Submitted : 31  October 2022, Accepted : 6 November 2022, Published : 16 November 2022 Copyright © 2022 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej
Collaborative  Governance  In  Micro-Small  Business  Permit  Services  In  The Administrative City Of South Jakarta
Tata Kelola Pemerintahan Kolaborasi Dalam Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil Di Kota Administrasi Jakarta Selatan
Lini Triwidiya Utami 1* , Wirman Syafri 2 , Deti Mulyati 3
Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri 1,2,3 lini.triwidiya@gmail.com 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This study aims to determine collaborative governance in micro and small business licensing services in the South Jakarta Administrative City and how the ideal collaborative governance model is offered in the Micro  Small  Business  Permit  Service  (IUMK).  This  study  is  descriptive  qualitative  research  with  data collection  through  in-depth  interviews,  observations  and  documentation.  The  study  shows  that  the concept of collaborative governance offered consists of eight dimensions, namely (1) Network structure: a  network  structure  that  allows  active  participation  in  the  network,  the  network  structure  is  not hierarchical  but  tends  to  be  flat  and  not  monopoly;  (2)  Commitment  to  a  common  purpose:  the government's  commitment  to  providing  easy,  fast  and  transparent  services;  (3)  Trust  Among  The Participants: public/applicant trust must be strengthened, especially during the pandemic when face-to- face services and online services are limited; (4) Governance: the firmness of who is not a stakeholder has not been clearly defined because there is no written agreement/rules regarding collaboration. The adoption  of  the  collaborative  governance  concept  is  expected  to  accelerate  licensing  services  in  every PTSP Kelurahan and Kelurahan where this agency is very close to the community in accordance with the goals and vision and mission of the DKI Jakarta Government.
Keywords: Collaborative Governance, Micro Small Business License Service

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tata  kelola  kolaboratif  dalam  pelayanan  perizinan  usaha mikro dan kecil di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan bagaimana model tata kelola kolaboratif yang ideal  ditawarkan  dalam  Layanan  Izin  Usaha  Mikro  Kecil  (IUMK).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  deskriptif  dengan  pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam,  observasi  dan dokumentasi. Kajian menunjukkan bahwa konsep Collaborative Governance yang ditawarkan terdiri dari delapan  dimensi,  yaitu  (1)  Struktur  jaringan:  struktur  jaringan  yang  memungkinkan  partisipasi  aktif dalam  jaringan,  struktur  jaringan  tidak  hierarkis  tetapi  cenderung  datar  dan  tidak  monopoli;  (2) Komitmen  pada  tujuan  bersama:  komitmen  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  yang  mudah, cepat,  dan  transparan;  (3)  Kepercayaan  Di  Antara  Para  Peserta:  kepercayaan  publik/pemohon  harus diperkuat,  terutama  di  masa  pandemi  ketika  layanan  tatap  muka  dan  layanan  online  dibatasi;  (4) Governance:  Ketegasan  siapa  yang  bukan  stakeholder  belum  jelas  karena  belum  ada kesepakatan/aturan tertulis terkait kerjasama. Penerapan konsep Collaborative Governance diharapkan dapat mempercepat pelayanan perizinan di setiap PTSP Kelurahan dan Kelurahan dimana lembaga ini sangat dekat dengan masyarakat sesuai dengan tujuan dan visi misi Pemerintah DKI Jakarta.
Kata Kunci : Tata Kelola Kolaboratif, Layanan Izin Usaha Mikro Kecil

## 1. Pendahuluan
Jakarta  merupakan  kota  strategis  yang  menjadi  pusat  pemerintahan,  pusat  kegiatan ekonomi,  pusat  keuangan  dan  jasa  serta  pusat  pertumbuhan  penduduk  yang  terpadat  di Indonesia.  Selain  itu,  Jakarta  juga  sebagai  ibu  kota  negara  Indonesia  yang  mempunyai perkembangan  yang  sangat  pesat  diantaranya  tingkat  pendapatan  yang  besar  dibandingkan didaerah  atau  provinsi  lain  dan  kemudahan  dalam  mencari  pekerjaan  serta  fasilitas  lainnya.
Tidak dapat dipungkiri hal ini menjadi salah satu penyebab jutaan masyarakat dari daerah atau provinsi lain untuk pindah ke Jakarta.
Jakarta, seperti halnya kota-kota besar lainnya yang telah lama menjadi kota terpadat di  Asia  Tenggara  dengan  kepadatan  penduduk  mencapai  107.620,07  jiwa/km²  pada  tahun 2018,  ada  pun  wilayah  dengan  populasi  terbanyak  yaitu  Jakarta  Pusat  dengan  jumlah kepadatan  penduduk  mencapai  23.818,87  jiwa,  diikuti  Jakarta  Barat  (19.191,67  jiwa),  dan Jakarta Timur (16.550,04 jiwa). Lalu Jakarta Selatan (16.259,79 jiwa), Jakarta Utara (12.149,52 jiwa) serta Kepulauan Seribu (3.253,07 jiwa).
Jakarta  selalu  menjadi  kota  terbuka  bagi  masyarakat  daerah  lain  yang  ingin  datang berkunjung  dan  menetap.  Banyak  masyarakat  yang  datang  untuk  mengadu  nasib  di  Jakarta dengan segala modal dan usaha, salah satu usaha kecil yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Usaha  mikro  kecil  dan  menengah  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam perekonomian  Indonesia,  memainkan  peran  yang  sangat  berpotensi  dalam  meningkatkan pembangunan  ekonomi  khususnya  pasar  lokal  di  Jakarta,  mengembangkan  teknologi, menciptakan  ragam  pasar  baru,  meningkatkan  kesempatan  kerja  dan  hasil  produksi. Perekonomian  yang  bersifat  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  lebih  baik  karena  usaha  ini banyak menyerap tenaga kerja, modal yang relative kecil selain dari itu usaha mikro kecil dan menengah  juga  dapat  meningkatkan  daya  kreativitas  bagi  masyarakat  yang  ingin  memiliki penghasilan  lebih  sekaligus  juga  bisa  menjadi  ciri  khas  identitas  suatu  daerah  dari  hasil produksinya.
Perizinan  usaha  adalah  salah  satu  aspek  penting  dalam  menjalankan  bisnis,  tak terkecuali memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK). Banyak yang mengira usaha besar itu adalah berbentuk perseroan terbatas dan sebagainya. IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk satu lembar.
Kini  para  UMK  di  Jakarta  boleh  bernapas  lega,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta memperbolehkan setiap warga menjadikan rumahnya sebagai tempat usaha lewat Peraturan Gubernur  Nomor  30  Tahun  2018  tentang  Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil.  Kendati  demikian, Peraturan Gubernur yang diteken pada tanggal 16 April 2018 itu akan mewajibkan para pelaku usaha  mikro  kecil  mendapatkan  izin  (IUMK)  dari  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  di  tingkat  Kelurahan.  Akan  tetapi,  hingga  saat  ini  sosialisasi aturan baru itu belum dilakukan di seluruh Kelurahan di Jakarta. Banyak warga Jakarta yang mempertanyakan  soal  kewajiban  kepemilikan  atas  izin  tersebut  dan sosialisasi  dari  lurah setempat. Namun tak sedikit pula warga berpendapat bahwa ada atau tidaknya izin tersebut tak berpengaruh bagi UMK.
Kecamatan  Pesanggrahan  merupakan  salah  satu  daerah  kecamatan  yang  berada  di wilayah  Jakarta  Selatan  terdiri  dari  5  (lima)  Kelurahan  yaitu  Kelurahan  Pesanggarahan, Kelurahan Petukangan Selatan, Kelurahan Petukangan Utara, Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Bintaro.
Prosedur umum pelayanan izin usaha mikro kecil (IUMK) melampirkan : (1) pemohon datang mendaftar ke UP PTSP Kelurahan untuk mengurus izin usaha mikro kecil (IUMK). (2) UP PTSP Kelurahan membantu pemohon yang datang mendaftar dengan memberikan persyaratan formulir  IUMK  untuk  dilengkapi.  (3)  Selanjutnya  pemohon  kembali  ke  PTSP  menyerahkan formulir  (4)  UP  PTSP  Kelurahan  melakukan  survey  bersama  pihak  kelurahan.  (5)  setelah melakukan  survey,  Lurah  mengeluarkan  surat  rekomendasi  dan  diberikan  kembali  ke  PTSP kemudian  penerbitan  cetak  IUMK.  (6)  IUMK  yang  telah  diterbitkan  bisa  dapat  langsung digunakan untuk melakukan peminjaman modal usaha ke Bank DKI.
Dalam  rangka  mewujudkan  visi  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yaitu  “Jakarta  Baru, kota  modern  yang  tertata  rapi,  menjadi  tempat  hunian  yang  layak  dan  manusiawi,  memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan
publik”,  serta  untuk  mewujudkan  misi  kelima  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yaitu “membangun  pemerintahan  yang  bersih  dan  transparan  serta  berorientasi  pada  pelayanan publik”, maka diperlukan sumber daya pelayan-pelayan publik yang juga bersih, berintegritas dan siap melayani kepentingan publik.
Menindak  lanjuti  wacana  tersebut  diatas  permasalahan  ini  tidak  bisa  ditangani  jika hanya  dilakukan  oleh  satu  atau  dua  pihak  saja,  tetapi  membutuhkan  peran  serta  berbagai pihak  atau stakeholders’ yang  secara  bersama-sama  melakukan  pemerintahan  kolaborasi ( collaborative governance ).
Menurut (Ansell dan Gash, 2007) pemerintahan kolaborasi (collaborative governance) adalah  cara  sebuah  pemerintahan  yang  mengatur  satu  atau  lebih  lembaga-lembaga  publik pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang  bersifat  formal,  berorientasi  pada  konsensus,  dan  musyawarah  yang  bertujuan  untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik . Pendapat  tersebut  didukung  dengan  (Kirk  Emerson,  2011)  yang  menyatakan pemerintahan kolaborasi (collaborative governance) sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif pada batas-batas lembaga-lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika dilakukan satu pihak saja.
Konsep collaborative  governance sendiri  mencakup  keterlibatan  institusi-institusi mana  saja  yang  tengah  memulai  usaha  kerja  sama,  dan  apa  inisiatif  dari  masing-masing institusi ( stakeholders ) dalam menentukan/mendefinisikan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan, dan sebagainya. Dalam hal ini siapa yang memulai melakukan inisiatif bisa dilihat melalui tiga aspek. Pertama, inisiatif pasti bermula dari pemain/pelaku yang memiliki tuntutan jelas  untuk  mencerminkan  kepentingan  publik  yang  lebih  besar.  Kedua,  masing-masing stakeholders  atau  institusi  yang  berkolaborasi  harus  memiliki  peran  dalam  menentukan tujuan-tujuan  kolaborasi.  Ketiga,  hubungan  diantara  institusi-institusi  yang  terlibat  harus bersifat strategis, artinya bahwa setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara  transparan  dan  yang  lainnya  memberikan  respon  terhadap  transparasi  tersebut Donahue dalam (Sudarmo, 2011).
Sudah bukan rahasia umum perbankan bahkan lembaga keuangan mikro hampir pasti mensyaratkan  sebuah  izin  usaha  untuk  memberikan  bantuan  finansial,  namun  para  pelaku usaha  kembali  mengalami  kesulitan  salah  satunya  adalah  persyaratan  membuat  ijin  usaha dikarenakan  tempat  lokasi  yang  digunakan  bukan  milik  sendiri  (sewa).  Banyak  para  pelaku usaha tidak dapat memberikan bukti kepemilikan lokasi usahanya.
Kesadaran  masyarakat  sebagai  pelaku  usaha  dalam  mengurus  perijinan  usaha  mikro kecil juga belum ada, sebagian dari mereka mengganggap perijinan itu tidaklah penting hal ini tampak pada salah satu kelurahan yang ada di wilayah Pesanggrahan. Jumlah para pelaku UMK yang  mengajukan  layanan  perijinan  IUMK  tidak  sebanding  dengan  jumlah  usaha  yang  ada dilapangan padahal potensi usaha itu ada.
Adapun stakeholders dalam  penanganan  permasalahan  ini  ialah  Kelurahan  Ulujami, Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  DKI  Jakarta.  Kedua  instansi  ini bekerjasama  membuat  prosedur  pelayanan  izin  usaha  mikro  kecil  atau  yang  disebut  dengan IUMK  (Izin  Usaha  Mikro  Kecil),  serta  keterkaitan  Bank  DKI  dalam  memberikan  kemudahan pelayanan pinjaman bagi para pelaku usaha yang telah membuat IUMK sebagai dasar syarat pengajuan  pinjaman.  Kerjasama  antar  Dinas  /  lembaga  yang  saling  berkaitan  ini  memang dirasa belum efektif.
Dalam pelaksanaannya, prosedur yang digunakan dirasakan masyarakat masih kurang mengerti apa yang menjadi persyaratan pembuatan izin tersebut karenanya masyarakat harus mondar-mandir  kembali  yaitu  ke  PTSP  yang  ada  di  tingkat  Kelurahan  untuk  meminta
penjelasan  cara  pendaftaran  lalu  masyarakat  juga  harus  ke  Kelurahan  untuk  mendapatkan Surat  Rekomendasi  dari  Lurah,  setelah  itu  masyarakat  harus  kembali  lagi  ke  PTSP  Kelurahan untuk mendapatkan penerbitan IUMK. Panjangnya alur pembuatan izin usaha ini dirasa sulit oleh masyarakat terlebih lagi bagi masyarakat awam yang belum paham sama sekali.

## 2. Tinjauan Pustaka
Kunci  utama  untuk  memahami  kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  adalah pemahaman  atas  prinsip-prinsip  yang  terdapat  di  dalamnya.  Selain  itu,  penyelenggaraan kepemerintahan  yang  baik  dan  bertanggungjawab  baru  akan  tercapai  apabila  dalam penerapan  otoritas  politik,  ekonomi,  dan  administrasi  ketiga  komponen good  governance tersebut  memiliki  jaringan  dan  interaksi  yang  setara.  Interaksi  dan  kemitraan  seperti  ini biasanya  baru  dapat  berkembang  subur  apabila  prinsip-prinsip good  governance telah diterapkan dengan baik. Menurut United Nation Development Program (UNDP) prinsip-prinsip yang  dikembangkan  dalam  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik  ( Good  Governance )  adalah sebagai berikut:
1. Partisipasi
Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan  aspirasi  masing-masing.  Partisipasi  yang  luas  ini  perlu  dibangun  dalam  suatu  tatanan kebebasan  berserikat  dan  berpendapat,  serta  kebebasan  untuk  berpartisipasi  secara konstruktif.
2. Kepastian Hukum ( Rule of Law )
Kerangka  aturan  hukum  dan  perundangan-undangan  haruslah  berkeadilan  dan  dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (impartialy), terutama tentang atuaran hukum dan hak azasi manusia.
3. Transparansi
Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan  dan  informasi  harus  dapat  di  akses  secara  bebas  oleh  mereka  yang membutuhkannya  dan  harus  dapat  disediakan  secara  memadai  dan  mudah  dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

## 4. Tanggung Jawab ( Responsiveness )
Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan  oleh  organisasi  publik,  maka  kinerja  organisasi  tersebut  akan  semakin  baik. Responsivitas  yang  sangat  rendah  ditunjukkan  dengan  ketidakselarasan  antara  pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.
5. Berorientasi Konsensus ( Consensus Orientation )
Pemerintahan yang Baik ( Good Governance ) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kpentingan ang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik  bagi  kepentingan  masing-masing  pihak,  jika  mungkin  juga  dapat  diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapakan pemerintah.
6. Berkeadilan ( Equity )
Pemerintah  yang  Baik  akan  memberikan  kesempatan  yang  sama  baik  terhadap  laki-laki maupun  perempuan  dalam  upaya  mereka  untuk  meningkatkan  dan  memelihara  kualitas hidupnya.
7. Efektifitas dan Efisiensi
Setiap  proses  kegiatan  dan  kelembagaan  diarahkan  untuk  menghasilkan  sesuatu  yang benar-benar  seusai  dengan  kebutuhan  melalui  pemanfaatan  yang  sebaik-baiknya  dari berbagai sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan (Decision Maker) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara  madani  memiliki  pertanggungjawaban  (akuntabilitas)  kepada  public  sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder).
9. Bervisi Strategis
Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik ( Good Governance ) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.
10. Saling Keterkaitan
Adanya  kebijaksanaan  yang  saling  memperkuat  dan  keterkaitan  serta  tidak  bisa  berdiri sendiri.
3. Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif,  dimana (Sugiyono, 2015) berpendapat tentang metode penelitian kualitatif sebagai berikut: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi . Menurut (Creswell, 2015) penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka  penafsiran/teoretis  yang  membentuk  atau  yang  mempengaruhi  studi  tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada  suatu  permasalahan  sosial  atau  manusia.  Laporan  atau  presentasi  akhir  mencakup berbagai  suara  dari  para  partisipan,  refleksifitas  dari  peneliti,  deskripsi  dan  interprestasi tentang  masalah  penelitian,  dan  kontribusinya  pada  literatur  atau  seruan  bagi  perubahan. Lebih  lanjut  Erliana  Hasan  mendefinisikan  penelitian  kualitatif  adalah  bentuk  penelitian formatif yang menggunakan teknik tertentu untuk mendapatkan jawaban mendalam tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan khayalak sasaran.
Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan  lain-lain.  Secara  holistik  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.
Sementara  itu,  dilihat  dari  teknik  penyajian  datanya,  penelitian  menggunakan  pola deskriptif.  Yang  dimaksud  pola  deskriptif  menurut  Best  (sebagaimana  dikutip  oleh  Sukardi), adalah  metode  penelitian  yang  berusaha  enggambarkan  dan  menginterpretasi  objek  sesuai dengan apa adanya (Moleong, 2012).
Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif  yang  dilakukan,  bermaksud  menggambarkan  secara  sistematis  fakta  dan karakteristik  objek  atau  subjek  yang  diteliti  secara  tepat.  Adapun  alasan  peneliti  memilih metode  ini  adalah:  (1)  Dari  pengamatan  empiris  didapat  bahwa  sebagian  besar  laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. (2) Metode penelitian kualitatif deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan
maupun  tingkah  laku  manusia.  (3)  Memiliki  kepekaan  dan  daya  penyesuaian  diri  dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola yang dihadapi.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  kolaborasi  yang  dilakukan  oleh  para stakeholders dalam  penanganan  tata  kelola  pemerintahan  kolaborasi dalam  pelayanan  ijin usaha  mikro  kecil  (IUMK)  di  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  khususnya  kolaborasi  yang dilakukan  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  DKI  Jakarta, Kelurahan Ulujami, Bank DKI dan masyarakat sebagai pemohon.
Dalam  hal  ini  peneliti  akan  melakukan  deskripsi  berdasarkan  data  di  lapangan mengenai kolaborasi yang dilakukan oleh stakeholders terkait dalam penanganan tata kelola pelayanan  ijin  usaha  mikro  kecil  (IUMK)  di  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  disertai  dengan deskripsi mengenai hambatan yang terjadi dalam kolaborasi, kemudian akan dilihat efekivitas dari  kolaborasi  tersebut  guna  mencapai  kepuasan  masyarakat  dalam  pelayanan  ijin  usaha mikro kecil.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Tata  Kelola  Pemerintahan  Kolaborasi  ( Collaborative  Governance )  dalam  Pelayanan  Izin Usaha Mikro Kecil di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pelayanan  izin  usaha  mikro  kecil  (IUMK)  memang  masih  tergolong  pelayanan  baru karena izin ini baru diterapkan yang sebelumnya sebagai penganti pelayanan Surat Keterangan Usaha  (SKU)  dimana  prosedur  pelayanan  juga  masih  dilakukan  secara  manual  belum menggunakan sistem. Selain itu kerjasama antar dinas terkait belum efektif bisa dilihat pada prosedur pelayanan izin tersebut.
Pelaksanaan  pelayanan  IUMK  yang  sebelumnya  secara  manual  kini  dilakukan menggunakan  sistem  elektronik  setelah  dilakukannya  survey  dan  mendapatkan  surat rekomendasi Lurah, kemudian IUMK akan diterbitkan. Oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil.
Pada  akhir  tahun  2019  terjadi  pandemi Covid19 dimana  sistem  pelayanan  berubah yang  semula  tatap  muka  ( offline )  menjadi online sampai  saat  ini , adapun  beberapa  jenis pelayanan yang harus menggunakan sistem dropbox . Pelayanan dropbox ini digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi banyaknya laju penerimaan pelayanan online yang masuk ke sistem namun  belum  teratasi  dengan  baik  dan  juga  untuk  menampung  permintaan  pelayanan  dari warga  yang  telah  datang  ke  Kelurahan  saat  tidak  dapat  menerima  pelayanan  tatap  muka karena kondisi pandemi. Pelayanan IUMK termasuk salah satunya yang menggunakan sistem dropbox sehingga pelayanan ini menjadi lambat.
Saat  pandemi  melanda,  Pemerintah  Pusat  membagikan  Bantuan  Produktif  Usaha Mikro  (BPUM)  kepada  para  pelaku  usaha  mikro  kecil  untuk  membantu  perekonomian masyarakat menengah dengan syarat memiliki usaha mikro dengan dibuktikan surat ijin usaha. Namun  yang  terjadi  banyak  para  pelaku  usaha  kesulitan  membuat  surat  ijin  usaha  tersebut. Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa  faktor  salah  satunya  adalah  kurangnya  informasi masyarakat  dalam  membuat  surat  ijin  usaha,  masyarakat  kurang  memahami  penggunaan teknologi, dan kurang kesadarannya masyarakat untuk membuat surat ijin usaha tersebut.

## Networked Structure (Jenis struktur jaringan)
Tipe  Network  Structure  (Jenis  Struktur  Jaringan)  ialah  konseptual  suatu  keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Terdapat tiga macam tipe yaitu :
1. Self-Governance
Yaitu network  dan  manajemen  dilakukan  oleh  semua  anggota.  Kelebihan  dari  model  ini bahwa  semua  stakeholders  ikut  berpartisipasi  aktif,  memiliki  komitmen  serta  mudah membentuk jaringan. Kelemahan model ini tidak efisien dan pembuatan keputusan sangat terdesentralisir  sehingga  sulit  mencapai  konsensus.  Model  ini  tidak  memiliki  entitas administrative,  namun  masing-masing  stakeholder  berpartisipasi  dalam  network  dan manajemen  dilakukan  oleh  semua  anggota.  Kelebihan  dari  model  ini  bahwa  stakeholder berpartisipasi  aktif,  memiliki  komitmen,  dan  mudah  membentuk  jaringan.  Kelemahan model  ini  tidak  efisien  dan  pembuatan  keputusan  sangat  terdesentralisir  sehingga  sulit mencapai  consensus.  Stakeholder  juga  diisyaratkan  yang  terlibat  sebaiknya  sedikit  saja sehingga  memudahkan  komunikasi  dan  pemantauan  secara  intensif.  Ini  menekankan bahwa  jumlah  anggota  yang  relatir  kecil  atau  terbatas  sangat  berpengaruh  terhadap efektivitas sebuah kolaborasi atau jaringan yang mengambil bentuk self-Governance.
2. Lead Organization
Yaitu model ini memiliki entitas administratif (dan juga manajer yang melakukan jaringan) sebagai  anggota network atau  penyedia  pelayanan.  Sifatnya  lebih  tersentralisir. Kelebihannya bisa efisien dan arah jaringan jelas.
Anggota  yang  tergabung  dalam  jaringan  sebaiknya  cukup  banyak  agar  lebih  optimal. Jaringan  tidak  boleh  membentuk  hirarki,  struktur  jaringan  harus  dinamis  dan  bersifat sedatar mungkin. Semuanya setara baik dalam hal hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam pencapaian tujuan bersama.
3. Network Administrative Organization (NAO)
Yaitu model ini memiliki entitas administratif secara tegas untuk mengelola jaringan, bukan sebagai penyedia layanan dan manajernya digaji.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Lindawati  selaku  Kepala  Unit  Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Pesanggrahan pada hari senin tanggal 21 September 2020 pukul 15.00 WIB menjelaskan bahwa:
Pelaksanaan  pelayanan  ijin  usaha  mikro  kecil  (IUMK)  dikoordinasikan  oleh  Kepala Satuan  Pelaksana  PTSP  Kelurahan  yang  langsung  bertanggung  jawab  kepada  Dinas Penanaman  Modal  dan  PTSP  yang  berada  dibawah  Unit  Pelaksana  PTSP  Kecamatan. Secara  operasional  Kepala  Pelaksana  PTSP  Kelurahan  bertanggung  jawab  kepada Kasatlak  Unit  Pelaksana  PTSP  Kecamatan.  Pelayanan  ijin  Usaha  Mikro  Kecil  (IUMK) merupakan  produk  pelayanan  yang  ada  di  Kelurahan,  dan  PTSP  Kecamatan  hanya bertugas sebagai monitor dalam pelaksanaannya. Kesepakatan tertulis dalam bentuk lain belum ada, karena semuanya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil.
Selanjutnya  wawancara  dengan  Unit  Pelaksana  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kelurahan  Ulujami  pada  hari  selasa  tanggal  22  September  2020  pukul  15.00  WIB.  Menurut informan Ibu Mutiara Dewi, S.H selaku Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Ulujami mengutarakan bahwa:
Peran-serta  Unit  Pelaksana  PTSP  yang  ada  di  PTSP  Kelurahan  adalah  dalam  hal pembuatan  ijin  usaha  mikro  kecil  (IUMK)  sesuai  dengan  tahapan  pelaksanaan pemberian  IUMK,  namun  dalam  prosesnya  perlu  dilakukan  survey  dan  koordinasi dengan  pihak-pihak  terkait  yaitu  dengan  Kelurahan  sebelum  perijinan  diterbitkan, kesepakatan tertulis dalam bentuk lain belum ada.
Peran-serta Unit Pelaksana PTSP yang ada di PTSP Kelurahan dalam hal ini melakukan survey  dan  koordinasi  dengan  pihak  terkait  yaitu  terdiri  dari  petugas  PTSP,  perwakilan  dari Kelurahan,  perwakilan  dari  Satuan  Pelaksana  UMKM  yang  ada  di  tingkat  Kecamatan. Sementara itu wawancara peneliti dengan informan Lurah Ulujami, pada hari senin tanggal 28
September  2020  Pukul  13.00  WIB    di  Kantor  Kelurahan  Ulujami  Kota  Administrasi  Jakarta Selatan. Ahmad Hasan Husaeni, S.SoS, mengatakan bahwa:
Peran-serta  dari  Kelurahan  dalam  pelaksanaan  tata  pemerintahan  kolaborasi pelayanan izin usaha mikro dan kecil dikoordinasikan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan yang langsung bertanggung jawab kepada Kasatlak PTSP Kecamatan namun untuk  pelaksanaan  survey  dilokasi,  pihak  UP  PTSP  Kelurahan  membutuhkan  bantuan dari  Pihak  Kelurahan.  Untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  data  pelaku  usaha dilapangan,  maka  diperlukan  suatu  usaha  pendataan  yang  dilaksanakan  secara bersama-sama. Sementara Kesepakatan tertulis dalam bentuk lain belum ada, karena semuanya  diatur  dalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan. Peran-serta  yang  dilakukan  dari  pihak  Kelurahan  dalam  tata  kelola  pemerintahan kolaborasi  pelayanan  ijin  usaha  mikro  kecil  sepenuhnya  dibantu  oleh  Seksi  Ekonomi  dan Pembangunan melalui kegiatan survey dilapangan dan melaporkan hasilnya kepada Lurah.
Hal ini juga turut disampaikan oleh Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Ulujami pada  tanggal  28  September  2020  Pukul  13.00  WIB  di  Kantor  Kelurahan  Ulujami.  Bapak  Anju Stovia P., SSTP., M.Si, mengatakan bahwa:
Peran turut serta dari Kelurahan diberikan kepada Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk  survey  lokasi  dalam  pelaksanaan  tata  pemerintahan  kolaborasi  pelayanan  ijin usaha  mikro  kecil  dikoordinasikan  bersama  Kepala  Unit  Pelaksana  PTSP  Kelurahan, sejauh ini kesepakatan tertulis dalam bentuk lain belum ada.
Kegiatan  survey  lokasi  dalam  pelaksanaan  tata  kelola  pemerintahan  kolaborasi  pada pelayanan  ijin  usaha  mikro  kecil  dipilih  dengan  sesuai  zonasi  peruntukan  usaha,  bila  hasil survey  lokasi  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya  maka  ijin  usaha  tidak  akan  dikeluarkan. Dalam hal ini survey lokasi sangatlah penting dan masih dibutuhkan dalam proses pemberian ijin usaha mikro kecil.
Bapak  Fachri  Kurniadi,  Kepala  Cabang  Kantor  Bank  DKI  Layanan  Unit  Mikro  pada tanggal  2  Oktober  2020  Pukul  09.00  WIB  di  Kantor  Cabang  Bank  DKI  Layanan  Unit  Mikro menambahkan  bahwa:
Peran-serta  Bank  DKI  dalam  hal  pembuatan  IUMK  ini  belum  ada  peranan  apapun karena  Bank  DKI  hanya  berperan  dalam  memproses  pengajuan  pinjaman  yang  akan diajukan oleh masyarakat/pelaku usaha (UMK) namun IUMK ini sangat penting sekali diperlukan bagi pelaku usaha bila ingin mengajukan pinjaman di Bank DKI.
Peran-serta  dari  Bank  DKI  memang  sepenuhnya  belum  ada  dalam  pelayanan pembuatan  IUMK  namun  Bank  DKI  mampu  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  atau pelaku  usaha  untuk  mengajukan  pinjaman  usaha  salah  satunya  adalah  melalui  Kredit  Usaha Rakyat (KUR).
Selanjutnya  wawancara  peneliti  dengan  informan  yaitu  masyarakat/pelaku  usaha mikro  kecil  (UMK)  yang  dipilih  secara  random  sebanyak  10  orang,  mengenai  Tata  Kelola Pemerintahan Kolaborasi dalam Pelayanan IUMK ini masyarakat berpendapat :
Pembuatan  IUMK  dilakukan  oleh  Unit  Pelaksana  PTSP  Kelurahan  yang  berlokasi  di masing-masing  Kelurahan,  belum  ada  kesepakatan  tertulis  dengan  masyarakat  dan peran  serta  masyarakat  sebagai  pengguna  izin  usaha  kurang  mendapatkan  informasi yang akurat mengenai prosedur pelayanan IUMK terutama di masa pandemi saat ini. Dari  keterangan  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  tata  kelola  pemerintahan kolaborasi yang terjadi antara Unit Pengelola PTSP Kecamatan, Unit Pelaksana PTSP Kelurahan, Kelurahan  Ulujami,  Bank  DKI  dan  Masyarakat  bersifat  semiformal  (belum  ada kesepakatan/kontrak tertulis) sehingga tidak terdapat entitas administratif.
Namun masing-masing stakeholders terlibat dan berpartisipasi aktif dalam network . Struktur jaringan yang ada disini tidak terlibat membentuk hirarki, namun lebih cendrung flat
dan  tidak  ada  monopoli.  Semuanya  setara  baik  dalam  menjalankan  hak  dan  kewajibannya juga terkait dengan kesempatan aksesibilitasnya. Sehingga dapat disimpulkan tipe networked struktur yang ada dalam kolaborasi disini adalah tipe self governance .
Commitment to A Common Purpose (Komitmen terhadap Tujuan)
Adalah  tipe  yang  mengacu  pada  perhatian  dan  komitmen stakeholders untuk mencapai  tujuan-tujuan  yang  positif. Berdasarkan  wawancara  peneliti  kepada  Ibu  Lindawati selaku Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Pesanggrahan pada hari senin tanggal 21 September 2020 pukul 15.00 WIB mengatakan:
Pelayanan IUMK ini merupakan salah satu produk pelayanan perizinan dari Pemerintah DKI  Jakarta  yang  diwujudkan  untuk  memberikan  legalitas  ijin  usaha  mikro  kecil  bagi para pelaku usaha, agar bisa mendapatkan kemudahan bantuan pinjaman/agunan dari Bank serta kemudahan mendapatkan bantuan langsung tunai usaha mikro kecil (BLT UMK) dari Pemerintah Pusat.
Jadi  pelayanan  ini  bersifat  top  down.  Komitmen  pemerintah  terhadap  pelayanan  ini sangat  tinggi.  Semua  bentuk  kolaborasi  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  pelayanan  PTSP yaitu mempermudah dan mempercepat perizinan yang berada di Jakarta. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Mutiara Dewi, SH. Selaku Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Ulujmai pada hari selasa tanggal 22 September 2020 pukul 15.00 WIB bahwa:
PTSP  Kelurahan  Ulujami  selalu  menjaga  komitmen  untuk  melayani  masyarakat  yang memohon pelayanan IUMK demi terwujudnya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan  PTSP  yaitu  memberikan  kemudahan  layanan  dan  pemberian  informasi  secara menyeluruh  bagi  masyarakat.  PTSP  Kelurahan  Ulujami  tetap  berpedoman  pada prosedur  sesuai  peraturan  dalam  melayani  pelayanan  perizinan  dari  masyarakat. Masih  banyak  masyarakat  yang  bingung  dalam  mengurus  pelayanan  IUMK  karena ketidaktahuan  informasi  pelayanan  ini  dan  sebagian  masyarakat  berasumsi  bila membuat  ijin  usaha  ini  maka  akan  dikenakan  pemotongan  pajak  penghasialan tambahan  dari  hasil  penjualannya.  Kolaborasi  yang  terbentuk  sudah  mendasar  pada tujuan, visi dan misi yang sama jika dilihat dari sisi pemerintah. Hambatan masih ada dari sisi masyarakat yaitu kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha untuk mengurus perizinan  usaha  mikro  kecil  belum  ada,  hal  ini  dapat  menghambat  capaian  kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan IUMK secara gratis.
Menurut Lurah Ulujami sebagai informan peneliti yaitu Bapak Ahmad Hasan Husaeni, S.Sos pada hari senin tanggal 28 September 2020 pukul 13.00 WIB di Kantor Kelurahan Ulujami mengutarakan bahwa :
Pelayanan IUMK ini merupakan suatu produk pelayanan yang ada di Kelurahan untuk membantu meningkatkan usaha mikro kecil masyarakat dalam pemerataan pelayanan dan untuk mendukung akselerasi pembangunan Kota Jakarta yang mengarah kepada pusat  pelayanan  jasa  ( Service  City )  dan  meningkatkan  pengawasan  terhadap  suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha mikro, untuk mendukung tercapainya pelayanan yang tertib, aman dan terkendali. Tidak ada komitmen kesepakatan tertulis dalam  melaksanakan  pelayanan  IUMK  ini  karena  pihak  Kelurahan  Ulujami  hanya memberikan  rekomendasi  secara  tertulis,  namun  tidak  secara  sistem  online  karena Kelurahan Ulujami sebagai pemilik wilayah.
Menurut  Kepala  Cabang  Kantor  Bank  DKI  Layanan  Unit  Mikro  Kebayoran  Baru  yaitu Bapak Fachri Kurniadi pada hari jum’at tanggal 2 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB mengutarakan bahwa:
Bank  DKI  selalu  menjaga  komitmen  untuk  melayani  masyarakat  yang  melakukan pengajuan  pinjaman  dana  untuk  tambahan  modal  usaha  sebagaimana  visi  dan  misi Bank  DKI.  Bank  DKI  juga  turut  mendukung  produktivitas  pelaku  UMK  yang  memiliki prospek  bisnis  namun  terdapat  keterbatasan  dalam  kepemilikan  agunan  melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), salah satu produknya adalah KUMK Monas. Sebagaimana  yang  diutarakan  dalam  wawancara  peneliti  kepada  masyarakat/pelaku usaha mikro kecil (UMK) mengutarakan bahwa:
Masyarakat  yang  sudah  berhasil  mendapatkan  IUMK  sangat  puas  dengan  kolaborasi yang dilakukan namun banyak pula yang merasa pelayanan perizinan ini kurang efektif karena mereka harus ke Kelurahan bolak-balik.
Di  masa  pandemi  saat  ini,  pelaksanaan  pelayanan  ijin  usaha  mikro  kecil  mengalami perubahan  dengan  menggunakan  dropbox  sehingga  membuat  masyarakat  kurang mendapatkan informasi yang cepat mengenai pengurusan IUMK tersebut.

## 5. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan tata kelola pemerintahan kolaborasi dalam pelayanan ijin usaha mikro kecil di Kota Administrasi Jakarta Selatan bahwa,
1. Hasil tata kelola pemerintahan kolaborasi dalam pelayanan ijin usaha mikro kecil terhadap dimensinya tergambar sebagai berikut:
a. Pada  dimensi Networked  Structure (Struktur  jaringan)  terlihat  bahwa  struktur  jaringan yang  ada  di  sini  tidak  membentuk  hirarki,  namun  lebih  cendrung  flat  dan  tidak  ada monopoli. Semuanya setara baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya juga terkait dengan  kesempatan  aksesibilitasnya  baik  dari  Pihak  UP  PTSP  maupun  dari  Pihak Kelurahan.  Sehingga  dapat  disimpulkan  tipe networked  struktur yang  ada  dalam kolaborasi di sini adalah tipe self-governance .
b. Pada  dimensi Commitment  to  a  common  purpose (Komitmen  terhadap  tujuan)  dapat dilihat  bahwa  komitmen  terhadap  tujuan  pemerintah  yang  memberi  pelayanan  yang mudah, cepat, dan transparan harus diperkuat untuk memudahkan mengurus perijinan usaha khususnya di Kelurahan Ulujami.

## Daftar Pustaka
Ali, M., Amil, A., & Zulhadi, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Collaborative Governance Dalam Tata  Kelola  Kawasan  Pariwisata  Pada  Badan  Promosi  Daerah  Kabupaten  Lombok Utara. Jurnal Ulul Albab , 22 (1). Chris Ansell and Alison Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administation Research and Theory . 543-571. www.jpart.oxfordjournals.org Creswell, John W., (2010), Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed , Edisi ke-3, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
Deseve,  Edward.,  (2007), Creating  public  value  using  managed  networks.  In  R.S.Morse, T.F.Buss.C.M.Kinghorn,  Transforming  public  leadership  for  the  21st  century. Armonk, NY : M.E.Sharpe.
Dwiyanto,  Agus.,  (2010), Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusif  dan Kolaboratif,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Emerson, Kirk et.al., (2011), An Integrative Framework for Collaborative Governance, Journal of Public Administration Research and Theory , JPART 22 : 1-29.
Emzir, (2016), Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data , Depok : Rajawali Press,
Fairuza,  M.  (2017).  Kolaborasi  antar  stakeholder  dalam  pembangunan  inklusif  pada  sektor pariwisata (studi kasus wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). Kebijakan Dan Manajemen Publik , 5 (3), 1-13. Goldsmith and Eggers., (2004), Governing by Network, The Brookings Institution, Massachusets Avenue, Washington DC , : 14.
Harmawan,  B.  N.  (2017).  Collaborative  Governance  Dalam  Program  Pengembangan  Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival.
Hendra  Friana.  (2018).  Anies  Teken  Pergub  IUMK:  Apa  Untungnya  Buat  Warga?,  Tirto.id https://tirto.id/anies-teken-pergub-iumk-apa-untungnya-buat-warga-cJSh
Jacob  Leppek,  Jen  Bruen,  and  John  Schweitzer.  (2018). Resilient  Community  and  Economic Development through Collaborative Innovation Networks ’ dengan metode Studi Kasus.
Michigan State university. Kurniasih,  D.  (2017).  Collaborative  Governance  dalam  penguatan  kelembagaan  program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. Sosiohumaniora , 19 (1), 1-7.
Mesha Mediani. (2017). BPK: Masih Ada Kelemahan Layanan Perizinan di Pemprov DKI. CNN
Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171026033053-20-
251146/bpk-masih-ada-kelemahan-layanan-perizinan-di-pemprov-dki    [5  Desember 2019]
Moleong,  Lexy  J.,  (2012), Metode  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi ,  Bandung  :  PT  Remaja Rosdakarya,
Muqorrobin,  M.  (2016).  Proses  Collaborative  Governance  dalam  Bidang  Kesehatan  (Studi Deskriptif  Pelaksanaan  Kolaborasi  Pengendalian  Penyakit  TB-HIV  di  Kabupaten Blitar). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik , 4 .
Mutiarawati,  T.,  &  Sudarmo,  S.  (2021).  Collaborative  governance  dalam  penanganan  rob  di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik , 1 (1), 82-98. Nazir, (2005), Metodologi Penelitian, Bogor : Ghalia Indonesia Panday,  P.  (2018).  Making  innovations  work:  local  government–NGO  partnership  and collaborative governance in rural Bangladesh. Development in Practice , 28 (1), 125-137. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  28  Tahun  2016  tentang Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan.
PTSP DKI Jakarta, (2016), Katalog Perizinan dan Non Perizinan DKI Jakarta Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Rebecca Gadja. (2018). Understanding Collaboration . Sinambela, Lijan Poltak. Dkk., (2010). Reformasi Pelayanan Publi k, Jakarta : Bumi Aksara, Sudarmo,  (2009),  Elemen-Elemen  Collaborative  Leadership  dan  Hambatan-Hambatan  Bagi Pencapaian  Efektivitas  Collaborative  Governanc e , Jurnal  Spirit  Publik, 5(2)  :  117-132, ISSN 1907-0489. Sudarmo, (2011), Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance , Solo : SmartMedia. Sugiyono, (2012), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, Sukardi, (2009), Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta : PT Bumi Aksara,
Syukri, A. M. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Pada Super Depo Suterejo Kota Surabaya. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Wanna,  Jhon.,  (2008),  Collaborative  Governance,  A  new  era  of  public  policy  in  Australia? Collaborative  Government:  meanings,  dimensions,  drivers  and  Outcome,  edited  by Janine O’Flynn and John Wanna ANU Pres, Australia
Widya, Leksmanawati. (2017). Tata Kelola Kolaboratif Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional’ dengan metode Pendekatan berpikir system. Universitas Indonesia.
Yudhistira  Haryo  Nurresi  Putro.  (2019).  Tentang  Legalitas  IUMK  di  DKI  Jakarta.  Kumparan. https://kumparan.com/yudhistira-nurresi/tentang-legalitas-iumk-di-dki-jakarta- 1sGrcZwgfYf
Yudho  Winarto.  (2018).  Ini  Cara  UMK  Mendapatkan  Izin  Usaha  di  Jakarta.  Kontan.co.id. https://regional.kontan.co.id/news/ini-cara-umk-mendapatkan-izin-usaha-di-jakarta [5 Desember 2019]