Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 13, No. 2 Januari 2022, pp. 290-298
ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
ANALISIS KESADARAN PENGELOLAAN IJIN USAHA DAN PEMBUKUAN PADA UMKM YANG DIKELOLA DIFABEL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Siti Afidatul Khotijah 1 , Agustina Prativi Nugraheni 2 , Chaidir Iswanaji 3 * 1,2, 3 Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar *e-mail: khotijah_afi@untidar.ac.id
Abstract
DiPublikasi: 01/01/2022 https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.290-298
The  awareness  of  business  actors,  especially  those  with  disabilities,  is  not  yet  fully  available.  This  study  aims  to  analyze  the awareness of people with disabilities who manage MSMEs in making an inventory of their products. In addition, the conformity of the product inventory method with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) will also be analyzed. This study us es purposive  sampling  where  the  main  requirement  is  individuals  with  disabilities  who  have  MSME  businesses  in  Gunungkidul Regency.  This  research  is  a  descriptive  qualitative  study.  The  type  of  data  used  in  this  study  is  primary  data  derived  from interviews and observations of respondents. The triangulation method will be used to test the validity of the data, while the data analysis uses coding analysis. The results of this study indicate that most of the people with disabilities in Gunungkidul wh o run MSMEs are physically disabled. MSMEs that are run by disability have not registered for a business license with the Gunungkidul Regency government. Bookkeeping has also not been fully applied to businesses managed by disability.
Keywords: Inventory, MSMEs, Disabilities

## Abstrak
Kesadaran pelaku usaha,  khususnya dari kalangan disabilitas belum sepenuhnya ada.  Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis kesadaran  difabel  yang  mengelola  UMKM  dalam  menginventarisasi  produknya.  Selain  itu,  kesesuaian  cara  inventarisasi  produk dengan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  juga  akan  dianalisis.  Penelitian  ini  menggunakan purposive  sampling dimana  syarat  utamanya  adalah  individu  difabel  yang  memiliki  usaha  UMKM  di  Kabupaten  Gunungkidul.  Penelitian  ini  adalah study  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data  primer  yang  berasal  dari  wawancara  dan  observasi  kepada responden.  Metode  triangulasi  akan  digunakan  untuk  menguji  validitas  data,  sedangkan  data  dianalisis  menggunakan  analisis coding.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  dominasi  disabilitas  di  Gunungkidul  yang  menjalankan  UMKM adalah  jenis  disabilitas  daksa.  UMKM  yang  dijalakan  isabilitas  belum  melakukan  pendaftaran  ijin  usaha  pada  pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pembukuan juga belum diterapkan secara menyeluruh pada usaha yang dikelola disabilitas. Kata Kunci : Inventaris, UMKM, Disabilitas

## I. PENDAHULUAN
Disabilitas merupakan bagian masyarakat yang mempunyai karakteristik tertentu. Para penyandang  disabilitas  masih  mengalami perlakuan diskriminatif, tidak saja berasal lingkungan kel uarga namun juga berasal warga    namun  juga oleh  pemerintah  (Sarwanti,  2013) .  Pada  saat ini, pemerintah belum memperlakukan disabilitas secara layak seperti  banyak fasilitas umum  belum  aksesibilitas  bagi  disabilitas, pendidikan disabilitas masih rendah dilihat dari masih banyak disabilitas yang tidak bersekolah,  instansi  baik  pemerintah  maupun
swasta yang memperkerjakan disabilitas masih sedikit, balai rehabilitasi sosial untuk disabilitas  di  Indonesia  masih  kurang,  dan bantuan  sosial  yang  diberikan  pemerintah kepada  kaum  disabilitas  juga  belum  merata. Penyandang  disabilitas  semakin  terpinggirkan dan  mengalami  diskriminasi  semakin  lebar, baik dikeluarga, masyarakat, maupun kehidupan bernegara.
Banyaknya permasalahan diatas mencerminkan bahwa  pengelolaan  disabilitas  di  Indonesia untuk peningkatan taraf kesejahteraan disabilitas  belum  terlaksana  dengan  baik. Banyak  penelitian  yang  telah  dilakukan
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License
berkaitan  dengan  kesejahteraan  disabilitas diantaranya  Surwanti  (2014),  Tjahjanti,  dkk (2018)  dan  banyak  peneliti  lainnya.  Penelitian terdahulu  lebih  banyak  menyoroti  peran pemerintah  dalam  kesejahteraan  disabilitas. Selain  itu,  beberapa  peneliti  juga  menyoroti sikap  pemilik  usaha  atau  perusahaan  terhadap disabilitas  dalam  perekrutan  tenaga  kerjanya. Untuk  mendukung  perekonomian  disabilitas tidak  harus  menjadi  pekerja  pada  perusahaan lain,  namun  disabilitas  bisa  memuli  usaha sebagai pemilik.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Sakernas pada  Februari  2017,  menunjukkan  bahwa masyarakat  Usia  Kerja  Disabilitas  Nasional sebanyak  21.930.529  orang.  Dari  jumlah  yang disebutkan,  sejumlah  51,18%  atau  11.224.673 orang termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja disabilitas yang melakukan perkerjaan sejumlah  96,31%  atau    10.810.451  orang  dan penganggur  terbuka  sejumlah  3,69%  atau 414.222 orang.  Jumlah tersebut berarti  bahwa jumlah  angkatan  kerja  penyandang  disabilitas yang  memiliki  pekerjaan  jauh  lebih  besar dibandingkan  jumlah  penyandang  disabilitas yang  tidak  bekerja  (Tjahjanti,  et  al.,  2018). Dengan  banyaknya  angkatan  kerja,  semakin besar  pula  kesempatan  disabilitas  untuk mendirikan  usaha  berbentuk  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  UMKM  ialah kelompok  bisnis  yang  mempunyai  jumlah paling  besar  daripada  Usaha  Besar  (UB)  serta membutuhkan  banyak  tenaga  kerja  (Putri, 2018).  Disabilitas  tidak  harus  bekerja  untuk orang  lain,  namun  justru  bisa  membuka lapangan  kerja  untuk  orang  lain.  Dalam  suatu usaha,  pencatatan  merupakan  salah  satu  hal yang  penting.  Pencatatan  tersebut  dilakukan baik  untuk  mendata  transaksi  yang  terjadi, maupun  untuk  mendata  sarana  prasarana  apa yang dimiliki suatu usaha.
Sarana  prasarana  adalah  barang  yang  penting untuk dilakukan pemantauan dan perlu diawasi untuk pengendalian dengan metode inventarisasi.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor  54  Tahun  2010  mengenai  Pedoman Teknis
Pengelolaan
Barang Milik
Negara/Daerah bisa disimpulkan bahwa inventarisasi merupakan aktivitas untuk melaksanakan  pendataan,  perekapan,  dan menyampaikan hasil pendataan barang. Searah dnegan  aturan  diatas  maka  butuh  dilakukan aktivitas  inventarisasi  secara  baik  dan  benar (Khusnah,  2017).  Pada  kegiatan  inventarisasi berpengaruh  terhadap  semua  fungsi  sistem operasi (Salamah, 2015).
Kegiatan inventarisasi  memiliki  peranan  penting  pada kegiatan  suatu  instansi.  Bukan  hanya  instansi pemerintahan,  tapi  juga  pada  swasta.  Kegiatan inventarisasi dibutuhkan untuk mendata barang milik  atau  aset  negara  yang  sudah  dibeli, diterima,  dibagikan,  serta  digunakan  semua pegawai  instansi.  Aset  tersebut  bisa  berbentuk tidak bergerak ataupun bergerak.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  penulis  akan meneliti  bagaimana  kesadaran  pelaku  UMKM dalam menjalankan inventarisasi. Penelitian ini akan  dilakukan  pada  disabilitas  yang  menjadi pelaku  UMKM  di  Kabupaten  Gunungkidul. Penelitian ini krusial dilakukan untuk mengetahui  seberapa  besar  tingkat  kesadaran pelaku  UMKM  tersebut  dalam  melakukan inventarisasi dan menganalisis apakan inventarisasi  yang  dilakukan  telah  sinkron dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

## Perumusan Masalah
Masalah yang akan dianalisis di dalam riset ini adalah  sejauh  apa  tingkat  kesadaran  pelaku usaha dari kalangan disabilitas dalam melakukan inventarisasi produknya. Inventarisasi  produk  merupakan  hal  yang penting  untuk  dilakukan  sebagai  pendataaan aset  perusahaan.  Inventarisasi  yang  dilakukan pada produk satu usaha dengan usaha lain juga pastinya  berbeda,  sehingga  setelah  diketahui tingkat  kesadaran  dalam  inventarisasi  produk, pengusaha  bisa  menganalisis  tindakan  apa yang  perlu  dilakukan  kedepan  berkaitan dengan  inventarisasi  produk  supaya  sesuai Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK).

## Tujuan Penelitian
Sasaran dari riset ini adalah untuk menganalisis bagaimana tingkat kesadaran pelaku usaha dari kalangan disabilitas dalam melakukan inventarisasi  produknya.  Selain  itu,  peneliti juga  ingin  mengetahui  apakah  inventarisasi produk  yang  dilakukan  sudah  sinkron  dengan Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK) atau belum.

## Kontribusi Penelitian
1. Manfaat secara teoritis
a. Bagi akademisi Menjadi  sarana  informasi  dan  pengetahuan mengenai  kesadaran  inventarisasi  produk  di kalangan  pengusaha  disabilitas.  Penelitian  ini memberikan  model  teoritis  untuk  mengetahui tingkat  kesadaran  pengusaha  dari  lingkungan
difabel terhadap inventarisasi produknya sehingga sesuai dengan aturaan pada Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK) yaang berlaku bagi UMKM.
b. Bagi penulis selanjutnya
Sebagai  tambahan  referensi  baru,  peningkatan perkembangan  ilmu  akuntansi,  dan  rujukan penelitian pada bidang akuntansi untuk peneliti yang  ingin  melaksanakan  penelitian  lebih lanjut  mengenai  kesadaran  pengusaha  dari lingkungan  difabel  terhadap  inventarisasi produknya.
2. Manfaat di bidang praktis Sebagai tambahan literatur ilmu untuk mempelajari kesadaran pengusaha dari lingkungan  difabel  terhadap  inventarisasi produknya . Kontibusi  penelitian  ini  juga berupa  tinjauan  informasi  yang  bermanfaat bagi para pembuat kebijakan untuk mengetahui lebih dalam tentang inventarisasi produk dalam suatu Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Kesadaran (Consciousness)
Kesadaran  dimaknai  menjadi  keadaan ketika  seorang  individu  mempunyai  kendali maksimal  pada  stimulus  eksternal  ataupun stimulus  internal.  Teori  ini  disampaikan  oleh Sigmund  Freud  (1923)  dalam  (Ginintasasi, 2013)  yang  menjelaskan  bahwa  kesadaran adalah  suatu  sisi  paling  kecil  atau  tipis dibanding semua pikiran manusia. Kejadian ini dapat disamakan seperti gunung es yang berada di  bawah  permukaan  laut,  yang  mana gumpalan es itu lebih besar di dalam dibanding yang  tampak  diatas  permukaan  laut.    Malikah (2013) menjelaskan bahwa penetapan kegiatan seseorang dilandaskan pada susunan jiwa  yang tersusun dari id, ego dan superego. Carl Gustav Jung (1989) juga menyampaikan teori kesadaran  ini,  yang  menjelaskan  bahwa kesadaran  berasal  dari  3  sistem  yang  saling terhubung  yaitu  ego,  personal  unconcious  dan collective  unconcious  (Ginintasasi,  Kesadaran, t.thn.).
Kesadaran  bisa  timbul  dari  perpaduan antara  3  sistem  yang  wajib  seimbang,  dengan begitu  jika  seseorang  mempunyai  kesetaraan antara 3 susunan jiwa menurut Sigmund Freud ataupun  3  sistem  menurt  Carl  Gustav  Jung, maka  akan  menetapkan  kegiatan  yang  akan dilaksanakan,  termasuk  untuk  pengambilan keputusan.  Hal  diatas  juga  berlaku  untuk wirausaha  dalam  menerapkan  inventarisasi terhadap produknya. Pengusaha yang menyadari akn pentingnya inventarisai produk, dia  akan  melakukan  inventarisasi  dan  mencari tahu  bagaimana  cara  inventarisasi  yang  baik, sedangkan  pengusaha  yang  tidak  memiliki kesadaran  inventarisasi  produk,  tidak  akan melakukannya.

## Inventarisasi
Inventarisasi adalah kegiatan rekapitulasi barang,  pencatatan,  dan  melaporkan  barang yang  dimiliki  instansi.  Kegiatan  tersebut dengan  sasaran  untuk  menyajikan  data  barang yang  dikuasai  oleh  instansi  tertentu.  Setiap instansi harus menjalankan inventarisasi barang  yang  dikuasai  oleh  masing ‐ masing kantor  secara  teratur,  tertib  dan  lengkap.
Inventarisasi  diterapkan  dalam  situasi  usaha memaksimalkan  administrasi.  Disisi  lain, inventarisasi diterapkan sebagai alat pengawasan  yang  efektif  pada  aset  kekayaan yang  terdapat  pada  suatu  instansi.  Aktivitas inventarisasi  aset  disebut  efektif  jika  bisa memberikan keuntungan bagi suatu organisasi.
Inventarisasi  barang  dilakukan  dengan tujuan untuk memahami dengan jelas kekayaan suatu  instansi,  kantor  dan  perusahaan.  Hal tersebut  dilakukan  dalam  rangka  melakukan penghematan aset, mengatur prosedur penggunaan aset pada setiap
unit, mengidentifikasi  aset  apa  saja  yang  harus diganti dan diperbaharui, tersusunnya administrasi  aset  yang  tertib,  meminimalkan pengeluaran arus kas, mempermudah pengelolaan  dan  pemantauan,  menyajikan informasi data untuk mempersiapkan pengadaan kebutuhan habis pakai dan kebutuhan peralatan, meningkatkan
pengelolaan  dan  pemantauan  pengelolaan keuangan negara serta mewujudkan pemantauan  yang  efektif  terhadap  aset  suatu instansi (Khusnah, 2017).

## Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Tahun 2008, Republik Indonesia  melalui undang-undang  menetapkan  bahwa  usaha mikro  ialah  usaha  industri  yang  dipunyai  oleh orang perseorangan dan/atau pengusaha perorangan  yang  memenuhi  syarat  sesuai undang-undang  ini.  Di  sisi  lain,  UKM  adalah usaha  ekonomi  yang  efisien  dan  mandiri, individu atau organisasi yang tidak dikendalikan  atau  berafiliasi  dengan  industri yang  dipunyai,  dikelola  secara  langsung  atau tidak  langsung  atau  bagian  dari  usaha menengah  atau  besar.  Perusahaan  yang termasuk  UKM  harus  memenuhi  standar komersial.  Usaha  Menengah  adalah  usaha  di bidang ekonomi yang mandiri dan  kreatif  dan juga  dikelola  oleh  seseorang  secara  individu atau  badan  dan  bukan  merupakan  bagian  dari industri atau cabang dari industri yang dimiliki atau  dikelola  baik  langsung  maupun  tidak langsung,  atau  yang  merupakan  bagian  dari
UKM  atau  perusahaan  besar.  Total  kekayaan bersih  atau  pendapatan  tahunan  sebagaimana diwajibkan oleh hukum (Putri, 2018).
UMKM  mempunyai  peranan  utama dalam  perkembangan  ekonomi  di  Indonesia, karena  disebut  menjadi  lahan  lapangan pekerjaan  dan  pelopor  utama  pembentukan ekonomi  di  pedesaan  (Hadi,  Kurniawan,  & Irawan,  2017).  UMKM  di  Indonesia  menjadi daya  tarik  utama  pada  perekonomian  masa sekarang  ini  (Rosita,  Kusasih,  &  Istiyanto, 2017).

## Disabilitas
Makna mengenai disabilitas atau pengertian  mengenai  persoalan  penyandang cacat yang terdapat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1997  tentang Penyandang Cacat pada pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa penyandang cacat ialah setiap orang yang memiliki kelainan fisik  dan/atau  mental,  yang  bisa  mengganggu atau  menjadi  rintangan  dan  halangan  baginya untuk  menjalankan  secara  selayaknya,  yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat  mental,  juga  penyandang  cacat  fisik sertaa mental.
Menurut Mulyono dalam (Arzul, Khaidir,  &  Mubarak,  2019)  istilah  kaum disabilitas  atau  yang  dalam  istilah  lain  sering disebut sebagai kaum difabel atau anak dengan kebutuhan khusus atau anak dengan kemampuan  berbeda atau  anak  dengan halangan  bisa  dimaknai  dengan  “anak-anak yang termasuk cacat atau penyandang ketunaan dan  juga  anak  potensial  dan  berbakat”. Sedangkan menurut Sunardi dalam Mumpuniarti (1999) terdapat empat aspek dari penyandang  cacat  yang  dijelaskan  dalam proses identifikasi, yaitu aspek fisik, psikologi, sosial, serta vokasional. Macam-macam kecacatan berdasarkan undang-undang penyandang  cacat  dapat  digolongkan  menjadi berikut: a.) Penyandang cacat fisik, terdiri dari tuna  netra  (kelainan  indera  penglihatan),  tuna rungu  wicara  (kelainan  pendengaran  dan bicara)  dan  tuna  daksa  (kelainan  tubuh);  b.) Penyandang cacat mental, terdiri dari tuna laras
dan  tuna  grahita;  serta  c.)  Penyandang  cacat fisik dan mental.

## III. METODE PENELITIAN
Jenis  riset  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif.)  Riset  dengan  metode  kualitatif dianggap  suatu  cara  atau  pelacakan  untuk mengetahui dengan jelas dan mendalami suatu fenomena  sentral  (Cresswell  2008  dalam Palewa,  2013).  Untuk  mengtahui  suatu fenomena  sentral  tersebut,  peneliti  melakukan wawancara terhadap objek riset atau partisipan dengan  memberikan  pertanyaan  yang  umum dan  lebih  luas.  Obyek  dalam  riset  ini  adalah disabilitas  di  Kabupaten  Gunungkidul  yang menjadi  pelaku  UMKM.  Pada  penelitian  ini, human  instrument  atau peneliti  itu  sendiri merupakan instrumen yang digunakan. Sudarwin  (2002)  dalam  (Djaelani,  2013) menjelaskan bahwa peneliti sebagai instrument dalam  riset  kualitatif  memberikan  makna bahwa peneliti menjalankan aktivitas lapangan secara  langsung  dan  bersama  melakukan kegiatan  dengan  orang-orang  yang  menjasi subjek untuk mengumpulkan informasi.
Data  yang  dipakai  dalam  riset  ini berbentuk  data  primer  dan  sekunder.  Hal tersebut  memberikan  dampak  pada  teknik pengumpulan  data  yang  dipakai,  yaitu dengan  wawancara  juga  dengan  observasi. Wawancara  dilakukan  langsung  dengan subyek penelitian, sedangkan data
sekunder diperoleh dari pengamatan peneliti.  Data  dalam  riset  ini  bersifat kualitatif, sehigga untuk menjamin keabsahan data dipakai metode triangulasi .
Triangulasi adalah teknik yang mengumpulkan  persamaan  pada  satu  titik tengah  informasi  dari  data  yang  sudah dikumpulkan  untuk  validasi  dan  pembeda pada  data  yang  sudah  ada  (Merfianti, 2015).  Triangulasi  data  melalui  tiga  cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan juga triangulasi waktu.
Pendekatan  kualitatif  digunakan  pada penelitian  ini  serta  posisi  peneliti  sebagai instrumen  utama  pada  riset  kualitatif.  Dengan begitu,  maka  metode brainware menjadi analisis wajib riset ini. Peneliti akan mengenali model  yang  terjadi  untuk  bisa  mendapatkan jawaban  dari  rumusan  masalah  dengan melewati  3  tahapan  utama,  yaitu open  coding, axial coding dan selective coding . Open coding adalah pembuatan kode yang diawali dari suatu informasi  belum  jelas  berbentuk  list  sejumlah kategori  yang  relevan  (open  codes). Axial Coding adalah  penelusuran  kaitan  pada elemen-elemen data yang terkodekan. Selective Coding adalah  proses  menggabungkan  dan menyeleksi kategori (Sudira, 2009).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Pengelolaan Ijin Usaha Disabilitas
Ijin  usaha  merupakan  hal  yang  penting untuk  perkembangan  UMKM,  terutama  untuk UMKM  yang  menghasilkan  suatu  produk. Berkaitan  dengan  hal  ini,  terdapat  Peraturan Presiden  Nomor  98  tahun  2014   mengenai perizinan  untuk  bisnis  mikro  dan  kecil  yang memiliki  tujuan    untuk  menjamin  kepastian hukum  dan  sarana  penegmbangan  bagi  Pelaku Usaha  Mikro  dan  Kecil  (PUMK)  dalam meningkatkan usahanya. Beberapa manfaat yang diperoleh  ketika  suatu  usaha  sudah  mempunyai Izin  Usaha  Mikro  Kecil  (IUMK)  diantaranya  a) Memperoleh  kepastian  payung  hukum  dalam
bisnis  sesuai  dengan  tempat  yang  sudah ditentukan;  b)  Memperoleh  fasilitas  dalam pengembangan baik dari pusat, provinsi maupun dari  daerah;  c)  Memperoleh  fasilitas  untuk menerima pendanaan ke beberapa jenis lembaga keuangan bank maupun non-bank; d) Memperoleh  bimbingan  untuk  peningkatan usaha  yang  semakin  besar;  e)  Memperoleh kepercayaan yang sah dari semua pihak atas izin yang diperoleh
dan dapat dipertanggungjawabkan  dari  sisi  hukum;  f) Mendorong  para  pelaku  bisnis  UKM  untuk membayar  pajak,  sehingga  bisa  memberikan keuntungan  untuk  kemajuan  usahanya  dan  g)
Menjadi  nilai  tambah  dibanding  bisnis  UKM lain yang tidak memiliki IUMK.
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada usaha yang dijalankan disabilitas di  Kabupaten  Gunungkidul,  usaha  tersebut belum  mempunyai  ijin  usaha.  Beberapa  alasan belum  dibuat  ijin  usaha  diantaranya  karena belum  ada  sosialisasi  dan  juga  pengarahan  dari pemerintah. Padahal jika dilihat dari keuntungan ketika  suatu  usaha  memiliki  ijin  usaha  akan sangat membantu disabilitas untuk mengembangkan  usaha  mereka.  Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul  bisa  mulai  melakukan pendampingan usaha bagi disabilitas di Kabupaten  Gunungkidul  yang  menjalankan usaha.  Pendampingan  pembutan  ijin  usaha  ini tidak  terbatas  untuk  usaha  yang  dijalankan disabilitas  saja,  namun  juga  bisa  lebih  luas dengan memberikan pelatihan atau pendampingan  untuk  mengurus  ijin  usaha  bagi UMKM di kabupaten Gunungkidul.

## Analisis Pembukuan Usaha Yang Dijalankan Disabilitas
Pembukuan  merupakan  salah  satu  hal pokok  yang  seharusnya  dilaksanakan  dalam menjalankan  bisnis.  Sebagian  besar  pembukuan dalam  UMKM  yang  dijalankan  saat  ini,  hanya
sampai  batas  pencatatan  pemasukan  dan pengeluaran,  sehingga  dari  pembukuan  tersenut hanya  bisa  diketahui  aliran  kas  keluar  dan masuk.  Beberapa  usaha  yang  dijalankan  oleh disabilitas di kabupaten Gunungkidul juga sudah melakukan pembukuan sederhana. Suatu pembukuan  juga  tidak  lepas  dari  penerapan prinsip business entity .
Keuangan perusahaan lebih baik terpisah dari keungan pemilik utama atau pengelola juga dari kesatuan usaha yang lain (Khotijah, Bharata &  Retnosari,  2020).  Secara  pembukuan,  suatu usaha  harus  dipisahkan  dari  kesatuan  usaha  lain maupun  dari  pemilik.  Hal  tersebut  dilakukan untuk  tujuan  akuntansi  dengan  prinsip  yang sering  disebut business  entity .  Tujuan  suatu usaha  dijalankan  pada  umumnya  adalah  untuk mencari laba, sehingga pembukuan dalam usaha tersebut  harus  jelas  menggambarkan  kondisi keuangan  perusahaan  hingga  laba  perusahaan. Pemisahan  aset  antara  suatu  usaha  dengan pemilik  atau  dengan  usaha  lain  bisa  lebih memperjelas  aktivitas  yang  terjadi  pada  usaha tersebut,  tanpa  campur  tangan  kepentingan pemilik  maupun  kepentingan  usaha  lainnya. Berikut  tabel  pembukuan  usaha  dari  penelitian yang telah dilakukan pada usaha yang dijalankan disabilitas di Kabupaten Gunungkidul.
Tabel 3. Pembukuan Usaha dan Penerapan Business Entity Disabilitas Gunungkidul NO Nama Menerapkan pembukuan Business Entity 1 Hardiyo Kadang-kadang Kadang-kadang 2 Mujiyana sudah sudah 3 Bagas Wahyu Nugroho sudah belum 4 Maridi sudah belum 5 Kristiadi sudah belum 6 Saryono belum sudah 7 Sumiyati belum belum
8 Anjar Winarti belum belum 9 Sukarno - - 10 Nasiyem belum belum
Tabel  3  diatas  menunjukkan  pembukuan  usaha dan penerapan prinsip business entity pada usaha yang  dijalankan  disabilitas  di  Kabupaten Gunungkidul.  Dari  10  pelaku  usaha,  baru  4 disabilitas yang menerapkan pembukuan, sedangkan sisanya belum melakukan pembukuan  sama  sekali.  Meskipun  sudah melakukan pembukuan, yang dicatat oleh pelaku usaha masih belum memenuhi standar akuntansi keuangan  EMKM  yang  dibuat  oleh  IAI. Penerapan  pembukuan  sesuai  SAK  EMKM tidaklah mudah. Pelaku usaha harus mendapatkan  bimbingan  dari  paraa  ahli  untuk bisa elakukan pembukuan sesuai SAK. Bimbingan  tersebut  dapat  diberikan  dari pemerintah  pemerhati  disabilitas  maupun  dari pemerintah  yang  menangani  pengembangan suatu  usaha  yaitu  Dinas  UMKM  maupun  Dinas Koperasi Perindustriandan  Perdagangan.
Prinsip  business  entity  juga  merupakan hal  yang  penting  dan  masih  berkaitan  dengan pembukuan.  Dari  tabel  diatas,  dapat  dilihat bahwa  masih  sangat  banyak  pelaku  usaha  yang belum  memisahkan  aset,  inventaris  maupun pencatatan  usaha  dari  kepemilikan  pribadi.Jika dilihat  dari  sisi  akuntansi,  pemisahan  harta antara pemilik dengan usaha atau sering disebut prinsip  business  entity  ini  sangatlah  penting, karena  dari  situ  akan  bisa  dilihat  secara  bersih berapa  besarnyaa  penghasilan  seseorang  dari usaha  yang  dijalankan.  Selain  itu  penggunaan untuk kepentingan pribadi juga tidak menggunakan aset/harta dari usaha.

## Analisis Kontribusi Pemerintah kepada Usaha Disabilitas
Peran  pemerintah  dalam  pencapaian kesejahteraan  penyandang  disabilitas  sangatlah dibutuhkan  terutama  dalam  perekonomian.
Disabilitas  diharapkan  mampu  secaara  mandiri dalam  menjalankan  perekonomiannya,  sehingga pemerintah  dapat  berkontribusi  secara  langsung dengan  usaha-usaha  yang  dijalankan  disabilitas. Perwakilan dari pemerintah dalam bidang usaha adalah  Dinas  UMKM.  Peran  Dinas  UMKM  di Kabupaten  Gunungkidul  terhadap  disabilitas  di kabupaten  gunungkidul  sudah  cukup  baik. Beberapa  hal  yang  telah  dilakukan  Dinas UMKM Kabupaten Gunungkidul untuk mendukung kesejahteraan disabilitas diantaranya mengikutsertakan  dan  menyediakan  stand  kusus disabilitas  dalam  acara-acara  pameran  di daerah ataupun  event-event  tertentu  dalam  hari  besar seperti  ekspo  yang  diselenggarakan  untuk memperingati Hari Koperasi.
Kontribusi  yang  dapat  diberikan  dari Dinas  UMKM  kepada  disabilitas  masih  sangat banyak, tidak hanya terbatas pada pengikutsertaan  ekspo.  Data  disabilitas  di kabupaten  Gunungkidul  yang  menjalankan usaha  belum  dilaksanakan  pendataan  secara khusus,  sehingga  hal  tersebut  berdampak  pada belum  maksimalnya  pendampingan  usaha  dari dinas kepada disabilitas. Sebagian besar pendampingan  yang  sudah  diberikan  berkaitan dengan  pembuatan  suatu  kerajinan  yang  dapat diperjual  belikan.  Pembuatan  suatu  kerajinan merupakan  suatu  hal  yang  dapat  diajarkan, meskipun  begitu,  tidak  semua  disabilitas memiliki bakat untuk membuat suatau kerajinan, sehingga  harus  disediakan  alternatif  usaha  lain yang  dapat  dijalankan  disabilitas.  Alternaatif tersebut  dapat  diarahkan  dari  Dinas  UMKM, sehingga penyandang disabilitas bisa menjalankan  usaha  yang  lebih  beragam.  Jika dilihat  dari  jenis  usaha  yang  telah  dijalankan oleh  disabilitas  di  kabupaten  gunungkidul  yang menjadi  responden  dalam  penelitian  ini  sudah
beragam, namun tetap membutuhkan pendampingan dari Dinas UMKM.
Pendampingan  yang  diharapakan  oleh penyandang  disabilitas  yang  telah  mendapatkan usaha  diantaranya  adalah  untuk  pendampingan pemasaran,  pendampingan  peningkatan  mutu produk  dan  juga  pendampingan  untuk  dapat mengakses  permodalan.  Penyandang  disabilitas yang  menjalankan  usaha  sangat  mengharapkan pendampingan  dari  pemerintah  terutama  dalam memajukan produk yang telah dihasilkan. Selain itu, disabilitas juga mengharapkan pendampingan  secara  rutin  dan  juga  monitoring secara  berkala.  Ketika  kegiatan  tersebut  dapat dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang  diwakilkan kepada  dinas,  maka  kesejahteraan  disabilitas akan  semakin  meningkat  dan  jika  menemui suatu kendala, disabilitas akan bisa berkonsultasi dengan dinas terkait.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Simpulan  dari  riset  ini  dapat  dipahami  sebagai berikut.
1. Pembukuan  yang  dilakukan  oleh  disabilitas yang  menjalankan  usaha  di  Kabupaten
Gunungkidul  masih  sangat  terbatas  dan sederhana.  Selain  itu  pelaku  usaha  juga banyak  yang  belum  menerapkan  prinsip Business Entity.
2. Dinas  UMKM  Kabupaten  Gunungkidul sudah melibaatkan disabilitas dalam kegiatan  ekspo  yang  digelar,  namun disabilitas mengharapkan peranan lebih dari dinas untuk pendampingan usaha, mulai dari peningkatan mutu produk, pemasaran hingga permodalan.

## Keterbatasan Riset
Keterbatasan riset ini adalah sebagai berikut.
1. Disabilitas  yang  menjadi  responden  masih sangat minim karena belum adanya data dari dinas  yang  lengkap  mengenai  disabilitas yang menjalankan usaha.
2. Penelitian  yang  dilaksanakan  pada  masa pandemi  covid-19  sehingga  membatasi ruang  gerak  peneliti  untuk  menemui disabilitas secara langsung dan dalan jangka waktu lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Arzul,  H.  F.,  Khaidir,  A.,  &  Mubarak,  A.  (2019).  Peranan Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Perindustrian  dalam Meningkatkan  Kesempatan  Kerja  bagi  Penyandang Disabilitas. JESS  (Journal  of  Education  on  Social Science) Volume 3 Number 2 , 135-143.
Djaelani,  A.  R.  (2013).  Teknik  Pengumpulan  Data  dalam
Penelitian  Kualitatif. Majalah  Ilmiah  Pawiyatan Volume XX Nomor 31 . Ginintasasi,  R.  (2013). Kesadaran  Sigmund  Freud .  Diambil kembali dari File UPI EDU: http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/19 5009011981032-
RAHAYU_GININTASASI/Kesadaran_Sigmund_Freu d_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf
Ginintasasi,  R.  (t.thn.). Kesadaran .  Diambil  kembali  dari  File
EDU UPI: http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/19 5009011981032- RAHAYU_GININTASASI/Kesadaran_Carl_Jung_%5
BCompatibility_Mode%5D.pdf
Hadi,  Y.,  Kurniawan,  Y.,  &  Irawan,  R.  (2017).  Perancangan Alat Ukur Produktifitas UMKM Menggunakan Metode American  Productivity  Center. Tekmapro:  Journal  of Industrial  Engineering  and  Management  Vol.  12,  No.
01 , 39-48.
Khusnah,  B.  (2017).  Pelaksanaan  Inventarisasi  Barang Milik/Kekayaan  Negara  di  Kantor  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  Kabupaten  Kulon  Progo. Skripsi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta .
Malikah.  (2013).  Kesadaran  DIri  Proses  Pembentukan Karakter  Islam. Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 1, Juni 2013 , 129-150.
Merfianti, A. (2015, Februari 07). Uji Keabsahan Data dalam
Penelitian Kualitatif . Diambil kembali dari Universitas Negeri Makassar: http://penalaran-
unm.org/artikel/penelitian/409-uji-keabsahan-data- dalam-penelitian-kualitatif.html
Palewa,  D.  A.  (2013).  Motif  Penggunaan  dan  Interaksi  Soaial di Twitter. Skripsi Mahasiswa UIN .
Panggiarti,  E.  K.,  &  Setyawan,  S.  (2019).  Diskripsi  Model Pemberdayaan UMKM untuk Mempertahankan Kearifan  Lokal  di  Kabupaten  Magelang. Jurnal MONEX Volume 8 Nomor. 1 , 143-158. Putri,  Z.  E.  (2018).  Pemanfaatan  Jaringan  Sosial  dalam Pengembangan  Usaha  oleh  Pelaku  UMKM. JSSN: Jurnal Sains Sosial dan Humaniora Vol. 2 Nomor 1 , 1- 16.
Rosita,  Kusasih,  I.  A.,  &  Istiyanto,  B.  (2017).  Perbaikan Pengelolaan  UMKM  Guna  Pengembangan  Usaha Mikro. Jurnal  Pengaabdian  dan  Pemberdayaan Masyarakat , 30-37.
Salamah, U. (2015). Pemanfaatan SABDA dalam Inventarisasi Aset  Daerah  Guna  Mendukung  Penenrapan  E- Goverment  di  Badan  Pengelolaan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Lamongan. Jurnal  Online  Mahasiswa UNESA . Sudira,  P.  (2009).  Graounded  Theory. Studi  mandiri  S-3 Pendidikan Teknologi Kejuruan PPS UNY . Surwanti,  A.  (2013). Model  Pemberdayaan  Ekonomi Disabilitas  di  Indonesia. Yogyakarta:  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Surwanti,  A.  (2014).  Model  Pemberdayaan  Ekonomi
Penyandang Disabilitas di Indonesia. Jurnal Manajemen & Bisnis Vol.5 No.1 , 40-58. Tjahjanti,  P.  H.,  Sumarmi,  W.,  Widodo,  E.,  Syamharis,  R., Zamroni1,  S.  A.,  &  Prakoso,  D.  I.  (2018).  Strategi Membantu Wirausaha Disabilitas Untuk Memberdayakan Ekonomi secara Berkelanjutan. ABDIMAS  PEDAGOGI:  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian kepada Masyarakat, VOL 2 NO 1 , 37-43. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014