## DAMPAK YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT (GERECHTELIJKE PLAATSOPNEMING) DALAM HUKUM ACARA PIDANA DIPANDANG DARI ASPEK PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA PIDANA
Ratih Mannul Izzati 1 , Nyoman Serikat Putra Jaya 2

## ABSTRAK
Pembahasan  dan  pengkajian  secara  teoritis  normatif  mengenai  Dampak  Yuridis Pemeriksaan  Setempat  ( gerechtelijk  plaatsopneming )  Dalam  Hukum  Acara  Pidana Dipandang  Dari  Aspek  Pertimbangan  Hukum  Putusan  Perkara  Pidana,  dimaksudkan  untuk mencari  solusi  hukum  dari  dampak  kekosongan  hukum  ( recht  vacuum )  yang  timbul mengenai  penerapan  pemeriksaan  setempat.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  ada  ketentuan  yang mengatur  secara  normatif  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) mengenai aplikasi pemeriksaan setempat.
Permasalahan  yang  ditampilkan  dalam  tesis  ini,  diantaranya:  Bagaimana  kebijakan aplikasi  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke  plaatsopneming) dalam  hukum  acara  pidana pada  saat  ini,  Apa  fungsi  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke  plaatsopneming) dalam pertimbangan  hukum  putusan  perkara  pidana,  Bagaimana  dampak  yuridis  pemeriksaan setempat (gerechtelijke  plaatsopneming) dalam  hukum  acara  pidana,  serta  Bagaimana formulasi  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke  plaatsopneming) dalam  pembaharuan  Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang.
Kajian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  hukum  normatif  dengan  spesifikasi penelitian  deskriptif  analitis,  menggunakan  jenis  data  yang  terarah  pada  penelitian  data sekunder  yang  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dan  studi  dokumenter  dengan menggunakan metode sistimatis yang dianalisis secara kualitatif normatif.
Berdasarkan  hasil  kajian  dapat  diketahui  bahwa  yang  menjadi  kebijakan  aplikasi pemeriksaan  setempat  dalam  hukum  acara  pidana  pada  saat  ini  merupakan  kebijakan  yang berasal  dari  penemuan  hukum  oleh  hakim  dengan  metode  konstruksi  hukum,  yang mengedepankan  keadilan  substansial  dan  asas  peradilan  cepat.  Selanjutnya,  fungsi pemeriksaan  setempat dalam  pertimbangan  hukum  putusan  perkara  pidana  digunakan  untuk keyakinan  hakim,  pertimbangan  untuk  menetapkan  penyerahan  barang  bukti  serta  menambah keterangan  bagi  hakim.  Kemudian  dampak  yuridis  pemeriksaan  setempat ( gerechtelijke plaatsopneming )  dalam  hukum  acara  pidana  adalah,  tidak  adanya  unifikasi  (keseragaman) aturan mengenai pemeriksaan setempat dalam praktik hukum acara pidana pada saat ini,  yang meliputi:  ketidakseragaman  mengenai  para  pihak  yang  mengikuti  pemeriksaan  setempat dalam  perkara  pidana  dan  ketidakseragaman  mengenai  uraian  pemeriksaan  setempat  dalam pertimbangan hukum pada putusan perkara pidana yang tidak jelas dan lengkap.  Oleh karena masih terjadi ketidakseragaman terkait pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini, maka perlu formulasi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jelas tentang aturan ruang lingkup serta tata cara pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana untuk menciptakan kepastian hukum.
Kata  Kunci:    Pemeriksaan  Setempat,  Hukum  Acara  Pidana,  Pertimbangan  Hukum  Putusan Perkara Pidana.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu  Hukum Undip
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu  Hukum Undip

## PENDAHULUAN

## A.1. LATAR BELAKANG
Penegakan  Hukum  Pidana  di  Indonesia  tidak  dapat  dilaksanakan  apabila  hanya berdasarkan  hukum  pidana  materiil  semata.  Penegakan  hukum  pidana  dapat dilaksanakan,  apabila  terdapat  peraturan-peraturan  mengenai  cara  memelihara  dan mempertahankan  hukum  pidana  materiil  yang  disebut  dengan  hukum  pidana  formil. Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  mengatur  mengenai  hukum  pidana formil ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pemberlakuan  KUHAP  di  Indonesia  diharapkan  membawa  perubahan  positif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun dalam perkembangannya terdapat beberapa  kelemahan  maupun  kekurangan  yang  terdapat  pada  aturan-aturan  di  dalam KUHAP.  Kekurangan  dan  kelemahan  dalam  KUHAP  tersebut,  antara  lain  :  terdapat pasal-pasal  yang  tidak  sesuai  dengan  praktik  penegakan  hukum,  dan  terdapat kekosongan  hukum  ( recht  vacuum )  pada  ketentuan  KUHAP  yang  dapat  berpengaruh pada upaya penegakan hukum pidana di Indonesia.
Berdasarkan  kekurangan  dan  kelemahan  KUHAP  tersebut,  timbul  konsekuensi logis  untuk  diadakannya  pembaharuan  dalam  KUHAP.  Pembaharuan  dalam  KUHAP tersebut merupakan salah satu dari tahap penegakan hukum pidana di Indonesia.
Pembaharuan  dalam  KUHAP  ini,  sangat  diperlukan  dalam  praktik  penegakan hukum.  Salah  satunya,  pembaharuan  KUHAP  mengenai  penegakan  hukum  dalam tahapan  penerapan  /aplikatif  yang  menjadi  wewenang  lembaga  yudikatif.    Lembaga yudikatif    (Pengadilan)  ini  juga  merupakan  salah  satu  sub  sistem  peradilan  pidana. Melalui lembaga pengadilan ini dapat diharapkan terciptanya penegakan hukum pidana yang konsekuen di Indonesia.
Produk dari Pengadilan yang dirasakan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum  dan  kemanfaatan  dalam  masyarakat  ialah  putusan  hakim.  Putusan  Hakim tersebut tercipta dari proses-proses persidangan yang sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP).
Namun,  pada  praktiknya  beberapa  ketentuan  KUHAP  masih  berlaku  umum  dan bersifat  abstrak,  sehingga  tidak  dapat  diterapkan  begitu  saja  secara  langsung  di persidangan.  Oleh  karena  itu,  maka  hakim  sebagai  pemegang  peran  penting  dalam proses persidangan perlu melakukan penemuan hukum ( rechtsvinding ).
Menurut Sudikno Mertokusumo, pada intinya penemuan hukum merupakan proses konkretisasi  dan  individualisasi  peraturan  hukum  ( das  sollen )  yang  bersifat  umum
dengan mengingat akan peristiwa konkret ( das sein ) tertentu. 3
Contoh konkrit proses persidangan yang memerlukan penemuan hukum oleh hakim dalam ranah hukum acara pidana, terjadi pada persidangan perkara pidana di pengadilan Negeri di Indonesia. Perkara-perkara tersebut, antara lain :
1. Perkara pidana nomor : 198/Pid.B/2009/PN.Ung jo nomor : 37/Pid/2010/PT.Smg jo nomor : 1074K/PID/2010 mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 284 KUHP yaitu zina).
2. Perkara  pidana  nomor  :  235/Pid.B/2010/PN.Ung  mengenai  tindak  pidana perlindungan  konsumen  (Pasal  8  Ayat  (1)  huruf  b,  c  jo  Pasal  62  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1  KUHP,  yaitu  secara  bersama-sama  memproduksi  dan  atau  memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah  dalam  hitungan,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau  etiket  barang dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya) .
3. Perkara pidana nomor : 95/Pid.Sus/2010/PN.Ska mengenai  tindak pidana menghuni rumah tanpa persetujuan dan izin dari pemiliknya (Pasal 12 Ayat (1) jo Pasal 36 Ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman)
Pada  proses  pembuktian  perkara-perkara  pidana  tersebut  di  persidangan,  hakim melakukan  pemeriksaan  terhadap  5  alat  bukti  yang  diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP. Selain itu, hakim pada perkara tersebut juga melakukan pemeriksaan setempat.
Pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  dalam  proses  persidangan  perkara–perkara pidana  tersebut  merupakan  peran  hakim  untuk  bersikap aktif  dalam mencari kebenaran materiil  dengan  melakukan  penemuan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  di  dalam  KUHAP (Hukum  Acara  Pidana)  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  secara  normatif  mengenai pemeriksaan  setempat  beserta  ruang  lingkup  dan  tata  caranya.  Padahal  pemeriksaan setempat  ( gerechtelijke  plaatsopneming )  diperlukan  dalam  proses  persidangan  pidana untuk mendukung pembuktian perkara pidana di persidangan ( das sein ).
Selama  ini,  Pemeriksaan  setempat  ( gerechtelijke  plaatsopneming )  hanya  diatur secara  normatif  dalam  ranah  hukum  acara  perdata  saja.  Pemeriksaan  Setempat ( gerechtelijke plaatsopneming ) dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 153 HIR ( Herzeine Inlandsch Reglement ).
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  ketimpangan  yang  terjadi  antara das  sein dan das sollen dalam  proses  persidangan  perkara  pidana  dengan  ketentuan  dalam  KUHAP,
3 Sudikno  Mertokuusumo, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar ,  Penerbit  :  Liberty,    Yogyakarta, 2001, hlm : 37
membuat hakim bersikap aktif dengan melakukan terobosan hukum acara pidana. Hal ini bertujuan  untuk  memberlakukan  pemeriksaan  setempat  sebagai  bagian  dari  proses persidangan  pidana.  Dengan  demikian  demi  terciptanya  kepastian  hukum,  maka diperlukan  pembaharuan  hukum  acara  pidana  untuk  mengatur  mengenai  ruang  lingkup serta tata cara pemeriksaan setempat dalam proses persidangan pidana.
Namun,  pemberlakuan  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke  plaatsopneming) dalam  hukum  acara  pidana,  ternyata  menimbulkan  permasalahan  mengenai  dampak yuridis  pemeriksaan  setempat  dalam  hukum  acara  pidana.  Sehingga  untuk  mencari solusi hukum dari pemasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian  dengan  judul:  “Dampak  Yuridis  Pemeriksaan  Setempat (gerechtelijke plaatsopneming) Dalam  Hukum  Acara  Pidana  Dipandang  Dari  Aspek  Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana “.

## A.2. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  dirumuskan  beberapa  permasalahan  yang  akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara pidana pada saat ini ?
2. Apa  fungsi  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke  plaatsopneming) dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana?
3. Bagaimana  dampak  yuridis  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke  plaatsopneming) dalam hukum acara pidana?
4. Bagaimana  formulasi  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke  plaatsopneming) dalam pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang ?

## A.3. TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kebijakan  aplikasi  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara pidana pada saat ini.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  fungsi  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana.
3. Untuk  mengetahui    dan  menganalisis  dampak  yuridis  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara pidana.
4. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  formulasi  pemeriksaan  setempat  dalam pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang.

## A.4. TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan Umum mengenai Pemeriksaan Setempat (gerechtelijke plaatsopneming) .
Pemeriksaan  setempat (gerechtelijke  plaatsopneming) merupakan  tindakan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian. Hal ini  dikarenakan, pemeriksaan setempat  digunakan  untuk  menguatkan  atau  memperjelas  fakta  atau  peristiwa maupun  objek  barang  terperkara.  Dasar  hukum  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara perdata terdapat pada Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg serta Pasal 211 Rv - Pasal 214 Rv. 4
Objek  barang  terperkara  yang  dimaksud  dalam  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke plaatsopneming) , antara lain : 5
a. Benda tidak bergerak, seperti tanah atau kapal.
b. Benda bergerak, dengan syarat apabila benda tersebut sulit  atau tidak mungkin untuk diajukan di sidang pengadilan.
Pelaksanaan  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke  plaatsopneming) dilakukan oleh  salah  satu  hakim  atau  majelis  hakim    dengan  dibantu  oleh  seorang  panitera yang  akan  bertindak  membuat  berita  acara,  serta  dihadiri  pula  para  pihak  yang berperkara dengan mendatangi tempat objek barang terperkara.
2. Tinjauan Umum mengenai  Proses  Persidangan Dengan Acara  Pemeriksaan Biasa
Hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah keseluruhan aturan hukum yang  mengenai  cara  melaksanakan  ketentuan  hukum  pidana  apabila  terjadi pelanggaran  terhadap  norma-norma  yang  terkandung  dalam    hukum  pidana tersebut.  Pemeriksaan  perkara  dalam  hukum  acara  pidana  diatur  dalam  Bab  XVI KUHAP.
Berdasarkan  Bab  XVI  KUHAP  tersebut,  acara  pemeriksaan  perkara  pidana  di persidangan terdiri  atas  3 (tiga) jenis, antara lain :  acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan cepat.
Ditinjau  dari  segi  pengaturan  dan  kepentingan,  acara  pemeriksaan  biasa merupakan  acara  pemeriksaan  yang  paling  utama  dan  paling  luas  pengaturannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa dilakukan
4 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan  Putusan  Pengadilan , Cetakan Kesepuluh, Penerbit: Sinar  Grafika, Jakarta, 2010,  hlm  :  779- 781
5 Ibid , hlm : 785
pemeriksaan  perkara-perkara  tindak  pidana  yang  membutuhkan  ketelitian  dalam proses pembuktian di persidangan. 6
Proses  persidangan  dengan  acara  pemeriksaan  biasa  dilakukan  dengan pemeriksaan  identitas  terdakwa  terlebih  dahulu.  Kemudian  dilanjutkan  dengan pembacaan  surat  dakwaan,  hak  mengajukan  eksepsi,  ruang  lingkup  pemeriksaan alat  bukti,  pemeriksaan  barang  bukti,  penuntutan  dan  pembelaan,  musyawarah hakim serta pengucapan putusan akhir.

## 3. Tinjauan Umum mengenai Sistem Pembuktian Pidana
Pembuktian  merupakan  ketentuan-ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan pedoman  tentang  cara-cara  yang  dibenarkan  undang-undang  membuktikan kesalahan  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa.  Pembuktian  juga  merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. 7
Ada beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain:
a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata ( Conviction In Time)
b. Teori  Pembuktian  Berdasar  Keyakinan  Hakim  Atas  Alasan  Yang  Logis ( Conviction In Raisone )
c. Sistem  Atau  Teori  Pembuktian  Menurut  Undang-Undang  Secara  Positif ( Positief Wettelijk )
d. Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif ( Negatief  Wettelijk Stelsel)
4. Tinjauan Umum mengenai Putusan Dalam Perkara Pidana
Putusan  yang  akan  dijatukan  pengadilan  tergantung  hasil  musyawarah hakim  yang  bertitik  tolak  dari  surat  dakwaan  dan  pembuktian  di  persidangan. Putusan dalam perkara pidana tersebut dapat berbentuk putusan bebas, putusan lepas ataupun putusan pemidanaan.

## A.5. METODE PENELITIAN
Metode penelitian tesis ini, mencakup hal-hal seperti berikut :
1. Pendekatan Masalah
Penelitian  tesis  ini  tergolong  ke  dalam  penelitian  hukum  normatif,  yaitu “Penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder belaka. 8
6 Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding  dan  Peninjauan  Kembali, Edisi  Kedua,  Cetakan  Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm : 109
7 Ibid , Hlm : 273
8 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat , Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm: 13-14.

## 2. Spesifikasi Penelitian
Dilihat  dari  spesifikasinya,  rencana  penelitian  tesis  ini  merupakan  penelitian deskriptif analitis, yakni: “Suatu penelitian yang berusaha  memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. 9

## 3. Jenis Data
Peneliti an hukum yang bersi fat norm ati f, secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder.
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder  umumnya  berupa  bukti,  catatan  atau  laporan  historis  yang  telah  tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 10

## 4. Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  tesis  ini,  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  melalui studi  kepustakaan  ( library  research ),  studi  dokumenter,  yaitu  dengan  meneliti beberapa  dokumen  hukum  menyangkut  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke plaatsopneming) .
5. Metode Analisis Data
Data  yang  terkumpul  dari  hasil  penelitian  dilakukan  analisa  dengan  metode analisis  normatif  kualitatif.  Metode  analisis  kualitatif  adalah  suatu  tata  cara penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif-analitis,  yaitu  apa  yang  dinyatakan oleh  responden  secara  tertulis  atau  lisan,  dan  juga  prilaku  yang  nyata,  yang  diteliti dan  dipelajari  sebagai  sesuatu  yang  utuh.” 11 Selanjutnya  data-data  tersebut, dianalisis apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

## A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
B . 1 . Kebijakan Aplikasi Pemeriksaan Setempat Dalam Hukum Acara Pidana Pada Saat Ini
9 Ronny  Hanitijo  Soemitro , Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Penerbit:  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm: 58.
10 http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/
11 Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Cetakan  Pertama,  Penerbit:  Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1981, hlm: 250.
Kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat pada proses persidangan perkara pidana saat  ini  merupakan  penerobosan  yang  dilakukan  oleh  hakim  dalam  hukum  acara pidana.  Hal  ini  disebabkan,  karena  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  tidak  ada  ketentuan  ( recht  vacuum )  mengenai  pelaksanaan pemeriksaan  setempat  tersebut.  Latar  belakang  kebijakan  aplikasi  pemeriksaan setempat  dalam  hukum  acara  pidana  di  Indonesia  pada  saat  ini,  dapat  di  analisis secara  yuridis  dengan  ditinjau  dari  proses  persidangan  perkara-perkara  pidana  di Indonesia serta pertimbangan hukum putusan perkara tersebut.
Berikut  penulis  sajikan  perkara  pidana  serta  kajian  yuridis  mengenai  perkara- perkara  pidana  yang  menggunakan  pemeriksaan  setempat  dalam  proses persidangannya, antara lain :
a. Perkara pidana nomor : 198/Pid.B/2009/PN.Ung jo nomor : 37/Pid/2010/PT.Smg jo nomor : 1074K/PID/2010.
Berdasarkan pertimbangan hukum putusan dalam perkara pidana nomor : 198/Pid.B/2009/PN.Ung, Majelis Hakim menyebutkan bahwa untuk menambah keyakinan maka majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat.
Pertimbangan  hukum  putusan  tersebut  tertuang  pada  halaman  20-21,  sebagai berikut :
Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Paulus  Januarko,  Caecilia  Kartini,  Henricus Joko  Wiryono  telah  memberikan  keterangan  berdasarkan  apa  yang  mereka lihat,  dengar  dan  alami  sendiri  yaitu  antara  lain  bahwa  saksi  Caecilia  Kartini selaku  ibu  mertua  terdakwa    datang  ke  RSIA  Anugerah  Semarang  untuk menengok cucunya  yang baru lahir dimana pada awalnya saksi merasa senang dan  bangga  melihat  cucu  laki-lakinya  yang  diberi  nama  Abel  yang  parasnya ganteng  dan  kulitnya  putih,  namun  saksi  bertanya  dalam  hatinya  kenapa cucunya  tidak  ada  kemiripan  dengan  bapaknya,  wajahnya  berbeda,  berkulit putih dan rambutnya pirang demikian juga saksi  Henricus Joko Wiryono yang menengok  anak  terdakwa  pada  bulan  Januari  2007  dirumah  terdakwa  dimana anak tersebut telah berumur sekitar 4 bulan, setelah melihat anak tersebut secara spontan saksi berkata kepada saksi Paulus Januarko “ Elu perbaikan keturunan nih, anak lu kayak bule ” .
Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dengan  maksud  untuk  menambah keyakinan  atas  keterangan  para  saksi  tersebut  bermaksud  akan  melihat  secara langsung  fisik  anak  terdakwa  dengan  melakukan  Pemeriksaan  Setempat dirumah  terdakwa  namun  sampai  dirumah  terdakwa  dengan  berbagai  alasan terdakwa  tidak  bersedia  menunjukkan  anaknya  kepada  Majelis  Hakim, selanjutnya  dipersidangan  terdakwa  menyatakan  keberatannya  jika  anaknya dihadirkan  dipersidangan  dan  tetap  berpendirian  bahwa  fisik  anak  tersebut mirip  dengan  fisik  terdakwa  yang  berkulit  putih  dan  berambut  hitam  karena masih ada keturunan Cina .
Menimbang,  bahwa  pernyataan  terdakwa  yang  menyatakan  bahwa  anak  yang dilahirkannya  mempunyai  ciri-ciri  fisik  mirip  dengan  terdakwa  namun  tidak didukung  oleh  bukti-bukti,  sedangkan  saksi-saksi  memberikan  keterangan
dibawah  sumpah  sehingga  keterangannya  mempunyai  nilai  pembuktian,  oleh karenanya  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  anak  yang  dilahirkan  oleh terdakwa  mempunyai  ciri-ciri  fisik  mirip  orang  bule  dengan  kulit  berwarna putih dan berambut pirang.
Menurut  penulis  dari  uraian  di  atas,  diketahui  bahwa  pada  proses persidangan hakim melaksanakan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat tersebut bertujuan untuk menambah keyakinan hakim terhadap keterangan para saksi  yang  bertolak  belakang  dengan  keterangan  terdakwa  di  persidangan. Meskipun pemeriksaan setempat  tersebut  tidak diatur di  dalam Kitab Undang- undang  Hukum  Acara  pidana,  namun  hakim  bersikap  aktif    untuk  mencari kebenaran materiil dalam perkara tersebut.
b. Perkara pidana nomor : 235/Pid.B/2010/PN.Ung
Pada proses persidangan perkara pidana nomor :235/Pid.B/2010/PN.Ung, telah  diadakan  pemeriksaan  setempat  mengenai  pemeriksaan  barang  bukti dalam perkara tersebut. Sehingga di dalam pertimbangan putusan seharusnya di pertimbangkan  masalah  barang  bukti  yang  dihubungkan  dengan  pelaksanaan pemeriksaan setempat. Akan tetapi, pada pertimbangan hukum putusan perkara pidana  nomor  :235/Pid.B/2010/PN.Ung  tidak  mempertimbangkan  secara  rinci mengenai pemeriksaan setempat.
Hal  tersebut  disebabkan  dalam  pertimbangan  hukum  putusan  perkara pidana  nomor  :235/Pid.B/2010/PN.Ung  hanya  menegaskan  bahwa  segala  hal yang  tertuang  dalam  berita  acara  pemeriksaan  dianggap  sebagai  satu  kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan. Selain itu, pertimbangan hukum dalam perkara  tersebut  hanya  mempertimbangkan  barang  bukti  sebagaimana  bunyi amar  putusan.  Bunyi  pertimbangan  hukum  mengenai  barang  bukti  dalam putusan perkara pidana nomor :235/Pid.B/2010/PN.Ung, adalah sebagai berikut :
Menimbang,  bahwa  untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini  segala  sesuatu  yang terjadi  dipersidangan  yang  tertuang  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  haruslah dianggap dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.
Menurut penulis dari uraian di atas, diketahui bahwa tujuan majelis hakim melaksanakan  pemeriksaan  setempat  dalam  proses  persidangan  untuk memeriksa barang bukti dalam perkara pidana nomor :235/Pid.B/2010/PN.Ung berupa tabung gas yang berjumlah ratusan buah dan dengan ukuran tabung gas
3  kg,  12  kg  serta  50  kg.  Secara  fakta notoir ,  keberadaan  tabung-tabung  gas tersebut  termasuk  merupakan  kategori  benda  yang  membahayakan.  Sehingga berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) huruf b, barang bukti berupa tabung gas tersebut diamankan  oleh  penuntut  umum  ke  tempat  penyimpanan  tabung  gas  di  Dsn.
Ngablak Rt.02 Rw.05 Kec. Candirejo, Kec. Ungaran Barat , Kab. Semarang.
Pada  hakikatnya  pemeriksaan  setempat  dalam  perkara  ini  dilaksanakan untuk  menjalankan  ketentuan  pada  Pasal  181  KUHAP.  Pasal  181  KUHAP mengatur  bahwa  hakim  ketua  sidang  memperlihatkan  kepada  terdakwa  segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan  ketentuan  sebagaimana  maksud  dalam  Pasal  45    KUHAP. Sehingga, majelis hakim dalam perkara pidana nomor :235/Pid.B/2010/PN.Ung. mengadakan pemeriksaan setempat untuk memperlihatkan  kepada  terdakwa  segala  barang  bukti  dan  menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu.
Namun faktanya, para terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat  tersebut.  Pemeriksaan  setempat  dalam  perkara  pidana  nomor :235/Pid.B/2010/PN.Ung. hanya dilakukan oleh majelis hakim yang didampingi oleh  panitera  pengganti,  penuntut  umum  serta  penasihat  hukum  terdakwa  I. Padahal  keberadaan  penasihat  hukum  terdakwa  dalam  proses  persidangan pidana  hanya  merupakan  suatu  hak  yang  dimiliki  oleh  Terdakwa,  hal  ini berdasarkan  Pasal  56  KUHAP.  Sedangkan  berdasarkan  Pasal  154  KUHAP, proses  persidangan  dalam  acara  pemeriksaan  biasa  dilaksanakan  dengan kehadiran terdakwa. Oleh karena itu, maka pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam  perkara  pidana  nomor  :235/Pid.B/2010/PN.Ung  kurang  tepat  karena dilaksanakan tanpa kehadiran para terdakwa.
c. Perkara pidana nomor : 95/Pid.Sus/2010/PN.Ska
Majelis  hakim    mengadili  dan  memeriksa  perkara  pidana  nomor  : 95/Pid.Sus/2010/PN.Ska  dengan  menggunakan  acara  pemeriksaan  biasa.  Pada pertimbangan  hukum  putusan  tersebut,  Majelis  Hakim  mempertimbangkan mengenai  pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  yang  dilakukan  pada  saat persidangan  berjalan.  Pertimbangan  hukum  putusan  tersebut  tertuang  pada halaman 21-22, sebagai berikut :
Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat, dimana hasilnya adalah sebagai berikut :
- Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Brigjen Sudiarto No.155, Surakarta, yakni  berupa  tanah  dan  bangunan  yang  berdiri  di  atasnya  dalam  posisi menghadap ke barat;
- Bahwa  rumah  tersebut  merupakan  unit  bangunan  yang  menyatu  dan  telah dibagi  waris  dengan  pembagian  Terdakwa  mendapatkan  bagian  selatan, Beny bagian tengah serta Cindy Ong bagian utara;
- Bahwa kemudian Beny menjual kepada saksi Ranu Wijaya;
- Bahwa setelah dibagi, bagian masing- masing tetap menyatu dengan rumah tersebut tanpa ada sekat, dimana pintu masuk hanya satu;
- Bahwa  terdakwa  dan  keluarganya  tidur  di  bagian  selatan  yang  merupakan bagiannya, namun bagian Terdakwa tersebut pas- pasan untuk kamar tidur;
- Bahwa kompor, mesin cuci Terdakwa diletakkan di bagian Beny yang telah dibeli oleh Ranu Wijaya, sehingga kegiatan memasak dan mandi Terdakwa dan keluarganya menggunakan bagian yang telah dibeli oleh Ranu Wijaya;
- Bahwa  di  bagian  yang  telah  dibeli  oleh  Ranu  Wijaya  terdapat  1  (satu)  set kursi  tamu  dimana  hal  tersebut  sering  digunakan  oleh  Terdakwa  untuk duduk- duduk dengan keluarganya serta menerima tamu;
Pertimbangan hukum mengenai pemeriksaan setempat tersebut, kemudian dihubungkan  dengan  keterangan  saksi,  keterangan  ahli  dan  bukti  surat merupakan  fakta-fakta  yang  diperoleh  dipersidangan.  Fakta-fakta  persidangan tersebut, menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim pada perkara pidana nomor  :  95/Pid.Sus/2010/PN.Ska  untuk  membuktikan  apakah  terdakwa melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan penuntut umum.
Menurut  Penulis  dari  uraian  di  atas,  diketahui  bahwa  pada  proses persidangan  perkara  pidana  nomor  :  95/Pid.Sus/2010/PN.Ska,  hakim melaksanakan  pemeriksaan  setempat.  Tujuan  pemeriksaan  setempat  pada perkara pidana nomor : 95/Pid.Sus/2010/PN.Ska adalah menambah keterangan bagi  hakim  yang  dihubungkan  dengan  keterangan  saksi,  keterangan  ahli  dan bukti  surat  untuk  mempertimbangkan  unsur-unsur  tindak  pidana.  Meskipun pemeriksaan  setempat  tersebut  tidak  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  pidana,  namun  hakim  bersikap  aktif    untuk  mencari  kebenaran materiil dalam perkara tersebut.
Sehingga  berdasarkan  pemaparan  ketiga  perkara  pidana  di  atas,  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  kebijakan  aplikasi  pemeriksaan  setempat  dalam  hukum  acara pidana  pada  saat  ini,  merupakan  kebijakan  penemuan  hukum  oleh  hakim.  Kebijakan penemuan  hukum  oleh  hakim  mengenai  pemeriksaan  setempat,  dilakukan  dengan metode  konstruksi  hukum.  Kebijakan  aplikasi  pemeriksaan  setempat  dalam  hukum acara  pidana,  dilaksanakan  berdasarkan  hati  nurani  hakim.  Sehingga,  kebijakan aplikasi  pemeriksaan  setempat  tersebut,  merupakan  perwujudan  dari  keadilan
substantif.  Selain  itu,  kebijakan  pemeriksaan  setempat  merupakan  kebijakan  yang dilaksanakan hakim untuk menerapkan asas peradilan yang cepat.

## B.2. Fungsi Pemeriksaan   Setempat   Dalam  Pertimbangan   Hukum  Putusan Perkara Pidana
Pertimbangan  hukum  suatu  putusan  perkara  pidana  harus  diuraikan  secara  lengkap. Hal-hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukum, antara lain :
1. Fakta  dan  keadaan  harus  jelas  diuraikan  sesuai  dengan  apa  yang  ditemukan  dalam pemeriksaan di pengadilan.
2. Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
Penguraian  fakta  dan  keadaan  serta  alat  bukti  dalam  pertimbangan  hukum  suatu putusan  perkara  pidana  harus  diuraikan  secara  deskriptif,  dipertimbangkan  secara argumentatif  yang  logis  dan reasoning sehingga  mendukung  kesimpulan  dalam petimbangan hakim. 12
Berdasarkan  pembahasan  sub  bab  B.1  mengenai  kasus  dan  analisis  terhadap pemeriksaan setempat, maka penulis berpendapat mengenai fungsi pemeriksaan setempat dalam  pertimbangan  hukum  putusan  perkara  pidana.  Fungsi  pemeriksaan  setempat, antara  lain  :  sebagai  keyakinan  hakim,  penetapan  penyerahan  barang  bukti  serta menambah keterangan bagi hakim.
B.3. Dampak  Yuridis  Pemeriksaan  Setempat  Dalam  Hukum Acara Pidana
Berdasarkan  pembahasan  sub  bab  B.1  mengenai  kasus  dan  analisis  terhadap pemeriksaan  setempat,  maka  dampak  yuridis  pemeriksaan  setempat ( gerechtelijke plaatsopneming )  yang  timbul  dalam  hukum  acara  pidana,  adalah  tidak  adanya  unifikasi (keseragaman) aturan mengenai pemeriksaan setempat dalam praktik hukum acara pidana karena terdapat kekosongan hukum. Padahal untuk menjalankan hukum acara pidana di Indonesia,  harus  berpedoman  pada  asas  legalitas  yang  menghendaki  bahwa  suatu peraturan dapat diterapkan apabila ada peraturan yang mengatur sebelumnya.
Ketidakseragaman pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana, antara lain :
1. Ketidakseragaman  mengenai  para  pihak  yang  mengikuti  pemeriksaan  setempat dalam perkara pidana.
Pemeriksaan  setempat  merupakan  salah  satu  bagian  dari  proses  persidangan perkara  pidana.  Proses  persidangan  pada  saat  dilaksanakannya  pemeriksaan
12 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP… Op Cit , hlm :361
setempat dilakukan di tempat objek pemeriksaan setempat yang lokasinya berada di luar  ruang  sidang  pengadilan.  Sehingga  pada  hakikatnya  pemeriksaan  setempat sama  dengan  proses  persidangan  yang  berlangsung  di  dalam  ruang  sidang.  Hal yang membedakan pemeriksaan setempat dengan pemeriksaan yang berlangsung di dalam  ruang  sidang  hanya  lokasi  pemeriksaannya  saja.  Selebihnya,  mengenai pimpinan  sidang  maupun  para  pihak  yang  hadir  dalam  pemeriksaan  setempat adalah sama dengan pemeriksaan yang berlangsung di dalam ruang sidang.
Dengan  merujuk  contoh  pemeriksaan  setempat  dalam  perkara  pidana  nomor :235/Pid.B/2010/PN.Ung dilaksanakan untuk menjalankan ketentuan pada Pasal 181 KUHAP.  Sehingga  majelis  hakim  dalam  perkara  pidana  tersebut  mengadakan pemeriksaan  setempat  untuk  memperlihatkan  kepada  terdakwa  segala  barang  bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu.
Namun  faktanya,  para  terdakwa  tidak  ikut  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan setempat  tersebut.  Pemeriksaan  setempat  dalam  perkara  pidana  nomor :235/Pid.B/2010/PN.Ung. hanya dilakukan oleh majelis hakim yang didampingi oleh panitera  pengganti,  penuntut  umum  serta  penasihat  hukum  terdakwa  I.  Padahal keberadaan penasihat hukum terdakwa dalam proses persidangan pidana merupakan suatu  hak  yang  dimiliki  oleh  Terdakwa,  hal  ini  berdasarkan  Pasal  56  KUHAP. Sedangkan  berdasarkan  Pasal  154  KUHAP,  proses  persidangan  dalam  acara pemeriksaan biasa dilaksanakan dengan kehadiran terdakwa. Sehingga pada perkara ini,  hakim  sebagai  aparat  penegak  hukum  tidak  memperhatikan  asas-asas  dalam hukum acara pidana yaitu asas pemeriksaan persidangan dihadiri dengan Terdakwa.
2. Uraian  pemeriksaan  setempat  dalam  pertimbangan  hukum  pada  putusan  perkara pidana.
Dalam  pertimbangan  hukum  suatu  putusan  perkara  pidana,  diharapkan dapat menguraikan secara rinci mengenai pemeriksaan setempat  ( gerechtelijke plaatsopneming ).  Hal  ini,  bertujuan  agar  rasa  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi para  pencari  keadilan  tertuang  dalam  pertimbangan  hukum  putusan  perkara pidana.
Dengan merujuk contoh pertimbangan hukum yang terdapat pada perkara pidana nomor  :235/Pid.B/2010/PN.Ung  tidak  menguraikan  mengenai  pelaksanaan pemeriksaan  setempat  secara  rinci  dan  argumentatif.  Berikut  penulis  paparkan pertimbangan  hukum  mengenai  pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  dalam  putusan perkara pidana nomor :235/Pid.B/2010/PN.Ung :
Menimbang, bahwa untuk singkatnya  uraian putusan ini segala sesuatu  yang terjadi dipersidangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan haruslah dianggap dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
Menimbang,  bahwa  barang  bukti  yang  diajukan  dipersidangan  akan  diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  dalam  putusan  perkara  pidana  nomor :235/Pid.B/2010/PN.Ung tersebut tidak jelas. Hal ini dikarenakan uraian pelaksanaan pemeriksaan  setempat  dalam  perkara  tersebut  hanya  terdapat  pada  berita  acara persidangannya  saja.  Selain  itu,  pada  pertimbangan  hukum  putusan  perkara  pidana nomor :235/Pid.B/2010/PN.Ung mengenai barang bukti harus di paparkan perbedaan yang terdapat dalam surat penyitaan barang bukti dengan fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat. Kemudian majelis hakim juga harus mempertimbangkan mengenai  latar  belakang  penetapan  penyerahan  barang  bukti.  Misal  ;  di  dalam persidangan  barang  bukti  berupa  tabung  gas  telah  terbukti  merupakan  alat  yang digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  maka  majelis  hakim menetepkan barang  bukti tersebut dirampas dan dimusnahkan.
Sehingga berdasarkan uraian di atas, masih terdapat ketidakseragaman mengenai pemeriksaan  setempat  dalam  pertimbangan  hukum  putusan  perkara  pidana.  Hal tersebut  disebabkan  adanya  kekosongan  hukum  mengenai  pemeriksaan  setempat. Padahal  untuk  menjalankan  hukum  acara  pidana  di  Indonesia,  harus  berpedoman pada  asas  legalitas.  Asas  legalitas  menghendaki  bahwa  suatu  peraturan  dapat diterapkan  apabila  ada  peraturan  yang  mengatur  sebelumnya.  Sehingga,  perlu kebijakan  pembaharuan  dalam  hukum  acara  pidana  mengenai  pelaksanaan pemeriksaan setempat.
B.4. Formulasi  Pemeriksaan  Setempat  dalam  Pembaharuan  Kitab  Hukum  Acara Pidana Yang Akan Datang
Kebijakan  pembaharuan  dalam  hukum  acara  pidana  diharapkan  menjadi pedoman untuk unifikasi / keseragaman aplikas pemeriksaan setempat dalam hukum acara  pidana.  Pembaharuan  ketentuan  mengenai  pemeriksaan  setempat  secara  jelas dibutuhkan dalam tataran ruang lingkup dan tata cara pemeriksaan setempat.
Ruang lingkup pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana dilaksanakan apabila  menurut  penilaian  hakim  perlu  dilaksanakan  pemeriksaan  setempat. Pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  dalam  hukum  acara  pidana  bertujuan  untuk menambah  keyakinan  hakim,  keterangan  bagi  hakim  dan  penetapan  penyerahan barang bukti.
Tata  cara  /  proses  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke  plaatsopneming) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Persidangan  di  buka  di  dalam  ruang  sidang.  Kemudian  sidang  di  skors  oleh hakim  ketua  untuk  melaksanakan  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke plaatsopneming) .
2. Kemudian para pihak yang terkait, seperti majelis hakim yang didampingi oleh panitera,  penuntut  umum  serta  terdakwa  yang  didampingi  penasihat  hukum (apabila ada), langsung menuju ke tempat objek pemeriksaan setempat ;
3. Setelah  sampai  di  tempat,  Hakim  yang  memimpin  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke  plaatsopneming) membuka  secara  resmi  sidang  pemeriksaan setempat.
4. Kemudian  atas  pertanyaan  hakim,  para  pihak  yang  hadir  memberikan keterangan  terkait  dengan  objek  pemeriksaan  setempat.  Apabila  para  pihak akan  mengajukan  saksi  untuk  memberikan  keterangan  mengenai  objek pemeriksaan  setempat,  maka  saksi  tersebut  dapat  memberikan  keterangan  di bawah sumpah.
5. Apabila  pemeriksaan  setempat  telah  selesai  dilakukan,  maka  hakim  menutup sidang pemeriksaan setempat tersebut.
6. Kemudian  majelis  hakim  berserta  para  pihak  kembali  lagi  ke  ruang  sidang, untuk mencabut skors persidangan dan mengumumkan penundaan sidang. Proses pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) tersebut, tidak ada bedanya dengan proses persidangan di ruang sidang pengadilan. Segala sesuatu yang berkenaan dengan tata tertib dan hak serta asas yang semestinya ditegakkan, berlaku sepenuhnya pada sidang pemeriksaan setempat.
Berdasarkan  pemaparan  pembaharuan  hukum  dalam  ruang  lingkup  dan tata  cara  pemeriksaan  setempat  pada  hukum  acara  pidana,  diharapkan  praktik pemeriksaan  setempat  dalam  perkara  pidana  tidak  lagi  terjadi  kekosongan  norma ( vacuum  of  norm )  dan  terdapat  unifikasi  dalam  aplikasi  pemeriksaan  setempat.  Hal tersebut,  bertujuan  untuk  meciptakan  kepastian  hukum  bagi  pencari  keadilan  dalam rangka  lebih  mengefektifkan  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  yang diperankan oleh hakim sebagai sub unsur sistem peradilan pidana di Indonesia.

## B. PENUTUP

## C.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian  yang telah penulis sampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:
1. Kebijakan  aplikasi  pemeriksaan  setempat  dalam  hukum  acara  pidana  pada  saat  ini merupakan kebijakan penemuan hukum oleh hakim. Kebijakan penemuan hukum oleh hakim mengenai pemeriksaan setempat, dilakukan dengan metode konstruksi hukum. Kebijakan  aplikasi  pemeriksaan  setempat  dalam  hukum  acara  pidana,  dilaksanakan berdasarkan  hati  nurani  hakim.  Sehingga,  kebijakan  aplikasi  pemeriksaan  setempat tersebut,  merupakan  perwujudan  dari  keadilan  substantif.  Selain  itu,  kebijakan pemeriksaan  setempat  merupakan  kebijakan  yang  dilaksanakan  hakim  untuk menerapkan asas peradilan yang cepat.
2. Berdasarkan analisis praktik pelaksanaan pemeriksaan setempat di persidangan, maka fungsi  pemeriksaan  setempat dalam  pertimbangan  hukum  putusan  perkara  pidana digunakan  untuk  keyakinan  hakim,  keterangan  bagi  hakim  untuk  menambah keyakinannya serta pertimbangan untuk menetapkan penyerahan barang bukti. Selain itu,  kekuatan  pembuktian  pemeriksaan  setempat  dalam  pertimbangan  hukum putusan  perkara  pidana  adalah  bebas.  Sehingga  dalam  penerapannya,  pemeriksaan setempat bukan hal yang mutlak selalu dilaksanakan dalam persidangan.
3. Dampak yuridis pemeriksaan setempat ( gerechtelijke plaatsopneming ) dalam hukum acara  pidana  adalah  tidak  ada  unifikasi  (keseragaman)  aturan  mengenai  pemeriksaan setempat dalam praktik hukum acara pidana. Contoh  ketidakseragaman  pelaksanaan pemeriksaan  setempat  dalam  perkara  pidana,  antara  lain  :  ketidakseragaman mengenai  para  pihak  yang  mengikuti  pemeriksaan  setempat  dalam  perkara  pidana dan ketidakseragaman mengenai uraian pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum pada putusan perkara pidana.
Ketidakseragaman  pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  dalam  perkara  pidana tersebut  dikarenakan  terdapat  kekosongan  hukum.  Padahal  untuk  menjalankan hukum  acara  pidana  di  Indonesia,  harus  berpedoman  pada  asas  legalitas.  Asas legalitas menghendaki bahwa suatu peraturan dapat diterapkan apabila ada peraturan yang  mengatur  sebelumnya.  Sehingga  apabila  masih  terdapat  ketidakseragaman aturan  dalam  praktik  hukum  acara  pidana  yang  disebabkan  kekosongan  hukum, maka perlu kebijakan pembaharuan dalam hukum acara pidana.
4. Salah  satu  kebijakan  pembaharuan  dalam  Kitab  Hukum  Acara  Pidana  yang  akan datang  adalah  pembaharuan  terhadap  ketentuan  pemeriksaan  setempat  secara  jelas mengenai  ruang  lingkup  dan  tata  cara  pemeriksaan  setempat.  Sehingga  dalam praktik  peradilan  pidana  Indonesia,  tidak  terjadi  kekosongan  norma  ( vacuum  of norm )  mengenai  pemeriksaan  setempat  dan  terdapat  unifikasi  dalam  aplikasi pemeriksaan  setempat.  Hal  tersebut,  bertujuan  untuk  menciptakan  kepastian  hukum bagi pencari keadilan dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum ( law enforcement )  yang  diperankan  oleh  hakim  sebagai  sub  unsur  sistim  peradilan pidana di Indonesia.

## C.2. Saran
Berdasarkan  pemaparan  kesimpulan,  dalam  kesempatan  ini  penulis  mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:
1. Kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat  ( gerechtelijke  plaatsopneming ), merupakan kebijakan  yang  berasal  dari  penemuan  hukum  oleh  hakim.  Hakim  sebagai  sub  unsur sistim  peradilan  pidana  di  Indonesia  hendaknya  berorientasi  pada  ketentuan  pasal- pasal  yang  secara  yuridis  normatif  telah  diformulasikan  dalam  pembaharuan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  akan  datang.  Sehingga  aplikasi pemeriksaan  setempat  ( gerechtelijke  plaatsopneming )  dapat  menciptakan  kepastian hukum bagi para pencari keadilan ( justitiabelen ).
2. Fungsi  pemeriksaan  setempat ( gerechtelijke  plaatsopneming )  dalam  pertimbangan hukum  putusan  perkara  pidana  digunakan  untuk  keyakinan  hakim,  keterangan  bagi hakim  untuk  menambah  keyakinannya  serta  pertimbangan  untuk  menetapkan penyerahan  barang  bukti.  Oleh  karena  itu,  maka  dalam  pertimbangan  hukum putusan,  diharapkan  dapat  menguraikan  secara  jelas  dan  lengkap  m engenai pemeriksaan  setempat  ( gerechtelijke  plaatsopneming ).  Hal  ini,  bertujuan  agar rasa  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  para  pencari  keadilan,  tertuang  dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana.
3. Solusi  hukum  dari  dampak  yuridis  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan setempat dalam perkara pidana selama ini, adalah diperlukannya suatu pembaharuan hukum  dalam  ranah  hukum  acara  pidana  di  Indonesia.  Hal  ini  bertujuan  agar  tidak ada  kekosongan  hukum,  sehingga  terjadi  unifikasi  aturan  mengenai  pemeriksaan setempat  dalam  praktik  hukum  acara  pidana.  Selain  itu,  agar  tidak  ada  kekeliruan prosedur dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat ( gerechtelijke plaatsopneming ).
4. Demi  adanya  kepastian  hukum  bagi  para  pencari  keadilan  terkait  pemeriksaan setempat  ( gerechtelijke  plaatsopneming ),  maka  pembentuk  undang-undang diharapkan  memformulasikan  secara  jelas  mengenai  tata  cara  dan  ruang  lingkup pemeriksaan  setempat  ( gerechtelijke  plaatsopneming ),  dalam  pembaharuan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Abdullah,  2008, Pertimbangan  Hukum  Putusan  Pengadilan ,  Penerbit  :  Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo.
Achmad  Ali,  1993, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) , Penerbit : Chandra Pratama, Jakarta.
Ahmad Rifai, Penemuan Hakim oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif , Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ansorie  Sabuan.  et.al,  1990, Hukum  Acara  Pidana ,  Edisi  ke-1,  Cetakan  ke-1,  Penerbit: Angkasa, Bandung.
A. Siti  Soetami,  2001, Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia  Edisi  Revisi  2001 , Penerbit:Rafika Editama, Bandung .
Bachsan  Mustafa,  2003, Sistim  Hukum  Indonesia  Terpadu ,  Cetakan  1,  Penerbit:  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Bambang  Sunggono,  2006, Metodelogi  Penelitian  Hukum , Penerbit:  Rajawali  Pers, Jakarta.
Balitbang  Diklat  Kumdil  Mahkamah  Agung  RI,  2007, Buku  II  Pedoman  Teknis Administrasi  Dan  Teknis  Peradilan  Perdata  Umum ,  Penerbit  :  Mahkamah  Agung RI, Jakarta.
-----------------------------------------------------------------,  2007, Buku  II  Pedoman  Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus , Penerbit : Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief,  2008, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru,  Cetakan  ke-1,  Penerbit:  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.
Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik , Penerbit : Djambatan, Jakarta.
Djoko Prakoso, 1985, Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP , Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
Hari  Sasangka,  2003, Komentar  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana ,  Penerbit  : Mandar Maju, Bandung.
Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana , Penerbit : Mandar Maju, Bandung.
Harun  M.  Husein, Kasasi  Sebagai  Upaya  Hukum, Cetakan  Pertama,  Penerbit:  Sinar Grafika, Jakarta, 1992
Hilaire  Mc.  Coubrey  and  Nigel  D.  White,  1993 ,  Texbook  On  Jurisprudence ,  Second Edition, Penerbit : Blacstone Press Ltd University of Nottingham, London.
H.S. Prajudi, A, 1973, Dasar-Dasar Office Manajemen , Penerbit: Ghalia, Jakarta
Jazim  Hamidi,  2005, Hermeunetika  Hukum,  Teori  Penemuan  Hukum  Baru  dengan Interpretasi Teks , Penerbit : UII Press, Yogyakarta.
Johny  Ibrahim,  2005, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Penerbit  : Bayumedia Publishing, Jakarta.
Leden  Marpaung,  1 9 9 5, P u t us a n   B e b as   M a s a l a h   d a n   Pemecahannya, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro,  2008, Peraturan  Akademik  dan  Pedoman Penyusunan Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , Semarang.
Made  Sadhi  Astuti,  1997, Pemidanaan  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana , Penerbit : IKIP Malang, Malang.
Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentar Atas KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Penerbit : Pradnya Paramita, Jakarta.
Mohammad  Taufik  Makarao  dan  Suhasril,  2010, Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  Dan Praktek , Penerbit :Ghalia Indonesia, Bogor.
Moeslim Abdurrahman.et Al , 1996 , Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 15 , Penerbit: P.T. Citra Adi Pustaka, Jakarta.
Mulyana  W.  Kusumah,  1981, Hukum,  Keadilan  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Suatu Pemahaman Kritis , Penerbit : Alumni, Bandung.
Musanef, 1989, Sistim Pemerintahan di Indonesia , Penerbit: CV. Haji Masagung, Jakarta.
Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) ,  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro  Semarang, Semarang.
Pamudji, 1981, Teori Sistim dan Pengertiannya Dalam Manajemen , Penerbit: Ikhtiar Baru, Jakarta.
Paulus  Hadisuprapto,  2010, Bahan  Kuliah  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro Semarang : Metodologi Penelitian Hukum , Universitas Diponegoro, Semarang.
Rd.  Achmad  S.  Soema  Di  Pradja,  1981, Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia , Penerbit: Alumni, Bandung.
Riduan  Syahrani,  1999, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  Cetakan  Kedua,  Penerbit:  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,1990 , Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Penerbit: Ghalia Indonesia.
Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia , Penerbit: Mandar Maju, Bandung.
Soesilo Yuwono, 1982, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P Sistem Dan Prosedur , Penerbit: Alumni, Bandung.
Soerjono  Soekanto,  1981, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Cetakan  Pertama,  Penerbit: Universitas  Indonesia (UI-Press), Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  2004, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sri Sumanti, 1976, Sistim-Sistim Pemerintahan Negara-Negara , Penerbit: Tarsito, Bandung
Subekti, 2001, Hukum Pembuktian , Penerbit : Pradnya Paramita, Jakarta.
Subekti, 2005, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cetakan XI, Penerbit: Intermasa, Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo,  2001, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar ,  Penerbit  :  Liberty, Yogtakarta.
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum , Penerbit : Citra Aditya Bakti, Jakarta.
Sunaryo Wignyodipuro, 1979, Ilmu Hukum , Cetakan ke II, Penerbit: Alumni, Bandung.
Tatang  M.  Amirin,  2001, Pokok-Pokok  Teori  Sistim ,  Cetakan  ke-7,  Penerbit:  PT.  Raja Grafindo persada, Jakarta.
Utrecht, 1957, Pengantar Dalam Hukum Indonesia , Cetakan ke-4, Penerbit: Ikhtiar, Jakarta.
Wirjono Prodjodikoro, 1977, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Cetakan Ketujuh, Penerbit: Sumur, Bandung.
Yahya  Harahap,  2010, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan  Persidangan,  Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan Cetakan Kesepuluh, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.
------------------------,  2008, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali , Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.
Yesmil  Anwar  dan  Adang,  2011, Sistem  Peradilan  Pidana  Konsep,  Komponen  & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia , Cetakan Kedua, Penerbit :Widya Padjajaran, Bandung.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Herzeine Inlandsch Reglement ( HIR )
Keputusan  Menteri  Kehakiman  No.M.14-PW.07.03  Tahun  1983  pada  tanggal  10  Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP
RBg ( Rechtsreglement Buitengewesten )
Rv ( Reglement op de Rechtsvordering )
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  7  Tahun  1985  Petunjuk  Pelaksanaan  Tugas  Hakim Pengawas Dan Pengamat
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  6  Tahun  1992,  tgl  21  oktober  1992  tentang  azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  Nomor  1  Darurat  Tahun  1951 Tindakan-Tindakan  Sementara  Untuk Menyelenggarakan  Kesatuan  Tindakan  Sementara  Untuk  Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi
Undang-undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  1999  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Nomor  4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  : tgl.  30  Maret  1978  No.  436  K/Sip/1974  tentang Pemeriksaan Setempat
Yurisprudensi Putusan Reg.No.275K/Pid/1983 tentang Putusan Bebas

## C. DOKUMEN
Berita Acara Sidang ketujuh Nomor : 198/Pid.B/2009/PN.Ung
Berita Acara Sidang kedelapan Nomor : 198/Pid.B/2009/PN.Ung
Berita Acara Sidang lanjutan keempat  Nomor : 235/Pid.B/2010/PN.Ung
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1074K/PID/2010
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 95/Pid.Sus/2010/PN.Surakarta
Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 198/Pid.B/2009/PN.Ung
Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 235/Pid.B/2010/PN.Ung
Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 37/Pid/2010/PT.Smg

## D. KAMUS
Tim  Redaksi  Tata  Nusa,  1999, Kamus  Istilah  Menurut  Peraturan  Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998 , Penerbit: PT. Tatanusa, Jakarta

## E. MAJALAH DAN SURAT KABAR
Bagir Manan, 2006 , Hakim dan Pemidanaan , Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 249 Bulan Agustus 2006, Ikahi, Jakarta.
Lintong O. Siahaan, 2006, Peran Hakim Agung dallam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum  pada  Era  Reformasi  dan  Transformasi ,  Majalah  Hukum  Varia  Peradilan Tahun ke XXI No. 252 November 2006, Ikahi, Jakarta
Prija  Djatmika, Problem  Menegakkan  Keadilan  Substantif ,  Harian  Jawa  Pos,  Rabu  10 Desember 2008
Soekarno, Dalih  Verkapte  Ontslag  van  Rechtvervolging, Majalah  Pengayoman  Nomor:  6, Tahun III, Juli, 1978

## F. MEDIA ELEKTRONIK
http://translate.google.co.id/ http://www.google.com/ dampak  yuridis  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke  plaatsopneming)
dalam hukum acara pidana dipandang dari aspek pertimbangan hukum putusan pidana http://www.putusan.mahkamahagung.go.id