## MODEL KEPEMIMPINAN MASA DEPAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIPIL DAN MILITER

## Danny Permana
Analis Tata Ruang Pada  Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, dannypermana78@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  Model  Kepemimpinan  Masa  Depan Indonesia  dari  Perspektif  Sipil  dan  Militer.  Gaya  kepemimpinan  sangat mempengaruhi struktur di bawahnya. Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya calon pimpinan atau calon presiden dari kalangan militer dan sipil. Dimana karakter kepemimpinan  yang  dipelajari  oleh  calon  pemimpin  dari  militer  adalah  karakter kepemimpinan  militer,  bukan  karakter  kepemimpinan  sipil.  Metode  yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dengan cara observasi  pustaka,  dan  untuk  memperoleh  kesimpulan  yang  valid,  penyusun menggunakan  analisis  deduktif.  Hasil  penelitian  ini  antara  lain  bahwa  tipe kepemimpinan  harus  terlebih  dahulu  melihat  situasi  dan  kondisi.  Ciri  pemimpin yang  berangkat  dari  kalangan  sipil  dianggap  lebih  merakyat  melihat  kondisi  di Indonesia yang sedemikian majemuk dengan masyarakatnya. Jadi orang sipil lebih fleksibel  karena  berasal  dari  masyarakat  sipil,  sedangkan  model  kepemimpinan dalam  perspektif  militer  di  suatu  negara  adalah  kepemimpinan  yang  berada  di bawah  kewenangan  dan  kepentingan  dominasi  institusi  militer  dan  /  atau  negara yang  menggunakan  prinsip-prinsip  disiplin  yang  kuat.  .  Otokrasi  adalah  sifat seorang pemimpin, berbeda dengan otokrasi yang merupakan sistem pemerintahan. Ketika  situasi  membutuhkan  pemimpin  dengan  tipe  otokratis,  pemimpin  harus otokratis.  Penerapan  dari  kombinasi  jenis  kepemimpinan  sipil  dan  militer,  peran masyarakat  umum  juga  penting  dalam  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi dalam  memilih  calon  pemimpin  nasional,  yaitu  pemimpin  yang  visioner  dan  pro rakyat, tetapi tetap memiliki sikap yang tegas, konsisten dan memiliki komitmen, baik dari masyarakat sipil maupun yang berlatar belakang militer.
Kata Kunci: Model Kepemimpinan, Sipil, Militer

## Abstract
This study aims to determine Indonesia's Future Leadership Model from a Civil and Military  Perspective.  The  leadership  style  greatly  influences  the  structural underneath. The current phenomenon is that there are candidates for leadership or presidential  candidates  from  the  military  and  civilians.  Where  the  leadership character learned by future leaders from the military is the character of  military leadership, not the character of civilian leadership. The method used in this writing is descriptive analytical method with a qualitative approach, the data in this study
were collected through documentation by means of literature observation, and to obtain valid conclusions, the compilers used deductive analysis. The results of this study  include  that  the  type  of  leadership  should  first  look  at  situations  and conditions. The characteristics of leaders who depart from civilian circles who are considered more populist see the conditions in Indonesia which are in such a way as with its pluralistic society. So civilians are more flexible because they originate from civil society, while the leadership model in a military perspective in a country is  leadership  under  the  authority  and  interests  of  the  dominance  of  military institutions  (military  institutions)  and/or  the  state  which  uses  strong  disciplinary principles. Autocracy is the nature of a leader, in contrast to autocracy which is a system of a government. When the situation requires a leader  with an autocratic type, the leader must be autocratic. The implementation of a combination of civilian and military leadership types, the role of the general public is also important in a country that adheres to a democratic system in  choosing future national leaders, namely a leader  who is visionary and pro-people, but  still has a firm, consistent attitude  and  can  be  committed,  both  from  civilians  and  those  with  military backgrounds.

## Keywords: Leadership Model, Civil, Military

## PENDAHULUAN
Sepanjang  perjalanan  sejarah  negara  Indonesia  dari  masa  pasca kemerdekaan  hingga  orde  reformasi,  meninggalkan  catatan-catatan  yang  cukup menarik  untuk  dikaji  kembali  aseiring  perkembangan  tata  kepemimpinan  negara dan pemerintahan dari periode ke periode kepresidenan. Setiap pemimpin  negara tersebut  memiliki  ciri  khas  dan  gaya  kepemimpinannya  masing-masing  yang berbeda satau sama lain. Suatu negara tertentu dengan sistem pemerintahan tertentu ternyata  mampu  mengekspreikan  praktik  kebijakan  maupun  realita  politik  yang sama sekali berbeda, terkadang menyimpang bahkan bertentangan dengan tata dan sistem ideal (Rudianto, 2006:65) .
Pemimpin  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat  penting  dalam melaksanakan  suatu  kegiatan.  Pemimpin  memiliki  sikap  kepemimpinan  yang berbeda-beda.  Menurut  sutarto,  kepemimpinan  merupakan  rangkaian  kegiatan penataan  berupa  kemampuan  mempengaruhi  perilaku  orang  lain  dalam  situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 1 .
1 Saliman. (tt). Kepemimpinan (Konsep, Pendekatan, dan Strategi ). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Gaya  kepemimpinan  sangat  mempengaruhi  struktural  dibawahnya.  Hal tersebut terjadi pada Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa yang memiliki gaya kepemimpinan berbeda dan mempengaruhi struktural dibawahnya. Pada masa orde  lama,  Terjadi  Perubahan  Sistem  Pemerintahan  dari  Presidensial  menjadi Sistem  Pemerintahan  Parlementer  dan  kembali  lagi  ke  UUD  1945.  Hal  ini menyebabkan  terjadi  ketidakseimbangan  dalam  dunia  perpolitikan  dimana terjadinya pergantian kabinet hingga tujuh kali. Akibat yang dapat dirasakan dari pergantian kabinet dalam waktu yang singkat menyebabkan masyarakat Indonesia pada saat itu hilang kepercayaan karena program-program kerja kabinet tidak dapat direalisasikan. Kemudian pada masa orde baru, Pemilihan Presiden pada masa itu terjadi  tidak  demokratis.  Selain  itu,  terjadi  penyimpangan  seperti  aspirasi masyarakat  kurang  didengar,  semaraknya  korupsi,  kolusi,  nepotisme,  dan bertambahnya kesenjangan sosial. Pada  masa orde baru  ini Pegawai Negeri Sipil (PNS)  ikut  berpolitik,  kemudian  adanya  Dwifungsi  ABRI,  yaitu  ABRI  memiliki kedudukan  dalam  pengambilan  keputusan.  Selanjutnya,  pada  masa  reformasi terjadi  perbaikan-perbaikan  seperti  mulai  terjadi  banyak  pembenahan  yaitu dibuatnya Undang-Undang yang mengatur tentang Anti Monopoli dan persaingan sehat,  perubahan  undang-Undang  Partai  Politik,  dan  yang  paling  penting  adalah Undang-undang Otonomi Daerah yang mampu menahan gejolak disintegrasi yang telah diwarisi pada masa Orde  Baru, mulai banyak partai politik yang berkembang.
Terjadi  perubahan  pada  saat  reformasi,  yaitu  bahwa  demokrasi  pancasila mulai  dilakukan,  yang  ditandai  dengan  dihapuskannya  Dwi  fungsi  ABRI  yaitu, terdapat  larangan  bagi  militer  untuk  ikut  serta  dalam  politik  untuk  menjaga kenetralan  bagi  partai  politik  dan  masyarakat,  dan  PNS  tidak  dapat  berpolitik (Sridanti, 2014). Sehingga ABRI dan PNS kedudukannya bersifat netral.
Fenomena  yang  terjadi  pada  saat  ini  adalah  adanya  calon  pemimpin  atau calon presiden yang berasal dari militer dan sipil. Adanya calon pemimpin dengan kekuatan  militer  yang  masih  dapat  dikatakan  kuat,  terjadi  karena  masih  terdapat post  power syndrome ,  yaitu adanya keyakian bahwa calon pemimpin dari  militer masih  memiliki  kapabilitas  sebagai  peimimpin  bangsa.  Dimana  karakter
kepemimpinan  yang  dipelajari  oleh  calon  pemimpin  dari  militer  adalah  karakter kepemimpinan militer bukan karakter kepemiminan sipil.
Selain  itu  para  mantan  anggota  militer  yang  mencalonkan  diri  sebagai pemimpin kurang memikirkan bahwa yang dipimpin adalah masyarakat secara luas bukan hanya  militer saja. Tetapi, adanya  militer dalam politik dapat  memberikan keuntungan yang sangat penting yaitu munculnya strategi-strategi untuk mengurus negara.
Pemimpin  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat  penting  dalam melaksanakan  suatu  kegiatan.  Pemimpin  memiliki  sikap  kepemimpinan  yang berbeda-beda.  Menurut  Sutarto,  kepemimpinan  merupakan  rangkaian  kegiatan penataan  berupa  kemampuan  mempengaruhi  perilaku  orang  lain  dalam  situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari  definisi  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  kepemimpinan  merupakan  kegiatan mempengaruhi  oleh  seorang  pemimpin  kepada  orang  lain  untuk  mencapai  suatu tujuan tertentu.
Pada  dasarnya  kepemimpinan  mengandung  kesamaan  pemahaman  bahwa kepemimpinan  adalah  kemampuan  seseorang  dalam  mempengaruhi  orang  lain untuk mencapau tujuan bersama yang positif, juga adanya unsur-unsur orang yang memimpin, yang dipimpin, adanya organisasi dan adanya tujuan yang ingin dicapai bersama.
Arti  pemimpin  adalah  seorang  pribadi  yang  memiliki  kecakapan  dan kelebihan,  khususnya  kecakapan/kelebihan  di  satu  bidang  sehingga  dia  mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan (Kartono:1994).
Pendapat lain menjelaskan pemimpin adalah seorang yang memimpin dan mengarahkan  orang  lain  sehingga  orang  yang  dipimpin  itu  mematuhinya  dengan sukarela. Setiap orang yang berfungsi memimpin, membimbing dan mengarahkan orang lain adalah seorang pemimpin (Effendi, 1986:206).
Menurut Siagian  (2009:12-13) terdapat lima peran pemimpin yaitu:
1. Penentu  arah,  yaitu  pemimpin  menentukan  araj  tujuan  organisasi  dalam pengambilan  keputusan  dan  pemimpin  merupakan  salah  satu  faktor  yang
mendorong untuk dapat mewujudkan visi dan  misi  yang dilakukan secara terencana dan bertahap.
2. Wakil  dan  juru  bicara  organisasi,  yaitu  pemimpin  berperan  sebagai  wakil dan  juru  bicara  organisasi  dalam  menjalin  komunikasi  dengan  pihak  atau instansi lain.
3. Komunikator, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan  berbagai  sasaran,  strategi,  tindakan  atau  keputusan yang diambil baik secara lisan maupun tertulis untuk disampaikan kepada para pelaksana kegiatan operasional atau bawahan melalui jalur komunikasi yang terdapat dalam organisasi.
4. Mediator,  yaitu  kemmapuan  seorang  pemimpin  dalam  menyelesaikan situasi  konflik  yang  mungkin  timbul  dalam  suatu  organisasi,  maupun lingkungannya tanpa mengurangi pentingnya situasi konflik yang mungkin timbul dalam hubungan keluar yang dihadapi maupun yang diatasi.
5. Integrator,  yaitu  pemimpin  yang  berfungsi  sebagai  penyatu  dari  berbagai individu  dan  kelompok  yang  berbebda  pola  pikir  menuju  pada  tujuan bersama.
Seorang pemimpin dengan bawahannya harus menciptakan hubungan yang baik  untuk  memperoleh  dukungan  dan  kepercayaan  yang  maksimal  dalam kepemimpinannya.  Dalam  hal  ini  seorang  pemimpin  harus  dapat  menunjukkan reputasi  yang  baik,  memiliki  kinerja  yang  baik,  dan  dapat  mengatasi  problem- problem  yang  dihadapu  oleh  bawahannya.  Fungsi  kepemimpinan  dapat  disimak sebagaimana yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi (1996:76) yaitu:
1. Fungsi  Instruktif  ada;ah  fungsi  kepemimpinan  yang  bersifat  komunikasi satu  arah,  kepemimpinan  yang  efektif  memerlukan  kemampuan menggerakkan dan memotivasi orang lain agar tergantung pada pemimpin.
2. Fungsi  konsultatif  yakni  fungsi  yang  berlangsung  dan  bersifat  dua  arah meskipun pelaksanaan sangat tergantung pada pemimpin.
3. Fungsi partisipatif yakni fungsi yang tidak sekedar berlangsung atau bersifat dua  arah,  tetapi  juga  berwujud  pelaksanaan  hubungan  manusia  efektif, antara pemimpin dengan orang yang sesama dipimpin.
4. Fungsi  pengendalian  yaitu  fungsi  yang  cenderung  komunikasi  satu  arah meskipun komunikasi tidak dilkaukan dengan dua arah.
Adapun tipe kepemimpinan dalam literatur terdapat beberapa macam teori dan masing-masing literatur saling melengkapi. Di antara literatur yang membahas tipe  kepemimpinan  yang  dapat  digunakan  oleh  seorang  pemimpin  dalam kepemimpinannya adalah sebagai berikut:

## 1. Tipe Kepemimpinan Otokratis
Tipe  kepemimpinan  yang  mendasarkan  diri  pada  kekuasaan  dan  paksaan yang  mutlak  harus dipatuhi. Pemimpin  semacam  ini  ingin  berkuasa penuh dalam berbagai  situasi  dan  dalam  menjalankan  roda  pemerintahannya  tanpa  konsultasi dengan  bawahannya.  Kepemimpinan  otokratis  itu  berdasarkan  kekuasaan  dan paksaan yang mutlak dan biasanya yang dikembangkan dalam kegiatannya hanya melaksanakan perintah atasan, sementara bawahan tidak diberi kesempatan untuk berinisiatif dan mengeluarkan pendapat-pendapat. Dalam kepemimpinan otokratis seorang pemimpin sangat egois, menentukan kebijakan, dan mengambil keputusan menurut  kehendaknya  sendiri,  dan  juga  dapat  disebut  pemimpin  diktator.  Tipe kepemimpinan semacam ini memiliki keuntungan yaitu kedisiplinan sangat tinggi dan  dapat  mengontrol  pekerjaan  bawahannya  dengan  mudah.  Adapun kekurangannya  yaitu  bawahan  tidak  memiliki  kreatifitas,  dikarenakan  tidak memiliki  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dan  pengambilan  keputusan  untuk perkembangan organisasi (Nawawi:2003).
2. Tipe Kepemimpinan Paternalistik
Tipe  kepemimpinan  paternalistik  yaitu  tipe  kepemimpinan  yang kebapakkan dengan sifat-sifat:
a. Dia  menganggap  bawahannya sebagai  manusia  yang tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perli dikembangkang.
b. Dia bersikap terlalu melindungi ( overly protective )
c. Jarang dia memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan sendiri.
d. Dia  hampir-hampir  tidak  pernah  memberikan  kesempatan  kepada bawahannya untuk berinisiatif.
e. Dia tidak pernah memberikan atau hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan  pada  pengikutinya  dan  bawahannya  untuk  mengambangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri.
f. Selalu bersikap maha tau dan maha benar (Kartono:1994).

## 3. Tipe Kepemimpinan Karismatik
Sondang  P.  Siagian  (2003:37)  menjelaskan  bahwa  tipe  kepemimpinan kharismatik adalah suatu tipe kepemimpinan yang memiliki karakteristik yang khas yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut
yang  jumlahnya  kadang-kadang  sangat  besar.  Tegasnya  seorang  pemimpin  yang kharismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikutnya  tidak  selalu  dapat  menjelaskan  secara  kongkret  mengapa  orang tertentu itu dikagumi.
Melihat  penjelasan  itu  pemimpin  kharismatik  memiliki  kekuatan  yang sangat  baik  dalam  menarik  dan  memengaruhi  bawahan  atau  orang  lain.  Melalui kekuatan  itu  sangat  mungkin  menggaet  orang/pengikut  yang  sangat  besar jumlahnya.  Selaras  dengan  ungkapan  Kartini  Kartono  tipe  kepemimpinan kharismatik adalah tipe kepemimpinan yang memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan  pembawa  yang  luar  biasa  untuk  memengaruhi  orang  lain,  sehingga  ia mempunyai pengikut yang sangat besar  jumlahnya dan  pengawal-pengawal  yang bisa dipercaya.
4. Tipe Kepemimpinan Laisser Faizer
Tipe  kepemimpinan  ini  dipersepsi  bahwa  roda  pekerjaan  organisasi diserahkan  pada  bawahannya.  Seorang  pemimpin  memberikan  keleluasaan  pada bawahan  dan  menganggap  bawahannya  orang  yang  dewasa,  sehingga  pemimpin tidak  perlu  intervensi  terhadap  perjalanan  organisasi.  Di  sini  sang  pemimpin percaya penuh pada bawahan atas keberhasilan, tujuan, dan sasaran  yang hendak dicapai  organisasi.  Tipe  kepemimpinan  semacam  ini  dikatakan  oleh  Sondang  P. Siagian (2003:38) bahwa seorang pemimpin dalam perannya memiliki pandangan pada  umumnya  organisasi  akan  berjalan  lancar  dengan  sendirinya,  karena  para anggota organisasi  terdiri  dari  orang-orang  yang  sudah  dewasa  yang  mengetahui segala  sesuatu  tujuan  organisasi,  sasaran  organisasi,  tugas  para  anggotanya,  dan pemimpin tidak perlu melakukan intervensi kehidupan organisasi. Sejalan dengan itu  Kartini  Kartono  (1994:76)  menjelaskan  bahwa  kepemimpinan  laizzes  faire ditampilkan  oleh  seorang  tokoh  ketua  dewan  yang  sebenarnya  tidak  becus mengurus  dan  dia  menyerahkan  semua  tanggung  jawab  serta  pekerjaan  kepada bawahan atau kepada semua anggotanya. Tipe kepemimpinan Laissez Faire yaitu pemimpin  berkedudukan  sebagai  simbol  karena  dalam  realita  kepemimpinannya dilakukan dengan  memberikan  kebebasan sepenuhnya pada orang  yang dipimpin untuk  berbuat  dan  mengambil  keputusan  secara  perseorangan.  Puncak  pimpinan
dalam menjalankan kepemimpinannya hanya berfungsi sebagai penasehat dengan memberikan kesempatan bertanya manakala merasa perlu
5. Tipe Kepemimpinan Demokratis
Tipe kepemimpinan ini sangat berbeda dengan tipe kepemimpinan otokrasi yang  mendasarkan  pada  kekuasaan,  sedangkan  tipe  kepemimpinan  demokratis melibatkan bawahan yang harus melaksanakan keputusan. Hal ini sesuai penjelasan Kartini Kartono bahwa tipe kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang berorientasi  pada  manusia  dan  memberikan  bimbingan  yang  efisien  kepada  para pengikutnya.  Juga  dapat  dipahami  definisi  kepemimpinan  demokratis  yaitu pemimpin  yang  partisipatif  berkonsultasi  dengan  bawahan  tentang  tindakan  dan keputusan  yang  diusulkan  serta  mendorong  adanya  keikutsertaan  bawahan. Jalannya  kepemimpinan  demokratis  ditandai  dengan  adanya  suatu  struktur  yang pengembangannya  menggunakan  pendekatan  pengambilan  keputusan  yang kooperatif  Di  bawah  kepemimpinan  demokratis  bawahan  cenderung  bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri.  Dalam  kepemimpinannya  demokratis  seorang  pemimpin  lebih mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu dan golongan. Dasar utama dalam kepemimpinannya  melakukan musyawarah dan kekeluargaan dalam  menyelesaikan  masalah  dan  terciptalah  iklim  kerja  yang  sehat,  saling membantu, dan saling pengertian di antara mereka.
Adanya  gaya  kepemimpinan  tersebut  sangat  mempengaruhi  struktural dibawahnya. Hal tersebut terjadi pada Presiden  Republik Indonesia dari  masa ke masa  yang  memiliki  gaya  kepemimpinan  berbeda  dan  mempengaruhi  struktural dibawahnya.  Pada  masa  orde  lama,  Terjadi  Perubahan  Sistem  Pemerintahan  dari Presidensial menjadi Sistem Pemerintahan Parlementer dan kembali lagi ke UUD 1945.  Hal  ini  menyebabkan  terjadi  ketidakseimbangan  dalam  dunia  perpolitikan dimana  terjadinya  pergantian  kabinet  hingga  tujuh  kali.  Akibat  yang  dapat dirasakan  dari  pergantian  kabinet  dalam  waktu  yang  singkat  menyebabkan masyarakat  Indonesia  pada  saat  itu  hilang  kepercayaan  karena  program-program kerja kabinet tidak dapat direalisasikan. Kemudian pada masa orde baru, Pemilihan Presiden pada masa itu terjadi tidak demokratis (Ridanti:2012).
Dari sistem pemerintahan yang dinamis dari masa ke masa tersebut, maka dapat  dikatakan  cocok  bagi  pemimpin  pada  masa orde  lama  yang  memiliki  gaya kepemimpinan  yang  kharismatik,  memiliki  semangat  pantang  menyerah  dan  rela berkorban demi persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan Bangsanya. Kemudian pada masa orde lama, yang memiliki gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter, karena pergolakan politik yang terjadi. Serta pada masa orde baru, yang sebagian besar  pemimpinnya  memiliki  gaya  kepemimpinan  yang  demokratis. 2 Kecocokan gaya kepemimpinan tersebut dapat dilihat dari situasi dan budaya masyarakat pada masa tersebut.
Saat ini, Indonesia pada  masa reformasi. Pada  masa  ini, globalisasi  mulai timbul dan sangat mempengaruhi masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan penduduk  yang  beragam  sehingga  disebut  negara  dengan  masyarakat  majemuk. Menurut  Furnivall,  masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau  lebih  elemen  atau  tatanan  sosial  yang  hidup  berdampingan,  namun  tanpa membaur,  dalam  suatu  unit  politik  (Hefiner:2007).  Dari  definisi  tersebut,  dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk, yaitu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda tetapi tetap hidup berdampingan.
Menurut Berghe, ciri-ciri masyarakat majemuk adalah ketiadaan konsensus nilai-nilai,  beranekaragam  kebudayaan,  terjadi  konflik  di  antara  kelompok  yang berlainan,  otonomi  atau  kebebasan  di  antara  bagian-bagian  dalam  sistem  sosial, diperlukan  paksaan  dan  saling  ketergantungan  dalam  ekonomi  sebagai  dasar integrasi  sosial,  terjadi  dominasi  politik  oleh  golongan-golongan  tertentu,  serta relasi  antarkelompok  lebih  merupakan secondary  segmental dan utilitarian , sedangkan relasi dalam kelompoknya lebih merupakan primary. Dalam kehidupan politik,  Handoyo  (2015)  menyatakan  bahwa  pertanda  yang  paling  jelas  dari masyarakat  Indonesia  yang  bersifat  majemuk  adalah  tidak  adanya  kehendak bersama  ( common-will ) . Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa masyarakat  Indonesia  merupakan  masyarakat  yang  majemuk  dan  memiliki
2 Scholachudin.  (tt). Gaya  Kepemimpinan  Presiden  di  Indonesia [online].  Tersedia: https://www.academia.edu/33001135/GAYA_KEPEMIMPINAN_PRESIDEN_DI_INDONESIA diakses pada tanggal 16 Januari 2021
kehendak  bersama.  Dalam  kehidupan  politik,  masyarakat  Indonesia  dapat  dilihat dari budaya politik masyarakat.
Selanjutnya  Riyanto  (2006)  mengemukakan  bahwa  budaya  politik cenderung  dipahami  sebagai  sikap  dan  perilaku  (tindakan)  politik  individu  atau kelompok  dalam  kehidupan  politik  dalam  suatu  sistem  politik  ( political  system ). Terdapat jenis-jenis budaya politik, yaitu:
1. Budaya Politik Partisipan
Budaya politik partisipan memiliki arti masyarakat sudah memiliki tingkat kesadaran budaya politik yang begitu tinggi, hal ini didasari oleh tingkat pendidikan yang  sudah tinggi pula. Masyarakat  jenis  ini sering kita  jumpai di  negara-negara maju. Menurut Almond dan Verba, budaya politik yang partisipasif adalah budaya politik  yang  demokratik,  dalam  hal  ini,  akan  mendukung  terbentuknya  sebuah sistem  politik  yang  demokratik  dan  stabil.  Budaya  politik  yang  demokratik  ini menyangkut  “suatu  kumpulan  sistem  keyakinan,  sikap,  norma,  persepsi,  dan sejenisnya,  yang  menopang  terwujudnya  partisipasi.  Budaya  politik  partisipan ( participant political culture ), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.
2. Budaya Politik Kawula
Budaya  politik  kawula  merupakan  tingkat  budaya  politik  yang  dimana masyarakatnya  sudah  relatif  maju  namun  kesadaran  atau  partisipasi  dalam  dunia politik  masih  kurang.  Budaya  politik  kawula  juga  bisa  disebut  dengan  budaya politik  subjek.  Meskipun  masyarakatnya  sudah  relatif  maju  dalam  urusan  dan ekonomi dan sosial namun tingkat kesadaran akan budaya politik masih cenderung berkurang, contohnya saja Indonesia.
3. Budaya Politik Parokial
Budaya  politik  parokial  merupakan  budaya  politik  yang  kesadaran (partisipasi)  masyarakatnya  masih  sangat  rendah,  hal  ini  dikarenakan  tingkat pendidikan yang rendah pula. Budaya politik semacam ini biasanya masih terjadi di negara-negara tertinggal dan sebagian negara berkembang (Riyanto:2006).
Saat  ini,  budaya  politik  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  dapat dikategorikan dengan budaya politik kawula-partisipan. Hal tersebut terjadi karena
masyarakat Indonesia sudah mulai terbuka karena pengaruh adanya globalisasi dan masyarakat  Indonesia  merupakan  masyarakat  majemuk  yang  cenderung  tidak memiliki  kehendak  yang  sama,  dalam  arti  masyarakat Indonesia  sudah  memiliki pola pikir yang berbeda-beda.
Dengan  adanya  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  dan  budaya  politik yang sudah  melekat di  masyarakat, yaitu budaya  politik kawula-partisipan,  maka diperlukan  pemimpin  yang  sesuai  dan  memiliki  tipe  kepemimpinan  yang  cocok untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan pemahaman mengenai calon pemimpin yang cocok bagi masyarakat Indonesia. Sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan baik.
Metode  dalam  penelitian  ini  ialah  deskriptif  analitis  dengan  pendekatan kualitatif.  Materi  pembahasan  didasarkan  pada  kajian  pustaka  buku-buku  dan berbagai karya tulis ilmiah yang membahas mengenai model kepemimpinan negara dalam perspektif  sipil dan  militer dalam konteks pembentukan tata pemerintahan negara.  Penelitian  mendeskripsikan  mengenai  konsep  kepemimpinan  sipil  dan militer  untuk  kemudian  dianalisis  secara  logis  sehingga  mendapatkan  suatu kesimpulan model kepemimpinan nasional dalam perspektif sipil dan militer.
Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  dokumentasi  dengan  cara observasi  kepustakaan,  yaitu  mencari  data  mengenai  obyek  penelitian  yang berkaitan  dengan  konsep-konsep  kepemimpinan  sipil  dan  militer  dalam  suatu negara.  Untuk  memperoleh  kesimpulan yang  valid, maka  penyusun mempergunakan analisis deduktif, yaitu dengan cara menganalisa data umum yang ada dalam beberapa lliteratur, kemudian diklasifikasikan dalam beberapa kelompok sehingga dapat ditari menjadi suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Pemimpin  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat  penting  dalam melaksanakan suatu kegiatan terutama dalam mengatur sebuah negara. Pemimpin memiliki sikap kepemimpinan  yang  berbeda-beda. Maka dari  itu pemimpin  yang baik  adalah  pemimpin  yang  bisa  menghimpun  semua  masyarakatnya  untuk  bisa memberikan kesempatan yang sama dalam segi pemerintahan.
Sondang P Siagian mengemukakan terdapat lima tipe kepemimpinan yakni Otokratik, Paternalistik, Karismatik, Laissez Faire, dan Demokratik.
1. Perspektif Sipil
Indonesia  saat  ini  sedang  memasuki  era  reformasi,  dimana  pada  saat  ini globalisasi  mulai  timbul  dan  sangat  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat. Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari banyak suku, bangsa, dan etnis. Dengan melihat hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang majemuk dan di era  reformasi  ini  lebih  cocok  untuk  dipimpin  oleh  pemimpin  sipil  dengan  tipe demokratis.
Hal  ini  karena  sifat  kepemimpinan  militer  berbeda  dengan  sipil.  Dalam militer  tidak  ada  kerangka  mengenai  demokrasi  tersebut.  Apabila  pemimpin berangkat  dari  kalangan  militer  maka  pemimpin  diperkirakan  memiliki  sikap militer yakni otoriter karena pengaruh kedisiplinan militer yang tinggi dan terpaku pada perintah satu arah (komando). Sedangkan dari kalangan sipil  lebih  fleksibel karena berawal dari masyarakat sipil, sedangkan kalangan militer lebih baik fokus pada bidang pertahanan dan keamanan negara.
Pemimpin  yang  menggunakan  gaya  kepemimpinan  otokratik  sesuai  apa yang  dikatakan  oleh  Sutikno  (2014)  bahwa  tipe  kepemimpinan  adalah  hak pribadinya, sehingga tidak perlu berkonsultasi dengan orang  lain dan tidak boleh ada  orang  yang  turut  campur  tangan  (Sutikno:2014). Dengan  demikian,  seorang pemimpin  yang  tergolong  otokratik  memiliki  serangkaian  karakteristik  yang biasaya  dipandang  sebagai  pemimpin  yang  egois.  Hal  ini  berbeda  dengan karakteristik  pemimpin  yang  berangkat  dari  kalangan  sipil  yang  dinilai  lebih merakyat  melihat  pada  kondisi  Indonesia  yang  sedemikian  rupa  dengan masyarakatnya yang majemuk.
Sifat  terkotak-kotak  yang  ada  di  masyarakat  berpendapat  dan  intinya manusia  memang pada dasarnya  memiliki sikap  yang terkotak-kotak, yakni akan bergabung  dengan  kelompok  yang  memiliki  tujuan  atau  suatu  kepentingan  yang sama. Manusia akan menentukan ke arah mana dirinya akan berpikir, mengonsep, bergerak dan merubah sesuatu.
Pemerintahan  tidak  hanya  berfokus  pada  masalah  ketatanegaraan  dan kejahatan  yang  mengancam,  yang  kemudian  membuat  rakyat  seakan  terombang- ambing  karena  sikap  dan  karakter  pemimpinnya  yang  otokratik  yang  biasanya dengan karakteristik seperti itu digunakan untuk mendoktrin rakyat agar timbul rasa takut terhadap pemimipinnya. Machiavelli (Budiardjo, 2008) pernah menyebutkan bahwa tidak adanya keshahihan bagi militer untuk memegang kekuasaan di negara republik. Hal ini karena sama saja dengan membiarkan perpanjangan pemerintah- pemerintah militer yang nantinya akan mendorong pertumbuhan paksi yang akan mengalahlan kepentingan publik itu sendiri.
2. Perspektif Militer
Model kepemimpinan dalam perspektif  militer dalam  sebuah  negara  ialah kepemimpinan  yang  mempunyai  kaitan  erat  dan  kecenderungan  pada  praktik- praktik kepemimpinan yang menerapkan prinsip, nilai-nilai, ideologi, wacana dan perilaku  militer  yang  meliputi  komado,  hirarkhi,  disiplin,  keseragaman,  dan lainnya.  Adapun  kepemimpinan  negara  dibawah  wewenang  dan  kepentingan dominasi  institusi  militer  (lembaga  militer)  dan/atau  negara  yang  menggunakan prinsip-prinsip kedisiplinan yang kuat dalam proses ketatanegaraan baik langsung maupun tidak langsung.
Tipe  kepemimpinan  sebaiknya  harus  melihat  terlebih  dahulu  pada  situasi dan kondisi. Ketika situasi dalam keadaan  yang membutuhkan pemimpin dengan tipe  otokratik,  maka  pemimpin  harus  bersifat  otokratik.  Dengan  demikian, pemimpin otokratik dibutuhkan dan memiliki nilai yang cukup penting karena pada dasarnya  pemimpin  itu  harus  bisa  tegas  dan  menyesuaikan  dengan  situasi  dan kondisi di Indonesia yang seringkali timbul pergesekan.
Kedisiplinan  yang  terkandung  dalam  konsep  militerisme  merupakan kekerasan  akibat  dan  dampak  dan mindset perang.  Adapun  kekerasan  yang ditimbulkan  akibat  dominasi  militer  diantaranya  prinsip,  ideologi,  dan  nilai-nilai yang di usung berdasarkan perspektif militer cenderung tegas, keras, kaku, hirarkis dan  tersistematis  (Komando/Perintah),  bukan  tanggung  jawab  atau  kompromi. Sehingga  militer  sering  berbelok  dari  profesionalismenya  sebagai  alat  negara, menyelamatkan negara dalam konteks keamanan negara. Hal itulah yang seringkali
dijadikan alasan untuk mendominasi masyarakat, dan terlibat dalam urusan-urusan politik bernegara demi kepentingan kelompok, golongan atau institusinya, bahkan dapat disalah gunakan sebagai alat penguasa semata.
Tipe  militer  otokratik  dapat  diimplementasikan  dengan  terlebih  dahulu melihat situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat maupun negara. Hal ini lebih dilakukan  pada  saat  situasi  dan  kondisi  tersebut  membutuhkan  pemimpin  yang bertipe otokratik, bukan artinya bersikap egois dan tidak menerima masukan, bukan berarti memiliki sistem yang otokrasi. Perlu diketahui bahwa otokrasi adalah sifat pemimpin yang nantinya bisa mempengaruhi orang lain. Berbeda dengan otokrasi yang merupakan sistem dari sebuah pemerintahan. Hal ini didukung dengan bahwa otokrasi  tersebut  merupakan  gaya  kepemimpinan  semata.  Melihat  fakta  di Indonesia  saat  ini,  pemimpin  yang  seperti  apapun  masih  bersikap  mengkotak- kotakkan  kepentingan  sesuai  dengan  kelompok  masyarakat,  dan  masih mementingkan pemikiran dan kepentingan kelompoknya juga.
Dalam  sistem  militerisasi  dipelajari  bagaimana  caranya  agar  seorang pemimpin  memimpin  dengan  tegas  dan  disiplin.  Ketika  militer  masuk  ke  ranah politik  praktis,  maka  dalam  kepemerintahannya  militer  akan  menampilkan  gaya kepemimpinan yang sudah tertanam.
Dapat  dikatakan  bahwa  kepemimpinan  militer  bukan  berarti  mengekang atau membatasi kebebasan masyarakat. Hal ini berdasarkan kondisi demokrasi saat ini dimana banyak pemimpin yang kurang dihargai dan menurunnya wibawa serta rasa  hormat  dimata  masyarakat.  masyarakat  terlalu  bebas  berpendapat  mengenai apapun yang sebenarnya sudah dengan usaha dan jalan yang maksimal dilakukan oleh  pemerintah.  Sedangkan  otoriter  itu  masyarakat  akan  lebih  takut  kepada pemerintah.  Takut  dalam  hal  ini  buka  berarti  takut  dan  agar  selalu  tunduk  pada pemerintah, tapi lebih memiliki rasa segan kepada para pemimpin.
Berdasarkan hal tersebut maka harus adanya profesionalitas dua arah, harus disikapi jangan sampai membawa militer kearah politik praktis, tentu harus disikapi secara  negawarasan  oleh  pihak  politisi,  sipil  dan  militer.  Kedua  pihak  jangan sampai  memanfaatkan  fenomena  itu  untuk  kepentingan  kelompok  yang  nantinya justri  akan  merusak  reformasi  militer  dan  demokrasi.  Misalnya  politik  sipil
berupaya  menarik  militer  kearah  politik  praktis,  kemudian  membangun  wancana untuk  mengembalikan  hal  politik  militer,  ataun  dengan  pihak-pihak  yang  ada  di jalur politik praktis seperti partai politik dan bakal calon pemimpin. Pada dasarnya kedua  pihak  tersebut  berbeda,  dimana  militer  merupakan  sebuah  kesatuan  yang memiliki dan menanamkan sifat dan sikap yang tegas. Pada saat menjadi pemimpin maka akan menerapkan sifat dan sikap tersebut dalam  banyak situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia.
Selain hal yang telah dipaparkan mengenai tipe pemimpin, dapat dilihat juga pada sektor birokrasi. Ketika membahas mengenai kepemimpinan mana yang lebih baik,  otokratik  atau  demokratik,  sipil  maupun  militer,  namun  dapat  dilihat  para demokrat  pun  masih  banyak  yang  berlaku  seakan  banyak  bernegosiasi  dan menyelewengkan nilai-nilai demokrasi. Adapun faktanya di negara-negara maju di duani  ialah  negara-negara  yang  memiliki  kekuatan  militer  yang  cukup  tinggi, dimana  memiliki  ketegasan  dan  kedisiplinan  tinggi.  Contohnya  Amerika  Serikat serta  Korea  Utara  dengan  sistem  komunisnya.  Dengan  begitu  militerisasi  dapat mewujudkan  keamanan  masyarakat  dengan  mentertibkan  dan  membuat  disiplin berbagai  bidang  di  Indonesia  yang  akan  mendukung  Indonesia  menjadi  negara maju.
Pada  dasarnya,  masyarakat  sudah  memiliki  tugas  dan  fungsinya  masing- masing,  baik  di  lingkungan  sekitarnya,  pekerjaan,  pemerintahan,  kesatuan, keamanan,  ataupun  di  pertahanan.  Tentunya  akan  lebih  baik  dengan  adanya perpaduan  antara  kepemimpinan  sipil  dan  militer,  dan  juga  antara  gaya kepemimpinan,  baik  otokrasi  dan/atau  demokrasi.  Hal  ini  dapat  dicontohkan dengan  adanya  pemimpin  negara  yang  berasal  dari  kalangan  sipil,  sedangkan wakilnya  berasal  dari  kalangan  militer,  ataupun  sebaliknya.  Dengan  begitu  akan tetap  ada  kepemimpinan  demokrasi  dan  otokrasi  dari  perspektif  sipil  maupun militer.
Hal ini dapat berkaca pada era pemerintahan orde baru yang kental dengan sistem  militerisasi,  dan  dampaknya  positifnya  terlihat  adanya  keberhasilan- keberhasilan seperti pembangunan dan ketertiban yang tercipta pada era Orde Baru. Dengan  demikian,  untuk  sekarang  dan  masa  yang  akan  datang  dapat
diimplementasikan  kembali  untuk  menciptakan  situasi  yang  tetap  dalam  sistem demokrasi namun kesan militer dalam aspek-aspek tertentu.
Mengenai  kolaborasi  kepemimpinan  antara  sipil  dan  militer  dalam  segi kepemimpinan,  bagi  masyarakat  sipil  merupakan  hal  yang  dirasa  cukup  sulit beradaptasi dengan kepemimpinan militer. Hal ini terjadi karena masyarakat sipil cukup  sulit  untuk  ditegasi.  Maka  sekalipun  sedang  dalam  kepemimpinan  militer, maka  pemimpin  tetap  saja  harus  memiliki  solusi  untuk  mengatasi  ketegasannya antara  memimpin sesama  militer dan  saat  memimpin  masyarakat sipil. Terutama dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk.
Selain diadakannya perpaduan antara tipe kepemimpinan sipil dan militer, serta pembuatan undang-undang yang mengaturnya, adanya peran dari masyarakat umum  juga  penting  di  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  dalam  memilih pemimpin bangsa di masa yang akan datang, yakni pemimpin yang berpihak pada rakyatnya  dan  berjiwa  pahlawan  yang  tujuan  kepemimpinannya  ditujukan  untuk kemakmuran bangsanya.
Melihat situasi dan kondisi demokrasi pada saat ini dapat dikatakan terlalu bebas  sehingga  menimbulkan  kesan  masyarakat  yang  kurang  percaya  pada pemerintah yang menerapkan tipe kepemimpinan demokratik. Para pejabat negara banyak  dijadikan  bahan  ejekan  oleh  rakyat  yang  bahkan  hal  ini  urang  mendapat respon  penanganan  yang  berarti,  hal  ini  cukup  menggambarkan  demokrasi  yang terlalu bebas terutama dalam hal berpendapat. Demokrasi yang telalu bebas ini juga ditandai  dengan  adanya  organisasi-organisasi  yang  diluar  dugaan  malah  menjadi bumerang,  seperti  organisasi-organisasi  yang  ingin  mengikis  Pancasila  sebagai ideologi di negara ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, bahwa tipe kepemimpinan sebaiknya  harus  melihat  terlebih  dahulu  pada  situasi  dan  kondisi.  Karakteristik pemimpin yang berangkat dari kalangan sipil yang dinilai lebih merakyat melihat pada  kondisi  Indonesia  yang  sedemikian  rupa  dengan  masyarakatnya  yang majemuk. Maka kalangan sipil lebih fleksibel karena berawal dari masyarakat sipil,
sedangkan kalangan militer lebih baik fokus pada bidang pertahanan dan keamanan negara.  Adanya  kepemimpinan  dari  kalangan  sipil  yakni  untuk  memutus perpanjangan  pemerintah-pemerintah  militer  yang  nantinya  akan  mendorong pertumbuhan paksi yang akan mengalahlan kepentingan publik itu sendiri.
Sedangkan  model  kepemimpinan  dalam  perspektif  militer  dalam  sebuah negara ialah kepemimpinan dibawah wewenang dan kepentingan dominasi institusi militer  (lembaga  militer)  dan/atau  negara  yang  menggunakan  prinsip-prinsip kedisiplinan  yang kuat dalam proses ketatanegaraan  baik  langsung  maupun tidak langsung. Otokrasi adalah sifat pemimpin yang nantinya bisa mempengaruhi orang lain. Berbeda dengan otokrasi  yang  merupakan sistem dari sebuah pemerintahan. Ketika situasi dalam keadaan yang membutuhkan pemimpin dengan tipe otokratik, maka pemimpin harus bersifat otokratik, dalam artian tegas dan disiplin.
Pada  dasarnya,  masyarakat  sudah  menempati  dan  memiliki  peran  dan fungsinya  masing-masing  dalam  suatu  negara,  baik  itu  masyarakat  sipil  maupun militer,  keduanya  memiliki  sisi  positif  dan  negatifnya  masing-masing.  Selain diadakannya  perpaduan  antara  tipe  kepemimpinan  sipil  dan  militer,  serta pembuatan  undang-undang  yang  mengaturnya,  adanya  peran  dari  masyarakat umum  juga  penting  di  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  dalam  memilih pemimpin bangsa di masa yang akan datang, yakni pemimpin yang berpihak pada rakyatnya  dan  berjiwa  pahlawan  yang  tujuan  kepemimpinannya  ditujukan  untuk kemakmuran bangsanya. Dengan begitu, pemimpin yang cocok untuk masa depan ialah pemimpin yang visioner dan berpihak pada rakyat, namun juga tetap memiliki sikap tegas, konsisten dan dapat berkomitmen baik itu dari kalangan sipil maupun yang berlatas belakang militer.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama
Effendy,  Mochtar . (1986). Manajemen  Suatu  Pendekatan  Berdasarkan  Ajaran Islam . Jakarta: Bhratara Karya Aksara
Ginintasasi, R. (tt). Kepemimpinan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Handoyo, A. (2015). Studi Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Hawari, Hadari. (1996). Administrasi Pendidikan . Jakarta: PT Gunung Agung
____________.  (2003). Kepemimpinan  Mengefektifkan  Organisasi .  Yogyakarta: Universitas Gajah Mada University Press
Hefner,  R.  (2007). Politik  Multikulturalisme:  Menggugat  Realitas  Kebangsaan. Yogyakarta: Institute for Multicuturalism and Pluralism Studies.
Kartono,  Kartini.  (1994). Pemimpin  dan  Kepemimpinan .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada
Kirbiantoro,  S.  Dody  Rudianto.  (2006). Pergulatan  Partai  Politik  di  Indonesia: Nasionalisme-Islamisme-Komunisme-Militerisme . Jakarta: Intermedia Publisher.
Riyanto, A. (2006). Budaya Politik Indonesia. Bandung: Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
Saliman.  (tt). Kepemimpinan  (Konsep,  Pendekatan,  dan  Strategi). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Scholachudin.  (tt). Gaya  Kepemimpinan  Presiden  di  Indonesia. Diakses  pada  16 Januari 2021. Academia: https://www.academia.edu/33001135/GAYA_KEPEMIMPINAN_PRESI

## DEN_DI_INDONESIA
Siagian, Sondang P. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori dan Praktek . Jakarta: Rajawali Press
Sridanti,  L.  (2014). Materi  Perkuliahan  Sistem  Pemerintahan  RI. Bali:  STISIP Margarana Tabanan.
Sugiyono.  (2014). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Kuantitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta CV.
Sutikno, Sobry M. (2014). Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan . Lombok: Holistica