Volume 6, Nomor 1, Februari  2018
ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE (STUDI KASUS PADA DPKAD KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE 2014-2016)
Indrayani 1 , Khairunnisa 2
1,2 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh  Lhokseumawe
Indrayani@unimal.ac.id
Abstract: This  study  aimed  to  determine  the  performance    of  the  Office  of  Revenue  Finance  and  Regional  Assets (DPKAD) Lhokseumawe City by using the concept of Value For Money. This research was conducted by taking data for 3 years, from 2014 to 2016. This research used secondary data. The method of data analysis used is descriptive qualitative  analysis  method.  Based  on  the  research    result  by  using  Value  For  Money  concept  based  on  3  main elements such as economic, efficiency and effectiveness show that: Economic ratio, get 86,54%, 82,64% and 71,43% which means the  economic ratio was under 100% during 2014-2016 and the result of this ratio indicated that the economic ratio criterion obtained the “economical” category.the efficiency ratios during the research year of this ratio were 94,69%, 105,17% and 97,95%, although in 2015 the ratio was less efficient because it was in percentage above  100%.  However,  the  overall  performance  of  the  Lhokseumawe  City  Government  has  been  categorized  as “efficient”. While the effectiveness ratio, obtained 96,53%, 86,65% and 76,98%, where the percentage ratio below 100% indicates that this ratio obtains “ineffective” criterion. Based on the result, the concept of Value For Money is  very  good  to  be  applied  on  DPKAD  of  Lhokseumawe  city  because  it  can  provide  a  more  structured  and comprehensive performance overview.
Keywords: Performance, Value For Money, Economics, Efficiency, Effectiveness.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  akuntansi  sektor  publik  di  In- donesia  mengalami  kemajuan  yang  pesat  seiring dilaksanakannya  otonomi  daerah.  Otonomi  daerah adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan  serta  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan (Anonim  dalam  Sari,  2014).  Hak  otonomi  kepada masing-masing  daerah  atau  kabupaten  akan memberikan  kebebasan  untuk  mengolah  dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan  masyarakat  dan  kemajuan  daerah tersebut.  Semakin  tinggi  realisasi  pendapatan  yang dicapai,  hendaknya  dapat  mencerminkan  semakin baik kinerja pemerintah daerah sesuai dengan hasil yang  telah  dicapai.  Oleh  sebab  itu,  masyarakat dituntut  untuk  lebih  berfikir  kritis  terhadap  kinerja pemerintah daerah, dibutuhkannya transparansi dan akuntabilitas  publik  oleh  lembaga  sektor  publik. Akuntabilitas  bukan  hanya  sekedar  kemampuan lembaga  sektor  publik  menunjukkan  bagaimana uang  publik  tersebut  digunakan,  tetapi  juga meliputi  kemampuan  memberikan  jaminan  dari penggunaan  sumber-sumber  dana  publik  termasuk pengalokasian  sumber  daya  secara  ekonomis, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik (Sari, 2014).
Pemberian  otonomi  dan  desentralisasi  yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Kabupaten/Kota  akan  membawa  konsekuensi perubahan  pada  pola  dan  sistem  pengawasan  yang mendasar  dengan  diberinya  keleluasaan  kepada pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus daerahnya sendiri (Nugrahani, 2007). Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.
Pengukuran kinerja merupakan faktor penting di  dalam  suatu  organisasi,  termasuk  juga  untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan  untuk  menilai  akuntabilitas  organisasi dalam  menghasilkan  pelayanan  publik  yang  lebih baik  dan  tepat  sasaran.  Pengukuran    kinerja  sektor publik  dilakukan  untuk  memenuhi  tiga  maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja  pemerintah.  Kedua,  ukuran  kinerja  sektor publik  digunakan  untuk  pengalokasian  sumber daya  dan  pembuatan  keputusan.  Ketiga,  ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum,2012:21). Ukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat diukur menggunakan  konsep value  for  money ,  yakni ekonomis,  efisiensi,  dan  efektivitas  (Khikmah, 2014).
Menurut Mardiasmo (2004:4) Value for mon- ey merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor
publik  yang  mendasarkan  pada  tiga  elemen  utama, yaitu  ekonomi,  efisiensi  dan  efektifitas.  Elemen yang  pertama  dari  konsep value  for  money yaitu ekonomi.  Ekonomi  adalah  pemerolehan input dengan  kualitas  dan  kuantitas  tertentu  pada  harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh ma- na  organisasi  sektor  publik  dapat  meminimalisir input  resources yang  digunakan  yaitu  dengan menghindari  pengeluaran  yang  boros  dan  tidak produktif.  Elemen  yang  kedua  dari  konsep value for money ialah efisiensi. Efisiensi yaitu pencapaian output dengan input tertentu  atau penggunaan input yang  terendah  untuk  mencapai output tertentu. Semakin rendah nilai rasio efisiensi yang  di  peroleh,  maka  semakin  bagus  pula  kinerja organisasi sektor publik tersebut. Dan elemen yang terakhir  dari  konsep value  for  money yaitu efektifitas.  Efektivitas  adalah  tingkat  pencapaian hasil  program  dengan  target  yang  ditetapkan. Secara sederhana, efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output .  Kota Lhokseumawe  sudah  diresmikan  menjadi  sebuah kota  otonom,  akibat  dari  pemisahan  dirinya  dari kabupaten aceh utara sejak tahun 2001. Pemisahan ini  mengharuskan  Kota  Lhokseumawe  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  serta  mendapatkan  kebebasan  untuk mengolah  dan  meningkatkan  sumber  pendapatan daerahnya,  demi  kesejahteraan  masyarakat  dan kemajuan daerahnya.
Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Dae- rah  (DPKAD)  Kota  Lhokseumawe  merupakan dinas  daerah  yang  memegang  peranan  dan  fungsi strategis  di  bidang  pengelolaan  keuangan  dan  aset daerah Kota Lhokseumawe. Pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kota Lhokseumawe memiliki pola yang jelas dan jumlah anggaran  yang  semakin  besar.  Tahun  anggaran 2014,  prioritas  APBD  adalah  meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan tahun 2015 dan 2016, diarahkan pada peningkatan pembangunan infrastruktur untuk memacu ekonomi dan kesejahteraan  masyarakat.  Jumlah  anggarannya telah  melebihi  satu  triliun  rupiah  dan  kenaikannya cukup signifikan.

## Tabel 1 Persentase Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan menggunakan Konsep
Value For Money Value For Money 2014 2015 2016 Rasio Ekonomi 86,54% 82,64% 71,43% Rasio Efisiensi 94,69% 105,17% 97,95% Rasio Efektifitas 96,53% 86,65% 76,98%
Volume 6, Nomor 1, Februari  2018
Sumber: Data Sekunder diolah, 2018 Dapat  dilihat  pada  tabel  persentase  kinerja Pemerintah
Kota Lhokseumawe dengan menggunakan  konsep value  for  money yang  di peroleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (RAPBD)  Kota Lhokseumawe.  Dimana  rasio  ekonomi  diperoleh dari  perbandingan  anggaran  pengeluaran  (belanja) dengan  realisasi  pengeluaran.  Secara  keseluruhan dapat dilihat bahwa rasio ekonomis selama 3 tahun berturut-turut  mengalami  penurunan  yang  berarti bahwa  hal  tersebut  baik  bagi  Pemerintah  Kota Lhokseumawe  karena  rasionya  bernilai  di  bawah 100%.
Apabila  dilihat  dari  segi  efisiensi  Dimana rasio efisiensi kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe  cukup  baik.  Dimana  pada  tahun 2014  nilai  rasio  efisiensi  yang  di  peroleh  dari perbandingan  realisasi  belanja  dengan  realisasi pendapatan  senilai  94,69%  dan  pada  tahun  2015 naik  menjadi  105,17%  dan  turun  menjadi  97,95% pada  tahun  2016,  meskipun  pada  tahun  2015 menunjukkan  rasio  yang  kurang  efisien.  Namun secara  keseluruhan  kinerja  Pemerintah  Kota Lhokseumawe telah efisien.
Dan  apabila  dilihat  dari  segi  efektifitas,  yang memperlihatkan  perbandingan  antara  realisasi pendapatan  dengan  anggaran  pendapatan.  Yang berarti  bahwa  selama  3  tahun  tersebut  kinerja Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  tidak  efektif, dikarenakan  realisasi  anggaran  pendapatan  lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pendapatannya.  Hal  ini  terbukti  dengan  masih adanya kekurangan, seperti banyaknya proyek fisik dan bantuan untuk masyarakat tak dapat direalisasikan  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Kota  (APBK)  perubahan  tahun  2016, bahkan  terutang  pada  pihak  ketiga  (Sumber: Serambi  Indonesia,  11  Desember  2016,  akses:  9 Oktober 2017).
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  terdapat ketertarikan  penulis  untuk  melakukan  penelitian mengenai pengukuran kinerja di Dinas Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPKAD)  Kota Lhokseumawe  menggunakan  konsep value  for money dengan  harapan  dapat  mencapai  kinerja yang lebih baik. Sesuai dengan uraian di atas, maka penulis  berminat  mengambil  judul  penelitian “Analisis
Pengukuran
Kinerja
Dengan
Menggunakan  Konsep Value  For  Money Pada Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  (Studi  Kasus Pada  DPKAD  Kota  Lhokseumawe  Periode 2014-2016)” .

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kinerja
Kinerja Menurut Kristanti (2016) adalah suatu tingkat dalam pencapaian dari pelaksanaan
kegiatan/program  untuk  mewujudkan  sasaran, tujuan,  misi,  dan  visi  organisasi  atau  perusahaan. Namun  menurut  PP  No.  8  Tahun  2006,  kinerja adalah  keluaran  atau  hasil  dari  kegiatan  atau  pro- gram  yang  hendak  atau  telah  dicapai  sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dengan demikian kinerja mencerminkan  hasil  atau  prestasi  kerja  yang  dapat dicapai  oleh  seseorang,  unit  kerja,  dan  atau  suatu organisasi  pada  periode  tertentu  sesuai  dengan wewenang  dan  tanggung  jawabnya  dalam  upaya mencapai tujuan secara legal serta sesuai moral dan etika.

## Indikator Kinerja
Indikator kinerja menurut Bastian (2006: 267) adalah  ukuran  kuantitatif  dan  kualitatif  yang menggambarkan  tingkat  pencapaian  suatu  sasaran atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  dengan memperhitungkan  indikator  masukan  ( input ), keluaran  ( output ),  hasil  ( outcome ),  manfaat  ( bene- fit ),  dan  dampak  ( impact ).  Maksud  dari  indikator masukan,  keluaran,  hasil  manfaat  dan  dampak adalah:
1. Indikator  masukan  ( input )  adalah  segala sesuatu  yang  dibutuhkan  agar  pelaksanaan kegiatan  dapat  berjalan  untuk  menghasilkan keluaran.  Indikator  ini  dapat  berupa  dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan  perundang-undangan,  dan sebagainya.
2. Indikator  keluaran  ( output )  adalah  sesuatu yang  diharapkan  langsung  dicapai  dari  suatu kegiatan  yang  dapat  berupa  fisik  dan/atau  non fisik.
3. Indikator hasil ( outcome ) adalah segala sesuatu yang  mencerminkan  berfungsinya  keluaran kegiatan  pada  jangka  menengah    (efek langsung).
4. Indikator  manfaat  ( benefit )  adalah  sesuatu yang  terkait  dengan  tujuan  akhir  dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator  dampak  ( impact )  adalah  pengaruh yang  ditimbulkan  baik  positif  maupun  negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

## Definisi  Sistem  Pengukuran  Kinerja  Organisasi Sektor Publik
Menurut Nordiawan dan Atuningtyas (2011:157)  pengukuran  kinerja  merupakan  suatu proses  sistematis  untuk  menilai  apakah  pro- gram/kegiatan  yang  telah  direncanakan  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  tersebut,  dan yang  lebih  penting  adalah  apakah  telah  mencapai keberhasilan  yang  telah  ditargetkan  pada  saat perencanaan.
Menurut    Mardiasmo  (2004:121)  Sistem pengukuran  kinerja  sektor  publik  adalah  sistem
yang  bertujuan  untuk  membantu  manajer  publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

## Value For Money
Menurut  Mahmudi  (2005:89)  mengemukakan bahwa value  for  money adalah  pengukuran  kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi.
1. Ekonomi
Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya  untuk  memperoleh  unit input .  Ekonomi berarti  sumber  daya input hendaknya  diperoleh dengan  harga  lebih  rendah  ( spending  less ),  yaitu harga  yang  mendekati  harga  pasar. Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam  suatu  proses  tertentu  untuk  menghasilkan output.  Input tersebut  dapat  berupa  tenaga  kerja (tenaga, keahlian, dan keterampilan), serta aset-aset seperti gedung, peralatan, dan sebagainya.
2. Efisiensi
Efisiensi  adalah  hubungan  antara  barang  dan  jasa ( output ) yang di hasilkan dengan  sumber daya ( in- put )  yang  digunakan  untuk  menghasilkan output tersebut.  Suatu  organisasi,  program,  atau  kegiatan dikatakan  efisien  apabila  mampu  menghasilkan output tertentu  dengan input serendah-rendahnya, atau  dengan input tertentu  mampu  menghasilkan output sebesar-besarnya ( spending well ).
3. Efektifitas
Efektivitas  terkait  dengan  hubungan  antara  hasil yang  diharapkan  dengan  hasil  yang  sesungguhnya dicapai.  Efektivitas  merupakan  hubungan  antara output dengan  tujuan.  Semakin  besar  kontribusi output terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin efektif  organisasi,  program,  atau  kegiatan.  Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi berfokus pada output atau proses,  maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil).
Manfaat Implementasi Value For Money Penerapan  konsep value  for  money dalam pengukuran  kinerja  pada  organisasi  sektor  publik tentunya  memberikan  manfaat  bagi  organisasi  itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki  dalam  pelaksanaan value  for  money pada  organisasi  sektor  publik  yaitu:  ekonomis (hemat  cermat),  efisien  (berdaya  guna)  dan  efektif (berhasil guna) (Mardiasmo 2004:130).
Manfaat  lain  dari  implementasi  konsep value for  money menurut  Mardiasmo  (2004:7)  antara lain:
1. Meningkatkan  efektivitas  pelayanan  publik, dalam  arti  pelayanan  yang  diberikan  tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik.
4. Alokasi  belanja  yang  lebih  berorientasi  pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan  kesadaran  akan  uang  publik ( public costs awareness ) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.
Langkah-langkah Pengukuran Value For Money Menurut  Mardiasmo  (2004:  133)  langkah- langkah  pengukuran value  for  money adalah sebagai berikut:
1) Pengukuran Ekonomi
Pengukuran    ekonomi    hanya    mempertimbangkan masukan ( inpu t) yang dipergunakan.
2) Pengukuran Efisiensi
Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input . Semakin besar output dibanding input , maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.
3) Pengukuran Efektifitas
Efektifitas  adalah  ukuran  berhasil  atau  tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.
4) Pengukuran Outcome
Outcome adalah  dampak  suatu  program  atau kegiatan terhadap masyarakat.

## Penelitian terdahulu
Andriani, Sri (2012) meneliti tentang “Pengukuran  Kinerja  Dengan  Prinsip Value  For Money Pemerintah Kota Batu”. Hasil penelitian ini menunjukkan  rasio  ekonomi  tahun  2005  sampai dengan  tahun  2009  menunjukkan  bahwa  kinerja Pemerintah  Daerah  Kota  Batu  ekonomis  dalam merealisasilan pengeluaran karena rasionya  kurang dari  100%.  Rasio  efisiensi  tahun  2005  sampai dengan  tahun  2009  menunjukkan  bahwa  kinerja Pemerintah Daerah  Kota  Batu secara  umum cukup efisien  karena  realisasi  biayanya  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  realisasi  pendapatannya. Rasio  efektifitas  tahun  2005  sampai  dengan  2009 menunjukkan  bahwa  kinerja  Pemerintah  Daerah Kota  Batu  secara  umum  efektif  karena  hasil  rasio nya  lebih  dari  100%.  Hasil  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  kinerja  Pemerintah  Daerah Kota  Batu  ditinjau  dari  konsep value  for  money sudah  baik  karena  telah  memenuhi  ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
Khikmah,  Alayyal  (2014)  meneliti  tentang “Pengukuran
Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten  Lamongan  Berdasarkan  Konsep Value For  Money ”.  Hasil  penelitian  dalam  pengukuran kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lamongan berdasarkan  konsep value  for  money diperoleh bahwa  rasio  ekonomis  dari  tahun  2009-2013 cenderung  tidak  ekonomis  karena  menghasilkan rasio  lebih  dari  100%.  Apabila  dilihat  dari  segi efisiensinya,  maka  kinerja  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Lamongan  cukup  efisien  karena  rasio memperlihatkan  hasil  kurang  dari  100%.  Artinya, pemerintah  mampu  mengelola  keuangan  daerah dengan  menggunakan  sumber  daya  dengan  tingkat tertentu  untuk  dapat  mencapai output yang  opti- mum.  Dan  kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lamongan  efektif  jika  dilihat  dari  rasio  efektivitas
Volume 6, Nomor 1, Februari  2018
yang  dihasilkan  dari  tahun  2009-2013.  Di  mana selama  periode  5  tahun  tersebut,  perhitungan  rasio menunjukkan  hasil  lebih  dari  100%,  yang  artinya bahwa  pemerintah  dalam  menentukan  target penerimaan  telah  sukses,  dibuktikan  dengan pemerolehan  realisasi  pendapatan  yang  lebih  besar daripada anggaran pendapatannya.
Sari,  Nindy  Cahya  Feriska  (2014)  meneliti tentang  “Analisis  Pengukuran  Kinerja  Pemerintah Daerah  Dengan  Menggunakan    Prinsip Value  For Money (Study  Kasus  Kabupaten  Sumenep  Tahun 2010-2013)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan  rasio  ekonomis  menunjukkan  kinerja pemerintah daerah berada pada katagori ekonomis, yaitu  sebesar  88,  2  %,  89,98  %,  89,77  %  dan 90,68%.  Rasio  efisiensi  pada  Kabupaten  Sumenep periode  2010-2013  selalu  mengalami  peningkatan yaitu 99,44%, 96,55%, 95,36%, 92,91% dan berada pada  kategori  efisien.  Sedangkan  rasio  efektifitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010  tidak  efektif  hanya  sebesar  99,95  %  dan kurang dari 100%, namun pada tahun 2011 hingga 2013  rasio  efektifitas  mengalami  peningkatan sebesar  100,84  %,  101,21  %  dan  101,  28  %  dan berada  pada  kategori  efektif,  artinya  pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif.

## METODE PENELITIAN

## Objek dan Lokasi Penelitian
Objek  penelitian  yang  penulis  teliti  adalah Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe yang berlokasi di Jl. Merdeka  –  Kutablang  No.145,  Kuta  Blang,  Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini hanya menggunakan sumber da- ta  sekunder.  Data  sekunder  pada  umumnya  berupa bukti,  catatan  atau  laporan  historis  yang  telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.
Dalam  penelitian  ini  data  sekunder  yang digunakan berasal dari
DPKAD
Kota Lhokseumawe  yang  berupa  Laporan  Realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  periode 2014-2016.

## Metode Pengumpulan Data
1. Dokumentasi dan Studi Pustaka Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan  data  keuangan  (anggaran  dan realisasi  anggaran),  dokumen  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (RAPBD)  Pemerintah  Kota Lhokseumawe pada tahun 2014-2016. Metode studi pustaka  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data
berdasarkan  sumber-sumber  yang  diperoleh  dari literature yang membahas tentang konsep value for money .

## Definisi Operasional Variabel
Variabel dalam penelitian ini adalah value for money.  Value  for  money merupakan  konsep pengukuran  kinerja  organisasi  sektor  publik  yang berdasarkan  pada  tiga  elemen  yaitu  ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Agustin, 2017).
a) Rasio Ekonomi
Konsep  ekonomi  sangat  terkait  dengan  konsep biaya. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya  di  peroleh  dengan  harga lebih  rendah  yaitu  harga  yang  mendekati  harga pasar.  Nilai  ekonomi  dapat  diukur  dengan membandingkan  antara input dan  harga input . Dimana input merupakan  sumber  daya  yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, pro- gram, dan kegiatan.
Ketentuan: Jika < 100% berarti ekonomis Jika > 100% berarti tidak ekonomis Jika = 100% berarti ekonomis berimbang (Sumber: Khikmah, 2014)
Mahsun  (2006:179)  rasio  ekonomi  adalah mengukur  tingkat  kehematan  dari  pengeluaran- pengeluaran  yang  dilakukan  organisasi  sektor publik,  dimana  pengukuran  tersebut  memerlukan data anggaran dan realisasinya.
b) Rasio Efisiensi
Efisiensi  dapat  diukur  dengan  pencapaian output yang  maksimum  dengan input tertentu  atau penggunaan input terendah  untuk  mencapai output tertentu.  Dimana output merupakan  hasil  yang dicapai  dari  suatu  program,  aktivitas,  dan kebijakan,  sedangkan input merupakan  sumber daya  yang  digunakan  untuk  pelaksanaan  suatu kebijakan, program, dan kegiatan.
Ketentuan: Jika < 100% berarti efisien Jika > 100% berarti tidak efisien Jika = 100% berarti efisien berimbang (Sumber: Khikmah, 2014)
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya
realisasi  biaya  yang  dikeluarkan  terhadap  realisasi pendapatan.  Sehingga  apabila  sasaran  yang  ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata terlalu sederhana  sedangkan  biaya  yang  dikeluarkan sangat  besar  dibandingkan  dengan  hasil  yang dicapai, maka kebijakan tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila  rasio  yang  dicapai  kurang  dari  100%  atau semakin  kecil  rasio  yang  diperoleh,  maka kinerjanya semakin efisien.
c) Rasio Efektifitas
Efektivitas  dapat  diukur  dengan  membandingkan antara outcome dengan output .  Dimana outcome merupakan  dampak  yang  ditimbulkan  dari  suatu aktivitas  tertentu,  sedangkan output merupakan hasil  yang  dicapai  dari  suatu  program,  aktivitas, dan  kebijakan.  Sehingga  ukuran  efektivitas  dapat diartikan  sebagai  suatu  standar  akan  terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai.
Ketentuan: Jika > 100% berarti efektif Jika < 100% berarti tidak efektif Jika = 100% berarti efektif berimbang (Sumber: Khikmah, 2014)
Halim  (2008:234)  rasio  efektivitas  adalah menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam merealisasikan pendapatan yang
direncanakan  dibandingkan  dengan  anggaran  yang ditetapkan.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data  hasil  penelitian  lebih  berkenaan  dengan interprestasi  terhadap  data  yang  ditemukan  di lapangan  yang  kemudian  diklasifikasikan  dan dianalisis (Sugiyono, 2011:7).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rasio Ekonomis
Ekonomi  adalah  praktik  pembelian  barang dan  jasa  input  dengan  kualitas  tertentu  pada  harga terbaik  yang  di  mungkinkan  ( spending  less ). Pengertian  ekonomi  (hemat/tepat  guna)  sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat ( prudency ) dan tidak ada pemborosan.
Ekonomis  (kehematan)  sebagai  tingkat  biaya yang  dikeluarkan  untuk  melaksanakan  suatu kegiatan  atau  memperoleh  sesuatu.  Tingkat ekonomis  sebuah  anggaran  bisa  dilihat  dari  berapa presentase  tingkat  pencapaian.  Tingkat  ekonomi dalam  mengelola  keuangan  dengan  melihat perbandingan  antara  anggaran  belanja  dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya  (Andriani,  2012).  Rasio  ekonomis atau  perubahan  biaya  dikatakan  baik  apabila besarnya  tingkat  pembelanjaan  yang  direalisasikan lebih rendah dari yang sudah dianggarkan.

## Tabel 2
Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016 (Dalam Rupiah) Tahun Realisasi Pengeluaran Anggaran Pengeluaran Rasio Ekonomis 2014 727.480.904.420,00 840.599.869.766,84 86,54% 2015 879.070.194.380,00 1.063.632.768.408,58 82,64% 2016 890.338.348.966,21 1.246.375.866.172,00 71,43% Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018
Rasio ekonomis yang dihasilkan oleh pemerintah kotan lhokseunawe pada tahun tersebut dinilai ekonomis. Dikarenakan hasil rasio selama 3 tahun tersebut berada di bawah 100%.
Dapat  diketahui  bahwa  semakin  rendah  rasio ekonomi yang diperoleh maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya penghematan  pada  belanja  operasi  dan  belanja modal seperti belanja barang, belanja peralatan dan mesin  yang  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  dengan anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Sehingga  untuk indikator rasio ekonomis Pemerintah Kota Lhokseumawe  sudah  mencapai  kinerja  yang  baik,
karena dari tahun 2014-2016 (periode pengamatan), telah  berhasil  mengelola  penggunaan  anggaran belanja dengan baik.

## Rasio Efisiensi
Pengertian  efisiensi  berhubungan  erat  dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan  dengan  menggunakan  perbandingan antara output yang  dihasilkan  terhadap input yang digunakan  ( cost  of  output ).  Proses  kegiatan operasional  dapat  dikatakan  efisien  apabila  suatu produk  atau  hasil  kerja  tertentu  dapat  dicapai dengan  penggunaan  sumber  daya  dan  dana  yang
Volume 6, Nomor 1, Februari  2018
serendah-rendahnya  ( spending  well ).  Pengukuran organisasi  sektor  publik  dikatakan  efisien  apabila menghasilkan output sebesar-besarnya dan menggunakan input serendah-rendahnya.
Efisiensi  (daya  guna)  berhubungan  dengan metode operasi ( method operation ).  Proses kegiatan  operasional  dapat  dikatakan  efisien apabila  suatu  produk  atau  hasil  karya  tertentu mempergunakan  sumber  daya  dan  dana  yang
serendah rendahnya.
Efisiensi merupakan perbandingan  antara output dan input .  Kinerja Pemerintah  Daerah  dikatakan  efisien  apabila  rasio yang dicapai kurang dari 100%, atau Semakin kecil rasio efesiensi  yang  dicapai,  maka  kinerjanya semakin  baik.  Tingkat  efisiensi  dalam  mengelola keuangan  dengan  melihat  perbandingan  antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan (Andriani, 2012).
Tabel 3 Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016 (Dalam Rupiah) Tahun Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan Realisasi Pendapatan Rasio Efisiensi 2014 727.480.904.420,00 768.270.271.382,74 94,69% 2015 879.070.194.380,00 835.809.796.431,35 105,17% 2016 890.338.348.966,21 908.888.389.623,51 97,95%
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018
Pada  tahun  2014  rasio  efisiensi  sebesar 94,69%,  kemudian  mengalami  peningkatan  pada tahun 2015 yaitu sebesar 105,17%, dan mengalami penurunan  kembali  pada  tahun  2016  sebesar 97,95%.  Yang  berarti  bahwa  kinerja  Pemerintah Kota  Lhokseumawe  pada  tahun  2014  dinyatakan efisien.  Sedangkan  pada  tahun  2015  rasio  efisiensi berada  >100%  yang  artinya  pada  tahun  2015 belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe lebih besar dibandingkan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2015 tidak efisien karena rasio  yang  melebihi  100%.  Kemudian  tahun  2016, hal  ini  sama  seperti  pada  tahun  2014  bahwa  pada tahun  2016  rasionya  kembali  turun  yang  berarti efisien.
Namun secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota  Lhokseumawe  telah  efisien,  yang  berarti bahwa  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  mampu menggunakan  sumber  daya  yang  diperlukan
dengan  minimum  untuk  mencapai  target  yang maksimum.

## Rasio Efektivitas
Efektivitas  adalah  ukuran  berhasil  tidaknya suatu  organisasi  mencapai  tujuannya.  Efektifitas (hasil  guna)  adalah  ukuruan  keberhasilan  suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang  telah  ditetapkan,  efektifitas  merupakan perbandingan outcome dan output . Outcome merupakan  dampak  suatu  program  atau  kegiatan terhadap  masyarakat  sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan,  tingkat  efektifitas  dalam  pengelolaan keuangan  dapat  dilihat  perbandingan  realisasi angaran dengan anggaran pendapatan (penerimaan) dan  presentase  tingkat  pencapaiannya  (Putra, 2014).

## Tabel 4
Rasio Efektifitas Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016 (Dalam Rupiah) Tahun Realisasi Anggaran Anggaran Pendapatan Rasio Efektifitas 2014 768.270.271.382,74 795.850.276.317,00 96,53% 2015 835.809.796431,35 964.491.807.996,00 86,65% 2016 908.888.389.623,51 1.180.645.303.809,00 76,98% Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018
Dapat di ketahui bahwa pada tahun pengamatan  mulai  2014-2016  dengan  nilai  rasio 96,53%,  86,65%,  76,98%  rasio  efektifitas  yang bernilai  <100%  menunjukkan  bahwa  kinerja pemerintah  Kota  Lhokseumawe  pada  tahun tersebut  dinilai  tidak  efektif.  Dikarenakan  suatu
organisasi  sektor  publik  akan  di  katakan  efektif apabila persentase rasionya >100%. Semakin besar rasio  efektifitas  yang  didapat  sebuah  organisasi tersebut,  maka  semakin  baik  kinerja  organisasi tersebut. Menurut Mardiasmo (134: 2004) menyatakan  bahwa  biaya  boleh  jadi  melebihi  apa
yang  telah  dianggarkan,  boleh  jadi  dua  kali  lebih lebih  besar  atau  bahkan  tiga  kali  lebih  besar  dari pada  yang  telah  dianggarkan.  Efektivitas  hanya melihat  apakah  suatu  program  atau  kegiatan  telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Penelitian  yang  memperoleh  rasio  efektifitas dengan  hasil  yang  efektif  ialah  yang  mendapatkan persentase  rasio  di  atas  100%  atau  lebih. Sebaliknya  jika  rasio  yang  diperoleh  di  bawah 100%  maka  hasil  rasio  ini  bernilai  tidak  efektif. Ketidakefektifitas ini terjadi karena tidak mampunya Pemerintah Daerah
dalam menyelesaikan  target  kegiatan  atau  program  kerja yang telah ditetapkan. Sehingga terjadinya beberapa proyek fisik yang tidak dapat direalisasikan pada periode yang telah ditetapkan.
Hal  ini  terbukti  dengan  masih  adanya kekurangan  pada  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe, seperti  banyaknya  proyek  fisik  dan  bantuan  untuk masyarakat  yang  tidak  dapat  direalisasikan  dengan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kota  (APBK) perubahan tahun 2016, bahkan terutang pada pihak ketiga  (Sumber:  Serambi  Indonesia,  11  Desember 2016,  akses:  9  Oktober  2017).  Hutang  tersebut diperkirakan  berjumlah  Rp  250.000.000.000  yang berasal  dari  kekurangan  bayar  dana  pembangunan sejumlah  proyek  tahun  lalu  (2016)  (Sumber: Kompas.com,  11  Maret  2017,  akses:  18  Januari 2019).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab  sebelumnya  tentang  penerapan  konsep value for money pada Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka dapat disimpulkan bahwa:
Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Dae-
rah (DPKAD) Kota Lhokseumawe dapat menerapkan value  for  money sebagai  konsep pengukuran  kinerjanya, karena dengan  konsep val- ue  for  money pemerintah  dapat  mengukur  kinerja organisasi  dengan  lebih  komprehensif,  sehingga pemerintah  dapat  meningkatkan  kinerjanya  dimasa yang  akan  datang.  Penerapan  konsep value  for money melalui tiga elemen, yaitu :
1. Rasio  ekonomis  pada  Dinas  Pengelolaan
Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPKAD)  Kota Lhokseumawe
menunjukkan kinerja pemerintah  daerah  pada  tahun  2014-2016 bernilai 86,54%, 82,64%, 71,43%,
menunjukkan bahwa rasio ini bernilai ekonomis.  Sehingga  untuk  indikator  rasio ekonomis  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe sudah mencapai kinerja yang baik, karena dari tahun  2014-2016  (periode  pengamatan),  telah berhasil  mengelola  penggunaan  anggaran belanja dengan baik.
2. Rasio  efisiensi  kinerja  Pemerintah  Kota Lhokseumawe cukup baik. Dimana pada tahun
2014  nilai  rasio  efisiensi  yang  di  peroleh senilai  94,69%  dan  pada  tahun  2015  naik menjadi  105,17%  dan  turun  menjadi  97,95% pada  tahun  2016,  meskipun  pada  tahun  2015 menunjukkan  rasio  yang  kurang  efisien. Namun  secara  keseluruhan  kinerja  Pemerintah Kota  Lhokseumawe  telah  efisien,  yang  berarti bahwa  pemerintah  mampu  menggunakan sumber  daya  yang  diperlukan  dengan  mini- mum  untuk  mencapai  target  yang  maksimum. Karena,  suatu  organisasi  akan  di  katakan efisien  apabila  rasio  yang  dicapai  kurang  dari 100% atau semakin kecil rasio yang diperoleh, maka kinerjanya semakin efisien.
3. Rasio  efektifitas  pada  Pemerintah  Kota Lhokseumawe periode 2014-2016 dengan nilai rasio 96,53%, 86,65%, 76,98% rasio efektifitas yang  bernilai  <100%  menunjukkan  bahwa kinerja  pemerintah  Kota  Lhokseumawe  pada tahun tersebut dinilai tidak efektif.

## Saran
Berdasarkan  permasalahan  yang  ada  dan dengan  memperhatikan  hasil  dari  analisis  terhadap rasio  kinerja  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  serta kesimpulan  di  atas,  maka  saran-saran  yang mungkin berguna bagi peningkatan kinerja
Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut: 1. Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat menerapkan  konsep  value  for  money  sebagai salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai  suatu  perencanaan  yang  dibuat  oleh Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  terhadap realisasinya.
2. Hasil  perhitungan  rasio  ekonomis  yang diterima  oleh  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe baik, akan tetapi Pemerintah Kota Lhokseumawe  harus  dapat  mengendalikan biaya-biaya/belanja  yang  dikeluarkan  yang seharusnya  disesuaikan  dengan  nominal  yang telah  dianggarkan,  agar  tidak  menimbulkan pengeluaran  yang  boros  dan  tidak  produktif, terutama  pengeluaran-pengeluaran  yang  tidak bermanfaat  bagi  kepentingan  public  agar  rasio ini dapat tetap bertahan atau bahkan bisa lebih meningkat lagi.
3. Hasil  perhitungan  rasio  efisiensi  dan  rasio efektifitas  yang  kurang  baik,  Pemerintah  Kota Lhokseumawe  perlu  meninjau  penentuan  tar- get-target  selanjutnya/yang  akan  datang,  dan dapat  menyusun  strategi  yang  tepat  agar tercapai tujuan pembangunan dan pengembangan  daerah  Kota  Lhokseumawe. agar  Kota  Lhokseumawe  dapat  memperoleh rasio  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya  dan terciptanya good  govermant dan  sukses  dalam membangun daerahnya.
Volume 6, Nomor 1, Februari  2018

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin,  Risa  Dwi.  (2017). Konsep Value  For
Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan  Sektor  Publik. Jurnal  Ilmu dan  Riset  Akuntansi  Sekolah  Tinggi  Ilmu
Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
Andriani,  Sri.  (2012). Pengukuran  Kinerja Dengan  Prinsip Value  For  Money Pemerintah  Kota  Batu. Jurnal  Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Arfan,  Demi  Aulia.  (2014). Analisis Value  For Money Dalam  Pengukuran  Kinerja Dinas  Pertanian  Daerah  Istimewa  Yog- yakarta  Periode  Tahun  2011-2012.
Jurnal  Fakultas  Ekonomi  Universitas Negeri Yogyakarta.
Bastian,  Indra.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Ferina, Ika  Sasti, dan  Fika  Arista. 2013. Penilaian Kinerja  Dengan Menerapkan  Indikator
Value For Money Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009-2011. Jurnal Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Sriwijaya.
Halim,  Abdul.  2008. Akuntansi  Sektor  Publik. Ja- karta: Salemba Empat.
Hasan,  M.  Iqbal.  2002. Pokok-pokok  Materi Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.
Hidayat,  Taufik  Wahyu.  (2015). Pengukuran Kinerja Unit Kerja Pemerintah Daerah Dalam  Perspektif Value  For  Money . Jurnal  Ilmu  &  Riset  Akuntansi  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Khikmah,  Alayyal.  (2014). Pengukuran  Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan  Berdasarkan  Konsep Value For  Money . Jurnal  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
Kristanti,  Okky  Irvina.  (2016). Analisis  Kinerja Keuangan  Melalui  Pendekatan Value For  Money (Studi  Kasus  di  Unit Pelaksana  Teknis  Dinas  Pendidikan Pemuda  dan  Olahraga  Kecamatan Karimunjawa). Jurnal  Jurusan  Akuntansi Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sanata Dharma.
Kurniawati,  Nova,  dan  Vidya  Vitta  Adhivinna. (2014). Analisis Penerapan Konsep Val- ue For Money Pada Pemerintah Kabupaten  Bantul. Jurnal  Universitas PGRI Yogyakarta.
Liando,  Harry  Saputra,  dkk.  (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangie menggunakan  metode Value  For  Mon- ey . Jurnal  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Samratulangi Manado.
Mahmudi.  2005. Manajemen  Kinerja  Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
Mahsun,  Mohamad.  2006. Pengukuran  Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo.  2004. Akuntansi  Sektor  Publik. Yog- yakarta: ANDI.
Nada,  Syaza  Lifia,  dan  Ikhsan  Budi  Riharjo. (2016). Pengukuran Kinerja Unit Kerja Pemerintah  Daerah  Dalam  Perspektif
Value  For  Money. Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
Nordiawan,  Deddi,  dan  Ayuningtyas  Hertianti.
2010. Akuntansi  Sektor  Publik, Edisi  2. Jakarta: Salemba Empat.
Nugrahani,  Tri  Siwi.  (2007). Analisis  Penerapan Konsep Value For Money Pada Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogya- karta. Jurnal AKMENIKA UPY.
Putra,  Renaldi.  (2014). Penerapan  Konsep Value For  Money Dalam  Menilai  Kinerja Pelayanan  Sektor  Publik  Pada  Polres Ogan  Ilir. Fakultas  Ekonomi  Universitas Bina Darma.
Sari,  Nindy  Cahya  Feriska.  (2014). Analisis Pengukuran  Kinerja  Pemerintah  Dae- rah  Dengan  Menggunakan    Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). Jurnal  Fakultas  Ekonomi  Universitas Negeri Surabaya.
Setiyawati,  Yuly  Indah.  (2015). Pengukuran Kinerja Unit Kerja Pemerintah Daerah Dengan  Perspektif Value  For  Money . Jurnal  Ilmu  &  Riset  Akuntansi  Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
Subastian,  Avib.  2013. Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Dinas  Pendidikan  Kota  Sura- baya  Melalui  Pendekatan Value  For Money . Jurnal  Ilmu  &  Riset  Akuntansi Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Indonesia (STIESIA) Surabaya.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Pendidikan (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D). Bandung: Alfabeta.
Suwandi,  Mega  Maranda.  (2017). Pengukuran Kinerja  Instansi  Pemerintah  Dalam Perspektif Value For Money . Jurnal Ilmu &  Riset  Akuntansi  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
Ulum  MD,  Ihyaul.  2012. Audit  Sektor  Publik. Ja- karta: Bumi Aksara.
Sumber Internet: http://aceh.tribunnews.com/2016/12/11/kas-pemko- kosong akses: 9 Oktober 2017. https://properti.kompas.com/read/2017/03/11/2037 26021/danai.pembangunan.pemkot . lhokse umawe.utang.rp.250.miliar
akses:
9 Oktober 2017