## ANALISIS EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) KARANGANTU KOTA SERANG
Ipah Ema Jumiati *)
*)Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang – Banten
Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Serang-Banten 42118 E mail: *)ipah.ema@untirta.ac.id

## ABSTRACT
The  research  focused  on  fishering  empowering  program  implemented  in  The  National Fishery  Harbor  of  Karangantu  at  Serang  City  in  2012  and  2013.  Which  are  not  properly done  after  doing  the  assesment  of  program  results.  This  condition  causes  the  evaluation results  by  the  program  evaluator  can  not  be  used  as  a  benchmark  in  preparing  a  better decision  recommendation.  The  theory  used  as  a  foothold  is  Jones's  Evaluation  Program theory  (1984:  199):  specification,  assessment,  analysis  and  recommendations.  The  paper focuses on the third step of analysis, through qualitative approaches using case studies that aim to describe, summarize the various conditions, various situations or various phenomena of social reality of society. Based on economic and social considerations that the evaluation is  not  looking  at  the  socio-cultural  conditions  that  take  place  in  Karangantu,  then  the dependence  on  technical  guidance  is  very  high,  so  the  initiatives  of  fishing  communities rarely  come  to  the  forefront.  Recommendation  of  this  research  is  still  needed  role  of Technical Team and Fisheries Supporting Extension as facilitator and evaluator in program evaluation. Moreover the main task as a program implementer at the community level. Then the  Facilitator  and  Evaluator  are  expected  to  have  educational  qualifications,  experience and  insight  in  the  field  of  community  empowerment,  and  have  a  high  commitment  and partisanship towards the poor.
Keywords: Analysis, program evaluation, fishering empowering

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara (Kusumaatmaja, 1958) memandatkan pengelolaan  sumber  daya  ikan  perlu dilakukan berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan  kesempatan  kerja  dan peningkatan  taraf  hidup  nelayan,  serta terbinanya  kelestarian  sumber  daya  ikan, dan  atau  pihak-pihak  yang  terkait  dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.  Sebagai  negara  maritim yang  berbasis  kepulauan  dan  sektor kelautan  dan  perikanan  merupakan  salah satu  prioritas  pemerintah  dalam  kebijakan pembangunan  nasional.  Pemberdayaan masyarakat  di  bidang  kelautan  dan perikanan  dilaksanakan  dalam  payung
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan  (Nomor  KEP.39/MEN/2010) tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Program Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri  Kelautan  dan  Perikanan  Tahun
2010  dan  Keputusan  Direktur  Jenderal Perikanan  Tangkap  (Nomor  Kep.15/DJ- PT/2011) Tentang Pedoman Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dalam Rangka
Pelaksanaan  Pengembangan  Usaha  Mina
Perdesaan  Bidang  Perikanan  Tangkap Tahun 2011.
Masalah kemiskinan nelayan
merupakan masalah yang bersifat
multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya  diperlukan  solusi  yang menyeluruh,  dan  bukan  solusi  secara parsial  (Suharto,  2005).  Oleh  karena  itu, harus  diketahui  akar  masalah  yang menjadi  penyebab  terjadinya  kemiskinan pada  nelayan.  Terdapat  beberapa  aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan  nelayan  atau  masyarakat pinggiran  pantai,  diantaranya;  Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat  miskin,  banyak  kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat top  down dan  selalu  menjadikan masyarakat  sebagai  objek,  bukan  subjek. Kondisi  bergantung  pada  musim  sangat berpengaruh  pada  tingkat  kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan  tidak  melaut  dikarenakan  musim yang  tidak  menentu.  Rendahnya  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  dan  peralatan  yang digunakan  nelayan  berpengaruh  pada  cara dalam  menangkap  ikan,  keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.
Kondisi lain yang turut berkontribusi  memperburuk  kesejahteraan nelayan  adalah  mengenai  kebiasaan  atau
pola  hidup.  Tidak  pantas  jika  kita menyebutkan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja  keras.  Namun  kendalanya  adalah pola  hidup  konsumtif,  dimana  pada  saat penghasilan  banyak,  tidak  ditabung  untuk persiapan  paceklik,  melainkan  dijadikan kesempatan  untuk  membeli  kebutuhan sekunder.  Namun  ketika  paceklik,  pada akhirnya  berhutang,  termasuk  kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat
kondisi
nelayan.
Berdasarkan  data  dari  Koperasi  Genau Bahari    Karangantu  (2012),  diketahui  90 %  Nelayan  Karangantu  memiliki  hutang kepada Juragan/Pemilik Modal.
Masalah  yang  ditemukan  pada penelitian  ini  berdasarkan  hasil  observasi dan  wawancara  adalah  bahwa  program pemberdayaan  nelayan  tangkap  yang diimplementasikan di
Pelabuhan Perikanan  Nusantara  (PPN)  Karangantu
Kota  Serang  pada  tahun  2012  dan  2013 belum dilakukan proses analisis sebagaimana  mestinya  setelah  dilakukan penilaian  hasil  program,  sebagai  bagian dari  rangkaian  kegiatan  evaluasi  program pemberdayaan. Kondisi tersebut menyebabkan hasil evaluasi oleh evaluator program  tidak  dapat  digunakan  sebagai tolak  ukur  dalam  menyusun  rekomendasi keputusan yang lebih baik.

## METODE
Desain dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif  dalam  bentuk  studi  kasus  yang memusatkan  perhatian  pada  suatu  unit tertentu  dari  berbagai  fenomena  yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan  berbagai  kondisi,  berbagai situasi  atau  berbagai  fenomena  realitas sosial masyarakat. Penggunaan pendekatan kualitatif juga dimaksudkan sebagai prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif,  tentang  ucapan,  tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu,  kelompok,  masyarakat  dan/atau organisasi  tertentu  dalam  suatu  setting tertentu  pula.  Kesemuanya  itu  dikaji  dari sudut  pandang  yang  utuh,  komprehensif dan  holistik  (Bogdan  dan  Taylor  ataupun Fatchan  yang  dikutip  Basrowi  Sukidin, 2002:3).
Creswell (2002:136) kemudian menyimpulkan  pandangan  berbagai  ahli bahwa pendekatan kualitatif lebih menekankan  perhatian  pada  proses  dan makna  yang  bersifat  deskriptif  didapat melalui  kata  atau  gambar  serta  bersifat induktif  dimana  peneliti  membangun abstraksi,  konsep,  hipotesa  dan  teori  dari rincian. Dimana peneliti merupakan instrumen  pokok  yang  secara  fisik berhubungan  dengan  orang,  latar,  lokasi
atau  institusi  untuk  mengamati  atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya.
Penggunaan  pendekatan  deskriptif kualitatif  dalam  penelitian  ini  didasarkan atas  pertimbangan  bahwa  pendekatan  ini relevan  dan  cocok  dengan  masalah penelitian  yang melalui interpretasi  proses dan  makna  pada evaluasi program pemberdayaan nelayan. Apa yang didukung  oleh  Bungin  (2008:69)  bahwa format  deskriptif  kualitatif  lebih  tepat apabila  digunakan  meneliti  permasalahan evaluasi  kebijakan  publik  di  masyarakat. Selanjutnya lewat pendekatan ini digunakan  untuk  membangun  pemahaman dan  memberikan  eksplanasi  terhadap fenomena  yang  diteliti.  Oleh  karena  itu, fenomena  tentang  proses  dan  penjelasan makna  dijadikan  salah  satu  metode dominan dalam penelitian ini.
Pemilihan  pendekatan  kualitatif pada penelitian adalah untuk mendapatkan informasi yang tajam, akurat dan mendalam tentang bagaimana dan mengapa  berbagai  varian  dapat  muncul dalam implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Tangkap di
Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN)
Karangantu  Kota  Serang,  dan  menjadi sumber  masalah  di  dalamnya.  Dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif,  akan dapat diperoleh reformulasi dan rekonseptualisasi    teori  evaluasi  Program
Pemberdayaan,  baik  itu  dari  perspektif objek  yang  diteliti  dan  perspektif  peneliti sendiri,  melalui  integrasi  pendekatan  etik dan emik sebagaimana paradigma kualitatif  modern.  Pada  gilirannya  akan dihasilkan proposisi hipotetik baru melalui interpretasi  interaksi  antara  atribut  dan propertise yang  selanjutnya  digunakan untuk membangun kategori dan
memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang diteliti. Informan  kunci  dalam  penelitian ini adalah Evaluator Program Pemberdayaan Nelayan Tangkap di
Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN) Karangantu  Kota  Serang  serta  para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi program, sebagaimana tertera pada tabel 2.1., berikut:
Tabel 2.1.
Fungsi dan Peran Informan Dalam Evaluasi Program Pemberdayaan Nelayan Tangkap di PPN Karangantu
Kota Serang No. Jabatan Fungsi dan Peran Informan dalam Evaluasi Program
1. Kepala  Dinas Pertanian, Kelautan  dan Perikanan Kota Serang Evaluator sekaligus  Ketua Tim Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Kota
Serang 2. Kepala Bidang Kelautan  dan Perikanan Dinas Pertanian Kota Serang Evaluator sekaligus Sekretaris Tim Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Kota Serang 3. Kepala  Seksi Sumber  Daya Kelautan Dinas Pertanian Kota Serang Evaluator sekaligus Anggota Tim Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Kota Serang 4. Kepala  Dinas Kelautan  dan Perikanan Provinsi Banten Evaluator sekaligus  Ketua Tim Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Provinsi Banten 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis  (UPT) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangantu Pembantu Tim Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Kota Serang 6. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Anggota Tim Teknis Perencanaan Pengembangan BAPPEDA Kota Serang. Kawasan Minapolitan Kota Serang 7. Ketua Kelompok- Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
Karangantu Kota Serang.
Penerima Program
8. Ketua-Ketua Organisasi Nelayan
Penerima Manfaat Program 9. Pembina Nelayan (Pemilik Kapal) Penerima Manfaat
Program 10.  Penggiat Koperasi Nelayan.
Penerima Manfaat
Program
Sumber: Peneliti, 2015
Informan  tersebut,  diperoleh  tidak berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan,
melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi  dan  peran  informan  sesuai  fokus masalah penelitian. Kategori subjek informan  adalah  mereka  yang  terlibat langsung  dalam  proses  evaluasi  Program
Pemberdayaan Nelayan Tangkap di
Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN)
Karangantu. Wawancara dilakukan berulang-ulang  dan  ada  pula  informan yang  di  wawancarai  dalam  batasan tertentu,  yaitu  tokoh  masyarakat  dan ketua-ketua  Kelompok  Usaha  Bersama (KUB)  Nelayan  Tangkap  yang  menjadi target  program,  untuk  triangulasi  dalam memperkuat  data  yang  sebelumnya  guna melengkapi  penelitian.  Sedangkan  yang menjadi indikator dalam pemilihan informan  dalam  penelitian  adalah  dengan melihat situasi sosial yang meliputi aspek: latar  ( setting ),  para  pelaku  ( actor ), peristiwa-peristiwa  ( event )  dan  proses ( process ).  (Spradley  dalam  Sugiyono,
2005:146, Garna, 2009:67).
Penelitian ini dilakukan di
Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN)
Karangantu  Kota  Serang  yang  dimulai pada Juni 2014 sampai dengan Mei 2017.

## HASIL
Dalam  penelitian  ini  guna  evaluasi Program  Pemberdayaan  Nelayan  Tangkap di  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN) Karangantu Kota Serang, peneliti
menggunakan pijakan teori yang dikemukakan  Jones  (1984:  199),  yang langkah-langkahnya  sangat  penting  guna menjawab  sejumlah  pertanyaan  dasar tersebut,  sehingga  tujuan  evaluasi  tidak menyimpang dari sasaran. Adapun langkah-langkah sistematik yang dikemukakan  Jones  (1984:  199)  meliputi beberapa kegiatan  fungsional, yakni spesifikasi, penilaian, analisis dan rekomendasi. Namun sehubungan dengan latar  belakang  permasalahan  yang  telah dikemukakan  pada  pendahuluan,  peneliti lebih  fokus  kepada  kegiatan  analisis sebagai kegiatan fungsional ketiga, dapat diuraikan berikut:
Analisis  merupakan  rangkaian kegiatan  evaluasi  setelah  dilakukannya penilaian.  Analisis  itu  sendiri  diartikan sebagai  penggunaan  informasi  yang  telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan  (Jones,  1984:199).  Dengan mengacu pada penilaian yang telah dilakukan sebelumnya,  maka dalam tahapan ini  dibahas  dan  disimpulkan  hasil  penilaian tentang  substansi  Program  Pemberdayaan Nelayan  Tangkap  yang  telah  dilaksanakan di  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN) Karangantu  Kota  Serang.  Juga  pertanyaan mengenai  hasil  atau  capaian  dari  Program Pemberdayaan yang  diterapkan oleh  dinas terkait.  Pada  tahapan  selanjutnya,  hasil analisis  ini  dimaksudkan  untuk  membuat
landasan  awal  dalam  menyusun  rekomendasi keputusan yang lebih baik.
Berdasarkan wawancara dengan Ketua KUB Genau Bahari menyatakan: 1
“Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan  (PUMP)  saya  ketahui  dari Tahun  2010,  bisa  dilacak  melalui Situs:  www.dkp.go.id  selalu bilang tidak  tahu,  ikut  sosialisasi  pada tahun  2011,  Kota  Serang  tetap tidak  tahu.  Kabupaten  Pandeglang dan  Kabupaten  Serang  melakukan kunjungan kerja (Proposal diajukan 15),  mendukung  salah  satu  calon anggota Dewan (Hj. Yani). Menurut  hemat  saya,  kepintaran dinas,  menunggu  seolah-olah  ada kuota. Sementara tidak bisa menunggu, harus diajukan,
digodok.  Hanya  menunggu  tidak ada  manuver-manuver,  berbekal rekap  saja.  Setelah  ada  ketetapan, baru sosialisasi. Dinas hanya menunggu, tidak mengirimkan berkasnya.  Setiap  ditanya  selalu mengatakan  tidak  tahu.  Forum
KUB  Provinsi  Banten  dan  Forum KUB  Nasional  yang  dilaksanakan setiap  bulan  Maret  –  April  ada event-event  nasional.  Pada  saat  itu program-program kementerian dipaparkan.  Print  Bulan  April, September belum tahu.
Berdasarkan wawancara di atas, dapat penulis  analisis  bahwa  dalam  hal  program pemberdayaan nelayan tangkap di Karangantu,
1 Wawancara dengan Ketua KUB Genau Bahari,
Serang; Senin, 1 Februari 2016.
Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota
Serang  tidak  mengambil  iniasitif,  melainkan bersifat menunggu ketetapan dari Pusat.
Selanjutnya  wawancara  dengan  Staf Bagian  Progarm  pada  Direktorat  Jenderal Perikanan  Tangkap,  Kementerian  Kelautan dan Perikanan
Republik
Indonesia
dikemukakan, berikut: 2
Hasil  capaian  program,  ada  KUB penerima dari 2011 itu ada 1106, di 2013-nya  sudah  3000  KUB  di seluruh Indonesia. Karangantu mungkin  harus  dilihat  lagi  di  Pak Arief.  Kalau  nilai  BLM  Cuma  110 Milyar jadi 300 Milyar di 2013. Itu peningkatan yang dilihat berubahnya, dari 200 juta selisihnya.  2012  ke  2013  itu meningkat  700  KUB  di  seluruh Indonesia. itu tadi turun, sebetulnya ini juga bukan jaminan, kan  ini  secara  nasional  meningkat. Hanya  KUB  yang  meningkat  juga tidak harus di Karangantu, pendapatan  nasional  di  2011  ini naik  3%,  2012  naik  85%,  2013 naik  45%.  Tapi  itu  kan  ukuran kuantitatif,  nanti  mungkin  dari juknis,  kriteria-kriteria  tadi  bisa menjadi  tolak  ukur  keberhasilan disana.
Nelayan-nelayannya kelompoknya mana saja,
2 Wawancara  dengan  Kasubag  Evaluasi  dan Pelaporan,  Bagian  Program  Direktorat  Jenderal Perikanan  Tangkap,  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan Republik Indonesia, Rabu, 29 September 2016.
penambahan jumlah anggota mungkin  ya,  modal  segala  macam, pendapatan,  rumahnya  dulu  masih bambu  sekarang  sudah  permanen, hal  itu  walaupun  tidak  berdampak langsung, tetapi secara tidak langsung  pasti  berpengaruh  lah. Anggota rata-rata tetap segitu tidak bertambah,  tetapi  ada  yang  ibu- ibunya mempunyai kelompok pembuat  kerupuk.  Itu  ada  program sendiri  di  kita  yaitu  program diversifikasi  usaha.  Nah  itu  ada bantuan  diversifikasi  usaha  ada bantuan sendiri, ada alat-alat perikanan,  untuk  wanita  nelayan, dukungan  kita  terhadap  kesetaraan gender, programnya Bappenas,
PSDA  itu,  Karangantu  kayaknya tidak dapat. Kadang-kadang bentuknya hanya kegiatan sosialisasi, untuk melihat dampaknya  saja.  Jadi  tidak  selalu bantuan barang, sosialisasi, pelatihan, semuanya pemberdayaan saja,  supaya  kegiatan  kita  juga  pro perempuan, berdampak pada perempuan  nelayan.  Yang  terlihat di  Karangantu  itu  ada  usaha  ikan asin  dan  teri  kering  dalam  hal pengolahan,  yang  dilakukan  oleh kaum perempuannya.
Berdasarkan  wawancara  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  capaian  program pemberdayaan tidak hanya dilihat hasilnya secara kuantitatif tetapi  juga dilihat secara kualitatif,  agar  dapat  berdampak  pada keberlanjutan  program.  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari  munculnya  inisiatif-inisiatif
kelompok usaha bersama untuk membentuk  kelompok-kelompok  usaha perempuan,  dari  istri-istri  anggota  KUB demi menunjang perekonomian keluarga.
Berhubungan dengan ketiga pendekatan  di  atas,  dalam  kaitannya dengan  strategi  pemberdayaan  masyarakat pesisir  menurut  Kusnadi  (2006:7)  dapat ditempuh  dengan  mengembangkan  tiga model beserta variasinya, yaitu:
Pertama, model pemberdayaan masyarakat  pesisir  berbasis gender seperti  simpan-pinjam  perempuan; Kedua, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis pranata budaya  atau  kelembagaan  sosial bersifat lintas gender seperti penguatan  kelembagaan  koperasi atau  kelompok  rumah  tangga pebudidaya rumput laut; dan ketiga adalah  model  kolaboratif  antara gender  dan  pranata  sosial  budaya, seperti  pemberdayaan  kelompok pengajian mingguan ibu-ibu (perempuan) atau bapak-bapak (laki-laki).  Pilihan  terhadap  salah satu model tersebut dalam pemberdayaan  masyarakat  nelayan akan  banyak  dipengaruhi  oleh tujuan  pemberdayaan,  unsur-unsur yang  terlibat,  dan  kondisi-kondisi lingkungan  sekitar,  atau  konteks sosial-budaya masyarakat.
Disebutkan  pula  bahwa  setiap kelompok  masyarakat,  seperti  masyarakat pesisir,  memiliki  pranata  budaya  atau
kelembagaan sosial yang fungsional dalam mengawal kehidupan mereka. Pranata atau kelembagaan sosial budaya tersebut diantaranya adalah pranata penangkapan di perahu, kelompok arisan, kelompok simpan  pinjam,  dan  kelompok  pengajian rutin. Eksistensi pranata atau kelembagaan sosial  yang  baik  kalau  memenuhi  syarat: jelas  keanggotaan  dan  kepengurusannya, terikat  oleh  tujuan  bersama,  kohesivitas anggota  solid,  dan  memiliki  kemampuan bekerja  sama.  Melalui  kelembagaan  ini terbentuk kelompok-kelompok sosial yang berfungsi  sebagai  basis  dan  subjek pemberdayaan masyarakat pesisir.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat penulis  analisis  bahwa  pemberdayaan perempuan dalam hal ini, istri-istri nelayan dapat menjadi solusi alternatif menghadapi kerentanan  ekonomi  rumah  tangga,  ketika kegiatan  penangkapan  tidak  dapat  lagi diharapkan  untuk  menopang  kebutuhan rumah tangga nelayan yang terus meningkat.

## Pertimbangan Ekonomi
Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Tangkap yang
selanjutnya  disebut  PUMP  adalah  bagian dari pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Mandiri  Kelautan  dan  Perikanan  melalui
bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan  usaha  perikanan tangkap  sesuai  dengan  potensi  sumber daya  ikan.  PUMP  ini  sesuai  dengan  misi Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan Tahun 2010-2014, yaitu “Mensejahterakan Masyarakat  Kelautan  dan  Perikanan”.
PUMP merupakan pendekatan pengembangan usaha nelayan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Spirit  misi  tersebut juga  yang  menurut  penulis  mendasari mengapa  program  pemberdayaan  nelayan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu secara ekonomis diharapkan dapat menumbuhkan kewirausahaan dan
meningkatkan pendapatan  nelayan  anggota  Kelompok Usaha  Bersama  (KUB)  penerima  Bantuan Langsung  Masyarakat  (BLM).  Untuk melihat  ketercapaian  tujuan  tersebut, kiranya  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap program  pemberdayaan  dimaksud  agar dapat  memberikan  rekomendasi  bagi formulasi-formulasi kebijakan pemberdayaan nelayan di  masa  yang akan datang.
Berdasarkan  wawancara  dengan evaluator program, diketahui bahwa
Pengembangan  Usaha  Mina  Perdesaan (PUMP)  secara  ekonomis  dinilai  tanggap dengan dinamika perkembangan
masyarakat nelayan, sebagaimana wawancara dengan Evaluator berikut: 3
“PUMP  tanggap,  bagus  ingin mensejahterakan nelayan. Makanya ada  karena  ingin  meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tinggal pelaksanaannya  saja,  penggunaan dan pemanfaatan di tingkat kelompoknya.  Sampai  dengan  saat ketika  saya  masih  disana  bagus atau  tidaknya  dilihat  dari  Laporan produksi dan laporan saldo tabungan  Bank.  Pemanfaatan  di tingkat  kelompok  itu  tanggap.
Sewaktu saya masih disana berjalan  baik,  tetapi  tidak  semua kelompok.  Ada  kelompok  yang jalan di tempat. Ada yang memang bagus.  Karena  bagus  tidaknya dilihat  dari  laporan  produksi  dan saldo.  Kalau  dianggapnya  bagus atau  meningkat  atau  tidak  dilihat dari  saldo  tabungan.  Kan  KUB harus terus  nabung. Hasil saldonya kalau meningkat dikatakan berhasil,  di  KUB  harus  ada  saldo tabungan. Ketika hendak
mendapatkan  bantuan,  KUB  harus mempunyai  rekening  kelompok.
Banknya  bank  yang  ditunjuk  yaitu Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI). Setelah  dapat  bantuan,  diusahakan tabungan  harus  bertambah.  Jadi tolak  ukur  dari  tabungan  tersebut. Berkembang  atau  tidaknya  usaha KUB  itu  dilihat  salah  satunya  dari saldo  tabungan.  Karena  itu  buku tabungan  ketika  proses  pelaporan harus  di copy .  Saldo,  ada  yang
3 Wawancara  dengan  Tim  Evaluator  Program, Serang; Jum’at, 18 Maret 2016.
meningkat,  ada  yang  jalan  di tempat. Pernah suatu ketika setelah program  berjalan  2  tahun  (2013) ada  evaluasi  dari  Irjen,  ketika  itu oleh mereka diambil sampel, diperoleh  hasil  ada  5  KUB  yang dinilai bagus, padahal untuk KUBnya tidak kita pilihkan. Ukuran  saldo  meningkat  tidak  ada batas minimum saldo, yang penting meningkat dari saldo awal”.
Sejalan  dengan  pendapat  di  atas,
Staf  Bagian  Program  Direktorat  Jenderal Perikanan Tangkap, mengemukakan: 4
“Yang  terlihat  untuk  aktivitas ekonomi adalah bertambahnya modal,  dulu  kan  cuma  dikasih  100 juta  per  kelompok,  sekarang  itu perkembangannya  sudah  ada  yang sampai dengan 4 milyar, di Batam. Dulu kita paksa dikasih modal jika mau  berkelompok,  ya  100  juta. Tapi akhirnya mereka dari 100 juta ini mereka disamping mengembangkan usaha penangkapan, mereka juga menyediakan kebutuhan
operasional, simpan pinjam, sampai  sekarang  cepat  sekali  ini  4 Milyaran.  Modal  mereka  sudah  4 Milyaran. Fantastis dari 100 Juta di Tahun  2012  ke  4  Milyar  di  Tahun 2015,  faktor  yang  berpengaruh adalah kepedulian pengurus
4 Wawancara  dengan  Kasubag  Evaluasi  dan Pelaporan,  Bagian  Program  Direktorat  Jenderal Perikanan  Tangkap,  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia,  Jakarta;  Rabu,  29 September 2016.
kemudian pihak pemerintah daerah sebagai  Pembina,  dan  satu  lagi penyuluh,  itu  yang  ada  Batam. Sebetulnya kalau nelayan itu berkelompok  kemudian  dikasih 100  juta  itu,  kalau  tanpa  Pembina, tanpa penyuluh, tanpa pendamping, ya hilang, musnah. Tapi sebetulnya sampai detik ini pun banyak sekali KUB-KUB  yang  sudah  berhasil. Maksudnya  minimal  mereka  mau berkelompok, walaupun modal usaha  mereka  yang  100  juta  itu mungkin  ada  100  juta  itu  dalam bentuk  yang  tidak  bergulir  seperti yang  di  Batam  itu  bergulir  terus, uangnya bergulir terus, jadi
uangnya
bertambah-bertambah.
Tetapi  kelompok-kelompok  lain mungkin juga stak (=tidak berjalan)  itu  modalnya  mungkin lebih dari 100 juta, mungkin dalam bentuk  barang,  alat  tangkap-alat tangkap.  Kreativitas,  kalau  di
Batam itu dari penangkapan
menuju  pengolahan,  penyediaan barang,  sudah  macam-macam,  ke pemasaran juga. Sekali lagi mereka karena faktor dekat dengan Singapura  dan  Malaysia.  Kenapa mereka  cepat,  karena  ikan  mereka kan  langsung  ekspor.  Kalau  yang lain ada, tetapi tidak sebanyak yang disana”.
Lebih  lanjut  Informan  di  atas, mengemukakan beberapa aspek pertimbangan  ekonomis  jika  melihat
kondisi  di  Karangantu  Kota  Serang Provinsi Banten secara umum: 5
“Evaluasi  saya  sifatnya  global, kalau  PUM  ini  kelompok  yang sudah  mendapatkan  biasanya  tidak mendapatkan lagi. Mungkin faktornya itu bukan masalah berhasil  atau  tidak  berhasil,  karena waktu  itu  kan  dipastikan  hampir seluruh kelompok itu mendapatkan modal itu per tahun mungkin  tidak memenuhi  kriteria,  tetapi  ada kriteria  yang  harus  dipenuhi  untuk mendapatkan itu. Jadi naik turunnya  sebuah  kawasan  atau wilayah  Karangantu  itu  bukan karena  dia  tidak  berhasil,  terus jangan  dikasih,  tetapi  pemenuhan kriteria  dalam  juknis  (=petunjuk teknis)  itu  sendiri,  misalnya  hanya adanya  8  masa  harus  dikasih  20. Lalu sisanya untuk siapa?”.
Berdasarkan  wawancara  di  atas penulis  dapat  menganalisis  bahwa  secara ekonomis beberapa pertimbangan mengapa sebuah kelompok berhasil mendapatkan  bantuan  adalah  memang karena memenuhi kriteria sebagai
penerima  bantuan.  Sehubungan  dengan kriteria  KUB  calon  penerima  Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), jika merujuk pada pedoman teknis pelaksanaan
5 Wawancara  dengan  Kasubag  Evaluasi  dan Pelaporan,  Bagian  Program  Direktorat  Jenderal Perikanan  Tangkap,  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia,  Jakarta;  Rabu,  29 September 2016.
kegiatan  Pengembangan  Usaha  Mina
Perdesaan  (PUMP)  bidang  Perikanan
Tangkap Tahun 2012 KUB calon penerima  dana  BLM  harus  memenuhi kriteria  umum,  yaitu:  1)  Pengurus  dan Anggota  KUB  adalah  nelayan  dan  bukan
PNS/TNI/Polri atau Perangkat Desa/Kelurahan; 2) KUB telah terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota; 3) KUB
beranggotakan  minimal  10  orang;  4)
Kelembagaan dan usaha KUB masih aktif;
5)  Tersedia  data  produksi  dan  pendapatan anggota KUB.
Disamping itu kepedulian pengurus dan  pemerintah  serta  letak  yang  strategis dengan wilayah pemasaran mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan nelayan yang dilakukan.

## Pertimbangan Sosial
Tentunya terdapat kelemahan dalam proses implementasi program yang dilakukan,  hal  tersebut  selayaknya  menjadi bahan  evaluasi  dengan  cara  menganalisis berbagai informasi yang terkumpul,
sebagaimana    dikemukakan  oleh  salah seorang  pejabat  di  lingkungan  Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berikut: 6
6 Wawancara  dengan  Kasubdit  Pendanaan  Nelayan,
Direktorat Kenelayanan  Kementerian Kelautan dan Perikanan  Republik  Indonesia,  Jakarta;  Jum’at,  19 Agustus 2016.
“ Kelemahan kita di dalam membangun di daerah itu, bukan pusat ya, di daerah itu parsial, tidak melihat sosial  budaya  nelayan,  sehingga  itu lah yang menyebabkan kita menggunakan pola kelompok tadi. Di kelompok itu dalam menyusun rencana  tadi  bareng-bareng.  Kamu butuh apa ini bareng, kamu butuh apa ini  saja,  kita  rencanakan  bareng  ya. Karena  jumlahnya  100  juta  kita  bagi- bagi sesuai kebutuhan masing-masing, kalau keinginan mah banyak”.
Pernyataan senada juga dikemukakan  oleh  Kasubag  Evaluasi  dan Pelaporan,  Direktorat  Jenderal  Perikanan Tangkap, yaitu: 7
“Pendekatan  budaya  ini  penting, apakah  budaya  orang  Banten  suka menabung? yang tahu kan Penyuluhnya.  Oh  orang  sana  suka jualnya ikan asin, pasar ikan asinnya dimana? Berarti saya core bisnisnya yang  dijual  ikan  asin,  atau  Bandeng Presto  atau  apa?,  Sate  Bandeng, kemana  orang  yang  suka  sate Bandeng,  orang  kan  suka  berpikir seperti  itu,  sehingga  tidak  hanya menangkap saja, tetapi membuat dan memasarkan itu. Kalau di Batam itu kan  dekat  dengan  Malaysia,  dekat dengan  Singapura,  mereka  suka menangkap  ikan  di  hari  itu,  dan dikonsumsi  di  hari  itu  juga.  Itu kelebihannya.  Kalau  dinas  saya  kira tidak membeda-bedakan, sesuai aturan  saja  mereka,  nelayannya  sih
7 Wawancara dengan Kasubag Evaluasi dan Pelaporan,  Bagian  Program  Direktorat  Jenderal Perikanan  Tangkap,  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia,  Jakarta;  Rabu,  29 September 2016.
ada  pengucilan-pengucilan,  padahal itu modal dinas jika bisa merukunkan”.
Fenomena keberagaman kondisi sosial  budaya  yang  menurut  hemat  peneliti menjadi penting untuk diperhatikan mengingat  berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara  yang  menunjukkan  adanya kondisi tersebut: 8
“  Disini  Jawa  Tengah  tidak  ada, pendatang kebanyakan dari Cirebon, Indramayu  dari  daerah  Jawa  Barat lah.  Jawa  Timur  tidak  ada.  Karena ada  saudara  disini,  dari  sana  ikut kesini, kadang sampai beranak pinak disini  akhirnya  menikah,  jadilah orang sini. Kalau Suku Sunda jarang disini,  kalau  orang  Bugis  banyak disini  tetapi  hanya  satu  dua  yang menjadi  nelayan,  nelayannya  rata- rata  orang  Cirebon.  Kalau  di  daerah sana  Kampung  Kapuran  rata-rata orang Indramayu, 80 persen Indramayu.  Kalau  Kampung  Bugis banyak  nelayan  dari  Bugis.  Kalau masyarakat  mayoritas  Bugis,  orang Bugis  sebagian  nelayan  sebagian pengusaha. Kalau disini kebanyakan 80  persen  Jawa  20  persen  Bugis. Karangmulya
Bugis
semua, kesananya  Jawa  semua,  disini  kan masih  satu  Rukun  Tetangga  (RT). Karangmulya  banyaknya  Cirebon, kalau  Bugis  di  Kampung  Bugis, orangnya  mayoritas  Bugis.  Kalau disini  karena  tadinya  pelabuhan, kecampur  orangnya,  ada  juga  orang
8 Wawancara  dengan  Ketua  KUB  Sembilang  1, Kampung  Karang  Mulya  Desa  Banten  Kecamatan Kasemen, Serang; Jum’at, 23 September 2016.
Nusa  Tenggara  Barat  (NTB),di belakang  sini  ada  istrinya  orang Cirebon  suaminya  orang  Bima,  jadi nelayan  juga.  Yang  tinggal  di  BTN Mina  Bakti  mah  campur  aduk  itu. Kalau  disini  NTB  ada,  Sunda  ada, Bugis, Cirebon. Kalau di  KUB saya orang  daerah  Cirebon  semua.  Kita membaur  saja,  kalau  tidak  begitu namanya tidak bermasyarakat. Misal  ada  orang  Sulawesi,  bapak sekarang  tinggal  di  Jawa,  harus ikut  aturan  di  Pulau  Jawa.  Kita disini  mayoritas  orang  jawa,  jadi ikutlah  disini  aturannya  orang Jawa. Harus kita mulai dulu, orang kita sebaliknya seperti itu”.
Berdasarkan  wawancara  di  atas dapat  penulis  analisis  bahwa  penduduk Karangantu  berasal  dari  berbagai  daerah pesisir,  yang  kemudian  menetap  serta melanjutkan  kehidupannya  di  Karangantu. Hal  tersebut  menimbulkan  keberagaman, saling interaksi, integrasi  serta  adaptasi satu sama  lain.  Hal  tersebut  sejalan  dengan pendapat  beberapa  pakar  dan  ahli,  yang menyatakan  bahwa  faktor  penting  yang memegang  peranan  dalam  keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat  adalah  ketersediaan  informasi akurat  tentang  karakteristik  sosial  budaya masyarakat yang menerima program
(Wiradi:  1997: 63-70;  Kusnadi,  2000: 244;;
2002:  190).  Bahkan  hasil  kajian  Cernea
(1988:
3-26) pada pelaksanaan
pembangunan masyarakat di Asia
menyatakan  bahwa  dalam  setiap  tahap
kegiatan  pembangunan  seperti  identifikasi program,  persiapan,  penilaian,  pelaksanaan, evaluasi pembangunan, kesemuanya memerlukan  sumbangan  konkret,  baik berupa  informasi,  interpretasi  maupun analisis dari bidang Sosiologi dan
Antropologi, termasuk kelembagaan didalamnya.  Disamping  itu  dalam  wacana masalah  pembangunan  kehidupan  sosial budaya  masyarakat  pada  dasarnya  memiliki hubungan  resiprokal  dengan  sumberdaya alam dan lingkungan di sekitarnya.
Disamping  itu  dalam  wacana  masalah pembangunan  kehidupan  sosial  budaya masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan  oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah  (Koentjaraningrat,  1994:  149). Selanjutnya pengkajian atas fenomena sosial budaya secara menyeluruh penting dilakukan  mengingat  manusia  sebagai “individu” memiliki karakter tersendiri pada saat  tidak  melakukan  atau  terjadi  interaksi dengan  manusia  lain.  Namun  pada  saat interaksi  (dengan  individu  lain)  didalam suatu  masyarakat  terjadi,  kejadian  yang umumnya muncul adalah karakter masyarakat  (Berry,  2003:  279).  Keterkaitan dua  unit  analisis  tersebut  merupakan  point penting  di  dalam  upaya  melihat  potensi (masyarakat  atau  individu)  mana  yang menjadi  penghambat  atau  pendorong  upaya pemberdayaan.
Selanjutnya pemberdayaan masyarakat pesisir yang berbasis kelembagaan akan berfungsi optimal untuk pengorganisasian  warga  dan  pengelolaan kemampuan  sumber  daya  sosial-ekonomi lokal,  serta  memanfaatkannya  secara efektif sehingga mempermudah pencapaian  tujuan  pemberdayaan.  Karena itu,  setiap  pemberdaya  masyarakat  pesisir dituntut  untuk  mengidentifikasi  secara cermat eksistensi pranata atau kelembagaan  sosial  budaya  lokal  yang benar-benar  berperan  dalam  kehidupan masyarakat pesisir.
Terdapat empat akses dalam pemberdayaan  masyarakat  pesisir  pada umumnya (Satria, 2015: 129-130) adalah:
1)  Akses  terhadap  sumber  daya alam; 2) Akses terhadap partisipasi;  3)  Akses  terhadap pasar;  dan  4)  Akses  terhadap informasi dan pengetahuan. Pertama ,  akses  terhadap  sumber daya adalah kemampuan masyarakat  pesisir  baik  secara individu maupun berkelompok untuk  dapat  memanfaatkan  sumber daya pesisir, perikanan dan kelautan. Kedua ,  akses  terhadap partisipasi  artinya  adalah  bahwa masyarakat  pesisir  mendapatkan partisipai  mulai  dari  informasi, input ,  proses  sampai output dan outcome hasil  dari  partisipasi secara  merata  dan  adil. Ketiga ,
akses terhadap pasar, artinya bahwa  masyarakat  pesisir  yang
sebagian  besar  adalah  nelayan mampu menjual hasil tangkapannya dan mengetahui informasi  dinamika  pasar  yang berkembang, seperti harga komoditas  ikan  tertentu  sedang, naik atau informasi harga komoditas unggulan di daerah lain. Keempat,  akses terhadap informasi dan pengetahuan adalah transformasi informasi, pengetahuan  yang  lancar  antara masyarakat dengan masyarakat lain dan  antara  masyarakat  dengan pemerintah. Akses informasi meliputi ilmu pengetahuan meliputi teknik  dan  cara  penangkapan  yang ramah lingkungan, program bantuan dan pemberdayaan pemerintah, dinamika
perkembangan permintaan dan penawaran  pasar,  cuaca  dalam melaut,  dan  akses  mendapatkan bahan bakar untuk keperluan melaut. Lebih lanjut Satria (2015: 130-131) mengemukakan bahwa dalam
pemberdayaan nelayan –baik  secara struktural maupun kultural perlu dipahami adanya keunikan karakteristik sosial nelayan sebagaimana dijelaskan sebelumnya,  yang  tentunya  menuntut adanya  pendekatan  pemberdayaan  yang unik  pula.  Namun,  pendekatan  yang  unik ini  pun  tidak  bisa  digeneralisasi  untuk seluruh konteks kehidupan nelayan.
Banyak  variabel  yang  mempengaruhi keunikan  tersebut,  baik  yang  bersifat
sosiologis  maupun  ekologis.  Dengan demikian pendekatan pemberdayaan nelayan Jawa dan luar Jawa mesti berbeda seiring  perbedaan  sosiologis  (struktur, kultur, dan formasi sosial) dan ekologis.
Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti juga  diketahui  dari  14  Rukun  Warga  yang ada di Desa Banten yang memiliki luas 5,7 Km 2 (Kecamatan Kasemen Dalam Angka,
2015),  7  (tujuh)  Rukun  Warganya  berada di wilayah Karangantu yang terdiri dari 11 Kampung  antara  lain:  Kampung  Bugis, Kampung Demang, Kampung Mina Bakti, Kampung  Sawah,  Kampung  Tanggul Indah, Kampung Skuater, Kampung
Pekapuran,  Gang  Eceng/Karang  Serang,
Kampung  Baru,  Karang  Mulya  dan Karang  Jaya.  Masing-masing  kampung tersebut didiami oleh komunitas kecil yang memiliki  berbagai  nama  sesuai  dengan tradisi masing-masing budaya suku bangsa yang diharapkan melalui kegiatan Pengembangan  Usaha  Mina  Perdesaan (PUMP)  diberi  peluang  untuk  berperan serta  dalam  membangun  dirinya,  dan diharapkan mereka mampu memanfaatkan peluang  secara  optimal.  Namun  yang menjadi  masalah  juga  bahwa  biasanya bantuan pemerintah bersifat seragam, tidak datang dari keperluan khas masing-masing wilayah akhirnya program dilakukan tidak berangkat  dari need  assessment penduduk desa  itu  sendiri.  Kebergantungan  pada
petunjuk  teknis  sangat  tinggi,  sehingga inisiatif-inisiatif masyarakat jarang muncul ke permukaan.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah  dipaparkan  pada  point  tiga  di  atas, diperoleh simpulan bahwa dengan melihat kepada  aspek  analisis,  evaluasi  yang dilakukan  kurang  melihat  pada  kondisi sosial  budaya  yang  berlangsung  di Karangantu,  kemudian    kebergantungan pada  petunjuk  teknis  sangat  tinggi, sehingga inisiatif-inisiatif masyarakat nelayan jarang muncul ke permukaan.

## Saran
Berdasarkan  simpulan  di  atas, maka  penulis  memberikan  saran  berupa rekomendasi, berikut:
Peran  Tim  Teknis  dan  Penyuluh Perikanan  Bantu  (PPB)  sebagai  fasilitator dan  evaluator  dalam  evaluasi  program sangat  penting.  Hal  tersebut  dikarenakan mengingat tugas utamanya sebagai
pendamping masyarakat pelaksana program pada tingkat komunitas/masyarakat.  Dengan  demikian
agar  tugas  pendamping  dapat  berjalan dengan baik, maka :
1) Penempatan  pendamping  berasal dari  masyarakat  setempat  atau mereka  yang  telah  memahami kondisi karakteristik sosial, budaya dan ekonomi masyarakat di
lingkungan setempat.
2) Rasio  jumlah  pendamping  yang seimbang  misalnya  satu  fasilitator untuk  1  Rukun  Tetangga  (RT)  dan pendampingan  dilakukan  dalam rangka menciptakan kader masyarakat  yang  nantinya  mampu
menggantikan peran fasilitator
ketika tugas fasilitator berakhir.
3) Fasilitator harus memiliki kualifikasi pendidikan, pengalaman dan wawasan di bidang pemberdayaan  masyarakat,  serta memiliki komitmen dan keberpihakan  yang  tinggi  terhadap masyarakat miskin.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Berry,  D.  2003. Pokok-Pokok  Pikiran Sosiologi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif,  Komunikasi,  Ekonomi, Kebijakan Publik,  dan Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Cernea,  M.M.  1988. Sosiologi  Untuk Proyek-Proyek Pembangunan.
Dalam M.M. Cernea (Ed). Mengutamakan  Manusia  Dalam
Pembangunan;  Variabel-Variabel
Sosiologi  di  Dalam  Pembangunan Pedesaan .  Pp.3-26.  Penerjemah; B.B.Teuku.  Jakarta:  Universitas Indonesia Press.
Creswel. W. John. 2002. Research Design
( Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif ). Jakarta: Kik Press. Garna, Judistira K. 2009. Metoda Penelitian: Kualitatif . Bandung: The
Judistira  Foundation  dan  Primaco Akademika.
Koentjaraningrat.
1980. Kebudayaan
Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.
_______________.  1994.  Bunga  Rampai Kebudayaan, Mentalitas dan Kebudayaan. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama. 149 p.
Kusnadi. 2000. Nelayan: Strategi Adaptasi dan  Jaringan  Sosial .  Bandung: Humaniora Utama Press.
________.  2002. Konflik  Sosial  Nelayan:
Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan . Yogyakarta: Penerbit LkiS.
________.2006.  Filosofi  Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Bandung:
Humaniora.
Jones,  Charles  O.  1996. Pengantar Kebijakan  Publik  (Terjemahan) .
Jakarta: RajaGrafindo Persada.
_______________.  1984. An  Introduction to  the  Study  of  Public  Policy . California: a division of
Wadsworth, Inc.
Satria,  Arif.  2015. Pengantar  Sosiologi Masyarakat Pesisir . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Suharto,  Edi.  2005. Analisis  Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2005. Memahami  Penelitian
Kualitatif .  Bandung: Alfabeta.
Sukidin, Basrowi. 2002. Metode
Penelitian  Kualitatif  Perspektif Mikro . Surabaya : Insan Cendekia.
Wiradi,  G.  1997. Rekayasa  Sosial  Dalam Menghadapi  Era  Industrialisasi
Pertanian .  Dalam  T.  Sudaryanto dkk (Penyunting). Prosiding Industrialisasi,  Rekayasa  Sosial dan  Peranan  Pemerintah  Dalam Pembangunan Pertanian. Departemen Pertanian Jakarta: Pusat  Penelitian  Sosial  Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian.

## Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Lain
Pedoman  Teknis  Pengembangan  Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap Tahun 2011.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor KEP.39/MEN/2010 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan  dan  Perikanan  Tahun 2010.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Perikanan
Tangkap Nomor KEP.15/DJ- PT/2011  Tentang  Pedoman  Teknis Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dalam Rangka Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Bidang Perikanan Tangkap 2011. Keputusan  Kuasa  Pengguna  Anggaran Satuan  Kerja  Dinas  Kelautan Provinsi Banten Nomor 902/Kep.01-217.KPA/DKP/2012 Tentang  Pemberian  Honorarium Tim Teknis Kabupaten/Kota Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) Satuan Kerja Dinas
Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2012.
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pmerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kota Serang Tahun 2015.
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian,  Kelautan  dan  Perikanan
Kota Serang Tahun 2016.
Laporan  Kegiatan  Pengembangan  Usaha Mina  Pedesaan  Pengolahan  dan Pemasaran  Hasil  Perikanan  Tahun 2012 dan 2013 di Kota Serang.
Masterplan  Kawasan  Minapolitan  Kota Serang Tahun 2011.
Profil  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara (PPN) Karangantu Tahun 2013.
Rencana Strategis Dinas Pertanian
Pemerintah  Kota  Serang  Tahun  2008- 2013.
Rencana Strategis Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Serang Tahun 2014-2018.