INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9858-9866 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Emergency Contact Pada Praktik Pinjaman Online
Taffy Faiq Syahmi 1 ✉ , Krisnadi Nasution 2
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: faiqsyhmi12@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Seiring  berkembangnya  teknologi  berbagai  inovasi  baru  yang  muncul  yang  salah  satunya  dibidang keuangan  atau  yang  biasa  disebut  dengan  Teknologi  Keuangan.  Manusia  sebagai  makhluk  sosial cenderung memiliki keinginan atau kebutuhan yang pada dasarnya pasti menggunakan uang. Teknologi keuangan merujuk kepada pemanfaatan teknologi dalam memberikan layanan keuangan secara efisien. Teknologi ini mencakup berbagai jenis inovasi teknologi dimana dapat mempengaruhi cara berinteraksi kita  terhadap  keuangan  yang  salah  satu  contohnya  adalah  pinjaman  peer  to  peer.  Didalam implementasinya  memerlukan  tersedianya  peraturan  untuk  mengatur  tentangi  peer  to  peer  agar aktivitasnya selalu memperoleh pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari segi tekonologi Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan dengan memberikan persyaratan yang terdapat pada Pasal  7  Nomor  77/POJK.01/2016  guna  menjalankan  usahanya.  Namun  dengan  adanya  teknologi keuangan ini memicu sejumlah permasalahan yang mengenai tentang Kontak Darurat. Kontak Darurat merupakan kontak yang dipilih oleh peminjaman sebagai kontak yang dapat dihubungi oleh pemberi pinjaman dalam situasi darurat atau ketika sipeminjam tidak dapat dihubungi.
Kata Kunci: Teknologi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kontak Darurat

## Abstract
As technology develops, various new idea, one of them is in the field of finance or what is usually called Financial Technology. Humans as social creatures tend to have desires or needs that basically require money.On  the  use  of  technology  to  provide  financial  services  it  refers  to  financial  technology.  This technology includes various types of technological innovations that influence the way we interact with finance, one example of which is loanspeer to peer. Regulations that implement and regulate peer to peer activities which are the supervised by the Financial Services Authority, to monitor and protect loan providers who have an information base in terms of technology when conducting their business. The Financial Services Authority (OJK) provides requirements in Article 7 Number 77/POJK.01/2016 of the Financial Services Authority Regulations. However, the existence of financial technology has triggered a number of problems regarding emergency contact. Emergency contact is a contact chosen by the lender as a contact that can be contacted by the lender in emergency situations or when the borrower cannot be contacted.
Keywords: Financial Technology, Financial Services Authority, Emergency Contact

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang sangat pesat memunculkan sebuah inovasi baru yang salah satunya adalah teknologi keuangan, tersebut sudah digunakan pada banyak kegiatan usaha  termasuk  lembaga  keuangan  hingga  seiring  perkembangannya  berubah  secara konvensional dengan basis teknologi atau juga banyak dikenal sebagai peer to peer lending. Teknologi dibidang keuangan seperti pinjaman online sangat  popular didalam kalangan masyarakat  yang  karena  manusia  sebagai  mahkluk  sosial  cenderung  memiliki  keinginan atau  kebutuhan  yang  pada  dasarnya  mengharapkan  adanya  perubahan  pada  suatu keadaan menjadi lebih baik.  Keinginan atau kebutuhan manusia adalah keinginan untuk membeli barang atau jasa yang akan memuaskan kehidupannya. Banyak orang memiliki keinginan  yang  melebihi  batas  dari  apa  yang  dimiliki  sehingga  pada  akhirnya  mereka mengambil langkah dengan bertransaksi kredit dan pinjam meminjam uang.
Teknologi  keuangan  merujuk  kepada  pemanfaatan  teknologi  dalam  memberikan layanan keuangan secara efisien. Teknologi ini memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih  muda  bagi  konsumen,  serta  memperluas  akses  terhadap  layanan  keuangan  untuk mereka yang pada awalnya tidak mudah bagi sistem keuangan konvensial menjangkaunya, dapat  diindikasikan  bahwa  layanan  seperti  ini  menjadi  marketplace  bagi  aktivitas peminjaman uang yang dilakukan secara online.
Masyarakat  sangat  dimudahkan  dengan  hal  ini  karena  pinjaman  online  hanya membutuhkan smartphone dan jaringan internet yang stabil untuk mengaksesnya. Sama
dengan pinjaman lain, sistem yang digunakan pinjaman online harus mengisi registrasi yang berisikan informasi identitas diri serta nomor rekening barulah uang dapat dicairkan.
Dengan adanya teknologi ini ini Otoritas Jasa Keungan memberikan peraturan guna memberikan  perlindungan  serta  melaksanakan  pemantauan  kepada  penyelenggara peminjaman yang berbasis informasi pada segi teknologi disaat menjalankan usahanya, hal ini  terdapat  pada    Pasal    7    Nomor    77  /POJK.01/2016  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keungan tentang teknologi informasi dengan layanan pinjam meminjam uang.
Pada pelaksanaannya, pinjaman online memiliki resiko yang dapat merugikan pada pihak  masing  masing  yang  berupa  penyadapan,  pembobolan  data,  serta  cybercrime. Otoritas  Jasa  Keungan  menyebutkan  sejumlah  ciri  pinjaman  online  illegal,  diantaranya; Informasi mengenai alamat kantor kurang jeleas; Melakukan penawaran menggunakan SMS atau WhatsApp yang agresif; Menetapkan tarif tambahan begitu tinggi bahkan menjangkau angka 40% dari pinjaman; Suku bunga yang terlalu besar serta denda 2% per harinya; Tidak memadainya layanan pelunasan yang merupakan pelanggaran perjanjian; Diminta untuk memberikan akses gambar, lokasi, buku telepon serta informasi lain oleh petugas sehingga dapat mengintimidasi debitur yang wanprestasi; Layanan pengaduan atau otorisasi resmi serta OJK yang tidak disediakan pemberi pinjaman.
Terdapat  banyak  situasi  dimana  debt  collector  menggunakan  kekerasan  terhadap peminjam  saat  menagih  karena  alasan  tidak  dapat  membayar  pinjaman  online.  Mereka bahkan  melakukan  hal  yang  lebih  kejam  dengan  mempermalukan  peminjam  yang  tidak segera membayar saat jatuh tempo dan merka juga menelepon kontak peminjan lain untuk mempermalukannya (Shandy, 2023).
Saat ini banyak kasus dimana penagihan dilakukan menggunakan aplikasi virtual loan, tetapi masih belum diketahui bagaimana tindakan tanggung jawab secara pidana terhadap penyelenggara.  Sekarang  ini  masih  hanya  desk  collector  yang  ditindak  pidana.  Banyak oknum menagih pinjaman online secara tidak menggunakan etika contohnya yang seperti pada kasus dibawah ini:
Kasus aplikasi Vloan oleh PT. Barracuda Fintech Indonesia merupakan kasus pertama tentang penagihan hutang menggunakan cara yang tidak senonoh. Pada konfrensi pers satgas  waspada  investasi  nomor  SP  11/XII/SWI/2019,  PT.  Vcard  Technology  melakukan financial technology lending secara illegal. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara 554/P.id.B/2019/PN Jkt.Brt menyebutkan bahwa ada empat (4) desk clollector yang dinyatakan bersalah dengan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu penagihan pinjaman dengan muatas kesusilaan . Korban bernama Lim
Trissye meminjam uang sebesar Rp.1.200.000,- dan belum membayar hingga melewati satu hari dari tempo yang telah ditentukan.
Desk collector membuat grup whatsapp dan kemudian mengirim pesan dengan kata “  eh  temen  kamu  punya  hutang  nih  tolong  bayarin  dong”.  Lebih  lanjut  desk  collector menekan dan menghinanya dengan mengatakan kata-kata kasar serta memosting video porno  kedalam  grup  yang  semakin  membuat  malu  dengan  para  kerabatnya.  Selain  itu, korban bernama Ivo Wulandarisa mengalami penagihan yang dilakukan dengan perkataan kasar  dan  mendapatkan  pesan  berbai  pelecehan  sexual  atau  sexual  harassment  melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh desk collector.
Pinjaman  online  memang  memberikan  banyak  kemudahan  namun  dapat  juga mendatangkan  permasalahan,  contohnya  banyak  yang  dijadikan  pihak  ketiga  untuk digunakan nomornya sebagai kontak darurat atau emergency contact. Seringnya pemilik nomor yang kontaknya dijadikan emergency contact oleh peminjam tidak mengetahui hal tersebut,  sehingga  menjadi  masalah  bagi  pihak  aplikasi  peminjaman  online  ketika menghubungi pihak emergency contact dari data pribadi maupun kontak konsumen pihak yang melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan pemilik kontak.
Emergency contact adalah individu yang dipilih oleh peminjam sebagai kontak yang dapat dihubungi oleh pemberi pinjaman dalam situasi darurat atau ketika peminjam tidak dapat dihubungi. Salah satu fitur yang sering kali diminta oleh pemberi pinjaman online adalah informasi kontak darurat atau emergency contact. Emergency contact merupakan data kontak orang lain yang biasanya diisi oleh peminjam dengan tujuan apabila peminjam sulit  dihubungi atau ketika mengalami kendala pelunasan maka pemberi pinjaman akan menghubungi  kontak  tersebut.  Meskipun  fitur  ini  dirancang  untuk  memberikan perlindungan tambahan dan membantu pemberi pinjaman menghubungi seseorang yang dapat  memberikan  bantuan  dalam  situasi  darurat,  emergency  contact  mungkin  tidak sepenuhnya menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai kontak darurat. Selain itu, ada  potensi  resiko  bahwa  informasi  pribadi  atau  keuangan  emergency  contact  dapat disalahgunakan atau diakses tanpa izin dalam skenario tertentu, seperti penagihan agresif atau  pengungkapan  informasi  yang  tidak  pantas  oleh  pemberi  pinjaman  (Otoritas  Jasa Keuangan and Christhofer Bryan Ansa, 2023).
Pada  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi dengan  tegas  mengatur  konsep  ini.  Upaya  privasi  data  melibatkan  serangkaian  langkah untuk memastikan bahwa data pribadi yang diproses tetap terlindungi dan untuk menjaga hak konstitusional subjek data pribadi. Dalam konteks konstitusional, Indonesia menetapkan perlindungan terhadap hak privasi, seperti yang tercantum dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD
1945,  menerangkan  jika  tiap-tiap  individu  mempunyai  hak  akan  perlindungan  terhadap privasi  data  yang  meliputi  hak  untuk  mendapatkan  rasa  aman  serta  perlindungan  dari ancaman ataupun yang dapat memengaruhi hak asasinya. Pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  juga  mewajibkan  pengendali privasi  data,  termasuk  penyelenggara  sistem  elektronik,  untuk  melindungi  privasi  data pribadi yang mereka proses.
Data pribadi mempunyai tingkat sensitivitas tinggi, oleh karena itu perlindungannya perlu diperkuat, terutama karena data pribadi melibatkan hak privasi individu. Perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi isu hukum biasa, tetapi juga terkait erat dengan hak asasi manusia.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  hal  ini  sangat  memberatkan  bagi  korban kontak darurat karena mengganggu haknya, maka dari itu peneliti menganggap topik ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Emergency Contact Pada Praktik Pinjaman Online” .

## METODE PENELITIAN
Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Metode  penelitian  ini dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder,  di  mana  analisisnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyalahgunaan data sekarang ini sangat sering terjadi akibat dari pinjaman online yang khususnya pada emergency contact secara sepihak tanpa terlebih dahhulu mendapat persetujuan oleh pemilik data pribadi.
Penyalahgunaan  Privasi  Data  Pada  Praktik  Pinjaman  Online  Memerlukan  Perlindungan Hukum
Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempertimbangkan dengan serius mengenai perlindungan  pada  data pribadi karena termasuk hal sangat penting. Dengan kemajuan teknologi  yang  terus  berlanjut,  munculnya  berbagai  jenis  kejahatan  baru  di  dunia  maya menjadi sebuah kemungkinan. Menjadi kebiasaan bahwa seseorang yang ingin mengakses sebuah  situs  web  harus  membagikan  informasi  pribadi  misalnya  nama  lengkap,  nomor telepon, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) (Pratiwi, 2020).
Salah satu hal yang penting saat proses pinjaman online adalah adanya identitas pihak bersangkutan, karena identitas akan membagikan keterangan yang jelas tentang subyek
hukum  untuk  dapat  diminta  tanggung  jawabnya.  Pinjaman  online  pada  prosesnya  akan meminta  peminjam  untuk  mengisi  data  pribadi  kepada  pemberi  pinjaman  tergolong didalamnya kontak darurat apabila suatu saat peminjam melakukan pelanggaran. Dalam mencantumkan kontak darurat pada pinjaman online harus dengan kesepakatan dari pihak ketiga  yang  merupakan  pemilik  kontak  tersebut.  Kesepakatan  ini  diperlukan  guna memastikan  bila  pihak  ketiga  telah  mengetahui  serta  menerima  terhadap  pelanggaran perjanjian  yang  dibuat  peminjam.  Namun,  pada  faktanya  peminjam  seringnya  memakai data pribadi seseorang yang lain saat mencantumkan kontak penanggungjawab pinjaman online. Pasal 51 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan:
Melarang seseorang mendapatkan maupun menghimpun data pribadi milik orang lain yang  bertujuan  guna  membuat  keuntungan  pribadi  ataupun  orang  lain  dengan  cara melawan hukum maupun mendatangkan akibat berupa kerugian bagi pemilik data pribadi; Melarang seseorang melanggar hukum dengan cara menyebarkan data pribadi milik orang lain; serta Melarang orang melawan hukum dengan cara memanfaatkan data pribadi yang merupakan milik orang lain (Pinasti, 2023).
Perbuatan  melanggar  aturan  terhadap  data  pribadi  berdampak  pada  konsekuensi hukum  untuk  para  pelanggar.  Konsekuensi  hukum  merupakan  hasil  tindakan  hukum dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karenanya, hasil hukum dilakukan subjek hukum. Maka dari itu, hasil hukum pelanggaran data pribadi bagi penyelenggara pinjaman online yaitu pemberian hukuman.
Apabila seseorang menggunakan data pribadi seseorang tanpa izin dari pemiliknya, itu berarti mereka sudah melakukan pelanggaran hak pribadi orang lain. Ketika pihak ketiga menyerahkan  kontak  mereka  pada  penerima  pinjaman,  mereka  memberikan  izin  untuk penggunaan nomor tersebut dalam komunikasi pribadi. Namun, penerima pinjaman tidak diberi izin untuk membagikan akses ke nomor pihak ketiga pada penyelenggara pinjaman online didalam kesepakatan peminjaman uang, searah dengan Pasal 18 ayat (1) Undang- undang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 67 ayat 1 Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 mengenai  Perlindungan  Data  Pribadi  mengatur  tentang  pelanggaran  data  pribadi  pada kasus di mana peminjam memakai data pihak ketiga sebagai kontak darurat tidak dengan izin  mereka.  Berdasarkan  pasal  1365  KUHPer,  dimana  pihak  ketiga  mengalami  kerugian akibat  pelanggaran  tersebut  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  apabilah  telah melengkapi  faktor-faktor  seperti  tindakan  melanggar  hukum,  kesalahan,  kerugian,  serta hubungan sebab akibat diantara perbuatan melanggar hukum dan kerugian. Oleh karena itu, pihak ketiga memiliki hak untuk melayangkan gugatan berupa ganti rugi baik secara materiil  ataupun  immateriil  apabila  penerima  pinjaman  serta  penyelenggara  pinjaman
online melakukan penyalahgunaan yang merugikan pihak kegita didalam perjanjian pinjam- meminjam.

## Sanksi terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi
Individu yang nomornya digunakan sebagai kontak darurat memerlukan perlindungan hukum  dari  pihak  pinjaman  online  yang  melakukan  perbuatan  sepihak.  Tidak  hanya  itu, individu yang nomornya digunakan menjadi kontak darurat mempunyai hak guna mencari penanganan melalui hukum. Maka, untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif, penting untuk memberlakukan hukuman kepada pihak pinjaman online yang melakukan kegiatan  merugikan  pihal  lain.  Hukuman  ini  diberikan  berdasarkan  masyarakat  yang membutuhkan  penanganan  kejahatan  maupun  pelanggaran  di  lingkungan  sekitarnya. Melalui  penerapan  hukuman,  maka  ketertiban  serta  rasa  aman  akan  tercipta  didalam masyarakat (SociaI-poIiticaI Governance, 2022).
Beberapa  hukuman  bagi  pihak  pinjaman  online  dimana  mereka  melakukan penyalahgunaan data pribadi seseorang, diantaranya :

## 1. Sanksi Administratif
Pelanggaran  data  pribadi  pada  bidang  pinjaman  online  secara  khusus  bisa mendapatkan hukuman berupa sanksi administratif, hal ini diatur pada Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, membuat pernyataan : Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan  OJK  ini,  OJK  berwenang  mengenakan  sanksi  administratif  terhadap Penyelenggara  berupa:  peringatan  tertulis;  denda,  yaitu  kewajiban  untuk  membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin.
OJK  memberikan  peraturan  tertulis  pada  penyelenggara  pinjaman  online  sebagai teguran  yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  berulang  dan menimbulkan kerugian. Sanksi denda adalah hal yang wajib dikenakan pada penyelenggara pinjaman  online  oleh  OJK  sebagai  bentuk  pembayaran  berupa  uang,  bertujuan  untuk memberikan  efek  jera  atas  pelanggaran  dan  kerugian  yang  telah  terjadi.  Pembatasan kegiatan usaha adalah langkah yang diambil oleh penyelenggara pinjaman online untuk mengatur batasan penerimaan nasabah peminjam dalam periode tertentu. Hal ini dilakukan untuk  mencegah  kerugian  akibat  data  pribadi  yang  disalahgunakan  penyelenggara pinjaman online pada saat proses transaksi.
Pencabutan izin usaha adalah konsekuensi paling berat diberikan pada penyelenggara pinjaman  online.  Sanksi  tersebut  mengakibatkan  penyelenggara  tidak  memiliki  izin  lagi untuk  menjalankan  aktivitas  usahanya  dengan  kondisi  sah.  Sanksi  administratif  ini diberlakukan OJK dimana perannya merupakan lembaga dengan tugas mengawasi dalam
sektor  jasa  keuangan,  dan  termasuk  dalam  pengawasan  pinjaman  online.  Sanksi  ini diberlakukan  sesudah  OJK  mendapat  informasi  dari  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan, setelah  itu  barulah  pemeriksaan  dilakukan.  Jika  hasil  pemeriksaan  membuktikan penyelenggara melanggar peraturan hukum serta membuat rugi pihak lain, maka sanksi akhirnya diberlakukan.

## 2. Sanksi Perdata
Perihal perbuatan penyelenggara pinjaman online menjadikan orang sebagai kontak darurat  tidak  dengan  izin  dari  pemilik  data  pribadi  tersebut,  jelas  adalah  pelanggaran terhadap  Pasal  26  ayat  1  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dimana ditegaskan  bahwa  menggunakan  atau  memanfaatkan  data  pribadi  orang  lain  wajib didasarkan pada kesepakatan pemilik data tersebut. Maka dari itu, penyelenggara pinjaman online bisa diproses dengan cara perdata, yang menyatakan jika tiap-tiap individu pemilik data pribadi serta data tersebut dipergunakan tidak dengan izin melalui media elektronik, berhak mengajukan gugatan terhadap kerugian yang dialaminya.

## 3. Sanksi Pidana
Apabila merujuk pada peristiwa yang sudah dijelaskan sebelumnya, perbuatan yang dikerjakan pihak pinjaman online kepada HR bisa dimasukan dalam kategorik pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mencemarkan nama baik, maka sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE, yang mengancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750.000.000,00.  Selain  itu,  tindakan  pihak  pinjaman  online  mengakses  data  pribadi seperti nomor kontak juga melanggar Pasal 30 ayat 2 UU ITE yang menyatakan, setiap orang yang  tanpa  hak  atau  melanggar  hukum  mengakses  sistem  elektronik  dengan  tujuan memperoleh informasi, akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 46 ayat 2 UU ITE, yakni pidana penjara maksimal 7 tahun dan/atau denda hingga Rp700.000.000,00.
Pada  kebanyakan  negara,  perkara  pidana  dengan  tuntutan  hukum  akan  tuduhan pencemaran  nama  baik,  atau  penistaan,  serta  penghinaan  tidaklah  popular.  Alasannya adalah dikarenakan hukuman yang diberikan merupakan hukuman badan serta denda ganti rugi tidak sedikit bisa menjadi penyebab banyak orang tidak berani untuk menyampaikan pemikiran serta keinginan mereka dengan bebas.

## SIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  data  pribadi,  khususnya  dalam konteks  penggunaan saudara pelanggan sebagai kontak darurat, melibatkan  berbagai dimensi perlindungan hukum, termasuk perlindungan administratif, perdata, dan pidana. Hukuman  bagi  penyelenggara  pinjaman  online  yang  menyalahgunakan  data  pribadi pihak ketiga, seperti  menggunakan mereka sebagai kontak darurat tanpa persetujuan, mencakup  sanksi  administratif  seperti  peringatan  tertulis,  denda,  pembatasan  aktivitas usaha,  serta  pencabutan  izin.  Selain  itu,  ada  sanksi  perdata  di  mana  penyelenggara pinjaman online harus membayar biaya ganti rugi kepada korban, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE mencakup ancaman hukuman penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750.000.000,00, serta  ketentuan  Pasal  30  ayat  2  UU ITE  yang  mengancam  hukuman  penjara  hingga  7 tahun dan/atau denda hingga Rp700.000.000,00.

## DAFTAR PUSTAKA
Governance, Social-Political, Ika Octavia, Vidianingrum Hariyanto, And Ahmad Sholikhin Ruslie,  ‘PERTANGGUNGJAWABAN  HUKUM  PENCANTUMAN  KONTAK  DARURAT DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE LEGAL LIABILITY INCLUSION OF’, 2.3
Hukum,  S  Ilmu,  Fakultas  Ilmu,  Universitas  Negeri  Surabaya,  And  Indri  Fogar  S,
‘PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM PEER TO
Keuangan,  Otoritas  Jasa,  And  Christhofer  Bryan  Ansa,  ‘Tinjauan  Yuridis  Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan’, 1, 2023, 1 – 14
PEER LENDING Erni Nur Shofiyah’, 11, 2016, 1– 6 Iverson, Brent L, And Peter B Dervan,
Pinasti,  Putri,  Putri  Mufidah,  Putri  Ni,  Selvin  Armynova,  Banyu  Valentara,  Achmad Faidzuddin,  And  Others,  ‘Akibat  Hukum  Atas  Pencantuman  Nomor  Orang  Lain Sebagai  Kontak  Darurat  Secara  Sepihak  Dalam  Pengajuan  Pinjaman  Online’, 1.December (2023), 184 – 92
Pratiwi,  Dita  Tania,  ‘PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KONSUMEN  (PENERIMA PINJAMAN) FINANCIAL TECHNOLOGY YANG BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI
INDONESIA’, 3 (2020), 472– 93
Shandy, Ricky, Retno Dewi, Pulung Sari, Universitas Katolik, And Darma Cendika, ‘Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online’, 12 (2023), 35– 45 Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V12i1.452 .