## KAWISTARA
VOLUME 8 No. 2, 22 Agustus 2018 Halaman 111-212

## POLITISASI LINGKUNGAN OLEH AKTOR PERHUTANI DALAM KASUS KOPERASI TAMBANG INDONESIA III (TIGA) DI KABUPATEN MALANG-JAWA TIMUR
Genta Mahardhika Rozalinna dan Lutfi Amiruddin Departemen Sosiologi, Universitas Brawijaya Email: gmrozalinna@ub.ac.id

## ABSTRACT
The existence of mining industry namely Koperasi Tambang III (KTI III) in Golo beach, Wojo Village, Gedangan,  Malang  District,  brought  negative  impact  socially  and  ecologically.  Unfortunately,  State Forestry Company (Perusahaan Umum Kehutanan Negara/Perum Perhutani) was involved to share their land as location of iron sand mining activity. Perhutani, as a State-Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Negara/BUMN), has a contradicting roles at the same time, to manage natural resource of the forest and accumulate profit. The aim of this article is to depict the process of politization of environment done by Perhutani, based on dimensions (daily, episodic, and systemic), scales (local and regional), and power networks (local and regional). Through qualitative method with single instrumental case study approach, we find out that Perhutani has been the subject and object of politization by the bigger economic-political power. On three dimensions (daily, episodic, and systemic), we stated there are two configurations of Perhutani’s roles; first , politizing Golo beach through transform Resort Polisi Hutan (RPH). Second ,  Golo  beach  has  politized  by  Malang  Government  as  well  as  KTI  III  through transforming the Space Planing (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW). On the local and regional scale, Perhutani seen by the local community and government, has brought not only the job opportunity, but on contrary the ecological damage. On the local power network, Perhutani was the subject to politize local community and government. However, on the divergent side, it was the object of politization done by KTI III and Malang Government.
Keywords: Iron Sand Perhutani; Koperasi Tambang Indonesia III; Mining Industry; Politization of Environment.

## ABSTRAK
Kehadiran industri pertambangan Koperasi Tambang Indonesia III (KTI III) di wilayah pesisir Pantai Golo, Desa Wojo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur membawa dampak negatif dalam aspek sosial dan ekologis. Akan tetapi, KTI III melibatkan Perhutani yang lahannya ditempati sebagai wilayah penambangan pasir besi. Perhutani merupakan aktor dari negara yang memiliki peran yang bertentangan; mengelola sumber daya hutan, tetapi sebagai BUMN bertugas mencari keuntungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses politisasi lingkungan oleh Perhutani berdasarkan dimensi (harian, episodik, dan sistemik), skala (lokal dan regional), dan jejaring relasi kekuasaan (lokal dan regional). Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental tunggal, maka ditemukan hasil bahwa Perhutani menjadi subjek politisasi sekaligus menjadi objek politisasi lingkungan oleh kepentingan ekonomi politik yang lebih besar. Pada ketiga dimensi (harian, episodik, dan sistemik) ditemukan dua konfigurasi dari peran Perhutani, yaitu pertama, mempolitisasi kawasan Pantai Golo dengan mengubah Resort Polisi Hutan (RPH). Kedua, area Pantai Golo dipolitisasi oleh pemerintah dan KTI III melalui perubahan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah/RTRW  Kabupaten Malang. Dalam skala lokal dan regional, Perhutani dipandang masyarakat dan pemerintah daerah telah
Kawistara, Vol. 8, No. 2, 22 Agustus 2018: 111-122
memberi manfaat berupa terbukanya lapang- an pekerjaan, tetapi juga membawa dampak kerusakan  ekologis.  Secara  jejaring  relasi  keku- asaan lokal, Perhutani menjadi subjek dalam mempolitisasi masyarakat dan pemerintah Desa Wojo, tetapi dalam relasi kekuasaan regional Per- hutani justru menjadi objek politasi oleh KTI III dan pemerintah Kabupaten Malang.
Kata Kunci: Industri  Tambang;  Koperasi Tambang  Indonesia  III; Pasir Besi; Perhutani; Politik Lingkungan.
PENGANTAR Penataan ruang suatu wilayah merupakan pertarungan kepentingan dari berbagai macam aktor. Terlebih jika ruang tersebut menyimpan sumber daya bernilai ekonomi tinggi maka para aktor berupaya mendapatkan kekuaaan lebih atas penguasaan sumber daya di dalamnya. Noor  dan  Ni’am  menyatakan  adu  kekuatan antara korporasi dan pemangku jabatan dengan masyarakat adat lokal terlihat nyata. Hal ini tidak dapat dipungkiri juga terjadi pada kegiatan penambangan pasir besi di Pantai Golo, Desa Wojo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Noor  dan Ni’am, (2011:5).
Perebutan ruang dalam penelitian ini berhubungan dengan pertarungan dalam pe- nguasaan sumber daya tambang oleh kor- porasi dengan masyarakat setempat yang ter ancam  ruang  sosial  dan  ekologisnya. Akan tetapi, peran negara justru seolah-olah mem berikan keleluasaan bagi pertarungan ruang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah/ RT-RW  Jawa  Timur  Tahun  2006-2020  terkait zonasi potensi tambang di wilayah selatan Jawa Timur. Potensi di wilayah selatan Jawa Timur terdiri dari bahan tambang seperti alumino sikat, mineral lempung, kelompok mineral karbonat, kelompok mineral agregat serta kelompok pasir kuarsa, fosfat, gypsum , dan  mineral  lain  (Tim  Riset  Java  Collapse, 2010:185). Melalui peraturan daerah di Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang menurunkannya pada Peraturan Daerah Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Rencana  Tata
Ruang  Wilayah/  RT-RW  Kabupaten Malang yakni pada Pasal 46 disebutkan adanya potensi pertambangan pasir besi di wilayah Kecamatan Gedangan. Peraturan daerah ini mampu mengantarkan  Koperasi Tambang Indonesia III yang selanjutnya akan disebut dengan KTI III beroperasi di wilayah Pantai Golo semenjak tahun  2013.  Akan  tetapi,    di  saat  yang  sama menurut  Nurhadi  dan  Rozalinna  (2015:7), peraturan daerah tersebut juga mengatur bahwa  Kecamatan  Gedangan  pada  Pasal 49  masuk  ke  dalam  kawasan  permukiman pedesaan  pesisir  pantai,  Pasal  54  masuk  ke dalam  wilayah  konservasi  hutan  dan  pantai, dan juga pada Pasal 40 huruf 5 masuk dalam wilayah rawan gempa. Perangkat aturan ter- sebut membuat pertentangan kepentingan antara eksploitasi sumber daya tambang dengan tempat tinggal, konservasi, dan daerah rawan bencana semakin terbuka. Wilayah penambangan pasir besi di Pantai Golo masuk di dalam penguasaan Perhutani. Peran penguasaan Perhutani dapat dilihat melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun 2010  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah/ RT-RW  Kabupaten  Malang,  pada  Pasal  41 dijelaskan bahwa terdapat kawasan pantai berhutan bakau, termasuk pula di Pasal 43 dan 44 tentang hutan rakyat di wilayah Kecamatan Gedangan.  Melalui  Pasal  43  dan  44,  tersirat bahwa pengelolaan hutan dikuasakan kepada rakyat yang tinggal di sekitar tepi hutan. Akan tetapi, faktanya kedatangan KTI III justru diberi penguasaan hutan oleh Perhutani seluas 98.560 meter persegi pada tahun 2012. Menurut  Nurhadi  dan  Rozalinna  (2015:17- 18), proses pengalihan kuasa dilakukan secara halus pertama-tama melalui proses semacam tanggung jawab sosial perusahaan ( Corporate Social  Responsibility /CSR)  yang  mana  KTI  III melakukan reboisasi di wilayah Perhutani dengan alih-alih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai hutan rakyat. Akan tetapi, pada tahun 2012 secara tiba-tiba muncul izin pertambangan rakyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang atas nama KTI III justru pada wilayah yang dikenai kegiatan reboisasi. Berdirinya perusahaan tambang pada akhirnya justru menciptakan bencana karena
Genta Mahardhika Rozalinna  -- Politisasi Lingkungan oleh Aktor Perhutani dalam Kasus Koperasi Tambang Indonesia III (Tiga) di Kabupaten Malang-Jawa Timur
relasi-relasi dari para aktor yang diasumsi- kan memiliki perbedaan kepentingan. Seperti yang di nyatakan oleh McMichael (2009) bahwa ben cana  semburan  lumpur  Lapindo  akibat akti vitas  pengeboran  di  tengah  pemukiman padat pen duduk nyatanya telah menyebabkan banyak orang kehilangan tempat hidup yang layak. Adanya pemberian kekuasaan kepada KTI III menunjukkan kekuasaan politisasi dari Perhutani. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor  72  Tahun  2010  tentang  Perusahaan Umum  Perum  Kehutanan  Negara  (Perum Perhutani) Pasal 1 bahwa tata hutan dan pe- nyusunan rencana pengelolaan hutan, peman- faatan hutan, rehabilitasi, dan reklamasi hutan, serta  perlindungan  hutan  dan  konservasi alam berada di dalam kekuasaan Perhutani. Meskipun dianggap sebagai bagian dari aktor negara, tetapi Perhutani juga memiliki tugas mencari  keuntungan  dikarenakan  termasuk dalam salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penelitian ini menggunakan metode kua- litatif dengan pendekatan studi kasus instru- mental tunggal. Menurut Denzin dan Lincoln (2009),  intepretasi  data  dilakukan  dalam tiga langkah yakni membuat teks lapangan ( field  text )  meliputi  catatan  dan  dokumen lapang an;  menciptakan  ulang  teks  lapangan dalam bentuk dokumen interpretasi; dan meng hasilkan teks umum ( public  text ) yang
akan  hadir  di  hadapan  pembaca.  Selain  itu, penamaan lokasi penelitian mulai dari pantai, desa, bahkan informan disamarkan untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan para informan sebagai etika penelitian. Pendekatan studi kasus tipe instrumental tunggal (Yin, 2013) digunakan sebagai upaya memahami fokus masalah melalui logika penjodohan pola tipe kedua yaitu eksplanasi tandingan  dengan  telah  menentukan  varia- bel independen. Walaupun desain kasus tunggal yakni politisasi lingkungan oleh Per- hutani,  tetapi  ternyata  muncul  aktor  poli- tisasi lingkungan lainnya yang sama-sama menguasai ruang ekologis masyarakat di Desa Wojo. Dalam  pelaksanaan  pencarian  data, penulis menghadapi kendala berupa keter- tutup an informasi dari pihak Perhutani. Pada be berapa kesempatan wawancara, pihak Per- hutani  menolak  membicarakan  masalah  KTI III di wilayah Perhutani.  Perhutani  Kabu- paten Malang yang menjadi informan dalam tulisan ini beralasan bahwa masalah perizinan tambang bukan menjadi wewenang mereka. Ada  keengganan  untuk  membicarakan perihal masalah ini kepada penulis. Dengan kondisi demikian, beberapa langkah alternatif dilakukan. Penjabaran langkah-langkah men- jalan kan metode penelitian di dalam penelitian ini disajikan pada tabel 1.

## Tabel 1 Metode Penelitian
Langkah-langkah Tahapan Kerja Target Capaian Kegiatan Kendala dalam Menjalankan Target Capaian Kegiatan Proses pembuatan teks lapangan
( field text ) meliputi catatan dan dokumen lapangan Tahap 1: Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua aturan tata kelola ruang yang diperuntukkan bagi wilayah pertambangan di Kabupaten Malang 1.  Pengajuan perizinan 2.  Penentuan target informan utama 3.  Penentuan target utama informan pendukung 4.  Pencarian data primer 5.  Pencarian data sekunder 6.  Laporan analisa data kendala pada tahap kedua yaitu Perhutani sebagai aktor utama menolak untuk dilakukannya perizinan penelitian. Tahap 2: Menetapkan Perhutani sebagai variabel independen dalam kasus politisasi lingkungan 1.  Penentuan target utama informan pendukung 2.  Pencarian data sekunder 3.  Laporan analisa data Penentuan target informan utama (dari pihak Perhutani) gagal karena penolakan dari Perhutani sendiri.
Kawistara, Vol. 8, No. 2, 22 Agustus 2018: 111-122
Langkah-langkah Tahapan Kerja Target Capaian Kegiatan Kendala dalam Menjalankan Target Capaian Kegiatan Tahap 3: Menelusuri kembali hasil penelitian internal yang pernah dilakukan pada tahun 2015 terkait relasi yang terbangun antara masyarakat lingkar dalam tambang dengan Perhutani yang bersifat instrumental tunggal 1.  Pengajuan perizinan 2.  Penentuan target informan utama 3.  Penentuan target utama informan pendukung 4.  Pencarian data primer 5.  Pencarian data sekunder 6.  Laporan analisa data Sebagai solusi atas kegagalan penentuan informan utama, penentuan informan pendukung menjadi prioritas dalam tahap 2. Informan pendukung di sini adalah aktor- aktor yang terlibat dalam kasus KTI III di Desa Wojo meliputi pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan NGO. Tahap 4: Menelusuri kembali hasil penelitian internal yang pernah dilakukan pada tahun 2016 terkait relasi yang terbangun antara masyarakat lingkar luar tambang dengan Perhutani yang bersifat instrumental tunggal 1.  Pengajuan perizinan 2.  Penentuan target informan utama 3.  Penentuan target utama informan pendukung 4.  Pencarian data primer 5.  Pencarian data sekunder 6.  Laporan analisa data Tertutupnya informasi apapun dari pihak Perhutani menyebabkan penulis sama sekali tidak mendapatkan data primer dari pihak Perhutani. Menciptakan ulang teks lapangan Tahap 5: Melakukan wawancara mendalam dengan Perhutani - Pencarian data sekunder lebih mudah dilakukan dari pada data primer. Sehingga semua tahap dapat terpenuhi dengan baik. Tahap 6: Membuat dan meng- inter pre tasi  kategorisasi tema yang menunjukkan Perhutani sebagai variabel independen - - Proses penghasilan teks umum Tahap 7: Menghasilkan laporan studi kasus politisasi lingkungan dilakukan oleh Perhutani sebagai aktor negara - - Lanjutan Tabel 1.

## PEMBAHASAN Perhutani dalam Dimensi Tambang
Pasir Besi Pantai Golo Kegiatan pariwisata merupakan salah satu potensi yang menjanjikan terutama bagi Kabupaten Malang, Jawa  Timur.  Sederatan pantai-pantai di sepanjang pesisir selatan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang  secara  besar-besaran.  Kondisi  ini  di- dukung juga dengan adanya pembangunan infra struktur  Jalur  Lingkar  Selatan  (JLS) yang  turut  mendukung  gencarnya  promosi pariwisata. Banyaknya pantai yang telah ber- kembang di sepanjang pesisir pantai selatan Kabupaten Malang misalnya seperti Pantai Kondang  Merak,  Balekambang,  Nganteb, Batu Bengkung, Goa Cina, Sendang Biru, juga
terdapat satu pantai yang keberadaannya menjadi lokasi dalam penelitian ini yaitu Pantai Golo. Pantai Golo merupakan pantai yang mengalami perubahan status Resort Polisi Hutan (RPH) sebelum beroperasinya KTI III. Keberhasilan KTI III masuk ke kawasan Pantai Golo untuk menambang pasir besi tidaklah sendirian,  muncul  beberapa  aktor  lain  yang berada di belakangnya, salah satunya pihak Perhutani. Di lain sisi, kemunculan aktor-aktor lain yang tidak bersepakat juga hadir dalam menolak KTI III.
Kerangka konseptual tentang politik lingkungan yang dikemukakan oleh Bryant dan Bailey (2005), mengasumsikan bahwa politisasi lingkungan berupa sumber daya alam yang dilakukan tidak hadir oleh seorang aktor, tetapi
Genta Mahardhika Rozalinna  -- Politisasi Lingkungan oleh Aktor Perhutani dalam Kasus Koperasi Tambang Indonesia III (Tiga) di Kabupaten Malang-Jawa Timur
akan ada aktor-aktor lain yang juga berjejaring dalam membangun relasi kekuasaan. Terdapat proses-proses pertentangan dan pergulatan di antara para aktor dalam memenuhi ke pen- tingannya.  Aktor-aktor  yang  muncul  secara konseptual dalam membangun relasi kekuasa- an pada politisasi lingkungan terdiri dari lima aktor yaitu antara lain negara, lembaga multilateral, korporasi transnasional (bisnis), Environment Non-Government  Organization (ENGO), dan masyarakat (Bryant dan Bailey, 2005). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aktor Perhutani muncul  dengan  dua  konfi- gurasi yaitu sebagai aktor negara dan bisnis dalam kegiatan tambang di Pasir Golo. Dalam penelitian ini aktor Perhutani menjadi pihak utama yang diteliti karena ada kendala perizinan, maka Perhutani menolak untuk ber bicara  terkait  eksplorasi  pasir  besi  di Pantai Golo. Untuk itu, upaya untuk melihat politisasi lingkungan yang terjadi, maka proses pencarian data dilanjutkan dengan melakukan wawancara  terhadap  aktor-aktor  lain  yang juga  muncul,  mulai  dari  masyarakat  lokal, pemerintah Kabupaten Malang serta tentunya
KTI III. Dengan demikian, politisasi lingkungan yang terjalin dalam kegiatan penambangan ini dapat membantu dalam menjelaskan peran dari Pihak Perhutani.
Kehadiran Perhutani yang memiliki dua  konfigurasi  menjadi  penting    untuk diteliti, karena secara konseptual menjadi kritik bagi konseptual politisasi lingkungan yang dikemukakan oleh Bryant dan Bailey (2005),  Perhutani  muncul  dengan  dua konfigurasi  yaitu  sebagai  aktor  negara dan  bisnis.  Dua  konfigurasi  dari  Per- hutani  akan mempengaruhi proses poli- tisasi  lingkungan  yang  terjadi.  Sebagai pemang ku wilayah hutan, maka Perhutani bertanggung jawab atas masuknya kegiatan penambangan pasir besi oleh KTI III. Dalam keberlanjutannya, tidak dapat dipungkiri bahwa peran Perhutani membawa dampak atas politisasi lingkungan di Pantai Golo. Dampak tersebut tergambarkan dalam dimensi politisasi lingkungan mulai dari harian, episodik, dan sistemik yang disaji- kan pada tabel 2.

## Tabel 2 Dimensi Politisasi Lingkungan oleh Aktor Perhutani
Dimensi Perubahan Fisik Dampak Dampak Keberlanjutan Terhadap Manusia Respons Politik Konsep Kunci Harian Masuknya kepentingan KTI III dalam mengelola pasir besi di Pantai Golo yang merupakan wilayah Perhutani  RPH Bantur. Perubahan wilayah RPH Pantai Golo dari Bantur ke Sumbermanjing Kulon. Perubahan wilayah RPH Pantai Golo menyebabkan RPH Bantur tidak lagi memiliki  ke we nangan atas Pantai Golo. Kon se kuensinya adalah Perhutani terpojokkan dan termarjinalkan di wilayahnya sendiri demi kepentingan KTI III. Perhutani mengalami kebingungan atas bergesernya patok-patok wilayah sebelum masuknya KTI III (perubahan RPH). Perhutani mempolitisasi lingkungan dengan adanya perubahan RPH. Sebagai konsekuensinya adalah masyarakat menjadi termarjinalkan. Terjadi pem- babatan tanaman pandan pantai dan pem- bakaran lahan per tanian  di sekitar Pantai Golo. Pantai Golo Pantai Golo tidak lagi produktif untuk kawasan pertanian. Kerusakan pesisir pantai akibat pengerukkan dan penyedotan pasir besi menyebabkan air laut masuk hingga melebihi bibir pantai.
Masyarakat melakukan penolakkan dengan cara menggerutu dan marah.
Kawistara, Vol. 8, No. 2, 22 Agustus 2018: 111-122
Dimensi Perubahan Fisik Dampak Dampak Keberlanjutan Terhadap Manusia Respons Politik Konsep Kunci Rusaknya jalanan warga karena kendaraan pengangkut tambang dengan tonase tinggi. Kerusakkan jalan secara parah sebagian besar terjadi di wilayah Kecamatan Bantur. Produktivitas masyarakat menurun karena rusaknya jalan. Masyarakat me- lakukan pem- blokiran jalan dengan menuntut adanya perbaikan jalan. Akan tetapi, setelah diperbaiki, masyarakat malah menutup jalan dan melarang ken daraan pengangkut tambang untuk melintas. Episodik Perubahan wilayah RPH Pantai Golo dari Bantur ke Sumbermanjing Kulon Muncul pencaplokkan wilayah RPH Bantur. Selain itu pemindahan tempat tugas salah seorang pegawai Perhutani yang justru menolak adanya tambang. Munculnya kekhawatiran apabila hadir perusahaan tambang yang jauh lebih besar secara investasi, akan dapat mengubah peraturan. Pada dasarnya, wilayah RPH dieva luasi setiap 10 tahun sekali, tetapi dengan munculnya kepentingan bisnis, RPH dapat berubah tidak mengikuti aturan tersebut. - Politisasi lingkungan yang  di laku- kan oleh Perhutani telah berdampak pada pemberian izin oleh pemerintah desa pada kegiatan KTI III. Kerusakaan ruang sosial dan ekologis akan muncul bila kegiatan penambangan terus berlangsung. Aktor pemerintahan “terkalahkan” bila berurusan dengan pemilik modal seperti salah satunya perusahaan tambang. Rusaknya ruang sosial dan ekologis saat berhadapan dengan struktur ekonomi yang lebih kuat. Investasi dari pemodal swasta menjadi ancaman bagi pemerintahan, terutama bagi yang memiliki relasi kuat dengan kepala pemerintahan. - Masuknya kepentingan KTI III dalam mengelola pasir besi di Pantai Golo. Bagi beberapa perangkat desa, hadirnya KTI III justru membawa manfaat positif karena ekspektasi untuk bisa mendapat manfaat ekonomi. Terdapat beberapa pihak desa yang mengeruk keuntungan pribadi atas beroperasinya
KTI III. Di lain sisi, kerusakkan ekologis dari Pantai Golo akan muncul 5 hingga 20 tahun ke depan.
Beberapa perangkat desa senang dengan hadirnya KTI III.
Lanjutan Tabel 2.
Genta Mahardhika Rozalinna  -- Politisasi Lingkungan oleh Aktor Perhutani dalam Kasus Koperasi Tambang Indonesia III (Tiga) di Kabupaten Malang-Jawa Timur
Dimensi Perubahan Fisik Dampak Dampak Keberlanjutan Terhadap Manusia Respons Politik Konsep Kunci Sistematik Perubahan RTRW Kabupaten Malang yang berdampak pada masuknya KTI III di wilayah Perhutani. Tahun 2012 terbit peraturan daerah tentang RTRW yang memperbolehkan wilayah Pantai Golo sebagai lokasi yang berpotensi untuk wilayah pertambangan. pasir besi di Pantai Golo ditolak karena pantai tersebut masuk ke dalam wilayah hutan lindung. Perbedaan informasi terhadap status Pantai Golo membawa dampak pada pemberian perizinan yang diterima oleh PT Marmora (ditolak) dan KTI III (diterima). Pemerintah dan pihak bisnis menggunakan cara-cara mulai dari mengubah peraturan sampai mencari celah kebijakan yang telah ada. Seperti halnya Pantai Golo yang berubah status dari wilayah hutan lindung menjadi kawasan pertambangan. Pihak Perhutani berbalik menjadi terpolitisasi atas perubahan wilayah RPH Pantai Golo akibat keluarnya Peraturan Daerah masalah RTRW di Kabupaten Malang. Kegiatan penambangan oleh KTI III tidak sesuai dengan izin yang  diberikan. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL) tertulis bahwa KTI III berbentuk koperasi. Gambaran dari kegiatan di Pantai Golo dapat menjadi pelajaran atas risiko kerusakan ekologis yang tidak terduga oleh masyarakat sekitar pantai yang awam terhadap pembacaan hukum. Masyarakat dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) wilayah Malang melihat potensi kerusakan ekologis pada
Pantai Golo. sedangkan Malang Corruption Watch (MCW) melihat adanya indikasi kasus korupsi atas kegiatan KTI
III.
Lanjutan Tabel 2.
Perhutani bertugas sebagaimana dalam PP Nomor 72 Tahun 2010 Pasal 1 tentang tata hutan  dan  penyusunan  rencana  pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi. Dalam hal ini Perhutani yang berada di sekitar wilayah Desa Wojo bertugas juga dalam pengawasan dan pengembangan Pantai Golo dan Ngateb. Berdasarkan temuan di lapangan, kedua pantai ini sebelumnya sama-sama digunakan untuk tujuan wisata. Perubahan terjadi semenjak masuknya KTI III untuk melakukan kegiatan penambangan pasir besi pada tahun 2012 di Pantai Golo. Semenjak itu Pantai Golo menjadi terbatas dan selalu dalam pengawasan pihak KTI III. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu perangkat Desa Wojo berikut ini:
“Ya dulu pernah dikelola (untuk wisata), terus ada  penambang  pasir  besi  seakan-akan  lahan ini dikuasai oleh dia” (Kr, Wawancara, 28 Juli, 2017).
Potensi pasir besi yang sangat potensial di kawasan Pantai Golo menjadi lahan basah untuk menghasilkan pundi-pundi ekonomi yang besar. Akan tetapi, potensi tersebut justru menjadi bumerang di kemudian hari. Selama  proses  pertambangan  pasir  besi  di kawasan Pantai Golo, terjadi banyak polemik yang mana ada pihak yang merasa mendapat manfaat dan kerugian di wilayah desa mereka sendiri. Dalam dimensi harian, Perhutani mempolitisasi Pantai Golo dengan terlibat pada perubahan RPH. Masuknya KTI III yang memiliki kepentingan untuk mengelola tambang pasir besi yang awalnya merupakan
Kawistara, Vol. 8, No. 2, 22 Agustus 2018: 111-122
wilayah Perhutani RPH Bantur menjadi RPH Sumbermanjing Kulon seperti pernyatan salah seorang informan:
“Awalnya masuk di itu di RPH Bantur. Yo Golo itu.  Terus  ndak  tahu  tiba-tiba  masuk  di  RPH Sumbermanjing  Kulon”  (Rb,  Wawancara,  28 Juli, 2017).
Sebagai konsekuensi atas perubahan RPH tersebut, maka masyarakat menjadi pihak yang turut termarjinalkan. Seperti pernyataan informan berikut selaku masyarakat Desa Wojo:
“Bukan,  sudah  bukan  (dikelola  desa),  bahkan orang  sini  mau  masuk  kesana  susah.  Yo  wajar seh kan masyarakat itu gak boleh masuk wilayah tambang ya kan. Wong ada aturane kayak gitu. Kita  ya  gak  tahu  apa  yang  akan  terjadi  ndek dalem situ. Itu (aslinya) wilayah buat mincing. Ya  memang  dari  awal  masyarakat  sini  kalau mincing  ya  daerah  situ,  di  Golo.  Sejak  ada tambang mau  mancing  itu  susah.  Gak  dibolehi sama orang tambang”. (Rb, Wawancara, 28 Juli, 2017).
Pada dasarnya Perhutani tidak menutup diri dengan hadirnya KTI III, tetapi seharusnya tetaplah  menjadi  pihak  utama.  Sementara investor  maupun  Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) diperlakukan setara karena mereka adalah mitra dari Perhutani. Dasar pengalihan fungsi suatu lahan juga dapat menentukan kebijakan yang dibuat oleh Perhutani, misalnya saja bila lahan tersebut sudah  tidak  dapat  lagi  produktif,  contohnya saja keberadaan lokasi tambak di Desa Wojo yang berada di wilayah Perhutani. Dalam kasus KTI III justru sebaliknya, Perhutani justru malah masuk dalam dimensi aktor yang tidak hanya melakukan politisasi, tetapi juga terpolitisasi.
Dalam dimensi episodik, politisasi ling- kungan yang dilakukan oleh Perhutani melalui perubahan RPH kawasan Pantai Golo telah menyebabkan pihak Pemerintah Desa Wojo juga ikut memberikan izin pada kegiatan di KTI III. Akan tetapi, menurut pengakuan dari salah seorang perangkat, terjadi prokontra di dalam masyarakat dalam menerima kehadiran KTI III. Pihak yang pro terhadap tambang
adalah mereka yang merasakan manfaat bantuan-bantuan dari pihak KTI III. Sedangkan yang kontra justru mereka yang berada jauh dari lokasi pertambangan dan tidak pernah dilibatkan, tetapi aksesibilitas jalan umum mereka rusak karena terkena truk pengangkut tambang bertonase tinggi. Berikut kutipan wawancara bersama salah seorang perangkat Desa Wojo:
“Pekerjanya orang sini semua, seneng dulu, jadi pro  kontra  masalah  yang  sebagai  tenaga  kerja. Dan yang katanya orang Jowo itu pengatok nek ngatuk yo seneng tapi nek enek sing gak ngatuk yo  geting.  Jadi  terbelah  menjadi  dua.”  (Kr, Wawancara, 28 Juli, 2017).
Dalam dimensi episodik, Perhutani justru  balik terpolitisasi atas perubahan dari wilayah RPH Pantai Golo sendiri karena keluarnya Peraturan Daerah masalah RT-RW di  Kabupaten Malang. Alasan kuat peneliti memandang Perhutani juga sebagai pihak yang terpolitisasi karena pernyataan tersirat dari salah satu pihak Malang Corruption Watch (MCW):
“Itukan  sebenarnya  wilayah  lindung  di  pesisir pantai dan di sana juga ada hutan lindungnya dan  di  area  tersebut  tidak  boleh  di  tambang. Peraturan  Daerah  atas  RTRW  Kabupaten Malang  sebelumnya  ada,  itu  sebelumnya  ada izin  untuk  KTI  III,  tapi  sebelumnya  juga  ada perusahaan yang sudah mengajukan tapi ditolak dengan  alasan  itu  tadi,  hutan  lindung  tidak boleh diberikan IPR. Terus kemudian tahun 2012 bulan Juli itu terbit izin untuk KTI III itu ada selisihnya sebelum terbit izin di bulan Juli itu, di tahun 2012 juga ada pembaharuan perda RTRW yang dulunya tidak boleh ditambang jadi boleh ditambang. Yang dibuat oleh Bappeda. (MCW, Wawancara, 4 Agustus, 2017)
Cepatnya  proses  perubahan  RT-RW Kabupaten Malang terkait Pantai Golo merupa- kan kawasan lindung dan segala bentuk kegiatan eksplorasi pertambangan di kawasan lindung wajib menggunakan AMDAL. Akan tetapi, yang terjadi justru alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas. Hal ini dikarenakan lobi-lobi politik yang sangat santer juga terjadi begitu masif mulai dari Bupati, Perhutani, BLH, dan Bapeda terlibat
Genta Mahardhika Rozalinna  -- Politisasi Lingkungan oleh Aktor Perhutani dalam Kasus Koperasi Tambang Indonesia III (Tiga) di Kabupaten Malang-Jawa Timur
di dalamnya karena salah satu anak dari bupati yang mengajukan izin pertambangan tersebut. Perubahan RT-RW ini juga diikuti oleh proses perizinan yang manipulatif dengan menggunakan IPR, tetapi realitanya menggunakan alat berat. Selain itu dokumen perizinan juga menggunakan UKL UPL bukan AMDAL. Proses perizinan yang tidak sesuai diindikasikan memiliki potensi untuk negara mengalami kerugian. Dalam kasus pertambangan pasir besi di Pantai Golo, KTI III menggunakan IPR bukan menggunakan izin usaha pertambangan. Hal ini dilakukan untuk menekan pajak dan biaya produksi. Langkah yang kemudian dilakukan MCW dan WALHI adalah mencari dokumen- dokumen terkait perizinan yang dilakukan oleh pihak KTI III. MCW menilai bahwa IPR yang diajukan sangat manipulatif apalagi dokumen yang diajukan hanyalah UKL UPL bukan AMDAL. Sisi koruptif lain yang menjadi sorotan MCW dimulai saat tahun 2012 ketika dikeluarkannya Perda RT-RW yang baru yang memperbolehkan wilayah Pantai Golo menjadi wilayah penambangan. Padahal beberapa waktu sebelumnya ada sebuah perusahaan bernama PT Marmora yang mengajukan IPR untuk penambangan pasir besi di Golo, tetapi tidak diberikan izin karena Peraturan Daerah terkait RTRW Kabupaten Malang menyatakan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung sehingga tidak boleh ditambang. Hingga  saat  ini  sebenarnya  MCW  masih
menunggu hasil dari KPK terkait kelangsungan dari kasus penambangan pasir besi di Pantai Golo.

## Silang Sengkarut Skala Aktor di Tanah Perhutani
Kawasan  hutan-pantai berdasarkan RTRW  Kabupaten Malang merupakan kawasan  konservasi  yang  kemudian  secara tiba-tiba berubah menjadi kawasan yang boleh ditambang dan hal tersebut menyebabkan beberapa permasalahan. Pantai wisata yang tiba-tiba menghilang ini berada di kawasan Perhutani RPH Bantur tepatnya di Desa Wojo mempunyai potensi yang sangat besar yaitu potensi pasir besinya. Akan tetapi, potensi ini justru menjadi bumerang bagi pengelola tambang dan membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat sekitar tambang.
Silang  sengkarut  skala  aktor  di  tanah Perhutani terbagi menjadi dua yaitu skala lokal dan regional. Pada skala lokal, Perhutani dipandang masyarakat dan pemerintah daerah telah memberi manfaat terbukanya lapangan pekerjaan sekaligus membawa dampak ekologis. Pada skala regional masyarakat melihat bahwa pihak KTI III justru membohongi mereka  dengan  alasan  kegiatan  konservasi, yang senyatanya justru meminta tanda tangan dokumen izin UKL UPL. Penjelasan skala keterlibatan aktor dalam hadirnya KTI III disajikan pada tabel 3. Tabel 3 Skala Keterlibatan Aktor di Tanah Perhutani Skala Aktor Kontribusi Dampak Resolusi Lokal Perhutani Bertambahnya pendapatan desa walaupun tidak terlibat langsung dalam kegiatan penambangan, juga mendapatkan bagian seperti sumbangan dana, sembako, dan terserapnya tenaga kerja di Desa Wojo. Masyarakat terbelah menjadi dua kubu yaitu pro dan kontra. Kelompok pro seperti pemerintah desa, masyarakat yang bekerja sebagai penambang dan yang diberi sembako.
Sedangkan kelompok  kontra seperti masyarakat yang lahan pertaniannya diambil untuk wilayah pengerukkan pasir besi dan yang aksesibilitas jalannya rusak karena dilewati oleh truk pengangkut hasil tambang. Perbaikan jalan desa dan pemberian bantuan sembako.
Kawistara, Vol. 8, No. 2, 22 Agustus 2018: 111-122
Skala Aktor Kontribusi Dampak Resolusi Regional Pemerintah Daerah Besaran pendapatan pertambangan yang masuk ke pemerintah daerah belum bisa terlihat dengan pasti karena KTI merupakan pertambangan rakyat. Pemerintah daerah tidak mendapatkan keuntungan dari hadirnya KTI III. - Perangkat desa berelasi dengan Perhutani, KTI III, dan Pemerintah Kabupaten Malang. Perangkat desa juga diajak rembug dengan aktor-aktor yang berkepentingan sehingga mereka mengerti benar dengan permasalahan yang terjadi di Pantai Golo. Masyarakat terbelah menjadi dua kelompok, yang mana mereka dibenturkan oleh kompetitor KTI III dengan alasan reboisasi hutan. Akibatnya masyarakat bingung untuk meminta pertanggungjawaban apakah dari pihak KTI III ataukah pemerintah desa. - Masyarakat di Desa Wojo awalnya menyambut baik adanya KTI III karena pihak internal mengemukakan kehadiran mereka untuk melakukan kegiatan konservasi, sehingga mereka berbondong-bondong menghadiri penanaman pohon yang dilakukan oleh KTI III. Masyarakat merasa  dibohongi karena saat mereka mendatangi kegiatan yang semula melakukan konservasi menjadi kegiatan dimana KTI III meminta tanda tangan atas dokumen-dokumen yang digunakan sebagai perizinan pertambangan yakni UKL UPL.
-
Lanjutan Tabel 3.
Permasalahan  mulai  mucul  ketika  ada penyerapan tenaga kerja yang tidak merata sehingga  menimbulkan  kecemburuan  sosial. Adapun warga setempat yang terlibat dengan KTI III bekerja sebagai penggarap sisa-sisa bekas galian pasir yang kemudian dibentuk menjadi taman-taman. Selain itu juga terdapat warga yang bekerja sebagai penjaga keamanan. Menurut informan Kr selaku salah satu perangkat  Desa  Wojo,  terdapat  sekitar  500 warga yang dipekerjakan di KTI III. Aktivitas penambangan pasir besi mampu menghasilkan 50 dumtruck perhari, dengan dua kali balik pulang pergi. Satu unit dumtruck berisi 12 ton pasir besi ditambah dengan beban truk 4 ton, sehingga total beban keseluruhan 16 ton. Hal ini memberikan dampak kerusakan jalan akibat beban muatan dumptruck . Kerusakan terparah justru terjadi di luar Desa Wojo yakni Desa Sumberbening  yang  merupakan  akses  pintu keluar dari jalur lintas selatan menuju tempat penampungan pasir di wilayah Sengguruh. Kondisi ini menjadi stimulus bagi warga sekitar untuk memblokir jalan dan menuntut KTI III untuk segera memperbaiki jalan. Hal ini juga dilakukan melalui protes dan demo ke lokasi tambang. Sehingga dapat dipastikan
bahwa sejak awal tambang beroperasi sudah banyak mendapatkan protes keras dan penolakan dari masyarakat sekitar. Protes keras juga dilakukan oleh sebagian masyarakat Wojo yang sangat kontra sekali terhadap keberadaan tambang. Akan tetapi, disinyalir bahwa masyarakat yang kontra ini ternyata didasari atas kecemburuan sosial karena tidak mendapatkan bagian.

## Pasir Besi dan Lingkar Kuasa Perhutani
Relasi  kuasa antara Perhutani dengan pemerintah  Desa Wojo hanya sebatas admi- nis trasi serta perizinan persoalan tebang-me- nebang, izin penggunaan lahan tepi hutan ( tetelan ), serta izin penanaman komoditas tani. Relasi antara Perhutani dengan masyarakat Desa Wojo selain untuk urusan administrasi yang telah disebutkan, juga untuk urusan sosial kemasyarakatan yang ditandai dengan keberadaan polisi hutan (polhut). Pada urusan pengelolaan berskala besar, relasi kuasa yang dibangun dengan KTI III bersifat ekonomis dan politik. Letak hubung an ekonomi terlihat pada hitungan
Genta Mahardhika Rozalinna  -- Politisasi Lingkungan oleh Aktor Perhutani dalam Kasus Koperasi Tambang Indonesia III (Tiga) di Kabupaten Malang-Jawa Timur
kapasitas hasil pengelolaannya, jangka waktu pengelolaan, serta Dana Bagi Hasil (DBH). Secara  politis,  Perhutani  masih  di  bawah kepentingan pihak-pihak elite politik yang ada di DPRD ataupun pemerintah daerah. Misalkan terkait RTRW otomatis Perhutani akan terkait dengan kerja Bappeda Kabupaten Malang serta Badan Lingkungan Hidup. Secara langsung pula, Perhutani memiliki kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berada dalam garis koridor Kerangka Rencana Pembangunan Daerah Malang selama lima tahun  kedepan.  Sehingga  saat  ada  aktivitas industri pertambangan maupun lainnya, Perhutani tetap mengikuti aturan keputusan daerah. Terkait dengan pengawasan area wilayah RPH yang melibatkan Pantai Golo, maka peran Perhutani adalah tetap menegakkan hukum dan  aturan  yang  berlaku  seperti  UU  Nomor 27 Tahun 2007 tentang Masyarakat Pesisir, PP Nomor 32 Tahun 1990 tentang Hutan Lindung serta peraturan skala daerah. Misalnya saat adanya penolakan terhadap PT Marmora, pihak  Perhutani  muncul  sebagai pihak pengawas hutan lindung dan memutuskan untuk menolaknya. Peran Perhutani tidak selalu menyesuaikan dengan aturan ataupun hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh  hubungan  politik  dengan  Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lainnya. Kekuatan ekonomi dari pihak swasta yang akan masuk juga harus menjadi bahan pertimbangan. Maka dari itu, hasil temuan di lapangan terjelaskan bahwa jejaring relasi kekuasaan lokal justru yang terbangun atas hadirnya KTI III. Pihak Perhutani mempolitisasi masyarakat dan Pemerintah Desa Wojo, tetapi dalam relasi  kuasa  secara  regional  justru  Perhutani dipolitisasi oleh KTI III dan pemerintah Kabupaten Malang.
SIMPULAN Perhutani melakukan politisasi sumber daya, tetapi di lain sisi juga terpolitisasi oleh aktor-aktor lain seperti pihak KTI III dan pemerintah daerah. Pada ketiga dimensi yaitu harian, episodik, dan sistemik ditemukan dua  konfigurasi  dari  peran  Perhutani  yaitu
mempolitisasi kawasan Pantai Golo dengan melakukan perubahan Resort Polisi Hutan (RPH) dan dipolitisasi oleh pemerintah serta KTI III melalui perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah/  RT-RW.  Dalam  kedua  skala  lokal dan regional, Perhutani dipandang masyarakat dan pemerintah daerah telah memberi manfaat berupa terbukanya lapangan pekerjaan sekali- gus membawa dampak kerusakan ekologis. Secara jejaring relasi kekuasaan lokal, Perhutani mempolitisasi masyarakat dan pemerintah Desa Wojo, tetapi dalam relasi kekuasaan regional Perhutani justru dipolitasi oleh KTI III dan pemerintah Kabupaten Malang.
Posisi keterlibatan Perhutani secara detail masih harus ditelusuri lebih dalam lagi pada proses selanjutnya karena data yang diperoleh sampai pada tahap ini hanya berasal dari pihak-pihak lain yang sama-sama terlibat tetapi tidak mengatahui secara rinci bagaimana prosedur yang dilaksanakan oleh Perhutani dalam  kaitannya dengan pertambangan KTI III di Pantai Golo, Desa Wojo. Saran  yang  perlu  diperhatikan  secara teknis antara lain tahapan penelitian selanjut- nya diharapkan dapat menelusuri data ke Perhutani dengan menggunakan tema lain seperti berbicara mengenai wisata dan pengem- bangan potensi sumber daya alam di pesisir pantai sebelah selatan Kabupaten Malang. Saran  substansial  yang  diperlukan  adalah dibutuhkannya keterbukaan informasi dan data dari Perhutani demi keberlanjutan ruang ekologi dan ekonomi masyarakat di Desa Wojo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Daerah Kabupaten  Malang  no.  3 Tahun  2010  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang. 2010.
Peraturan  Pemerintah  no.  72  Tahun  2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara 2010.
Amiruddin,  L.,  Nurhadi,  I.,  &  Rozalinna,
G.  2016. Struktur  Sosial  Masyarakat Lingkar  Luar  Tambang  Pasir  Besi: Laporan akhir hibah penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Malang:
Kawistara, Vol. 8, No. 2, 22 Agustus 2018: 111-122
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.
Bryant,  &  Bailey.  2005. Third  World  Political Ecology. London  &  New  York: Routledge.
Denzin, & Lincoln. 2009. Handbook of Quali- tative  Research. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
McMichael,  H.  2009.  The  lapindo  Mudflow Disaster:  Environmental,  Infra struc- ture  and  Economic  impact. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 45 (1), 73-83.
Noor, R., & Ni’am, L. 2011. Penataan Ruang dan  Pengelolaan  Sumber  Daya. Wacana  Jurnal  Ilmu  Sosial  Trans for- matif, Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumberdaya. Edisi 26 Tahun XIII 2011 .
Nurhadi, I., & Rozalinna, L. A. 2015. Struktur
Sosial Baru Pasca Kehadiran Perusahaan
Tambang  (Analisis  Struk turasi  Pierre Bourdieu Pada Masyarakat Desa Wojo, Kecamatan  Gedangan,  Kabupaten Malang): Laporan akhir hibah penelitian Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik. Malang:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. (t.thn.). Rencana  Induk  Penelitian  (RIP) Universitas Brawijaya tentang Sasaran Tahap  Kedua  Tahun  2106-2020  untuk Menuju Daya Saing Regional Asia dan Kawasan  Tropik. Malang:  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Brawijaya.
Tim  Riset  Java  Collapse.  2010.  Lapindo,  Jer Basuki(ku) Mawa Bea(mu). Dalam Java Collapse, dari Kerja Paksa Hingga Lumpur  Lapindo. Sleman:  Insist  dan Walhi.
Yin, R. K. (2013). Studi Kasus Desain & Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada.