## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 2, 2023, pp. 271-282
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Hak imunitas bagi pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Sebuah model usulan
Alfons Zakaria a , Ardi Ferdian b , Karna Rediyan Syahputra c , Azahlia Umar d *
Universitas Brawijaya. Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Indonesia a alfons@ub.ac.id; b ardi@ub.ac.id; c karnaredians@gmail.com; d azahliaumar2012@gmail.com * Corresponding Author
Abstrak: Serangan terhadap KPK melalui orang-orang yang ada di dalamnya sudah sering terjadi. Serangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menghambat penanganan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK ataupun mungkin balas dendam. Seharusnya  mereka dalam melaksanakan tugasnya, mendapatkan perlindungan hukum, yaitu hak imunitas terbatas. Hak imunitas terbatas bukanlah hal baru di Indonesia, undang-undang telah memberikannya kepada beberapa lembaga/instansi negara. Tujuan dari penulisan ini adalah  untuk  menawarkan  alternatif  formulasi  pengaturan  hak  imunitas  terbatas  bagi  KPK.  Tulisan  ini mengusulkan  model  hak  imunitas  terbatas  bagi  pimpinan,  penyidik,  dan  penuntut  umum  KPK  dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Model yang diusulkan mengatur bahwa pejabat KPK tidak dapat diinterogasi,  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  dan  digugat  selama  menjalankan  jabatannya.  Namun,  hak imunitas tersebut dibatasi hanya selama menduduki jabatan di KPK dan tidak berlaku jika pejabat KPK mendapatkan sanksi berat atas pelanggaran etik atau melakukan tindak pidana khusus.
Kata Kunci : Hak Imunitas; Korupsi; KPK; Peraturan; Model
How to Cite : Zakaria, A., Ferdian, A., Syahputra, K.R., & Umar, A. (2023). Immunity rights for  officials  of  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK):  A  proposed model. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 9 (2), 271-282.
https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.967

## Pendahuluan
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dibuat  dengan  tujuan  utama  pemerantasan  korupsi yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tugas dan wewenang yang dimiliki KPK antara lain seperti melakukan tindakan-tindakan pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penye- lidikan,  penyidikan,  penuntutan.  Memiliki  kewenangan  dan  peran  yang  besar  bukan  berarti membuat KPK mudah untuk menjalankan tugasnya.  Praktiknya, pemberantasan tindak pidana korupsi selalu menemui banyak hambatan dan bahkan serangan balik yang condong pada pele- mahan (Indrayana, 2017). Hambatan tersebut bahkan dapat berakibat pada mandeknya pena- nganan korupsi yang sedang dilakukan. Hal inilah yang terjadi pada Pimpinan maupun Pegawai KPK yang diproses hukum saat gencarnya penanganan korupsi.
Upaya pelaporan terhadap Pimpinan maupun Pegawai KPK selalu didahului dengan adanya tindak pidana korupsi yang sedang diusut (Hatikasari & Hasibuan, 2017). Pimpinan KPK, Bibit dan Candra,ditetapkan sebagai tersangka saat menangani kasus simulator SIM yang melibatkan Kabareskim  Susno  Duadji  (YLBHI,  2013).  Kasus  selanjutnya  melibatkan  empat  pimpinan  KPK periode 2011 – 2015 yang secara beruntun dilaporkan ke pihak kepolisian. Bambang Widjojanto dilaporkan atas dugaan menghadirkan saksi palsu di Mahkamah Konstitusi. Setelahnya, menyusul Abraham Samad dengan pelaporan atas dugaan pemalsuan dokumen, foto mesra, gratifikasi dan lainnya. Tidak luput pula Adnan Pandu Praja dilaporkan atas tuduhan pengusaan PT Daisy Timber secara ilegal, dan terakhir Zulkarnain dilaporkan atas tuduhan gratifikasi. Laporan beruntun ini terjadi karena diketahui sebelumnya Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka (LBH Jakarta, 2015).
Pimpinan KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo dan Saut Situmorang juga tidak luput dari pelaporan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang. Laporan ini dilakukan karena penetapan Setyo  Novanto sebagai tersangka proyek E-KTP (UGM,  2017). Pelaporan dan serangan balik terhadap pemberantasan korupsi tidak hanya diarahkan terhadap
Pimpinan KPK saja, melainkan juga terhadap Pegawai KPK yang sedang bertugas. Penyidik KPK saat  itu,  Novel  Baswedan,  dilaporkan  atas  dugaan  penganiayaan  berat,  yang  diketahui  secara bersamaan sedang menangani kasus Irjen Djoko Susilo.
Pada 2013, Juru Bicara KPK Johan Budi dan sepuluh penyidik KPK lainnya dilaporkan ke Mabes Polri. Pelaporan ini berkaitan dengan penyitaan barang bukti atas dugaan kasus korupsi Luthfi Hasan Ishaaq (Dasahasta et al., 2013). Pada 2017, tiga pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditugaskan di KPK dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang tidak menyenangkan. Ketiga pegawai KPK tersebut sedang menangani adanya dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  menjerat  auditor  BPK,  Ali  Sadli  dan  Rochmadi Saptogiri (Rahayu et al., 2017). Upaya-upaya untuk mengganggu KPK atau corruptor fight back (Muttaqin & Susanto, 2018) memiliki dampak terhadap kinerja KPK. Contohnya, sebelum Bibit dan Chandra ditetapkan sebagai tersangka, pada bulan Januari-Juni 2009, KPK berhasil menang- kap  29  pelaku  korupsi.  Namun,  setelah  mereka  ditetapkan  tersangka,  KPK  hanya  berhasil menangkap 4 pelaku pada bulan Juli-Oktober 2009 (Husodo et al., 2011).
Pengalaman Pimpinan maupun Pegawai KPK yang diproses hukum saat sedang bertugas diatas tentu tidak semua terungkap oleh media. Bila dilihat dari pengalaman membongkar kasus korupsi tersebut, terdapat suatu pola pelaporan dan serangan balik terhadap pelaksananya agar pembe- rantasan  tindak  pidana  korupsi  terhambat  dan  bahkan  terhenti  di  tengah  jalan.  Hal  ini  wajar karena korupsi kejahatan luar biasa yang penanganannya tidak bisa hanya menggunakan cara- cara yang biasa, apalagi pelakunya adalah oknum yang memiliki kekuasaan. Maka setiap itu pula terjadi perlawanan, karena tugas pemberantasan tindak pidana korupsi akan diserang dengan cara apapun (Kristiana, 2016).
Pola pelaporan yang demikian dapat saja terulang kembali dan justru dimanfaatkan oleh pela- ku-pelaku korupsi untuk menghambat hingga menghentikan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Dapat dibayangkan bila saat melakukan tugas, pelaksananya justru diproses hukum dan para koruptor makin terus merugikan keuangan negara. Perlu upaya-upaya luar biasa untuk me- lawan  korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa.  Maka  menjadi  penting  untuk memberikan  perlin- dungan bagi pelaksana tugas pemberantasan tindak pidana korupsi agar dalam penanganannya tidak terhambat, terganggu, bahkan terhenti (Indrayana, 2017). Robinson dan Cahill (2005) me- negaskan bahwa agar apparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dapat diberikan hak imunitas.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Muttaqin  dan  Susanto  (2018)  juga mendukung kenyataan di atas. Penelitian tersebut menyatakan bahwa KPK akan selalu berhadapan dengan pola-pola serangan balik yang dilakukan oleh koruptor. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadli, bahwa untuk terbebas dari praktik korupsi maka perlu diatur pemberian hak imunitas (Fadli, 2018). Penelitian ini bisa dikatakan merupakan lanjutan dari penelitian di atas, dimana penelitian ini memberikan alasan pendukung mengapa hak imunitas terbatas perlu diberikan  kepada  KPK  sebagai  perlindungan  dalam  pemberantasan  korupsi.  Yang  paling membedakan tulisan ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah tulisan ini menawarkan model  pengaturan  hak  imunitas  terbatas  bagi  KPK,  yang  meliputi  pengaturan  terkait  subjek, bentuk, waktu ruang lingkup, pembatasan tindak pidana dan sanksi.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  untuk  menemukan  kebenaran  yang didasarkan pada pemikiran ilmiah di bidang hukum normatif (Ibrahim, 2006). Metode ini digu- nakan terkait dengan kekosongan hukum pengaturan hak imunitas terbatas terhadap pelaksana tugas  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Pendekatan  peraturan  perundang-undangan ( statute  approach )  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  serta  pendekatan konsep  ( conceptual approach ). Selain itu, juga menggunakan bahan hukum primer yaitu undang-undang yang meng- atur mengenai hak imunitas terbatas dan bahan sekunder berupa buku dan artikel ilmiah terkait dengan  hak  imunitas  terbatas.  Adapun  teknik  penelusuran  bahan  hukum  menggunakan  studi pustaka dan studi internet, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan analisis deskripsi.

## Hasil dan Pembahasan
Terdapat tiga sub bagian dalam pembahasan ini. Pertama, apa urgensi pengaturan hak imuni- tas terbatas bagi KPK sehingga begitu penting untuk diatur sebagai perlindungan dalam penangan dan penyelesaian korupsi. Kedua, diuraikan substansi pengaturan hak imunitas terbatas. Ketiga, diuraikan alternatif model pengaturan hak imunitas yang tepat bagi KPK.

## Hak Imunitas Terbatas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi
Korupsi dimasukkan sebagai extra ordinary crime (Spora, 2015) karena: (1) Dari sisi pelaku, setiap orang memiliki potensi melakukan tindak pidana korupsi baik itu orang susah, kaya, pintar, bodoh, masyarakat biasa, pejabat, maupun swasta; (2) Korban tindak pidana korupsi bersifat acak yang berarti setiap orang dapat menjadi korban tanpa merasa dirinya menjadi korban; (3) Akibat tindak pidana korupsi besar, meluas serta tidak statis; dan (4) Dilakukan secara terorganisir.
Korupsi pada umumnya tidak hanya merusak perekonomian, namun juga dapat berdampak terhadap kehidupan bernegara dan berbangsa (Kristiana, 2016). Dalam menangani korupsi, tidak akan manjur apabila hanya menggunakan cara-cara yang biasa. Sehingga untuk melawan kejahat- an  luar  biasa  perlu  juga  menggunakan  tindakan  yang  luar  biasa  ( extra  ordinary  measures ) (Mulyadi,  2013).  Pemerintah  sendiri  telah  mengatur  mengenai  hukum  formil,  hukum  materiil bahkan pengadilan khusus untuk menangani korupsi.
Berdasarkan mandatnya, meskipun KPK memiliki kewenangan yang kuat untuk melakukan penyelidikan hingga penuntutan, pencegahan dan penindakan, lebih jauh lagi melakukan koordi- nasi dan supervisi, dalam praktiknya terbukti menemui berbagai hambatan. Langkah KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi selalu dilawan oleh berbagai tekanan hingga intimidasi dari oknum  yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  atau  terancam.  Adanya  pelaporan  terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK membuat pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi terganggu dan berakibat kurang efektif (Endarto, 2014). Sebagaimana permasalahan yang ada, pola pelaporan terhadap  Pimpinan  dan  Pegawai  KPK  menunjukkan  bahwa  KPK  sangat  rentan,  mudah  untuk dilawan  dan  di  intervensi,  sehingga  berdampak  pada  penyelesaian  korupsi  terganggu.  Aparat penegak hukum lain menggunakan kewenangannya untuk hanya menjadikan tersangka Pimpinan KPK (Muttaqin & Susanto, 2018). Akibat adanya pelaporan tersebut tentu sangat merugikan. Ter- hadap Pimpinan dan Pegawai KPK yang dianggap bermasalah akan berdampak pada pencopotan jabatan/kedudukannya yang secara tidak langsung melumpuhkan tugas pemberantasan korupsi. Apabila dilihat, serangan balik koruptor terjadi berkali-kali dan terjadi secara bersamaan.
Arti  kata  hak  imunitas  tidak  lepas  dengan  kata  “imunitas”.  Hak  imunitas  secara  etimologi berasal dari bahasa inggris yaitu immunity yang berarti “ they were granted immunity form pro- secution ”  apabila  diartikan  “mereka  diberikan  kekebalan  dari  penuntutan”  atau  bila  disingkat yaitu kekebalan hukum. Istilah immunity juga merujuk kepada suatu hak yang dimiliki individu atau seseorang, dimana definisi imunitas sendiri dipopulerkan oleh filsuf hukum Amerika yang bernama  Wesley  Newcomb  Hohfeld  dalam  penelitiannya  yang  berjudul Fundamental  Legal Conceptions  as  Applied  in  Judicial  Reasoning (1919)  (Clarke  &  Foweraker,  2003). Black’s  Law Dictionary mendefinisikan  Imunitas  sebagai  “ an  exemption  from  a  duty,  liability,  or  service  of process, especially an exemption granted to a public official ” (Black’s Law Dictionary, 2004) . Immunity menurut Hohfeld pada dasarnya ialah ketidakmampuan seseorang untuk mengubah situasi  hukum  orang  yang  memiliki  imunitas,  yang  berarti  pemberian  perlindungan  terhadap orang dari adanya sebuah bahaya (Thompson, 2018). Sementara secara luas imunitas dalam arti parlemen ialah instrumen hukum yang dalam waktu sementara atau permanen dapat digunakan untuk  menghambat  tindakan  hukum  baik  itu  masalah  pidana  atau  perdata  (Hardt,  2015). Imunitas menurut Hohfeld difungsikan sebagai hak untuk memberikan kekebalan dari adanya bahaya yang mengarah kepada seseorang seperti dicontohkan pada diplomat atau anggota parle- men. Dapat dikatakan bahwa hak imunitas ialah suatu wewenang untuk mendapatkan kekebalan hukum yang diberikan oleh aturan atau undang-undang.Sejarah hak imunitas ini dapat dilihat pada sejarah parlementer di Eropa. Pada Article 9 of the 1689 English Bill of Rights menyatakan bahwa diskusi yang terjadi di Parlemen tidak boleh digugat di pengadilan atau tempat lain di luar Parlemen.  Pernyataan  dari  pemerintah  kolonial  Inggris  tersebut  akhirnya  menjadi  cikal  bakal
terbentuknya  model  lembaga  legislatif  negara-negara  lain  khususnya  Eropa  terutama  untuk mendapatkan immunity atau kekebalan hukum (Wigley, 2003).
Pada akhirnya Amerika Serikat juga menyertakan pernyataan yang sama pada konstitusinya bahwa Parlemen dalam menyampaikan pendapatnya tidak dapat diproses ke pengadilan, Peran- cis pun akhirnya juga menyatakan hal yang sama pada tahun 1789 dengan tambahan kekebalan dimana perwakilan rakyat tidak dapat dituduh tanpa adanya izin dari Majelis (Wigley, 2003). Dari sinilah legislatif berbagai dunia terus berkembang menggunakan kekebalan untuk melaksanakan tugasnya terutama dalam menyampaikan pendapat. Kekebalan ini yang sekarang dikenal dengan hak imunitas.
Selain itu, hak imunitas bukan merupakan penyimpangan dari prinsip persamaan di hadapan hukum. Apalagi dalam sejarah, imunitas parlemen dibutuhkan untuk melindungi parlemen dari tirani  penguasa.  Konsep  tersebut  akhirnya  juga  dilaksanakan  oleh  Belanda  pun  saat  semula bernama Republik Batavia, hak imunitas ditegaskan pada konstitusi legislatif mereka. Akan tetapi, setiap  negara  tentu  memiliki  perbedaan  masing-masing,  misalnya  Belanda  dan  Perancis  yang memiliki imunitas yang berlaku hanya saat aktif di parlemen, Inggris sebaliknya (Hardt, 2013).
Hak  imunitas  terbatas  sendiri  telah  diakui  secara  internasional  oleh  beberapa  lembaga antikorupsi di dunia dalam undang-undang anti korupsi mereka, seperti contohnya lembaga anti korupsi milik Malaysia dan Swaziland. Pemberian hak imunitas terbatas ini menjadi wajar melihat negara-negara  lain  telah  lebih  dahulu  menerapkannya,  dengan  mengingat  korupsi  merupakan kejahatan luar biasa. Malaysia dalam Anti-Corruption Commission Act 2009 Article 72 dan seperti juga Swaziland dalam Prevention of Corruption Act, 2006 Section 17 mengatur larangan adanya penuntutan  atau  gugatan  bagi  penegak  hukum  saat  melaksanakan  tugasnya  berdasarkan peraturan tersebut.
Di Indonesia, hak imunitas telah dikenal pertama melalui lembaga DPR. Di samping itu, sebe- narnya beberapa peraturan di Indonesia seperti: Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Undang-Undang  MD3),  Undang- Undang tentang Advokat (Undang-Undang Advokat 2003), Undang-Undang tentang Ombudsman Republik  Indonesia  (Undang-Undang  ORI  2008),  Undang-Undang  tentang  Badan  Pemeriksa Keuangan (Undang-Undang BPK 2006), Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (Undang-Undang  PPLH  2009),  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban (Undang-Undang PSK 2014) sudah mengatur hak imunitas yang lebih dikenal dengan hak atas kekebalan hukum yaitu kebal dari adanya tuntutan atau gugatan di muka pengadilan demi kelancaran tugasnya. Hampir semua parlemen di seluruh dunia menggunakan hak imunitas untuk dapat melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugasnya (Simarmata, 2018).
Hak imunitas tentu sangat membantu dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi. Imu- nitas terbatas juga merupakan salah satu prinsip penguatan anti korupsi dalam Jakarta Principles 2017.  Prinsip  imunitas,  menyatakan  bahwa  pimpinan  dan  staf  lembaga  anti-rasuah  harus diberikan hak imunitas dari proses peradilan apapun selama melaksanakan tugas yang diberikan ( Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies , 2012).
Untuk itu di dalam dasar hukum tugas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dirumus- kan instrumen hukum yang memberikan kekebalan sementara (hak imunitas terbatas) kepada KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pemberian kekebalan digunakan tentu untuk meminimalkan  pelaporan  terhadap  pelaksanaan  tugas  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  pola  serangan  balik  koruptor  yang  selalu  berjalan  secara  bersamaan  (Vermont League of Cities &and Town, 2020). Tentu sambil memastikan bahwa hak tersebut tidak sampai disalahgunakan sebagai perlindungan untuk melindungi pribadinya yang memang bermasalah (Indrayana, 2017).
Hak imunitas terbatas yang dimaksud sudah jelas memiliki batasan yang artinya bukan berarti Pimpinan dan Pegawai KPK tidak dapat disentuh oleh hukum sama sekali. Sebab yang memung- kinkan  digunakan  dan  diterapkan  ialah  hak  imunitas  terbatas  atau  sementara  yang  memiliki batasan-batasan  atau  syarat-syarat  tertentu  (Muttaqin  &  Susanto,  2018).  Batasan  umum  yang biasanya  diatur  yaitu:  (1)  perlindungan  hanya  berlaku  ketika  melaksanakan  tugas  dan  wewe- nangnya, (US Department of Justice, 2022); (2) perlindungan hanya diberikan selama menduduki
jabatan; dan (3) ketika tertangkap tangan melakukan tindak pidana berat, imunitas akan hilang. Apabila Pimpinan dan Pegawai KPK melakukan pelanggaran hukum maka tetap akan diproses sesuai aturan yang semestinya. Proses tersebut akan tetapi dapat diterapkan apabila Pimpinan dan Pegawai KPK sudah tidak menduduki jabatannya.
Pemberian hak imunitas terbatas terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK harus dilihat dari sudut pandang bukan karena KPK adalah lembaga yang istimewa atau merupakan “anak emas” diban - ding lembaga-lembaga lain. Sebaliknya pemberian hak imunitas terbatas tersebut harus dipan- dang sebagai suatu kebutuhan untuk melindungi tujuan negara dalam menyelenggarakan negara yang bebas dari korupsi yang mengarah untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Fadli, 2018). Adanya  pemberian  hak  imunitas  terbatas  tidak  akan  melanggar  prinsip  persamaan  di  depan hukum. Agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equality before the law , tindakan tersebut haruslah merupakan impunitas yang mencakup setiap aspek kehidup- an warga negara; hal ini akan menjadi benar apabila hak imunitas tersebut bersifat absolut tanpa batasan, namun kenyataannya tidak demikian. (Arief, 2019).
Meskipun hak imunitas diperlukan, namun harus diterapkan dengan batasan-batasan, karena imunitas dapat menimbulkan impunitas jika diterapkan tanpa batasan (Chêne, 2013). Sekalipun terdapat independensi, tetap harus ada pengawasan. Kekebalan tanpa pengawasan akan berpo- tensi  kepada  manipulasi  yang  akan  menjadi  “jaket  kebal  hukum” (Komisi  Yudisial  Republik Indonesia,  2012).  Pemberian  hak  imunitas  terbatas  perlu  diberikan  mengingat  dengan  tugas pemberantasan kejahatan luar biasa dan dampaknya yang luas. Terdapat dalil yang berbunyi salus populi  supreme  lex yang  diartikan  bahwa  tindakan  apapun  dapat  dilakukan  demi  menjaga keselamatan bangsa (Mahfud, 2007).
Selain pejabat KPK yang berhak mendapatkan hak imunitas, hak imunitas juga diberikan oleh undang-undang kepada anggota legistalif, diplomat, advokat, anggota Ombudsman, anggota BPK, pejuang lingkungan hidup, serta saksi dan korban. Pemberian hak imunitas terbatas tersebut selu- ruhnya untuk kelancaran melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang mereka. Jadi bukan karena individu  mereka,  melainkan  dalam  lingkup  pelaksanaan  tugas,  fungsi,  dan  wewenangnya  saja (Blok, 2013).
Tentu dengan adanya pemberian hak imunitas terbatas tidak melulu membuat Pimpinan dan Pegawai  KPK  melakukan  kewenangan  mereka  secara  sewenang-wenang.  Sebaliknya,  mereka tetap harus melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan berdasarkan peraturan yang berlaku,  yang  berarti  mereka  tetap  harus  menghormati  hak  asasi  manusia  (Panjaitan,  2018). Adanya hak imunitas terbatas tentu akan membuat Pimpinan dan Pegawai KPK tak perlu khawa- tir dalam melaksanakan tugas dan tanpa takut dilaporkan balik yang mengarah kepada pelaporan tindak pidana. Dengan adanya perlindungan tambahan ini, diharapkan pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif dan meminimalisir tindakan korupsi. (Sosiawan, 2019).

## Substansi Pengaturan Hak Imunitas Terbatas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi
Apabila KPK diberikan perlindungan berupa hak imunitas tersebut, bagaimana bentuk yang tepat dan efisien bagi KPK. Maka perlu dirumuskan dengan menelaah bentuk dan pelaksanaan dari perundang-undangan yang mengatur hak imunitas lainnya. Selanjutnya adalah dengan mem- perhatikan bagaimana pelaksanaan tugas beserta hak imunitas tersebut dapat berjalan dengan baik. Kedua, di samping ada kekebalan hukum tentu juga perlu diatur batasan-batasan sebagai- mana aturan yang lain agar dalam pelaksanaannya tidak dilakukan dengan sewenang-wenang dan guna menjaga bahwa semua orang di hadapan hukum adalah sama (Fadli, 2018). Uniknya, keten- tuan  yang  mengatur  hak  imunitas  memiliki  batasannya  masing-masing  dan  tidak  tanpa  batas. Lebih lanjut akan dibahas di bawah:
Subjek Hak Imunitas: Pimpinan, Penyidik dan Penuntut Umum
Subjek yang berhak diberi hak imunitas adalah orang yang memiliki posisi strategis terutama dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya.  Bila  mengacu  pada  peraturan  hak  imunitas  di Indonesia, tidak semua subjek di suatu instansi/lembaga dapat diberikan hak imunitas. Seperti halnya  dalam  Undang-undang  MD3,  hanya  anggota  MD3  saja  yang  berhak  mendapatkannya. Alasan dipilihnya hanya anggota-anggota ini adalah karena posisi mereka sebagai wakil rakyat
sebagaimana legislator di dunia dalam pembentukan peraturan hingga melaksanakan fungsinya (Aulawi, 2003).
Dalam Pasal 16 Undang-undang Hubungan Luar Negeri, hak imunitas juga diberikan kepada diplomat. Mengapa? Sebab diplomat sendiri memiliki tugas yang besar untuk mewakili negara asalnya di negara penerima, dimana diplomat berkewajiban untuk meningkatkan serta mengem- bangkan hubungan kerja sama guna kepentingan nasional dan kepentingan bersama (Anggraini et al., 2016). Jadi pemberian hak imunitas tersebut bukan untuk kepentingan pribadi diplomat seorang namun demi menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien. Begitu juga dengan pejuang lingkungan hidup, mereka diberikan hak imunitas dalam Pasal 66 Undang- undang  PPLH  manakala  ada  pelaporan  atau  penuntutan  balik  akibat  perjuangan  mereka (Sembiring, 2017). Sekali lagi pemberian hak imunitas ini bukan untuk alasan pribadi atau kepen- tingan tertentu, apalagi hanya demi kebal terhadap hukum melainkan diberikan dengan pertim- bangan  tugas  dan  wewenang  yang  diterima  atau  diemban.  Pemberian  hak  imunitas  menjadi penting mana  kala  tugas dan  wewenang  tersebut berhadapan dengan  pihak-pihak  yang dapat melakukan serangan balik.
Pimpinan, penyidik, dan penuntut umum KPK sebagai garda terdepan dalam proses pembe- rantasan korupsi sudah selayaknya diberikan hak imunitas untuk melindungi mereka dari serang- an balik. Mengingat pentingnya mewujudkan clean Government, sudah selayaknya perlindungan hukum berupa hak imunitas diberikan kepada pimpinan, penyidik, dan penuntut umum KPK yang berhadapan langsung dengan para koruptor. Menurut Denny Indrayana (2017), terdapat peng- akuan internasional bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan lembaga independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi, seperti KPK, harus diberikan hak imunitas (Fadli, 2018).  Selain  itu,  perlu  dicatat  bahwa  pemberian  hak  imunitas  tidak  hanya  terbatas  pada pimpinan  KPK  saja,  tetapi  pegawai  KPK  lainnya  juga  harus  mendapatkan  hak  imunitas  untuk melindungi mereka dari gangguan baik dalam bentuk pidana maupun perdata yang secara sengaja ditujukan untuk menghalangi tugas mereka dalam memberantas korupsi (Fadli, 2018).
Bentuk Hak Imunitas: Tidak dapat Diinterogasi, Ditangkap, Ditahan, Dituntut atau Digugat
Tanpa hak imunitas akan membuat pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi rentan dan mudah di intervensi (Indrayana, 2017). Namun demikian, sekalipun ada hak imunitas, maka  bentuknya  perlu  dirumuskan  secara  tepat  guna  agar  benar-benar  dapat  melindungi seseorang untuk melakukan tugasnya dengan efisien. Pada umumnya, bentuk hak imunitas yang biasa diatur adalah kekebalan secara hukum perdata dan pidana. Seperti Pasal 16 Undang-undang Advokat  memberikan  kekebalan  atau  hak  imunitas  dengan  bentuk  tidak  dapat  dituntut  baik secara perdata maupun pidana. Bahkan pasal tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konsti- tusi Nomor 26/PUU-XI/2013 memutuskan kekebalan tersebut tidak hanya dalam persidangan tetapi  juga  diluar  persidangan.  Demikian  juga  dengan  anggota  BPK  yang  memiliki  bentuk  hak imunitas tidak dapat dituntut di muka pengadilan ketika menjalankan tugasnya (Undang-undang BPK 2006).
Dalam  pelaksanaannya,  tentu  kita  perlu  melihat  bagaimana  bentuk  hak  imunitas  ini  dapat melindungi seseorang  dalam menjalankan  tugasnya  atau  bisa jadi  sebaliknya  hak  imunitas ini dapat  menjadi  bumerang  bagi  orang  tersebut  (Fawbush,  2023).  Misalkan  saja  ada  orang  yang mengetahui suatu tindak pidana, kemudian orang tersebut diminta untuk menjadi saksi dalam suatu tindak pidana yang diketahuinya tadi. Kebanyakan orang pasti akan takut dan tidak mau menjadi saksi dengan alasan ada ancaman dari pihak lain yang diarahkan kepada dirinya atau keluarganya, takut ikut turut terlibat tindak pidana tersebut, harus meluangkan waktu dan uang, atau bila berkaitan dengan kejahatan korporasi akan berdampak pada pribadi mereka (Ojaruddin, 2018).
Oleh karena itu, seorang saksi yang ingin membantu penyelesaian suatu tindak pidana perlu diberikan perlindungan, sehingga dalam memberikan kesaksiannya tidak terbebani atau  takut namun merasa aman (UNCAC). Maka melalui Undang-undang PSK, saksi maupun korban tidak dapat dituntut atas kesaksiannya yang diberikan (Undang-undang PSK). Bentuk demikian efektif kepada  orang  yang  hendak  memberikan  kesaksiannya,  melihat  fungsinya  untuk  membantu menyelesaikan  suatu  tindak  pidana.  Sebagai  contoh  di  New  South  Wales,  Australia,  undang-
undang menyediakan perlidungan yang komperhensif, tidak hanya untuk semua pegawai badan anti korupsi, tetapi juga bagi praktisi hukum yang membantu  lembaga anti korupsi atau saksi (UNODC, 2020).
Sebagai  contoh  yang  lain  adalah  bentuk  hak  imunitas  dalam  Undang-undang  PPLH.  Dalam Pasal 66 setiap pejuang lingkungan hidup diberikan perlindungan tidak dapat dituntut ataupun digugat.  Perlindungan  ini  diberikan  mengingat  dahulu  terdapat  kasus-kasus  perusahaan  yang menuntut  pidana  pencemaran  nama  baik  serta  menggugat  perdata  pejuang  lingkungan  hidup yang sebenarnya telah lebih dahulu melaporkan dugaan terjadinya perusakan lingkungan hidup oleh  perusahaan-perusahaan  tersebut  (Satyahaprabu,  2016).  Namun  bentuk  hak  imunitas  ini dirasa  kurang  efisien  karena  pejuang lingkungan hidup  bisa  memperoleh perlindungan  ketika telah menempuh proses hukum atau persidangan (Sembiring, 2017). Artinya mereka baru dapat mengajukan perlindungan hukum melalui eksepsi dan pembelaan dengan menyatakan mereka dilindungi oleh Pasal 66 Undang-undang PPLH.
Sebagaimana tugas dan wewenang KPK yang besar dalam penyelenggaraan negara dan agar pelaksanaannya berjalan efisien, maka bentuk hak imunitas yang dirumuskan adalah tidak dapat diinterogasi, ditangkap, ditahan, dituntut serta digugat sebagaimana Undang-undang ORI lebih dulu mengaturnya. Interogasi, penangkapan, penahanan dan penuntutan merupakan kewenang- an-kewenangan  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  penegak  hukum,  namun  jika  dikenakan kepada pimpinan, penyidik dan penuntut umum di KPK dapat mengganggu pelaksanaan tugas mereka. Termasuk gugatan juga dapat mengganggu pelaksanaan tugas mereka, karena mereka akan disibukkan dengan penyelesaian-penyelesaian gugatan kepada mereka.
Waktu Hak Imunitas: Ketika Menduduki Jabatan di KPK
Selain merumuskan subjek dan bentuk mengenai hak imunitas, maka selanjutnya perlu meru- muskan mengenai kapan hak imunitas ini berlaku bagi Pimpinan, Penyidik, maupun Penuntut Umum KPK. Pada umumnya hak imunitas ini baru diberikan pada saat orang menduduki jabatan- nya di suatu lembaga atau instansi. Sehingga jelas tidak secara sembarangan suatu perlindungan hukum diberikan begitu saja kepada seseorang. Melihat berbagai perundang-undangan yang telah mengatur hak imunitas, maka seseorang baru dapat diberikan hak imunitas setelah dia secara resmi atau secara hukum telah menerima suatu jabatan berdasarkan peraturan yang mengatur- nya.
Mengacu hak imunitas pada anggota MD3, maka hak imunitas tersebut berlaku ketika mereka secara  hukum  dapat  disebut  sebagai  anggota  MD3.  Ini  berarti  mereka  harus  melalui  berbagai mekanisme  hingga  mengucapkan  sumpah/janji  secara  bersama-sama  (Undang-undang  MD3). Sama  juga  terhadap  seorang  advokat,  orang  tersebut  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan sebagaimana  Undang-undang  Advokat  dan  harus  diangkat  dengan  mengucapkan  sumpah  di Pengadilan Tinggi. Barulah hak imunitas berlaku bagi orang tersebut yang secara hukum telah diangkat sebagai advokat. Begitu juga dengan diplomat, anggota BPK, maupun anggota ORI, baru memiliki  hak  imunitas  manakala  secara  hukum  mereka  dapat  disebut  sebagai  pemilik  hak imunitas.
Dengan  kata  lain  hak  imunitas  tidak  berlaku  ketika  Pimpinan,  Penyidik,  maupun  Penuntut Umum KPK secara hukum tidak menduduki jabatan tersebut. Sebaliknya seperti berlakunya hak imunitas seorang advokat, imunitas akan melekat kepada mereka yang menjabat sesuai kewe- nangan yang diberikan atau sesuai profesi yang dijalankan (Tampi et al., 2018). Bentuk waktu yang sedemikian juga sejalan dengan subjek yang diberikan hak imunitas. Dimana bila memang tidak menjabat, maka hak imunitas tersebut tidak berlaku terhadap mereka. Rumusan ini diatur agar  subjek  hak  imunitas  yaitu  Pimpinan,  Penyidik  dan  Penuntut  Umum  KPK  tidak  merasa memiliki hak istimewa dan menghindari penyalahgunaan wewenang.
Ruang Lingkup Hak Imunitas: Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Hal  selanjutnya  yang  tak  kalah  penting  adalah  merumuskan  mengenai  ruang  lingkup  hak imunitas ini dapat berlaku atau sejauh mana kekebalan hukum ini dapat melindungi Pimpinan, Penyidik dan Penuntut Umum KPK.  Bila mengacu  kepada perundang-undangan mengenai hak imunitas, sekali lagi kesemuanya demi mendukung kelancaran suatu tugas dan wewenang dari
adanya gangguan-gangguan yang berpotensi menghambat. Adanya ruang lingkup ini juga guna membantu bagaimana dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, seseorang dapat lebih tenang tanpa  takut  dituntut  secara  hukum  (Muttaqin  &  Susanto,  2018).  Sehingga,  seseorang  tersebut akan lebih berani dan tidak mudah terombang-ambing karena telah mengetahui bahwa ada per- lindungan hukum dari tugas dan wewenang yang diamanatkan baginya.
Sebagaimana dijabarkan, pemberian hak imunitas selalu berkaitan dengan bagaimana tugas dan wewenang yang sedang dilakukan oleh seseorang. Misalnya saja seorang advokat, dengan adanya hak imunitas yang melekat padanya secara tidak langsung menggambarkan bahwa dari pelaksanaan tugas profesinya ada konsekuensi hukum yang berpotensi mengganggu kebebasan tugasnya dalam membela klien seperti muncul tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan maupun yang dapat merendahkan harkat martabatnya (Arif, 2018). Oleh karena itu, ruang lingkup hak imunitas bagi seorang advokat mencakup semua hak istimewa yang dapat melindunginya dari konsekuensi yang disebutkan di tas dan mendorong pelaksanaan tugasnya.
Demikian pula, ruang lingkup hak atas kekebalan bagi diplomat, yang merupakan perwakilan dari negara masing-masing, terkait dengan tugas dan wewenang mereka. Ruang lingkup perlin- dungan  bagi  diplomat  mencakup  semua  hak  istimewa  yang  dapat  dilindungi  (Suryokusumo, 1995).  Pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  anggota  MD3  juga  demikian,  dengan  adanya  hak imunitas bagi legislator dalam membela kepentingan rakyat, mereka dapat lebih berani dalam mengutarakan  pendapat  tanpa  takut  dituntut  dan  lebih  konsentrasi  kepada  tugasnya  (Massie, 2019).  Hak  imunitas  dalam  Pasal  66  Undang-undang  PPLH  untuk  tidak  dituntut  atau  digugat secara hukum juga akan melindungi seperti itu, agar pihak pengadu  yaitu pejuang lingkungan hidup sebagai pihak yang lemah tidak takut untuk melaporkan suatu pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi (Al Amruzi, 2011).
Sebagai contoh nyata hak imunitas dapat melindungi seseorang dalam pelaksanaan tugasnya adalah kasus BPK Kalimantan Timur yang digugat ke PN Samarinda oleh Wakil Bupati Kutai Timur atas hasil pemeriksaan BPK (Noor, 2013). Kasus ini berawal dari laporan BPK Provinsi Kaltim terhadap salah satunya terkait belanja bantuan sosial. Laporan tersebut oleh Wakil Bupati Kutai Timur, digugat dengan menganggap bahwa BPK telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Di PN, gugatan Wakil Bupati Kutai Timur dikabulkan sebagian, tetapi pada tingkat banding dan kasasi  justru  sebaliknya.  Melalui  Putusan  Nomor  246  K/Pdt/2012  Mahkamah  Agung malahan menguatkan putusan banding dengan menyatakan bahwa BPK memiliki hak imunitas yang dija- min undang-undang yaitu  Pasal  26 Undang-undang BPK itu sendiri. Dengan kata lain, laporan hasil pemeriksaan BPK tidak dapat digugat karena laporan tersebut merupakan atas dasar melak- sanakan tugas pokok yang dilindungi Undang-undang BPK. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung memperkuat dan jelas menyatakan bahwa hak imunitas melindungi BPK dari tugas yang dilaksanakannya.
Berkaca dari perundang-undangan serta pengalaman tugas dan wewenang  pelaksana tugas pemberantasan  korupsi,  maka  ruang  lingkup  hak  imunitas  yang  dirumuskan  ialah  dalam  hal lingkup pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Hak imunitas atau kekebalan tersebut nantinya hanya berlaku ketika Pimpinan, Penyidik, maupun Penuntut Umum KPK sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya (Hasibuan, 2018). Dengan adanya pemberian hak imunitas, bukan ber- arti Pimpinan, Penyidik, maupun Penuntut Umum KPK dapat bertindak secara sewenang-wenang. Ada nilai-nilai kepatutan yang harus dijaga. Pun dalam pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi, Pimpinan, Penyidik, maupun Penuntut Umum KPK tidak diperkenankan untuk bertindak di luar batas kewenangannya.
Pembatasan Berdasarkan Sanksi Etik: Mendapat Sanksi Berat atas Pelanggaran Etik
Setelah merumuskan unsur lainnya pada hak imunitas, langkah selanjutnya adalah merumus- kan  batasannya,  untuk  memastikan  bahwa  hak  tersebut  tidak  diterapkan  secara  sewenang- wenang.  Apabila  hak  imunitas  tersebut  tanpa  batas,  yang  akan  mengarah  kepada  impunitas ( untouchable ) yaitu tidak dapat disentuh sama sekali oleh hukum (Indrayana, 2017). Oleh karena- nya, agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang bermasalah maka hak imunitas harus tetap ada batasan (Balcerzak, 1985).
Selain perlu taat pada peraturan, ketaatan terhadap kode etik dan pedoman berperilaku juga dijadikan acuan untuk mengontrol pelaksanaan tugas dan wewenang. Sama seperti lembaga atau instansi lain, KPK juga memiliki kode etik dan pedoman berperilaku yang harus ditaati. Kode etik dan pedoman berperilaku adalah pedoman bagaimana berperilaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta interaksi sosial (Peraturan Dewan Pengawas KPK, 2020). Melalui kode etik ini juga mengingatkan bahwa Pimpinan KPK pun dapat diberhentikan apabila memang terbukti melang- gar etik dan dijatuhi sanksi berat.
Sejalan dengan penegakan kode etik, setiap profesi tentu memiliki kode etiknya masing-ma- sing. Apabila memang terbukti melakukan pelanggaran etik dan dijatuhi sanksi berat, maka hak imunitas tidak berlaku atas orang tersebut. Seperti anggota MD3, khususnya DPR RI yang hak imunitasnya  dibatasi  oleh  peraturan  kode  etik.  Selain  itu,  meski  memiliki  hak  imunitas  dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya,  tetap wajib menjunjung etika serta tata krama (Muniri, 2019).
Batasan mengenai etik juga berkaitan dengan itikad baik dalam suatu pelaksanaan tugas dan wewenang.  Misalnya  saja  batasan  hak  imunitas  advokat,  itikad  baik  berarti  setiap  tindakan advokat harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kode etik, apabila dilanggar maka layak untuk diproses secara hukum. Dengan batasan hak imunitas tersebut, tentu advokat ketika melaksanakan tugasnya harus sesuai kode etik dan hukum. Apabila terdapat pe- langgaran norma hukum terutama pidana seperti penyuapan maka tentu hal tersebut merupakan pengecualian dari hak imunitas advokat (Chairani, 2018).
Ombudsman RI sendiri dalam penjelasan Pasal 10 Undang-undang ORI menyatakan bahwa hak imunitas tersebut tidak berlaku apabila insan ORI melakukan pelanggaran hukum. Tentu pelang- garan hukum tersebut berkaitan dengan kode etik insan ORI serta pelanggaran hukum pidana. Sebagaimana  kasus  yang menyeret Wakil  Ketua  ORI  2012-2017  Azlaini  Agus  yang  melakukan pelanggaran etik dan tindak pidana penganiayaan ringan yaitu melakukan penamparan terhadap pegawai angkasa pura karena merasa pelayanan di sana kurang baik sebagaimana sudah kewajib- an tugasnya mengawasi. Akibatnya Wakil Ketua ORI tersebut dihentikan dan telah memperoleh sanksi etik yang kemudian di lanjut proses pidana (Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 15/Pid/TPR/2014/PN.PBR,  2014).  Dari  kasus  tersebut,  telah  jelas  bahwa  hak  imunitas  tidak berlaku terhadap anggota Ombudsman yang melakukan bukan lingkup tugasnya dan melanggar hukum yaitu adanya pelanggaran etik dan tindak pidana penganiayaan ringan. Kode etik  akan menjadi bermanfaat ketika dapat membantu menyaring insan-insan internal yang dirasa telah melakukan perilaku menyimpang sebelum masuk ranah hukum, dalam hal ini agar sumber daya KPK bisa dikontrol demi terwujudnya profesionalisme (Nasrullah, 2020).
Pembatasan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana: Melakukan Tindak Pidana Khusus
Beberapa negara menetapkan pengecualian terhadap ketentuan imunitas ketika subjek ter- tangkap tangan melakukan kejahatan, terutama kejahatan serius seperti korupsi (Vrushi, 2018). Oleh  karena  itu,  jika  pejabat  KPK  melakukan  tindak  pidana  khusus,  maka  hak  imunitas  tidak berlaku. Contoh  tindak pidana khusus antara lain terorisme,  pelanggaran HAM berat,  korupsi, perdagangan  orang,  dan  penyalahgunaan  narkotika  (Penjelasan  Pasal  245  ayat  (2)  huruf  (c) Undang-undang  MD3).  Kejahatan-kejahatan  tersebut  merupakan  kejahatan  luar  biasa  karena berdampak  secara  masif  dan  menyeluruh  dalam  kehidupan  masyarakat  (Muhammad,  2019). Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Mark A. Drumbl (2007) yang menyatakan bahwa kejahatan luar biasa adalah kejahatan yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya karena memiliki sifat yang serius, meluas dan masif.
Contoh dari pembatasan hak imunitas adalah kasus korupsi proyek E-KTP. Penyelidikannya ditangani oleh KPK. Setya Novanto merasa bahwa dirinya dilindungi oleh hukum dan tidak dapat ditetapkan  sebagai  tersangka,  sehingga  dia  mencoba  menggunakan  hak  imunitasnya  untuk menghindari penyelidikan KPK. Demikian juga, pengacaranya menyatakan pandangan bahwa ia juga tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka karena hak imunitasnya sebagai advokat. Secara hukum, keduanya tidak memperhatikan batasan-batasan yang diatur Undang-undang MD3 dan Undang-undang Advokat. Dalam Undang-undang MD3 sudah jelas disebutkan bahwa jika seorang anggota  DPR  RI  diduga  melakukan  tindak  pidana  khusus,  maka  tidak  ada  kekebalan  hukum
baginya  (Pasal  245  ayat  (2)  huruf  (c)  Undang-undang  MD3).  Demikian  juga  dengan  Undang- undang  Advokat  yang  mengatur  bahwa  jika  seorang  advokat  tidak  menjalankan  profesinya dengan iktikad baik, maka hak imunitas tidak melekat padanya (Undang-undang Advokat).

## Model yang tepat dalam Pengaturan Hak Imunitas Terbatas bagi KPK
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami mengusulkan ketentuan berikut ini sebagai model pengaturan hak imunitas yang sesuai untuk pejabat KPK:
Pasal …..
(1) Dalam lingkup pelaksanaan tugas dan wewenang, Pimpinan, Penyidik dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat diinterogasi, ditangkap, ditahan, dituntut, dan digugat di muka pengadilan.
(2) Ketentuan  dalam  Ayat  (1)  berlaku  pada  saat  Pimpinan,  Penyidik  dan  Penuntut Umum menduduki jabatannya di Komisi Pemberantasan Korupsi.
(3) Tindak pidana yang telah dilakukan oleh Pimpinan, Penyidik dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi baik sebelum menduduki jabatan maupun pada saat menduduki jabatan hanya dapat diproses setelah tidak menduduki jabatan tersebut.
(4) Ketentuan dalam Ayat (1) dan Ayat (3) tidak berlaku apabila Pimpinan, Penyidik dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat sanksi berat atas pelanggaran etik yang dilakukan atau melakukan tindak pidana khusus antara lain tindak  pidana  korupsi,  pelanggaran  HAM  berat,  tindak  pidana  terorisme,  tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Jika model pengaturan hak imunitas tersebut diadopsi, diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan bagi pelaksana tugas pemberantasan korupsi, sehingga tidak akan ada hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberantasan korupsi. Dukungan penuh ini penting melihat tugas pemberantasan tindak pidana korupsi menyentuh seluruh aspek penyelenggara pemerin- tah (Satispi & Taufiqurokhman, 2022). Model yang diusulkan terkait hak imunitas terbatas bagi pelaksana tugas KPK harus dapat diwujudkan dengan melakukan perubahan atau revisi undang- undang yang mengatur KPK. Di samping itu, tentu tetap memperhatikan mengenai aspek-aspek terkait agar dalam pelaksanaannya tidak justru menimbulkan masalah yang baru.
Pemberian  hak  imunitas  terbatas  bagi  KPK  dapat  meningkatkan  kinerja  penegakan  hukum korupsi di Indonesia. KPK dapat fokus pemberantasan korupsi, daripada disibukkan oleh proses hukum yang dihadapi oleh pimpinan KPK, khususnya Komisioner. Pasal 32 Undang-undang KPK menyatakan bahwa jika Komisioner KPK ditetapkan menjadi terdakwa, maka dia akan berhenti atau  diberhentikan.  Pemberhentian  ini  pasti  akan  berdampak  pada  proses  pengambilan keputusan dalam penanganan korupsi.

## Simpulan
Pemberian  hak  imunitas  terbatas  kepada  petugas  KPK  merupakan  hak  yang  seharusnya diberikan,  mengingat  sifat  tindak  pidana  korupsi  yang  memiliki  dampak  yang  sistematis  dan meluas.  Ketika  KPK  memiliki  hak  imunitas,  diharapkan  dapat  meminimalkan  gangguan  yang bertujuan menghambat tugas bahkan melemahkan KPK.  Hak imunitas terbatas bagi KPK akan meningkatkan  kinerja  dalam  pemberantasan  korupsi  tanpa  takut  terhambat  adanya  serangan balik dari koruptor. Oleh sebab itu, hak imunitas terbatas sangat penting untuk diberikan kepada pelaksana tugas KPK.
Model pengaturan hak imunitas terbatas yang diusulkan adalah bahwa dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya, pimpinan, penyidik dan penuntut umum KPK tidak dapat diinterogasi, ditangkap, ditahan, dituntut, atau digugat selama menduduki jabatannya. Hal ini berarti selama menduduki jabatannya di KPK, mereka kebal terhadap tuntutan hukum atas tindak pidana yang dilakukannya,  baik  yang  dilakukan  sebelum  maupun  selama  menjabat.  Namun,  kekebalan tersebut akan hilang ketika mereka tidak lagi menjabat. Selain itu, jika mereka menerima sanksi berat atas pelanggaran etik atau melakukan tindak pidana khusus, maka imunitas mereka akan
hilang.  Dengan  demikian,  semua  orang  pada  dasarnya  sama  di  mata  hukum.  Undang-undang harus diamandemen untuk memberikan dukungan hukum terhadap model yang diusulkan.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak, khususnya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sehingga penulisan ini dapat selesai dengan baik.

## Referensi
Al Amruzi, M. F. (2011). Upaya penegakan hukum lingkungan melalui penerapan asas strict liability. Masalah-Masalah Hukum , 40 (4), 454 – 460.
Anggraini, C., Susetyorini, P., & Roisah, K. (2016). Penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik ditinjau dari konvensi wina 1961 (studi kasus penyelundupan emas oleh pejabat diplomatik korea utara di bangladesh). Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1 – 17.
Arief, S. A. (2019). Dekonstruksi hak imunitas anggota DPR dalam perspektif equality before the law. Jambura Law Review , 1 (1), 22 – 45. https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.2016
Arif, K. (2018). Perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. IQTISAD , 5 (1). https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2206
Aulawi, A. (2003). Perspektif pelaksanaan hak imunitas anggota parlemen dan pelaksanaanya di beberapa negara. Journal of Political Philosophy , 11 (1).
Balcerzak, S. E. (1985). Qualified immunity for government officials: the problem of unconstitutional purpose in civil rights litigation. Yale LJ , 95 , 126.
Black’s Law Dictionary. (2004). The law dictionary . https://thelawdictionary.org/?s=immunity Blok, A.-C. (2013). Immunity: Does it protect the corrupt? Civil UNCA Coalition Sosiety. https://uncaccoalition.org/immunity-does-it-protect-the-corrupt/
Chairani, M. A. (2018). Hak imunitas advokat terkait melecehkan ahli. JUSTITIA JURNAL HUKUM ,
2 (1). https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1236
Chêne, M. (2013). Anti-corruption clauses in constitutions . Transparency International.
Clarke, P. B., & Foweraker, J. (2003). Encyclopedia of democratic thought . Routledge.
Dasahasta, R., Fariha, L., Mubarok, J., Badoh, F., Simamora, N. N., Biky, A., Rizaldi, M., Widadi, A., Pringgodigdo, P., Rahmawan, T. I., & Saenong, I. B. (2013). No impunity, melawan korupsi politik: Laporan mayarakat sipil tentang implementasi UNCAC di Indonesia tahun 2013 . Transparency International Indonesia (TII). https://mappifhui.org/wp- content/uploads/2015/10/CSO-report-UNCAC1.pdf
Drumbl, M. A. (2007). Atrocity, punishment, and international law . Cambridge University Press.
Endarto, E. (2014). Kendala KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Jurnal Lingkar Widyaiswara , 1 (3), 6 – 15.
Fadli, M. (2018). Pentingnya hak imunitas bagi komisi pemberantasan korupsi (the importance of immunity rights to corruption eradication commission). Jurnal Legislasi Indonesia , 12 (1).
Fawbush, J. (2023). Qualified immunity: Both sides of the debate . FindLaw.
https://supreme.findlaw.com/supreme-court-insights/pros-vs-cons-of-qualified- immunity--both-sides-of-debate.html
Hardt, S. (2013). Parliamentary immunity : a comprehensive study of the systems of parliamentary immunity of the United Kingdom, France, and the Netherlands in a European context [Maastricht University]. https://doi.org/10.26481/dis.20130926sh
Hardt, S. (2015). Parliamentary immunity in a European context: In-depth analysis for the JURI Committee . European Union. https://doi.org/10.2861/8157
Hatikasari, S., & Hasibuan, R. R. (2017). Urgency of immunity rights Indonesia’s Corruption Eradication Commision (KPK). ASEAN Youth Conference Proceeding , 52 – 57.
Husodo, A. T., Sunaryanto, A., Yuntho, E., Diansyah, F., Abid, L., & Langkun, T. S. (2011). Evaluasi dan roadmap penegakan hukum KPK 2012-2015 .
Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing , 57 , 295. Indrayana, D. (2017). Jangan bunuh KPK . Adamssein Media.
Jakarta statement on principles for anti-corruption agencies . (2012). https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti- corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf
Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2012). Dialektika pembaruan sistem hukum Indonesia (P. Patmoko, D. Fedrian, E. Faiz, H. Hermansyah, I. Imran, & S. Suwantoro (Eds.)). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Kristiana, Y. (2016). Pemberantasan tindak pidana korupsi: perspektif hukum progresif . Thafamedia.
LBH Jakarta. (2015). Buruh korupsi kriminalisasi . Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Mahfud, M. (2007). Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi . Lp3es. Massie, F. A. (2019). Kajian yuridis hak imunitas anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lex Administratum , 6 (4).
Muhammad, H. (2019). Kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) . Unimal Press.
Mulyadi, L. (2013). Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi . IAIN Kediri.
Muniri, M. (2019). Penerapan hak imunitas anggota DPR-RI berdasarkan UU no. 17 tahun 2014. Jurnal Yustitia , 18 (1).
Muttaqin, L., & Susanto, M. E. (2018). Mengkaji serangan balik koruptor terhadap KPK dan strategi menghadapinya. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 4 (1), 101 – 144.
Nasrullah, N. (2020). Dimensi etis sebagai penguatan syarat menjadi pimpinan KPK. Jurnal Bina Mulia Hukum , 5 (2), 259 – 274. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.8 Noor, I. (2013). Hak Imunitas LHP BPK tak bisa diperkarakan . Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Ojaruddin, O. (2018). Tinjauan hukum perlindungan saksi dan korban dalam implementasi UU no. 13 tahun 2006. JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA , 3 (2).
Panjaitan, S. (2018). Auditor dalam perkara korupsi di Indonesia berbasis nilai keadilan . Deepublish.
Rahayu, M. K., Tojeng, M. A. R., & Syawawi, R. (2017). Laporan riset sistem perlindungan terhadap pelapor, saksi dan korban dalam konteks korupsi . Robinson, P. H., & Cahill, M. T. (2005). Law without justice: Why criminal law doesn’t give people what they deserve . Oxford University Press.
Satyahaprabu, M. (2016). Tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP .
Sembiring, R. (2017). Menyoal pengaturan anti eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , 3 (2), 1 – 18. https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.40
Simarmata, J. (2018). Menafsirkan hak imunitas anggota dewan perwakilan rakyat daerah (analisis surat kemendagri nomor 331/9914/otda tertanggal 14 desember 2016). Jurnal Legislasi Indonesia , 15 (1), 1 – 10. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.60 Sosiawan, U. M. (2019). Peran komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19 (4), 517.
https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538 Spora, T. (2015). Kapita selekta dan beban biaya sosial korupsi. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat .
Suryokusumo, S. (1995). Hukum diplomatik: Teori dan kasus . Alumni.
Tampi, M. M., Pri, J., & Purnomoputri, P. (2018). Hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi. Law Review , 18 (1), 90. https://doi.org/10.19166/lr.v0i1.1161
Thompson, J. C. (2018). The rights network: 100 years of the hohfeldian rights analytic. Laws ,
7 (3), 28.
UGM. (2017). Pukat UGM urges parliament to stop inquiring anti-corruption commission . Universitas Gadjah Mada. https://ugm.ac.id/en/news/13782-pukat-ugm-urges- parliament-to-stop-inquiring-anti-corruption-commission/
UNODC. (2020). Colombo commentary on the Jakarta statement on principles for anti-corruption agencies . United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/20- 00107_Colombo_Commentary_Ebook.pdf
US Department of Justice. (2022). 33. Immunity of government officers sued as individuals for official acts . https://www.justice.gov/jm/civil-resource-manual-33-immunity- government-officers-sued-individuals
Vermont League of Cities &and Town. (2020). Mac info sheet: immunity for public officials . https://www.vlct.org/resource/sovereign-immunity-info-sheet
Vrushi, J. (2018). Immunity or impunity?: The effects of immunity provisions on national levels of control of corruption . Hertie School of Governance, Berlin.
Wigley, S. (2003). Parliamentary immunity: protecting democracy or protecting corruption? Journal of Political Philosophy , 11 (1), 23 – 40.