Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │125

## KEBIJAKAN FISKAL DALAM PANDANGAN AL-KHARȂJ

## PERSPEKTIF PEMIKIRAN ABU YUSUF
Annisa Eka Rahayu
Hukum Islam, Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: annisaeka1397@gmail.co m

## Yadi Janwari
Hukum Islam, Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: yadijanwari@uinsgd.ac.id

## Dedah Jubaedah
Hukum Islam, Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: dedahjubaedah@uinsgd.ac.id

## Abstract
Fiscal policy has existed since the time of classical scholars. Fiscal policy is known  as public  finance.  One  of  the  classical  scholars  who  discussed  past  fiscal  policy  is  Abu Yusuf, a student of Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf managed to write a work that became a master of piece, namely al-Kharaj. Fiscal policy is contained in it. The purpose of this paper is to find out fiscal policy according to the book of al-Kharaj by Abu Yusuf. The research method used is descriptive research with library research method. The results of  the  writing  state  that  the  fiscal  policy  in  the  book  of  al-Kharaj  is  divided  into  two parts, namely state revenues consisting of taxes and ghanimah, general ownership and zakat.  Meanwhile,  state  expenditure  according  to  the  book  of  al-Kharaj  consists  of personnel expenditure, military expenditure, and mustahik zakat.
Keywords: Abu Yusuf, Fiscal Policy and Theory of Thought

## Abstrak
Kebijakan  fiskal  telah  ada  sejak  zaman  ulama  klasik.  Kebijakan  fiskal  dikenal dengan  keuangan  publik.  Salah  satu  tokoh  ulama  klasik  yang  membahas  kebijakan fiskal masa lampau yaitu Abu Yusuf seorang murid dari Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf berhasil menulis karya yang menjadi master of piece yakni al-Kharaj. Kebijakan fiskal dimuat  di  dalamnya.  Tujuan  dari  penulisan  ini  mengetahui  kebijakan  fiskal  menurut kitab al-Kharaj karya  Abu  Yusuf.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yakni  penelitian sedkriptif  dengan  metode library  research .  Hasil  penulisan  menyatakan  bahwa kebijakan  fiskal  dalam  kitab al-Kharaj di  bagi  menjadi  dua  bagian  yakni  pendapatan Negara yang terdiri dari pajak dan ghanimah, kepemilikan umum dan zakat. Sedangkan oengeluaran  Negara  menurut  kitab al-Kharaj terdiri  dari  belanja  pegawai,  pengeluran militer, dan mustahik zakat.
Kata Kunci : Abu Yusuf, Kebijakan Fiskal dan Teori Pemikiran.
126│ Annisa Eka Rahayu, et.al., Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Khar ȃ j Perspektif Pemikiran Abu Yusuf

## DASAR PEMIKIRAN
Perkembangan  ekonomi  Islam  saat  ini  tidak  bisa  dipisahkan  dari  sejarah pemikiran  Islam  tentang  ekonomi  pada  masa  lalu.  Adalah  suatu  keniscayaan  jika pemikir muslim berupaya untuk membuat solusi atas segala persoalan hidup di masanya dalam  perspektif  yang  dimiliki.  Keterlibatan  pemikir  muslim  dalam  kehidupan masyarakat yang kompleks dan belum adanya pemisahan disiplin keilmuan memjadikan pemikir muslim melihat fenomena masyarakat dalam konteks yang lebih integratif. Hal ini  disebab  kan  karena cara  pandang  keilmuan  yang  dimiliki  membentuk cara  berpikir mereka untuk menyelesaikan masalah, namun lebih penting dari itu masalah masyarakat menjadi  dasar  bagi  mereka  membentuk  berbagai  model  penyelesaian  di  bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, dan lain-lain (Nurseha 2018).
Dalam bentangan sejarah, juga ditemukan ulama-ulama yang memberi kontribusi besar  atas  perkembangan  pemikiran  ekonomi  Syariah.  Di  antara  tokoh tersebut  adalah Abu  Yusuf, merupakan seorang tokoh ulama dan pemikir muslim dengan karakteristik pemikiran  ekonominya  yang  berlandaskan  etika  keseimbangan.  Pemikirannya  dengan menggunakan  interpretasi  al-Qur'an  dan  as-Sunnah,  dinilai  mampu  untuk  menemukan jawaban-jawaban  rasional  yang  lebih  agamis,  etis,  sertaberkeadilan  dan  manusiawi dalam  merespon  beberapa  problematika.  Hal  ini  terlihat  dari  beberapa  kasus  resesi ekonomi sebagai problematika besar yang dihadapi Khalifah-khalifah sebelum dan pada masa  awal  pemerintahan  Harun  al-Rasyid  yang  dapat  diselesaikan  melalui  teori Maslahah.  Abu  Yusuf  dengan  mengedepankan  konsep  keseimbangan  yang berlandaskan  etika  dan  moral  agama  (Aravik  2016).  Diharapkan  dari  teori  Abu  Yusuf ini  dapat  menyelesaikan  segala  bentuk  negatif  tatanan  kehidupan  perekonomian  yang melanda semua negara di dunia, atau setidaknya dari teori ini dapat ditawarkan bentuk jalan  keluarnya.  Di  sinilah  makna  strategis  dari  pemikiran  ekonomi  Islam  Abu  Yusuf untuk  mensikapi  kehidupan  dan  sistem  perekonomian  modern  yang  telah  melahirkan beberapa ketimpangan dalam tatanan kehidupan manusia.
Dengan  kitabnya al-Kharaj yang  banyak  mengupas  kajian  dalam  bidang public finance yang  erat  kaitannya  dengan  kebijakan  fiskal.  Dalam  kitabnya  ia  berbicara masalah  pajak  proporsional  atas  hasil  pertanian  dari  tanah  Kharaj,  sedangkan  dalam
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │127
sektor pembelanjaan ia lebih menekankan akan pentingnya pembangunan infrastruktur yang diperlukan masyarakat, seperti irigasi, jembatan dan semisalnya (Majid 2003).
Merespon  beberapa  kenyataan  tersebut,  adalah  sangat  menarik  jika  tulisan  ini dikonsentrasikan  pada  kajian  tentang  Kebijakan  Fiskal  menurut  pemikiran  Abu  Yusuf yang tertuang dalam kitab al-Kharaj .

## METODE PENELITIAN
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif. Jenis data yang dipergunakan dalam peneitian ini, yaitu data sekunder, yakni berupa  berupa  literature-literatur  pendukung  yang  berkaitan  dengan  Riba  dan  Bunga Bank.  Metode  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  adalah  studi  kepustakaan,  yaitu dengan mengkaji  dan menganalisis  buku dan literature-literatur  yang berkaitan dengan Riba dan Bunga Bank.. Analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan  dengan  cara  berlandaskan  pada  teori  hukum  ataupun  doktrin  hukum  yang terdapat pada kerangka pikir, yang dapat diterapkan pada fokus permasalahan.

## PEMBAHASAN

## 1. Perjalanan Intelektual Abu Yusuf

## a. Riwayat Hidup Abu Yusuf
Nama  lengkap  Abu  Yusuf  yakni  Abu  Yusuf  Ya’qub  bin  Ibrahim  al-Anshari (113/731-182/798),  merupakan  seorang  murid  dan  seorang  kawan  dari  Imam  Hanifah. Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah yakni salah satu suku Arab.  Keluarganya disebut Anshari  karena  dari  pihak  ibu  masih  mempunyai  hubungan  dengan  kaum  Anshar (pemeluk  Islam  pertama  dan  penolong  Nabi  Muhammad  Saw.)  di  masa  hidupnya  di Kufah,  yang  terkenal  sebagai  daerah  pendidikan  yang  diwariskan  oleh  Abdullah  Ibnu Mas’ud  (w.  32  H),  yakni  seorang  sahabat  Nabi shallallahu’alaihi  wa  sallam (Janwari 2016).
Sebagai  seorang  penganut  madzhab  rasional  Hanafi, ahl-ra’yu Abu  Yusuf mengamnil metode penalaran hukum dalam hal yang berkaitan dengan isu-isu duniawi. Sejak kecil Abu Yusuf memiliki minat ilmiah yang tinggu, tetapi keluarganya memiliki kekurangan ekonomi yang memaksa dirinya untuk ikut bekerja mencari nafkah karena
128│ Annisa Eka Rahayu, et.al., Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Khar ȃ j Perspektif Pemikiran Abu Yusuf keluarganya  bukan  berasal  dari  kalangan  berada.  Beliau  giat  dalam  memnuntut  ilmu sehingga dapat meriwayatkan banyak hadis. Banyak ahli hadis yang memujinya dalam hal  periwayatan,  padahal  mereka  jarang  memuji  para  pendukung ra’yu. Beliau meriwayatlan adis dari gurunya, antara lain, Hisyam Ibn Urwah, Abu Ishq asy-Syaibani, Atha  ibn  Sa’ib  dan  orang-orang  yang  sejajar  dan  sezaman  dengan  mereka.    Dalam belajar  Abu  Yusud  menunjukkan  kemampuannya  yang  tinggi  sebagai ahlurra’yi yang dapat menghafal sejumlah hadits  (Amalia 2010). Selama tujuh bleas tahun, Abu Yusuf tiada  henti-hentinya  belajar  kepada  pendiri  madzhab  Hanafi.  Abu  Yusuf  terkenal sebagai salah satu murud terkemuka Abu Hanifah.
Berkat  bimbingan  para  gurunya  serta  ditunjang  oleh  ketekunan  dan kecerdasannya,  Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat umum. Tidak jarang pendapatnya dijadikan  acuan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Bahkan,  tidak  sedikit  orang  yang ungin belajar kepadanya (Abdullah 2010).
Setelah  Imam  Abu  Hanifah  wafat,  Abu  Yusuf  menggantikan  kedudukannya sebagai  guru  pada  perguruan  Imam  Abu  Hanifah.  Selama  16  (enam  belas)  tahun  ia meneruskan  tugas  Imam  Abu  Hanifah,  selama  itu  pula  Abu  Yusuf  tidak  berhubungan dengan  jabatan  pemerintahan.  Namun  sejak  wafatnya  Abu  Hanifah,  keadaan  ekonomi Abu Yusuf semakin memburuk dan tidak dapat menunjang karir keilmuannya.  Hal ini membuatnya meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad pada tahun 166 H/782 M. Di Baghdad,  ia  menemui  Khalifah  Abbsiyah  Al-Mhadi  (159  H/775  M  –  169  H/789  M) yang langsung mengangkatnya menjadi hakim di Baghdad Timur. Jabatan tersebut terus dipegangnya  sampai  masa  pemerintahan  khalifah  Al-Hadi  (169  H/785  M  –  170 H/786M). pada masa khalifah Harun al-Rasyid  antara laindengan dibentuknya  jabatan penuntut  umum  (kejaksaan)  dan  instansi Dîwân  Qâdî  al-Qudâh (Hajsmy  1995).    Pada masa itu, jabatan Abu Yusuf naik menjadi ketua hakim (qâdî al-qudâh) pertama Daulah Abbasiyah.  Jabatan  ini  belum  pernah  ada  sejak  masa  Bani  Umayyah  (abad  ke-7  M) sampai masa Al-Mahdi dari Daulah Abbasiyah (abad ke-8 M).
Salah  satu  karya  Abu  Yusuf  yang  sangat  monumental  adalah Kitab Al-Kharaj. Kitab yang ditulis oleh Abu Yusuf ini bukanlah kitab pertama yang membahas masalah Al-Kharaj (Perbajakan). Para  sejarawan  muslim  sepakat  bahwa  ilmuwan  Islam
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │129
pertamaa  yang  menulis  kitab  dengan  membahas  tema al-Kharaj ialah  Muawiyah  bin Ubaidillah  bin  Yasar  tahun  170  H,  ia  adalah  seoranh  Yahudi  yang  memeluk  agama Islam dan menjabat sebagai sekretaris pada masa Khalifah Abu Abdilah Muhammad al- Mahdi  tahun  158  H/755  M.  tapi  sangat  disayangkan,  karya  pertama  pada  bidang perpajakan  dalam  agama  Islam  tersebut  hilang  dimakan  zaman  (Saprida,  Qodariah 2021).
Penulisan kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf berdasarkan perintah dan pertanyaan dari  Khalifah  Harun  al-Rasyid  menyangkut  bermacam  permasalahan  mengenai  pajak, ketika Abu Yusuf memangku jabatan sebagai (qâdî al-qudâh). Dengan demikian, kitab al-Kharaj ini  memiliki  orientasi  birokratik  sebab  ditulis  untuk  memenuhi  permintaan Khalifah  Harus  al-Rasyid  yang  ingin  membuat  buku  pedoman  sebagai  buku administrative  falam  rangka  untuk  mengelola  lembaga baitul  maal dengan  baik  dan benar,  yang  dapat  menjadikan  Negara  hidup  makmur  dan  masyarakat  tidak  merasa terzalimi  (Aravik  and  Zamzam  2020).  Sekalipun  kitab  tersebut  berjudul al-Kharaj , tetapi  juga  mencakup  berbagai  macam  pembahasan  mengenai  sumber  pendapatan Negara  dan  lainnya  seperti ghaminalh,  fai.  kharaj,  ushr,  jizyah, dan shadaqah . Kemudian  kitab  ini  juga  dilengkapi  dengan  tata  cara  bagaimana  mengumpulkan  dan mendistribusikan  setiap  jenis  harta  tesebut  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan  dalil naqilah (al-Qur’an dan hadits) serta dalil rasional atau aqilah (Saprida, Qodariah 2021) .
Pendekatan  Abu  Yusuf  untuk  menulis  tentang  masalah al-Kharaj adalah  dengan pendekatan  pragmatis.  Ia  melihat  pada  praktik  yang  berlaku,  memeriksa  aplikasi terakhir,  mempelajari masalah-masalah yang muncul dari kebijakan sekarang dan masa lalu, kemudian meneliti aturan yang ada pada al-Qur’an dan haditssecara yurisprudensi untuk memastikan sesuai dengan syariah, dan kemudian mencapai pada pendapat yang akan  menyediakan  jawaban.  Pendekatan  deduktif  yang  digunakannya  bertujuan  untuk menemukan  tiitk,  perdebatan  masalah,  membela  ide,  atau  membela  penghakiman (Janwari 2016).
Kitab al-Kharaj dijadikan  pedoman  penegakan  hukum  oada  masa  itu,  untuk menghindari  kezaliman  terhadap  rakyat  yang  disebabkan  oleh  perbedaan  kedudukan atau  agama.  Abu  Yusuf  telah  meletakkan  teori  ekonomi  yang  sesuai  dengan  syariat Islam.  Kitabnya mempunyai peran penting dalam menjadikan al-Rasyid sebagai sosok
130│ Annisa Eka Rahayu, et.al., Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Khar ȃ j Perspektif Pemikiran Abu Yusuf yang  sangat  disiokin  dalam  menggunakan  harta  Negara,  tidak  perak  berbuat  zalim kepada  seseorang  dan  selalu  memberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya  (Amalia 2010).

## b. Latar Belakang Pemikiran Abu Yusuf
Metode  dan  pemikiran  Abu  Yusuf  tentang  ekonomi  setidaknya  dilatar  belakangi oleh beberapa factor diantaranya factor ekstern dan intern. Adapun factor internal yang muncul  dari  latar  belakang  pendidikannya  sendiri,  antara  lain  berguru  kepada  tokoh- tokoh  yang  menjadi  ulama  fiqh.  Hal  tersebut  terlihat  dari  argument-argumennya  yang sesuai  dengan  sosio-kultural  pendidikannya,  sehingga  implikasi  dari setting sosio- kultural  itu  akan  mewarnai  masing-masing  pendapat  para  tokoh  yang  mewarnai pemikiran Abu Yusuf, Sleain itu aspek rasionalitas yang kurang didtemukan pada posisi netral,  kritis  serta  digunakan  sebagai  sarana  dialog,  melainkan  posisi  kontradiktif, perselisihan  dan    justifikasi,  sehingga  kurang  membrikan  kedewasaan  berpikir  pada masyarakat Islam pada masanya. Abu Yusuf dalam hal ini berupaya untuk menggiring umat muslim dari belenggu tersebut dengan membongkar sedikit demi sedikit kekangan pemikiran yang ditularkan para ulama sebelumnya. Hal ini terlihat dari beberapa metode pemahammnya  yang  lebih  mengedepankan ra’yu sebagai  landasan  berpikir  dalam penetapan hukum Selain itu pembebasan taqlid juga terlihat dari tulisannya  yang tidak sedikit  berbeda  pendapat  dan  bahkan  bertentangan  sama  sekali  dengan  gurunya  Abu Hanifah atau Abu Laila (Majid 2003).
Kemudian faktor ekstern yang mempengaruhi pemikiran Abu Yusuf yakni sestem pemerintahan  yang  absolut  dan  terjadinya  pemberontakan  masyarakat  terhadap kebijakan khalifah yang sering mengabaikan hak-hak masyarakat serta menindas kaum yang lemah. Hal ini terlihat dari tidak adanya kekusasaan khalifah yang bertahan lama. Akibat  kondisi  politik  dan  ekonomi  yang  tidak  stabil,  mulai  dari  Abu  Abbas  Assadah yang memerintah dari empat tahun Abu  Ja’far al-Mansur lebih kurang dua puluh  satu tahun,  al  Mahdi  lebih  kurang  sepuluh  tahun,  al-Hadi  satu  tahun,  kemudian  Harun  al- Rasyid  yang  memerintah  kurang  lebih  dua  puluh  tahun.  Abu  Yusuf  tumbuh  pada  saat situasi  politik  dan  ekonomi  kenegaraan  sedang  tidak  stabul,  karena  antara  penguasa negera dan tokoh agama sulit untuk dipadukan. Hal ini terlihat dari adanya pertentangan penguasa dengan tokoh Imam Abu Hanifah sebagai pencetus pemikiran Hanafiah, yang
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │131
hidup 52 tahun pada dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abbasiyah harus menerima hukuman akibat beberapa penolakan terhadap ajakan dan tawaran penguasa, terutama tawaran jabatan Hakim yang seringkali ditoak Abu Hanifah sehingga masa al- Masur beliau harus menerima hukuman keluar masuk penjara.
Abu  Yusuf  dengan  setting  sosio  kulturalnya  amat  menyadari  ancaman  ini,  dan pandangan  tentang  ancaman  tersebut  tidak  saja  di  bidang  politik,  tetapi  juga  pada  sisi kultural  sehingga  tidak  aneh  jika  pada  gilirannya  Abu  Yusuf  harus  memilih  pendapat berbeda  dari  gurunya  Abu  Hanifah  dalam  masalah  penerimaan  tawaran  pemerintah untuk  menjadi  hakim.  Analisis  ini  bisa  jadi  dikarenakan background pemikiran  Abu Yusuf  yang terserap dari multi tokoh, namun tidak menutup kemungkinan penerimaan tawaran tersebut bagian dari upaya menyelamatkan mazhab gurunya, atau kepentingan politik  sosial  ekonomi  lainnya  yang  harus  mendudukkannya  pada  jabatan  yang  tidak pernah  diterima  oleh  Abu  Hanigah  seumur  hidupnya.  Namun,  interaksi  antara  Abu Yusuf  sebagai  tokoh  agama  dan  Khalifah,  masing-masing  mempunyai    nilai kepentingan dan harapan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang (Majid 2003).
Berangkat  dari  realitas setting sosio-kultural  seperti  itulah  Abu  Yusuf  tempil kepermukaan  dengan  beberapa  muatan  pemikiran  ekonomi al-Kharaj tersebut. Setting sosio-kultural  seperti  ini  pada  gilirannya  berpengaruh  pada  masanya,  terutama  pada muatan pemikiran Abu Yusuf yang tidak terkecuali pada kitab al-Kharaj.

## c. Karya-Karya Abu Yusuf
Di sela-selanya kesibukannya melaksanakan tugas sebagai murid, guru, hakim dan kemudian pejabat penting dalam kehakiman, Abu Ysuuf masih sempat menulis berbagai buku  yang berpengaruh besar dalam memperbaiki system pemerinyahan dan peradilan serta  penyebaran  Mazhab  Abu  Hanifah.  Bebberapa  di  antara  karyanya  adalah  sebagai berikut:
1) Kitab al-Ȃṡâr . Di dalam kitab ini dimuat hadits yang diriwayatkan dari ayah dan gurunya.  Ada  dari  hadis-hadis  tersebut  yang  sandnya  bersambung  kpada Rasulullah Saw. ada yang sampai pada sahabat da nada pula yang hanya  sampai kepada tabi’in .  Ia  mengemukakan  pendapat  gurunya,  Iamam  Abu  Hanifah, kemudian  pendapatnya  sendiri  dan  menjelaskan  sebeb  terjadinya  perbedaan pendapat mereka.
132│ Annisa Eka Rahayu, et.al., Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Khar ȃ j Perspektif Pemikiran Abu Yusuf
2) Kitab  Ikhtilâf  Abu  Hanifah    wa  ibn  Abî  Laila . Di  dalamnya  dikemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan ibn Abi Laila serta perbedaan pendapat mereka.
Dalil-dalil dan logika Imam Abu Hanifah juga dibuat secara terperinci.
3) Kita  bar-Radd  ‘al  Syiâr  al-Auza’î .  Kitab  ini  memuat  perbedaan  pendapatnya dengan  pendapat  Abdurrahman  al-Auza’i.  tentang  masalah  perang  dan  jihad, termasuk banyahannya terhadap pendapat al-Auza’i.
4) KItab  al-Kharâ j.  Kitab  ini  merupakan  ktab  terpoluper  dari  karyanya,  kitab  ini merupakan master  piece .  Di  dalam  kitab  ini,  ia  menuangkan  pemikiran  fiqihnya dan musyawarah.
Menurut Ibn Nadim (w. 386 H/995 M) yang merupakan seorang sejarawan, selain kitab-kitab  di  atas  masih  banyak  kitab  yang  ditulis  seperti Kitâb  as-Ṣalât (mengenai shalat), Kitâb az-Zakâh (mengenai zakat), Kitâb Ṣyiâm (mengenai shaum), Kitâb al-Bai (mengenai jual beli), Kitâb Farâid (mengenai waris) dan Kitâb al-Waṣiyyah (mengenai wasiat).  Dalam  kitab-kitab  tersebut  dimuat  pendapat  gurunya  dan  pendapat  sendiri tentang masalah-masalah yang dikandung dari masing-masing kitab.

## 2. Kebijakan Fiskal Abu Yusuf dalam Al-Kharâj
Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama pemerintah adalah mewujudkan serta menjamin  kesejahteraan  rakyatnya.  Beliau  selalu  menekankna  pentingnya  memenuhi kebutuhan  rakyat  dan  melakukan  pembangunan  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan umum.
Dalam  teori  ekonomi  klasik,  kebijakan  fiskal  biasanya  didasarkan  pada kemampuan pemerintah  dalam  menarik  pajak  dan  memicu  tarip  pada  subsidi  asing. Kebijakan fiskal dikenal dengan kebijakan keuangan publik, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan  dengan  pemeliharaan,  pembayaran  dari  sumber-sumber  yang  dibutuhkan untuk  memenuhi  kebutuhan  publik  dan  pemerintahan.  Sehingga  Kebijakan  fiskal dipandang  sebagai  instrumenmenajemen  permintaan  yang  berusaha  mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pengeluaran dan pengaturan pajak.
Dalam penulisan ini kekuatan pandangan  Abu Yusuf adalah mengenai kebijakan fiskal  atau  sering  disebut  engan  keuangan  publik.    Dengan    daya    observasi    dan analisisnya    yang    tinggi,    Abu    Yusuf    menguraikan    masalah    keuangan    dan
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │133
menunjukan    beberapa    kebijakan    yang    harus    diadopsi    untuk    meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan    rakyat.    Terlepas    dari    berbagai    prinsip perpajakan    dan  pertanggungjawaban    negara  terhadap  kesejahteraan  rakyatnya,  ia memberikan   beberapa    saran  tentang  cara-cara  memperoleh  sumber perbelanjaan untuk  pembangunan  jangka    panjang,    seperti  membangun    jembatan    dan  bendungan serta  menggali  saluran-  saluran  besar  dan  kecil.  Berkaitan  dengan  kebijakan  fiskal, maka eraat kaitannya dengan pendapatan dan pengeluaran Negara. Berikut pendapatan dalam Tinjauan Al-Kharaj .

## a. Pendapatan Dalam Tinajauan Al-Kharaj Abu Yusuf
Dalam  Al-Kharaj,  Abu  Yusuf  menjelaskan  pos-pos  penerimaannegara  secara rinci,  namun  tidak  berurutan.  Bahkan  beliau    endiri  tidak  memberi  judul  khusus mengenai  pos  penerimaan.  Hanya  saja  darijudul  yang  beliau  tulis,  dapat  dipahami bahwa hal tersebut adalah bagian dari pendapatan negara. Pembahasan tentang pos-pos penerimaan  negara  tersebutdapar  ditemukan  dalam  beberapa  halaman,  dengan pembagian sebagai berikut .
1) Bagian  pertama :  perpajakan  dan  ghonimah.  Dengan  rincian;  rampasan  perang ( ghonimah )  dan  ia  merupakan  sumber  penerimaan  yang  pertama  disebutkan termasuk ghonimah , serta pertambangan dan harta terpendam ( rikaz ). Berikutnya Abu  Yusuf  membahas  tentang fai’ dan kharaj ,  ditulis  dengan  panjang  lebar tentang pajak tanah atau pertanian.
2) Bagian  kedua :  kepemilikan  umum.  Kepemilikan  umum  harus  dikembalikan kepada  rakyat,  baik  berupa  harta  yang  dibagikan  langsung,  maupun  berupa pelayanannegarayang  dibiayai  dari  penjualannya.  Dalam  hal  ini,  Abu  Yusuf menjelaskan  beberapa  bidang  yang  menjadi  sumber  pemasukan  negara.  Di antaranya  adalah  bidang  sungai  dan  perairan  .  Selain  itu,  ada  juga  aset  milik negara  yang  menjadi  sumber  pendapatan,  di  antaranya  adalah  tanah  pertanian yang sebelumnya di bawah kekuasaan Persia ( gatha'i ) juga idle asset berupa tanah mati  ( mawatul  ardh )  yang  tidak  difungsikan  dengan  baik  dan  tanah  milik pemerintah yang disewakan.
Bagian  ketiga :  Sedekah.  Yang  dimaksud  dengan  sedekah  di  sini  adalah  zakat. walapun yang menjadi fokus Al-Kharaj adalah masalah perpajakan, namun Abu Yusuf
134│ Annisa Eka Rahayu, et.al., Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Khar ȃ j Perspektif Pemikiran Abu Yusuf berbicara  cukup  panjang  lebar  tentang  sumber  pendapatan  ini.  Meskipun  beliau  hanya merinci  satu  jenis  dalam  pasal  khusus  yang  membahas  mengenai  zakat,  yaitu  zakat binatang  ternak  namun  ada  sumber  pendapatan  lain  yang  disimpan  dalam  pos  zakat, seperti  zakat  pertanian  yang  dijelaskan  bersamaan  dengan  penjelasan  pajak  pertanian ( kharaj ), zakat perdagangan bersamaan dengan usyur (bea cukai).
Pendapatan  Negara  menurut  Abu  Yusuf  dibagi  menjadi  beberapa  bagian,  di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Bagian Perpajakan (al-Kharaj) dan Ghanimah
a) Perpajakan (al-Kharaj)
Kebijakan pemberlakuan kharaj oleh Abu Yusuf diambil darikebijakan yang telah diberlakukan  pada  masa  Umar  bin  Khattab.  Abu  Yusuf  mengatakan  dalam  kitab  al- Kharajnya bahwa :
Dan beberapa orang ulama telah memberitahuku, mereka berkata: ketikasekelombok  prajurit  Irak  dari  pasukan  Saad  bin  Abi  Waqqos  mendatangi Umar  binKhatah  yang  sedang  bermusyawarah  dengan  sahabat  Nabi  Muhammad yang  laintentang  pembentukan  diwan  (lembaga  keuangan).  Dan  saat  itu,  beliau masih  sependapat  dengan  Abu  Bakar  dalam  hal  pendistrbusian  harta fai' .  hetika Irak  dikuasai,  beliau  kembali  bermusyawarah  tentang  perbedaan  kondisi,  dan beliau melihat itu adalah sebuah pendapat dan patut dikonsultasikan apakah yang lain juga sependapat, lalu bermusyawarahlah beliau tentang pendistribusian tanah yang  menjadi fai' bagi  kaum  muslimin  tersebut.  Sekelompok  orang  berpendapat bahwa  mereka  menginginkan  tanah  tersebut  dibagikan.  Namun  demikian,  Umar berkata:  lalu  bagaimana  dengan  orangorang  Islam  yang  datang  setelah  generasi kita?  Sementara  mereka  telah  mendapati  tanah  sudah  didistribusikan  dan diwariskan?. Ini bukanlah sebuah pendapat yang bagus. Fika tanah Irak dan Syam dibagikan  (kepada  prajurit  perang  sebagai fai )  lalu  apa  yang  dipakai  untuk menjaga perbatasan? Bagaimana pula dengan keturunan dan janda-janda yang ada di negeri ini dan sekitar Irak dan Syam?
Dari  tulisan  di  atas  terlihat  bahwa  ide  kebijakan  penarikan  pajak  tanah  atau pertanian dimulai dari  Umar  bin  Khatab.  Beliau  lebih  mengutamakan  untuktidak membagikan  tanah  tersebut  kepada  kaum  muslimin,  namun  menjadikannya  investasi masa depan untuk keberlangsungan negara dan jaminan sosial. Yaitu, denganmembiarkan  tanah  tersebut  dikelola  olen  pemiliknya,sementara  negara mengambil pajak darinya (Muti 2011) .
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │135
Pada  masa  kekuasaan  Harun  al-Rasyid, kharaj menjadi  topic  sangat  hangat. karena  urgensinya.  Dan  Abu  Ysuuf  membuat  pedoman  tentang  pemungutan  pajak  ini, yaitu dengan mengubah system pemungutan dengan cara mashah (luasnya tanah) pada system muqosamah. Sistem  muqosamah  ini  meskipun  tidak  dicontohkan  Umar  bin Khattab,  bamun  mayoritas  ulama  membolehkan  demi  kemashlahatan.  Di  antara kelebihan system muqosamah adalah:
1) Negara akan mendapat penghasilan rutin setiap panen.
2) Sistem ini juga mendorong produktifitas sector pertanian.
3) Sistem  ini  pun  dapat  mewujudkan  keadilan  dan  kesejahteraan  dalam mengalokasikan revenue ,  karena  system  ini  penerimaan  Negara  bertambah  dan belanja Negara yang bervariasi pun akan tercukupi dengannya.
Pengelolaan  pajak  yang  professional  akan  membawa  kebaikan  bagi  Negara maupun  rakyat.  Istilah  yang  digunakan  oleh  Abu  Yusuf  dalam al-Kharaj adakah tawliyatul  kharaj (pengelolaan  pajak).  Adapun  kriteria  pemungut  pajak  menurut  Abu Yusuf di antaranya adalah sebagai berikut:
1) Baik agamanya.
2) Amanah.
3) Menguasai ilmu fikih.
4) Pintar
5) Suka Bermusyawarah.
6) Menjaga harga diir.
7) Berani membela kebenaran.
8) Orientasu dalam menjalankan keajiban.
9) Jujur dan
10) Tidak zalim.
b) Usyr
Abu Yusuf menulis dalam kitabnya al-Kharaj bahwasannya:
“Kemudian diambil dari pedagang muslim 2,5%, dari ahli dzimmah 5% dan dari kafir harbi (yang memerangi Islam) 10%, bagi mereka yang melintasi pos bea cukai dengan maksud untuk berdagang, dan nilai perdagangannya mencapar 200
136│ Annisa Eka Rahayu, et.al., Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Khar ȃ j Perspektif Pemikiran Abu Yusuf dirham atau lebih, jika nilainya tidak mencapai 200 dirham maka tidak dikenakan apa-apa.”
Pajak  usyur  tidak  hanya  dikenakan  atas  barang  yang  dibawa  masuk  ke  negara Islam  untuk  dijual  saja.  Barang-barang  yang  dibeli  dari  negara  Islam  untuk diperdagangkan  juga  dikenai  pajak,  sebagaimana  waktu  pemungutan  usyur  juga  hanya satu tahun sekali.
Abu Yusuf mengatur dalam hal ini semua, bahwa ahlu dzimmah atau kafir harbi bila  melintasi  pos  bea  cukai  dengan  membawa  minuman  keras  atau  babgi  maka  tetap dikenakan  pajaknya  dengan  tetap  menghitug  nilai  moneternya,  jika  mencapai  200 dirham,  maka  dikenakan  pajak,  jika  di  bawah  itu,  maka  tidak  dikenakan.    Dalam kitabnya al-Kharaj ia  menulis  seseorang  muslim  melintasi  pos  bea  cuki  dengan membawa barang dagangan, lalu bersumpah bahwa ia telah menunaikan zakatnya, maka sumpahnya diterima dan tidak dikenakan pajak usyur.
Ada  beberapa  butir  penting  mengenai  pajak  bea  cukai  perspektif al-kharaj ,  di antaranya adalah sebagai berikut.
1) Batas minimal untuk barang yang dikenakan pajak/bea cukai adalah 200 dirham.
2) Pajak  bea  cukai  hanya  dikenakan  bagi  yang  melintas  dengan  barang  dagangan, bukan barang pribadi yang diperdagangkan.
3) Barang yang dibawa untuk kebutuhan pribadi, tidak dikenakan pajak.
4) besaran pajak yang dikanekan adalah 2,5% bagi muslim, 5% bagi ahlu dzimmah dan 10% untuk ahlu harbi.
5) Jika  kaum    muslimin  melintasi  pos  bea  dan  cukai  dengan  membawa  barang dagangan  dan  bersumpah  telah  membayar  zakatnya,  maka2,5%  yang  menjadi usyur tidak lagi dikenakan, karena usyur bagi kaum muslimin merupakan zakat.
6) Barang  Yang  diharamkan  oleh  Islam,  lalu  di  bawa  oleh  orang  kafir  baik dzimmi maupun harbi, tetap dikenakan pajak jika nilainya mencapai batas minimal wajib pajak  (200  dirham),  karena  barang-barang  tersebut  merupakan  barang  bernilai bagi mereka, walaupun bagi kaum muslimin tidak bernilai.
c) Ghanimah dan Khumus
Pembahasan  mengenai  harta  rampasan  perang,  menjadi  bab  yang  pertama  kali dibahas  dalam  kitab Al-Kharaj .  Setelah  beliau  memberi  nasihat  kepada  amirul
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │137
mukminin  Harun  Ar-rasyid,  dan  setelah  beliau  menyebutkan  hadits-hadits  mengenai motivasi  beramal.  Beliau  memulai  pembahasan  pedoman  keuangan  publik  dari  harta rampasan,  walaupun  yang  menjadi  bahasan  utama  dalam Al-Kharaj adalah  mengenai perpajakan  khususnya  pajak  pertanian  ( farm tax )  atau Al-Kharaj sesuai  dengan  nama bukunya (Muti 2011).
Ghamimah bagi  Abu  Yusuf  bukan  hanya  rampasan  perang  yang  diperoleh  dari orang kafir saja, namun ia juga mencakup barang tambang dan perhiasan yang diperoleh dari laut, serta barang temuan dan harta karun. Walaupun para ulama membahas barang- barang  tersebut  dalam  bab  zakat,  Namun,  dari  sisi  penyimpanan  Abu  Yusuf  tetap menggolongkan  harta  temuan  dan  barang  tambang  ke  dalam  harta  zakat  kecuali perhiasan  yang  diperoleh  dari  laut,  Abu  Yusuf  mengkategorikannya  ke  dalam ghanimah.
Mengenai khumus, Abu  Yusuf  dalam  al-Kharaj  membahas  pejuang  lebar  tetang bagimana khulafa  al-rasyidin membagikan  harta  tersebut,  terutama  setelah  Rasulullah Saw wafat. Abu Yusuf menulis bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali membagikan khumus hanya  untuk  Allah  Swt,  anak  yatim  dan  fakir  miskin,  sementara  bagian rasulullah dan kerabatnya ditiadakan setelah beliau wafat.
1) Harta Pertambangan (Ma’din) dan Harta Terpendam (RIkaz)
Dalam Al-Kharaj Abu Yusuf mencatat bahwa penyimpanan harta pertambanganada dua pos; pos zakat dan ghonimah. Pertama: pos  zakat adalah barang tambang  yang  mencapai  20 mitsqol emas  dan  200  dirham  perak.  Maka  darinya dikenakan khumus (seperlima), dan khumusnya disimpan dalam pos zakat. hedua: pos ghonimah , yaitu barang tambang yang tidak mencapai 20 mitsqol emas atau 200 dirham perak, maka khumus yang dikenakan darinya masuk dalam pos ghonimah.
Sementara,  mengenai  barang  temuan  yang  ada  di  perut  bumi  (rikaz),  yang didefinisikan  oleh  Abu  Yusuf  (1979:  21)  sebagai  emas  dan  perak  yang  Allah  aptakan dalam perut bumi dan terpendam. Pada harta ini dikenakan seperlima, dan berlaku bagi muslim  maupun  non-muslim  yang  dzimmi,  sementara  kafir harbi yang  menemukan harta  temuan  dakan  wilayah  Islam,  maka  dia  tidak  berhak  mengambilnya  dan  wajib diserahkan kepada pemerintah Islam.
2) Kekayaan Laut
138│ Annisa Eka Rahayu, et.al., Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Khar ȃ j Perspektif Pemikiran Abu Yusuf
Pandangan  Abu  Yusuf  mengenai  kekayaan  laut  yang  berupa  perhiasan  atau mutiara  adalah  juga  menjadi  sumber  pendapatan  pemerintah,  jika  ada  sector  swasta yang mendapat kekayaan laut semacam itu, maka ia dikenalkan 1/5 dari harta tersebut. Sebagaimana  yang  telah  disebutkan,  bahwa  hasil  alut  yang  berupa  perhiasan  juga termasuk ghanimah. Menurut Abu Ysuuf ahli fikih seperti Imam Bi Hanifah, Abi Laila dalam kitab fikih bahwa hasil temuan laut tidak dikenakan  apapun. Namun Abu Yusuf bebrbeda  pendapat,  bahwa  Negara  berhak  atas  1/5  dari  hasil  temuan  dan  4/5  nya  di bagikan pada pihak yang menemukan.
d) Jizyah
jizyah merupakan  pajak  kepala  vagi  non  muslim  yang  masuk  ke  wilayah  dan perlindungan  pemerintahan  Islam,  sebab  tidak  ikut  serta  berperang  bersama  kaum muslimin.    Abu  Yusuf  berpendapat  bawa jizyah diwajibkan  pada  semua  kafir dzimmi , Adapun  perlakuan  khusus  terhadap  kaum  Nassrani  Bani  Taglib  adalah  mereka  tidak dikenakan jizya h  karena  zakat  seperti  kaum  muslimin,  hanya  saja  mereka  harus membayar dua kali lipat zaktat. Kaum ANsrani Bani Talgib adalah komunitas Nasrani Arab yang keras dan selalu memihak pada musuh.
Menurut Abu Yusuf peliipatgandaan zakat tersebut berlaku pada semua jenis harta zakat.  Ketentuan  jizyah dalam  al-Kharaj diatur  denagan  sedail-adilnya,  ni  hanya diwajibkan  bagi  laki-laki,  tidak  bagi  wanita  dan  anak-anak.  Juga  disesuaikan  dengan tingkatan  ekonomi  rakyat,  pada  masyarakat  non  muslim  tingkat  atas  dikenakan  48 dirham perak, dan kelas menengah dikenakan 24 dirham dsementara kelas bawah hanya 12 dirham dans emuanya dipungut sekali dalam setahun.

## 2. Bagian Kepemilikan Umum

## a) Bidang Sungai dan Perairan
Mengenai  sector  perasiran  dan  sungai.  Abu  Ysuuf  berpandangan  bahwa  jika seseorang  memanfaatkan  sebuah  pulau  yang  kosong,  tanpa  ada  pemiliknya  tang  sah untuk  bercocok  tanam  dan  atau  membangun  sebuah  bangunan,  maka  hal itudiperbolehkan  oleh  pemerintah  setelah  meminta  izin  kepada  pemerintah,  dengan syarat tidak membahayakan orang lain, khsusunya kapal pedagang yang melintas.
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │139
Dalam  kitab al-Kharaj pemerintah  berhak  menerima  pajak  dari  pemanfaatan sebuah  pulau  yang  kosong  dan  status  hukumnya  sama  dengan  tanah  mati.  Jika  pulau itustatusnya  sebagai  tanah usyur maka  yang  memanfaatkannya  dikenakan  zakat pertanian sebesar 10%, jika status tanahnya kharaj maka ia dikenakan zakat pertanian.
b) Bidang Aset Produktif Milik Negata
(1) Qatha’i
Qatha’I adalah  tanah  yang  diberikan  pemerintah  kepada  rakyat  yang  telah berkontribusi  untuk  Negara.  Menurut  Abu  Yusuf  tanah  yang  merupakan qatha’I jika dikelola  dengan  baik  dan  menghasilakan,  maka  pemerintah  berhak  menarik  pajaknya dengan besaran antara 10% atau 20% tergantung kebijakan pemerintah. Jika pemerintah memandang  bahwa  petani  tersebut  untuk  membiayai  tanah  tersebut  maka  kepada pemerintah  hanya  10%,  namun  jika  irigasinya  berasal  dari  tanah kharaj ,  maka dikenakan kharaj.
(2) Tanah Mati/Menganggur (Mawathul Ardh)
Mawathul  Ardh adalah  tanah  yang  belum  pernah  terjamah  oleh  siapaun  dengan aktivitas  pertanian,  bekas  bangunan,  pemakanan,  tempat  pengembala  hewan  dan  tidak menajadi milik siapapun. Orang yang pengelolanya berhak atasnya, ia boleh menjualnya tau mewarikannya jika telah meninggal dunia. Abu Hanifah mewajibkan bagi siapa saja yang  ingin  mengelola  tanah  mati,  agar  meminta  izin  kepada  pemerintah  untuk mengelolanya dan pemerintah mempertimbangkan atas dasar mashlahat.
Dengan  demikian,  pemerintah  berhak  mengelola  tanah-tanah  menganggur  untuk aktivitas apapun yang mengandung mashlahat bagi masyarakat, pertanian, perdagangan atau apapun yang mengandung shalah (kebaikan).
Sebagaimana qatha’i ,  tanah  mati  dalam  Islam  tidak  boleh  menganggur  selama lebih  dari  tiga  tahun.    Jika  seseorang  telah  diberikan  izin  oleh  pemerintah  untuk mengelola harta, namun setelah itu tidak ada aktovitas dan berlangsungdan berlangsung selama tiga tahun, maka pemerintah berhak mengambilnya kembali.

## c) Bidang Zakat
Meskipun yang menjadi tema utama Abu Yusuf adalah masalah perpajakan sesuai dengan  nama  kitabnya al-Kharaj. Namun  demikian  Abu  Yusuf  sebenarnya  membahas
140│ Annisa Eka Rahayu, et.al., Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Khar ȃ j Perspektif Pemikiran Abu Yusuf banyak hal mengenai zakat. Paling tidak ada tiga sumber zakat yang menjadi perhatian Abu Yusuf dalam al-Kharaj. Di antaranya zakat binatang ternak, zakat perdagangan dan zakat hasil pertanian.
(1) Zakat Pertanian
Menurut  Abu  Yusuf  yang  wajib  dikeluarkan  dari  zakat  pertanian  adalah  sebesar 10% jika irigasinya alami ( saih ) atau tidak membutuhkan biaya seperti sungai dan mata air  yang  mengalir  dan  5%  jika  irigasinya  membutuhkan  biaya,  namun  jika menggunakan  keduanya,  maka  dilihat  yang  paling  dominan  antara  keduanya  atau diambil tengahtengah antara 5% dan 10%.
Tentang  nisab  zakat  pertanian,  Abu  Yusuf  mencatatbahwa  nisabnya  adalah  lima wasag,  jika  hasil  pertanian  itu  tidak  sampai  lima  wasaq,  maka  ia  tidak  wajib  dizakati. Ketentuan lima wasaq tersebut berlaku walaupun jenis hasil pertaniannya berbeda-beda. Wasaq  dalam  hadits  Nabi  dijelaskan  oleh  Abu  Yusuf  ialah  sama  dengan  60 sha'. Dengan  demikian,  lima  wasaq  sama  dengan  300 sha'. Hasil  pertanian  menurut pandangan  Abu  Yusuf  jika  telah  sampai  nisabnya,  maka  ia  wajib  dikenakan  zakat, walaupun  telah  terkurangi  jumlahnya  untuk  makanan  keluarga,  biaya  pekerja,  biaya bajak,  bahkan  meskipun  terkurangi  karena  hasil  pertaniannya  dicuri,  tetap  wajib dikenakan pajak.
(2) Zakat Perdagangan
Zakat  perdagangan,  dalam  kitabAl-Kharaj  tidak  banyak  dibahas  karena penulisnya,  Abu  Yusuf  lebih  banyak  menulis  tentangbeacukai  bagi  produk  luar  negeri dan  kebijakan  tentang  perdagangan  internasional  ( international  trade  policy ).  Hal tersebut  karena  Abu  Yusuf  menggolongkan  zakat  perdagangan  ke  dalam  pembahasan bea  cukai  (usyur).  Meskipun  demikian,  siapapun  yeng  membaca  kitab  Al-Kharaj  akan mendapati  bahwa  usyur  bagi  kaum  muslimin  adalah  zakat  perdagangan.  Ada  dua  hal yang mendukung pendapat ini.
(3) Zakat Peternakan
Menurut  Abu  Yusuf  binatang  ternak  yang  wajib.  dizakati  adalah  kambing,  sapi atau kerbau, kuda, dan untaAda beberapa kriteria yang  Abu Yusuf sebutkan mengenai binatang  yang  wajib  jenis  dizakati,  kambing,  dapat  maka  disimpulkan  usianya  tidak sebagai boleh berikut Pertama, kurang dari  dua tahun, sehat fisiknya, tidak cacat, dan
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │141
tidak sedang mengandung. Kedua hewan dari jenis unta dan sapi, maka tidak boleh dari hewan yang untuk dipekerjakan untuk membajak sawah misalnya.

## b. Pengeluaran Dalam Tinajauan Al-Kharaj Abu Yusuf
1) Belanja Pegawai
Sebelum  Adam  Smith  menulis  dalam  the  Wealth  of Nation bahwa  di antarakewajiban  pemerintah  adalah  menanggung  semua  pengeluaran  yang  digunakan untuk  pelayanan  publik  yang  manfaatnya  kembali  kepada  semua  masyarakat,  Abu Yusuf telah jauh-jauh hari melampauinya dalam Al-Kharaj.
Menurut  Abu  Yusuf  dalam al-Kharaj Pelayanan  publik  dalam  Islam  yang  harus ditangung  oleh  negara  bukan  hanyamencakupsektorgaji  pegawai,  namun  untuk keseluruhan  masyarakat  berhak  mendapatkannya  seperti  pendidikan,  kesehatan, keadilan, air minum, penerangan,dan lain sebagainya. Dan alokasi anggarannya berasal dari  penerimaan  negara,  baik  zakat  jika  ada  salah  satu  golongan  8  di  sana.  atau  pun penerimaan  lainnya.  Negara  berkewajiban  menggaji  semua  pegawai  yang  telah melakukan tugas pelayanan publik dengan gaji yang layak sesuai kelasnya.

## 2) Pertahanan Militer
Abu Yusuf , mencatat bahwa Umar bin Khatab membagikan kekayaan  dari baitul mal  untuk  sektor  militer  dengan  membedakan  antara  golongan  sahabat  yang  dahulu memerangi  Rasulullah  sebelum  mereka  masuk  Islam,  dengan  sahabat  yang  dari  awal bersama  Rasulullah  memerangi  orang-orang  kafir.  Dengan  rincian;  12.000  dirham untukmasing-masing istri-istri Nabi dan pamannya Abbas, 5.000 dirham untuk masing- masing  prajurit  Perang  Badar  dan  kedua  cucu  nabi  Hasan  dan  Husain,  4.000  dirham untuk  orang-orang  yang  masuk  Islam  sebelum  Perang  Badar,  namun  belum  sempat mengikuti  perang,  termasuk  yang  mendapat  bagian  tersebut  adalah  Usamah  bin  Zaid, 3.000  dirham  untuk  sebagian  anak-anak  kaum  Muhajirin  dan  Anshar,  termasuk Abdullah bin Umar, 2.000 dirham untuk anak-anak kaum Muhajirin dan Anshar selain di  atas,  800  dirham  untuk  penduduk  Makkah,  400  dan  300  dirham  untuk  semua golongan  penduduk,  600,  400,  300,  dan  200  untuk  istri-istri  kaum  Muhajirin  dan Anshar.
142│ Annisa Eka Rahayu, et.al., Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Khar ȃ j Perspektif Pemikiran Abu Yusuf
3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat ( Minimum Level of Living )
Dalam  hal  ini  Abu  Yusuf  menyimpulkan  dalam  kitab al-Kharaj bahwa  orang- orang yang tidak mampu bekerja, baik karena memiliki cacat fisik atau lanjut usia serta orang-orang  yang  di  dalam  penjara  sekalipun,  berhakmendapatkanjaminan  kebutuhan minimal  dari  negara,  karena  Islam  mewajibkan  negara  memenuhi  kebutuhan  dasar rakyatnya.

## 4) Proyek Infrastruktur
Sumber  penerimaan  yang  paling  dominan  pada  masa  khalifah  Harun  Ar-rasyid adalah  sektor  pertanian,  hal  inilah  salah  satu  melatarbelakangi  ditulisnya  Al-Kharaj sebagai pedoman keuangan negara. Oleh sebab itu, dalam hal pengeluaran, Abu Yusuf menyarankan agar harta yangdikeluarkan dari baitul mal, selain pengeluaran tetap ( fixed expenditure )  dan  bermanfaat  bagi  rakyat,  juga  harus  memiliki  nilai  tambah penerimaanpajakyanglebih  banyak.  Hal  itu  ditulis  oleh  Abu  Yusuf  yang  menyatakan bahwa  negara  bertanggung  jawab  membiayai  proyek  seperti  perawatan  sungai  dan penggaliannya, agar irigasinya lancar hasil pertanian pun menjadi lebih melimpah.
Abu  Yusuf  berpendapat  mengenai  proyek  infrastruktur  dan  dapat  diambil beberapa  pelajaran.  Pertama,  sifat-sifat  terpuji  yang  harus  melekat  pada  diri  aparat pemerintah yang ditugaskan dalam bidang perpajakan, sifat-sifat itu antara lain, reputasi pribadi yang baik, komitmen keagamaan yang kuat, dan sifat amanah. Kedua, sifat-sifat terpuji yang dimilikiolehpara petugas pajak, tidak serta merta membuatnya dapat segera melakukan  tugas  di  lapangan  dengan  sukses.  Karakter  yang  baik  hanya  merupakan necesarry  condition .  Ia  juga  diminta  berdiskusi  dengan  para  ahli  dari  manapun  untuk memperoleh  hasil  yang  objektif  tentang  kondisi  lapangan,agar  perannya  dapat  optimal dalam  rangka  meningkatnya  pajak.  Ketiga,  negara  menggunakan  anggaran  belanja baitul  mal  untuk  mendanai  proyek-proyek  infrastruktur  yang  sisi  manfaatnya  sangat dirasakan  oleh  masyarakat,  di  samping  memiliki  nilai  tambah  berupa  peningkatan pendapatannegara,  karena  proyek  infrastruktur  semacam  itu  memiliki  nilai  investasi yang  akan  menambah  penghasilan  nasional  dan  pendapatan  negara.  Keempat, pemerintah harus jeli melihat peluang dan potensi sumber daya  yang dapat menambah pemasukan bagi negara.
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │143

## 5) Mustahik Zakat
Abu  Yusuf  mancatat  bahwa  golongan  yang  mendapat  alokasi  khusus  dari  harta zakat  berjumlah  delapan  golongan,  mereka  adalah  orang-orang  fakir,  miskin,  'amilin (yang  mengurusi  zakat),  mu'allaf  (yang  baru  masuk  Islam),  arrigob  (memerdekakan budak),  orang-orang  yang  berutang,  kebutuhan  untuk  jalan  Allah,  dan  orang  yang sedang  dalam  perjalanan  ( ibnu  sabil ).  Poin-poin  itulah  yang  Abu  Yusuf  sebutkan sebagai dimensi pembelanjaan  Negara. Tentunya masih ada dimensi lain yang dibiayai pemerintah dalamekonomi Islam, hanya saja Abu Yusuf tidak merinci semuanya dalam Al-Kharaj.

## SIMPULAN
Abu  Yusuf  Ya’qub  bin  Ibrahim  al-Anshari,  Sebagai  seorang  penganut  madzhab rasional  Hanafi, ahl-ra’yu. Abu  Yusuf  merupakan  seorang  tokoh  ulama  klasik  dengan sejumlah karya, namun yang paling fenomenal adalah kitab al-Kharaj. Dalam kitabnya membahas  mengenai  kebijakan  fiskal  atau  keuangan  public  yang  dapat  dijadikan pegangan  bagi  umat  muslim  di  dunia.  Dalam  kitab  al-Kharaj,  kebijakan  fiskal  dibagi menjadi  dua  pos  yaitu  penerimaan  Negara  dan  pengeluaran  Negara.  dalam al-Kharaj penerimaan  Negara  dibagi  menjadi  tiga  bagian  yakni Pertama, perpajakan  dan ghanimah, jizyah, usyur, fai’, khumus, rikaz, tanah mati. Kedua , kepemilikan umum dan ketiga Zaka t. Adapun  pengeluaran  Negara  menurut  Abu  Ysuuf  dalam  kitab al-Kharaj yakni  belanja  pegawai,  pertahanan  militer,Pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat ( minimum level of living), proyek infrastruktur dan mustahik zakat.
144│ Annisa Eka Rahayu, et.al., Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Khar ȃ j Perspektif Pemikiran Abu Yusuf

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Boedi. 2010. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam . Bandung: Pustaka Setia. Amalia, Euis. 2010. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Depok: Gramata Publisher.
Aravik,  Havis.  2016.  “Konstribusi  Pemikiran  Ekonomi  Abu  Yusuf  Terhadap Perkembangan  Ekonomi  Islam  Modern.” Economica  Sharia 2(1):29–38.  doi: 10.36908/esha.v2i1.90.
Aravik,  Havis,  and  Fakhry  Zamzam.  2020. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  Klasik . Palembang: Palembang: Rafah Press.
Hajsmy, A. 1995. Sejarah Kebudayaan Islam . Jakarta: Bulan Bintang.
Janwari,  Yadi.  2016. Pemikiran  Ekonomi  Islam:  Dari  Masa  Rasulullah  Hingga  Masa Kontemporer . Bandung: Rosda.
Majid,  M.  Nazori.  2003. Pemikiran  Ekonomi  Islam  Abu  Yusuf:  Relevansinya  Dengan Ekonomi Kekinian . Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.
Muti,  Nurul  Huda  dan  Ahmad.  2011. Keuangan  Publik  Islam:Pendekatan  Al-Kharaj Imam Abu Yusuf . Bogor: Ghalia Indonesia.
Nurseha,  Muhammad  Achid.  2018.  “Abu  Yusuf  (Suatu  Pemikiran  Ekonomi).” LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 1(2):1–16.
Saprida,  Qodariah,  Zuul  Fitriani.  2021. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Jakarta: Kencana.