementara  itu  Ruwaida  meyakini  bahwa  salah  satu  faktor  dalam  perealisasian  anggaran  adalah perencanaan anggaran (Ruwaida, 2015, p. 102).
Berdasarkan informasi di atas, maka masalah utama pada standar pembiayaan adalah masih lemahnya  perencanaan  penganggaran  yang  dalam  hal  ini  perealisasian  anggaran  untuk  biaya pemeliharaan  dan  perbaikan  berkala  sarana  dan  prasarana.  Kelemahan  ini  sangat  mungkin disebabkan oleh minimnya kontrol sehingga perencanaan untuk meperealisasiankan pemeliharaan dan perbaikan berkala sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.
Berdasarkan  peran  penting  itu,  institusi  membutuhkan  pengelolaan  yang  baik,  dalam  hal keberadaan  dan  model  yang  berlaku.  Pada  umumnya  di  dalam  segala  bidang,  langkah  menyusun pembiayaan  untuk  diperealisasiankan  adalah  hal  yang  penting,  tak  terkecuali  di  dalam  bidang pendidikan.  Hal  ini  senada  dengan  Jamaluddin  dalam  Uhar  yang  mengatakan  bahwa  anggaran merupakan  rencana  yang  mengatur  berbagai  kebutuhan  yang  digunakan  dalam  waktu  yang ditentukan (Uhar, 2010, p. 265).
80 75 80 75 90 75 90 75 70 75 85 75 85 80 85 75 85 85 85 80 90 80 95 75 70 85 75 80 80 85 80 75 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 P ros e n ta se P e m a h a m a n ( % ) Indikator Standar Pembiayaan Profil Pemahaman Standar Pembiayaan berdasarkan Indikator PAI Non-PAI
Grafik 2. Perbandingan Prosentase Pemahaman Standar Pembiayaan

## Grafik 3. Perbandingan Rata-Rata Pemahaman Standar Pembiayaan
Grafik  2  menunjukkan  bahwa  perbandingan  pemahaman  standar  pembiayaan  berdasarkan keompok guru nampak berbeda. Responden dengan pemahaman tertinggi pada kelompok guru PAI diperoleh  oleh  responden  keempat  yaitu  86%.  Sedangkan  prosentase  terendah  adalah  responden pertama yaitu 69%. Sementara itu prosentase tertinggi pada kelompok guru Non-PAI diperoleh oleh responden kelima yaitu 94%, sedangkan  prosentase terrendah adalah responden kedua yaitu 70%. Sedangkan Grafik 3 menunjukkan rata-rata prosentase pemahaman standar pembiayaan kelompok guru PAI dan Non-PAI, hasilnya prosentase pemahaman standar pembiayaan guru  Non-PAI (82%) lebih tinggi dari pada kelompok guru PAI (79%).
Perbandingan prosentase pemahaman standar pembiayaan berdasarkan kelompok guru dapat diketahui bahwa kelompok guru Non-PAI lebih memahami mengenai standar pembiayaan. Senada dengan  penelitian  Mokhamad  yang  menemukan  bahwa  90%  guru  memahami  mengenai  indikator standar pembiayaan (Mokhamad, 2019, p. 55). Sementara itu, prosentase yang terlihat masih rendah dalam pemahaman indikator standar pembiayaan diperoleh oleh kelompok Guru PAI. Sesuai dengan penelitian  Johan  yang  menemukan  bahwa  meskipun  persepsi  guru  termasuk  dalam  kategori  baik, namun tetap saja guru mengharapkan perencanaan anggaran yang dikelola oleh sekolah yang lebih transparan serta akuntabel (Johan, 2016, p. 9).
Berdasarkan informasi di atas, maka masalah utama yang dihadapi dalam penelitian ini adalah masih  lemahnya  perencanaan  anggaran  pendidikan.  Sehingga  kelemahan  ini  sangat  mungkin menyebabkan  perealisasian  anggaran  pendidikan  sekolah.  Sesuai  dengan  penelitian  Ruwaida  yang
69 78 80 86 84 81 70 83 80 94 0 20 40 60 80 100 R1 R2 R3 R4 R5 Prosent ase Pe m ah aman (%) Responden Guru Perbandingan Prosentase Pemahaman Standar Pembiayaan PAI 79 82 78 79 79 80 80 81 81 82 82 PAI Non-PAI Prosentase Pemahaman Standar Pembiayaan (%) Kel o mp o k G u ru Perbandingan Rata-rata Pemahaman Standar Pembiayaan
menemukan bahwa apabila perencanaan anggaran pendidikan dikelola dengan mekanisme yang baik maka perealisasian anggaran akan tercapai dengan baik (Ruwaida, 2015, p. 108).
Kecenderungan perbedaan pemahaman standar pembiayaan dari kelompok PAI dan Non-PAI ini apabila ditinjau dari aspek sosial, dapat ditentukan oleh lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah  terhadap  pendidik  mengenai  standar  pembiayaan.  Hal  tersebut  sangat  penting  dilakukan sebab dapat menjadi faktor pengembangan kompetensi pendidik, baik pada kelompok PAI maupun Non-PAI. Senada dengan Mei yang menyebutkan bahwa sosialisasi adalah usaha untuk menghasilkan pendidik menjadi lebih profesional (Mei, 2011, p. 198). Sosialisasi berkaitan erat dengan interaksi sosial yang dalam hal  ini antara sesama pendidik. Demikian Soekanto yang menyaratkan interaksi sosial membutuhkan aspek komunikasi (Soekanto, 1990, p. 58). Sedangkan menurut Wursanto komunikasi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan informasi (Wursanto, 2005, p. 171). Dalam hal ini, komunikasi yang sangat dibutuhkan ialah komunikasi pendidik dengan pendidik.
Selain itu, perbedaan pemahaman ini terjadi karena kurangnya pertukaran informasi antara pendidik dengan pendidik. Demikian Rahman yang meyakini bahwa pertukaran pengetahuan dapat meningkatkan kapasitas individu guru (Rahman, 2016, 127). Termasuk dalam hal ini, ialah pertukaran pengetahuan tentang pemahaman pendidik mengenai indikator pada standar pembiayaan.

## Triangulasi
Berdasarkan  prosentasi  dari  hasil  analisis  profil  pemahaman  indikator  dan  perbandingan prosentase pemahaman standar pembiayaan, maka selanjutnya peneliti melakukan triangulasi, yang bertujuan  untuk  menggali  informasi  dan  mendalami  jawaban  mengenai  indikator  terrendah  dari beberapa orang responden. Responden terdiri dari 1 (satu) orang Guru PAI dan 1 (satu) orang Guru Non-PAI. Adapun pertanyaan yang diungkapkan adalah: (1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu penyebab indikator  rendah/tidak  paham  atau  lainnya?  dan  (2)  Bagaimana  menurut  Bapak/Ibu  cara meningkatkan indikator tersebut? Adapun hasil triangulasi dapat disajikan melalui tabel berikut.
Tabel 1. Triangulasi Kel. Guru Kode Responden Indikator Terendah Indikator 9 Indikator 16 PAI R1 - Penyebabnya adalah pada saat perencanaan anggaran, sekolah tidak merencanakan dengan matang mana yang seharusnya menjadi prioritas dalam penganggaran dana.
- Untuk meningkatkan indikator tersebut adalah pada saat perencanaan anggaran, memilih dengan bijak mana yang seharusnya menjadi urgensi bagi kebutuhan sekolah dalam penganggaran dana. - Penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya manusia ketika peralihan transisi sistem pelaporan manual kepada sistem pelaporan berbasis online, sehingga pelaporan pertanggungjawaban masih berjalan walaupun terkesan lambat.
- Untuk meningkatkan indikator tersebut dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensinya dalam hal pelaporan berbasis online atau merekrut tenaga ahli yang mumpuni dalam bidangnya dengan menyediakan memaksimalkan fasilitas pendukung yang dibutuhkan. Non- PAI R2 - Penyebabnya adalah adalah kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang terkait dalam perealisasian anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.
- Untuk meningkatkankan perealisasian anggaran tentu dibutuhkan integrasi dan kolaborasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait.
- Penyebabnya adalah kurang optimalnya pengawasan dan evaluasi yang lebih terstruktur, yang dalam hal ini adalah pelaporan pertanggungjawaban.
- Untuk meningkatkannya yaitu sebaiknya memaksimalkan pengawasan dan melakukan evaluasi yang terstruktur serta melibatkan semua pihak yang terkait untuk bersama mengevaluasi kebutuhan sekolah.
Berdasarkan informasi jawaban dari kedua kelompok responden maka dapat diungkap bahwa kesulitan mereka dalam memenuhi indikator 9 dan 16 adalah kurangnya perencanaan, pengawasan,
evaluasi dan pengelolaan anggaran untuk pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang terkait di dalamnya.
Tulusmono  menyimpulkan  bahwa  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  penganggaran memerlukan strategi khusus untuk mengatur aliran dana masuk dan keluar dari suatu institusi, mulai dari  perencanaan,  pengorganisasian,  perealisasian,  pengawasan,  dan  kemudian  akuntansi (Tulusmono, 2010, p. 181).
Di dalam perencanaan penganggaran pendidikan terdapat tugas yang ditanggung oleh masing- masing anggota lembaga pendidikan, seperti dalam melaksanakan proses penganggaran merupakan tanggung  jawab  setiap  koordinator  standar  pendidikan,  dalam  melaksanakan  catatan  anggaran ditugaskan pada bendahara, dan untuk mengawasi jalannya proses penganggaran dilakukan secara bersama secara internal dan eksternal termasuk kepala sekolah, yang kemudian dimuat dalam laporan pertanggungjawaban (Hayati, 2012).

## PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perealisasian perencanaan pembiayaan dalam hal pemeliharaan serta perbaikan berkala sarpras belum sesuai dengan rencana kerja  dan  anggaran.  Ditemukan  belum  optimalnya  pelaksanaan  pelaporan  pertanggungjawaban keuangan  serta  penyampaian  pelaporan.  Untuk  mengatasi  masalah  perealisasian  anggaran  biaya harus  diatur  dengan  perencanaan  yang  diawasi  dan  dipertanggungjawabkan  lebih  maksimal  oleh sekolah.  Selain  itu  kepala  sekolah,  wakil  kepala  sekolah  termasuk  bendahara  dan  komite  sekolah terlibat aktif dalam merencanakan dan menyusun RKA dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dan proses ini harus memiliki data yang sahih dan komprehensif agar segala kebutuhan yang diperlukan dalam terselenggaranya pendidikan yang bermutu dapat diantisipasi dalam perencanaan anggaran. Dan untuk mengatasi masalah pelaporan tersebut maka disarankan bagi kepala sekolah untuk lebih mengawasi  dan  mengevaluasi  perencanaan  dan  kebutuhan  anggaran  dengan  lebih  terstruktur, termasuk  dalam  aspek  pelaporan  pertanggungjawaban,  agar  semua  kebutuhan  dalam  rangka penyelenggaraan  pendidikan  teralokasikan  sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah  dengan  memenuhi ketentuan yang sistematis, transparan, efisien dan akuntabel. Bagi guru sebaiknya membantu untuk mengevaluasi perencanaan anggaran yang sesuai dengan kondisi sekolah.

## REFERENSI
Abdussalam, M. R. (2019). Analisis Ketercapaian Indikator Standar Pembiayaan pada SD Negeri Pamucatan Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Profesi Keguruan, 5(1).
Adawiah, V. (2017). “Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Yasina Cigombong Kabupaten Bogor Tahun Ajaran 2015/2016”. Tesis. Universitas Terbuka. Atmaja, R. T. E., Harun, C. Z., & Ibrahim, S. (2016). Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Administrasi Pendidikan, 4(1). Chuo, C. M. (2011). Student Teachers Socialization Development by Teaching Blog: Reflections and Socialization Strategies. Journal of Educational Technology, 10(2).
Elviera, C. D., Irawan, D., & Syafrina, D. N. (2019). Pengembangan Tata Usaha Sekolah Berbasis Teknologi Informasi. Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 3(1), 1 – 6.
Fattah, N. (1999). Analisis Hubungan Pembiayaan Pendidikan Dasar dengan Mutu Proses dan Hasil Belajar. Jurnal Mimbar Pendidikan, 1(3).
Fattah, N. (2008). Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris. Jurnal Pendidikan Dasar, (9), 417 – 436.
Hayati, E. D. (2012). Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah di RSBI SMPN 3 Mranggen Demak. Educational Management, 1(2).
Karyono, J. P. J. (2016). Persepsi Guru tentang Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah. EQUILIBRIUM, 4(1), 1 – 12. Mauluddin, U., Matsum, J. H., & Asriati, N. (2014). Implementasi Standar Pembiayaan Pendidikan oleh Kepala SDN Se Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Artikel Penelitian. Universitas Tanjungpura.
Peraturan Pemerintah RI. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
Ruwaida, Darwanis, & Abdullah, S. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perealisasian Anggaran Belanja Pendidikan di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi, 4(4), 101 – 110. Soekanto, S. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sudarsono. (2016). Upaya Manajerial Pengembangan Kurikulum Program Unggulan di Madrasah Aliyah. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 4(1), 92 – 115.
Suharsaputra, U. (2010). Administrasi Pendidikan. Bandung: Refika Aditama.
Supeni, B. S. (2015). “Analisis Laporan Perealisasian Anggaran dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Di SMA Negeri 5 Madiun”. Tesis. Universitas Sebelas Maret. Supriadi, D. (2006). Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Syamsudin. (2009). “Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Hasil Belajar Melalui Mutu Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Asahan”. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
Taufiqurrahman. (2016). Menggagas Pengelolaan Penilaian untuk Peningkatan Pembelajaran. JPII, 1(1).
Tulusmono. (2010). Manajemen Kesiswaan dan Manajemen Keuangan di Madrasah dan Sekolah Islam. Jurnal Mudarrisa, 4(2).
Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wursanto, I. (2005). Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.