Muhammad Abi Firmansyah*, Soetji Lestari (2023) Karakteristik Capaian Index Pemberdayaan Gender di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  Pembangunan  Masyarakat  Berbasis  Gender  2021, (8)  11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023
Karakteristik  Capaian  Index  Pemberdayaan  Gender  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta Dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Gender 2021

## Muhammad Abi Firmansyah*, Soetji Lestari
Program Studi Sosiologi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Indonesia Email: muhammad.firmansyah023@mhs.unsoed.ac.id, soetji.lestari@unsoed.ac.id

## Abstrak
Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  merupakan  wilayah  dengan  Index Pemberdayaan  Gender  (IDG)  paling  baik  dibandingkan  dengan  provinsi  lain  di Indoensia.  Angka  Index  Pembangunan  Manusia  (IPM),  Index  Pembangunan Gender  (IPG),  Index  Pemberdayaan  Gender  (IDG)  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  secara  keseluruhan  sudah  lebih  tinggi  dibandingkan  skala  nasional. Index  Pemberdayaan  Gender  merupakan  capaian  atau  indikator  untuk  mengukur terlaksananya  keadilan  dan  kesetaraan  gender  berdasarkan  partisipasi  politik  dan ekonomi;  perempuan  perlu  diberdayakan  sehingga  pengarusutamaan  gender (gender  mainstreaming)  harus  menjadi  tolak  ukur  dalam  setiap  program pemberdayaan  manusia.  Pengarusutamaan  gender  merupakan  rangkaian  strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan dan pembangunan.  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sebagai  provinsi  yang mendapatkan  penghargaan  Anugerah  Parahita  Ekapraya  sebanyak  tiga  kali  pada tahun  2016,  2018,  dan  2021;  hal  tersebut  menandakan  bahwa  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  sudah  baik  dalam  pemberdayaan  gender  melalui pengarusutamaan  gender.  Pemberdayaan  perempuan  yang  baik  di  setiap  wilayah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  perlu  dilihat  kembali bagaimana  karakteristik  setiap  wilayahnya  untuk  memastikan  pemerataan pembangunan  dan  pemberdayaan  gender.  Karakteristik  wilayah  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  memiliki  perbedaan  pembangunan  dan  pemberdayaan, Kabupaten  Gunung  Kidul  dalam  hal  ini  masih  tertinggal  dalam  angka  Harapan Lama  Sekolah  dan  Rata  Lama  Sekolah,  selain  itu  Kabupaten  Bantul  masih tertinggal  dalam  angka  partisipasi  perempuan  dalam  parlemen.  Wilayah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  memiliki  karakteristk yang berbeda dalam Index Pemberdayaan Gender, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum merata.
Kata  kunci: Index  Pemberdayaan  Gender,  Pengarusutamaan  Gender,  dan  Pemerataan Pemberdayaan Gender.

## Abstract
Yogyakarta  Special  Region  Province  is  the  region  with  the  best  Gender Empowerment Index (IDG) compared to other provinces in Indonesia. The figures for  the  Human  Development  Index  (HDI),  Gender  Development  Index  (IPG), Gender Empowerment Index (IDG) for the Yogyakarta Special Region Province as a whole are higher than the national scale. The Gender Empowerment Index is an achievement  or  indicator  to  measure  the  implementation  of  gender  justice  and equality  based  on  political  and  economic  participation;  women  need  to  be empowered so that gender mainstreaming must be the benchmark in every human empowerment  program.  Gender  mainstreaming  is  a  series  of  strategies  for integrating  gender  perspectives  in  development  and  development.  Yogyakarta Special  Region  Province  as  a  province  that  received  the  Anugerah  Parahita Ekapraya (APE) award three times in 2016, 2018 and 2021; This indicates that the Yogyakarta  Special  Region  Province  is  good  at  gender  empowerment  through gender mainstreaming. Good women's empowerment in each Regency/City region in  the  Special  Region  of  Yogyakarta  Province  needs  to  be  reviewed  at  the characteristics  of  each  region  to  ensure  equitable  development  and  gender empowerment.  The  regional  characteristics  of  the  Special  Region  of  Yogyakarta Province  have  differences  in  development  and  empowerment,  Gunung  Kidul Regency in this case is still lagging behind in terms of Expected Years of Schooling and Average Years of Schooling, apart from that, Bantul Regency is still lagging behind in terms of women's participation in parliament. Regency/City areas in the Special Region of Yogyakarta Province have different characteristics in the Gender Empowerment  Index,  equitable  development  and  gender  empowerment  in  the Special Region of Yogyakarta Province are not yet evenly distributed.

## Keywords: Gender Empowerment Index, Gender Mainstreaming, and Equal Gender Empowerment

## Pendahuluan
Gender dalam konstruksi sosial menguntungkan laki-laki dalam kepemilikan alat produksi dan pembangunan suatu wilayah baik skala mikro maupun makro. Perempuan tersubordinasi  oleh  dominasi  laki-laki,  pandangan  bahwa  laki-laki  adalah  sosok  yang kuat,  mampu  mengambil  keputusan,  rasional,  dan  “pencari  nafkah”  menyempitkan peluang perempuan dalam memberikan pembangunan. Perempuan dalam hal ini hanya memiliki peran besar pada sektor domestik, seperti menjaga anak, mengurus rumah, dan merawat suami; hal ini terjadi sebagai dampak dari pemahaman “kodrat perempuan” dan “kodrat laki-laki” yang tidak imbang atau bias (Mirni, 2016).
Ketimpangan  gender  khususnya  kontribusi  perempuan  dalam  sektor  publik, semakin  membuat  gap  antara  peran  laki-laki  dan  perempuan  dalam  melakukan  suatu pembangunan  atau  pemberdayaan.  Masyarakat  tidak  hanya  terdiri  dari  laki-laki, perempuan  merupakan  bagian  dari  masyarakat;  oleh  karena  itu,  perempuan  harus mendapatkan  kesempatan  yang  sama  seperti  laki-laki  dalam  membangun  wilayahnya sendiri.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPPA)  yang dibentuk  pada  1978  merupakan  langkah  awal  Indonesia  untuk  memberdayakan
perempuan dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Indonesia  sebagai  negara  dengan  jumlah  penduduk  terbanyak  keempat  dunia  yaitu sebesar  273,8  Juta  memiliki  pekerjaan  rumah  untuk  membenahi  sumber  daya manusianya, 49,52 % penduduk Indonesia adalah perempuan, jumlah yang besar untuk diberdayakan.
Pada tahun 2009 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beinisiatif membentuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan tujuan  meningkatkan  kepedulian  terhadap  isu  gender,  memberikan  kesejahteraan  bagi laki-laki dan perempuan, mengurangi kesenjangan gender, meningkatkan partisipasi laki- laki dan perempuan dalam pemberdayaan, serta menjamin akomodasi kebutuhan laki-laki dan  perempuan  dari  berbagai  kelompok  sosial  (KemenPPPA,  2010).  PPRG  jika diterapkan  dengan  baik  akan  mengintegrasikan  perspektif  gender  di  dalam  proses perencanaan dan penganggaran di setiap wilayah Indonesia.
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender memberikan sumbangsih baik bagi  peningkatan  Index  Pembangunan  Manusia  (IPM),  Index  Pembangunan  Gender (IPG), dan Index Pemberdayaan Gender (IDG) di beberapa wilayah Indonesia. Salah satu provinsi  dengan  penerapan  PPRG  yang  baik  adalah  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta;  berdasarkan  data  statistik,  Provinsi  Yogyakarta  memiliki  Index Pembangunan Gender (IPG) tertinggi di Indonesia yaitu 94,88 (bps.go.id, 2022). Prestasi Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  perlu  diikuti  oleh  provinsi  lain  yang  ada  di Indonesia  dalam  misi  mewujudkan  kesejahteraan  gender  baik  bagi  laki-laki  maupun perempuan.  PPRG  yang  diterapkan  pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dapat  menjadi  acuan  bagi  provinsi  lain  dalam  menerapkan  Perencanaan  dan Penganggaran Responsif Gender secara maksimal.
Tulisan  ini  berupaya  untuk  menganalisa  karakteristik  setiap  wilayah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berdasarkan  Index Pemberdayaan Gender (IPG) pada tahun 2021. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  karakteristik  capaian  Index  Pembangunan  Manusia  (IPM),  Index Pembangunan Gender (IPG), dan Index Pemberdayaan Gender (IDG) di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menganalisa pemerataan pembangunan gender di setiap wilayah kabupaten Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, tulisan ini berusaha memberikan solusi terhadap pembangunan gender setiap kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Metode Penelitian
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Responden penelitian terdiri dari berbagai  lapisan  masyarakat,  termasuk  perwakilan  pemerintah,  organisasi  non- pemerintah, dan masyarakat umum.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Komitmen Diy Dalam Pengarusutamaan Gender
Program perencanaan pembangunan mendapat perhatian khusus dari aktivis dan pemerhati  masalah  perempuan,  program  pembangunan  yang  diterapkan  berfokus  pada pembangunan manusia (umum) akan tetapi hasilnya relatif tidak memberi keadilan dan kesetaraan  bagi  perempuan  dan  laki-laki.  Pembangunan  yang  berfokus  pada  manusia, memiliki asumsi dasar bahwa setiap manusia (laki-laki dan perempuan) memiliki modal dan kebutuhan yang sama dalam pembangunan; pada kenyataannya, hasil pembangunan memperlihatkan  pencapaian  yang  diraih  perempuan  lebih  sedikit  jika  dibandingkan pencapaian  lak-laki  dalam  berbagai  bidang,  baik  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi, hukum, dan politik.
Program perencanaan pembangunan tidak berupaya mendiskreditkan perempuan dalam pembangunan, hal ini terjadi akibat adanya ketimpangan hubungan gender. Salah satu  strategi  mengatasi  masalah  tersebut  adalah  menciptakan  pengarusutamaan  gender (gender  mainstreaming)  yang  dibangun  untuk  mengintegrasikan  permasalahan perempuan  dan  laki-laki  ke  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan evaluasi (Sardjunani dkk, 2001).
Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender  (PPRG)  merupakan  hasil produk  dari  strategi  pengarusutamaan  gender.  Pada  tahun  2013,  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya atas komitmennya dalam upaya  mewujudkan  kesetaraan  gender,  pemberdayaan  perempuan,  dan  perlindungan anak. APE merupakan penghargaan yang diberikan secara berkala setiap tahunnya oleh KPPPA  untuk  mengetahui  sejauh  mana  implementasi  pengarusutamaan  gender  untuk mencapai kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah.
Penghargaan  APE  sendiri  ada  empat  tingkatan  atau  kategori,  dari  yang  paling dasar yaitu, Kategori Pratama, Kategori Madya, Kategori Utama, dan Kategori Mentor yang  merupakan  kategori  tertinggi  (dp3ap2.jogjaprov.go.id,  2021).  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  mendapat  penghargaan  Anugerah  Parahita  Ekapraya  Kategori Mentor  sebanyak  tiga  kali  pada  tahun  2016,  2018,  dan  2021  (dp3ap2.jogjaprov.go.id. 2021).
Gambar Grafik 1 IPG Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021
Berdasarkan gambar grafik 1, IPG Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 94,88;  angka  yang  sangat  tinggi  dalam  Index  Pembangunan  Gender.  Tingginya  angka IPG  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dipengaruhi  oleh  Index  Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi dan hanya memiliki gap yang sedikit. IPM Laki-Laki berada pada  angka  82,99  dan  IPM  Perempuan  berada  pada  angka  78,74;  walaupun  IPM perempuan belum mencapai angka 8, index pembangunan manusia di Provinsi DIY sudah melewati  angka  75.  Rentang  atau  gap  antara  pembangunan  laki-laki  dan  perempuan hanya berkisar 4,25; jarak ini memengaruhi jumlah IPG Provinsi DIY tinggi. Berdasarkan gafik tersebut,  sudah terlihat  bahwa  diskriminasi  perempuan  tidak terpaut  jauh  dengan laki-laki,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  mampu  membangun  dan memberdayakan perempuan baik dalam sektor domestik maupun sektor publik.
Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berhasil  mewujudkan  keadilan  dan kesetaraan gender di Indonesia sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan negara (GBHN) Tahun  1999,  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2000  hingga  2004  tentang  program pembangunan  nasional,  kemudian  dipertegas  melalui  Instruksi  Presiden  No.  9  Tahun 2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dalam  pembangunan  nasional.  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki gap Index Pembangunan Manusia sebesar 4,25, angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan gap Index Pembangunan Manusia tingkat nasional yang mencapai 6,66.
Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  mampu  meningkatkan  angka  Index Pembangunan  Manusia  karena  adanya  program  Perencanaan  dan  Penganggaran Responsif Gender (PPRG) berupa, program kecamatan sayang ibu, pelatihan anggaran responsif  gender,  penghargaan  Anugerah  Parahita  Ekapraya  (APE),  dan  program kampung ramah anak (Mirni, 2016).
Gambar Grafik 2 IPG Nasional Tahun 2021 Sumber: KPPA 2021
Berdasarkan  gambar  grafik  2,  IPG  Nasional  Indonesia  sebesar  91,27;  angka tersebut menunjukkan bahwa IPG Yogyakarta lebih tinggi dengan gap 3,71. Perbedaan IPG  antara  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  Indonesia  diikuti  oleh perbedaan Index Pembangunan Manusianya, IPM Laki-Laki Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta  lebih  tinggi  6,74  sedangkan  IPM  Perempuan  lebih  tinggi  9,15.  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  memiliki  tingkat  IPG  dan  IPM  yang  lebih  tinggi  dari Indonesia,  hal  tersebut  membuktikan  bahwa  pengarusutamaan  gender  dalam pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  oleh  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta sudah lebih baik dari Indonesia (secara keseluruhan).
Angka Index Pembangunan Manusia Indonesia yang lebih rendah 6,66 dari angka Index  Pembangunan  Manusia  DIY  disebabkan  oleh  pembangunan  manusia  yang  tidak merata  di  seluruh  Indonesia,  ketimpangan  ini  belum  dapat  diselesaikan  dengan  baik; Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  selalu  berada  pada  posisi  paling  atas  dalam pembangunan manusia dan pembangunan gender (Aprilianti dan Setiadi, 2020).

## B. Angka Ipm, Ipg, Dan Idg Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Index  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  indikator  untuk  melihat  upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah, selain itu IPM berguna  untuk  melihat  dampak  kinerja  pembangunan  wilayah  dengan  dimensi  yang sangat luas terkait dengan kualitas penduduk berupa harapan hidup, standar hidup layak, dan intelektualitas. Capaian IPM hanya dapat menunjukan kesenjangan antar wilayah saja dan belum dapat menggambarkan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan.
Dalam  pembangunan  manusia  sering  kali  berkaitan  dengan  perbedaan  gender yang  membahas  bagaimana  dalam  memperoleh  kesetaraan  gender  agar  dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia tanpa membedabedakan antara laki-laki dan  perempuan  (Fajriyyah  dan  Budiantara,  2015).  Berdasarkan  komponennya,  IPM mencakup  Angka  Harapan  Hidup  (AHH),  Rata  Lama  Sekolah  (RLS),  Harapan  Lama Sekolah (HLS), dan Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan (PPP). IPM di Provinsi DIY merupakan  capaian  pemerintah  dalam  melaksanakan  program  PPRG  dan pengarusutamaan gender dengan melihat kualitas penduduknya.
Berdasarkan data IPM Provinsi DIY dan Nasional Berdasarkan Komponen Tahun 2021,  IPM  Provinsi  DIY  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  nilai  IPM  nasional  dengan rentang  7,93.  Capaian  IPM  Provinsi  DIY  selaras  dengan  komponen  IPM  yang  sama tingginya;  Angka  Harapan  Hidup  (AHH)  manusia  di  Provinsi  DIY  mencapai  75,04 sedangkan Indonesia hanya 71,57 (rentang 3,47); Harapan Lama Sekolah (HLS) manusia di  Provinsi  DIY  mencapai  15,64  sedangkan  Indonesia  13,08  (rentang  2,56);  Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) manusia di Provinsi DIY mencapai 9,64 sedangkan Indonesia hanya 8,54 (rentang 1,1); serta Pengeluaran Perkapita Penduduk (PPP) manusia di Provinsi DIY mencapai 14.111 sedangkan Indonesia hanya 11.156 (rentang 2.955).
Memperlihatkan  bahwa  penerapan  Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif Gender (PPRG) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil melampaui
skala nasional; kualitas hidup masyarakat Provinsi DIY lebih baik dibandingkan dengan rata-rata  kualitas  hidup  masyarakat  dalam  cakupan  nasional,  terutama  dalam  sektor pendidikan  dan  pengeluaran  rumah  tangga.  Masyarakat  Provinsi  DIY  memiliki  angka Harapan  Lama  Sekolah  15,64  (15-16  tahun),  artinya  masyarakat  Provinsi  DIY  sudah banyak  yang  melanjutkan  pendidikan  sampai  jenjang  perguruan  tinggi;  masyarakat Provinsi  DIY  dapat  dikatakan  sejahtera  dalam  bidang  pendidikan  karena  berhasil mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun (Sekolah Menengah Atas).
Selain itu, sebagai salah satu provinsi yang memiliki berbagai macam destinasi wisata,  sangat  mengembangkan  dan  memberdayakan  perekonomian  masyarakatnya, jumlah  pengeluaran  perkapita  penduduk  Provinsi  DIY  yang  mencapai  14  juta  rupiah menggambarkan  bahwa  kesejahteraan  ekonomi  penduduk  sudah  cukup  terjamin (ketimpangan ekonomi yang tidak signifikan), hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam destinasi  wisata.  Provinsi  DIY  memiliki keunggulan  geografis  karena  berada  di antara dataran tinggi dan rendah, Provinsi DIY memiliki destinasi wisata pegunungan, pantai, dan  sebagainya;  Provinsi  DIY  juga  menjadi  tempat  berkembangnya  pendidikan khususnya  Perguruan  Tinggi  dengan  jumlah  128  Perguruan  Tinggi  yang  tersebar  di seluruh wilayah Provinsi DIY.
Berdasarkan  Grafik  2  Index  Pembangunan  Manusia  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  secara  keseluruhan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  Index  Pembangunan Manusia  tingkat  Nasional  (72,29).  Kota  Yogyakarta  memperoleh  angka  paling  tinggi dengan  87,18,  diikuti  oleh  Kabupaten  Sleman  dengan  angka  84,  Kabupaten  Bantul dengan  angka  80,28,  Kabupaten  Kulon  Progo  dengan  angka  74,71,  dan  yang  terakhir adalah Kabupaten Gunung Kidul dengan angka 70,16. Pembangunan manusia di Provinsi DIY  belum  merata  sepenuhnya,  namun  perlu  disadari  bahwa  angka  pembangunan manusia di Provinsi DIY lebih dari angka 70.
Perbedaan terlihat signifikan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Gunung Kidul, rentang perbedaan Index Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 17,02. Kabupaten Gunung Kidul meruapakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi DIY dengan Ibukota Kabupaten Wonosari. Kabupaten Gunung Kidul merupakan wilayah yang dipenuhi oleh destinasi  wisata  alam  seperti  pantai,  goa,  dan  sebagainya.  Kabupaten  Gunung  Kidul berdasarkan  grafik  di  atas  hanya  memiliki  rentang  sebesar  4,55  dengan  Kabupaten Sleman, sehingga untuk melihat pemerataan pembangunan wilayah di Provinsi DIY perlu dijabarkan berdasarkan komponen Index Pembangunan Manusianya.
Secara  keseluruhan,  dapat  terlihat  bahwa  Index  Pembangunan  Manusia  di Kabupaten Gunung Kidul merupakan yang terendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di  Provinsi  DIY  dan  nasional;  menurut  Sunaryanta  (Bupati  Gunung  Kidul)  dalam gunungkidul.com hal tersebut terjadi sebab oleh pertumbuhan penduduk yang masif dan harapan lama sekolah anak-anak masih kurang, rata-rata penduduk Gunung Kidul baru menamatkan jenjang pendidikan kelas satu Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Grafik  3.  menunjukkan  bahwa  perbedaan  Index  Pembangunan  Manusia  (IPM) setiap  Kabupaten/Kota  Provinsi  DIY  tidak  menunjukkan  perbedaan  yang  terlalu signifikan terutama pada bagian Angka Harapan Hidup (AHH) yang masih berkisar 73
hingga 75 tahun. Perbedaan yang cukup signifikan terlihat pada komponen Harapan Lama Sekolah  (HLS)  dan  Rata-Rata  Lama  Sekolah  (RLS).  Kabupaten  Gunung  Kidul menempati posisi terendah dengan angka Harapan Lama Sekolah 12,98 dan angka Rata- Rata Lama Sekolah 7,30; sedangkan angka tertinggi berada di Kota Yogyakarta dengan Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  17,6  tahun  dan  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS)  11,72 tahun.  Rentang  angka  Harapan  Lama  Sekolah  Kota  Yogyakarta  dengan  Kabupaten Gunung  Kidul  berkisar  4,82  sedangkan  rentang  angka  Rata-Rata  Lama  Sekolah  Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Gunung Kidul berkisar 4,42.
Pembangunan manusia di Provinsi DIY ternyata belum menyeluruh, masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul belum mendapatkan kesejahteraan dan keadilan pendidikan; index  pembangunan  manusia  di  Kabupaten  Gunung  Kidul  merupakan  yang  terendah dibandingkan  dengan  kabupaten  lain  di  Provinsi  DIY.  Dalam  tingkat  nasional  dengan angka  Harapan  Lama  Sekolah  13,08;  Kabupaten  Gunung  Kidul  masih  tertinggal,  hal tersebut  terjadi  sebab  motivasi  dan  keinginan  pelajar  untuk  melanjutkan  pendidikan masih  sangat  rendah,  alasan  mengapa  pelajar  tidak  melanjutkan  pendidikan  adalah masalah  ekonomi  sehingga  tidak  sanggup  untuk  membayar  biaya  pendidikan (jogja.solopos.com, 2021).
Pembangunan manusia di Provinsi DIY yang sudah baik, perlu dilihat bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan tersebut. Index pembangunan Gender (IPG) merupakan satuan ukuran pembangunan manusia (seperti IPM) namun fokus pada status gender dalam mengukur kemampuan dasar, dalam hal  ini Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS, dan Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan (PPP).
Berdasarkan data IPG Provinsi Daerah Istimewa Yokyakarta Berdasarkan AHH Tahun  2021  menunjukkan  bahwa  Angka  Harapan  Hidup  perempuan  lebih  tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan atau rentang Angka Harapan Hidup laki-laki dengan perempuan berkisar 3 Tahun. Berdasarkan pembagian setiap kabupaten atau kota; Kabupaten Kulon Progo memiliki rentang Angka Harapan Hidup antara laki-laki (73,39) dengan  perempuan  (77,18)  sekitar  3,79;  Kabupaten  Bantul  memiliki  rentang  Angka Harapan  Hidup  antara  laki-laki  (71,97)  dengan  perempuan  (75,71)  sekitar  3,74; Kabupaten  Gunung  Kidul  memiliki  rentang  Angka  Harapan  Hidup  antara  laki-laki (72,26)  dengan  perempuan  (76,02)  sekitar  3,76;  Kabupaten  Sleman  memiliki  rentang Angka Harapan Hidup antara laki-laki (73,08) dengan perempuan (76,73) sekitar 3,65; sedangkan  Kota  Yogyakarta  memiliki  rentang  Angka  Harapan  Hidup  antara  laki-laki (72,92) dengan perempuan (76,40) sekitar 3,48.
Angka Harapan Hidup perempuan paling tinggi berada di wilayah Kulon Progo sedangkan  yang  terendah  berada  di  wilayah  Bantul.  Terlihat  bahwa  masyarakat Kabupaten Kulon Progo memiliki Angka Harapan Hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di kabupaten atau kota lain di Provinsi DIY dengan Angka Harapan Hidup  laki-laki  73,39  dan  perempuan  77,18.  Masyarakat  Kulon  Progo  memiliki pembangunan  khususnya  sektor  kesehatan  yang  cukup  baik  dan  memadai,  pemerintah Kabupaten  Kulon  Progo  meningkatkan  jaminan  kesehatan  dan  gizi  ibu  hamil
(harianjogja.com,  2019).  Jika  dibandingkan  dengan  Angka  Harapan  Hidup  tingkat nasional, Provinsi DIY sudah mengungguli karena berada di atas rata-rata.
Berdasarkan data IPG Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan HLS Tahun 2021 menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah di setiap kabupaten atau kota di  Provinsi  DIY  memiliki  angka  yang  fluktuatif;  Kabupaten  Kulon  Progo  dan  Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan angka Harapan Lama Sekolah perempuan yang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  wilayah  lain  yang  angka  Harapan  Lama  Sekolah perempuan lebih rendah dibanding dengan laki-laki (rentang hanya berkisar 1 Tahun).
Berdasarkan  pembagian  setiap  kabupaten  atau  kota;  Kabupaten  Kulon  Progo memiliki  rentang  angka  Harapan  Lama  Sekolah  antara  laki-laki  (14,24)  dengan perempuan  (15,26)  sekitar  1.02;  Kabupaten  Bantul  memiliki  rentang  angka  Harapan Lama Sekolah antara laki-laki (15,67) dengan perempuan (15,13) sekitar 0,54; Kabupaten Gunung Kidul memiliki rentang angka Harapan Lama Sekolah antara laki-laki (13,17) dengan  perempuan  (12,88)  sekitar  0,29;  Kabupaten  Sleman  memiiki  rentang  angka Harapan Lama Sekolah antara laki-laki (16,76) dengan perempuan (16,55) sekitar 0,21; sedangkan Kota Yogyakarta memiliki rentang angka Harapan Lama Sekolah antara laki- laki (17,46) dengan perempuan (17,63) sekitar 0,17. Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan rentang atau perbedaan angka Harapan Lama Sekolah paling minim; artinya, Kota Yogyakarta sudah dibangun dan diberdayakan dalam sektor pendidikan secara merata.
Berdasarkan  data  IPG  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Berdasarkan  RLS Tahun  2021  menunjukkan  bahwa  angka  Rata-Rata  Lama  Sekolah  perempuan  lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, rentang atau perbedaan berkisar beberapa bulan saja.  Berdasarkan  pembagian  setiap  kabupaten  atau  kota;  Kabupaten  Kulon  Progo memiliki  rentang  angka  Rata-Rata  Lama  Sekolah  antara  laki-laki  (9,44)  dengan perempuan  (8,62)  sekitar  0,82;  Kabupaten  Bantul  memiliki  rentang  angka  Rata-Rata Lama Sekolah antara laki-laki (10,09) dengan perempuan (9,28) sekitar 0,81; Kabupaten Gunung Kidul memiliki rentang angka Rata-Rata Lama Sekolah antara laki-laki (7,90) dengan perempuan (6,88) sekitar 1,02; Kabupaten Sleman memiliki rentang angka Rata- Rata  Lama  Sekolah  antara  laki-laki  (11,34)  dengan  perempuan  (10,54)  sekitar  0,8; sedangkan Kota Yogyakarta memiliki rentang angka Rata-Rata Lama sekolah antara laki- laki (11,91) dengan perempuan (11,34) sekitar 0,57.
Kota  Yogyakarta  kembali  menjadi  wilayah  yang  unggul  dalam  pembangunan pendidikan sebab rentang atau gap antara laki-laki dan perempuan paling sedikit; namun, kembali  lagi  Kabupaten  Gunung  Kidul  menjadi  wilayah  paling  terbelakang  dalam pembangunan pendidikan.
Berdasarkan  data  IPG  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Berdasarkan Pengeluaran  Perkapita  yang  Disesuaikan  Tahun  2021  menunjukkan  bahwa  angka Pengeluaran  Perkapita  perempuan  di  Provinsi  DIY  lebih  rendah  dibandingkan Pengeluaran  Perkapita  laki-laki,  bahkan  perbedaannya  cukup  jauh.  Hal  tersebut merupakan dampak dari sedikitnya peran perempuan dalam sektor publik. Berdasarkan pembagian setiap kabupaten atau kota; Kabupaten Kulon Progo memiliki rentang angka Pengeluaran Perkapita antara laki-laki (13.058) dengan perempuan (9.539) sekitar 3.519;
Kabupaten  Bantul  memiliki  rentang  angka  Pengeluaran  Perkapita  antara  laki-laki (18.010) dengan perepmpuan (14.868) sekitar 3.142; Kabupaten Gunung Kidul memiliki rentang angka Pengeluaran Perkapita antara laki-laki (15.748) dengan perempuan (6.543) sekitar 9.205; Kabupaten Sleman memiliki rentang angka Pengeluaran Perkapita antara laki-laki (17.312) dengan perempuan (15.029) sekitar 2.283; sedangkan Kota Yogyakarta memiliki  rentang  angka  Pengeluaran  Perkapita  antara  laki-laki  (19.002)  dengan perempuan (18.642) sekitar 36.
Kota  Yogyakarta  kembali  unggul  dalam  pembangunan  perekonomian  yang merata  antara  laki-laki  dengan  perempuan,  pembangunan  berbasis  gender  di  Kota Yogyakarta layak menjadi contoh bagi wilayah lain terutama wilayah dalam provinsinya sendiri yaitu Kabupaten gunung Kidul karena harus menjadi yang paling rendah dalam pembangunan  perekonomian  berbasis  gender  yang  merata.  Kabupaten  Gunung  Kidul memiliki ketimpangan Pengeluaran Perkapita yang sangat tinggi antara laki-laki dengan perempuan, rentang atau perbedannya mencapai 9.250.
Berdasarkan  data  IDG  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2021 menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Provinsi DIY sudah cukup maksimal sebab  rentang  atau  gap  antar  wilayah  dengan  provinsi  tidak  berbeda  terlalu  jauh. Berdasarkan  keterlibatan  perempuan  dalam  parlemen,  Kabupaten  Sleman  (28,00), Kabupaten Gunung Kidul (24,44), dan Kabupaten Kulon Progo (20,00) sudah melampaui angka  keterlibatan  perempuan  dalam  parlemen  di  Provinsi  DIY  (20,00);  namun keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Bantul sangat minim (8,89).
Partisipasi  perempuan  dalam  parlemen  di  Kabupaten  Bantul  sangat  sedikit, ketertarikan  perempuan  di  Kabupaten  Bantul  untuk  masuk  sebagai  anggota  parlemen berbanding  jauh  dengan  Kabupaten  Sleman  (28,00),  rentang  atau  gap  menjapai  20,00. Berdasarkan posisi perempuan sebagai manajer atau pemimpin (pengambil keputusan), Kabupaten Kulon Progo (52,57) dan Kota Yogyakarta (52,51) sudah melampaui angka Provinsi DIY (52,18).
Kabupaten Gunung Kidul (44,59) masih tertinggal dari wilayah lain, secara tidak langsung hal tersebut merupakan dampak dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama  sekolah  perempuan  di  Kabupaten  Gunung  Kidul  yang  masih  rendah,  sehingga lapangan  pekerjaan  yang  didapatkan  belum  maksimal.  Berdasarkan  sumbangan pendapatan  perempuan,  hanya  Kota  Yogyakarta  (44,27)  yang  sudah  melampaui  angka Provinsi  DIY  (41,26),  sedangkan  Kabupaten  Kulon  Progo  (34,27)  berada  pada  posisi yang paling rendah.
Berdasarkan  data  IDG  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2021 menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Provinsi DIY sudah cukup maksimal sebab  rentang  atau  gap  antar  wilayah  dengan  provinsi  tidak  berbeda  terlalu  jauh. Berdasarkan  keterlibatan  perempuan  dalam  parlemen,  Kabupaten  Sleman  (28,00), Kabupaten Gunung Kidul (24,44), dan Kabupaten Kulon Progo (20,00) sudah melampaui angka  keterlibatan  perempuan  dalam  parlemen  di  Provinsi  DIY  (20,00);  namun keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Bantul sangat minim (8,89).
Partisipasi  perempuan  dalam  parlemen  di  Kabupaten  Bantul  sangat  sedikit, ketertarikan  perempuan  di  Kabupaten  Bantul  untuk  masuk  sebagai  anggota  parlemen berbanding  jauh  dengan  Kabupaten  Sleman  (28,00),  rentang  atau  gap  menjapai  20,00. Berdasarkan posisi perempuan sebagai manajer atau pemimpin (pengambil keputusan), Kabupaten Kulon Progo (52,57) dan Kota Yogyakarta (52,51) sudah melampaui angka Provinsi DIY (52,18).
Kabupaten Gunung Kidul (44,59) masih tertinggal dari wilayah lain, secara tidak langsung hal tersebut merupakan dampak dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama  sekolah  perempuan  di  Kabupaten  Gunung  Kidul  yang  masih  rendah,  sehingga lapangan  pekerjaan  yang  didapatkan  belum  maksimal.  Berdasarkan  sumbangan pendapatan  perempuan,  hanya  Kota  Yogyakarta  (44,27)  yang  sudah  melampaui  angka Provinsi  DIY  (41,26),  sedangkan  Kabupaten  Kulon  Progo  (34,27)  berada  pada  posisi yang paling rendah.

## C. Karakteristik Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Capaian Ipm, Ipg, Dan Idg.
Penjelasan Karakteristik wilayah Berdasarkan IPM, IPG, dan IDGadalah sebagai berikut, Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah  (RLS),  Pendapatan  Perkapita  Penduduk  yang  disesuaikan  (PPP),  Partisipasi Perempuan  Dalam  Parlemen  (PPDP),  Perempuan  Sebagai  Manajer  (PSM),  dan Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP).
Berdasarkan  data  Karakteristik  wilayah  Berdasarkan  IPM,  IPG,  dan IDGmenunjukkan  bahwa  pembangunan  berbasis  gender  melalui  Prencanaan  dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi DIY belum dapat dikatakan maksimal karena masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan terutama pada sektor pendidikan, pendapatan  (perekonomian),  dan  partisipasi  perempuan  dalam  parlemen.  Untuk menjelaskan karakteristik setiap wilayah perlu penjabaran lebih lanjut.

## 1. Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu Kabupaten yang diberikan kawasan industri  untuk  DIY  dan  Jawa  Tengah.  Kawasan  industri  Sentolo  merupakan  Kawasan strategis  untuk  mengembangkan  industri;  dalam  rangka  menciptakan  kawasan  industri yang  ramah  lingkungan  dan  bebas  polusi,  maka  dikembangkan  kawasan  industri  di Sentolo.  Masyarakat  Kabupaten  Kulon  Progo  mayoritas  bekerja  pada  sektor  pertanian dan industri manufaktur.
Berdasarkan  data,  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Kulon  Progo  cukup  unggul pada  AHH  (75,22),  HLS  (14,27),  dan  PSM  (52,57);  sedangkan  tertinggal  pada  RLS (9,02),  PPP  (10.069),  dan  SPP  (34,27).  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  masyarakat Kabupaten  Kulon  Progo  masih  mendapatkan  upah  yang  rendah  dilihat  berdasarkan pengeluaran  perkapita  dan  sumbangan  pendapatan  perempuan  yang  masih  rendah; sebagai  kabupaten  yang  diberikan  kawasan  industri  selayaknya  mampu  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upah yang layak.
Posisi  perempuan  sebagai  manajer  yang  tinggi  namun  sumbangan  pendapatan perempuan  yang  sedikit  mengindikasikan  bahwa  perempuan  diupah  lebih  sedikit dibandingkan  dengan  laki-laki,  Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender (PPRG) di Kabupaten Kulon Progo harus meningkatkan upah yang layak bagi perempuan agar pembangunan berbasis gender di Kabupaten Kulo Progo meningkat.

## 2. Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah di Provonsi DIY yang memiliki berbagai  desa  wisata.  Kawasan  desa  wisata  di  Kabupaten  Bantul  memiliki  karya  atau produk  berupa  kerajinan  kulit,  gerabah,  dan  batik.  Masyarakat  di  Kabupaten  Bantul banyak  diberdayakan  melalui  desa  wisata  sebagai  pengrajin  kerajinan  tangan. Berdasarkan  data  tabel  di  atas,  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Bantul  cukup  unggul dalam IPM (80,28) dan PPP (15.543), sedangkan tertinggal pada PPDP (8,89) dan AHH (73,89).
Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah diberdayakan melalui desa wisata,  terlihat  pendapatan  pekapita  yang  cukup  bersaing  dan  sumbangan  pendapatan perempuan yang masih lebih tinggi dari Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman; namun  partisipasi  perempuan  dalam  parlemen  sangat  rendah.  Hal  tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat terutama perempuan sudah berdaya melalui produk kerajinan  tangan  berupa  gerabah,  kerajinan  kulit,  dan  batik,  walaupun  skalanya  masih home  industry.  Program  Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender  yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi DIY hanya memaksimalkan home industry dengan teknologi terbarukan dan mendukung perempuan untuk mengisi kursi parlemen.

## 3. Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu wilayah yang paling tertinggal dari  wilayah  lainnya;  IPM  (70,16),  HLS  (12,98),  RLS  (7,30),  PPP  (9.505),  dan  PSM (44,59)  Kabupaten  Gunung  Kidul  berada  pada  angka  yang  paling  bawah.  Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu wilayah Provinsi DIY dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, hal tersebut membuat konsentrasi perekonomian Gunung Kidul terpusat pada pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
Pemerintah Provinsi DIY perlu menekankan kembali pembangunan yang merata di  setiap  wilayah  terutama  di  Kabupaten  Gunung  Kidul  karena  ketertinggalan pembangunan  manusia  dan  pemberdayaan  gender  yang  masih  rendah;  program Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender  di  Kabupaten  Gunung  Kidul  perlu ditinjau  kembali  apakah  sudah  berjalan  maksimal  atau  belum;  pembangunan  perlu dilakukan  pada  berbagai  sektor  baik  pendidikan,  perekonomian,  dan  kesehatan masyarakat.
Pemerintah  Provinsi  DIY  memiliki  “pekerjaan  rumah”  yang  besar  untuk membangun  dan  memberikan  pemberdayaan  yang  merata  untuk  Kabupaten  Gunung Kidul agar tidak tertinggal dengan wilayah lain; hal tersebut akan berdampak pada angka Index Pembangunan Manusia Provinsi DIY bahkan nasional.

## 4. Kabupaten Sleman
Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi cukup besar di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Kabupaten  Sleman  merupakan  pusat  dari wilayah  administratif  provinsi  dimana  digunakan  sebagai  wilayah  kerja  pemerintahan kabupaten. Pasar tradisional di Kabupaten Sleman tersebar di seluruh wilayah, bahkan Kabupaten Sleman memiliki pasar modern yang dijadikan sebagai destinasi wisatawan seperti Plaza Ambarrukmo, Hartono Mall Yogyakarta, Jogja City Mall, dan Sleman City Hall. Masyarakat Kabupaten Sleman mayoritas bekerja sebagai “pengelola” dalam sektor pembangunan atau konstruksi.
Kabupaten Sleman cukup unggul pada IPM (84,00), HLS (16,74), RLS (10,92), PPP  (16.060),  PPDP  (28,00),  dan  PSM  (51,66),  sedangkan  SPP  (38,92)  masih  lebih rendah dari Kabupaten Bantul (39,28). Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Sleman sudah dilakukan  secara  merata  dan  perempuan  sudah  diberdayakan  dengan  maksimal,  baik dalam sektor kesehatan, pendidikan, perkonomia, dan politik.
Hal  tersebut  tercermin  dalam  data  pengeluaran  perkapita  masyarakat  (16.060) yang cukup tinggi, harapan lama sekolah (16,74) dan rata-rata lama sekolah (10,92), serta partisipasi perempuan dalam parlemen (28,00) dan perempuan sebagai manajer (51,66); hal  ini  membuktikan  bahwa  tingginya  angka  partisipasi  perempuan  dalam  parlemen sesuai  dengan  wilayah  Kabupaten  Sleman  yang  dijadikan  sebagai  wilayah  kerja pemerintahan  kabupaten,  sehingga  mendorong  perempuan  untuk  turut  berpartisipasi dalam dunia politik.

## 5. Kota Yogyakarta
Kota  Yogyakarta  merupakan  wilayah  yang  berfokus  pada  sektor  industri, komersial,  dan  jasa,  khususnya  jasa  pada  sektor  pariwisata.  Berkembangnya  Kota Yogyakarta  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  yang  signifikan.  Kota  Yogyakarta memiliki  beberapa  pusat  industri  menengah  dan  pusat  industri  modern,  salah  satunya adalah  Pasar  Beringharjo;  Kota  Yogyakarta  juga  memiliki  kawasan  komersial  seperti Malioboro, sedangkan pasar modern di Yogyakarta antara lain Plaza Malioboro, Galeria Mall,  Lippo  Plaza  Jogja,  Ramai  Mall,  Ramayana,  Gardena,  Toko  Progo  dan  Kampus Mirota.
Pesatnya  perkembangan  pariwisata  telah  membantu  kota  Yogyakarta  memiliki banyak  hotel,  motel,  dan  wisma.  Kota  Yogyakarta  sudah  unggul  dalam  berbagai pembangunan;  angka  IPM  (87,18),  HLS  (17,60),  RLS  (11,72),  PPP  (18.801),  PSM (52,51),  dan  SPP  (44,27)  menunjukkan  bahwa  Kota  Yogyakarta  sudah  unggul  dalam berbagai  sektor,  baik  kesehatan,  pendidikan,  perekonomian,  dan  politik.  Program Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender  di  Kota  Yogyakarta  sudah  berjalan maksimal;  Kota  Yogyakarta  menjadi  salah  satu  wilayah  yang  mendukung  angka pembangunan manusia Provinsi DIY meningkat.
Namun,  di  sisi  lain  Pemerintah  Provinsi  DIY  perlu  melakukan  pembenahan kembali agar ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak terjadi; bila dibandingkan dengan Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Yogyakarta sudah mencapai “titik puncak” pembangunan  manusia  berbasis  gender,  sedangkan  Kabupaten  Gunung  Kidul  masih tertinggal jauh.

## Kesimpulan
Perempuan menjadi salah satu korban dari ketimpangan gender yang terjadi dalam pembangunan  negara,  perempuan  perlu  diberdayakan  agar  tidak  terjadi  ketimpangan yang  signifikan  antara  laki-laki  dengan  perempuan.  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  menerapkan  Perencanaan  dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk mengurangi ketimpangan gender antara laki-laki dengan perempuan dalam pembangunan.
Perempuan  harus  memiiki  peran  aktif  dalam  pembangunan  baik  dalam  ruang lingkup kabupaten, kota, provinsi, bahkan dalam skala nasional. Penerapan PPRG yang baik  di  wilayah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  terjadi  pada  tahun  2021  karena mengalami  peningkatan  cukup  signifikan  baik  dalam  angka  IPM,  IPG,  maupun  IDG. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan pembangunan yang merata  khususnya  pada  Kabupaten  Gunung  Kidul;  perempuan  di  Kabupaten  Gunung Kidul  belum  memiliki  kesejahteraan  baik  dalam  bidang  esehatan,  pendidikan,  dan perekonomian.
Masyarakat kabupaten Gunung Kidul yang mayoritasnya bekerja sebagai petani atau  buruh  perlu  disejahterakan  kembali,  sebagai  salah  satu  wilayah  yang  memiliki destinasi wisata cukup banyak; Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dapat mencontoh program  Perencanaan  dan  Penganggaran Responsif  Gender  (PPRG)  Kabupaten  Bantul dengan cara embuat desa wisata dan memberikan pelatihan kepada penduduk setempat untuk  menghasilkan  produk  berupa  kerajinan,  karena  secara  tidak  langsung  akan mensejahterakan perempuan karena industrinya masih dalam skala home industry yang sebagian besar pengelolanya adalah perempuan.
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga dapat menjadikan Kabupaten Kulon Progo  sebagai  referensi  untuk  menjadikan  wilayahnya  (Kabupaten  Gunung  Kidul) sebagai  kawasan industri terutama  industri  pariwisata.  Pembangunan  manusia  berbasis gender perlu ditekankan sebab permpuan di Kabupaten Gunung Kidul masih memberikan sumbangan pendapatan yang sangat rendah. Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan pertama  kali  adalah  memudahkan  akses  dan  meningkatkan  kualitas  pendidiakan  di Kabupaten Gunung Kidul.
Angka  HLS  dan  RLS  yang  masih  rendah  mengindikasikan  masyarakat  di Kabupaten  Gunung  Kidul  masih  tertinggal  dalam  sektor  pendidikan;  hal  ini  akan berdampak pada akses lapangan pekerjaan dan “kualitas” pekerjaan yang akan didapatkan oleh  masyarakat.  Akses  dan  kualitas  pendidikan  yang  baik  secara  tidak langsung akan mensejahterakan masyarakat karena di kemudian hari masyarakatnya dapat mandiri baik
secara ekonomi maupun sosial dengan pekerjaan dan upah yang layak sehingga mereka akan mendapatka kesejahteraan dalam sektor kesehatan dan perekonomian.
Secara garis besar, Peprogram Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sangat maksimal dan dijalankan dengan cukup  baik,  pemerintah  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  hanya  perlu  fokus pada pemerataannya agar tidak terjadi gap yang cukup besar antara wilayah kota satelit dengan wilayah “pedesaan”.

## BIBLIOGRAFI
Amanda,  Maudy  Pritha,  Humaedi,  Sahadi,  &  Santoso,  Meilanny  Budiarti.  (2017).
Penyalahgunaan  narkoba  di  kalangan  remaja  (Adolescent  Substance  Abuse).
Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2).
Kela, Doni Albert. (2015). Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lex Crimen , 4 (6).
Majid, Abdul. (2020). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba . Alprin.
Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, Nancy. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Pendekatan  Pekerja  Sosial. Aspirasi:  Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 5 (2), 157–164.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis  A Methods Sourcebook Edition 3. United States of America .
Moleong,  Lexy  J.  (2005).  metodologi  penelitian  kualitatif,  Bandung:  Remaja. Rosdakarya. T. Hani .
Pahlevi,  Diki.  (2020).  Peran  Badan  Narkotika  Nasional  (Bnn)  Dalam  Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. Ilmu Pemerintahan , 8 (2), 60–75.
Pauzana,  Anisa.  (2022).  Konseling  Kelompok  Mengurangi  Kecemasan  Residen Rehabilitasi  dengan  Masalah  Penyalahgunaan  Narkoba. Jurnal  Inovasi  Penelitian , 2 (11), 3705–3708.
Rismanda,  Cakra,  &  Ginting,  Rehnalemken.  (2018).  Faktor-Faktor  Penyebab  Tindak Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Kota  Surakarta. Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Penanggulangan Kejahatan , 6 (2), 227–243.
Saputra,  Putra  Pratama.  (2017).  Penguatan  Manajemen  Organisasi  Lokal  dalam Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkotika, Psikotropika,  dan  Zat  Adiktif  di  Bandung. Pekerjaan Sosial , 16 (1).
Schaefer,  David  R.,  Davidson,  Kimberly  M.,  Haynie,  Dana  L.,  &  Bouchard,  Martin. (2021).  Network  integration  within  a  prison-based  therapeutic  community. Social Networks , 64 , 16–28.
St Fatmawati, L., & Niasa, La. (2022). Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan
Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dikota Kendari. Sultra Law Review , 4 (1), 1– 22.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Sumadyo, Hadi. (2001). Psikologi Sosial. Bandung: Pustaka Setia .
Welsh, Wayne N., & McGrain, Patrick N. (2008). Predictors of therapeutic engagement in  prison-based  drug  treatment. Drug  and  Alcohol  Dependence , 96 (3),  271–280. https://doi.org/doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2008.03.019

## Copyright holder:
Muhammad Abi Firmansyah*, Soetji Lestari (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: