Silahuddin & Ana Sofia
EVALUASI  PROGRAM  SISTEM  PENDIDIKAN  TERPADU  DINAS  PENDIDIKAN DAN  KEBUDAYAAN  KABUPATEN  ACEH  BESAR  (Evaluating  the  Program  of Integrated  Education  System  of  the  Department  of  Education  and  Culture,  Aceh  Besar District)

## Silahuddin
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh sila_huddin@yahoo.com

## Ana Sofia
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tgk. Chik Pantekulu Banda Aceh anasofia.pantekulu@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian dari Program Pendidikan Terpadu yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Pendidikan  Aceh  Besar.  Pelaksanaan  program  ini  dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi yang terjadi di Aceh Besar, diantaranya masih banyak ditemukan adanya kasus-kasus  terkait  dengan  moral  masyarakat,  baik  di  tingkat  anak-anak  maupun  dewasa, sehingga membentuk karakter dari masyarakat melalui sekolah sangat penting. Diantara usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh Besar adalah menerapkan Pendidikan Terpadu di Sekolah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan Program Pendidikan Terpadu ini telah  berlangsung  sesuai  dengan  tahapan  dan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Selanjutnya diharapkan akan terlaksana proses sistem pendidikan terpadu pada setiap sekolah sasaran dan terjadi  peningkatan  mutu  pendidikan  dan  melahirkan  siswa  yang  berkarakter  islami.  Program ini  diharapakan  menjadi  model  yang  dapat  diadopsi  oleh  pemerintah-pemerintah  daerah lainnya, guna mencapai tujuan pendidikan nasional, baik tingkat lokal maupun nasional.

## Kata Kunci: Evaluasi, Pendidikan Islam Terpadu, Aceh Besar

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  achievements  of  the  Integrated  Education  Program implemented  by  the  Department  of  Education  in  Aceh  Besar.  The  implementation  of  this program  is  motivated  by  various  conditions  that  occur  in  Aceh  Besar,  such  as  there  are  still many cases related to community morals, both at the level of children and adults, so that shaping the  character  of  the  community  through  schools  is  crucial.  Among  the  efforts  made  by  the Department  of  Education  in  Aceh  Besar  is  to  implement  Integrated  Education  at  schools.  The results of the research found that the implementation of the Integrated Education Program had taken  place  in  accordance  with  the  stages  and  standards  that  had  been  set.  Furthermore,  it  is hoped that an integrated education system process will be carried out in each target school and there  will  be  an  increase  in  the  quality  of  education  to  create  the  students  with  Islamic characteristics.  This  program  is  expected  to  be  a  model  that  can  be  adopted  by  other  local governments, in order to achieve national education goals, both local and national levels.

## Keywords: Evaluation, Integrated Islamic Education, Aceh Besar

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  suatu  kebutuhan  bagi  setiap  warga  negara,  tanpa  pendidikan  tidak mungkin adanya transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar  1945  pasal  31  ayat  1  yang  berbunyi  “tiap-tiap  warga  negara  berhak  mendapatkan pengajaran”  hal  ini  menegaskan  bahwa  setiap  warga  negara  di  Indonesia  tanpa  terkecuali
Silahuddin & Ana Sofia
mempunyai  hak  yang  sama  dalam  belajar  dan  pembelajaran.  Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional pasal 5 ayat 1 juga disebutkan bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh  pendidikan  yang  bermutu.  Pada  ayat  2  juga  lebih  ditegaskan  lagi  bahwa  warga negara  yang  memiliki  kelainan  fisik,  emosional,  mental,  intelektual  dan  atau  sosial  berhak memperoleh pendidikan khusus.
Konsep Pembangunan Nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Pendidikan  Nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya potensi agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 1
Sejalan  dengan  konsep  tersebut,  dalam  kerangka  Otonomi  Daerah,  merupakan  suatu keharusan  setiap  daerah  dalam  melaksanakan  pembangunan  menyusun  suatu  perencanaan strategis sesuai dengan situasi, kondisi lingkungan dan cita-cita yang hendak dicapai. Tujuan dan cita-cita  tersebut  diwujudkan  dalam  Visi  sebagai  landasan  pencapaian  tujuan  jangka  menengah maupun jangka panjang.
Pada  hakekatnya  pendidikan  dalam  konteks  pembangunan  nasional  mempunyai  fungsi: (1)  pemersatu  bangsa,  (2)  penyamaan  kesempatan,  dan  (3)  pengembangan  potensi  diri. Pendidikan  diharapkan  dapat  memperkuat  keutuhan  bangsa  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI),  memberi  kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  warga  negara  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan,  dan  memungkinkan  setiap  warga  negara  untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.
Sementara  itu,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  merupakan  dasar  hukum  penyelenggaraan  dan  reformasi  sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk  mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.
Visi  pendidikan  nasional  adalah  mewujudkan  sistem  pendidikan  sebagai  pranata  sosial yang  kuat  dan  berwibawa  untuk  memberdayakan  semua  warga  negara  Indonesia  agar berkembang  menjadi  manusia  yang  berkualitas  sehingga  mampu  dan  proaktif  menjawab tantangan  zaman  yang  selalu  berubah. 2 Misi  pendidikan  nasional  adalah:  (1)  mengupayakan perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  bagi  seluruh rakyat  Indonesia;  (2)  meningkatkan  mutu  pendidikan  yang  memiliki  daya  saing  di  tingkat nasional,  regional,  dan  internasional;  (3)  meningkatkan  relevansi  pendidikan  dengan  kebutuhan masyarakat  dan  tantangan  global;  (4)  membantu  dan  memfasilitasi  pengembangan  potensi  anak bangsa  secara  utuh  sejak  usia  dini  sampai  akhir  hayat  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat belajar;  (5)  meningkatkan  kesiapan  masukan  dan  kualitas  proses  pendidikan  untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan  keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai  pusat  pembudayaan ilmu  pengetahuan, keterampilan, pengalaman,  sikap,  dan  nilai  berdasarkan  standar  yang  bersifat  nasional  dan  global;  dan  (7) mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  berdasarkan  prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
Terkait dengan visi  dan  misi  pendidikan nasional tersebut  di  atas, reformasi  pendidikan meliputi hal-hal berikut: Pertama; penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan  dan  pemberdayaan  peserta  didik  yang  berlangsung  sepanjang  hayat,  di  mana dalam  proses  tersebut  harus  ada  pendidik  yang  memberikan  keteladanan  dan  mampu membangun  kemauan,  serta  mengembangkan  potensi  dan  kreativitas  peserta  didik.  Prinsip
1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Silahuddin & Ana Sofia
tersebut  menyebabkan  adanya  pergeseran  paradigma  proses  pendidikan,  dari  paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik  dalam  mentransformasikan  pengetahuan  kepada  peserta  didiknya  bergeser  pada paradigma  pembelajaran  yang  memberikan  peran  lebih  banyak  kepada  peserta  didik  untuk mengembangkan  potensi  dan  kreativitas  dirinya  dalam  rangka  membentuk  manusia  yang memiliki kekuatan spiritual  keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki  estetika,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  keterampilan  yang  dibutuhkan  bagi  dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Kedua; adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya  pembangunan,  menjadi  paradigma  manusia  sebagai  subjek  pembangunan  secara utuh.  Pendidikan  harus  mampu  membentuk  manusia  seutuhnya  yang  digambarkan  sebagai manusia  yang  memiliki  karakteristik  personal  yang  memahami  dinamika  psikososial  dan lingkungan kulturalnya.
Proses  pendidikan  harus  mencakup:  (1)  penumbuh-kembangan  keimanan,  ketaqwaan;  (2) pengembangan  wawasan  kebangsaan,  kenegaraan,  demokrasi,  dan  kepribadian;  (3)  penguasaan ilmu  pengetahuan dan teknologi;  (4)  pengembangan, penghayatan,  apresiasi,  dan  ekspresi  seni; serta (5) pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Proses pembentukan manusia di atas  pada  hakekatnya  merupakan  proses  pembudayaan  dan  pemberdayaan  peserta  didik  yang berlangsung sepanjang hayat. 4
Ketiga;  Adanya  pandangan  terhadap  keberadaan  peserta  didik  yang  terintegrasi  dengan lingkungan sosial-kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan  anggota  masyarakat  mandiri  yang  berbudaya.  Hal  ini  sejalan  dengan  proses  pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai dari  tahapan  paling  sederhana  dan  bersifat  eksternal,  sampai  tahapan  yang  paling  rumit  dan bersifat internal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya.
Keempat;  Dalam  rangka  mewujudkan  visi  dan  menjalankan  misi  pendidikan  nasional, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara  lain  meliputi  kriteria  dan  kriteria  minimal  berbagai  aspek  yang  terkait  dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan  pedoman  untuk  mewujudkan:  (1)  pendidikan  yang  berisi  muatan  yang  seimbang  dan holistik;  (2)  proses  pembelajaran  yang  demokratis,  mendidik,  memotivasi,  mendorong  kreativitas,  dan dialogis;  (3)  hasil  pendidikan  yang  bermutu  dan  terukur;  (4)  berkembangnya  profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya  potensi  peserta  didik  secara  optimal;  (6)  berkembangnya  pengelolaan  pendidikan yang  memberdayakan  satuan  pendidikan;  dan  (7)  terlaksananya  evaluasi,  akreditasi  dan sertifikasi  yang  berorientasi  pada  peningkatan  mutu  pendidikan  secara  berkelanjutan.  Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola,  penyelenggara,  dan  satuan  pendidikan  agar  dapat  meningkatkan  kinerjanya  dalam memberikan  layanan  pendidikan  yang  bermutu.  Selain  itu,  standar  nasional  pendidikan  juga dimaksudkan  sebagai  perangkat  untuk  mendorong  terwujudnya  transparansi  dan  akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. 5
Standar  nasional  pendidikan  memuat  kriteria  minimal  tentang  komponen  pendidikan yang  memungkinkan  setiap  jenjang  dan  jalur  pendidikan  untuk  mengembangkan  pendidikan secara  optimal  sesuai  dengan  karakteristik  dan  kekhasan  programnya.  Standar  nasional pendidikan  tinggi  diatur  seminimal  mungkin  untuk  memberikan  keleluasaan  kepada  masing- masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya  sesuai  dengan  program  studi  dan  keahlian  dalam  kerangka  otonomi  perguruan
4 Afif  Faizin, Integrasi  Pendidikan  Agama  Islam  dan  Mata  Pelajaran  Umum  di  SMP  Tara  Salvia ,  2018, hal. 62
5 Niam Pathulhadi, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Kelas IX Di SMP Hasanudin 4 Semarang, 2013, hal. 52
Silahuddin & Ana Sofia
tinggi.  Demikian  juga  standar  nasional  pendidikan  untuk  jalur  pendidikan  nonformal  hanya mengatur  hal-hal  pokok  dengan  maksud  memberikan  keleluasaan  kepada  masing-masing  satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan  programnya  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Penyelenggaraan  pendidikan jalur  informal  yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  keluarga  dan  masyarakat  didorong  dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  standar  nasional  pendidikan  pada  jalur  pendidikan informal  hanya  mengatur  hal-  hal  yang  berkaitan  dengan  pengakuan  kompetensi  peserta  didik saja.
Seiring  dengan  kebijakan  pendidikan  nasional  tersebut  di  atas,  kebijakan  Pemerintah Kabupaten  Aceh  Besar  dalam  pembangunan  akan  menitikberatkan  pada  pembangunan  sumber daya  manusia  menuju  masyarakat  madani  yang  berkarakter.  Salah  satu  upaya  yang  akan dilakukan adalah peningkatan mutu relevansi, daya saing dan tata kelola pendidikan yang islami. Diantaranya dengan peningkatan kompetensi guru, penyelenggaraan program ssitem pendidikan terpadu  dan  pelaksanaan  program  pendidikan  karakter  bangsa  serta  akan  dibarengi  dengan peningkatan  sistem  tata  kelola  pendidikan  yang  bersih,  berkualitas,  akuntabel  dan  transparan, yang juga akan dibarengi dengan pemberian reward dan punishmen yang tepat sasaran.
Ada beberapa isu yang berkembang antara lain (1) rendahnya nilai religius pada sekolah umum  (2)  rendahnya  mutu  lulusan  yang  berkarakter  baik,  (3)  rendahnya  kompetensi  guru,  dan (4) kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan umum. 6
Oleh karena itulah sudah sangat  dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat dan dukungan dari  berbagai  pihak  untuk  membangun  pendidikan  di  Kabupaten  Aceh  Besar  yang  bermutu, berdaya saing, berkarakter, transparan dan akuntabel berdasarkan Syariat Islam.
Dari  beberapa  uraian  di  atas,  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Besar  melalui  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Aceh  Besar  dalam  rangka  menjalankan  Visi  dan  Misi Bupati  dan  Wakil  Bupati,  telah  melaksanakan  sebuah  program  unggulan  yaitu  program  sistem pendidikan  terpadu  dari  jenjang  sekolah  dasar  dan  menengah,  dengan  pola  pendidikan  sehari penuh selama enam hari dalam satu minggu.
Penerapan  Konsep  sistem  Pendidikan  terpadu  merupakan  sebuah  solusi  alternatif  yang digagas oleh pemerintah kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan Aceh Besar  sebagai  respon  dari  adanya  kesenjangan  dalam  dunia  pendidikan,  khususnya  antara pendidikan  agama  dengan  pendidikan  pendidikan  umum,  perkembangan  tehnologi  yang  sangat cepat,  meningkatnya  angka  kekerasan,  prilaku  menyimpang  dan  penyalahgunaan  Narkoba. Sistem  Pendidikan  terpadu  merupakan  sistem  pendidikan  yang  menginteragrasikan  antara pendidikan  agama,  umum  dan  kearifan  lokal.  Sistem  pendidikan  terpadu  mencakup  tiga  aspek pendidikan  yaitu  pendidikan  keluarga,  lembaga  pendidikan  sekolah,  dan  lembaga  pendidikan masyarakat. 7
Penelitian  ini  akan  mengangkat  hasil  penelitian  dengan  melakukan  evaluasi  dari penerapan Sistem Pendidikan Terpadu di Kabupaten Aceh Besar. Bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan terpadu tersebut? Apa saja capain yang sudah nampak dari penerapan sistem Sekolah Terpadu tersebut?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  penelitian evaluasi. Penelitian ini ingin mengetahui tentang efektifitas dari  sebuah program, dalam hal ini adalah  program  Pendidikan  terpadu  di  Sekolah.  Penelitian  ini  dilakukan  di  beberapa  sekolah yang  sudah  diterapkan  Pendidikan  Terpadu  di  Kabupaten  Aceh  Besar.  Pengumpulan  data
6 Niam Pathulhadi, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Kelas IX Di SMP Hasanudin 4 Semarang, 2013, hal. 72
7 Abd. Rachman Assegaf, FIlsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 116-118.
Silahuddin & Ana Sofia
penelitian  ini  dilakukan  dengan  wawancara  tidak  terstruktur,  dilengkapi  dengan  observasi  dan dokumentasi untuk validitas data.
Analisis data penelitian ini mengikuti model yang digunakan oleh Miles dan Huberman, yaitu  reduksi  (pemilahan)  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan. 8 Data  yang  telah didapatkan dari wawancara dipilah dengan menggunakan kategori-kategori dalam bentuk tabel. Data-data  yang  tidak  diperlukan  dipilah,  kemudian  data-data  yang  yang  sesuai  dengan  tujuan penelitian ditampilkan tabel, kemudian Data-data dijadikan bahan analisis.

## PEMBAHASAN
Pelaksanan  sistem  Pendidikan  terpadu  di  sekolah-sekolah  yang  ada  di  lingkungan pemeritahan kabupaten Aceh Besar  didasari pada aturan  hukum  dan perundang-undangan  yang digunakan  acuan  pelaksanaan  sistem  pendidikan  terpadu,  adapun  acuan  tersebut  adalah  adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
8. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  50  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Sekolah Dasar dan Menengah;
10. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
11. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2017 tentang Hari Sekolah;
12. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Qanun  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Besar  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.
Dan juga didasari pada Landasan Pemikiran pelaksanaanya, yaitu:
1. PP  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  pada  BAB  XV  pasal  92  ayat  (4) Pemerintah  Kabupaten/Kota  mensupervisi  dan  membantu  satuan  pendidikan  yang  berada  di bawah  kewenangannya  untuk  meyelenggarakan  atau  mengatur  penyelenggaraannya  dalam melakukan penjaminan mutu.
2. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2018-2022 9
3. Kondisi  sebagian  besar  persekolahan  kita  memang  masih  jauh  dari  yang  diharapkan masyarakat.
4. Diperlukan ‘benchmark’ berupa ‘sosok’ sekolah tertentu yang dianggap baik, yang dijadikan patokan untuk ‘ditiru’. Semua sekolah mengelola dan menggerakkan sekolah beserta seluruh
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 246-266.
9 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Visi dan Misi, http://acehbesarkab.go.id/index.php/page/11/visi-dan- misi . Diakses pada tanggal 21 Desember 2020;
Silahuddin & Ana Sofia
komponennya  untuk  mencapai  standar  minimal  dan  pendidikan  berkarakter  seperti  sekolah tersebut. 10
Tujuan penerapan Program sistem Pendidikan terpadu adalah:
1. Membangun jiwa nasionalisme kebangsaan sejak dini
2. Melakukan pembinaan karakter kepada peserta didik di Aceh Besar
3. Pembiasaan dan Pembudayaan karakter baik di sekolah
4. Mengisi  waktu  dan  menggiatkan  peserta  didik  untuk  senantiasa  mengisi  waktu  dengan kegiatan mendidik
5. Pendidikan Soft Skill (pengembangan sikap dan kepribadian siswa, pengembangan diri,  dan sikap mental)
6. Melahirkan insan Qur’ani
Adapun Prinsip pelaksanaan Program sistem Pendidikan terpadu adalah:
1. Guru wajib memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional
2. Pendidikan berdasarkan potensi peserta didik
3. Metode pendidikan: qudwah (suri tauladan), mau’idzah (menasehati), muraqabah (keyakinan terhadap  Allah  SWT  bahwa  Allah  selalu  melihat  dan  mengawasi  setiap  perbuatan  hamba- Nya), dan uqubah (sanksi/hukuman sebagai upaya pencegahan)
4. Lingkungan faktor penting dalam pendidikan
5. Pendidikan sebagai suatu sistem
6. Perpaduan pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya
Secara  garis  besar  program  sistem  Pendidikan  terpadu  yang  di  laksanakan  di  Dinas Pendidkan  Dan  Kebudayaan  Aceh  Besar  adalah  untuk  menanaman  dan  membentuk  karakter anak didik, sebagai berikut:
1. Membentuk  sikap  yang  Islami,  seperti:  Pengetahuan  dasar  tentang  Iman,  Islam,  dan  Ihsan, Pengetahuan  dasar  tentang  akhlak  terpuji  dan  tercela,  Kecintaan  kepada  Allah  dan  Rasul Nya, Kebanggaan kepada Islam dan semangat memperjuangkannya.
2. Pembiasaan  berbudaya  Islam,  seperti:  Gemar  beribadah,  Gemar  belajar,  Jujur,  Disiplin, Kreatif,  Mandiri,  Hidup  bersih  dan  sehat,  Adab-adab  Islam,  Penguasaaan  pengetahuan  dan ketrampilan.
3. Pengetahuan materi pokok fardhu ‘ain dan kifayah;
4. Hafal al-Qur an dan shalawat;
5. Mengetahui dan terampil dalam beribadah sehari-hari
6. Terampil berbahasa Asing dan  Terampil dalam berbudaya lokal (bahasa dan seni lokal)
7. Terampil berolah raga, Kewirausahaan, serta Pengembangan kreatifitas 11
Dengan  penerapan  sistem  Pendidikan  terpadu  diharapkan  akan  dapat  mewujudkan  dan meningatkan  harkat  dan  martabat  Pendidikan  Aceh  besar  dalam  bingkai  syariat  islam.  Ada beberapa  pengarus  yang  di  harapkan  dengan  pelaksanaan  system  Pendidikan  terpadu  di  dinas Pendidikan dan kebudayaan aceh besar, antara lain yaitu:
1. Terselenggaranya pendidikan yang berkarakter islami dan berbasis pada keunggulan local;
2. Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada sekolah di Kabupaten Aceh Besar;
3. Meningkatnya mutu kompetensi guru di Kabupaten Aceh Besar;
10 Arfah Ibrahim, Pembentukan Karakter Mahasiswa Perguruan Tinggi Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terintegrasi (Study Kasus Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2019, hal. 77. 11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Visi dan Misi,
https://disdikbudacehbesar.org/pages/visi-misi , diakses pada tanggal 20 Desember 2020.
Silahuddin & Ana Sofia

## 4. Keselarasan pendidikan formal dengan pendidikan agama. 12
Implementasi  program  sisem  Pendidikan  terpadu  tidak  dilakukan  di  seluruh  sekolah SD/SMP di Aceh Besar, namun dilakukan secara bertahap, jumlah sekolah SD di aceh besar 230 dan  SMP  73,  namun  tahap  pertama  mengambil  beberapa  sekolah  unggul  sebagai  percontohan dan sampel, yang nantinya akan di  imbaskan ke  seluruh sekolah SD/SMP yang ada di  wilayah Aceh Besar.
Adapun  Sekolah  yang  di  ambil  sebagai  pilot  projeknya  adalah  pada  jenjang  Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Pada jenjang sekolah Dasar ada 23 sekolah pilot projek, yaitu:
Tabel 1. Jenjang Sekolah Dasar No Nama Sekolah NPSN Jenjang Kecamatan 1 SD Negeri 1 Saree 10107325 SD Kec. Leumbah Seulewah 2 SD Negeri Seulimeum 10107452 SD Kec. Seulimeum 3 SD Negeri 2 Kota Jantho 10107331 SD Kec. Kota Jantho 4 SD Negeri Banda Safa 10100313 SD Kec. Kuta Cot Glie 5 SD Negeri 1 Indrapuri 10107313 SD Kec. Indrapuri 6 SD Negeri Samahani 10107449 SD Kec. Kuta Malaka 7 SD Negeri Sibreh 10107457 SD Kec. Suka Makmur 8 SD Negeri Montasik 10107437 SD Kec. Montasik 9 SD Negeri Simpang Tiga 10107460 SD Kec. Simpang Tiga 10 SD Negeri Cot Meuraja 10107363 SD Kec. Blang Bintang 11 SD Negeri Lampeuneurut 10107409 SD Kec. Darul Imarah 12 SD Negeri Neusok Teubalui 10107439 SD Kec. Darul Kamal 13 SD Negeri Bueng Cala 10100302 SD Kec. Kuta Baro 14 SD Negeri Lambaro Angan 10107389 SD Kec. Darussalam 15 SD Negeri Lamreung 10107414 SD Kec. Krung Barona Jaya 16 SD Negeri Lambada Klieng 10107388 SD Kec. Baitussalam 17 SD Negeri Krueng Raya 10100147 SD Kec. Mesjid Raya 18 SD Negeri Keude Bieng 10107379 SD Kec. Lhoknga 19 SD Negeri 1 Peukan Bada 10107324 SD Kec. Peukan Bada 20 SD Negeri Layeun 10107423 SD Kec. Leupung 21 SD Negeri Mon Mata 10107435 SD Kec. Lhoong 22 SD Negeri Kandang 10107376 SD Kec. Pulo Aceh 23 SD Negeri 1 Pagar Air 10100295 SD Kec. Ingin Jaya
Sedangkan  pada  Jenjang  Sekolah  Menengah  Pertama  adal  10  sekolah  adalah  sebagai berikut:
Tabel 2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama No Nama Sekolah NPSN Jenjang Kecamatan 1 SMP Negeri 1 Seulimeum 10100202 SMP Kec. Seulimeum 2 SMP Negeri 1 Sukamakmur 10100201 SMP Kec. Suka Makmur 3 SMP Negeri 3 Ingin Jaya 10100221 SMP Kec. Ingin Jaya 4 SMP Negeri 1 Peukan Bada 10100204 SMP Kec. Peukan Bada 5 SMP Negeri 2 Mesjid Raya 10100226 SMP Kec. Mesjid Raya
Silahuddin & Ana Sofia 6 SMP Negeri 1 Lhoong 10100206 SMP Kec. Lhoong 7 SMP Negeri 1 Kota Jantho 10100207 SMP Kec. Kota Jantho 8 SMP Negeri 1 Darussalam 10100209 SMP Kec. Darussalam 9 SMP Negeri 1 Darul Imarah 10100210 SMP Kec. Darul Imarah 10  SMP Negeri Ali Hasjmy 10100xxx SMP Kec. Indrapuri
Pelaksanaan  sistem  Pendidikan  Terpadu  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan Pelaksanaan, yaitu:
1. FGD dan ToT untuk para kepala sekolah dan pengawas sekolah;
2. Sosialisasi  oleh  Kepala  Sekolah  kepada  seluruh  guru  dan  Komite  sekolah  pada  masing- masing sekolah
3. Sekolah melakukan persiapan dan evaluasi rencana pelaksanaan:
a. Memutuskan kegiatan yang akan dilaksanakan
b. Merumuskan capaian masing-masing kegiatan
c. Menyusun Prosedur Operasi Baku masing-masing kegiatan
d. Menyusun kebutuhan dana dan sumber daya lainnya perkegiatan
4. Rapat sekolah, komite sekolah dengan orang tua murid
5. Pelatihan, pemenuhan pendukung, dan rapat-rapat di masing-masing sekolah
6. Evaluasi akhir rencana pelaksanaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar
7. Sosialisasi program kepada pihak terkait oleh sekolah dan komite sekolah
8. Pemberlakuan kegiatan mulai semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019, 9 Juli 2018.
Berikut Program dan Kegiatan yang diterapkan pada Sekolah Sistem Pendidikan Terpadu di kabupaten Aceh Besar:

## 1. Kegiatan Pagi Hari
a. Budaya  disiplin  mulai  dari  awal  masuk  sekolah  dengan  menyambut  siswa  oleh  guru  di pintu/gerbang sekolah pada pagi hari dengan salam sapa dan senyum
b. Melaksanakan  rutinitas  pada  pagi  hari  (Upacara  bendera  setiap  hari  senin,  dan  senam kesegaran jasmani setiap hari sabtu)
c. Budaya  literasi  sebelum  memasuki  ruang  belajar  dilanjutkan  dengan  tahsin  Al  Qur’an, dan wirid (surat Yasin, Al Wakiah, Al Muluk) khusus hari Jum’at
d. Shalat Dzuha di sela-sela istirahat pertama
e. Proseses pembelajaran mata pelajaran umum sesuai kurikulum nasional
f. Shalat dzuhur berjama’ah
2. Sore Hari (Kls. 4-6 SD dan 7-9 SMP)
a. Kegiatan Diniyah (Fiqih, Al-Qur'an/Hadist, Akidah Akhlak, SKI, Praktek Ibadah)
b. Tahfidz Al Qur’an (Min. 1 Juzz SD, 2 Juzz SMP)
c. Minat Bakat (Seni dan Olahraga)
d. Remedial
e. Bahasa Asing/Daerah
f. Pengembangan Kreatifitas (Kewirausahaan, Kepramukaan, dll)
Implementasi sistem Pendidikan terpadu juga dilaksanakan dengan Manajemen Berbasis Sekolah. 13 Sekolah  dengan  program  sistem  pendidikan  terpadu  akan  menggunakan  sistem manajemen  berbasis  sekolah  (MBS)  yaitu  pengelolaan  sekolah  secara  mandiri  dengan
13 Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta, Grasindo, 2003), hal. 1.
Silahuddin & Ana Sofia
melibatkan  Dewan  Guru  dan  Komite  Sekolah,  yang  secara  umum  bertujuan  untuk memberdayakan  sekolah  melalui  pemberdayaan  (otonomi),  pemberian  fleksibilitas  yang  besar untuk  mengelola  sumber  daya  sekolah, 14 dan  mendorong  partisipasi  warga  sekolah  dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 15
Warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal- hal berikut:
1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. Sekolah harus mampu menyusun Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan, dan;
3. Sekolah  menyusun  Rencana  Kerja  Sekolah  (RKS)  dan  Rencana  Kerja  Anggaran  Sekolah (RKAS) bersama-sama dewan guru dan komite sekolah.
Begitu  juga  Dalam  penyelenggaraannya  yang  menjadi  Tanggung  Jawab  Pemerintah Kabupaten adalah:
1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana sekolah
2. Rekruitmen calon dan penempatan guru/tenaga pendidik
3. Pemberian tambahan penghasilan bagi guru/tenaga pengajar/pengampu
4. Tambahan biaya operasional bagi sekolah
A. Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Peserta Didik
Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:
1. Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang jajan, makan siang, buku tulis dan alat-alat tulis dan lain sebagainya;
2. Pendanaan  sebagian  biaya  investasi  (seperti  fasilitas  IT  bagi  siswa)  dan  sebagian  biaya pendidikan tambahan yang diperlukan bagi pengembangan sekolah.
B. Standar Pelayanan Minimal
1. Standar Kurikulum/Isi
a. Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (Standar  Isi/Permendikbud  Nomor  21  Tahun 2016)
b. Memuat kearifan lokal
1) Kemampuan baca/hafal Al Qur’an
2) Kemampuan Bahasa Asing
3) Kemampuan Bahasa dan Budaya Aceh
4) Fiqih, Al Qur’an/Hadist, Akidah Akhlak, SKI, dan Praktek ibadah
2. Standar Proses
a. Belajar menggunakan Media Pembelajaran/IT;
b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 16
c. Setiap  guru  tetap  bekerja  37,5  jam  per  minggu  di  satuan  pendidikan,  termasuk merencanakan  pembelajaran,  melaksanakan  pembelajaran,  menilai  hasil  pembelajaran, membimbing atau melatih pesertadidik, dan melaksanakan tugas tambahan;
d. Sekolah  menyelenggarakan  proses  pembelajaran/kegiatan  tatap  muka  selama  6  hari
14 Afif  Achadah,” Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS):  konsep  dasar  dan  implementasinya  dalam satuan pendidikan”, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah, 4 (2) 2019.
15 Delismar Delismar , Penerapan Model Problem-Based Learning dengan Media Mofil untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik.
https://ojsdikdas.kemdikbud.go.id/index.php/didaktika/article/view/78 .
16 Kemendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 22 tahun 2016, tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/prosespembelajaran/file/Permendikbud_Tahun2016_Nomor022_Lam piran.pdf .
Silahuddin & Ana Sofia
sekolah,  khusus  sore  hari  menggunakan  guru  yang  memiliki  kompetensi  sesuai  standar yang  dibutuhkan  yang  ada  di  sekolah  dan/atau  guru  dari  luar  jika  di  sekolah  tidak tersedia.
Untuk program ini berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan monitoring dan pengawasan  yang  dilakukan  secara  efektif  dan  terpadu.  Berdasarkan  sifatnya,  kegiatan monitoring  dapat  dibedakan  menjadi  monitoring  internal  dan  eksternal.  Monitoring  internal adalah  monitoring  yang  dilakukan  oleh  Tim  Manajemen  Kabupaten.  Monitoring  internal  ini bersifat  supervisi  klinis,  yaitu  melakukan  monitoring  dan  ikut  menyelesaikan  masalah  jika ditemukan  permasalahan  dalam  pelaksanaan  program.  Monitoring  eksternal  lebih  bersifat evaluasi  terhadap  pelaksanaan  program  dan  melakukan  analisis  terhadap  dampak  program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh lembaga independen. 17
Komunikasi  merupakan  hal  yang  wajib  dikuasai  dalam  proses  pembelajaran  baik  di dalam kelas maupun diluar kelas. Menurut Marfuah (2017) proses pembelajaran bisa terlaksana dengan  baik  karena  adanya  komunikasi  yang  bersifat  intrapersonal  maupun  yang  bersifat interpersonal.  Kemampuan  untuk  berfikir,  mengingat  sesuatu  serta  melakukan  persepsi merupakan  kemampuan  komunikasi  yang  bersifat  intrapersonal.  Sedangkan  proses  menyalurkan ide,  gagasan  tentang  suatu  informasi,  menyimak  argumentasi  serta  menghargai  pendapat  dari orang lain merupakan kemampuan komunikasi yang bersifat interpersonal. 18
Kemampuan  berkomunikasi  juga  menjadi  jembatan  antara  guru  dan  siswa  dalam menemukan konsep yang tepat dalam suatu pembelajaran. Hal ini dikarenakan komunikasi bisa membantu dan memfasilitasi siswa dalam mengutarakan pendapat, gagasan serta informasi yang diharapkan.  Ketrampilan  mengomunikasikan  perlu  diasah  dan  diterapkan  dalam  setiap pembelajaran  yang  dilaksanakan.  Dengan  kemampuan  berkomunikasi  yang  baik  maka  siswa akan memiliki rasa percaya diri dalam mengemukakakn pendapat serta argumentasinya sehingga menjadi sarana dalam pengembangan diri untuk menghargai pendapat orang lain yang berbeda- beda di sekitarnya.
Ketrampilan berkomunikasi menjadi hal yang sangat penting dikuasai oleh siswa dalam menyambut  era  pendidikan  di  abad  21.  Kompetensi  belajar  yang  harus  dikuasai  yaitu kemampuan  pemahaman  yang  tinggi,  berpikir  kritis,  kemampuan  dalam  berkolaborasi  dan berpikir tingkat tinggi.

## C. Monitoring dan Supervisi
Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program. 19 Komponen utama yang dimonitor antara lain:
➢ Pelaksanaan Program
➢ Kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah
Pelaksanaan  kegiatan  Monitoring  dilakukan  oleh  Tim  Kabupaten  dan  Tim  Manajemen Sekolah Program Sistem Pendidikan Terpadu Kabupaten.
17 Nana,  Syaodih  Sukmadinata.  2004. Landasan  Psikologi  Proses  Pendidikan .  Bandung: Remaja Rosdakarya
18 Marfuah. (2017). Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Peserta Didik . Volume 26, 148-160
19 Laili Komariy ah, Iya’ Setyasih, Wahyudi, “Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran di SMA Negeri Kota Samarinda”, Prosiding Seminar Nasional Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Hotel Ramcy, Makassar, 21 April 2018.
Silahuddin & Ana Sofia

## D. Pelaporan
Sebagai  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  dalam  pelaksanaan  Program  Sistem Pendidikan Terpadu, masing-masing  pengelola program  (Tim Manajemen Kabupaten, dan Tim Manajemen Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan kepada pihak terkait.
Secara  umum,  hal-hal  yang  dilaporkan  oleh  pelaksana  program  adalah  yang  berkaitan dengan  statistik  penerimaan  bantuan,  penyaluran,  penyerapan  dan  pemanfaatan  dana, pelaksanaan program, hasil monitoring, evaluasi dan pengaduan masalah.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  cara  wawancara  keresponden.  Ada delapan pertanyaan yang di ajukan, yakni :
No Pertanyaan Jawaban 1 Bagaimana  anda  melihat  perkembangan dunia pendidikan di Aceh Besar? Dengan  hadir  program  Sistem  Pendidikan Terpadu Memberikan dampak kepada perkembangan  dunia  pendidikan  Aceh  Besar. Parameter  perubahan  pada  pola  belajar  yang dulunya  mononton  pada  kurikulum  nasional namun  sekarang  lebih  di  dorong  terhadap perpaduan  kurikulum  nasional  dengan  konsep pembelajaran  yang  dimulai  sejak  pagi  dengan penanaman karakter siswa contohnya di pagi hari di  awali  dengan  literasi  kemudian  jam  sepuluh adanya  shalat  dhuha  dan  perpaduan  pembelajaran lain secara terpadu 2 Bagaimana konsep sistem pendidikan terpadu? Pendidikan Pagi dan Sore Hari 3 Sejauh mana perkembangan Sistem Pendidikan Terpadu? SPT  terus  berjalan  tentunya  dengan  terus dilakukan pembenahan, dan tentunya perlu waktu untk bisa mengukur tingkat keberhasilan 4 Apa strateginya? Ada  berbagai  macam  strategi  yang  dilaksanakan untuk mencapai Sistem Pendidikan Terpadu.
5 Kendala yang di hadapi? Kendala  yang  di  hadapi  dari  sisi  SDM  lebih tepatnya  guru  dan  kepala  sekolah,  kita  terus mendorong  guru  untuk  peningkatan  kompetensi kemudian  melakukan  pemerataan  guru  pada sekolah-sekolah  sasaran  SPT,  kualitas  guru  pada sekolah Spt harus berbeda dengan sekolah imbas yang di lakukan dinas pendidikan dan kebudayaan  adalah  merekrut  guru  tahfid  dan penempatan guru terbaik pada sekolah spt strategi ini  di  lakukan  untk  mempercepat  capaian  spt seperti  misi  pendidikan  yang  di  gagaskan pemerintah  kabupaten  Aceh  besar,  peningkatan kompetensi  kepala  sekolah  dengan  kerja  sama dengn  lembaga  terkait  adalah  bahagian  dari tujuan agar spt berjalan maksimal 6 Apa tolok ukur keberhasilannya? Terlaksananya  pembiasaan  budaya  islami  di sekolah  seperti  adab  adab  terhadap  guru  dan  yg lebih  tua,c  Tilawatil  Qur'an,  shalat  dhuha,  shalat fardhu berjamaah. Tolok ukur hasil Diniah materi capaian  meliputi  Thaharah,  shalat,  puasa,  zakat, tauhid,  akhlak,  SKI,  hadist  arbain,  muamalah  dan fadhilaj amal. Tolok ukur hasil tahfidh: SD Lulus min. Hafal 1juz, SMP Lulus min. Hafal 2 juz
7 Secara  umum  bagaimana  dengan  hasil UNBK Aceh Besar?
a. Hasil  UNBK  belum  ada  pak,  karena  belum pengumuman, tapi upaya kita untuk peningkatan nilainya dengan mengadakan pemantapan ujian di mulai dari bulan Januari dengan  membahas  kisi-kisi  ujian  UNBK 2019.  Anak  mulai  bulan  Januari  atau  mulai semester  2  sudah  mulai  membahas  soal2  yg
Silahuddin & Ana Sofia
berhubungan  dengan  kisi2  UNBK  di  pagi hari  terutama  pelajaran  yang  di  UNBK  kan bahasa  Indonesia,  matematika,  IPA  dan bahasa inggris b. Sebelum  UNBK  kita  juga  mengwajibkan sekolah  untuk  melakukan  simulasi,  UNBK supaya siswa tidak asing lagi saat mengunakan  komputer  saat  ujian  UNBK karena  untuk  tahun  2019  semua  ujian nasional berbasis komputer 8 Apa target pendidikan ke depan? Capaian  SPM  Pendidikan  bisa  mencapai  85%, karena  saat  ini  Aceh  Besar  masih  tertinggal  jauh dari  daerah  lain  terutama  Banda  Aceh  dalam capaian  SPM,  ini  terjadi  karena  salah  satu indikator  ketersediaan  guru  PNS  yang  masih belum  sesuai  standar  yang  ditetapkan,  dan sebagian  sekolah  belum  terpenuhinya  sarana  dan prasarana.
Dari  jawaban  yang  didapatkan,  maka  dapat  dianalisis  bahwa  dengan  adanya  Program Sistem  Pendidikan  Terpadu,  pendidikan  di  Aceh  Besar  mengalami  perubahan  yang  sangat penting. Tentu saja ini menjadi suatu prestasi yang sangat menggemberikan. Walaupun Sekolah yang  dijadikan  pilot  project  masih  sedikit,  tentu  saja  ini  bisa  menjadi  batu  loncatan  untuk kemajuan pendidikan Aceh Besar kedepannya.
Bila dilihat dari hasil jawaban, yang dijadikan tolak ukur adalah Pendidikan Kota Banda Aceh, yang notabene adalah tetangganya kabupaten Aceh Besar dan merupakan Ibukota Provinsi Aceh. Jadi bila pendidikan Aceh Besar masih tertinggal jauh dari Kota Banda Aceh, maka tentu saja menjadi issu krusial dan perlu pembenahan yang sangat signifikan dalam pendidikan Aceh Besar.
Satu  sisi,  masih  ada  kendala  yang  perlu  menjadi  perhatian  serius  dari  pemerintah  Aceh Besar adalah pembenahan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini adalah guru. Dan dalam rentang waktu  beberapa  tahun  terakhir,  Pemerintah  Aceh  Besar  terus  melakukan  pembenahan  dengan memberikan  kouta  beasiswa  bagi  guru  untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih tinggi.  Kemuadian  juga  pembenahan  dalam  bidang  inprastruktur  dan  media  pembelajaran, sehingga  anak  didik  semakin  semangat  dalam  belajar.  Pemerataan  Pendidik  juga  menjadi  satu hal yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar, sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi antara satu wilayah dengan wiayah lainnya.
Acuan  tolak  ukur  keberhasilan  disini  adaah  terlaksananya  pembiasaan  budaya  islami  di sekolah seperti adab adab terhadap guru dan yg lebih tua,c Tilawatil Qur'an, shalat dhuha, shalat fardhu berjamaah. Tolok ukur hasil Diniah materi capaian meliputi Thaharah, shalat, puasa, zakat, tauhid,  akhlak,  SKI,  hadist  arbain,  muamalah  dan  fadhilaj  amal.  Tolok  ukur  hasil  tahfidh:  SD Lulus min. Hafal 1juz, SMP Lulus min. Hafal 2 juz.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  program  sistem  pendidikan  terpadu  ini  telah  berlangsung  sesuai  dengan tahapan dan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya diharapkan akan terlaksana proses sistem pendidikan  terpadu  pada  setiap  sekolah  sasaran  dan  terjadi  peningkatan  mutu  pendidikan  dan melahirkan  siswa  yang  berkarakter  islami.  Program  ini  diharapakan  menjadi  model  yang  dapat diadopsi oleh pemerintah-pemerintah daerah lainnya, guna mencapai tujuan pendidikan nasional, baik tingkat lokal maupun nasional.
Silahuddin & Ana Sofia

## DAFTAR PUSTAKA
Afif Faizin, Integrasi Pendidikan Agama Islam dan Mata Pelajaran Umum di SMP Tara Salvia , 2018.
Abd. Rachman Assegaf, FIlsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Ariyana,  Y.,  Bestary,  R.,  Zamroni,  Z.,  &  Pudjiastuti,  A.  2018. Buku  Pegangan  Pembelajaran Berorientasi  pada  Keterampilan  Berpikir  Tingkat  Tinggi .  Jakarta:  Dirjen  GTK Kemendikbud.
Arfah  Ibrahim,  M.  Ag, Pembentukan  Karakter  Mahasiswa  Perguruan  Tinggi  Melalui Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  Terintegrasi (Study  Kasus  Uin  Sunan  Kalijaga Yogyakarta), 2019.
Afif Achadah,” Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): konsep dasar dan implementasinya dalam satuan pendidikan”, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah, 4 (2) 2019.
Delismar  Delismar ,  Penerapan  Model  Problem-Based  Learning  dengan  Media  Mofil  untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik. https://ojsdikdas.kemdikbud.go.id/index.php/didaktika/article/view/78 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Visi dan Misi, https://disdikbudacehbesar.org/pages/visi-misi , diakses pada tanggal 20 Desember 2020.
Kemendikbud,  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  nomor  22  tahun  2016,  tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/prosespembelajaran/file/Permendikbud_Tahun2016 _Nomor022_Lampiran.pdf .
Laili  Komariyah,  Iya’  Setyasih,  Wahyudi,  “Monitoring  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Supervisi Pembelajaran  di  SMA  Negeri  Kota  Samarinda”,  Prosiding  Seminar  Nasional Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Hotel Ramcy, Makassar, 21 April 2018.
Marfuah. Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Peserta Didik . Volume 26, (2017).
Niam  Pathulhadi, Implementasi  Pendidikan  Karakter  Dalam  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI) Pada Kelas IX Di SMP Hasanudin 4 Semarang, 2013.
Nurhayati, A. S. 2018. Penerapan Bembelajaran Abad 21 Memanfaatkan Rumah Belajar . Jakarta : PusTekom Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Jakarta, Grasindo, 2003.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Visi dan Misi,
http://acehbesarkab.go.id/index.php/page/11/visi-dan-misi .  Diakses  pada  tanggal  21 Desember 2020;
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta, 2007.
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional