Institute of Research and Publication Indonesia

## CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Journal Homepage: https://journal.irpi.or.id/index.php/consen Vol. 3 Iss. 1 May 2023, pp: 15-21 ISSN(P):2828-9943 ISSN(E): 2809-0217

## Strengthening Legal Capacity of Micro, Small, and Medium Enterprises in the Mangrove Ecosystem of Mahakam Delta

## Penguatan Kapasitas Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kawasan Ekosistem Mangrove Delta Mahakam
Haris Retno Susmiyati* 1 , Grizelda 2 , Rahmawati Al Hidayah 3 , Warkhatun Najidah 4 , Wiwik Harjanti 5 , Alfian 6 , Esti Handayani Hardi 7 , Rita Diana 8 , Nurul Puspita Palupi 9
1,2,3,4,5,6 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia
7 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, Indonesia
8 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Indonesia
9 Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, Indonesia
E-Mail: 1 harisretno@fh.unmul.ac.id , 2 grizelda@fh.unmul.ac.id

## Abstract
The economic independence of the community through Micro, Small, and Medium Enterprises  (UMKM) is an important priority that supports  social economy. Especially during a crisis and pandemic COVID19, UMKM are one of the business actors who are still able to survive when economic activity declines. However, in this great potential, UMKM actors in the mangrove ecosystem in the Mahakam delta area have weaknesses in legal understanding as evidenced by the incomplete licensing requirements, and also do not have an understanding of the urgency and procedures for making contracts and other legal aspects. Therefore, training is needed to increase the legal capacity of UMKM actors. The method used is a training  involving  UMKM  business  actors  in  three  stages;  UMKM  mapping;  provide  material  on  opportunities  and challenges for UMKM in mangrove ecosystems and legal knowledge for UMKM; preparation of strategic plans for UMKM for mangrove ecosystems. The results of this activity indicate an increase in the legal understanding of UMKM actors and a strategic plan for strengthening UMKM in the mangrove ecosystem in the Delta Mahakam area has been formulated. This encourages the community to participate in protecting and rehabilitating mangrove areas for mutual prosperity.
Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises,  Mangrove,  Delta Mahakam

## Abstrak
Kemandirian  ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan prioritas penting yang menunjang ekonomi kerakyatan. Terlebih di masa krisis dan pandemi COVID19, UMKM menjadi salah satu pelaku usaha yang tetap mampu bertahan ditengah gelombang penurunan ekonomi. Namun ditengah potensi besar ini, Pelaku UMKM Ekosistem mangrove di kawasan delta mahakam memiliki kelemahan dalam pemahaman hukum yang dibuktikan dengan syarat perizinan yang dimiliki belum lengkap, belum memiliki pemahaman terkait urgensi dan tata cara pembuatan kontrak dan aspek hukum lainnya. Karenanya diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas hukum pelaku UMKM. Metode yang  digunakan  adalah  workshop/pelatihan  melibatkan  pelaku  usaha  UMKM  dengan  tiga  tahapan;  pemetaan  UMKM; penyampaian  materi  peluang  dan  tantangan  UMKM  ekosistem  mangrove  dan  Pengetahuan  Hukum  bagi  UMKM; penyusunan  rencana  strategis  UMKM  ekosistem  mangrove.  Hasil  pengabdian  ini  menunjukkan  adanya  peningkatan pemahaman hukum pelaku UMKM dan tersusun rencana strategis penguatan UMKM ekosistem mangrove di kawasan Delta Mahakam. Hal ini mendorong masyarakat secara partisipatif melindungi dan merehabilitasi kawasan mangrove untuk kesejahteraan bersama.
Kata kunci:  Delta Mahakam, Mangrove, Penguatan Kapasitas Hukum, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

## 1. Pendahuluan
Ekosistem  mangrove  merupakan  ekosistem  yang  unik  dan  rawan,  tetapi mempunyai  peranan fungsi  multi  guna  baik  jasa  biologis,  ekologis,  maupun  ekonomis (A. Maolani et al., 2021). Kawasan Delta  Mahakam  adalah  kawasan  ekosistem  mangrove  yang  dikenal  kaya  sumber  daya  alam  baik  sector perikanan maupun eksploitasi minyak dan gas bumi. Selain itu Kawasan perairan Delta Mahakam juga menjadi sarana  transportasi  bagi  pengangkutan  hasil  sumber  daya  alam  di  kawasan  sekitarnya.  Ditengah  berbagai eksploitasi, kawasan ini harus berhadapan dengan situasi krisis ekologis khususnya pada ekosistem mangrove. Letaknya yang berada dikawasan pesisir atau hilir sangat dipengaruhi oleh kegiatan eksploitasi di darat atau hulu. Meningkatnya kegiatan manusia baik di hulu dan di hilir menyebabkan peningkatan kerusakan kawasan mangrove. Berdasarkan data tingkat kekritisan kawasan mangrove di Delta Mahakan adalah 5,6% kategori rusak,  42,2%  rusak  berat,  dan  52,2%  tidak  rusak.  Dilihat  dari  luasan  penggunaan  lahan,  kawasan  Delta Mahakam Sebagian besar didominasi oleh tambak dengan luas 54.865 ha (43,7%). Melihat kondisi kerusakan kawasan  mangrove  (Tim  Peneliti  Balitbangda  Kukar,  2019),  maka  diperlukan  konservasi,  rehabilitasi  dan restorasi terhadap kawasan ekosistem mangrove secara serius dan berkelanjutan.
Konservasi  sumber  daya  alam  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1990  mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam proses mengkomunikasikan konservasi alam, partisipasi  masyarakat  sangat  diperlukan  yang  dilakukan  dengan  penyampaian  pesan  mengenai  konservasi ekosistem mangrove kepada masyarakat (Fitria et al., 2020). Karenanya salah satu upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi kawasan mangrove di Delta Mahakam adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk dapat  mengembalikan  fungsi  mangrove  dengan  usaha  yang  sekaligus  dapat  meningkatkan  kesejahteraan. Lingkungan  terjaga dan masyarakat sejahtera menjadi harapan besar masyarakat pesisir dengan membentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis ekosistem mangrove.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM merupakan pilar utama dalam ekonomi kerakyatan,  kekuatan  UMKM  telah  teruji  ketika  mampu  bertahan  dalam  gelombang  krisis  ekonomi  dan pandemi.  Meskipun  banyak  usaha  yang  bangkrut,  masih  ada  satu  peluang  yang  dapat  menjadi  harapan bergulirnya  ekonomi  kerakyatan  melalui  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (Nurlinda  &  Sinuraya,  2020). Karenanya  UMKM  harus  dipandang  sebagai  potensi  besar  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat di satu sisi dan menjaga ekosistem mangrove di sisi lain.
Namun fakta di dua desa kawasan Delta Mahakam yakni  Desa Muara Badak Ulu dan Desa Salo Palai menunjukkan  bahwa  Pelaku  UMKM  Ekosistem  mangrove  memiliki  kelemahan  dalam  pemahaman  hukum yang dibuktikan dengan syarat perizinan yang dimiliki belum lengkap, belum memiliki pemahaman terkait urgensi dan tata cara pembuatan kontrak dan aspek hukum lainnya. Padahal informasi dan pemahaman hukum sangat berpengaruh besar pada pengembangan dan penguatan usaha UMKM itu sendiri. UMKM dan Koperasi akan  semakin  kuat  jika  sudah  mempunyai  pengakuan  hak  kekayaan  Inteletual  secara  hukum  dalam perlindungannya.  Belum  meratanya  pemahaman  bahwa  Kekayaan  Intelektual  sebagai  kebutuhan  terhadap perlindungan membuat banyak produk-produk UMKM dan Koperasi yang belum didaftarkan(Sugiyanto et al., 2021). Disinilah peran hukum yang harus dipahami oleh masyarakat termasuk pelaku UMKM.
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang Undang ini beserta aturan turunannya diharapkan mampu mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Meski telah ada regulasi yang mengatur UMKM, tapi masih harus ada  upaya  untuk  mendorong  implementasinya  efektif.  Penelitian  sebelumnya  diperoleh  informasi  bahwa produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sudah ada  namun belum efektif dalam mengembangkan UMKM  sebagaimana  cita-cita  dari  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945,  yaitu  menciptakan  demokrasi ekonomi yang handal dan mandiri dan dapat bersaing baik skala regional maupun global (Zia, 2020). Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pelaku UMKM merupakan langkah strategis untuk mengembangkan usaha, membangun jejaring serta kerjasama yang kuat antar pelaku UMKM di setiap desa (Darwanto, 2019).  Termasuk dalam meningkatkan dan mengembangkan jenis dan kualitas produk usaha. Perlu dilakukan  diversifikasi  produk,  terutama  produk  fungsional  sehat  yang  secara umum dapat meningkatkan Kesehatan (Sarofa & Wicaksono, 2021). Upaya ini tidak bisa dilepaskan dari potensi sumber daya yang ada di desa kawasan pesisir dimana ekosistem mangrove banyak ditemukan.
Beberapa  riset  dan  kegiatan  terdahulu  menunjukkan  bahwa  sumberdaya  lokal  dalam  hal  ini diversivikasi pangan berbasis buah mangrove akan membutuhkan buah yang melimpah dan itu bisa diperoleh dengan terus melakukan pelestarian mangrove (Ramses et al., 2018). Selain olahan makanan dan minuman, mangrove  juga  dapat  dimanfaatkan  menjadi  bahan  pewarna,  seperti  Pembuatan  batik  dengan  pewarnaan mangrove sangatlah cocok untuk dibuat dan dikembangkan karena memiliki potensi usaha yang cukup besar untuk kemajuan daerah, apabila dapat dikelola dengan baik maka fungsi dan manfaat tanaman mangrove dapat dirasakan berguna bagi masyarakat sehingga ekosistem tanaman mangrove itu sendiri dapat menjadi lestari dikarenakan punya manfaat ekonomis yang terasa bagi masyarakat (Heni Irawati et al., 2020) . Meski demikian ditemukan pula kendala dalam pemanfaatan produk mangrove, kendala  dari masyarakat yang merasa tidak diuntungkan dan memutuskan untuk berhenti mengolah sumber daya tersebut dikarenakan susahnya bahan utama dari olahan mangrove (Shabrina, 2022).
Tujuan kegiatan pengabdian  kepada masyarakat ini adalah agar masyarakat pesisir khususnya di kawasa Delta Mahakam  memiliki  pemahaman  hukum  dalam  pengelolaan  UMKM,  melatih  pelaku  UMKM  menyusun rencana strategis untuk penguatan dan pengembangan UMKM berbasis ekosistem mangrove dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi kawasan mangrove.

## 2. Metode
Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah  workshop atau pelatihan bagi pelaku UMKM di dua desa kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada tiga tahapan dalam kegiatan ini, yaitu: Pertama Pemetaan UMKM; dilakukan sebelum kegiatan pelatihan untuk mengidentifikasi UMKM yang ada di dua desa, wawancara dengan pelaku usaha UMKM dengan dipandu pertanyaan dalam kuisioner untuk memetakan kondisi UMKM, peluang dan tantangan termasuk kendala yang dihadapi. Kedua Penyampaian  materi; disampaikan pada sesi pertama saat pelatihan yang membahas peluang dan tantangan UMKM ekosistem mangrove, dan Materi terkait Pengetahuan Hukum bagi UMKM. Ketiga Pendampingan penyusunan  rencana  strategis  UMKM  ekosistem  mangrove,  dilakukan  secara  partisipatif  pelaku  UMKM bersama aparat desa menyusun rencana tindak lanjut.
Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diukur dengan indikator adanya, pertama: adanya hasil pemetaan UMKM di dua desa yang disusun secara sistematis dan dijadikan dasar dalam materi pelatihan. Kedua  :  Pelaku  UMKM  mampu  mengidentifikasi  peluang  dan  tantangan  termasuk  aspek  hukum  dalam kelompok  usaha  berbasis  ekosistem  mangrove.Tersusun  rencana  strategis  UMKM  berbasis  ekosistem mangrove secara partisipatif oleh pelaku UMKM di dua desa kawasan Delta Mahakam.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pelatihan Penguatan Kapasitas Hukum Pelaku UMKM berbasis  ekosistem mangrove dilaksanakan secara berurutan selama dua hari di dua desa Kawasan Delta Mahakam, yaitu Desa Muara Badak Ulu dan Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Peserta yang hadir 55 Orang  terdiri dari unsur pemerintahan desa, Ibu PKK dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan pelaku UMKM.
Gambar 1. Daftar hadir peserta

## Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di dua desa kawasan Delta Mahakam menggunakan konsep yang sama terdiri dari 3 tahapan yakni: Pertama, Pemetaan UMKM berbasis ekosistem mangrove. Pada tahap ini dilakukan  wawancara  dengan  pelaku  UMKM  dengan  panduan  kuesioner  untuk  mengidentifikasi    potensi, pengembangan  UMKM  produk  olahan  mangrove  dan  perikanan.  Ada  beberapa  pertanyaan  panduan  dalam kuesioner untuk wawancara dengan pelaku UMKM (tabel 1).
Tabel 1. Informasi kuisioner potensi pengembangan UMKM berbasis ekosistem mangrove
No Pokok Pertanyaan Kuisioner Keterangan 1 Pengetahuan tentang UMKM Ada  5  pertanyaan  terkait  Informasi  dan syarat  pendirian  UMKM, pelatihan yang pernah dilakukan 2 Pengetahuan Pelaku UMKM Terkait mangrove Ada 4 pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi mangrove, urgensi mangrove dan produk UMKM untuk melestarikan mangrove 3 Gambaran umum UMKM di desa Ada  6  pertanyaan  untuk  mengetahui  kondisi  desa  terkait  jumlah UMKM secara umum, UMKM berbasis mangrove dan perikanan 4 Identifikasi UMKM Berbasis mangrove dan perikanan Ada 19 pertanyaan yang terdiri dari identitas rindi UMKM, bentuk usaha,  produk  utama  dan  turunan,  kemasan,  merek,  harga, pemasaran,  keuangan,  kendala  dan  informasi  kebutuhan  dari UMKM untuk dapat berkembang
Kuisioner  dijadikan  sebagai  panduan  untuk  melakukan  wawancara  mendalam  kepada  pelaku  UMKM  dan aparatur desa di dua desa kawasan Delta Mahakam. Hasilnya diperoleh informasi di dua desa terkait identifikasi UMKM berbasis ekosistem mangrove (tabel 2).
Tabel 2. Ringkasan Hasil Pemetaan UMKM No Informasi Desa Muara Badak Ulu Desa Salo Palai 1 Jumlah  UMKM  berbasis Olahan Mangrove Tidak ada 1 (satu) UMKM sektor Mangrove 2 Jumlah  UMKM  berbasis perikanan 4  (empat)  UMKM  sektor perikanan, dan 2 (dua) UMKM sektor perkebunan 3 (tiga) UMKM sektor perikanan 3 Permasalahan  manajemen produk UMKM 1. Kemasan belum menarik 2. Merk  sama  dengan  nama kelompok usaha
3. Pemasaran terbatas 4. Kesulitan bahan baku 1. Kemasan belum menarik 2. Merk  sama  dengan  nama  kelompok usaha
3. Tidak konsisten bentuk dan ukuran
4. Pemasaran terbatas
5. Akses  memperoleh  bahan  baku (mangrove) masih terbatas
6. Komposisi masih harus diperbaiki
7. Rasa olahan sirup mangrove perlu tes pasar

## ISSN(P):2828-9943 ISSN(E): 2809-0217
8. Rumah produksi untuk semua produk 4 Informasi Kapasitas Hukum Pelaku UMKM 1. Belum memiliki NPWP 2. Belum ada izin 3. Gagal  kontrak  kerjasama dengan pengusaha ritel karena tidak memenuhi syarat perizinan 1. Sebatas memiliki IRT 2. Belum pernah sertifikasi halal
3. Sudah ada yang memiliki NPWP
Pemetaan juga menunjukkan bahwa ada peluang yang besar bagi pengembangan UMKM di kawasan mangrove Delta Mahakam, namun terdapat tantangan salah satunya kondisi mangrove yang mengalami kerusakan jika tidak dilakukan rehabilitasi secara serius. Berdasarkan hasil pemetaan diperoleh hasil identifikasi bahwa pelaku UMKM masih memiliki pemahaman hukum yang lemah terkait UMKM, selain adanya kelemahan produksi dan  manajemen UMKM.
Kedua, sesi  pemaparan  materi  penguatan  hukum  UMKM,  yang  disampaikan  pada  saat  pelatihan  bersama pelaku UMKM, pihak aparatur desa, BUMDES, Ibu PKK dan  unsur pemuda. Pada sesi ini ada dua paparan materi  yang  disampaikan  oleh  tim  yang  memiliki  latar  belakang  keahlian  yang  berbeda  yakni  perikanan, pertanian, kehutanan dan ahli hukum.  Materi pertama membahas peluang dan tantangan UMKM khususnya berbasis olahan mangrove dan perikanan, materi dikemas dengan menarik melalui tayangan berbagai video UMKM yang berhasil mengembangkan mangrove juga review langsung produk dari pelaku UMKM di kedua desa.

## Gambar 3. Materi peluang dan tantangan UMKM
Selanjutnya materi tentang informasi hukum bagi pelaku UMKM, pada sesi ini disampaikan mengapa UMKM perlu  mengetahui  aspek  hukum  UMKM,  apa  saja  informasi  hukum  yang  harus  dipahami  dan  bagaimana memperoleh  atau  mendapatkan  akses  hukum  terhadap  pelaku  UMKM.  Sama  seperti  pemaparan  materi pertama, sesi ini juga diikuti secara antusias dengan adanya diskusi atau dialog langsung dari pemateri dan seluruh peserta terkait kendala yang dialami.

## Gambar 4: Materi Penguatan Hukum UMKM
Setelah  penyampaian  materi  dilanjutkan  tahap  ketiga;  penyusunan  rencana  strategis  UMKM  Berbasis Ekosistem Mangrove. Sesi ini dilakukan secara partisipatif dipimpin oleh fasilitator yang memberikan kata kunci  untuk  dimasukkan  dalam  kanvas  desain  yang  telah  disiapkan.  Hal  yang  dibahas  dalam  menentukan rencana strategis adalah menemukan kendala utama yang terjadi pada pelaku UMKM di desa kemudian dicari solusi bersama dan tindak lanjut terhadap rumusan solusi tersebut.
Hasil Rencana strategis di dua desa, yang akan dilaksankan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepandisusun berdasarkan  pada  7  (tujuh)  permasalahan  yaitu  pertama:  kurangnya  pengetahuan  tentang  produk  olahan mangrove, masalah ini di jawab dengan solusi melakukan Pelatihan, dengan target pelatihan olahan kemasan dan  marketing  produk.  Target  ini  akan  dicapai  dengan  mitra  Kerjasama  dengan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES); Pemerintah Desa; Dunia usaha dan Industri; Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Kedua: Belum memiliki kapasitas pengembangan pemasaran produk UMKM, masalah kedua ini diberikan solusi  berupa  :  profiling  produk;  digitalisasi;  dan  membuka  Kerjasama.  Mitra  Kerjasama  yang  diharapkan dalam  target  ini  adalah  onlineshop  (penjualan  online),  Influencer,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Kabupaten dan Provinsi, Dunia Usaha dan Dunia Industri. Ketiga: Kesulitan dalam pengadaan bahan baku produk, karena cara pengambilan yang sulit dan lokasinya jauh dari pemukiman. Solusi yang diperlukan adalah adanya teknik dan alat untuk mengambil bahan, serta modal dan transportasi bahan baku, mitra Kerjasama yang  ditargetkan  adalah  petani  tambak,  pemerintah  desa,  Dunia  Usaha  dan  Dunia  Industri,  Majelis  Ulama Indonesia (MUI).

## Gambar 5: Suasana pengisian kanvas desain rencana strategis
Keempat  :  ketersediaan  bahan  baku  produk  UMKM  yang  langka  (musiman)  dan  mahal.  Solusi  dari permasalahan ini adalah menjalin kerjasama dengan supplier; serta membangun Kerjasama dengan petambak. Mitra  Kerjasama  dalam  rencana  strategis  ini  adalah  petambak  dan  Kelompok  Tani  Hutan  (KTH).  Kelima: Belum  ada  perizinan  UMKM  untuk  pengembangan  Kerjasama.  Solusi  untuk  permasalahan  ini  adalah diperlukan pendampingan proses perizinan UMKM, dengan target adanya Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi Halal. Mitra Kerjasama yang ditarget kan adalah Badan Perizinan Usaha Satu Pintu di Kabupaten  Kutai  Kartanegara;  Perguruan  Tinggi;  Dinas  Perundtrian  dan  Perdagangan; Corporate  Social Responsibility (CSR)  Perusahaan.  Keenam  :  Kelemahan  dalam  kapasitas  ketrampilan  bisnis.  Solusi  dari permasalahan  adalah  dengan  melakukan  pelatihan  skill  bisnis  antara  lain  kemampuan  memperkirakan kebutuhan modal usaha, biaya serta nilai jual yang menguntungkan, selain itu diperlukan pelatihan kemampuan dalam  memahami  kebutuhan  kontrak  bisnis  dalam  skala  UMKM.  Mitra  yang  ditargetkan  dalam  solusi  ini adalah pemerintah kabupaten dan provinsi; pemerintah desa serta perguruan tinggi.
Gambar 6:  Hasil Penyusunan Rencana Strategis di dua desa
Penyusunan  rencana  strategis  UMKM  berbasis  ekosistem  mangrove  menjadi  indikator  bahwa  pelaksanaan kegiatan  telah  sesuai  target  pelatihan  dalam  pengabdian  kepada  masyarakat.  Pelaku  UMKM  memiliki gambaran    dan  peta  jalan  ( road  map) untuk  mengembangkan  UMKM  yang  akan  mengolah  mangrove  dan perikanan  di  kawasan  delta  mahakam.    Selanjutnya  juga  akan  terus  dilakukan  pendampingan  untuk melaksanakan program dalam rencana tindak lanjut yang telah disusun.

## 4. Kesimpulan
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  pelatihan  pengembangan  UMKM  berbasis  ekosistem mangrove menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum pelaku UMKM di dua desa,  juga tersusun hasil pemetaan UMKN dan rencana strategis penguatan UMKM ekosistem mangrove yang menjadi pedoman pelaku UMKM mengembangkan usahanya.
Kegiatan yang melibatkan lintas keahlian di masyarakat pesisir ini diharapkan akan mendorong masyarakat secara partisipatif melindungi dan merehabilitasi kawasan mangrove untuk kesejahteraan bersama.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  disampaikan  kepada  Pimpinan  Universitas  Mulawarman,  Program  Kedaireka,  BRGM  dan Pemerintah  Desa  Salo  Palai  dan  Desa  Muara  Badak  Ulu  serta  Mahasiswa  KKN  48  Tematik  Energi  dan Lingkungan  di  Desa  Salo  Palai  dan  Desa  Muara  Badak  Ulu  Kecamatan  Muara  Badak  Kabupaten  Kutai Kartanegara, yang telah mendukung kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di dua desa pada kawasan Delta Mahakam.

## Referensi
[1]  R. A. Maolani et al. , “Perluasan Hutan Mangrove dalam Mitigasi Risiko Bencana Pemanasan Global: Kegiatan PkM di Kawasan Pesisir Muara Angke Jakarta,” Din.  J. Pengabdi. Kpd. Masy. , vol. 5, no. 6, pp. 1380–1388, 2021, doi: 10.31849/dinamisia.v5i6.8096.
[2]  Balitbangda  Kukar  and  U.  T.  UNMUL,  “Kajian  identifikasi  tingkat  kerusakan  hutan  mangrove  untuk perencanaan reboisasi pada Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara,” Gerbang Etam , vol. 13, no. 1, pp. 67–85, 2019.
[3]  M.  R.  Fitria,  Erwiantono,  and  D.  D.  Kadek,  “Komunikasi  Partisipatif  Pada  Program  Konservasi Ekosistem Mangrove Di Mangrove Center Graha Indah Kota Balikpapan,” eJournal Ilmu Komun. , vol. 8, no. 4, pp. 50–62, 2020.
[4]  Nurlinda  and  J.  Sinuraya,  “Potensi  UMKM  Dalam  Menyangga  Perekonomian  Kerakyatan  di  Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur,” Pros. Semin. Akad. Tah. Ilmu Ekon. dan Stud. Pembang. 2020 , pp. 160–175, 2020, [Online]. Available: https://feb.untan.ac.id/prosiding-satiesp-2020/.
[5]  Sugiyanto, A. Putri R., and R. Kartolo, “Potensi Kekayaan Intektual pada Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Kota Tangerang Selatan,” Proc. Univ. Pamulang , vol. 1, no. 1, pp. 502–520, 2021.
[6]  H.  Zia,  “Pengaturan  Pengembangan  UMKM  Di  Indonesia,” Rio  Law  J. ,  vol.  1,  no.  1,  2020,  doi: 10.36355/rlj.v1i1.328.
[7]   dkk Darwanto, “Pengembangan Produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pertanian Berbasis Potensi Lokal,” J. Untidar.Riset Ekon. Manaj. , vol. 2, no. 2, pp. 93–101, 2019.
[8]  U.  Sarofa  and  L.  A.  Wicaksono,  “Pengolahan  Mie  Kering  Tersubsidi  Tepung  MangroveSebagai Diversifikasi Produk UMKM SOMANO Surabaya di Masa Pandemi Covid-19,” Kournal Sci. Dev. , vol. 4, no. 2, 2021.
[9]  R. Ramses, E. Ashari, and R. Ramdani, “Inovasi Minuman Dan Panganan Berbahan Baku Bidara Laut (Ximenia Americana) Dan Mangrove Dari Pesisir Kota Batam,” Din.  J. Pengabdi. Kpd. Masy. , vol. 2, no. 2, pp. 197–204, 2018, doi: 10.31849/dinamisia.v2i2.2068.
[10]  Heni Irawati, Novi Luthfiyana, Imra, Triyana Wijayanti, Andi Izza Naafilah, and Sari Wulan, “Aplikasi Pewarnaan Bahan Alam Mangrove Pada Kain Batik Sebagai Diversifikasi Usaha Masyarakat,” Din.  J. Pengabdi. Kpd. Masy. , vol. 4, no. 2, pp. 285–292, 2020, doi: 10.31849/dinamisia.v4i2.3982.
[11]  F.  Shabrina,  “Analisis  Ekonomi  Masyarakat  Berbasis  Sumber  Daya  Terbarukan  di  Kota  Bontang,” eJournal Pemerintah. Integr. , vol. 8, no. 4, pp. 1220–1230, 2022.