KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN

## KEPERCAYAAN
[Muharrir] 1
[Jefrie Maulana] 2
[Muhammad Nahyan Zulfikar] 3
1 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1 [muharrir@utu.ac.id]
2 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
2 [jefriemaulana@utu.ac.id]
3 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
3 [m.nahyanzulfikar@utu.ac.id]

## Abstract
The  issuance  of  Supreme  Court  Circular  Letter  (SEMA)  Number  2  of  2023  concerning Instructions  for  Judges  in  Adjudicating  Cases  on  Applications  for  Registration  of Marriages Between  People of Different  Religions  and  Beliefs  has  caused  pros  and  cons reactions  in  society,  in  essence  in  this  SEMA  applications  for  registration  of  marriages between different religions cannot be granted by the Court, this is of course contrary to Supreme  Court  Decision  Number  1400  K/Pdt/1986  which  states  that  differences  in  the religion  of  prospective  husband  and  wife  are  not  prohibited  in  marriage,  and  also contradicts the content in the Elucidation of Article 35 letter a of Law Number 23, 2006 concerning Population Administration, where it is explained that the Court can determine marriages  between  people  of  different  religions.  This  research  aims  to  determine  the position and legal strength of SEMA in the hierarchical system of statutory regulations. This research method uses  normative  juridical  with  a  statutory  approach.  The  research results show that the position of SEMA Number 2 of 2023 is under the law and its legal force cannot erase or revoke articles in the Population Administration law, even though
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
SEMA  Number  2  of  2023  contains  the  same  material  as  Article  2  paragraph  (1  )  and Article 8 letter f of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, but can only revoke legal products issued by the Supreme Court, so with the issuance of SEMA this automatically revokes Supreme Court Decision  Number  1400  K/Pdt/1986.  The  binding  legal  power  of SEMA  is  not  directly  legally  binding,  but  contains  legal  relevance  aimed  at  the  Judicial body under the Supreme Court, thus closing the door for the Court to grant Applications for Registration of Interfaith marriage.
Keywords : Circular Letter, Supreme Court, Interfaith marriage
Received: 20 September 2023      Revised: 18 Oktober 2023     Aceppted: 25 Oktober 2023

## 1. PENDAHULUAN
Surat  edaran  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  peraturan  kebijakan yang  berlandasakan  pada  asas  kebebasan  bertindak  yang  dikenal  dengan istilah freies  ermessen . 1 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi  bimbingan  dalam  penyelenggaraan  peradilan,  yang  lebih  bersifat administrasi. 2 Didalam  pasal  7  Undang-undang  No.12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  selain  7  tingkatan  yang disebutkan dalam jenis peraturan perundang-undangan yaitu : UUD 1945, TAP MPR,  UU/Perpu,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan Daerah  Provinsi,  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota,  jenis  lain  juga mencakup  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Mahkamah  Agung  (Pasal  8),  jadi SEMA  dapat  dikategorikan  sebagai  salah  satu  bentuk  peraturan  perundang- undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga.
Belakangan ini terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 2023  tentang  Petunjuk  Bagi  Hakim  Dalam  Mengadili  Perkara  Permohonan Pencatatan  Perkawinan  Antar-Umat  yang  Berbeda  Agama  dan  Kepercayaan. SEMA  ini  menuai  reaksi  pro  dan  kontra  di  tengah  hiruk  pikuk  problem perkawinan  beda  agama  di  Indonesia.  Pada  pokoknya  dalam  SEMA  tersebut Mahkamah  Agung  memerintahkan  kepada  seluruh  Pengadilan  dibawah jajarannya untuk menolak setiap permohonan izin perkawinan beda agama. Setiap  praktek  perkawinan  yang  terjadi  di  Indonesia,  ketentuannya tunduk pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan khususnya  yang  beragama  Islam  berlaku  ketentuan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI).  Didalam  UUP  tidak  ada  satu  pasal  pun  yang  memuat  tentang larangan  perkawinan  beda  agama,  hanya  KHI  yang  melarang  tegas perkawinan  beda  agama.  Bahkan  hingga  sekarang  belum  ada  satupun Undang-undang yang memperbolehkan perkawinan beda agama di Indonesia.
1 Philipus  M.  Hadjon,  1993, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, hlm.152
2 Henry  P.  Panggabean,  2001, Fungsi  Mahkamah  Agung  dalam  Praktik  Sehari-Hari . Sinar  Harapan,  Jakarta, hlm.144
Walaupun  demikian,  praktek  perkawinan  beda  agama  masih  sering terjadi.  Ini  diawali  dengan  adanya  Pasal  UUP  yang  memberikan  celah  bagi perkawinan tersebut, yaitu pasal 21 ayat (3) UUP menyebutkan bahwa “Para pihak  yang  perkawinannya  ditolak  berhak  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan  didalam  wilayah  mana  pegawai  pencatat  perkawinan  yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.”
Setiap  orang  yang  akan  melaksanakan  perkawinan  diawali  dengan mendaftarkannya  pada  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  di  wilayah  mana berdomisili,  berkas  yang  masuk  akan  diperiksa  terlebih  dahulu  apakah  ada melanggar  ketentuan  didalam  UUP  atau  tidak,  dengan  berlandaskan  pada ketentuan  yang  ada  tentu  saja  perkawinan  beda  agama  tidak  dikabulkan pendaftaranya,  sehingga  para  pihak  yang  ditolak  berkasnya,  akan memanfaatkan celah dengan adanya pasal 21 ayat (3) UUP ini.
Permohonan  izin  perkawinan  beda  agama  yang  masuk  ke  Pengadilan, akan  diperiksa  dan  dikaji  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  dan  Hakim juga akan melakukan interpretasi terhadap norma-norma yang ada pada UUP dikarenakan  perkawinan  beda  agama  tidak  diatur  didalamnya  sehingga permohonan  tersebut  akan  sulit  untuk  dikabulkan,  namun  sejak  munculnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400  K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang  menyatakan  bahwa  “perbedaan  agama  dari  calon  suami    istri    tidak merupakan    larangan    perkawinan    bagi    mereka”  menjadi  semacam yurisprudensi  bagi  para  Hakim  untuk  mengabulkan  permohonan  izin  beda agama. Ditambah lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Adminitrasi  Kependudukan  (Adminduk)  membuka  kesempatan  yang lebar bagi pasangan beda agama, dimana Pasal 35 huruf a UU Adminduk telah menyatakan: “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”.
Sekilas  pasal  ini  menimbulkan  multi  tafsir,  namun  ketika  melihat penjelasan  didalamnya  barulah  ada  satu  norma  baru  yang  dicari  oleh pasangan  beda  agama  tersebut.  Penjelasan  Pasal  35  huruf  a  UU  Adminduk, menegaskan  bahwa:  “yang  dimaksud  dengan  perkawinan  yang  ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.  Walaupun  hanya  penjelasan,  tapi  ini  menjadi  landasan  hukum  bagi Pengadilan yang mengabulkan izin perkawinan beda agama.
Sejak diundangkanya UU Adminduk hingga tahun 2022,  setidaknya ada 118 putusan Pengadilan tentang permohonan   izin   pencatatan  perkawinan beda  agama  di    Pengadilan    Negeri. 3 Salah  satunya  adalah  penetapan Pengadilan  Surabaya    yang  mengabulkan  perkawinan  beda  agama  dalam putusan  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.Sby.  dan  juga  permohonan  perkawinan beda  agama  yang  dikabulkan  oleh  Pengadilan  Jakarta  Pusat  dalam  putusan
3 Ayub  Mursalin,  2023,  Legalitas  Perkawinan  Beda  Agama:  Mengungkap  Disparitas  Putusan  Pengadilan  di Indonesia, Undang: Jurnal Hukum , Vol.6 (1) : 113-150
nomor  155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.  dengan  pertimbangan  hakim  diantaranya merujuk  pada  pasal  35  huruf  (a)  UU  Adminduk.  Dan  tidak  sedikit  pula permohonan yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan dikarenakan UUP dan KHI berlandaskan  pada  norma-norma  agama.  Dikarenakan  Polemik  perkawinan beda  agama  terus  terjadi,  maka  untuk  mengakhiri  polemik  tersebut  Ketua Mahkamah  Agung  Muhammad  Syarifuddin  menerbitkan  SEMA  No.23  Tahun 2023.  Tentu  saja  dengan  terbitnya  SEMA  ini  bersebrangan  dengan  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  1400  K/Pdt/1986  dan  juga  kontradiksi  dengan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Lalu bagaimanakah keberlakuanya jika  SEMA  tersebut  bertentangan  dengan  regulasi  yang  ada,  maka  fokus masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kedudukan  dan  kekuatan hukum SEMA Nomor 2 tahun 2023 dalam sistem hirarki peraturan perundang- undangan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yaitu “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka  dengan  membahas  doktrin-doktrin  atau  asas-asas  dalam  ilmu  hukum (studi  dogmatic/doktrinal  research).  Penelitian  dilakukan  terhadap  asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum” 4
Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier. 5 Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan histori ( historical approach ). Pendekatan perundangan-undangan adalah  “pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  menganalisa  aturan  dan regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  tersebut.”  Pendekatan  Histori adalah “pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang  melatar  belakangi  dengan  apa  yang  dipelajari  serta  perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat .” 6
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  bahan  pustaka.  Kemudian pelaksanaannya dengan  mengumpulkan  dan  mempelajari  serta  memahami  peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal, putusan pengadilan dan  juga  termasuk  hasil-hasil  penelitian  para  pakar  yang  berkaitan  dengan penelitian yang akan dikaji secara lebih mendalam.

## 3. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN
3.1 Dasar Hukum dan Wewenang Mahkamah Agung dalam Menerbitkan SEMA
Peradilan merupakan bagian dari konsep “rule of law”. Sistem peradilan memainkan  peran  yang  sangat  penting.  Pengadilan  memiliki  hak  untuk
4 Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum , Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24
5 Ediwarman, 2015, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, PT Soft Media, Medan, hlm. 25.
6 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24 .
menyelesaikan  sengketa  hukum.  Mandat  lembaga  ini  adalah  untuk mendeteksi pelanggaran hukum dan memberikan penegakan hukum. Namun, perkembangan undang-undang terkadang tertunda dan undang-undang yang diadopsi  tidak  selalu  mencerminkan  keadilan  rakyat.  Hukum  kadang-kadang bisa ambigu atau menyebabkan interpretasi yang berbeda. Dalam situasi ini, Mahkamah  Agung  sebagai  badan  peradilan  tertinggi  di  Indonesia  harus bertindak tegas sesuai dengan rasa keadilan rakyat. 7
Berdasarkan  Pasal  24A  Undang-undang  Dasar  1945  mengatur  bahwa “Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang .” Mahkamah Agung merupakan salah satu diantara lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi peradilan (yudikatif) dan juga puncak dari kekuasaan kehakiman  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  peradilan  agama,  peradilan tata  usaha  negara,  dan  peradilan  militer.  Mahkamah  Agung  pada  dasarnya merupakan  lembaga  pengawal  undang-undang  ( the  guardian  of  Indonesian law ) 8 .
Kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang kemudian juga berwenang dalam bidang pengawasan terhadap  lembaga yudikatif yang ada  dibawahnya  yaitu  pengadilan  tingkat  pertama  dan  pengadilan  tingkat banding.  Sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  Pasal  32  ayat  1  Undang- Undang  No.  3  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang No.  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  yang  berbunyi:  “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada  semua  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman”.
Mahkamah  Agung  dalam  kewenangannya  berhak  untuk  memberi peringatan-peringatan  dan  teguran-teguran  serta  petunjuk-petunjuk  yang dipandang  perlu  untuk  terwujudnya  sistem  peradilan  yang  bersih  dan  tata kelola yang baik  dalam ruang lingkup peradilan dan juga para hakim. Bentuk peringatan ataupun petunjuk dapat dilakukan dalam bentuk surat edaran atau dalam  bentuk  lainnya. 9 sebagaimana  yang  tertera  dalam  Pasal  32  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung  yang
7 Raihan  Andhika  Santoso,  Elan  Jaelani,  Utang  Rosidin,  2023,  Kedudukan  dan  Kekuatan  Hukum  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  dalam  Hukum  Positif  Hukum  Indonesia, Deposisi:  Jurnal  Publikasi  Ilmu  Hukum ,  Vol.1  (4): 07-15
8 Seno Wibowo Gumbira, 2016, Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah  Konstitusi  dan  Pasca  SEMA  RI  No.  7  Tahun  2014  (Suatu  Analisa  Yuridis  dan  Asas-Asas  dalam  Hukum Peradilan Pidana), Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol.46 (1)
9 Riki  Yuniagara,  Eddy  Purnama,  M.  Saleh  Sjafei,  2017,  Kekuatan  Hukum  Mengikat  Sema  No.  7  Tahun  2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 19 (1) : 117- 136
berbunyi:  “Mahkamah  Agung  berwenang  memberi  petunjuk,  teguran,  atau peringatan  kepada  pengadilan  di  semua  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya”.
Lebih  lanjut,  di  dalam Pasal  79 Undang-undang  No.  14  Tahun  1985 tentang  Mahkamah  Agung  disebutkan  bahwa  “Mahkamah  Agung  dapat mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi  kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam  undang-undang.” Dalam  literatur  kewenangan  dan  tugas  yang  ada demikian disebut sebagai fungsi pengaturan atau regelende functie MA. 10 Hal- hal  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah  berkaitan  dengan kekurangan  atau  terjadinya  kekosongan  hukum,  sebagaimana  dijabarkan dalam  penjelasan  Pasal  79  Undang-undang  No.  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung yakni:
“Apabila  dalam  jalannya  peradilan  terdapat  kekurangan  atau kekosongan  hukum  dalam  suatu  hal,  Mahkamah  Agung  berwenang membuat  peraturan  sebagai  pelengkap  untuk  mengisi  kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal  yang  belum  atau  tidak  diatur  dalam  Undang-undang  ini.  Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan  peraturan  yang  disusun  oleh  pembentuk  Undang-undang. Penyelenggaraan  peradilan  yang  dimaksudkan  Undang-undang  ini hanya  merupakan  bagian  dari  hukum  acara  secara  keseluruhan. Dengan  demikian  Mahkamah  Agung  tidak  akan  mencampuri  dan melampaui  pengaturan  tentang  hak  dan  kewajiban  warga  negara pada  umumnya  dan  tidak  pula  mengatur  sifat,  kekuatan,  alat pembuktian  serta  penilaiannya  atau-  pun  pembagian  beban pembuktian”.
Berdasarkan  jabaran  penjelasan  tersebut  diatas,  peraturan  pelengkap yang  dimaksud  salah  satunya  adalah  Surat  Edaran,  maka  Mahkamah  Agung dapat  mengeluarkan  produk  hukum  seperti  SEMA.  Dilihat  dari  segi penamaanya,  menurut  Prof.  jimmly  Asshidiqie  mengatakan  bahwa  Surat Edaran  diklasifikasikan  dalam  aturan  kebijakan  atau quasi  legislation 11 . Dari fungsi  yang  diberikan  tersebut  dalam  rangka  kelancaran  penyelesaian persoalan  apapun  dalam  Undang-undang  khususnya  masalah  perkawinan, maka  Mahkamah  Agung  dapat  mengambil  peran  dan  tanggung  jawab  untuk menyelesaikan  polemik  yang  terjadi  dengan  adanya  kekosongan  hukum tersebut.
10 Henry  P.  Panggabean. 2001, Fungsi  Mahkamah  Agung  dalam  Praktik  Sehari-Hari ,  Sinar  Harapan,  Jakarta, 2001, hlm. 143
11 Jimly asshiddiqie, 2010, Perihal Undang-Undang , Rajawali pers, Jakarta, hal: 393
Berkaitan dengan Perkawinan, yang ketentuannya diatur dalam Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  kemudian  direvisi dengan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  juga khususnya  bagi  agama  Islam  adanya  KHI  yang  diperkuat  dengan  Intruksi Presiden  Nomor  1  tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum Islam. Untuk itu segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan warga negara yang menyangkut urusan perkawinan harus tunduk dan taat serta tidak boleh bertentangan  dengan  regulasi  yang  ada,  dimana  tujuannya  adalah  untuk melindungi  hak  dan  kewajiban  setiap  warga  negara,  maka  dalam  menjaga ketertiban dan kelancaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang sudah diatur  tersebut,  Mahkamah  Agung  sebagai  Lembaga  pengawal  Undang- undang  turut  berwenang  dalam  menjaga  ketertiban  tersebut  dengan menerbitkan SEMA sebagai salah satu produk hukumnya. Jadi dapat dimaknai bahwa peranan SEMA adalah sebagai bidang pengawasan bagi hakim dan juga menjadi pedoman bagi hakim dalam praktik beracara di Pengadilan.
Sepanjang  Mahkamah  Agung  berdiri  sejak  tahun  1951  sudah  banyak SEMA  yang  diterbitkan,  lebih  dari  300  produk  SEMA  dikeluarkan  Mahkamah Agung.  Tak  kurang  50  SEMA  sudah  dicabut,  Sebagian  adalah beleid yang mencabut aturan lama. Ada yang menyangkut surat kuasa dan provisionil, ada pula yang berkaitan dengan pemilu. 12 Kewenangan dalam pembentukan dan penerbitan SEMA berada di tangan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung.
Tetapi  dalam  proses  pembentukannya  Ketua  Mahkamah  Agung  dapat meminta pendapat hukum kepada hakim ketua Muda mengenai substansi/Isi SEMA yang akan dibentuk sesuai bidangnya masing-masing . 13
3.2. Kekuatan Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam  Mengadili  Perkara  Permohonan  Pencatatan  Perkawinan  Antar- Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan
SEMA  tergolong  sebagai  peraturan  kebijakan  ( beleidsregel ). Menurut Bagir Manan “peraturan kebijakan ( beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules ) adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya  tidak  berdasar  pada  peraturan  perundang-undangan,  delegasi atau  mandat  melainkan berdasarkan  wewenang  yang  timbul  dari freies ermessen yang  dilekatkan  pada  administrasi  negara  untuk  mewujudkan suatu  tujuan  tertentu  yang  dibenarkan  hukum.  Misalnya  surat  edaran, juklak, juknis”. 14
12 https://www.hukumonline.com/berita/a/sema-dibuat--sema-dicabut-lt5188a2dc3b4ba/ diakses tanggal 6 Oktober 2023
13 Irwan Adi Cahyadi, 2014, Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia , Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hal : 7
14 Ridwan, 2014, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.145
Berdasarkan  pasal  7  Undang-undang  No.12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SEMA tidak termasuk dalam 7  macam  sistem  hirarki  Peraturan  Perundang-undangan  yaitu  :  UUD  1945, TAP MPR, UU/Perpu,  Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, tetapi masuk dalam jenis  lain  peraturan  perundang-undangan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  8 ayat (1), jenis lain yang dimaksud juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh  Mahkamah  Agung,  jadi  SEMA  dapat  digolongkan  sebagai  peraturan perundang-undangan  dan  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  seperti  yang dijelaskan  dalam  pasal    8  ayat  (2).  Dari  segi  kewenangan  SEMA  dibentuk berdasarkan  kewenangan  pengaturan  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Agung. Pengaturan    tersebut    berkaitan    dengan  fungsi  lainya  yaitu  administrasi, nasehat, pengawasan,   dan   peradilan 15
Jika  menggunakan  Azas Lex    Superior    Derogat    Legi    Inferiori maka posisi SEMA dalam 7 hirarki peraturan perundang-undangan adalah dibawah Undang-undang,  karena  SEMA  dibentuk  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai Lembaga  yudikatif  dan  tidak  melalui  Lembaga  legislatif  yang  berwenang membuat Undang-undang.
SEMA  Nomor  2  tahun  2023  yang  terbit  pada  tanggal  17  Juli  2023, memuat dua poin utama yaitu :
1. Perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu,  sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 4 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Berdasarkan  poin  utama  SEMA  diatas,  maka  muatan  materinya berdasarkan  pasal  dalam  UUP,  artinya  permasalahan  perkawinan  ini dikembalikan lagi kepada UUP sebagai aturan khususnya jika berazaskan Lex Specialis  Derogat  Legi  Generalis, kemudian  dengan  dimasukkannya  Pasal  2 ayat  (1)  UUP  didalam  SEMA  ini,  mengingatkan  kepada  semua  pihak  bahwa perkawinan  merupakan  domain  agama  dan  tidak  sah  perkawinan  itu  bila melanggar ketentuan agama. Pihak-pihak yang mencoba melakukan praktik perkawinan beda agama,  pada dasarnya  sudah  mengabaikan  ajaran  agama dalam  kehidupan  rumah  tangganya  dan  tidak  memenuhi  tujuan  akhir  dari perkawinan, sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Selain  itu  SEMA  Nomor  2  Tahun  2023  juga  menguatkan  putusan Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan  nomor  68/PUU-XII/2014  dan  nomor 24/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi dengan sangat tegas telah menolak
15 Fernando  Situmorang,  RamlaniLina  Sinaulan,  Mohamad  Ismed,  2023,  Kajian  Hukum  Tentang  Kedudukan SEMA  Nomor  1  Tahun  2022  Atas  Undang-Undang  Kepailitan  Nomor  37  Tahun  2004, Jurnal  Studi  Interdisipliner Perspektif , Vol, 22 (2) : 118-127
untuk  memberikan  landasan  konstitusionalitas  terhadap  perkawinan  beda agama.
Walaupun  muatan  SEMA  Nomor  2  tahun  2023  mengandung  muatan materi Undang-undang, tapi SEMA sendiri berkedudukan di bawah undang- undang,  bukan  setara  atau  lebih  tinggi  dari  undang-undang.  SEMA  hanya mengikat  ke  dalam  lingkungan  peradilan  saja.  Sedangkan  undang-undang adalah  aturan  hukum  tertinggi  di  bawah UUD  1945 serta  berkekuatan mengikat  terhadap  seluruh  warga  negara  Indonesia. 16 Maka  posisi  SEMA dengan  UU  Adminduk  yang  dipersoalkan  adalah  berada  dibawahnya, sehingga  tidak  dapat  mencabut  atau  menghapus  pasal-pasal  didalam  UU Adminduk,  hanya  dapat  mencabut  produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah  Agung,  maka  dengan  terbitnya  SEMA  yang  terbaru  otomatis mencabut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986.
Kekuatan  hukum  yang  mengikat  pada  SEMA  menurut  Bagir  Manan “tidak  langsung  mengikat  secara  hukum,  tetapi  mengandung  relevansi hukum.  Peraturan  kebijakan  ditujukan  kepada  administrasi  negara  sendiri, sehingga  yang  pertama-tama  melaksanakan  ketentuan  tersebut  adalah badan atau pejabat administrasi negara. Sehingga, peraturan kebijakan tidak dapat  mengenai  masyarakat  secara  umum” 17 .  Jadi  kekuatan  mengikat  dari SEMA tidak berlaku secara umum, tetapi secara internal kelembagaan.
SEMA  No.2  tahun  2023  pada  dasarnya  ditujukan  kepada  Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, dimana selama ini terjadi Pengadilan kerap mempermasalahkan perkawinan beda agama yang tidak diatur secara tegas  atau  adanya  kekosongan  hukum  dalam  UUP,  dengan  berlandaskan pada UU Adminduk menjadi dasar hukum dalam penetapan izin perkawinan beda  agama,  maka  dengan  terbitnya  SEMA  No.2  tahun  2023  ini  sebagai pembatas  bagi  Hakim-hakim  dalam  setiap  peradilan  dalam  menangani perkara  perkawinan  beda  agama,  walaupun  SEMA  ini  tidak  otomatis menghapus  pasal  dalam  UU  Adminduk,  tetapi  para  Hakim  tersebut  terikat dengan  SEMA  ini  sebagai  pejabat  administrasi  negara  yang  patuh  dan berhubungan langsung terhadap kebijakan Mahkamah Agung.
Mahkamah  Agung  sebagai  penyelenggara  peradilan  tertinggi  di Indonesia  dalam  menjalankan  tugasnya  memiliki  beberapa  fungsi  yaitu fungsi  peradilan,  fungsi  pengawasan,  fungsi  mengatur,  fungsi  administratif dan  fungsi  lain-lain.  Bahwa  dengan  fungsi  yang  ada  tersebut,  untuk mengatasi adanya kekosongan hukum yang sering dipersoalkan oleh Hakim tadi  serta  untuk  mengatasi  persoalan-persoalan  yang  berkaitan  dengan praktik beracara di pengadilan. 18
16 https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9/ diakses tanggal 5 Oktober 2023
17 Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, hlm.181
18 Mohammad Kamil Ardiansyah, 2020, Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , Vol.14 (2) : 361-384
Selain itu tujuan lain dari SEMA ini yang dapat ditangkap dari muatan materinya  adalah  bagaimana  menempatkan  kembali  azas  lex  specialis kepada  UUP  yang  selama  ini  membawahi  peraturan  tentang  perkawinan, dimana  UUP  berlandaskan  pada  norma-norma  agama,  jika  praktek perkawinan  yang  dikehendaki  oleh  konstitusi  dengan  tujuan  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  maka  tidak  seharusnya  praktek-praktek perkawinan  menabrak  norma  tersebut  dengan  mengedepankan  adanya kepastian hukum.
Dengan  terbitnya  SEMA  ini,  tidak  mencegah  atau  menutup  praktek perkawinan  beda  agama  di  Indonesia,  menurut  Achmad  Nurcholis  yang merupakan seorang konselor perkawinan, sejak juli 2023 sudah menikahkan pasangan beda agama sebanyak 25 pasangan 19 , banyak praktek yang terjadi hari  ini  diantaranya  dengan  melakukan  penyelundupan  hukum,  sehingga tren  perkawinan  beda  agama  meningkat  setiap  tahun,  walau  tidak mencegah praktik perkawinan beda agama secara langsung, dengan adanya SEMA  Nomor  2  Tahun  2023  telah  menutup  pintu  bagi  Pengadilan  untuk mengabulkan  permohonan  pencatatan  perkawinan  beda  agama  sehingga registernya  tidak  tercatat di  Kantor Urusan  Agama  maupun  Kantor  Catatan Sipil.

## 4. SIMPULAN
Mahkamah  Agung  sebagai  salah  satu  diantara  lembaga  tinggi  negara yang  menjalankan  fungsi  peradilan  (yudikatif)  berwenang  untuk  mengatur lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan,  apabila  hal-hal  tersebut  belum  cukup diatur dalam Undang-undang sehingga terciptanya kelancaran penyelenggaraan  peradilan  dengan  menerbitkan  SEMA,  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.  SEMA  Nomor  2  Tahun  2023  tergolong  sebagai  peraturan  kebijakan ( beleidsregel )  yang  berkedudukan  dibawah  Undang-undang,  tidak  dapat menghapus  atau  mencabut  pasal-pasal  didalam  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, walaupun kebijakan SEMA ini tidak  langsung  mengikat  secara  hukum,  akan  tetapi  mengandung  relevansi hukum  yang  ditujukan  kepada administrasi  negara  itu  sendiri,  sehingga  yang pertama  kali  melaksanakan  ketentuan  tersebut  adalah  badan  peradilan dibawah Mahkamah Agung dan peraturan kebijakan ini tidak dapat mengenai masyarakat  secara  umum.  Diharapkan  kepada  pemerintah  untuk  serius menyelesaikan  polemik  perkawinan  beda  agama  yang  sudah  lama  terjadi dengan  adanya  pembaharuan  terhadap  pasal  dalam  Undang-undang  yang menimbulkan  multi  tafsir  dan  menjadi  celah  untuk  mereka  yang  melakukan penyelundupan hukum.
19 https://rejabar.republika.co.id/berita/ryawyw396/sema-beredar-praktik-nikah-beda-agama-masih-banyak diakses tanggal 6 Oktober 2023

## 5. REFERENSI
Buku:
Cahyadi  I.A.,  2014, Jurnal  Kedudukan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia , Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang
Ediwarman,  2015, Monograf  Metodologi  Penelitian  Hukum, PT  Soft  Media,
Medan.
Panggabean  H.P., 2001, Fungsi  Mahkamah  Agung  dalam  Praktik  Sehari- Hari . Sinar Harapan, Jakarta. Asshiddiqie J., 2010, Perihal Undang-Undang , Rajawali pers, Jakarta Hadjon  P.H.,  1993, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta
Marzuki P.M., 2011, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta Ridwan, 2014, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta Ridwan  H.R.,  2011, Hukum  Administrasi  Negara, Edisi  Revisi,  Rajawali  Press, Jakarta
Ali Z., 2014, Metode Penelitian Hukum , Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta

## Jurnal Ilmiah:
Yuniagara R., Purnama E., Sjafei M.S., 2017, Kekuatan Hukum Mengikat Sema No.
7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 19 (1)
Mursalin  A.,  2023,  Legalitas  Perkawinan  Beda  Agama:  Mengungkap  Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia , Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6 (1) Situmorang  F.,  Sinaulan  R.,  Ismed  M.,  2023,  Kajian  Hukum  Tentang  Kedudukan SEMA  Nomor  1  Tahun  2022  Atas  Undang-Undang  Kepailitan  Nomor  37 Tahun 2004, Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif , Vol, 22 (2)
Ardiansyah  M.K.,  2020,  Pembaruan  Hukum  Oleh  Mahkamah  Agung  Dalam Mengisi  Kekosongan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia, Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum , Vol.14 (2)
Santoso R.A., Jaelani E.,  Rosidin U., 2023, Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran  Mahkamah Agung  (SEMA)  dalam  Hukum  Positif  Hukum  Indonesia, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum , Vol. 1 (4)
Gumbira  S.W.,  2016,  Problematika  Peninjauan  Kembali  dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Pasca  SEMA  RI  No.  7 Tahun  2014  (Suatu  Analisa  Yuridis  dan  Asas-Asas  dalam  Hukum  Peradilan Pidana), Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 46 (1)
Sumber Internet:
https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu- undang-undang-lt5da3d5db300a9/ diakses tanggal 5 Oktober 2023 https://www.hukumonline.com/berita/a/sema-dibuat--sema-dicabut- lt5188a2dc3b4ba/ diakses tanggal 6 Oktober 2023
https://rejabar.republika.co.id/berita/ryawyw396/sema-beredar-praktik-nikah- beda-agama-masih-banyak diakses tanggal 6 Oktober 2023

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2023  tentang  Petunjuk  Bagi Hakim  Dalam  Mengadili  Perkara  Permohonan  Pencatatan  Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, 17 Juli 2023