Dampak Social Distancing terhadap Pedagang Kaki Lima di Benteng Vastenburg Surakarta (Analisis Teori Fungsionalisme Struktural)
DAMPAK SOCIAL DISTANCING TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI BENTENG VASTENBURG SURAKARTA (ANALISIS TEORI FUNGSIONALISME
STRUKTURAL)

## Novel Adryan Purnomo
Mahasiswa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret (UNS) noveladryan@student.uns.ac.id
Abstrak
Kebijakan social  distancing atau physical  distancing yang  diterapkan  oleh pemerintah  Indonesia  merupakan  langkah  untuk  menangani  Pandemi  Corona  Virus Disease  (Covid-19).  Kebijakan  ini  mengharuskan  masyarakat  untuk  menghindari keramaian.  Berlakunya  kebijakan  ini  tentu  menyeluruh  bagi  masyarakat  Indonesia termasuk para pekerja. Pedagang Kaki Lima (PKL) ikut terdampak dari kebijakan social distancing ini. Di satu sisi pemerintah harus menerapkan kebijakan untuk menghindari penyebaran  virus.  Dan  di  sisi  lain  para  PKL  harus  bekerja  untuk  menghidupi keluarganya.  Perbedaan  tujuan  ini  akan  dianalisis  menggunakan teori fungsionalisme struktural dan menghasilkan analisis dari sistem tindakan dari struktur kebijakan social distancing ini. Dari analisis ini ditemukan fakta bahwa sistem-sistem tindakan tidak dapat menjalankan  fungsi Adaptation,  Goal  Attainment,  Integration,  Latency dengan  baik. Maka dari itulah terjadi permasalahan di dalamnya.
Kata Kunci : Pembatasan Sosial, Dampak Covid-19, PKL, Fungsionalisme Struktural

## Abstract
A  social  distension  or  physical  chipe  policy  implemented  by  the  Indonesian government is step in dealing with the corona virus disease pandemic (covid-19). These policies require people to avoid the crowds. The impact of this policy is certainly universal for indonesians, including workers. Street hawkers are affected by the social distangling policies. On the one hand, governments should implement policies to avoid the spread of the virus. And on the other hand, the PKL had to work to provide for the family. The differences  in  objectives  were  studied  by  qualitative  methods  and  analyzed  using structural functionality theories  and  produced  analysis from  the action  systems  of  the structure  of this social distancing policy. From this analysis,  the fact is that the action systems could not administer navigational functions, goals were bulletproof, alternating, latency. That's what the problem is.
Keyword: Social Distancing, Covid-19’s Impact, PKL, Structural Functionalism.
Dampak Social Distancing terhadap Pedagang Kaki Lima di Benteng Vastenburg Surakarta (Analisis Teori Fungsionalisme Struktural)

## Pendahuluan
Pada  masa  Pandemi  Covid-19, pemerintah  melakukan  berbagai  upaya untuk  mengatasi  penyebaran.  Salah satu  upaya  yang  dilakukan  adalah dengan menerapkan pembatasan kemungkinan  interaksi  berupa social distancing dan  pembatasan  aktivitas  di pusat-pusat keramaian (Herdiana, 2020:93;  Zendrato,  2020:242).  Bentuk kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  juga mempengaruhi  Pedagang  Kaki  Lima (PKL) yang bekerja dengan mengandalkan  konsumen  di  ruang publik  (Hayat,  2016:63).  Kebijakan  dan larangan  untuk  berjualan  diterapkan untuk  PKL  sebagai  salah satu
pelaksanaan  dari  Maklumat  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam
Penaganan  Penyebaran  Virus  Corona. Sebagai  struktur  bawah  dalam  sistem sosial  tersebut,  maka  PKL  harus menaati  peraturan  yang  ada.  Namun,
hal ini memunculkan sebuah permasalahan karena terjadi ketidakseimbangan  antara  kebijakan yang  dibuat  struktur  atas  dengan kebutuhan PKL di struktur bawah.
Para  PKL  memiliki  sudut  pandang berbeda  dengan  pembuat  kebijakan
karena  orientasi  mereka  pada  tujuan pemenuhan kebutuhan
keluarga mereka sendiri. Di Bandung, pemerintah telah menghimbau para PKL untuk tidak berjualan namun mereka tetap berjualan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup mereka (Permata, 2020). Dari fenomena tersebut, dapat diartikan adanya perbedaan  tujuan  yang  dimaksudkan tadi.  Fenomena  ini  menjadi  menarik dikarenakan  perbedaan  tujuan  jelas tidak  mencerminkan  adanya  tatanan kebijakan yang baik.
Melalui  penelitian  ini  diharapkan dapat digali sebuah fakta dari pernyataan  para  PKL  terkait  kebijakan tersebut. Dengan menggunakan analisis akan dipahami proses pembentukan sampai dengan penerapan kebijakan pemerintah tersebut.  Adanya  ketimpangan  tujuan antara PKL dengan pemerintah menandakan adanya sebuah
permasalahan dari kebijakan ini. Selain itu,  penelitian  juga  dilakukan  dengan strategi  studi  kasus  pada  PKL  di Benteng  Vastenburg  Surakarta  untuk menemukan  adanya  permasalahan serupa  di  lingkup  daerah  yang  lain. Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Surakarta juga  telah  mengeluarkan  kebijakan turunan  atas  maklumat  Polri  tersebut
Dampak Social Distancing terhadap Pedagang Kaki Lima di Benteng Vastenburg Surakarta
(Analisis Teori Fungsionalisme Struktural)
berupa Surat Edaran Walikota Surakarta  nomor:  510/726  tentang perpanjangan pembatasan jam
operasional  tempat  hiburan,  pusat kuliner,  gedung  pertemuan,  dan  hotel yang  merupakan  kelanjutan  dari  surat edaran pembatasan sebelumnya. Hal ini menandakan  sangat  mungkin  terjadi permasalahan  di  Bandung  tadi  juga terjadi  di  wilayah  Kota  Surakarta termasuk  juga  PKL  di  Benteng
Vastenburg sebagai salah satu penerima  kebijakan  Pemkot  Surakarta. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap adanya  permasalahan  tersebut  dan
berusaha  membantu  penyempurnaan kebijakan  pembatasan  jam  operasional kerja ini dari sudut pandang sosiologi.

## Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus.  Lokasi  yang  diambil  dalam penelitian ini adalah sepanjang city walk di areal Benteng Vastenburg. Tempat ini dipilih  karena  strategi  penelitian  ini adalah  studi  kasus  tentang  PKL  yang ada di daerah ini. Data dalam penelitian ini  diambil  dari  data  lapangan  berupa data primer yang berasal dari pernyataan PKL di Benteng Vastenburg menggunakan  pertanyaan  wawancara. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan  data  dari  penelitian  ini
adalah  wawancara.  Wawancara  yang dilakukan  adalah  wawancara  biasa dengan menggunakan instrumen wawancara  yaitu interview  guide . Interview guide meliputi daftar
pertanyaan,  kertas,  alat  tulis,  dan  alat rekam  yang  digunakan  sepenuhnya dalam  proses  wawancara  terhadap narasumber.  Teknik  yang  digunakan untuk  menentukan  informan  pada penelitian  ini  adalah  teknik purposive sampling . Informan dalam penelitian ini adalah dua PKL di Benteng Vastenburg Surakarta. Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan
trianggulasi  teknik.  Penyajian  data dilakukan dengan teknik taksonomi.

## Hasil dan Pembahasan
Kebijakan social  distancing yang diterapkan  oleh  pemerintah  Kota
Surakarta  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  PKL  Benteng
Vastenburg. Secara struktur,
pemerintah  Kota  Surakarta  dan  PKL Benteng  Vastenburg  tergabung  dalam sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, keduanya  menduduki  struktur  sosial tertentu  dalam  kelompok  masyarakat. Struktur-struktur tersebut memiliki status dan  peran  tersendiri.  Terdapat  status dan  peran  yang  dijalankan  baik  PKL maupun  pemerintah.  Sistem  dalam kelompok  ini  terdiri  dari  beberapa
Dampak Social Distancing terhadap Pedagang Kaki Lima di Benteng Vastenburg Surakarta (Analisis Teori Fungsionalisme Struktural)
struktur  antara  lain  Pemerintah  Kota Surakarta,  Paguyuban  PKL  Benteng
Vastenburg dan Satpol PP. Pemerintah dalam  struktur  ini  adalah  Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Dipserindag)  yang  memegang  peran sebagai  pembuat  kebijakan.  Namun, kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak berhubungan dengan pencegahan Covid-19 . Hal ini dikarenakan Disperindag  (Dinas  Perindustrian  dan perdagangan)  hanya  bertugas  untuk mengambil  uang  kebersihan  bagi  para PKL.  Sedangakan  kebijakan  yang berhubungan dengan Pencegahan Covid-19  adalah  berkaitan  dengan himbauan social  distancing yang diterapkan  oleh  Satpol  PP  yang  terdiri dari  TNI  dan  Polri.  Peran  dari  status Satpol  PP  adalah  untuk  mengontrol praktik  kerja  PKL  agar  sesuai  dengan peraturan social distancing yaitu menjaga  jarak  fisik  sekitar  1-2  meter. Selain itu, kebijakan lain juga dipastikan diterapkan oleh PKl antara lain memakai masker  dan  larangan nongkrong bagi pembeli.  Dari  penjelasan  ini,  maka secara tidak langsung kegiatan
berdagang sebenarnya sangat dibatasi. Hal ini dikarenakan kegiatan berdagang mengharuskan  kontak  antara  penjual dan pembeli. Kontak ini dapat dianggap sebagai  pelanggaran  peraturan social distancing tersebut.
Selain  Satpol  PP,  status  lainnya adalah Ketua Paguyuban PKL Benteng Vastenburg yaitu Pak Walet. Struktur ini menjadi pemimpin bagi PKL yang ada di Benteng Vastenburg sebagai kelompok paguyuban. Dalam penerapan kebijakan social  distancing ,  status  ini tidak  terlalu  memegang  peran  yang berpengaruh.  Namun,  pengaruh  yang diberikan  dari  status  ini  adalah  izin dagang  bagi  para  PKL.  Izin  dagang sebagai legalisasi PKL Benteng
Vastenburg  sangat  berpengaruh  bagi keberlanjutan  sistem.  Jika  izin  tidak diberikan  maka  pedagang  tidak  bisa berjualan.  Namun,  struktur  Kepala Paguyuban  PKL  Benteng  Vastenburg justru memberikan peluang  yang besar untuk  pelaksanaan  kegiatan  dagang. Ketua  paguyuban  mengizinkan  para pedagang untuk tetap berjualan dan izin ini  dijadikan  PKL  sebagai  alasan  yang kuat bagi mereka untuk tetap berdagang. Dari sinilah muncul pertentangan antarstruktur dalam sistem  ini.  Alasan  izin  dari  Ketua
Paguyuban membuat PKL tetap merasa aman  untuk  berdagang  di  Benteng Vastenburg  saat  kebijakan social distancing diterapkan.
Dari  analisis  sistem  behavioral, Paguyuban  PKL  Benteng  Vastenburg dapat  dilihat  sebagai  sebuah  sistem organisasi  behavioral.  Paguyuban  ini
Dampak Social Distancing terhadap Pedagang Kaki Lima di Benteng Vastenburg Surakarta (Analisis Teori Fungsionalisme Struktural)
adalah  pemegang  fungsi  kelola  bagi para  PKL  di  Benteng  Vastenburg. Artinya,  para  PKL  disatukan  ke  dalam sebuah  organisasi  yang  bernama Paguyuban  PKL  Benteng  Vastenburg. Fungsi  adaptasi  yang  dijalankan  oleh organisasi behavioral dalam menanggapi kebijakan social distancing tidak  berjalan  sama  sekali.  Tidak  ada langkah  atau  aktivitas  khusus  yang dibuat  dalam  lingkup  paguyuban  untuk menyikapi kebijakan ini. Selain paguyuban,  organisasi  behavioral  juga terbentuk antara PKL dengan Pemerintah  Kota  Surakarta.  Seperti yang  dikatakan  oleh  informan  bahwa dulu  pernah  dilakukan  negosiasi  pada permasalahan izin berdagang mereka di Benteng Vastenburg. Dan pada akhirnya  Pemerintah  Kota  Surakarta memberikan solusi dan akhirnya mereka diperbolehkan  untuk  berjualan  di Benteng  Vastenburg  yang  kemudian dikelola  organisasi  behavioral  yang kedua  yaitu  Paguyuban  PKL  Benteng Vastenburg.  Fungsi  adaptasi  pada organisasi  behavioral  antara  PKL dengan pemerintah berjalan di awal izin PKL  untuk  bekerja di Benteng Vastenburg. Dan pada kebijakan social distancing ini  fungsi  adaptasi  juga berjalan  karena  pemerintah  sebagai pembuat  kebijakan  bagi  PKL  yaitu larangan nongkrong dan harus
berjualan menggunakan masker.
Namun,  di  sini  terdapat  permasalahan dari pembentukan organisasi behavioral itu  sendiri.  Dikarenakan  PKL  sudah memiliki  wadah  berupa  paguyuban, maka  hadirnya  kedua  organisasi behavioral  ini  sedikit  rancu  dalam menjalankan  fungsi  adaptasi.  Seperti yang  telah  disampaikan  oleh  informan bahwa  fungsi  kelola  tempat  dagang telah  dijadikan  titik  aman  bagi  mereka dan bukan kebijakan dari pemerintah.
Berdasarkan analisis sistem kepribadian,  para  PKL  juga  tidak maksimal  dalam  menjalankan  fungsi pencapaian  tujuan.  Berdasarkan  data, tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan para  PKL berbeda. Tujuan PKL adalah untuk mendapatkan untung sama dengan keadaan sebelum berlakunya  kebijakan social  distancing.
Namun bagi pemerintah tujuan utamanya  adalah  untuk  tercapainya tujuan dari social distancing ini. Seperti yang  dikatakan  informan  bahwa  tidak ada  sokongan  ataupun  bantuan  dari pemerintah  untuk  membantu  PKL mencapai tujuan mereka yaitu pencukupan  kebutuhan  dari  keluarga mereka.
Berdasarkan analisis sistem sosial, fungsi  integrasi  untuk  menyatukan tujuan-tujuan  dari  struktur  ini  belum berjalan  baik.  Dapat  dilihat  dari
Dampak Social Distancing terhadap Pedagang Kaki Lima di Benteng Vastenburg Surakarta (Analisis Teori Fungsionalisme Struktural)
pernyataan  narasumber  bahwa  tujuan yang  mereka  inginkan  untuk  tetap mendapatkan  untung  terhambat  oleh tujuan pemerintah dalam memaksimalkan kebijakan social distancing . Seperti data yang menunjukkan  bahwa  kebijakan  seperti larangan mudik yang kemudian menyita pembeli  dari  dagangan  mereka.  Hal  ini kemudian menyebabkan tujuan mereka sulit tercapai. Hal utama yang diinginkan oleh  PKL  adalah  kebebasan  untuk berjualan  tanpa  adanya  larangan. Berdasarkan informan, PKL sebenarnya juga  memahami  tujuan  yang  ingin dicapai oleh pemerintah melalui pemberlakukan kebijakan social distancing tersebut.  Namun,  karena tujuan  tersebut  justru  berlawanan dengan  tujuan  mereka  maka  sistem sosial  tidak  berjalan  dengan  maksimal. Sebenarnya  sistem  sosial  ini  pernah berjalan baik pada saat PKL melakukan negosiasi  dengan  Pemkot  Surakarta  di awal  perizinan  tempat  kerja.  Saat  itu Pemkot  berhasil  menjalankan  fungsi sosial di dalam organisasi behavioral ini sehingga tercapai sebuah solusi berupa pemberian  tempat  kerja  di  Benteng Vastenburg.  Namun  dalam  konteks social distancing ini sistem sosial untuk melakukan integrasi tujuan tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis sistem
kultural,  fungsi  latensi  tetap  berjalan namun  mengalami  adanya  kendala. Berdasarkan  pernyataan  narasumber bahwa  pemerintah  yang  diwakili  oleh Satpol  PP  selalu  rutin  melakukan controllling di  atas  jam  9  malam.
Controlling ini  dilakukan  dalam  bentuk himbauan memakai masker dan mengusir  pembeli  yang  melanggar peraturan  larangan  nongkrong.  Karena kerutinan tersebut berarti terjadi pemeliharaan  norma  dari  pemerintah untuk  para  PKL.  Namun  munculnya kendalam  dalam  pemeliharaan  norma dari  pemerintah  ini  karena  perbedaan tujuan  dan  tidak  berjalannya  sistem sosial  dengan  baik.  Contohnya  seperti yang disampaikan oleh informan bahwa informan masih memperbolehkan pembeli untuk makan di tempat. Begitu pula  informan  menjelaskan  bahwa pembeli juga sering sembunyi-sembunyi dan menghindari controlling dari Satpol PP  dan  akan  kembali  ketika  proses kontrol  sudah  selesai.  Ini  mengartikan pemerintah sebenarnya telah menjalankan  fungsi  latensi  namun keberjalanannya terdapat ketidaksesuaian dan munculnya karena permasalahan sistem sosial. Simpulan Berdasarkan analisis teori fungsionalisme  struktural  dari  data penelitian  dapat  ditemukan  struktur
Dampak Social Distancing terhadap Pedagang Kaki Lima di Benteng Vastenburg Surakarta (Analisis Teori Fungsionalisme Struktural)
penerapan  kebijakan social  distancing terhadap PKL ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan kekacauan organisasi behavioral yang ada,
perbedaan  tujuan  pada  sistem  sosial, dan  tidak  maksimalnya  fungsi  integrasi dan  latensi  pada  sistem  sosial  dan kultural.
Kekacauan organisasi behavioral  ini  jelas  memberikan  rancu kepada  struktur-struktur  yang  ada  di dalamnya karena kemudian berpengaruh terhadap fungsi dan sistem yang  lainnya.  Tujuan  dari  struktur  PKL dan pemerintah berbeda karena organisasi behavioral mereka juga tidak jelas.  Karena  ketidakjelasan  tujuan antarstruktur  maka  sistem  sosial  sulit untuk  dilakukan.  Integrasi  dari  tujuan yang  berbeda-beda  berdasarkan  data hanya dilakukan dalam upaya menghindari  larangan  bagi  penjual padahal PKL juga mengalami penurunan pendapatan yang mengartikan  fungsi  pencapaian  tujuan mereka  tidak  maksimal.  Hal  ini  pun berpengaruh kepada berjalannya sistem kultural.  Pemeliharaan  norma  dari pemerintah  untuk  kebijakan social distancing tidak  sepenuhnya  sesuai karena  kembali  pada  tujuan  PKL  yang berbeda dengan tujuan pemerintah.
Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  penulis  ucapkan kepada  pihak  yang  telah  membantu
penulis  dalam  proses  perencanaan, penelitian,  penulisan  hingga  artikel  in dapat  terbit  serta  kepada  tim  redaksi Jurnal  Dimensia  Prodi  Pendidikan Sosiologi  Fakultas  Ilmu  Sosial  UNY yang  telah  mempublikasikan  karya  ini. Semoga  artikel  ini  dapat  bermanfaat bagi pembaca.

## Daftar Pustaka
Adelia Permata. 2020. “Dampak dari Pandemi  Covid-19  bagi  Pedagang Kaki
Lima”.https://www.kompasiana.co m/adeliapermatap3382/5e9893150 97f3612d60b6b82/dampak-dari- pandemik-covid-19-bagi- pedagang-kaki-lima.
Diunduh pada 13 Mei 2020. Dian Herdiana, 2020, “Social Distancing: Indonesian Policy Reponse to the   Corona Virus Disease  2019  (COVID-19)”, Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan  Ilmu  Dan  Praktek Administrasi, Volume 17, No 1, 93. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020   Tentang Kepatuhan  Terhadap  Kebijakan
Pemerintah  Dalam  Penanganan Penyebaran  Virus  Corona  (Covid-
Dampak Social Distancing terhadap Pedagang Kaki Lima di Benteng Vastenburg Surakarta (Analisis Teori Fungsionalisme Struktural)
19)
Muhammad Hayat 2016, “Strategi
Bertahan  Hidup  Pedagang  Kaki
Lima (PKL)”, Jurnal  Sosiologi Reflektif, Volume 8, No 2, 63. Surat  Edaran  Walikota  Surakarta Nomor: 510/726 Tentang Perpanjangan  Pembatasan  Jam Operasional Tempat Hiburan Pusat Perbelanjaan/Mall, Mall Retail,  Pasar  Modern,  Pusat Kuliner,  Gedung  Pertemuan,  dan Hotel Dalam Hal Tindak Lanjut Penyebaran  Corona  Virus  Disease (Covid-19) di Kota Surakarta. Walsyukurniat Zendrato, 2020, “Gerakan mencegah daripada mengobati terhadap pandemi covid-19”, Jurnal Education and development, Volume 8,  No 2, 242.