Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (1), 2021: 96-118
ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460
email koresproden: halimatussadiyahkhodijah@gmail.com https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved

## Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia
Halimatus Sa’diyah , Sitti Lailatul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, Erie Hariyanto
( Pascasarjana IAIN Madura, Jalan Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan, 69371 )

## Abstrak:
Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  lahir  sebagai respon  akan  lahirnya    UU  No.3  tahun  2006  terkait  dengan perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait  dengan  perluasaan  wewenang  peradilan  agama termasuk  dalam  membentuk  penyelesaian  dibidang  Ekonomi Syariah.  Terbentuknya  KHES  merupakan  suatu  terobosan  dan positifisasi hukum fiqh muamalat dalam peraturan yang ada di Indonesia sehingga dapat menjadi pegangan umat Islam dalam bermuamalah  dan  berkekuatan  hukum.  Keberadaan  KHES menjadi    pembeda  antara  ekonomi  syariah  dan  ekonomi konvensional  dan  dibentuk  dengan  me-unifikasi  keseragaman pendapat  para  ulama  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  kuning (fiqh) dan fatwa DSN-MUI dalam kesederhanaan hukum yang sesuai  dengan  konteks  ke-Indonesiaan  untuk  menemukan kepastian  hukum  di  Indonesia.  KHES  merupakan  pembaharu dan  hukum  baru  yang  lahir  dari  PERMA  No.  2  Tahun  2008 berfungsi  sebagai  rujukan  dalam  putusan  hukum  oleh  para hakim  dalam  peradilan  agama  dan  bahan  pertimbangan hukum  dalam  persoalan  ekonomi  syariah  akan  tetapi,  KHES termasuk  peraturan  perundang-undangan  semu  (pseoude wetgeving/beleidsgerels)  tidak  termasuk  pada  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Kedepan  KHES  ini diharapkan  dapat  dinaikkan  derajatnya  ke  tingkat  Peraturan pemerintah  agar  dapat  mengikat  sebagaimana  peraturan- peraturan yang lain yang ada di Indonesia seperti terbentuknya KHI  yang  hanya  berada  pada  dataran  Inpres  No.1  tahun  1991 yang  dikemudian  hari  terbitlah  Undang-undang  No.1  tahun 1974 jo. Undang-undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan . ( The  Sharia  Economic  Law  Compilation  (KHES)  was  created in  response  to  the  issuance  of  Law  No.  3  of  2006  regarding

## Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia
amendments to Law No. 7 of 1989 on Religious Courts related to  the  extension  of  the  authority  of  the  religious  courts  , including  in  settlement  formation  in  the  area  of  the  Sharia economy. The establishment of KHES is a breakthrough and a positive effect of the muamalat fiqh law in existing regulations in  Indonesia  so  that  it  can  become  a  guide  for  Muslims  in muamalah  and  has  legal  force.  The  existence  of  KHES  is  a differentiator  between  Sharia  economics  and  conventional economics  and  is  shaped  by  the  uniformity  of  opinions  of  the ulama in the yellow books (fiqh) and DSN-MUI fatwas in legal simplicity  in  keeping  with  the  Indonesian  context.  unite  for legal security in Indonesia. Indonesia. KHES is a reformer and a new law born from PERMA No. 2 of 2008 serves as reference in legal  decisions  of  judges  in  religious  courts  and  material  for legal  considerations  in  Sharia  economic  matters,  but  KHES including  pseudo-law/policy  rules  is  not  included  in Indonesian laws and regulations. In the future, it is hoped that KHES can be raised to the level of government regulations, so that it can be binding like other regulations in Indonesia, such as  the  formation  of  KHI  which  is  only  on  the  plains  of Presidential  Instruction  No.  1  of 1991,  which  later  became  law no. 1 of 1974 jo. Law No. 16 of 2019 on Marriage ) .
Kata Kunci:
Fiqh, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), Unifikasi , Positifisasi

## Pendahuluan
Allah  menciptakan  manusia  berbeda-beda  dalam  segala aktifitas  dan  keinginannya  agar  senantiasa  saling  berinteraksi, mengenal  dan  bertransaksi  dalam  segala  lini  kehidupannya  dan saling  membutuhkan  satu  sama  lain  serta  senantiasa  berbagi  agar dapat terjamin kesejahteraan dan keharmonisan diantaranya. Dahulu sebelum manusia mengenal uang sebagai alat untuk membeli, mereka senantiasa mengadakan barter yaitu transaksi tukar menukar barang agar  kebutuhan  mereka  dapat  dicapai  dan  dapat  melangsungkan hidup sesuai dengan keinginannya.
Kemudian  lambat  laun  ketika  sudah  mengenal  uang  sebagai alat  untuk  jual  beli  dan  berbagai  transaksi  sesuai  dengan  realita kehidupan  di  setiap  masing-masing  tempat  tinggal  mereka,  hal  ini
Halimatus Sa’diyah, Sitti Lail atul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, Erie Hariyanto
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (1), 2021: 96-118
98
dikenal  dengan  istilah  transaksi  ekonomi.  transaksi  ekonomi  sering kali  dibeda-bedakan  antara  ekonomi  syariah  dan  ekonomi konvensional  layaknya  bank  syariah  dan  bank  konvensional sedangkan  di  indonesia  dan  negara-negara  lain  yang  merupakan negara  muslim  baik  disebabkan  karena  melihat  penduduknya  yang mayoritas  muslim  atau  karena  aturan  yang  mereka  pakai,  transaksi yang  diinginkan  tentu  yang  syariah  karena  tren  Agama  dan  Negara yang  saling  berkaitan  sehingga  dipastikan  seorang  agamawan  akan senantiasa mengikuti ajaran yang dianut sebagaimana yang dituntun dalam agamanya.
Demikian  halnya  masyarakat  Indonesia 1 mayoritas  beragama Islam  senantiasa  menginginkan  setiap  langkah  dan  perbuatannya sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi karena  hakikatnya duniawi akan mengantarkan pada ukhrawi, demikian halnya adanya HKI  dan UU No.  1  tahun  1974  yang  mengindikasikan  akan  keberlangsungan ibadah  berupa  nikah, ruju’,  talak ada  dalam  aturan  perundang- undangan di negara Indonesia.
Begitupun  dengan  transaksi  ekonomi  tentu  sangatlah  urgen keberadaan  aturan  yang  mengikat  dan  memiliki  eksistensi  dalam tatanan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  merupakan  hal yang  sangat  dinanti  keberadaanya  seperti  adanya  trobosan  dalam
1 di Indonesia memiliki aturan berbasis islam yang terus diperbaharui, seperti pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  khususnya  perkawinan.  Mahmood  Tahir membedakan  Negara-negara  muslim  menjadi  tiga  kelompok,    kelompok  pertama, ialah Negara yang mengikuti hukum islam klasik (fiqh) diberlakukan sesuai madzhab yang  bervariasi  yang  pemberlakuannya  sesuai  dengan  warisan  yang  turun  temurun tanpa  ada  modifikasi  sama  sekali  hingga  sekarang,  seperti  Yaman,  Kuwait,  Arabia, Dan Bahrain. kelompok kedua, ialah Negara sekuler  dimana hukum islam yang ada diganti  dengan  undang-undang  yang  modern  yang  diberlakukan  kepada  seluruh penduduk yang ada tanpa melihat agama masing-masing, seperti Albania. kelompok ketiga  ialah  Negara  yang  melakukan  pembaharuan  pada  hukum  keluarga  islam dengan mereformasi aturannya dan tetap berlandaskan pada pendapat madzhab yang kemudian  diikuti  oleh  penduduk  yang  beragama  islam.  Sebagaimana  yang Dituturkan  Mahmudin  Bunyamin  Dalam  Artikelnya  Yang  Berjudul Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern . Lihat Juga John J. Donohue & John L, Islam dan Pembaruan,  Ensiklopedi  Masalah-masalah, Terj.  Machnun  Husein  (Jakarta:  Raja Grafindo persada, 1995), h.364

## Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia
pembuatan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  yang  tidak lepas dari  kitab-kitab kuning (fiqh) dan fatwa DSN-MUI . Pada dasarnya Fiqh adalah produk pemikiran seseorang dalam memecahkan  suatu  masalah  dengan  melalui  proses  ijtihad  dan istinbath hukum sesuai dengan tuntunan  Al- Quran, Hadis dan Ijma’. Tidak dipungkiri banyak sekali pendapat-pendapat para ulama yang bersilang pendapat dalam berbagai hal yang tidak qath’I alias dzanni, karena  yang  dipahami  adalah  teks  Al-Quran  dan  Hadis  yang mengandung banyak arti dan istilah.
Secara  garis  besar,  objek  yang  dikaji  dalam  fiqh  dibagi  dalam dua kategori yaitu kategori fiqh ibadah dan kategori fiqh muamalah. 2 Fiqh  ibadah  merupakan  perbuatan  manusia  yang  dilakukan  untuk mendekatkan  diri  pada  Allah  dimana  semua  hukum  dan  yang dikerjakan  tetap  dan  tidak  pernah  berubah  disebabkan  zaman  dan tempat, karena hal  itu bersifat ta’abbudi 3 seperti  sholat, puasa, zakat, haji.
Sedangkan  fiqh  muamalah  merupakan  perbuatan  manusia dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang dalam  hal  ini  standart  hukum  yang  harus  dipenuhi  sebagaimana yang tertera dalam QS. Nisa ’ (4):29 adalah at-taradi 4 yaitu saling rela
2 Berbeda  halnya  dengan  pendapatnya  Yusuf  Musa  kajian  fiqh  meliputi  tiga aspek  yaitu  ibadah,  muamalah,  dan  uqubah(hukuman).  Lihat    Sri  Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer (Medan:FEBI UIN-SU Press, 2018). h.22 3 Menurut  Al  Sya’tibi, ta’abbudi adalah  suatu  hukum  yang  ditetapkan  oleh syari’at  baik  berkenaan  dengan  makna  dan  batasan  dengan  tanpa  ada  penambahan dan pengurangan terhadap maknanya dan tanpa ada penjelasan khusus oleh akal itu sendiri.  Lihat  Dr.  Busyro,  M.Ag, Dasar-Dasar  Filosofis  Hukum  Islam (Ponorogo: Wade Group, 2016), hal. 68
4 Akan  tetapi  para  ulama  menyatakan  bahwa  at-taradi  adalah  perbuatan  hati, sedangkan yang  ditetapkan  indikasinya  oleh  para ulama  hanya  berbentuk  perbuatan lahir saja, missal adanya kesediaan diantara kedua belah pihak dalam melakukan ijab dan  qabul.  Lihat  Muhammad  Hasan  Qasim.  1996. al-Mujaz  fi  ‘Aqd  al-Bai‘ . Iskandariyyah:  Dar  al-Jami‘ah  al-Jadidah.  Hlm.  59-62;  Samir  ‘Abd  as-Sayyid Tanagu.  t.t, ‘Aqd  al-Bai‘. Iskandariyyah:  Al-Fanniyyah  li  at-Taba’ah  wa  an-Nasyr. Hlm.  36;  Muhammad  Abu  Zahrah.  t.t, al-Milkiyyah  wa  Nazariyyah  al-‘Aqd  fi  asy- Syari‘ah  al-Islamiyyah. Ttp:  Dar  al-Fikr  al-‘Arabi.  Hlm.  202-203  dan  321  dan;
Muhammad Yusuf Musa. 1337/1954. Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah, al-Buyu’ wa al- Mu‘amalat al-Mu‘asirah , cet.1. Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi. Hlm. 83; Muhammad asy-Syaukani.  t.t, Fath  al-Qadir ,  cet.  3.  Ttp.:  Dar  al-Fikr.  V:  77.  Asas  ini  disebut dengan asas konsensualisme yang secara konkretnya adaah kata sepakat. Lihat juga
Halimatus Sa’diyah, Sitti Lail atul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, Erie Hariyanto
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (1), 2021: 96-118
100
antara  kedua  belah  pihak  seperti  jual  beli  disyaratkan  untuk  saling ada kerelaan keduanya. 5
Oleh sebab itu, perbedaan pendapat sangatlah bervariasi karena tidak  terlepas  dari  ‘urf  (kebiasaan)  dalam  tempat  tertentu,  seperti corak  fiqh  Imam  Abu  Hanifah  (80-150  H/699-767  M)  kental  dengan daerah  yang  ditempatinya  yaitu  daerah  Kufah  dan  Baghdad,  begitu juga  dengan  corak  fiqh  Imam  Malik  (93-179  H/712-795  M)  lebih mengarah  pada  keadaan  keadaan  yang  ditempatinya  yaitu  di Madinah. 6
Keadaan-keadaan seperti inilah yang menjadi corak khusus dari sebuah produk fiqh sama halnya dengan di Indonesia setelah muncul UU No. 3 tahun 2006 terkait dengan perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait dengan perluasaan wewenang peradialan  agama  tepatnya  pada  pasal  49  UU  No.  3  tahun  2006 Pengadilan  Agama  memiliki  rencana  untuk  menyelesaikan  garapan berupa  penyelesaian  sengketa  Ekonomi  Syariah.  Pada  UU  No.  3 tahun  2006  ini  Mahkamah  Agung  menganggap  perlu  adanya pengolahan  bahan-bahan  agar  dapat  menjadi  hukum  positif  yang dapat diterapkan di Pengadilan Agama karena pada UU No. 3 tahun 2006 ini hukum materiilnya masih kurang lengkap dan kalaupun ada masih  dibilang  mentah  sehingga  dibentuklah  KHES  sesuai  dengan PERMA No. 2 tahun 2008.
KHES  adalah  kumpulan  aturan    yang  berisi  rujukan  dalam transaksi  bisnis  berdasarkan  prinsip  syariah.  lahirnya  KHES merupakan  suatu  terobosan  yang  merefleksi  sebuah  aturan  untuk
Syamsul  Anwar.  2007. Hukum  Perjanjian  Syari’ah .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada. Hlm. 87-89.
5 Asas  kerelaan  ( at-taradi )  harus  terpenuhi dalam  setiap  transaksi  muamalah di masing-masing pihak karena pada dasarnya setiap transaksi yang ada harus tidak mengandung  tipuan (gharar), paksaan  dan miss  statemen. Secara  general , ada  dua prinsip  umum  dan  khusus,  yaitu  1)  setiap  muamalah  hukumnya  mubah  selagi  tidak ada  hukum  yang  mengharamkan,  2)mendatangkan  maslahat,  menolak  mudarat, 3)adanya keseimbangan antara yang transcendent dan immanent, 4) keadilan dengan mengenyampingkan  kedzaliman.  Sedangkan  at-taradi  termasuk  pada  prinsip  khusus yang  meliputi  objek  transaksi  harus  halal,  adanya  kerelaan  semua  pihak  dan pengelolaan  amanah  dan  jujur.  Lihat  lengkap  di  St.  Saleha  Madjid, Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah . Jurnal J-HES Volume 2, No.1, Januari-Juni 2018;7. 6 Abdul  Mughits , Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  (KHES)  dalam
Tinjauan Hukum Islam . Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008;11

## Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia
mewujudkan  harapan  masyarakat  khususnya  umat  islam  sebagai rakyat terbanyak di Indonesia begitupun adanya UU NO. 21 TAHUN 2008 Tentang perbankan syariah, UU No. 19 tahun 2008 tentang surat berharga  syariah  Negara  (SBSN),  dan  peraturan  MA  RI  No.2  tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
KHES  juga  merupakan  jalan  mempositifisasikan 7 aturan  yang ada dalam fiqh (kitab kuning) ke dalam aturan yang ada di indonesia, walaupun  peluang  untuk  positifisasi  hukum  Islam  di  Indonesia sudah  dijamin  dalam  pasal  2  Aturan  Peralihan  UUD  1945,  pasal  29 ayat  2  UUD  ’45,  dan Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  yang  masih mencantumkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang mengandung tujuh kata-kata  kontroversial  itu 8 ke  dalam  Pembukaan  UUD’45 seperti halnya  UU  Agraria  tahun  1960,  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang Hukum  Perkawinan,  kemudian  UU  No.  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi KHI, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, UU Zakat, UU Haji, dan yang terakhir  adalah  UU  No.  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas  UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA) yang memberi perluasan  kompetensi  materiil  bagi  Pengadilan  Agama  termasuk dalam ekonomi syariah.
Selain itu, KHES memberikan warna baru akan praktek-praktek hukum muamalat di Indonesia mengingat secara institusional praktek muamalat di Indonesia dimulai sejak 1990 ditandai dengan berdirinya Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  setelah  itu  muncul  lembaga keuangan  syariah  (LKS)  lainnya  dengan  mengimplementasikan dirinya  dalam  peperangan  melawan  krisis  ekonomi  nasional  tahun 1988 kemudian lembaga-lembaga tersebut berkembang dengan pesat dikalangan  umat  islam  hal  ini  menggambarkan  akan  banyaknya praktek  mualamat  dikalangan  umat  islam  sehingga  tidak  diragukan lagi  adanya  KHES  ini  dapat  membantu  dan  memiliki  potensi  yang sangat  besar  dalam  penerapannya  di  Pengadilan  Agama  karena
7 “Positifisasi”  adalah  pemberlakuan  hukum  Islam  yang  disahkan  secara formal-konstitusional.  Lihat  A.  Qadri  Azizy.  2002. Eklektisisme  Hukum  Nasional, Kompetensi  antara  Hukum  Islam  dan  Hukum  Umum ,  cet.  1.  Yogyakarta:  Gama Media. Hlm. 172-173.
8 Tujuh  kata  itu  adalah  “dengan  kewajiban  menjalankan  Syari’at  Islam  bagi pemeluk-pemeliknya.”    Abdul  Mughits  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam.Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008
Halimatus Sa’diyah, Sitti Lail atul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, Erie Hariyanto
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (1), 2021: 96-118
102
secara  materiil  KHES  adalah  hukum  Islam  dan  hasil  ijtihad  ulama kontemporer  fiqh  ala  Indonesia.  Dengan  demikian  perlu  kiranya dalam  tuisan  ini  kami  mengulas  tentang  munculnya  KHES  dan sumber  pijakannya  serta  kedudukannya  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

## Awal Mula Munculnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Menarik  sekali  jika  melihat  adanya  dua  kompilasi  yang  sama- sama  berada  dalam  genggaman  Pengadilan  Agama  yaitu  KHI  dan KHES  dimana  KHI  lahir  bertujuan  untuk  mengadakan  ketentuan hukum  yang jelas  dan menyeragamkan hukum  islam  yang simpang siur    yang  berasal  dari  kitab  13  kitab  kuning 9 disamping  itu  ada beberapa  negara  yang  juga  telah  membaharui  aturan  hukum  islam dan  memasukkannya  dalam  aturan  kenegaraan  seperti  di  Turki Usmani  yang  telah  memproduk majallah  al-ahkam  al-adillah yang terdiri  dari  1851  pasal 10 dan  di  India  membuat fatwa  alamfiri serta adanya  surat  edaran  biro  Pengadilan  Agama  No.  45  tahun  1957 tentang  pembentukan  Pengadilan  Agama  untuk  menggunakan  13 kitab  kuning  sebagai  pedoman,  hal  inilah  yang  menjadi  alasan daripada dibentuknya KHI walaupun disahkannya KHI hanya pada taraf Inpres No.1 Tahun 1991 saja akan tetapi ini adalah langkah awal terbentuknya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Menurut  Abdul  Mughits  pada  saat  perumusan  KHI  tepatnya tahun  1988-1990an  banyak  sekali  orang  yang  keberatan    dan mengeluarkan  kritik  yang  sangat  pedas  dengan  alasan  perumusan KHI ini dibayang-bayangi oleh upaya pemberlakuan syariat Islam di Indonesia  akan  tetapi  pada  saat  lahirnya  KHES  kritik  itu  sudah
9 13  kitab  ini  dijadikan  rujukan  dalam  memutuskan  hukum  di  pengadilan agama, yaitu kitab fath al mu’in, al-bajuri, syarqawi, qalyubi fath al-wahhab, al fiqh ala  madzahib  al  arba’ah,  bughyah  al  mustarsyidin,  mughni  al  muhtaj,  targib  al mustaghfirin,  qawanin  syar’iyyah  li  sayyid  ibn  yahya dan  lain-lain.    Upaya pembuatan  kompilasi  ini  dicetuskan  oleh  Bustanul  Arifin  dengan  beberapa  alasan yang telah disebutkan tujuannya diatas. Lihat sejarah munculnya KHI.
10 Abdul  Mughits  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  (KHES)  Dalam Tinjauan Hukum Islam.Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008:2. Lihat juga Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah , cet. 5 (Ttp.: Ttp., t.t.). Lihat juga Fithriana Syarqawie , Fikih Muamalah( Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015). h.1

## Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia
hampir  tidak  ada  karena  KHES  konteksnya  bersifat  duniawi sedangkan KHI lebih kepada ubudiyahnya yang lebih kuat.
Adapun  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  lahirnya  KHES adalah  lahirnya  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  yang  mengatur tentang  perubahan  Undang-Undang  No.  9  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama menjadi cikal bakal yang merekonstruksi terhadap kedudukan  dan  eksistensi  peradilan  agama  kewenangannya  dalam hukum  keluarga  islam  seperti  talak,  rujuk,  fasakh,  itsbat  nikah  dan lain sebagainya.
Di  samping  itu,  peradilan  agama  juga  berwenang  di  bidang ekonomi  syariah  meliputi  perbankan  syariah,  lembaga  keuangan mikro  syariah,  asuransi  syariah,  reasuransi  syariah,  reksadana syariah,  obligasi  syariah,  dan  surat  berharga  berjangka  menengah syariah,  sekuritas  syariah,  pembiayaan  syariah,  pegadaian  syariah, dana  pensiun  lembaga  keuangan  syariah,  dan  bisnis  syariah. Sehingga dengan wewenang baru yang dikemudian hari akan banyak perkara  yang  masuk  yang  berhubungan  dengan  ekonomi  syariah maka Mahkamah Agung RI mencetuskan berbagai kebijakan, yaitu;
Pertama, memperbaiki  sarana  prasarana  peradilan  agama  baik fisik  gedung  maupun  peralatannya. Kedua, meningkatkan kemampuan  teknis  SDM  lembaga  peradilan  agama  dengan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para hakim dan aparat peradilan agama dalam hal ekonomi syariah.
Ketiga ,  membuat  hukum  formil  dan  materiil  yang  dapat dijadikan  pedoman  bagi  aparat  peradilan  agama  dalam  perkara ekonomi  syariah. Ke  empat ,  memenuhi  sistem  dan  prosedur  agar perkara  yang  menyangkut  ekonomi  syariah  dapat  dilaksanakan dengan sederhana, mudah dan biaya ringan.
Dimana  kebijakan-kebijakan  diatas  mengaplikasikan  amanat UUD  1945  pasal  24  jo.  UU  No.  4  tahun  2004  tentang  kekuasaan kehakiman.  dengan  begitu  terbentuklah  KHES  yang  menjadi positifisasi  dan  unifikasi  hukum  yang  diambil  dari  berbagai  kitab- kitab  fiqh  dalam  berbagai  madzhab,  sehingga  para  hakim  dapat senantiasa  memutuskan  perkara  dengan  merujuk  pada  KHES  dan terhindar  dari different  judge  different  sentence ,  lain  hakim  lain pendapat dan putusannya.
Pembentukan KHES Mahkamah Agung RI memulainya dengan pembentukan Tim prnyusun KHES berdasarkan Surat keputusan No.
Halimatus Sa’diyah, Sitti Lail atul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, Erie Hariyanto
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (1), 2021: 96-118
104
KMA/097/SK/X/2006  tanggal  20  oktober  2006,  yang  diketuai  oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan. Adapun tugas dari Tim penyusun KHES ialah  menghimpun  dan  mengolah  bahan/materi  yang  diperlukan didalamnya,  menyusun  draf  naskah  KHES,  menyelenggarakan pengkajian  draf  naskah  dengan  mengadakan  diskusi  dan  seminar dengan lembaga, ulama, para pakar ekonomi syariah dan melaporkan hasil penyusunan KHES kepada ketua Mahkamah Agung. Sedangkan tahapan  yang  ditempuh  oleh  Tim  penyusun  dalam  penyusunan KHES adalah 11 : Pertama ,  menyesuaikan  pola  piker  ( united  legal  opinion ) dilakukan dengan melalui seminar dengan mendatangkan pembicara dari para pakar ekonomi syariah baik dari perguruan tinggi, Majelis Ulama  Indonesia(MUI)  atau  Dewan  Syariah  Nasional,  Badan Arbitrase  Syariah  (BASYARNAS),  para  praktisi  perbankan  syariah dan  para  hakim  baik  hakim  pengadialn  umum  maupun  hakim pengadila agama.
Kedua, Mencari  format  yang  ideal  (United  legal  frime  work) dalam  menyusun  KHES  dilakukan  dengan  mengadakan  pertemuan dengan  Bank  Indonesia  dalam  rangka  mencari  masukan  tentang segala  hal  yang  berlaku  didalamnya  terhadap  ekonomi  syariah  dan pembinaan-pembinaan  yang  telah  dilaksanakan  dalam  perbankan syariah. Selain mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia juga mengadakan  semiloka  dengan  menghadirkan  pembicaraan  dengan para  pakar  ekonomi  syariah  dari  Bank  Indonesia,  Pusat  komunikasi Ekonomi Syariha(PKES), Majelis Ulama Indonesia(MUI), Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi Hukum.
Ketiga, Melaksanakan kajian pustaka (lebrary Research) dimana Tim  penyusun  melakukan  pengkajian  terhadap  literature  ekonomi kontemporer baik yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi syariah dan  ekonomi  konvensional  dan  juga  literature  yang  ada  di  dalam
11 Tentang  tahapan  penyusunan  KHES  ini  dapat  dilihat  dalam  Abdul  Manan, “Informasi  tentang  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  Mahkamah Agung  RI”,  makalah  dipresentasikan  dalam  “Seminar  Nasional  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syari’ah”  Kerjasama  Fakultas  Syari’ah  IAIN  Sumatera  Utara  dengan Mahkamah  Agung  RI,  Medan,  27  Oktober2007;  “  Menguntit  Jejak  Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah”, ”Finalisasi Kajian Draft KHES”dalam
http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15248&cl=Berita .
negeri  maupun  di  luar  negeri.  Hal  ini  bertujuan  untuk  melengkapi kajian pustaka pada penyusunan KHES.
Tim  penyusun  juga  melakukan  studi  banding  ke  pusat  kajian ekonomi  Islam  Universitas  Islam  Internasional  (UII)  Kuala  Lumpur, pusat  Takapul  Malaysia  Kuala  Lumpur,  Lembag  Keuangan  Islam, dan  Lembag  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  di  Kuala  Lumpur Malaysia.  Studi  banding  juga  dilaksanakan  di  Pusat  Pengkajian Hukum  Ekonomi  Islam  Universitas  Islam  Internasioanl  (UII) Islamabad,  Federal  Shariah  Court  Pakistan,Mizan  Bank  Islamabad Pakistan,  bank  Islam  Pakistan,  dan  beberapa  institusi  lembaga keuangan  shariah  yang  ada  di  Islamabad  Pakistan.  Selain  itu  Tim penyusun  juga  melakukan  kajian  pada  kitab-kitab  fiqh,  Fatwa  MUI- DSN dan  aturan-aturan yang berkaitan dengan perbankan syariah. 12 Dari  tahapan-tahapn  diatas  maka  lahirlah  buku  kompilasi  yang menghimpun  tentang  hukum  ekonomi  syariah  dengan  berdasarkan pada  keputusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  2  tahun  2008  tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## Materi dan Sumber Pijakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KHES  lahir  dengan  berbagai  macam  materi  yang  ada didalamnya, dimana KHES terdiri adari 4 buku dan 796 pasal, yaitu Buku I: Tentang Subyek Hukum dan Harta (amwal) yang terdiri 3 bab dengan 19 pasal 13 ; Buku II: Tentang Akad, yang terdiri 29 bab dengan 655  pasal 14 ;  Buku  III:  Tentang  Zakat  dan  Hibah,  yang  terdiri  4  bab
12 Kitab-kitab fiqh yang dikaji seperti: Al-fiqh al-Islami wa adhilatuhu , karya Wahbah al-Zuhaili. Al-fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid , karya Mustafa Ahmad al- Zarqa. Al-Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyah , karya Ali Fikri. Al-Wasith fi Syarh Al-Qanun  al-Madani  al-Jadid ,  Karya  abd  al-Razaq  Ahmad  al-Sanhuri. Al- Muqaranat  al-Tasyri’iyyah  baina  al-Qawaniin  al-wadh’iyah  al-madaniyah  wa-al- Tasyri’  al-Islami ,  Karya  Sayyid  Abdullah  al-Husaini. Durar  al-Hukam;  Syarah majallat  al-Ahkam ,  karya  Ali  Haidar.    Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional. Peraturan Bank Indonesia Tentang Perbankan. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang perbankan syariah.
13 Adapun Bab-Bab yang ada dalam buku I meliputi; Bab 1 tentang ketentuan umum, Bab 2 berisi tentang subyek hukum, dan Bab 3 berisi tentang amwal (harta).
14 Adapun  Bab-bab yang ada dalam BUKU II meliputi; Bab  1 Ttg Ketentuan Umum,  Bab  2  Ttg  Asas  Akad,  Bab  3  Ttg  Rukun,  Syarat,  Kategori  Hukum,’Aib, Akibat & Penafsiran Akad, Bab 4 Bai’ (jual beli), Bab 5 Akibat Bai’, Bab 6 Syirkah (kerjasama),  Bab  7  Mudharabah  (bagi  hasil),  BAB  8  Muzara’ah  &  Musaqah  (bagi
Halimatus Sa’diyah, Sitti Lail atul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, Erie Hariyanto
106
dengan  60  pasal 15 ;  Sedangkan  pada  Buku  IV:  Tentang  Akuntansi Syariah, yang terdiri 7 bab dengan 62 pasal 16 .
Terkait  dengan  materi  yang  ada  dalam  KHES,  Abdul  Mughis berpendapat  bahwa  sistematika  dan  metodologi  KHES  sudah memadai, akan teapi dari segi substansi perlu untuk disempurnakan terutama dalam hal  yang berkaitan dengan wanprestasi (cidera janji), perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan overmach dan juga hal-hal yang  menyangkut  dengan  sanksi  dan  pidana  agar  hal  itu  dihapus karena sanksi dan pidana berada dalam kewenangan legislative 17 . Tentu  pendapat  ini  merupakan  hal  yang  perlu  diperhatikan mengingat  lahirnya  KHES  yang  merupakan  anugerah  pemberian yang  istimewa  bagi  masyarakat  tentu  tidaklah  menjadi  hal  yang dapat  menjadikan  cela  dalam  KHES,  dimana  sebagaimana  pepatah arab mengatakan jika sesuatu hal telah sempurna maka akan tampak kekurangannya,  demikian  halnya  dengan  susunan  yang  ada  dalam KHES tersebut.
Abdul Mughis menambahkan jika menginginkan KHES terlahir dengan formal yang ideal dan baku maka hendaknya disosialisasikan dan  dibahas  secara  kritis  oleh  berbagai  pihak  agar  tujuan penyempurnaannya  terus  dilakukan,  walaupun  penyusunan  KHES waktu  yang  diberikan  hanyakurang  lebih  satu  tahun.  Dalam peyusunan KHES tidak terlepas dari pijakan yang dijadikan rujukan, karena  KHES  ini  mencakup  hukum  syariat  islam  maka  sumber hukum  islamlah  yang  menjadi  pijakan  dala  penyusunan  KHES,
hasil lahan dan tanaman), Bab 9 Khiyar (hak pilih), Bab 10 Ijarah (sewa menyewa), Bab  11  Kafalah  (jaminan),  Bab  12  Hawalah  (pemindahan  utang,  Bab  13  Rahn (gadai),  Bab  14  Wadi’ah  (titipan),  Bab  15  Gashb  &  Itlilaf  (perampasan  & perusakan), Bab 16 Syirkah (harta bersama),  Bab 17 Wakalah (perwakilan), Bab 18 Shulh (perdamaian), Bab 19 Pelepasan Hak, Bab 20 Ta’min (agen), Bab 21 Obligasi Syari’ah  Mudharabah,  Bab  22  Pasar  Modal,  Bab  23  Reksadana  Syari’ah,  Bab  24 Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah (SBI Syari’ah), Bab 25 Obligasi Syariah, Bab 26 Pembiayaan  Multi  Jasa,  Bab  27  Qardh  (pinjaman),  Bab  28  Pembiayaan  Rekening Koran Syari’ah, Bab 29 Dana Pensiun Syari’ah.
15 4 bab yang ada dalam BUKU III meliputi;  Bab 1 Ketentuan Umum, Bab 2 Ketentuan Umum Zakat, Bab 3 Harta Yang Wajib Di Zakati, Bab 4 Hibah.
16 2  Bab  yang  ada  dalam  BUKU  IV  meliputi;  Bab  I  Cakupan  Akuntansi Syari’ah, Bab 2 Akuntansi Piutang.
17 Abdul  Mughits,  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  (KHES)  Dalam Tinjauan Hukum Islam.Al Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.

## Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia
sumber  hukum  Islam  dterbagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  sumber hukum yang disepakati( masadir al-ahkam al-muttafaq alaiha) yang biasa disebut dengan sumber utama hukum islam yaitu Al- Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas dan sumber hukum yang diperselisihkan ( masadir al- ahkam  al-mukhtalaf  fiha) ,  yaitu  Istihsan,  Istislah  (al-Maslahah  al- Mursalah),  Zara’i’,  ’Urf,  Istishab,  Mazhab  Sahabi,  Syar’un  Man Qablana, dan Dalalah al-Iqtiran.
Ketentuan-ketentuan  KHES  yang  merujuk  pada  Al- Qur’an, Sunnah,  Ijma’,  dan  Qiyas tercermin  dalam  ketentuan  tentang  harta, akad, jual beli, jual beli salam dan lain-lain. Sedangkan yang merujuk pada  sumber  hukum  yang  diperselisihkan  dapat  terlihat  dari  kasus perkasus,  seperti  dalam  penggunaan istihsan diperbolehkannya  jual beli pesanan ( bai’ as -salam) dan istisna’ walaupun hal tersebut pernah dipraktekkan  pada  masa  sahabat  Nabi  SAW.  Demikian  halnya dengan  dalil maslahat atau istislah dan ‘urf juga  sangat  tampak mewarnai dalam pasal-pasal KHES.
Jadi  pada  hakikatnya  dengan  terbentuknya  KHES  telah mengakomodir  dari  semua  madzhab  yang  memiliki  metode  istidlal yang  berbeda-beda,  karena  praktek  mualamah  yang  dilakukan  oleh umat  islam  lebih  mengacu  pada  madzhab-madzhab  yang  lebih longgar seperti mazhab Hanafi, Maliki dan ulama Hanabilah (bukan Imam  Ahmad-nya),  walaupun  pada  tataran  wilayah  Asia  Tenggara menganut  mazhab  Syafi’I 18 dalam  hal  urusan  ubudiyah  mengikuti mazhab  Syafi’I  yang  lebih  cenderung  hati -hati  (ihtiyat)  dan  tegas dalam melarang talfiq terutama dalam hal ubudiyah 19 .
18 Tentang pengakuan bahwa umat Islam Asia Tenggara mayoritas bermazhab Syafi’i  dapat  dilihat  dalam  J.N.D.  Anderson.  1959. Islamic  Law  in  the  Modern World. New  York:  New  York  University  Press.  hlm.  1  dan;  Isnawati  Rais.  1999. “Pemikiran Fikih Abdul Hamid Hakim (Suatu Studi tentang Pengembangan Hukum Islam  di  Indonesia)”. Disertasi .  Jakarta:  Disertasi  Doktor  PPS  IAIN  Syarif Hidayatullah. hlm. 5.
19 Karena memang kehadiran mazhab Syafi’i di nusantara itu bukanlah pilihan atau keharusan normatif tetapi peristiwa sejarah yang berkembang secara natural. Hal yang  demikian  itu  dapat  dimengerti  karena  para  muballig  yang  datang  ke  Asia Tenggara  pada  umumnya  berasal  dari  India  Selatan  (Gujarat)  yang  mayoritas bermazhab Syafi‘i. Lihat Abdul Hadi. 2001. “Fiqh Mazhab Syafi‘i (dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaisia) (1971- 1991)”. Disertasi .  Yogyakarta:  Doktor  PPS  IAIN  Sunan  Kalijaga.  hlm.  1.  Selain berasal  dari  Gujarat  para  muballig  tersebut  juga  berasal  dari  Haramain,  kelompok
Halimatus Sa’diyah, Sitti Lail atul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, Erie Hariyanto
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (1), 2021: 96-118
108
Selain itu, dalam pasal-pasal KHES juga tampak sekali dengan fatwa-fatwa  MUI-DSN,  karenanya  dapat  mengakomodir  kenyataan sosiologis umat Islam dan menjadikan pendapat para ulama sebagai akar  rumput  yang  berfungsi  untuk  dijadikan  pertimbangan  dalam pengambilan fatwa-fatwanya. Jadi dengan melihat materi KHES baik dari  penyusunan dan pembahasannya produk KHES adalah produk Ijtihad  jama’ i  (kolektif) 20 yang  telah  dikerjakan  oleh  para  praktisi hukum  (hakim  agung),  akademisi,  ulama  (MUI),  dan  para  praktisi perbankan syariah sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Secara etimologis kata ijtihad diambil dari kata dasar (mujarrad) nya al-jahd atau al-juhd yang  berarti  al-masyaqqah  yaitu  kepayahan, kesulitan  atau  kesungguhan. 21 Ibn  Manzur  berpendapat  bahwa  al- ijtihad  atau  at-tahajud memiliki  arti  mencurahkan  kesanggupan  dan kesungguhan  yang  ikut  pada wazan  al- ifti’al dari  kata  dasarnya  al- juhd  yang  berarti  kemampuan 22 .  Sedangkan  menurut  as- Sa’d  at - Taftazani  yang  dikutip  dari  Nadiyah  Syarif  al- ‘Umari,  manyatakan bahwa  al-ijtihad  secara  etimologis  digunakan  untuk  menyebut pekerjaan yang berat dan sulit bukan pada pekerjaan yang mudah 23 . Sehingga  istilah  ini  dipakai  dalam  penggalian  hukum  Islam  dari sumber-sumber  aslinya  yang  menuntut  kesungguhan  baik  secara
Khurasan,  pemuka  Syafi‘iyyah  seluruh  dunia  Timur.  Muhammad  al-Khudari  Bik. 1954. Tarikh  at-Tasyri‘  al-Islami. Mesir:  As-Sa‘adiyyah.  hlm.  360.  Menurut Bruinessen  dominasi  mazhab  Syafi‘i  di  nusantara  ini  juga  disebabkan  karena banyaknya ulama nusantara yang belajar dengan para ulama Kurdi yang bermazhab Syafi‘i yang tinggal di Makkah dan Madinah pada abad XVII M, seperti Ibrahim al- Kurani  (1615-1690)  dan  Muhammad  Ibn  Rasul  al-Barzinji  (1630-1692).  Lihat Bruinessen.  1420/1998. Kitab  Kuning,  Pesantren  dan  Tarekat ,  cet.  3.  Bandung: Penerbit Mizan. hlm. 88-104.
20 Ijtihad  terbagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  ijtihad  fardi  (perseorangan)  yang biasa  dilakukan  oleh  para  imam  mujtahid yang  empat,  seperti  Imam  Syafi’i,  Imam Hanafi, Iamam Maliki, Imam Ahmad Bin Hanbal  dan ijtihad ijma’I (kolektif).
21 A.W. Munawwir. 1997. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, cet.  14.  Surabaya:  Pustaka  Progresif.  hlm.  217  dan  733.  Dalam  al-Qur’an  al-juhd disebutkan  dalam  tiga  tempat,  yaitu  dalam  surat  an-Nahl:  38;  an-Nur:53  dan;  Fatir: 42,  yang  semuanya  menunjukkan  arti  ijtihad,  yaitu  mencurahkan  segala kesungguhan,  kemampuan  dalam  bersumpah.  Lihat  Nadiyyah  Syarif  al- ‘Umari.1406/1986.  al-Ijtihad fi  al-Islam,  cet.  3.  Beirut:  Muassasah  ar-Risalah.  hlm. 18.
22 Ibn Manzur. Lisan al-‘Arab al-Muhit . I: 521. 23 Al-‘Umari. al-Ijtihad .... hlm. 18-19.

## Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia
teoritis  maupun  praktis.  Sedangkan  ijtihad  secara  terminology  ialah segala  upaya  yang  dilakukan  oleh  ahli  fiqh  untuk  memperoleh hukum syar’I baik berupa hukum aqli maupun naqli atau yang qath’I maupun yang dzanni. 24
Oleh  sebab  itu  para  ulama  membuat  norma  dan  persyaratan yang  sulit  kepada  seorang  yang  hendak  berijtihad,  sehingga  ada sebagian  ulama  syafi’iyah  yang  menyatakan  pintu  ijtihad  telah tertutup  disebabkan  sudah  tidak  dimungkinkan  lagi  untuk menemukan  seseorang  yang  dapat  memenuhi  persyaratan  sebagai mujtahid  sepeninggal  para  ulama  mujtahid  abad  III  H.  tapin pendapat  ini  bukanlah  pendapat  yang  disepakati  oleh  para  ulama melainkan  hanya  perorangan  saja.  Pendapat  ini  disangkal  oleh  az- Zarkasyi (745-794 H) dan mayoritas ulama Hanabilah. 25
Namun  jika  ijtihad  ditutup  maka  dimungkinkan  umat  islam akan  keebingungan  dalam    menjawab  tantangan  dalam kehidupannya  yang  berubah-ubah  dari  zaman  ke  zaman  sehingga pendapat  seperti  itu  tidaklah  dijadikan  suatu  doktrin  yang  tetap mengingat aksi dari suatu hukum akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan  zaman  dan  waktu.  Abdul  Mughits  berpendapat bahwa persyaratan ijtihad tidak seharusnya dijadikan doktrin secara keseluruhan,  sehingga  harus  diadakan  modifikasi  kembali  karena dengan  adanya  persyaratan  yang  sulit  tersebut  dapat  menjadikan hukum  islam  tidak  berkembang  sementara  persoalan  justru  terus berkembang mengiringi dinamika sosial masyarakat 26 .

## Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
Keberadaan  KHES  dalam  hirarki  peraturan  perundang- undangan di Indonesia yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2008 dimana  peraturan  Mahkamah  Agung  dianggap  sebagai  produk lembaga  yudikatif  yang  berfungsi  sebagai  penyelenggara  fungsi peradilan.  Mahkamah  Agung  dalam Undang-Undang  memiliki  lima fungsi  utama  yaitu,  fungsi  peradilan,  fungsi  pengawasan,  fungsi mengatur,  fungsi  nasehat,  dan  fungsi  administrative.  Sesuai  dengan amanat  Undang-undang  pada  Mahkamah  Agung,  yang  berwenang
24 bid . hlm. 27.
25 Asy-Syaukani. Irsyad al-Fukhul . hlm. 253.
26 ibid.,,,157
Halimatus Sa’diyah, Sitti Lail atul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, Erie Hariyanto
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (1), 2021: 96-118
110
dalam  menerbitkan  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di masyarakat. Sedangkan  peraturan  yang  telah  digelontorkan  (dihasilkan)  oleh Mahkamah  Agung  berfungsi  sebagai  delegasi  kewenangan  dalam membuat perundang-undangan yang bersifat sementara. Pada pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut 27 : 1. Undang-Undang  Dasar  Negera  Republik  Indonesia  Tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.
Selanjutnya  pada  pasal  8  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011
yaitu 28 : Pertama, Jenis  Peraturan  Perundang-undangan  selain sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  mencakup  peraturan yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah Agung,Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat  yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang  atau  Pemerintah atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabu- paten/Kota, Bupati/Walikota, KepalaDesa atau yang setingkat.
Kedua , Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan.
27 Indonesia,  Undang  -Undang  No.  12  Tahun  2012,  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Pasal 7.
28 Ibid., Pasal 8.

## Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia
Dengan adanya Ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12  Tahun  2011  ini,  jika  dihubungkan  dengan  Peraturan  Mahkamah Agung  (PERMA)  maka, Pertama, jika  dilihat  secara  kedudukannya, PERMA  tidak  termasuk  dalam  hirarki  peraturan  perundang- undangan,  akan  tetapi  memiliki  kekuatan  hukum  yang  megikat sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan regelling dapat berupa legislative act atau executive act .
Kedua, PERMA  merupakan executive  act dimana  Mahkamah Agung  membentuk  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  bukan dalam  kedudukannya  sebagai  lembaga  negara  dan  bukan  sebagai produk  hukum  yang  lebih  tinggi.  Jadi  Jika  ditinjau  dari  disipilin legislasi,  produk  hukum  pengadilan,  tetapi  sebagai  lembaga pemerintahan. Ketiga, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bersifat umum-abstrak  sedangkan  putusan  hakim  bersifat  individual kongkret.
Namun ketentuan pasal 8 ayat (2) ini, tidak lantas memberikan Mahkamah  Agung  kewenangan  untuk  membentuk  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  lembaga  legislatif  yang  berlaku umum,  tetapi  Mahkamah  Agung  hanya  berwenang  untuk membentuk peraturan yang mengikat ke dalam ( interne regelling ). Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak termasuk  pada  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  termasuk peraturan perundang-undangan semu ( pseoude wetgeving/beleidsgerels ). Yakni jika KHES dianalisis melalui pendekatan peraturan perundang- undangan maka, pertama, KHES adalah peraturan yang tertulis.
Kedua ,  KHES  bukan  merupakan norma  hukum yang  mengikat umum kerena pada dasarnya KHES itu bersifat umum abstrak tetapi hanya  berlaku interne bagi  kekuasaan  Mahkamah  Agung. Ketiga , KHES  bukan  merupakan  peraturan  yang  dibentuk  oleh  lembanga yang  mendapat  kewenangan  atribusi  ataupun  kewenangan  delegasi pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  akan  tetapi  KHES diciptakan  oleh  Mahkamah  agung  hanya  sebagai guidance hakim memutus  perkara  ekonomi  syariah. Jadi  Penetapan  Kompilasi
Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  melalui  Peraturan  Mahkamah
Agung  ini  tidak  dapat  mengikat  keluar,  karena  KHES  hanya mengikat institusi peradilan agama ( internal rules ) saja. Positivisasi  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) bukanlah  sebuah  solusi  yang  tepat,  namun  Kompilasi  Hukum
Halimatus Sa’diyah, Sitti Lail atul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, Erie Hariyanto
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (1), 2021: 96-118
112
Ekonomi  Syariah  (KHES)  perlu  dikuatkan  kedudukannya  sebagai peraturan  perundang-undangan  dalam  bentuk  Undang-Undang. Adapun  keuntungan  yang  akan  didapat  dari  gagasan  dikuatkannya kedudukan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  sebagai Undang-Undang yaitu:
Apabila ditinjau dari segi keberlakuannya menjadikan Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  sebagai  suatu  peraturan  yang berbentuk  Undang-Undang.  Meletakkan  posisi  KHES  sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia. Dengan diberlakukannya KHES sebagai peraturan perundang-undangan yang sah, maka secara otomotis berkekuatan hukum berlaku bagi seluruh masyarakat,  mengikat  secara  umum,  dan  menjadi  sumber  pedoman hakim dalam menggali hukum dan memutus perkara ekonomi secara benar dan adil.
Sedangkan  ditinjau  dari  segi kedudukannya mengingat  dalam Hierarki  peraturan  perundang-undangan,  Undang-Undang  mer- upakan  sumber  hukum  tertingi  setelah  TAP  MPR  dan  Undang- Undang  Dasar. 29 Dengan  kedudukannya  tersebut  untuk  menguji norma-norma  yang  ada  di  dalam  Undang-Undang  harus menggunakan  mekanisme  pengujian  Undang-Undang  melalui Mahkamah Konstitusi. Kedudukan tersebut yang sebelumnya sebagai PERMA,  dapat  memberikan  KHES  kekuatan  yang  lebih  tinggi dibandingkan posisi yang sebelumnya sebagai PERMA.
Berbeda  halnya  jika  ditinjau  dari kewenangannya ,  peraturan perundang-udangan  memiliki  dua  kewenangan  pembentukan peraturan  dibawahnya  baik  secara  atribusi  ataupun  secara  delegasi. Atribusi  kewenangan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan ( atributie  van  wetgevingsbevogdheid adalah  pemberian  kewenangan membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  diberikan  oleh peraturan  perundang-undangan  kepada  lembaga  negara  atau lembaga pemerintahan. Sedangkan delegasi kewenangan pembentukan  peraturan  perundang-undangan  ( delegatie  van  wetgev- ingsbevogdheid )  adalah  pelimpahan  kewenangan  pembentukan
29 Prof.  Hamid  Attamimi  Berpendapat  UUD  1945  Dan  MPR  Bukanlah Termasuk  Peraturan  Perundang-Undangan  Karena  Norma  Yang  Ditetapkan  Pada Kedua  Ketentuan  Tersebut  Merupakan  Norma  Dasar  Negara  Yang  Membutuhkan Penjabaran Lebih Lanjut.

## Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia
peraturan perundang-udangan dari peraturan yang lebih tinggi pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 30 Dengan begitu, KHES  sebagai  Undang-Undang  dapat  miliki  kewenangan  atribusi ataupun  delegasi  kewenangan  pembentukan  peraturan  perundang- udangan.
Begitupun  jika  ditinjau  dari  pemberlakuan  sanksi,  dimana sebuah  undang-undang  dapat  mengenakan  sanksi  baik  pidana, perdata  maupun  administratif,  meskipun  tidak  mutlak  sifatnya. 31 Menurut  pasal  6  Undang-Undang  12  Tahun  2011  materi  muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan asas-asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam  hukum  dan  Pemerintahan,  ketertiban  dan  kepastian  hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Sanksi-sanksi  itu  dapat  dikenakan  kepada  setiap  pelaku pelanggar  ketentuan  di  dalam  Undang-Undang  tersebut.  Jika  KHES menjadi  Undang-Undang  terhadap  KHES  dapat  dimasukan ketentuan sanksi-sanksi baik pidana, perdata, maupun administratif. Kodifikasi  berasal  dari  bahasa  Inggris codification ,  yang  menurut Black’s  Law  Dictionary  adalah  “ the  process  of  collecting  and  arranging systematically,  usually  by  subject,  the  laws  of  the  state  or  country,  or  the rules  and regulations covering a particular area  subject of law or practise ” yang artinya proses pengumpulan dan penyusunan secara sistematis, biasanya  berdasarkan  subjek,  sebuah  hukum  di  negara,  atau peraturan dan regulasi yang mencakup area tertentu dari hukum atau praktek.
Kodifikasi hukum adalah penyatuan hukum dalam satu bentuk kitab  undang-undang  yang  pad  aintinya  lebih  menimbang  pada bentuknya  (formalitas)  ketimbang  dari  substansi  hukumnya. 32 Jadi dapat disimpulkan pengertian kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis  hukum  tertentu  dalam  kitab  undang-undang  secara
30 Arief  Christiono  Soebroto,  Kedudukan  Hukum  Peraturan/Kebijakan  Di Bawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Hlm.3.
31 Maria  Farida, Ilmu  Peraturan  Perundang-Undangan:  Proses  Dan  Teknik Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Hlm. 99.
32 Frank  Grahan,  “The  Codification  Of  Law”, Transactions  Of  The  Grotius Society , Vol. 8
Halimatus Sa’diyah, Sitti Lail atul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, Erie Hariyanto
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (1), 2021: 96-118
114
sistematis dan lengkap. Kodifiksi bertujuan untuk Mencapai kesatuan dan  keseragaman  hukum  ( rechseenheid ),  Mencapai  kepastian  hukum ( rechszekerheid ) dan Penyederhanaan hukum ( rechsvereenvoudiging ). 33 Hukum ekonomi syariah di Indonesia perlu di kodifkasi untuk mencapai  tiga  poin  penting  tujuan  kodifikasi  sebagaimana  di  atas. Selain  itu,  kodifikasi  hukum  ekonomi  syariah  dapat  jadikan pembaharuan  terhadap  pengaturan  hukum  di  Indonesia.  KHES adalah  bentuk  dari  pengkodifikasian  hukum  hingga  mencapai kesatuan dan keseragaman hukum ( rechseenheid ), mencapai kepastian hukum  ( rechszekerheid )  dan  juga  mencapai  pada  penyederhanaan hukum  ( rechsvereenvoudiging ).  Selain  itu  juga    dapat  dijadikan pembaharuan terhadap pengaturan hukum di Indonesia.
Menurut  Noel  J.  Cuoulson  sebagimana  dikutip  dalam  buku Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam , pembaharuan hukum Islam dapat dilakukan dengan empat bentuk yaitu: a) Kodifikasi (pengelompokan hukum  yang  sejenis  ke  dalam  satu  kitab  undang-undang).  b)  Tidak terikatnya  umat  Islam  hanya  dengan  satu  mahzab  tersebut  atau disebut  dengan  doktrin takhayyur .  c)  Perkembangan  hukum  Islam dengan mengantisipasi peristiwa yang baru dalam Islam atau disebut dengan  doktrin tatbiq d)  Perubahan  hukum  yang  lama  kepada perubahan hukum yang baru atau disebut dengan tajdid.
Hal  ini  menunjukan  pentingnya  kodifikasi  dalam  proses pembaharuan  hukum  Islam.  Pada  dasarnya  kodifikasi  hukum  Islam sempat  ingin  di  lakukan  pada  masa  Dinasti  Bani  Umayyah,  namun hingga dinasti itu dikalahkan oleh Bani Abbasyiah tidak kunjung juga kodifikasi  Hukum  Islam,  baru  pada  masa  pemerintahan  Turki Usamani dilakukan kodifikasi hukum Islam yang dikenal dengan al- Majjalah yang  selama  berpuluh  puluh  tahun  diterapkan  oleh pemerintahan ini sebagai kode sipil Turki. 34
Menurut Webster’s  World  University mendefiniskan  kompilasi yaitu  mengumpulkan  bahan-bahan  yang  tersedia  ke  dalam  bentuk yang  teratur  seperti  dalam  bentuk  buku,  mengumpulkan  berabagai
33 Novianto  N  Hartono, Politik  Hukum  Kodifikasi  Aturan  Pemilihan  Umum , Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI,  Hlm.  11.  Diunduh  Dari Http://Berkas.Dpr.Go.Id/Pengkajian/Files/Buku_Tim/  Buku-Tim-2.Pdf.    Pratiwi  & Ahmad Rifai Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia Jurnal Syariah. Juli 2016
34 Ahmad Hananny Naseh, Pembaharuan Hukum Islam Indonesia , Hlm. 148.
jenis  data. 35 Dengan  begitu,  kompilasi  tidak  harus  sebuah  peraturan perundang-undang yang memberikan kepastian hukum dan kesatuan hukum.  Berbeda  dengan  Kodifikasi  yang  diartikan  sebagaimama diatas,  dimana  kodifikasi  mengelompokkan  hukum-hukum  yang sejenis  dalam  satu  kitab.  Bahkan  menurut  Abdurrahman  kompilasi hukum  dalam  konteks  hukum  Islam  tidak  harus  produk  undang- undang,  namun  bisa  juga  pendapat  para  fuqaha  yang  belum  di positivisasi. 36
Jika  dilihat  dari  segi  kekuatan  antara  kompilasi  dan  kodifikasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pertama , Kekuatan hukum yang berasal  dari  kodifikasi  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  kompilasi karena  pada  dasarnya  sebuah  kodifikasi  murni  aturan  perundang- undangan  yang  ada  disatukan  dalam  satu  buku.  Berbeda  dengan kompilasi yang tidak ada keharusan semua isinya produk hukum, di- mana dapat pula pendapat para ahli hukum yang dikumpulkan.
Ditinjauh  terminologi  penggunaanya,  KHES  sebagai  kompilasi memiliki kekuatan hukum yang lemah dalam peraturan perundang- undangan  berbeda  jika  Kodifikasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  yang diangkat  penulis. Kedua ,  Ditinjau  dari  kesatuan  hukum,  dalam Kompilasi  tidak  harus  aturan  yang  sejenis  diatur,  namun  dapat berupa  berbagai  peraturan.  Berbeda  dengan  kodifikasi  yang mengharuskan memuat aturan hukum yang sejenis. Dengan kodifkasi mempermudah  Hakim untuk menemukan hukum  atau  penggunaan hukum.
Jika  ditinjau  dari  dua  hal  tersebut,  sudah  selayaknya  disusun suatu Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah, bukan sebatas Kompilasi. Hal  ini  tentunya  memberikan  banyak  manfaat  dalam  memberikan kepastian  hukum,  yaitu  terkumpulnya  seluruh  peraturan  terkait hukum ekonomi syariah dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi  Syariah,  hal  ini  dapat  memudahkan  semua  pihak  dalam mencari  dan  memahami  hukum  ekonomi  syariah  yang  berlaku  di Indonesia.
35 Marzuki  Wahid  Dan  Rumadi,  Fiqih  Mahdzab  Negera:  Kritik  Atas  Politik Hukum Islam Di Indonesia (Lkis Yogyakarta: Yogyakarta, 2001), Hlm. 142.
36 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia . (Jakarta: Akademika Presindo, 1992).92
Halimatus Sa’diyah, Sitti Lail atul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, Erie Hariyanto
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (1), 2021: 96-118
116

## Penutup
KHES  merupakan  produk  fiqh  kontemporer  yang  diperoleh dari ijtihad jama’ i guna menjadi pedoman umat Islam Indonesia dan menjadi  pedoman  para  hakim  dalam  menyelesaikan  dan  memutus berbagai problem yang berkaitan dengan bisnis syariah dan ekonomi syariah.  Dalam  penyusunan  KHES  materi  didalamnya  disesuaikan dengan keadaan sosial yang ada pada masyarakat muslim Indonesia dan merujuk pada sumber-sumber hukum islam baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan, dan juga merujuk pada kitab-kitab fiqh dari  berbagai  madzhab,  fatwa-fatwa  MUI-DSN  dan  aturan-aturan ekonomi syariah yang telah ada sebelum terbentuknya KHES.
Dengan  lahirnya  KHES  ini  para  Cikal  bakal  lahirnya  KHES adalah    setelah  muncul  UU  No.3  tahun  2006  terkait  dengan perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait dengan  perluasaan  wewenang  peradialan  agama.  Perihal  positifisasi dan unifikasi hukum dalam KHES ini tentu sangat menjadi hal yang sangat  diharapkan  oleh  segenap  umat  islam  di  Indonesia  karena dengan  adanya  KHES  umat  islam  dapat  menjadikannya  pedoman dalam  melaksanakan  berbagai  bisnis  syariah  dan  menjadi  pedoman bagi  para  hakim  dalam  menyelesaikan  dan  memutus  perkara ekonomi  syariah,  walaupun  KHES  tidak  termasuk  pada  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  akan  tetapi  termasuk  pada peraturan  perundang-undangan  yang  semu  dan  memiliki  kekuatan hukum yang mengikat kedalam.
Daftar Pustaka ‘Abd as-Sayyid  Tanagu,  Samir. ‘Aqd  al - Bai‘.  Iskandariyyah:  Al - Fanniyyah li at- Taba‘ah wa an -Nasyr, t.t. A.W.  Munawwir.  Kamus  al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap.
Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
Abu  Zahrah,  Muhammad.  al-Milkiyyah  wa  Nazariyyah  al- ‘Aqd  fi asy- Syari‘ah al -Islamiyyah. ttp: Dar al-Fikr al- ‘A rabi. t.t. Ahmad Hananny Naseh, Pembaharuan Hukum Islam Indonesia . Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syari’ah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
Asy-Syaukani, Muhammad.  Fath al-Qadir, ttp: Dar al-Fikr, t.t.

## Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia
Azizy, A. Qadri. 2002. Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi antara
Hukum  Islam  dan  Hukum  Umum ,  cet.  1.  Yogyakarta:  Gama
Media. Busyro. Dasar-Dasar  Filosofis  Hukum  Islam .  Ponorogo:  Wade  Group, 2016.
Farida,  Maria. Ilmu  Peraturan  Perundang-undangan:  Proses  Dan  Teknik Pembentukannya , Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Farida, Maria. Ilmu Peraturan Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya . Yogyakarta: Kanisius, 2007. Grahan, Frank “The Codification Of Law”, Transactions Of The Grotius
Society , Vol. 8, Problems Of Peace And War, Papers Read Before
The Society In The Year 1922
Hadi,  Abdul.  2001.  “Fiqh  Mazhab  Syafi‘i  (dalam  Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei dan  Malaisia)  (1971- 1991)”.  Yogyakarta:  Disertasi  Doktor  PPS
IAIN Sunan Kalijaga. Hartono,  Novianto  N. Politik  Hukum  Kodifikasi  Aturan  Pemilihan Umum , Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Diunduh Dari Http://Berkas.Dpr.Go.Id/Pengkajian/Files/Buku_Tim/  Buku- Tim-2.Pdf. Pratiwi & Ahmad Rifai Urgensi Pembentukan Kitab
Undang-Undang  Hukum  Ekonomi  Syariah  Indonesia  Jurnal Syariah. Hasan  Qasim,  Muhammad.  1996.  al- Mujaz  fi  ‘Aqd  al - Bai‘. Iskandariyyah: Dar al- Jami‘ah al -Jadidah. Manan,  Abdul.  2007.  “Informasi  tentang  Penyusunan  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syari’ah  Mahkamah  Agung  RI”,  makalah dipresentasikan  dalam  “Seminar  Nasional  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syari’ah” Kerjasama Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara dengan MahkamahAgung RI, Medan, 27 Oktober 2007.
Mughits, Abdul. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam.Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.
Praja,  Juhaya  S.  2000.  “Aspek  Sosiologi  dalam  Pembaharuan  Fiqh Indonesia”  dalam  Anang  Haris  Himawan  (ed.),  Epistemologi Syara’:  Mencari  Format  Baru  Fiqh  Indones ia.  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Soebroto, Arief Christiono. Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di  Bawah  Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Hlm.3. Di
Halimatus Sa’diyah, Sitti Lail atul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, Erie Hariyanto
118
akses Http://Biro hukum.Bappenas.Go.Id/Data/Data_Presentas i/WORKSHOP%20Peraturan%20kebijakan%20di%20Kementeri an%20PPN%20%20bappenas.Pdf.
St.  Saleha  Madjid.  Prinsip-Prinsip  (Asas-Asas)  Muamalah.  Jurnal  J-
HES Volume 2, No.1, Januari-Juni 2018.
Sudiarti, Sri. Fiqh Muamalah Kontemporer. Medan: FEBI UIN-SU Press,
2018.
Syarif al- ‘Umari, Nadiyyah. al-Ijtihad fi al-Islam , Beirut: Muassasah ar- Risalah. 1406/1986. Syarqawie , Fithriana. Fikih Muamalah . Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015.
Wahid, Marzuki Dan Rumadi, Fiqih Mahdzab Negera: Kritik Atas Politik
Hukum Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Lkis, 2001. Yusuf  Musa,  Muhammad.  Fiqh  al-Kitab  wa  as-Sunnah,  al- Buyu‘  wa al- Mu‘amalat  al - Mu‘asirah,  cet.1.  Mesir:  Dar  al -Kitab  al- ‘Arabi. 1337/1954. Zuhaili,  Wahbah. Fiqh  Al-Islam  wa  Adillatuhu ,  Juz  1,  Bairut:  Dar  Al- Fikr,  t.t.  Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia . Jakarta: Akademika Presindo, 1992.