## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## UNDANG-UNDANG  NOMOR  25  TAHUN  2009  TENTANG  PELAYANAN  PUBLIK SEBAGAI VALUES  OF  LAW ATAS  PELAYANAN  PUBLIK  TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
Rio Agustian Wiranata, Mutia Evi Kristhy
Universitas Palangkaraya, Indonesia E-mail: mutiaevi@law.upr.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022
Keywords:
Persons with Disabilities, Public Services, Sanctions, Legal Protection. The purpose of this study is to find a solution for the absence  of  sanctions  in  law  enforcement  of  public services for persons with disabilities as regulated in Law  Number  8  of  2016  concerning  Persons  with Disabilities,  in  order  to  provide  legal  protection  for law  enforcement  in  the  field  of  public  services, especially for persons with disabilities. This research is  a  normative  legal  research  that  provides prescriptions  on  the  concepts  of  public  services  for persons  with  disabilities  based  on  applicable  laws and principles of public law, which are then analyzed from  the  point  of  view  of  pure  legal  theory.  The conclusion of this research is that there are sanctions that can be imposed on public service providers for non-fulfillment  of  the  rights  of  persons  with disabilities  in  public  services  as  contained  in  Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. This research  is  expected  to  provide  guidance  for stakeholders  in  the  provision  of  public  services,  so that the rights of persons with disabilities who have been  impressed  as  “marginalized”  citizens  can  be fulfilled as aspired in the Convention on the Rights of Persons  with  Disabilities  (CRPD)  which  has  been ratified  into  Law  Number  8  of  2016  concerning Persons with Disabilities. Abstrak Kata kunci: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mencari solusi  atas  ketiadaan  sanksi  dalam  penegakan
Penyandang Disabilitas, Pelayanan Publik, Sanksi, Perlindungan Hukum.
Corresponding Author: Mutia Evi Kristhy
hukum  pelayanan  publik  terhadap  penyandang disabilitas  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang
Disabilitas, guna memberikan perlindungan hukum atas penegakan hukum di bidang pelayanan publik, khususnya  terhadap  penyandang  disabilitas. Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif yang  memberikan  preskripsi  atas  konsep-konsep pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  serta  asas-asas  hukum  publik,  yang kemudian  dianalisa  melalui  sudut  pandang  teori hukum murni. Kesimpulan dari penelitian ini adalah didapati  sanksi  yang  dapat  dikenakan  kepada penyelenggara  pelayanan  publik  atas  tidak dipenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan  publik  sebagaimana  dimuat  di  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberi petunjuk bagi para pemangku kepentingan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik,  agar  hak-hak  penyandang  disabilitas  yang selama  ini  terkesan  menjadi  warga  negara  yang “terpinggirkan”  dapat  terpenuhi  sebagaimana dicita-citakan  di  dalam  Konvensi  Hak-Hak Penyandang  Disabilitas  (CRPD)  yang  telah diratifikasi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  diketahui  telah  meratifikasi Convention  on  Rights  of  Person With Disabilities ( CRPD ) pada 30 November 2011. Dengan meratifikasi CRPD , maka Negara Indonesia menyetujui untuk terikat pada konvensi tersebut, dan kemudian mengesahkan CRPD ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  Negara  Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas . Salah satu ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang  Disabilitas adalah  tentang  Pelayanan  Publik.  Dalam  undang-undang tersebut  diatur  mengenai  proporsi  akses  pelayanan  publik  dan  sistem  informasi bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik  (dalam  hal  ini,  pemerintah)  untuk  menghormati  dan  memenuhi  hak  dari penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik menurut undang-undang ini.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Seperti  peraturan  perundang-undangan  pada  umumnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memuat konsep-konsep hak dan  kewajiban,  serta  sanksi.  Namun  bila  diperhatikan  secara  seksama,  pada ketentuan sanksi disebutkan dalam Pasal 145 sebagai berikut:
“Setiap  orang  yang  menghalang -halangi  dan/atau  melarang  Penyandang Disabilitas  untuk  mendapatkan  hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
Dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas , hanya  memuat  ketentuan  sanksi  yang  berkaitan  dengan  tindakan  menghalang- halangi  terhadap  hak-hak  Penyandang  Disabilitas  dalam  penyelenggaraan Pelayanan  Publik,  namun  tidak  ada  hukuman  atau  sanksi  atas  ketidakpatuhan terhadap  kewajiban  pemenuhan  hak-hak  tersebut  oleh  Penyelenggara  Pelayanan Publik.
Kekosongan  sanksi  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas tentu saja memiliki suatu konsekuensi tersendiri dari segi penegakan  hukumnya.  Bila  dibuat  sebuah  fiksi  bahwa  sewaktu-waktu  (setelah berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)  penyelenggara  pelayanan  publik  tidak  melaksanakan  kewajibannya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik, atau proporsi  akses  dan  pelayanan  sebagaimana  diatur  di  dalam  undang-undang tersebut, penyelenggara pelayanan publik maupun pelaksana tidak dikenai sanksi menurut peraturan perundang-undangan ini. Bila demikian kondisinya, lalu tampak ketidakpastian  hukum  atas  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  dalam mengakses pelayanan publik menurut undang-undang ini, karena tidak ada unsur paksaan  kepada  penyelenggara  untuk  melaksanakan  kewajiban  pemenuhan tersebut.
Penelitian ini bertujuan memberikan solusi atas permasalahan ketiadaan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang  Penyandang  Disabilitas yang  memberikan  ruang  ketidakpatuhan  atas pemenuhan  prasarana,  sarana,  dan/atau  fasilitas  khusus  terhadap  penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

## LANDASAN KONSEPTUAL DAN TEORI
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia.  Agar  kepentingan  manusia  hukum  harus  dilaksanakan. Pelaksanaan  hukum  dapat  berlangsung  secara  normal,  damai,  tetapi  terjadi  juga karena  pelanggaran  hukum 1 .  Keputusan  sebagai  instrumen  hukum  pemerintah dalam  melakukan  tindakan  hukum  sepihak,  dapat  menjadi  penyebab  terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern
1 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm.266.
yang  memberikan  yang  memberikan  kewenangan  yang  luas  kepada  pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara, karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah 2 .
Menurut  Sjachran  Basah,  perlindungan  terhadap  warga  negara  diberikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan  perlindungan  terhadap  administrasi  negara  itu  sendiri  dilakukan terhadap  sikap  tindaknya  dengan  baik  dan  benar  menurut  hukum  baik  tertulis maupun tidak tertulis 3 .
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi dari penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Jadi dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut Penyandang Disabilitas tidak sebatas adanya kekurangan fisik, melainkan juga ada keterbatasan mental  dan/atau  sensorik.  Seorang  Penyandang  Disabilitas  bisa  jadi  memiliki anggota  tubuh  lengkap  dan  sempurna,  namun  memiliki  kekurangan  dalam  hal mental  seperti tunagrahita,  dan/atau  mengidap  penyakit  yang  mengganggu saraf seperti penglihatan, keseimbangan, dan lain-lain. Dalam hal ini, lanjut usia (lansia) yang kesulitan berjalan juga termasuk dalam kategori Penyandang Disabilitas.
Definisi Pelayanan Publik yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah: “Pelayanan Publik adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
Kata  sanksi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti:  1)  tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau  menaati  ketentuan;  2)  tindakan  (mengenai  perekonomian  dan  sebagainya) sebagai  hukuman  kepada  suatu  negara;  3)  imbalan  negatif,  berupa  pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum 4 .
Sanksi  dalam  Hukum  Administrasi  Negara  menurut  H.D.  van  Wijk/Willem Konijnenbelt adalah:
“ De  publiekrechtelijke  machtsmiddelen  die  de  overheid  kan  aanwenden  als reactie  op  niet-naleving  van  verplichtingen  die  voortvloeien  uit administratiefrechtelijke normen .”
2 Ibid, hlm.274
3 Ibid.
4 https://kbbi.web.id/sanksi diakses pada 20 September 2021 pukul 23.33 WIB
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
(Alat  kekuasaan  yang  bersifat  hukum  publik  yang  dapat  digunakan  oleh pemerintah  sebagai  reaksi  atas  ketidakpatuhan  terhadap  kewajiban  yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.)
Berdasarkan  definisi  tersebut  tampak  ada  empat  unsur  sanksi  dalam  Hukum Administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan ( machtmiddelen ), bersifat hukum publik ( publiekrechtelijke ),  digunakan  oleh  pemerintah  ( overheid ),  sebagai  reaksi  atas ketidakpatuhan ( reactie op niet-naleving ).
Hans  kelsen  mengemukakan  pendapatnya  mengenai  hukum  menggunakan pendekatan yang dikenal luas dengan sebutan teori hukum murni ( pure theory of law ).  Pemikiran  utama  yang  dikemukakan  oleh  Kelsen  melalui  karya-karyanya meliputi  teori  hukum,  negara,  dan  hukum  internasional 5 .  Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut: 6
1. Tujuan  teori  hukum,  seperti  tiap  ilmu  pengetahuan,  adalah  untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan;
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya;
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam;
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum;
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan ilmu hukum yang nyata.
Konsep  hukum  yang  dibangun  oleh  Kelsen  melalui pure  theory  of  law menyatakan bahwa hukum adalah tata aturan ( order ) sebagai suatu sistem aturan- aturan ( rules ) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada  satu  aturan  tunggal  ( rule ),  tetapi  seperangkat  aturan  ( rules )  yang  memiliki suatu  kesatuan  sehingga  dapat  dipahami  sebagai  suatu  sistem.  Konsekuensinya adalah  tidak  mungkin  memahami  hukum  jika  hanya  memperhatikan  satu  aturan saja. 7
Norma hukum, selain dilihat sebagai sesuatu untuk dijalankan oleh suatu organ atau badan, atau untuk dipatuhi oleh subjeknya, tetapi juga dapat dipandang sebagai dasar  bagi  penilaian  tertentu  atas  suatu  perilaku  dari  subjek,  apakah  ia  sah  atau tidak  sah,  benar  atau  salah.  Jadi  norma  hukum  ditetapkan  sebagai  standar  dari sebuah penilaian.
“ The legal norm may be applied not only in the sense that it is executed by the organ or obeyed by the subject, but also in the sense that it forms the basis of a
5 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006, hlm.8.
6 Ibid.
7 Ibid, hlm.13.
specific judgment of value qualifying the behavior of the organ, or the subject, as lawful (legal, right) or unlawful (illegal, wrong). ” 8
(Norma  hukum  diterapkan  tidak  hanya  sebatas  dilaksanakan  oleh  badan atau dipatuhi oleh subjeknya, tetapi juga sebagai dasar dari standar penilaian tertentu  yang  mengkualifikasikan  perilaku  dari  badan,  atau  subjek,  sesuai hukum (legal, benar) atau tidak sesuai hukum (ilegal, salah))
Salah satu konsep ternama dari teori hukum murni Hans Kelsen adalah konsep tentang  hirarki  norma.  Kelsen  menjelaskan  mengenai  hirarki  norma  sebagai berikut:
“Hukum mengatur kriterianya sendiri sepanjang suatu norma menentukan cara norma lain dibuat, dan juga isi dari norma tersebut. Sejak suatu norma hukum adalah valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum lain, maka norma terakhir merupakan alasan validitas yang pertama. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain  tersebut  disebut  sebagai  hubungan  super  dan  sub-ordinasi  dalam konteks  spasial.  Norma  yang  menentukan  pembuatan  norma  lain  adalah superior,  sedangkan  norma  yang  dibuat  adalah  inferior.  Tata  hukum, khususnya  sebagai  personifikasi  negara  bukan  merupakan  sistem  norma yang  dikordinasikan  satu  dengan  yang  lainnya,  tetapi  suatu  hirarki  dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi  alasan  utama validitas  keseluruhan  tata  hukum  yang  membentuk kesatuan.” 9

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan. Selain itu  juga  digunakan  pendekatan  konseptual  yang  diperlukan  untuk  dapat memberikan  preskripsi  atas  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  Penyandang Disabilitas dalam mengakses Pelayanan Publik.
Penelitian  ini  adalah  termasuk  ke  dalam  kategori  penelitian  hukum  normatif karena  penelitian  ini  berfokus  kepada  preskripsi  atas  perlindungan  hukum  bagi Penyandang  Disabilitas  dalam  mengakses  Pelayanan  Publik  berdasarkan kemanusiaan dan keadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  berupaya  mencari  kebenaran  koherensi  atas  ketentuan  hak-hak  Pelayanan Publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas .
8 Hans  Kelsen, General  Theory  of  Law  and State ,  Harvard University  Press:  Cambridge.  Massachusetts, 1949, hlm.47.
9 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, hlm.110.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Proposisi-proposisi  yang  muncul  dalam  penelitian  ini  adalah  berdasarkan konsep-konsep  yang  terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan penyandang disabilitas dan pelayanan publik, serta doktrin-doktrin hukum.

## PEMBAHASAN & KESIMPULAN
Hans Kelsen mengemukakan mengenai hukum sebagai standar valuasi / law as a standard of valuation ( values of law ): “ The legal norm may be applied not  only in the sense that it is executed by the organ or obeyed by the subject, but also in the sense that it forms the basis of a specific  judgement  of  value  qualifying  the  behaviour  of  the  organ,  or  the subject,  as  lawful  (legal,  right)  or  unlawful  (illegal,  wrong).  These  are  the specifically juristic value of judgements. ” (Norma  hukum  diterapkan  tidak  hanya  sebatas  dilaksanakan  oleh  badan atau dipatuhi oleh subjeknya, tetapi juga sebagai dasar dari standar penilaian tertentu  yang  mengkualifikasikan  perilaku  dari  badan,  atau  subjek,  sesuai hukum  (legal,  benar)  atau  tidak  sesuai  hukum  (ilegal,  salah).  Hal  tersebut merupakan nilai hukum tertentu dalam penilaian.)
Kelsen menjelaskan mengenai hirarki norma sebagai berikut:
“Huku m mengatur kriterianya sendiri sepanjang suatu norma menentukan cara norma lain dibuat, dan juga isi dari norma tersebut. Sejak suatu norma hukum adalah valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum lain, maka norma terakhir merupakan alasan validitas yang pertama. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain  tersebut  disebut  sebagai  hubungan  super  dan  sub-ordinasi  dalam konteks  spasial.  Norma  yang  menentukan  pembuatan  norma  lain  adalah superior,  sedangkan  norma  yang  dibuat  adalah  inferior.  Tata  hukum, khususnya  sebagai  personifikasi  negara  bukan  merupakan  sistem  norma yang  dikordinasikan  satu  dengan  yang  lainnya,  tetapi  suatu  hirarki  dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi  alasan  utama validitas  keseluruhan  tata  hukum  yang  membentuk kesatuan.”
Konsep hirarki norma  Kelsen tersebut di atas menjelaskan tentang hubungan antar norma dalam suatu sistem norma atau peraturan dalam pola vertikal. Teori hukum murni tidak menjelaskan secara rinci pola hubungan horizontal antar norma hukum. Oleh karena itu disini coba dikaitkan antara konsep hirarki norma tersebut dengan  asas  konflik  norma  yaitu lex  specialis  derogat  legi  generali agar  konsep tersebut dapat digunakan.
Secara  konsep,  asas lex  specialis  derogat  legi  generali menunjukkan  pola hubungan horizontal antar norma hukum, yang mana norma hukum yang khusus mengesampingkan  norma  hukum  umum.  Asas  ini  muncul  ketika  terdapat
pertentangan  norma  diantara  dua  atau  lebih  norma  hukum  yang  setara  secara tingkatan,  namun  pada  suatu  waktu  hanya  satu  norma  yang  dapat  diterapkan, norma hukum yang lebih khusus dianggap lebih tinggi daripada norma hukum yang umum. Kondisi lainnya adalah jika suatu ketentuan tidak diatur secara rinci dalam lex  specialis ,  maka  ketentuan  tersebut  akan  kembali  kepada  pengaturan  oleh lex generalis .
Dalam  penelitian  ini  terdapat  dua  variabel  yang  saling  berkaitan,  yaitu pelayanan  publik  dan  penyandang  disabilitas.  Dilihat  dari  kekhususannya, lex specialis untuk pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas adalah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun sebagaimana dijelaskan  pada  latar  belakang,  bahwa  terdapat  kekosongan  pengaturan  sanksi dalam lex  specialis ini.  Berdasarkan  konsep  yang  telah  dibangun  di  atas,  maka seharusnya  pengaturan  sanksi  atas  pemenuhan  kewajiban  pemenuhan  hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik “dikembalikan” kepada lex generalis dari objek norma tersebut.
Berkaitan  dengan  pelayanan  publik,  maka  pranata  hukum  yang  menjadi lex specialis adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, namun bila dikaitkan dengan penyandang disabilitas maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi lex generalis . Dengan demikian yang menjadi standard of valuation ( values of law ) atas sanksi terkait pemenuhan kewajiban  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  dalam  pelayanan  publik menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pelayanan  publik  menurut  definisi  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Secara menyeluruh telah dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik  mengenai  apa  yang  dimaksud  oleh  pelayanan publik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa semua orang  tanpa  terkecuali,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  dapat memperoleh  pemenuhan  kebutuhan  atas  pelayanan  barang,  jasa,  dan/atau administrasi oleh penyelenggara pelayanan publik.
Penelitian  ini  menyoroti  mengenai  pelayanan  khusus  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Mengenai  pelayanan  khusus  diatur  dalam  Pasal  29  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi:
“Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan kh usus kepada  anggota  masyarakat  tertentu  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.”
Kemudian pada ayat (2) disebutkan:
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
“Sarana,  prasarana,  dan/atau  fasilitas  pelayanan  publik  dengan  perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.”
Merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) di atas, dapat dilihat beberapa unsur dari pelayanan publik terhadap kelompok rentan yaitu:
a. Adanya kewajiban bagi penyelenggara;
b. Adanya hak ekslusif bagi kelompok rentan;
c. Pelayanan  khusus  dalam  bentuk  sarana,  prasarana,  dan/atau  fasilitas pelayanan  publik  dengan  perlakuan  khusus,  yang  tidak  boleh  digunakan orang yang tidak berhak (diluar kelompok rentan).
Terhadap  ketentuan  Pasal  29  ini,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik menentukan sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut bagi penyelenggara pelayanan publik. Ketentuan sanksi tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (2) dan (5), dan Pasal 55 ayat (1).
Ketentuan Pasal 54 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
“Penyelenggara  atau  pelaksana  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam ... Pasal 29 ayat (2), ... dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabat an.”
Ketentuan Pasal 54 ayat (5) berbunyi sebagai berikut:
“Penyelenggara  atau  pelaksana  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam ... Pasal 29 ayat (1), ... dikenai sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.”
Ketentuan Pasal 55 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Penyelenggara  atau  pelaksana  yang  tidak  melakukan  kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  ...  Pasal  29  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dan  atas perbuatan  tersebut  mengakibatkan  timbulnya  luka,  cacat  tetap,  atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.”
Sanksi  dalam  Hukum  Administrasi  Negara  menurut  H.D.  van  Wijk/Willem Konijnenbelt adalah:
“ De  publiekrechtelijke  machtsmiddelen  die  de  overheid  kan  aanwenden  als reactie  op  niet-naleving  van  verplichtingen  die  voortvloeien  uit administratiefrechtelijke normen .” (Alat  kekuasaan  yang  bersifat  hukum  publik  yang  dapat  digunakan  oleh pemerintah  sebagai  reaksi  atas  ketidakpatuhan  terhadap  kewajiban  yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.)
Berdasarkan  definisi  tersebut  tampak  ada  empat  unsur  sanksi  dalam  Hukum Administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan ( machtmiddelen ), bersifat hukum publik ( publiekrechtelijke ),  digunakan  oleh  pemerintah  ( overheid ),  sebagai  reaksi  atas
ketidakpatuhan ( reactie op niet-naleving ). Definisi tersebut sejalan dengan konsep law as a coercive order yang mengemukakan bahwa hukum menghendaki perilaku individu tertentu dan dilaksanakan dengan menetapkannya sebagai suatu perintah yang  memaksa  ( a  coercive  order ).  Jadi  sanksi  disini  adalah  reaksi  aturan  hukum terhadap delik yang telah ditentukan oleh hukum, dan individu yang melaksanakan tindakan sanksi merupakan agen dari aturan hukum.
Merujuk pada konsep di atas, maka sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 dan  55  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  adalah termasuk  dalam  kriteria  sanksi  dalam  Hukum  Administrasi  Negara  yang dimaksudkan  oleh  H.D.  van  Wijk/Willem  Konijnenbelt.  Yang  mana  berarti ketentuan sanksi tersebut harus diterapkan manakala ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dilanggar (pelanggaran  tersebut  adalah  sebuah  delik)  sebagai  reaksi  atas  ketidakpatuhan undang-undang. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) bukanlah suatu ranah perdata yang mensyaratkan adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan, melainkan hukum publik  yang  delik  dan  sanksi  atas  pelanggarannya  telah  ditentukan  oleh  hukum tertulis.

## SARAN
Melalui tulisan ini Penulis memberikan beberapa masukan yang terkait dengan tema  yang  diangkat  yaitu  tentang  pemenuhan  hak  pelayanan  publik  terhadap penyandang disabilitas. Saran dari Penulis adalah sebagai berikut:
1) Hendaknya  penyelenggara  pelayanan  publik  segera  memenuhi  standar pelayanan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebelum 24 Juni 2025;
2) Penyelenggara  pelayanan  publik  menerapkan  dengan  sungguh-sungguh ketentuan sanksi kepada pelaksana pelayanan publik atas pelanggaran terhadap ketentuan  pelayanan  publik  bagi  penyandang  disabilitas  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3) Lembaga pengawas penyelenggaraan negara dan pemerintahan seperti Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  Ombudsman  Republik  Indonesia  agar  lebih  menaruh perhatian  terhadap  implementasi  pemenuhan  hak  pelayanan  publik penyandang  disabilitas  yang  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta mengawasi pelaksanaan sanksi atas pelanggaran ketentuannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie dan Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006.
Kelsen, General  Theory  of  Law  and  State ,  Harvard  University  Press:  Cambridge.
Massachusetts, 1949.
Ridwan, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas.