JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  62-67  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.5806.62-67

## KEDUDUKAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MENGAMBIL ALIH AGUNAN KREDIT MACET MELALUI LELANG ATAU DILUAR LELANG
Siti Romlah 1 , I Nyoman Putu Budiartha 2 , I Made Aditya Mantara Putra 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia ollavivo69@gmail.com , budiarthaputu59@gmail.com , adityamantara@gmail.com

## Abstrak
Bank memberikan kredit tidak menginginkan terjadi kredit bermasalah, bank melakukan upaya preventif untuk  mencegah  keredit  bermasalah.  Upaya  bank  melakukan  penyelesaian  kredit  bermasalah  dengan pengambilalihan agunan kredit macet baik sebagian  maupun seluruhnya berdasarkan Pasal 12A ayat  (1) Undang-Undang  Perbankan.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  kedudukan  BPR  mengambil  alih agunan kredit macet melalui lelang atau diluar lelang.  Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder  dan  tersier,  pengumpulannya  dengan  studi  kepustakaan.  Analisis  dengan  teknik  deskriptif, evaluasi dan argumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kedudukan BPR tidak berhak dalam pengambilan  alih  agunan  baik  sebagian  maupun  seluruh  agunan  melalui  lelang  maupun  diluar  lelang, Undang-Undang  Perbankan  hanya  memberikan  kewenangan  untuk  Bank  Umum  dan  akibat  hukum terhadap  BPR  yang  mengambil  alih  agunan  kredit  macet  melalui  lelang  ataupun  diluar  lelang  pasca putusan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XVIII/2020 sebagaimana Pasal 12 A ayat  1  Undang-Undang  Perbankan  yang  telah  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat atau tidak  berlaku  lagi,  sehingga  kewenangan  BPR  sejajar  dengan  Bank  Umum  yang  dapat  mengambil alih  agunan  baik  sebagian  maupun  seluruh  agunan  kredit  macet  sebagai  bentuk  penyetaraan  dan perlindungan hukum bagi BPR dalam menjalankan kegiatan perbankan..
Kata Kunci: BPR, Mengambil Alih, Agunan, Kredit Macet, Lelang

## Abstract
Banks  providing  credit  do  not  want  non-performing  loans,  banks  take  preventive  measures  to  prevent non-performing loans. Bank's efforts to settle non-performing loans by taking over the collateral for bad loans, either partially or wholly based on Article 12A paragraph (1) of the Banking Law. The purpose of the  study  was  to  determine  the  position  of  BPRs  taking  over  bad  credit  collateral  through  auctions  or outside  auctions.  The  type  of  research  is  normative  legal  research  with  a  statutory  and  conceptual approach.  Legal  materials  consist  of  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials,  the  collection  of which  is  by  literature  study.  Analysis  with  descriptive  techniques,  evaluation  and  argumentation.  The results show that the position of BPR is not entitled to take over collateral either partially or completely through auction or outside the auction, the Banking Law only gives authority to Commercial Banks and legal consequences for BPRs that take over bad credit collateral through auction or outside the auction after the decision after the decision of the Constitutional Court no. 102/PUU-XVIII/2020 as referred to in Article 12 A paragraph 1 of the Banking Law which has been declared to have no binding legal force or is no longer valid, so that the authority of BPR is equal to that of Commercial Banks which can take over the collateral, either partially or completely, as collateral for bad loans. a form of equalization and legal protection for BPRs in carrying out banking activities
Keywords: BPR, Take Over, Collateral, Bad Credit, Auction

## I. PENDAHULUAN
Sektor  Perbankan  yang  memiliki  posisi  strategis  sebagai  lembaga  intermediasi  dan  penunjang merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan  dalam  proses  penyesuaian  dimaksud.  Sehubungan dengan itu, diperlukan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank dan masyarakat pengguna  jasa  bank.  Adanya  tanggung  jawab  bersama  tersebut  dapat  membantu  memelihara tingkat  kesehatan  Perbankan  sehingga  dapat  berperan  secara  maksimal  dalam  perekonomian nasional (Suryawan, Suantara, Wirawan, 2019) .
Bank  Perkreditan  Rakyat  (yang  selanjutnya  disingkat  BPR)  merupakan  salah  satu lembaga  perbankan  yang  dikenal  di  Indonesia  yang  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan  (yang  selanjutnya  disingkat  Undang-Undang  Perbankan)  yang mengklasifikasi  bank  dalam  dua  jenis  yaitu,  Bank  Umum  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat.  BPR adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  dan  atau  berdasarkan prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran (Hermansyah, 2009) .
BPR  sudah  ada  sejak  sebelum  kemerdekaan.  Saat  itu  BPR  lebih  dikenal  dengan  nama Bank  Desa,  Lumbung  Desa,  Bank  Tani  dan  Bank  Dagang  Desa  atau  Bank  Pasar.  Menurut Undang-Undang  Nomor  10  pasal  1  ayat  2  tahun  1998  tentang  Perbankan,  Bank  Perkreditan Rakyat  adalah  bank  yang  melakukan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  atau  berdasarkan prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak  memberikan  pelayanan  lalu  lintas  pembayaran. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat ditujukan untuk melayani usaha kecil dan masyarakat di  daerah.  BPR  berbentuk  Perseroan  Terbatas,  Perusahaan  Daerah  atau  koperasi (Budiartha, Suwantara, Dewi, Ujianti, Arini, 2020).
Keberhasilan  BPR  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  usaha  kecil  menengah  dan mikro  adalah  karena  lokasi  yang  dekat  dengan  masyarakat  yang  membutuhkan,  prosedur pelayanan yang sederhana dan lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas pola dan  model  pinjaman.  Sebagian  anggota  masyarakat  memandang  bahwa  BPR  merupakan  salah satu  alternatif  untuk  memperoleh  sumber  pendanaan  yang  relatif  lebih  fleksibel,  tidak  seperti bank-bank  besar  dengan  menampilkan  dimensi  tangible  (wujud  fisik)  yang  relatif  megah sehingga dianggap terlalu elit bagi sebagian kelompok masyarakat. Dengan tampilan BPR yang lebih  dekat  dengan  rakyat  diharapkan  mampu  menyelesaikan  masalah-  masalah  permodalan yang  dihadapi  oleh  usaha  kecil  dan  mikro  ditingkat  kecamatan  maupun  sampai  ke  desa-desa (Daerah, 2016) .
Praktiknya  Bank  dapat  memberikan  kredit  yang  terkandung  pengertian  mengenai “Degree of Risk” yaitu suatu tingkat resiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu  resiko,  baik  resiko  bagi  pemberi  kredit  maupun  bagi  penerima  kredit (Suyatno,  2007) . Bank  dalam  memberikan  kredit  tidak  pernah  menginginkan  bahwa  kredit  yang  diberikan  akan menjadi  kredit  yang  bermasalah,  dan  untuk  keperluan  itu  pihak  bank  akan  melakukan  segala upaya  preventif  yang  ditujukan  untuk  mencegah  agar  keredit  tidak  bermasalah,  namun  tidak mustahil apabila kredit pada akhirnya bermasalah, dan hal yang terburuk mengakibatkan kredit macet (Gazali, 2010) . Perlu diketahui bahwa bentuk upaya bank dalam melakukan penyelesaian kredit  bermasalah  agar  tidak  merugikan  pihak  bank  adalah  pengambilalihan  agunan  kredit macet dari baik  sebagian maupun  seluruhnya hal ini didasarkan  atas  ketentuan Pasal 12A  ayat (1) Undang-Undang Perbankan.
Ketentuan  Pasal  12A  ayat  (1)  Undang-undang  Perbankan  hanya  dapat  dilaksanakan oleh Bank Umum. Hal ini menjadikan BPR sebagai kreditur tidak dapat mengambil alih agunan macet sehingga akan berpotensi tidak dapat menyelesaikan kredit macet debitur pada saat lelang agunan  tidak  ada  peminat  dan  akhirnya  kredit  macet  tidak  dapat  ditutup  atau  diselesaikan. Disamping itu hal tersebut juga memberikan nuansa bahwa terdapat kekosongan aturan hukum terkait  BPR  mengambil  alih  agunan  kredit  macet  yang  mengakibatkan  BPR  selaku  kreditur berpotensi  tidak  dapat  menyelesaikan  kredit  macet.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  kedudukan  hukum  BPR  sebagai  lembaga  keuangan  dalam  mengambil
alih agunan kredit macet melalui lelang ataupun diluar lelang  dan bagaimanakah akibat hukum terhadap BPR yang mengambil alih agunan kredit macer melalui lelang ataupun diluar lelang.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier (Putra,  2020) .  Teknik pengumpulan  dengan  studi  kepustakaan.  Analisis  dilakukan  dengan  teknik  deskripsi,  evaluasi dan argumentasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Hukum  BPR  Sebagai  Lembaga  Keuangan  Dalam  Mengambil  Alih Agunan Kredit Macet Melalui Lelang Ataupun Diluar Lelang
Ketentuan  Pasal  12A  ayat  (1)  Undang-Undang  Perbankan  pada  pokok  mengatur  mengenai kegiatan  bank  umum  yang  dapat  membeli  sebagian  atau  seluruh  agunan,  baik  melalui pelelangan  maupun  diluar  pelelangan.  Ketentuan  tersebut  merupakan  norma  pengganti  dari salah  satu  usaha  bank  umum  yang  sebelumnya  disebutkan  dalam  Pasal  6  huruf  k  Undang- undang  Perbankan  1992,  yaitu  “membeli  melalui  pelelangan  agunan  bai  semua  maupun sebagian  dalam  hal  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya  kepada  bank  dengan  ketentuan agunan yang dibeli tersebut wakib dicairkan secepatnya.”
Pengaturan  BPR  sebagai  lembaga  keuangan,  lembaga  perbankan  dalam  melakukan pengambilalihan  sebagian  atau  seluruh  agunan  baik  melalui  pelelangan  maupun  diluar  lelang untuk  menyelesaikan  kredit  macet  masih  terdapat  norma  kekaburan  pada  ketentuan  Pasal  12A ayat  (1)  Undang-Undang  Perbankan,  dalam  hal  ini  dipengaturan  Undang-Undang  Perbankan menyatakan  bahwa  kegiatan  pengambilalihan  agunan  hanya  Bank  Umum  yang  dapat mengambilalih  agunan  kredit  macet  namun  Pasal  13  Undang-Undang  Perbankan  diatur mengenai  kegiatan  usaha  BPR  yang  meliputi  menghimpun  dana  masyarakat  dalam  bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya. Kegiatan lainnya, yakni memberikan  kredit,  menyediakan  pembiayaan  dan  penempatan  dana    prinsip  syariah  sesuai dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia,  menempatkan  dananya  dalam  bentuk sertifikat  BI,  deposito  berjangka,  sertifikat  deposito  dan  atau  tabungan  bank  lain.  Kegiatan usaha  BPR  tersebut  sejatinya  dapat  dipersamakan  dengan  kegiatan  usaha  Bank  Umum  oleh karena  dapat  dipersamakan  kegiatan  usaha  BPR  dengan  Bank  Umum  Otoritas  Jasa  Keuangan menerbitkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 tahun 2018 mengatur BPR dapat mengambil alih agunan sebagain atau seluruhnya baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan.
Kedudukan  BPR  menunjukkan  eksistensinya  sebagai  lembaga  keuangan  perbankan dijamin  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  perbankan  Indonesia  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan,  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998.  Ketentuan  lainnya  yang  merupakan  ketentuan  yang bersifat  operasional  BPR  diatur  berdasarkan  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 20/POJK.03/2014  tentang  BPR  sekaligus  sebagai  pengganti  dari  peraturan  bank  indonesia nomor 8/26/PBI/2006 tentang bank perkreditan rakyat.
Pasal 5 ayat (1) tersebut menunjukkan kedudukan BPR sebagai salah satu jenis di antara dua  jenis  perbankan  di  Indonesia,  yang  bersama-sama  memiliki  fungsi  dan  kegiatan  usahanya sendiri-sendiri. Ketentuan tentang BPR yang  lebih rinci dan mengatur pelbagai  aspeknya ialah dalam  peraturan  otoritas  jasa  keuangan  nomor  20/POJK.03/2014  tentang  BPR,  sekaligus sebagai  pengganti  dari  aturan  sebelumnya  dengan  berdasarkan  pada  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  8/26/PBI/2006  tentang  BPR.  Penggantian  ketentuan  tersebut  terkait  erat  dengan perubahan  fungsi,  tugas  dan  kewenangan  mengatur  dan  mengawasi  perbankan  yang  semula berada  pada  bank  indonesia,  beralih  kepada  otoritas  jasa  keuangan  berdasarkan  ketentuan undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.
Berdasarkan  Undang-undang  perbankan,  bank  umum  dan  bank  perkreditan  rakyat terdapat  perbedaan  kegiatan  usaha  pemberian  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran  tersebut menunjukkan  bahwa  pada  bank  umum  terdapat  perputaran  uang  yang  sedemikian  besar dibandingkan  dengan  BPR.  Undang-undang  Perbankan  tidak  mengatur  tentang  pembelian AYDA  oleh  BPR  sebagaimana  terjadi  pada  Bank  Umum,  namun  Undang-undang  Perbankan juga tidak menegaskan larangan atas pembelian AYDA oleh BPR. Hanya saja BPR tidak dapat merujuk pada Undang-undang perbankan, karena undang-undang perbankan telah dengan tegas membedakan  antara  bank  umum  dan  BPR.  Dengan  demikian  Kedudukan  BPR  tidak  berhak dalam  pengambilan  alih  agunan  baik  sebagian  maupun  seluruh  agunan  melalui  lelang  maupun diluar  lelang,  Undang-Undang  Perbankan  hanya  memberikan  kewenangan  untuk  bank  umum sesuai dengan ketentuan pasal 12a ayat 1 undang-undang perbankan.

## 2. Akibat  Hukum  Terhadap  BPR  Yang  Mengambil  Alih  Agunan  Kredit  Macet  Melalui Lelang Ataupun Diluar Lelang
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  daya  ikat  yang  bersifat  erga  omnes.  Untuk melaksanakan  keputusannya  tidak  memerlukan  lagi  keputusan  pejabat  yang  berwenang.  Ini karena  pelaksanaan  putusannya  bersifat  otomatis,  yaitu  sejak  putusan  Mahkamah  Konstitusi dibacakan  dalam  persidangan  atau  dalam  waktu  tenggang  tertentu  tidak  memenuhi  putusan Mahkamah Konstitusi tersebut langsung mengikat dan mempunyai akibat  hukum. Oleh karena itu,  tidak  perlu  lagi  ada  tindakan-tindakan  atau  upaya-upaya  lain  dari  Mahkamah  konstitusi, misalnya surat peringatan atau  sebagainya. Putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan  serta mengikat tanpa harus ada lembaga pengeksekusi (Bachtiar, 2015) .
Pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  terkait  Pasal  12A  ayat  (1)  UU  perbankan Mahkamah  menilai  bahwa  pada  dasarnya  BPR  memiliki  peran  yang  tidak  jauh  berbeda  antara bank  umum,  bank  umum  syariah,  dan  BPR  Syariah  dalam  memberikan  layanan  di  bidang keuangan  kepada  masyarakat.  meskipun  bank  umum  memiliki  jenis  usaha  yang  lebih  luas daripada BPR, namun beberapa jenis usaha yang dijalankan oleh BPR pada umumnya memiliki kesamaan dengan Bank Umum yaitu meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,  memberikan  kredit,  dan  menyediakan  pembiayaan  bagi  nasabah.  Terlebih  lagi ketentuan  Pasal  15  UU  7/1992  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  ketentuan  dalam  Pasal  8  dan Pasal 11 UU 7/1992 dan UU 10/1998 yang  merupakan bagian pengaturan tentang usaha  Bank Umum juga diberlakukan untuk usaha BPR. Pada dasarnya yang membedakan jenis usaha Bank Umum  dengan  usaha  BPR  yaitu  Bank  Umum  dapat  menjalankan  jasa  lalu  lintas  pembayaran, namun dalam kaitannya dengan persoalan dalam permohonan a quo, baik Bank Umum dan BPR sama-sama dapat menjalankan usaha pemberian pinjaman.
Oleh karena ketentuan ini juga diberlakukan bagi usaha BPR berdasarkan Pasal 15 UU 7/1992  maka  dalam  memberikan  kredit  atau  pinjaman  kepada  nasabahnya  BPR  pun  dibebani kewajiban yang sama layaknya Bank Umum untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap kondisi  calon  nasabah  debitur.  Persoalannya,  walaupun  telah  dilakukan  analisis  mengenai itikad,  kemampuan,  dan  kesanggupan  nasabah  debitur  dalam  mengembalikan  kredit  namun pada  kenyataannya  dapat  terjadi  nasabah  debitur  BPR  tidak  mampu  melunasi  pinjaman  atau kredit seperti yang diperjanjikan sehingga menimbulkan kredit macet.
Mencermati  putusan  Mahkamah  Konstitusi  N0.  102/PUU-XVIII/2020,  maka  dapat diketahui  bahwa  kedudukan  BPR  sebagai  lembaga  keuangan  yang  kegiatan  usaha  sejatinya dapat  dipersamakan  dengan  kegiatan  usaha  Bank  Umum,  sehingga  pasal  12A  ayat  (1)  UU Perbankan  yang  sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  N0.  102/PUU-XVIII/2020 tidak  memberikan  kesempatan  kepada  BPR  untuk  melaksanakan  pengambilalihan  agunan sebagian atau seluruhnya, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan BPR dalam mengambilalih  sebagian  atau  seluruh  agunan  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam bermasyarakat.
Menurut  Fitzgerald  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Satjipto  Raharjo  menjelaskan  bahwa istilah  perlindungan  hukum  bertujuan  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai kepentingan  dalam  masyarakat  karena  dalam  suatu  lalulintas  kepentingan,  perlindungan
terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain  pihak (Raharjo,  2000) .  Dalam  bidang  peradilan,  putusan  menduduki  peran  penting  dalam keseluruhan  proses  peradilan.  Menurut  Bambang  Sutiyoso,  putusan  hakim  merupakan  sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan itu pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian  hukum  dan  keadilan  dalam  perkara  yang  dihadapinya (Sutiyoso,  2006) . Oleh  karena itu,  putusan  pengadilan  merupakan  unsur  penting  dalam  proses  penegakan  hukum  demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan (Bachtiar, 2015) .
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  57  tersebut  jelas  bahwa  akibat  hukum  dari  putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  mengabulkan  permohonan  adalah  dengan  menyatakan  bahwa materi  muatan  ayat,  pasal  dan/atau  bagian  dari  undang-undang  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat.  Artinya,  bahwa  materi  muatan  ayat,  pasal  dan/atau  bagian  bahkan  semua ketentuan dalam suatu undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi dengan kata lain tidak memiliki daya laku lagi.  Akan tetapi berdasarkan Pasal 58 Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  bahwa  “Undang-undang  yang diuji  oleh  Mahkamah  Konstitusi  tetap  berlaku  sebelum  ada  putusan  yang  menyatakan  bahwa undang-undang  tersebut  bertentangan  dengan  Undang-undang  dasar  negara  republik  indonesia tahun  1945”.  Yang  berarti  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  berlaku  surut.  Akibat hukum  yang  timbul  dari  putusan  itu  dihitung  sejak  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari berlakunya suatu undang- undang  sejak  diundangkan  sampai  diucapkannya  putusan  yang  menyatakan  undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan  hukum  mengikat, tetap sah dan mengikat (Siahaan,  2011) . Hal  ini  juga  berarti  bahwa  segala  perbuatan  hukum  yang  sebelumnya  dianggap  sah  atau  tidak sah  secara  hukum,  tidak  berubah  menjadi  tidak  sah  atau  menjadi  sah,  hanya  karena  putusan mahkamah konstitusi berlaku mengikat sejak pengucapannya dalam sidang pleno terbuka untuk umum (Asshiddiqie, 2012) .
Sebagai  konsekuensi  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  mengabulkan permohonan,  sejak  putusan  itu  dibacakan,  ada  norma  hukum  konstitusi  atau  ketentuan  dari sebagian  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  berubah,  bahkan  ada  undang-undang  yang dibatalkan  secara  keseluruhan  karena  dianggap  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 (Bachtiar, 2015) . Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat  secara  normatif  dapat  dibagi  atas  2  (dua)  bagian,  yaitu  akibat  hukum  dalam  makna positif  dan  akibat  hukum  dalam  makna  negatif.  Dalam  makna  positif  terdapat  dua  akibat. Pertama,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  mendorong  terjadinya  proses  politik.  Suatu  undang- undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar  Tahun 1945, telah mendorong  terjadinya  proses  politik  di  parlemen  untuk  mengubah  undang-undang  tersebut. Kedua,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengakhiri  sebuah  sengketa  hukum.  Dengan  adanya pengajuan perkara yang diminta untuk diputus Mahkamah Konstitusi, berdasarkan karakteristik putusannya yang bersifat final dan mengikat, telah mengakhiri suatu sengketa hukum ( Bachtiar, 2015).
Terdapat  juga  dua  akibat  hukum  dalam  makna  negatif.  Pertama,  putusan  Mahkamah Konstitusi  dapat  membatalkan  sebuah  undang-undang  hasil  produk  politik,  yang  dihasilkan melalui  mekanisme  politik  di  parlemen  yang  notabene  dipilih  oleh  rakyat  melalui  mekanisme pemilihan  umum  yang  demokratis.  Kedua,  putusan  Mahkamah  dapat  mengakibatkan  rasa keadilan  bagi  pihak  yang  dirugikan  dengan  adanya  putusan  tersebut,  sebagai  akibat  sifat  final dari  putusan  tersebut  yang  menutup  ruang  baginya  untuk  melakukan  upaya  hukum  dalam rangka mewujudkan rasa keadilan hukumnya (Bachtiar, 2015) . Sehingga BPR sebagai lembaga keuangan  yang  kegiatan  usaha  sejatinya  dapat  dipersamakan  dengan  kegiatan  usaha  Bank Umum,  sehingga  pasal  12A  ayat  (1)  UU  Perbankan  yang  sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  N0.  102/PUU-XVIII/2020  tidak  memberikan  kesempatan  kepada  BPR  untuk melaksanakan  pengambilalihan  agunan  sebagian  atau  seluruhnya,  namun  setelah  Putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan BPR dalam mengambilalih sebagian atau seluruh.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Kedudukan  BPR  tidak  berhak  dalam  pengambilan  alih  agunan  baik  sebagian  maupun  seluruh agunan  melalui  lelang  maupun  diluar  lelang,  Undang-Undang  Perbankan  hanya  memberikan kewenangan  untuk  Bank  Umum  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  12A  ayat  1  Undang-Undang Perbankan.    Akibat  hukum  terhadap  BPR  yang  mengambil  alih  agunan  kredit  macer  melalui lelang  ataupun  diluar  lelang  pasca  putusan  pasca  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 102/PUU-XVIII/2020  sebagaimana  Pasal  12  A  ayat  1  Undang-Undang  Perbankan  yang  telah dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  atau  tidak  berlaku  lagi,  sehingga kewenangan BPR sejajar dengan Bank Umum yang dapat mengambil alih agunan baik sebagian maupun seluruh agunan kredit macet sebagai bentuk penyetaraan dan perlindungan hukum bagi BPR dalam menjalankan kegiatan perbankan.
2. Saran
Diharapkan  kepada  Bank  Perkreditan  Rakyat  untuk  menjalankan  ketentuan  yang  telah  diatur oleh Undang-undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan  meskipun  diluar  dari  aturan  perbankan,  terdapat  pengaturan  yang mengatur  bahwa  BPR  dapat  mengambilalih  agunan  yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  33  tahun  2018  tentang  Kualitas  Aset  paroduktif  dan  Pembentukan  Penyisihan Pengahapusan Aset Produktif Bank Perkreditasn Rakyat. Diharapkan kepada lembaga eksekutif dan  legeslatif  untuk  segera  merevisi  atau  mengubah  ketentuan  Pasal  12A  ayat  (1)  Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  yang  sebagaimana  telah  diputus  oleh  Mahkamah  Konstitusi  bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, J. (2012). Hukum Acara Pengujian Undang-Undang . Jakarta: Sinar Grafika. Bachtiar.  (2015). Problematika  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Pada  Pengujian  Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar . Jakarta: Raih Aksa Sukses. Daerah,  S.  D.  P.  R.  (2016). Naskah  Akademik  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  tentanga Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah . Semarang: CV Integrated Consultants.
Hermansyah. (2009). Edisi Revisi Hukum Perbankan Indonesia . Jakarta: Kencana.
I  Gusti  Bagus  Suryawan,  Putu  Suantara,  Ketut  Adi  Wirawan,  I.  M.  A.  M.  P.  (2019). Naskah Akademikrancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangle  Perubahan  Bentuk  Badan  Hukum Perusahaan  Daerah  Bank  Perkreditan  Rakyat  Bank  Pasar  Kabupaten  Bangli  Menjadi  Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli . bangli.
I  Nyoman  Putu  Budiartha,  I  Putu  Suwantara,  A.A  Sagung  Laksmi  Dewi,  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti, Desak Gde Dwi Arini, I. M. A. M. P. (2020). The Existence of the Sangeh Village Credit Institution (LPD) in Supporting the Village Community Economy . Bali.
Putra,  I.  M.  A.  M.  (2020).  Tanggungjawab  Hukum  Bank  Terhadap  Nasabah  Dalam  Hal  Terjadinya Kegagalan  Transaksi  Pada  Sistem  Mobile  Banking. Jurnal  Kertha  Wicaksana,  Fakultas  Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali . Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
S. Gazali, D. dan R. U. (2010). Hukum Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika. Siahaan, M. (2011). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Sutiyoso, B. (2006). Metodologi Research I . Yogyakarta: Anddi Ofsett. Suyatno, T. (2007). Dasar-dasar Perkreditan, Edisi Ke IV . Jakarta: PT. Gramedia.