SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
e-ISSN : 2621-7007

## PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
Laurensius Arliman S Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Padang Laurensiusarliman@gmail.com

## ABSTRAK
Penanaman  modal  hams  menjadi  bagian  dari  penyelenggaraan  perekonomian  nasional  dan ditenrpatkan  sebagai  upaya  nreningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  menciptakan  lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi bei-kelanjutan, meniirgkatkair kapasitas dan kemampuan teknologi  nasional,  mendorong  ekonomi  'kerakyatan,  mengolah  potensi  ekonomi  petensial  menjadi ekonomi  riil  dengan  menggunakan  dana  yang  berasal,  'baik  dari  dalam  negeri  marrpun  dari,  luar negeri,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Penanaman  modal  asing  di  daerah  mempakan salah  satu  dampak  dengarr  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2607  Tentang Penanaman  Modal,  tulisan  ini  lrendak  menjelaskan  bagaimana  konsep  penanaman  modal  asing  di daeralr  serta  bagaimana  dampak  penanaman  modal  asing  di  sumatera  bar'at.  Untuk  menjawab  hal tersebut,  artikel  iiri  menggunakan  penelitiarr  yuridis  normatif  dan  juga  menghinakan  beberapa  teori penanaman  modal.  Sehingga  dapat  ditemukan  suatu  jawaban  bahwa  konsep  penanaman  modal  asing di,  daerah,  sudah  diatur  dengan  baik  didalam  undang-undang  penanaman  modal,  namun  perlu pengawasan yang lebih baik dari masyarakat, pemerintah dan investor. Ada dampak negatif dan positif dari  penanaman  modal  asing  di  Sumatera  Barat,  lral  tersebut  bisa  diatasi  asalkan  tidak  melanggai. aturan yang ada, adat istiadat dan kerifan lokal Sumatera Barat.
Kata Kunci: Penananaman Modal Asing ؛Sumatera Barat

## ABSTRACT
Investments  should  be  part  oj.the  implementation  oj  the  national  economy  andplacetl  in  an ejfort  to  boost  national  economic  growth,  create  .Jobs,  promote  sustainable  economic  development, enhance  capacity  and  national  technology,  encouraging  people's  economy,  making  the  economic potential petensial become 'real economy using funds der'ived, botlr domestically and from abroad, as well as improving the welfare oj.society. Foreign investment in. 'the region is one oj' the im.pacts with the  enactment  ojLaw  No.  25  oj.2007  on  Investment,  this  article  will  explain  how  tire  corrcept  oj' foreign investment in the r'egion and how the impact oj'foreign investment in West Sumatra. To answer that, tlris article uses a normative juridical research and also 'Use some investment theory. So you can find an answer’ tlrat the concept of foreign investment in tire re.gion is set well within tire. law ١ s of capita.! investment, but it needs be.tte.r oversight from tire public, government and investor. There are positive and negative i'mpacts of foreign investment in We.st Sumatra, 'it ctrn be overcome as long as it  does  not  violate  the  existing  rules,  customs  a.nd  local  wisdom  of  West  Sumatra.. Keywords: Foreign investment; West Sumatra PENDAHULUAN
Penanaman  modal  asing  berperan  penting  dalam,  pemban^inan  baik  bagi  negara  maju maupun negara berkembang, begitu juga di Indonesia pada khususnya. Indonesia adalah sebuah negara yang sedang berkembang dalam berbagai aspek pembangunan. Tujuan, dan arah pemban^inan nasional yaitu  berusaha  mewujudkan  suatu  masyarakat  adil  dan  makmur,  dimana  masyarakat  yang  adil  dan makmur itu akan diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, di antaranya bidang ekonomi (Aminuddin Ilmar, 2007, 1). Adapun tujuan dan arah pembangunan saat ini lebih terkonsentrasi pada

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007
aspek ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi itu sendiripun membutuhkan para penanam modal yang ingin berinvestasi guna menunjang kenaikan devisa negara. Para penanam modal itupun dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, yang penting penanaman modal asing (PMA) tidak melahirkan utang bara (Huala Adolf, 2004, 6).
Penanaman modal sendiri adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal  dalam  negeri  maupun  penanam  modal  luar  negeri  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  PMA. Kegiatan itu  sendiri menggunakan  dana  yang  berasal dari  penanam modal  tersebut  kedalam  kegiatan ekonomi.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal  (UUPM) disebutkan  bahwa:  ”Tujuan  penanaman  modal  harus  menjadi  bagian  dari  penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan  lapangan  keija,  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan,  meningkatkan kapasitas  dan  kemampuan  teknologi  nasional,  mendorong  ekonomi  kerakyatan,  mengolah  potensi ekonomi  petensial  menjadi  ekonomi  riil  dengan  menggunakan  dana  yang  berasal,  baik  dari  dalam negeri  maupun  dari  luar  negeri,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat”.  Untuk  menarik  para penanam  modal  tersebut  berbagai  upaya  dilakukan  oleh  pemerintah.  Pada  saat  ini  setiap  daerah diberikan  hak  otonomi  untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri  namun  masih  dibawah  kontrol pemerintah pusat. Berkaitan dengan itu, dalam pasal 1 ayat (11) UUPM, disebutkan bahwa: “Otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang,dan  kewajiban  daerah  otonomi  untuk  mengatur  dan  menguras  sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan”.
Dengan  adanya  UUPM  diharapkan  dapat  menjadi  acuan  dalam  proses  penyelenggaraan modal,  serta  menjembatani  segala  kepentingan-kepentingan  yang  ada,  baik  itu  dari  pihak  penanam modal  maupun  penerima  modal.  Namun  pembentukan  UUPM  itu  diharapkan  tidak  menjadi penghambat  proses  penanaman  modal  itu  sendiri.  Penyelenggaraan  penanaman  modal  hanya  dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui  perbaikan  koordinasi  antar  instansi  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  penciptaan birokrasi  yang  efisien,  kepastian  hukum  di  bidang  penanaman  modal,  biaya  ekonomi  yang  berdaya saing  tinggi,  serta  iklim  usaha  yang  kondusif  di  bidang  ketenagakerjaan  dan  keamanan  berusaha. Dengan  perbaikan  berbagai  faktor  penunjang  tersebut,  diharapkan  realisasi  penanaman  modal  dapat membaik  secara signifikan ,  sehingga  para  penanam  modal  dapat  tertarik  dan  yakin  dengan  semua faktor penunjang tersebut.
Pemerintah  Sumatera  Barat  pastinya  menerapkan  hal  yang  demikian  untuk  menarik  para penanam modal untuk menanamkan modal mereka di daerah Sumatera Barat. Untuk menarik penanam modal  tersebut  pemerintah  Sumatera  Barat  pada  khususnya  memberikan  kemudahan  dengan  jalan birokrasi yang lebih mudah, kepastian hukum yang jelas, keterbukaan dan lain-lain dibuat berimbang. Dengan potensi yang ada, pemerintah Sumatera Barat mengupayakan bagaimana agar penanam modal tersebut  tertarik  untuk  menanamkan  modal  mereka  di  Sumatera  Barat.  Pemerintah  Sumatera  Barat membuka peluang seluas-luasnya tehadap bidang-bidang yang akan dijadikan tempat menanam modal bagi  penanam  modal  tersebut.  Sesuai  dengan  Pasal  12  ayat  (1)  UUPM  menjelaskan  tentang  bidang usaha yang dapat di jadikan tempat penanaman modal adalah “Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka  bagi  kegiatan  penanaman  modal,  kecuali  bidang  usaha  atau  jenis  usaha  yang  dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan”.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  penanaman  modal  itu  hendaknya  juga  memberikan  dampak positif  yang  lain,  sebagai  penyelenggaraan  perekonomian  nasional,  berpotensi  menciptakan  lapangan

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
e-ISSN : 2621-7007
keija,  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  meningkatkan  daya  saing  masyarakat  daerah sehingga  berdaya  saing  tinggi.  Dengan  jumlah  masyarakat  Sumatera  Barat  yang  besar  potensi penyerapan  tenaga  kerja  diharapkan  dapat  dijadikan  peluang  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  di  Sumatera  Barat,  peningkatan  potensi  masyarakat  serta  peningkatan  pengetahuan  akan teknologi. Dalam pasal 10 ayat (1) UUPM disebutkan perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan  tenaga  kerja  harus  mengutamakan  tenaga  kerja  warga  negara  Indonesia.  Sedangkan terhadap  peningkatan  potensi  masyarakat  dalam  pasal  10  ayat  (3)  UUPM  disebutkan  perusahaan penanam  modal  wajib  meningkatkan  kompetensi  tenaga  kerja  warga  negara  Indonesia  melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  yang  dikemukakan  diatas  maka  perumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  konsep  yang  baik  terhadap pengaturan  penanaman  modal  asing  di  daerah?  2)  Bagaimana  implikasi  yang  timbul  dari diberlakukannya  undang-undang  penanaman  modal  terhadap  penanaman  modal  asing  di  Sumatera Barat?

## METODE PENELITIAN
Penelitian karya ilmiah ini, beijenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) (Zainuddin Ali, 2010, 302). Pada penelitian yuridis normatif penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti pengaturan penanaman luodal, yaitu meneliti pengaturan penanaman modal asing di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penelitian ini akan melihat nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue dengan cara pendekatan- pendekatan (approach) yang digunakan, antara lain: 1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute  Approach). Pendekatan  perundang-undangan  mempakan  suatu  hal  yang  mutlak  dalam penelitian  yuridis  normatif,  karena  yang  akan  diteliti  adalah  berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi fokus  sekaligus  tema  sentral  suatu  penelitian  (Johnny  Ibrahim,  2006,  302).  Pendekatan  perundang- undangan  dilakukan  deirgan  menelaah  senrua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang ditangani; 2) Pendekatan Historis ( Historical Approach). Pendekatarr historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari wakhi ke waktu. Pendekatan ini  sangat  membanhi  peneliti  untuk  memahami  filosofi  dari  aturan  hukum  dari  waktu  ke  waktu. Disamping  itu,  melallui  pendekatan  demikian  penelitian  ini  juga  dapat  memahami  perubahan  dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut (Johnny Ibrahim., 2006, 206). Penelitian

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
e-ISSN : 2621-7007
normatif  yang  menggunakan  pendekatan  sejarah  memungkinkan  seorang  peneliti  untuk memahami  hukum  secara  lebih  mendalam  tentang  suatu  pengaturan  hukum  tertentu  sehingga  dapat memperkecil  kekeliruan,  baik  dalam  pemahaman  maupun  penerapan  suatu  lembaga  atau  ketentuan hukum  tertentu  (Satjipto  Raharjo,  1986,  332);  dan  3)  Pendekatan  Kasus (Case  Approach). Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (case approach), dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari  penerapan  norma-  norma  atau  kaidah  hukum  yang  dilakukan  dalam  praktik  hukum (Laurensius Arliman S, 2018, 114). Pendekatan kasus (case approach) tidak sama dengan studi kasus (case study). Dalam pendekatan kasus beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum.  Sedangkan  studi  kasus (case  study), adalah  suatu  studi  terhadap  kasus-kasus  tertentu  dilihat dari berbagai aspek hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Yang Baik Terhadap Pengaturan Penanaman Modal Asing di Daerah
Dalam  kegiatan  penanaman  modal  asing,  penanam  modal  asing  adalah  pihak  yang  terlibat dalam  proses  penanaman,  modal  yang  mana  pihak  penanam  modal  tersebut  berasal  dari  warga negara  asing,  badan  usalra  asing,  atau  pemerintah  asing.  Adapun  pengertian  penanaman  modal menurut  Pasal  1  angka  1  UUPM  yaitu:  “Peiranaman  modal  adalah  segala  benUrk  kegiatan menanam  motlal,  bai.k  oleh  penanam  modal  dalam  negeri  maupun  penanam  -modal  asing  unuk melalmkan usaha di wilayah negara Indonesia". Adapun pengertian PMA menurut Pasal 1 angka 3 PMA yaitu: “Penanaman modal asing adalah 'kegiatan menanam modal untuk melalukan usaha di wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  penanam  modal  asing,  baik  yang menggunakan modal asing sepenuhnya mattpun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri".
Pertengahan dasawarsa tahun 1960 merupakan masa suram bagi perkembangan perekonomian Indonesia.  Tingkat  produksi  dan  penanaman  modal  di  berbagai  selrtor  utama  menunjukkan kemunduran  sejak  pertuulaan  tahun  1966  bahkan  sangat  mungkirr  lebih  rendah  dari  pada  tahun 1938. Sektor industri yang di harapkan uni memacu pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan 'bahkan  mengalami  stagnasi.  Hal  tersebut  menyebabkan  dasawarsa  tahun  mengalami  defisit anggaran  belanja  negai.a  mencapai  50%  dari  pengeluaran  total  negara  dan  mengakibat-kan penerimaan  ekspor  sangat  meirurun,  terjadinya  hiper  inflarrsi  dan  pada  akhirnya  mengakibatkan lumpuhnya perekoiromian nasional.
Muhammmad  Sadli  menguraikan  kebijakan  ekonomi  yang  ditempuh  olelr  penrerintah  orde baru pada waktu irn adalah dengan: a) membangun kembali perekonomian di atas prinsip-prinsip ekorromi pasar, perekonomian terbuka, iklim moneter yang stabil serta pembatasan campur tangan dalam kegiatan perekonomian: b) mengubah System ekononri yang alokatif dan distributif menjadi System ekonomi insentif: c) Meransang kaum entrepreneur. untuk mengadakan investasi, inovasi dan  produksi  melalui  mekanisme  harga,  kebijaksanaan  pajak  dan  tarif,  perkreditan  dan kebijaksanaan  anggaran  dan  moneter:  d)  Menarik  investasi  dan  bantuan  luar  negeri  (Moeljarto, 1887, 87).
Terjadinya  pergeseran  struktur  perekonomian  secara  garis  besar  dan  mengakibatkan  strategi pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang  dijadikan  prioritas  sasaran  oleh  pemerintah  orde  baru.  Peranan yang  dimainkan  oleh  modal  asing  dan  bantuan  luar  negeri  juga  menjadi  faktor  penentu  dalam  laju pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Banyaknya  industri-  industri  yang  lahir  akibat  penanaman  modal

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007
khususnya  penanaman  modal  asing  serta  perbaikan-perbaikan  sarana  dan  prasarana  dengan menggunakan bantuan luar negeri merupakan suatu keterikatan yang tidak terbantah bahwa peran yang dimainkan  oleh  modal  asing  dan  bantuan  luar  negeri  dengan  laju  perekonomian  nasional mengakibatkan  terciptanya  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  bagi  kehidupan  masyarakat Indonesia.
Terlepas dari pendapat pro dan kontra terhadap kehadiran investasi investasi asing, namun secara teoritis  kiranya  dapat  dikemukakan,  bahwa  kehadiran  investor  asing  di  suatu  negara  mempunyai manfaat  yang  cukup  luas  ( multiplier  effect ).  Manfaat  yang  dimaksud  yakni  kenadiran  investor  asing dapat menyerap tenaga keija di negara penerima modal, dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri  sebagai  bahan  baku,  menambah  devisa  apalagi  investor  asing  yang  berorientasi  ekspor,  dapat menambah  penghasilan  negara  dari  sektor  pajak,  adanya  alih  teknologi  ( transfer  of  technology) maupun  alih  pengetahuan (transfer  of  know  how). Dilihat  dari  sudut  pandang  ini  terlihat  bahwa kehadiran  investor  cukup  beiperan  dalam  pembangunan  ekonomi  suatu  negara,  khususnya pembangunan ekonomi di daerah di mana FDI (Foreign Direct Investment) menjalankan aktifitasnya (Sentosa Sembiring, 2007, 23).
Penanaman  modal  juga  di  harapkan  dapat  membantu  pemerintah  dalam  pemecahan  masalah lapangan  pekerjaan,  tingkat  pertumbuhan  angkatan  kerja  tiap  tahunnya  mengalami  peningkatan  yang cukup tinggi. Selain itu pihak penanam modal juga di harapkan peranannya dalam memperbesar devisa Indonesia lewat ekspor produksinya ke luar negeri. Dari segi manfaat terdapat dua dampak utama dari penanaman  modal  yang  menguntungkan  Indonesia.  Pertama,  meningkatnya  pendapatan  riil  (seperti tertampungnya  masyarakat  Indonesia  sebagai  tenaga  kerja).  Kedua,  yaitu  adanya  manfaat  tidak langsung seperti di kenaikannya teknologi dan pengetahuan baru.
Peranan  penanam  modal  asing  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  semakin  nyata. Meskipun  ditemukan  beberapa  kelemahan  yang  sifatnya  teknis  operasional  seperti  lemahnya pengawasan  aparat  yang  terkait  terhadap  pemakaian  tenaga  kerja  asing  yang  berlebihan  dalam  suatu perusahaan  modal  asing  dan  belum  sepenuhnya  hasil  produknya  di  ekspor.  Perusahaan-perusahaan modal asing pun w r ajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan yang tidak merugikan kepentingan negara Indonesia (I.G.Rai Widjaya, 2000, 29).
Dinamika pembangunan nasional memerlukan langkah-langkah pembaharuan di berbagai bidang. Apalagi Indonesia saat ini telah memasuki dekade pembangunan dan berada pada posisi transnasional untuk  menuju  negara  yang  maju,  aman,  adil  dan  sejahtera.  Diperlukan  langkah-langkah  terhadap kesiapan sumber daya manusia untuk mengantisipasi setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Oleh  karena  itu,  perlu  dirumuskan  kerangka  dasar  dan  arah  kebijakan  pengembangan  penanaman modal untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan memacu gerak pembangunan nasional.

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007
Indonesia  memiliki  potensi  sumber  daya  alam  yang  relatif  besar.  Namun  jika  ditinjau  dari implementasi  pelaksanaan  kebijakan  penanaman  modal,  sumber  daya  alam,  yang  dimiliki  Indonesia belum  memiliki  pengolahan  secara  maksimal  dan  memadai.  Pengolahan  potensi  ekonomi  dapat menghasilkan barang dan jasa. Pengolahan tersebut bukan hanya memerlukan modal yang besar tetapi juga teknologi yang memadai, keterampilan {.skills ) dan management yang mana semuanya baru dapat diperoleh  apabila  suatu  pengelolaan  potensi  ekonomi  memiliki  kucuran  modal  yang  besar  yaitu melalui kegiatan penanaman modal termasuk penanaman modal asing. Pemerintah mungkin saja dapat melakukan  hal  tersebut  sendiri,  namun  karena  keterbatasan  modal,  teknologi,  kemampuan  akan keterampilan serta management secara rasional penanaman modal memerlukan keterlibatan pihak lain untuk mendukung dan membantu pengelolaan tersebut.
Mencermati  potensi  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  dan  bentuk  pengelolaan  yang  belum maksimal, otomatis memberikan potensi yang cukup besar dan memungkinkan penanam modal untuk mengembangkan  potensi  yang  dimilikinya.  Berbagai  bentuk  kebijakan  yang  ditawarkan  untuk menjamin dan mempermudah pelayanan dan perizinan penanaman modal dan hal tesebut ikut menjadi salah  satu  daya  tarik  bagi  pengembangan  penanaman  modal  di  masa  depan.  Prospek  pengembangan penanaman  modal  khususnya  penanaman  modal  asing  sangatlah  menjanjikan.  Namun,  pemerintah harus  mampu  membuat  berbagai  kebijakan  yang  mendukung  kegiatan  ekonomi  secara f  air dan  adil serta tetap memprioritaskan kepentingan Indonesia didalamnya. Menjanjikan Indonesia sebagai salah satu  negara  tujuan  penanaman  modal  tidaklah  sulit  jika  ekonomi  nasional  negara  stabil,  keamanan dapat terjaga dengan baik dan kepastian hukum dapat diciptakan..
Pengembangan  penanaman  modal  asing  sangat  dibutuhkan  untuk  mendorong  dan  memacu perkembangan  penanaman  modal  di  Indonesia.  Kebijakan  yang  dibuat  untuk  mengatur  penanaman modal bukanlah dimaksud untuk mempersempit ruang jangkauan dalam melakukan usaha tetapi justru memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai dan menciptakan sinergitas hubungan dengan negara penerima modal (host country) agar lebih serasi dan berimbang dalam perolehan hasil. UUPM dinyatakan  berlaku  sejak  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007 Nomor 67 pada tanggal 26 April 2007. Dengan lahirnya UUPM secara tidak langsung menggantikan undang-undang  tentang  penanaman  modal  yang  lama  yaitu,  Undang-  undang  Nomor  1  Tahun  1967 tentang  Penanaman  Modal  Asing  dan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1968  tentang  Penanaman Modal Dalam Negeri yang sudah digunakan selama lebih kurang empat puluh tahun. Pada hakekatnya jika  dikaji  jauh  kebelakang  cita-cita  bangsa  Indonesia  adalah  kebebasan  untuk  hidup  mandiri membangun  masyarakat  adil  dan  makmur  diatas  bumi  Indonesia  yang  kaya  berbagai  sumber  daya alam.  Cita-cita  bangsa  Indonesia  merupakan  cita-cita  luhur  bangsa  yang  terpatri  dalam  pembukaan Undang-Udang Dasar 1945.
UUPM  menjelaskan  bahwa  latar  belakang  dikeluarkannya  Undang-undang  ini  adalah  dengan menimbang  sebagai  berikut:  a)  bahwa  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945  perlu  dilaksanakan  pembangunan  ekonomi  nasional  yang  berkelanjutan dengan  berlandaskan  demokrasi  ekonomi  untuk  mencapai  tujuan  bernegara;  b)  bahwa  sesuai dengan  amanat  yang  tercantum  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  XVI/MPR/1998  tentang  Politik  Ekonomi  dalam  rangka  Demokrasi  Ekonomi, kebijakan  penanaman  modal  selayaknya  selalu  mendasari  ekonomi  kerakyatan  yang  melibatkan pengembangan  bagi  usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan  koperasi;  c)  bahwa  untuk  mempercepat pembangunan  ekonomi  nasional  dan  mewujudkan  kedaulatan  politik  dan  ekonomi  Indonesia

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018

## e-ISSN : 2621-7007
diperlukan  peningkatan  penanaman  modal  untuk  mengolah  potensi  ekonomi  menjadi  kekuatan ekonomi  riil  dengan  menggunakan  modal  yang  berasal,  baik  dari  dalam  negeri  maupun  dari  luar negeri; d) bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan kcikutseitaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif,  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  efisien  dengan  tetap  memperhatikan kepentingan  ekonomi  nasional;  e)  bahwa  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1967  tentang Penanaman  Modal  Asing  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Pembahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti  karena  tidak  sesuai  lagi  dengan  kebutuhan  percepatan  perkembangan  perekonomian  dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;
B. Dampak Yang Timbul Dari Diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Terhadap Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat.
Jika  berbicara  lebih  lanjut  tentang  dampak  yang  timbul  dari  diberlakukannya  UUPM terhadap  Penanaman  Modal  Asing  di  Sumatera  Barat,  maka  terlebih  dahulu  kita  tinjau  pengaruh dari  undang-undang  ini  secara  nasional.  Lahirnya  UUPM  tentu  saja  membawa  dampak  terhadap sektor  perekonomian  di  Indonesia,  apakah  itu  dampak  positif  maupun  dampak  negatif.  Namun sepeiti  yang  kita  ketahui  suatu  perundang-  undangan  maupun  peraturan  yang  dibuat  oleh pemerintah selalu bertujuan positif yaitu demi kepentingan bangsa dan negara sehingga membawa kesejahteraan yang nantinya dirasakan oleh rakyatnya. Sebelum lahirnya UUPM, semua kegiatan yang  berkaitan  dengan  kegiatan  penanaman  modal  khususnya  penanaman  modal  asing  dapat dikatakan  belum  memiliki  pengaturan  terbaru  yang  dapat  mengakomodasi  segala  kepentingan penanaman modal dan menjadi titik tolak yang dapat diandalkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi  nasional  yang  berkelanjutan  dengan  berlandaskan  demokrasi  ekonomi  untuk  mencapai tujuan negara yang telah dicita-citakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Ini  tidak  berarti  kegiatan  penanaman modal asing  di Indonesia  selama ini tidak memiliki pengaturan,  tetapi  pengaturan  yang  sudah  ada  sebelum  UUPM  dianggap  sudah  tidak  mengikuti perkembangan kegiatan penanaman modal yang ada saat ini. Jadi lahirnya UUPM ini diharapkan dapat menjadi sekat pengaturan sekaligus upaya
pemerintah  untuk  menarik  para  penanam  modal  khususnya  penanam  modal  asing  untuk  melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Pada UUPM ini juga di jelaskan prosedur penanaman modal, jaminan  kepastian  hukum,  hak,  kewajiban  serta  tanggung  jawab  penanam  modal  yang  membantu efektifitas  kegiatan  penanaman  modal  di  Indonesia,  serta  mengatur  penanaman  modal  dalam  negeri dan penanaman modal asing di Indonesia sehingga lebih terarah dan teratur dalam pelaksanaannya.
Oleh  karena  itu,  untuk  memahami  secara  utuh  apa  yang  terkandung  dalam  UUPM  yaitu UUPM  A  perlu  dicermati  bahwa  lahirnya  undang-undang  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari perkembangan  masyarakat,  khususnya  komunitas  pelaku  usaha  yang  demikian  dinamis,  baik  dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini juga di tunjang dengan masa sekarang ini yang lebih dikenal sebagai era globalisasi, yang mana arus perputaran modal pun dengan demikian cepat berpindah dari satu tempat ketempat lain.
Gebrakan dari perubahan yang terdapat dalam ketentuan UUPM khususnya pada penanaman modal asing sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
e-ISSN : 2621-7007
adalah:  1)  Pada  UUPM  yang  terbaru  ini  dijelaskan  pengaturan  mengenai  pengembangan  penanaman modal  bagi  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan  koperasi  (terdapat  dalam  pasal  13  UUPM);  2) Penjelasan yang lebih spesifik tentang hak, kewajiban, dan tanggung jaw r ab penanam modal (terdapat dalam pasal 14 UUPM); 3) Apresiasi tersendiri yang diberikan oleh pemerintah bagi penanam modal (terdapat  dalam  pasal  18  angka  3  UUPM);  4)  Masa  perizinan  Hak  Atas  Tanah  yang  diperpanjang (terdapat  dalam  pasal  22  UUPM);  5)  Pelayanan  terpadu  yang  bertujuan  untuk  membantu  penanam modal  dalam  memperoleh  kemudahan  pelayanan,  fasilitas  fiskal  dan  informasi  mengenai  penanam modal  (terdapat  dalam  pasal  26  UUPM);  6)  Penyelenggaraan  penanaman  modal  berdasarkan  asas otonomi daerah dan tugas pembantuan serta dekonsentrasi (terdapat dalam pasal 27 UUPM); 7) Badan Koordinansi  Penanaman  Modal  sebagai  badan  koordinasi  pelaksana  kebijakan  penanaman  modal (terdapat dalam pasal 27); 8) Adanya pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus (terdapat dalam pasal 33 UUPM).
Berbicara  lebih  lanjut  tentang  pengaruh  UUPM  terhadap  prosedur  penanaman  modal  yang teijadi di Sumatera Barat, maka lebih dahulu kita tinjau pengaruh keberadaan UUPM ini secara umum. Lahirnya UUPM tentu saja membawa pengaruh terhadap dunia perekonomian di Indonesia, apakah itu pengaruh  positif  maupun  pengaruh  negatif.  Namun  jika  dilihat  tujuan  dari  lahirnya  suatu  peraturan perundang- undangan selalu bertujuan positif yaitu demi kepentingan bangsa dan negara.
Sebelum lahirnya UUPM semua kegiatan penanaman modal bisa dikatakan berjalan dengan peraturan  yang  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi  saat  sekarang  ini.  Ini  bukan  berarti  peraturan yang  ada  sebelum  dikeluarkannya  UUPM  tidak  mengatur  tentang  penanaman  modal.  Dengan berlakunya  UUPM,  maka  investor  yang  ingin  menanamkan  modalnya  di  Indonesia  diharapkan  akan lebih mudah dan semakin berminat untuk berinvestasi. Hal ini disebabkan oleh karena prosedur dalam penanaman  modal  di  Indonesia  sudah  mengalami  perombakan  guna  memberikan  daya  tarik  kepada investor  serta  diberikannya  berbagai  fasilitas  oleh  pemerintah  sebagai  wujud  keseriusan  pemerintah untuk menarik investor untuk berinvestasi ke Indonesia. Walaupun aturan

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
e-ISSN : 2621-7007
mengenai  pedoman  dan  tata  cara  pemohonan  penanaman  modal  sudah  ada  dengan  di keluarkannya  Keputusan  Menteri  Investasi/  Kepala  BKPM  melalui  Keputusan  Menteri Investasi/Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Nonror  38  Tahun  1999  tentang  Pedoman  dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Tetapi lahirnya UUPM adalah tetap merupakan produk hukum terbaru  yang  mengatur  penanaman  modal  baik  penanaman  modal  dalam  negeri  maupun  penanaman modal asing.
Mengenai  prosedur  penananran  modal  di  Sumatera  Barat  dapat  dittraikan  sebagai  berilmt: Calon investoi. mendatangi kantor BKPM Provinsi Sumatera Barat di Padang untuk mencari infonnasi tentang bidang usaha apa yairg akan menjadi tempat tujuan investasi. Bila bidang usaha tersebut tidak masuk  kedalam  Daftar  Negatif  Investasi,  berarti  bidang  usaha  yang  akan  menjadi  tempat  ftrjuan investasinya  tersebut  terbuka  atau  boleh  dilakukan  penanaman  modal  terlradapnya.  Setelah  itu  oleh bagian  perencanaan  si  Investor  diberi  model  I  PMDN/model  I  PMA,  yang  pada  model  I  PMA dicantumkan  komposisi  kepemilikan  saham  asing  dan  saham  dari  pen^rsaha  lokal.  Model  i.ni  haius diisi  dengan  benar,  sebab  bila  terjadi  kesalalian  yang  disengaja  unmk  kepentingan  si  calon  investoi' maka  terhadap  calon  investor  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi.  Disamping  hartts  mengisi  model tersebut,  calon  invest-or  hartts  pula  melengkapi  persyaratan  aplikasi  sesuai  dengan  SK  Nomor  57 Tahun 2004 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Permohonan Penanaman Modal yaitu: a) Akte pendirian  perusahaan  yag berbenUik  badan  hukum  dengan mencantumkan  sektor  bidang  usaha  yang bersangtoan;  b)  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP);  c)  Uraian  proses  produksi;  dan  d)  Pencegalran peirccmaran lingkungan.
Disamping hal diatas ada pula persyaratan khusus: a) Unftlk badan usaha: 1) Neraca Talrun Terakhir  (Koperasi);  2)  BUMN  berbentuk  persero.  Persetujuan  Menteri  Keuairgan  atas  rencana Investasi; 3) BUMN berbentuk perusahaan umum. Persetujuan Menteri teknis yang bersangkutan; dan 4)  Perusahaan  Daerah,  Persetujuan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  Provinsi:  b)  Bidang  usaha pertambangan.  Melampirkan  surat  izin  penambangan  daerah  (SIPD)  /  kuasa  pertambangan  (KP), Bidang pertanian menggunakan areal harus ada keputusan Menteri Keliutanan. Bidang usaha tertutup dalam  Daftar  Negatif  Investasi  untuk  hasil  produksinya  di  ekspoi..  (Melampirkan  pernyataan pembeliair yang diketahui olelr Kedutaan Besar. Negara yang bersangkutan).
Setelah  model  I  PMDN/model  I  PMA  ini  diis'i  olelr  calon  investor,  nraka  oleh  BKPM Provinsi  Sumatera  Bar ٠ at  permohonan  itu  dibawa  dalam  rapat  koordinasi  dengan  mengundang instansi yang terkait. Bila rapat koordinasi rrrenganggap tidak ada pernrasalalran maka permohonan itu dikirim  ke  BKPM  Pusat  dalam  7  ratrgkap  unftrk  mendapatkan  surat  persetujuan.  BKPM  Pusat mengadakan  rapat  lagi  dengan  mengrrndang  Departemen  terkait.  Apabila  permohonan  itu  disetujui maka  oleh  BKPM  Pusat  menerbitkan  suatu  surat  persetujuan  yang  dikirim  kepada  investor,  yang bersangkutan dan kepada BKPM Prophrsi Sumatera Barat.
Bagi  Pr-opinsi  Sumatera  Barat  lahirnya  Undang-undarrg  Nomor-  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  juga  membawa  pengaruh,  terutama  sekal.i  dalarrr  memperoleh  izin  bagi  calon investor yang akarr menanamkan modalrrya di provinsi Sumatera Barat meliputi: a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b) Izin Lokasi; dan c) Izin Undang- undang lingkungan (tempat usaha (HO).
Perolehan  izin  seperti;  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),  Izin  Lokasi,  Izin  Undang-undang lingkungan  (tempat  usaha/HO)  diatas  telah  diberikan  kewenangan  perizinannya  kepada Kabupaten/Kota.  Prosedur  yang  harus  dilalui  oleh  investor  yang  akan  menanamkan  modalnya  di provinsi  Sumatera  Barat  sehubungan  dengan  izin  mendirikan  bangunan  adalah  berdasarkan  PERDA

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
masing-masing  Kabupaten/Kota  di  provinsi  Sumatera  Barat  tentang  mendirikan/  memperbaiki, merombak bangunan dalam provinsi Sumatera Barat, prosedur tersebut yaitu : Setiap orang atau badan swasta maupun  publik  yang  akan mendirikan, memperbaiki/ merombak  bangunan  harus  mengajukan permohonan  izin  kepada  Bupati/  Walikota  yang  ada  didalam  wilayah  provinsi  Sumatera  Barat  dan pekerjaan baru dapat dikerjakan apabila izin yang dimaksud sudah diperoleh.
Bagi setiap orang atau badan swasta/perusahaan yang ingin berusaha di Kabupaten/Kota yang ada  di  wilayah  Sumatera  Barat  haruslah  memperoleh  izin  lokasi  dimana  tempat  diadakannya  usaha tersebut  dilakukan.  Untuk  wilayah  provinsi  Sumatera  Barat  izin  lokasi  dan  izin  Undang-undang lingkungan/tempat usaha (HO) disatukan saja prosedur pengurusannya. Surat keputusan mengenai izin lokasi dan izin tempat usaha (HO) ini dinamakan surat keputusan tentang pemberian izin tempat usaha yang mencakup di dalamnya izin lokasi dan izin Undang-undang lingkungan/tempat usaha(HO).
Demikianlah  dampak  positif  lahirnya  UUPA  terhadap  prosedur  penanaman  modal  yang ditemui  di  provinsi  Sumatera  Barat.  Dimana  setiap  pengusaha  yang  akan  menanamkan  modalnya mendirikan  perusahaannya  didaerah  provinsi  Sumatera  Barat  harus  melalui  prosedur  yang  telah diuraikan diatas, seperti memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lokasi/Izin tempat Usaha (HO). Dampak  negatif  lahirnya UUPA  boleh  dikatakan  sedikit sekali terhadap  prosedur  penanaman modal, oleh  karena  pembuatan  UUPA  justru  bertujuan  untuk  mempermudah  prosedur penanaman  modal itu sendiri, sehingga bisa meningkatkan minat pengusaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Kebijaksanaan  Pemerintah  dalam  memberikan  peluang  usaha  bagi  dunia  usaha  merupakan dorongan  bagi  penumpukan  modal  karena  si  pengusaha  akan  tertarik  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Untuk  mengundang  minat  pengusaha  dalam menanamkan  modalnya  di  Indonesia  pada  umumnya  dan  di  provinsi  Sumatera  Barat,  pemerintah memberikan  kemudahan-kemudahan  dalam  melakukan  investasi  dalam  bidang-bidang  usaha  yang ditentukan,  seperti  kemudahan-  kemudahan  dibidang  perizinan,  meliputi  izin  usaha,  izin  bangunan, izin undang-undang bangunan, dan kemudahan-kemudahan dibidang prosedur penanaman modal yang dilaluinya.  Dalam  hal bidang  usaha  ini  pemerintah  dengan  Keputusan  Presiden mengeluarkan  Daftar Negatif  Infestasi.  Daftar  Negatif  Investasi  (DNI)  ini  mengemukakan  bidang-bidang  usaha  yang tertutup  bagi  PMDN  dan  PMA  dan  tertutup  untuk  bidang-bidang  usaha  di  luar.  Undang-undang PMDN  dan  PMA  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  77  Tahun  2007  Tentang  Daftar  Bidang Usaha  Yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  Yang  Terbuka  Dengan  Persyaratan  Di  Bidang  Penanaman Modal yang kemudian di sempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007.
Maksud dari Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah untuk memudahkan para penanam modal untuk  memilih  bidang  usaha  yang  diminati  dengan  memberikan  keleluasaan  yang  sebesar-besarnya dengan  tujuan  untuk  menggairahkan  iklim  investasi  yang  pada  gilirannya  akan  dapat  meningkatkan kegiatan investasi  baik  dalam  rangka  PMDN  maupun  dalam  rangka  PMA.  Untuk  merangsang  minat pengusaha  dalam  menanamkan  modalnya,  pemerintah  mengadakan  kemudahan-kemudahan  dan fasilitas-  fasilitas  yang  dapat  mendorong  minat  pengusaha  dalam  mendirikan  usahanya.  Langkah- langkah ini diambil secara teipadu untuk menggairahkan iklim dunia usaha Indonesia, baik berasal dari PMDN maupun PMA.
Penanaman modal yang mendapat fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sekurang- kurangnya  harus  memenuhi  salah  satu  kriteria:  a)  Penanam  modal  baru;  b)  Melakukan  perluasan usaha; c) Menyerap banyak tenaga keija; d) Masuk skala prioritas tinggi; e) Termasuk pembangunan infrastruktur; f) Melakukan alih teknologi; g) Melakukan industri pionir; h) Berada didaerah terpencil,

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
e-ISSN : 2621-7007
daerah  tertinggal,  daerah  perbatasan;  i)  Menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup;  j)  Melaksanakan kegiatan  penelitian,  pengembangan,  dan  inovasi;  k)  Bermitra  dengan  usaha  mikro,  kecil,  menengah, atau  koperasi;  1)  Industri  yang  menggunakan  barang  modal  atau  mesin  yang  diproduksi  di  dalam negeri.
Adapun  fasilitas-fasilitas  yang  disediakan  untuk  para  investor  yang  akan  menanamkan modalnya  di  Indonesia  antara  lain  adalah:  a)  Pengurangan  pajak  penghasilan  melalui  pengurangan penghasilan  netto  sampai  tingkat  tertentu  terhadap  jumlah  penanaman  modal  yang  dilakukan  dalam waktu  tertentu;  b)  Pembebasan  atau  keringanan  bea  masuk  atas  impor  barang  modal,  mesin,  atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi didalam negeri; c) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu  dan  persyaratan  tertentu;  d)  Pembebasan  atau  penangguhan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi didalam  negeri  selama  jangka  waktu  tertentu;  e)  Penyusutan  atau  amortisasi  yang  dipercepat;  dan  f) Keringanan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  khususnya  untuk  bidang  usaha  tertentu,  pada  wilayah  atau daerah atau kawasan tertentu.
Adapun  pada  fasilitas  pengurangan  Pajak  Penghasilan  dalam  jangka  waktu  tertentu  hanya diberikan  pada  penanam  modal  baru  yang  merupakan  industri  pionir,  yaitu  industri  yang  memiliki keterkaitan  yang  luas,  memberikan  nilai  tambah  dan  eksternalitas  yang  tinggi,  memperkenalkan teknologi  baru,  serta  memiliki  nilai  strategis  bagi  perekonomian  nasional.  Selain  fasilitas  yang tersebut, Pemerintah juga memberikan kemudahan pelayanan dalam perizinan kepada penanam modal untuk: a) Hak atas tanah; b) Fasilitas pelayanan keimigrasian; c) Fasilitas perizinan impor. Pemerintah juga memberikan perpanjangan waktu terhadap perizinan hak atas tanah, seperti: a) Hak Guna Usaha (HGU); b) Hak Guna Bangunan (HGB); dan c) Hak Pakai (HP)
Dari  penjabaran  diatas  dapat  dilihat  bahwa  ada  perbedaan  mengenai  pengaturan  hak  pakai, sehingga  timbulnya  dualisme  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Didalam  IJUPM  pemberian fasilitas  hak  pakai  tersebut  diberikan  selama  70  tahun,  sedangkan  dalam  UUPA  pemberian  fasilitas tersebut  dapat  diberikan  secara  terus  menerus  selama  tanah  untuk  keperluan  tertentu  masih dipergunakan atau bahkan justru diberikan secara cuma-cuma. Jika dikaji kedua ketentuan perundang- undangan  tersebut  maka  dapat  menimbulkan  keraguan  dan  terkesan  membingungkan.  Bagaimana mungkin ketentuan perundang-undangan yang dibuat pada satu negara dengan mengedepankan tujuan yang  sama  yaitu  mewujudkan  pembangunan  yang  menyeluruh  bagi  segenap  rakyat  Indonesia  justru memiliki  perbedaan  yang  bersebrangan  yang  mencolok.  Sehingga  jika  muncul  keraguan  dalam kegiatan  penanaman  modal  maka  timbul  masalah  yaitu  peraturan  manakah  yang  lebih  relevan  untuk dipakai dalam kegiatan penanaman modal tersebut, terutama yang berkenaan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
Oleh  sebab  itu  marilah  kita  jabarkan  kembali  tentang  landasan  fundamental  dari  undang- undang  yaitu  berupa  asas  prinsipil  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  cikal  bakal  pembuatan  sebuah undang-undang  yaitu meliputi:  a)  Asas Lex  Spesiale Derogat  Legi  Generale (undang-undang  khusus mengenyampingkan  undang-undang  yang  bersifat  umum).  Asas  ini  memberi  arti  bahwa  apabila adanya suatu peraturan yang sama terhadap suatu ketentuan yang diatur oleh dua buah undang-undang, maka  ketentuan  dari  undang-undang  khusus  yang  akan  diberlakukan  dengan  mengenyampingkan ketentuan  dari  undang-undang  yang  bersifat  umum;  b)  Asas Lex  Superior  Derogat  Legi  Priori (undang-undang  yang  lebih  tinggi  mengenyampingkan  undang-undang  yang  lebih  rendah).  Asas  ini jika  dilihat  dari  tata  urutan  perundang-undangan  yang  mana  dalam  tatanannya  perundang-undangan

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
e-ISSN : 2621-7007
disusun dari hierarki yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Jadi dengan kata lain perundang- undangan yang urutannya dibawah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi;  c)  Asas Lex  Posterior  Derogat  Legi  Anteriori (undang-undang  yang  berlaku  kemudian membatalkan  undang-undang  yang  berlaku  sebelumnya).  Asas  ini berlaku  dan baru  dapat diterapkan apabila  terjadi  pembahan  undang-undang  yang  mana  undang-undang  yang  baru  mengatur  persoalan yang sama dengan yang diatur pada undang-undang terdahulu sebelumnya sedangkan undang-undang yang  baru  tidak  ada  secara  eksplisit  membatalkan  undang-undang  yang  bam  atau  undang-undang berlaku  kemudian;  d)  Asas Legalitas ,  Secara  teoritis  ketentuan  tentang  asas  ini  lebih  diatur  dalam ketentuan hukum pidana yaitu melalui pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa: “Tiada suatu perbuatan  dapat  dipidana  kecuali  diatas  kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang-  undangan  yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”
Berdasarkan  asas-asas  diatas  maka  sudah  jelaslah  bahwa  UUPM  lah  yang  lebih  patut diterapkan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  penanaman  modal,  khususnya  yang  berkenaan  dengan  hak guna  usaha,  hak  guna  bangunan,  dan  hak  pakai.  Namun  setelah  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia mengeluarkan  keputusan  dan  memutuskan bahwa  pengaturan tentang hak  guna usaha,  hak guna bangunan, dan hak pakai dikembalikan kepada peraturan yang di atur didalam UUPA. Jadi tidak ada lagi keraguan akan peraturan undang-undang mana yang digunakan dalam kegiatan penanaman modal tersebut khususnya tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tersebut.
Fasilitas  atas  perizinan  tentang  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan  dan  hak  pakai  yang terdapat  didalam  kegiatan  penanaman  modal  tersebut  diberikan  dan  dapat  diperpanjang  sekaligus yang maksudnya jika: a) Penanaman modal tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang panjang; b)  Penanaman  modal  memiliki  tingkat  resiko  yang  tinggi  sehingga  penanaman  modal  tersebut membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  pengembalian  modal;  c)  Penanaman  modal  tersebut  tidak memerlukan lahan atau areal yang luas; d) Penanaman modal tersebut menggunakan hak atas tanah Negara; e) Penanaman modal tidak mengganggu kepentingan umum.
Dengan  adanya  kemudahan-kemudahan  serta  fasilitas-fasilitas  seperti  diuraikan  di  atas, maka  diharapkan  dapat  menarik  minat  pengusaha  untuk  menginvestasikan  modalnya  didalam bidang  usaha  yang  di  minatinya.  Untuk  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  potensi  daerah  yang dimiliki telah dapat menarik minat para investor dalam negeri maupun investor asing untuk dapat menanamkan modalnya di wilayah Sumatera Barat. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Sumatera Barat. Misalnya rencana pembangunan tempat usaha di bidang pariwisata, petambangan, hotel dan lain-lain.

## KESIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal  telah  menberikan pengaruh  dalam  menciptakan  iklim  investasi  yang  lebih  baik  dan  diharapkan  dengan  adanya  UUPM ini  dapat  mengakomodasi  segala  kepentingan  investasi  dan  menjadi  titik  tolak  ukur  yang  dapat dihandalkan  guna  mewujudkan  pembangunan  ekonomi  Nasional  yang  berkelanjutan  dengan berlandaskan  demokrasi  ekonomi  untuk  mencapai  tujuan  bernegara  yang  telah  dicita-citakan sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terlepas dari pendapat pro  dan  kontra  terhadap  kehadiran  investasi  investasi  asing,  namun  secara  teoritis  kiranya  dapat dikemukakan,  bahwa  kehadiran  investor  asing  di  suatu  negara  mempunyai  manfaat  yang  cukup  luas
e-ISSN : 2621-7007
(multiplier  effect). Manfaat  yang  dimaksud  yakni  kehadiran  investor  asing  dapat  menyerap  tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara  dari  sektor  pajak,  adanya  alih  teknologi (transfer  of  technology) maupun  alih  pengetahuan {transfer  of  know  how). Dilihat  dari  sudut  pandang  ini  terlihat  bahwa  kehadiran  investor  cukup berperan  dalam  pembangunan  ekonomi  suatu  negara,  khususnya  pembangunan  ekonomi  di  daerah, sehingga  konsep  pengaturan  perusahaan  modal  asing  di  daerah  sudah  cukup  baik,  namun  didalam penerapannya perlu pengawasan yang baik antara para pihak yang bersangkutan, baik itu masyarakat, pemerintah  ataupun  investor.  Sedangkan  dalam  penanaman  modal  asing  di  Provinsi  Sumatera  Barat pelaksanaannya  berlansung  dengan  teratur  sesuai  dengan  prosedur,  peningkatan  minat  berinvestasi bagi  pengusaha  PMDN  maupun  PMA,  serta  pengawasan  dan  pengendalian  modal  yang  lebih terkontrol, sehingga pada akhirnya menimbulkan

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
e-ISSN : 2621-7007
pengaruh positif terliadap perkembangan penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, walaupun ada dampak negatif, hal ini bisa ditutupi  asalkan tidak melanggar aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  tidak  melanggar  adat  dan  juga  kearifan  lokal  di Sumatera Barat sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Aminuddin Ilmar, 2007. Hukum Penanaman Modal Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
AniigaPi ؛!, \ لآلآة ٠ Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing, iarta.. Pustaka Jaya. Erman Rajagukguk, 1995, Hukum Investasi (BaJuin Kuliah), Jakarta: UI Press.
WmVa  Aii,  HA.  Perjanjian  Penanaman  Moda.1  dalanr  Hukum  Perdagangan  Internasional  (WTO. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
l.G.Wai  2 ذ ٠ . Penanaman Modal Pedoman Prosedur Mendirikan dan
Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN. Harta... لاة ١ \
اةه ؟  ً Paramita.
١٥ \ الا \ \ ا 0 ا xi\,  21>.  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.
أ'ة \ \ لذة Tvnr . Baym  Media Publishing.
Lili, Rasjidi, 1988. Filsafat Hukum. Bandung: CV Remaja Karya.
Muhammad  Sadli  dalam Mocljarto,  1887. Politik  Pembangunan:  Sebuah  Analisis  Konsep,  Arah  dan Strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
M.  Sornarajah,  2010. The  International  Law  on  Foreign  Investment. Cambridge:  Cambridge University Press.
Satjipto Raharjo, 1986. Ilmu Hukum. Bandtmg: Alumni Bandung.
^d ٥ \rav ٠١
. Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Widig.. 1 لهلأة Aulia.
Zainuddin Ali, 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
B. Jurnal dan Disertasi
Laurensius  Arliman s, 2018.  Peranan  Metodologi  Penelitiair  Hukum  Di  Dalam  Perkembangan  Ilmu Hukum Di Indonesia. Jumal Soumatera Law Review, 1(1').
Mahmul, Siregar, 2017. Undang- Undang Penanaman Modal dan PenyelesaianSengketa Perdagangan Internasional Dalam Kegiatan Penanaman Modal. Jumal Hukum Bisnis, 26(4).
IdvanA,  Ziav,  15.  Penerapan  Prinsip-prinsip  Hukum  Internasional  Penanaman  Modal  Asing  di Indonesia . Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

## SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 1, NO. 1, 2018
e-ISSN : 2621-7007
Nindyo Pramono, 2006. Perkembangan Arus Investasi Ditinjau Dan Perspektif Hukum Bisnis. Jurnal Legislasi Indonesia, 3(1).
C. Data Internet
Adriansyah, Teori-Teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal, lihat dalam: https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/26/teori-teori-hukum-investasi-dan- penanaman-modal/