## STATE OF THE ART DARI DIGITAL GOVERNANCE
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN GOOD GOVERNANCE MELALUI ANALISIS VOSVIEWER DAN SYSTEMATIC MAPPING
STUDIES (SMS)
Agus Taryana 1 , Imam Suwandi 2 , Yayan Nuryanto 3 , Teguh Sandjaya 4 , Rizki Ananda Ramadhan 5
1,3 Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
2,4,5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran e-mail : agus.taryana@unpad.ac.id.
Submitted: 30-12-2022; Accepted: 15-01-2023: Published : 16-01-2023

## ABSTRACT
Artikel ini bertujuan untuk memetakan Digital Governance yang berkaitan Good Governance dengan menelusuri hasil studi yang pernah ada berdasarkan pemetaan bibliometrik dan pemetaan sistematis terutama pada fokus penelitian, subjek penelitian dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode VOSViewer dan systematic mapping studies (SMS). Strategi pemetaan dilakukan dengan menelusuri 3 database jurnal elektronik yaitu pada Scopus, Emerald dan Sage journals Publication.  Terdapat 360 artikel yang dipetakan VOSViewer dan sebanyak 598 artikel dipetakan dan setelah dilakukan screening berhasil didapatkan 31 artikel. Temuan pada pemetaan VOSVIewer dan SMS ini akan dapat membantu peneliti- peneliti lain untuk merencanakan penelitian lebih lanjut, karena penelitian ini berpotensi untuk menemukan kesenjangan penelitian (research gap). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa masih ada beberapa kajian penelitian yang dapat berpotensi menjadi novelty dan memberikan kontribusi baru bagi penelitian Digital Governance dan Good Governance .  Dari hasil pemetaan ditemukan bahwa ada penelitian yang menghubungkan secara langsung antara Digital Governance dan Good Governance masih belum banyak. Begitupun juga dengan jenis dan metode penelitian yang digunakan. Metode mix method dan case study masih sedikit dipakai. Selain itu ada celah pada jenis penelitian evaluation research dengan metode penelitian kualitatif masih belum ada peneliti yang melakukan. Hal ini merupakan research gap dan berpeluang menjadi novelty dalam sebuah penelitian.
Kata Kunci : Digital Governance, Good Governance, Systematic Mapping Studies, VOSViewer

## ABSTRACT
The purpose of this article is to mapping the concept Digital Governance related to Good Governance by tracing the results of existing studies based on bibliometric mapping and systematic mapping, especially on research focus, research subjects and types of research. This study uses the VOSViewer method and systematic mapping studies (SMS). The mapping strategy was carried out by tracing 3 databases of electronic journals namely Scopus, Emerald and Sage journals Publications. There were 360 articles mapped by VOSViewer and as many as 598 articles were mapped and after screening, 31 articles were obtained. The findings on the VOSVIewer and SMS mapping able to he researchers to plan further research, because this research has the potential to find a research gap. The results of this study found that there are still several research studies that have the potential to become novelties and make new contributions to Digital Governance and Good Governance research. From the results of the mapping rsearcher’s founds that there were not much research directly linking Digital Governance and Good Governance. Likewise with the type and method of research used. Mix method and case study methods are still rarely  used. In

## State Of The Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance
Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (SMS) (Agus Taryana, Imam Suwandi, Yayan Nuryanto, Teguh Sandjaya)
addition, there is a gap in the type of do evaluation research with qualitative research methods, but there are still no researchers who have conducted it. This is a research gap and has the opportunity to become novelty in a study.

## Key Words: Digital Govrnance, Good Governance, Systemic Mapping Studies,VOSViewer

## PENDAHULUAN
Seiring berjalannya waktu,  teknologi informasi berkembang dengan pesat,  kemajuan teknologi  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh pelaku atau pembuat kebijakan di sector publik  untuk menyelenggarakan birokrasi pemerintahan dengan bantuan teknologi yang sudah  semakin canggih serta dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Perkembangan teknologi dapat membantu pemerintah melakukan pelayanan secara cepat, tepat  dan  akurat.  Dalam  pemerintahan  pelayanan secara elektronik yang merupakan ide gagasan yang berbeda dengan memanfaatkan teknologi dan informasi  yang dapat disebut E-Government (Gauld, 2006) . Pentingnya E-Government didasari atas upaya sebuah negara  dalam  melayani masyarakat  agar  terciptanya  pemerintahan  yang transparan, dengan terciptanya pemerintahan yang transparan ini diharapkan dapat  terjadi proses demokratisasi dan transparansi dalam hal administrasi  (Ismail et al., 2020).  Hal ini dapat bermanfaat untuk meminimalisir konflik serta penyelewengan terhadap kebijakan  pemerintah karena  dengan  adanya E-Government siapa  saja termasuk  masyarakat  dapat  ikut  turut  serta mengawasi  dan  memantau  bagimana  proses administratif  pemerintahan  berjalan  (Ismail et al., 2020).  Pada  konteks  pembangunan  nasional, penerapan E-Government dapat membuka peluang pemerintah untuk melakukan  pendekatan  dengan masyarakat melalui re-inventing guna membangun aliansi yang lebih erat dengan masyarakat. Beberapa manfaat  yang  didapatkan  dari  penggunaan E- Government bagi masyarakat maupun pemerintah dalam bidang pelayanan yaitu terbukanya jaringan informasi  yang  luas  serta  merata  dan  pelayanan fleksibel yang bisa di akses kapan saja dan dimana saja. Masyarakat tidak perlu datang dan mengantri di loket atau dinas terkait jika ingin melakukan pelayanan,  tentu  saja  hal  ini  dapat  menghemat waktu  dan  biaya  yang  akan  dikeluarkan  oleh masyarakat  dibanding  dengan  pelayanan  manual
yang biasa dilakukan. Pemerintah juga dapat dengan tanggap melayani atau berkomunikasi  dengan masyarakat secara elektronik sehingga informasi yang disampaikan akan lebih cepat diterima.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) merupakan langkah awal pemerintah Indonesia menuju perbaikan ke arah Good Governance yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung Good Governance . Kemudian didukung dengan dikeluarkanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government . Hal ini merupakan langkah serius Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk menciptakan pelayanan birokrasi yang efektif dan efisien. (Bimasakti, 2017).  Untuk menguatkan dalam rangka Good Governance dalam Pelayanan Publik di berbagai Sektor Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang merupakan instruksi tepat mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna.  Dalam perspektif yang baru, e-government atau digital governmet merupakan bagian-bagian dari konsep Digital Governance dimana struktur dari praktik sector public atau kebijakan pemerintahan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memungkinkan adanya interaksi ke setiap stakeholder dan unsur dari pemerintahan itu sendiri (Erkut, 2020).  Penerapan E-Government tidak terlepas dari pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), dengan demikian penerapan Digital Governance mungkin dapat berpotensi untuk menguatkan Good Governance (McBride, 2019). Untuk menciptakan
strategi-strategi yang terbaru tentu harus bertransformasi dalam birokrasi melalui setiap kota karena kota memiliki keunggulan mulai dari kuantitas penduduk, infastruktur, tatanan masyarakat, dan teknologi (Rohayatin, 2017). Oleh karena itu, dalam memanfaatkan teknologi akan menjadi jawaban dalam melakukan pelayanan publik untuk memperoleh informasi, sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peran yang sangat penting. (Bewa Dangu Wole & Anisa Purwaningsih, 2021).
Dari pembahasan diatas peneliti tertarik untuk ini untuk memetakan penelitian-penelitian mengenai governance , khususnya Digital Governance dengan memasukan objek penelitan dengan kata kunci “ Good Governance ” untuk melihat keterkaitan secara sistematis antara kedua subjek penelitian tersebut, selain itu pula peneliti ingin memetakan subjek apa saja yang banyak diteliti dan subjek mana saja yang bisa mengisi kekosongan dan kebaruan pada penelitian Digital Governance dengan menggunakan metode pemetaan bibliometric VOSViewer dan metode systematic mapping studies (SMS). Metode analisis VOSviewer digunakan dengan tujuan membuat jaringan bibliometrik berdasarkan data yang diunduh dari database bibliografi Scopus. Informasi-informasi dalam yang ditampilkan VOSViewer dapat menjadi dasar untuk menganalisa dari ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam penelitian ini (Perianes-Rodriguez et al., 2016). Peneliti menggunakan database scopus untuk selanjutnya di petakan dalam VOSViewer. Dengan search string “Digital Governance” didapatkan 360 artikel yang selanjutnya dipetakan menjadi kedalam tiga pemetaan yaitu network visualization, overlay visualization dan density visualization. Untuk memperkuat pemetaan mengenai Digital Governance, selanjutnya studi tentang Digital Governance dipetakan kembali menggunakan metode systematic mapping studies (SMS). Metode SMS ini dilakukan sebagai sebuah proses pemilihan  studi multi-fase  (Gurbuz & Tekinerdogan, 2018)  dengan memakai literatur yang telah di publikasikan  di jurnal-jurnal yang terakreditasi. Metode tersebut   dapat dilakukan dengan cara membedakan atau menghubungkan pustaka Digital Governance, membuat generalisasi, serta membuat arahan baru untuk penelitian selanjutnya  (Purnomo et al., 2020).    Peneliti menyeleksi  598  artikel dengan menggunakan
search string menggunakan operator boolean dari 3 database jurnal diantaranya Scopus,  Emerald Insight, dan Sage journals Publication. Berdasarkan analisis proses ekstraksi data tersebut, penelitian ini membahas tren dan pendekatan utama dan menyajikan kendala yang teridentifikasi. Bagi para peneliti, SMS dapat memberikan sebuah gambaran secara umum melalui pengujian berbasis data melalui pendekatan secara empiris dimana pendekatan tersebut teridentifikasi secara sistematis (Gurbuz & Tekinerdogan, 2018). SMS dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu subjek. objek, metode dan variasi-variasi lain dari sebuah penelitian, peneliti dari akademisi dan praktisi dapat menggunakan metode ini dapat digunakan sebagai awal apabila akan melakukan sebuah penelitian lanjutan (Fauzi et al., 2019).

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Pemerintah dan Pemerintahan
2.1

## E-Government
Istilah E-Government lahir pada tahun 1990-an, sama seperti istilah e-Commerce , istilah e- Government lahir dari dari maraknya penggunaan internet,  hal tersebut tidak terbatas pada penggunaan Internet atau sistem yang dapat diakses publik yang dapat digunakan langsung oleh oleh warga negara sipil, E-Government dimulai sebagai bidang praktisi, pada dasarnya mempertemukan para praktisi yang berjuang untuk memenuhi tantangan baru dari media Internet dengan menerapkan sistem baru secara kreatif (Grönlund & Horan, 2005). E-government dapat didefinisikan sebagai teknologi informasi dan komunikasi khususnya, penggunaan teknologi internet serta aktivitas layanan publik berbasis web dimana koordinasi dan pengawasan eksplisit oleh pemerintah dalam sektor publik dan pengembangan kebijakan (Gauld, 2006).
E-Government memberikan layanan pemerintah kepada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi korupsi dan meningkatkan pendapatan dan/atau mengurangi biaya  (Ismail et al., 2020). Hubungan yang jelas dapat ditemukan antara e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi korupsi. Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa e-government telah terbukti mengurangi korupsi dan meningkatkan pelayanan publik
State Of The Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (SMS) (Agus Taryana, Imam Suwandi, Yayan Nuryanto, Teguh Sandjaya)
(Afriana et al., 2020). Erkut (2020) menuturkan bahwa  dalam sudut-sudut pandang yang baru, E- Government atau Digital Government merupakan bagian-bagian dari konsep Digital Governance dimana struktur dari praktik sector public atau kebijakan pemerintahan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memungkinkan adanya interaksi ke setiap stakeholder dan menerapkan, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, dan efektifitas

## 2.2 Digital Governance
Implementasi Digital Government bukan hanya tentang tata Kelola pemerintahan yang terkomputerisasi. Berbeda dengan komputerisasi sederhana di masa lalu, implementasi Digital Government adalah proses yang kompleks yang mendorong transformasi pemerintahan secara keseluruhan. untuk berhasil menerapkan tata kelola digital dari perspektif yang sangat politis (Chung et al., 2022).  Algazo et al. (2021)  mendefinisikan Digital Governance sebagai suatu  kerangka kerja yang digunakan untuk merangkai tanggung jawab, peran, dan otoritas pengambilan keputusan organisasi dengan media digital, termasuk didalamnya pengelolan website ataupun internet.
Ada sebuah keterkaitan antara digital Government dan Digital Governance . Digital Governance atau E-Governance , pada sudut pandang yang lain, berfokus pada keterlibatan publik dan pada posisinya  masing-masing  (Gao & Lee, 2017). Digital Governance mempunya ciri pada  pemanfaatan  teknologi informasi dalam operasi  kebijakan pada sector publik  untuk meningkatkan  layanan  kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya, individu dan organisasi (Twizeyimana & Andersson, 2019). Digital Governcance atau E-Government merupakan proses interaksi antara pemerintah, masyarakat dan kembal kepada pemerintan maupun stakeholder lainnya dengan menerapkan sarana elektronik untuk mempermudah dan meningkatkan tata Kelola di bidang politik, bidang pemerintahan maupun bisnis (Choi & Chandler, 2020).  Secara singkat (Kettl, 2015)  menggambarkan  “Governance”  sebagai sebuah cara  bagaimana pengambil kebijakan public atau pemerintah dapat  menghubungkan politik, sosial, dan administrasi secara lebih luas

## 2.3 Good Governance
Governance , menurut masyarakat awam seringkali diterjemahkan menjadi tata pemerintahan. Dari etimologinya, governance berarti memerintah-menguasi-mengelola (Botchway, 2001). governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Governance bisa disebut juga rangkaian dari  berbagai  proses interaksi sosial dan politik yang saling berhubungan antara pengambil kebijakan dan msyarakat yang berkaitan dengan kepentingan umum (Solihah et al., 2017). Lebih lanjut Solihah et. Al. (2017) menegaskan bahwa arti kata good didalam Good Governance meliputi nilai-nilai yang dapat meningkatkan keinginan dan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan kemandirian dan berkeadilan dengan berdasarkan pada aspek fungsional penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, dan menciptakan sebuah rangkaian interaksi sosial dan politik yang berkaitan dengan kepentingan public serta intervensi terhadap kepentingan tersebut dari pemerintah.
UNDP mendefinisikan good governance sebagai proses yang meningkatkan interaksi konstruktif diantara domain-domainnya dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan dan kesempatan aktivitas swasta yang produktif (Rahim, 2019). World Bank mendefinisikan Good Governance menjadi dua bagian. Pertama, Good Governance merujuk pada sistem politik suatu organisasi, lembaga atau pemerintah untuk membentuk mekanisme pelaksanaan kekuasaan yang kuat. kekuatan politik menggambarkan pendekatan sistematis reformasi untuk pembangunan berkelanjutan, menempatkan posisi reformasi nasional untuk integritas nasional dalam pembangunan sosial, ekonomi. Kedua, Good Governance harus dapar  menghasilkan sumber daya sosial dan ekonomi untuk pembangunan manusia. Dengan mekanisme yang dirancang untuk menciptakan suasana progresif sosial bagi pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat  (Rahim, 2019). Dalam penelitiannya
mengenai konsep Good Governance dengan literature review Rahim (2019) menyimpulkan bahwa Good Governance   merupakan  sumber dinamis yang memberikan manfaat bagi sebuah organisasi pemerintahan yang didalam system politik apapun semua tingkat akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, praktik bebas korupsi dan mekanisme pembetukan “rule of law” dapat meningkat serta menghubungkan pemerintah dengan masyarakat secara lebih dekat untuk mencapai tujuan yang sama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian memakai metode penelitian secara kualitatif dengan dua tahap,  diantaranya Metode dalam penelitian menggunakan 2 tahap pemetaan sistematis diantaranya  menggunakan aplikasi VOSViewer. Metode analisis VOSViewer merupakan pendekatan bibilometrik  untuk memvisualisasikan, dan mengeskplor peta pengetahuan secara bibliometric (He et al., 2017). Selanjutnya akan di petakan kembali menggunakan metode SMS (Sistematic Mapping Studies). Metode systematic mapping study (SMS) digunakan untuk meringkas dan mengindentifikasikan bukti sebuah topik atau subjek penelitian, selain itu SMS dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian saat ini dan memberikan rekomendasi penelitian di masa depan, serta dapat memberikan justifikasi dan memperkuat kebaruan dari suatu (Kitchenham et al., 2010). Selain itu SMS dapat diuganakan sebagai proses identifikasi, evaluasi dan pentafsiran semua sumber-sumber literatur secara relevan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ditentukan  (Petersen et al., 2015). Studi pemetaan sistematis (juga disebut scooping study ) adalah praktik yang didasarkan pada penelitian berbasis bukti (Gurbuz & Tekinerdogan, 2018). Tujuan dari pemetaan secara sistematik dengan menggunakan VOSViewer dan SMS  bukan untuk menganalisis artikel-artikel yang diseleksi secara terperinci tetapi lebih, menggambarkan pemetaan secara kasar dari penelitian yang relevan ke dalam klasifikasi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan penelitian (Suwandi et al., 2021).
Pemetaan sistematik dapat juga digunakan untuk memetakan jenis-jenis penelitian terdahulu sehingga  dapat membetikan penjelasan penelitian pada level yang lebih baik serta memetakan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian secara rinci (Petersen et al., 2015). Dengan kata lain,  pemetaan sistematik  dapat dianggap sebagai
suatu cara dalam mendapatkan gambaran secara umum ruang lingkup atau bagaimana keadaan dari suatu penelitian tertentu dengan cara menggali informasi secara terperinci (Kitchenham et al., 2010).  Pemetaan sistematik  terutama pada SMS harus dilakukan seakurat mungkin dalam proses penelusuran dan dari sisi analisanya sehingga dapat mencirikan proses pemilihan database, untuk membuat search string dan dapat ditentukan kategori eksklusi dan inklusinya  (Suwandi et al., 2021).

## 3.1 Pertanyaan Penelitian
Tujuan utama studi pemetaan sistematis adalah untuk memberikan gambaran umum tentang suatu wilayah penelitian dan mengidentifikasi jumlah dan jenis penelitian serta hasil yang tersedia di dalamnya. Seringkali seseorang ingin memetakan frekuensi publikasi dari waktu ke waktu untuk melihat tren. Tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi forum tempat penelitian di wilayah tersebut telah dipublikasikan. Atas dasar penelusuran dari beberapa penelitian-penelitian mengenai SMS dan VOSViewer diantaranya penelitian  (Fauzi et al., 2019; Purnomo, 2021; Purnomo et al., 2020; Suwandi et al., 2019) peneliti menyimpulkan beberapa pertanyaan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:
1. Bagaimana pemetaan biblbiometrik dari Digital Governance dalam konteks hubungannya dengan Good Governance secara  bibliometric dengan menggunakan analisis VOSViewer?
2. Bagaimana  pemetaan secara sistematis menggunakan Systematic Mapping Studier yang Digital Governance yang berkaitan dengan Good Governance?

## 3.2 Penelusuran Literatur menggunakan VOSVIewer
VOSviewer adalah program yang dikembangkan untuk membangun dan melihat peta bibliometrik (van Eck & Waltman, 2010). Program ini tersedia secara gratis dan bisa diunduh secara gratis  (www.vosviewer.com). VOSviewer dapat digunakan untuk membuat peta penulis atau jurnal berdasarkan data co-citation atau untuk membangun peta kata kunci berdasarkan data co- occurence . Program ini memberikan visualisasi yang memungkinkan peta bibliometrik diteliti
State Of The Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (SMS) (Agus Taryana, Imam Suwandi, Yayan Nuryanto, Teguh Sandjaya)
secara terperinci. VOSviewer dapat menampilkan peta dengan berbagai cara, masing-masing menekankan aspek peta yang berbeda (van Eck & Waltman, 2010). Hal ini   memiliki fungsi untuk memperbesar, menggulir, dan mencari, yang memfasilitasi pemeriksaan rinci peta. Kemampuan visualisasi pada VOSviewer sangat berguna untuk peta yang mengandung setidaknya sejumlah besar item setidaknya 100 item).

## 3.3 Penelusuran Literatur menggunakan Systematic Mapping Studies (SMS)
Tujuan dari SMS adalah menemukan sebanyak mungkin fokus-fokus utama yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian dengan menggunakan strategi pencarian yang sistematis yang baik (Gurbuz & Tekinerdogan, 2018). Model operator boolean  digunakan untuk menggali informasi yang menghasilkan queri dengan berupa ekspresi yang menggunakan istilah boolean.
Artinya, istilah-istilah konteks studi digabungkan dengan operator AND, OR, dan NOT . Dengan menggunakan operator boolean dapat memberikan informasi dokumen yang lebih relevan dan dalam jumlah yang lebih sedikit daripada queri teks bebas (Aliyu, 2017). String untuk melakukan penelusuran artikel menggunakan operator Boolean yang berfungsi untuk mensistesis menjadi satu string pencarian (Fauzi et al., 2019).
Dengan menggunakan operator Boolean tersebut pada tiga database jurnal elektronik diantaranya adalah Scopus, Sciencedirect dan Emerald peneliti berhasil menemukan sebanyak 1864 artikel dengan menerapkan string search diatas untuk pencarian pada semua bagian artikel, seperti judul, abstrak, kata kunci. Proses pencarian ini dimulai pada bulan September 2020. Data hasil pencarian dan setelah dilakukan pencarian maka didapatkan hasil rincian hasil pencarian yang dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1
Penelusuran data melalui database Scopus, Science Direct dan Emerald Insight
Sumber Database Search String Terdeteksi Scopus Search string “ Digital Governance” Search within “ Good Governance ” Paper yang relevan 359 29 4 Emerald Insight Search string “ Digital Governance ” Search within “ Good Governance ” Paper yang relevan 92 15 12 Sage journals Journals Search string “Digital Governance” Search within “ Good Governance ” Paper yang relevan 147 22 13 Total paper yang relevan 31 Sumber: data diolah (2022) Selanjutnya, ditentukan artikel dengan kriteria eksklusi dan inklusi dengan cara memisahkan artikel yang relevan atau tidak dengan tema penelitian (Petersen et al., 2015).
Pengkriteriaan ini dirumuskan agar peneliti dapat dengan mudah melihat peta secara sistematis dari penelitian yang dilakukan (Suwandi et al., 2021).

## Tabel 2
Kritera Inklusi dan Ekslusi Inklusi Ekslusi 1. Penelitian yang berfokus pada “ entrepreneurial intention ’ dan “ knowledge acquisition ” 1. Penelitian yang tidak membahas
“ entrepreneurial intention ” dan “ knowledge acquisition ” 2. Penelitian yang menggunakan Bahasa Inggris 2. Penelitian dengan Bahasa lain selain Bahasa Inggris 3. Hanya Artikel, dan scholarly journal 3. Disertasi, tesis, bagian buku, deskripsi produk, presentasi, laporan kerja, literatur perdagangan, catatan editorial, literatur yang tidak jelas 4. Penelitian final yang sudah melewati peer review 4. Penelitian yang belum final atau belum melewati peer review Sumber (Banaeianjahromi & Smolander, 2016; Fauzi et al., 2019)

## 3.4 Skema Klasifikasi
Penelitian ini mengadopsi proses pencarian dari hasil-hasil penelitian Petersen et al., (2015) dan (Banaeianjahromi & Smolander, 2016). Dalam proses ini, setiap langkah memiliki hasil dan peta sistematis ( systematic mapping ) yang merupakan hasil akhir dari proses pemetaan.
SMS memberikan struktur jenis laporan penelitian dan hasil yang telah dipublikasikan dengan mengkategorikannya dan sering kali memberikan ringkasan visual, peta, hasil- hasilnya (Petersen et al., 2008).

## Gambar 1
Proses Systematic Mapping Studies
Sumber: (Banaeianjahromi & Smolander, 2016)
Peneliti merumuskan klasifikasi penelitian pada tiga aspek pada kategori pertama
kami mengklasifikasikan penelitian berdasarkan jenis penelitian, pada kategori kedua kami
State Of The Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (SMS) (Agus Taryana, Imam Suwandi, Yayan Nuryanto, Teguh Sandjaya)
mengklasifikasi penelitian berdasarkan metode penelitian, dan pada kategori ketiga mengklasifikasikan penelitian berdasarkan subjek penelitian (Musianto, 2002). Menurut (Petersen et al., 2008) penelitian yang mencerminkan pendekatan penelitian yang
digunakan dalam suatu penelitian akan bersifat umum dan independen dari area fokus tertentu. (Petersen et al., 2008)  memilih klasifikasi pendekatan penelitian jenis penelitian yaitu pada jenis penelitian dan metode penelitian (Wieringa et al., 2006).

## HASIL PENELITIAN
4.1 Pemetaan Bibliometrik VOSViewer
4.1.2   Pemetaan Network Visualization pada VOSVIewer

## Gambar 2

## Peta Network Visualization Digital Governance

## Sumber: data diolah (2022)
Gambar  2  menunjukkan peta Network Visualization diatas menunjukkan state of art berdasarkan pencarian Scopus untuk dengan kata kun
Digital Governance. Berdasarkan  peta
cluster tersebut memetakan penelitian tentang Digital Governance menjadi 7 cluster, diantaranya:

## Tabel 3 Pemetaan Penelitian Digital Governance
Cluster 1 (Merah) Artificial intelegence, big data, blockchain, covid-19, digital economy, Digital Governance, digitalization, digitization, economic and social effects, governance, governance approach, government, india, innovation, public value, social innovation, technology
Cluster 2 (Hijau) Accountability, china, citizen participation, co-production, ict, information and communication, information management, information technology, internet, interoperability, local government, smart city Cluster 3 (Biru) Computer application, computer programming, digital government, digital platforms, digital services, digital transformation, information services, public services, systematic literature review Cluster 4 (Kuning) Developing countries, e-governance, e-government, framework, information and communication, information system, information use, literature reviews, websites Cluster 5 (Ungu) Economics, government data processing, government of india, ontology, public policy, sentiment analysis, smart cities, social media Cluster 6 (Tosca) Behavioral research, decision making, digital technologies, e- participation, public administration, sustainable development, united nation Cluster 7 (Orange) Public sector Sumber: data diolah (2022)
Pemetaan network visualization bertujuan mendapatkan gambaran umum mengenai suatu subjek penelitian, dan untuk menemukan bagaimana berbagai subjek yang saling berhubungan, dan menemukan  peluang potensial untuk menghubungkan gap antara subjek. Kesimpulan dari peta network visualization diatas memperlihatkan bahwa subjek mengenai Digital Governance memiliki 7 cluster.  Digital governance yang memiliki hubungan  dengan smart city ada dalam satu cluster dengan pembahasan mengenai accountability, china, citizen participation, co- production, ict, information and communication, information management, information technology, internet, interoperability, dan local government,
Occurrence Digital Governance berada pada cluster 1 dan memiliki hubungan-hubungan langsung dengan occurrence Artificial intelegence, big data, blockchain, covid-19, digital economy, Digital Governance, digitalization, digitization, economic and social effects, governance, governance approach, government,, innovation, public value, social
innovation, technology, india. Pada cluster ini hanya muncul satu occurrence negara yaitu negara india. Jika dilihat hubungan langsungnya dengan Good Governance berdasarkan pemetaan VOSViewer tidak ada occurrence yang muncul dengan pembahasan tersebut, maka dari itu konsep hubungan antara Digital Governan ce dan Good Governance berpeluang untuk menjadi novelty dalam sebuah penelitian.
.
4.1.2   Pemetaan Overlay Visualization pada

## VOSViewer
Gambar 2 menunjukkan peta menunjukkan state of the art dalam penelitian tentang Digital  Governance . Warna overlay masing-masing lingkaran sesuai dengan tahun publikasi rata-rata semua penelitian yang menyertakan istilah yang sesuai. Dalam peta ini, bidang penelitian dengan warna gelap (mis. Biru) mewakili aktivitas penelitian dengan tahun publikasi rata-rata yang lebih lama dan istilah dengan warna cerah (mis.kuning) menunjukkan istilah dengan tahun publikasi rata-rata yang lebih baru.
State Of The Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (SMS) (Agus Taryana, Imam Suwandi, Yayan Nuryanto, Teguh Sandjaya)
Gambar 3

## Peta Overlay Visualization Digital Governance
Sumber: data diolah (2022)
Berdasarkan hasil pemetaan overlay visualization pada studi Digital Governance , dapat  dilihat bahwa  artikel yang membahas Digital Governance dengan Smart Cities dan memiliki warna yang mengarah pada warna cerah kuning dimana bidang tersebut muncul pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Selain itu bahasan tentang Good Governance sama sekali belum pernah ada yang membahas hubungannya dengan Digital Governance .  Pembahasan Good Governance dalam hubungannya dengen Digital Governance dapat dijadikan novelty selain itu hubungan antara Digital Governance  dan smart cities merupakan bahasan yang baru, dan tidak
dibahas lagi pada periode 2021-2022 sehingga hubungan dari kedua subjek tersebut berpeluang untuk menjadi novelty penelitian.
4.1.3 Pemetaan Density Visualization VOSViewer Gambar 4 menunjukkan peta density visualization menunjukkan state of the art dalam penelitian tentang Entrepreneurial Intention . Warna yang cerah (misal: Kuning) adalah warna dimana subjek penelitian adalah subjek penelitian yang sudah banyak dibahas, sedangkan warna pada subjek peneltian yang cenderung gelap transparan subjek yang belum banyak dibahas
Gambar 4

## Density Visualization Digital Governance
Sumber: data diolah (2022)
Berdasarkan  hasil pemetaan, dapat dilihat pada Gambar 3,  penelitian  yang membahas mengenai Digital Governance dengan subjek lain tingkat soliditas warna yang ada pada subjek-subjek lain masih begitu tipis bahkan cenderung transparan. Subjek mengenai smart city masih mempunyai soliditas warna yang tipis, bahkan subjek smart cities mempunyai soliditas warna yang sangat tipis, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai Digital Governance  yang berhubungan dengan smart city masih sangat sedikit dibahas.  Di satu sisi tidak ada subjek mengenai Good Governance yang berhubungan  langsung  dengen Digital Governance yang pernah dibahas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembahasan tentang Digital Governance yang berhubungan dengan smart city atau smart cities dan Good
Governance ber peluang untuk dijadikan sebagai novelty dalam penelitan.

## 4.2 Pemetaan dengan Systematic Mapping Studies (SMS)
4.2.1 Fokus Penelitian dan Subjek

## Penelitian
Berdasarkan hasil dari SMS yang dilakukan oleh peneliti terhadap 31  artikel dari pembahasan dengan menggunakan search string “Digital Governance” yang berkaitan atau yang didalamnya dimasukan search string “Good Governance” yang dilakukan dari tiga database jurnal elektronik yaitu: Scopus,  Emerald dan Sage journals Publication maka akan dijelaskan sebagai berikut:

## Gambar 5
Fokus Penelitian ( Sumber: data diolah (2022)
State Of The Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (SMS) (Agus Taryana, Imam Suwandi, Yayan Nuryanto, Teguh Sandjaya)
Berdasarkan hasil pengklasifikasian pada fokus penelitian dari berbagai studi pada search string “ Digital Governance” dan “ Good Governance ”, pada gambar 2 dapat dilihat bahwa fokus  penelitian yang paling banyak dibahas yaitu studi mengenai e-government dengan presentase sebesar 25,8%, sementara fokus penelitan berikutnya yang paling banyak dibahas
berturut-turut adalah studi mengenai e- governance dan public service (12,9%), Good Governance dan government (9,7%), Digital Governance dan smart city (6,5%), dan bahasan studi ainnya yaitu bureaucracy, public management, governance, cyber governance dan public policy sebesar 2%.

## Gambar 6 Subjek Penelitian
Sumber: data diolah (2022)
Definisi dari subjek penelitian yaitu seseorang atau sesuatu, atau apa saja, yang tentangnya yang dapat meliputi sifat, keadaan, atau “attribute”-nya dimana penelitian akan dilakukan  (Suwandi et al., 2021).  Dalam hal ini peneliti ingin meneliti attribute subjek dari penelitian mengenai Digital Governance dan Good Governance . Peneliti mengklasifikasikan pendekatan penelitian dari subjek penelitian. Berdasarkan hasil pengklasifikasian peneliti terhadap subjek penelitian dari 31 artikel studi mengenai Digital Governance yang dianggap ada hubungannya dengan studi Good Governance didapatkan didapatkan 5  subjek berdasarkan atributnya, yaitu: worker/Firm Employee, volunteer in public sector organization, citizens, chief administrative officer in public sector, employee in public sector. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa (gambar 3)  subjek yang paling banyak diteliti dengan persentase sebanyak 33% adalah subjek chief administrative officer in public sector, berturut-turuti diikuti subjek citizens (25%),
Employee in public Sector (20,8%), Worker/Firm Employee (12,6%), dan volunteer in public sector organization sebesar 8,3%.

## 3.2 Jenis Penelitian dan Metode Penelitian
Berdasarkan hasil dari pemetaan, peneliti mengelompokan jenis penelitian menjadi 5 kategori yaitu: validation research, evaluation research, solution proposal, philosophical papers, experience paper (Wieringa et al., 2006). Dari 31 artikel menemukan jenis penelitian yang paling banyak dilakukan adalah jenis penelitian validation research dan jenis penelitian philosophical papers yaitu  masing-masing sebanyak 9  jenis penelitian. Jenis penelitian solution proposal dan jenis penelitian experience paper sebanyak masing-masing 5 penelitian. Sementara itu jenis penelitian yang paling sedikit dilakukan adalah evaluation research sebanyak 3 penelitian.
Selain itu peneliti mengelompokan 31 artikel tersebut berdasarkan metode penelitian, dimana pengelompokan itu dibagi menjadi 4
pengelompokan metode penelitian, yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif, mix method, dan case study (Musianto, 2002)
Gambar 7

## Visualisasi Peta Sistematis Dua Kategori
Sumber: data diolah (2022)
Peneliti menggunakan metode analisis yang berfokus pada penyajian frekuensi publikasi untuk setiap kategori. Hal ini memungkinkan untuk melihat kategori mana yang telah ditekankan dalam penelitian sebelumnya dan dengan demikian untuk mengidentifikasi celah dan kemungkinan untuk penelitian di masa mendatang  (Petersen et al., 2008, 2015).  Objek diilustrasikan menggunakan ringkasan statistik dalam bentuk tabel yang menunjukkan frekuensi publikasi di setiap  kategori dalam hal ini jenis penelitian dan metode penelitian (Petersen et al., 2008). Selanjutnya dengan berpatokan pada peta sistematik dua kategori (Petersen et al., 2008) peneliti membagi sebaran dua titik jenis penelitian dan metode penelitian dalam bentuk gelembung untuk mengetahui titik persimpangan antara dua kategori tersebut. Menurut Petersen et al.  (2015)  Teknik ini secara lebih kuat akan memberikan gambaran umum secara singkat dari suatu bidang dan menyajikan visualisasi peta yang sistematis. Gambar 7 merupakan visualiasi dari  hasil  analisis dua kategori jenis penelitian dan metode penelitian.

## PEMBAHASAN
Penggunaan metode pemetaan VOSViewer  secara biblometrik menampilkan 3 tampilan pemetaan yaitu network visualization, overlay visualization dan density visualization. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama dapat dijawab pada gambar 2, gambar 3 dan gambar 4. Pada tampilan pemetaan pertama yaitu network visualization gambar 2, memperlihatkan bagaimana jaringan hubungan occurrence dari search string Digital Governance menghasilkan 7 cluster networking. Occurrence Digital Governance berada pada cluster 1 dan memiliki hubungan-hubungan langsung dengan occurrence  Artificial intelegence, big data, blockchain, covid-19, digital economy, Digital Governance, digitalization, digitization, economic and social effects, governance, governance approach, government,innovation, public value, social innovation, technology. Pada cluster ini dapat terlihat bahwa hubungan langsung Digital Governance banyak berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ataupun dengan inovasi yang berhubungan dengan kebijakan
State Of The Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (SMS) (Agus Taryana, Imam Suwandi, Yayan Nuryanto, Teguh Sandjaya)
publik. Pada tampilan pemetaan kedua yaitu overlay visualization memperlihatkan bagaimana perkembangan dari bahasan Digital Governance dari tahun ke tahun yang divisualisasikan dengan warna. Berdasarkan pemetaan overlay visualization perkembangan penelitian pada bidang Digital Governance berlangsung antara perode 2017 sampai dengan periode 2020. pembahasan yang sering dilakukan pada tahun 2017 atau pembahasan terdahulu diantaranya membahasa hubungan networking Digital Governance dengan local government, websites, informatiion system, public policy, information technology, citizen participation, dan e- governance dan negara India. sementara itu pembahasan terbaru pada tahun 2020 lebih banyak membahas hubungan Digital Governance pada digital transformation, artificial intelegence, blockchain, digitalization, digitization, technology, covid-19, social innovatioan dan negeri Cina.  Pemetaan density visualization merupakan visualisasi yang menunjukkan occurence atau kata-kata yang paling banyak muncul pada pemetaan Digital Governance . Berdasarkan pemetaan density visualiza tion penelitian-penelitian dengan pembahasan e-government, smart city, government data processing, digital transformation, e-governance , dan negeri Cina merupakan pembahasan yang banyak diteliti. sementara itu pembahasan seperti website, accountability, digital platforms, framwork, interopability merupakan pembahasan yang sedikit diteliti.
Sementara itu pemetaan menggunakan metode SMS, memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai studi Digital Governance dan keterkaitannya pada studi Good Governance . Peneliti-peneliti di masa depan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai dasar dan acuan untuk dijadikan penelitian lanjutan khususnya pada penelitian di bidang Digital Governance dan Good Governance . Berdasarkan pemetaan pada   pada 3 database jurnal internasional yaitu scopus,  emerald, dan sage journals journals, setelah dilakukan proses screening secara relevan dengan kontek studi, peneliti kembali memetakan 31 artikel tersebut dengan kategori focus penelitian, subjek
penelitian, jenis penelitian dan metode penelitian. Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua mengenai fokus penelitian dan subjek penelitian pada konteks studi Digital Governance yang dalam hubungannya  dengan Good Governance dapat dilihat pada gambar 5 dan gambar 6. Pada gambar  5  dapat disimpulkan bahwa pada penelitian dengan konteks studi Digital Governance fokus yang paling banyak dibahas adalah mengenai fokus penelitian e-government dengan jumlah sebanyak 8 fokus penelitian. Selain itu fokus penelitian fokus penelitian e- governance dan public service masing-masing sebanyak 4 penelitian. Pada gambar 6 mayoritas penelitian dilakukan pada subjek penelitian chief administrastion officer pada public sector , dan di ikuti oleh subjek penelitian citizens atau masyarakat pada sebuah negara atau wilayah dalam suatu negara.
Untuk menjawab pertanyaan penelitian dari pemetaan pada studi Digital Governance yang berkaitan dengan Good Governance . Hasil penelitian menunjukan bahwa jenis penelitian dengan metode  SMS  pada kata kunci Digital Governance  dan  Good Governance, mayoritas merupakan validation research dengan jumlah sebesar  9  penelitian. Sementara untuk metode penelitian yang banyak digunakan didominasi oleh metode penelitan kuantitatif dengan jumlah sebanyak 16 penelitian atau sebesar. Pada gambar 7  peneliti mendistribusikan jenis penelitian dan metode penelitian secara sistematis (Petersen et al., 2008) untuk menemukan dimana penelitian yang belum dilakukan dalam kombinasi dari jenis penelitian dan metode penelitian. Berdasarkan visualisasi peta sistematis pada gambar 7  dapat dapat dilihat celah-celah kosong yang dapat dijadikan penelitian selanjutnya pada bahasan entrepreneurial intention dan knowledge acquisition.

## KESIMPULAN
Penelitian ini dapat memberikan gambaran informasi-informasi terbaru dari pembahasan mengenai studi Digital Governance dalam hubungannya dengan studi Good Governance dengan menggunakan dua teknis pemetaan yaitu VOSViewer dan SMS. Berdasarkan pemetaan VOSViewer Digital
Governance banyak berhubungan atau mempunya networking langsung dengan pembahasan-pembahasan yang mempunya hubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif untuk membuat kebijakan pemerintahan terbaik. Hal tersebut  sesuai dengan prinsip dari Digital Governance yang dikemukakan   (Algazo et al., 2021; Choi & Chandler, 2020; Gao & Lee, 2017).
Terdapat  keterkaitan yang kuat antara Digital Governance dan E-Government hal ini sesuai dengan pendapat Erkut (2020) dimana E- Government sendiri merupakan bagian dari konsep Digital Governance. Disisi lain ada yang menarik dari hasil pemetaan VOSViewer ini, dari hasil pemetaan tidak muncul occurrence atau kata-kata Good Governance , begitu juga dengan hasil  pemetaan SMS dimana fokus penelitian yang muncul didominasi oleh fokus penelitian E - Government, E-Governance dan public service , padahal menurut peneliti E-Government ataupun Digital Governance dapat memperkuat atau merupakan implementasi dari Good Governance (Afriana et al., 2020; Ismail et al., 2020), akan tetapi hal ini dapat menjadi sebuah celah dan berpeluang dijadikan penelitian yang baru atau novelty dari peneliti dimasa yang akan datang.
Masih sedikitnya penelitian yang menggunakan mix method dan case study sebagai metode dalam penelitiannya pada bidang Digital Governance yang berkaitan dengan Good Governance , dimana dengan menggunakan metode tersebut dapat menambah variasi dan kebaruan dalam bahasan penelitian ini. Selain itu ada beberapa gap penelitian yang dapat di isi peneliti yang meneliti di bidang Digital Governance dan Good Governance ,  misalnya penelitian dengan jenis penelitian evaluation research dengan menggunakan metode penelitian kualitatif belum ada penelitian  yang dilakukan, begitu pun juga jenis penelitian validation research dengan metode penelitian mix method juga belum ada peneliti yang meneliti. Jenis penelitian evaluation research dengan metode penelitian case studi, begitu pula jenis penelitian, s olution proposal, philoshopycal paper dan experience paper belum pernah di teliti dengan metode penelitian case studi maupun mix method . Selain itu pada jenis penelitian evaluation research dengan metode penelitian kualitatif masih belum ada peneliti yang melakukan.
Berdasarkan matriks tersebut dapat dijadikan celah atau (research gap) untuk dijadikan novelty dan berkontribusi bagi penelitian terutama penelitian di bidang Digital Governance dan Good Governance .

## REFERENCE
Afriana, W., Susetiyana, H., Maharani, O., & Azis, H. A. (2020). E-Government Effectiveness in Combating. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 6 (01), 28–42.
Algazo, F. A., Ibrahim, S., & Yusoff, W. S.
(2021). Digital Governance Emergence and Importance. Journal of Information System and Technology Management , 6 (24), 18– 26. https://doi.org/10.35631/jistm.624003 Aliyu, M. B. (2017). American Journal of Engineering Research (AJER) 2015. American Journal of Engineering Research (AJER) , 6 (7), 267–279.
Banaeianjahromi, N., & Smolander, K. (2016). What do we know about the role of enterprise architecture in enterprise integration? A systematic mapping study.
Journal of Enterprise Information Management , 29 (1), 140–164.
Bewa Dangu Wole, Anisa Purwaningsih, C. S.
(2021). Analisis Kebijakan Smart City Pada Among Tani untuk Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP) ,
3 (1), 58. https://doi.org/10.33474/jisop.v3i1.9344
Bimasakti, F. (2017). Tatakelola Pemerintahan Berbasis Electronic Government Di Kabupaten Semarang. Journal of Politic and Government Studies , 6 (3), 1–18.
Botchway, F. N. (2001). Good Governance: the Old, the New, the Principle, and the Elements. Florida Journal Of International Law , 1 (November), 2–40.
Choi, T., & Chandler, S. M. (2020). Knowledge vacuum: An organizational learning dynamic of how e-government innovations fail. Government Information Quarterly , 37 (1), 101416. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101416
Chung, C. S., Choi, H., & Cho, Y. (2022).
Analysis of Digital Governance Transition in South Korea: Focusing on the Leadership
State Of The Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (SMS) (Agus Taryana, Imam Suwandi, Yayan Nuryanto, Teguh Sandjaya)
of the President for Government Innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity , 8 (1). https://doi.org/10.3390/joitmc8010002 Erkut, B. (2020). From digital government to digital governance: Are we there yet? Sustainability (Switzerland) , 12 (3). https://doi.org/10.3390/su12030860
Fauzi, A. H., Rizal, M., & Arifianti, R. (2019).
Corporate Entrepreneurship In SMEs :  A
Systematic Mapping Study. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik , 2 (1), 55. https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21575
Gao, X., & Lee, J. (2017). E-government services and social media adoption: Experience of small local governments in Nebraska state. Government Information Quarterly , 34 (4),
627–634. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.09.005
Gauld, R. (2006). E-government: what is it, and will it transform government? Policy
Quarterly ,
2 (2). https://doi.org/10.26686/pq.v2i2.4193
Grönlund, Å., & Horan, T. A. (2005). Introducing e-Gov: History, Definitions, and Issues. Communications of the Association for Information Systems , 15 (January). https://doi.org/10.17705/1cais.01539
Gurbuz, H. G., & Tekinerdogan, B. (2018). Model-based testing for software safety:  a systematic mapping study. Software Quality Journal , 26 (4), 1327–1372. https://doi.org/10.1007/s11219-017-9386-2 He, Q., Wang, G., Luo, L., Shi, Q., Xie, J., & Meng, X. (2017). Mapping the managerial areas of Building Information Modeling (BIM) using scientometric analysis.
International Journal of Project Management , 35 (4), 670–685. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.08. 001
Ismail, Fathonih, A., Prabowo, H., Hartati, S., & Redjeki, F. (2020). Transparency and corruption: Does E-government effective to combat corruption? International Journal of Psychosocial Rehabilitation , 24 (4), 5396–
5404.
https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR20 1636
Kettl, D. F. (2015). The job of government: Interweaving public functions and private hands. Public Administration Review , 75 (2), 219–229. https://doi.org/10.1111/puar.12336
Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D.,
Brereton, O. P., Turner, M., Niazi, M., & Linkman, S. (2010). Systematic literature reviews in software engineering-A tertiary study. Information and Software Technology , 52 (8), 792–805.
https://doi.org/10.1016/j.infsof.2010.03.00
6
McBride, K. (2019). Sailing towards digitalization when it doesn’t make cents? Analysing the Faroe Islands’ new digital governance trajectory. Island Studies Journal , 14 (2), 193–214.
https://doi.org/10.24043/isj.93
Musianto, L. S. (2002). Perbedaan Pendekatan
Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan , 4 (2), 123–136. https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136
Perianes-Rodriguez, A., Waltman, L., & van Eck, N. J. (2016). Constructing bibliometric networks: A comparison between full and fractional counting. Journal of Informetrics , 10 (4), 1178–1195. https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.10.006 Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S., & Mattsson, M. (2008). Systematic mapping studies in software engineering. 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, EASE 2008 , 1–10. https://doi.org/10.14236/ewic/ease2008.8 Petersen, K., Vakkalanka, S., & Kuzniarz, L.
(2015). Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update. Information and Software Technology , 64 , 1–18. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2015.03.00
7
Purnomo, M. (2021). State of The Art ‘ Entrepreneur + Sufiks ’: Sebuah Studi Pemetaan Sistematis ( State of the Art of ‘ Entrepreneur + Suffixes ’: A Systematic Mapping Study ). Sawerigading , 27 (1),
107–116.
Purnomo, M., Maulana, Y. S., Sugiartana, &
Tjahjono, E. (2020). State Of The Art Of Crowdfunding In Entrepreneurial Finance Context. AdBspreneur:Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan , 5 (1), 89–116.
Rahim, A. (2019). Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective. Journal of Public Administration and Governance ,
9 (3), 133. https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417
Solihah, R., Djuyandi, Y., Witianti, S., & Herdiansah, A. G. (2017). The importance of good governance implementation in the legislative institutions. Advanced Science Letters , 23 (5), 4820–4823. https://doi.org/10.1166/asl.2017.8917 Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2019).
Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT.
Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). Jurnal Manajemen Pelayanan Publik , 2 (1), 45.
https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559 Suwandi, I., Raharja, S. J., & Tahir. (2021).
Relationship Between Entrepreneurial Intention And Knowledge Acqusition Through The Systematic Mapping Study (SMS) Method. JournalNX -
AMultidisciplinary Peer Reviewed Journal , 7 (1), 187–197.
Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government – A literature review. Government Information Quarterly ,
36 (2), 167–178. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001 van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a  computer program for bibliometric mapping. Scientometrics ,
84 (2), 523–538. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3 Wieringa, R., Maiden, N., Mead, N., & Rolland, C. (2006). Requirements engineering paper classification and evaluation criteria: A proposal and a discussion. Requirements Engineering , 11 (1), 102–107. https://doi.org/10.1007/s00766-005-0021-6
State Of The Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (SMS) (Agus Taryana, Imam Suwandi, Yayan Nuryanto, Teguh Sandjaya)

## LAMPIRAN
Hasil Pemetaan SMS setelah proses sortir paper yang relevan