## Implementasi Sanksi Berjenjang bagi Pelanggar Tatakrama dan Tata Tertib pada Siswa SMA Negeri 2 Cibeber Lebak

## Stevany Afrizal, Denny Soetrisnaadisendjaja, Jedah Nurlatifah
Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa stevanyafrizal@untirta.ac.id

## Abstrak
Sekolah  memiliki  sanksi  berjenjang  bagi  warganya  yang  tidak  dapat  mentaati  peraturan  tersebut sesuai dengan tingkat pelanggaran siswa. Sanksi sangat penting  diterapkan bagi siswa agar tetap pada jalur  yang  sesuai  dengan  ketentuan  sekolah.prosedur.  Penelitian  ini  telah  berusaha  mendeskripsikan implementasi  sanksi  berjenjang  yang  diterapkan  bagi  siswa  yang  melanggar  tata  tertib  di  Sekolah Menengah  Atas  Negeri  2  Cibeber  Lebak.  Prosedur  penelitian  yang  dipakai  adalah  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif,  dengan  pedoman  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil penelitian  dapat  disimpulkan:  (1)  sanksi  berjenjang  bagi  siswa  pelanggar  tatakrama  dan  tata  tertib  di Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  2  Cibeber  lemah  dalam  implementasinya.  Ditunjukkan  dengan banyaknya  kasus  pelanggaran  yang  tidak  mendapatkan  sanksi  sesuai  dengan  tingkat  pelanggaran.  (2) hal yang melatarbelakangi yaitu: perilaku siswa yang sudah menjadi habitus dalam melanggar sehingga sulit  dirubah  dan  dihilangkan.  Lemahnya  tindakan  sekolah  dalam  memberikan  sanksi  kepada  siswa yang  melanggar,  adanya  pengaruh  kultur  siswa  dan  masyarakat  sekitar,  pengaruh  jabatan  siswa  di sekolah, pengaruh relasi siswa dengan guru, dan pengaruh ekonomi siswa.
Kata-kata Kunci: tata tertib; pelanggaran; sanksi; siswa.

## Abstract
Schools have tiered sanctions for students accordance with the level of student violations. Sanctions are very important to be applied for students with school conditions. Research has to attempted to describe the implementation of tiered sanctions that are applied to students who violate the rules of the Senior High School Negeri 2 Cibeber. The research prosedure is qualitative with a descriptive approach, with  guidelines for observation,  interviews, and  documentation.  Based  on  the  results it can be concluded: (1) tiered sanctions for students who violate manners and discipline in Cibeber Negeri  2  Senior  High  School  are  weak  in  its  implementation.  Shown  by  the  number  of  violation cases  that  did  not  get  sanctions  according  to  the  level  of  violations.  (2)  that  is  because:  student behavior that  has become  habitus in  viola-tion  so that  it  is difficult  to  change  and  be  eliminated. Weak  school  actions  in  giv-ing  sanctions  to  students  who  violate,  the  influence  of  the  culture  of students and the surrounding community, the influence positions in school,  the influence relations with teachers, and the economic influence.
Keywords: order; offender; sanctions; students.

## Pendahuluan
Penelitian  ini  membahas  mengenai implementasi  sanksi  berjenjang  pada pelanggar  tatakrama  dan  tata  tertib pada  siswa  SMA  Negeri  2  Cibeber Lebak. Secara umum tata tertib sekolah dapat  diartikan  sebagai  aturan  yang harus  dipatuhi  oleh  setiap  warga sekolah  di  tempat  berlangsungnya kegiatan
belajar mengajar (Irwansa,2014:2).
Tata  tertib  sekolah  dibentuk  untuk tujuan  mendisiplinkan  siswa  agar  setiap perilaku  siswa  sesuai  dengan  norma- norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, tata tertib bertujuan agar sekolah tetap aman,  fasilitas  sekolah  terjaga,  siswa belajar  dengan  nyaman,  dan  terjalin kerukunan  pada  setiap  siswa  dan  guru. Dengan  terlaksananya  tata  tertib,  sekolah akan  mampu  mencetak  generasi  penerus bangsa  yang  berkualitas,  bermoral  dan berakhlak mulia.
Selain  tata  tertib,  sekolah  pun memiliki hukuman bagi setiap siswa yang melanggar  tata  tertib  sekolah.  Hukuman atau  sanksi  di  sekolah merupakan reinforcement yang  negatif,  tapi  jika diberikan  secara  tepat  dan  bijak  bisa menjadi alat motivasi
(Sardiman,2012:94).
Artinya sanksi merupakan  konsekuensi  yang  bersifat negatif karena tentu tidak diinginkan oleh orang  yang  mendapatkannya,  namun  jika diterapkan  dengan  tepat  akan  menjadi motivasi bagi orang
yang mendapatkannya  seperti  menyadarkan, membuat  jera  sehingga  tidak  akan mengulang  pelanggaran,  dan  lainnya. Sanksi  yang  diberikan  di  sekolah  tentu memiliki  kriterianya  sendiri,  berbeda pelanggaran  maka  berbeda  pula  sanksi yang  diberikan  sesuai  dengan  tingkat
pelanggaran  siswa  yang  biasa  disebut sanksi berjenjang.
SMA  Negeri  2  Cibeber  merupakan sekolah  tingkat  atas  yang  berdiri  dan mendapatkan izin operasional dari Kementrian  Pendidikan  pada  tahun  2011, tetapi  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  2 Cibeber  merupakan  satu-satunya  Sekolah Menengah  Atas  yang  berada  di  Desa Citorek  Kecamatan  Cibeber  Kabupaten Lebak  yang  terdiri  dari  lima  Desa.  Tidak ada  seleksi  khusus  untuk  penerimaan siswa  baru  di  SMAN  2  Cibeber.  Siswa berkemampuan  akademis  seperti  apapun diterima  menjadi  siswa  dengan  syarat telah lulus SLTP.
Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  2 Cibeber  memiliki tata tertib sekolah yang biasa  disebut  tatakrama  dan  tata  tetib sekolah. Tatakrama dan tata tertib sekolah ini  dibuat  untuk  mengatur  siswa  SMA Negeri  2  Cibeber  agar  disiplin  sama halnya  dengan  tata  tertib  sekolah-sekolah pada umumnya. Selain tatakrama dan tata tertib  sekolah  di  SMA  Negeri  2  Cibeber terdapat  pula  sanksi  yang  diberikan  bagi siswa  pelanggar  tatakrama  dan  tata  tertib sekolah.  Sanksi-sanksi  yang  disahkan  di SMA Negeri  2  Cibeber  terdapat  pada  SK Kepala  Sekolah  SMAN  2  Cibeber No.800.2-005/SMAN.2/2014 yaitu terdapat  tiga  klasifikasi  sanksi,  sanksi ringan,  sedang,  hingga  berat.  Klasifikasi tersebut  sesuai  berdasarkan  klasifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa.
Pada  umumnya,  setiap  siswa  yang melanggar  tata  tertib  di  sekolah  akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ringan-beratnya  sanksi  yang  dilakukan oleh  siswa.  Namun  pada  kasus  di  SMA Negeri  2  Cibeber  beberapa  sanksi  tidak terlaksana  atau  diterapkan  kepada  siswa pelanggar  tatakrama  dan  tata  tertib sekolah sebagai efek jera kepada siswa.
Implementasi Sanksi Berjenjang bagi Pelanggar Tatakrama dan Tata Tertib pada Siswa SMA Negeri 2 Cibeber Lebak, Stevany Afrizal, Denny Soetrisnaadisendjaja, Jedah Nurlatifah
Berdasarkan  data  dokumen  catatan kasus siswa dan data primer pada periode 2011-2018, SMA Negeri 2 Cibeber hanya memberikan  sanksi  berupa  nasihat  untuk siswa  yang  membawa  rokok/merokok  di lingkungan  sekolah,  lalu  meminta  siswa membuat  pernyataan  tidak  mengulang pelanggaran  pada  kasus  tidak  masuk sekolah  tanpa  keterangan  selama  kurang lebih 2 bulan, serta pemanggilan orangtua ke  sekolah.  Sedangkan  untuk  kasus pelanggaran berat hamil/menghamili sekolah tidak pernah mengeluarkan siswa secara  formal  dari  sekolah,  namun  siswa sendiri  yang  mengeluarkan  diri  secara nonformal  dari  sekolah,  bahkan  pada tahun  2016  pada  kasus  pelanggaran  berat hamil/menghamili  siswa  tetap  dapat mengikuti ujian. Data tersebut
membuktikan  beberapa  sanksi  belum diterapkan  oleh  sekolah,  karena  tidak  ada sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran siswa yang bersifat ringan dan sedang.
Dalam  penerapan  sanksi  di  sekolah, elemen  yang  sangat  berperan  penting yaitu  guru.  Seorang  guru  harus  mampu bersikap  tegas  dalam  membimbing  siswa dan mampu memberikan konsekuensi atas tindakan  siswa  yang  tidak  sesuai  dengan tatakrama  dan  tata  tertib  sekolah.  Seperti dikatakan  dalam  (Rifai,2011:115)  bahwa di  dalam  situasi  formal  yaitu  pada  saat pembelajaran di kelas guru harus menunjukkan  kewibaan  dan  otoritasnya. Bahkan  jika  diperlukan  guru  dapat menggunakan kekuasaannya
untuk memaksa  siswa  untuk  belajar,  melakukan tugasnya  sebagai  siswa,  atau  mematuhi peraturan A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Konsep Tata Tertib Sekolah a. Definisi Tata Tertib Sekolah Menurut (Irwansa,2014:2) secara umum tata tertib sekolah dapat
diartikan  sebagai  aturan  yang  harus dipatuhi  oleh  setiap  warga  sekolah  di tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.  Adapun  menurut  Mulyono (dalam  Rifai,  2011:140)  tata  tertib sekolah pula memuat aturan-aturan dan peraturan  yang  baik  dan  merupakan hasil  pelaksanaan  yang  konsisten  (taat asas)  dari  peraturan  yang  ada.  Tata tertib  merupakan  sekumpulan  aturan- aturan  yang  dibuat  secara  tertulis  dan mengikat anggota masyarakat.
Tata  tertib  merupakan  aturan- aturan  ketertiban  dalam  keteraturan terhadap  tata  tertib  sekolah  merupakan kewajiban,  keharusan,  dan  larangan- larangan.  Ketertiban  berarti  kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan,  dan  keseimbangan  dalam tata  hidup  bersama  makhluk  Tuhan Yang  Maha  Esa.  Ketertiban  sekolah tersebut  dituangkan  dalam  sebuah  tata tertib  sekolah  (Keputusan  Direktur
Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 158/C/Kep/T.81 Tanggal  24  September  1981,  Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang, 1989:145).
b. Tujuan Tata Tertib Sekolah
Secara  umum,  tata  tertib  sekolah mempunyai  tujuan  utama  agar  semua warga  sekolah  mengetahui  apa  tugas, hak, dan kewajiban serta melaksanakan dengan  baik  hingga  kegiatan  sekolah dapat  berjalan  dengan  lancar.  Prinsip tata  tertib  sekolah  adalah  diharuskan. Dianjurkan,  dan  ada  yg  tidak  boleh dilakukan  dalam  pergaulan  lingkungan sekolah. Menurut Wiratomo (dalam Rifai,2011:141)  Tata  tertib  sekolah dibuat  dengan  tujuan-tujuan  sebagai berikut:
• Agar siswa mengetahui hak dan
kewajibannya;
• Agar  siswa  mengetahui  hal-hal  yang diperbolehkan dan kreativitas
• Meningkat serta terhindar dari
masalah-masalah  yang  dapat  menyulitkan dirinya.
• Agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik seluruh kegiatan  yang  telah  diprogramkan  oleh sekolah baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. c. Isi Tata Tertib Sekolah Tata tertib sekolah sebagaimana tercantum  di  dalam  Instruksi  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor 14/4/1974  Tanggal  1  Mei  1974 mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
• Tugas dan kewajiban
• Larangan-larangan bagi para siswa
• Sanksi-sanksi bagi siswa.
Tata  tertib  sekolah  baik  yang  berlaku umum  maupun  khusus,  meliputi  tiga unsur berikut:
• Perbuatan  atau  tingkah  laku  yang diharuskan dan yang dilarang
• Akibat  atau  sanksi  yang  menjadi tanggung  jawab  pelaku  atau  pelanggar peraturan
• Cara atau prosedur untuk menyampaikan peraturan kepada subjek  yang  dikenai  tata  tertib  sekolah tersebut.
Tata  tertib  sekolah  termasuk  dalam administrasi ko-kurikulum, yaitu
kegiatan-kegiatan  yang  diselenggarakan di sekolah untuk menunjang dan meningkatkan  daya  dan  hasil  guna kegiatan kurikulum.
Arikunto  (dalam  Rifai,  2011:  142) berpendapat  batasan  antara  peraturan dan tata tertib sekolah yaitu:
• Peraturan  merupakan  patokan  atau standar yang sifatnya umum yang harus
dipenuhi oleh siswa. Misalnya, peraturan  tentang  kondisi  yang  harus dipenuhi  siswa  di  dalam  kelas  pada waktu pelajaran sedang berlangsung.
• Tata  tertib  sekolah  menunjuk  pada patokan  atau  standar  yang  sifatnya khusus yang harus dipenuhi oleh siswa. Tata  tertib  sekolah  menunjuk  kepada patokan  atau  standar  untuk  aktivitas khusus,  seperti  penggunaan  pakaian seragam,  penggunaan  laboratorium,
mengikuti upacara bendera, mengerjakan tugas rumah, pembayaran SPP, dan sebagainya.

## 2. Konsep Disiplin dan Hukuman
a. Disiplin Teori disiplin dan hukuman dikemukakan  oleh  Michel  Foucault seorang  sosiolog,  filsuf,  sejarawan, sekaligus psikolog dari Prancis. Faucault  (dalam  Martono,2014:100) meluaskan  penjelasannya  mengenai penjara hukuman, dan disiplin ini untuk menjelaskan perubahan
praktik pendidikan  dalam  masyarakat  modern. Tetapi  ada  satu  hal  yang  perlu  diingat bahwa  Foucault  sama  sekali  tidak menyamakan penjara dan sekolah, akan tetapi sekolah dan penjara menanamkan pola-pola  sosial  atau  tujuan  dan  arah yang  sama.  Keduanya  sama-sama membenarkan  bahwa  adanya  sistem kekuasaan  yaitu  guru  terhadap  murid dan  melakukan  praktik  pendisiplinan. Di  sekolah  dan  di  penjara  terdapat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi  oleh  penghuninya,  misalnya ditandai  dengan  suara  bel  atau  lonceng untuk  membatasi  kegiatan,  dan  tempat untuk membatasi kekuasaan.
Disiplin dipandang sebagai sebuah teknologi kekuasaan masyarakat modern.  Pendisiplinan  adalah  sebuah mekanisme pembentukan perilaku
Implementasi Sanksi Berjenjang bagi Pelanggar Tatakrama dan Tata Tertib pada Siswa SMA Negeri 2 Cibeber Lebak, Stevany Afrizal, Denny Soetrisnaadisendjaja, Jedah Nurlatifah
individu  yang  taat  dan  patuh  pada serangkaian  norma  melalui  sistem kontrol  atau  pengawasan  terhadap individu. Pendisiplinan merupakan mekanisme  kekuasaan  yang  dilakukan untuk membentuk tubuh yang terampil dan  berguna.  Ia  juga  merupakan mekanisme kekuasaan yang positif.
Artinya,  Foucault  melihat  sekolah sebagai  tempat  praktik  mendisiplinkan dan menguasai, dalam arena pendidikan yaitu murid sebagai penghuni sekolah. sekolah dapat
menjadi  tempat  untuk  menumbuhkan sikap-sikap  dan  perilaku  individu sehingga seperti apa yang tertera dalam peraturan-peraturan yang sudah tertera. Adapun sekolah sebagai sarana praktik kekuasaan yaitu melihat bahwa penjara atau dalam hal ini sekolah ada individu atau  kelompok  yang  berperan  sebagai subjek  dan  ada  yang  berperan  sebagai objek.  Dalam  lingkup  sekolah  yang menguasai  yaitu  guru  terhadap  staf  di bawahnya,  guru  dan  staf  terhadap siswanya.  Dimana  adanya  jarak-jarak tertentu  yang  terbatas  yang  tidak terlampaui oleh siswa.
b. Hukuman atau Sanksi Pada kutipan Oliver (dalam Martono,2014:83-84) dikemukakan bahwa pada abad ke-19 hukuman yang ekstrim telah berubah dalam sistemnya. Perubahan  ini  diakibatkan  akrena masyarakat  telah  mengenal  sistem organisasi pemerintahan yang mengatur tata  perilaku  individu,  dan  di  dalam organisasi  tersebut  ada  pembagian peran  dan  fungsi  lembaga  secara  jelas.
Faktor berikutnya adalah faktor modernisasi yang menyebabkan hilangnya  adat  istiadat  atau  norma- norma  kuno  (tradisional)  yang  dianut masyarakat sebelumnya. Moralitas masyarakat  juga  semakin  berkembang,
sehingga sebuah kejahatan telah dilihat sebagai  pelanggaran  etika.  Artinya, dapat  dipahami  bahwa  sanksi-sanksi yang berlaku pada masyarakat semakin mengalami perubahan seiring perkembangan  zaman,  dan  seiring masyarakat  semakin  mengetahui  hal- hal  yang  lebih  rasional  dan  terstruktur. Sehingga  pada  taraf  hukuman  yang diberlakukan  pada  masyarakat  lebih manusiawi  dan  lebih  kepada  etika  dan moral.
Pada zaman dahulu hukuman yang berlaku  ialah  hukuman  fisik.  Namun bila  diterapkan  dalam  masyarakat modern  hukuman  fisik  identik  dengan pendidikan  kemiliteran  yang  dekat dengan  nuansa  tradisional  dan  penuh kekerasan. Hukuman di sekolah-
sekolah yang menganut ideologi konservatif  cenderung  menggunakan hukuman  fisik  yang  diberlakukan kepada  muridnya  seperti  memukul, mencubit, bahkan hingga meminta anak untuk  melakukan push  up dan sit  up sebagai  ganjaran  atas  ketidakpatuhan pada  perintah  guru.  Para  penganut hukuman konservatif berpendapat bahwa  hukuman  fisik  adalah  hukuman yang  paling  tepat  dan  dianggap  dapat mengubah  perilaku  murid.  Hukuman ini  lebih  mengedepankan  tujuan  agar murid  jera  dan  tidak  mengulang kembali  pelanggaran  yang  dibuatnya dan pelajaran bagi siswa lain agar tidak melakukan  kesalahan  yang  sama. Selain  itu,  hukuman  ini  bertujuan membuat murid menjadi malu di depan teman-temannya  karena  hukuman  ini lebih  sering  dilakukan  di  kelas  dengan disaksikan murid yang lainnya.
Menurut Foucault (dalam Martono,2014:102), hukuman fisik
yang  diterapkan  di  sekolah  masih menunjukkan  sikap  dominan  seorang
guru  di  sekolah.  Di  sekolah,  guru  di posisikan  sebagai  subjek  pendidikan dan  murid  sebagai  objek  pendidikan; guru  adalaah  penguasa  di  kelas, sedangkan  murid  menjadi  pihak  yang dikuasai; sehingga murid harus mentaati  perintah  guru.  Jadi  dalam  hal ini  ada  relasi  yang  tidak  seimbang antara murid dengan guru.
Artinya, dalam penjelasan tersebut dapat  dipahami  bahwa  hukuman  atau sanksi pada  masyarakat  modern dilihat sebagai  sanksi  yang  diberikan  kepada pelanggar-pelanggar  yang  berlawanan dengan  norma-norma  yang  sudah ditetapkan  dalam  masyarakat  dimana sanksi  tersebut  bersifat  manusiawi. Faucault (dalam Martono,2014:97) mengakatakan  bahwa  “dalam  penjara atau  dalam  arena  sanksi  tersebut terdapat  pengenalan  terhadap  nilai  dan norma  layaknya  sistem  sosial  dalam masyarakat  umum  di  luar  penjara”.
Artinya sanksi yang diberikan terhadap para pelanggar peraturan bersifat nilai- nilai  moral  yang  ditanamkan  untuk menanamkan  nilai  dan  menumbuhkan sikap  moral  pada  para  pelanggar peraturan.
Secara  lebih  sederhana  hukuman atau  sanksi  di  sekolah  merupakan reinforcement yang  negatif,  tapi  jika diberikan  secara  tepat  dan  bijak  bisa menjadi
alat
motivasi (Sardiman,2012:94).  Artinya  sanksi merupakan  konsekuensi  yang  bersifat negatif  karena  tentu  tidak  diinginkan oleh  orang  yang  mendapatkannya, namun  jika  diterapkan  dengan  tepat akan menjadi motivasi bagi orang yang mendapatkannya  seperti  menyadarkan, membuat  jera  sehingga  tidak  akan mengulang  pelanggaran,  dan  lainnya. Sanksi yang diberikan di sekolah tentu memiliki  kriterianya  sendiri,  berbeda
pelanggaran  maka  berbeda  pula  sanksi yang  diberikan  sesuai  dengan  tingkat pelanggaran  siswa  yang  biasa  disebut sanksi berjenjang.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan menggunakan teknik pengumpulan data  yaitu  observasi,  wawancara,  dan studi  dokumentasi.  Pelaksanaan  teknik pemeriksaan dan keabsahan data memiliki kriteria tertentu, yaitu: derajat kepercayaan  ( credibility ),  keteralihan ( transferability ), kebergantungan ( dipendability ), dan kepastian ( confirmability ).

## C. HASIL PENELITIAN

## 1. Perilaku Siswa Pelanggar Tatakrama dan Tertib Sekolah
Setiap  siswa  memiliki  karakteristik yang  berbeda  satu  dengan  lainnya. Karakter tersebut membedakan perilaku antara siswa satu dengan siswa lain. Sebagian siswa mengikuti tatakrama  dan  tata  tertib  sekolah,  dan sebagian  lain  justru  bertolak  belakang dengan  tatakrama  dan  tata  tertib sekolah.
Terdapat  beberapa  kebiasaan  dan perilaku  siswa  yang  sudah  melekat dalam  diri  siswa  dan  terus  menerus dilakukan oleh siswa yaitu:
a. Melanggar  Tatakrama  dan  Tata
T e rtib Sekolah
Kebiasaan  siswa  yang  sudah  menjadi habitus dalam hal ini yaitu pelanggaran terhadap  tatakrama  dan  tata  tertib sekolah yang dilakukan secara berulang,  yang  sudah  melekat  dalam diri  siswa  sehingga  sudah  menjadi karakter siswa tersebut, bahkan mempengaruhi dirinya dan
Implementasi Sanksi Berjenjang bagi Pelanggar Tatakrama dan Tata Tertib pada Siswa SMA Negeri 2 Cibeber Lebak, Stevany Afrizal, Denny Soetrisnaadisendjaja, Jedah Nurlatifah
mengendalikan serta mengatur perilaku individu tanpa ia sadari mengakibatkan kendala  bagi  elemen  lain  dalam  arena sekolah yang dalam hal ini yaitu sanksi di sekolah.
Pelanggaran  yang  dilakukan  siswa yang  sudah  berulang  kali  dilakukan bahkan  sangat  sulit  untuk  dihilangkan mengakibatkan  beberapa  sanksi  tidak dapat  diterapkan  di  Sekolah  Menengah Atas  Negeri  2  Cibeber.  Hal  demikian terjadi karena terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan siswa yang berulang  dan  terus  menerus,    bahkan siswa    tidak  merasa    jera  ketika diberikan  sanksi  berupa  nasihat, push
up , menghormat bendera, ataupun surat perjanjian. Sanksi tersebut hanya
sebatas  “kenangan  berlalu”  bagi  siswa yang melanggar.
Dari  pernyataan  di  atas,  Bordieu menjelaskan  bahwa  kebiasaan  individu yang  sudah  menjadi  habitus  akan melekat  dalam  diri  individu  dan  akan sulit  untuk  berubah  karena  sudah menjadi  perilaku  individu.  Habitus siswa  yang  sulit  dirubah  dikarenakan oleh  habitus  tersebut  sudah  melekat sebelum  siswa  memasuki  jenjang Sekolah  Menengah  Atas  dan  terus menerus  dilakukan  oleh  siswa  hingga sekarang  dan  pada  arena  yang  berbeda pun habitus tersebut tetap melekat pada diri  siswa  hingga  menjadi  karakter siswa.  Artinya  habitus  siswa  yang terlambat  masuk  ke  sekolah  sudah terpola  dalam  diri  siswa  ketika  siswa SMP  hingga  pada  jenjang  SMA. Habitus  melanggar  siswa  yang  terus berulang  tanpa  rasa  jera  merupakan kendala  besar  bagi  sekolah  dalam menerapkan  sanksi  terutama  sanksi berjenjang  atau  sanksi  sesuai  tingkat pelanggaran siswa.
b. Tidak Memiliki Rasa Segan

## Terhadap Guru
Siswa  yang  melakukan  pelanggaran  di sekolah  secara  berulang  umumnya karena salah satunya tidak ada perasaan takut  pada  guru  ataupun  staf  sekolah. Menurut  Bordieu  habitus  secara  tidak di  sadari  oleh  individu  dapat  merubah sifat  dan  perilaku  individu  kemudian mengatur  diri  individu.  Ketika  di lingkungan  sekolah,  siswa  tidak  sama sekali  memiliki  rasa  segan  dan  hormat kepada elemen sekolah yang dalam hal ini  adalah security ,  bahkan  ketika pelanggaran  mereka  diketahui  mereka sama  sekali  tidak  memiliki  perasaan takut,  bahkan  mereka  menantang. Dalam hal ini, habitus betul-betul telah melekat  dalam  diri  siswa  dan  sudah menjadi karakter siswa sehingga habitus  tersebut  justru  yang  mengatur tindakan siswa.

## 2. Lemahnya  Tindakan  Sekolah Terhadap Siswa yang Melanggar
Sekolah merupakan arena tempat siswa diatur  oleh  tatakrama  dan  tata  tertib yang  diberlakukan  di  sekolah.  Bagi siswa  yang  melanggar  tatakrama  dan tata  tertib  tersebut,  maka  guru  sebagai penanggung  jawab  terhadap  perbuatan tersebut.  Guru  bukan  hanya  sebagai pengajar, namun juga pendidik siswa di arena sekolah. Tugas guru bukan hanya memberikan  materi  di  kelas,  namun lebih  dari  itu  guru  menanamkan  sikap disiplin kepada siswa di sekolah.
Tanggung  jawab  penting  yang harus  dilakukan  oleh  guru  di  sekolah untuk mensukseskan pendidikan karakter  yaitu  dengan  menumbuhkan sikap  disiplin  kepada  siswa  terutama disiplin  diri.  Disiplin  diri  peserta  didik bertujuan  untuk  membantu  mengatasi masalah-masalah  kedisiplinan,  serta
berusaha  menciptakan  suasana  yang menyenangkan  sehingga  siswa  dapat mentaati  peraturan  yang  diberlakukan di sekolah.
a. Sekolah Sebagai Tempat Diberlakukannya Tatakrama, Tata

## Tertib dan Sanksi Berjenjang
Sekolah  sebagai  arena  pendidikan seharusnya  memiliki  hukum-hukum  yang mengatur  dan  mengendalikan  perilaku agen  atau  dalam  hal  ini  yaitu  siswa (Bordieu,  2015:  513).  Pada  kasus  di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cibeber sekolah  sebagai  arena  pendidikan  belum sepenuhnya  menerapkan  hukum-hukum keberfungsiannya  untuk  menstrukturkan siswa  di  sekolah.  Guru  dalam  hal  ini merupakan elemen sekolah yang bertanggung  jawab  dalam  menerapkan hukum-hukum  tersebut.  Hukum-hukum dalam  sekolah  yaitu  tatakrama  dan  tata tertib serta sanksi berjenjang yang berlaku ketika  tata  tertib  dilanggar  oleh  siswa sesuai dengan level pelanggarannya.
Sanksi yang berlaku  kepada siswa yang    melakukan  pelanggaran    di sekolah    seharusnya  diberikan    kepada siswa  sesuai  dengan  tingkat  pelanggaran yang dilakukan siswa.  Namun pada kasus di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  2 Cibeber sanksi belum sepenuhnya terimplementasi karena elemen
sekolah  kurang  tegas  dalam  memberikan wewenangnya  ntuk  menerapkan  sanksi kepada siswa.
Pada    wawancara    antara    guru dengan  siswa,  peneliti  dapat mengambil kesimpulan bahwa beberapa kasus pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  siswa tidak  langsung  ditindak  tegas  oleh  guru, guru  tidak  memberikan  sanksi  yang  lebih lanjut,  bahkan  guru  tidak  memasukkan kasus pelanggaran siswa ke dalam catatan kasus  kelas.  Artinya  bahwa  dalam  hal  ini arena  tidak  sepenuhnya  melaksanakan
hukum-hukum yang seharusnya berfungsi untuk mengatur agen di dalam arena.
Arena yang seharusnya membentuk karakter siswa dengan hukum  keberfungsiannya  yaitu  dengan memberikan  sanksi-sanksi  kepada  siswa dalam  kasus  ini  arena  justru  bersifat longgar  dalam  memberikan  sanksi  dan menindak  lanjut  pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Artinya bahwa sekolah  atau  elemen-elemen  sekolah seperti  guru  dan  staf  tidak  tegas  kepada siswa  yang  melanggar,  sehinga  sanksi- sanksi yang seharusnya diterapkan dengan sebagaimana mestinya, belum terimplementasi dengan baik.
b.  Sekolah  Sebagai  Tempat  Bersaing Bagi Siswa
Sekolah  bukan  saja  sebagai  tempat untuk  mendisiplinkan    siswa    dengan berbagai    aturan    di    dalamnya.  Namun sekolahpun  sebagai  ruang  bagi  siswa untuk  bersaing  dengan    siswa    lainnya dalam    bidang    akademik    maupun    non akademik.    Sebagai    contoh    nyata    salah satunya  yaitu  ketika pembagian program studi  IPA  dan  IPS.  Pada  momen  tersebut siswa    ditempatkan  sesuai    dengan kemampuan  akademis  dan  kemampuan sosial yang dimiliki.
Dikatakan  Bordieu  bahwa  modal siswa  pun  menentukan  kelas  siswa. Bagi  siswa  yang  memiliki  kemampuan akademis  di  bidang  IPA  maka  siswa akan  berada  di  kelas  IPA,  bagitupun sebaliknya  bagi  siswa  yang  mamiliki kemampuan  di  bidang  IPS  maka  siswa akan  berada  di  kelas  IPS.  Bahkan  wali kelas  XII  IPA  menjelaskan  bahwa siswa  yang  kemampuannya  lebih  baik rata-rata berada di kelas IPA.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat dipahami  bahwa  arena  sekolah  bukan saja  sebagai  tempat  mendidik  siswa namun  juga  sebagai  tempat  siswa
Implementasi Sanksi Berjenjang bagi Pelanggar Tatakrama dan Tata Tertib pada Siswa SMA Negeri 2 Cibeber Lebak, Stevany Afrizal, Denny Soetrisnaadisendjaja, Jedah Nurlatifah
dilatih  untuk  bersaing  dalam  bidang akademis. Secara tidak langsung pembagian  kelas  antara  IPA  dan  IPS telah  mengkotakan  siswa-siswa  yang memiliki  nilai  akademis  baik  dan  nilai akademis  yang  kurang  baik.  Seperti dijelaskan  oleh  wali  kelas  XII  IPA bahwa  sebagian  besar  siswa  yang berperilaku  buruk  atau  yang  memiliki nilai akademik kurang baik maka siswa berada  di  kelas  IPS.  Bahkan  pada beberapa  kejadian  ada  beberapa  siswa yang  pindah  dari  kelas  IPA  ke  kelas IPS  karena  tidak  mampu  dalam  mata pelajaran di kelas IPA.
3.  Adanya    Pengaruh    Budaya,    Relasi Sosial,    Kehormatan/Jabatan,  dan Ekonomi/Materi.
Kapital/modal merupakan sesuatu yang dimiliki  agen  untuk  bertahan  di  dalam arena. Modal dalam berbagai bentuknya membantu individu bertahan pada  masa  tertentu  (Schaefer,  2012: 14).  Kapital  dalam  kaitannya  dengan penelitian  ini  yaitu  sesuatu  yang dimiliki siswa untuk bertahan di dalam arena  sekolah.  Kapital/  modal  tidak dapat  terpisahkan  dengan  habitus  dan arena, ketika habitus siswa yang kurang baik  tertanam  dalam  diri  siswa  yang kemudian habitus tersebut.
a. Pengaruh Budaya/Kultural Bagi  Bourdieu,  modal  tidak  hanya berbentuk  barang  material,  tetapi  juga terdapat modal budaya ( cultural capital ) mengacu pada benda
nonekonomi  seperti  latar  belakang keluarga dan pengetahuan dalam hal ini yaitu  modal  intelektual  atau  modal akademis siswa. (Schaefer, 2012: 14).
Orangtua  sebagai  modal  kultural siswa  berpengaruh  terhadap  sanksi yang  diberikan  sekolah  kepadanya. Ketika  siswa  harus  mendapat  sanksi
yang  berat  akibat  pelanggaran  berat, namun  pada  praktiknya  modal  kultural siswa  dapat  mencegah  hal  tersebut. dalam  hal  ini  modal  kultural  sebagai pendukung  agen  siswa  dalam  arena sekolah  sehingga  siswa  dapat  bertahan dalam arena tersebut.
Ketika  orangtua  siswa  memiliki latar  belakang  pendidikan  rendah  itu akan berdampak pada kesadaran mereka  akan  pendidikan  anak  yang kurang  peduli,  kemudian  hal  tersebut berdampak  pula  terhadap  sanksi  yang diberikan oleh wali kelas kepada siswa.
Ketika wali kelas menginginkan kerjasama  kepada  orangtua  untuk memberikan teguran kepada siswa yang melanggar  di  sekolah,  justru  orangtua malah memaklumi pelanggaran tersebut,  hal    tersebut    akan  menjadi sia-sia    bagi  sekolah    sehingga    guru terutama  wali  kelas  merasa  percuma menerapkan    sanksi    di    sekolah, karena    ketika    siswa    tersebut  masuk ke dalam lingkungan keluarga, orangtua justru memaklumi hal tersebut. Selanjutnya  ketika  siswa  memiliki modal akademis yang rendah,
makapada  saat  tertentu  siswa  akan  lari dari  tanggung  jawabnya  yaitu  dengan meninggalkan  pembelajaran  di  sekolah akibat tidak mampu mengerjakan tugas pada  mata  pelajaran  tertentu.  Padahal modal  akademis  ini  sangat  dibutuhkan oleh siswa agar siswa mampu bertahan dan bersaing dalam arena sekolah.
Modal akademis siswa yang rendah  pada  mata  pelajaran  tertentu akan  terus  membuat  siswa  sebisa mungkin  lari  ketika  sedang  ada  jadwal mata pelajaran tersebut, hal itu
dilakukan  secara  berulang  oleh  siswa sehingga  menambah  daftar  penjang alasan-alasan siswa
melakukan
pelanggaran  sekolah,  dan  hal  inipun menjadi  hambatan  bagi  penerapan sanksi  akibat  banyaknya  siswa  yang melakukan  pelanggaran  bahkan  pada saat  siswa  tidak  paham  akan  pelajaran tertentu.  Jika  siswa  berniat  sekolah, banyak  jalan  yang  dapat  di  lakukan agar  bisa  paham  pada  mata  pelajaran tertentu  dan  seharusnya  siswa  dapat bertanya  pada  teman  sekelas  ataupun pada guru yang bersangkutan.
b. Pengaruh Relasi Sosial Pierre Bourdieu dalam (Damsar,
2012:183)  menjelaskan  modal  sosial merupakan  sumber  daya  aktual  dan potensial    yang  dimiliki    oleh  seseorang berasal    dari    jaringan  sosial    yang berbentuk  pengakuan  dan  timbal  balik dengan  kata  lain  yang  memberikan kepada seseorang dukungan  kolektif.
Penjelasan sederhana mengenai modal  sosial  yaitu  dimana  agen  memiliki jaringan  sosial  di  dalam  arena  yang mendukung agen di dalam arena tersebut. Pada  penelitian  ini,  modal  sosial  atau jaringan  sosial  yaitu  dimana  adanya kedekatan  antara  siswa  dengan  guru sehingga  mengakibatkan  interaksi  tanpa batas  antara  guru  dengan  siswa  baik  di dalam maupun di luar arena sekolah.
Jaringan  sosial  atau  hubungan  antara guru dengan siswa memberikan pengaruh bagi  siswa.  Ketika  seorang  guru  di sekolah  umumnya  menjadi  pendidik  bagi siswa namun menjadi akrab dengan siswa di  arena  sekolah  ataupun  di  luar  sekolah, modal  sosial  terebut  akan  melewati  batas wajarnya.  Karena  bagaimanapun  modal ini adalah sesuatu yang mendukung dan di butuhkan  agen  dalam  arena.  Siswa  yang memiliki  jaringan  sosial  dengan  guru melewati batas, maka siswa akan kehilangan  rasa  hormat  terhadap  guru karena  siswa  sadar  bahwa  dirinya
memiliki  relasi  sosial  dengan  guru tersebut.
c. Pengaruh Kehormatan/ Jabatan
Modal    simbolis    dijelaskan    Bourdieu yaitu    modal  prestise/kehormatan, jabatan.  Modal  simbolis  ini  berupa simbol-simbol    yang    dimiliki    oleh agen    dalam    hal    ini    yaitu  siswa. Beberapa  sanksi  tidak  terimplementasi kepada  siswa  yang  memiliki  simbol- simbol di sekolah.
Modal  simbolis  dibutuhkan  siswa untuk  dapat  melakukan  relasi  dengan siswa  lain  bahkan  dengan  guru,  modal ini  akan  membuat  siswa  lebih  dekat dengan  siswa  lain  dan  lebih  dekat dengan  guru.  Meskipun  hanya  sedikit pengaruhnya,  tetapi  pada  siswa  yang memiliki  simbol-simbol  di  sekolah beberapa guru memaklumi pelanggaran yang mereka buat sehingga pemakluman  tersebut  mengakibatkan sanksi belum dapat terimplementasikan pada siswa.
d. Pengaruh Ekonomi/ Materi
Modal  ekonomi  dijelaskan  Bordieu yaitu  modal  materi  atau  modal  yang berwujud  bentuknya.  Dalam  kaitannya dengan  penelitian  ini  yaitu  modal materi yang dimiliki siswa untuk dapat layak berada dalam lingkungan sekolah seperti  bersersagam  lengkap  dari  topi, dasi,  ikat  pinggang,  sepatu  sesuai ketentuan  sekolah.  Pada  kasus  di Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  2 Cibeber,  masih  banyak  siswa  yang kurang  lengkap  dalam  menggunakn atribut  di  lingkungan  sekolah,  seperti ke sekolah hanya memakai sendal.
Meskipun  modal  materi  tidak terlalu berpengaruh terhadap
implementasi  sanksi,  namun  beberapa kasus  membuktikan  bahwa  atribut siswa  yang  kurang  lengkap  ketika  di lingkungan  sekolah  menjadi  hal  yang
Implementasi Sanksi Berjenjang bagi Pelanggar Tatakrama dan Tata Tertib pada Siswa SMA Negeri 2 Cibeber Lebak, Stevany Afrizal, Denny Soetrisnaadisendjaja, Jedah Nurlatifah
dimaklumi oleh sekolah, karena kehadiran  siswa  ke  sekolah  jauh  lebih penting  dibandingkan  seragam  sekolah yang  tidak  lengkap.  Bahkan  ada beberapa  siswa  yang  tidak  lengkap menggunakan  seragam  sekolah  karena memang kendala dalam materi, meskipun  memang  jarang  sekali  di temukan kasus tersebut.

## Kesimpulan
Perilaku siswa yang cenderung melakukan  pelanggaran  tatakrama  dan tata  tertib  sekolah  secara  berulang tanpa  rasa  segan  terhadap  guru,  serta habitusnya  tersebut  sulit  di  rubah karena  sudah  berproses  dari  siswa tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama hingga Sekolah Menengah Atas. Beberapa siswa beralasan sering melakukan pelanggaran akibat dukungan  lingkungan,  serta  karena karakternya yang sudah buruk.
Akibatnya  sanksi  yang  diberikan  oleh guru  tidak  terimplementasi  karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh  siswa.  Pada  akhirnya  timbul pengaruh  bagi  lingkungan  pergaulan siswa maupun sekolah yang berdampak pada  tidak  terimplementasinya  sanksi yang  seharusnya  diberikan  kepada siswa. Sekolah sebagai tempat diberlakukannya sanksi memiliki tindakan  yang  lemah  terhadap  siswa yang  melanggar  tatakrama  dan  tata tertib  sekolah.  beberapa  pelanggaran yang  dilakukan  siswa  tidak  diberikan sanksi  sebagaimana  mestinya  serta sanksi  yang  berlaku  hanya  teguran, nasihat,  push  up,  membuat  surat perjanjian,  hormat  bendera,  tanpa  ada sanksi lain yang lebih berat. Selain itu, sekolahpun  sebagai  tempat  siswa bersaing dengan siswa lain baik secara
akademis maupun non akademis, salah satuya  yaitu  dengan  adanya  tes akademis  untuk  pengkasifikasian  kelas IPA  dan  IPS,  dengan  ada  klasifikasi kelas  tersebut  menjadikan  adanya anggapan  kelas  baik  dan  kelas  buruk sehingga  pada  kelas  baik  tersebut sekolah cenderung lemah dalam penerapan sanksi. Adanya  beberapa  modal  sebagai pendukung  siswa  di  sekolah  yang berpengaruh terhadap lemahnya beberapa  sanksi  pada  siswa  yang melakukan pelanggaran. Latar belakang  keluarga  sebagai  modal kultural berpengaruh terhadap kebijakan sekolah dalam memberlakukan sanksi, ketika keluarga siswa  memiliki  kesadaran  pendidikan yang lemah sehingga tidak sepenuhnya mendukung  kegiatan  siswa  di  sekolah akibatnya banyak siswa yang berperilaku  buruk  dengan  melanggar tata  tertib  sekolah.  Selanjutnya  relasi sosial  antara  guru  dan  murid  yang terjalin melampaui batas pun berpengaruh  terhadap  siswa,  ketika siswa  melakukan  pelangagran  siswa tidak  merasa  takut  karena  dirinya memiliki  relasi  sosial  dengan  guru, sehingga  meskipun  siswa  melakukan pelanggaran  di  sekolah,  siswa  tetap dalam  kondisi  aman.  Selanjutnya, siswa yang memiliki jabatan tertentu di sekolah  jarang  diperhatikan  sisi  buruk siswa  sebagai  pelanggar  tata  tertib sekolah  karena  siswa  di  sisi  lain memiliki  kekuatan  dengan  jabatan yang  dimilikinya.  Meskipun  tidak terlalu  berpengaruh,  tetapi  banyak siswa  yang  tidak  memiliki  modal ekonomi  tetap  dapat  masuk  ke  dalam lingkungan  sekolah  dan  tidak  ada sanksi  untuk  hal  tersebut  meskipun termasuk ke dalam pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Bourdie,  Pierre.  2015. Arena  Produksi Kultural  (Sebuah  Kajian  Sosiologi Budaya). Sidorejo: Kreasi Wacana
Martono, Nanang. 2014. Sosiologi Pendidikan Michael Foucault (Pengetahuan,  Kekuasaan,  Disiplin, Hukuman Dan Seksualitas). Jakarta: Raja Grafindo Persada Moleong. 2006. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya. Rifai, Muhammad. 2011. Sosiologi
Pendidikan ( Struktur Dan  Interaksi Sosial  Dalam Institusi Pendidikan) .
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Sardiman.  2012. Interaksi  Dan  Motivasi Belajar-Mengajar .  Jakarta:  Raja Grafindo. Schaefer,  Richard  T.  2012. Sosiologi
(Sociology) . Jakarta:
Salemba Humanika