Jambura Accounting Review, Volume 5 No. 1, Februari 2024. Hal. 50 – 63
Jambura Accounting Review
Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar E-ISSN 2721-3617

## Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes
Moh. Ramdhan Gumohung a , Nilawaty Yusuf b , Ayu Rakhma Wuryandini c a,b,c Universitas    Negeri    Gorontalo,  Jl.  Jendral  Sudirman  No.  6  Kota  Gorontalo,
Gorontalo 96128, Indonesia.
Email: moh.ramdan.gumohung@gmail.com a nilawaty.yusuf@ung.ac.id b , ayurakhma@ung.ac.id c

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Received 21-12-2023 Revised 22-01-2024 Accepted 24-01-2024
Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan APBDes, Permendagri No. 20 Tahun 2018,
Keywords: Accountability, Management, APBDes, Permendagri No. 20 of 2018

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat,  mencermati,  dan mengetahui  akuntabilitas  pemerintah  dasa  dalam  mengelola  APBDes  di Desa  Huangobatu.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif deskriptif  dengan  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi, wawancara dan dokumentasi.  Peneliti menggunakan model analisis data dengan  model  interaktif  yang  terdiri  dari  redukasi  data,  penyajian informasi  dan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  APBDes  dari  tahapan perencanaan  sampai  pertanggungjawaban,  tidak  pernah  mengalami kesulitan  dan  terjerat  kasus.  Tahapan  pengelolaan  APBDes  sudah  dapat dikatakan  baik  dan  sesuai  dengan  aturan  serta  mengacu  pada  program rancangan  APBDes  yang  telah  disusun.  Selanjutnya  rancangan  program ini menjadi dasar penyusunan peraturan desa tentang APBDes. Tahapan pengelolaan  APBDes  terdapat  dimensi  akuntabilitas  yang  wajib diindahkan yaitu: 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, 2)
Akuntabilitas  proses,  3)  Akuntabilitas  Program,  4)  Akuntabilitas Kebijakan,  sudah  dapat  dipertanggungjawabkan.  Pemerintah  desa mengacu  sepenuhnya  pada  Juknis  dari  Bupati  dan  Permendagri  Nomor 20 tahun 2018.

## ABSTRACT
The  aim  of  this  research  is  to  see,  observe  and  determine  the accountability  of  the  local  government  in  managing  the  APBDes  in Huangobatu  Village.  This  research  uses  descriptive  qualitative methodology  with  data  collection  used  is  observation,  interviews  and documentation.  Researchers  use  a  data  analysis  model  with  an interactive model consisting of data reduction, information presentation and  conclusions.  The  research  results  found  that  the  village government's  accountability  in  managing  the  APBDes  from  the planning  to  accountability  stages  never  experienced  difficulties  or  were caught up in cases. The stages of APBDes management can be said to be good and in accordance with the rules and refer  to the APBDes design program  that  has  been  prepared.  Furthermore,  this  program  design becomes  the  basis  for  preparing  village  regulations  regarding  the APBDes.  The  stages  of  APBDes  management  are  dimensions  of accountability  that  must  be  heeded,  namely:  1)  Honesty  accountability
and  legal  accountability,  2)  Process  accountability,  3)  Program accountability, 4) Policy accountability, these can be accounted for. The village government refers fully to the Regent's Technical Guidelines and Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.
@2024 Moh. Ramdhan Gumohung, Nilawaty Yusuf, Ayu Rakhma Wuryandini
Under The License CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN
Nomenklatur tatanan kehidupan bernegara dimulai dari tatanan terkecil yaitu dari tatanan kelurahan/desa yang kemudian beranjak ke Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi  dan  berakhir  pada  tatanan  bernegara.  Adapun  desa  termasuk  dilamanya yang  merupakan  salah  satu  tatanan  yang  bisa  dibilang  kecil  karena  ruang  lingkup masih  terbatas.  Peraturan  Desa  No.  6  Tahun  2014  mengatur,  desa  didirikan  atas Negara Kesatuan Republik Indonesia  mengakui dan membela gerakan akar rumput, hak  masyarakat  adat,  dan/atau  atau  hak  tradisional,  juga  merupakan  tatanan  desa tradisional  yang  demokratis,  atau  hanya  sebuah  desa.  Harapan  besar  atas  lahirnya kewnangan Desa berharap ada hasil yang bermanfaat secara kasat mata, antara lain: pertama  menopang  tingkstsn  partisipasi,  prakarsa  dan  kreatifitas  masyarakat  kearah kemajuan  pembangunan,  serta  menjadi  topangan  dalam  meratakan  hasil  daripada pembangunan  (keadilan)  seacara  menyeluruh  pada  Desa,  caranya  menggunakan sumber  daya  dan  kapasitas  yang  tersedia;  kedua:  dengan  diperbaikinya  alokasi sumber daya yang kratif lewat perpindahan aktor  yang mengambil kebijakan publik ke  tingkat  pemerintahan  yang  ada  di  paling  bawah  yang  mempunyai  segala bahan,data  dan  fakta  paling  lengkap,  tingkatkatan  daripada  tatanan  pemerintahan yang ada di bawah adalah pemerintah Desa. Sebabnya adalah otonomi desa menjadi sebuah kebutuhan yang utama direalisasikan (Tridianty Sianipar et al., 2020).
Perkembangan APBDes, seperti Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Desa,  Tahun  2007  Perpres  No.  37  ebutuhan  daerah  untuk  membangun desa.  Menurut  Permendagri  No.  20  Tahun  2018,  produk  sampingan  dari  UU  No.  6 Tahun  2014,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  harus  mencerminkan pengelolaan  keuangan  desa.  (APBDes)  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan. harus berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Astutik  Leni  Widi  2021).  Pemerintahan  yang  baik  dan  akuntabel  di  tingkat pemerintahan desa sebagai hasil dari otonomi desa.
Akuntabilitas  diartikan  sebagai  komitmen  pemberi  amanah  kepada  pemberi amanah  untuk  secara  bertanggung  jawab  memenuhi  semua  syarat  yang  diberikan oleh  pemberi  amanah  (Astutik  Leni  Widi,  2021).  Dalam  pemerintahan  desa, akuntabilitas dinyatakan sebagai kapasitas pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas  tindakan  yang  terkait  dengan  masalah  pemerintahan  dan  pembangunan  desa (Putri Duinta & Zhafira Nabila Hilmy, 2022).
Berdasarkan  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  mana  telah  teruraikan  di
atas, peneliti ingin sekali meneliti persoalan Akuntabilitas dari pada pemerintah yang ada  didesa  Huangobotu  dalam  mengelola  Anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa. Huangobatu  terletak  di  Kabupaten  Bone  Bolango  Kabupaten  Kabila    Bone, Huangobotu  termasuk  kedalam  wilayah  Teluk  Tomini  yang  sebagian  besar penduduknya  berprofesi  sebagai  nelayan.  Pengelolaan  anggaran  masih  tergolong belum maksimal berbeda dengan desa lainya yg terletak di Kabupaten Bone Bolango yakni  desa  Ulanta  dan  8  Desa  lainya  yang  telah  memperoleh  penghargaan pengelolaan keuangan terbaik.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  menjelaskan  tentang  Pertanggungjawaban seperti yang dilakukan oleh (Rosidah & Widjantie, 2022), Penelitian ini memperoleh hasil  bahwa  Pemerintah  Desa  Kotah  sudah  mengelola  APBDes  secara  akuntabel yang  selaras  dengan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014.  Kemudian  penelitian  dari (Saragih,  Rahman,  and  Lestari  2020)  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  prinsip akuntabilitas dalam  pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun  2017  di  desa  Bluru  Kidul  Kecamatan  Sidoarjo  secara  bertahap  mulai  dari tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan  sampai  pada  tahap  pelaporan  dan pertanggung jawaban APBDes telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, namun pemerintah desa belum transparan terhadap masyarakat.
Berdasarkan  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  mana  telah  teruraikan  di atas, peneliti ingin sekali meneliti persoalan Akuntabilitas dari pada pemerintah yang ada  didesa  Huangobotu  dalam  mengelola  Anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa. Huangobatu  terletak  di  Kabupaten  Bone  Bolango  Kabupaten  Kabila    Bone, Huangobotu  termasuk  kedalam  wilayah  Teluk  Tomini  yang  sebagian  besar penduduknya  berprofesi  sebagai  nelayan.  Pengelolaan  anggaran  masih  tergolong belum maksimal berbeda dengan desa lainya yg terletak di Kabupaten Bone Bolango yakni  desa  Ulanta  dan  8  Desa  lainya  yang  telah  memperoleh  penghargaan pengelolaan keuangan terbaik.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Akutansi Desa
Akuntansi  adalah  disiplin  ilmu  yang  kini  berkembang  pesat,  khususnya  di bidang  akuntan  publik.  Akuntansi  pemerintahan  merupakan  salah  satu  bidang akuntansi  yang  terdapat  pada  instansi  pemerintah.  (Neny  et  al.  2017)  menyatakan yang  dimaksud  Akuntansi  Desa  ialah  pencatatan  atas  transaksi  yang  dilakukan  di wilayah  dan  lingkungan  desa,  pembuktianya  adalah  dengan  nota  yang  selanjutnya dicatat  dalam  pelaporan  keuangan  agar  supaya  bisa  menghasilkan  informasi  dalam bentuk  pelaporan  keuangan  untuk  pihak  yang  ingin  mengunakan  yang  ada  kaitanya denagan desa.

## Akuntabilitas
Kata  akuntabilitas  diambil  dari  bahasa  Inggris  yaitu  “accountability”  yaitu artinya  tanggung  jawab  atau  bertanggung  jawab.  Akuntabilitas  dapat  didefinisikan
sebagai  tugas  yang  bertanggung  jawab  dari  seseorang  atau  badan  terkait  yang memiliki  wewenang  untuk  melakukan  tugas  yang  dipercayakan.  Prinsip  tanggung jawab  adalah  sebuah  susunan  paling  terpenting  pada  proses  mengelola  keuangan desa.  (Putri Duinta and Zhafira Nabila Hilmy 2022).
Akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  atau bertanggung jawab atas dan menjelaskan kinerja dan kegiatan orang/manajemen unit organisasi kepada mereka yang berwenang atau berwenang untuk menuntut tanggung jawab.  Akuntabilitas  adalah  tanggung  jawab  wali  amanat/agen/kepala  desa  dan perlengkapannya  untuk  mempertanggungjawabkan,  mewakili,  melaporkan  serta pengungkapan seluruh tindakan serta aktifitas yang merupakan tanggung jawab wali amanat (principal) yang mempunyai hak serta kewenangan atas tanggung jawab yang dimilikinya. (Arief Arfiansyah n.d.).
Menurut  Ellwood  dalam  (Aditya Stefanus  Dimasias,  2018)  terdapat  dimensi akuntabilitas yang wajib diindahkan dalam organisasi sector pablik, terdapat 4 yaitu: 1)  Akuntabilitas  kejujuran  dan  akuntabilitas  hukum,  2)  Akuntabilitas  proses,  3) Akuntabilitas Program, 4) Akuntabilitas Kebijakan.

## Pengelolaan Angaaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Menurut  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  perekonomian  desa menunjukkan segala kebutuhan dan kewajiban desa yang bisa diberikan nilai sebagai oeang dengan seluruh dana serta barang sehubungan untuk bentuk terlaksananya hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban kota mengakibatkan laba, pengeluaran serta dana  tambahan  yang  harus  diatur  dalam  administrasi  keuangan  kota.  (Amallia  & Hamidi,  2019).    Pengelolaan  anggaran  pendapatandan  belanja  desa  disingkat APBDes dimana pengelolaan pendapatan dan belanja desa direalisasikan disini yang merupakan  sumber.  Kepala  desa  bertanggung  jawab  penuh  sebagai  pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa yang mana dijelaskan dalam peraturan desa tentang APBDes. (Marbun 2022).
Desa  memiliki  pendapatan  yang  mana  semua  pendapatan  desa  adalah penerimaan  melalui  rekening  desa  yang  merupakan  penerimaan  hak  1  tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh desa. kelompok pendapatan desa antara lain,  PADes  (Pendapatan  Asli  Desa),  Pendapatan  Transfer  dan  Pendapatan  Lain- Lain.  Usaha  yang  menghasilkan  untuk  desa,  sebagai  berikut:  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDES)  dan  Lahan/tanah  milik  Desa.  Aset  yang  menghasilkan,  sebagai berikut: Pasar rakyat, Kolam Pemandian yang ada di desa dan Saluran Irigasi. Jenis Kelompok  Transfer,  antara  lain:  DD  (Dana  Desa),  Pembagian  penghasilan  pajak suatu  daerah  meliputi  kabupaten/kota  serta  pungutan  lain,  ADD  (Alokasi  Dana Desa), APBD dari Provinsi berupa bantuan dan APBD dari Kabupaten/Kota berupa bantuan. Jenis pengelompokan Pendapatan lain-lain: Pemberian (Hibah/Sumbangan) yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan Pendapatan lain-lain yang sah.
Pengeluaran  desa  disebut  belanja  desa  yang  dikeluarkan  dari  rekening  desa merupakan  bentuk  kewajiban  dari  desa  selama  setahun  anggaran  yang  sudah  tidak akan  menerima  pembayaran  kembali  oleh  desa.  Pengeluaran/belanja  diperuntkan
untuk  menopang  pendanaan  penyelenggaraan  kewenangan  desa.  Kelompok klasifikasi  belanja  desa  terdiri  dari:  pengaturan  pemerintahan  desa,  melaksanakan pembangunan  desa,  kemasyarakatan  desa  dalam  hal  ini  pembinaan,  asyarakat  desa yang diberdayakan,  pembelanjaan tidak terduga. Pembagian kelompok belanja pada aktifitas yang sejalan dengan keperluan desa yang awalnya direncanakan dan dimuat dalam RKPDes. Berikut jenis kegiatan belanjanya, untuk pegawai, keperluan Barang dan jasa, dijadikan modal. pengeluaran untuk pembelian barang dan pengadaan jasa. Untuk barang nialai manfaatnya kurang dari 1 tahun, berikut belanja barang dan jasa: peralatan kantor, benda Pos, material/bahan, perawatan, pengadaan/percetakan, biaya sewa  gedung  kantor,  biaya  sewa  peralatan  dan  perlengkapan  kantor,  konsumsi  saat rapat,  atribut  dan  pakaian  dinas,  tugas  Luar/perjalanan  dinas,  upah  kerja,  honor pakar/narasumber, biaya oprasional Aparat Desa, biaya oprasional BPD dan RT/RW mendapat insentif.
Sebagai  payung  hukum  penyelenggaraan  Keuangan  Desa,  Permendagri  No. 20  Tahun  2018  menggariskan  siklus  pengelolaan  keuangan  desa,  yang  mencakup semua  tindakan  yang  terlibat  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan, pelaporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan keuangan desa, dimulai dari  rangkaian  lengkap  siklus  pengelolaan  keuangan  dari  perencanaan  sampai Pembinaan dan Pengawasan, saling terintegrasi dan terpadu dari fase ke fase.

## METODE PENELITIAN
Latar  belakang:  Penelitian  ini  melihat  tanggung  jawab  wakil  pemerintah daerah  dalam  mengawasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  masyarakat  di  Desa Huangobatu  Kecamatan  Bone  Bolango  Kabupaten  Kabila  Bone.  Penelitian  ini menggunakan  metodologi  kualitatif  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  penelitian  ini dikumpulkan  dengan  menggunakan  pendekatan  triangulasi,  yang  dapat  dilihat sebagai  pembandingan  informasi  dari  beberapa  sumber  dengan  berbagai  cara  dan pada  berbagai  periode  yang  berbeda.  Peneliti  menggunakan  model  analisis  data Model  interaktif  pada  dasarnya  terdiri  dari  reduksi  data,  penyajian  informasi  dan verifikasi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pengelolaan APBDes Huangobotu Kec. Kabila Bone
Terdapat  4  sumber  keuangan  di  desa  Huangobotu  diantara  4  bidang  yaitu dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), pajak dan pendapatan lain (bunga bank). Jumlah anggaran yang diterima Desa Huangobutu tidak selalu sama setiap tahunnya. Pada  tahun  2022  Desa  Huangobutu  merencanakan  anggaran  sebesar  Rp 1.187.856.644  sedangkan  yang  dicapai  lebih  tinggi  dari  angka  yang  direncanakan sebesar  Rp  1.197.713.522.  Anggaran  pelaksanaan  Rp  1.197.713.522  terbagi  atas Dana Desa (DD) Rp 884.788.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 297.670.280, Bagi
Hasil  Pajak  Daerah  Rp  15.255.242,  dan  Pendapatan  Lain-lain  Rp  3.397.774.  dana tersebut merupakan dana yang digunakan untuk program kerja satu tahun.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  dengan  metode  pengumpulan  data yaitu  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang  dikemukakan  oleh  (Sugiono, 2019)  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pemerintah  desa  Huangobotu  selaku  TPK dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu terdiri dari lima tahapan.
Tahapan  perencanaan  pemerintah  Huangobotu  diawali  dengan  penyusunan RPJMDes diamana dalam musyawarah penetapan ini ada yang namanya gali gagasan sesuai  dengan  hasil  observasi  dilapangan  yang  sesuai  dengan  visi  misi  kepala  desa yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  penyusunan  RKPDes  untuk  jangka  waktu  satu tahun  sebagai  penjabaran  RPJMDes  hal  ini  telah  sesuai  menurut  menurut  Widodo dalam Stefanus (Aditya 2018).
Kemudian  dalam  tahapan  pelaksanaan  aparat  desa  Huangobotu  telah menjalankan apa yang dimaktubkan dalam aturan yaitu setiap penerimaan/pendapatan  dan  pengeluaran/pembiayaan  menggunakan  rekening  kas desa, serta adanya pembukuan yang dilakukan oleh  kaur keuangan kedalam bentuk- bentuk    pembukuan  sebagaimana  hasil  temuan  dari  peneliti  dilapangan  kaur keuangan  melakukan  beberapa  pembukan  seperti  buku  kas  umum,  buku  kas pembantu pajak dan buku bank temuan ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Pada  tahapan  pelaporan  pertanggungjawaban  berdasarkan  hasil  temuan peneliti  dilapangan  bahwa  pemerintah  desa  huangobotu  menyusun  laporan  setiap selesai kegiatan dan menyusun beberapa laporam seperti laporan pertanggungjawaban APBDes yang akan disampaikan kepada pemerintah kecamatan yang  kemudian  akan  disampaikan  ke  pemerintah  kabupaten  hal  ini  sesuai  dengan Widodo dalam Stefanus (Aditya 2018) serta aturan menteri dalam negeri.

## Akuntabilitas Pengelolaan APBDes Huangobotu
Pertanggungjawaban  kepala  desa  Huangobotu  terhadap  laporan  pengelolaan APBDes dengan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan  melampirkan  laporan  pengelolaan  APBDes  pada  papan  pengumuman pembangunan  yang  disampaikan  ke  balai  desa  dalam  bentuk  papan  pengumuman. Selain  itu,  pengurus  desa  juga  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan  pengelolaan  APBDes  kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD), Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  APBD  pada  saat  penyusunan  dan pengolahan laporan. Tentunya ada beberapa kontrol dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan  APBDes.  Seluruh  pemerintahan  desa  dikendalikan  oleh  tim  Badan Penyelenggaraan  Perekonomian  dan  Pembangunan  (BPKP).  Selain  itu,  pengurus desa  juga  dalam  hal  ini  diurus  oleh  intern  desa  (Badan  Pembina  desa  dan masyarakat),  yang  dalam  hal  ini  selalu  mematuhi  pengurus  desa  dalam  arahan APBDes dan pemeriksaan kabupaten, pemeriksaan. dan Bappenas.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  tanggung  jawab
dalam  pengelolaan  APBDes  di  Desa  Huangoboto  Kecamatan  Kabila  Bobe berdasarkan  asas  Akuntabilitas  kejujuran  dan  Hukum,  Akuntabilitas  Proses, Akuntabilitas
Program dan Akuntabilitas
Kebijakan, sudah dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan transparansi administrasi APBDes, desa menginformasikan  kepada  masyarakat  melalui  musyawarah  desa  yang  memuat informasi  tentang  APBD  dari  setiap  rencana  program  yang  dilaksanakan  untuk menunjang dan mendukung kegiatan desa.

## 1) Perencanaan
Berdasarkan hasil daripada wawancara dengan Kepala Desa mengambarkan bagaimana  dimensi  akuntabilitas  kejujuran  daripada  aparat  desa  dalam  proses perencanaan  pengelolaan  ABDes  sudah  baik  dimana  aparat  desa  menerapkan kejujuran  lewat  keterbukaan  kepada  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  dengan melibatkan  masyarakat  dalam  tahap  perencanaan,  serta  ditinjau  dari  pernyataan kepala  desa  diatas  bahwa  dilihat  dari  dimensi  yang  berbeda  yakni  akuntabilitas hukum  pemerintah  desa  Huangobotu  telah  menjalankan  kewenangannya  dalam proses  perencanaan  pengelolaan  APBDes  dimulai  dari  lingkup  terkecil  yang sehinganya  dalamproses  perencanaan  bisa  menghasilkan  apa  saja  yang  dibutuhkan masyarakat  pada  dasarnya . Adapun  metode  yang  diterapkan  dalam  proses perencanaan  didesa  Huangobotu  masih  berpegang  teguh  pada  aturan  yang melandasinya  dengan  menerapkan  asas  transparan  dan  keterbukaan  sehingga  bisa mencapai proses perencanaan yang baik dan diinginkan.
2) Pelaksanaan
Dari  hasil  wawancara  dapat  dicermati  bahwa  aparat  desa  Huangobotu  telah bisa  dikatakan  telah  berlandaskan  pada  akuntabilitas  kejujuran  dimana  setiap kegiatan  harus  ada  rancangannya  serta  seluruh  bentuk  pengeluaran  dan  pendapatan dilakukan  pembukuan  yang  berarti  secara  pertanggungjawaban  aparat  desa  telah baik,  ditinjau  dari  akuntabilitas  hukum  dalam  proses  pelaksanaan  APBDes pemerintah desa Huangpbotu telah sesuai dengan aturan yang mengatur pelaksanaan APBDes  dimana    aparat  desa  telah  patuh  pada  peraturan  yang  melandasinya  yang termaktub didalamnya yaitu membuat pembukuan dalam buku kas umum.
3) Penatausahaan
Pada  tahap  penatausahaan  ini,  aparat  atau  pemerintahan  desa  Huangobotu telah  mengacu  pada  peraturan  yang  berlaku  yang  secara  otomatis  tidak  ada penyalahgunaan  wewenang  dimana  kepaa  desa  bertugas  sesuai  dengan  porsinya begitupun  kaur  keuangan  yang  bertanggung  jawab  pada  tahap  penatausahaan  ini dalam artian bahwa kejujuran dari aparat desa Huangobotu telah terlihat nyata serta pemeritah  desa  Huangobotu  telah  patuh  pada  peraturan  yang  berlaku  dalam  proses penatausahaan  dimana  buku  kas  umum  telah  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku dan  penatausahaan  dilakukan  oleh  kaur  keuangan  yang  kemudian  mengikuti  sesuai prosesdur  yang  melandasinya  maka  denagan  ini  pula  Akuntabilitas  proses  dapat dikatakan berjalan dengan baik.

## 4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Menelisik dari hasil wawancara dengan kepala desa yang mana mengatakan bahwa  tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  desa  dalam  pelaporan dan  pertanggungjawaban  APBDes  menandakan  bahwa  kejujuran  daripada  aparat desa  telah  diakui  oleh  masyarakat  Huangobotu  dalam  proses  pelaporan  dan pertanggungjawaban dan tahapan pelaporan sampai pertanggungjawaban telah seuai dengan  Permendagri  yang  melandasinya  dan  atran  yang  turun  dari  daerah,  sejalan dengan itu metode serta tahapan yang digunakan pun mengacu kepada Permendagri dan mengerucut pada peraturan daerah yang mengaturnya.
Hasil  penelitian  ini  memiliki  implikasi  dengan  teori  yang  digunakana  yaitu bahwa seluruh pengelolaan APBDes sudah sesauai dengan teori yang dijelaskan dan sudah  sesuai  menurut  Ellwood  dalam  (Aditya Stefanus  Dimasias,  2018)  terdapat dimensi akuntabilitas yang wajib diindahkan dalam organisasi sector pablik, terdapat 4 yaitu: 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, 2) Akuntabilitas proses, 3)  Akuntabilitas  Program,  4)  Akuntabilitas  Kebijakan.  serta  hasil  penelitian  sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Penelitian  ini  mendukung  penelitian  Rosidah,  Tituk  Diah  Widjantie  (2022), Ade Olivia Saragi, Arief Rahman, Tri Lestar (2020) dan Yeni Fitriani Somantri, Ulfa Luthfia Nanda (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Kotah, Bluru Kidul,  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kecamatan  Sukahening  Kabupaten  Tasikmalaya menerapkan  Prinsip  Akuntabilitas  pada  Tahap  Pengelolaan  dari  Tahap  Perencanaan sampai  dengan  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban  serta  Prinsip  Pengelolaan Keuangan sesuai Permendagri No. 20 2018.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Menurut  temuan  penelitian  tentang  pengelolaan  APBDesa  desa  Huangobotu pada  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan  dan  pelaporan  dan pertanggungjawaban  terkait  prinsip  Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  menurut Permendagri  nomor  20  Tahun  2018  di  Desa  Huangobotu,  terdapat  beberapa kesimpulan berikut:
1.   Pada  pengelolaan  keuangan  desa  Huangobotu  yaitu  pada  tahapan  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah menerapkan  prinsip  Akuntabilitas  baik  prinsip  Akuntabilitas  Kejujuran  dan Hukum,  proses,  Progran  dan  kebijakan,  Dari  empat  dimensi  tersebut Akuntabilitas  Kebijakanlah  yang  diterapkan  sangat  baik  oleh  Pemdes Huangobotu, sedangkan sisnya diterpakan dengan baik dan cukup baik.
2.   Dalam  pengeloaan  APBdesa  desa  Huangobotu  yaitu  pada  tahapan  perencanaan, bentuk  penerapan  prinsip  akuntabilitas  yaitu,  APBDesa  yang  ditetapkan  oleh kepala desa dan elemen yang ada di Desa, merupakan APBDesa yang ditetapkan dari hasil penyusunan rancangan APBDesa yang dibuat oleh kepala desa dengan menampung seluruh aspirasi dari masyarakat masyarakat desa.
3.   Dalam  pengeloaan  APBDesa desa Huangobotu  yaitu  pada  tahapan pelaksanaan, telah  menerapkan  prinsip  Akuntabilitas,  yaitu  pada  saat  pelaksanaan  APBDesa, setiap  pengeluaran  baik  itu  belanja  atas  beban  APBDesa  harus  ada  bukti pendukung yang lengkap dan sah. Bukti diharuskan mendapatkan persetujuan/pengesahan  oleh  sekretaris  desa  atas  kebenaran  daipada  material yang  timbul  dari  penggunaan  bukti  dimaksudkan,  dengan  melibatkan  elemen masyarakat pada tahapan pelaksanaan.
4.   Dalam  pengeloaan  APBDesa  desa  Huangobotu  yaitu  pada  tahapan penatausahaan,  Bendahara  Desa  Huangobotul  sudah  melaksanakan  tugas  untuk penatausahaan  sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Dalam  penatausahaan  Bendahara desa  dan  pihak  perencanaan  yang  saling  melengkapi  dalam  pengelolaan administrasi keuangan desa.
5.   Dalam pengeloaan APBDesa desa Huangobotu yaitu pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, Pelaporan dilakukan agar dapat mengetahui perkembangan terkait  proses  pengelolaan  dan  penggunaan  APBDes  yang  meliputi, Perkembangan  kegiatan  dan  penyerapan  dana,  Masalah  yang  dihadapi  dan pemecahannya, serta Pencapaian hasil daripada penggunaan APBDes.
Keterbatasan  penelitian  ini  terletak  pada  informan  yang  digunakan  dimana tidak  melibatkan  masyarakat  secara  langsung  melainkan  hanya  aparat  pemerinta desa.
Saran bagi pemerintah desa Pemerintah desa harus memperbanyak pelatihan pengelolaan  keuangan  desa  yang  berkelanjutan  agar  rencana  tersebut  dapat dilaksanakan  serta  saran  bagi  peneliti  selanjutnya  untuk  menambah  cakupan  asas pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  dari  akuntabilitas,  transparansi,  partisipatif  dan tertib disiplin anggaran untuk diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  S.  D.  (2018).  Evaluasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Berdasarkan  Asas Transparan,  Akuntabel,  Partisipatif,  Tertib  Dan  Disiplin  Anggaran  Studi Kasus  Di  Desa  Sambirejo,  Kecamatan  Ngawen,  Kabupaten  Gunungkidul. Yogyakarta. Skripsi. Repository Universitas Sanata Dharma.
Amallia,  Chairun,  and  Masyhuri  Hamidi.  (2019).  Evaluasi  Pengelolaan  Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kota Pariaman). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen 4 (2), 346-361.
Arief,  A.  M.  (2021).  Pengaruh  Kapasitas  Aparatur  Desa  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Kabupaten  Wonogiri  Dengan  Sistem  Keuangan Desa  Sebagai  Variabel  Intervening. E-Jurnal  Lisyabab  Staimas (2).  49-68. https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab.
Astutik,  L.  W.  (2021).  Analisis  Akuntabilitas  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Desa  (APBDes)  di  Desa  Bangun  Harjo  Kecamatan  Pelepat  Ilir  Kabupten Bungo .  Skripsi. Repository Universitas Jambi
Indrianasari,  T.  N.,  et.  al.  (2017).  Peran  Perangkat  Desa  Dalam  Pengelolaan Keuangan  Desa:  Studi  Pada  Desa  Karangsari  Kecamatan  Sukodono. Jurnal Ilmiah Ilmu akuntansi, Keuangan dan Pajak 1. (2), 29-46.
Marbun,  R.  (2022).  Analisis  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) (Studi Kasus pada Desa Pusuk I, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan). Skripsi. Repository Universitas HKBP Nommense.
Misnawati,  S.  G.,  Cahaya,  A.,  &  Awaludin,  M.  A.  (2021).  Village  Financial Accountability  Report  Assessment  Presentation  Based  on  Government Accounting  Principles. Proceedings  of  the  11th  Annual  International Conference  on  Industrial  Engineering  and  Operations  Management :  6291– 98.
Meleong,  L.  J.  (2019). Metodologi  Penelitian  Kualitatif (38th  Ed.).  Pt  Remaja Rosdakarya.
Moleong,  L.  J.  (2017). Metodologi  Penelitian  Kualitatif (36th  Ed.).  Pt  Remaja Rosdakarya.
Putri, D., & Zhafira N. H. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Desa Pasir Lhok  Aron  Kecamatan  Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS ) 2: 509–17.
Rosidah,  R.,  &  Tituk  D.  W.  (2022).  Akuntabilitas  Pemerintahan  Desa  Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  di  Desa  Kotah  Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Ekonomis: Journal of Economics and Business 6 (1): 150.
Saragih,  A.  O.,  Arief,  R.,  &  Tri,  L.  (2020).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Bluru  Kidul  Kecamatan Sidoarjo). Equity: Jurnal Akuntansi 1(1): 1–7.
Sianipar, T. R., et al. (2022). Penguatan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi , PT. Literasi Nusantara Abdi Grup.
Putri,  A.  P.  (2020).  Dampak  Penerapan  Akuntansi  Pertanggungjawaban  Terhadap Kinerja  Manajerial  Pada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Tirtauli Pematangsiantar. Maker: Jurnal Manajemen 6(1): 87–95.
Sugiono. (2018). Metode Penelitian Manajemen . Bandung: Alfabeta.
Sugiono. (2019). Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D .
Suwito,  &  Abdul,  R.  J.  (2022).  Village  Financial  Transparency  and  Accountability (Empirical  Study  in  Disadvantaged  Villages  in  West  Halmahera  Regency). International  Journal  of  Environmental,  Sustainability,  and  Social  Sciences 3: 8–16. https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ijesss.
Temalagi,  S.,  &  Fanny,  M.  A.  (2021).  2  Accounting  Research  Unit  ARU.  Journal Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .
Tridianty,  S.  R.,  Robert,  T.  S.,  Hery,  P.  S.,  &  Karin,  P.  A.  P.  (2020).  Dampak Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerialpada Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Tirtauli  Pematangsiantar. Jurnal Maker, 6: 87–95. http://www.maker.ac.id/index.php/maker.
Yuliansyah,  &  Rusmianto.  (2015). Akuntansi  Desa.  eds.  Desi  Mandasari  and Jatiningrum . Jakarta : Salemba Empat.
Zitri,  I.  (2022).  Akuntabilitas  Pemerintahan  Desa  Maluk  Dalam  Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Seminar Nasional LPPM UMMAT 1,437-451.

## LAMPIRAN
Tabel 1. Proses Pengelolaan APBDesa
Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022 Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 20 Uraian Aturan Kegiatan Ket. Perencanaan Penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa tahun anggaran berkenaan  (Pembangunan infrastruktur  yang  ada  di desa) Masyarakat diikutsertakan dalam musyawarah  atau  rapat yang diadakan Sesuai Pelaksanaan Penerimaan dan pengeluaran  Desa  yang dilaksanakan melalui rekening  kas  desa  pada bank yang dirunjuk Bupati/Walikota (Pengelolaan pelaporan APBDesa) Mengunakan sistem yakni aplikasi siskeudes
Sesuai Penatausahaan Dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas  umum  yang  telah dibuat) Sesuai Pelaporan dan Pertanggunjawaban Pelaporan Anggaran pendapatan  dan  Belanja Desa Pelaporan  dilaksanakan setahun sekali pada bulan  Januari  sampai Maret Sesuai Tabel 2. Dimensi Akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022 Sesuai Indikator Akuntabilitas Dimensi Akuntabilitas Indikator Akuntabilias Hasil Penelitan Sesuai Dimensi Akuntabilitas Ket 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 1. Peningkatan Kepercayaan Dari Masyarakat Kepeda Pemerintah 2. Pengurangan Kasus KKN Pada  dasarnya  ditinjau  dari  dimensi Akuntabilitas  kejujuran  dan  hukum pemdes Huangobotu telah menerapkanya dengan  baik  dimana  dalam  proses perencanaan  sampai  dengan  pelaporan dan  pertanggungjawaban  pemdes  secara terbuka serta melibatkan elemen masyarakat  masyarakat,  pada  tahap perencanaan  Pemdes  secara  terbuka melibatkan  masyarakat  dimulai  dari  gali gagasan sampai pada penetapan apa yang telah  direncanakan  melalui  proses  rapat, pada  tahap  pelaksanaan  setiap  kegiatan Baik
harus  ada  rancangannya  serta  seluruh bentuk  pengeluaran  dan  pendapatan dilakukan pembukuan yang berarti secara pertanggungjawaban  aparat  desa  telah baik, pada tahap penatausahaan dilakukan  oleh  kaur  keuangan  sesuai dengan  alur  aturan  yang  berlaku  dimana kaur keuangan membuat buku kas umum pada  tahap  ini  kades  dan  kaur  keuangan menggunakan  kewenangannya  dengan baik, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban  dilihat  dari  tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah  desa  dalam  pelaporan  dan pertanggungjawaban  APBDes  melalui berbagai  media  menandakan  bahwa kejujuran  daripada  aparat  desa  telah diakui  oleh  masyarakat  Huangobotu dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban dan tahapan pelaporan  sampai  pertanggungjawaban telah  seuai  dengan  Permendagri  yang melandasinya  dan  atran  yang  turun  dari daerah. 2. Akuntabilitas Proses 1. Peningkatan Kepercayaan Dari Masyarakat Kepeda Pemerintah 2. Pengurangan Kasus KKN Adapun  metode  yang  diterapkan  dalam proses  perencanaan  didesa  Huangobotu masih berpegang teguh pada aturan yang melandasinya  dengan  menerapkan  asas transparan  dan  keterbukaan  sehingga bisa  mencapai  proses  perencanaan  yang baik dan diinginkan.
Pada  tahap  pelaksanaan,  Penatausahaan, sampai pelaporan dan pertanggungjawaban Metode yang digunakan  telah  sesuai  dengan  aturan yang melandasinya dimana setiap kegiatan  pendapatan  dan  pengeluaran diurus oleh bendahara desa dan diadakan pembukuan  maka  Akuntabilitas  proses pun  terterapkan  dengan  baik,  dimana proses  yang  disampaikan  seuai  dengan peraturan yang telah melandasinya Baik 3. Akuntabilitas Program 1. Peningkatan Kepercayaan Dari Masyarakat Kepeda Pemerintah 2. Pengurangan Proses  perencanaan  dari  gali  gagasan sampai penetapan apa yang direncanakan yang  dilaksanakan  dalam  proses  rapat merupakan  suatu  bentuk  penerapan daripada  akuntabilitas  program  yang sudah  seharusnya  dilaksanakan  dengan tujuan  untuk  menentukan  tujuan  awal
Cukup baik
Kasus KKN untuk  kepentingan  masyarakat,  pada tahap  pelaksanaan  dengan  diadakanya pembukan  oleh  bendahara  desa  maka dengan  sendirinya  sudah  ada  bentuk pertanggung  jawaban  terhadap  apa  yang direncanakan  sebelumnya  sehinga  bisa dikatakan  akuntabilitas  program  didesa Huangobotu  sudah  baik,  pada  tahap penatausahaan  ini  pula  dapa  tdilihat bahwa setiap kegiatan yang direncanakan diawal  telah  terlaksanakan  dan terpenuhi dapat  dilihat  dari  lontaran  kalimat  kades dimana  setiap  kegiatan  dilaporkan  yang menandakan kegiatan yang direncanakan diawal  telah  dipenuhi,  pada  tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban metode  serta  tahapan  yang  digunakan pun  mengacu  kepada  Permendagri  dan mengerucut  pada  peraturan  daerah  yang mengaturnya. 4. Akuntabilitas Kebijakan 1. Peningkatan Kepercayaan Dari Masyarakat Kepeda Pemerintah 2. Pengurangan Kasus KKN Berangkat  dari  semua  tahapan  yang dilaksanakan  dalam  proses  pengelolaan APBDes  didesa  Huangobotu  ditelisik dari  dimensi  Akuntabilitas  Kebijakan bahwasanya  pemdes  Huangobotu  telah menerapkan  dengan  baik  akuntabilitas kebijakan.
Sangat Baik