## PLURALISM JUSTICE SYSTEM DALAM PENYELESAIAN MASALAH KEBEBASAN BERAGAMA
Muhammad Nizar Kherid*, Fifiana Wisnaeni Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 nizarkherid@gmail.com

## Abstract
The idea of  legal pluralism concepted pluralism  justice system as a non  enforcement of  law in the  case  of  religious  freedom.  The  workings  of  this  mechanism  prioritize  the  process  of deliberation  which  is  essentially  a  revitalization  of  moral  ethics  and  religious  values.  The discussion  explores  the  legal  perspective  from  the  state  law  and  the  theory  of  legal  pluralism. UUD  NRI  1945  outlines  religious  freedom  as  a  conditional  constitutional  for  the  creation  of substantive  harmony  which  has  two  aspects,  aspects  of  individuality  and  social  aspects.  The conclusion  of  this  paper  is  that  the  resolution  of  the  case  of  religious  freedom  as  regulated  in Law  No.  5  of  1965  is  not  solutive  because  it  is  repressive  (oppressive)  and  retributive (retaliatory).  This  idea  formulates  the  political  law  of  religious  freedom  to  form  a  good  and harmonious legal culture in the structure of society.

## Keywords : Religion; Legal Pluralism; Enforcement of Law

## Abstrak
Gagasan pluralisme hukum melahirkan konsep pluralism justice system sebagai mekanisme non enforcement of law dalam kasus kebebasan beragama. Cara kerja mekanisme ini mengedepankan proses musyawarah yang hakikatnya merupakan revitalisasi moral etika dan nilai-nilai agama itu sendiri. Pembahasan mengupas perspektif hukum serta teori pluralisme hukum. UUD NRI 1945 menggariskan kebebasan beragama sebagai konstitusional bersyarat demi terciptanya kerukunan substantif  yang  memiliki  dua  aspek,  yakni  aspek  individualitas  (pribadi)  dan  aspek  sosial (masyarakat).  Kesimpulan  dari  tulisan  ini  bahwa  penyelesaian  kasus  kebebasan  beragama sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1965  tidak  solutif  karena  bercorak represif  (menindas)  dan  retributif  (pembalasan).  Gagasan  ini  merumuskan  politik  hukum kebebasan beragama untuk membentuk kultur hukum yang baik dan harmonis di dalam struktur masyarakat.
Kata Kunci : Agama; Pluralisme Hukum; Penegakan Hukum

## A.   Pendahuluan
Kebebasan beragama merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, menafsirkan dan memilih  agama  dan  kepercayaan.  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia (UUD  NRI  1945)  menjamin  setiap  warga untuk berekspresi dan menjalankan kegiatan keagamaan  dalam  bingkai  negara  hukum. Prinsip  negara  hukum  Indonesia  adalah menjamin  dan  melindungi  hak  semua  umat
beragama.  Namun  seringkali  hak  beragama yang disalahgunakan hingga memicu disintegrasi  sosial.  Berdasarkan  catatan penulis, ada beberapa kasus bermotif agama yang  cukup  menyita  perhatian  publik, diantaranya: 1) Meilana, Kota Tanjungbalai- Sumut  22  Juli  2016.  Meilana  seorang keturunan Tionghoa beragama Budha mengeluhkan volume speaker masjid terlalu keras.  Vonis  1,5  tahun;  2)  Basuki  Tjahaja
Purnama, Kepulauan Seribu-DKI Jakarta 27 September 2016. Pidato Basuki
menyinggung  surat  Al-Maidah  ayat  51. Vonis  2  tahun  6  bulan;  3)  Lia  Aminuddin atau  Lia  Eden,  Jakarta  2  Juni  2009.  Tokoh pimpinan  aliran  Kerajaan  Tuhan  terbukti melakukan  tidak  pidana  penistaan  agama. Vonis  2  tahun  6  bulan;  4)  Penganut  Syiah, Sampang-Jatim  Agustus  2012.  1  tewas,  4 terluka. Rois Al Hukama terdakwa sekaligus otak  kerusuhan  divonis  bebas  di  PN Surabaya;  5)  Pembunuhan  tiga  orang penganut Ahmadiyah, Cikeusik-Banten Februari  2011.  Sebanyak  dua  belas  pelaku divonis 3-6 bulan.
Di  antara  kasus  di  atas,  yang  paling mengenaskan adalah penganiayaan berujung tewasnya tiga orang penganut Ahmadiyah di Cikeusik, Banten pada Februari tahun 2011. Ketiganya dibunuh karena dianggap menyebarkan ajaran sesat. Kasus intoleransi hingga  berujung  pada  kekerasan  atas  nama agama  tidak  dibenarkan  dari  sudut  pandang apapun.  Jika  dibiarkan,  kasus  penodaan agama  terus  berulang.  Moralitas  beragama terkikis hingga menjadi paham eksklusif dan arogan  dalam  beragama.  Kenyataan  ini memprihatinkan karena tidak semua pemeluk  agama  sadar  dan  bermoral  dalam beragama.  Mulanya  kebebasan  beragama diartikan  sebagai  kebebasan  menafsirkan ajaran agama, kebebasan beraktivitas spiritual dan kebebasan dalam mengamalkan nilai  agama.  Namun  kebebasan  ini  dapat mengarah  kepada  penodaan  agama.  Agama dengan mudah disusupi berbagai
kepentingan termasuk
kepentingan kontestasi politik. Sejak satu dekade terakhir politik  atas  nama  agam  merusak  logika beragama. Ajaran Tuhan tentang humanisme dikalahkan  dengan  fanatisme.  “Saat  agama mengalahkan  Tuhan”  adalah  gambaran betapa  hebatnya  provokasi  dari  politisasi agama. Logika manusia sebagai hamba tidak lagi berjalan (Kherid, 2018).
Fenomena  ini  perlu  ditangani  melalui pembenahan instrumen hukum ( law reform ). Perlu  sebuah  pendekatan  preventif  agar  api dalam  sekam  di  masyarakat  bisa  langsung dipadamkan  oleh  pendekatan  pluralisme
hukum.  Pendekatan  ini  mendahulukan mekanisme pluralism justice system sebagai pilihan  dalam  penerapan  hukum  sebelum menempuh  jalur  pidana  (diversi  hukum). Pendekatan  pluralisme  hukum  mendukung peran  aktif  masyarakat  melalui  satuan organisasi  bernama  Forum  Kerukunan  antar Umat
Beragama (FKUB). Pola penyelesaiannya  mirip  dengan  mekanisme Restorative Justice System
yang mengedepankan mediasi secara musyawarah antar  pihak,  namun  perbedaannya  kasus berlatar  agama  maka  penyelesaiannya  pun mengedepankan  nilai-nilai  pluralisme  yang bersumber  dari  agama  (moral,  dan  etika). Tujuannya  untuk  melahirkan  kultur  hukum baru,  yakni  kesadaran  hukum  bahwa beragama  berarti  konsisten  dengan  nilai agama.  Moral  sebagai  kaidah  berguna sebagai suatu ukuran tingkah laku baik  atau buruk  manusia  menurut  ajaran  agama  yang inklusif (Kusuma, 2015).
Pluralism  justice  system menekankan reformasi cara berhukum melalui pendekatan  kultur  hukum.  Hukum  di Indonesia  tak  dapat  dipisahkan  dengan kultur  yang  sesungguhnya  merupakan  nilai penting dalam membantu penegakan hukum. Teori  pluralisme  hukum  diartikan  sebagai garis  penghubung  antara  berbagai  sistem hukum dalam masyarakat tertentu, termasuk kultur  hukum.  Inilah  yang  ditangkap  oleh Werner  Menski,  seorang  guru  besar  hukum dari University of London pada saat meneliti tentang  perbandingan  hukum  negara-negara di  Asia  dan  Afrika.  Menski  menyimpulkan penegakan  hukum  di  Asia  dan  Afrika berbeda dengan penegakan hukum  di  Barat, khususnya  di  Eropa.  Penegakan  hukum  di Eropa  tidak  terlalu  dipengaruhi  unsur-unsur non hukum, seperti moral, etika dan agama. Bangsa-bangsa  di  eropa  sangat  nyaman dengan state  law .  Berbeda  dengan  bangsa- bangsa  di  Asia  dan  Afrika  yang  sangat dipengaruhi  oleh  moral,  etika  dan  agama dalam  cara  berhukumnya  (Suteki,  2015). Menski berpendapat untuk melihat efektivitas  cara  bekerjanya  hukum  di  Asia dan Afrika menggunakan pendekatan pluralisme  hukum  yang  mengandalkan
pertautan  antara  state  ( positive  law ),  aspek kemasyarakatan  ( socio-legal  approach )  dan moral,  etika  dan  agama  ( natural  law ) (Suteki, 2015).
Kultur  hukum  dalam  teori  pluralisme hukum  berada  di  ranah socio  legal approach .  Menurut  Lawrence  M  Friedman dalam teori sistem hukum, komponen kultur hukum  efektif  mensinkronkan  komponen struktur hukum dengan komponen substansi hukum.  Begitu  pentingnya  kultur  hukum menurut Eman Suparman justru sesungguhnya  penegakan  hukum  yang  baik bukan  ditentukan  oleh  substansi  perundang- undangannya,  melainkan  lebih  banyak ditentukan  oleh  kultur  hukum.  Kultur hukum  mencakup  ajaran  moral  dan  cara bertindak dalam menyelesaikan permasalahan  terutama  menyangkut  agama. Di titik inilah perlu penguatan kultur hukum melalui  penjabaran  teori  pluralisme  hukum. Teori  pluralisme  hukum  mendahulukan proses  musyawarah  daripada  penyelesaian melalui  legal  formal.  Proses  musyawarah pada  hakikatnya  merupakan  nilai  yang sangat religius sebagaimana diajarkan dalam Pancasila sila pertama serta tujuan kemufakatan (egalitarian) sebagaimana dalam  sila  keempat.  Nilai  inilah  yang  perlu dikembalikan  dalam  penyelesaian  kasus sosial  keagamaan  tanpa  harus  diselesaikan di pengadilan ( non enforcement of law ).
Berdasarkan uraian, tulisan ini
merumuskan  permasalahan  sebagai  berikut: Bagaimana cara pluralisme hukum menyelesaikan masalah kebebasan
beragama?  Bagaimana  pluralisme  hukum membentuk politik hukum kebebasan beragama?

## B.   Pembahasan
1.  Penyelesaian Masalah Kebebasan
Beragama melalui Pluralisme Hukum
Kebebasan  beragama  merupakan  hak asasi manusia  (HAM) yang  sifatnya universal.  Indonesia  mengakui  hak-hak warganya  untuk  bebas  menentukan  agama sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 (UUD NRI 1945) melalui Bab tentang
Agama  dalam  Pasal  29.  Jika  dijabarkan lebih  jauh,  ayat  (1)  menegaskan  bahwa Indonesia  menganut  prinsip  ketuhanan sebagai  wujud  pengakuan  negara  terhadap agama.  Ayat  (2)  menegaskan  adanya jaminan  negara  kepada  warganya  untuk memiliki  agama  dan  kepercayaanya  serta jaminan  untuk  beraktivitas  spiritual  tanpa ada unsur paksaan.
Dua  ayat  dalam  Pasal  29  merupakan satu  kerangka  hubungan  antara  negara- agama-warga. Ketiga unsur tersebut berorientasi  pada  terciptanya  kerukunan substantif.  Kerukuran  substantif  memiliki dua  aspek  yakni,  aspek  individualitas (pribadi)  dan  aspek  sosial  (bermasyarakat). Dalam aspek individual, kebebasan beragama  dalam  pengertian  meyakini  suatu agama  tertentu  merupakan  ranah  khusus ( forum  internum ).  Sedangkan  dalam  aspek sosial hubungan antar umat beragama dalam kehidupan  bermasyarakat  masuk  kategori umum  ( forum  eksternum )  yang  terdapat batasan  dalam  kerangka  negara  hukum. Batasan  ini  dimuat  dalam  Pasal  28J  UUD NRI  1945  yang  mengandung  makna  bahwa kebebasan beragama
merupakan
konstitusional bersyarat, yakni hak menentukan  agama  yang  dijamin  dan dilindungi  konstitusi  dalam  hal  aspek individual, sedangkan dalam aspek bermasyarakat  tunduk  pada  batasan  atau rambu-rambu hukum.
Forum  internum adalah  hak  untuk memeluk  suatu  agama,  hak  untuk  meyakini kebenaran  dari  suatu  agama,  hak  untuk beribadah, dan hak untuk menafsirkan suatu teks  agama.  Adapun forum  eksternum adalah  hak  untuk  mengekspresikan  atau menyebarkan  ajaran  agama  yang  tentu  ada batasannya.  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan dan Penodaan Agama (UU
No.5/PNPS/1965)  mengakui  ada  enam agama  di  Indonesia  yakni,  Islam,  Kristen, Katolik,  Hindu,  Buddha,  dan  Konghucu. Meski demikian bukan berarti agama-agama dan  kepercayaan  lain  tidak  boleh  tumbuh dan  berkembang  di  Indonesia.  Pemerintah wajib  menjamin  setiap  hak  warga  negara
dalam  kebebasan forum  internum sepanjang tidak berbenturan dengan aturan.
Hasyim  Muzadi  sebagai  Ahli  saat  uji materi  UU  No.5/PNPS/1965  berpendapat bahwa  negara  tidak  boleh  mencampuri substansi  dan  teologi  suatu  agama  tetapi berkewajiban  melindungi  kerukunan  semua umat  beragama  dalam  konteks  berbangsa dan bernegara. Hasyim merumuskan pengertian  ini  bukan  liberalisasi  agama  dan bukan  konservasi  beragama.  Namun  dalam kebebasan  beragama  bukanlah  bagian  dari demokrasi  tetapi  merupakan  agresi  moral terhadap  keluhuran  suatu  agama  (Hasyim Muzadi,  2009).  Dalam  kasus  tewasnya  tiga penganut
Ahmadiyah
Tahun 2011, ketentuan forum  internum dan forum eksternum tidak  berjalan  baik. Forum internum bukan  membatasi  dan  mengurangi kebebasan  penganut  Ahmadiyah  untuk berekspresi spiritual, tetapi perlu memperhatikan  apakah  penafsiran  atas lahirnya  keyakinan  Ahmadiyah  menodai agama  Islam  atau  tidak.  Jawaban  ini  dapat ditemukan  dari  para  tokoh  agama  serta respon  masyarakat  sekitar.  Jika  terjadi penolakan  secara  masif,  maka  mekanisme forum eksternum harus ditegakkan. Penegakan forum eksternum demi melindungi
keselamatan
penganut
Ahmadiyah. Inilah menurut Hasyim Muzadi yang  disebut  Pluralisme  sosiologis  dalam bingkai  Bhinneka  Tunggal  Ika,  bukan pluralisme teologis (Muzadi, 2009).
Apakah  pengertian forum  eksternum tidak  boleh  mengganggu  agama  yang sebelumnya  dianut  di  Indonesia?  Penulis menilai persoalan ini bukan persoalan waktu atau pengakuan atas suatu agama yang lebih dulu  dianut,  melainkan  pengakuan  atas eksistensi agama dalam UU No.5/PNPS/1965.  Artinya  kalaupun  ada penafsiran agama atas agama yang sebelumnya dianut masyarakat di Indonesia, penafsiran  tersebut  tidaklah  mengganggu ajaran  fundamental  dan  keluhuran  agama tertentu.  Dengan  kata  lain  penafsiran tersebut  dapat  diterima  jika  mengandung unsur  ajaran  baru  yang  berbeda  dengan  ke enam agama di Indonesia.
Pemahaman  ini dikuatkan dengan putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 140/PUU-VII/2009  tentang  uji  materi  UU
5/PNPS/Tahun 1965. MK menolak permohonan  yang  diajukan  pemohon  atas kerugian  konstitusional  dari  beberapa  pasal yang  dianggap  membatasi  ruang  kebebasan beragama. Putusan MK menguatkan kandungan  konstitusi  dalam  undang-undang tersebut.  Dalam  pertimbangannya  MK menilai  kebebasan  beragama  bukanlah kebebasan  yang  bebas  nilai,  melainkan kebebasan  yang  disertai  dengan  tanggung jawab  sosial  untuk  mewujudkan  HAM  bagi setiap  orang.  Negara  berperan  untuk menyeimbangkan hak asasi setiap warganya dan  memastikan  bahwa  dalam  pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai  kebebasan  beragama  orang  lain. Artinya  Undang-Undang  tersebut  tidak sedikitpun  mematikan  kemajemukan  agama di  Indonesia.  Semua  penganut  agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang
sama. Adapun pengakuan  enam  agama  bersifat  pengakuan sosiologis.
Pengertian  pluralisme  berada  dalam ranah  hukum  kemasyarakatan  ( socio  legal studies ).
Menski menggambarkan pluralisme  dengan  segitiga  yang  terdiri  dari natural law, state positivism dan socio legal approach .  Ketiga  unsur  ini  membentuk pluralisme  hukum  kemudian  diperkenalkan oleh  Menski  pada  tahun  2006.  Konsep segitiga  pluralisme  hukum  dari  Menski  ini mendukung teori legal system dari Lawrence M.  Friedman,  yaitu Legal  Structure,  Legal Substance,  dan  Legal  Culture .  Dalam  hal legal  culture inilah  pluralisme  hukum bekerja. Cara kerja pluralisme hukum dalam kultur hukum di  Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai  hukum  lokal.  Hukum  akan bekerja  efektif  dan  diterima  masyarakat manakala tak ada benturan dengan perasaan hukum masyarakat. Dalam konteks Indonesia, inti legal culture adalah Pancasila yang  menjadi  patokan  bekerjanya  struktur hukum (Saptomo, 2012) .
Pluralisme hukum melihat kasus
penodaan agama tidak sepenuhnya
diselesaikan  melalui  pemidanaan  ( criminal justice system ). Pendekatan aspek kemasyarakatan  ( socio-legal  approach )  dan moral,  etika  dan  agama  ( natural  law )  perlu ditekankan sebagai bentuk kepedulian hukum atas kasus penodaan agama. Pluralisme  hukum  dilihat  sebagai  strategi pendekatan hukum melalui non enforcement of  law .  Pendekatannya  tidak  lagi  terpenjara oleh  ketentuan legal  formalism melainkan telah melompat ke arah pertimbangan living law dan natural  law .  Cara  berhukum  di Indonesia  tidak  tepat  apabila  digunakan pendekatan  positivistik  seperti  negara  asal hukum  Indonesia  (khususnya  Eropa)  tanpa melihat  aspek  moral  etika  dan  agama  serta pertimbangan aspek socio-legal- nya Berdasarkan cirinya, unsur-unsur pluralism  justice  system dapat  dirinci sebagai  berikut:  (a)  Tindakan  preventif. Mekanisme ini merupakan upaya pencegahan  atas  kekerasan  atau  kejahatan atas nama agama. Tindakan preventif berarti mendeteksi  gejala  kekerasan  sehingga  cepat diselesaikan  melalui  revitalisasi  nilai-nilai moral,  etika,  agama,  hingga  adat  istiadat. Namun  jika  kasus  penodaan  agama  terus membesar, berskala masif hingga berpotensi terjadi
kejahatan kemanusiaan,
penyelesaiannya  dibawa  ke  ranah  pidana sebagai ultimum  remedium .  Penyelesaian  di ranah  pidana  bukan  berarti  cara  kerja pluralism justice system lemah.  Mekanisme ini  menekankan  pada  preventif  dengan  cara mendeteksi
dini masalah-masalah
keagamaan.  Penguatan  tindakan  preventif merupakan usaha menciptakan keseimbangan  antara  nilai-nilai  hukum positif dengan
nilai-nilai sosial.
Interaksional  antara  norma  hukum  dengan masyarakat akan  menghasilkan output berupa  kultur  hukum  yang  baik.  Kultur hukum yang baik
menghendaki penyelesaian  kasus  hukum  tidak  selamanya dengan  pemidanaan.  Penegakan  hukum melalui  musyawarah (non  enforcement  of law) menempatkan hukum sebagai penyatuan  kekuatan  norma  dan  kekuatan sosial; (b) Kultur
Hukum. Dalam masyarakat  Jawa  dikenal  pepatah holo  bis
kuntul  baris (semangat  gotong  royong),
menang
tanpo ngasorake (pemenang/penguasa  tidak  boleh  digdaya). Dalam  masyarakat  batak  pepatah dos  ni roha  do  sibaen  nasaut bermakna  hasil musyawarah  adalah  hasil  yang  terbaik). Budaya  merupakan  unsur  penting  dalam sistem  hukum.  Perannya  sangat  efektif mengikat masyarakat sebagai hukum kebiasaan  ( customary  law ).  Nilai  yang tumbuh dan kuat dalam masyarakat membuat  hukum  selalu  hidup  dinamis. Friedman  menyimpulkan  bahwa  kultur hukum  merupakan  komponen  yang  sangat menentukan apakah substansi hukum maupun tatanan proseduralnya diterima oleh masyarakat. Itulah sebabnya friedman menegaskan  bahwa  komponen  budaya merupakan  motor  penggerak  bagi  tatanan hukum (Warassih, 2016); (c) Pemberdayaan FKUB. FKUB merupakan sebuah
komponen yang membuat urusan keagamaan  lebih  humanis  dan  merekatkan hubungan antar kelompok agama. Cara kerja FKUB  dalam  penyelesaian  kasus  penodaan agama tidak bertujuan retributif (pembalasan)  ataupun  restitutif  (ganti  rugi). Keberadaannya  bukan  menggantikan  peran penegak  hukum,  melainkan  sebagai  sarana penyelesaian  masalah  keagamaan  diluar prosedur  positivistik.  Orientasi  FKUB  demi pencapaian
kemanfaatan hukum.
Mekanisme  ini  menggunakan  pendekatan kultural sebagai bagian dari unsur pluralisme  hukum.  Nilai-nilai  tersebut  akan mengembalikan  pesan  moral  agama  agar terlebih dahulu kasus keagamaan diselesaikan  dengan  musyawarah.  Tujuan dari  mekanisme  ini  untuk  menciptakan kultur  hukum  dalam  beragama,  yakni penyadaran  moral  bahwa  salah  satu  pihak menyadari  kesalahannya  dan  pihak  lainnya memaafkan perbuatannya.
Ada  kemiripan  antara pluralism  justice system dengan restorative  justice  system , yakni  diversi  atau  pengalihan  penegakan hukum. Dalam pidana anak, sistem restoratif mendorong  perdamaian  daripada  proses hukum  formal.  Gagasan  ini  sudah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober2019, Halaman 385-392
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang  mengutamakan  prinsip-prinsip  umum perlindungan  anak,  non  diskriminasi,  dan kelangsungan hidup anak. Mahkamah Agung  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Perma  mewajibkan Hakim  menyelesaikan  kasus  anak  dengan acara  diversi  yang  merupakan  prosedur hukum  baru  dalam  sistem  hukum  pidana  di Indonesia (Mansyur, 2017).
Sama  seperti  FKUB,  undang-undang peradilan  anak  juga  mengakui  struktur hukum  selain  penegak  hukum,  yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara (LPAS)  dan  Lembaga  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Satuan-satuan ini  menangani  anak  mulai  dari  sistem peradilan  hingga  menentukan  apakah  anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan (Mansyur, 2017).

## 2.   Gagasan  Pluralisme  Hukum  dalam Politik Hukum Kebebasan Beragama
Gagasan  pluralisme  hukum  mendorong revisi  UU  No.5/PNPS/1965  agar  lebih humanis,  bersifat  holistik,  menekankan upaya preventif dengan melibatkan berbagai elemen  masyarakat.  Politik  hukum  yang diusung  berorientasi  pada  hukum  sebagai sarana  rekayasa  sosial  ( social  engineering by  law ).  Merekayasa  sosial  agar  tercipta situasi  yang  toleran  dan  tertib  hukum dengan  cara  mengontrol  tingkah  laku masyarakat  untuk  mencapai  keadaan  yang diinginkan  hukum.  Hukum  sebagai  sarana merekayasa  sosial  merupakan  tolak  ukur efektivitas  bekerjanya  hukum,  sekaligus menyeimbangkan  antara  hak  personal  atau forum internum ( nonderogable right ) dengan  tanggung  jawab  sosial  atau forum eksternum ( derogable rights ) (Utoyo, 2013) .
Model
penyelesaian kebebasan beragama  dalam  UU  No.5/PNPS/1965 memiliki beberapa kekurangan, diantaranya: (a)  Represif.  Norma-norma  represif  bisa dilihat  dari  Pasal  1  yang  mengatur  larangan menafsirkan agama dan kegiatan keagamaan
yang  menyimpang.  Pasal  2  ayat  (2) Pembubaran organisasi atau aliran keagamaan yang menyimpang setelah melalui  prosedur  peringatan.  Pasal  3 ancaman  pidana  terhadap  pengurus  atau kader  organisasi  terlarang.  Norma-norma represif  dalam  undang-undang  ini  tidak didahului ketentuan umum meliputi pengertian,  hak  dan  kewajiban,  maupun batasan  tertentu;  (b)  Tidak  Responsif. Secara  historis  undang-undang  ini  lahir dalam  mengantisipasi  maraknya  gerakan keagamaan  yang  mengancam  stabilitas bangsa.  Terlebih  sistem  politik  pada  tahun 1965  adalah  demokrasi  terpimpin,  atau sistem  peralihan  dari  parlementer  yang dibubarkan  melalui  dekrit  presiden  5  Juli 1959.  Dalam  kurun  waktu  1959-1965 kondisi  politik  tidak  stabil  dengan  gejolak penolakan demokrasi terpimpin yang memberi  porsi  kekuasaan  besar  kepada Presiden.  Kondisi  ini  diperparah  dengan propaganda  ideologi  Komunisme  melalui PKI. Propaganda komunis kemudian memuncak  hingga  tragedi  G30S  PKI  1 Oktober  1965  ketika  Tujuh  Perwira  tinggi militer  beserta  beberapa  orang  lainnya dibunuh  dalam  usaha  kudeta.  Peristiwa  ini terus  memanas  hingga  terjadi  transisi pemerintah  kepada  Soeharto.  Situasi  politik yang  tidak  stabil  melatarbelakangi  lahirnya undang-undang  ini  (Muktiono,  2012);  (c) Eksklusif.  Pasal  2  memberi  wewenang kepada  Menteri  Agama,  Jaksa  Agung  dan Menteri Dalam Negeri untuk memperingatkan  organisasi  menyimpang sebelum  dibubarkan.  Pasal  ini  terlalu eksklusif karena sebuah pelanggaran langsung  ditangani  oleh  pejabat  tinggi  atau kementerian. Lompatan ini berpotensi menghilangkan  fakta-fakta  hukum  serta menghapus penyelesaian
melalui musyawarah, serta meniadakan fungsi penegakan hukum di tingkat bawah.
Politik hukum keagamaan perlu menerjemahkan konsistensi nilai dari Undang-Undang Dasar dimulai alinea pertama  perihal  hak  atas  kemerdekaan,  hak atas kewarganegaraan (Pasal 26), persamaan di muka hukum dan pemerintahan (Pasal 27
ayat 1), hak kehidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2), hak berserikat dan berkumpul (Pasal 28)  dan  kemerdekaan  memeluk  agama  dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya  (Pasal  29  ayat  2).  Pasal- pasal tersebut sudah meletakkan batasan hak dan  kewajiban  umat  beragama  sehingga norma  di  bawahnya  wajib  seirama.  Agama memang  dapat  menjadi  faktor  pemersatu, tetapi  bukan  penyatuan  (Pinilih,  2018). Politik hukum keagamaan adalah penjabaran falsafah  pancasila.  Menurut  Aloysius  R. Entah,  nilai-nilai  agama  dalam  pancasila bisa  dilihat  dari  karakteristik  sila  pertama dan  kedua,  yakni  NKRI  berbhineka  bukan negara  sekuler,  bukan  negara  agama  dan bukan  negara  atheis,  melainkan  negara berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. NKRI  adalah  negara  yang  menjunjung tinggi  persamaan  hak  dan  menghormati perbedaan, serta cinta perdamaian atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab (Entah, 2016).
Leopold  Pospisil  dalam  bukunya The Anthropological
of Law (1971),
mengemukakan  bahwa  sumber  hukum  yang paling  utama  bukan  berasal  dari  negara (positivistik) melainkan dari perilaku masyarakat  dan  hukum  yang  mampu mewadahi pluralisme masyarakat. Demikian pula Frederick Karl von Savigny memandang  bahwa  hukum  yang  baik bersumber  dari  adat-istiadat,  kebiasaan,  dan kemauan  masyarakat  yang  diwujudkan melalui lembaga perwakilan sehingga hukum  yang  dihasilkan  dapat  memenuhi kehendak masyarakat dalam rangka memenuhi  kehidupan  sosialnya  (Saptomo, 2012).
Dalam  ajaran  hukum  progresif,  revisi suatu  peraturan  dibutuhkan  jika  memang terbukti  tidak  mendukung  upaya  penegakan hukum  (Sasmito,  2011).  Karakter  progresif adalah  karakter  berhukum  yang  peka terhadap perubahan di masyarakat. Tantangan  dalam  pembuatan  hukum  ( law making )  merupakan  proses  penegakan hukum  lebih  dini.  Penegakan  hukum  dalam law  making meliputi  perdebatan  pemikiran para  pembuat  hukum  yang  berangkat  dari
bermacam-macam  sudut  pandang,  seperti politik, agama, budaya, sosiologi, antropologi  hingga  adat-istiadat.  Penegakan hukum  diarahkan  untuk  menyusun  undang- undang yang plural, holistik, dan berorientasi  pada  pembangunan  cita-cita bangsa.  Dalam  menuju  cita-cita  tersebut pembuat undang-undang hendaknya memiliki  visi  jangka  panjang  dalam  politik hukum  ( ius  constituendum ).  Konstitusi sebagai state law atau staatsfundamentalnorm meletakkan  dasar pluralisme  sebagai  dasar  atau  acuan  dalam pembentukan  undang-undang.  Norma  dasar merupakan  kewajiban  yang  dikehendaki yang bersumber dari objektifikasi keinginan pendiri bangsa. Oleh karena hasil objektifikasi  dari  kehendak  bersama  maka norma  dasar  tidak  berubah-ubah  sebagai panduan dalam (Samekto, 2015) . Pancasila yang terdiri dari asas ketuhanan, asas kemanusiaan, asas persatuan/nasionalisme,  asas  musyawarah dan  asas  keadilan  adalah  panduan  dalam pembentukan Undang-Undang ( ius constituendum ).  Pada  akhirnya  pluralisme hukum diharapkan mampu mengubah paradigma  berhukum  yang  positivistik menjadi  hukum  yang  progresif  dengan  cara memberi  pilihan  kepada  masyarakat  bahwa ada banyak cara berhukum untuk menyelesaikan  masalah  di  luar  pengadilan. Cara  berhukum  yang  pluralistik,  korektif, rehabilitatif  dan  restoratifadalah  cara  kerja pluralism justice system .

## C.   Simpulan
Pluralism Justice System
mengedepankan  diversi  hukum  dengan strategi non enforcement of law . Pendekatan ini sebagai kritik sentralisme dan positivisme  yang  lemah  dalam  menerapkan pola  preventif.  Proses  diversi  hukum merevitalisasi  nilai  moral  etika  dan  agama dalam  menyelesaikan  masalah  kebebasan beragama.  Strategi non  enforcement  of  law hakikatnya  merupakan  nilai  yang  sangat religius sebagaimana dimuat dalam Pancasila sila keempat.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober2019, Halaman 385-392
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Gagasan  pluralisme  hukum  memiliki landasan  kuat  untuk  membentuk  politik hukum  kebebasan  beragama.  Landasan  ini meliputi  landasan  yuridis,  bahwa  UU No.5/PNPS/1965 tidak responsif dan cenderung  represif.  Landasan  sosiologis bahwa  pluralisme  hukum  dapat  merekatkan relasi  sosial  menjadi  sebuah  konstruksi hukum  termasuk  pengaturan  mekanisme pluralism  justice  system yang  melibatkan semua pihak dalam struktur sosial. Landasan filosofis bahwa kebebasan beragama merupakan nonderogable right dalam menentukan  aktivitas  spiritual.  Kebebasan disini dikonsepkan sebagai hak konstitusional  bersyarat,  karena  ada  aspek masyarakat yang perlu diperhatikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aloysius, R., Pancasila, B., & Entah, A. R.
(2016). Indonesia :  Negara  Hukum yang  Berdasarkan  Pancasila .  533– 542.
Kherid,  N.  (2018).  Deklarasi  Damai  atau Dekorasi  Damai?  Retrieved  September 16,  2019,  from  medcom.id  website: https://www.medcom.id/oase/kolom/1b V4RjnK-deklarasi-damai-atau- dekorasi-damai
Kusuma,  E.  H.  (2015).  Hubungan  Antara Moral  dan  Agama  dengan  Hukum. Jurnal  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan , 28 (2), 96–104.
Mansyur,  R.  (2017).  Keadilan  Restoratif Sebagai  Tujuan  Pelaksanaan  Diversi Pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Retrieved  September  16,  2019,  from mahkamahagung.go.id
website:
https://www.mahkamahagung.go.id/id/ artikel/2613/keadilan-restoratif- sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi- pada-sistem-peradilan-pidana-anak
Muktiono,  M.  (2012).  Mengkaji  Politik Hukum  Kebebasan  Beragama  Dan Berkeyakinan  Di  Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 12 (2).
Muzadi,  H. Putusan  MK  Nomor  140/PUU- VII/2009 . , (2009).
Sasmito, H. A. (2011). Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. Law
Reform , 6 (2), 55–81.
Pinilih,  S.  A.  G.  (2018).  Aktualisasi  Nilai- Nilai  Pancasila  Terhadap  Hak  Atas Kebebasan  Beragama  Dan  Beribadah Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 47 (1), 40.
Samekto,  F.  A.  (2015).  Normativitas
Keilmuan  Hukum  Dalam  Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian. Masalah-Masalah  Hukum ,  Vol.  44,  p. 11.
Saptomo, A. (2012). Budaya Hukum dalam
Masyarakat Plural dan Problem
Implementasinya. (Dialektika).  Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
Suteki.  (2015). Masa  Depan  Hukum Progresif . Yogyakarta: Thafa Media.
Utoyo,  M.  (2013).  Kebebasan  Beragama Yang Terbatas. Masalah-Masalah Hukum , 42 (4), 583–592.
Warassih,  E.  (2016). Pranata  Hukum Sebuah  Telaah  Sosiologis .  Semarang: Pustaka Magister.