doi: mkts.v25i1.19450

## Opsi KPBU Proyek SPAM Regional Keburejo
Provinsi Jawa Tengah: Pendekatan Manajemen Risiko
Kartika Hapsari Sutantiningrum 1 , * Jati Utomo Dwi Hatmoko 2
1 Jurusan Teknik Sipil, Universitas Selamat Sri, Kendal,
2 Departement Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang
*) jati.hatmoko@ft.undip.ac.id
Received: 6 Juli 2018 Revised: 10 Mei 2019 Accepted: 17 Mei 2019

## Abstract
To achieve the target  of 100% drinking  water service, Central  Java Provincial  Government  holds  regional water supply system (SPAM) programmes in  Central  Java, one of  which is Keburejo  regional water supply system (Kebumen and Purworejo). During the development phase, it was delayed due to project cost overrun, which later promotes an option for Public-Private Partnership (PPP). Consequently, this option may increase the project risks. This study aims to identify and analyze the risks of Keburejo regional water supply system project  when the PPP option is chosen. This research adopted a mixed research method  of qualitative and quantitative approach. Respondents in this study were 22 respondents from PDAB Tirta Utama, Dinas Bina Marga and Cipta Karya (BMCK) Central Java, Satker PSPAM Central Java, BBWS Serayu Opak, Pemkab (PDAM,  Bappeda  and  DPU)  Kebumen  and  Purworejo,  as  well  as  Business  Entity  (PT.  TGM).  The  results found 24 risk factors, classified into pre-construction (10), construction (4), and Operational and Maintenance (10). The majority of these risks are considered ‘High’ (83.33%), with the highest risks in the pre-construction (37,5%),  and  the  majority  is  under  the  Government  responsibility  (66.67%).  These  results  are  useful  for Government as a reference in managing the risks of PPP SPAM Regional Keburejo and other regional SPAM projects in Indonesia.
Keywords: Regional water supply system, keburejo, public private partnership (PPP), risk management

## Abstrak
Untuk mencapai target 100% layanan air minum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, salah satunya SPAM Regional Keburejo (Kab. Kebumen dan Purworejo). Pembangunan SPAM ini mengalami keterlambatan terkendala besarnya biaya investasi proyek, sehingga  memunculkan  alternatif  solusi  skema  Kerjasama  Pemerintah  Badan  Usaha  (KPBU).  Di  sisi  lain skema KPBU diketahui memiliki berbagai risiko yang dapat berdampak pada keberhasilan proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko proyek SPAM Regional Keburejo terhadap opsi pendanaan  skema  KPBU.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  campuran  pendekatan  kualitatif dan  kuantitatif. Responden berjumlah  22  orang, berasal dari  Perusahaan Daerah Air  Bersih  (PDAB) Tirta Utama Jawa Tengah, Dinas Bina  Marga dan Cipta Karya  (BMCK)  Provinsi  Jawa Tengah, Satker  PSPAM Provinsi Jawa Tengah, BBWS Serayu Opak, Pemkab (Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM, Bappeda dan DPU) Kebumen dan Purworejo serta perwakilan Badan Usaha (PT. TGM). Hasil penelitian mengidentifikasi 24 risiko yang tersebar pada tahap  pra konstruksi  (10), konstruksi  (4) dan Operasional dan  Pemeliharaan (10). Mayoritas risiko tersebut tergolong tingkat risiko “Tinggi” (83,33%), dengan prosentase risiko tertinggi pada tahap prakonstruksi (37,5%), dan mayoritas berada dalam tanggung jawab pemerintah (66,67%). Hasil penelitian  ini  berguna  sebagai  acuan  Pemerintah  dalam  mengelola  risiko  proyek  KPBU  SPAM  Regional Keburejo dan SPAM Regional lainnya di Indonesia.
Kata Kunci: SPAM regional, Keburejo, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), manajemen risiko

## Pendahuluan
Arah pembangunan  nasional  berdasarkan Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN) 2005-2025  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019  terkait pemenuhan  ketersediaan  infrastruktur  dasar  dan standar  layanan  minimum  mempunyai  salah  satu indikator  tercapainya  100%  layanan  air  minum. Realisasi cakupan layanan air minum  perkotaan di Provinsi Jawa Tengah pada akhir tahun 2016 baru mencapai  76,09%  (BPS,  2017).  Dengan  melihat kondisi tersebut, pemerintah merencanakan kerjasama  dalam  program  Sistem  Penyediaan  Air Minum (SPAM) Regional guna mempercepat target 100% pelayanan air minum.
Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  (KPBU) yang  dulu  dikenal  sebagai  KPS  (Kerjasama Pemerintah Swasta) adalah salah satu opsi alternatif sumber  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur terutama di bidang air minum (Guasch et al ., 2008; Ho et al ., 2015; Khallaf et al ., 2016, PP No. 38 Th 2015).  Di  beberapa  negara  KPBU  dikenal  juga dengan  istilah  seperti  PPP  ( Public  Private Partnership ), PFI ( Private Finance Initiatives ), PFP ( Privately-Financed Project ), PPI ( Private Participation  in  Infrastructure ),  dan  PSP  ( Private Sector  Participation ).  Perbedaan  istilah  tersebut terkait perbedaan motivasi dan pendorong implementasi  KPBU  dari  sisi  ekonomi  dan  politik (World Bank, 2017).
Pembangunan  SPAM  Regional  Keburejo  yang dalam  tahap  konstruksi  dengan  total  kapasitas produksi  600  liter/detik  untuk  melayani  dua
Kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen  dan Kabupaten  Purworejo.  Realisasi  dari  rencana pembangunan SPAM Regional Keburejo mengalami keterlambatan dari jadwal semula akibat dari  besarnya  nilai  investasi  yang  belum  bisa dipenuhi  pemerintah.  Oleh  karena  itu  diperlukan alternatif sumber pendanaan lainnya, salah satunya dengan  Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha (KPBU)  (Babatunde et  al .,  2016;  Pangeran et  al ., 2012).  Selain  membantu  dalam  pembiayaan, keuntungan  dari  penyelenggaraan  proyek  KPBU yaitu  dapat  meningkatkan  kualitas  SDM,  transfer teknologi,  kemampuan  manajerial  yang  baik,  dan menjadikan  kinerja  layanan  masyarakat  semakin baik (Pangeran et al ., 2012 dan Alfen, 2010).
Pelaksanaan pembangunan SPAM Regional Keburejo  ini  telah  berlangsung  secara  bertahap, dimulai  pada  wilayah  pelayanan  Kab.  Kebumen. Untuk  wilayah  pelayanan  ke  Kab.  Purworejo  saat ini  belum  tertangani  oleh  Pemerintah,  sehingga peluang  pendanaan  melalui  skema  KPBU  dapat dilakukan  dalam  bentuk  investasi  pada  unit produksi  (PP  No.  122  Th.  2015)  untuk  pelayanan Kab. Purworejo meliputi pekerjaan: IPA, Reservoir dan  Jaringan  Distribusi  Utama  (JDU).  Gambar  1 menunjukkan peta rencana dan peluang opsi KPBU untuk  SPAM  Regional  Keburejo.  Permen  PUPR No.  19  Tahun  2016  menyebutkan  bahwa Pemerintah  daerah  dapat  menugaskan  BUMD untuk  melaksanakan  kerjasama  SPAM  yang membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dalam proyek kerjasama SPAM (DPP)  dengan  mengeluarkan  surat  penugasan BUMD sesuai kewenangannya..
Gambar 1. Peta Rencana dan Peluang Pendanaan KPBU Proyek SPAM Regional Keburejo
BUMD  yang  menerima  penugasan  bertindak sebagai  Penanggung  jawab  proyek  kerjasama penyelenggaraan  SPAM  (PJPK)  yang  dapat menerima  DPP  (Permen  PUPR  No  19  Tahun 2016).  SPAM  Regional  menyatukan  SPAM  dari beberapa  Kabupaten/Kota  sehingga  kewenangan kemudian dipegang oleh pemerintah provinsi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk BUMD Provinsi sebagai Badan Usaha yang  bertanggung  jawab  dalam  pembangunan SPAM Regional berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah  No.  7  Tahun  2012,  yaitu  PDAB  Tirta Utama  dengan  lokasi  kantor  pusat  di  Semarang. Dalam  penyelenggaraan  proyek  KPBU  sangat penting  untuk  mengidentifikasi  risiko-risiko  yang mungkin  terjadi  selama  proyek  berlangsung, mengingat  adanya  keterlibatan  pihak-pihak  lain dan  banyak  faktor  eksternal  yang  berkontribusi dalam  pelaksanaan  proyek  (Hopkinson,  2011; INCOSE,  2002).  Ng  &  Loosemore  (2007) mengklasifikasikan  risiko  menjadi  dua  kelompok utama: risiko proyek dan risiko umum.
Risiko proyek terkait pada proyek atau lingkungan mikronya (mis., konstruksi, operasi dan pemeliharaan).  Risiko  umum  tidak  terkait langsung dengan manajemen proyek atau lingkungan  mikronya,  tetapi  mereka  dapat memiliki  dampak  yang  signifikan  pada  hasilnya (misalnya, politik, hukum). Dari 23 proyek PPP di Tiongkok  ditemukan  bahwa  penyebab  signifikan akibat  pengaruh  dari  risiko  umum  (Song et  al ., 2018). Untuk  kesiapan  proyek  KPBU  biasanya bergantung  pada  pemilik  proyek,  disebut  juga Government  Contracting  Agency (GCA)  atau Penanggung  Jawab  Proyek  Kerjasama  (PJPK) berdasarkan  PP  122  Th.  2015.    Apabila  PJPK mampu  menyiapkan  proyek  SPAM  Regional dengan  baik,  maka  investor  akan  tertarik  untuk berinvestasi.
Terdapat  kesalahpahaman  yang  sering  terjadi terkait  adopsi  skema  KPBU  dalam  pembangunan infrastruktur, yang berpotensi menghambat perstujuan  proyek,  antara  lain:  KPBU  disamakan dengan  privatisasi  barang  publik,  investasi  BU dianggap  hibah  cuma-cuma  kepada  pemerintah dalam  penyelenggaraan  layanan  publik,  KPBU merupakan  pengalihan  kewajiban  pemerintah dalam  penyelenggaraan  layanan  publik,  KPBU merupakan  hutang  pemerintah  kepada  BU,  dan KPBU adalah sumber pemasukan pemerintah yang akan membebani masyarakat (Kemen
PPN/Bappenas, 2016). Secara keseluruhan keberlangsungan  proyek  KPBU  harus  ada keseimbangan  antara  pembagian  risiko  dan keuntungan. Analisis yang  dilakukan oleh Becker & Patterson (2005) di beberapa bidang fungsional
di berbagai sektor di Amerika Serikat menyimpulkan  bahwa  kerjasama  yang  tidak seimbang  harus  dihindari,  hal  ini  dapat  terjadi dalam  kondisi  seperti  penyalahgunaan  jabatan, kurangnya pengalaman, dan penipuan.
Terdapat  tiga  tahapan  proyek  KPBU  hingga tercapai financial  close ,  yaitu:  perencanaan proyek  kerjasama,  penyiapan  proyek  kerjasama, transaksi  proyek  kerjasama  dan  manajemen pelaksanaan  perjanjian kerjasama (PP No. 38 Th. 2015 dan Permen PPN/Bappenas No. 4 Th. 2015). Terdapat  berbagai  risiko  dalam  pelaksanaan proyek  KPBU  untuk  setiap  tahapan,  baik  pada tahap  prakonstruksi,  konstruksi,  komisioning, operasi  dan  transfer  (Hatmoko  &  Susanti,  2016). Secara  umum  risiko  proyek  KPBU  infrastruktur terbagi  dalam  11  kategori,  antara  lain  terkait lokasi; desain, konstruksi dan uji operasi; sponsor; risiko finansial; operasional, pendapatan ( revenue ); konektivitas jaringan; interface; politik; kejadian kahar; dan kepemilikan aset (IIGF, 2017).
Beberapa penelitian terdahulu telah mengidentifikasi  risiko  yang  sering  ditemukan terutama  dalam  kontrak  model  BOT  ( build- operate-transfer ),  yaitu  tarif  air  yang  tidak ekonomis,  ketidakpastian  penetapan  harga  air, perubahan  kebijakan  pajak,  ketidakstabilan  suku bunga,  pelanggaran  kontrak  pemerintah,  risiko penyelesaian, risiko operasional, besarnya campur tangan  pemerintah  dan  risiko force  majeur (Cheung  &  Chan, 2011; Xu et  al ., 2011; Zeng et al .,  2007;  Septiani, et  al .,  2015;  Hatmoko  & Susanti, 2016; Hamdani, 2015). Menurut Septiani, et  al .  (2015)  risiko  tinggi  pada  pembangunan SPAM  Regional  teridentifikasi  pada  saat  proses perijinan,  desain  dan  studi,  pembebasan  lahan, pembangunan/konstruksi, peralatan, force majeur , dan politik sosial.
Selain itu dari hasil penelitian analisa risiko proyek KPBU  SPAM  Semarang  Barat  oleh  Hatmoko  & Susanti  (2016)  risiko  tingkat  tinggi  terdapat  pada pendapatan,  operasi  dan  pembebasan  lahan,  atau ketersediaan  lokasi.  Mengingat  setiap  proyek KPBU  memiliki  karakteristik  masing-masing, maka  potensi  risiko  yang  timbul  akan  berbeda- beda  pula.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  dan  menganalisis  risiko  proyek SPAM Regional Keburejo terhadap opsi pendanaan  skema  KPBU,  yang  akan  dilakukan pada  3  tahapan,  yaitu  tahap  prakonstruksi, konstruksi, dan operasional pemeliharaan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian campuran, yaitu penelitian yang
mengkombinasikan  pendekatan  kualitatif  dan kuantitatif  (Creswell,  2009).  Dalam  penentukan responden  digunakan  teknik  pemilihan  sampel secara  sengaja  ( purposive  sampling )  dengan pertimbangan  tertentu  (Sugiyono,  2009;  Ismiyati, 2011).
Kriteria responden dalam penelitian ini antara lain: berpengalaman  di  bidang  proyek  air  bersih minimal  7  tahun,  jabatan  minimal  sebagai  kepala seksi/  epala  urusan,  atau    berhubungan  langsung dengan  proyek  SPAM  Regional  Keburejo, pendidikan  minimal  setingkat  sarjana,    dan merupakan  pihak  yang  sangat  penting  dan mempengaruhi  secara  signifikan  kesuksesan program SPAM Regional Keburejo.
Responden  penelitian  berjumlah  22  orang, terdiri dari PDAB Tirta Utama Jawa Tengah, Dinas Bina Marga  dan  Cipta  Karya  (BMCK)  Provinsi  Jawa Tengah,  Satker  PSPAM  Provinsi  Jawa  Tengah, BBWS  Serayu  Opak,  Pemkab  (PDAM,  Bappeda dan  DPU)  Kebumen  dan  Purworejo  serta perwakilan  Badan  Usaha  (PT.  Tirta  Gajah Mungkur / TGM) (Tabel 1). PT. TGM merupakan mitra  kerjasama  PDAM  Kota  Semarang  dalam penyediaan  air  minum  dengan  dengan  total kapasitas produksi 500 liter/detik.
Kerangka kerja pada  manajemen risiko  ini terdiri dari  identifikasi  risiko,  analisis  dan  strategi penanganan  risiko.  Identifikasi  risiko  dilakukan melalui  studi  literatur  dan  interview  dengan responden  untuk  mengetahui  tingkat  risiko, responden  melakukan  penilaian  Probabilitas  dan Dampak  dari  risiko  menggunakan  lima  skala penilaian  dari  0,1  sampai  0,9  yang  menunjukkan probabilitas terjadinya risiko jarang sekali  hingga sangat sering. Sedangkan skala dampak ditetapkan dari 0,05 sampai 0,8 menunjukkan dampak risiko
sangat ringan sampai sangat berat. Skala penilaian ini  diadopsi  dari Project  Management  Body  of Knowledge (PMBOK)  (PMI,  2017).  Kombinasi hasil  penilaian  tersebut  diinputkan  dalam  matriks risiko  untuk  mengetahui  kategori  risiko  tinggi, sedang atau rendah (Tabel 2).

## Tabel 1. Responden penelitian
No Responden Jumlah 1  PDAB Tirta Utama Jawa Tengah 5 2  Dinas BMCK Jawa Tengah 2 3  Satker PSPAM Jawa Tengah 4 4  BBWS Serayu Opak 1 5  Pemkab Kebumen (PDAM, Bappeda, DPU) 5 6  Pemkab Purworejo (PDAM, Bappeda, DPU) 3 7  Pihak Badan Usaha (PT. TGM) 2

## Hasil dan Pembahasan
Dari  hasil  analisis  risiko  pada  Tabel  3,  diketahui bahwa  pada  Pembangunan  SPAM  Regional Keburejo dengan opsi pendanaan skema KPBU ini didapatkan 24 faktor risiko dengan 20 faktor risiko mempunyai  tingkatan  risiko  dengan  kategori “Tinggi” (83,33% ) dan 4 faktor risiko mempunyai tingkatan  risiko  dengan  kategori  “Moderat” (16,67%) (Gambar 2).
Dari  risiko-risiko  pada  kategori  tinggi  tersebut, risiko  tertinggi  ada  pada  tahapan  pra  konstruksi (37,5%), kemudian pada tahapan O&P (33%), dan terakhir  pada  tahap  konstruksi  (12,5%).  Pada penelitian  ini  mayoritas  respon  risiko  yang ditetapkan  adalah  bersifat  pencegahan,  sesuai dengan tingkat risiko yang mayoritas masuk pada kategori tinggi.
Tabel 2. Matriks penilaian probabilitas dan dampak (PMI, 2017)
Probabilitas Dampak 0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 Sangat rendah Rendah Sedang / moderate Tinggi Sangat tinggi 0,90 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 Sangat sering Rendah Moderate Tinggi Tinggi Tinggi 0,70 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 Sering Rendah Moderate Moderate Tinggi Tinggi 0,50 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 Cukup sering Rendah Rendah Moderate Tinggi Tinggi 0,30 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 Jarang Rendah Rendah Moderate Moderate Tinggi 0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 Jarang sekali Rendah Rendah Rendah Rendah Moderate
Tabel 3. Analisa risiko pembangunan SPAM regional Keburejo opsi pendanaan skema KPBU
Kode  Jenis risiko Penjelasan risiko yang terjadi Indeks risiko (PxI) Tingkat risiko Respon risiko Penanggungjawab penanganan risiko Pemerintah (Public) Badan usaha (BU) Bersama I. Tahap prakonstruksi R-1  Keterlambat an jadwal penyelesaia n proyek Dengan masuknya BU akan terjadi perubahan rencana proyek sehingga dapat berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian 0,521  Tinggi  Pencegahan PDAB - - R-2  Gagalnya kesepakatan skema pembiayaan Tidak terjadi kesepakatan skema pembiayaan KPBU karena adanya pihak yang merasa dirugikan 0,555  Tinggi  Pencegahan PDAB - - R-3  Risiko kegagalan penetapan awal tarif terlambat Akibat rendahnya tingkat kemauan dan kemampuan membayar konsumen di bawah kelayakan 0,254  Tinggi  Pencegahan PDAB - - R-4  Desain yang tidak matang Belum terselesaikannya DED IPA dan Reservoar untuk sist. Kab. purworejo karena adanya perubahan desain 0,579  Tinggi  Pencegahan PDAB - - R-5  Kesulitan pengadaan lahan Proses penetapan lahan yang lama karena memerlukan persetujuan dari berbagai pihak, proses pembebasan lahan yang lama, dan proses ganti rugi lahan yang mahal 0,662  Tinggi  Pencegahan PDAB - - R-6  Kesulitan pembebasan jalur penanaman pipa Pada jalur-jalur kritis (Jalan nasional, jalur rel kereta api, jalur yang melewati perhutani,dsb) 0,549  Tinggi  Pencegahan PDAB - -
Tabel 3. Analisa risiko pembangunan SPAM regional Keburejo opsi pendanaan skema KPBU (lanjutan)
Kode  Jenis risiko Penjelasan risiko yang terjadi Indeks risiko (PxI) Tingkat risiko Respon risiko Penanggung jawab penanganan risiko Pemerintah (Public) Badan usaha (BU) Bersama R-7 Perubahan regulasi (Pemotongan anggaran pemerintah) Akibat adanya kebijakan pemerintah (penghematan anggaran) sehingga anggaran proyek terpotong sehingga perlu penyesuaian prioritas pekerjaan konstruksi agar proyek dapat termanfaatkan 0,595 Tinggi Pencegahan Pemerintah Pusat/Prov./ Kab. sesuai kewenanga nnya R-8 Gangguan stabilitas politik dan keamanan Perubahan kondisi politik sering berpengaruh pada pelaksanaan KPBU 0,388  Tinggi Pencegahan PDAB - - R-9 Risiko inflasi Kenaikan tingkat inflasi terhapdap asumsi dalam life- cycle-cost 0,471  Tinggi Pencegahan PDAB - - R-10  Risiko kegagalan partner Proyek KPBU dapat terancam berhenti jika terjadi kegagalan partner 0,192  Moderat  Mitigasi PDAB - - R-11  Kesulitan pada kondisi lokasi penanaman pipa yang tidak terduga Tidak teridentifikasinya utilitas (kabel optik, pipa gas, pipa air minum eksisting,dll) dan kesulitan rlokasi utilitas sehingga terjadi keterlambatan atau perpidahan rute 0,395  Tinggi Pencegahan - - PDAB, BU R-12  Risiko keamanan dan keselamata n kerja Tingkat terjadinya kecelakaan selama pekerjaan konstruksi tinggi. Contoh: ketidaktelitian pengemudi alat berat sehingga merugikan orang lain) 0,408  Tinggi Pencegahan - BU - II. Tahap konstruksi R-13 Risiko pada tahap uji operasi ( testing & commission ing ) Kesalahan dalam uji operasi teknis  IPA. Contoh: Air tidak terolah dengan baik, kapasitas air yang dihasilkan di IPA tidak sesuai 0,527  Tinggi Pencegahan - BU -
Tabel 3. Analisa risiko pembangunan SPAM regional Keburejo opsi pendanaan skema KPBU (lanjutan)
Kode Jenis risiko Penjelasan risiko yang terjadi Indeks risiko (PxI) Tingkat risiko Respon risiko Penanggungjawab penanganan risiko Pemerintah (Public) Badan usaha (BU) Bersama R-14 Risiko terjadinya kejadian force majeur Keadaan di luar kendali (Bencana alam, perang, kerusuhan, perubahan iklim,dll) 0,341 Moderat Mitigasi - - PDAB, BU III. Tahap O&P R-15 Risiko tidak terpenuhinya kuantitas air baku Ketersediaan air baku (kontinuitas dan kuantitas) 0,488 Tinggi Pencegahan PDAB - - R-16 Risiko buruknya kualitas air baku Kualitas air baku menurun dapat terjadi karena kontaminasinya sumber air baku 0,371 Tinggi Pencegahan PDAB, DJSDA (BBWS Serayu Opak) - - R-17  Risiko buruknya kualitas air curah Kualitas air curah buruk sehingga menimbulkan 75eriodic pelanggan 0,508 Tinggi  Pencegahan - BU - R-18  Risiko volume air curah Volume air curah untuk dijual lebih kecil dari kesepakatan awal 0,215  Moderat Mitigasi PDAB - - R-19 Risiko konektivitas jaringan distribusi dan fasilitas penghubung Ingkar janji dalam membangun dan memelihara jaringan distribusi dan fasilitas penghubung 0,501 Tinggi  Pencegahan PDAB, PDAM - - R-20  Risiko kegagalan teknologi Penggunaan teknologi  yang masih minim pengetahuan (Mis:SCADA, solid contact, aquazor, dll) 0,529 Tinggi  Pencegahan - BU - R-21  Risiko penyesuaian tarif 75eriodic terlambat Keterlambatan indeksasi tarif terhadap tingkat inflasi yang sudah disepakati 0,271  Tinggi  Pencegahan PDAB - - R-22  Risiko kondisi asset setelah pengalihan Kondisi aset setelah perjanjian agar tetap bagus dan dapat beroperasi baik 0,307  Tinggi  Pencegahan - - PDAB, BU R-23  Risiko transfer asset setelah kontrak KPBU berakhir Kendala proses transfer asset terkait perbedaan prosedur pengalihan / penilaian 0,199  Moderat Mitigasi - BU  -
Tabel 3. Analisa risiko pembangunan SPAM regional Keburejo opsi pendanaan skema KPBU (lanjutan)
Kode Jenis risiko Penjelasan risiko yang terjadi Indeks risiko (PxI) Tingkat risiko Respon risiko Penanggungjawab penanganan risiko Pemerintah (Public) Badan usaha (BU) Bersama R-24 Risiko pasar/ permintaan Penurunan permintaan karena tingginya tarif sesuai skema KPBU; Penurunan kualitas dan kuantitas air ke pelanggan  sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan penjualan air 0,291 Tinggi Pencegahan PDAB - -
Gambar 2. Diagram Pencar Sebaran Risiko Proyek SPAM Regional Keburejo Opsi Pendanaan Skema KPBU
Untuk alokasi risiko prosentase tertinggi ada pada pihak  pemerintah  (66,67%),  disusul  oleh  alokasi risiko pada pihak swasta (25%) dan alokasi risiko yang ditanggung bersama (8,33%). Proyek SPAM Regional ini melibatkan banyak pihak, antara lain: PDAB  Tirta  Utama  Jawa  Tengah,  Dinas  BMCK Provinsi  Jawa  Tengah,  Satker  PSPAM  Provinsi Jawa  Tengah,  BBWS  Serayu  Opak,  Pemkab Kebumen  (PDAM,  Bappeda,  DPU)  dan  Pemkab Purworejo  (PDAM,  Bappeda,  DPU).  Menurut pihak PDAB Tirta Utama Jawa Tengah dan Dinas BMCK  Provinsi  Jawa  Tengah  untuk  merubah
mekanisme  pembiayaan  proyek  yang  sedang berjalan dengan skema pendanaan KPBU membutuhkan proses yang panjang dan membutuhkan  koordinasi  internal  yang  efektif antar  instansi  terkait,  selain  itu  akan  ada penambahan  biaya  untuk  mempersiapkan  proyek skema KPBU.
Mendasari  hal  tersebut,  maka  pada  tahapan  pra konstruksi untuk proyek SPAM Regional Keburejo opsi pendanaan skema KPBU mempunyai prosentase tingkat risiko paling tinggi
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 17 19 20 1 2 8 9 18 3 21 10 22 23 24 Dampak P ro b ab il it as 0 Risiko Rendah (0 %) Risiko Moderat (16,67 %) ● Pra Konstruksi : 37,5 % ● Konstruksi : 12, 5 % ● O&P:  33,33 % Sangat Sering Sering Cukup Sering/ Moderat Jarang Jarang Sekali Sangat Ringan 0,1 Ringan Sedang/Moderat Berat Sangat Berat 0,5 Keterangan: : Risiko  Pra Konstruksi : Risiko Konstruksi : Risiko  O & P Risiko Tinggi (83,33 %)
dari  tahapan  proses  manajemen  risiko  lainnya. Alokasi  risiko  tertinggi  juga  ada  pada  pihak pemerintah, karena salah satu hal terpenting dalam keberhasilan proyek  KPBU berada pada kesiapan proyek  untuk  dapat  menarik  investasi  dari  para investor. Berikut ini uraian pembahasan mengenai tiga  risiko  tertinggi  dan  upaya  mitigasi  yang relevan pada masing-masing tahapan proyek, yaitu pra konstruksi, konstruksi, dan operasi pemeliharaan.

## Tahap pra konstruksi
Tiga  faktor  risiko  tertinggi  pada  pra  konstruksi yaitu risiko kesulitan pengadaan lahan, perubahan regulasi  (pemotongan  anggaran  pemerintah),  dan desain  yang  tidak  matang.  Risiko  kesulitan pengadaan lahan sebagai risiko tertinggi disebabkan oleh proses penetapan lahan yang lama karena  memerlukan  persetujuan  dari  berbagai pihak,  proses  pembebasan  lahan  yang  lama,  dan proses  ganti  rugi  lahan  yang  mahal.  Dengan lamanya  waktu  pembebasan  lahan  ini  akan memperlama  waktu  penyelesaian  proyek  dan berdampak  pula  terhadap  biaya  yang  tinggi  yang harus dikeluarkan oleh PDAB.
Temuan ini  mendukung  hasil penelitian Hatmoko
&  Susanti  (2016)  pada  Proyek  KPBU  SPAM Semarang  Barat,  yang  memperoleh  faktor  risiko tertinggi  pada  pengadaan  lahan  dan  menganggap risiko  ini  penting  karena  dapat  menyebabkan penundaan proyek.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  dapat  dilakukan dengan menetapkan lokasi proyek dan ketersediaan  dokumen  yang  diperlukan  secara tepat,  kesesuaian  dengan  RTRW,  dukungan otoritas  terkait  (BPN,  Dinas  Kependudukan), memastikan anggaran tersedia, mempelajari aspek hukum  lahan  dan  mekanisme  baku  pembebasan lahan  (IIGF,  2017).Selain  itu  dengan  memilih konsultan  perencana  yang  handal  sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan desain, hanya saja  hal  tersebut  akan  menjadi  tidak  optimal  jika lokasi yang telah ditetapkan pada desain kemudian berubah  karena  biaya  pembebasan  lahan  yang mahal,  seperti  pada  saat  pelaksanaan  proyek sebelumnya.  Maka  selain  pengetahuan  akan hukum dan prosedural pengadaan lahan, diperlukan  komitmen  yang  kuat  dari  berbagai pihak terkait terhadap pembiayaan yang diperlukan  untuk  kesuksesan  program  KPBU (Ameyaw & Chan, 2016).
Risiko  tertinggi  ke-2  yaitu  perubahan  regulasi (pemotongan  anggaran  pemerintah).  Risiko  ini mempunyai  peluang  terjadi  yang  besar  dalam pelaksanaan  proyek  khususnya  di  Indonesia, mengingat  hukum  di  Indonesia  yang  belum  kuat
dan kondisi fiskal di Indonesia yang kurang stabil. Sehingga kebijakan pemerintah berupa penghematan  anggaran  sering  terjadi  ketika pembangunan  proyek  infrastruktur  berlangsung dan mengakibatkan anggaran yang sudah disediakan  untuk  proyek  terpotong,  akibatnya perlu  penyesuaian  prioritas  pekerjaan  konstruksi agar proyek dapat termanfaatkan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut dalam pembangunan  proyek  infrastruktur  dengan  skema KPBU  salah  satunya  dapat  dengan  mengusulkan dukungan kelayakan dari pemerintah atau Viability Gap  Fund (VGF)  dan  skema  pembayaran availability  payment ,  dengan  begitu  akan  ada kepastian  dalam  pembiayaan  konstruksi  proyek KPBU (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan  dan  Risiko  Kementerian  Keuangan (IIGF, 2017)
Risiko yang ke-3 yaitu desain yang tidak matang. Desain  yang  belum  terselesaikan  sampai  saat  ini untuk  pembangunan  SPAM  Regional  Keburejo pelayanan Kabupaten Purworejo (Sistem Balingasal)  terjadi  karena  adanya  perubahan desain  sehingga diperlukan review DED IPA dan Reservoar. Untuk itu diperlukan kesepakatan yang matang  dan  komitmen  dari  berbagai  pihak  dalam menentukan  desain  rencana  proyek  (Ameway  & Chan,  2016).  Dengan  begitu  akan  memudahkan calon  BU  dalam  menentukan  kelayakan  proyek secara  financial  dan  perhitungan  risikonya,  serta pemerintah  akan  mendapatkan  aset  infrastruktur SPAM  yang  optimal.  Karena  dengan  adanya komitmen  mengindikasikan  adanya  minat  dan dedikasi yang penuh dalam sebuah proyek (Toor & Ogunlana, 2008).

## Tahap konstruksi
Tiga  faktor risiko tertinggi  pada  tahap  konstruksi yaitu risiko uji operasi ( testing & commissioning ), risiko keamanan dan keselamatan kerja, dan risiko kesulitan pada kondisi lokasi penanaman pipa yang tidak terduga. Risiko pada tahap uji operasi ( testing & commissioning ) akan tepat apabila dialokasikan pada  mitra BU. Maka dalam keberhasilan proyek KPBU penting dalam memilih mitra BU yang kuat dan  kompeten  (Ameyaw  &  Chan,  2016).  Hal  ini sesuai  juga  dengan  penelitian  Jefferies et  al .,
(2002)  dan  Li et  al .,  (2005)  yang  menyatakan bahwa  pada  proyek  SPAM  khususnya  skema KPBU  kemungkinan  akan  terlaksana  dengan sukses  apabila  memilih  mitra  BU  yang  ahli  dan berpengalaman.
Di sisi lain apabila pemilihan mitra BU atas dasar biaya terendah bukan pada keahlian kemungkinan akan  terjadi  kegagalan.  Seperti  pada  Kontrak
Pengelolaan  Air  di  Ghana  dengan    Aqua  Vitens Rand Ltd (AVRL) yang dipilih berdasarkan biaya pengelolaan  terendah  mengalami  performa  yang buruk  terkait  pemenuhan  perjanjian  kontrak (Ameyaw  &  Chan,  2016;  Tucker et  al .,  2010).
Terkait mitigasi risiko keamanan dan keselamatan kerja, diperlukan SOP mengenai kegiatan K3 pada proyek dan memilih tenaga kerja yang berpengalaman dan handal.
Risiko tertinggi ke-3 adalah kesulitan pada kondisi lokasi  penanaman  pipa  yang  tidak  terduga. Kesulitan ini dapat  terjadi apabila tidak teridentifikasinya  utilitas  (kabel  optik,  pipa  gas, pipa  air  minum  eksisting,  dan  lain-lain)  dan kesulitan  relokasi  utilitas  yang  menyebabkan keterlambatan atau perpindahan jalur.
Menurut  responden,  hal  tersebut  sering  terjadi pada  pekerjaan  proyek  air  minum  karena kurangnya informatif dokumen eksisting yang ada kemudian tidak didukung penyampaian  informasi yang  detail  oleh  pihak-pihak  yang  terkait.  Dalam proyek  SPAM  Regional  hal  ini  dapat  diantisipasi apabila  kewenangan  dialokasikan  pada  PDAB selaku  pihak  yang  berkoordinasi  dengan  instansi terkait  dan  calon  BU  selaku  pelaksana  pekerjaan konstruksi (Septiani, et al ., 2015).

## Tahap operasi dan pemeliharaan (O&P)
Tiga faktor risiko tertinggi pada tahap O&P yaitu risiko  kegagalan  teknologi,  risiko  buruknya kualitas air curah dan risiko konektivitas  jaringan distribusi  dan  fasilitas  penghubung.  Risiko kegagalan teknologi dapat terjadi karena ketidakmampuan  operator  dalam  pengoperasian teknologi  (contoh:  SCADA).  Meng et  al .  (2011) menyatakan  bahwa  kualitas  SDM  merupakan faktor keberhasilan dalam proyek KPBU.
Pada  proyek  penyediaan  air  minum  memerlukan keahlian  khusus  untuk  mengoperasikan  sistem yang  terbangun,  tetapi  masih  minimnya  kualitas SDM  yang  profesional  dan  berkualitas  masih minim.  Hal  tersebut  sependapat  dengan  Rebeiz (2012) yang menyatakan masih kurangnya tenaga ahli  yang  profesional  dan  terlatih  pada  proyek infrastruktur air minum pada negara berkembang. Risiko ini akan menjadi tanggungjawab mitra BU, maka  diperlukan  memilih  mitra  BU  yang kompeten.
Terkait  risiko  buruknya  kualitas  air  curah  yang dijual mitra BU, harus diupayakan agar kualitas air curah  yang  terjual  sesuai  dengan  baku  mutu, sehingga  tidak  terjadi  keluhan  dari  pelanggan. Zhao, et  al .  (2013)  berpendapat  bahwa  dalam proyek  KPBU  profitabilitas  berpengaruh  sangat
signifikan,  sehingga  apabila  terjadi  kehilangan konsumen maka akan mempengaruhi perhitungan biaya dan keberlangsungan proyek proyek KPBU. Penanganan ini menjadi tanggung jawab mitra BU sehingga mitra BU sebaiknya memiliki pengetahuan  yang  baik  dalam pengoperasian IPA dan  mematuhi  prosedural  dalam  pengoperasian IPA  dengan  melakukan  pengontrolan  kualitas  air sehingga air yang akan terdistribusikan sesuai baku mutu yang ditetapkan.
Risiko  tertinggi  ke-3  yaitu  risiko  konektivitas jaringan  distribusi  dan  fasilitas  penghubung. Risiko ini dapat terjadi apabila adanya ingkar janji yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam membangun  dan  memelihara  jaringan  distribusi dan fasilitas penghubung. Hal ini terkadang terjadi pada pembangunan SPAM lainnya akibat keterlambatan  konstruksi  pada  jaringan  tersier (sesuai Perjanjian Kerjasama menjadi kewenangan Pemkab)  sehingga  jaringan  distribusi  utama  pipa yang  baru  terjadi  kebocoran  karena  terbiarkan dalam  keadaan  kosong  pada  waktu  yang  lama, selain  itu  dapat  diakibatkan  kualitas  sambungan pipa  yang  kurang  bagus,  dan  buruknya  kualitas jaringan  pipa  eksisting  PDAM  biasanya  pipa eksisting ini akan disambungkan dengan pipa baru untuk menambah jam pelayanan.
Penanganan  untuk  risiko  ini  dialokasikan  pada pihak pemerintah yaitu PDAB dan PDAM. Upaya penanganan risiko ini dengan melakukan pengecekan  rutin  oleh  PDAM  pada  jaringan perpipaan  dan  melakukan  penggantian  pada jaringan  pipa  eksisting  PDAM  yang  sudah  tidak layak  secara  bertahap.  PDAM  dapat  membuat rencana zoning jaringan  distribusi  dengan  tepat agar  pendistibusian  air  dapat  berlangsung  dengan cepat.  PDAB  dalam  hal  ini  menjadi  pengawas, apabila  diperlukan  mengadakan punishment dan pinalti  bagi  pihak  yang  bertanggung  jawab. Antisipasi  terhadap  risiko-risiko  yang  telah diidentifikasi  di  semua  tahapan  proyek  pada penelitian ini  dapat  dilakukan  oleh para stakeholder dengan mendistribusikan risiko kepada  pihak  yang  paling  kompeten  untuk menanganinya.  Alokasi  risiko  pada  pihak  yang tepat akan berdampak pada premi risiko yang lebih murah,  sehingga  akhirnya  akan  berdampak  pula pada penghematan biaya proyek secara keseluruhan, dan menunjang kesuksesan proyek.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  berhasil  mengidentifikasi  24  faktor risiko  dari  opsi  KPBU  untuk  SPAM  Regional Keburejo,  yang  terdistribusi  pada  tahap  pra konstruksi  (10  faktor  risiko),  konstruksi  (empat faktor  risiko)  dan  Operasional  dan  Pemeliharaan
(O&P) (10 faktor risiko). Tiga risiko tertinggi pada tahapan  pra  konstruksi  meliputi:  kesulitan pengadaan lahan, perubahan regulasi (pemotongan anggaran  pemerintah),  desain  yang  tidak  matang. Pada  tahapan  konstruksi,  tiga  risiko  tertinggi meliputi:  risiko  pada  tahap  uji  operasi  ( testing  & commissioning ), risiko keamanan dan keselamatan kerja,  kesulitan  pada  kondisi  lokasi  penanaman pipa yang tidak terduga. Sedangkan pada tahapan operasi dan pemeliharaan teridentifikasi tiga risiko tertinggi,  yaitu:  risiko kegagalan teknologi, risiko buruknya  kualitas  air  curah,  risiko    konektivitas jaringan distribusi dan fasilitas penghubung.
Dari  total  risiko  yang  teridentifikasi  di  atas, mayoritas faktor risiko tersebut dapat digolongkan ke dalam tingkat risiko “Tinggi” (83,33%), dengan prosentase  risiko  tertinggi  pada  tahap  pra konstruksi  (37,5%),  dan  mayoritas  risiko  berada dalam  tanggung  jawab  pemerintah  (66,67%). Untuk  itu  diperlukan  upaya  strategis  dalam penanganannya.  Strategi  utama  dari  penanganan risiko  tersebut  antara  lain:  memilih  konsultan perencana  yang  handal,  membekali  pengetahuan mengenai hukum dan prosedural dalam pelaksanaan  proyek,  mengupayakan  perolehan dukungan  pemerintah  ( VGF )  sehingga  akan mengantisipasi kegagalan proyek akibat perubahan kondisi  politik,  memilih  mitra  BU  yang  kuat  dan kompeten, meningkatkan sistem komunikasi yang efektif,  penambahan  SDM  yang  profesional  dan berkualitas,  serta  komitmen  terhadap  kebijakan yang telah disepakati.
Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  acuan  oleh Pemerintah untuk mengelola risiko proyek KPBU SPAM  Regional  Keburejo  dan  SPAM  Regional lainnya  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Selain implementasi  manajemen  risiko  yang  baik, kemampuan PJPK juga memegang peranan kunci dalam  kesuksesan  sebuah  proyek  KPBU.  Oleh karena itu, hasil identifikasi mengenai faktor risiko ini  dapat  dikembangkan  pada  penelitian  lebih lanjut dengan menganalisis mengenai kemampuan PJPK  dalam  manajemen  risiko  proyek  SPAM Regional dengan skema pendanaan KPBU.

## Daftar Pustaka
Alfen,  H.  W.  (2010). Public  Private  Partnership (PPP)  as  part  of  Infrastructure  Management Solutions–a  Structural  Approach  of  Delimiting PPP  from  other  Private  Sector  Participation Models .  Paper  presented  at TG72-Special  Track 18th  CIB  World  Building  Congress  May  2010 Salford, United Kingdom,  13.
Ameyaw,  E.  E.,  &  PC  Chan,  A.  (2016).  Critical Success  Factors  for  Public-Private  Partnership  in
Water  Supply  Projects. Facilities , 34 (3/4),  124- 160.
Babatunde,  S.  O.,  Perera, S.,  &  Zhou,  L.  (2016). Methodology  for Developing  Capability Maturity Levels  for  PPP  Stakeholder  Organisations  using Critical Success Factors. Construction Innovation ,
16 (1), 81-110.
Badan  Pusat  Statistik.  (2017). Persentase  rumah tangga  menurut  provinsi  dan  sumber  air  minum layak  1993-2017 .  Semarang:  Badan  Pusat Statistik.
Becker, F., & Patterson, V. (2005). Public-private Partnerships:  Balancing  Financial  Returns,  Risks, and  Roles of the Partners. Public Performance  & Management Review , 29 (2), 125-144.
Cheung, E., & Chan, A. P. (2011). Risk Factors of Public-private  Partnership  Projects  in  China: Comparison  Between  the  Water,  Power,  and Transportation Sectors. Journal of Urban Planning and Development , 137 (4), 409-415.
Creswell,  John  W.  (2009). Research  design pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,  dan  mixed .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Guasch, J. L., Laffont, J. J., & Straub, S. (2008). Renegotiation  of  Concession  Contracts  in  Latin America: Evidence from the Water and Transport Sectors. International  Journal  of  Industrial Organization , 26 (2), 421-442.
Hamdani,  Z.  (2015). Manajemen  risiko  pada proyek  KPS  SPAM  dari  persepsi  pemerintah  dan swasta . Semarang: Universitas Diponegoro.
Hatmoko,  J.  U.  D.,  &  Susanti,  R.  (2016).  Risk Management of West Semarang Water Supply PPP Project: Public Sector Perspective. IPTEK Journal of Proceedings Series , 3 (1), 48-54.
Ho, S. P., Levitt, R., Tsui, C. W., & Hsu, Y. (2015). Opportunism-Focused  Transaction  Cost  Analysis of  Public-Private  Partnerships. Journal  of Management in Engineering , 31 (6), 04015007.
Hopkinson,  M.  (2011). The  project  risk  maturity model: measuring and improving risk management capability. USA: Gower Publishing Limited.
Indonesia  Infrastructure  Guarantee  Fund  (IIGF). (2017). Acuan alokasi  risiko KPBU di  Indonesia .
Jakarta:  PT.  Penjaminan  Infrastruktur  Indonesia (Persero).
INCOSE  Risk  Management  Working  Group. (2002).  PMI  Risk  Management  Specific  Interest
Group and UK APM Risk Specific Interest Group. Risk  Management  Maturity  Level  Development Program Collaboration.
Ismiyati.  (2011). Buku  ajar  statistik  dan probabilitas  untuk  teknik  sipil  peneliti  pemula . Semarang: Universitas Diponegoro.
Jefferies, M., Gameson, R. O. D., & Rowlinson, S. (2002).  Critical  Success  Factors  of  the  BOOT Procurement  System:  Reflections  from  the Stadium  Australia  Case  Study. Engineering, Construction and Architectural Management , 9 (4), 352-361.
Khallaf,  R.,  Naderpajouh,  N.,  &  Hastak,  M. (2016). A  Risk  Registry  for  Renegotiation  in Public-Private  Partnership  (PPP)  Projects: ICRAM-PPP . Paper presented at the Construction Research Congress 2016, 2669-2678.
Li, B., Akintoye, A., Edwards, P. J., & Hardcastle, C.  (2005).  Critical  Success  Factors  for  PPP/PFI Projects  in  the  UK  Construction  Industry.
Construction Management and Economics , 23 (5),
459-471.
Meng,  X.,  Zhao,  Q.,  &  Shen,  Q.  (2011).  Critical Success  Factors  for  Transfer-Operate-Transfer Urban Water Supply Projects in China. Journal of Management in Engineering , 27 (4), 243-251.
Ng, A., & Loosemore, M. (2007). Risk Allocation in  the  Private  Provision  of  Public  Infrastructure.
International  Journal  of  Project  Management , 25 (1), 66-76.
Pangeran, M. H., Pribadi, K. S., Wirahadikusumah,  R.  D.,  &  Notodarmojo,  S. (2012). Assessing Risk Management Capability of Public  Sector  Organizations  Related  to  PPP Scheme  Development  for  Water  Supply  in Indonesia. Civil  Engineering  Dimension , 14 (1), 26-35.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun  2012  Tentang  Perusahaan  Daerah  Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan  Menteri  PPN/Bappenas  No.  4  Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Kerjasama KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan  Menteri  PUPR  No.19/PRT/M/2016 tentang  Pemberian  Dukungan  oleh  Pemerintah Pusat  Dan/Atau  Pemerintah  Daerah  Dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM
Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan  Presiden  No.  38  Tahun  2015  tentang Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
PMI.  (2017). A  guide to  the  project  management body  of  knowledge  (PMBOK)  (6 th ed.). Project Management Intitute, Inc: Pensylvania.
Rebeiz,  K.  S.  (2012).  Public–Private  Partnership Risk  Factors  in  Emerging  Countries:  BOOT Illustrative Case Study. Journal of Management in Engineering , 28 (4), 421-428.
Septiani,  H.,  Wibowo,  M.  A.,  &  Syafrudin,  S.
(2015) Aplikasi Manajemen Risiko pada Pembangunan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum (SPAM) Regional Jawa Tengah (Studi Kasus pada Pembangunan Jaringan Transmisi SPAM Regional Bregas). Media  Komunikasi  Teknik  Sipil , 21 (2),
123-132.
Sugiyono.  (2009). Metode  penelitian  kuantitatif, kualitatif dan R&D , Bandung: CV. Alfabeta. Song,  J.,  Y.  Hu,  &  Z.  Feng.  (2018).  Factors Influencing  Early  Termination of PPP  Projects  in China. J. Manage. Eng., 34 (1), 05017008.
Toor,  S.  R.  &  Ogunlana,  S.O.  (2008).  Critical COMs  of  Success  in  Large-Scale  Construction Projects:  Evidence  from  Thailand  Construction Industry. International  Journal  of  Project Management , 26 (4), 420-430.
Tucker,  J.,  Calow,  R.,  Nickel,  D.  &  Thaler,  T. (2010). A Comparative Evaluation Public-Private and Public-Private Partnerships for Urban Water Services  in  ACP  Countries .  Paper  presented  at
European
Parliament’s Committee
on
Development, Brussels.
Xu,  Y.,  Yang,  Y.,  Chan,  A.  P.,  Yeung,  J.  F.,  & Cheng, H. (2011). Identification and Allocation of Risks  Associated  with  PPP  Water  Projects  in China. International Journal of Strategic Property Management , 15 (3), 275-294.
Zeng, S. X., Wan, T. W., Tam, C. M., & Liu, D. (2008,  April). Identifying  risk  factors  of  BOT for water  supply  projects .  Paper  presented  at Proceedings of the Institution of Civil Engineers- Water Management  (Vol. 161, No. 2, pp. 73-82). London:[Published  for  the  Institution  of  Civil Engineers by Thomas Telford Ltd.], c2004-.
Zhao, Z. Y., Zuo, J., & Zillante, G. (2013). Factors Influencing  the  Success  of  BOT  Power  Plant Projects  in  China:  A  Review. Renewable  and Sustainable Energy Reviews , 22 , 446-453.