Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia: Tantangan dan Peluang Keamanan dan Ekonomi Era Jokowi

## Dwi Ardiyanti
Ilmu Hubungan Internasional – Universitas Poternsi Utama ardiyanti.1987@gmail.com

## Abstract
With  its  potential  wealth  in  the  sea  and  its  position  in  the  international  business  sea-line, Indonesia should display the maritime strength. Jokowi’s vision to make Indonesia one of the maritime  axis  in  the  world  has  been  embodied  clearly  by  the  Ministry  of  Maritime  Affairs and  Fisheries.  Yet,  the  challenge  and  opportunities  to  become  international  maritime  axis should  be  handled  appropriately.  Located  in  international  business  transit  between  Pacific and Indian Ocean, Indonesia is prone to criminals of drugs smuggling from/to Indonesia as well as the asylum seekers. This research attempts to analyze the Indonesia’s challenges and opportunities in Jokowi’s era with his vision to become the international maritime axis.
Keywords: Jokowi, Indonesia, international maritime axis, economy, security

## Abstrak
Dengan potensi kekayaan laut yang luar biasa dan posisinya yang berada di jalur laut bisnis internasional, Indonesia perlu memperlihatkan potensi maritimnya. Visi Jokowi menjadikan Indonesia  sebagai  salah  satu  poros  maritim  dunia  diejawantahkan  dengan  baik  oleh Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan.  Namun  demikian,  tantangan  dan  ancaman  untuk menjadi  poros  maritim  dunia  harus  dijawab  dengan  baik.  Indonesia  yang  berada  di  posisi transit  bisnis  internasional  antara  samudra  Pasific  dan  Hindia  berpotensi  terhadap penyelundupan  narkoba  dari/ke  Indonesia  maupun  para  pencari  suaka.  Penelitian  ini  akan menganalisa tantangan dan ancaman Indonesia di era Jokowi dengan visinya untuk menjadi salah satu poros maritime dunia.
Kata kunci: Jokowi, Indonesia, poros maritim dunia, ekonomi, keamanan

## Latar Belakang
Sesuai dengan paparan Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, jumlah pulau  Indonesia  lebih  dari  17.500  meliputi  wilayah  laut  yurisdiksi  nasional  lebih kurang 5,8 juta km2, Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan kekayaan  alam  yang  terbentang  dari  Sabang  sampai  Merauke,  Indonesia  memiliki potensi  yang  luar  biasa  di  perdagangan  internasional.  Letak  geografis  yang
mendukung,  yaitu  pada  benua  Asia  dan  Australia  serta  persilangan  samudera Hindia dan Pasifik, Indonesia merupakan urat nadi perdagangan dunia.
Visi  Era  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  dengan  pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” memberikan  harapan  dan  mengembalikan  semangat  membangun  maritim dengan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  kelautan.  Misi  pemerintah  untuk mencapai  visi  tersebut  antara  lain:  (1)  Mewujudkan  keamanan  nasional  yang mampu  menjaga  kedaulatan  wilayah,  menopang  kemandirian  ekonomi  dengan mengamankan  sumber  daya  maritim,  dan  mencerminkan  keperibadian  Indonesia sebagai Negara Kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan  demokratis  berlandaskan  negara  hukum;  (3)  Mewujudkan  politik  luar  negeri bebas-aktif  memperkuat  jati  diri  sebagai  bangsa  maritim;  (4)  Mewujudkan  kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang  berdaya  saing  (6)  Mewujudkan  Indonesia  menjadi  negara  maritim  yang mandiri  maju,  kuat  dan  berbasiskan  kepentingan  nasional;  dan  (7)  Mewujudkan masyarakat yang berkeperibadian dalam kebudayaan. Tiga dari tujuh misi tersebut berhubungan  dengan  maritim  dan  posisi  Indonesia  sebagai  Negara  Kepulauan (Forum Rektor Indonesia, 2015).
Posisi  Indonesia  ini  telah  dicantumkan  dalam  United  Nation  Convention  on  the Law  of  the  Sea 1982  dan  Indonesia  telah  meratifikasi  UNCLOS  1982  dengan mengukuhkannya  ke  dalam  UU  RI  No  17  tahun  1985.  Langkah  ini  sangat  penting
untuk  menegaskan  posisi  yurisdiksi  Indobesia  di  mata  dunia  dan  akan  melakukan tindakan  sesuai  dengan  ratifikasi  UU  RI.  No.  17  tahun  1985  jika  diperlukan penanganan  serius  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  mengatur,  mengelola, dan  memanfaatkan  kekayaan  laut  nasional  untuk  sebesar-besarnya  kepentingan rakyat.  Indonesia dalam  hal ini  tidak  hanya mampu  menjadi  sumber  perdagangan yang potensial namun juga menjadi poros maritim dunia.

## Kekuatan Indonesia di Bidang Kelautan
Lagu  “nenek  moyang  seorang  pelaut”  seperti  menghentak  semangat  warga negara  Indonesia  untuk  mengingatkan  kembali  bagaimana  para  nenek  moyang tersohor dengan bakatnya di bidang kelautan. Dalam era kepemimpinan Jokowi, hal ini  juga  menjadi  momen  penting  untuk  melihat  kembali  ke  belakang  bahwa Indonesia  mampu  bersaing  dan  bahkan  unggul  di  bidang  kemaritiman  berbekal kekuatan dan pengalaman masa lampau.
Indonesia  dengan  kejayaan  masa  lampaunya  sudah  memperkenalkan  diri secara internasional melalui perdagangan dengan Cina, India, Arab, bahkan sampai negara Eropa (Yulianti, 2014, p.129). Dengan sepertiga bagian dunia yang terdiri dari kelautan  dan  dua  pertiga  wilayah  Indonesia  merupakan  wilayah  laut,  Indonesia semakin mantap melangkah menjadi poros maritim dunia. Didukung dengan gaya kepemimpinan  Jokowi  sebagai  Presiden  yang  “fenomenal”  sebagai  sorotan  dunia internasional,  Indonesia  terus  optimis  untuk  maju  ke  dunia  internasional  dan menonjolkan  bidang  kemaritimannya.  Namun,  optimisme  serta  potensi  sumber daya laut yang ada di Indonesia tidak akan ada artinya jika tidak didukung dengan kebijakan matang baik di dalam maupun luar negeri.
Di  laut,  kekayaan  melimpah  Indonesia  sebagai  penghasil  minyak  juga dibuktikan. Dengan cadangan minyak yang cukup besar, Indonesia juga merupakan negara pengekspor minyak dunia, bahkan masuk dalam OPEC (Organization of The Petroleum  Exporting  Country).  Hal  ini  dikarenakan  posisi  laut  Indonesia  yang strategis dilihat dari arus lautnya.
Alam  Indonesia  sangat  luas  dan  kaya.  Dalam  hal  kekayaan  laut,  Indonesia sudah tidak diragukan lagi potensinya. Dengan potensi alam sebesar itu, Indonesia menghadapi  masalah  pencurian  kekayaan  biota  laut  oleh  kapal  asing,  sehingga
dibutuhkan  ketegasan  dan  kekuatan  militer  untuk  mengatasi  hal  tersebut.  Seperti dalam tulisan Rakhmindyarto dan Wesly F. Sinulingga (Ditjen Pengawasan Sumber Daya  Kelautan  dan  Perikanan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan),  Menteri  Susi Pudjiastuti  menyatakan  terdapat  potensi  peningkatan  Pendapatan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP)  sebesar  25  triliun  rupiah  per  tahun  yang  belum  dimanfaatkan  dari sumber daya ikan dan sumber daya non ikan. Tercatat 70 persen produksi minyak dan  gas  nasional  berasal  dari  wilayah  pesisir  dan  lautan,  produksi  perikanan tangkap Indonesia berada di peringkat 2 dunia pada tahun 2012, dan luas terumbu karang Indonesia sebesar 85.000 km.
Kekayaan sumber daya alam di laut sangat disayangkan jika tidak diolah dan dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan dalam negeri dan luar negeri Indonesia  harus  bersinergi  untuk  membangun  pasar  internasional  dan  domestik guna memajukan perekonomian Indonesia. Semua ini bergantung pada bagaimana implementasi  kebijakan  dalam  negeri  untuk  menarik  investasi  asing  serta implementasi  kebijakan  otonomi  daerah  untuk  memajukan  perekonomian Indonesia.

## Kekuatan dan Peluang di Era Jokowi : Cita-Cita Mengejar Dunia
Era  kepemimpinan  Jokowi  pasca  terpilih  menjadi  Presiden  Indonesia membawa semangat baru. Dengan kepercayaan diri yang mengutamakan kemajuan dan  pembangunan  di  segala  bidang,  Jokowi  masih  terus  mengobarkan  semangat bahwa Indonesia mampu bersaing secara internasional.
Pemerintahan  Jokowi  ingin  menjadikan  Indonesia  sebagai  poros  maritim dunia,  maka  paling  tidak  Indonesia  harus  memiliki  kekuatan  di  beberapa  bidang kelautan  yang  mendukung,  antara  lain  keuangan  dan  regulasi  kuat  di  bidang kelautan seperti negara Inggris, komunikasi Sea Lines of Communications/ SLOCs seperti  Amerika  Serikat,  Korea  Selatan  dengan  industri  galangan  kapal  dunia, Denmark  dengan  kapasitas  kapal  kontainer  global  melalui  Maersk  Group,  dan Singapura  yang  merupakan  operator  pelabuhan  terbesar  di  dunia  (BAPPENAS, 2015).
Oleh  karena  itu,  menjadi  poros  maritim  dunia  merupakan  sebuah  pekerjaan rumah  besar  bagi  Indonesia.  Indonesia  sedang  berproses  untuk  mengoptimalkan
pengolahan  sumber  daya  alam  kelautan  melalui  berbagai  perbaikan  infrastruktur dan  perbaikan  regulasi.  Kekayaan  laut  Indonesia  melimpah  dan  mampu  menjadi kekuatan  ekonomi  di  bidang  kemaritiman,  misalnya  ikan,  minyak  bumi,  mutiara, bahkan  pariwisata  bawah  laut.  Berbagai  potensi  ekonomi  di  bidang  kemaritiman dapat  dioptimalkan  pemanfaatannya  hanya  jika  ada  kerjasama  yang  baik  dengan berbagai pihak yang berkompeten di bidangnya.
Laporan  dari  Rakhmindyarto  dan  Wesly  F.  Sinulingga,  Ditjen  Pengawasan Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  menyatakan  bahwa  terdapat  108  kawasan konservasi  perairan  dengan  luas  15,78  juta  ha,  yang  diharapkan  dapat  meningkat menjadi  20  juta  ha  pada  tahun  2020.  Pendapatan  dari  turis  mancanegara  bisa didapatkan  dari  sektor  pariwisata  diantaranya  dari  pariwisata  bawah  laut  yang mendunia  dan  seperti  Bunaken  (Sulawesi  Utara),  Raja  Ampat  (Papua  Barat),  dan Wakatobi  (Sulawesi  Tenggara).  Namun,  kekayaan  laut  Indonesia  masih  kurang untuk  menjadi  kekuatan  poros  maritim  dunia,  diperlukan  lebih  dari  itu.  Kekuatan infrastruktur yang maju dan modern untuk memperlancar distribusi barang melalui akses laut.
Indonesia yang berada di perlintasan perdagangan dunia, sangat diuntungkan dengan  adanya  industri  yang  memerlukan  akses  laut  Indonesia.  Oleh  karena  itu, Jokowi  mencanangkan  konsep  “Poros  Maritim”  dan  “Tol  Laut”  untuk  menyikapi berbagai  tantangan  maupun  peluang  kemaritiman  Indonesia  (Forum  Rektor Indonesia,  2015).  Pembangunan  tol  laut  dan  infrastruktur  di  beberapa  pelabuhan maupun  perbaikan  regulasi  untuk  memperlancar  distribusi  barang  di  pelabuhan merupakan  contoh  implementasi  keseriusan  kebijakan  Jokowi  untuk  membuat Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Regulasi  dan  infrastruktur  adalah  dua  hal  penting  yang  saling  bersinergi dalam  distribusi  barang  melalui  jalur  laut.  Seperti  diketahui,  lamanya  waktu dwelling (bongkar  muat  barang)  di  pelabuhan  Indonesia  merupakan  salah  satu kendala  yang  berakibat  pada  kenaikan  harga  barang  hingga  sampai  di  tempat tujuan. Ditambah, kasus perompakan di wilayah laut yang semakin meningkat dan tidak jarang diakhiri dengan drama penyanderaan Anak Buah Kapal (Dinarto, 2016).
Kapal  asing  yang  berbendera  negara  lain  juga  tak  jarang  melakukan  kasus pencurian  ikan di laut  dan  diperlukan  tindakan  hukum  yang  tegas  sebagai  bentuk keseriusan  kebijakan  Jokowi  demi  menegakkan  kedaulatan  Indonesia  dan menegaskan  posisi  sebagai  poros  maritim  dunia.  Salah  satunya  adalah  contoh ketegasan menteri Susi Pudjiastuti yang menangkap Kapal Vietnam (Sindonews, 20 Februari 2017). Langkah ini merupakan koordinasi yang baik antara Jokowi, Menteri KKP yaitu Menteri Susi Pudjiastuti, dan pihak militer yang kembali berencana untuk menenggelamkan  90  kapal  asing  yang  mencuri  ikan  di  perairan  Indonesia  bulan Oktober (Tempo, 12 September 2017). Berdasarkan paparan dari Prof. Herry, Rektor IPB  dalam  acara  Konvensi  Kampus  XI  Forum  Rektor  Indonesia  Medan,  23  Januari 2015; bahwa pencurian biota laut (illegal fishing) merugikan negara Indonesia sebasar 300 trilyun rupiah Per tahun.
Tantangan  yang  harus  dihadapi  adalah  adanya  berbagai  pihak  yang  merasa dirugikan  dengan  adanya  kebijakan  tegas  misalnya  dalam  praktik  penenggelaman kapal  yang  dicekal  karena  melakukan  tindakan  pencurian  biota  laut  Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan dan diplomasi Jokowi harus tegas untuk menolak berbagai tindakan pencurian ilegal, meski harus berurusan dengan pemerintahan luar negeri.
Di sisi lain, ketegasan pemerintahan Jokowi membawa tantangan bagi negara asing yang sudah mencuri ikan Indonesia selama bertahun-tahun, misalnya dengan aksi tegas dari Menteri KKP yang menenggelamkan kapal dari Vietnam (144 kapal), Filipina (76 kapal), Malaysia (50 kapal), Thailand (21 kapal), Papua Nugini (2 kapal), Cina  (1  kapal),  serta  Belize  (1  kapal)  yang  berusaha  masuk  ke  perairan  Indonesia secara ilegal (Tempo.com, 12 September 2017). Hubungan diplomatik dan ekonomi antar  negara  harus  kembali  dibicarakan  demi  melakukan  penanganan  serius terhadap  berbagai  tindak  pencurian  ikan  berbendera  asing,  meski  tak  jarang  yang dipakai  adalah  anak  Buah  Kapal  dari  Indonesia.  Diplomasi  Jokowi  di  satu  sisi, berusaha  untuk  mendapatkan  investasi  asing,  namun  di  sisi  lain  harus  tegas terhadap tindakan pencurian oleh kapal berbendera asing. Dengan begitu, kebijakan luar  negeri  Jokowi  tidak  lagi  hanya  bertumpu  pada  pemasukan  investasi  asing, namun  juga  penegakan  kedaulatan  di  wilayah  laut,  pesisir,  dan  perbatasan Indonesia.
Kekayaan laut Indonesia merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat  yang  tinggal  di  pesisir.  Seperti  yang  terdapat  dalam  tulisan Rakhmindyarto dan Wesly F. Sinulingga, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan  Perikanan,  berdasarkan  Statistik  Perikanan  dan  Akuakultur  Tahun  2012  dari Food  and  Agriculture  Organization (FAO),  Indonesia  menduduki  peringkat  kedua dalam  produksi  perikanan  tangkap  dan  peringkat  keempat  dalam  produksi perikanan budidaya. Indonesia juga tercatat sebagai negara kedua terbanyak dalam hal jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor perikanan tercatat menampung 2.748.908 tenaga kerja pada tahun 2012. Para nelayan  dan  masyarakat  yang  mengandalkan  perekonomian  dari  kekayaan  laut berharap banyak pada kebijakan Jokowi dalam hal ekonomi berbasis maritim.
Perbaikan  di  segala  bidang  dan  koordinasi  yang  baik  antar  instansi pemerintahan merupakan tombak dari kebijakan di bidang kelautan. Pemerintahan Jokowi optimis bahwa Indonesia di bawah naungannya mampu menjadi salah satu poros maritim dunia.

## Kepercayaan Diri Indonesia di Poros Maritim Dunia
Kepercayaan diri Indonesia tidak lahir begitu saja. Dibutuhkan kerja keras dan kerja  sama  antar  dinas  dan  kementrian,  begitu  juga  dengan  pemerintahan  daerah untuk  mengimplementasikan  kebijakan  dalam  negeri  yaitu  memperbaiki infrastruktur dan membangun Indonesia dari wilayah kelautannya.
Perbaikan  infrastruktur  telah  digagas  sejak  era  pemerintahan  di  masa  lalu. Namun  untuk  membangun  infrastruktur  berbasis  di  bidang  kelautan,  terpilihnya Presiden Jokowi merupakan tonggak besar sejarah yang mungkin akan mengulangi kejayaan nenek moyang Indonesia di masa lampu dalam hal kepiawaian mengolah dan menaklukkan laut. Berikut ini adalah posisi Indonesia di mata dunia dalam hal nilai ekspor ikan (USD).
Indonesia menempati posisi ke-14 dalam hal nilai ekspor perikanan dunia. Hal ini  didukung  dari  geo-ekonomi  Indonesia  yang  strategis  diantara  lintas  samudera dan  lintas  benua,  sehingga  potensi  biota  laut  seperti  ikan  layak  menjadi  negara penghasil  ikan  dunia.  Dengan  wilayah  Indonesia  yang  membentang  dari  Sabang sampai Merauke, pemerataan pembangunan sangat penting, mengingat ada banyak warga negara Indonesia yang mengandalkan ekonomi kelautan.
Di wilayah perbatasan, misalnya Nusa Tenggara Timur merupakan salah satau wilayah  yang  harus  dibagun  dan  diperbaiki  karena  wilayah  ini  merupakan  batas Indonesia  dengan  negara  Australia,  Timur  Leste  dan  merupakan  perbatasan langsung  dengan  Samudera  Pasifik  (Tempo.co,  Rabu  17  Mei  2017).  Dalam pernyataan  yang  dimuat  tersebut  Antropolog  Budaya  dari  Universitas  Widya Mandira (Unwira) Kupang Pater Gregorius Neonbasu SVD PhD menyatakan bahwa "Bahkan  Indonesia Timur  menjadi incaran  karya  misi  pembangunan  pemerintahan Presiden Jokowi,". Neonbasu mencontohkan, kebutuhan air baku untuk memenuhi hajat  hidup  masyarakat  sehari-hari  maupun  sektor  pertanian  telah  didukung dengan  hadirnya  pembangunan  bendungan-bendungan  besar  seperti  Tilong, Raknamo, Rotiklot di Pulau Timor, serta dialokasikan pula untuk Pulau Flores dan Sumba.
Pembangunan  infratruktur  terutama  di  wilayah  pelabuhan  dan  laut  akan memperlancar  jalur  distribusi  barang  dari  Jawa  ke  wilayah  Timur,  sehingga  dapat menekan harga. Masyarakat di wilayah pesisir juga mampu mengandalkan potensi kelautan yang lain, misalnya di bidang pariwisata. Oleh karena itu, dukungan dari dana  dan  kebijakan  yang  mampu  menyusun  anggaran  dengan  tepat  guna  sangat dibutuhkan demi mencapai kesejahteraan yang merata di segala bidang dan daerah.
Masuknya  investasi  asing  untuk  pembangunan  di  Indonesia  tentu  akan menimbulkan pengaruh, terutama bagi mereka yang ada di daerah akan lebih sering bersentuhan  dengan  orang  asing,  terutama  jika  pembangunan  difokuskan  dalam bidang  pariwisata.  Daya  tarik  alam  yang  didukung  dengan  peningkatan infrastruktur  akan  mampu  menjadikan  Indonesia  sebagai  objek  wisata  dunia. Kemudian  kesiapan  masyarakat  daerah  dalam  menerima  perubahan  akan  menjadi fokus  dari  implementasi  kebijakan  yang  lain.  Masyarakat  daerah  mau  tidak  mau harus  melakukan  penguatan,  antara  lain  di  bidang  ekonomi  dan  budaya.  Dengan semakin  banyaknya  turis  asing  ke  daerah,  akan  mampu  meningkatkan perekonomian  daerah,  maka  pemerintah  daerah  juga  diharapkan  memberikan pengetahuan dan pelatihan ekonomi berbasis kearifan lokal.
Kearifan lokal juga harus didukung dengan kesiapan mental masyarakat lokal untuk “bersentuhan”dengan budaya yang datang bersama turis asing. Oleh karena itu,  fokus  dari  kebijakan  bidang  kemaritiman  Jokowi  adalah  pendekatan  yang sinergis  antara  budaya,  dengan  cara  prioritas  pembangunan  di  daerah  3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Seperti yang dimuat dalam situs kemendesa.go.id bahwa  dalam  2  (dua)  tahun  pelaksanaan  kerja  Pemerintahan  Jokowi-JK,  telah diupayakan  pencapaian  target  terentaskannya  daerah-daerah  tertinggal  yang tersebar  di  122  kabupaten,  dimana  pada  tahun  2016  ini  telah  dicapai  pengentasan dari  17  kabupaten  daerah  tertinggal,  diantaranya  3  (tiga)  kabupaten  daerah tertinggal  yang  berada  di  perbatasan.  Pengentasan  daerah  tertinggal  tersebut, diukur  dalam  3  (tiga)  indikator  utama,  yaitu  peningkatan  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan, dimana dalam 2 (dua) tahun terakhir ini telah menunjukkan peningkatan IPM di seluruh 122
daerah  tertinggal,  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  pada  51  kabupaten  daerah tertinggal, dan penurunan angka kemiskinan pada 112 kabupaten daerah tertinggal.
Diplomasi  Jokowi  yang  menekankan  pendekatan  ke  masyarakat  yang  tinggal di  wilayah  3  T  masih  terus  dilakukan  demi  memeratakan  pembangunan  di Indonesia.  Melalui  jajaran  kementrian  dan  militer,  pendekatan  yang  cerdas  sangat penting,  mengingat  masyarakat  daerah  sensitif  dengan  sentuhan  modernisasi  dan kebudayaan  asing  yang  lambat  laun  akan  bersentuhan  dengan  mereka.  Jokowi berhasil melihat akar masalah pemerataan pembangunan dan bekerja melalui gaya diplomasi yang bersumber pada sektor vital pembangunan di wilayah 3T.

## Tantangan  dan  Peluang  Maritim  Indonesia:  Arus  Perdagangan  Dunia  Melalui Laut Indonesia
Indonesia sampai saat ini masih menghadapai tantangan di bidang keamanan kelautan. Dalam hal tata kelola dan pengamanan akses laut Indonesia diatur dalam UU  17  tahun  2008  tentang  pelayaran.  Namun  dalam  prakteknya  di  lapangan terdapat masalah teknis yang memerlukan penangana lebih teliti.
Berdasarkan  amanah  UU  Nomor  32  Tahun  2014,  Bakamla  (Badan  Keamanan laut) berkewajiban melaksanakan fungsi di bidang keamanan. Di sisi yang lain, TNI- AL berkewajiban melaksanakan fungsi dibidang pertahanan sesuai dengan amanah UU  Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Kelautan,  khususnya  Pasal  58  ayat  (1)  dan  (2).

## TNI mengemban kewajiban, sebagai berikut (Dinarto, 2016):
Pasal  58  ayat  (1).  Untuk  mengelola  kedaulatan  negara,  mempertahankan  keutuhan  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut. Pasal 58 ayat (2). Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diselenggarakan  oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
Kemudian,  pengamanan  maritim  menjadi  tantangan  sendiri  dan  kadang terjadi gesekan antara TNI - AL dan Bakamla (Badan Keamanan Kelautan), di mata TNI  penegakan  hukum  di  laut  menjadi  kewenangan  TNI-AL  berada  di  tangan mereka. Namun, menurut Mantan Kepala Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia Letnan  Jenderal  (Purn.)  Agus  Widjojo,  hal  ini  tidak  sepatutnya  terjadi.  Menurut  ia masih  terdapat  kesalahpahaman  bahwa  persoalan  keamanan  maritim  berada  di
tangan  TNI-AL,  yang  mana  secara  kontradiktif  bahwa  keamanan  maritim  adalah fungsi  penegakan  hukum  di  perairan  nasional  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga penegakan  hukum  sipil  (Widjojo,  2015;  Dinarto,  2016).  Dari  segi  pengamanan operasi di laut, banyak terjadi gesekan antara penegak hukum di laut. Bakamla juga memiliki persoalan dengan lembaga penegakan hukum di laut lainnya, seperti Polisi Republik  Indonesia  (POLRI),  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP), Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub),  dan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai. Pasalnya,  lembaga  di  atas  menjalankan  fungsi  patroli  secara  bersamaan,  sehingga menyebabkan  tumpang-tindih  kepentingan  di  wilayah  yurisdiksi  Indonesia (Dinarto,  2016).  Sehingga,  Presiden  Jokowi  meminta  para  kementrian  untuk berkoordinasi guna meningkatkan pengamanan di laut.
Koordinasi  dalam  hal  ini  masih  mengalami  kendala  terkait  kepentingan masing-masing  isntitusi  pemerintahan  demi  menyelamatkan  aset  bangsa  di  laut. Ketegasan dalam pengamanan militer untuk menindak para penangkap ikan ilegal dari  negara  lain  sangat  penting  meskipun  dalam  praktiknya  hal  tersebut  justru menimbulkan gesekan operasional antar institusi pemerintah.
Indonesia  sebagai  wilayah  kepulauan  yang  membentang  dari  Sabang  sampai Merauke  membutuhkan  banyak  perhatian,  terutama  di  bidang  pengamanan.  Oleh karena itu, pada era pemerintahan Jokowi, pembangunan difokuskan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Indonesia juga menjadi salah satu wilayah transit para  imigran  gelap  yang  ingin  bertolak  ke  Australia.  Seperti  yang  dibahas  pada bagian  sebelumnya,  Indonesia  membangun  wilayah  Timur  (Kupang)  dengn pertimbangan  bahwa  wilayah  tersebut  adalah  perbatasan  langsung  dengan  negara Australia.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  harus  menyiapkan  kekuatan  militer  demi keamanan dan menjaga wilayah Indonesia.
Kesiapan  bidang  infrastruktur  harus  didukung  dengan  kekuatan  militer, mengingat Luas negara Indonesia yang mencapai 5,8 juta km 2 yang terdiri dari 3,1 juta  km 2 perairan dan  2,7  juta  km 2 perairan  Zona  Ekonomi  Ekslusif  Indonesia (ZEEI). Luas perairan Indonesia sebesar 70 persen dari total luas wilayah Indonesia. Oleh  karena  itu,  tol  laut  yang  dicanangkan oleh  pemerintah  sangat  dibutuhkan
untuk  mendukung  kebijakan  Jokowi  menjadikan  Indonesia  sebagai  poros  maritim dunia (Newswantara, 3 Oktober 2016).
Dengan  mempertimbangkan  rumitnya  masalah  yang  di  sekitar  Perairan Indonesia,  dibutuhkan  kerjasama  dan  tindak  tegas  dari  pemerintah  dan  jajaran  di bawahnya  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  demi  kedaulatan  wilayah Indonesia.  Masalah  pengelolaan  wilayah  laut  Indonesia  sangat  kompleks,  tidak hanya  tentang  eksplorasi  kekayaan  laut  Indonesia,  perompakan,  penyelundupan, waktu  dwelling  (bongkar  muat  kapal),  regulasi  kebijakan  cukai,  hingga  masalah ketimpangan  di  wilaya  pesisir  menyebabkan  usaha  pemerintah  untuk  menjadikan Indonesia sebagai poros maritim masih terus diupayakan.
Perbaikan  regulasi  dan  infrastruktur  di  pelabuhan  Indonesia  masih  terus diupayakan.  Dengan  dibangunnya  kawasan  pelabuhan  strategis  berstandar internasional di Sabang, Indonesia yakin bahwa pendapatan devisa akan meningkat dri  sektor  perdagangan  laut.  Namun,  pelabuhan  berstandar  di  kawasan  Sabang tersebut belum bekerja secara optimal dan masih dalam tahap pengembangan.
Langkah  positif  ini  merupakan  sebuah  babak  baru  dalam  dinamisnya kebijakan  Jokowi  yang  mengutamakan  pemarataan  pembangunan,  termasuk  di dalamnya  di  area  perbatasan  seperti  Sabang.  Kawasan  Sabang  memiliki  posisi geografis  yang  strategis  bagi  jalur  perdagangan  dan  pelayaran internasional  antara Kawasan Asia Pasifik dan Asia Barat Daya. Pelabuhan Sabang mencapai kedalaman 22  meter  dan  siap  untuk  menerima  kedatangan  kapal  raksasa  di  masa  depan. Kawasan  sabang  bisa  dijadikan  sebagai  pintu  masuk  Selat  Malaka.  Kawasan  ini dilalui  rata-rata 50,000  kapal  kontainer  dan  sekitar  50,000  kapal ‘pedagang  besar’ lewat selat ini setiap tahunnya (Newswantara, 3 Oktober 2016).

## Kesimpulan
Indonesia dengan berbagai potensi sumber daya alam baik di darat maupun di laut tengah berusaha menciptakan babak baru dalam ekonomi internasional. Melalui gaya  diplomasi  Jokowi,  Indonesia  berkesempatan  menggapai  cita-cita  melalui  visi misi pembangunan yang merata dan mencapai tujuan menjadi poros maritim dunia. Langkah  ini  memerlukan  koordinasi  dan  implementasi  kebijakan  yang mengedepankan  pemerataan  pembangunan  di  segala  bidang,  terutama  di  wilayah
3T  (tertinggal,  terdepan,  dan  terluar).  Diplomasi  Jokowi  merupakan  fokus  dalam penelitian  ini,  dengan  bersumber  pada  kekayaan  sumber  daya  alam  dan  kekuatan kelautan, Jokowi yakin bahwa Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia. Namun, perbaikan  regulasi  dan  infrastruktur  akan  menjadi  tantangan  lain  dalam implementasi kebijakan dalam negeri.
Visi  dan  misi  Jokowi  dalam  membangun  Indonesia  dari  wilayah  3T  dan menjadikan  Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia  merupakan  langkah  untuk meningkatkan  perekonomian.  Dengan  posisi  strategis  Indonesia,  merupakan keuntungan  dalam  bisnis  internasional  yang  membutuhkan  akses  laut  Indonesia. Namun,  dibalik  potensinya,  Indonesia  menghadapi  banyak  tantangan  diantaranya tantangan  dari  perompak  di  laut,  keamanan  di  laut,  arus  imigran  yang menggunakan  akses  laut.  Semua  itu  mengandalkan  langkah  diplomasi  Jokowi sebagai presiden RI yang harus melakukan pendekatan pembangunan yang cerdas dan sinergis dengan visi misi pemerintahannya.

## Daftar Pustaka
Dinarto, Dedi Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia di Era Presiden Joko Widodo.pdf https://www.researchgate.net/publication/309726899 diakses pada 22 September 2017
Rakhmindyarto dan Sinulingga, Wesly F. (2016). Ekonomi Biru Untuk Maritim Indonesia Yang Berkelanjutan .
Yuliati. (2014). Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 27. Nomor
2.
Institute for Maritime Studies Sejarah maritim indonesia: Meretas sejarah,
Menegakkan martabat bangsa Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh Forum Rektor Indonesia. Naskah Akademik. 2015.
Tempo.co. Antropolog Puji Jokowi Pembangunan Sentuh Wilayah Timur Indonesia https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/17/078876070/antropolog- puji-jokowi-pembangunan-sentuh-wilayah-timur-indonesia diakses pada 22 September 2017
Kemendesa http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/161027/262- pendekatan-kesejahteraan-untuk-membangun-daerah-tertinggal--terdepan- dan-terluar diakses pada 22 September 2017
Menegakkan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim: Beberapa Catatan IPB Konvensi Kampus XI Forum Rektor Indonesia. 2015
Tata kelola keamanan laut Indonesia Dalam mendukung program Pengembangan poros maritim Dunia Oleh: Laksdya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc.
Universitas Pertahanan Indonesia . Pertemuan Forum Rektor Indonesia 2015. Medan, 24 Januari 2015 Kampus Universitas Sumatera Utara Tempo/.co. Cara Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim. Edisi kamis, 13 November 2014
Abrian, Gerry .Newswantara. Memahami Posisi Indonesia Pada Jalur Perdagangan Internasional edisi 3 Oktober 2016
Hasyim, Irsyan .Tempo: Menteri Susi Akan Tenggelamkan 90 Kapal Asing pada Oktober edisi Selasa, 12 September 2017
Deputi Bidang Kemaritiman Dan Sumberdaya Alam. Kementerian perencanaan Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Januari 2016: Ringkasan Prakarsa Strategis Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Kelautan Menuju Terwujudnya Indonesia Sebagai poros maritim 2015
Ashab, Muhammad Bunga.Tiga Kapal Vietnam Mencuri Ikan Gunakan Bendera Malaysia. Koran Sindo edisi Jum'at, 14 Oktober 2016