Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp
How to cite:
Surya,  P.  (2021).  Kritik  terhadap  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  ala  kebijakan  politik  the new  southbound taiwan. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 9 (2), 203-212. doi: https://doi.org/10.21831/jamp.v9i2.42586

## Kritik terhadap internasionalisasi pendidikan tinggi ala kebijakan politik the New Southbound Taiwan
Priadi Surya *
Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Jl. Colombo No.1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia. * Corresponding Author. Email: priadisurya@uny.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article History Received: 23 Juli 2021 Revised: 09 September 2021
Accepted: 30 September 2021 Available online:
30 September 2021

## Keywords
internasionalisasi; pendidikan tinggi; kebijakan pendidikan; internationalization; higher education; educational policy.
Artikel ini merupakan telaah kritis terhadap internasionalisasi pendidikan tinggi  ala kebijakan politik the New Southbound Taiwan. Tujuan studi kepustakaan ini adalah (1)  mendeskripsikan  politik  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  Taiwan;  (2) membangun  kritik  terhadap  politik  internasionaliasi  pendidikan  tinggi  Taiwan;  (3) membangun  gagasan  implementasi  politik  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  di negara-negara  berkembang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi kepustakaan  berupa  re-interpretasi  pemikiran  dalam  artikel  kunci  terpilih  dan pembangunan  gagasan  oleh  peneliti  dengan  mendasarkan  kepada  kajian  literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Taiwan menjalin kerjasama pendidikan  tinggi  dengan  negara-negara  yang  terletak  di  bagian  selatan,  yang terutama  ditempuh  melalui  mobilitas  mahasiswa  internasional  dari  dan  ke  dalam Taiwan; (2) pilihan politik internasionalisasi pendidikan tinggi Taiwan diindikasikan sebagai upaya dominasi Taiwan kepada negara-negara lain, dan upaya menghimpun sumber  daya  manusia  berbakat  untuk  menggerakkan  pembangunan  berbagai  sektor di  Taiwan;  3)  gagasan  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  di  negara-negara berkembang:  (a)  optimalisasi  hubungan  multilateral  regional;  (b)  mahasiswa Indonesia  studi  di  luar  negeri;  (c)  peningkatan  perguruan  tinggi  bertaraf internasional;  dan  (d)  pendirian  perguruan  tinggi  asing  di  negara-negara berkembang.
This  paper  is  critical  review  towards  Taiwan’s  internationalization  higher education  through  the  Southbound  Policy  initiative  The  objectives  of  this  article review  are:  (1)  to  describe  higher  education  internationalization  in  Taiwan;  (2)  to critize  higher  education  internationalization  in  Taiwan:  (3)  to  construct  a conception  of  higher  education  internationalization  in  developing  countries.  The method applied in this article review is library research, which is re-interpretation of  the  selected  key  article  and  the  construction  of  a  conception  about  higher education  internationalization,  based  on  the  relevant  literature.  The  results  show that:  (1)  Taiwan  conducts  cooperation  in  higher  education  with  the  southern countries,  mainly  through  both  the  inbound  and  outbound  international  student mobility;  (2)  the  political  higher  education  internationalization  in  Taiwan  is indicated  as  an  effort  to  dominate  other  countries,  and  to  gather  talented  human resources to run the development of various sectors in Taiwan; (3) the constructed conception of higher education internationalization in developing countries consists of:  (a)  optimalization  of  regional  multilateral  relations;  (b)  citizens  who  study abroad; (c) the development of higher education towards international level; and (d) establishing foreign higher education institutions in developing countries.
This  is  an  open  access  article  under  the CC-BY-SA license.

## 204 – Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  jumlah  mahasiswa  internasional  di  dunia  semakin  meningkat.  Mahasiswa internasional yang dimaksud adalah mahasiswa yang menempuh studi di luar negara asalnya, baik untuk  meraih  gelar  sarjana,  magister/master,  doktor,  maupun  dalam  bentuk  transfer  kredit  dan pelatihan  singkat.  Selama  beberapa  dekade,  negara  tujuan  studi  mahasiswa  internasional didominasi  oleh  negara-negara  Barat,  dan  atau English-speaking  countries .  Ini  disebabkan  oleh hegemoni akademik dan juga kinerja ekonomi dan politik dari negara-negara itu (Lin, 2020).
Meski begitu, saat ini Asia menjadi salah satu wilayah tujuan mahasiswa internasional yang begitu pesat berkembang. Perkembangan ini dikenal dengan semangat Kebangkitan Asia. Beberapa negara  yang  mulai  nampak  ikut  mencuat  dalam  hal  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  adalah Singapura,  Korea  Selatan,  Hong  Kong,  Malaysia,  serta  Taiwan  (Lin,  2020).  Negara-negara  ini mengikuti  tujuan  studi  di Asia  yang secara  tradisional mendominasi  sejak  1990-an,  seperti  China dan Jepang. Alasan dari mahasiswa internasional menempuh studi di Asia di antaranya dikarenakan pertimbangan:  (1)  kualitas  pendidikan  yang  setara  dengan  negara-negara  Barat,  (2)  biaya  yang terjangkau, (3) ekonomi yang berkembang, (4) peluang kerja setelah lulus di negara tersebut (Lin, 2020).
Taiwan,  sebagai  salah  satu  negara  tujuan  studi  mahasiswa  internasional,  telah  menerapkan beragam kebijakan-kebijakan internasionalisasi sejak 1990-an. Sebagian kebijakannya dipengaruhi oleh  tekanan  politik  dari  negara  tetangganya,  yakni  Republik  Rakyat  China  (RRC).  Kebijakan terkini Taiwan adalah the New Southbound Policy (NSP), yang salah satu bagiannya adalah bidang pendidikan,  di  mana  kebijakan  ini  mempromosikan  mobilitas  manusia  unggul (mutual  talent mobility) antara  Taiwan  dan  negara-negara  yang  berada  di  selatannya  (negara-negara  ASEAN) (Lin,  2020).  Kebijakan  Baru  ke  Arah  Selatan  atau  “the  New  Southbound  policy”  adalah  bagian penting  dari  strategi  ekonomi  dan  perdagangan  Taiwan  yang  berujuan  mendefinisikan  kembali peran  penting  Taiwan  dalam  pembangunan  Asia,  mengidentifikasi  arah  dan  kekuatan  pendorong baru  dalam  tahap  baru  pembangunan  ekonomi,  dan  menciptakan  nilai  masa  depan  (Taipei Economic and Trade Office, 2018).
Namun,  pemberdayaan  sumber  daya  manusia,  termasuk  mahasiswa  asing  di  Taiwan  ini bukan  tanpa  masalah.  Semisal  pada  tahun  2019  terungkap  adanya  kelebihan  jam  bekerja  yang dialami  mahasiswa  yang  kuliah  sambil  bekerja,  yang  sesungguhnya  bagian  legal  dari the Southbound  Policy ini  (PPI,  2019).  Namun  kelebihan  jam  kerja  ini  diindikasikan  sebagai  kerja paksa.  Praktik  dua  jalur  atau double  track (kuliah  sambil  bekerja)  menjadi  promosi  dari  Taiwan untuk menarik mahasiswa dari negara lain karena mereka memperoleh  pendapatan dari pekerjaan yang dilakukan di samping kuliah, terlebih mengingat jumlah pembiayaan beasiswa yang terbatas,
Secara  rinci  terdapat  18  negara  yang  dimasukkan  dalam southbound ini,  yakni  meliputi: Australia,  Bangladesh,  Bhutan,  Brunei  Darussalam,  Cambodia,  India,  Indonesia,  Laos,  Malaysia, Myanmar,  Nepal,  New  Zealand,  Pakistan,  Philippines,  Singapore,  Sri  Lanka,  Thailand,  dan Vietnam. Lebih lanjut, Indonesia, sebagai salah satu negara potensial di Asia Tenggara, mulai pula menerapkan internasionalisasi pendidikan tinggi, termasuk menyambut kebijakan internasionalisasi pendidikan  tinggi  Taiwan.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  berkembang,  dalam  UU  No. 12/2012  tentang  Pendidikan  Tinggi,  terdapat  Bagian  Keempatbelas  yang  mengatur  kerja  sama internasional  pendidikan  tinggi.  “Kerja  sama  internasional  Pendidikan  Tinggi  merupakan  proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.” (Pasal 50 ayat 1 UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi).
Bentuk  internasionalisasi  yang  diatur  dalam  Undang-undang  itu  berfokus  pada  kerja  sama internasional.  Artinya,  perguruan  tinggi  dapat  menerima  mahasiswa  asing,  dosen  asing,  ataupun program  akademik  dengan  perguruan  tinggi  asing.  Namun,  lebih  daripada  itu,  sesungguhnya lembaga  pendidikan  asing  yang  terakreditasi  atau  yang  diakui  di  negaranya  dapat menyelenggarakan  pendidikan  di  Indonesia  (Pasal  65  ayat  1  UU  No.  20/2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional). Terakhir, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, memberi ruang bagi investor asing  untuk mendirikan lembaga  pendidikan  di  Indonesia  dengan  mengajukan perizinan  berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus.
Review  artikel-jurnal  internasional  ini  berupaya  untuk  menelaah  lebih  jauh  kebijakan internasionalisasi pendidikan tinggi di Taiwan, sehingga negara-negara berkembang dapat memetik pelajaran untuk mengantisipasi tantangan global. Review artikel-jurnal internasional ini menjawab rumusan  masalah  berikut:  (1)  Bagaimanakah  politik  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  di Taiwan?  (2)  Bagaimana  kritik  atas  politik  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  di  Taiwan?  (3) Bagaimana  kemungkinan  implementasi  politik  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  di  negara- negara berkembang?

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan,  yang  berupa  re-interpretasi pemikiran dari penulis artikel kunci terpilih yang ditelaah ,dan pembangunan gagasan oleh peneliti mengenai  konsep  implementasi  politik  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  untuk  negara-negara berkembang.  Kegiatan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  mendasarkan  kepada  sumber  data  utama terpilih,  yaitu  artikel  karya  Arianna  Fang-Yu  Lin, Internationalization  initiatives  of  Taiwan’s higher  education:  a  stepping  stone  to  regional  talent  circulation  or  reproduction  of  unbalanced mobility scheme?, diterbitkan oleh Jurnal Higher Education Evaluation and Development . Vol. 14 No.  2,  2020.  pp.  69-91.  Emerald  Publishing  Limited.  2514-5789.  DOI  10.1108/HEED-06-2020- 0017. Selanjutnya kritik ini juga mendasarkan kepada kajian literatur lainnya yang relevan sebagai sumber  data  sekunder  (Yaniawati,  2020).  Artikel  Arianna  Fang-Yu  Lin  dipilih  karena  artikel  ini memberikan  laporan  terkini  tentang  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  Taiwan  melalui the  New Southbound Policy . Langkah-langkah yang ditempuh dalam telaah artikel ini adalah: (1) pemilihan topik; (2) eksplorasi informasi; (3) menentukan fokus penelitian; (4) mengumpulkan sumber data; (5)  membaca  sumber  utama  dan  sumber  sekunder;  (6)  membuat  catatan;  (7)  mengolah  catatan sebagai  re-interpretasi  pemikiran  dalam  artikel  tersebut;  (8)  penyusunan  laporan,  termasuk pemaparan  gagasan  konsep  implementasi  politik  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  di  negara- negara berkembang (Yaniawati, 2020). Review artikel berperan sebagai wahana pengantar kepada penemuan  masalah,  menunjukkan  di  mana  kesenjangan  dalam  bidang  kajian  atau  keilmuan,  dan menyediakan  sebagian  justifikasi  atau  kebutuhan  untuk  penelitian  (Cohen  et  al.,  2018).  Ini  juga memperjelas  di  mana  kebaruan  muncul  di  bidang  kajian  politik  pendidikan  dan  kebijakan pendidikan, dan mengindikasikan di mana, bagaimana, dan mengapa penelaahan selanjutnya dalam konteks keindonesiaan diperlukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Politik Internasionalisasi Pendidikan Tinggi di Taiwan
Kebijakan internasionalisasi pendidikan tinggi sebagai pilihan politik Taiwan dimulai sejak 1990-an.  Pada  1995  arah  kebijakan  negara  adalah  memberikan  perguruan  tinggi  tanggung  jawab untuk  mengembangkan  pertukaran  akademik  dan  budaya  luar  negeri  dan  hubungan  bidang pendidikan.  Selanjutnya,  pada  2001  perguruan  tinggi  memulai  keterlibatan  aktif  dalam  urusan internasionalisasi, yang mana perguruan tinggi harus merumuskan anggaran untuk mempromosikan komunikasi  dan  kerjasama  internasional  untuk  meningkatkan  lingkungan  internasional  perguruan tinggi.  Hingga  kini,  rekruitmen  mahasiswa  internasional  secara  aktif  mendukung  pencapaian penguatan  pertukaran  akademik,  budaya  dan  pendiidkan  dengan  negara  asing  dan  meningkatkan daya kompetitif perguruan tinggi di kancah internasional.
Kebijakan  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  Taiwan  diimplementasikan  dalam  wujud: Pertama ,  pengembangan  universitas  kelas  dunia  dan  rekruitmen  mahasiswa  internasional. Rekruitmen  mahasiswa  internasional  saat  ini  juga  dimaksudkan  untuk  memenuhi  enrolmen  atau jumlah  mahasiswa  pada  perguruan  tinggi  swasta.  Hal  ini  mengingat  jumlah  populasi  penduduk Taiwan  yang  tidak  begitu  banyak,  sedangkan  perguruan  tinggi  tetap  memerlukan enrolment mahasiswa. Kedua ,  menumbuhkan  mahasiswa  berbakat  dalam  negeri  dan  mengirim  mahasiswa berbakat  ke  luar  negeri.  Pengiriman  mahasiswa  ke  luar  negeri  bertujuan  agar  mereka  lebih mengenal  lingkungan  regional,  khususnya  dalam  southbound  area. Ketiga ,  mempromosikan

## 206 – Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan
sirkulasi  mahasiswa  berbakat  dan  merespon  kebutuhan  pendidikan  di  regional southbound . Kegiatan  ini  diwujudkan  pemerintah  Taiwan  dengan  menggaet  negara-negara  mitra  utnuk menjalankan  mobilitas  mahasiswa  berbakat  bersama  atau  saling  bertukar,  serta  pengembangan bersama  dengan  negara-negara  tetangga.  Lebih  jauh  lagi,  Taiwan  menyediakan  pelatihan profesional yang dirancang khusus dan menyediakan beasiswa.
Hasil  penelitian  Lin  (2020)  menunjukkan  bahwa: Pertama, mobilitas  antara  mahasiswa Taiwan  dan  negara-negara southbound (terletak  di  selatan  Taiwan)  tidak  seimbang  sejak  2016. Meskipun  mahasiswa  dari  negara-negara southbound secara  bertahap  meningkat  dalam  beberapa tahun, namun mahasiswa Taiwan nampak tidak berminat untuk menempuh studi di  negara-negara southbound . Salah satu alasannya adalah adanya kesenjangan ekonomi, di mana hanya ada empat negara  yang termasuk ekonomi kuat dibandingkan Taiwan, seperti Brunei Darussalam, Australia, New  Zealand,  Singapura.  (2)  Mahasiswa  asing  dari  Vietnam,  Indonesia,  Thailand,  India  dan Filipina berkembang pesat sejak 2016. Kedua, p ersentase mahasiswa non-gelar dari negara-negara southbound ke  Taiwan  meningkat  setelah  implementasi  kebijakan the  New  Southbound  Policy. Ketiga,  p ertumbuhan  jumlah  mahasiswa  menempuh  jenjang  sarjana  menjadi  ranking  pertama  di antara  mahasiswa  asing  dari  negara-negara southbound . Keempat ,  Mobilitas  mahasiswa  setelah implementasi  kebijakan the  New  Southbound  Policy  2016: (1)  Negara  dengan  jumlah mahasiswanya  di  Taiwan  meningkat  dan jumlah mahasiswa  Taiwan  studi  di  negara  tersebut  juga sama-sama  meningkat:  India  dan  Thailand;  (2)  Negara  dengan  jumlah  mahasiswanya  di  Taiwan yang  menurun  dan  mahasiswa  Taiwan  yang  studi  di  negara  tersebut  meningkat:  Australia  dan Malaysia;  (3)  Negara  dengan  jumlah  mahasiswanya  di  Taiwan  yang  menurun  dan  mahasiswa Taiwan yang studi di negara tersebut juga sama-sama menurun: New Zealand dan Singapura; (4) Negara  dengan  jumlah  mahasiswanya  di  Taiwan  yang  meningkat  dan  mahasiswa  Taiwan  yang studi  di  negara  tersebut  tidak  bertambah  atau  menurun:  Kamboja,  Indonesia,  Myanmar,  Filipina, dan  Vietnam;  (5)  Model  mobilitas  mahasiswa  tanpa  interaksi  antarnegara:  Bangladesh,  Bhutan, Brunei Darussalam, Laos, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka.
Lin  (2020)  menunjukkan  bahwa  pilihan  politik  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  dari Pemerintah  Taiwan  melalui the  New  Southbound  Policy cenderung  lebih  berdampak  pada banyaknya  jumlah  mahasiswa  internasional  dari  negara-negara southbound daripada  mahasiswa Taiwan yang menempuh studi ke luar negeri, di negara-negara tersebut. Hal ini disebabkan karena bagi Taiwan sebagai negara maju, faktor-faktor pengembangan akademik, pertumbuhan ekonomi, dan  faktor  pribadi  mahasiswa  menjadi  penentu  keputusan  studi  ke  luar  negeri.  Sebaliknya, pengembangan  pendidikan  yang  lebih  baik,  budaya  yang  relatif  sama,  penyediaan  beasiswa  dan kedekatan  geografis  menjadi  faktor  penarik  bagi  negara-negara  berkembang.  Daya  tarik kemapanan  ekonomi  negara  berkembang  lebih  kuat  pada  tingkat  individu  daripada  dinamika tingkat makro.
Lebih  jauh  Lin  (2020)  juga  menunjukkan  bahwa  Taiwan  perlu  menelaah  kembali  motif rekruitmen  mahasiswa  internasional.  Ketika  mayoritas  mahasiswa  internasional  adalah  di  jenjang sarjana, ini akan menumbuhkan pendidikan di Taiwan secara cepat, namun bukanlah sumber daya manusia istimewa yang Taiwan butuhkan.
Kritik Terhadap Politik Internasionalisasi Pendidikan Tinggi di Taiwan: Dominasi Motif Ekonomi daripada Sosial-Budaya

## Konsep Internasionalisasi Pendidikan Tinggi
Internasionalisasi  secara  umum  diartikan  sebagai  proses  pengintegrasian  dimensi-dimensi internasional  (antarnegara),  antarbudaya,  atau  global  kepada  tujuan,  fungsi-fungsi  dan penyelenggaraan pendidikan tinggi (de Wit, 2020). Pengertian ini menunjukkan internasionalisasi sebagai  sebuah  proses  dan  netral  atas  nilai-nilai.  Aktualisasi  dari  internasionalisasi  pendidikan tinggi  meliputi  mobilitas  mahasiswa,  beasiswa,  dan  program;  reputasi  dan  pencitraan  yang dimanifestasikan  dalam  pemeringkatan  global  dan  regional;  peralihan  paradigma  dari  kerjasama menjadi  kompetisi  dipandang  sebagai  agenda  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  lebih  dari  30 tahun terakhir (de Wit, 2020). Ini selaras dengan Veugelers yang meneliti hal serupa di Eropa dan menyatakan, dalam pengembangan strategi internasionalnya, mayoritas institusi pendidikan tinggi,
termasuk  yang  di  Eropa,  lebih  banyak  berfokus  pada  mobilitas  internasional  dan  rekruitmen mahasiswa  dan  ilmuwan,  seiring  dengan  reputas  dan  visibilitas  internasional  (Veugelers,  2020). Lebih  jauh,  sekarang  ini,  pendidikan  bertaraf  internasional  telah  menjadi  sebuah  industri,  sebuah sumber pendapatan dan begitu penting bagi peningkatan reputasi.
Lin  (2020)  memberikan  gambaran  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  saat  ini  di  Taiwan, dalam  bingkai  politik the  New  Southbound  Policy .  Politik  luar  negeri  ini  bisa  dipandang  sebagai salah  satu  strategi  persaingan  terutama  dengan  negara  tetangga  yang  menjadi  rivalnya,  yakni Republik Rakyat Cina (RRC), yang memiliki strategi geopolitik OBOR (One Belt One Road), yang sekarang  direvisi  menjadi  proyek Belt  Road  Initiative (BRI),  (Fabtian,  2018).  Internasionalisasi pendidikan  Taiwan  dengan  kerangka the  New  Southbound  Policy menjadi  salah  satu  sumber soft power yang  berperan  dalam  diplomasi  publikuntuk  membentuk  penerimaan  dan  meningkatkan persepsi  yang  baik  terhadap  Taiwan.  Internasionalisasi  pendidikan  negara-negara  berkembang khususnya  di  kawasan  Asia  dijadikan  sebagai  upaya  meningkatkan  daya  saing  internasional, mengembangkan pendidikan universitas sebagai perdagangan untuk menghasilkan pendapatan nasional tambahan, dan untuk mengatasi penurunan populasi (Krisna, 2018; Ermylina, 2020).
Lin  (2020)  mempertanyakan  “apakah  inisiatif  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  Taiwan merupakan  sebuah  batu  loncatan  bagi  sirkulasi  sumber  daya  manusia  berbakat  atau  sebuah reproduksi atas skema mobilitas yang tidak seimbang?”. Jawaban umum atas pertanyaan ini adalah inisiatif    internasionalisasi  pendidikan  tinggi  Taiwan  sementara  ini  masih  cenderung  membuat mobilitas  sumber  daya  manusia  (mahasiswa)  berbakat  yang  tidak  seimbang.  Hal  ini  ditunjukkan bahwa  jumlah  mahasiswa  internasional  yang  studi  di  Taiwan  lebih  banyak  dibanding  mahasiswa Taiwan  yang  studi  di  luar negeri.  Meski  begitu,  Taiwan  dapat  dipandang  cukup  berhasil  menjadi tuan rumah internasionalisasi pendidikan tinggi, dalam arti sebagai negara tujuan studi mahasiswa internasional.  Ini  merupakan  suatu  perkembangan  signifikan  apabila  dibanding  internasionalisasi pada  umumnya  pada  tiga  dekade  terakhir  menurut  de  Wit  (2020),  yang  lebih  berfokus  pada internasionaliasi ke luar negeri daripada internasionalisasi di wilayah negara sendiri.
Kebijakan the  New  Southbound  Policy yang  digulirkan  Pemerintah  Taiwan  menjadi  induk pilihan  politik  yang  cenderung  mengutamakan  motif  penguatan  ekonomi,  terutama  dengan menguasai  negara-negara  di  selatan  Taiwan,  seperti  kawasan  Asia  Tengah,  Asia  Tenggara (ASEAN), dan Australia-Oceania. Maka, sangat logis apabila dampak yang kemudian muncul dari internasionalisasi  pendidikan  tinggi  Taiwan  lebih  dominan  pada  internasionalisasi  pendidikan tinggi  domesti  Taiwan,  terutama  dengan  menjadi  tujuan  studi  mahasiswa  internasional.  Sebagai negara  dengan  ekonomi  maju,  motif  ekonomi  pada  internasionalisasi  model  ini  sudah  jauh melewati nilai-nilai tradisional kegiatan internasional (de Wit, 2020). Menurut de Wit (2020), nilai- nilai tradisional yang mengarahkan kegiatan internasional di pendidikan tinggi masa lalu meliputi pertukaran  dan  kerjasama,  perdamaian  dan  saling  memahami,  pengembangan  sumber  daya manusia,  dan  solidaritas.  Walaupun  nilai-nilai  ini  masih  ada  hingga  sekarang  dalam  pembahasan pendidikan  bertaraf  internasional,  internasionalisasi  telah  berkembang  jauh  dengan  mendorong persaingan/kompetisi, pendapatan finansial, dan reputasi/pencitraan.
Internasionalisasi pendidikan tinggi Taiwan diindikasikan memuat motif ekonomi yang kuat, yang  bersifat  kuantitatif  material.  Ini  sejalan  dengan  de  Wit  (2020)  yang  menyatakan  bahwa internasionalisasi  pendidikan  tinggi  secara  global  cenderung  kompetitif,  elitis,  dan  dipengaruhi kondisi  pasar  ( market  direction ).  Ini  harus  diimbangi  dengan  perhatian  kepada  dimensi-dimensi kualitatif  internasionalisasi,  seperti  pengembangan  warga  negara,  keterserapan  kerja,  peningkatan kualitas penelitian, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat.

## Motif dan Arah Internasionalisasi Pendidikan Tinggi
Taiwan menyediakan beasiswa bagi mahasiswa internasional dan mengusahakan pendidikan tinggi  Taiwan  menjadi  tujuan  studi  mahasiswa  internasional.  Lin  (2020)  menyebutkan  salah  satu tujuannya adalah juga menyiapkan SDM berbakat untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga terampil  di  sektor-sektor  pembangunan  Taiwan.  Motif  ini  diindikasikan  sebagai  motiv economic- benefit atau  manfaat  ekonomi,  di  mana  secara structural  realism negara  bermaksud

## 208 – Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan
memaksimalkan  manfaat  ekonominya,  dan  secara social  constructivism norma-norma  dan pemikiran-pemikiran secara domestik dan internasional mempengaruhi negara untuk mengarahkan kepentingan  ekonominya  (Forsudd,  2009).  Hal  ini  dikuatkan  oleh  pendapat  Veugelers  (2020) bahwa  bagi  negara-negara  yang  diuntungkan  dari  mobilitas  akademisi  internasional,  jaminan standar mutu  yang tinggi  perlu  diteruskan  dengan membuat lingkungan  yang  kuat  untuk menarik sumber  daya  manusia  internasional  yang  berbakat.  Bakat-bakat  terbaik  yang  bermigrasi  akan menjadi  pemerolehan  tenaga  unggul (brain  gain) melebihi  warga  lokal  yang  lebih  jauh  akan mendorong  kinerja  prima  negara.  Pada  gilirannya,  ini  meningkatkan  daya  tarik  negara  kepada tingkat yang lebih tinggi. Contoh keberhasilan dari penerapan jaminan standar mutu yang tinggi ini adalah Amerika Serikat, Swiss, Inggris Raya (United Kingdom) dan negara-negara Eropa Utara.
Idealnya,  internasionalisasi  pendidikan  tinggi,  dapat  senantiasa  menjunjung  tinggi  sifat pendidikan itu sendiri yang bersifat moral, sosial, dam berbudaya. Motif ini adalah motif solidaritas dan  altruisme,  di  mana  negara-negara  mengusahakan  terwujudnya  norma-norma  yang mempromosikan  untuk  saling  bekerja  sama  yang  telah  terinternalisasi  (Forsudd,  2009).  Terkait dengan  politik  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  Taiwan  dalam  bingkai the  New  Southbound Policy ,  nampaknya  motif  solidaritas  dan  altruisme  ini  teraktualisasikan  pada  bagian  mahasiswa Taiwan  studi  di luar  negeri,  di  negara-negara southbound ,  yang  mayoritas  kemajuan ekonominya justru  di  bawah  Taiwan.  Mahasiswa-mahasiswa  tersebut  kemungkinan  lebih  kuat  dalam  motif sosial-budaya  atau  solidaritas  dan  altruisme  global.  Hadirnya  mahasiswa  internasional  Taiwan  di negara-negara berkembang secara tidak langsung berkontribusi kepada pemasukan finansial kepada negara setempat.
Aspek  lain  yang  juga  dapat  dijadikan  sudut  pandang  dalam  internasionalisasi  pendidikan tinggi  adalah  politik.  Menurut  Forsudd  (2009)  terdapat  motif  keamanan (security) dan  kekuasaan (power) dalam  hal  jalinan  internasional,  termasuk  penyediaan  bantuan,  seperti  beasiswa. Dijelaskannya,  dalam structural  realism motif  keamanan  dan  kekuasaan  ini  digambarkan  saat negara  termotivasi  oleh  kepentingan  negaranya  agar  lebih  aman  dan  berkuasa.  Sedangkan  dalam social  constructivism motif  kemanan  dan  kekuasaan  tergambar  pada  saat  ketidakamanan internasional  mendorong  negara-negara  untuk  bertindak  dalam  rangka  melindungi  keamanan  dan kekuasaannya  (Forsudd,  2009).  Pemberian  beasiswa  dari  suatu  negara,  seperti  Taiwan,  kepada mahasiswa  internasional  juga  patut  diduga  memuat  motif  politik  untuk  kemanan  dan  kekuasaan. Untuk  dapat  menguasai  negara-negara  di  kawasan  tertentu,  misal  dalam the  New Southbound Policy, Taiwan  harus  menguasai  beragam  informasi  penting  dari  sana.  Salah  satu  caranya  adalah dengan  penelitian  oleh  mahasiswa  internasional  yang  studi  di  Taiwan  (terutama  jenjang  magister dan  doktor),  dan  pengiriman  mahasiswa  Taiwan  ke  negara-negara  itu  dengan  melaksanakan penelitian di, dan, tentang negara setempat. Tidak tertutup kemungkinan, mahasiswa internasional yang  studi  di  Taiwan  dapat  menjadi  penghubung  atau  agen  dengan  wawasan  Taiwan  yang sudah terinternalisasi  di dalam  dirinya,  yang  pada jangka  panjang  diharapkan dapat menjadi  pendukung kuat posisi politik Taiwan di negara-negara itu.
Kemungkinan Implementasi Politik Internasionalisasi Pendidikan Tinggi di Negara-negara Berkembang

## Politik Luar Negeri: Optimalisasi Hubungan Internasional Multilateral Regional
Kemungkinan  implementasi  politik  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  di  negara-negara berkembang  disajikan  dengan  mengambil  konteks  Indonesia  sebagai  fokus  utama,  di  mana transibilitas atau generalisasi kepada negara-negara lain dapat dilakukan sepanjang ada kesamaan- kesamaan  dengan  konteks setempat.  Indonesia sebagai  salah  satu  negara  berkembang  di  kawasan Asia Tenggara, memiliki landasan, visi, dan misi politik luar negeri Indonesia yang termuat dalam Rencana  Strategis  Kementerian  Luar  Negeri.  Hal-hal  Ini  disusun  dengan  berpedoman  pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019.  Dalam  konteks  intermestik,  kinerja  diplomasi Indonesia  telah  menunjukkan  penguatan,  baik  dalam  kerangka  bilateral,  regional  maupun multilateral. Upaya-upaya diplomasi multilateral dan regional yang akan dilakukan oleh Indonesia selanjutnya  harus tetap diperkuat  dengan  diplomasi  bilateral  yang tangguh.  Kebijakan  luar negeri
secara aktif akan berupaya meningkatkan hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifk dan Afrika maupun Amerika dan Eropa ke tataran yang lebih tinggi dan ditujukan pada pencapaian kepentingan  nasional.  Pengakuan  internasional  terhadap  posisi  Indonesia  merupakan  modal  kuat dalam  mengimplementasikan  politik  luar  negeri  Indonesia  pada  periode  mendatang  (Kemenlu, 2019).  Kebijakan  luar  negeri  Indonesia  harus  dapat  mencerminkan  transformasi  demokratis  di dalam negeri. Pada periode mendatang, perlu ditekankan pentingnya dukungan dan partisipasi dari seluruh  pemangku  kepentingan  bagi  efektivitas  politik  luar  negeri  Indonesia  dalam  memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan internasional (Kemenlu, 2019).
Mengacu kepada arah kebijakan politik luar negeri Indonesia di atas, nampak hubungan erat terutama  dibangun  pada  regional  Asia  Pasifik,  seiring  tetap  bersinergi  dengan  negara-negara berkembang  dan  negara  maju  lainnya  di  regional  Afrika,  Amerika,  maupun  Eropa.  Regional terdekat  Indonesia  adalah  ASEAN,  yakni  negara-negara  di  Asia  Tenggara.  Lebih  jauh,  dalam kerjasama di wilayah ini, pendidikan menjadi salah satu bidang yang telah lama berserikat dalam SEAMEO (The  Southeast  Asian  Ministers  of  Education  Organization), organisasi  kementerian pendidikan se-Asia Tenggara (SEAMEO, 2020). Organisasi ini didirikan 1965 di antara pemerintah negara-negara  Asia  Tenggara  untuk mempromosikan  kerjasama regional  bidang  pendidikan,  ilmu dan  kebudayaan  di  wilayah  ini.  Sebagai  organisasi  yang  telah  terus  menerus  meningkatkan kapasitas  manusia  dan  mengeksplorasi  potensi  manusia  seutuhnya,  SEAMO  memelihara  kinerja dan aspirasi bagi pengembangan manusia  di wilayah ini untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik  dalam  kualitas  dan  kesetaraan  di  bidang  pendidikan,  pendidikan  kesehatan  yang  preventif, kebudayaan  dan  tradisi,  teknologi  komunikasi,  bahasa,  pengentasan  kemiskinan,  sumber  daya agrikultur dan alam.
Pengembangan  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  Indonesia  sesungguhnya  dapat mengoptimalkan SEAMEO ini sebagai wadah mobilitas mahasiswa dan aktivitas internasionalisasi lainnya di wilayah ASEAN. Kerjasama multilateral ini nampak lebih efisien dibandingkan dengan membangun jalinan bilateral secara spesifik dalam bidang pendidikan ke negara-negara lain di luar ASEAN  secara  sendiri-sendiri,  seperti the  New  Southbound  Policy oleh  Taiwan,  misalnya.  Jika Taiwan memilih prioritas jalinan internasional yang kuat dengan negara-negara di regional sebelah selatan negaranya secara bilateral simultan, Indonesia dapat menguatkan hubungan dengan negara- negara di regional Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN dan SEAMEO secara multilateral simultan.
Inisiatif kebijakan internasionalisasi pendidikan tinggi melalui SEAMEO ini juga memenuhi sebagian dari tujuh area prioritas (2015-2035), terutama area: (1) Revitalisasi Pendidikan Guru, dan (2) Promosi Harmonisasi Pendidikan Tinggi dan Penelitian (SEAMEO, 2020). Pertama , Pada area revitalisasi pendidikan guru, SEAMEO menginginkan jabatan guru sebagai profesi pilihan pertama melalui  manajemen  guru  yang  komprehensif,  strategis,  dan  berbasis  praktik,  dan  sistem pengembangan  melalui  persiapan  yang  lebih  profesional  di  proses  prajabatan  dan  dalam  jabatan, diikuti  sebuah  kerangka  kompetensi  guru  bersama  yang  eksplisit  dan  seperangkat  standar  yang dapat diaplikasikan lintas negara di wilayah Asia Tenggara. Perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga  Kependidikan  (LPTK),  seperti  UPI,  UNY,  UNJ,  UM,  dan  sejenisnya,  dapat  berhimpun secara nasional untuk kemudian merumuskan dan menjalankan kerjasama regional Asia Tenggara. Inti  dari  kerjasama  ini  adalah  agar  ada  pengakuan  kesederajatan  pendidikan  guru  baik  di  jenjang Sarjana Pendidikan dan Pendidikan Profesi Guru. Dengan demikian, mahasiswa internasional dari negara-negara Asia Tenggara ini dapat leluasa menempuh pendidikan guru di luar negara asalnya, dan  dapat  mudah  pula  untuk  melanjutkan  ke  negara  asal  ataupun  negara  lainnya,  hingga  dapat diakui dan diizinkan mengajar sebagai guru di kawasan Asia Tenggara.
Kedua ,  promosi  harmonisasi  pendidikan  tinggi  dan  penelitian,  pada  tingkat  kelembagaan dilaksanakan  di  negara-negara  anggota  SEAMEO  yang  berinvestasi  di  penguatan  institusi pendidikan tinggi di mana setiap institusi menentukan kebutuhannya yang paling penting, didukung oleh penelitian, agar mampu berkoordinasi dan menentukan standar mutu dengan institusi lainnya (SEAMEO,  2020).  Kegiatan  pendidikan-pengajaran,  penelitian,  dan  pengabdian  pada  masyarakat yang  menjadi  inti  tri  darma  perguruan  tinggi  dapat  ditingkatkan  pada  taraf  internasional  dengan melibatkan  dosen,  peneliti,  dan  mahasiswa  dari  negara-negara  mitra  tersebut.  Sebagai  contoh,

## 210 – Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan
nyatanya  adalah  kegiatan visiting  professor,  joint  research,  joint  publication,  student  exchange, transfer of credits , dan sebagainya (UNY, 2021).
Internasionalisasi Pendidikan Tinggi melalui Mahasiswa yang Studi di Luar Negeri
Salah  satu  bagian  dari  inisiatif  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  Taiwan  adalah  melalui mobilitas  mahasiswa asal negara  negara-negara  berkembang  yang  menempuh  studi di luar negeri (outbound  mobility) .  Hal  ini  sudah  lazim  dilaksanakan  di  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia. Mobilitas  mahasiswa  Indonesia  yang  studi  di  luar  negeri  termasuk  ke  dalam  pilihan  kebijakan untuk  meningkatkan  internasionalisasi  pendidikan  tinggi,  khususnya  adalah  SDM  yang  memiliki ijazah  sarjana,  magister,  dan  doktor  dari  luar  negeri.  Pada  gilirannya,  SDM  dengan  kapabilitas bertaraf internasional ini akan mendorong pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor. Khusus dosen  yang  studi  di  luar  negeri,  secara  simultan  ini  akan  meningkatkan  internasionalisasi pendidikan  tinggi  dalam  arti  SDM-nya,  dan  juga  berkontribusi  kepada  internasionaliasi  institusi perguruan tingginya (Kemenristekdikti, 2019).
Program  yang  telah  dan  dapat  dilaksanakan  adalah  penyediaan  beasiswa  studi  luar  negeri oleh  lembaga-lembaga  pemerintah  dari  negara-negara  berkembang  itu.  Sebagai  contoh,  program beasiswa dengan skala besar bagi masyarakat Indonesia untuk studi ke luar negeri di antaranya: (1) Beasiswa  Pendidikan  Pascasarjana  Luar  Negeri  (BPP-LN)  Dikti,  bagi  dosen  untuk  jenjang S3/Doktor, dan bagi tenaga kependidikan untuk jenjang S2/Master; (2) Beasiswa Pendidikan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Sumbangan  mobilitas  mahasiswa  Indonesia  studi  di  luar  negeri,  terkandung  dalam  tujuan umum  penyediaan  beasiswa  LPDP,  yakni  beasiswa  ini  bertujuan  untuk  mendukung  ketersediaan sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  berpendidikan  dan  berkualitas  serta  memiliki  jiwa kepemimpinan  yang tinggi  dan mempunyai  visi masa  depan bangsa  yang  kuat  sebagai  pemimpin Indonesia  masa  depan.  Program  Beasiswa  LPDP  ditujukan  untuk  peningkatan  aksesibilitas pendidikan tinggi bagi rakyat Indonesia, dengan tetap mengedepankan aspek kualitas pendidikan. Beasiswa LPDP diharapkan dapat menjadi lokomotif kemajuan bangsa Indonesia (LPDP, 2021).

## Internasionalisasi Pendidikan Tinggi melalui Perguruan Tinggi Bertaraf Internasional di Negara- negara Berkembang
Internasionalisasi  pendidikan  tinggi  di  negara-negara  berkembang,  termasuk  Indonesia, dapat diwujudkan pula melalui pengembangan perguruan tinggi bertaraf internasional atau berkelas dunia (world class university) . Upaya-upaya internasionalisasi yang dapat dilakukan di antaranya: (1)  Pengembangan  Prodi  Berstandar  Internasional;  (2)  Kurikulum  Berstandar  Internasional;  (3) Proses  belajar  mengajar  berstandar  internasional;  (4)  Penilaian  Hasil  Belajar  Berstandar Internasional;  (5)  Bahan  Ajar  dan  Sumber  Belajar  Berstandar  Internasional;  (6)  Pengembangan Dosen  Berkualifikasi  Internasional;  (7)  Pengembangan  Karyawan  dan  Tenaga  Kependidikan lainnya untuk Menunjang WCU; (8) Sarana dan Prasarana Penunjang World Class University; (9) Pengelolaan  Berbasis  TIK  dalam  rangka  menunjang  WCU;  (10)  Perpustakaan  Berstandar Internasional  untuk  menunjang  WCU;  (11)  Kemahasiswaan  Berkompetensi  Internasional;  (12) Penelitian dan Publikasi Ilmiah Berstandar Internasional; (13) Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dalam kerangka WCU; (14) Kerjasama dan Pertukaran Internasional (Marsigit, 2009).

## Internasionalisasi Pendidikan Tinggi melalui Pendirian Perguruan Tinggi Asing di Negara-negara Berkembang
Sebagai contoh, lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Indonesia (Pasal 65 ayat 1 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Terakhir, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, memberi ruang bagi investor asing  untuk mendirikan lembaga  pendidikan  di  Indonesia  dengan  mengajukan perizinan  berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus. Adanya lembaga pendidikan asing ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi  dengan  berbagai  pihak  di  Indonesia  untuk  kemajuan  pembangunan  di  berbagai  sektor. Masyarakat  akan  mendapat  dukungan  layanan  pendidikan  internasional  dan  lembaga  ini  dapat
menjadi  pusat  keunggulan  pendidikan  bermutu  tinggi  dan  bertaraf  internasional,  sebagai  mitra pembangunan.

## SIMPULAN
Politik  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  di  Taiwan  dilaksanakan  sebagai  bagian  dari kebijakan  politik  luar  negeri, the  New  Southbound  Policy .  Kebijakan  ini  dominan  pada  ranah pengembangan ekonomi Taiwan sebagai negara maju untuk dapat menguasai pasar dan solidaritas politik  di  negara-negara  yang  terletak  di  bagian  selatan  Taiwan.  Pendidikan  tinggi  menjadi  salah satu sektor jasa yang ditawarkan untuk dapat menguatkan ekonomi Taiwan.
Kritik  atas  politik  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  di  Taiwan  meliputi  kuatnya  motif ekonomi  dalam  inisiatif  kebijakan  tersebut.  Sebagai  negara  yang  sudah  maju,  Taiwan  tetap menjaga  mutu  pendidikan  tinggi  dan  menjadikannya  tujuan  studi  mahasiswa  internasional,  yang memberikan pemasukan finansial dan penyediaan sumber daya manusia unggul. Motif tradisional sosial, budaya, dan juga politik tetap ada, khususnya dalam kegiatan mobilitas mahasiswa Taiwan ke negara-negara southbound .
Kemungkinan  implementasi  politik  internasionalisasi  pendidikan  tinggi  di  negara-negara berkembang  dalam  regional  prioritas  cukup  potensial  dalam  bingkai  perserikatan  negara-negara, sebagai  contoh  Indonesia  di  Asia  Tenggara  melalui  ASEAN  dan  SEAMO.  Adapun  program- program  yang  dapat  dilaksanakan  adalah  dengan  (1)  mobilitas  mahasiswa  studi  di  luar  negeri, termasuk  studi  lanjut  bagi  dosen;  (2)  pengembangan  perguruan  tinggi  kelas  dunia;  (3)  pendirian perguruan tinggi asing di negara-negara berkembang.
Studi literatur atau penelitian berikutnya yang dapat dikembangkan berkaitan dengan artikel ini  salah  satunya  adalah  sejauhmana  kebijakan  New  Southbound  berdampak  pada  penyerapan tenaga  kerja  Indonesia  dengan  keterampilan  tinggi  di  Taiwan.  Selain  itu,  studi  lainnya  yang menarik  dan  memungkinkan  dilakukan  adalah  berkenaan  dengan  dampak  kerjasama  antara perguruan tinggi di Indonesia dan Taiwan terutama dalam aspek join kurikulum dan sharing SDM.

## DAFTAR PUSTAKA
Cohen,  L.,  Manion,  L.,  &  Morrison,  K.  (2018). Research  Methods  in  Education (8th  ed.). Abingdon, Oxon: Routledge.
de  Wit,  H.  (2020).  Internationalization  of  Higher  Education:  The  Need  for  a  More  Ethical  and Qualitative Approach. Journal of International
Students , 10 (1), i–iv. https://doi.org/https://doi.org/10.32674/jis.v10i1.1893
Ermylina,  E.  (2020). Kepentingan  Taiwan  dalam  meningkatkan  ikatan  people  to  people  melalui New Southbound Policy . Universitas Muhammadiyah Malang.
Fabtian,  D.  R.  A.  (2018).  Belt  Road  Initiatives  (BRI):  Intensi  Supremasi  Tiongkok  di  Samudra Hindia dan Respon Counterbalance dari India. Jurnal Hubungan Internasional , XI (2), 240– 253.
Forsudd, C. M. (2009). The Motives of Aid Donors –A comparative study of the aid allocation of Denmark, Norway and Sweden . https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:234182/FULLTEXT01.pdf
Kemenlu.  (2019). Landasan,  Visi  Dan  Misi  Polugri:  Ringkasan .  Kementerian  Luar  Negeri Republik Indonesia. https://kemlu.go.id/portal/id/read/12/halaman_list_lainnya/ringkasan
Kemenristekdikti.  (2019). Pedoman  Beasiswa  Pendidikan  Pascasarjana  Direktorat  Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 . Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.
Krisna, A. R. (2018). Strategi Internasionalisasi Sektor Pendidikan Pemerintah Taiwan dalam Era New Southbound Policy. Jurnals FIS .

## 212 – Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan
Lin, A. F.-Y. (2020). Internationalization initiatives of Taiwan’s higher education: a stepping stone to  regional  talent  circulation  or  reproduction  of  unbalanced mobility  scheme? Initiatives  of Taiwan’s Higher Education , 14 (2), 69–91. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/HEED-06- 2020-0017
LPDP.  (2021). Tentang  Beasiswa  LPDP. Lembaga  Pengelola  Dana  Pendidikan,  Kementerian Keuangan.
Marsigit. (2009). Universitas Negeri Yogyakarta Menuju Perguruan Tinggi Bertaraf Internasional (PTBI), “Yogyakarta State University on the move toward World Class University.” Sidang SENAT Universitas Negeri Yogyakarta Komisi I Hearing Dengan PR I: Konsep WCU Pada Senin, 7 Desember 2009 Di UNY .
PPI. (2019). Mahasiswa Indonesia di Taiwan Bukan Kerja Paksa . Republika. https://www.republika.co.id/berita/pksf3t335/ppi-mahasiswa-indonesia-di-taiwan-bukan- kerja-paksa
SEAMEO. (2020). What is SEAMEO? The Southeast Asian Ministers of Education Organization.
Taipei  Economic  and  Trade  Office.  (2018). Presiden  Tsai  Ing-wen  mengadopsi  pedoman  “New Southbound Policy.” Roc-Taiwan. https://www.roc-taiwan.org/id_en/index.html
UNY.  (2021). Panduan  Penyelenggaraan  Visiting  Professor  (Masa  Pandemi  Covid-19) . Universitas Negeri Yogyakarta.
Veugelers,  R.  (2020). Impact  of  Higher  Education  Internationalisation  on  the  Economy . Luxembourg: Publications Office of the European Union.
UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja