RESPON PEMERINTAH TERHADAP KENAIKAN PERMUKAAN AIR LAUT DI PESISIR UTARA DKI JAKARTA
The Government's Response Towards Sea Level Rise in the North Coast of DKI Jakarta
Hafizhah Nur Latifah 1*
Keysha Raafasya Fonna 2 Indira Pramesthi Nurulita 3

## dst
*1 Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
2 Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
3 Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
*email: hafizhah.nur@ui.ac.id

## Abstrak
DKI  Jakarta  termasuk ke  dalam  daftar  provinsi  yang  wilayah pesisirnya  terancam akan kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut sendiri sebenarnya merupakan  ancaman  tersembunyi  yang  dapat  merusak  stabilitas  daerah  dan  juga negara,  apabila  tidak  mendapat  respon  yang  tepat.  Menanggapi  hal  tersebut,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mencoba mempertimbangkan beberapa opsi yang  sekiranya  dapat  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Adapun  pilihan  yang dimaksud, antara lain pembuatan tanggul, hunian terapung, dan juga sistem polder. Di  antara  ketiga  opsi  tersebut,  Pemprov  DKI  Jakarta  pun  akhirnya  memutuskan untuk mengambil dua langkah strategis, yaitu pembuatan Tanggul Jakarta dan juga pencanangan sistem polder sebagai pendukung. Bagi Pemprov sendiri, pembuatan hunian atau kota terapung dapat dikatakan bukan langkah yang tepat untuk diambil, sebab hal tersebut hanya tepat dilaksanakan dalam proyek-proyek kecil saja, seperti sekolah,  pasar,  dll.  Di  lain  sisi,  Pemprov  DKI  lewat  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  DKI  Jakarta  pun  menunjukan  ketertarikan mereka  terhadap  konsep  National  Capital  Integrated  Coastal  Development (NCICD), yang berencana menerapkan tanggul pantai atau tanggul rob di wilayah pesisir Jakarta Utara. Sebagai pendukung, sistem polder yang menghubungkan antara beberapa  sistem  perairan  pun  juga  ikut  dicanangkan  agar  dapat  mendukung pengoperasian tanggul tersebut. Walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam proses  pembangunannya,  Pemprov  DKI  menganggap  bahwa  masalah  tersebut bukanlah  hambatan  yang  berarti,  serta  tetap  yakin  bahwa  langkah  yang  diambil merupakan langkah yang tepat.
Kata Kunci: Kenaikan Permukaan Air Laut
Sistem Polder Tanggul Jakarta Hunian Terapung
Keywords : Sea Level Rise Polder System Jakarta Embankment Floating Housing Accepted July 2022

## Published
Oktober 2022

## Abstract
DKI Jakarta is in the list of provinces whose coastal areas are threatened by sea level rise. Sea level rise itself is actually a hidden threat that can damage the stability of the region and also the country if it does not get the right response. In response to this, the Provincial Government of DKI Jakarta is also trying to consider several options that can overcome these problems. The options in question include the construction of embankments, floating shelters,  and  the  polder  system.  Among  the  three  options,  the  DKI  Jakarta  Provincial Government finally decided to take two strategic steps, namely the construction of the Jakarta Embankment and also a polder system as a support. For the provincial government itself, the construction of dwellings or floating cities is not the right step to take, because it is only appropriate to implement it in small projects, such as schools, markets, etc. On the other  hand,  the  DKI  Jakarta  Provincial  Government  through  the  DKI  Jakarta  Regional Planning and Development Agency (BAPPEDA) has also shown their interest in the concept of National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), which plans to implement a coastal embankment or tidal dike in the coastal areas of North Jakarta. As a support, a polder system that connects several water systems was also launched in order to support the  operation  of  the  embankment.  Although  there  are  still  some  obstacles  in  the construction process, the DKI Provincial Government considers that these problems are not significant obstacles, and remains confident that the steps taken are the right steps.
© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v8i2

## PENDAHULUAN
Seperti  yang  diketahui  bersama,  Indonesia merupakan negara yang cukup unik, di mana dua per tiga dari  keseluruhan  wilayahnya  berbentuk  perairan.  Hal tersebut  membawa  cukup  banyak  keuntungan  bagi negara  ini,  namun  di  sisi  lain  dampak  negatif  pun  juga ikut  terbawa.  Adapun  dampak  negatif  yang  dimaksud ialah timbulnya fenomena kenaikan permukaan air laut (sea  level  rise)  yang  kerap  terjadi  di  wilayah  pesisir (Karlina & Viana, 2020, hlm. 576). Kenaikan permukaan air  laut  tersebut  merupakan  implikasi  dari  perubahan iklim  yang  kini  marak  diperbincangkan  oleh  negara  di belahan dunia manapun, sebab perubahan iklim sendiri mengakibatkan pemanasan global yang membuat es yang ada di Antartika pun perlahan mencair, sehingga volume air  pun  lama-kelamaan  semakin  meningkat  dan menimbulkan kenaikan permukaan air laut (Suprijanto, 2003,  hlm.  9).  Ditambah  fenomena  penurunan  tanah yang  terjadi,  hal  tersebut  semakin  menambah kekhawatiran  masyarakat  terutama  masyarakat  di kawasan pesisir.
Kenaikan  permukaan  air  laut  sendiri  dinilai memiliki  dampak  yang  sangat  besar  bagi  kawasan  fisik maupun penduduk yang bermukim di daerah tersebut. Di mana banyak di antaranya bersifat kerugian, karena akan adanya kehilangan wilayah daratan dalam cakupan yang  luas.  Tidak  hanya  itu,  buntut  dari  kenaikan permukaan  air  laut  pun  sangatlah  berkonotasi  negatif, karena  semakin  membuktikan  bahwa  potensi tenggelamnya  sebuah  daratan  menjadi  kian  nyata (Prabowo & Salahudin, 2016, hlm. 116). Bahkan, Asian Development  Bank  (ADB)  sendiri  memberi  perhatian lebih  kepada  fenomena  tersebut,  serta  menganggap kondisi yang satu ini sebagai kondisi yang ekstrem dan cukup mengancam kestabilan suatu negara (Wahyudin, 2020, hlm. 29). Maka dari itu, kenaikan permukaan laut sebenarnya  mesti  menjadi  salah  satu  prioritas  bagi pemerintah untuk segera diatasi.

## METODOLOGI
Metodologi merupakan salah satu bahan paling krusial  di  dalam  sebuah  penulisan,  sebab  di  dalamnya terkandung pedoman dan juga alat yang digunakan oleh peneliti  untuk  mengumpulkan  dan  memilih  data  yang diperlukan,  serta  menganalisis  data  yang  ada  sehingga hasil analisis data tidak sampai keluar koridor. Adapun pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  tulisan  ini  adalah pendekatan  kualitatif  dengan  tipe  penelitian  deskriptif, yang  berfungsi  untuk  menggali  lebih  dalam  mengenai fenomena  sosial.  Kemudian,  teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  teknik  pengumpulan  data kualitatif dengan bentuk studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bertolak  kepada  kasus  yang  diambil,  DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki garis pantai di bagian utara teritorinya. Di mana hal ini tentu menimbulkan  kecemasan  tersendiri  bagi  warga, terkhusus  di  wilayah  Jakarta  Utara  dan  sekitarnya. Bahkan,  diketahui  dari  Direktur  Pusat  Penelitian Perubahan Iklim Tyndall Inggris, yaitu Robert Nicholls, DKI Jakarta ditasbihkan sebagai wilayah paling terancam di Asia, dengan kenaikan permukaan air laut mencapai 10 sentimeter per tahun (Setyowibowo, 2021). Di sisi lain, tingkat kerentanan di setiap daerah pesisir pastinya beragam dan sesuai dengan aktivitas maupun gangguan yang diterima, baik itu faktor alami ataupun yang berasal dari  aktivitas  manusia  itu  sendiri  (antropogenik) (Handiani,  et  al,  2019,  hlm.  146).  Untuk  DKI  Jakarta, faktor antropogenik dapat dilihat dengan jelas mewarnai isu  dari  kenaikan  permukaan  air  laut  sekaligus penurunan  tanah  tersebut,  sebab  sudah  jelas  bahwa tuntutan perekonomian membuat pembangunan sangat marak dilakukan di wilayah Ibukota, yang lama kelamaan berimbas  kepada  struktur  tanah  itu  sendiri.  Tak tanggung-tanggung, DKI Jakarta pun diprediksikan akan tenggelam di tahun 2050, apabila tidak ada langkah pasti
yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  hal tersebut (Ambari, 2021).
Posisi  DKI  Jakarta  sebagai  ibukota  negara seakan membuat semuanya menjadi serba sulit. Hal ini menimbulkan  dilema  bagi  pemerintah  pusat,  berkaitan dengan apakah Jakarta tetap akan dipertahankan sebagai ibukota  atau  sebaliknya.  Pada  akhirnya,  kenaikan permukaan  air  laut  yang  berpotensi  menenggelamkan Jakarta  tersebut  menjadi  salah  satu  alasan  pemerintah pusat memutuskan untuk memindahkan ibukota negara dari  Jakarta  ke  Kalimantan  (Sebayang,  2019).  Hal  ini dilakukan untuk meminimalisasi risiko akan kerugian dan menghindarkan  jantung  pemerintah  dari  kemungkinan akan kolaps akibat bencana.
Berpindahnya  ibukota  negara  bukan  berarti membuat penanggulangan kenaikan permukaan air laut dan  revitalisasi  Jakarta  terhenti.  Justru  pemerintah provinsi – tidak  menutup  kemungkinan  akan  adanya keterlibatan  pusat – perlu  untuk  mencari  siasat  agar situasi  ini  dapat  segera  teratasi  dan  tidak  sampai merugikan  masyarakat  luas.  Untuk  itu,  skema  atau gagasan yang terstruktur dibutuhkan untuk memastikan bahwa  kenaikan  permukaan  air  laut  ini  dapat  segera dikendalikan dan tidak menimbulkan kerugian.
Sebenarnya  telah  banyak  ide  yang  dihasilkan semata  untuk  mengendalikan  kenaikan  permukaan  air laut  di  kawasan  Jakarta.  Adapun  ide  yang  dimaksud antara lain, pembuatan tanggul Jakarta, pendirian hunian terapung, dan juga sistem polder yang menggabungkan tanggul, danau, dan juga pompa (Fauzan, 2021). Selaras dengan  itu,  Pemprov  lewat  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  DKI  Jakarta  pun menunjukan  ketertarikan  mereka  terhadap  konsep National  Capital  Integrated  Coastal  Development (NCICD),  yang  berencana  menerapkan  tanggul  pantai atau  tanggul  rob  di  wilayah  pesisir  Jakarta  Utara (Nababan,  2021).  Proyek  ini  pun  mendapat  sambutan yang  positif  dari  Gubernur  DKI  Jakarta,  yang  terbukti dengan  ditetapkannya  target  prioritas  pembuatan
tanggul  sepanjang  46  kilometer  di  area  pesisir  Jakarta Utara (Faisal, 2021).
Rencananya,  proyek  tanggul  NCICD  sendiri dibangun demi mengurangi kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim dan juga banjir rob yang sangat sering  terjadi  di  kawasan  pantai.  Berdasarkan masterplan  yang  dimiliki  NCICD,  tanggul  lepas  pantai tersebut  akan  dibangun  menyerupai  bentuk  Garuda yang kepalanya  menghadap ke utara. Sehingga, tanggul tersebut  disinyalir  akan  dapat  menahan  kenaikan permukaan  air  laut  hingga  seratus  tahun  yang  akan datang, atau tepatnya saat muka air laut telah bertambah 1 m tingginya (Bachtiar, et al, 2017, hlm. 2).
Seiring berjalannya waktu, hampir sama dengan proyek  konstruksi  lain  yang  seringkali  mengalami hambatan dan kendala, proyek Tanggul Jakarta  sendiri juga  mengalami  keterlambatan  yang  disebabkan  oleh beberapa  hal,  di  antaranya  koordinasi  dan  komunikasi yang buruk antar bagian-bagian dalam organisasi kerja, keterlambatan pengadaan material, rencana kerja yang tidak tersusun dengan baik, dll (Schulz &  Putra, 2021, hlm. 30). Tak urung, hal tersebut memunculkan kecemasan baru di tengah masyarakat, di mana  kenaikan  permukaan  laut  sendiri  belakangan menunjukan pertambahan titik persebaran di beberapa daerah (Maolani, et al, 2021, hlm. 1381). Namun, isu-isu terkait  keterlambatan  tersebut  akhirnya  dibantahkan oleh Kepala Dinas SDA DKI, yaitu Yusmada Faizal yang menerangkan bahwa keterlambatan pembuatan tanggul disebabkan  oleh  tingginya  pasang  laut  yang menyebabkan tinggi muka air (TMA) lebih dari +240 PP dan banjir rob yang setinggi 20-50 cm (VOI, 2021).
Untuk memastikan bahwa kenaikan permukaan air laut tetap dapat teratasi walaupun adanya keterlambatan  pembuatan  tanggul,  pemerintah  DKI Jakarta  pun  nampaknya  memimbang  opsi  lain  untuk dijadikan  solusi  atas  kenaikan  permukaan  air  laut, seperti halnya hunian terapung dan juga sistem polder. Diketahui  bahwa  Jakarta  Utara  sendiri  dinilai  cocok untuk pendirian hunian terapung, terutama Kecamatan
Penjaringan  yang  potensi  wilayah  terendamnya  cukup luas akibat kenaikan permukaan air laut (Nastiti, 2017). Nantinya, konstruksi bagian bawah dari hunian terapung tersebut dirancang untuk fleksibel mengikuti pergerakan muka air laut, sehingga apabila ketinggian atau level air tersebut  naik,  maka  hunian  dapat  dengan  mudah mengikutinya (Nastiti & Defiana, 2017, hlm. 3520). Hal ini juga didukung oleh Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012, yang menunjukan bahwa lahan  reklamasi  diperuntukan  sebagai  pemukiman, sehingga legal hukumnya untuk pendirian sebuah hunian beserta fasilitas pendukung yang dibutuhkan.
Walaupun  gagasan  hutan  terapung  terbilang cukup  brilian,  Pemerintah  DKI  Jakarta  terlihat  tidak memiliki  atensi  lebih  untuk  mengabulkan  konsep tersebut sebagai solusi atas kenaikan permukaan air laut. Mengingat,  konsep  tersebut  dahulu  telah  dikritik  oleh Gubernur  DKI,  yaitu  Anies  Baswedan  sewaktu  masa pilkada.  Menurutnya  konsep  tersebut  hanya  dapat diimplementasikan  pada  sekolah  dan  proyek  lainnya, tetapi tidak dengan kota maupun hunian (Ismail, 2016).
Sedangkan  untuk  sistem  polder  sendiri, Pemprov DKI Jakarta telah lama bergelut dengan sistem tersebut  untuk  mengatasi  banjir  rob.  Di  mana  sistem polder  terdahulu  digunakan  untuk  beberapa  tujuan sekaligus, yaitu pengendalian air, objek wisata, perairan perikanan, dan lingkungan industri (DSDA Jakarta, n.d.). Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  mengatasi  kenaikan permukaan  air  laut  bukanlah  salah  satu  tujuan  utama dari pembangunan sistem polder terdahulu.
Sehubungan dengan berjalannya pembangunan Tanggul  Jakarta,  maka  pemerintah  DKI  pastinya memerlukan  perubahan  skema  tata  air  yang  telah berlaku sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem  terpadu  yang  digunakan  untuk  menyokong pembangunan tanggul tersebut. Di mana dengan adanya tanggul, seluruh rekayasa perairan yang diampu saat ini pastinya  membutuhkan  perubahan.  Salah  satu perubahan yang dibutuhkan tentu saja sistem polder, di mana  sistem  polder  yang  sedang  direncanakan  juga
mencakup penanganan muka air laut di dalamnya, serta pemindahan  air  dari  hulu  ke hilir  dengan  pemanfaatan Sungai Sentiong (Ginting, 2022).

## KESIMPULAN
Kenaikan  permukaan  air  laut  bisa  disebut sebagai  ancaman  laten  yang  dapat  membahayakan stabilitas  suatu  daerah.  Bahkan  apabila  tidak  diatasi dengan benar, maka hal tersebut dapat menjadi bencana nasional  yang  cukup  sulit  untuk  dihindari.  Dalam merespon  hal  ini,  Pemprov  DKI  pun  telah  menyusun beberapa  siasat,  dua  di  antaranya  dengan  pembuatan Tanggul  Jakarta  dan  juga  sistem  polder  yang mengintegrasikan  beberapa  sistem  perairan  sekaligus. Walaupun  dinilai  cukup  strategis,  kedua  proyek tersebut  tetap  memiliki  kendala  dalam  proses pembangunannya.  Namun,  Pemprov  DKI  pun menganggap  kendala  yang  ada  bukan  hambatan  yang berarti, serta tetap optimis menilai bahwa langkah yang diambil merupakan langkah yang tepat.
Siasat  yang  telah  dilakukan  sebenarnya merupakan inisiatif yang baik dan telah diimplementasikan  lebih  lanjut  oleh  Pemprov  DKI Jakarta,  tetapi  pengerjaan  pembangunan  infrastruktur yang  tepat  untuk  mengantisipasinya  terbilang  lamban karena kelalaian banyak pihak di dalamnya, seperti yang terjadi  di  dalam  pembangunan  Tanggul  Jakarta.  Untuk itu,  Pemprov  DKI  harus  secara  disiplin  melakukan pembangunan hingga tidak ada lagi kelalaian yang dapat menyebabkan keterlambatan pembangunan. Kemudian, untuk  mengantisipasi  hal  yang  sama  terulang  kembali, Pemprov  juga  dapat  mempertimbangkan  solusi-solusi lain yang ditawarkan oleh banyak ahli, layaknya hunian atau kota terapung.

## REFERENSI
Ambari,  M.  (2021).  Penurunan  laju  muka  tanah  jadi ancaman serius untuk DKI Jakarta. Mongabay. Retrieved March 27, 2022, from
https://www.mongabay.co.id/2021/10/08/pen
urunan-laju-muka-tanah-jadi-ancaman-serius- untuk-dki-jakarta/
Bachtiar, et al. (2017). Optimasi desain rencana tanggul lepas pantai NCICD di Teluk Jakarta terhadap kemungkinan tsunami akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Jurnal Sumber Daya Air , 13(1), 1-10.
Dinas  Sumber  Daya  Air  Jakarta.  Sistem  polder pengendali  rob.  (n.d.).  Retrieved  March  28, 2022, from
https://dsda.jakarta.go.id/submenu/sistempol derpengendalirob
Faisal,  A.  (2021,  December  26).  Pemprov  DKI selesaikan  12,6  km  tanggul  pantai  NCICD. ANTARA News. Retrieved March 27, 2022, from https://www.antaranews.com/berita/2608113 /pemprov-dki-selesaikan-126-km-tanggul- pantai-ncicd#mobile-src
Fauzan, R. (2021, October 19). Alumni ITB: polder bisa atasi  banjir  dan  kenaikan  air  laut  di  Jakarta. Bisnis.com. Retrieved March 27, 2022, from https://jakarta.bisnis.com/read/20211019/77/ 1456164/alumni-itb-polder-bisa-atasi-banjir- dan-kenaikan-air-laut-di-jakarta
Ginting, S. (2022). Analisis hidrologi untuk perencanaan sistem polder di DKI Jakarta. Bentang: Jurnal Teoritis  dan  Terapan  Bidang  Rekayasa  Sipil , 10(1), 29-38.
Handiani,  et  al.  (2019).  Kajian  kerentanan  pesisir terhadap kenaikan muka air laut di kabupaten Subang-Jawa  Barat. Jurnal  Kelautan  Nasional , 14(3), 145-154.
Ismail, T. (2016, December 31). Anies baru mendengar ada  konsep  kota  terapung  untuk  mengatasi banjir.  Tribun.  Retrieved  March  27,  2022, from https://www.tribunnews.com/metropolitan/2 016/12/31/anies-baru-mendengar-ada- konsep-kota-terapung-untuk-mengatasi- banjir
Karlina,  W.,  &  Viana,  A.  S.  (2020).  Pengaruh  naiknya permukaan air laut terhadap perubahan garis pangkal  pantai  akibat  perubahan  iklim. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6(2), 576-586.
Maolani, R. A., et al. (2021). Perluasan hutan mangrove dalam  mitigasi  risiko  bencana  pemanasan global:  kegiatan  PKM  di  kawasan  pesisir Muara  Angke  Jakarta. Dinamisia:  Jurnal Pengabdian  Kepada  Masyarakat ,  5(6),  1380- 1388.
Nababan, H. (2021, August 20). 40 persen wilayah utara Jakarta  berada  di  bawah  permukaan  laut. Kompas.id.  Retrieved March  27, 2022, from https://www.kompas.id/baca/metro/2021/08/ 20/tematis-perubahan-iklim-tanggul-pantai- satu-antisipasi-dki-hadapi-perubahan-iklim/
Nastiti,  A.  (2017).  Hunian  terapung  sebagai  solusi kenaikan  muka  air  laut  di  Jakarta (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember) .
Nastiti, A., & Defiana, I. (2017). Desain hunian terapung di Jakarta Utara. Jurnal Sains dan Seni ITS , 6(2), ) 2337-3520.
Prabowo,  H.,  &  Salahudin,  M.  (2016).  Potensi tenggelamnya  pulau-pulau  kecil  terluar wilayah NKRI. Jurnal Geologi Kelautan , 14(2).
Sebayang, R. (2019, August 17). Jakarta bakal tenggelam, ini  cerita  lain  pemindahan  ibu  kota.  CNBC Indonesia.  Retrieved  March  27,  2022,  from https://www.cnbcindonesia.com/news/20190 817160709-4-92734/jakarta-bakal-tenggelam- ini-cerita-lain-pemindahan-ibu-kota
Setyowibowo, Y. (2021, March 10). Permukaan laut naik drastis, pesisir Jakarta paling terancam di Asia. Sains Sindonews. Retrieved March 27, 2022, from https://sains.sindonews.com/read/360352/76 6/permukaan-laut-naik-drastis-pesisir- jakarta-paling-terancam-di-asia-1615363439
Schulz,  N.,  &  Putra,  P.  (2021).  Analisis  keterlambatan proyek pada pembangunan tanggul pengaman pantai di Jakarta. Jurnal Kajian Teknik Sipil , 6(2), 18-35.
Suprijanto,  I.  (2003).  Kerentanan  kawasan  tepi  air terhadap  kenaikan  permukaan  air  laut  kasus kawasan  tepi  air  kota  Surabaya. DIMENSI ( Journal of Architecture and Built Environment ), 31(1).
VOI.   (2021,  December  27).  Jadi  keterlambatan pembangunan  tanggul  Jakarta  akibat  masalah anggaran  atau  air  pasang?.  Retrieved  March 27, 2022, from https://voi.id/berita/117787/jadi- keterlambatan-pembangunan-tanggul-jakarta- akibat-masalah-anggaran-atau-air-pasang
Wahyudin, B. (2020). Ancaman kenaikan muka air laut bagi negara-negara di Kepulauan Pasifik. Jurnal Review of International Relations, 2(1).