Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
Perlindungan Hukum Bagi Peternak Ayam Broiler dalam Pola Kemitraan Inti Plasma dengan PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
Maryati 1 , Putri Anggela Sari Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi (0741) 65351

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  implementasi  perlindungan hukum terhadap peternak ayam broiler dalam kemitraan pola inti plasma dengan PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci,  untuk mengetahui dan menganalisis masalah-masalah yang terjadi  dalam  hubungan  kemitraan  serta  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  upaya  yang dapat  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  peternak  plasma  tersebut. PT.  Ciomas  Adisatwa  merupakan  perusahaan  yang  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  yang bergerak  di  bidang  pembibitan  DOC  (Day  Old  Chickhen)  dan  memproduksi  berbagai  jenis obat-obatan  dan  pakan  untuk  ternak.  Jumlah  peternak  yang  melakukan  kemitraan  dengan perusahaan  ini  adalah  sebanyak    14  orang  peternak.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis  empiris,  yaitu  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  peternak  ayam  broiler  dalam  kemitraan  dengan PT.  Ciomas  Adisatwa  di  Kabupaten  Kerinci;  apakah  telah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  melakukan  wawancara  terhadap  karyawan PT  Ciomas  Adisatwa,  tenaga  pembinaan  dan  penyuluhan  di  Dinas  Peternakan  Kabupaten Kerinci,  dan  enam  (6)  orang  peternak  ayam  broiler  yang  bermitra  dengan  PT.  Ciomas Adisatwa.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  perlindungan  hukum  terhadap  peternak  ayam broiler dalam kemitraan dengan PT. Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci belum terpenuhi sepenuhnya.  Hak  yang  sudah  terpenuhi  dengan  baik  adalah  hak  peternak  untuk  mendapat bimbingan  tentang  budidaya  ayam  dari  PPL  yang  diutus  oleh  pihak  inti.  Hak  untuk mendapatkan  saprodi  dari  pihak  inti  belum  terpenuhi  dengan  baik  karena  peternak  sering mendapatkan  DOC  kualitas  jelek,  pakan  dan  obat-obatanpun  diragukan  kualitasnya.  Hak untuk mendapatkan jaminan pemasaran  memang terpenuhi tetapi harga yang yang ditetapkan pihak  inti  tidak  memuaskan  peternak.  Sedangkan  hak  yang  belum  terpenuhi  sama  sekali adalah hak  untuk ikut serta dalam membuat perjanjian. Masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan  kemitraan  antara  peternak  plasma  dengan  PT  Ciomas  Adisatwa  adalah rendahnya harga jual hasil produksi, pembagian kelebihan harga jual tidak  ada perhitungan yang  jelas  peternak  plasma  hanya  diberikan  seadanya,  resiko  gagal  panen  sepenuhnya dibebankan  kepada  pihak  plasma  walaupun  penyebab  gagal  panennya  adalah  wabah penyakit,  sering  terlambat  panen  dan  pihak  inti  tidak  melayani  protes  dari  peternak.  Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi peternak plasma adalah dengan meningkatkan peran pemerintah  yaitu  dalam  pengawasan,  pengawalan  dan  pembinaan  secara  berkelanjutan terhadap  jalannya  kemitraan  dan  memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi  pihak  yang  melanggar peraturan kemitraan.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Peternak Ayam Broiler, Kemitraan Pola Inti  Plasma.

## Abstract
This research aims to find out and analyze the implementation of legal protection of chicken broiler  breeders  in  partnership  pattern  core  plasma  with  PT  Ciomas  Adisatwa  Kerinci
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
Regency,  to  know  and  analyze  problems  that  happens  in  relationships  the  partnerships  as well  as  to  know  and  analyze  the  efforts  that  can  be  made  to  give  legal  protection  to  the breeder  the  plasma.  Ciomas  Adisatwa  PT  is  a  company  that  conducts  business  activities engaged  in  the  breeding  of  the  DOC  (Day  Old  Chickhen)  and  produces  various  types  of medicines  and  fodder  for  livestock.  The  number  of  breeders  who  do  partnership  with  this company is as much as 14 farmers. This study is an empirical juridical research, i.e. research intended to find out how the implementation of legal protection of chicken broiler breeders in partnership  with  PT  Ciomas  Adisatwa.  in  Kerinci;  whether  it  has  been  in  accordance  with the legislation in force. Primary data in this study were obtained directly from the results of the  research  field  (field  research)  by  doing  the  interview  PT  Ciomas  Adisatwa  employee, energy coaching and counseling in Dinas Farm District Kerinci, and six (6) people Chicken broiler  breeders  who  partnered  with  PT  Ciomas  Adisatwa..  The  results  showed,  legal protection  of  chicken  broiler  breeders  in  partnership  with  PT  Ciomas  Adisatwa.  in  Kerinci haven't fulfilled completely. A right that is already being met with a good breeder is a right to receive guidance about chicken farming from PPL sent by parties to the core. The right to the core  of  the  saprodi  have  not  been  fulfilled  so  well  because  breeders  often  get  DOC  quality bad, feed and drug-obatanpun doubt its quality. The right to obtain a guarantee of marketing is  indeed  being  met  but  the  price  that  the  parties  set  out  the  core  of  the  breeder  is  not satisfactory. Whereas rights that have not been met at all was the right to participate in the making  of  the  agreement.  Problems  occurring  in  the  implementation  of  the  partnership between  rancher  PT  Ciomas  Adisatwa  with  plasma  is  a  low  selling  price  of  production results, Division of excess selling price of no obvious calculation breeder plasma just given potluck, the risk of failed harvest is fully charged to the plasma though the cause of the failed panennya are disease outbreaks, often late harvest and the core does not serve a protest from a  breeder.  Efforts  that  can  be  done  to  protect  the  ranchers  plasma  is  by  increasing  the Government's  role  in  the  supervision,  control  and  sustainable  construction  against  the operations  of  the  partnership  and  gave  strict  sanctions  for  parties  breaking  the  rules  of partnership.
Keywords: legal protection, the Chicken Broiler Breeders, partnership Pattern Plasma Core.

## PENDAHULUAN
Usaha kecil merupakan sektor kegiatan ekonomi yang penting dalam ekonomi nasional,  karena  selain  memiliki  peranan  dalam  menjawab  tantangan-tantangan pembangunan,  yaitu  perluasan  lapangan  kerja  bagi  angkatan  kerja  yang  terus bertambah  jumlahnya,  juga  untuk  peningkatan  penghasilan  masyarakat  secara  lebih merata.
Pemerintah juga menyadari peranan usaha kecil dalam pembangunan nasional.
Kendati  mempunyai  peran    penting  dalam  perekonomian  nasional,  usaha  kecil seringkali terhenti di tengah jalan karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Keterbatasan  utama  yang  dimilikinya  adalah  keterbatasan  modal,  keterbatasan pengetahuan, dan keterbatasan akses pemasaran.
Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor  20  tahun  2008.  Pasal  6  UU  Nomor  20  tahun  2008  tentang  UMKM, menerangkan tentang kriteria UMKM adalah sebagai berikut:
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah:
a. memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah:
a. memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima ratus juta rupiah)
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
a. memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  2.500.000.000,00  (dua  milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak   Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
Yang  dimaksud  dengan  kekayaan  bersih  adalah  hasil  pengurangan  total  nilai kekayaan  usaha  (aset)  dengan  total  nilai  kewajiban,  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha. Yang dimaksud dengan hasil penjualan tahunan adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku 2
Sutojo dkk 3 mengatakan bahwa usaha kecil mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut :
a. Kegiatan cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha ;
b. Struktur organisasi bersifat sederhana ;
c. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar;
d. Kebanyakan  tidak  melakukan  pemisahan  antara  kekayaan  pribadi  dengan kekayaan perusahaan ;
e. Sistem  akutansi  kurang  baik,  bahkan  kadang-kadang  tidak  memilikinya  sama sekali;
f. Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya ;
g. Kemampuan pemasaran cenderung terbatas ;
h. Marjin keuntungan sangat tipis.
Berdasarkan beberapa ciri umum di atas, dapat dilihat bahwa kelemahan usaha kecil selain dipengaruhi oleh faktor keterbatasan modal juga tampak pada kelemahan manajerialnya, yakni; kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, maupun pada kelemahan akuntansi.
Sangat  disayangkan  jika  usaha  kecil  yang  memiliki  peran  penting  dalam perekonomian  nasional  ini  harus  mati  karena  keterbatasan  yang  dimilikinya.  Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk menyelamatkan usaha kecil ini agar tetap eksis dalam perekonomian negara.
2 Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kriteria UMKM
3 Sutojo,dkk. 1994. Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia : Jakarta: Lembaga Manajemen FE-UI.hal. 4.
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
Salah  satu  solusi  yang  dapat  diambil  untuk  mengatasi  masalah  ini    adalah melalui pola kemitraan yang menghubungkan antara perusahaan besar dengan usaha kecil. Pemerintahpun sangat mendukung kemitraan ini. Melalui UU Nomor 41 tahun 2014  tentang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan,  Pasal  31  angka  1,  pemerintah menganjurkan  peternak  untuk  melakukan  kemitraan  usaha  dengan  pihak  lain berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan dan berkeadilan.
Pasal 1 angka 1 PP  Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefenisikan kemitraan  adalah  kerjasama  usaha  antara  usaha  kecil  dengan  menengah  dan  atau usaha  besar  disertai  pembinaan  dan  pengembangan  oleh  usaha  menengah  dan  atau usaha  besar  dengan  memperhatikan  prinsip  saling  memerlukan,  memperkuat  dan saling menguntungkan.
Contoh  pola  kemitraan  yang  cukup  berkembang  saat  ini  adalah  kemitraan antara  perusahaan  pakan  ternak  dengan  peternak  ayam.  Pola  kemitraan  yang  terjadi adalah  inti  plasma,  dimana  perusahaan  pakan  ternak  berperan  sebagai  inti  dan peternak  sebagai  plasma.  Pembentukan  plasma  ini  merupakan  suatu  kebijakan pemerintah,  dimana  setiap breeding  farm yang  akan  memperoleh  izin  usaha, mempunyai kewajiban untuk membangum pola kemitraan dengan peternakan rakyat. Hubungan  kemitraan ini  dapat  mengatasi  kendala  pendanaan maupun masalah kualitas  produk  di  tingkat  peternak,  kemitraan  juga  dapat  menjamin  pemasaran maupun  tingkat  harga  hasil  produksi  peternak.  Bukan  hanya  peternak  saja  yang mendapat keuntungan, perusahaan inti juga mendapat manfaat yang besar, antara lain mereka dapat memasarkan produknya kepada plasma mitra mereka.
Pada  pelaksanaan  pola  kemitraan  antara  inti  dan  plasma  ini  perlu  lebih dicermati  pola  hubungan  antar  mitra,  sebab  secara  umum  pola  kemitraan  ini mempertemukan  dua  kepentingan  yang  sama  tetapi  dilatarbelakangi  oleh kemampuam  manajemen,  pemahaman  hukum  serta  pemodalan  yang  berbeda sehingga  plasma  sangat  rentan  menjadi  korban  dari  perusahaan  inti  yang  jelas-jelas mempunyai  latar  belakang  lebih  kuat,  baik  dari  segi  pemodalan,  kemampuan manajemen maupun pemahaman hukum.
Meskipun  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  kebijakan  yang  dapat membantu  peternak  plasma,  tetapi  pada  kenyataanya  pola  kemitraan  yang  terjadi seringkali  merupakan  perjanjian  standar  atau  baku,  dimana  peternak  plasma  tidak mempunyai  kebebasan  untuk  merundingkan  isi  perjanjian  tersebut.  Peternak  plasma hanya  menerima  formulir  perjanjian  yang  disodorkan  oleh  perusahaan  inti  untuk disetujui,  tanpa  punya  kesempatan  untuk  negosiasi  atas  syarat-syarat  yang  diajukan oleh perusahaan inti.
Kedudukan  plasma  sangat  lemah  karena  mereka  hanya  mempunyai  pilihan menerima  atau  menolak  isi  perjanjian  yang  disodorkan  perusahaan  inti.  Apabila peternak menerima perjanjian tersebut, mereka harus siap dengan segala konsekuensi yang  ada  dan  timbul  sebagai  akibat  dari  perjanjian  tersebut,  tetapi  apabila  peternak menolak  maka  mereka  akan  kehilangan  kesempatan  untuk  mengembangkan  usaha yang  dimiliknya.  Pilihan  yang  sulit  ini  membuat  peternak  plasma  terjebak  dalam hubungan kemitraan yang kurang menguntungkan.
Kondisi  di  atas  juga  dialami  oleh  para  peternak  ayam  potong/broiler  di Kabupaten  Kerinci.  Keterbatasan  modal  dan  keterbatasan  pengetahuan  membuat
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
mereka  tidak  mempunyai  pilihan  saat  perusahaan  inti  mengajukan  lembar  kontrak perjanjian  yang telah dibuat sebelumnya. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan inti telah  menentukan  setiap  butir  yang  ada  dalam  perjanjian  yang  harus  disetujui  oleh peternak. Peternak menerima perjanjian kemitraan yang ditawarkan oleh perusahaan inti  tersebut  karena  merupakan  satu-satunya  jalan  untuk  mengatasi  masalah permodalan mereka.
Para peternak ayam broiler di Kerinci melakukan hubungan kemitraan dengan Perusahaan Ciomas Adisatwa. Jumlah peternak yang bermitra dengan perusahaan ini adalah  14  orang  peternak.  Berdasarkan  survey  awal  yang  penulis  lakukan  pada kemitraan  antara  para  peternak  dan  PT  Ciomas  Adisatwa  di  Kerinci,  penulis menemukan  bahwa  di  satu  sisi  perusahaan  ini  banyak  membantu  peternak  plasma dalam  hal  permodalan,  karena  perusahaan  inti  membantu  menyediakan  sarana produksi  seperti  seperti  bibit  (DOC),  pakan  dan  obat-obatan.  Selain  itu  perusahaan inti juga memberikan bimbingan kepada peternak cara beternak ayam yang baik, cara pemeliharaan, cara memberikan obat-obatan dan pakan. Sedangkan peternak plasma hanya  menyediakan  kandang  dan  tenaga  pemeliharaan  sampai  ayam  siap  panen. Pemasaran hasil panen pun dilakukan oleh perusahaan inti.
Tetapi  disamping  membantu,  perusahaan  inti  sekaligus  juga    memberikan masalah  yang  terasa  menekan  peternak  plasma.  Antara  lain  dalam  penetapan  harga jual  hasil  panen.  Yang  berhak  menetapkan  harga  adalah  perusahaan  inti,  peternak tidak bisa negosiasi tentang harga jual tersebut walaupun harga yang ditetapkan terasa merugikan peternak. Kalau peternak  protes, perusahaan inti hanya menyodorkan dua pilihan  kepada  peternak:  menerima  harga  jual  yang  ditetapkan  atau  memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan inti.
Pilihan  yang  disodorkan  oleh  perusahaan  inti  tentu  sangat  menyudutkan peternak  plasma.  Peternak  plasma  mau  tidak  mau  hanya  bisa  menerima  harga  yang ditetapkan  oleh  perusahaan  inti.  Dalam  arti  kata,  peternak  harus  tetap  menjual  hasil panennya  kepada  perusahaan  inti  walaupun  harus  dijual  dengan  harga  yang  sangat murah  atau  memilih  pilihan  kedua;  memutuskan  hubungan  kerjasama  dengan perusahaan inti.
Memutuskan  hubungan  kerjasama  berarti  menderita  kerugian  sebesar          Rp 80.000.000.00  -  Rp  100.000.000.00,  yang  telah  dikeluarkan  untuk  biaya  pembuatan kandang  dan  peralatan  lainnya.  Jumlah  uang  tersebut  bukanlah  jumlah  yang  kecil bagi  peternak  plasma,  dan  uang  tersebut  didapat  dengan  cara  meminjam  dari  pihak lain. Sungguh kedua pilihan yang disodorkan oleh perusahaan inti  ini adalah pilihan yang sangat sulit yang harus tetap dipilih oleh peternak plasma ini.
Posisi  peternak  plasma  yang  lemah  ini  belum  mendapatkan  perhatian  yang serius dari pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci. Seharusnya  Pemerintah Kabupaten Kerinci    mengambil  kebijakan  untuk  menolong  peternak  plasma  yang  ada  di daerahnya.  Tetapi  dari  survey  awal  yang  penulis  lakukan,  terlihat  bahwa  peternak plasma  yang  ada  di  Kabupaten  Kerinci  memang  cederung  bekerja  sendiri,  tanpa melibatkan pihak  pemerintah dalam hal menjalin kerjasama dengan perusahaan inti.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana perlindungan hukum terhadap peternak plasma dalam hubungan kemitraan dengan PT Ciomas Adisatwa, yang dirumuskan sebagai berikut:
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
1.  Apakah perjanjian kemitraan  antara peternak  plasma dengan perusahaan inti PT Ciomas Adisatwa di Kerinci memberikan perlindungan hukum kepada peternak ?
2.  Permasalahan-permasalahan  apa  saja  yang  sering  muncul  dalam  pola  kemitraan tersebut?
3.  Upaya apa  yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada peternak  plasma  di  Kerinci  dalam  hubungan  kemitraannya  dengan  PT  Ciomas Adisatwa?

## METODE PENELITIAN

## Lokasi  Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Kerinci.  Pemilihan  lokasi  penelitian dengan  pertimbangan  bahwa  di  Kabupaten  Kerinci  banyak  terdapat  peternak  ayam broiler yang melakukan kemitraan dengan PT Ciomas Adisatwa.

## Tipe Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yang  bersifat deskriptif analis. Deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan tentang kenyataan yang  ditemukan  di  lapangan  secara  lengkap  dan  jelas.  Hasil  penelitian  kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori atau konsep-konsep yang disimak dalam penelitian.

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Yuridis Empiris , yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat 4 .
Pada  penelitian  ini,  pendekatan  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  ketentuan hukum yang menyangkut tentang kemitraan pola inti plasma dan melihat bagaimana pelaksanaannya pada kemitraan pola inti plasma antara peternak ayam broiler dan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci.

## Sumber Data

## Penelitian Perpustakaan
Yaitu  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan,  meliputi  peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini dan literatur- literatur atau bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

## Penelitian Lapangan
Yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  hasil  penelitian  lapangan  melalui sampel  responden.  Pengumpulan  data  di  lapangan  ini  dilakukan  dengan  cara observasi dan wawancara.

## Metode Penetapan Sampel/Informasi
Penetapan sampel akan dilakukan secara Purposive Sampling, yaitu penetapan sampel  dengan  memilih  beberapa  sampel  tertentu  yang  dinilai  sesuai  dengan  tujuan
4 Zainudin Ali. 2009. Metode Penulisan Hukum . Jakarta : Sinar Grafika. hal. 175
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
atau masalah penelitian dalam sebuah populasi 5 . Penetapan sampel penelitian dengan pertimbangan bahwa sampel yang dipilih adalah sampel yang representatif, yang akan dapat  menjawab  permasalahan  yang  penulis  ajukan  kepadanya.  Adapun  sampel respondennya adalah :
a. Pimpinan / Karyawan  PT Ciomas Adisatwa
b. Pejabat Dinas Peternakan Kabupaten Kerinci yang menangani masalah pembinaan peternakan rakyat.
c. Peternak Plasma

## Analisis Data
Setelah  data  yang  diperoleh  dari  hasil  kepustakaan  dan  lapangan  terkumpul, maka  data  tersebut  penulis  analisa  secara  kualitatif  yang  mana  analisa  tersebut dilakukan  secara  mendalam  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian sehingga  diperoleh  suatu  hasil  kesimpulan  yang  induktif  yaitu  kesimpulan  yang diambil dari hal-hal khusus dan diarahkan kepada kesimpulan yang umum. Kemudian ditarik  kesimpulan  yang  deduktif,  yaitu  mengambil  kesimpulan  dari  yang  umum tersebut menjadi yang khusus atau spesifikasi dari permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  dalam  Perjanjian  Kemitraan dengan PT Ciomas Adisatwa
Sebelum  berbicara  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  peternak  plasma, penulis akan menguraikan lebih dulu tentang latar belakang peternak plasma tersebut. Jumlah  peternak  yang  bermitra  dengan  PT  Ciomas  Adisatwa  adalah  sebanyak  14 orang peternak. Dari 14 peternak yang bermitra dengan PT Ciomas Adisatwa, penulis mengambil  sebanyak  6  peternak  untuk  menjadi  sampel.  Untuk  lebih  jelasnya  data- data tentang peternak sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1 Peternak Sampel dalam Kemitraan Inti Plasma No  Nama Peternak  Umur  Pendidikan  Populasi Ayam Alamat 1  Zurman Yunus 60 SMA 3000 Desa Sungai Tutung 2  Kasmira 42 SMA 3000 Desa Sungai Tutung 3  Karmila 40 SMA 5000 Desa Sungai Tutung 4  Holidin 40 SMA 5000 Desa Pulau Tengah 5  Harun 51 D3 3000 Desa Cupak 6  Marjana 55 SMP 5000 Desa Sanggaran Agung
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  keenam  sampel  responden  diperoleh data  bahwa  perusahaan  inti  yang  menjadi  mitra  usaha  mereka  mempunyai  latar belakang usaha penyediaan sarana produksi peternakan baik itu bibit (DOC), pakan, obat-obatan  maupun  peralatan  peternakan.  Sehingga  kemitraan  yang  mereka tawarkan  pada  peternak  akan  berdampak  secara  langsung  pada  pemasaran  hasil
5 Sugiyono. 2010. Metode Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif . Bandung. Alfabeta. hal. 61
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
produksi  mereka,  yang  berarti  dengan  membangun  pola  kemitraan  tersebut, perusahaan telah  membangun pasar tetap bagi produk-produk yang mereka hasilkan. Hal  ini  merupakan  salah  satu  keuntungan  yang  diperoleh  perusahaan  inti  dengan melaksanakan perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma.
Sedangkan  bagi  peternak,  kemitraan  yang  ditawarkan  akan  membantu mengatasi masalah permodalan mereka, karena perusahaan inti memberikan pinjaman berbagai  sarana  produksi  kepada  peternak  mulai  dari  bibit  ayam  DOC  (Day  Old Chicken),  pakan,  sampai  obat-obatan.  Pada  kemitraan  dengan  pola  inti  plasma  ini peternak  plasma  hanya  menyediakan  kandang,  tenaga  pemelihara  dan  memelihara ayam sampai siap panen.
Dari wawancara dengan sampel responden tersebut dapat pula diketahui bahwa PT  Ciomas  Adisatwa  mempunyai  latar  belakang  yang  kuat  di  bidang  permodalan, sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  managemen  usaha.  Sebaliknya,  para  peternak plasma  mempunyai  latar  belakang  yang  lemah  di  bidang  permodalan,  sumber  daya manusia dan manajemen, sehingga secara hukum kedudukan mereka tidak seimbang saat  melakukan  perjanjian  kemitraan.  Ketidakseimbangan  kedudukan  ini  bukannya tidak  disadari  oleh  peternak  plasma  itu  sendiri,  tetapi  mereka  tidak  mempunyai pilihan lain untuk mengatasi masalah permodalan dan penyediaan sarana produksi.
Kesepakatan  antara  perusahaan  inti  dan  peternak  plasma  dalam  melakukan kerja  sama  pemeliharaan  ayam  potong/broiler  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian kerja  sama  yang  selanjutnya  dalam  pelaksanaannya  ada  Surat  Kesepakatan  yang merupakan tambahan (addendum) dari perjanjian kerja sama tersebut dan merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  perjanjian.  Surat  kesepakatan  tersebut  bersifat periodik karena selalu berubah setiap satu periode panen sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Pada intinya Surat Kesepakatan tersebut berisi  tentang:
1. harga bibit ayam (DOC),
2. harga vaksin,
3. harga obat-obatan,
4. harga pakan,
5. harga dasar ayam siap jual,
6. bonus yang diterima peternak plasma apabila hasil panen bagus
7. sanksi yang diterima pihak peternak plasma apabila hasil panen di bawah standar. Semua  point-point  dalam  Surat  Kesepakatan  tersebut  termasuk  penentuan seluruh  harga  sarana  produksi  dan  ayam  siap  jual  ditentukan  oleh  perusahaan  inti, peternak plasma hanya tinggal menandatanganinya. Surat perjanjian yang telah dibuat dan disiapkan oleh perusahaan inti tersebut merupakan bentuk dari perjanjian standar, dimana pihak plasma tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan tawar menawar terhadap isi perjanjian.
Untuk  mengkaji  perlindungan  hukum  dalam  kemitraan  inti  plasma  sangat dibutuhkan  suatu  kejelasan  peranan  masing-masing  pihak  yang  terlibat  dalam kemitraan  tersebut.  Dengan  demikian  diharapkan  terukur  seberapa  jauh  pihak-pihak yang terkait telah menjalankan tugasnya. Peranan dari pelaku kemitraan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :
(a) Peranan Inti
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
Pihak  inti  melaksanakan  pembinaan  dan  pengembangan  kepada  pihak  plasma dalam hal :
1. Menyusun rencana usaha dengan plasma mitranya untuk disepakati bersama.
2. Memberikan  bimbingan  dalam  meningkatkan  kualitas  SDM  plasma,  baik melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan dalam bidang kewirausahaan, manajemen, dan keterampilan produksi.
3. Memberikan bimbingan teknologi kepada plasma mitranya.
4. Memberikan  pelayanan  dan  penyediaan  sarana  produksi  untuk  keperluan usaha bersama yang disepakati.
5. Menjamin  pembelian  hasil  produksi  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah disepakati bersama,
6. Promosi hasil produksi untuk mendapatkan pasar yang baik.
7. Pengembangan teknologi yang mendukung pengembangan usaha.
(b) Peranan Plasma Dalam melaksanakan kemitraan usaha, plasma didorong untuk melakukan:
1. Bersama-sama  dengan  inti  mitranya  melakukan  penyusunan  rencana  untuk disepakati.
2. Menerapkan  teknologi  dan  melaksanakan  ketentuan  sesuai  kesepakatan dengan inti
3. Melaksanakan  kerjasama  antar  sesama  plasma  yang  memiliki  usaha  sejenis dalam  rangka  mencapai  skala  usaha  ekonomi  untuk  mendukung  kebutuhan hasil produksinya.
4. Mengembangkan  profesionalisme  untuk  meningkatkan  kemampuan  atau keterampilan teknis produksi dan usaha.
Perlindungan  hukum  terhadap  peternak  plasma  pada  hakikatnya  adalah perlindungan  terhadap  hak-hak  peternak  plasma  dalam  kemitraan,  diawali  dengan pembuatan  perjanjian  sampai  dengan  kegiatan  pasca  produksi.  Dari  uraian  di  atas dapat disimpulkan bahwa hak-hak peternak  plasma tersebut meliputi :

## Hak dalam membuat perjanjian
Perjanjian  kemitraan  antara  PT.  Ciomas  Adisatwa  dengan  peternak  plasma adalah perjanjian baku dimana seluruh klausul dalam perjanjian ditetapkan oleh pihak PT.  Ciomas  Adisatwa  termasuk  klausul-klausul  di  dalam  Surat  Kesepakatan. Peternak  plasma  tidak  diberi  hak  sama  sekali  untuk  ikut  serta  dalam  membuat  isi Surat  Perjanjian  dan  Surat  Kesepakatan  tersebut.  Hal  ini  tentu  saja  bertentangan dengan  hukum,  karena  hak  peternak  plasma  untuk  ikut  serta  dalam  membuat  surat perjanjian telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Hak peternak plasma untuk ikut serta dalam membuat perjanjian dapat dilihat dalam:
(1) Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM :
Dalam  melaksanakan  kemitraan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  26  para pihak  mempunyai  kedudukan  hukum  yang  setara  dan  terhadap  mereka  berlaku hukum Indonesia.
Pasal tersebut menjelaskan bahwa antara pihak inti dan pihak plasma mempunyai kedudukan yang setara. Ini berarti bahwa pihak inti dan pihak plasma sama-sama
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
sebagai  subyek  hukum  yang  dapat  melakukan  perbuatan  hukum,  sama-sama mempunyai hak dalam menentukan isi perjanjian.
(2) Pasal 4 ayat (3) Surat Keputusan Menteri Pertanian Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras :
Perusahaan  yang  akan  melakukan  kemitraan  harus  membuat  rencana  kerja bersama yang akan dijadikan pedoman penyusunan kontrak.
Isi  pasal  ini  juga  mengisyaratkan  bahwa  pihak  plasma  juga  mempunyai  hak untuk ikut menentukan isi perjanjian kemitraan yang dibuat.
(3) Selanjutnya  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  1997  tentang Kemitraan menyebutkan:
Menteri  dan  menteri  teknis  memberikan  bimbingan  atau  bantuan  lainnya  yang diperlukan usaha kecil bagi terselenggaranya kemitraan. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa : Bimbingan dan bantuan tersebut meliputi antara lain penyusunan perjanjian dan persyaratannya
Pasal  19  ini  menyebutkan  tentang  peran  pemerintah  dalam  membantu  dan memfasilitasi  pelaksanaan  kemitraan  bagi  pengusaha  kecil.  Dalam  penjelasannya disebutkan  bahwa  bimbingan  dan  bantuan  tersebut  meliputi  antara  lain  penyusunan perjanjian  dan  persyaratannya.  Penjelasan  pasal  19 tersebut mengindikasikan  bahwa peternak  berhak  untuk  ikut menyusun  perjanjian  bahkan  berhak  untuk  mendapatkan bimbingan dari pihak pemerintah saat menyusun perjanjian tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden peternak mengungkapkan bahwa peternak tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian kemitraan tersebut, juga tidak ada bimbingan dalam penyusunan perjanjian atau persyaratannya karena  perjanjian  tersebut  telah  dibuat  atau  dicetak  oleh  pihak  perusahaan  inti. Padahal  sesuai  dengan  Pasal  19  tersebut  seharusnya  mitra  usaha  yaitu  peternak plasma juga mempunyai hak untuk ikut menentukan isi perjanjian. Hal ini merupakan salah satu penyimpangan dari pelaksanaan Pasal 19 tersebut.
Sampai  saat  ini  kondisi  tersebut  masih  berlangsung,  sementara  dari  pihak pemerintah  sendiri  sepertinya  tidak  bisa  memberikan  jalan  keluar  agar  aspirasi peternak plasma dapat terakomodasi dalam perjanjian kerja sama yang mereka tanda tangani.
Peran  pemerintah  untuk  mengawasi  dan  melindungi  peternak  plasma  yang belum  nampak  implementasinya  ditambah  lagi  dengan  posisi  peternak  yang  lemah dengan  latar  belakang  pendidikan  yang  tergolong  rendah  membuat  perusahaan  inti lebih  leluasa  untuk  bersikap  semaunya.    Situasi  yang  ada  cenderung  dimanfaatkan oleh perusahaan inti.
Dalam  setiap  perjanjian  kerja  sama  maupun  kesepakatan-kesepakatan  yang mereka lakukan dengan plasmanya, perusahaan inti selalu lebih dulu mempersiapkan point-point  yang  akan  disepakati  bersama,  plasma  hanya  tinggal  menerima  blangko perjanjian yang sudah ada isinya dan menandatanganinya. Bahkan surat kesepakatan bersama  yang  seharusnya  diberikan  oleh  pihak  inti  di  awal  periode  pemeliharaan, malah sering diberikan di akhir periode (pada saat panen).
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
Sebagaimana  hasil  wawancara  penulis  dengan  Zurman  Yunus  salah  seorang responden peternak, mengungkapkan bahwa:
“Seharusnya peternak mendapatkan kesempatan untuk tawar menawar tentang isi Surat Kesepakatan tersebut karena klausul-klausul dalam Surat Kesepakatan tersebut  bukanlah  klausul  yang  dibakukan.  Peternak  sudah  pernah membicarakan  hal  ini  dengan  pihak  inti,  tetapi  tidak  mendapat  respon  yang positif. 6
Perjanjian  kemitraan  yang  dibuat  oleh  perusahaan  inti  tersebut,  di    setiap klausul  yang  ada  di  dalamnya  mewakili  kepentingan  dari  perusahaan  yang membuatnya  sedangkan  kepentingan  plasma  cenderung  diabaikan.  Perjanjian  baku memang  cenderung  menguntungkan  pihak  pengusaha  baik  dari  segi  efisiensi  waktu maupun  biaya.  Tapi  sejauh  pihak  plasma  memahami  isi  perjanjian  yang  disodorkan oleh  pihak  inti,  maka  tidak  ada  masalah  dalam  penerapan  perjanjian  baku  tersebut, yang  artinya  pihak  plasma  tahu  konsekuensi-konsekuensi  yang  bisa  timbul  sebagai akibat berlakunya dari perjanjian tersebut.
Tetapi  pada  praktiknya  pihak  plasma  sedikit  sekali  memahami  isi  perjanjian baku/standar  yang  mereka  tandatangani  dan  mereka  tidak  memahami  sejauh  mana jangkauan  hukum  dari  perjanjian  yang  mereka  tanda  tangani.  Keenam  responden yang  penulis  wawancara  memberikan  keterangan  yang  sama,  bahwa  mereka menandatangani  perjanjian  kemitraan  tersebut  hanya  dengan  sedikit  pemahaman terhadap isi perjanjian. Biasanya mereka  lebih melihat pada Surat Kesepakatan yang disodorkan oleh perusahaan inti yang berisi tentang harga-harga sarana produksi dan harga  jual  ayam  siap  panen,  karena  bagi  mereka  point  itulah  yang  paling  penting. Pemahaman  mereka  yang  minim  terhadap  isi  perjanjian  tersebut  membuat  mereka tidak  bisa  berbuat  sesuatu  apabila  di  kemudian  hari  pihak  perusahaan  inti  tidak menepati  isi  perjanjian.  Pada  kasus-kasus  yang  disebabkan  salah  satu  pihak  tidak menepati isi perjanjian maka pihak plasmalah yang selalu dirugikan
Keabsahan  berlakunya  perjanjian  baku/standar  memang  tidak  perlu dipersoalkan,  tetapi  yang  perlu  dipersoalkan  disini  apakah  perjanjian  tersebut  tidak bersifat “berat sebelah” dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan  bagi  pihak  lainnya,  sehingga  perjanjian  tersebut  merupakan  suatu perjanjian yang menindas dan tidak adil.
Dari  fakta  di  atas  terlihat  jelas  bahwa  hak  peternak  plasma  untuk  ikut  serta dalam  membuat  perjanjian  kemitraan  tidak  diberikan  oleh  pihak  inti.  Hal  ini  terjadi karena  posisi  plasma  yang  lemah  dari  segi  ekonomi  ditambah  lagi  dengan  tingkat pendidikan yang rendah serta pemahaman tentang hukum yang sangat minim sekali.

## Hak mendapatkan saprodi
Saprodi  merupakan  faktor  penting  dalam  melakukan  budidaya  ayam  broiler. Saprodi yang digunakan dalam budidaya ayam broiler ini adalah bibit ayam (DOC), pakan,  vaksin  dan    obat-obatan.  Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  keenam responden  peternak  diketahui  bahwa  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  peternak untuk  membeli  saprodi  ini  sangat  besar.  Selain  itu  untuk  mendapatkan  saprodi  ini
6 Wawancara dengan Zurman Yunus, tanggal 25 Desember 2016
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
juga sangat sulit. Karena saprodi tidak selalu tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan oleh  peternak  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Tetapi  masalah  tersebut  dapat  teratasi dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan peternakan 7 .
PT  Ciomas  Adisatwa  selalu  tepat  waktu  dalam  menyediakan  saprodi  untuk peternak plasmanya. Sebelum masa pembersihan kandang selesai, biasanya pihak inti sudah  menghubungi  pihak  plasma  menanyakan  kapan  waktu  yang  diinginkan  pihak plasma untuk pengiriman saprodi. Saprodi yang dipesan juga datang tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup. Sehingga peternak tidak perlu takut kalau stok pakan dan obat-obatan  habis.  Jika  pakan  dan  obat-obatan  sudah  hampir  habis,  maka  peternak dapat menghubungi pihak inti untuk segera mengirimkan saprodi. Biaya transportasi pengiriman  saprodi  sampai  ke  lokasi  peternakan  ditanggung  oleh  pihak  inti.  Hal  ini membebaskan peternak dari risiko ‘saprodi putus’, karena akibatnya fatal. Jika ayam tidak makan sehari saja, maka ayam bisa sakit dan ayam sakit biasanya  akan menular pada ayam-ayam yang lain.
Jumlah  saprodi  yang  terpakai  akan  dikalkulasikan  pada  setiap  akhir  periode panen,  pembayarannya  dilakukan  dengan  memotong  langsung  dari  hasil  penjualan ayam  yang  dilakukan  oleh  pihak  inti.  Harga  saprodi  juga  lebih  miring  dari  harga pasar,  karena  pihak  inti  menjual  pakan  dan  obat-obatan  kepada  peternak  plasmanya dengan  harga  distributor.  Selisih  harga  pakan  dari  pihak  inti  dengan  harga  pasar sekitar Rp 200–Rp 300/kg. Jumlah ini memang nampak kecil, tapi bila dikalikan 10 ton maka akan menjadi jumlah yang besar.
Ada satu hal yang dikeluhkan peternak terkait dengan saprodi yang disediakan oleh  pihak  inti,  yaitu  tentang  kualitas  DOC.  Awalnya  peternak  tidak  memahami tentang  kualitas  DOC  yang  diberikan,  tetapi  seiring  berjalannya  waktu  peternak semakin bisa menilai kualitas DOC. DOC kualitas jelek akan berkumpul di satu titik dan  tidak  aktif  bergerak,  DOC  kualitas  baik  akan  aktif  bergerak  dan  lincah, berpencar; tidak berkumpul di satu titik saja.
DOC kualitas jelek akan berdampak pada biaya dan hasil produksi, maksudnya pada saat siap dipanen, bobot ayam kecil padahal jumlah konsumsi pakannya banyak; maksudnya  jumlah  konsumsi  pakannya  sama  saja  dengan  ayam  sehat.hal  ini  tentu sangat merugikan peternak. Tetapi peternak tidak bisa protes dan peternak juga tidak bisa  mengembalikan  atau  menukar  DOC  kualitas  jelek  tersebut  kepada  pihak  inti, resiko ini harus ditanggung sendiri oleh peternak karena masalah resiko ini termaktub di  dalam  Surat  Perjanjian  Kerjasama,  yaitu  pada  Pasal  6  angka  4,  yang  bunyinya :“Sehubungan dengan perjanjian ini, Pihak Pertama (Plasma) menjamin kepada Pihak Kedua  (Inti)  akan  menanggung  seluruh  resiko  yang  mungkin  timbul  atas  Sarana Produksi setelah diterima dari Pihak Kedua”.
Dari  isi  pasal  perjanjian  di  atas  dapat  terlihat  bahwa  pihak  inti  telah mengantisipasi masalah resiko ini. Kalau resiko  yang berkaitan dengan hal yang tak terduga  setelah  saprodi  sampai  di  tangan  peternak,  maka  keinginan  pihak  inti  untuk tidak  bertanggung  jawab  bisa  dimaklumi.  Tetapi  kalau  resiko  tentang  masalah kualitas  saprodi  jelek,  maka  sangat  tidak  adil  jika  harus  peternak  yang menanggungnya. Karena ini bukanlah kesalahan peternak, ini murni kesalahan pihak
7 Wawancara dengan Kasmira,Karmila,Holidin,Harun,Marjana dan Zurman Yunus, tanggal 23- 28 Desember 2016
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
inti.  Karena  pihak  inti  pasti  tahu  tentang  kualitas  saprodi  yang  dikirimnya  kepada peternak.
Berdasarkan  wawancara  dari  keenam  responden  diketahui  bahwa  masalah mendapatkan DOC kualitas jelek adalah hal yang sering dialami oleh semua peternak plasma.  Selain  itu,  dari  hasil  wawancara  dengan  Zurman  Yunus,  salah  seorang responden peternak mengatakan bahwa:
“  Karena  hasil  panen  yang  terbilang  sedikit,  atas  saran  seorang  teman  saya pernah  secara  diam-diam  menggunakan  pakan  dan  obat-obatan  dari  seorang sarjana  peternakan.  Selama  satu  periode  saya  tidak  menggunakan  pakan  dan obat-obatan  dari  pihak  inti;  saya  hanya  menggunakan  pakan  dan  obat-obatan dari teman saya tersebut. Hasilnya sangat menggembirakan, hasil produksi naik hingga tiga kali lipat. Pendapatan saya yang sebelumnya hanya berkisar antara Rp  3  juta  –  Rp  6  juta,  meningkat  menjadi  Rp  14  juta.  Kejadian  ini  membuat saya  berpikir  tentang  kemungkinan  kualitas  pakan  dan  obat-obatan  yang  di dapat dari pihak inti kemungkinan kualitasnya juga jelek.” 8
Berdasarkan  fakta  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  peternak  untuk mendapatkan  saprodi  tidak  terpenuhi  dengan  baik.    Maksudnya,  pihak  inti  memang melakukan  kewajibannya  untuk  menyediakan  saprodi  bagi  peternak,  tetapi  kualitas DOC  sering  jelek.  Pakan  serta  obat-obatan  pun  diragukan  kualitasnya  sehingga  hak peternak untuk mendapatkan saprodi yang berkualitas baik belum terpenuhi.

## Hak mendapatkan bimbingan
Bimbingan yang diberikan oleh pihak inti kepada peternak plasmanya berkaitan dengan proses pemeliharaan ayam. Meliputi cara memelihara ayam dan apa saja yang dibutuhkan  dalam  pemeliharaan  ayam  dari  hari  ke  hari.  Karena  seiring  dengan bertambahnya umur ayam maka perlakuan yang diberikan pun akan berubah.
Dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  terhadap  responden,  diketahui bahwa  peternak  mendapat  bimbingan  tentang  budidaya  ayam  ini  dari  PPL  yang diutus  oleh  pihak  inti.  PPL  datang  secara  rutin  sebulan  sekali.  Selain  itu  PPL  juga datang  saat  akan  mulai  produksi  dan  saat  panen  pada  setiap  periode  serta  pada  saat ada kejadian yang tidak diduga, seperti ayam sakit terserang wabah dan sebagainya. Tugas dari PPL ini adalah :
1. Memberikan pelayanan teknis kepada peternak; Berupa  pemberian  pengarahan-pengarahan  yang  berkaitan  dengan  proses pemeliharaan  ayam,  cepat  tanggap  dalam  penanganan  masalah  di  lapangan  dan menjalin komunikasi yang baik dengan peternak
2. Memastikan  pengiriman  DOC/  bibit  ayam  dan  pengiriman  sapronak  ke  kandang sesuai jadwal pengiriman.
3. Pencatatan administrasi kartu kuning; Yaitu berupa bukti mulai pengiriman DOC/bibit ayam, bukti pengiriman keperluan sapronak selama proses pemeliharaan ayam, bukti kematian ternak selama proses pemeliharaan dan juga hasil panen ternak selama satu periode.
4. Mengawasi perkembangan dan pertumbuhan ayam selama proses pemeliharaan;
8 Wawancara dengan Zurman Yunus, tanggal 25 Desember 2016
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
5. Kunjungan rutin kepada peternak;
Yaitu berupa pemeriksaan kecukupan sapronak, jumlah penggunaan sapronak dan juga pemeriksaan kondisi kesehatan ayam.
Dari  fakta  yang  ditemukan  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  peternak  untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan telah terpenuhi dengan baik.

## Hak mendapatkan jaminan pemasaran hasil produksi.
Salah  satu  kewajiban  pihak  inti  adalah  memasarkan  hasil  produksi  dari peternak  yaitu  berupa  ayam  hidup  dan  sehat.  Selain  ayam  hidup  dan  sehat, tinja/kotoran ayam juga bisa dijual yang  akan digunakan sebagai pupuk oleh petani. Tetapi  tinja  ayam  ini  adalah  hak  peternak.  Maksudnya,  hasil  penjualan  tinja  ayam sepenuhnya untuk peternak.
Selama  ini  memang  pihak  inti  yang  memasarkan  hasil  produksi  peternakan sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  surat  perjanjian.  Hal  ini  dikarenakan  pihak plasma  tidak  mempunyai  akses  pemasaran  dan  karena  pihak  inti    juga  bermaksud untuk  mendapatkan  harga  penjualan  saprodi  yang  terpakai  oleh  peternak  dalam  satu periode panen.
Dari  hasil  wawancara  dengan  peternak,  diketahui  bahwa  pihak  inti  selalu menjalankan  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  untuk  memasarkan  hasil  produksi peternakan. Peternak tidak perlu bersusah payah untuk mencari pembeli dan peternak juga tidak perlu  kawatir bahwa hasil peternakannya tidak dapat dijual/ dipasarkan.
Tetapi  ada  beberapa  masalah  yang  timbul  terkait  pemasaran  hasil  panen.
Peternak tidak punya hak sama sekali dalam menetapkan harga jual hasil panen. Hak penetapan harga jual sepenuhnya berada di tangan pihak inti. Harga jual hasil panen ditetapkan  pada  lembaran  Surat  Kesepakatan.  Surat  kesepakatan  ini  dibuat  pada setiap satu siklus/periode pemeliharaan.
Seandainya  harga  yang  ditetapkan  (biasa  disebut  harga  kontrak),  tidak  terlalu rendah  maka  peternak  tidak  akan  mempermasalahkannya.  Yang  menjadi  masalah adalah  karena  harga  kontrak  terbilang  rendah.  Maksudnya  harga  kontrak  yang ditetapkan  oleh  pihak  inti  mempunyai  selisih  yang  jauh  di  bawah  harga  pasar.  Dan selisih  harga  tersebut  hanya  diberikan  seadanya  untuk  peternak  tanpa  perhitungan yang jelas dan pasti.
Saat  dikonfirmasikan  dengan  pihak  inti,  pihak  inti  mengatakan  bahwa penetapan harga jual sudah sepantasnya, karena pihak inti juga telah menjamin harga minimum  kepada  peternak.Maksudnya  jika  harga  pasar  lebih  rendah  dari  harga kontrak,  maka  pihak  inti  tetap  membayar  kepada  peternak  seharga  nilai  kontrak. Dalam  hal  ini  peternak  tidak  dirugikan  sama  sekali,  seharusnya  peternak  bisa menerima  kondisi  ini;  peternak  berada  di  posisi  aman,  pihak  intilah  yang  berada  di posisi tidak aman karena pihak inti bisa untung tetapi juga bisa rugi. Saat untungpun pihak inti masih membagikan keuntungan kepada peternak plasma 9 .
Menanggapi  pernyataan  pihak  inti  tersebut,  keenam  responden  peternak  yang penulis wawancarai mengatakan bahwa:
9 Wawancara dengan Royki, Technical Service PT Ciomas Adisatwa, dilakukan  13 Januari 2017
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
“Yang  diinginkan  peternak  adalah  ada  perhitungan  yang  jelas  tentang pembagian hasil kelebihan harga jual, maksudnya berapa persen untuk peternak dan  berapa  persen  untuk  perusahaan.  Tentu  saja  kami  mengharapkan pembagian  yang  adil  karena  selisih  harga  pasar  dengan  harga  kontrak,  cukup besar. Dan harga kontrak  selalu di bawah harga pasar, jadi boleh dibilang pihak inti akan selalu untung, kerugian sangat jarang terjadi” 10 .
Dari  fakta  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  hak  peternak  untuk  mendapatkan jaminan  pemasaran  belum  dipenuhi  dengan  baik  oleh  pihak  inti.  Pihak inti  memang melakukan  kewajibannya  untuk  memasarkan  hasil  produksi  tetapi  hasil  penjualan ayam  tersebut  tidak  memuaskan  peternak.  Hal  ini  terjadi  karena  harga  yang ditetapkan  oleh  pihak  inti  terlalu  rendah.  Pihak  plasma  tidak  mempunyai  hak  untuk ikut  menetapkan  harga  jual.  Padahal  klausul  mengenai  kontrak  harga    jual  bukan merupakan klausul baku, karena terdapat dalam Surat Kesepakatan yang isinya selalu berubah pada setiap periode panen. Seharusnya peternak plasma bisa menawar harga yang ditetapkan oleh pihak inti tersebut.
Dari  uraian  di atas  dapat  dikatakan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  hak- hak peternak plasma dalam perjanjian kemitraan dengan  PT Ciomas Adisatwa belum terlaksana  sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini  disebabkan  karena  peternak  tidak punya kewenangan sama sekali dalam menentukan isi perjanjian.
Pada  dasarnya  suatu  kemitraan  dikatakan  ideal  ialah  kemitraan  antara Usaha Menengah  atau  Usaha  Besar  dengan  Usaha  Kecil  yang  dilandasi  oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua belah pihak yang bermitra, tidak ada yang dirugikan dalam kemitraan. Hal ini bisa dimengerti karena prinsip dari kemitraan usaha adalah win-win solution partnership yang ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar berdasarkan peran masing-masing pihak yang bermitra. Pengertian mitra disini bersifat dialogis dan saling mengisi, adanya kekurangan pada yang satu akan diisi oleh pihak yang lainnya. Selain itu dalam kemitraan usaha, hubungan  kerjasama  yang terjadi  antara  kedua  belah  pihak  (inti  plasma)  bukan sebatas  jalinan  bisnis semata  yang  hanya  mengejar  keuntungan  bagi  masing-masing pihak,  akan tetapi  jiwa  dan  semangat  usaha  bersama  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari asas kekeluargaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan, atau  dengan  kata  lain  segala  usaha/kegiatan  dalam  kemitraan  usaha tidak  hanya menonjolkan  motif  keuntungan  pribadi  tetapi  dimaksudkan  pada keuntungan bersama.  Hal  ini  dapat  diperhatikan  karena  kerjasama  yang dimaksud  adalah kerjasama yang saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil sebagai mitranya. Jika dikaji lebih lanjut, sebenarnya tidaklah masalah sekiranya  perjanjian yang dibuat adalah  perjanjian  baku.  Hanya  saja  klausul-klausul  dalam perjanjian tersebut seharusnya  tidak  berat  sebelah  demi  itikad  baik  untuk  memberikan  kepastian  dan perlindungan  hukum  terhadap  hak  peternak  plasma.  Kontrak  perjanjian  kemitraan tersebut  harus  memuat  butir-butir  kesepakatan  secara  menyeluruh  tentang  hak  dan
10 Wawancara dengan Zurman Yunus, Marjana, Kasmira, Karmila, Harun, Holidin, dilakukan tanggal 23-25 Desember 2016
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
kewajiban kedua belah pihak untuk memenuhi hak-hak dasar peternak plasma sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kemitraan inti plasma.

## Masalah-masalah dalam Hubungan Kemitraan
Kemitraan  antara  peternak  ayam  broiler  di  Kerinci  dengan  PT  Ciomas Adisatwa  telah dilakukan sejak empat tahun yang lalu. Jumlah peternak plasma yang sempat  memuncak  pada  tahun  2014  menjadi  berkurang  lebih  dari  separuhnya  yaitu dari 50 peternak plasma (tahun 2014), sekarang hanya tinggal 14 peternak saja yang menjadi plasmanya. Sebanyak 27 peternak pindah ke PT ITM dan sebanyak 9 plasma telah berhenti menjadi peternak.
Peternak  plasma  yang  masih  tertinggal  ini  terpaksa  harus  tetap  bekerja  sama dengan  PT.  Ciomas  Adisatwa.  Mereka  tidak  bisa  melepaskan  diri  dari  perusahaan intinya karna melepaskan diri berarti harus menutup usahanya dan harus menanggung kerugian sebesar Rp 80.000.000,- – Rp 100.000.000,- karena mereka sudah terlanjur mengeluarkan  biaya  yang  besar  untuk  investasi  kandang  dan  perlengkapannya. Jumlah  uang  tersebut  bukanlah  uang  yang  kecil  bagi  mereka  dan  uang  tersebut  di dapat dengan cara meminjam dari pihak lain 11 .
Masalah  mendasar  yang  menyebabkan  peternak  plasma  berontak  dan  sampai memutuskan  kerjasama  dengan  PT  Ciomas  Adisatwa  adalah  mereka  merasa diperlakukan tidak adil dan mereka merasa tidak mendapatkan pendapatan yang layak dari  hubungan  kemitraan  tersebut.  Pendapatan  yang  diperolehnya  dirasakan  tidak dapat  menutupi  kebutuhan  hidup  keluarganya  per  bulan,  karena  mereka  tidak mempunyai  pekerjaan  lain.  Sumber  penghasilan  mereka  semata-mata  hanya  dari usaha  peternakan  ini  saja.  Hanya  beberapa  orang  peternak  yang  mempunyai pekerjaan lain, yaitu sebagai guru SD dan sebagai Kepala Desa. Sementara pihak inti hampir  selalu  mendapatkan  keuntungan  dari  kelebihan  harga  jual  setiap  peternak setiap kali panen.
Masalah-masalah yang dihadapi peternak selama melakukan kemitraan dengan PT Ciomas Adisatwa dapat dilihat pada uraian berikut ini:

## Resiko gagal panen hanya ditanggung oleh peternak.
Apabila  terjadi  kasus  yang  menyebabkan  kegagalan  panen  maka  semua kerugian ditanggung oleh peternak dan peternak tetap harus membayar biaya  sarana produksi yang terpakai.
Kalau kegagalan panen disebabkan karena kesalahan dan kecorobohan plasma, maka  plasma  tidak  keberatan  untuk  bertanggung  jawab  sepenuhnya.  Akan  tetapi kegagalan panen yang disebabkan oleh wabah penyakitpun tetap hanya peternak yang harus menanggungnya. Biaya saprodi yang terpakai tetap harus dibayar oleh peternak dengan  cara  pemotongan  pendapatan  secara  bertahap  pada  periode-periode berikutnya.
Resiko  kerugian  yang  100%  ditanggung  oleh  peternak  plasma  terasa  sangat berat, karena ini berarti bahwa peternak plasma tidak punya pemasukan/penghasilan untuk jangka waktu yang cukup lama.
11 Hasil Wawancara dengan Ibu Karmila, Ibu Kasmira, Bpk Marjana, Bpk Holidin, Bpk Zurman Yunus, Bpk Harun. Wawancara dilakukan pada tanggal 23-28 Desember 2016
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci

## Rendahnya harga jual hasil panen.
Yang  berhak  menetapkan  harga  jual  hasil  panen  adalah  perusahaan  inti. Peternak tidak punya hak sama sekali untuk menentukan harga jual ataupun menawar harga  jual  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak  inti,  termasuk  menentukan  persentase yang diterima peternak dari kelebihan harga jual.
Harga jual yang ditetapkan oleh pihak inti mempunyai selisih yang cukup besar dengan  harga  pasar.  Ini  berarti  pihak  inti  memperoleh  keuntungan  yang  besar  dari selisih  harga  tersebut,  tetapi  pihak  peternak  hanya  diberikan  seadanya  saja,  tanpa perhitungan  yang  jelas.  Hal  ini  membuat  peternak  kecewa  karena  merasa  bahwa pembagian keuntungan tersebut sangat tidak adil.
Menurut Royki, Technical Service di PT Ciomas Adisatwa;
“Penetapan harga jual sudah sepantasnya, karena pihak inti juga telah menjamin harga minimum kepada peternak. Dalam hal ini peternak tidak dirugikan sama sekali, seharusnya peternak bisa menerima kondisi ini; peternak berada di posisi aman,  pihak  intilah  yang  berada  di  posisi  tidak  aman  karena  pihak  inti  bisa untung  tetapi  juga  bisa  rugi.  Saat  untungpun  pihak  inti  masih  membagikan keuntungan kepada peternak plasma.” 12

## Sering terlambat panen.
Waktu  panen  ditetapkan  oleh  pihak  inti,  plasma  tidak  punya  hak  sama  sekali untuk  menolak  apabila  ayam  harus  dipanen/  diambil  oleh  pihak  inti  walaupun beratnya  belum  sesuai  perjanjian  dan  plasma  juga  tidak  bisa  protes  jika  pihak  inti belum juga panen padahal umur ayam sudah 30 hari dan beratnya sudah mencukupi. Yang sering terjadi adalah terlambat panen.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Harun,  salah  seorang  responden peternak, mengungkapkan bahwa:
“Keterlambatan  panen  menyebabkan  kerugian  bagi  peternak  dan  keuntungan bagi  pihak  inti,  karena  ayam  yang  sudah  berumur  di  atas  30  hari  kebutuhan pakannya  semakin  banyak  tetapi  bobotnya  tidak  bertambah.  Peternak  terpaksa harus  membeli  lebih  banyak  pakan  dan  obat-obatan  untuk  ayam  tersebut  yang berarti harus mengeluarkan biaya ekstra. Namun bagi pihak inti keterlambatan panen  berarti  keuntungan,  karena  pihak  inti  mendapatkan  pemasukan  ekstra dari permintaan pakan dan obat-obatan yang bertambah banyak.” 13

## Pihak inti tidak melayani protes dari peternak.
Tidak  ada  solusi  dari  perusahaan  inti  jika  peternak  meminta  kenaikan  harga jual.  Jika  peternak  protes,  pihak  inti  hanya  memberikan  dua  pilihan;  meneruskan kerjasama atau memutuskan hubungan kerjasama. Hal ini membuat peternak merasa tertekan, karena tidak  diberi pilihan yang lebih bijak oleh pihak inti.
Dari uraian di atas dapat terlihat betapa lemahnya posisi peternak plasma.  Hal ini  disebabkan  karena  posisi  tawar  yang  tidak  seimbang. Akibat  dari  keadaan  yang
12 Wawancara dengan Royki, Technical Service PT Ciomas Adisatwa, dilakukan  13 Januari 2017
13 Wawancara dengan Harun, salah satu responden peternak. Dilakukan pada tanggal 24 Desember 2016 .
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
tidak  seimbang  tersebut  adalah  munculnya  pihak  yang  dominan  yaitu  pihak  inti. Pihak dominan itu akan berusaha untuk memaksakan kehendaknya agar diterima oleh pihak yang lainnya.
Dominasi pihak inti dapat dilihat dari banyak sekali kewenangan yang dimiliki pihak  inti,  sementara  pihak  plasma  bisa  dikatakan  tidak  punya  kewenangan  sama sekali.  Pihak  intilah  yang  menentukan  semua  isi  perjanjian  baik  mengenai  hak  dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu pembayaran hasil panen, harga DOC, harga pakan dan lain sebagainya. Selain itu pihak inti juga tidak menanggung resiko apapun,  yang  menanggung  semua  resiko  hanya  pihak  plasma.  Dan  tidak  ada  juga sanksi untuk pihak inti
Padahal  menurut  pasal  26  UU  Nomor  20  Tahun  2008 , antara  Pihak  Inti  dan Pihak  Plasma memiliki  kedudukan  hukum  yang  setara.  Berarti  Pihak  Inti  dan  Pihak Plasma  adalah  sebagai  sama-sama  subyek  hukum  yang  dapat  melakukan  perbuatan hukum. Maksudnya  pihak  inti  dan  pihak  plasma    kedudukannya  setara  (sama-sama mempunyai hak) dalam menentukan isi perjanjian kemitraan, hanya saja hak tersebut tidak diberikan oleh pihak inti.
Dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  asas  kesetaraan  dalam  hubungan kemitraan  tersebut.  Padahal  asas  kesetaraan  dimaksudkan  agar  program  kemitraan dapat  memberikan  keuntungan  yang  adil  bagi  semua  pihak,  karena  kemitraan  pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama bisnis yang dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan  prinsip  ini  seharusnya  antara  inti  dan  plasma  mempunyai  kesetaraan dalam posisi tawar atau posisi tawar menawar yang seimbang. .

## Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Melindungi Peternak Plasma
Pada  hakikatnya  kemitraan  melibatkan  tiga  pihak,  yaitu  pihak  inti,  pihak plasma dan pihak pemerintah. Pemerintah telah mengatur peran masing-masing pihak melalui  peraturan  perundangan-undangan.  Hubungan  kemitraan  akan  berlangsung harmonis jika masing-masing pihak melakukan perannya dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah.
Dari  uraian  pada  bab  sebelumnya,  dapat  dilihat  bahwa  hubungan  kemitraan antara  peternak  plasma  dengan  PT  Ciomas  Adisatwa  tidak  berlangsung  dengan harmonis  karena  ada  pihak  yang  merasa dirugikan  dan  merasa  diperlakukan  dengan tidak adil padahal pihak tersebut telah melakukan peran yang diembankan kepadanya dengan  baik.  Pihak  yang  dirugikan  ini  adalah  peternak  plasma.  Pihak  plasma  yang seharusnya  dibina  dan  dibimbing  pada  kenyataannya  malah  menjadi  sasaran  empuk dari perusahaan inti yang menjadi mitranya.
Masalah  ini  berawal  dari  latar  belakang  peternak  plasma.  Peternak  plasma mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah, pemahaman tentang hukum yang sangat  minim,  pemahaman  tentang  hak-haknya  sebagai  mitrapun  bisa  dibilang  tidak ada. Selain itu peternak mempunyai latar belakang ekonomi yang lemah.
Latar  belakang  peternak  plasma  yang  serba  kekurangan  ini  bertolak  belakang dengan  latar  belakang  mitra  usahanya.  Dimana  pihak  inti  selaku  mitra  usahanya merupakan  pelaku  bisnis  di  bidang agri  food terbesar  di  Indonesia.  Sebagai  pelaku
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
bisnis raksasa, sudah tentu pihak inti mempunyai kemampuan manajemen yang kuat, modal yang besar serta SDM yang handal.
Perbedaan latar belakang yang sangat jauh ini dan tidak terlibatnya pemerintah dalam  hubungan  kemitraan  ini  memicu  pihak  inti  bersikap  semena-mena  terhadap pihak  plasma.  Dalam  hubungan  kemitraan  yang  terjalin,  pihak  plasma  cenderung diperlakukan  sebagai  mangsa  bukan  sebagai  mitra.  Hubungan  kemitraan  yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak, pada akhirnya hanya menguntungkan pihak  inti  saja.  Perusahaan  inti  dengan  latar  belakang  lebih  kuat,  baik  dari  modal, SDM dan manajemen menentukan seluruh isi perjanjian, sedangkan peternak plasma hanya dapat menerima saja.
Untuk  melindungi  peternak  plasma  dari  perlakuan  perusahaan  inti  tersebut, mutlak  diperlukan  campur  tangan  pemerintah  sesuai  dengan  kewenangannya.Mulai dari  saat  akan  dimulainya  kemitraan  yaitu  saat  akan  membuat  perjanjian  sampai selanjutnya.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, pemerintah  harus  membimbing  dan  mendampingi  peternak  untuk  membuat perjanjian. Dengan adanya pemerintah saat akan memulai perjanjian, perusahaan inti tidak  akan  bisa  memberikan  perjanjian  baku  kepada  peternak.  Karena  pihak pemerintah pasti akan memberikan teguran kepada pihak inti, dan jika pihak inti tidak mengindahkan  teguran  dari  pemerintah  maka  pihak  inti  dapat  dikenakan  sanksi seperti tertera pada Pasal  39  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu dicabut izin usaha dan sanksi denda.
Perjanjian dalam pola kemitraan tersebut harus dibuat dengan bentuk perjanjian tertulis  yang  jelas  dan  diketahui  oleh  pihak-pihak  terkait  seperti  Dinas  Peternakan setempat selaku pembina peternak. Perjanjian yang dibuat tertulis harus memuat hal- hal sebagai berikut :
1. Harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual ternak serta produk hewan;
2. Jaminan pemasaran;
3. Pembagian keuntungan dan resiko usaha;
4. Penetapan standar mutu sarana produksi, ternak dan produk hewan;
5. Mekanisme pembayaran.
Setelah  berhasil  membuat  perjanjian  yang  adil  maka  pemerintah  harus melakukan  pengawasan  yang  aktif  terhadap  jalannya  kemitraan.  Pengawasan  dan pembinaan  yang  dilakukan  akan  mencegah  adanya  indikasi  eksploitasi  terhadap peternak/plasma.  Pelaksanaan  regulasi  yang  telah  dibuat  pemerintah  yang  menjadi payung  hukum  dalam  kemitraan,  di  lapangan  perlu  pengawalan  dan  gerakan  yang konkrit  sehingga  dapat  berjalan  efektif,  serta  perlu  disusun  dan  dibuat  mekanisme yang jelas bagaimana menerapkan regulasi tersebut. Sehingga tujuan kemitraan yang saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling berkeadilan dapat terwujud dan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yang bermitra.
Selain  itu  dinas  terkait  pemerintah  daerah  dapat  membuat  peraturan  daerah sehubungan  dengan  kemitraan.  Kebijakan  pemerintah  yang  sudah  dibuat  harus menjadi  pedoman  bagi  pelaku  usaha  di  bidang  peternakan.  Terhadap  perusahaan peternakan  yang    melanggar  aturan  harus  ditindak  tegas  dengan  mengusulkan pencabutan izin usahanya kepada bupati/walikota setempat, sesuai dengan Keputusan
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
Menteri  Pertanian  No.  404/Kpts/OT.210/6/2002  tentang  Pedoman  Perizinan  dan Pendaftaran Usaha Peternakan.
Dari  sisi  peternak  harus  selalu  dilakukan  pembinaan  dan  penyuluhan  secara berkelanjutan.  Peraturan  perundang-undangan  pemerintah  terkait  dengan  peternakan dan kemitraan harus disosialisasikan kepada peternak dan perusahaan peternakan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dari  beberapa  pokok  permasalahan  yang  telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Perlindungan hukum bagi peternak plasma dalam perjanjian kemitraan dengan PT Ciomas  Adisatwa  belum  terlaksana  sepenuhnya  sebagaimana  telah  ditetapkan  di dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Perlindungan  hukum  yang telah  dipenuhi  oleh  perusahaan  inti  adalah  hak  peternak  untuk  mendapatkan bimbingan teknis tentang budidaya ayam broiler. Perlindungan hukum yang belum terpenuhi adalah :
a. Hak untuk membuat perjanjian.
Surat Perjanjian kemitraan antara peternak dan PT Ciomas Adisatwa berbentuk perjanjian  baku  dimana  pihak  intilah  yang  menentukan  setiap  isi  perjanjian, pihak  plasma  tidak  punya  hak  sama  sekali.  Demikian  juga  halnya  dalam penetapan  isi  Surat  Kesepakatan  yang  merupakan  lampiran  tentang    harga DOC,  saprodi  dan  harga  jual  ayam;  peternak  juga  tidak  punya  hak  untuk negosiasi  tentang  isi  surat  tersebut.  Hal  ini  terjadi  karena  posisi  plasma  yang lemah dari segi ekonomi ditambah lagi dengan tingkat pendidikan yang rendah serta pemahaman tentang hukum yang sangat minim sekali.
b. Hak untuk mendapatkan saprodi Hak  peternak  untuk  mendapatkan  saprodi  tidak  terpenuhi  dengan  baik. Maksudnya,  pihak  inti  memang  melakukan  kewajibannya  untuk  menyediakan saprodi bagi peternak, tetapi kualitas DOC sering jelek. Pakan serta obat-obatan pun  diragukan  kualitasnya  sehingga  hak  peternak  untuk  mendapatkan  saprodi yang berkualitas baik belum terpenuhi.
c. Hak untuk mendapatkan jaminan pemasaran Hak  peternak  untuk  mendapatkan  jaminan  pemasaran  belum  dipenuhi  dengan baik  oleh  pihak  inti.  Pihak  inti  memang  melakukan  kewajibannya  untuk memasarkan  hasil  produksi  tetapi  hasil  penjualan  ayam  tersebut  tidak memuaskan  peternak.  Hal  ini  terjadi  karena  harga  yang  ditetapkan  oleh  pihak inti terlalu rendah. Pihak plasma tidak mempunyai hak untuk ikut menetapkan harga  jual.  Padahal  klausul  mengenai  kontrak  harga  jual  bukan  merupakan klausul  baku,  karena  terdapat  dalam  Surat  Kesepakatan  yang  isinya  selalu berubah pada setiap periode panen
2. Masalah-masalah  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  kemitraan  antara  peternak plasma dengan PT Ciomas Adisatwa adalah :
a. Rendahnya harga jual hasil produksi.
Penetapan harga jual dilakukan oleh pihak inti. Pihak plasma tidak berhak sama sekali  untuk  menetapkan  harga  jual  atau  menawar  harga  jual  yang  telah ditetapkan  pihak  inti.  Padahal  tentang  penetapan  harga  jual  bukan  termasuk
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
klausul  yang  dibakukan.  Selain  itu  harga  jual  yang  ditetapkan  oleh  pihak  inti mempunyai selisih yang jauh di bawah  harga pasar.
b. Pembagian  kelebihan  harga  jual  tidak    ada  perhitungan  yang  jelas,  peternak plasma hanya diberikan seadanya.
c. Resiko  gagal  panen  sepenuhnya  dibebankan  kepada  pihak  plasma  walaupun penyebab gagal panennya adalah wabah penyakit.
d. Sering  terlambat  panen  sampai  10  hari.  Keterlambatan  panen  mendatangkan kerugian  bagi  peternak  plasma  dan  sebaliknya  malah  mendatangkan keuntungan bagi pihak inti. Hal ini disebabkan karena ayam yang telah berumur 30  hari  (umur  siap  panen),  jika  tidak  dipanen  makannya  bertambah  banyak tetapi bobotnya tidak bertambah.
e. Pihak inti tidak melayani protes dari peternak. Tidak  ada  solusi  dari  perusahaan  inti  jika  peternak  meminta  kenaikan  harga jual.  Jika  peternak  protes,  pihak  inti  hanya  memberikan  dua  pilihan; meneruskan  kerjasama  atau  memutuskan  hubungan  kerjasama.  Hal  ini membuat peternak merasa tertekan, karena tidak  diberi pilihan yang lebih bijak oleh pihak inti.
3. Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  melindungi  peternak  plasma  adalah  dengan meningkatkan  peran  pemerintah  dalam  hubungan  kemitraan  antara  peternak plasma  dan  perusahaan  inti.  Peran  aktif  pemerintah  tersebut  diwujudkan  dalam hal-hal berikut:
a. Mendampingi dan membimbing peternak dalam membuat perjanjian kemitraan.
b. Melakukan  pengawasan,  pengawalan  dan  pembinaan  secara  berkelanjutan terhadap jalannya kemitraan.
c. Memberikan  penyuluhan  secara  berkelanjutan  kepada  peternak  dan mensosialisasikan  peraturan  perundang-undangan  pemerintah  terkait  dengan peternakan dan kemitraan.
d. Membuat peraturan daerah tentang kemitraan
e. Memberikan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar peraturan kemitraan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-buku
Abdulkadir Muhammad. 1990. Hukum Perikatan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Abdulkadir  Muhammad.  1992. Perjanjian  Baku  dalam  Praktek  Perusahaan Perdagangan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Anton M,dkk. 1995. KBBI. Jakarta: Balai Pustaka. CST Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian . Jakarta: PT Intermasa. Mariam D.B. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung: Citra Aditya Bakti. Mertokusumo  Sudikno.  2003. Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar) .  Yogyakarta: Liberti.
Muchsin.  2003. Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia . Surakarta:  Universitas Sebelas Maret.
Muktie, A.Fajar.  2000. Perlindungan Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Perlindungan  Hukum  Bagi  Peternak  Ayam  Broiler  dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  dengan  PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci
Philipus  M.  Hadjon.  1987. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu
Prodjodikoro, W. 1993. Azas-azas Hukum Perjanjian . Bandung: Sumur Bandung. Raharjo Satjipto.2000. Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Subekti. 2001. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. Sutojo dkk. 1994. Profil Usaha Kecil dan kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia. Jakarta: Lembaga Manajemen FE-UI.
Syahderi,  SR.  1993. Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  bagi Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  di  Bank  Indonesia. Jakarta:  Institusi Bankir Indonesia.
Zainudin Ali.2009. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Keputusan Menteri Pertanian No. 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
SK  Mentan  No  472  tahun  1996  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pembinaan  Usaha Peternakan Ayam Ras
Internet/webside http://tesishukum.com/ pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli / diakses tanggal 14 Okt0ber 2016
http://hukumonline.com/ asas-asas-perjanjian / diakses  tanggal 14 Okt0ber 2016 http://ornitologi.lk.ipb.ac.id  / Broiler ,  Sejarah  dan  Perkembangannya /  diakses tanggal 14 Oktober   2016