ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
ANALISIS PENGARUH PROSES PERENCANAAN ANGGARAN, ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA DAN VERIFIKASI DOKUMEN PEMBAYARAN TERHADAP PROGRES PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
(STUDI KASUS : SATKER SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI)
Syakhrial 1)
1) dosen universitas pamulang, email : efriadisyahrial@gmail.com ARTICLES

## INFORMATION
ABSTRACT JURNAL ILMIAH

## MANAJEMEN FORKAMMA
Vol.1, No.2, Februari 2018 Halaman  : 1 – 20 © LPPM & FORKAMMA
Prodi Magister Manajemen UNVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )   : 2599-171X ISSN ( print )     : 2598-9545

## Keyword :
Budgeting Planning Process, Procurement Administration, Payment DocumentVerification, and Consumption Budgeting Implementation Progress
JEL. classification : C42, G20, G38, N45, N65

## Contact Author :

## PRODI MAGISTER MANAJEMEN & FORKAMMA UNPAM
JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email : jurnalforkamma.unpam@gmail.com
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Proses  Perencanaan Anggaran  berpengaruh  terhadap  Progres  Penyerapan  Anggaran Belanja, mengetahui  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa berpengaruh  terhadap  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja, mengetahui  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  terhadap  Progres Penyerapan  Anggaran  Belanja,  dan  mengetahui  pengaruh  Proses Perencanaan  Anggaran,    Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa dan  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  secara  simultan  terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja. Penelitian ini menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  teknik  survei.  Pengujian asumsi  klasik  yang  digunakan  terdiri  atas  uji  normalitas,  uji homogenitas,  uji  heteroskedastisitas,  dan  uji  multikolinearitas.  Uji Regresi Berganda, Uji Koefisien Korelasi, Uji Koefisien
Determinasi,  dan  Uji  Hipotesis.  Hasil  Penelitiannya  adalah  :  (1)
Terdapat  pengaruh  Proses  Perencanaan  Anggaran  terhadap Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja,  (2)  Terdapat  pengaruh Administrasi Pengadaan Barang/Jasa terhadap Progres Penyerapan  Anggaran  Belanja,  (3)  Terdapat  pengaruh Verifikasi Dokumen  Pembayaran  terhadap  Progres  Penyerapan  Anggaran Belanja,  dan  (4)  Terdapat  pengaruh  Proses  Perencanaan Anggaran,  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa,  dan  Verifikasi Dokumen  Pembayaran    secara  simultan  terhadap  Progres Penyerapan Anggaran Belanja.
The purpose of this study to determine the udgeting Planning Process effect  on  Consumption  Budgeting  Implementation  Progress,  knowing Procurement  Administration  effect  on  Consumption  Budgeting Implementation  Progress,  knowing  Payment  Document  Verification effect on Consumption Budgeting Implementation Progress, and know the influence  of Budgeting Planning Process, Procurement Administration, Payment Document Verification simultaneously against Consumption Budgeting Implementation Progress. This research uses quantitative  method  with  survey  technique.  The  classical  assumption test  consisted  of  normality  test,  homogenity  test,  heteroscedasticity test,  and  multicolinearity  test.  Multiple  Linear  Regression  Test, Correlation  Coefficient  Test,  Determination  Coefficient  Test,  and Hypothesis Test.  The  result  of  research are :  (1)  There is  influence  of Budgeting Planning Process to Consumption Budgeting
Implementation  Progress,  (2)  There  is  influence  of  Procurement Administration  to  Consumption  Budgeting  Implementation  Progress, (3)  There  is  influence  of  Payment  Document  Verification  to Consumption  Budgeting  Implementation  Progress,  and  (4)  There  is influence of Budgeting Planning Process, Procurement Administration, and  Payment  Document  Verification  simultaneously  to  Consumption Budgeting Implementation Progress.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X

## A. Pendahuluan
Tingkat  penyerapan  belanja  Kementerian  Negara/Lembaga (K/L)  yang  rendah  pada semester  pertama  dan  menumpuk  pada  akhir  tahun  anggaran,  dan  selalu  terjadi  setiap tahunnya,  hal  ini  hampir  terjadi  di semua  Kementerian  Negara/Lembaga di  tingkat  pusat maupun daerah serta pada satuan kerja-satuan kerja pada Kementerian/Lembaga terkait. Pola penyerapan belanja seperti inipun terjadi juga pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pembinaan  Konstruksi  Kementerian  Pekerjaan  Umum.  Dalam  skala  Nasional  dengan adanya penyerapan yang terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran akan berakibat pada terganggunya  rencana  kebijakan  APBN  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sesuai  yang diharapkan.
Dirjen  Perbendaharaan Kementerian  Keuangan  menyatakan,  “Dari  bulan  ke  bulan, penyebab  lambatnya  penyerapan  itu-itu  saja,  dari  tahun  ke  tahun,  saya  mengambil kesimpulan,  berulang-ulang  terjadi.  Sudah  disadari  penyebabnya  tidak  ada  perubahan masalah mendasar, adalah soal culture (budaya), behavior (sikap) masyarakat Indonesia pada  umumnya,  kebiasaan  menyelesaikan  segala  sesuatu  pada last  minute (dekat tenggat).”  (Agus  Suprijanto,  2012).  Secara  garis  besar  penyerapan  belanja kementerian/lembaga, seperti antara lain : a. Keterlambatan penetapan kuasa pengguna anggaran  (KPA)  dan  pengelola  kegiatan  di  hampir  semua  Satker  Pusat  dan  Daerah; b.  Reorganisasi;  c.  Penyempurnaan  business  process;  d.  Faktor  kehati-hatian kementerian/lembaga; dan e. Mekanisme pengadaan barang dan jasa, seperti antara lain 1). Banyaknya sanggahan dalam proses lelang; 2). Banyaknya pengaduan LSM ke Polri dan Kejaksaan; dan 3). Masalah pengadaan lahan/tanah.
Disamping  itu  juga  dapat  diduga  yang  menjadi  faktor  keterlambatan  dalam penyerapan  APBN,  khususnya  oleh  Kementerian/Lembaga,  yaitu  :  a.  Kendala Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PBJ);  b.  Tidak  disiplinnya  penyampaian laporan keuangan ke KPPN (rekonsiliasi) menyebabkan satker terkena sanksi penundaan pencairan;  c.  Perencanaan  anggaran  tidak  matang  menyebabkan  anggaran  harus direvisi; dan d. Kurangnya rencana penyerapan anggaran belanja yang terjadwal dengan baik.
Dengan  rendahnya  penyerapan  belanja  K/L  pada  awal  tahun  anggaran  dan  tinggi pada  akhir  tahun  anggaran  dapat  berpotensi  menimbulkan  kualitas  output  yang  kurang baik,  terhambatnya  pertumbuhan  ekonomi,  adanya  peningkatan  peredaran  uang  yang tinggi cenderung memicu kepada peningkatan inflasi. Untuk menghindari pola penyerapan belanja  yang  berulang  kali  menumpuk  di  akhir  tahun,  perlu  dirumuskan  identifikasi permasalahan  penyebab  dan  usulan  perbaikan  kebijakan  yang  perlu  ditingkatkan, sehingga kinerja  penyerapan  belanja  dapat  ditingkatkan  dan  sesuai  dengan jadwal  yang semestinya.
Perencanaan  penarikan  dana  satuan  kerja  pengguna  anggaran  pada  halaman  3 DIPA cenderung proporsional, yaitu membuat rencana penarikan dana bulanan terbagi ke dalam  dua  belas  bagian  dari  dana  pagu  yang  dimiliki,  namun  pada  kenyataannya  pada triwulan  pertama  progres  penyerapan  dana  masih  dibawah  25%  yaitu  :  tahun  2011 sebesar  8,63%;  tahun  2012  sebesar  11,22%;  dan  tahun  2013  sebesar  7,34%.  Pada triwulan kedua kumulatif masih dibawah 50%, yaitu: tahun 2011 sebesar 22,08%, terdapat kenaikan  sebesar  13,45%;  tahun  2012  sebesar  31,63%;  terdapat  kenaikan  sebesar 20,41%;  dan  tahun  2013  sebesar  27,54%,  terdapat  kenaikan  sebesar  20,19%.  Pada triwulan ketiga kumulatif masih dibawah 75%, yaitu: tahun 2011 sebesar 43,16%, terdapat kenaikan  sebesar  21,08%;  tahun  2012  sebesar  50,65%,  terdapat  kenaikan  sebesar 19,03%;  dan  tahun  2013  sebesar  51,52%,  terdapat  kenaikan  sebesar  23,98%. Sedangkan untuk triwulan keempat sendiri tercapai sampai dengan : tahun 2011 sebesar 86,83%,  terdapat  kenaikan  sebesar  43,67%;  tahun  2012  sebesar  88,07%,  terdapat kenaikan  sebesar  37,41%;  tahun  2013  sebesar  96,31%,  terdapat  kenaikan  sebesar 44,79%.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
Dari  data  ini  dapat  diidentifikasi  bahwa  terdapat  hambatan  yang  menyebabkan progres penyerapan tidak proporsional sesuai dengan rencana penarikan per-triwulannya, sehingga capaian progres yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal.
Penyajian  ini  semata-mata  bertujuan  untuk  melihat  sejauh  mana  perbandingan penyerapan  dana  untuk  setiap  triwulan  dan  setiap  tahunnya,  yang  diharapkan  dapat menggambarkan  secara  keseluruhan  pola  pencapaian  target  dari  rencana  penyerapan anggaran tersebut.
Sejak  Tahun  2012  DIPA  diserahkan  lebih  awal,  ini  merupakan  komitmen  untuk pelaksanaan  anggaran  bisa  dilakukan  tepat  pada  waktunya.  Dengan  demikian,  program pembangunan  nasional  yang  berpihak  pada  kesejahteraan  bisa  segera  dilaksanakan. Dalam  upaya  efektivitas  dan  efisiensi  penyerapan  anggaran  belanja,  Pemerintah  mulai bulan  April  2012  memberlakukan  sistem  pemberian  penghargaan  ( reward )  dan pengenaan sanksi ( punishment ) atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga  (K/L).  Penerapan  sistem  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  39  Tahun  2012.  Dalam  Perpres  yang  mengacu  pada  Undang-Undang  mengenai APBN-P  2012  itu  disebutkan,  K/L  yang  melakukan  optimalisasi  anggaran  belanja  dapat menggunakan  hasil  optimalisasi  anggaran  belanja  tersebut  pada  tahun  anggaran berikutnya,  yang  selanjutnya  disebut  penghargaan. “Hasil  optimalisasi  sebagaimana dimaksud  merupakan  hasil  lebih  yang  diperoleh  setelah  pelaksanaan  atau penandatanganan  kontrak  dari  suatu  kegiatan  yang  target  sasarannya  telah  dicapai,” (Pasal 1 Perpres Nomor 39 Tahun 2012).
Konsekwensi  dari  undang-undang  ini  telah  diberlakukan  dengan  menurunnya  pagu anggaran  tahun  2012  terhadap  pagu  anggaran  tahun  2011  karena  pada  tahun  2011 Progres  Penyerapan  Anggaran  hanya  tercapai  86,83%.  Komitmen  dari  pimpinan  pada tahun  2012  yaitu  melaksanakan  SKPA  sebagai  Ujicoba  Dekonsentrasi,  kemudian  pada
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
tahun  2013  melaksanakan  Dekonsentrasi  kepada  12  Provinsi  sebagai  Pelaksana Binjakonda, untuk tujuan optimalisasi penyerapan anggaran belanja. Sementara K/L yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja  dapat  dikenakan  pemotongan  pagu belanja    pada    tahun    anggaran  berikutnya,  yang  selanjutnya  disebut  sanksi.    Adapun, bentuk  penghargaan  yang  diberikan  berupa  tambahan  alokasi  anggaran  K/L,  prioritas dalam  mendapatkan  dana  atas  inisiatif  baru  yang  diajukan  dan  prioritas  dalam mendapatkan  anggaran  belanja  tambahan  apabila  kondisi  keuangan  negara memungkinkan.  Sementara,  sanksi  dikenakan  paling  banyak  sebesar  anggaran  belanja tidak  terserap  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan,  dan  tidak  boleh  menghambat pencapaian  target  pembangunan  dan  menurunkan  pelayanan  kepada  publik.  (Pasal  3 Perpres Nomor 39 Tahun 2012).

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Adakah  pengaruh  secara  parsial  antara  proses  perencanaan  anggaran  terhadap progres penyerapan anggaran belanja?
2. Adakah pengaruh secara parsial antara proses administrasi pengadaan barang/jasa terhadap progres penyerapan anggaran belanja?
3. Adakah  pengaruh  secara  parsial  antara  proses  verifikasi  dokumen  pembayaran terhadap progres penyerapan anggaran belanja?
4. Adakah  pengaruh  secara  bersama-sama/simultan  antara  proses  perencanaan anggaran,  proses  administrasi  pengadaan  barang/jasa,  dan  proses  verifikasi dokumen pembayaran terhadap progres penyerapan anggaran belanja?

## C.  Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  di  atas,  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan tujuan:
1. Untuk  mengetahui  pengaruh  proses  perencanaan  anggaran  terhadap  progres penyerapan  anggaran  belanja  pada  Satuan  Kerja  Sekretariat  Badan  Pembinaan Konstruksi.
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  proses  administrasi  pengadaan  barang/jasa  terhadap progres  penyerapan  anggaran  belanja  pada  Satuan  Kerja  Sekretariat  Badan Pembinaan Konstruksi.
3. Untuk  mengetahui  pengaruh  proses  verifikasi  dokumen  pembayaran  terhadap progres  penyerapan  anggaran  belanja  pada  Satuan  Kerja  Sekretariat  Badan Pembinaan Konstruksi.
4. Untuk  mengetahui  pengaruh  proses  perencanaan  anggaran,  proses  administrasi pengadaan  barang/jasa,  dan  proses  verifikasi  dokumen  pembayaran  secara bersama-sama  terhadap  progres  penyerapan  anggaran  belanja  pada  Satuan  Kerja Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi.

## D.  Kerangka Berpikir
Kerangka  berpikirnya  adalah  “Jika  Proses  Perencanaan  Anggaran,  Proses Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  dan  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran berjalan  dengan  baik  maka  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  di  Sekretariat  Badan Pembinaan Konstruksi akan optimal dan sesuai jadwal.”
Kerangka berpikir tersebut dapt digambarkan sebagai berikut:
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X

## E.  Landasan Teori

## Proses Perencanaan Anggaran
Proses  Perencanaan  Anggaran  yaitu  suatu  proses  penyusunan  RKA-K/L  dengan menggunakan  instrumen  indikator kinerja,  standar  biaya,  dan  evaluai kinerja,  dapat juga diartikan  sebagai  penyelesaian  RKA-K/L  sampai  dengan  pengesahan  DIPA.  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  yang  selanjutnya  disingkat  APBN  adalah  rencana keuangan  tahunan  pemerintah  negara  yang  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat. Kegiatan  merupakan  penjabaran  dari  Program  yang  rumusanyya  mencerminkan  tugas dan  fungsi  Satker  atau  penugasan  tertentu  K/L  yang  berisi  komponen  Kegiatan  untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
Penyusunan Standar Biaya Keluaran, standar biaya merupakan salah satu instrumen dalam  penerapan  PBK  (Penganggaran  Berbasis  Kinerja),  pada  Pasal  5  ayat  (3)  PP  90 Tahun  2010  dinyatakan  bahwa  “Penyusunan  RKA-K/L  sebagai  mana  dimaksud  ayat  (1) menggunakan  instrumen  indikator  kinerja,  standar  biaya  dan  evaluasi  kinerja”. Selanjutnya  dalam  penjelasan  PP  berkenaan  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  standar biaya masukan (SBM) maupun standar biaya keluaran (SBK) sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L. SBK adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan  keluaran  kegiatan  yang  merupakan  akumulasi  biaya  komponen  masukan kegiatan.  SBK  disusun  pada  tataran  keluaran  ( output )  kegiatan  yang  disepakati  anatara Kementerian Negara/Lembaga dan Direktorat Jenderal Anggaran.

## Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan  Barang/Jasa  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri dari :
1) Pelelangan
a) Tahapan dan jadwal pelelangan dibedakan menjadi:
i) Pelelangan  Umum  dan  Pelelangan  Sederhana  pascakualifikasi  satu sampul dengan sistem gugur;
ii) Pelelangan  Umum  pascakualifikasi  dua  sampul  dengan  sistem  nilai  atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
iii) Pelelangan  Umum  prakualifikasi  dua  sampul  dengan  sistem  nilai  atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
iv)  Pelelangan Umum  prakualifikasi dua tahap dengan sistem gugur dengan ambang batas; atau
v) Pelelangan Umum prakualifikasi dua tahap dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
b) Tahapan  Pelelangan  Umum  dan  Pelelangan  Sederhana  pascakualifikasi  satu sampul dengan sistem gugur.
c) Tahapan  Pelelangan  Umum  pascakualifikasi  dua  sampul  dengan  sistem  nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
d) Tahapan    Pelelangan  Umum  prakualifikasi  dua    sampul    dengan  sistem  nilai atau  sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
e) Tahapan  Pelelangan  Umum  prakualifikasi  dua  tahap  dengan  sistem  gugur dengan ambang batas.
f) Tahapan  Pelelangan  Umum  prakualifikasi  dua  tahap  dengan  sistem  nilai  atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
g) Penyusunan  jadwal  pelaksanaan  pelelangan  disesuaikan  dengan  Peraturan Presiden  No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.
2) Penunjukan Langsung
a) Tahapan dan jadwal Penunjukan Langsung dibedakan untuk:
i) penanganan darurat; dan
ii) bukan penanganan darurat.
b) Tahapan Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi:
i) pernyataan  keadaan  darurat  dari  pejabat  yang    berwenang  sesuai peraturan perundang-undangan;
ii) persetujuan  penggunaan  anggaran  dari  PA  atau  dana  siap  pakai  untuk penanggulangan  bencana  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
iii) PPK  menerbitkan  Surat    Perintah  Mulai  Kerja  (SPMK)  setelah  mendapat persetujuan dari PA kepada Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan  sejenis  atau  Penyedia  lain  yang  dinilai  mampu  dan  memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
iv)  Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan
c) Tahapan Penunjukan Langsung bukan untuk penanganan darurat.
d) Penyusunan  jadwal  pelaksanaan    Penunjukan  Langsung  diserahkan  kepada Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
3) Pengadaan Langsung
a) Tahapan Pengadaan Langsung meliputi:
i) pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
ii) permintaan  penawaran  yang  disertai  dengan  klarifikasi  dan  negosiasi teknis  dan  harga  kepada  Penyedia  untuk  pengadaan  yang  menggunakan SPK;
b) Penyusunan  jadwal  pelaksanaan  Pengadaan  Langsung  diserahkan  kepada Pejabat Pengadaan.
4) Sayembara Tahapan pelaksanaan Sayembara meliputi:
a) pengumuman;
b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;
c) pemberian penjelasan;
d) pemasukan Dokumen Penawaran Sayembara;
e) pembukaan Dokumen Penawaran Sayembara;
f) pemeriksaan administrasi dan penilaian Proposal Teknis;
g) pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS);
h) penetapan pemenang; dan
i) pengumuman pemenang.

## Verifikasi Dokumen Pembayaran.
Pasal  19  UU  No.1  tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  ayat  (1) menyebutkan bahwa Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara  Umum  Negara/Kuasa  Bendahara  Umum  Negara.  Dalam  pelaksanaannya pembayaran  APBN  tersebut  dilakukan  oleh  KPPN.  Selanjutnya  pada  ayat  (2)  bahwa dalam  rangka  pelaksanaan  pembayaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk :
1) Meneliti  kelengkapan  perintah  pembayaran  yang  diterbitkan  oleh  Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
2) Menguji  kebenaran  perhitungan  tagihan  atas  beban  APBN  yang  tercantum  dalam perintah pembayaran;
3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
4) Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;
5) Menolak  pencairan  dana,  apabila  perintah  pembayaran  yang  diterbitkan  oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Kewajiban dalam  rangka pelaksanaan pembayaran ini dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 pada pasal 11 sebagai berikut :
1) Pengujian  SPM  dilaksanakan  oleh  KPPN  mencakup  pengujian  yang  bersifat substansif dan formal.
2) Pengujian substantif dilakukan untuk:
a)   Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;
b)     Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut;
c)     Menguji  dokumen  sebagai  dasar  penagihan  (Ringkasan  Kontrak/SPK,  Surat Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas);
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
d)     Menguji  surat  pernyataan  tanggung  jawab  (SPTB)  dari  kepala  kantor/satker atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran;
e)     Menguji faktur pajak beserta SSP-nya;
3) Pengujian formal dilakukan untuk:
a)     Mencocokkan  tanda  tangan  pejabat  penandatangan  SPM  dengan  spesimen tandatangan;
b) Memeriksa  cara  penulisan/pengisian  jumlah  uang  dalam  angka  dan  huruf; memeriksa  kebenaran  dalam  penulisan,  termasuk  tidak  boleh  terdapat  cacat dalam penulisan.

## F.  Metodologi Penelitian

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  pada  Satker  Sekretariat  Badan  Pembinaan Konstruksi Jakarta, beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terutama  pada  Bagian  Keuangan  dalam  rangka  untuk  mengungkapkan  besar  atau kecilnya  suatu  pengaruh  atau  hubungan  antar  variabel  yang  dinyatakan  dalam  angka- angka.  Penelitian  ini  menguji  pengaruh  Proses  Perencanaan  Anggaran  berpengaruh terhadap  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja,  mengetahui  Administrasi  Pengadaan Barang/Jasa  berpengaruh  terhadap  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja,  mengetahui Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  terhadap  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja,  dan mengetahui  pengaruh  Proses  Perencanaan  Anggaran,    Administrasi  Pengadaan Barang/Jasa  dan  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  secara  simultan  terhadap  Progres Penyerapan Anggaran Belanja.
Penelitian  ini  dilakukan  selama  penulis  bertugas  di  Satker  Sekretariat  Badan Pembinaan Konstruksi Jakarta terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013 sampai penulisan thesis ini berlangsung.

## Metode Penelitian
Kategori  penelitian  dalam  penulisan  tesis  ini  menggunakan  pendekatan  observasi terstruktur  yaitu  observasi  yang  dirancang  secara  sistematis,  tentang  apa  yang  diamati, kapan  dan  dimana  tempatnya.  Jadi  observasi  terstruktur  dilakukan  apabila  peneliti  telah tahu dengan pasti tentang variabel yang diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti menggunakan  instrumen  penelitian  yang  telah  teruji  validitas  dan    realibilitasnya. Pedoman  wawancara  terstruktur,  atau  angket  tertutup  dapat  juga  digunakan  sebagai pedoman  untuk  melakukan  observasi.  (Sugiono,  2011:146).  Dengan  pendekatan penelitian  tersebut,  penulis  berusaha  merumuskan  kebenaran  dari  teori  atau  kajian  data yang  diperoleh  dari  berbagai    rujukan  buku-buku  dengan  cara  menerapkannya  dalam penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data.
Dalam  penyusunan  tesis  ini  diperlukan  data  dan  informasi  untuk  dianalisis  agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi langsung dan dengan  cara membagikan angket kuesioner  yang berisi pertanyan  atau  pernyataan  yang  sudah  disiapkan  alternatif  jawabannya,  sehingga responden  dengan  sukarela  akan  memberikan  jawaban  data  secara  obyektif  dan  cepat, yaitu ke Satker Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi Jakarta. Teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:
a. Kuesioner,  yaitu  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara memberi  seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  kepada  responden  untuk dijawab.  Kuesioner  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  efisien  bila  peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
responden. (Sugiyono, 2011:142). Teknik Kuesioner yang dilakukan dalam penelitian ini  adalah  menggunakan  kuesioner  terstruktur  terdiri  dari  pertanyaan  tertutup  dan terbuka.  Pertanyaan  tertutup  berupa  suatu  pertanyaan  yang  diberikan  atau disebarkan  kepada  responden  untuk  diisi  berdasarkan  persepsi  masing-masing responden  dengan  menggunakan  skala  Likert.  Dalam  menggunakan  skala  Likert dalam  penelitian  ini,  jawaban  terdiri  dari  lima  pilihan,  yaitu  :  Sangat  Setuju  (SS), Setuju (S),  Kurang  Setuju  (KS), Tidak  Setuju  (TS),  dan  Sangat Tidak  Setuju  (STS). Pemberian  nilai  (skor)  untuk  jawaban  Sangat  Setju  (SS)  diberikan  nilai  5,  dan seterusnya sampai pada jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) yang diberikan nilai 1. Sementara  dalam  pertanyaan  terbuka  responden  mengisi  jawaban  dalam  kolom kosong  apabila  terdapat  permasalahan  yang  tidak  tercantum  dalam  pertanyaan tertutup.
b. Observasi,  yaitu  pengamatan  kegiatan  adalah  suatu  proses  yang  kompleks,  suatu proses  yang  tersusun  dari  berbagai  proses  biologis  dan  psikologis.  (Sutrisno  Hadi dalam  Sugiyono,  2011:145).  Menurut  Prof.  Heru  mengatakan  bahwa  observasi adalah  studi  yang  disengaja  dan  dilakuakn  secara  sistematis,  tersencana,  terarah, pada  suatu  tujuan  dengan  mangamati  dan  mencakup  fenomena  satu  atau sekelompok  orang  dalam  kompleks  kehidupan  sehari-hari.  Dengan  demikian  hasil pengamatan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
.Yang  menjadi  populasi  pada  penelitian  ini  adalah  pegawai  dan  staf  Satuan  Kerja Sekretariat  Badan  Pembinaan  Konstruksi  dan  Pelaksana  Binjakonda  12  Provinsi, sebanyak  120  orang,  yang  terdiri  dari  Golongan/Jabatan  IV,  III,  II  dan  I,  Jumlah  sampel ditentukan  dengan  teknik  Probability  Sampling  dengan  Proportionate  Stratified  Random Sampling,  yaitu  Teknik  menentukan  jumlah  sampel,  bila  populasi  mempunyai anggota/unsur  tidak  homogen  dan  berstrata  secara  proporsional.  (Sugiyono,  2012:118). Dengan  menggunakan  tabel  3.5,  bila  jumlah  populasi  sebanyak  120  orang,  dengan kesalahan  5%,  maka  jumlah  sampelnya  sebanyak  89  orang,  karena  populasi  berstrata, maka sampelnya juga berstrata, Sampel sebanyak 89 orang yang terdiri dari Golongan IV sejumlah  13.35  dibulatkan  menjadi  13  orang,  Golongan  III  57,11  dibulatkan  menjadi  57 orang  dan    Golongan  II/I  18,54  dibulatkan  menjadi  19  orang,  sehingga  Sampel  diambil sebanyak 89 responden.

## G.  Hasil dan Pembahasan
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  statistik dengan menggunakan program SPSS versi 19.0

## 1. Uji Asumsi Klasik

## a. Uji Normalitas
Uji  normalitas  data  bermaksud  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi, variabel  residual  memiliki  distribusi  normal.  Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  dalam  model  regresi,  variabel  dependen  dan  independen  keduanya mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak.  Uji  normalitas  dapat  diketahui  dengan menggunakan  uji  Kolmogorov-Smirnov.  Kriteria  pengambilan  keputusan  yaitu,  jika signifikansi  > 0,05 maka data berdistribusi normal, dan signifikansi < 0,05 maka tidak berdistribusi  normal,  Priyatno  (2013:26).  Menurut  Santoso  (2012:69),  dasar pengambilan keputusan uji normalitas:
(1)  Dengan membandingkan Kolmogorov Smirnov (a)  Jika  Kolmogorov-Smirnov hitung <  α  (0,05)  Kolmogorov-Smirnov tabel ,  H 0 diterima
(b)  Jika Kolmogorov Smirnov hitung > α (0,05) Kolmogorov Smirnov tabel , H 0 ditolak (2)  Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :
(a)  Probabilitas > 0,05 maka H 0 diterima
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
(b)  Probabilitas < 0,05 maka H 0 ditolak
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Progres Penyerapan Anggaran Belanja N 89 Normal Parameters a,b Mean Std. Deviation 118,34 16,742 Most Extreme Differences Absolute Positive Negative ,158 ,098 -,158 Kolmogorov-Smirnov Z 1,487 Asymp. Sig. (2-tailed) ,024 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 19.0
Dari hasil pengujian normalitas di atas, diperoleh hasil sebagai berikut: (1)  Nilai  Kolmogorov-Smirnov hitung (1,487)  <    Kolmogorov-Smirnov tabel (10,00), maka H 0 diterima (data berdistribusi normal).
(2)  Nilai signifikansi sebesar 0,024 > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data variabel tersebut berdistribusi normal.

## b. Uji Homogenitas
Uji  homogenitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  beberapa  varian  populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample  t  test dan  ANOVA  yang  menggunakan  lebih  dari  satu  kelompok  sampel  yang pada  umumnya  dipakai  untuk  membuktikan  hipotesis  komparatif.  Asumsi  yang mendasari  dalam  analisis  varian  (ANOVA)  adalah  bahwa  varian  dari  populasi  adalah sama.  Sebagai  kriteria  pengujian,  jika  nilai  signifikansi  lebih  dari  0,05  maka  dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama.
Untuk  menyatakan  apakah  data  berasal  dari  populasi  yang  bervarian  homogen atau  tidak  homogen,  ada  dua  alternatif  ukuran  yang  dapat  digunakan  sehingga  dapat menyatakan menerima atau menolak H 0 , (Sudarmanto, 2013:145).
(1)  Jika signifikan hitung > α (0,05) , maka varians setiap sampel sama (homogen);
(2)  Jika  signifikan hitung < α  (0,05)  ,  maka  varians  setiap  sampel  tidak  sama  (tidak homogen);
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X

## Tabel 4.13 Hasil Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variance Levene Statistic df1 df2 Sig. Progres Penyerapan Anggaran Belanja Based on Mean ,022 3 24 ,995 Based on Median ,025 3 24 ,995 Based on Median and with adjusted df ,025 3 21,654 ,995 Based on trimmed mean ,024 3 24 ,995
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 19.0
Berdasarkan hasil analisis di atas ditunjukan bahwa untuk hasil olah data  Proses Perencanaan  Anggaran,  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa,  Proses Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  terhadap  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja, menunjukan Signifikansi based on Mean sebesar 0,995 yang jauh lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa data tersebut dari populasi yang bervarian homogen.

## c. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual  pada  model  regresi,  (Priyatno,  2013:60).  Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan  varian  dari residual  atau  dari  satu  pengamatan  satu  ke  pengamatan  yang  lain.  Jika  varians  dari residu  atau  dari  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain  tetap,  maka  disebut homokedastisitas .  Jika  varians  berbeda  maka  disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas . Model regresi  yang  baik  adalah  yang  homoskedastisitas  atau  yang  tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  heteroskedastisitas  dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED.

## Gambar 4.5 Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 19.0
Berdasarkan  Grafik  Scatterplot  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  pola  yang  jelas pada data tersebut, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.  Hal  ini  berarti  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  pada  model  persamaan  regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk variabel proses perencanaan anggaran, proses  administrasi  pengadaan  barang/jasa  yang  mempengaruhi  progres  penyerapan anggaran belanja di Satker Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X

## d. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas  adalah  keadaan  dimana  antara  dua  variabel  independen  atau lebih  pada  model  regresi  terjadi  hubungan  linear  yang  sempurna  atau  mendekati sempurna,  (Priyatno  2013:59).  Uji  asumsi  multikolinearitas  ini  dimaksudkan  untuk membuktikan  atau  menguji  ada  tidaknya  hubungan  yang  linear  antara  variabel bebas(independen)  satu  dengan  variabel  bebas  (independen)  yang  lain.  Jika  terjadi korelasi,  maka  dinamakan  terdapat  problem  multikolinieritas  (model  regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara  variabel  independen).  Uji  multikolinieritas pada  penelitian  dilakukan  dengan  matriks  korelasi.  Pengujian  ada  tidaknya  gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF ( Variance Inflation Factor ) dan Tolerance -nya sebagai berikut :
(1)  Jika nilai toleransi tidak mendekati angka 1 dan nilai VIF di atas 10, maka model regresi tersebut terdapat problem multikolinieritas;
(2)  Jika  nilai  toleransi  mendekati  angka  1  dan  nilai  VIF  dibawah  10,  maka  model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas, (Sudarmanto, 2013:235).

## Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Proses Perencanaan Anggaran ,278 3,596 Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa ,301 3,317 Proses Verifikiasi Dokumen Pembayaran ,485 2,062 a. Dependent Variable: Progres Penyerapan Anggaran Belanja
Sumber : Data Primer , diolah dengan SPSS 19.0
Dari  data  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  syarat  untuk  lolos  dari  uji multikolinieritas sudah terpenuhi oleh seluruh variabel independen yang ada, yaitu nilai tolerance yang  tidak  kurang  dari  0,10  (X1=0,278;  X2=0,301  dan  X3=0,485)  dan  nilai VIF  ( Variance  Inflation  Factor )  yang  tidak  lebih  dari  10  (X1=3,596;  X2=3,317; X3=2,062),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  variabel  independen  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  tidak  berkorelasi  antara  variabel  independen  satu dengan variabel independen lainnya.

## 2. Regresi Regresi Berganda
Selanjutnya dianalisis regresi berganda  ( multiple regression analysis) yang terdapat pada  tabel Coefficients yang  gunanya  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  dari variabel bebas (variabel Proses Perencanaan Anggaran, Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa,  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran)  secara  bersama-sama  terhadap variabel  terikat  (Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja).  Sehingga  dapat  diketahui apakah  ketiga  variabel  bebas  tersebut  memiliki  korelasi  positif  atau  negatif  terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja.

## Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Ganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,945 1,886 ,501 ,618
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
Coefficients a - - -
Proses Perencanaan Anggaran_X1 ,453 ,103 ,465 4,405 ,000 Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa _X2 ,051 ,098 ,052 ,517 ,606 Proses Verifikiasi Dokumen Pembayaran_X3 ,452 ,086 ,419 5,251 ,000
a. Dependent Variable: Progres Penyerapan Anggaran Belanja_Y
Sumber : Data Primer , diolah dengan SPSS 19.0
Dari hasil perhitungan pada tabel di atas dapat disajikan ke dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut : Y = 0,945 + 0,453X 1 + 0,051X 2 + 0,452X 3
a) Konstanta  sebesar  0,945,  menyatakan  bahwa  jika  semua  variabel  bebas  (variabel Proses  Perencanaan  Anggaran,  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa,  dan Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran) dianggap konstan atau memiliki nilai nol (0) maka  nilai  variabel  terikat  (Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja/Beta)  akan sebesar 0,945 bertanda positif.
b) Nilai  koefisien  sebesar  0,453  dan  bertanda  positif  untuk  variabel  Proses Perencanaan  Anggaran  (X 1 )  ini  mengandung  arti  bahwa  Proses  Perencanaan Anggaran  (X 1 )  mempunyai  pengaruh  positif  dan  searah  terhadap  Progres Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y).  Artinya  jika  variabel  Proses  Perencanaan Anggaran  (X 1 )  meningkat  satu  satuan  dengan  asumsi  pada  konstanta  0,945  dan variabel  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  (X 2 ),    variable  Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X 3 )  konstan/tetap atau 0, maka  variabel Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) akan naik sebesar 0,453.
c) Nilai koefisien sebesar 0,051 dan bertanda positif untuk variabel Proses Administrasi Pengadaan  Barang/Jasa  (X 2 )  ini  mengandung  arti  bahwa  Proses  Administrasi Pengadaan  Barang/Jasa  (X 2 )  mempunyai  pengaruh  positif  dan  searah  terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y). Artinya jika variabel Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X 2 ) meningkat satu satuan dengan asumsi pada konstanta 0,945  dan  variabel  Proses  Perencanaan  Anggaran  (X 1 ),  variable  Proses  Verifikasi Dokumen  Pembayaran  (X 3 )    konstan/tetap  atau  0,  maka    variabel  Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) akan naik sebesar 0,051.
d) Nilai  koefisien  sebesar  0,452  dan  bertanda  positif  untuk  variabel  Proses  Verifikasi Dokumen  Pembayaran  (X 3 )  ini  mengandung  arti  bahwa  Proses  Verifikasi  Dokumen Pembayaran  (X 3 )  mempunyai  korelasi  positif  dan  searah  terhadap  Progres Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y).  Artinya  jika  variabel  Proses  Verifikasi  Dokumen Pembayaran (X 3 ) meningkat satu satuan dengan asumsi pada konstanta 0,945 dan variabel  Proses  Perencanaan  Anggaran  (X 1 ),    variable  Proses  Administrasi Pengadaan  Barang/Jasa  (X 2 )    konstan/tetap  atau  0,  maka    variabel  Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) akan naik sebesar 0,452.
e) Sedangkan bila X 1, X 2, dan X 3 secara bersama-sama ditingkatkan satu satuan secara bersama-sama  maka  Y  akan  meningkat  sebesar  0,956.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari persamaan :
Y = 0,945 + 0,453X 1 + 0,051X 2 + 0,452X 3 Y = 0,945 + [(0,453.1) + (0,051.1) + (0,452.1)] Y = 0,945 + [0,956]
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X

## 3. Koefisien Korelasi
Uji  Koefisien  Korelasi  Pearson  adalah  uji  statistik  untuk  menguji  2  variabel  yang berdata rasio ataupun data kuantitatif yang berisi angka riil yaitu data sesungguhnya yang diambil  langsung  dari  angka  asli.  Syarat  lain  untuk  uji  korelasi  Pearson  adalah  data berdistribusi normal. Sebagai bagian dari statistik parametrik terlebih dahulu dilakukan uji normalitas  data  sebelum  uji  korelasi.  Untuk  mengetahui  terdapat  hubungan  atau  tidak dapat dilihat dari nilai signifikansi dan seberapa kuat hubungan tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi atau R .

## a) Koefisien Korelasi Variabel X 1
Untuk  mengetahui  terdapat  hubungan  atau  tidak  dapat  dilihat  dari  nilai  signifikansi dan  seberapa  kuat  hubungan  tersebut  dapat  dilihat  dari  nilai koefisien  korelasi atau R, yang  akan  menguji  keeratan  pengaruh  antara  Proses  Perencanaan  Anggaran  (X 1 ) terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y)
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Korelasi Variabel X 1 Model Summary Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,801 a ,642 ,638 2,802
a. Predictors: (Constant), Proses Perencanaan Anggaran
Sumber : Data Primer , diolah dengan SPSS 19.0.
Tingkat  keeratan  pengaruh  antara  Proses  Perencanaan  Anggaran  (X 1 )  dengan Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y)  ditunjukkan  oleh  korelasi  ( Error!  Reference source  not  found. )  sebesar  0,801.  Berdasarkan  hasil  pengujian  signifikansi  di  atas, ternyata  bahwa  koefisien  korelasi  antara  Proses  Perencanaan  Anggaran  (X 1 )  dengan Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y)  signifikan  dengan  nilai  koefisien  korelasi sebesar 0.801 menunjukkan pengaruh kuat.

## b) Koefisien Korelasi Variabel X 2
Untuk  mengetahui  terdapat  hubungan  atau  tidak  dapat  dilihat  dari  nilai  signifikansi dan  seberapa  kuat  hubungan  tersebut  dapat  dilihat  dari  nilai koefisien  korelasi atau R, yang akan menguji keeratan pengaruh antara Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X 2 ) terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y)
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Korelasi Variabel X 2 Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,717 a ,514 ,508 3,268
a. Predictors: (Constant), Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
Sumber : Data Primer , diolah dengan SPSS 19.0.
Tingkat keeratan pengaruh antara Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X 2 ) dengan Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y)  ditunjukkan  oleh  korelasi  ( Error!  Reference source  not  found. )  sebesar  0,717.  Berdasarkan  hasil  pengujian  signifikansi  di  atas, ternyata  bahwa  koefisien  korelasi  antara  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa (X 2 )  dengan  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y)  signifikan  dengan  nilai koefisien korelasi sebesar 0.717 menunjukkan pengaruh kuat.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X

## c) Koefisien Korelasi Variabel X 3
Untuk  mengetahui  terdapat  hubungan  atau  tidak  dapat  dilihat  dari  nilai  signifikansi dan  seberapa  kuat  hubungan  tersebut  dapat  dilihat  dari  nilai koefisien  korelasi atau R, yang  akan  menguji  keeratan  pengaruh  antara  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  (X 3 ) terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y)
. Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Korelasi Variabel X 3
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,780 a ,608 ,603 2,935
a. Predictors: (Constant), Proses Verifikiasi Dokumen Pembayaran
Sumber : Data Primer , diolah dengan SPSS 19.0.
Tingkat  keeratan  pengaruh  antara  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  (X 3 )  dengan Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y)  ditunjukkan  oleh  korelasi  ( Error!  Reference source not found. ) sebesar 0,780. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi seperti pada tabel  di  atas,  ternyata  bahwa  koefisien  korelasi  antara  Proses  Verifikasi  Dokumen Pembayaran  (X 3 )  dengan  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y)  signifikan  dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0.780 menunjukkan pengaruh yang kuat.

## 4. Koefisien Determinasi
Uji  koefisien  determinasi  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil koefisien determinasi ( R 2 ) pada tabel Model Summary yang akan sangat berguna untuk menganalisis besaran dan  interpretasi  pengaruh  dari  variabel-variabel  bebas  (variabel  Proses  Perencanaan Anggaran  (X 1 ),  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  (X 2 ),  dan  Proses  Verifikasi Dokumen Pembayaran (X 3 ))  atas variabel terikat Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y).

## Tabel 4.23  Hasil Koefisien Determinasi Simultan
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .858 a .737 .728 2.431
a.   Predictors: (Constant), Proses Perencanaan
Anggaran_X1,   Proses Administrasi Pengadaan
Barang/Jasa_X2,  Proses Verifikasi Dokumen
Pembayaran_X3.
b.    Dependent Variable: Progres Penyerapan Anggaran Belanja_Y
Sumber : Data Primer , diolah dengan SPSS 19.0
Dari  tabel  di  atas  diperoleh  nilai  koefisien  determinasi  ( R )  sebesar  0,858.  Dengan mengacu  pada tabel  Interpretasi  Koefisien  Korelasi  Nilai R ,  Sugiono,  2012.  Maka  hal  ini menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  sangat  kuat  antara  variabel  Proses Perencanaan Anggaran (X 1 ), variable Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X 2 ), dan  variable  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  (X 3 )  secara  bersama-sama
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
terhadap  variabel  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y).  Selanjutnya  kita  lihat  nilai koefisien  determinasi  ( R 2 )  atau R  Square sebesar  0,737  dimana    Kd  = R 2. 100%  yaitu 0,737  x  100%  =  73,7%,  yang  bermakna  bahwa  73,7%  variabel  Progres  Penyerapan Anggaran  Belanja  memiliki  keterkaitan  pengaruh  dengan  variabel  Proses  Perencanaan Anggaran  (X 1 ),  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  (X 2 ),  dan  Proses  Verifikasi Dokumen  Pembayaran  (X 3 )  secara  bersama-sama/simultan.  Sedangkan  26,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak penulis teliti dalam penelitian ini.

## 5. Uji Hipotesis

## a) Uji Parsial (Uji t)
Uji  statistik  t  digunakan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  pengaruh  masing- masing  variabel  independen  secara  individual  terhadap  variabel  dependen  yang  diuji pada  tingkat  signifikansi  0,05  dengan  membandingkan  nilai  t  hitungnya  dengan  t  tabel. Dimana t tabel diperoleh d engan menggunakan α= 0,05 (satu sisi) dengan dk = n-k-1 (89- 3-1) = 85 . Berdasarkan nilai α= 0,05 dan dk = 85 diperoleh t tabel = 1,988.
(1)  Uji t - X 1 terhadap Y
Hipotesis  penelitian  ini  berbunyi  diduga  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan antara  Proses  Perencanaan  Anggaran  (X 1 )  terhadap  Progres  Penyerapan  Anggaran Belanja  (Y).  Hasil  perhitungan  menggunakan    regresi  sederhana  dapat  kita  lihat  pada tabel koefisien berikut ini yang dihasilkan dari program SPSS 19.0.
Tabel 4.16  Hasil Uji t Variabel X 1 atas Y
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 6,040 1,883 3,207 ,002 Proses Perencanaan Anggaran ,781 ,062 ,801 12,498 ,000
a. Dependent Variable: Progres Penyerapan Anggaran Belanja
Sumber : Data Primer , diolah dengan SPSS 19.0
Hasil  analisis  menunjukkan  koefisien  konstanta  besarnya  6,040;  Koefisien  Proses Perencanaan  Anggaran  (X 1 )  besarnya  0,781.  Koefisen  tersebut  signifikan  karena signifikansinya  0,000.  Jadi  persamaan  garis  regresinya  adalah Y  =  6,040  +  0,781X 1. Persamaan  regresi  ini  mengandung  arti  bahwa  apabila  Proses  Perencanaan  Anggaran (X 1 )  ditingkatkan  satu  satuan,  maka  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y) cenderung meningkat 0,781 satuan pada konstanta 6,040.
(2)  Uji t - X 2 terhadap Y
Hipotesis  penelitian  ini  berbunyi  diduga  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan antara  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  (X 2 )  terhadap  Progres  Penyerapan Anggaran Belanja (Y). Hasil perhitungan menggunakan regresi sederhana dapat kita lihat pada tabel koefisien berikut ini yang dihasilkan dari program SPSS 19.0.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
Tabel 4.18 Hasil Uji t Variabel X 2 atas Y Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 8,623 2,183 3,950 ,000 Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa ,695 ,073 ,717 9,583 ,000
a. Dependent Variable: Progres Penyerapan Anggaran Belanja
Sumber : Data Primer , diolah dengan SPSS 19.0.
Hasil  analisis  menunjukkan  koefisien  konstanta  besarnya  8,623;  Koefisien  Proses Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  (X 2 )  besarnya  0,695.  Koefisen  tersebut  signifikan karena  signifikansinya  0,000.  Jadi  persamaan  garis  regresinya  adalah Y  =  8,623  + 0,695X 2 . Persamaan  regresi  ini  mengandung  arti  bahwa  apabila  Proses  Administrasi Pengadaan  Barang/Jasa  (X 2 )  ditingkatkan  satu  satuan,  maka  Progres  Penyerapan Anggaran Belanja (Y) cenderung meningkat 0,695 satuan pada konstanta 8,623.
(3) Uji t - X 3 terhadap Y
Hipotesis  penelitian  ini  berbunyi  diduga  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan antara  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  (X 3 )  terhadap  Progres  Penyerapan Anggaran Belanja (Y). Hasil perhitungan menggunakan regresi sederhana dapat kita lihat pada tabel koefisien berikut ini yang dihasilkan dari program SPSS 19.0.
Tabel 4.20 Hasil Uji t Variabel X 3 atas Y Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4,472 2,160 2,071 ,041 Proses Verifikiasi Dokumen Pembayaran ,839 ,072 ,780 11,608 ,000

## a. Dependent Variable: Progres Penyerapan Anggaran Belanja_Y
Sumber : Data Primer , diolah dengan SPSS 19.0.
Hasil  analisis  menunjukkan  koefisien  konstanta  besarnya  4,472;  Koefisien  Proses Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  (X 3 )  besarnya  0,839.  Koefisien  tersebut  signifikan karena  signifikansinya  0,000.  Jadi  persamaan  garis  regresinya  adalah Y  =  4,472  + 0,839X 3. Persamaan  regresi  ini  mengandung  arti  bahwa  apabila  Proses  Verifikasi Dokumen  Pembayaran  (X 3 )  ditingkatkan  satu  satuan,  maka  Progres  Penyerapan Anggaran Belanja (Y) cenderung meningkat 0,839 satuan pada konstanta 4,472.

## b) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji  F  digunakan  untuk  menguji  apakah  terdapat  pengaruh  positif  variabel  Proses Perencanaan  Anggaran,  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa,  Proses  Verifikasi Dokumen  Pembayaran  secara  simultan/bersama-sama  terhadap  Progres  Penyerapan Anggaran  Belanja.  Untuk  mengetahuinya  digunakan  uji  Statistik  F  (uji  F).  Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05) dan derajat kebebasan (dk) dengan rumus : dk
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
=  n-k,  dimana n adalah  jumlah  responden  dan k adalah  jumlah  variabel  yang  diteliti. Kemudian  membandingkan F hitung dengan F tabel dengan kriteria :
1)  Jika F hitung > F tabel , (α,dk), berarti H 0 ditolak dan H 1 diterima. 2)  Jika F hitung < F tabel , (α,dk), berarti H 0 diterima dan H 1 ditolak. Dimana derajat kebebasan (dk)  adalah :
dk =  n-k   = 89- 4  = 85
F tabel = F ( α;dk ) = (0,05 ; 85)  = 2,480 Setelah diketahui nilai F tabel adalah 2,480 lalu akan dibandingkan dengan F hitung yang dihasilkan  dari  pengolahan  data  pada  program  SPSS  19.00  Untuk  mengetahui  hasil  uji signifikansi  secara  bersama-sama  dengan menggunakan  uji F,   dapat  di lihat  pada tabel ANOVA di bawah ini:
Tabel 4.22 Hasil Uji F ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1407,521 3 469,174 79,370 ,000 a Residual 502,456 8 5 5,911 Total 1909,978 8 8 a.  Predictors: (Constant), Proses Verifikiasi Dokumen Pembayaran_X1,
Proses  Administrasi Pengadaan Barang/Jasa_X2, Proses Perencanaan Anggaran _X3 b.   Dependent Variable: Progres Penyerapan Anggaran Belanja _Y Sumber : Data Primer , diolah dengan SPSS 19.0
Dari output data di atas diperoleh hasil sebagai berikut: 1)  Nilai F hitung sebesar 79,370 dengan  signifikansi sebesar 0,000; 2)  Nilai F tabel = F (0,05;85) agka derajat kebebasan 85 tersebut pada tingkat  kesalahan 5% = 2,480; Sehingga F hitung > F tabel atau 79,370 > 2,480); dan Signifikansi F = 0,000 < 0,05 yang berarti sangat signifikan;
3) Maka H 0 ditolak dan H 1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang  sangat  signifikan  antara  variabel  Proses  Perencanaan  Anggaran,  Proses Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa,  dan  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran secara simultan/bersama-sama terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja.

## H. Kesimpulan
Penelitian ini menguji Proses Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Progres Penyerapan  Anggaran  Belanja,  mengetahui  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa berpengaruh  terhadap  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja,  mengetahui  Verifikasi Dokumen Pembayaran terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, dan mengetahui pengaruh  Proses  Perencanaan  Anggaran,    Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  dan Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  secara  simultan  terhadap  Progres  Penyerapan Anggaran Belanja . Hasil yang didapat antara lain:
1. Proses  Perencanaan  Anggaran    secara  parsial  terbukti  mempengaruhi  Progres Penyerapan  Anggaran  Belanja,  dari  hasil  analisis  didapat  nilai  koefesien    ( R ) sebesar  0.801  menunjukkan  pengaruh  yang  sangat  kuat,  sedangkan  koefisien determinasi  diperoleh    R  Square  ( R 2 )  =  0,642  berarti  bahwa  besarnya  pengaruh sebesar  64,2%  varians yang  terjadi pada  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja (Y)  dapat  dijelaskan  oleh  varians  Proses  Perencanaan  Anggaran  (X 1 )  melalui persamaan regresinya adalah  Y = 6,040 + 0,781X 1.
2. Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa secara parsial terbukti mempengaruhi Progres Penyerapan Anggaran Belanja, dari hasil analisis didapat
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
nilai  koefesien   ( R ) sebesar  0.717 menunjukkan pengaruh  yang kuat,  sedangkan koefisien  determinasi  diperoleh    R  Square  ( R 2 )  =  0,514  berarti  bahwa  besarnya pengaruh sebesar 51,4% varians yang terjadi pada Progres Penyerapan Anggaran Belanja  (Y)  dapat  dijelaskan  oleh  varians  Proses  Administrasi  Pengadaan Barang/Jasa (X 2 ) melalui persamaan  regresinya adalah  Y = 8,623 + 0,695X 2.
3. Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  secara  parsial  terbukti  mempengaruhi Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja,  dari  hasil  analisis  didapat  nilai  koefesien ( R )  sebesar  0.780  menunjukkan  pengaruh  yang  kuat,  sedangkan  koefisien determinasi  diperoleh    R  Square  ( R 2 )  =  0,608  berarti  bahwa  besarnya  pengaruh sebesar  60,8%  varians yang  terjadi pada  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja (Y)  dapat  dijelaskan  oleh  varians  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  (X 3 ) melalui persamaan  regresinya adalah  Y = 4,472 + 0,839X 3.
4. Secara  simultan  terbukti  bahwa,  Proses  Perencanaan  Anggaran  (X 1 ),  Proses Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  (X 2 ),  dan  Proses  Verifikasi  Dokumen Pembayaran  (X 3 )  secara  bersama-sama    mempengaruhi  Progres  Penyerapan Anggaran Belanja (Y), dari hasil analisis didapat nilai koefesien ( R ) sebesar 0,858 menunjukkan  pengaruh  yang  sangat  kuat,  sedangkan  koefisien  determinasi simultan    diperoleh  R  Square    ( R 2 )  =  0,737    berarti  bahwa  73,7%  varians  yang terjadi  pada  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y)  dapat  dijelaskan  oleh varians  Proses  Perencanaan  Anggaran  (X 1 ),  Proses  Administrasi  Pengadaan Barang/Jasa  (X 2 ),  dan  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  (X 3 )  melalui persamaan  regresinya  adalah    Y  =  0,945  +  0,453X 1 +  0,051X 2 +  0,452X 3. yang berarti 26,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

## I.   Daftar Pustaka

## Buku - Buku
1. Tim Satker, 2014, Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Kegiatan Satker Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi, Jakarta.
2. Sarwono,  Jonathan.  2012, Metode  Riset  Skripsi  Pendekatan  Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS , PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
3. Sugiyono,  2012, Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitaif,  Kualitatif  dan R&D) , ALFABETA, CV, Bandung.
4. Herriyanto,  Hendris.  2012, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keterlambatan Penyerapan  Anggaran  Belanja  Pada  Satuan  Kerja  Kementerian/Lembaga  di Wilayah  Jakarta,  Tesis,  Program  Studi  Perencanaan  dan  Kebijakan  Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
5. Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik , Edisi Kedua, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,Yogyakarta.
6. Mardiasmo.  2010. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah ,  Penerbit  Andi, Yogyakarta.
7. Suhartono  dan  Irawan,  2000,  Metodologi  Penelitian  Sosial,  P.T.  Remaja Rosdakarya, Jakarta.
8. ________,  2010, Pedoman  Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
9. ________, 2009, Renstra Badan Pembinaan Konstruksi, BP Konstruksi, Jakarta.

## Perundang - Undangan
1. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden  No.  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah , Jakarta.
ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN ( online ) : 2599-171X
2. Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  190/PMK.05/2012  tentang Tata  Cara Pembayaran  Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara , Jakarta
3. Ditjen  Perbendaharaan.  2011, Hasil  Monitoring  dan  Evaluasi  Hal-hal  Yang Mempengaruhi Dalam Penyerapan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta.
4. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  14/PRT/M/2011  tentang Pedoman Pelaksanaan  Kegiatan  Kementerian  PU  Yang  Merupakan  Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, Jakarta.
5. Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  No.  PER-11/PB/2011  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Dirjen  Perbendaharaan  Nomor  Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, Jakarta. 6. Keputusan  No.  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, sebagai perubahan dari Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 , Jakarta. 7. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  05/PRT/M/2006  tentang Petunjuk Pelaksanaan  Pemeriksaan  Kas  Terhadap  Bendahara  oleh  Kepala  Satker  di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
8. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  03/PRT/M/2006  tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi Pertanggung Jawaban Anggaran di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
9. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  02/PRT/M/2006  tentang Petunjuk Pelaksanaan  Pembukuan  dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan  di  Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
10. Keputusan  Presiden  No.  80  Tahun  2003  tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta.
Internet 1. Website : http://www.pu.go.id 2. Website : http://www.perbendaharaan.go.id