## PENGAWASAN HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DIHUBUNGKAN DENGAN YUDISIAL REVIEW

## MEIMA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Komisi yudisial merupakan salah satu struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia yang  dibentuk  agar  warga  masyarakat  diluar  struktur  resmi  lembaga  parlemen  dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran martabat,  serta  perilaku  hakim  dalam  rangka  mewujudkan  kebenaran  dan  keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu  rumusan  masalah  sebagai  berikut  :  Bagaimana  Kewenangan  Komisi  Yudisial terhadap Pengawasan Hakim setelah Yudisial Riview Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004  Tentang  Komisi  Yudisial?  Dan  Bagaimana  Sinergisitas  Kewenangan  Komisi Yudisial  dengan  Mahkamah  Agung  dalam  Pengawasan  Hakim  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis  untuk  memperoleh  gambaran  yang  menyeluruh  dan  sistematis mengenai  permasalahan  yang  diteliti  dihubungkan  dengan  Judicial  review  Undang- undang  nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial  mengenai  pengawasan  hakim. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitik beratkan pada data-data sekunder  dan  data  tersier  yang  terkumpul  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti yang selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengamputasi kepengawasan Komisi Yudisial adalah sebuah keputusan yang melampaui  batasan  yang  diminta  atau  ultra  petita,  putusan  itu  juga  tidak  dapat dipertanggung-jawabkan  secara  akademis.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari  pernyataan  mantan Ketua  Mahkamah  Konstitusi  itu  sendiri  yakni  Jimly  Asshiddiqie  bahwa  “keberadaan lembaga  Komisi  Yudisial  ini  dibentuk  tersendiri  di  luar  Mahkamah  Agung,  sehingga subjek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim  di  seluruh  Indonesia  dan  juga  mengadakan  perubahan  dalam  rangka  sinergisitas atas  UUKY,  UUMA,  UUMK,  dan  undang-undang  lain  yang  terkait  dengan  sistem peradilan terpadu.
Keyword : Pengawasan Hakim, Komisi Yudisial

## PENDAHULUAN
Bergulirnya  gerakan  reformasi  pada  awal  tahun  1998  telah  mengangkat istilah “Supremasi Hukum” dan “Rule of Law” menjadi sangat populer sehingga mewarnai berbagai polemik dan perdebatan di media massa baik cetak, elektronik maupun “cyber” ,  dengan  ekspektasi  yang  penuh  optimisme  dengan  harapan hukum  dapat  berperan  aktif  dalam  mewarnai  proses  demokratisasi  yang  menjadi Hakekat  gerakan  reformasi  yang  juga  mengandung  makna  demokratisasi  hukum sebagai sarana demokrasi.
Melalui  putusannya,  seorang  hakim  dapat  mengalihkan  hak  kepemilikan seseorang,  mencabut  kebebasan  warga  negara,  menyatakan  tidak  sah  tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan  penghilangan  hak  hidup  seseorang.  Oleh  sebab  itu,  semua kewenangan  yang  dimiliki  oleh  hakim  harus  dilaksanakan  dalam  rangka
menegakkan  hukum,  kebenaran  dan  keadilan  tanpa  pandang  bulu  dengan  tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam  lafal  sumpah  seorang  hakim,  di mana  setiap  orang  sama  kedudukannya  di  depan  hukum  dan  hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga  putusan pengadilan yang diucapkan dengan  irah-irah  “ Demi  Keadilan berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ”  mengandung  arti bahwa    kewajiban menegakkan    hukum,    kebenaran    dan    keadilan    itu    wajib dipertanggung- jawabkan   secara horizontal kepada   semua   manusia,   dan   secara vertikal dipertanggung-jawabkan  kepada  Tuhan Yang Maha Esa. 1 )
Dalam  kekuasaan  dan  pelembagaan  yudikatif  memunculkan  Mahkamah Konstitusi  dan  Komisi  Yudisial  yang  memperkuat  fungsi  kekuasaan  yudikatif disamping  Mahkamah  Agung  beserta  badan-badan  peradilan  yang  bernaung dibawahnya. Mahkamah Konstitusi keberadaannya dijamin oleh Pasal 24 ayat (2) dan  Pasal  24  c  Undang-Undang  Dasar  1945  hasil  amandemen  dan  kemudian diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi  sedang  Komisi  Yudisial  keberadaannya  dijamin  oleh  Pasal  24  b Undang-Undang  Dasar  1945  hasil  amandemen  dan  kemudian  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Sengketa yang terjadi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bermuara  pada  permohonan  hak  uji  materil  yang  diajukan  oleh  31  orang  Hakim Agung  terhadap  Undang-Undang  Komisi  Yudisial  dan  telah  diputus  Mahkamah Konstitusi  pada  tahun  2006  dengan  putusan  yang  pada  intinya  Undang-Undang Komisi  Yudisial  dinilai  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945 sehingga harus dirubah, khususnya dalam ketentuan mengenai pengawasan.
Konflik  antar  lembaga  tersebut,  bisa  muncul  disebabkan  konflik  kewenangan karena aturan, serta bisa muncul akibat terdapat konflik kepentingan para pejabat dalam  melaksanakan  aktivitas  profesionalnya  dengan  kepentingan  pribadinya, yang  kemudian  memicu  konflik  yang  lebih  luas  yakni  konflik  antar  Lembaga Negara.
Salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang Undang  Dasar    Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  selanjutnya diimplementasikan  dalam    Undang  Undang  No.  22  Tahun  2004  tentang  Komisi Yudisial adalah  menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.Untuk melaksanakan kewenangannya itu secara efektif dibutuhkan adanya  suatu  pedoman  etika  dan  perilaku  hakim.  Dalam  menjaga  dan menegakkan kehormatan  hakim,  Komisi  Yudisial  akan  memperhatikan  apakah putusan    yang  dibuat  sesuai  dengan  kehormatan  hakim  dan  rasa  keadilan  yang timbul  dari  masyarakat.  Sedangkan  dalam  menjaga  dan  menegakkan  keluhuran martabat hakim Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai pedoman etika dan perilaku hakim, dan memperoleh pengakuan masyarakat,  serta  mengawasi    dan    menjaga    agar    para    hakim    tetap    dalam hakekat  kemanusiannya, berhati  nurani,  sekaligus  memelihara  harga  dirinya, dengan  tidak  melakukan perbuatan tercela. Selain itu juga, yang menjadi alasan
1 ) Pembukaan rancangan pedoman etika dan perilaku Hakim,
http://www.hukumonline.com/artikel/html, 23 mei  2021.
Utama  Bagi  Terwujudnya  Komisi  Yudisial  Di  Dalam  Suatu  Negara  Hukum adalah:
1. Komisi  Yudisial  dibentuk  agar  dapat  melakukan  monitoring  yang intensif  terhadap  kekuasaan  kehakiman  dengan  melibatkan  unsur-unsur masyarakat  dalam  spektrum  yang  seluas-luasnya  dan  bukan  hanya monitoring  internal saja,
2. Komisi    Yudisial    menjadi    perantara (mediator) atau    penghubung antara  kekuasaan  pemerintah (Executive  Power) dan  kekuasaan  kehakiman (Judicial Power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan  kehakiman  dari  pengaruh  kekuasaan  apapun  juga  khususnya kekuasaan pemerintah.
3. Dengan  adanya  Komisi  Yudisial,  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas kekuasaan (Judicial   Power) akan   semakin   tinggi   dalam   banyak   hal baik   yang menyangkut  rekruitmen  dan  monitoring  Hakim  Agung  maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
4. Terjaganya    konsistensi    putusan    lembaga    peradilan,    karena    setiap putusan memperoleh  penilaian  dan  pengawasan  yang  ketat  dari  sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial).
5. Dengan  adanya  Komisi  Yudisial,  kemandirian  kekuasaan  kehakiman (Judicial  Power)    dapat    terus    terjaga,    karena    politisasi    terhadap perekrutan    Hakim  Agung  dapat  diminimalisasi  dengan  adanya  Komisi Yudisial  yang  bukan  merupakan  lembaga  politik,  sehingga  diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.
Akan    tetapi    kewenangan    untuk    mengawasi    para    hakim    ini    masih bersifat  terlalu      umum,      sehingga      menimbulkan      perbedaan      penafsiran yurisdiksi  tugas  pengawasan  perilaku  hakim.  Mahkamah  Agung  menganggap bahwa  yang  dimaksud  pengawasan  perilaku  tidak  termasuk  pengawasan  atas putusan  hakim  (dan  eksekusi  putusan).  Pengawasan  terhadap  putusan  (teknis yudisial)  adalah  wewenang    Mahkamah    Agung.    Sebab,    jika    hal    tersebut dilakukan    oleh    Komisi  Yudisial    dapat    mengancam    independensi    hakim (Rifqi  S.  Assegaf  “Mahkamah Konstitusi VS Komisi Yudisial”).
Dalam  batas  tertentu,  alasan  ini  dapat  dimengerti.  Apalagi  ada kekhawatiran  lain    bahwa    nantinya    bisa    jadi    Komisi    Yudisial  ditempatkan selayaknya  lembaga  banding jika ada ketidakpuasan pencari keadilan atas suatu putusan.  Pada  gilirannya  hal  ini  akan  merusak  sistem  dan  melahirkan ketidakpastian  hukum.  Komisi  Yudisial  memandang  bahwa  sudah  selayaknya pengawasan  terhadap  putusan  masuk  dalam  wilayah  kerja  mereka. Pertimbangannya  adalah,  UU  menyatakan  bahwa  hakim  dapat  diberhentikan karena alasan ketidakcakapan, yakni jika kerap melakukan kesalahan besar dalam bertugas  (lihat  antara  lain,  UU  No.8  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  UU No.2/1986 tentang Peradilan Umum).
Jadi  independensi  hakim  ada  batasannya.  Kewenangan  penting,  namun cara pelaksanaannya juga penting. Bukan mustahil Komisi Yudisial menganggap cara  mereka--misalnya  untuk  memanggil  dan  memeriksa  hakim--telah  sesuai dengan UU, yakni  tetap  menghargai  harkat  dan  martabat  hakim  serta  telah merahasiakan  informasi  hasil  pemeriksaan  (Pasal  22  UU  No.  22  tahun  2004
tentang Komisi Yudisial). Disisi lain, Mahkamah Agung mungkin berpandangan sebaliknya.  Perlu  dilakukan  penyamaan  ‘frekuensi’  penafsiran.  Misalnya,  tidak boleh  membuat  pernyataan    ke    publik    yang    seakan-akan    telah    memvonis suatu    fakta    yang    masih  dalam  tahap  pemeriksaan.  Pemanggilan  hakim seyogyianya dilakukan di akhir masa pengumpulan bukti.
Kedudukan  dan  martabat  masing-masing  institusi  harus  dijaga.  Model pemanggilan  (pengundangan)  hakim  agung  perlu  dibedakan  dari  hakim  biasa, mengingat  kedudukannya.  Dalam  hal  seorang  hakim  agung  akan  diminta keterangannya  sebagai  saksi,  sebaiknya  dilakukan  di  Mahkamah  Agung  atau tempat  yang  netral.  Namun  jika  hakim  agung  tersebut  akan  diminta  keterangan sebagai terlapor (jika ada bukti yang cukup kuat), maka yang bersangkutan harus datang  ke  Komisi  Yudisial  sebagai  bentuk  penegakkan  prinsip  persamaan  di hadapan hukum.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan  hakim  adalah  hakim  agung  dan  hakim  pada  badan  peradilan  di  semua lingkungan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  serta  Hakim Mahkamah  Konstitusi  sebagimana  dimaksud  dalam  Undang  Undang  Dasar Negara    Republik    Indonesia    Tahun    1945.    sedangkan    secara    etimologi    atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim  adalah  organ  pengadilan  yang  dianggap  memahami  hukum,  yang dipundaknya  telah  diletakkan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  agar  hukum  dan keadilan  itu ditegakkan,  baik  yang berdasarkan kepada tertulis  atau tidak  tertulis (mengadili  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  atau kurang  jelas),  dan  tidak  boleh  ada  satupun  yang  bertentangan  dengan  asas  dan sendi  peradilan  berdasar  Tuhan  Yang  Maha  Esa. 2 ) Melihat  dari  pengertian hakim  yang  dijabarkan  oleh  Bambang Waluyo,  S.H  maka  bisa  diketahui  bahwa yang  dimaksud  hakim  olehnya  adalah  tidak  jauh  berbeda  dengan  apa  yang tercantum dalam UU No.22 Th 2004, bukankah hakim agung, hakim yang berada dibawah  peradilan,  dan  juga  hakim  konstitusi  itu  juga  merupakan  organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban  dan  tanggung  jawab  agar  hukum  dan  keadilan  itu  dapat  ditegakkan. Hal  ini  senada  juga  dengan  apa  yang  diungkap  kan  oleh  Al.  Wisnu  Broto, pendapatnya  ialah,  yang  dimaksud  dengan  Hakim  adalah  konkretisasi  hukum dan  keadilan    secara    abstrak,    Bahkan    ada    yang    menggambarkan    hakim sebagai  wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. 3 ) Begitu    pentingnya    profesi    hakim,    sampai-sampai    ruang    lingkup tugasnya  harus  dibuatkan  undang-undang.  Hal  ini  terlihat  dalam    UU  No.  14 Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yang kemudian  diubah  dengan  UU  No.35  Tahun  1999  dan  disesuaikan  lagi  melalui
2 )  Bambang  Waluyo,  S.H., Implementasi  Kekuasaan  Kehakiman  Republik  Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 11
3 )  Al.  Wisnu  Broto, Hakim  Dan  Peradilan  Di  Indonesia  (dalam  beberapa  aspek kajian), Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998, hlm.  2
UU  No.4  Tahun  2004  tentang  kekuasaan  kehakiman.  Kemudian,  UU  No.  8 Tahun 1981  tentang  Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Komisi Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya.
Kewenangan Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Hakim setelah Yudisial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Indonesia  memiliki  dua  badan  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman yaitu  Mahkamah  Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pengisian hakim pada kedua lembaga ini berbeda. Hakim Konstitusi  diusulkan oleh  Mahkamah  Agung,  DPR, dan Presiden, sedangkan Hakim Agung dipilih melalui proses fit and proper test di DPR. Untuk menjaga kemandirian dari Mahkamah Agung tersebut, dibentuklah Komisi  Yudisial  yang  berwenang  mengusulkan  pengangkatan  Hakim  Agung. Artinya, Komisi  Yudisial  hanya  merekrut calon,  sedangkan  kewenangan  penuh untuk  memilih  calon  tetap  berada  di  tangan  DPR.  Dengan  demikian, kedudukan Komisi Yudisial tidak sama dengan DPR yang menyetujui, juga tidak sama  dengan  Presiden  yang  menetapkan.  Tugas  utama  dari  Komisi  Yudisial adalah  mengusulkan  pengangkatan,  sedangkan  kewenangan  lain  itu  merupakan kewenangan tambahan  yang seharusnya tidak boleh lebih besar dari kewenangan pokok.  Yang  menegakkan  keluhuran  martabat  dan  kehormatan  hakim  bukanlah Komisi  Yudisial,  melainkan  hakim  itu  sendiri.  Komisi  Yudisial  tidak  memiliki hubungan  dengan  Mahkamah  Konstitusi  sehingga  tidak  relevan  apabila  Komisi Yudisial juga mengawasi hakim pada Mahkamah Konstitusi.
Untuk  kedudukan  Komisi  Yudisial  yang  dikatakan  tidak  sama  dengan DPR  maka  penulis  berpendapat  bahwa,  pada  awalnya  sebelum  dilakukan perubahan  yang ketiga  terhadap  UUD  1945,  MPR  adalah  lembaga  tertinggi Negara,  hal  ini berdasarkan atas:
1. Kedaulatan  adalah  ditangan  rakyat,  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh MPR (Pasal 1 ayat (2)),
2. Presiden  dan  wakil  presiden  dipilih  Oleh  MPR  dengan  suara  yang terbanyak,
3. Kekuasaan   Negara   yang   tertinggi   ada   ditangan   MPR   (Penjelasan Umum Tentang Sistem Pemerintahan Negara),
4. MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Akan  tetapi  setelah  dilakukan  perubahan  yang  ketiga  UUD  45,  maka dalam  Pasal  1  ayat  (2)  diubah  menjadi  “kedaulatan  berada  ditangan  rakyat,  dan dilaksanakan  menurut  Undang  –  Undang  Dasar.  Dengan  terjadinya  perubahan atas  pasal  ini  maka  sudah  tidak  lagi  Lembaga  tertinggi  Negara,  atau  lembaga Negara tinggi. Karena yang ada hanyalah lembaga – lembaga Negara (yang dalam hal  ini  adalah  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  Presiden  dan  Wakil  Presiden, Mahkamah  Agung  (MA),  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  dan  Komisi  Yudisial (KY),  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  yang  masing  –  masing kedudukannya  adalah  sederajat.  Dengan  demikian  kedudukan  Komisi  Yudisial dengan ketujuh lembaga Negara lainnya adalah sama.
Sedangkan  tentang  tugas  Komisi  Yudisiial,  penulis  berpendapat  bahwa tugas  utama  “mengusulkan  pengangkatan”  seperti  yang  disebutkan  oleh Mahkamah  Konstitusi  itu  adalah  tidak  benar  karena  wewenang  mengusulkan
pengangkatan itu adalah tugas pertama. Perlu digaris bawahi bahwa kalimat yang ada  dalam  Pasal  24B  ayat  (1)  UUD  45  yang  mengatakan  “…dan  wewenang lain…”    itu  adalah  tugas  kedua  yang  dalam  hal  ini  kedua  –  duanya  adalah sebagai  tugas  pokok  dari  Komisi  Yudisial  dan  bukan  merupakan  kewenangan tambahan seperti yang didalilkan oleh Mahkamah Konstitusi karena kalimat yang ada  dalam  Pasal  24B  UUD  45  tersebut  dihubungkan  oleh  kata  “dan”  (yang merupakan  penghubung  kata,  frase  klausa  dan  kalimat  yang  sama  dengan demikian  kalimat  yang  pertama  adalah  mempunyai  posisi  yang  sama  dengan kalimat yang kedua.
Secara  universal,  kewenangan  pengawasan  Komisi  Yudisial  tidak menjangkau  Hakim  Agung  pada  Mahkamah  Agung,  karena  Komisi  Yudisial adalah merupakan mitra  dari  Mahkamah  Agung  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  para  hakim  pada  badan  peradilan  di  semua  lingkungan  peradilan  yang ada dibawah Mahkamah Agung; Pasal 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut :
1. Mahkamah      Agung      melakukan      pengawasan      tertinggi      terhadap penyelenggaraan  peradilan  di  semua  lingkungan  peradilan  dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
2. Mahkamah    Agung    mengawasi    tingkah    laku    dan    perbuatan    pada Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya; Adapun usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim menurut Pasal 21 jo Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diserahkan kepada Mahkamah  Agung  dan  kepada  Hakim  yang  akan  dijatuhi  sanksi  pemberhentian diberi kesempatan  untuk  membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. Disamping  itu  khusus  mengenai  usul  pemberhentian  terhadap  Hakim
Agung  dilakukan  oleh Ketua Mahkamah Agung dan kepada Hakim Agung yang bersangkutan  diberi  kesempatan  untuk  membela  diri  lebih  dahulu  dihadapan Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Agung  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  12 Undang-undang  Nomor  5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Sedang  bagi  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  usul  pemberhentiannya dilakukan  oleh  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  dan  kepada  Hakim  Konstitusi  yang bersangkutan  diberi  kesempatan  untuk  membela  diri  lebih  dahulu  dihadapan Majelis  Kohormatan  Mahkamah  Konstitusi.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  23 ayat  (3)  dan  ayat  (4) Undang-undang Nomor 24  Tahun 2003  tentang Mahkamah Konstitusi,  tanpa  campur  tangan  dari  Komisi  Yudisial.  Hal  ini  berbeda  dengan Hakim  pada  badan  peradilan  dibawah  Mahkamah  Agung  selain  mensyaratkan usul  penjatuhan  sanksi  dari  Komisi  Yudisial,  juga  Hakim  yang  bersangkutan diberi  kesempatan  lebih  dahulu  untuk  membela  diri  dihadapan  Majelis Kehormatan Hakim.
Atas  dasar  tersebut  maka  Pasal  21,  Pasal  23  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  serta ayat  (5),  Pasal  24  ayat  (1)  dan  Pasal  25  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  yang  mengatur tentang  usul  penjatuhan  sanksi  terhadap  Hakim  Agung  dan/atau  Hakim Mahkamah  Konstitusi oleh Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal  25  UUD  1945  yang  memberi  kewenangan  kepada  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Agung dan/atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

## PENUTUP
Kewenangan  Komisi  Yudisial  terhadap  Pengawasan  Hakim  setelah Yudisial  Review  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi Yudisial,  dapat  disimpulkan  bahwa  keberadaan  Komisi  Yudisial  merupakan kebutuhan  dan  konsekuensi  logis  dari  tuntutan  kearah  pemerintahan  yang  lebih menjamin keseimbangan dalam system peradilan di Indonesia, bahwa keberadaan Komisi  Yudisial merupakan  lembaga  yang dibentuk  atas dasar UUD 1945,  yang kedudukannya  setara  dengan  lembaga-  lembaga  Negara  yang  lainnya.  Namun Konsepsi  pengawasan  yang  terkandung  dalam  UUKY  bisa  menimbulkan penafsiran  yang  juga  tidak  tepat,  terutama  dalam  pelaksanaannya.  Jika  hal  ini dibiarkan  tanpa  penyelesaian,  ketegangan  dan  kekisruhan  dalam  pola  hubungan antara  KY      dan  MA  akan  terus  berlangsung  ,    yang    pada    gilirannya    dapat mendelegitimasi    kekuasaan  kehakiman  semakin  tidak  dipercaya.  Selanjutny tentang  sinergisitas  kewenangan  Komisi  Yudisial  dengan  Mahkamah  Agung dalam  pengawasan  hakim,  bahwa  alasan  yang  diberikan  oleh  Mahkamah Konstitusi  atas  dihapusnya  pasal  –  pasal  yang  berkaitan  dengan  kepengawasan Komisi  Yudisial  didalam  UU  No.  22  th  2004  adalah  tidak  relevan,  karena mahkamah Konstitusi selain pernah mengakui bahwa yang dimaksud dengan kata “Hakim”  di  dalam  Pasal  24B  UUD  1945  adalah  terhadap  seluruh  Hakim., Mahkamah  Konstitusi  juga  berpendapat  bahwa  jika  perilaku  Hakim  Konstitusi dijadikan sebagai  objek  pengawasan oleh Komisi Yudisial    akan     mengganggu kewenangan      Mahkamah      Konstitusi      dalam  memutus  sengketa  kewenangan konstitusional  lembaga  negara,  karena  berpotensi  menjadikan  Mahkamah Konstitusi  dianggap  tidak  imparsial,  khususnya  jika  salah  satu  pihak  yang bersengketa adalah Komisi Yudisial.
Hal  ini  justru  malah  melemahkan  posisi  Mahkamah  Konstitusi,  karena pengaturan  tentang  Mahkamah  Konstitusi  juga  ditempatkan  dalam  Bab Kekuasaan  Kehakiman  (Bab  IX  UUD  1945),  sama  dengan  pengaturan  tentang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hakim Konstitusi - sebagaimana Hakim Agung dan hakim - juga menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Jika  pengawasan  terhadap  Hakim  Konstitusi  cukup  dilakukan  oleh  Majelis Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  (Pasal  23  UU  No.  24      Tahun      2003) sebagaimana      didalilkan      oleh      Mahkamah      Konstitusi,  Mahkamah  Agung juga  sudah  ada  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Agung  (Pasal  12  UU  No.  5 Tahun  2004),  dan  lingkungan  peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung  juga  sudah ada Majelis Kehormatan Hakim.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahsin  Thohari. Komisi  Yudisyal  di  Indonesia  dan  Relevansinya  dengan  Kekuasaan Kehakiman  yang  Merdeka ,  Jurnal  Keadilan  Vol  3  No.6, Center  for  Law  and,  justice studies, Jakarta, 2004/2004 Al.  Wisnu  Broto, Hakim  Dan  Peradilan  Di  Indonesia  (dalam  beberapa  aspek  kajian), Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998.
Bagir Manan, “Kedudukan penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan  RI” , Majalah Varia Peradilan Nomor 243, Februari 2006.
Bambang Waluyo, S.H., Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1 Cetakan 1, Jakarta, 1992.
Ismail  Suny, Pergeseran  Kekuasaan  Eksekutif ,  Aksara  baru  (cetakan  keempat), Jakarta,1986.
Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim, Pengantar  Hukum  tentang  Negara  Indonesia , Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta. Orissan, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi , Ramdina Perkasa, Jakarta, 2005. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  “Suatu  Tinjauan Singkat”, Rajawali, Jakarta, 1985.
--------- Penelitian  Hukum  Normatif  “Suatu  Tinjauan  Singkat”, PT  Raja    Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
H. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial , Gajah Mada University  Press, Yogyakarta, 1983.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  RI, Panduan  dalam  Memasyarakatkan    UUD  Negara RI Tahun 1945 , Sekretariat Jenderal MPR Rl, Jakarta, 2003 Pembukaan  rancangan  pedoman  etika  dan  perilaku  Hakim, www.hukumonline.com ,  23 mei  2013.
R.E.  Levy ,  “Methodology  for  Contitutional  Analysis” .  Teks  in www.ku.edn/- rlevy/Contitutional-Law-04/Methodology.pffn