Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research) Vol.  6, No. 2, Agustus 2023, pp. 109~120
ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.245 ║ 109
Role of the Aceh Government in Managing Foreign Labour

## Peran Pemerintah Aceh Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Muhibuddin 1* , Nasrianti 2
1,2 Faculty of Law, Malikussaleh University Lhokseumawe, Indonesia Email: muhibuddin@unimal.ac.id 1 , nasrianti@unimal.ac.id 2
*Corresponding Author: muhibuddin@unimal.ac.id

## ABSTRACT
The 1945 Constitution, Article 27 Paragraph stated that “every citizen has the right to work and a decent living for humanity "The Manpower and Population Mobility Service noted that the number of foreign workers in Indonesia as of May 2021 reached 92,058 people and on 10 June 2020 it found 29  Chinese  foreign  workers  brought  in  by  PT.  MPG  and  PT.  Tjianjin , whose  work  permit  has expired. Then on August 8, 2020, 37 out of 39 Chinese foreign workers who will work in the PLTU 3 and 4 projects entered through Cut Nyak Dhien Airport, who only have a visit visa, without a work permit.  The  research  method  used  in  this  study  is library  research  and  documentation.  In  the literature research, secondary data will be obtained, which will provide descriptions of how the laws and  regulations  governing  the  placement  of  foreign  workers  are  practiced.  Conclusions  and suggestions that can be concluded, Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the  Republic  of  Indonesia  Number  12  of  2013  concerning  Procedures  for  the  Use  of  Foreign Workers, and the Role of the Aceh Government in Supervision of Foreign Workers in companies in the Aceh Legal  Territory are carried out  in accordance with  Law No. 11 of 2006 concerning  the Government  of  Aceh.  It  is  hoped  that  the  government  and  the  government  of  Aceh  can  improve supervision of foreign workers as stipulated in Qanun No. 7 of 2014 concerning employment, the duties and functions of the government of Aceh in Article 1 of Qanun No. 7 of 2014 concerning employment according to the duties and functions of the Labour Inspection Sector, so that foreign workers can be supervised and limited in the use of work visas in Indonesia because currently foreign workers    in  Indonesia  is  very  easy  to  get  a  job  without  any  restrictions  in  accordance  with  the applicable laws and regulations so as not to harm local workers.
Keywords: Foreigners, Government of Aceh, Labor, Role, Supervision, Work

## ABSTRAK
Pasal 27 ayat (2)  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “ tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” . Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mencatat jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia hingga Mei 2021 mencapai angka 92.058 orang dan pada tanggal 10 Juni 2020 dan menemukan adanya 29 TKA China yang didatangkan oleh PT. MPG dan PT. Tjianjin yang telah habis masa izin kerja. Kemudian, pada tanggal 8 Agustus 2020, terdapat 37 dari 39 TKA China yang akan bekerja di proyek PLTU 3 dan 4 masuk melalui Bandara Cut Nyak Dhien.  Mereka hanya  mengantongi  visa  kunjungan,  tanpa  izin  kerja.  Metode  Penelitian  menggunakan  penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Dalam penelitian kepustakaan akan diperoleh data sekunder yang akan diperoleh  gambaran-gambaran  mengenai  bagaimana  praktek  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  penempatan  tenaga  kerja  asing.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2013  Tentang  Tata  Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peran Pemerintah Aceh dalam Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing di perusahaan yang ada di wilayah Hukum Aceh dilakukan sesuai UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Aceh, serta diharapkan kepada  Pemerintah dan  Pemerintah  Aceh dapat meningkatkan pengawasan  terhadap  Tenaga  Kerja  Asing  sebagaimana  diatur  Qanun  No.  7  Tahun  2014  tentang ketenagakerjaan, Tugas dan fungsi Pemerintah Aceh dalam Pasal 1 Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan  sesuai  tugas  dan  fungsi  bidang    pengawasan  ketenagakerjaan,  sehingga  TKA  dapat diawasi dan dibatasi dalam penggunaan visa kerja di Indonesia. Studi juga menemukan, saat ini TKA di Indonesia  sangat  mudah  mendapatkan  perkerjaan  tanpa  ada  batasan  sesuai  Peraturan  Perundang- undangan yang berlaku sehingga tidak merugikan tenaga kerja lokal.
Kata kunci: Peran, Pemerintah Aceh, Pengawasan, Tenaga, Kerja, Asing
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research) Vol.  6, No. 2, Agustus 2023, pp. 109~120
ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.245 ║ 110

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  ketenagakerjaan  merupakan bagian  integral dari  pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri pekerja/buruh serta untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil  dan  makmur,  baik  materiil  maupun  spiritual  ( Saprudin,  2012:543). Perlindungan terhadap buruh/pekerja merupakan
bagian yang tidak dapat terpisahkan  dari  perlindungan  terhadap  warga  negara  sebagai  kewajiban  negara. Hak-hak  dasar  sebagai  manusia  harus  terpenuhi  dengan  mendapatkan  perlindungan dimana saja mereka berkerja untuk mendapatkan hak-hak dasarnya (Fatkhul Muin, 2015:2). Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “bahwa tiap -tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan”.  Sebab  pekerjaan  merupakan  hak  dasar  setiap orang,  karena  adanya  pekerjaan  pada  dasarnya  bukan  semata-mata  untuk  mendapatkan penghasilan, tetapi lebih dari itu harga diri dan martabat manusia juga dinilai dari aktivitas bekerja yang bersangkutan. Perlindungan terhadap buruh/pekerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perlindungan terhadap warga negara sebagai kewajiban negara. Hak-hak dasar sebagai manusia harus terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan dimana saja  mereka  bekerja  untuk  mendapatkan  hak-hak  dasarnya.  Hak-hak  pekerja  harus  dapat terealisir sebagaimana Amanah dalam UUD 1945 (Lalu Husni, 2005: 10).
Pembangunan nasional ditegakkan dalam rangka membangun kualitas hidup masyarakat dan perekonomian Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna memaksimalkan pembangunan nasional, maka harus menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia dengan didirikan perusahaan-perusahaan (F.X. Soedijana, Triyana Yohanes,  Untung  Setyardi,  2008:  19).  Perusahaan-perusahaan  tersebut  wajib memprioritaskan  tenaga  kerja  Indonesia  pada  masing-masing  kedudukan,  kecuali  jika memang  tenaga  kerja  Indonesia  belum  berkompeten  pada  suatu  kedudukan,  maka diperbolehkan mempekerjakan tenaga kerja asing dengan tunduk pada peraturan yang ada, dan  penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada sejumlah perusahaan di Provinsi Aceh sering terjadi  pelanggaran  meskipun  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  misalnya termasuk  persoalan  perizinan  bagi  TKA  untuk  bekerja  di  Provinsi  Aceh  sebagaimana disebutkan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan Aceh.
Pemberian perizinan untuk TKA yang bekerja di Aceh juga ditegaskan dalam Qanun Aceh Nomor  7  Tahun  2 014  Tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  21  menyebutkan  bahwa  “TKA  dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang- undangan”, dan selanjutnya dalam ayat (2) dijabarkan “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan setelah pemberi kerja membuat Rancangan Permohonan Penggunaan Tenaga Kerja Asing  (RPTKA)  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  disahkan  oleh  Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan”, Sehingga dengan berlandaskan beberapa aturan di atas, maka setiap proses perizinan TKA seyogyanya direkomendasikan  oleh  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi  Aceh  sebagai  instansi  yang berwenang.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  peran  pemerintah  Aceh  terhadap  pengawasan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA) menggunakan penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Dalam penelitian kepustakaan akan diperoleh  data  sekunder  yang  akan  diperoleh  gambaran-gambaran  mengenai  bagaimana
111 praktik  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  penempatan  tenaga  kerja  asing. Penelitian  hukum  kepustakaan  atau  penelitian  hukum  normatif  di  dalamnya  tercakup penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum  secara vertikal  maupun  horizontal,  perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum,  berkaitan  dengan penelitian masalah hukum tenaga kerja di Indonesia, maka penekanan penelitian difokuskan pada  penelitian  hukum  dengan  melakukan  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum dan sinkronisasi hukum yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka pengumpulan data akan dilakukan  dengan  studi  pustaka  terhadap  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, sekunder dan tersier, data tersebut didapat dengan melakukan penelusuran data di Pusat  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  1995:  23), serta mempergunakan cara kerja yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan (Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994:175).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. PENGATURAN  PENGAWASAN  TENAGA  KERJA  ASING  MENURUT  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pengertian tenaga kerja asing (TKA) sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi. Tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan  (Abdul  Hakim,  2009:27).  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menyebutkan bahwa tenaga kerja kerja adalah warga negara asing pemegang visa kerja warga negara  Indonesia  yang  ditunjuk  dan  dipersiapkan  sebagai  pendamping  tenaga  kerja  asing. Sedangkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
Pemerintah menerapkan penggunaan tenaga kerja asing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat ahli ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan  investasi  asing  terhadap  kehadiran  tenaga  kerja  asing  sebagai  penunjang pembangunan  di  Indonesia  walaupun  pada  kenyataannya  perusahaan-perusahaan  swasta asing  ataupun  swasta  nasional  wajib  menggunakan  tenaga  ahli  bangsa  Indonesia  sendiri masyarakat (HR. Abdussalam, 2008:322).  Karena Jumlah rakyat Indonesia yang mengangur semakin  meningkat, sementara  lapangan kerja  yang  semakin  sulit,  maka  sudah  seharusnya pemerintah  dalam  setiap  program  dan  menerbitkan  peraturan  perundang-undangan memperioritaskan  kepentingan  dan  hak  rakyatnya  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak.  Tapi  dalam  beberapa  ketentuan  UU  ketenagakerjaan  pemerintah memberikan  kelonggaran  bagi  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  untuk  bekerja  di  Indonesia  dan bersaing  dipasar  tenaga  kerja  dengan  rakyat  Indonesia  yang  tingkat  pendidikan  dan keterampilannya dapat dipastikan rata-rata jauh dibawah TKA (Budiman Ginting, 2008: 2-3).
Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah menjadi fenomena yang lumrah bukan hanya dewasa ini yang disebut sebagai era globalisasi namun juga telah ada sejak dimulainya industrialisasi di muka bumi. Dilihat dari perkembangannya, latar belakang digunakannya TKA di Indonesia
112 mengalami perubahan sesuai zamannya. Tujuan pengaturan mengenai TKA ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberikan kesempatan yang  layak  bagi  warga  negara  Indonesia  di  berbagai  lapangan  dan  kevel.  Karenanya  dalam mempekerjakan  TKA  di  Indonesia  dilakukan  melalui  mekanisme  dan  prosedur  yang  ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan (Agusmidah, 2006: 1-2). Disebabkan  di  Indonesia  pada  Tahun  2020  memiliki  jumlah  Tenaga  Kerja  Asing  mencapai 98.902  orang  (Shinta  Dance  Indrawati.  dkk,  2009:3),  maka  pemerintah  perlu  melakukan pengawasan  terhadap  tenaga  kerja  asing  yang  ketat,  supaya  peluang  lapangan  kerja  lebih mudah  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  memberikan  perlakuan  yang  sama  tanpa diskriminasi kepada pekerja lokal (Kansil dan Christine, 2001;15).
Mempekerjakan tenaga kerja asing adalah suatu hal yang  ironi, sementara di dalam negeri masih banyak Tenaga Kerja Indonesia yang menganggur. Akan tetapi, karena beberapa sebab, mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut tidak dapat dihindarkan. Disebabkan ada beberapa tujuan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia, yaitu:
1) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.
2) Mempercepat  proses  pembangunan  nasional  dengan  jalan  mempercepat  proses  alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
3) Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
4) Meningkatkan  investasi  asing  sebagai  penunjang  modal  pembangunan  di  Indonesia (Budiono, 1995: 115).
Untuk  menggunakan  tenaga  kerja  asing,  pihak  pengusaha  harus  memperoleh  izin terlebih  dahulu  dari  Pemerintah,  yaitu  Menteri  Tenaga  Kerja  atau  pejabat  yang  diberi wewenang dan ditunjuk oleh Menteri. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 34/2021. Mengatur lima hal, meliputi syarat penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), jangka waktu  Rencana  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (RPTKA),  jabatan  dan  waktu  tertentu, pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pekerja  lokal  pendamping  TKA,  serta  pembinaan  dan pengawasan  TKA.  Tenaga  kerja  asing  hanya  dapat  bekerja  di  Indonesia  apabila  telah mendapatkan  izin dari  menteri.  Penggunaan  tenaga  kerja warga  negara  asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimum dan alih teknologi. Seperti halnya pada Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja warga asin.
Sejalan  dengan  upaya  meningkatkan  pembangunan  nasional,  investasi  merupakan salah  satu  strategi  utama  guna  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  nasional  agar  mampu menciptakan  perluasan  kesempatan  kerja  bagi  tenaga  kerja  Indonesia.  Tenaga  kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sebagai tujuan pembangunan.  Setiap  kegiatan  pembangunan  hendaknya  dilakukan  oleh  tenaga  kerja Indonesia  melalui  pengisian  jabatan-jabatan  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan pembangunan.  Sebagai  tujuan  pembangunan,  diperlukan  peran  pemerintah  untuk meningkatkan  kualitas  dan  peran  serta  tenaga  kerja  dalam  pembangunan  nasional  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Karena  itu,  apabila  investasi  memerlukan  penggunaan  TKA  maka  penggunaan  TKA diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan nasional melalui alih teknologi dan alih keahlian  dari  TKA  kepada  Tenaga  Kerja  Pendamping  TKA.  Peraturan  Pemerintah  ini
diperlukan  guna  mendorong  percepatan  pembangunan  nasional  melalui  penggunaan  TKA secara  selektif  dengan  persyaratan  dan  pembatasan  TKA  yang  akan  dipekerjakan  melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh TKA.
Maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan  dan  pengawasan  ketenagakerjaan,  khususnya  pemerintah  daerah  kewenangan pengawasan  ketenagakerjaan  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan  pemerintahan  adalah  kekuasaan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah  untuk  melindungi,  melayani,  memberdayakan,  dan  menyejahterakan  masyarakat. Mengenai kekuasaan pemerintahan, diuraikan dalam urusan pemerintahan.

## B. Peran  Pemerintahan  Aceh  Terhadap  Pengawasan  Penempatan  Tenaga  Kerja Asing
Peranan merupakan aspek dinamis dari status, apabila seseorang melaksanakan hak- hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena yang satu  tergantung  pada  yang  lain,  demikian  pula  sebaliknya.  Dimana  tak  ada  peranan  tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peranan juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa peranan merupakan suatu perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  suatu  bagian  yang dimainkan  seseorang  dalam  suatu  peristiwa.  Merton  mendefinisikan  peranan  sebagai  pola tingkah  laku  yang  diharapkan  masyarakat  dari  orang  yang  menduduki  status  tertentu. Sejumlah  peran  tersebut  sebagai  perangkat  peran (role-set). Dengan  demikian,  perangkat peran  adalah  kelengkapan  dari  hubungan-hubungan  berdasarkan  peran  yang  dimiliki  oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.
Oleh  karena  itu,  kesempatan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dapat  diwujudkan dengan  kepastian  hukum,  karena  kepastian  hukum  merupakan  syarat  untuk  melahirkan ketertiban  untuk  mencapai  ketertiban  hukum  diperlukan  adanya  keteraturan  dalam masyarakat. Hukum diartikan sebagai tata hukum atas hukum positif tertulis (Suhaidi, 2007: 8).  Keberlakuan  hukum  ditengah  masyarakat  bukan  lagi  untuk  mencapai  keadilan  semata, tetapi  juga  harus  memberikan  kepastian.  Kepastian  hukum  diharapkan  dapat  menjadi pedoman baik bagi masyarakat maupun bagi aparatur hukum dalam mengambil keputusan (Bismar, 2006: 15).
Peran  pemerintah  dalam  hukum  ketenagakerjaan  dimaksudkan  untuk  terciptanya hubungan  ketenagakerjaan  yang  adil,  karena  jika  hubungan  antara  pekerja  dan  pengusaha yang sangat berbeda secara sosial ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. maka tujuan  untuk  menciptakan  keadilan  dalam  hubungan  ketenagakerjaan  akan  sulit  tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar inilah pemerintah harus  turut  campur  tangan  melalui  peraturan  perundang-undangan  untuk  memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak (Bismar Nasution dan Mahmul Seregar, 2006: 15).
Peran pemerintah Aceh dalam memberikan Pengawasan terhadap penempatan Tenaga Kerja Asing di perusahaan yang ada di wilayah hukum Aceh dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 176 angka 1 menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Selanjutnya  dalam  angka  2  disebutkan  bahwa  izin
114 dimaksud  pada  angka  1  hanya  dapat  diberikan  setelah  pemberi  kerja  membuat  Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang disahkan oleh instansi pemerintah Aceh yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan  satuan  Pemerintah  Daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  merupakan wujud dari Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Pemerintah Aceh membuat suatu kebijakan dengan mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur tentang peran Pemerintah Aceh dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan di Provinsi Aceh sesuai Pasal 175 angka (1) yang menyebutkan bahwa Setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama untuk mendapat  pekerjaan  yang  layak  di  Aceh.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya dalam Pasal 176 angka (1) Tenaga Kerja Asing dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun izin yang diberikan untuk TKA tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 176 angka (3) bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Aceh.
Dalam pelaksanaan Pasal 175 dan Pasal 176 tersebut diatas, maka Pemerintah Aceh mengeluarkan  Qanun  No.  7  Tahun  2014  tentang  ketenagakerjaan,  Tugas  dan  fungsi Pemerintah  Aceh  dalam  Pasal  1  Qanun  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  ketenagakerjaan menyebutkan:
1) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
2) Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia
3) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Untuk melaksanakan Qanun  No. 7 Tahun  2014 tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas,  maka  Pemerintaha  Aceh  mengeluarkan  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  112  Tahun 2016  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Tenaga kerja  dan  mobilitas  Penduduk  Aceh.  Pasal  3  menyebutkan,  Bidang  Pelatihan  Kerja  dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
2) Seksi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. Adapun tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai berikut:
1) Tugas,  Bidang  Pengawasan  Ketenagakerjaan  mempunyai  tugas  menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan dalam wilayah provinsi.
2) Fungsinya adalah:
a) Pelaksanaan  penyelenggaraan  kebijakan  pengawasan  norma  kerja,  jaminan  sosial, perempuan  dan  anak,  pengawasan  norma  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
b) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan  dan  anak,  pengawasan  norma  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
c) Pelaksanaan,  pengkoordinasian  dan  pengendalian  evaluasi  pengawasan  norma  kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
115
d) Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaporan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
e) Pelaksanaan  tugas-tugas  kedinasan  lainnya  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas  sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Organisasi  Perburuhan  Internasional  (ILO)  adalah  satu-satunya  badan  di  bawah Perserikatan Bangsa- bangsa (PBB) yang memiliki sifat “tripartit”, ILO membawa perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama membentuk kebijakan dan program- program  yang  bertujuan  untuk  mempromosikan  hak-hak  di  tempat  kerja,  mendorong kesempatan kerja yang layak, mendorong perlindungan sosial dan memperkuat dialog tentang isu-isu yang terkait di tempat kerja. Dua konvensi ILO yang paling penting tentang pengawasan ketenagakerjaan yaitu Konvensi No. 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Konvensi No.  129  tentang  Pengawasan  Ketenagakerjaan  (Pertanian),  (keduanya  memiliki  relevansi dengan Pemerintah) telah ditetapkan dalam Deklarasi ILO tahun 2008 tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil (Deklarasi Keadilan Sosial).
Deklarasi  Keadilan  Sosial  mengundang  Anggota  ILO  untuk  mengkaji  situasi  mereka sehubungan dengan ratifikasi atau pelaksanaan dari instrumen-instrumen tersebut. Konvensi- konvensi ini memainkan peranan yang vital dalam memelihara dan mempromosikan kondisi kerja yang layak melalui sistem pengawasan ketenagakerjaan yang efisien dan efektif; sistem tersebut  merupakan  cara  yang  penting  untuk  memastikan  kesinambungan  dalam  jangka panjang  dan  kemampuan  pembangunan  ekonomi  dan  sosial  dan  perbaikan  yang  terus menerus dalam perwujudan pekerjaan yang layak (Giuseppe Casale: 7-8).
Perundang-undangan  ketenagakerjaan  adalah  konsekuensi  dari  revolusi  industrial yang dimulai di Eropa pada akhir adab ke-18 dan terus berlanjut di abad ke-19. Seluruh abad ke-19 ditandai dengan pemogokan dan kerusuhan yang teramat sangat banyak, dan sering kali menuju  revolusi  yang  keras  yang  membuat  Pemerintah  menyadari  bahwa  negara  harus campur tangan dalam penyelenggaraan hubungan kerja dan penentuan kondisi-kondisi kerja. Layanan pengawasan ketenagakerjaan didirikan dan dibangun untuk mengawasi penerapan undang-undang pertama yang bersifat perlindungan.
Tujuan  utama  pengawasan  ketenagakerjaan  adalah  termasuk  kebutuhan  untuk memastikan bahwa:
1) Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dipatuhi  di  tempat  kerja  dengan  tujuan mencapai pekerjaan dan kondisi kerja yang layak
2) Pengusaha  dan  pekerja  mendapatkan  informasi  dan  panduan  mengenai  bagaimana mematuhi persyaratan-persyaratan hukum
3) Perusahaan mengadopsi tindakan-tindakan untuk memastikan praktik dan lingkungan di tempat kerja tidak menempatkan pekerja mereka dalam risiko-risiko yang terkait dengan keamanan dan kesehatan; dan
4) Informasi umpan balik dan pembelajaran dari praktik-praktik yang digunakan sebagai cara untuk  mengembangkan  peraturan  dalam  memperbaiki  lingkup  perlindungan  hukum, dengan mempertimbangkan risiko-risiko baru yang terkait dengan masalah sosial, fisik dan psikologis.
Dalam  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan menyebutkan  pengawasan  ketenagakerjaan  adalah  kegiatan  mengawasi  dan  menegakkan pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  bidang  ketenagakerjaan. Selanjutnya  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2021  Pasal  35  menyebutkan bahwa:
1) Pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan oleh:
116
a) Pengawas  Ketenagakerjaan  pada  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  ketenagakerjaan  dan/atau  dinas  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi; dan/atau
b) Pejabat  imigrasi  yang  bertugas  di  bidang  pengawasan  dan  penindakan keimigrasian,secara  terkoordinasi  sesuai  dengan  lingkup  tugas  dan  kewenangan masing-masing.
2) Pengawas  Ketenagakerjaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2021  Tentang  Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 46 menyebutkan bahwa Pengawasan atas norma penggunaan TKA dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau dinas  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  ketenagakerjaan  provinsi secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.
Dari  uraian  beberapa  ketentuan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan terhadap  ketentuan  hukum  di  bidang  ketenagakerjaan  akan  menjamin  hak-hak  normatif pekerja, yang pada gilirannya mempunyai dampak pada stabilitas usaha. selain itu pengawasan ketenagakerjaan  juga  akan  dapat  mendidik  pengusaha  dan  pekerja  untuk  selalu  taat menjalankan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  bidang  ketenagakerjaan sehingga  akan  tercipta  suasana  kerja  yang  harmonis,  sebab  seringkali  perselisihan  terjadi disebabkan karena pengusaha tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam  ketentuan  umum  Pasal  1  angka  46  Qanun  Nomor  7  Tahun  2014  tentang ketenagakerjaan menyebutkan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  ketenagakerjaan. Selanjutnya  dalam  Pasal  71  angka  1  menyebutkan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  adalah Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas Ketenagakerjaan. Dapat disimpulkan bahwa Pembinaan dan pengawasan penggunaan TKA dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah  guna  mewujudkan  terciptanya  iklim  investasi  yang  kondusif  untuk menciptakan  kesempatan  kerja  yang  seluas-luasnya  bagi  tenaga  kerja  Indonesia  dan penegakan hukum serta sanksi administratif kepada Pemberi Kerja TKA terhadap pelanggaran norma penggunaan TKA.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ke dua istilah ini merujuk pada Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia  yang  memegang  kekuasaan  pemerintah  negara  Republik  Indonesia  yang  dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  2  menyebutkan  pemerintah  daerah  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah otonom.
Demikian juga penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada sejumlah perusahaan di Provinsi Aceh sering terjadi pelanggaran meskipun telah diatur dalam peraturan perundang- undanganan misalnya termasuk persoalan perizinan bagi TKA untuk bekerja di Provinsi Aceh sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 176 yaitu:
117
1) Tenaga kerja asing dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hanya  dapat  diberikan setelah  pemberi  kerja membuat rencana penggunaan tenaga asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  disahkan  oleh  instansi  Pemerintah  Aceh  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan.
3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Aceh.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin untuk jabatan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu serta mekanisme memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Qanun Aceh.
Dalam  pertimbangan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020
Tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga  kerja  warga  Indonesia  yang  seluas-luasnya  ditengah  persaingan  yang  semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Pasal 42 Angka 1 menyatakan “Setiap pemberi kerja  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  wajib  memiliki  rencana  penggunaan  tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat”. Selanjutnya Angka 4 menyebutkan Tenaga kerja  asing  dapat  dipekerjakan  di  Indonesia  hanya  dalam  hubungan  kerja  untuk  jabatan tertentu  dan  waktu  tertentu  serta  memiliki  kompetensi  sesuai  dengan  jabatan  yang  akan diduduki. Maka berdasarkan ketentuan tersebut pemberi kerja wajib menunjuk tenaga kerja warga  negara  Indonesia  sebagai  tenaga  pendamping  tenaga  kerja  asing  yang  dipekerjakan untuk  alih  teknologi  dan  alih  keahlian  dari  tenaga  kerja  asing  dengan  memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penghentian masuknya TKA ke Indonesia dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), akan tetapi tindakan tersebut sangat kontradiksi dengan ketentuan yang berlakukan bahwa dilapangan banyak ditemukan pelanggaran Masa pademi covid-19 ini Tim gabungan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Mobilitas  Penduduk  Aceh  selanjutnya  disebut (Disnakermobduk ) pernah melakukan inspeksi ke PLTU 3 dan 4 Nagan pada tanggal 10 Juni 2020  dan  menemukan  adanya  29  TKA  China  yang  didatangkan  oleh  PT.  Power  Meulaboh Generation (MPG) dan PT. Tjianjin yang telah habis masa izin kerja, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2020, terdapat 37 dari 39 TKA China yang akan bekerja di proyek PLTU 3 dan 4 masuk melalui Bandara Cut Nyak Dhien, yang hanya mengantongi visa kunjungan, tanpa izin kerja (KITAS).  Kemudian  pemerintah  daerah  melalui  Disnakermobduk  Nagan  Raya  kembali mendatangkan  41  TKA  China  pada  Jumat,  11  September  2020  dengan  dalih  kebutuhan Perusahaaan  Pembangkit  Tenaga  Listrik  Uap  (PLTU)  selanjutnya  Pada  9  September  2020 ditemukan  lagi  kasus  penempatan  TKA  China  di  PLTU  3  dan  4  yang  tidak  melibatkan Disnakermobduk Aceh. PT. MPG ternyata telah berurusan langsung dengan pihak Kemenaker. Ternyata  terdapat  100  TKA  yang  bekerja  di  PT.  MPG  mengantongi  izin  Kemenaker  dengan justifikasi yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Sejalan  dengan  upaya  meningkatkan  pembangunan  nasional,  penanaman  modal merupakan salah satu strategi utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sebagai tujuan pembangunan.  Setiap  kegiatan  pembangunan  hendaknya  dilakukan  oleh  tenaga  kerja Indonesia  melalui  pengisian  jabatan-jabatan  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan pembangunan.  Sebagai  tujuan  pembangunan,  diperlukan  peran  pemerintah  untuk meningkatkan  kualitas  dan  peran  serta  tenaga  kerja  dalam  pembangunan  nasional  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan.  Oleh  karena  itu,  apabila  perusahaan  ataupun kegiatan penanaman modal memerlukan penggunaan TKA maka penggunaan TKA diarahkan
118 untuk mempercepat proses pembangunan nasional melalui alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  terdapat  dalam hasil  dan  pembahasan  diatas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Permenakertrans  No.  12  Tahun  2013  Tentang  Tata  Cara  Penggunaan Tenaga  Kerja  Asing,  menyebutkan  bahwa  tenaga  kerja  kerja  adalah  warga  negara  asing pemegang  visa  kerja  warga  negara  Indonesia  yang  ditunjuk  dan  dipersiapkan  sebagai pendamping  tenaga  kerja  asing.  Pasal  1  angka  13  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2013 tentang  Ketenagakerjaan  dijelaskan  bahwa  tenaga  kerja  asing  adalah  warga  negara  asing pemegang  visa  dengan  maksud  bekerja  di  wilayah  Indonesia.  Untuk  menggunakan  tenaga kerja  asing,  pihak  pengusaha  harus  memperoleh  izin  terlebih  dahulu  dari  Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 34/2021. Mengatur lima hal, meliputi syarat  penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA),  jangka  waktu  Rencana  Penggunaan  Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Peran  Pemerintah  Aceh  dalam  memberikan  Pengawasan  terhadap  penempatan Tenaga Kerja Asing di perusahaan yang ada di wilayah hukum Aceh dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 176  angka  1  menyebutkan  bahwa  Tenaga  Kerja  Asing  dapat  bekerja  di  Aceh  setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal Ilmiah
Ahmad  Jazuli,  Eksistensi  Tenaga  Kerja  asing  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hukum Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 12 No.1, 2018.
Arbaeni, Ade Momon, Analysis of Labor Productivity on the Production of Part bs-62632-60m00 at Kemuning Company, Jurnal Geuthee Penelitian Multidisplin, ISSN: 2614-6069, Vol. 6. No. 1 April 2023.
Fatkhul Muin, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga KerjaIndonesia (Tinjauan Terhadap UU No.  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia), Jurnal Cita Hukum. ISSN: 2356-1440, Vol. II. No. 1 Juni 2015.
Prabowo  Wijayanto,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  Desak  Gede  Dwi  Arini,  Pelaksanaan Pengawasan pekerja Asing di Provinsi Bali, Jurnal Interpretasi Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 April 2021.
Saprudin, Socialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan Pengupahan, Jurnal Mimbar Hukum. Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012.
Shinta Dance Indrawati, Nining Haslinda, Natsir Tompo, Pengawasan Tenaga Kerja  Asing di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Publican: Journal of Public Service, Public Police, and Administration  Volume 1 No. 1. 2022.
Tri  Widya  Kurniasari, Kepastian  Hukum  Terhadap  Perlindungan  Pekerja  Outsourcing  Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Jurnal Geuthee Penelitian Multidisplin, ISSN: 2614-6069, Vol. 5. No. 2 Agustus 2022.

## Buku-Buku
Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Jakarta, Sinar Grafika.
Bambang Sugono, 1990, Metode Penelitian Hukum , jakarta, Ghalia Indonesia.
Bismar Nasution dan Mahmul Seregar, Bahan Kuliah Teori Hukum, Program Studi Ilmu Hukum
119
Sekolah Pascasarjana USU.
Bernard Raho, 2007, Teori Sosiologi Modern . Jakarta, Prestasi Pusaka.
Dinas  Sosial,  2020, Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Pidie ,  Rencana  Tenaga  Kerja Daerah.
F.X.  Soedijana,  Triyana  Yohanes,  Untung  Setyardi,  2008, Ekonomi  Pembangunan  Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum) , Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
Giuseppe  Casale  Direktur  Program  Administrasi  dan  Pengawasan  Ketenagakerjaan Pengawasan  Ketenagakerjaan: Apa  Dan  Bagaimana  Panduan  Untuk  Pengusaha , LAB/ADMIN, Tanpa Tahun.
Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994, Penelitian Terapan , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Imam Soepomo, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan , Jakarta, Djambatan
Kansil  dan  Christine,  2001, Kitab  Undang-undang  Ketenagakerjaan, Buku  Kesatu, Jakarta Pradnya Paramita
Lalu Husni, 2003, Pengantar Hukum  Ketenagakerjaaan Indonesia , Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
----------, 2005, Hukum Ketenagakerjaaan Indonesia Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada. Nurul  Qamar,  2007, Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  research  Methods) ,  Jakarta;  CV.  Sosial Politic Genius (SIGn).
Suhaidi, 2007, Bahan Kuliah Teori Hukum , Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU.
Suyitno,  2018, Metode  Penelitian  Kualitatif:  Konsep,  Prinsip  dan  Oprasionalnya ,  Jakarta; Academia Pustaka, 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah.
Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh.
Konsideran  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 3.

## Website content
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja, Pengertian Tenaga Kerja. Musrafiyan  https://acehinstitute.org/mahasiswa-menulis/menyoal-tenaga-  kerja-asing-di- pltu-nagan-raya.html.
120
Journal Homepage: https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/index