## Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 3 Nomor  2, Bulan Desember Tahun 2022

## EFEKTIVITAS PEMANGGILAN MELALUI MEDIA MASSA TERHADAP TERGUGAT YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHAIB) DI PENGADILAN AGAMA
The Effectiveness of Suggestions Through Mass Media Against the Defendant Whose Existence is Unknown (Ghaib) in Religious Court
Dwi Utami Hudaya Nur Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene hudayanur16@gmail.com
Fatri Sagita Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene filsyafahri16@yahoo.co.id

## Rizqi Annisah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene rzqannisa919@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  efektif  nya  pemanggilan  melalui media massa dalam proses persidangan dikhususkan pada sidang perceraian di Pengadilan Agama bagi  tergugat  yang  tidak  diketahui  keberadaannya  (ghaib).  Dalam  proses  perceraian  kejelasan identitas  terutama  alamat  tergugat  sangatlah  penting  dalam  mendukung  terciptanya  asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam  persidangan.  Banyak  fakta  yang  terjadi  proses pemanggilan ini tidak berjalan lancar dimana salah satu kendalanya adalah alamat tergugat yang tidak diketahui. kemudian untuk dapat tetap melanjutkan proses perkaranya maka dilakukanlah proses  pemanggilan  melalui  media  massa  sesuai  dengan  aturan  undang-undang,  namun pemanggilan melalui media massa tidak lagi efektif untuk dilakukan dalam proses pemanggilan perkara  ghaib.  perlu  adanya  pembaharuan  peraturan  karena  sudah  tidak  lagi  relevan  dengan keadaan  masyarakat  saat  ini,  dimana  surat  kabar,  radio  ataupun  papan  pengumuman  tidak  lagi menjadi bahan informasi yang diminati oleh masyarakat.
Kata Kunci : Pengadilan Agama; Pemanggilan Media Massa; Tergugat Ghaib

## Abstrak
The purpose of this research is to find out how effective summons through the mass media are in the  trial  process  specifically  for  divorce  trials  at  the  Religious  Courts  for  defendants  whose whereabouts  are  unknown  (unseen).  In  the  divorce  process,  clarity  of  identity,  especially  the address of the defendant, is very important in supporting the creation of a simple, fast and low- cost  principle  in  court.  There  are  many  facts  that  the  summons  process  did  not  run  smoothly where one of the obstacles was the unknown address of the defendant. then in order to be able to continue  the  case  process,  a  summons  process  was  carried  out  through  the  mass  media  in accordance with the provisions of the law, but summons through the mass media was no longer effective in the process of summoning unseen cases. there needs to be an update of regulations
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (2) | 1 39 -1 48
because they are no longer relevant to the current state of society, where newspapers, radio or bulletin boards are no longer the information material that is of interest to the public.
Keywords: Religious Courts; Mass Media Invocations; Defendant Ghaib

## I. PENDAHULUAN
Perceraian  dalam  agama  Islam  bukanlah  sebuah  larangan,  tapi  adalah  gerbang terakhir  dari  masalah  rumah  tangga  apabila  tidak  ada  lagi  jalan  keluar  yang  bisa ditemukan.  Dalam  Pasal  38  huruf  b  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  didalamnya  diatur  bahwa  putusnya  suatu  perkawinan  dapat  terjadi  karena adanya kematian, perceraian, serta putusan pengadilan. 1
Dalam proses perceraian yang diatur di Pengadilan Agama, pendaftaran gugatan menjadi  tahapan  awal  berjalannya  proses  administrasi  sebelum  memasuki  proses persidangan.  Gugatan  yang  jelas  dan  tidak  cacat  dapat  mendukung  lancarnya  proses persidangan.  Kemudian  setelah  dilakukannya  pendaftaran  gugatan  di  pengadilan selanjutnya adalah penentuan Majelis Hakim (PMH) lalu kemudian Majelis Hakim yang akan  menentukan  hari  sidang  (PHS)  setelah  itu  penunjukan  jurusita  untuk  melakukan pemanggilan  kepada  penggugat  dan  tergugat  sesuai  dengan  hari  sidang  yang  telah ditentukan.
Pemanggilan  adalah  tahapan  selanjutnya  yang  masuk  dalam  kategori  proses peradilan karena tanpa adanya pemanggilan yang dilakukan secara resmi dan patut maka penggugat  dan  tergugat  tidak  akan  datang  ke  persidangan  pengadilan.  Namun  pada kenyatannya  yang  terjadi  adalah  pemanggilan  tersebut  tidak  berjalan  secara  resmi  dan patut,  karena  ketidaktahuan  penggugat  mengenai  alamat  tempat  tinggal  tergugat,  yang kemudian dilakukanlah pemanggilan melalui media massa.
Dalam  kasus  yang  biasanya  terjadi  di  pengadilan  adalah  penggugat  ketika  di beritahu  untuk  mengisi  identitas  tergugat,  penggugat  sengaja  mengatakan  tidak mengetahui  alamat  tetap  daripada  tergugat  karena  menginginkan  persidangan  yang berjalan  cepat  dan  tidak  memakan  waktu  serta  dapat  segera  dikabulkan  oleh  Majelis Hakim. 2
1 Linda Azizah. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” AL-‘ADALAH Volume X, Nomor 4 (Juli 2012). h. 416.
2 Badilag  Mahkamah  Agung.  “Menempuh  Jalan  Perceraian  dengan  Dalih  Ghaib”. https://badilag.mahkamahagung.go.id/. h. 3
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (2) | 1 39 -1 48
Dalam jurnal Sakina UIN Malang yang ditulis oleh Hermin Setiyowati dengan judul Efektivitas  Penggunaan  Radio  Sebagai  Media  Untuk  Panggilan  Ghaib  di  Pengadilan Agama Lamongan, membahas tentang efektif atau tidaknya pemanggilan melalui radio bagi  para  pihak  yang  tidak  diketahui  keberadaannya.  Dalam  jurnal  ini  memberikan kesimpulan  bahwa  pemanggilan  via  radio  ini  keberadaannya  masih  dianggap  efektif menghadirkan para pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya walaupun jumlah yang hadir lebih sedikit dari jumlah yang tidak hadir.
Kemudian  skripsi  Slamet  Riyadi  yang  berjudul  Pendapat  Pihak  Pengadilan Agama  Tanjung  Tentang  Waktu  Pemanggilan  Perkara  Ghaib  Oleh  Pengadilan  Agama Tanjung,  membahas  tentang  hasil  wawancara  dengan  beberapa  pihak  di  pengadilan seperti  hakim,  panitera  dan  jurusita  tentang  waktu  pemanggilan  perkara  ghaib  yang kemudian disimpulkan masih kurang efektif jika menggunakan cara pemanggilan melalui media  massa  karena  media  dan  alat  yang  digunakan  untuk  pemanggilan  sudah  tidak memenuhi aspek-aspek komunikasi efektif dan masa media modern.
Jurnal  Al-Adalah  yang  ditulis  oleh  Jamaluddin  T  dengan  judul  Efektivitas Pemanggilan  Ghaib  Terhadap  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone) membahas tentang proses pemanggilan ghaib  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Watampone  sejak  dahulu  menggunakan media  radiogram  (radio  Suara  Daya  Indah  Bone).  Selain  itu,  Pengadilan  Agama Watampone juga menempelkan surat panggilan tersebut di papan pengumuman. Proses pemanggilan ghaib disimpulkan dalam tulisan ini belum berjalan efektif karena dilihat dari  data  di  Pengadilan  Agama  Watampone  yang  nyaris  tidak  ada  para  pihak  yang dipanggil melalui radiogram tersebut yang berhasil hadir dalam persidangan. Selain itu Pengadilan Agama Watampone belum menggunakan media lain seperti koran dan media sosial  yang  menggunakan  fasilitas  internet  yang  notabene  lebih  banyak  digemari  dan digunakan oleh masyarakat saat ini.
Dalam  beberapa  jurnal  dan  skripsi  yang  penulis  dapat  yang  kemudian  penulis sandingkan  dengan  penelitian  ini  adalah,  penelitian  ingin  meneliti  efektif  atau  tidak efektifnya  pemanggilan  melalui  media  massa  melalui  sudut  pandang  asas-asas  hukum acara. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas kepada pembaca mengenai efektivitas pemanggilan memalui media massa bari para pihak yang tidak diketahui keberadaannya.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (2) | 1 39 -1 48

## I. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif , yaitu penelitian lapangan untuk  melihat  langsung  bagaimana  efektivitas  pemanggilan  melalui  media  massa  di Pengadilan  Agama.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  dan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan sesuai dengan  bahan  hukum  utama  dalam  menelaah  teori-teori,  konsep,  asas  hukum  serta berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  penelitian  ini,  kemudian pendekatan  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  meneliti  objek,    suatu kondisi,  sekelompok  manusia, atau  fenomena lainnya  dengan  kondisi  alamiah atau  riil (tanpa  situasi  eksperimen)  untuk  membuat  gambaran  umum  yang  sistematis  atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Pemanggilan Para Pihak Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya (Ghaib)
Pemanggilan adalah tahapan yang dilakukan sebelum persidangan, yang dimana pemanggilan  ini  menentukan  untuk  persidangan  ataupun  putusan.  Jika  panggilan dilaksanakan  secara  sah  dapat  dijadikan  dasar  untuk  dikabulkannya  gugatan  tanpa kehadiran  lawan.  Begitupun  sebaliknya,  panggilan  yang  tidak  sah  dapat  menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan.
Dalam  proses  pemanggilan  kedua  belah  pihak  memiliki  kedudukan  yang  sama dan  memiliki  hak  yang  sama  dihadapan  hukum,  jadi  kedua  belah  pihak  berhak  untuk mengetahui  kapan  dan  dimana  persidangan  akan  dilaksanakan  dan  apabila  proses pemanggilan itu dilakukan secara lalai maka tahap persidangan dan tahapan selanjutnya akan batal demi hukum.
Akibat-akibat  yang  dapat  timbul  apabila  panggilan  tidak  dijalankan  menurut aturan, pertama jurusita akan bertanggungjawab terhadap biaya panggilan yang tidak sah dan  wajib  melakukan  panggilan  sekali  lagi  menurut  ketentuan  perundang-undangan. Kedua , apabila salah satu pihak menderita kerugian maka jurusita dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Ketiga, panggilan yang tidak sah adalah panggilan yang mengulur waktu karena harusnya dilakukan pemanggilan kembali dan persidangan ditunda. 3
3 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, Cet. IX), h. 86.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (2) | 1 39 -1 48
Pemanggilan  para  pihak  di  Pengadilan  Agama,  didasarkan  atas  perintah Hakim/ketua sidang/ketua majelis di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS), yang memuat tentang perintah kepada para pihak untuk hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana tersebut di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) di tempat sidang yang telah ditetapkan.
Tata  cara  pemanggilan  diatur  dalam  Pasal  390  jo  Pasal  389  dan  122  HIR. Panggilan  terhadap  pihak  berperkara  dilaksanakan  secara  resmi  dan  patut,  dengan ketentuan:
a. Dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dan telah di sumpah untuk jabatan ini, ini sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989, jurusita/jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya diwilayah hukum Peradilan Agama yang bersangkutan.
b. Pemanggilan di sampaikan langsung kepada pihak yang berperkara secara pribadi di tempat tinggal yang bersangkutan. 4
Pemanggilan  para  pihak  dilakukan  oleh  jurusita/jurusita  pengganti  yang menyerahkan surat pemanggilan beserta salinan surat gugatannya kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya. 5 Dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan boleh menjawab surat gugatan tersebut secara tertulis (ini sesuai dengan Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145  ayat  (2)  RBg  serta  jurusita/jurusita  pengganti  apabila  tidak  dapat  bertemu  secara langsung dengan orang yang bersangkutan di tempat tinggal (kediaman tetap), maka surat panggilan  atau  relaas  disampaikan  kepada  kepala  desa,  yang  wajib  dengan  segera memberitahukan panggilan itu kepada pihak yang bersangkutan (Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 718  ayat (1) RBg). 6 Penyampaian relaas kepada kepala desa ini dianggap sah walaupun  tidak  sampai  pada  pihak  yang  bersangkutan,  walau  kepala  desa  tersebut melakukan  kelalaian  dalam  menyampaikan  relaas  tersebut,  dan  tidak  ada  sanksi  bagi kepala desa tersebut. 7
Kemudian jika pihak yang di panggil tidak di ketahui tempat tinggalnya/domisilinya atau pihak yang bersangkutan tidak di kenal maka surat panggilan
4 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama , h. 63.
5 M. Nur Rosaid, Hukum Acara Perdata (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 23.
6 Ridwan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 48.
7 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Edisi IV (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 35-36.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (2) | 1 39 -1 48
tersebut  disampaikan  lewat  Bupati  yang  mana  pihak  berperkara  bertempat  tinggal  di daerah kekuasaan Bupati tersebut, yang kemudian Bupati meletakkan/menempelkan surat pemanggilan  itu  di  papan  pengumuman  persidangan  hakim  yang  berhak  atas  perkara tersebut. 8
Pada  Edisi  Revisi  Buku  II  Tahun  2010,  di  angka  7  (tujuh)  disebutkan,  apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak punya tempat kediaman yang  jelas  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  maka  pemanggilannya  dilaksanakan  melalui bupati/walikota  setempat  dengan  cara  menempelkan  surat  panggilan  pada  papan pengumuman  pengadilan  agama/mahkamah  syariyah.  Pada  angka  9  (sembilan) disebutkan: sedangkan panggilan dalam perkara perkawinan dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), dilaksanakan menurut tata cara Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 9
(1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan  dilakukan  dengan  cara  menempelkan  gugatan  pada  papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
(2) Pengumuman  melalui  surat  kabar  atau  surat-surat  kabar  atau  mass  media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
(3) Tenggang  waktu  antara  panggilan  terakhir  sebagai  dimaksud  ayat  (2)  dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
(4) Dalam  hal  sudah  dilakukan  panggilan  sebagai  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dan tergugat  atau  kuasanya  tetap  tidak  hadir,  gugatan  diterima  tanpa  hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. 10
Kemudian diatur juga dalam Pasal 139 KHI;
(1) Apabila  tempat  kediaman  tergugat  tidak  jelas  atau  tergugat  tidak  mempunyai tempat  kediaman  yang  tetap,  panggilan  dilakukan  dengan  cara  menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya
8 Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Seriphartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktis (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 96.
9 Pedoman  Pelaksanaan  Tugas,  dan  Administrasi  Peradilan  Agama,  Buku  II  Edisi  Revisi  2010, (Jakarta: MARI, 2011), h. 28
10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 27.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (2) | 1 39 -1 48
melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
(2) Pengumuman melalui surat kabar atau beberapa surat kabar atau media massa seperti tersebut dalam ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
(4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan tergugat atau  kuasanya  tetap  tidak  hadir,  gugatan  diterima  tanpa  hadirnya  tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. 11
Efektivitas  Pemanggilan  Melalui  Media  Massa  Terhadap  Tergugat  Yang  Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Di Pengadilan Agama
Media massa adalah salah satu media yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1974, yang  digunakan  untuk  melakukan  pemanggilan  kepada  pihak  yang  tidak  diketahui keberadaannya.  Penyebab  banyaknya  perkara  ghaib  karena  penggugat  dan  tergugat berpisah  tempat  tinggal  sebelum  terjadinya  masalah  dalam  rumah  tangga  mereka. misalnya tergugat berada di daerah rantauan seperti negara Malaysia, selain itu perkara ini  mudah  dan  berbiaya  murah,  namun  dikhawatirkan  adanya  penyelundupan  hukum. Oleh karena itu, untuk meminimalisir adanya penyelundupan hukum, maka khusus bagi penggugat  diwajibkan  mengambil  surat  keterangan  ghaib  dari  Lurah  atau  Desa  guna meyakinkan majelis hakim bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak diketahui tempat kediamannya. 12
Latar  belakang  dilakukannya  proses  pemanggilan  melalui  media  massa  bagi perkara ghaib yaitu;
a. Berpedoman Kepada Undang-Undang
Berdasarkan  kepada  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  kehakiman  yaitu  “pengadilan membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat  tercapai  peradilan  yang
11 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 139.
12 Jamaluddin  T,  “Efektivitas  Pemanggilan  Ghaib  Terhadap  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)” Jurnal Al-Adalah Vol. 3, No. I , (Januari 2018), h. 10.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (2) | 1 39 -1 48
sederhana  dan  biaya  ringan.”  Dalam  hal  ini  maka  Pengadilan  Agama  baik  dalam proses pemanggilannya berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.
Undang-Undang  ini  hadir  untuk  memberikan  keselamatan  bersama  dengan tidak  membeda-bedakan  orang  dan  adanya  kepastian  hukum  khususnya  masalah perceraian  harus  di  selesaikan  secara  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Maka pengadilan agama untuk mendukung terlaksananya pemanggilan yang adil dan tidak ada keterhambatan, ditunjuklah pemanggilan melalaui media massa yang mencakup seluruh  yurisdiksi  pengadilan  Agama  dan  lebih  ekonomis  sehingga  tidak memberatkan  para  pihak  dalam  hal  pemanggilan  perkara  bagi  pihak  yang  tidak diketahui keberadaannya (ghaib).
b. Biaya Murah Dan Sederhana
Media  massa  digunakan  dalam  proses  pemanggilan  perkara  ghaib  karena merupakan cara  yang  dianggap  sangat  sederhana  dan  biayanya  lebih  murah.  Maka demi terciptanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka proses pemanggilan melalui media massa ini digunakan di pengadilan agama. 13
Landasan  yuridis  Pasal  27  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang digunakan sebagai  dasar  hukum  ditegakkannya  proses  pemanggilan  melalui  media  massa  ini mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Dimana  dalam  Pasal  27  Ayat  (1)  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa “Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut  dalam  Pasal  20  Ayat  (2)  yaitu  tidak  diketahui  keberadaannya  maka  panggilan dilakukan  dengan  cara  menempelkan  gugatan  pada  papan  pengumuman  di  pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. 14
Kemudian  berdasarkan  substansi  hukumnya  dari  Pasal  27  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1975  sebagaimana  disebutkan  bahwa  pelaksanaan  panggilan  ghaib dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan
13 Slamet  Riyadi,  “Pendapat  Pihak  Pengadilan  Agama  Tanjung  Tentang  Waktu  Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung” http://idr.uin-antasari.ac.id/16871/, h. 59-60.
14 Annisa Lailatul Munawaroh, “Efektivitas Pelaksanaan “Panggilan Ghaib” Melalui Radio (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan). http://etheses.iainponorogo.ac.id/21216/. h. 89.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (2) | 1 39 -1 48
peraturan  yang  berlaku  yaitu  apabila  dilihat  dari  perkembangan  zaman  melalui kecanggihan teknologi, pemanggilan melalui media massa tidak lagi memiliki daya tarik bagi  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  semakin  kurangnya  masyarakat  yang  membaca papan pengumuman, mendengarkan radio maupun membaca berita melalui surat kabar. Masyarakat  telah  beralih  ke  teknologi  yang  lebih  canggih  lagi  seperti  internet, Handphone, Televisi dan lain sebagainya.
Oleh  karena  itu  pemanggilan  melalui  media  massa  tidak  lagi  efektif  untuk dilakukan dalam proses pemanggilan perkara ghaib. perlu adanya pembaharuan peraturan karena sudah tidak lagi relevan dengan keadaan masyarakat saat ini. Peran dari penegak hukum  juga  dianggap  penting  untuk  mendukung  efektifnya  panggilan  melaui  media massa  ini,  jurusita  sebagai  petugas  dalam  pelaksanaan  panggilan  di  pengadilan diharapkan  dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  sesuai dengan aturan yang berlaku.

## III. KESIMPULAN
1. Dalam  proses  pemanggilan  bagi  pihak  yang  tidak  diketahui  keberadaannya,  diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; yaitu, apabila tergugat berada  dalam  keadaan  seperti  tersebut  tidak  jelas  keberadaannya  maka  panggilan dilakukan  dengan  cara  menempelkan  gugatan  pada  papan  pengumuman  di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Namun jika telah dilakukan pemanggilan dan pihak yang dipanggil serta kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan diterima tanpa hadirnya pihak tersebut.
2. Pemanggilan melalui media massa tidak lagi efektif untuk dilakukan dalam proses pemanggilan perkara ghaib, perlu adanya pembaharuan peraturan karena sudah tidak lagi  relevan  dengan  keadaan  masyarakat  saat  ini.  Peran  dari  penegak  hukum  juga dianggap  penting  untuk  mendukung  efektifnya  panggilan  melaui  media  massa  ini, jurusita  sebagai  petugas  dalam  pelaksanaan  panggilan  di  pengadilan  diharapkan dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  sesuai  dengan aturan yang berlaku.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (2) | 1 39 -1 48

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Kadir  Muhammad. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Cet  IX;  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2012.
M. Nur Rosaid. Hukum Acara Perdata . Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1999. Mukti  Arto. Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Peradilan  Agama .  Yogyakarta:  Pustaka Belajar, 1996.
Retno  Wulan  Sutantio  dan  Iskandar  Seriphartawinata. Hukum  Acara  Perdata  Dalam Teori dan Praktis . Bandung: Mandar Maju, 1997. Ridwan Syahrani. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia , Edisi IV, Cet. I; Yogyakarta:
Liberty, 1993.

## Jurnal
Jamaluddin  T.  “Efektivitas  Pemanggilan  Ghaib  Terhadap  Perkara  Perceraian  Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)”
Jurnal Al-Adalah Vol. 3, No. I , (Januari 2018).
Slamet  Riyadi,  “ Pendapat  Pihak  Pengadilan  Agama  Tanjung  Tentang  Waktu Pemanggilan  Perkara  Ghaib  Oleh  Pengadilan  Agama  Tanjung ”  http://idr.uin- antasari.ac.id/16871/,
Annisa  Lailatul  Munawaroh,  “ Efektivitas  Pelaksanaan  “Panggilan  Ghaib”  Melalui
Radio (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan) . http://etheses.iainponorogo.ac.id/21216/.
Linda  Azizah.  “Analisis  Perceraian  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.” AL-‘ADALAH Volume X, Nomor 4 (Juli 2012).

## Internet
Pedoman Pelaksanaan Tugas, dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010. Jakarta: MARI, 2011.
Badilag  Mahkamah  Agung.  “Menempuh  Jalan  Perceraian  dengan  Dalih  Ghaib”. https://badilag.mahkamahagung.go.id/. Diakses 5 Desember 2022, Pukul 00.39. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 27.
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 139.