## PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI JAWA BARAT
(Studi Empiris pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017)
Rinta Seftyawati Putri*1, Sri Rahayu* 2
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  Universitas Telkom rseftyawati@gmail.co* 1 srirahayu@telkomuniversity.ac.id* 2
Abstrak: Belanja  modal  adalah  pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk meningkatkan  perekonomian  daerah  dan  taraf  hidup  masyarakat.  Pengalokasian besarnya  belanja  modal  dipengaruhi  oleh  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi  daerah,  kemandiran  keuangan  daerah,  efektivitas  PAD,  efisiensi keuangan  daerah,  dan  kontribusi  BUMD  serta  belanja  modal  selain  itu  untuk mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  secara  simultan  dan  parsial  antara  derajat desentralisasi  daerah,  kemandirian  keuangan  daerah,  efektivitas  PAD,  efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di  Provinsi  Jawa  Barat  periode  2014-2017.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik purposive sampling. Sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  100  sampel  dalam  kurun  waktu  4 tahun.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  data  panel  dengan menggunakan Eviews  9.0 .  Hasil  penelitian  kinerja  keuangan  berupa  derajat desentralisasi  daerah,  kemandiran  keuangan  daerah,  efektivitas  PAD,  efisiensi keuangan  daerah,  dan  kontribusi  BUMD  berpengaruh  secara  simultan  terhadap belanja  modal.  Secara  parsial,  derajat  desentralisasi,  kemandirian  keuangan  daerah, efektivitas  PAD,  dan  efisiensi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  belanja modal.  Sedangkan  derajat  kontribusi  BUMD  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja modal.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah, Belanja Modal.
Abstract: Capital  expenditure  is  an  expenditure  undertaken  by  the  Government  to improve  the  economy  of  the  area  and  the  livelihood  of  the  public. Allocating  capital expenditure  is  influenced  by  the  magnitude  of  the  financial  performance  of  local government.  This  study  aims  to  explain  how  the  financial  performance  in  the  form  of degrees of decentralization, regional financial independence areas, the effectiveness of the  PAD,  the  efficiency  of  the  financial  area,  and  BUMD  contributions  and  capital expenditur  and  to  find  out  whether  there  are  simultaneous  and  partial  effect  between the  degrees  of  decentralization,  regional  financial  independence  areas,  the effectiveness of the PAD, the efficiency of the financial area, and BUMD contributions on capital expenditure on  district/municipality in the province of West Java 2014-2017 This  study  uses  quantitative  methods.  The  sampling  technique  used  was  purposive sampling.  The  sample  in  this  study  was  100  samples  within  4  years.  The  analysis technique used is panel data regression analysis using Eviews 9.0. The results of the study  financial  performance  of  the  degrees  of  decentralization,  regional  financial independence areas, the effectiveness of the PAD, the efficiency of the financial area, and  the  contribution  of  BUMD  simultaneously  have  a  significant  effect  on  capital expenditure. Partially, the degrees of decentralization, regional financial independence areas,  effectiveness  PAD,  and  efficiency  of  financial  areas  has  a  positive  effect  on capital  expenditure.  While  the  degree  of  BUMD  contributions  do  not  affect  capital expenditure . Keywords: Government Financial Performance, Capital Expenditure
JASa ( Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi ) Vol. 3 No. 2 /Agustus  2019 ISSN 2550-0732 print / ISSN 2655-8319 online
PENDAHULUAN Latar Belakang Menurut Standar Akuntansi Pemerintah  Pernyataan  No.  2  tentang Laporan  Realisasi  Anggaran  pada  PP
Republik  Indonesia  No.71  tahun  2010, belanja  modal  adalah  pengeluaran anggaran  untuk  perolehan  aset  tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal ini didasarkan pada  kebutuhan  daerah  akan  sarana dan  prasarana,  baik  untuk  kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun  untuk  fasilitas  publik  (Sularso dan Restianto, 2011). Menurut Indiyanti
(2018)  belanja  daerah  yang  lebih ditekankan  pada  belanja  modal  oleh pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat di  daerah  tersebut.  Menurut  penelitian Sularso  dan  Restianto  (2011),  belanja modal pada pemerintah daerah dipengaruhi  oleh  kinerja  keuangan daerah. Selanjutnya, menurut penelitian Sularso dan Restianto (2011), menyatakan  bahwa  alokasi  belanja modal  pada  saat    penetapan  besar kecilnya yang dilakukan oleh Pemerintah  Daerah  di  pengaruhi  oleh kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah  adalah  peningkatan  capaian dari suatu hasil kerja dibidang
keuangan daerah yang meliputi anggaran  dan  realisasi  PAD  dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan  perundang-undangan  dari satu periode  anggaran  (Riswan,  2014). Menurut  Halim  (2012),  salah  satu  alat untuk  menganalisis  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  adalah  dengan analisis rasio terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Hasil  analisis  rasio  tersebut nantinya  menjadi  tolak  ukur  suatu daerah  dalam  pengelolaan  keuangan daerahnya (Halim, 2012). Derajat desentralisasi menunjukkan perbandingan antara jumlah pendapatan  asli  daerah  dengan total  penerimaan  daerah,  rasio  ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  total penerimaan daerah (Mahmudi, 2016:140).  Rasio  derajat  desentralisasi menunjukan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah untuk menggali dan mengelolah pendapatan, semakin  tinggi  PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi  (Daling,  2013).  Apabila rasio  desentralisasi  fiskal  mengalami peningkatan  berarti  kinerja  keuangan daerah semakin baik, sehingga pengalokasian  terhadap  belanja  modal daerah mengalami peningkatan (Indiyanti  dan  Rahyuda,  2018).  Hasil penelitian  Arsa  (2015),  Praza  (2016), dan Indiyanti (2018) menyatakan bahwa  rasio  derajat  desentralisasi berpengaruh  positif  terhadap  alokasi belanja  modal.  Berbeda  dengan  hasil penelitian Marlina et.al (2017) menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Kemandirian  keuangan  daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang telah  membayar  pajak  dan  restribusi sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan daerah (Putra, 2016). Mahmudi  (2016:140) menyatakan  rasio kemandirian  keuangan  daerah  dihitung dengan  cara  membandingkan  jumlah penerimaan  Pendapatan  Asli  daerah dibagi  dengan  jumlah  pendapatan transfer  dari  pemerintahan  pusat  dan provinsi serta pinjaman daerah, dimana semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin  tinggi  kemandirian  keuangan daerahnya. Menurut Rosadi dan Suputra  (2017),  menyatakan  bahwa
suatu  daerah  yang  dikatakan  dapat meningkatkan tingkat kemandirian dapat  meningkatkan  jumlah  belanja modal untuk pelayanan publik. Tabel 1 merupakan hasil perhitungan  Kemandirian  Keuangan Daerah  dan  Alokasi  Belanja  Modal  di kabupaten dan kota pada provinsi Jawa Barat:
Tabel 1 Kemandirian Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Barat No Daerah Tahun Kemandirian Keuangan Daerah Belanja Modal 1 Kota Bandung 2014 53% 22% 2015 57% 25% 2016 61% 22% 2017 82% 17% 2 Kab. Bekasi 2014 65% 31% 2015 69% 28% 2016 72% 27% 2017 87% 20% 3 Kab. Bogor 2014 47% 25% 2015 50% 26% 2016 62% 24% 2017 77% 22%
Sumber: data yang telah diolah (2018)
Pada  tabel  1  menunjukan  bahwa terdapat  1  kota  dan  2  kabupaten  yang memiliki  tingkat  kemandirian  daerah tiap  tahun  meningkat.  Pada  daerah tersebut  memiliki  kategori  kemandirian yang sedang atau tinggi namun alokasi belanja  modal  yang  dimiliki  mengalami penurunan.  Dimana  dengan  kategori kemandirian  yang  sedang  dan  tinggi berarti Pemda dapat membiayai kegiatan pemerintahaannya sendiri dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah yang  besar.  Tetapi  dengan  besarnya PAD  yang  ada,  belanja  modal  yang dialokasikan  oleh  pemerintah  justru kecil  dan  setiap  tahunnya  mengalami penurunan.  Pada    Permendagri  No.  27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD menyebutkan
bahwa  ketentuan  mengenai  besaran belanja  modal  ditetapkan  sebesar  30% dari  total  belanja  daerah.  Selain
kecilnya  alokasi  belanja  modal  yang dikeluarkan pemerintah, bahkan alokasi yang diberikan untuk belanja modal pun masih  belum  memenuhi  standar  yang telah  ditetapkan.  Dimana  penerimaan yang  ada  dialokasikan  ke  belanja daerah selain belanja modal. Fenomena yang ada bertolak belakang dengan  teori stewardship ,  teori  ini menyebutkan  bahwa  lebih  berfokus pada  hasil  yang  ingin  dicapai  tanpa usaha untuk lebih mementingkan dirinya sendiri melainkan untuk
kepentingan  organisasi  atau  publik pemerintah  selaku steward dengan fungsi  pengelolaan  sumber  daya  dan rakyat  selaku principal pemilik  sumber daya (Eksandy et.al, 2018). Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai  tujuan  pemerintah  yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat
(Eksandy et.al, 2018). Upaya pemerintah  dalam  mensejahterakan rakyat salah satunya dengan
mengalokasikan  pendapatan  yang  ada ke  belanja  modal.  Hasil  penelitian Sularso  dan  Restianto  (2011),  dan Marlina et.al (2017) menyatakan bahwa rasio  kemandirian  keuangan  daerah berpengaruh  positif  terhadap  alokasi belanja  modal.  Berbeda  dengan  hasil penelitian  Rosadi  (2017)  dan  Praza (2016), menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah
berpengaruh  negatif  terhadap  alokasi belanja modal.  Selain  itu  menurut hasil penelitian  Fitri  (2014)  dan  Novianto (2015) menyatakan bahwa kemandirian keuangan  tidak  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  alokasi  belanja modal.
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya  suatu  organisasi  mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2018:168). Efektivitas PAD merupakan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam memobilisasi  penerimaan  PAD  sesuai dengan  yang  ditargetkan  (Mahmudi,
2018:141). Efektivitas PAD dapat diukur  dengan  rasio  efektivitas  PAD. Rasio  efektivitas  PAD  dihitung  dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan), semakin  besar  nilai  rasio  efektivitas maka semakin efektif kinerja pemerintah (Mahmudi, 2016). Beberapa  hasil  penelitian  menyatakan ada  perbedaan  hasil  dalam  rasio efektivitas PAD. Menurut hasil penelitian  Sularso  (2011)  dan  Riswan (2014)  menyatakan  rasio  efektivitas
PAD  berpengaruh  positif  terhadap belanja  modal.  Hasil  penelitian  Arsa (2015) menyatakan bahwa rasio efektivitas  PAD  berpengaruh  positif terhadap alokasi belanja modal.
Berbeda  dengan  hasil  penelitian  Praza (2016)  bahwa  rasio  efektivitas  PAD tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi belanja modal.
Efisiensi  adalah  output  tertentu dapat  dicapai  dengan  sumber  daya yang  serendah-rendahnya  ( spending
well )  (Mardiasmo,  2018:165).  Suatu kegiatan  dikatakan  telah  dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output)  dengan  biaya  (input)  yang terendah  atau  dengan  biaya  minimal diperoleh  hasil  yang  diinginkan,  jika nilai  efisiensi  tinggi  maka  jumlah belanja diindikasikan sangat tinggi (Fitri et al., 2014). Efisiensi keuangan daerah dapat  diukur  dengan  rasio  efisiensi keuangan  daerah (Trianto,  2016).
Rasio efisiensi keuangan daerah adalah  rasio  yang  menggambarkan perbandingan  antara  output  dan  input atau  realisasi  pengeluaran  daerah dengan  realisasi  penerimaan  daerah sehingga  semakin  kecil  rasio  ini,  maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya (Fitri,  2014).  Menurut  penelitian  Martini dan  Dwirandra  (2015)  semakin  tinggi rasio  efisiensi,  pengeluaran  daerah dalam  hal  ini  belanja  modal  semakin menurun. Penggunaan keuangan daerah  yang  tidak  efisien  dengan angka rasio yang tinggi dapat disebabkan  karena  jumlah  realisasi pengeluaran  lebih  besar  daripada jumlah penerimaan itu sendiri, sehingga terjadi pemborosan untuk belanja daerah  tetapi  tidak  digunakan  secara maksimal  untuk  belanja  modal  (Martini dan Dwirandra, 2015). Terdapat perbedaan hasil penelitian pada pengaruh  efisiensi  keuangan  daerah terhadap alokasi belanja modal. Menurut  hasil  penelitian  Riswan  (2014) dan  Fahd  (2017)    menyatakan  rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan  menurut  hasil  penelitian Martini dan Dwirandra (2015) menyatakan bahwa efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berbeda dengan hasil  penelitian  Fitri  (2014)  yang menunjukkan bahwa efisiensi keuangan  daerah  tidak  berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Derajat kontribusi BUMD bermanfaat  untuk  mengetahui  tingkat kontribusi  perusahaan  daerah  dalam mendukung pendapatan
daerah
(Indiyanti, 2018). Rasio derajat kontribusi  BUMD  dihitung  dengan  cara membandingkan  penerimaan  daerah hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan
dengan total
penerimaan PAD (Mahmudi, 2016:143).
Menurut hasil penelitian Indiyanti (2018)  bahwa  derajat  kontribusi  BUMD memiliki  pengaruh  positif  signifikan terhadap alokasi belanja modal, dimana kontribusi BUMD menjadi suatu sumber dari  pendapatan  asli  daerah,  sehingga tingginya  derajat  kontribusi  BUMD diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerahnya, sehingga dengan  tingginya  pendapatan  daerah diharapakan  mampu  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan untuk
kesejahteraan  masyarakat  khususnya untuk  belanja  modal.  Serta  menurut hasil  penelitian  Sularso  dan  Restianto (2011) dimana derajat kontribusi BUMD berpengaruh  positif  terhadap  alokasi belanja  modal.  Berbeda  dengan  hasil penelitian Martini dan Dwirandra (2015)
bahwa derajat kontribusi BUMD memiliki tidak berpengaruh positif terhadap  alokasi  belanja  modal.  Selain itu  menurut  hasil  penelitian  Praza (2016)  bahwa  derajat  kontribusi  BUMD memiliki  pengaruh  negatif  signifikan terhadap alokasi belanja modal.
Berdasarkan  fenomena  yang  telah diuraikan di atas dan adanya
inkonsistensi penelitian terdahulu. Peneliti  ingin  membutikan  lebih  dalam mengenai  pengaruh  kinerja  keuangan berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah,
efektivitas  pendapatan  asli  daerah, efisiensi  keuangan  daerah,  dan  derajat kontribusi  BUMD  terhadap  belanja daerah.

## Teori Stewardship
Menurut  Donaldson  dan  Davis (1989), Stewardship theory adalah teori yang  menggambarkan  situasi  dimana para  manajer  tidaklah  termotivasi  oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan  pada  sasaran  hasil  utama mereka  untuk  kepentingan  organisasi. Teori stewardship merupakan  teori
yang  memberikan  gambaran  tentang hubungan  yang  kuat  antara  kepuasan dan  kesuksesan  organisasi  (Eksandy et.al, 2018).

## Belanja Modal
Standar  Akuntansi  Pemerintah Pernyataan  No.  2  tentang  Laporan Realisasi  Anggaran  pada  PP  Republik Indonesia  No.71  tahun  2010,  belanja modal  adalah  pengeluaran  anggaran untuk  perolehan  aset  tetap  dan  aset lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih dari  satu  periode  akuntansi.  Belanja modal  meliputi  antara  lain  belanja modal  untuk  perolehan  tanah,  gedung dan  bangunan,  peralatan,  aset  tak berwujud. Belanja modal ini didasarkan pada  kebutuhan  daerah  akan  sarana dan  prasarana,  baik  untuk  kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun  untuk  fasilitas  publik  (Sularso dan Restianto, 2011). Pengukuran belanja
modal diformulasikan  dengan  total  belanja modal dibagi total belanja daerah.
Derajat Desentralisasi Derajat desentralisasi menunjukan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan
pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah untuk menggali dan mengelolah pendapatan, semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Daling, 2013). Pengukuran derajat desentralisasi diformulasikan dengan membagi pendapatan  asli  daerah  dengan  total pendapatan  daerah. Semakin  tinggi atau  meningkatnya    tingkat  derajat desentralisasi  setiap  tahun  diharapkan mampu  meningkatkan  alokasi  belanja modal .
Hal  ini  didukung  oleh  penelitian
Indiyanti (2018), Arsa (2015) dan Praza (2016) yang menunjukkan bahwa alokasi  belanja  modal  secara  positif dipengaruhi oleh derajat desentralisasi. H 2 :  Kinerja  keuangan  berupa  derajat desentralisasi secara parsial
berpengaruh  positif  terhadap  belanja modal.

## Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian  keuangan  daerah
menunjukkan kemampuan daerah dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang telah  membayar  pajak  dan  restribusi sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan daerah (Praza, 2016). Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan  membagi  Pendapatan  Asli Daerah dengan dana transfer. Semakin tinggi atau meningkatnya tingkat kemandirian  suatu daerah setiap  tahun maka kinerja keuangannya pun semakin baik. Suatu daerah diharapkan dapat  membiayai  kegiatannya  dan dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal yang dilakukan
pemerintah  daerah.  Hal  ini  didukung oleh  penelitian  Sularso  (2011)  dan Marlina  (2017)  bahwa  kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
H 3 : Kinerja keuangan
berupa kemandirian  keuangan  daerah  secara parsial  berpengaruh  positif  terhadap belanja modal.
Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah

## (PAD)
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah  selanjutnya  akan  disebut  PAD merupakan  kemampuan  pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan  PAD  sesuai  dengan  yang ditargetkan (Mahmudi, 2016). Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah dihitung dengan cara membagi realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Semakin tinggi atau
meningkatnya  tingkat  efektivitas  PAD maka  semakin  baik  kinerja  pemerintah dalam  merealisasikan  Pendapatan  Asli Daerah  di  daerahnya.  Sehingga  dapat meningkatkan  alokasi  belanja  modal. Hal ini didukung oleh penelitian Sularso
(2011) dan Arsa (2015) yang menyatakan  bahwa  Efektivitas  PAD
berpengaruh  positif  terhadap  alokasi belanja modal.
H 4 : Kinerja keuangan berupa efektivitas pendapatan  asli  daerah  secara  parsial berpengaruh  positif  terhadap  belanja modal.

## Efisiensi Keuangan Daerah
Efisiensi keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan
perbandingan  antara  output  dan  input atau  realisasi  pengeluaran  daerah dengan  realisasi  penerimaan  daerah sehingga  semakin  kecil  rasio  ini  maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya (Fitri, 2014). Efisiensi keuangan daerah dihitung  dengan  membagi  realisasi belanja dengan realisasi pendapatan.
Semakin baik tingkat efisien keuangan  daerah  diharapkan  mampu meningkatkan belanja modal yang akan digunakan  untuk  meningkatkan  sarana dan  prasarana  yang  ada.  Hal  ini didukung  oleh  beberapa  penelitian, menurut  hasil  penelitian  Riswan  (2014) dan  Fahd  (2017)    bahwa  kinerja keuangan  berupa  efisiensi  keuangan berpengaruh  positif  terhadap  alokasi belanja modal.
H 5 :  Kinerja  Keuangan  berupa  Efisiensi keuangan daerah secara parsial berpengaruh  positif  terhadap  Belanja Modal.

## Derajat Kontribusi BUMD
Derajat  kontribusi  Badan  Usaha Milik  Daerah  atau  disingkat  BUMD bermanfaat  untuk  mengetahui  tingkat kontribusi  perusahaan  daerah  dalam mendukung pendapatan
daerah
(Indiyanti,  2018).  Derajat  kontribusi BUMD  dihitung  dengan  cara  membagi penerimaan bagian laba BUMD dengan PAD.
Sehingga  dengan  semakin  tinggi derajat  kontribusi  BUMD  diharapkan meningkatkan pendapatan suatu daerah,  yang  nantinya  pendapatan tersebut dapat membantu meningkatkan  alokasi  belanja  modal. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian,  menurut  hasil  penelitian yang    dilakukan  Sularso  (2011)  dan
Indiyanti  (2018)  menyatakan  bahwa derajat  Kontribusi  BUMD  berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. H 6 :  Kinerja  keuangan  berupa  derajat kontribusi BUMD secara parsial berpengaruh  positif  terhadap  belanja modal.

## Kerangka Pemikiran
Berdasarkan  penjelasan  diatas maka  diperoleh  model  dari  kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:
Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Keterangan:
Parsial Simultan

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  kuantitatif.  Populasi  di  dalam penelitian  ini  adalah  Kabupaten  dan Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  tahun 2014-2017 sebanyak 27 Kabupaten/Kota.  Dalam  penelitian  ini menggunakan teknik purposive
sampling .  Sehingga  populasi  yang memenuhi  kriteria purposive  sampling adalah  sebanyak  25  sampel  dengan waktu  penelitian  selama  4  tahun,  total sampel keseluruhan adalah 100 sampel.  Metode  analisis  data  dalam penelitian  ini  adalah  regresi  data  panel dengan menggunakan software EViews 9.0.  Persamaan  analisis  model  regresi data  panel  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
BM it = α+β1DD it +β2KKD it +β3EPAD it +β4EKD it + β5DKBUMD it +e it
Keterangan: BM  :  Belanja Modal α :  Konstanta DD  :  Derajat Desentralisasi KKD  :  Kemandirian Keuangan Daerah EPAD  : Efektivitas Pendapatan Asli Daerah EKD  :  Efisiensi Keuangan Daerah DKBUMD : Derajat Kontribusi BUMD β :  Koefisien Regresi e
:  Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 2 Statistik Deskriptif X1 X2 X3 X4 X5 Y Mean 0.219523 0.308828 1.175032 0.993485 0.023193 0.213555 Median 0.182415 0.223118 1.150556 0.984515 0.016313 0.203057 Maximum 0.465000 0.869939 1.926052 1.441957 0.100368 0.665100 Minimum 0.060103 0.063946 0.501739 0.884838 0.003953 0.119465 Std. Dev. 0.107903 0.203339 0.247973 0.076513 0.019958 0.071466
Sumber: data yang diolah dengan eviews 9.0 (2019)
Diketahui  bahwa  variabel  derajat desentralisasi,  kemandirian  keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan  daerah,  derajat  kontribusi
BUMD dan belanja modal memiliki nilai mean  yang  lebih  besar  dari  nilai standar  deviasi.  Hal  tersebut  dapat diartikan bahwa variabel belanja modal,
derajat desentralisasi, kemandirian keuangan  daerah,  efektivitas  PAD, efisiensi  keuangan  daerah,  dan  derajat kontribusi  BUMD  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jawa  Barat  selama  tahun 2014-2017  berkelompok  atau  tidak bervariasi.

## Analisis Regresi Data Panel
Rumus  regresi  data  panel  dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Belanja  Modal  =  -1,670505  + 2,555232X1 + 1,107913X2 + 0,039103X3 + 0,393810X4 – 1,056617X5 +ε Nilai konstanta sebesar - 1,670505  menunjukkan  bahwa  apabila variabel  independen  pada  regresi  yaitu kinerja  keuangan  pemerintah  daerah berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan
daerah, efektivitas  PAD,  efisiensi  keuangan daerah,  dan  derajat  kontribusi  BUMD bernilai  konstan,  maka  belanja  modal (BM) yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota Provinsi  Jawa  Barat  adalah  sebesar  - 1,670505.  Koefisien  regresi  derajat desentralisasi  (X1)  sebesar  2,555232 menunjukkan  bahwa  apabila  terjadi peningkatan derajat desentralisasi sebesar  satu  satuan  maka  belanja modal (BM) yang dimiliki Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Barat akan  mengalami  peningkatan  2,55232. Koefisien regresi kemandirian keuangan daerah (X2) sebesar
1,107913  menunjukkan  bahwa  apabila terjadi  kenaikan  kemandirian  keuangan daerah  sebesar  satu  satuan  maka belanja  modal  (BM)  yang  dimiliki
Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Barat akan  mengalami  kenaikan  sebesar 1,107913.  Koefisien  regresi  efektivitas PAD (X3) sebesar 0,09103 menunjukkan  bahwa  apabila  terjadi kenaikan  efektivitas  PAD  sebesar  satu satuan  maka  belanja  modal  (BM)  yang dimiliki  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa Barat akan mengalami kenaikan sebesar  0,039103.  Koefisien  regresi efisiensi keuangan daerah (X4) sebesar 0,39310  menunjukkan  bahwa  apabila terjadi  kenaikan  efisiensi  keuangan daerah  sebesar  satu  satuan  maka belanja  modal  (BM)  yang  dimiliki Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Barat akan  mengalami  kenaikan  sebesar 0,39310.  Koefisien  regresi  derajat kontribusi  BUMD  (X5)  sebesar  - 1,056617  menunjukkan  bahwa  apabila terjadi  penurunan  derajat  kontribusi BUMD  sebesar  satu  satuan  maka belanja  modal  (BM)  yang  dimiliki Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Barat
akan  mengalami  penurunan  sebesar 1,056617. Uji Hipotesis Uji  hipotesis  penelitian  ini  dilakukan dengan  uji random  effect .  Selanjutnya dilakukan  uji  hipotesis  secara  simultan (uji F) dan uji hiptesis secara parsial (uji t).
Tabel 3. Hasil Pengujian Random Effect Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.627429 Mean dependent var -1.566639 Adjusted R-squared 0.387328 S.D. dependent var 0.286953 S.E. of regression 0.224607 Akaike info criterion 0.140249 Sum squared resid 2.270182 Schwarz criterion 1.067244 Log likelihood 24.74067 Hannan-Quinn criter. 0.510388 F-statistic 2.613190 Durbin-Watson stat 2.181931 Prob(F-statistic) 0.001851 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.670505 0.111054 -15.04224 0.0000 X1 2.555232 0.151899 16.82193 0.0000 X2 1.107913 0.037767 29.33566 0.0000 X3 0.039103 0.057369 0.681603 0.0499 X4 0.393810 0.069389 5.675367 0.0000 X5 -1.056617 2.784589 -0.379452 0.7061
Sumber: Output Eviews 9.5 (2019)
Koefisien Determinasi (R 2 ) Tabel  3    menjelaskan  hasil  uji koefisien determinasi (R2), dapat dilihat bahwa nilai adjusted R- square sebesar 0.387328  atau  38,7328%.  Maka  dapat disimpulkan bahwa variabel independen kinerja keuangan pemerintah  daerah  berupa  derajat desentralisasi,  kemandirian  keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan derajat
kontribusi  BUMD  dapat  menjelaskan belanja  modal  pada  Kabupaten/Kota Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2014-2017 sebesar 38,7328%. Sedangkan sisanya dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar penelitian.

## Pengujian Simultan (Uji F)
Uji  F  digunakan  untuk  menguji signifikansi  pengaruh  antara  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  berupa derajat desentralisasi, kemandirian
keuangan  daerah,  efektivitas  PAD, efisiensi  keuangan  daerah,  dan  derajat kontribusi  BUMD    terhadap  belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa  Barat  tahun  2014-2017  secara simultan. Pada tabel 3. diketahui bahwa prob (F-statistic) bernilai 0,001851< α = 5%  (0,05).  Maka  dapat  disimpulkan bahwa  H0  ditolak  dan  Ha diterima.  Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan  pemerintah  daerah  berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan  daerah,  efektivitas  PAD, efisiensi  keuangan  daerah,  dan  derajat kontribusi BUMD secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.
Pengujian Parsial (Uji t) Berdasarkan  tabel  3  menjelaskan bahwa nilai probabilitas variabel independen kinerja keuangan pemerintah  daerah  berupa  derajat desentralisasi  sebesar  0,0000.  Nilai
tersebut menunjukkan bahwa 0,0000<0,05,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  H01  ditolak  dan  Ha1  diterima. Maka  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  berupa  derajat  desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap belanja  modal  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2014-2017. Nilai  probabilitas  variabel  independen kinerja  keuangan  pemerintah  daerah berupa  kemandirian  keuangan  sebesar 0,0000.  Nilai  tersebut  menunjukkan bahwa  0,0000<  0,05,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  H02  ditolak  dan Ha2  diterima.  Maka  kinerja  keuangan pemerintah daerah berupa kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun  2014-2017.  Nilai  probabilitas variabel  independen  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  berupa  efektivitas PAD  sebesar  0,0499.  Nilai  tersebut menunjukkan  bahwa  0,0499<  0,05, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H03 ditolak  dan  Ha3  diterima.  Maka  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  berupa efektivitas  PAD  berpengaruh  signifikan terhadap belanja modal pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun  2014-2017.  Nilai  probabilitas variabel  independen  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  berupa  efisiensi keuangan daerah sebesar 0,0000. Nilai tersebut  menunjukkan  bahwa  0,0000< 0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa H04  ditolak  dan  Ha4  diterima.  Maka kinerja  keuangan  pemerintah  daerah berupa  efisiensi  keuangan  daerah berpengaruh signifikan
terhadap belanja  modal  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2014-2017. Nilai  probabilitas  variabel  independen kinerja  keuangan  pemerintah  daerah berupa derajat kontribusi BUMD sebesar 0,7061. Nilai tersebut
menunjukkan  bahwa  0,7061>  0,05, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H05 diterima  dan  Ha5  ditolak.  Maka  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  berupa kontribusi  BUMD  tidak  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017.
Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Berupa Derajat Desentralisasi terhadap

## Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  pengujian  secara parsial  seperti  yang  ditunjukkan  pada Tabel 3 di atas, nilai probabilitas derajat desentralisasi  yang  diperoleh  adalah sebesar  0,0000.  Hal  ini  menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh  terhadap  belanja  modal. Artinya  peningkatan  atau  penurunan pada  tingkat  derajat  desentralisasi setiap
tahunnya mempengaruhi peningkatan  atau  penurunan  pada alokasi  belanja  modal.  Berdasarkan data  yang  ada  menunjukkan  bahwa 23% data yang ada mengalami peningkat  derajat  desentralisasi  yang diikuti  dengan  meningkatnya  alokasi belanja  modal.  Sedangkan  38%  data yang ada mengalami penurunan tingkat derajat desentralisasi yang diikuti dengan  menurunnya  alokasi  belanja modal.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  sebelumnya  Arsa  (2015), Praza (2016), dan Indiyanti (2018) yang menyatakan  bahwa  kinerja  keuangan berupa
derajat desentralisasi berpengaruh  positif    terhadap  belanja modal.
Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Berupa Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal Berdasarkan  hasil  pengujian  secara parsial  seperti  yang  ditunjukkan  pada Tabel  3  di  atas,  nilai  probabilitas kemandirian  keuangan  yang  diperoleh adalah sebesar 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap belanja  modal.  Artinya  peningkatan atau penurunan pada
tingkat kemandirian  keuangan  daerah  setiap tahunnya  mempengaruhi    peningkatan atau  penurunan  pada  alokasi  belanja modal.  Berdasarkan  data  yang  ada menunjukkan  bahwa  23%  data  yang ada  mengalami  peningkat  kemandirian
keuangan yang diikuti dengan meningkatnya  alokasi  belanja  modal. Sedangkan 41%  data yang ada mengalami penurunan tingkat kemandirian  keuangan  yang  diikuti dengan  menurunnya  alokasi  belanja modal.
Hasil  penelitian  ini    sesuai  dengan hasil  penelitian  sebelumnya  Sularso dan  Restianto  (2011)  dan  Marlina  et.al (2017)  yang  menyatakan  bahwa  rasio kemandirian
keuangan daerah
berpengaruh  positif  terhadap  alokasi belanja modal.

## Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Berupa Efektivitas  PAD  terhadap  Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  pengujian  secara parsial  seperti  yang  ditunjukkan  pada Tabel  2  di  atas,  nilai  probabilitas efektivitas  PAD  yang  diperoleh  adalah sebesar  0,0499.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  efektivitas  PAD  berpengaruh terhadap belanja modal. Artinya peningkatan  atau  penurunan  pada efektivitas PAD setiap tahunnya mempengaruhi    peningkatan  atau penurunan pada alokasi belanja modal. Berdasarkan data yang
ada menunjukkan  bahwa  15%  data  yang ada  mengalami  peningkat  efektivitas PAD yang diikuti dengan meningkatnya alokasi belanja modal. Sedangkan 33% data  yang  ada  mengalami  penurunan tingkat  efektivitas  PAD  yang  diikuti dengan  menurunnya  alokasi  belanja modal.
Hasil penelitian ini  sesuai dengan hasil Sularso  (2011)  dan  Arsa  (2015)  yang menyatakan  bahwa  rasio  efektivitas PAD  berpengaruh  positif  terhadap belanja modal.

## Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Berupa Efisiensi  Keuangan Daerah  terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  pengujian  secara parsial  seperti  yang  ditunjukkan  pada Tabel  2  di  atas,  nilai  probabilitas efisiensi  keuannga  yang  diperoleh adalah sebesar 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi
keuangan berpengaruh terhadap belanja  modal.  Artinya  peningkatan atau penurunan pada efisiensi keuangan setiap tahunnya mempengaruhi    peningkatan  atau penurunan pada alokasi belanja modal,
dimana  semakin  efisien  maka  akan meningkatkan  alokasi  belanja  daerah terutama  belanja  modal.  Berdasarkan data  yang  ada  menunjukkan  bahwa 27% data yang ada mengalami peningkat  tingkat  efisiensi  keuangan yang  diikuti  dengan  meningkatnya alokasi belanja modal. Sedangkan 26%
data  yang  ada  mengalami  penurunan tingkat  efisiensi  keuangan  yang  diikuti dengan  menurunnya  alokasi  belanja modal.
Hasil  penelitian  ini    sesuai  dengan hasil  penelitian  Riswan  (2014)  dan Fahd (2017) yang menyatakan efisiensi keuangan  daerah  berpengaruh  positif terhadap belanja modal.

## Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Berupa Derajat  Kontribusi  BUMD  terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  pengujian  secara parsial  seperti  yang  ditunjukkan  pada Tabel 2 di atas, nilai probabilitas derajat kontribusi BUMD yang diperoleh adalah sebesar  0,7061.  Hal  ini  menunjukkan bahwa derajat kontribusi BUMD keuangan  tidak  berpengaruh  terhadap belanja modal. Artinya setiap peningkatan  atau  penurunan  pada derajat kontribusi BUMD setiap tahunnya tidak mempengaruhi peningkatan  atau  penurunan  pada alokasi  belanja  modal.  Berdasarkan data  yang  ada  menunjukkan  bahwa 15% data yang ada mengalami peningkat  tingkat  derajat  kontribusi BUMD tidak diikuti dengan meningkatnya  alokasi  belanja  modal. Sedangkan 30%  data yang ada mengalami  penurunan  tingkat  derajat kontribusi  BUMD  tidak  diikuti  dengan menurunnya alokasi belanja modal. Hal ini  dikarenakan  masih  ada  kontribusi lain  seperti  pajak  dan  retribusi  yang merupakan  komponen  lain  dalam  PAD
sehingga  dapat  membiayai  alokasi belanja modal.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  Martini  dan  Dwirandra (2015) yang menyatakan bahwa derajat kontribusi  BUMD  tidak  berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  serta analisis  data  dengan  menggunakan aplikasi  Eviews  versi  9.5,  diperoleh kesimpulan  bahwa  kinerja  keuangan berupa  derajat  desentralisasi  daerah dan  kemandirian  keuangan  daerah memiliki  rata-rata  yang  dihasilkan  oleh Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Barat selama  tahun  2014-2017  meningkat setiap  tahunnya. Sedangkan  efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, derajat  kontribusi  BUMD,  dan  belanja modal  memiliki  nilai  rata-rata  yang dihasilkan oleh Kabupaten/Kota Provinsi  Jawa  Barat  selama  tahun 2014-2017 berfluktuasi. Berdasarkan pengujian hipotesis secara  simultan  variabel  independen kinerja  keuangan  pemerintah  daerah berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, efektivitas PAD,  efisiensi  keuangan,  dan  derajat kontribusi BUMD secara simultan berpengaruh  terhadap  belanja  modal pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Barat 2014-2017. Berdasarkan pengujian  hipotesis  secara  parsial
menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, efektivitas PAD,  efisiensi  keuangan  berpengaruh positif  terhadap  belanja  modal  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2014-2017. Sedangkan kinerja keuangan  berupa  derajat  kontribusi BUMD tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2014-2017. Berdasarkan  aspek  teoritis  untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan  mencari  referensi  lain selain website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id)  dan  Badan Pusat  Statistik  (www.bps.go.id)  dalam mengambil data laporan keuangan dan memilih  objek  penelitian  lainnya  serta menambah periode penelitian. Berdasarkan aspek praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai kinerja keuangan pemerintahannya.  Hasil  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran umum kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan pemerintah sehingga masyarakat  ikut  berkontribusi  dalam melaksanakan pembangunan, sehingga daerah tersebut dalam pengelolaannya  dapat  berjalan  dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsa,  I.  K.  (2015). Pengaruh  Kinerja Keuangan  pada  Alokasi  Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Bali Tahun  2006  s.d.  2013. Jurnal
Buletin  Studi  Ekonomi,  20(2), 104-112 ISSN: 1410-4628.
Daling,  M.  (2013). Analisis  Kinerja Realisasi  Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal  EMBA,  1(3),  82-89  ISSN: 2303-1174. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2010). Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia No.71 tahun 2010 tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah. Jakarta.
Donadson, L., & Davis, J.H. 1989. CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship  theory. Washington,
DC.
Eksandy,  A.,  Hakim,  M.  Z.,  &  Ekawati.
(2018). Pengaruh  Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus
Terhadap  Belanja  Modal  (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015) , 2(2), 85 –94. Fahd,  Y.,  &  Rasyid,  S.  (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal  Dan  Implikasinya  Pada Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran .  Jurnal  Analisis, 6(2), 194 –201 ISSN: 2303–100X. Fitri, V. K., Rasuli, M., & Silfi, A. (2014). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Dan  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  Terhadap  Alokasi  Belanja Modal  Pada  Kabupaten/Kota  Di
Provinsi  Riau  Tahun  2009-2012.
Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 1(1), 1 –15. Halim,  A.  (2012). Akuntansi  Sektor Publik Akuntansi keuangan Daerah (Edisi 4) . Jakarta: Salemba Empat. Indiyanti,  N.  M.  D.,  &  Rahyuda,  H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali. E-Journal Manajemen Unud, 7(9),  4713-4746  ISSN:  2302- 8912. Mahmudi.  (2016). Analisis  Laporan
Keuangan  Pemerintah  Daerah
(Edisi  Ketiga) .  Yogyakarta:  Unit
Penerbit  dan  Percetakan  STIE YKPN. Mardiasmo.  (2018). Akuntansi  Sektor Publik .  Yogyakarta:  CV.  ANDI OFFSET.
Marlina,  L.,  Indriani,  M.,  &  Fahlevi,  H.
(2017). Kinerja  Keuangan  dan
Alokasi  Belanja  Modal  (Studi pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Aceh). Jurnal Akuntansi Pascasarjana  Universitas  Syiah Kuala, 6(1), 21 –30. Novianto,  R.,  &  Hanafiah,  R.  (2015). Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja  Modal  Pada  Pemerintah Kabupaten  /  Kota  Di  Provinsi . Jurnal Ekonomi, 4(1), 1 –22.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2013. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  27  Tahun  2013  Tentang Pedoman  Penyusunan  Anggaran dan  Belanja  Daerah  Tahun 2014. Jakarta
Praza,  E.  I.  (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi  Belanja  Modal  di  Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan  Dan  Pembangunan Daerah, 4(1), 25 –36. https://doi.org/ISSN: 2338-4603 (print); 2355-8520 (online) Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan  Dan  Pembangunan Daerah,  3(4),  243-256  ISSN: 2338-4603. Riswan, & Affandi, A. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap  Belanja  Modal  Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan, 5(2), 71 –90. Rosadi,  A.  I.,  &  Suputra,  I.  D.  G.  D. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan,  Dana  Alokasi  Umum Dan  SiLPA  Pada  Alokasi  Belanja Modal. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19(2), 1144-1173 ISSN: 2302-8556. Sularso,  H.,  &  Restianto,  Y.  (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di  Jawa  Tengah . Media  Riset  Akuntansi  2011,  Vol.
1 No.(1), 1 –5. Trianto,  A.  (2016). Analisis  Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang . Jurnal Akuntansi Akuisis, 12(1), 65 –77.