Penerapan Sustainable  Livelihood  Asssessment (SLA)  dalam  Menyusun Rencana Aksi Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Desa Sidorejo, Kenduruan, Tuban
Dhina Mustikaningrum 1 * , Sulistyani Eka Lestari 1 , Hery Prasetyo 1 , Maimunah 1 , Kristiawan 1
1 Universitas Sunan Bonang, Jln. dr. Wahidin Sudirohusodo 798 Tuban Telp. (0356) 322025 *Email : dhina.mustikaningrum@gmail.com
ABSTRACT : The  forest  management system  in  Tuban Regency  refers  to government  forestry regulations  which  aim  to  achieve  equality  and  development  based  on  social  justice  for  all Indonesian people through the Social Forestry program. one of the social forestry practices with a forestry partnership scheme is in Sidorejo Village. This research aims to develop a social forestry action  plan  using  the  Sustainable  Livelihood  Assessment  (SLA)  approach.  During  the  SLA process, LMDH  members  analyze  forest  areas, institutions,  capital  or  assets  owned,  problems and develop priority action plans. The SLA topic related to  community life is the entry point for LMDH Wonorejo, Sidorejo Village, Tuban Regency to understand the problems of implementing forestry  partnerships  in  their  area.  The  SLA  results  show  that  problems  related  to  members' human  resources  and  finances  are  two  fundamental  things  that  must  be  accommodated  in preparing a social forestry action plan. The prioritization results show that LMDH has made the Nganget Warm Springs tourism development program a priority for its social forestry action plan to increase the members' welfare .
Key words: Action Plan, Community Forestry, Forestry Partnership, Social Forestry
DOI: http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v11i2.8177

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  pengelolaan  hutan  di  Kabupaten  Tuban  mengacu  pada  regulasi kehutanan  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  pemerataan  dan pembangunan  yang  berbasis  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Salah  satu  program  di  ranah  kehutanan  yang  mendukung  tujuan  tersebut adalah  program  Perhutanan  Sosial  (Tasya  Moedy  Agusti,  2019).  Program Perhutanan  sosial  sendiri  merupakan  perwujudan  Nawacita  Presiden  yang ketujuh yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor  strategis  ekonomi  domestik.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  perhutanan sosial  bertujuan  untuk  pemerataan  ekonomi  masyarakat  dan  mengurangi
ketimpangan  sektor  ekonomi  melalui  tiga  pilar,  yakni  lahan,  pemberian kesempatan usaha, dan sumber daya manusia.
Perhutanan  sosial  merupakan  mekanisme  pengelolaan  kawasan  hutan yang memberikan ruang bagi rakyat Indonesia untuk mengelola kawasan hutan negara  seluas  12,7  juta  hektar.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  9 Tahun 2021, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan  Hak/Hutan  Adat  yang  dilaksanakan  oleh  Masyarakat  Setempat  atau Masyarakat  Hukum  Adat  sebagai  pelaku  utama  untuk  meningkatkan kesejahteraannya,  keseimbangan  lingkungan  dan  dinamika  sosial  budaya dalam  bentuk  Hutan  Desa,  Hutan  Kemasyarakatan,  Hutan  Tanaman  Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).
Perhutanan  sosial  juga  mencakup  upaya  penanaman  hutan  di  lahan milik  pribadi  seperti  hutan  rakyat,  hutan  milik  atau  hutan  keluarga  maupun hutan  adat  serta  pengelolaan  hutan  kerjasama  perusahaan  swasta  dan masyarakat.  Perhutanan  sosial  memberikan  peran  dan  hak  masyarakat  atas pengelolaan  sumber  daya  hutan  yang  memadukan  kegiatan  perlindungan, kesejahteraan  masyarakat  lokal,  dan  tujuan  produksi  yang  berkelanjutan (Arifandy & Sihaloho, 2016).
Praktik  perhutanan  sosial  memberikan  dampak  positif  pada  penurunan laju perambahan hutan atau deforestasi hingga 50% dan memperbaiki ekonomi kelompok usaha perhutanan sosial (Mutaqin et al., 2022). Meski demikian, hasil penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  perhutanan  sosial  belum  mampu meningkatkan  ekonomi  masyarakat  yang  tampak  dari  pertumbuhan  usaha bahkan  belum  efektif  menurunkan  laju  deforestasi.  Penyebabnya  adalah kapasitas sumber daya pengelola hutan belum memadai, belum terintegrasinya program  hutan  sosial  dengan  program  desa,  kurangnya  kualitas  perencanaan pengelolaan  hutan  dan  intervensi  kebijakan  yang  belum  optimal  (Mulyana  & Moeis,  2022).  Hal  ini  menjadikan  pentingnya  memperkuat  implementasi
kebijakan dan kemitraan yang saling mendukung untuk meningkatkan kapasitas pengelola hutan, khususnya di tingkat desa.
Supriyanto & Nuryanto (2023) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam program perhutanan sosial menjadi bagian dalam upaya mengoptimalkan  tata  kelola  perhutanan  sosial.  Masyarakat  menjadi  aktor penting dalam keberhasilan program perhutanan sosial. Namun kecenderungan yang  terjadi  adalah  keterbatasan  sumberdaya  manusia  yang  memadai, khususnya masyarakat sekitar hutan. Contoh kasus semacam ini ditemukan di Desa  Sidorejo  Kecamatan  Kenduruan  Kabupaten  Tuban.  Desa  ini  memiliki jumlah  penduduk  sebanyak  2.416  jiwa  (Badan  Pusat  Statistik,  2021). Berdasarkan  data  monografi  desa,  Persentase  penduduk  miskin  di  Desa Sidorejo adalah sejumlah 35 persen dari total penduduk atau sekitar 846 jiwa, dimana  sebagian  besar  tinggal  di  sekitar  hutan.  Sebagian  besar  dari  mereka memiliki  pendidikan  terakhir  tingkat  sekolah  menengah  pertama.  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  perlu  didampingi  dalam  menjalin  kemitraan dengan  Perum  Perhutani  sebagai  pengelola  kawasan  tersebut.  Keberadaan kelompok  tani  maupun  LMDH  di  tingkat  desa  perlu  dikuatkan  sebagai  upaya pemberdayaan kelompok masyarakat (Mustikaningrum, 2023).
Sumanto  (2009)  menyampaikan  bahwa  salah  satu  pendekatan  atau metode  yang  dikenal  efektif  dalam  mewujudkan  masyarakat  berdaya  adalah Sustainable  Livelihood  Assessment (SLA).  SLA  menganalisa  kebutuhan masyarakat  yang  meliputi  kemampuan,  aset-aset  kehidupan  sehari-hari  dan kegiatan yang dibutuhkan untuk sarana hidup (Saputra et al., 2019). Metode ini dapat  dipertimbangkan  untuk  diterapkan  mengingat  bahwa  perhutanan  sosial erat  kaitannya  dengan  perikehidupan  masyarakat  secara  berkelanjutan,  yang sangat  mungkin  masyarakat  menolak  program  tersebut  jika  tidak  menjanjikan keberlanjutan  hidup  masyarakat  (Moeliono  et  al.,  2017).  Perikehidupan bermasyarakat  ini  meliputi  aset  sumberdaya  alam,  sumberdaya  manusia,  fisik, ekonomi  (finansial)  dan  sosial  (Bhaduri  et  al.,  2018).  Gai  et  al.,  (2020) menyatakan bahwa pendekatan berbasis analisis aset seperti SLA menjadikan
masyarakat  sebagai  subyek  yang  melakukan  sendiri  analisis  kebutuhannya (Riyanti  &  Raharjo,  2021).  Melalui  pendekatan Sustainable  Livelihood Assessment ,  penyusunan  rencana  aksi  perhutanan  sosial  dapat  lebih  holistik dan  berkelanjutan,  dengan  mempertimbangkan  aspek  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan  yang  saling  terkait  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian  dilaksanakan  pada  Oktober  2022  hingga  Februari  2023. Penelitian  mengambil  lokasi  di  Desa  Sidorejo  Kecamatan  Kenduruan Kabupaten Tuban dengan Lembaga Masyakat Desa Hutan (LMDH) Wonorejo Desa  Sidorejo  sebagai  kelompok  yang  melakukan  penyusunan  rencana  aksi perhutanan  sosial.  Pemilihan  lokasi  tersebut  atas  dasar  rekomendasi  dari Pemerintah  Kabupaten  Tuban.  Ijin program  perhutanan  sosial  dengan  skema Pengakuan  dan  Perlindungan  Kemitraan  Kehutanan  (Kulin  KK)  bagi  LMDH Wonorejo  Desa  Sidorejo  telah  diberikan  melalui  Surat  Keputusan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pengakuan dan Perlindungan  Kemitraan  Kehutanan  (SK  Kulin  KK)  Nomor:  7444/MenLHK- PSKL/PKPS/ PSL0/4/2019.

## 2.2. Pengumpulan Data dan Analisis Data
Pengumpulan  data  penelitian  dilaksanakan  melalui focus  group discussion (FGD)  dan  wawancara  sebagai  bagian  dari  pendekatan Sustainable  Livelihood  Assessment (SLA).  Topik  yang  diangkat  dalam asesmen ini adalah: 1). Pemetaan Kawasan hutan; 2). Analisis Kelembagaan; 3). Analisis Lima Modal yakni: modal sumberdaya alam, sumberdaya manusia, fisik, finansial dan sosial; dan 4). Penyusunan Rencana Aksi.
Data  sekunder  juga  dikumpulkan  khususnya  terkait  dengan  profil  desa dimana LMDH Wonorejo menjadi bagian dari organisasi masyarakat yang ada
di tingkat desa. Seluruh data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dianalisis secara deskriptif.

## Tabel 1. Variabel pengamatan, deskripsi data dan metode pengumpulan
Variabel Deskripsi Data Sumber dan Metode Pengumpulan Data Modal Sumberdaya alam (SDA) Kepemilikan  lahan,  produktivitas lahan,  sumberdaya  air,  jasa lingkungan FGD  dan  wawancara (SLA) Modal sumberdaya manusia (SDM) Pendidikan, kesehatan, pengetahuan,  keahlian,  tenaga kerja, kemandirian Data  sekunder  dan wawancara (SLA) Modal fisik Sarana  dan  prasarana,  alat produksi, aksesibilitas FGD  dan  wawancara (SLA) Modal Finansial Pendapatan, pengeluaran, tabungan,  hutang  dan  hutang, dukungan Data  sekunder  dan wawancara (SLA) Modal sosial Organisasi masyarakat, partisipasi, gotong royong, kekeluargaan, jejaring sosial FGD  dan  wawancara (SLA)
(Wijayanti et al., 2016)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pemetaan Kawasan Hutan
Berdasarkan  data  tipologi  tapak  Perhutani  KPH  Jatirogo,  LMDH Wonorejo  Desa  Sidorejo  memiliki  petak  pangkuan  seluas  total  197,5  hektar dari  luas  total  Desa  Sidorejo.  Wilayah  LMDH  ini  berada  di  Bagian  Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bangilan yang meliputi 2 (dua) Resort Pangkuan Hutan  (RPH),  yakni  RPH  Karanggeneng  dan  RPH  Kejuron.  Wilayah  kelola LMDH Wonorejo Desa Sidorejo berada di area perbukitan dengan kelerengan berkisar  antara  15%  -  40%.  Dengan  demikian  maka  berdasarkan  tingkat kelerengan,  pertanian  intensif  dan  pertanian  sangat  intensif  di  wilayah  LMDH Wonorejo Desa Sidorejo tidak direkomendasikan.
Salah satu bentuk kemitraan kehutanan yang sudah terjalin di kawasan tersebut  adalah  pengelolaan  wisata  air  hangat  Nganget  yang  tertuang  dalam Perjanjian  Kerjasama  antara  Perum  Perhutani  KPH  Jatirogo  dengan  LMDH Sidorejo  Nomor  01/Bang-BisJTR/DivreJatim/2020.  Kemitraan  ini  potensial meningkatkan  ekonomi  LMDH  mengingat  bahwa  jumlah  pengunjung  Wisata Air  Hangat  Nganget  yang  relatif  banyak.  Berdasarkan  data  dari  Dinas Pariwisata,  Kebudayaan,  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Tuban,  tercatat jumlah wisatawan yang mengunjungi Wisata Air Hangat Nganget pada Tahun 2018  sebanyak  183.528  orang,  pada  tahun  2019  tercatat  189.619  orang  dan Tahun  2020  (sampai  dengan  bulan  Oktober),  pengunjung  Wisata  Air  Hangat Nganget  sebanyak  60.203  orang.  Penurunan  terjadi  karena  di  Tahun  2020 sektor  pariwisata  adalah  salah  satu  sektor  yang  mendapatkan  dampak  dari Covid-19  yang membatasi mobilitas masyarakat.
Membangun  ekowisata  berbasis  perhutanan  sosial  terbukti  mampu memberikan  nilai  tambah  bagi  perekonomian  masyaraka t sekitar  hutan (Simanjuntak  et  al.,  2022).    Apalagi  saat  ini  telah  terjadi  pergeseran  konsep pariwisata  ke  model  ekowisata  wisatawan  mengalami  kejenuhan  terhadap obyek wisata buatan (Abdoellah et al., 2019).

## 3.2 Analisis Kelembagaan
Hasil SLA mengungkapkan bahwa LMDH Sidorejo dibentuk oleh Kepala Desa  Sidorejo  pada  tahun  2019  untuk  mendukung  keberhasilan  program Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM).  Pembentukan  LMDH Sidorejo  didasarkan  pada  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Sidorejo  Nomor 188.45/14/KPTS/414.401.08/2019.  Periode  kepengurusan  LMDH  Sidorejo sebagaimana  surat  keputusan  tersebut  adalah  dari  tahun  2019  sampai  2025 terhitung  sejak  tanggal  3  Oktober  2019.  Oleh  karena  itu,  Perhutani  dan Pemerintah  Desa  adalah  dua  Lembaga  yang  menjadi  mitra  utama  LMDH Wonorejo Desa Sidorejo.
Di  samping  dua  Lembaga  tersebut  di  atas,  hasil  SLA  menunjukkan bahwa  terdapat  beberapa  Lembaga  lain  yang  memiliki  pengaruh  dan  peran
masing-masing  bagi  pengembangan  LMDH.  Lembaga  tersebut  adalah Lembaga yang terkait dengan kepariwisataan mengingat bahwa LMDH memiliki Kerjasama  kemitraan  dengan  Perum  Perhutani  berupa  Pengelolaan  Wisata Nganget.
Gambar 1 Proses Analisis Kelembagaan dalam Pendekatan Sustainable Livelihood Assessment (SLA) di LMDH Sidorejo
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  LMDH  Wonorejo  Desa  Sidorejo  menyusun daftar  Lembaga  yang  terkait  dengan  pengembangan  LMDH,  yakni:  BAPPEDA Kabupetan  Tuban,  Dinas  Pariwisata,  Kebudayaan,  Pemuda  dan  Olahraga Kabupaten Tuban, Perum Perhutani KPH Jatirogo, Pemerintah Desa Sidorejo, Pemerintah  Kecamatan  Kenduruan,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Tuban,  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Tuban,  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Tuban.  Keseluruhan Lembaga  tersebut  diharapkan  mampu  membawa  perubahan  khususnya peningkatan ekonomi anggota LMDH.

## 3.3 Analisis Lima Modal
Hasil analisis lima modal menunjukkan bahwa modal sumberdaya alam dan  modal  sosial  merupakan  dua  modal  terkuat  yang  dimiliki  oleh  LMDH Wonorejo  Desa  Sidorejo.  Hal  ini  tampak  dari  jaring  laba-laba  yang  disusun oleh LMDH  Wonorejo  Desa  Sidorejo.  Kekayaan  alam dan obyek wisata alam
yang dimiliki mereka memiliki potensi besar dalam peningkatan perekonomian. Kegotong  royongan  juga  masih  menjadi  kekuatan  besar  bagi  warga  desa untuk menyelesaikan persoalan bersama.
Gambar 2 Jaring Laba-laba Hasil Analisis Lima Modal LMDH Wonorejo
Modal  sosial  penting  dalam  proses  pendampingan  perhutanan  sosial. Penerapan modal sosial yang baik mampu memberdayakan masyarakat dan sangat  berpengaruh  dalam  keberhasilan  pendampingan  perhutanan  sosial (Supriyanto & Nuryanto, 2023). Modal sosial ini meliputi norma sosial, budaya gotong royong, dan jejaring sosial (Ainiyah et al., 2020).
Berdasarkan  hasil  SLA,  mata  pencaharian  anggota  umumnya  adalah petani.  Mereka  tinggal  tersebar  di  semua  dusun  di  Desa  Sidorejo,  yakni Dusun  Mojo,  Dusun  Karanggeneng  dan  Dusun  Sidorejo.  Sebaran  usia anggota LMDH Sidorejo bervariasi namun didominasi usia di atas 40 (empat puluh) tahun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi proses pemberdayaan masyarakat  desa  hutan,  karena  ada  kecenderungan  sosial  bahwa  mereka yang  berusia  di  atas  50  (lima  puluh)  tahun  menyerahkan  segala  keputusan kelompok kepada mereka yang berusia lebih muda.
Gambar 3 Sebaran Usia Anggota LMDH Sidorejo
Terkait dengan modal SDM, hasil SLA menunjukkan terdapat beberapa kelemahan,  khususnya  Pendidikan.  Tingkat  pendidikan  anggota  LMDH mayoritas  lulusan  Sekolah  Dasar  (SD),  yakni  48  persen  dari  keseluruhan anggota.  Sisanya  lulusan  SMP  sebanyak  26  persen  dan  lulusan  SMA  juga sebanyak  26  persen.  Gambaran  tersebut  mencerminkan  bahwa  terdapat kelemahan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini diakui oleh Perum Perhutani  KPH  Jatirogo  sebagai  tantangan  tersendiri  bagi  KPH  Jatirogo dalam  mendorong  LMDH  menjalin  kemitraan  dengan  pihak  lain.  Salah  satu contoh adalah inisiatif LMDH dalam menyusun proposal kemitraan.
Gambar 4 Sebaran Tingkat Pendidikan Anggota LMDH Sidorejo
Tingkat  pendidikan  umumnya  berpengaruh  terhadap  pendapatan seseorang  (Susanto  &  Pangesti,  2019).  Sehingga  wajar  jika  modal  finansial
LMDH  untuk  menjalankan  skema  perhutanan  sosial  menjadi  tantangan tersendiri.  Sebanyak  44  persen  dari  anggota  LMDH  Sidorejo  memiliki pendapatan bulanan kurang dari Rp.  250.000,-, disusul kemudian 22 persen di antaranya  memiliki  pendapatan  per  bulan  Rp.  250.000,-  sampai  dengan  Rp. 500.000,-  .  Jika  dilihat  dari  Garis  Kemiskinan  (GK)  Kabupaten  Tuban  kondisi tahun 2019 sebesar Rp. 348.503,- per kapita per bulan, maka sebagian besar anggota LMDH Sidorejo termasuk dalam kategori masyarakat miskin.

## Gambar 5 Tingkat Pendapatan Anggota LMDH Sidorejo
Dipandang  dari  perspektif  tingkat  keterlibatan  perempuan,  anggota LMDH  Sidorejo  belum  memberikan  ruang  partisipasi  aktif  bagi  perempuan dalam  kegiatan  terkait  pengelolaan  hutan.  Hal  ini  terlihat  dari  keikutsertaan perempuan  dalam  kegiatan  SLA,  dimana  hanya  2  (dua) peserta  perempuan yang  mengikuti  kegiatan  mewakili  suaminya.  Terkait  dengan  perhutanan sosial,  keterlibatan  perempuan  penting  dalam  tata  kelola  Kawasan,  tata kelola  kelembagaan  dan  tata  kelola  usaha,  namun  umumnya  keterlibatan tersebut masih rendah (Mukrimaa et al., 2016). Kelemahan utama keteribatan Perempuan ini umumnya ditemukan pada tingkat pendidikan dan karakteristik sosial  yang  menyebabkan  perempuan  cenderung  merasa  tidak  diperlukan partisipasinya dibandingkan laki-laki (Aspita, 2021).

## 3.4 Penyusunan Rencana Aksi
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  sendiri  mengarahkan kelompok  atau  lembaga  tersebut  agar  dapat  memanfaatkan  pola  kemitraan kehutanan  dengan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  setempat.  Terdapat  3  (tiga) jenis usaha yang potensial dikembangkan oleh LMDH Sidorejo, yakni:

## 1)  Pengembangan Wisata Pemandian Air Hangat Nganget
Secara  administrasi,  Wana  Wisata  Pemandian  Air  Hangat  Nganget (selanjutnya  disebut  Wisata  Nganget)  terletak  di  Dusun  Mojo,  Desa Sidorejo,  Kecamatan  Kenduruan,  Kabupaten  Tuban.  Sedangkan  dalam peta  kawasan  hutan  Perum  Perhutani  KPH  Jatirogo,  Wisata  Nganget berada  di  Petak  33B  dan  34F  RPH  Kejuron  BKPH  Bangilan.  Wisata Nganget  secara  resmi  dibuka  tahun  2007  dan  merupakan  rintisan wanawisata  yang  dikelola  bersama  oleh  Perhutani  Kesatuan  Pemangkuan (KPH)  Jatirogo  dengan  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH) Wonorejo Desa Sidorejo Tuban.

## 2)  Pengembangan Agroforestri (wanatani)
Pengembangan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah menemukan alternatif  komoditas  tanaman  semusim  untuk  dipadukan  dengan  tanaman tahunan  atau  tanaman  pokok  yang  harus  dipertahankan  di  kawasan Perhutani.  Saat  ini,  seluruh  anggota  LMDH  menanam  jagung  di  bawah tanaman  jati.  Menemukan  jenis  tanaman  untuk  menggantikan  jagung  atau sebagai  rotasi  jagung  yang  lebih  bernilai  ekonomi  adalah  fokus pengembangan agroforestry  ini.  Selain  berorientasi  pada  peningkatan  nilai ekonomi,  jenis  komoditas  yang  dipadukan  dengan  jati  adalah  jenis  yang tahan  terhadap  naungan  sehingga  tidak  mengganggu  tutupan  lahan diatasnya.

## 3)  Silvopastura
Silvopastura adalah bentuk agroforestri yang menggabungkan kegiatan kehutanan dan peternakan dalam satu sistem pengelolaan lahan. Kegiatan silvopastura  sebetulnya  sangat  bermanfaat  bagi  ekologi  karena  umumnya
dilakukan menanam pakan ternak di sela-sela tanaman pokok. Namun hal ini  harus  didukung  dengan  kepemilikan  ternak  oleh  LMDH.  Selain menanam  pakan  ternak,  silvopastura  juga  memungkinkan  untuk menempatkan jenis ternak tertentu di tengah hutan produksi.
Di  antara  tiga  rencana  aksi  tersebut,  selama  proses  SLA,  LMDH menyusun prioritas rencana aksi. Prioritas program impelementasi rencana aksi Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Hutan  (Perhutanan  Sosial)  menggunakan metode  ELI  ( Eligible,  Leveraging,  Impact ).  Unsur –unsur  yang  memenuhi kriteria ELI adalah sebagai berikut:
▪ Eligible :  Program  dapat  diimplementasikan  dan  memenuhi  kelayakan secara  teknis,  sinergi  dengan  program  pemerintah  dan  layak  secara ekonomi, ekologi dan sosial.
▪ Leveraging : Ada pembagian peran dan partisipasi aktif dari LMDH dalam melaksanakan  implementasi  rencana  aksi.  Selain  itu,  ada  sumberdaya LMDH yang disumbangkan guna melaksanakan implementasi program.
▪ Impact: Memberikan dampak besar, dalam hal ini meingkatkan ekonomi dan kesejahteraan anggota LMDH Sidorejo.

## Tabel 2. Hasil Analisis ELI
Rencana Aksi dan Opsi Kegiatan Skor Eligible Skor Leveraging Skor Impact Total Skor Pengembangan  Wana  Wisata Nganget - Penambahan wahana wisata - Penambahan sarana
pengelolaan sampah
- Perbaikan jalan masuk
- Pengadaan parkir
- Peningkatan kualitas PJU 8 7 9 24
Pengembangan Agroforestry
- Penanaman jahe merah
- Pengadaan bibit porang
- Pengadaan koperasi tani 7 7 8 22 Pengembangan Silvopastura - Pengadaan bibit sapi 6 6 6 18
Sumber: Analisis Hasil SLA
Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut,  maka  LMDH  mengambil  kesimpulan bahwa  kemitraan  kehutanan  dalam  pengelolaan  wisata  air  hangat  Nganget adalah  prioritas  rencana  aksi  yang  harus  dikembangkan.  Pertimbangan  ini diambil karena pengembangan ekowisata ini diharapkan mampu memperbaiki modal ekonomi lembaga dan masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil Sustainable Livelihood Assessment (SLA), implementasi  perhutanan  sosial  dengan  skema  kemitraan  kehutanan  antara LMDH  Sidorejo  dengan  Perum  Perhutani  KPH  Jatirogo  mengalami persoalan terkait  sumberdaya  manusia  dan  kemampuan  finansial  organisasi.  Namun LMDH  Jatirogo  memiliki  modal  sosial  dan  jejaring  kelembagaan  yang  dapat dioptimalkan.  Berdasarkan  hasil  proses  prioritisasi  rencana  aksi  perhutanan sosial,  LMDH  mengajukan  program  pengembangan  wisata  Pemandian  Air Hangat Nganget sebagai prioritas rencana aksi perhutanan sosial.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  LMDH  Wonorejo  Desa  Sidorejo  yang  menjadi  mitra pelaksanaan penelitian. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada BAPPEDA Kabupaten  Tuban  yang  mendukung  pelaksanaan  program  penyusunan rencana  aksi  perhutanan  sosial  yang  dilaksanakan  di  LMDH  Wonorejo  Desa Sidorejo Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoellah, O. S., Sunardi, Widianingsih, I., Cahyandito, M. F., Wiyanti, D. T., & Nurseto, H. E. (2019). Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Desa  Tarumajaya  ,  Hulu  Sungai  Citarum :  Potensi  Dan  Hambatan. Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (3), 236 –247.
Ainiyah,  N.,  Kaskoyo,  H.,  &  Qurniati,  R.  (2020).  Modal  manusia  dan  modal sosial dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan  Pematang  Neba  Kabupaten  Tanggamus. Prosiding  Seminar http://repository.lppm.unila.ac.id/25865/
Arifandy, M. I., & Sihaloho, M. (2016). Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 3 (2). https://doi.org/10.22500/sodality.v3i2.11339
Aspita,  S.  (2021).  Peran  Perempuan  dalam  Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat  (Studi  Kasus  di  Desa  Mekar  Mandiri  Kabupaten  Sintang).
Piper , 17 , 1 –23.
Badan  Pusat  Statistik.  (2021). Kabupaten  Tuban  dalam  Angka  2021 . http://tubankab.bps.go.id
Baynes,  J.,  Herbohn,  J.,  Smith,  C.,  Fisher,  R.,  &  Bray,  D.  (2015).  Key  factors which influence the success of community forestry in developing countries.
Global Environmental Change , 35 , 226 –238.
https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2015.09.011
Bhaduri,  S.,  Sinha,  K.  M.,  &  Knorringa,  P.  (2018).  Frugality  and  cross-sectoral policymaking  for  food  security. NJAS  -  Wageningen  Journal  of  Life Sciences , 84 , 72 –79. https://doi.org/10.1016/j.njas.2017.08.002
Gai,  A.  M.,  Poerwati,  T.,  Maghfirah,  F.,  &  Sir,  M.  M.  (2020).  Analysis  of Sustainable  Livelihood  level  and  its  Influence  on  Community  Vulnerability of  Surumana  Village,  Central  Sulawesi. Journal  of  Regional  and  Rural Development Planning , 4 (3), 209 –220. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.3.209-220
Moeliono,  M.,  Thuy,  P.  T.,  Bong,  I.  W.,  Wong,  G.  Y.,  &  Brockhaus,  M.  (2017). Social Forestry - why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. Forest and Society , 1 (2), 78 –97.
https://doi.org/10.24259/FS.V1I2.2484
Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., ناسغ , د .,  Taniredja,  T.,  Faridli,  E.  Miftah.,  &  Harmianto,  S.  (2016).  Peran Perempuan  dalam  Pengelolaah  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  Dongo Baru  Kabupaten  Lombok  Timur. Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Guru Sekolah Dasar , 6 (August), 128.
Mulyana,  &  Moeis,  J.  P.  (2022). Dampak  program  perhutanan  sosial  terhadap pertumbuhan usaha dan deforestasi: bukti empiris dari Indonesia (Vol. 11, Issue 1).
Mustikaningrum, D. (2023). Strengthening Farmer Organization for Smallholder Farmers. IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 1131 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1131/1/012001
Mutaqin,  D.  J.,  Wahyuni,  I.,  &  Rahayu,  N.  H.  (2022).  Analisis  Kegiatan Perhutanan  Sosial  dalam  Peningkatan  Kualitas  Lingkungan  dan Peningkatan  Ekonomi  Masyarakat  Pasca  Pandemi  Covid-19. Bappenas Working Papers , 5 (2), 159 –175. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.135
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2021).  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2021  Tentang Pengelolaan  Perhutanan  Sosial.  In Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan .
Riyanti,  C.,  &  Raharjo,  S.  T.  (2021).  Asset  Based  Community  Development Dalam  Program  Corporate  Social  Responsibility  (Csr). Jurnal  Kolaborasi Resolusi Konflik , 3 (1), 112. https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.32144
Rohmayanto,  Yanto.,  Nurfatriani,  Fitri.,  &  Kurniawan,  A.  Setiadi.  (2019).  Skala Usaha  Ekonomis  Perhutanan  Sosial :  Studi  Komparasi  pada  Agroforestry dan Ekowisata di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan , 16 (1), 55 –80.
Saputra,  R.  M.  K.  L.  W.,  Wijayanti,  W.  P.,  &  Dinanti,  D.  (2019).  Kajian Penghidupan  Berkelanjutan  (Sustainable  Livelihood)  di  Kelurahan Pasawahan,  Kabupaten  Bandung. Planning  for  Urban  Region  and Environmen , 8 (3), 265 –274.
Simanjuntak, R., Simanjuntak, R., Wangka, N., & Manik, E. (2022). Membangun Ekowisata  Berbasis  Perhutanan  Sosial  Di  Desa  Talaga  Paca,  Kabupaten Halmahera  Utara. Dinamisia :  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat ,
6 (6), 1617 –1623. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i6.12167
Sumanto,  S.  E.  (2009).  Kebijakan  Pengembangan  Perhutanan  Sosial  Dalam Perspektif Resolusi Konflik [Social Forestry Development Policy in Conflict Resolution Perspective]. Forestry Policy Analysis Journal , 6 , 13 –25.
Supriyanto,  B.,  &  Nuryanto,  I.  (2023).  Pengaruh  Modal  Sosial  terhadap Pendampingan  Perhutanan  Sosial  di  Provinsi  Maluku. Jurnal  Hutan  Dan Masyarakat , 15 (1), 14 –31. https://doi.org/10.24259/jhm.v15i1.26059
Susanto,  R.,  &  Pangesti,  I.  (2019).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  terhadap Kemiskinan  di  DKI  Jakarta. JABE  (Journal  of  Applied  Business  and Economic) , 5 (4), 340. https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4183
Tasya  Moedy  Agusti.  (2019). Implementasi  Regulasi  Tentang  Perhutanan Sosial yang Berkemanfaatan Bagi Masyarakat Desa di Sekitar Hutan: Studi di  Wilayah  Hukum  KPH  Probolinggo  Divisi  Regional  Jawa  Timur . Universitas Brawijaya.
Wigati,  S.,  &  Fitrianto,  A.  R.  (2013).  Pendekatan  Sustainable  Livelihood Framework  Dalam  Rangka  Membongkar  Dominasi  Tengkulak  Melalui Kegiatan Keagamaan: Study Kasus Pada Pendampingan. Jurnal Dakwah: Media Komunikasi XIV (2), 283 –310. http://ejournal.uin- suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/284
Wijayanti,  R.,  Baiquni,  M.,  &  Harini,  R.  (2016).  Strategi  Penghidupan Berkelanjutan  Masyarakat  Berbasis  Aset  di  Sub  DAS  Pusur,  DAS Bengawan  Solo. Jurnal  Wilayah  Dan  Lingkungan , 4 (2),  133 –152. https://doi.org/10.14710/JWL.4.2.133-152