## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 07 | Nomor 02 | Desember 2023 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Implementasi  Gugatan  Sederhana  dalam  Penanganan  Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Kota Makassar
St. Saleha Madjid 1 , Ulil Amri 2 , Fachruddin Mansyur 3
1,2,3 Universitas Muhammaddiyyah Makassar │salehamadjid@unismuh.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini akan menguraikan bagimana penerapan Gugatan Sederhana ( Small Claim Court ) dalam penanganan konflik ekonomi syariah di Pengadilan Agama di kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penerapan Gugatan  Sederhana  ( Small  Claim  Court )  dan  efesiensi  gugatan  dibandingkan dengan  gugatan  biasa  dalam  penanganan  konflik  pada  sengketa  di  Pengadilan Agama.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  deskriptif  kualitatif dengan  metode  pengumpulan  data  melalui  observasi  dan  wawancara  yang mendalam  di  Pengadilan  Agama  Makassar.  Hasil  penelitian  menunjukkkan praktik  Gugatan  Sederhana  di  Pengadilan  Agama  Makassar  pada  tahun  2015- 2021  terdapat  1  kasus  ekonomi  syari’ah  yaitu  perkara  001/Pdt.G.S/  PA.Mks. Penerapan  Gugatan  Sederhana  ( Small  Claim  Court )  berhasil  menyelesaiakan kasus sengketa ekonomi dengan lebih efesien dan efektif dengan tidak memakan biaya mahal. Salah satu penerapannya adalah penanganan kasus hanya selama 25 hari sejak sidang pertama ditentukan . Biaya gugatan maksimal Rp. 500.000.000- (lima  ratus  juta  rupiah).  Hal  ini  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  perkara 995/Pdt.G  Mks  dengan  proses  yang  lebih lama.  Dari  penelitian  diatas  dapat  di temuan  hasil  bahwa  penanganan  konflik  sengketa  ekonomi  syari’ah  dengan menggunakan  Gugatan  Sederhana (Small  Claim  Cour) lebih  berdayaguna  dari penyelasaian sengketa ekonomi pada umumnya.
Kata  Kunci: Gugatan  Sederhana;  Pengadilan  Agama;  Sengketa  Ekonomi Syari’ah

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## Implementation of Simple Lawsuit in Handling Sharia Economic Disputes at the Religious Court of Makassar City

## Abstract
This  research  will  outline  how  the  implementation  of  Small  Claim  Court (Gugatan  Sederhana)  is  used  in  handling  Sharia  economic  conflicts  in  the Religious Court in Makassar city. The aim of this research is to understand the application of Small Claim Court and the efficiency of the claims compared to regular lawsuits in handling disputes in the Religious Court. The method used in this research is qualitative descriptive, with data collection through observations and in-depth interviews at the Makassar Religious Court. The research results indicate that the practice of Small Claim Court in the Makassar Religious Court from  2015  to  2021  had  one  Sharia  economic  case,  which  was  case  number 001/Pdt.G.S/PA.Mks. The application of Small Claim Court successfully resolved economic  dispute  cases  more  efficiently  and  effectively  without  incurring  high costs. One of the implementations is that the case was resolved within only 25 days from the first hearing. The maximum claim cost was IDR 500,000,000 (five hundred million Indonesian Rupiahs). This is faster compared to case 995/Pdt.G Mks, which had a longer process. From the above research, it can be concluded that handling Sharia economic conflict disputes using Small Claim Court is more beneficial than general economic dispute resolution.
Keywords: Simple Lawsuit; Religious Court; Sharia Economic Disputes.

## PENDAHULUAN
Perkembangan hukum ekonomi di Masyarakat berkembang pesat (Muhtadi et al., 2023), khususnya hukum kontrak yang menggunakan nilai-nilai Syari’ah. Beberapa  aqad  di  transaksi  Syari’ah
mengakibatkan banyak modifikasi model transaksi modernt yang bermunculan. Seiring dengan hal tersebut,  muncul  banyak  problem  dan konflik  diantara  para  pelaku  bisnis Syari’ah  termasuk  konflik  pada  aqad perbankkan  syari’ah,  UMKM  dan sebagainya.
Reformasi hukum pada pengadilan  agama  terlihat  setelah dibuatnya  Undang-undang  No.3  tahun 2006.  Hal  ini  menjadikan  substansi kewenangan Pengadilan Agama
diperluas  dengan  masuknya  bidang
ekonomi Syari’ah. Perubahan ini menjadikan Pengadilan Agama menjadi pilar  untuk  lebih  konkret  dalam menyelesaikan  sengketa  diberbagai aspek  kehidupan.  Peluasan  kompetensi ini mengakibat konsekuensi pengadilan agama  harus  menyiapkan  berbagai instrument  yang  berhubungan  dengan permasalahan  ekonomi  Syari’ah  yang tujuannya  agar  permasalahan  hukum dapat  di  proses  dengan  baik  (Putra, 2023).
Berdasarkan Undang-undang
pasal  49  huruf  (i)  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa:
Peradilan  Agama  bertugas  dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara
termasuk ekonomi syariah.
Dalam pasal 49 huruf (i) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa makna dari “ ekonomi syari’ah ”  adalah:  aktivitas  usaha  yang dilakukan  dengan  prinsip  Syari’ah. Usaha Syari’ah tersebut adalah Perbankkan Syari’ah, Lembaga Keuangan Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Lembaga  Keuangan  Mikro  Syari’ah, Reksadana Syari’ah, Obligasi Syari’ah, Pembiyaan Syari’ah (Syarifuddin, 2019). Pengadilan Agama dapat menangani  konflik  sengketa  ekonomi Syari’ah  yang  berkaitan  dengan  hal
diatas (Hariyanto et al., 2023).
Perkara  ekonomi  Syari’ah  dapat didaptarkan  dalam  format  Gugatan Biasa  atau  Gugatan  Biasa.  Hal  ini tertuang  dalam      Pasal  2  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
Perkara Ekonomi Syariah, yang menyebutkan bahwa:
“Perkara  ekonomi  syariah  dalam bentuk  gugatan  sederhana  atau gugatan dengan acara biasa” . Penanganan kasus ekonomi Syari’ah  melalui  Gugatan  Biasa  di
pengadilan  (litigasi)  dianggap  tidak efektif  dan  efisien.  Hal  ini  karena dianggap  progresnya  lambat,  sangat formalitas  serta  biaya  yang  mahal (Fauzan,  2023).  Hal  diatas  dianggap tidak tanggap melindungi kemaslahatan umum,  bertindak  tidak  adil  serta  tdk menyelesaikan masalah.
Disamping itu
procedural penyelesaian  yang  panjang  melewati beberapa  level  melalui  Pengadilan Tingkat  Pertama,  Pengadilan  Tingkat
Banding,  dan  berujung  di  Mahkamah Agung  sebagai  pengadilan  negara tertinggi.  Hal  ini  membawa  ketidak beruntungan  bagi  usaha  kecil  dengan estimasi  biaya  melebihi  biaya  gugatan itu sendiri (Syarifuddin, 2019).
Pembaharuan  dengan  membuat Small  Claim  Court (SCC)  melalui Perma  Nomor  2  Tahun  2015 juncto
Perma  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana  yang  selanjutnya  disebut Perma Gugatan Sederhana (GS) dinilai sangat reformis karena mampu
mengubah system hukum acara perdata yang  sebelumnya  diatur  oleh  oleh hukum Hindia Belanda, yaitu HIR, Rbg dan Rv (Wiranti, 2020).
Mahkamah  Agung  mengeluarkan regulasi  terkait  proses  penanganan perkara ekonomi Syari’ah yang didalamnya mencakup gugatan sederhana dan gugatan biasa.
Regulasi  Mahkamah  Agung  No.  14 Tahun 2016 tentang proses penanganan kasus ekonomi Syari’ah menghilangkan Perma  No.  2  Tahun  2015  tentang peralihan wewenang Pengadilan Agama dalam  penanganan  sengketa  ekonomi yang sebelumnya ditangani oleh peradilan khusus (Fauzan, 2023).  Pasal
2  Ayat  (4)  UU  No.  48/2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  menyebutkan bahwa :
“Penyelenggaraan peradilan
dilaksanakan  secara  sederhana, cepat dan biaya ringan yang masih bernuansa kolonial”. Prihal lamanya proses penanganan  kasus  ekonomi  Syari’ah

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
selalu menjadi problem karena berbenturan  dengan  tahapan  dalam proses  hukum  acara  perdata  yang berlaku.    Berdasarkan  latar  belakang yang  diutarakan  diatas  maka  penulis akan menulis tentang Penerapan Gugatan  Sederhana  dalam  Sengketa
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
Makassar.
Beberapa  penelitian  terdahulu tentang  penerapan  gugatan  sederhana pada pengadilan telah banyak dilakukan misalnya  jurnal  yang  ditulis  oleh  Erna Purnawat  (2020)  yang  kesimpulannya menyatakan penerapan gugatan sederhana  pada  sidang  perdata  pada pengadilan  negeri  Selong  membuat kemudahan  bagi  masyarakat  karena penyelesaian masalahnya menjadi, cepat,  mudah,  dan  murah.  Penelitian yang di lakukan oleh Mohammad Noor (2020)  dengan  tema  penyelesaian Gugatan  Sederhana  di  Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015. Penelitian yang  dilakukan  Yoghi  Arief  Susanto (2022), dengan tema Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama. Penelitian Susanto (2021).  dengan tema Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam terhadap  Gugatan  Sederhana  pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah. Dari  penelitian-penelitian  diatas terdapat persamaan  dan perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya  adalah  sama  sama melakukan  penelitian  pada  gugatan sederhana pada
pengadilan.
Perbedaannya  penelian  yaitu;  penulis- penulis  sebelumnya  meneliti  pada pengadilan  negeri  sedangkan  penulis sekarang  meneliti  pada  pengadilan agama Makassar. Persamaan penelitian pada  kesimpulannya  bahwa  system gugatan  sederhana  pada  pengadilan mempermudah  proses  pearadilan  baik pada pengadilan agama maupun pengadilan lainnya.

## METODE PENELITIAN
Riset ini menggunakan penelitian kualitatif deskriktif.  Objek riset adalah Pengadilan Agama kelas 1 A Makassar.
Fokus penelitian adalah Gugatan Sederhana  ( Small C laim  Court )  dalam penanganan  sengketa  ekonomi  di
Pengadilan Agama Makassar. Teknik  pengumpulan  data  yang dipakai adalah observasi dan wawancara informan serta data kepustakaan. Data kepustakaan ( library Research ) dengan menggunakan referensi Undang-Undang Hukum Perdata  (KUH  Perdata),  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006,
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 tahun 2015 dan lain-lain.
Instrumen yang digunakan adalah panduan  wawancara,  alat  tulis,  kamera dokumentasi dan perekam suara sebagai alat pengumpulan data. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Semua  pengadilan  baik  itu  Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer
semua  dapat  menggunakan  system gugatan sederhana (lihat Erna Purnawat (2020),  Mohammad  Noor  (2020), Yoghi  Arief  Susanto  (2022),  Susanto (2021))      Regulasi Mahkamah  Agung Nomor 14 Tahun 2016, pasal 2 tentang mekanisme penanganan konflik ekonomi  syari’ah  dapat  dilakukan dengan  Gugatan  biasa  dan  Gugatan Sederhana  (Afriana  &  Chandrawulan, 2019).
Aturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun  2016,  pasal  3  dijelaskan  bahwa monitoring  kasus  ekonomi  Syari’ah dengan  Gugatan  Biasa  sementara mengacu  pada  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.
Hakim  Pengadilan  Agama  yang menyelesaikan kasus ekonomi Syari’ah adalah hakim yang mempunyai legalitas hakim  ekonomi  Syari’ah  (Qibtiyah  & Mujib,  2023) . Hal  ini  sesuai  peraturan
Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun
2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, yang bunyinya: “Hakimnya  harus  bersertifikasi hakim  ekonomi  syariah,  atau minimal hakim agama yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi  syariah,  apabila  jumlah sertifikasi hakimnya belum
cukup”.
Sebagaimana  di  jelaskan  diatas kompetensi  Hakim  yang  menangani sengketa  ekonomi  Syari’ah,  harus Hakim  memahami  tentang  Undang Undang  tentang  sengketa  ekonomi Syari’ah,  juga  tentang  berbagai  materi ekonomi Syari’ah, perkembangan akad
ekonomi Syari’ah dan masalah kontemporer ekonomi Syari’ah. Prosedur Perkara Ekonomi Syari’ah dengan Gugatan Biasa Penanganan kasus ekonomi Syari’ah dengan Pengaduan Biasa sama dengan penanganan kasus perdata pada Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Agama walau ada  beberapa  hal  yang  diatur  secara khusus (Gultom & Fitri, 2023)
Hal  ini  di  atur  dalam  Pasal  54
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama  (Pemerintah Pusat Indonesia, 1989) yang menyatakan bahwa: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan  Agama  adalah  hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan  Peradilan  Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.
Penanganan kasus ekonomi Syari’ah  yang  tidak  tergolong  dalam jenis Gugatan Sederhana maka penanganannya berpedoman pada hukum acara yang berlaku. Regulasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor
2  Tahun  2014  tentang  Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding  pada  4  (empat)  lingkungan peradilan  (Ketua  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia,  2014),  dimana lingkungan peradilan tersebut: Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama, Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan Peradilan Militer (Syaftiani, 2023).

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Jadi  tata  cara  penanganan  kasus ekonomi  Syari’ah  sama  persis  dengan penanganan  kasus  pada  umumnya meliputi; proses
pendaftaran, mekanisme  atau  proses  pemeriksaan perkara,  waktu  penyelesaian  perkara, pemanggilan  para  pihak,  upaya  damai, kualifikasi hakim, pembuktian dan lain- lain  (Komari,  2021).  Berperkara  di pengadilan  dengan  cara  Pengaduan Biasa  melalui  beberapa  tahap,  yaitu; gugatan,  mediasi,  jawaban,  replik, duplik,  pembuktian,  kesimpulan  dan putusan  (Sundusiyah  &  Hariyanto, 2022).
Berproses  acara  jalur  Gugatan Biasa  kadang  kala  tidak  melalui  jalan yang  mudah  karena  dalam  perjalanan persidangan  terdapat  suatu  kejadian yang diluar perkiraan, misalnya; terdapat  kejadian  yang  menyebabkan waktu penanganan kasus menjadi lebih panjang  dan  lama,  seperti  pada  waktu berjalannya persidangan, terdapat pihak melakukan  intervensi  dengan  cara mengajukan  permintaan  kepada  Ketua Majelis  Hakim  yang  memproses  kasus untuk dapat ikut serta dalam penyelesaian sengketa yang berjalan.
Terdapat  pihak  yang  berperkara absen pada waktu yang telah ditentukan. Bisa  juga  Hakimnya  yang  tidak  bisa datang  sewaktu  sidang  perkara  atau hambatan  dari  sisi  hukum,  misalnya; tentang kompetensi pengadilan baik itu absolut atau relative atau sebagainya.
Selain  itu,  bilamana  sudah  ada putusan hukum pada Pengadilan Tingkat  Pertama,  ada  pihak  yang berproses  hukum  baik  hukum  biasa
maupun  luar  biasa  maka  waktu  yang dibutuhkan  akan  semakin  panjang  dan lama  untuk  mendapatkan  putusan hukum  yang inkracht  van  gewijsde (putusan  yang  sudah  memperoleh kekuatan  hukum  yang  pasti  atau  tetap) sehingga  eksekusi  hukum  belum  dapat dilakukan.
Regulasi Mahkamah Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2014  tentang tata  acara  penyelesaian  perkara  pada pokoknya mengenai (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014):
a. Penanganan  kasus  pada  Pengadilan Tingkat  Pertama  paling  lambat dalam  waktu  5  (lima)  bulan termasuk  penyelesaian  minutasi. Pada  kondisi  dan  situasi  perkara tertentu yang penanganannya memakan  waktu  melebihi  5  bulan, maka majelis hakim yang melakukan  proses  perkara  harus membuat  ulasan  kepada  Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan  ditujukan  kepada  Ketua Pengadilan Tingkat Banding (Tinggi)  dan  Ketua  Mahkamah Agung
b. Penanganan  kasus  pada  Pengadilan Tingkat Banding (Tinggi, maksimal 3(tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi.  Pada  kondisi  dan  situasi perkara  tertentu  yang  kasusnya melebihi  masa  3  bulan,  maka majelis  hakim  yang  melakukan proses  perkara  harus  membuat ulasan  kepada  Ketua  Pengadilan Tingkat  Banding  (Tinggi)  dengan
membuat tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung.
c. Regulasi  tenggang  waktu  tidak diberlakukan terhadap kasus khusus yang  sudah  terdapat  regulasinya dalam perundang-undangan.
d. Efesiensi pemantauan terhadap kepatuhan waktu ditentukan supaya dimasukkan dalam data kasus dalam system informatika manajemen perkara  berbasis  elektronik  tepat waktu. Regulasi Mahkamah Agung diatas,  telah  di  jelaskan  berapa  lama waktu yang di gunakan untuk
penanganan suatu perkara. Jadi bilamana  mengunakan  Gugatan  Acara Biasa,  apalagi  masih  ada  pihak  yang merasa  belum  puas  atas  putusan pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan  Tingkat  Banding  kemudian mengajukan  upaya  hukum  kasasi  ke
Mahkamah Agung.
Belum lagi bilama mana terdapat salah  satu  pihak  melakukan  upaya hukum  luar  biasa  dengan  Peninjauan kembali  putusan  kasasi  yang  sudah dijatuhkan,  walaupun  upaya  hukum peninjauan  kembali  tidak  menunda pelaksanaan  putusan  atau  eksekusi terhadap  putusan  yang  sudah inkracht van gewijsde tersebut  atau Derden Verzet (perlawanan  pihak  ketiga)  atas putusan yang sudah dijatuhkan.
Prosedur Perkara Ekonomi Syari’ah dengan Gugatan Biasa
Pengertian dari Gugatan
Sederhana adalah; gugatan yang mudah, jelas,  cepat  dan  tidak  berbelit-belit.
Makin sedikit dan sederhana presedural beracara  yang  dilakukan  maka  hal tersebut  semakin  baik.  Terlalu  banyak formalitas  yang  sukar  dipahami  dapat menyebabkan timbulnya berbagai penafsiran,  kurang    adanya  ketidak pastian  hukum  dan  menyebabkan kemalasan    untuk  beracara  di  muka pengadilan  (Herul et al., 2022).
Gugatan  Sederhana  merupakan reformasi hukum dalam hal penanganan kasus di Pengadilan Agama (Prasetyo et al.,  2021).  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Implementasi  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mendapat tanggapan  yang  cukup  baik  dari Masyarakat sehingga dikeluarkan regulasi  baru  Perma  Nomor  4  Tahun 2019  dengan  menambah  nilai  materiil gugatan, penggunaaan administrasi perkara  secara  elektronik,  verzet,  sita jaminan, dan tata cara eksekusi.
Arah  dibuat  gugatan  sederhana dalam  sengketa  ekonomi  Syari’ah supaya  setiap  problem  hukum  dari aktivitas ekonomi Syariah dapat ditangani dengan mudah, tidak lama dan efektif,  sehingga  tidak  memunculkan suatu  konflik  dan  dapat  menimbulkan keadilan  hukum  bagi  pihak  yang berselisih. (Amran Suadi, 2017).
Pemilahan suatu gugatan ekonomi Syari’ah,  apakah  gugatan  sederhana atau  gugatan  biasa,  hal  ini  mengacu pada  pada  Pasal  3  dan  4  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2015.  Apabila  memenuhi  ketentuan

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
oleh  kedua  pasal  maka  gugatan  itu termasuk jenis gugatan sederhana.
Ketentuan  Gugatan  Sederhana diatur  oleh  Pasal  3  dan  4  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2015, sebagai berikut: (Lihat, Peraturan Mahkamah Agung No. 2, tahun 2015)
a. Kasus  Gugatan  Sederhana  terdiri dari  kasus wanprestasi (Perbuatan
Melawan  Hukum/PMH)  dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah),  bersifat  materiil,  tuntutan yang  bersifat  immateril  tidak  dapat diajukan  karena  pembuktiannya tidak sederhana.
b. Bukan kasus perdata yang penanganan  hukumnya  dilakukan pada Pengadilan Khusus sebagaimana di buat dalam regulasi perundang-undangan seperti sengketa ketenakerjaan.
c. Bukan  kasus  sengketa  hak  tanah, pada  tiap  unsur,  penggugat  dan tergugat  tidak  dibolehkan  2  orang atau  lebih  kecuali  mempunyai intrest hukum yang sama.
d. Bilamana  tidak  diketahui  domisili penggugat, maka tidak dapat mengajukan gugatan sederhana.
e. Domisili yang sama bagi penggugat dan tergugat
f. Harus mengikuti setiap tahapan dan presudural persidangan untuk penggugat  dan  tergugat  tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
Adapun Asas-asas dalam Gugatan Sederhana;
a. Proses  persidangan  bersifat  ringan
dan  efektif,  maknanya  tugas  hakim
adalah aktif mencari dan menentukan pilihan pasal yang tepat dan  mencari  pembuktian  yang akurat.  Para  pihak  (penggugat  dan tergugat) hanya menyampaikan problemnya  dalam  form  gugatan yang telah  di peradakan oleh  pihak pengadilan. Petugas pengadilan akan  senantiasa  siap  membantu bilamana  ada  kesulitan  bagi  pihak yang bersengketa.
b. Waktu  penanangan  kasus  cepat, Bilama menggunakan gugatan biasa maka  proses  penanganan  masalah kurang  lebih  membutuhkan  450 (empat  ratus  lima  puluh)  hari  dari mulai  Pengadilan  Tingkat  Pertama sampai Mahkamah Agung (Pengadilan  Negeri,  Pengadilan Tinggi  untuk  Banding,  Mahkamah
Agung untuk Kasasi).
c. Bila  mana  menggunakan  acara
Gugatan Sederhana, maka melalui 2 (dua)  tingkatan  di  Pengadilan.: (Lihat; Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 2 Tahun 2015). d. Pada tingkat hakim tunggal, penanganan kasus paling kurang 25 hari  kerja  hari  sidang  pertama {Pasal 5 ayat (3).
e. Bilamana  terdapat  keberatan  pada hakim  tunggal  maka  keberatan dapat diajukan pada majelis hakim, tujuannya untuk mendapatkan keadilan hukum. Waktu penyelesaiannya 7 (tujuh) hari kerja sejak majelis hakim dibentuk (Pasal 27  Peraturan  Mahkamah  Agung
Nomor 2 Tahun 2015).
Pada level ini kasus akan dperiksa ulang oleh 3 orang hakim dalam majelis,
tanpa memeriksa atau meminta keterangan  tambahan  dari  pihak  lain. Hal ini adalah usaha terakhir dan final, jadi para pihak tidak dapat mengajukan upaya  hukum  lainnya  ke  Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
Implementasi  Gugatan  Sederhana dalam Penanganan Sengketa Ekonomi  Syari’ah  di  Pengadilan Agama Kota Makassar Berdasarkan ulasan diatas, system Gugatan Sederhana sejalan dengan arah penanganan  konflik  ekonomi  Syari’ah dengan prinsip keadilan; yaitu, procedural  berlaku  cepat,  mudah, efektif dan efesien. Gugatan Sederhana dapat  menyederhanakan  kasus  perdata
dengan  waktu  yang  lebih  cepat  masa berlakunya dan menyederhanakan proses pembuktiannya. Pengadilan Agama Makassar telah  menangani  3  kasus  ekonomi syari’ah  melalui  Gugatan  Acara  Biasa pada  tahun  2015.    Pada  tahun  2016, terdapat  1  kasus  pada  prihal  Gugatan Biasa.  Pada  tahun  2017,  kasus  yang masuk  2  perkara,  pada  Gugatan  Biasa. Pada  tahun  2018,  3  kasus  masuk  pada gugatan  acara  biasa.  2019,  5  kasus untuk  acara  gugatan  biasa  dan  1  kasus Gugatan Sederhana. 2020, 5 kasus pada Gugatan Acara Biasa dan 2021, 6 kasus pada Gugatan Acara Biasa.  Penanganan kasus  Ekonomi  syariah  yang  ditangani oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar dari tahun 2015 sampai 2016 berjumlah 26 perkara dengan rincian:
Tabel 1: Rincian Perkara Ekonomi Syariah yang Ditangani Pengadilan Agama Makassar No Tahun Masuk perkara Jumlah Perkara Total Gugatan Biasa Gugatan Sederhana 1. 2015 3 0 3 2. 2016 1 0 1 3. 2017 2 0 2 4. 2018 3 0 3 5. 2019 5 1 6 6. 2020 5 0 6 7 2021 6 0 6 Jumlah Keseluruhan 26 Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Penanganan kasus ekonomi Syari’ah yang  diselesaikan  oleh Pengadilan  Agama  Makassar  dengan gugatan  sederhana      dan  di  diperiksa

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
oleh  hakim  tunggal  dan  sudah  sampai pada putusan. Perkara 001/Pdt.G.S/PA.Mks merupakan perkara Gugatan Sederhana yang sudah diperiksa dan udah sampai pada putusan. Penanganan perkara ekonomi Syariah di Pengadilan  Agama  Makassar,  salah satunya di tangani dengan Small Claim Court. Terlihat pada perkara 001/Pdt.GS/PA.Mks diperiksa oleh hakim  tunggal  yang  mendapatkan sertifikat    diklat  Mahkamah  Agung. Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana  yang  disesuaikan  dengan
Perma  Nomor  14  Tahun  2016  tentang Penanganan  perkara  ekonomi  Syariah. Dan  Implementasi  penerapannya  dapat dilihat dari perkara 001/Pdt.GS/PA.Mks diperiksa  oleh  hakim  tunggal  yang mendapatkan sertifikat diklat Mahkamah Agung. Implementasinya dari pelaksanaan  Gugatan  Sederhana  di Pengadilan Agama,
berdasarkan perkara  995/Pdt.G/Pa.Mks  2015  pada dasarnya, Keputusan Mahkamah Agung Nomor  4  Tahun  2019  mengganti regulasi  beberapa  pasal  yang  terdapat dalam  Keputusan  Mahkamah  Agung Nomor  2  Tahun  2015  (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), yaitu:
1. Dalam point mengingat, mencantumkan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  dimana  pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2  Tahun  2015  tidak tercantum,  yang  artinya  bahwa Peraturan Mahkamah Agung
Nomor  4  Tahun  2019  ini  berlaku pula bagi pengadilan agama.
2. Nilai  gugatan  materil  yang  tadinya paling  banyak  Rp.  200.000.000,00 menjadi  Rp.  500.000.000,00  (Pasal 1 angka 1).
3. Dalam hal Penggugat berada di luar teritorial hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa,  kuasa  insidentil  atau  wakil yang  beralamat  di  wilayah  hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat {Pasal 4  ayat  (3a)},  sehingga  dalam  ayat (4)  nya  ditambahkan  kata-kata kuasa  insidentil,  atau  wakil  dengan surat tugas dari institusi penggugat.
4. Penggugat  dan  Tergugat  dapat memakai  administrasi  perkara  di pengadilan  secata  elektronik  sesuai dengan ketentuan perundang- undangan  (Pasal  6A).  Hal  ini berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 3 Tahun 2018  tentang  Administrasi  Perkara
Secara Elektronik.
5. Dalam  hal  Tergugat  absen  pada pada  hari  sidang  kedua  setelah dipanggil secara patut, maka hakim memutus  perkara  tersebut  secara verstek  (Pasal  3),  dimana  pada sebelumnya  tidak  ada  kata-kata “secara patut” dan “secara verstek”.
6. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  Tergugat dapat mengajukan perlawanan
(verzet)  dalam  tenggang  waktu  7 (tujuh)  hari  setelah  pemberitahuan putusan (Pasal 3a).
7. Dalam  proses  pemeriksaan,  Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan  terhadap  benda  milik
Tergugat  dan/atau  milik  Penggugat yang ada dalam penguasaan
Tergugat (Pasal 17A).
8. Dalil  gugatan  yang  diakui  secara bulat  oleh  pihak  Tergugat,  tidak perlu  pembuktian  tambahan  {Pasal 18  ayat  (1)},  dimana  sebelumnya terdapat  kata-kata  “dan/atau  tidak dibantah”  diubah  menjadi  “bulat oleh pihak Tergugat”.
9. Penambahan 3 (tiga) ayat pada Pasal 31, yaitu:
a. Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan  aanmaning  paling lambat  7  (tujuh)  hari  setelah menerima  surat  permohonan eksekusi {ayat (2a)}.
b. Ketua  Pengadilan  menetapkan tanggal  pelaksanaan  aanmaning tidak  dapat  dilaksanakan  dalam waktu  7  (tujuh)  hari  setelah penetapan aanmaning {ayat
(2b)}.
c. Dalam  hal  kondisi  geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak  dapat  dilaksanakan  dalam waktu  7  (tujuh)  hari,  Ketua Pengadilan  dapat  menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2b), {ayat (2c)} Peneliti  mendapat  kesimpulan
dari  data  tabel  dan  tata  cara  perkara bahwa  terdapat  efektifitas  Gugatan
Sederhana di PengadilanAgama Makassar dengan nomor perkara 001/Pdt.GS.Mks dengan waktu
penyelesaian  perkara  hanya  25  hari sejak sidang pertama. Tidak menggunakan  waktu  yang  lama  dan menghemat  biaya  perkaran  dengan gugatan perkara biasa.
Sedangkan  dari  budaya  hukum dengan  adanya  PERMA  No  2  Tahun 2015  jo  PERMA  No  4  Tahun  2019, masyarakat  yang  memiliki  perkara sengketa ekonomi syariah maksimal Rp. 500.000.000,-  cukup  menyelesaikan perkaranya  di  Pengadilan  tingkat  I, Sebagai Pengadilan Tingkat Akhir. Jadi tidak  perlu  mengajukan  banding  atau Kasasi  lagi.  Sebelum  tahun  2016  PA Makassar  menggunakan  acara  biasa, setelah  menggunakan  model Small Claim Court beralih ke sistem tersebut. Karena dianggap lebih cepat dan biaya murah.
Penggunaan  Gugatan  Sederhana ini  dinantikan  terjadi  kemajuan  dalam hal  akses  kepada  masyarakat  untuk mendapatkan  keadilan  terhadap  kasus konflik  yang  terjadi  d  pengadilan. Dengan  demikian,  situasi  dan  kondisi usaha  semakin  berkembang  baik. Khusunya pihak pelaku usaha ekonomi syari’ah  tidak  akan  sungkan  untuk memakai hukum-hukum syari’ah dalam bisnis  mereka. Juga  akan  melenyapkan anggapan  kurang  baik  bahwasanya penanganan  konflik  ekonomi  melalui letigasi  berbelit-belit,  rumit,  lama  dan membosankan.
Implikasi  hukum  dari  asistem Gugatan  Sederhana  dalam  proses penanganan  kasus  ekonomi  syariah  di
Pengadilan Agama Makassar, menjadikan  kinerja  pengadilan  lebih

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
efektif, efisien dan juga cepat, sehingga dapat mengerjakan perkara yang belum diselesaikan.  Bukan  saja  lembaga peradilan yang diuntungkan, para pihak yang berperkara pun dapat menyelesaikan  sengketanya  dengan cepat  serta  biaya  yang  murah  tanpa harus melalui prosedur pengadilan yang panjang

## KESIMPULAN
Salah  satu  bentuk  Implementasi dari  Gugatan  Sederhana  yaitu  Hakim yang  menyelesaikan  kasus  ini  adalah Hakim  Tunggal  yang  telah  mengikuti pelatihan  Gugatan  Sederhana  dengan
waktu  penanganan  kasus  25  hari  di hitung dari hari persidangan pertama,
Efesisensi penanganan kasus ekonomi Syariah di  Pengadilan  terlihat dari  tabel  data  perkara,  terlihat  masa penanganan kasuspada Gugatan Sederhana  dengan  nomor  perkara 001/Pdt.GS.Mks dengan masa penanganan perkara hanya 25 hari dari hari  sidang  pertama  di  tentukan.
Olehnya  tidak  memerlukan  masa  yang panjang  dan  tentunya  mengurangi estimasi  biaya  perkara.  Dibandingkan dengan perkara 995/Pdt.G Mks membutuhkan masa penanganan hingga 128 hari yang membutuhkan masa yang lama  dan  tentunya  memakan  estiamsi biaya yang mahal.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriana,  A.,  &  Chandrawulan,  A.  A.  (2019).  Menakar  Penyelesaian  Gugatan Sederhana  di  Indonesia. Jurnal  Bina  Mulia  Hukum , 4 (1),  53–71. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.4
Fauzan,  A.  (2023).  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari  ’  ah  dalam  Gugatan Sederhana. Islamic Economic Law: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 1 (1), 15–
21.
Gultom, R. B., & Fitri, W. (2023). Sengketa Ekonomi Syariah Diselesaikan Sesuai Dengan  Persyaratan  Yang  Diatur  Mahkamah  Agung. Deposisi:  Jurnal Publikasi Ilmu Hukum , 1 (1).
Hariyanto,  E.,  Faidi,  A.,  Harisah,  Umam,  H.,  &  Hamzah,  M.  (2023). Peranan Peradilan  Agama  dalam  Dinamika  Positivisasi  hukum  Ekonomi  Syariah . IAIN Madura Press.
Herul,  Karim,  K.,  &  Ar,  A.  (2022).  Gugatan  Sederhana  Dalam  Proses  Beracara. JULIA: Jurnal Litigasi Amsir , 9 (2), 119–130.
Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  (2014). Surat  Edaran  Nomor  02 tahun  2014  Tentang  Penyelesaian  Perkara  di  Pengadilan  Tingkat  Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan (pp. 1–2). Komari.  (2021).  Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  Melalui Meditasi  di  Lingkungan  Pengadilan  Agama. At-Tujjar :  Jurnal  Ekonomi Syariah , 9 (2), 1–22.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  (2019). Peraturan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
Gugatan Sederhana . https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma- nomor-4-tahun-2019/detail
Muhtadi, R., Luthfi, F., Jasri, Rukmana, A. Y., Hamilunniám, M., Nugroho, L., &
Sunjoto,  A.  R.  (2023). MENELUSURI  JEJAK  SEJARAH  PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM . Get Press Indonesia. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=gvLMEAAAQBAJ&oi=fnd &pg=PR1&dq=info:n6bZutnVtcUJ:scholar.google.com&ots=eVkbAo7qsg& sig=UnfOlG6dDCtUgqJqzcwyFeV8FYQ
Pemerintah Pusat Indonesia. (1989). Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .
Prasetyo,  M.  A.,  Supriyadi,  S.,  Sulistyani,  D.,  &  Arifin,  Z.  (2021).  Reposisi Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Dengan  Gugatan  Sederhana (Small  Claim  Court). Jurnal  Usm  Law  Review , 4 (2),  905–918. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237
Putra, A. I. P. (2023). Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Guna Mewujudkan  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Berbiaya  Ringan  di  Era Globalisasi. Jurnal Tana Mana , 4 (1), 319–334.
Qibtiyah,  D.  M.,  &  Mujib,  A.  (2023).  Kompetensi  Hakim  dalam  Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul. Media of Law and Sharia , 4 (2), 104–114. https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.5
Sundusiyah, S., & Hariyanto, E. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang  E-Court  Untuk  Mewujudkan  Asas  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya Ringan  Di  Pengadilan  Agama  Pamekasan. Arena  Hukum , 15 (3),  471–498. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2
Syaftiani. (2023). Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana di Pengadilan Negeri Tebo. Zaaken: Journal of Civil and Business Law , 4 (2), 209–224.
Syarifuddin.  (2019). Small  Claim  Court,  Konsep  Norma  dan  Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 dan Perma 4 2019 . Imaji Cipta Karya.
Wiranti,  Y.  (2020).  PENERAPAN  GUGATAN  SEDERHANA  DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH. Hukum Islam , 20 (2), 151–166. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.11495