e-ISSN: 2580-6947 p-ISSN: 2354-7278
http://ojs.umrah.ac.id/index.php/kiprah/index

## BAHASA DAN KEKUASAAN POLITIK OPOSAN DI INDONESIA: ANALISIS WACANA KRITIS

## Eko Kuntarto
Universitas Jambi , Kota Jambi, Jambi, Indonesia
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  relasi-relasi  kekuatan  tak-tampak  ( hidden  power )  dengan  proses ideologis yang muncul dalam wacana lisan atau tulisan. Fokus penelitian ini adalah pada gaya bahasa yang dipilih oleh para politikus oposan. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Wacana Kritis model Fairclough. Korpus data diperoleh secara acak dari 4 media sosial daring nasional yang tersaji di internet. Data diambil selama 3 bulan. Dari  hasil  penelitian  diketahui,  ada  4  kelompok  dan  36  jenis  gaya  bahasa  yang  digunakan  oleh  para  politikus dalam  bertutur  di  media  sosial  daring,  yaitu  ironi  (21  jenis),  perbandingan  (7  jenis),  pertentangan  (4  jenis),  dan penegasan  (4  jenis).  Hasil  juga  diketahui  4  fenomena  gaya  bahasa  politikus  oposan  di  Indonesia,  yaitu,  1) kecenderungan  untuk  menggunakan  diksi  yang  bermakna  sarkastik,  melecehkan,  membuli,  menyudutkan, menyatakan  yang  sebaliknya,  dan  apriori;  2)  kebenaran  realistis  dikalahkan  oleh  kebenaran  praktis,  3)  hilangnya sikap  empati,  penghargaan,  dan  kesantunan;  4)  bahasa  digunakan  sebagai  alat  politik,  dan  bukan  sebagai  alat interaksi sebagaimana dimaksud dalam teori kesantunan berbahasa.
Kata-kata kunci : bahasa, kekuasaan, politik, media sosial daring

## 1. Pendahuluan
Akhir-akhir  ini  media  sosial  daring  di Indonesia  diramaikan  dengan  munculnya  jenis wacana  baru  yang  mengindikasikan  spesifikasi khas ragam bahasa politikus oposan. Keberadaan wacana khas politik tersebut memunculkan sikap skeptis,  baik  dari  kalangan  praktisi  bahasa maupun masyarakat umum. Meskipun fenomena tersebut bersifat situasional dan temporal karena hanya  terjadi  pada  masa  pemilihan  umum, namun  dampaknya  cukup  luas.  Saat  ini  bahasa tidak  hanya  sebagai  alat  komunikasi  dan interaksi  semata.  Bahasa  telah  menjadi  media perantara  dalam  pelaksanaan  kuasa  melalui ideologi.  Bahkan  bahasa  juga  menyumbang proses  dominasi  terhadap  orang  lain  oleh  pihak lain.  Bahasa  telah  menjadi  komoditas  politik (Fairclough, 2001).
Menurut Anderson, penggunaan bahasa untuk kepentingan politik bukan suatu hal yang baru di Indonesia,  bahkan  di  dunia  (Nasution,  2007). Penggunaan  bahasa  sebagai  alat  politik  di Indonesia  berawal  dari  kenyataan  yang  tidak
terelakkan  bahwa  ia  lahir  dari  tiga  bahasa  yang berbeda  dan  dua  tradisi  budaya  yang  berbeda pula. Tiga bahasa tersebut adalah Belanda, Jawa, dan  Melayu  revolusioner.  Adapun  tradisinya adalah  budaya  Belanda,  Barat,  dan  Jawa.  Yang menarik, tokoh-tokoh politik Indonesia menggunakan bahasa bukan saja untuk menyatakan ide, pendapat atau pikirannya, tetapi juga  menyampaikan  pikiran  yang  mengandung kepentingan-kepentingan  kekuasaan  yang  harus dipertahankan, apapun caranya. Dalam pelaksanaanya, setiap rezim rezim pemerintahan dan  kelompok  politik  menggunakan  repertoar yang  berbeda-beda.  Karakter  bahasa  di  antara mereka  juga  berbeda-beda,  bergantung  pada konteks politik yang berkembang saat itu.
Sekaitan dengan pendapat Anderson (Nasution,  2007),  pada  era  perpolitikan  masa lalu (orde lama dan orde baru), repertoar Bahasa Indonesia  dibanjiri  dengan  penggunaan  akronim dan  eufemisme  yang  berlebihan.  (Kuntarto  E., 2017). Pada era reformasi dewasa ini, penggunaan  bahasa  oleh  kelompok  politik
*Penulis Korepondensi Email Address : ekokuntarto28@unja.ac.id
JURNAL KIPRAH, Desember 2018; V1(2): 37-47 e-ISSN: 2580-6947 p-ISSN: 2354-7278
oposan  lebih  memprihatinkan  lagi.  Repertoar bahasa  politik  bukan  hanya  sebatas  pada penggunaan diksi yang  menyimpang,  melainkan lebih  dalam  lagi  yakni  pengubahan  hakikat bahasa yang semula berfungsi untuk berinteraksi dan  menjalin  hubungan  baik  menjadi  reportoar bahasa yang menyebarkan kebohongan, kebencian, anarkhisme, sikap antisosial, pertikaian,  bahkan  peperangan.  Bahasa  telah digunakan  sebagai  “senjata”  untuk  memusuhi lawan  dan  mengajak  masyarakat  untuk  saling berperang.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka penelitian tentang Bahasa dan Kekuasaan Politik Di  Indonesia:  Analisis  Wacana  Kritis  perlu dilakukan.  Melalui  penelitian  ini  diharapkan dapat diketahui kaitan antara bahasa dan politik, bahasa  dan  kekuasaan,  praktik  penggunaan bahasa  dalam  bertutur  dengan  latar  belakang ideologis  dan  filosofis,  serta  ragam  bahasa  khas politisi oposan.

## Kajian Teori
Fenomena penggunaan bahasa oleh Kelompok  Politik    Di  Indonesia,  tidak  semata- mata  berkaitan  dengan  aspek-aspek  penggunaan bahasa  ( language  use )  namun  berkaitan  juga dengan  perilaku  sosial  ( social  attitude ),  yang banyak  diungkap  dalam  telaah  psikologi behaviorisme  (Redinger,  2010).  Paradigma behaviorisme  dalam  ilmu  politik  sering  menjadi landasan  teori  dalam  telaah  kasus  pemilihan umum  di  berbagai negara. Hal  itu  karena  dalam studi politik, perilaku pemilih ( voting behaviour ) menjadi  salah  satu  topik  telaah  yang menarik. Sistem pemilihan umum terus berkembang, tema kampanye tidak pernah sama, dan  karakter  pemilihnya  juga  selalu  unik. Perilaku  bahasa  menjadi  pusat  telaah  teori bahasa  behavioristik  (Kuntarto  E.,  2017).  Data penggunaan  bahasa  dapat  diamati  dan  diukur dalam  kaitannya  dengan  stimulus  dan  respon yang dapat menimbulkan dampak  dalam bentuk perilaku  tertentu  (Kuntarto  E.,  2017),  (Dafrizal, 2016).
Dalam  hubungannya  dengan  penggunaan gaya bahasa dalam bertutur di media sosial, teori behavioristik tampaknya sesuai untuk mengupas
landasan  filosofis  penggunanya.  Respon  berupa perilaku  untuk  mendukung  kelompok  tertentu, dan  sebaliknya  menolak  atau  tidak  mendukung kelompok  tertentu  menjadi  tujuan  utama  para potisi  dalam  bertutur  di  media  sosial  untuk kepentingan  politiknya.  Hal  ini  menarik  untuk dikaji  karena  adanya  ketidakbiasaan  (anomali) dalam  menggunakan  bahasa  sebagai  alat interaksi sosial yang sering dibahas dalam telaah pragmatik dan kesantunan berbahasa, sebagaimana  dikemukakan,  antara  lain,  oleh Brown & Levinson (Levinson, 1983), (Brown & Levinson,  1987).  Dalam  teori  interaksi,  bahasa digunakan  untuk  menjaga  hubungan  baik antarpenggunanya (Kuntarto E., 2018). Jadi, jika bahasa kemudian menjadi alat untuk bermusuhan,  maka  tentu  ada  yang  keliru  dalam pemanfaatan  bahasa  sebagai  alat  interaksi (Brown & Levinson, 1987).
Selanjutnya,  menurut  paham  analisis  wacana kritis  ( Critical  Discourse  Analysis ),  teks bukanlah  sesuatu  yang  bebas  nilai  dan menggambarkan  realitas  sebagaimana  adanya. Kecenderungan  pribadi  dari  sang  produsen  teks dan  struktur  sosial  yang  melingkupi  sang produsen  teks  ikut  mewarnai  isi  teks.  Bahasa tidak netral melainkan membawa pesan ideologi tertentu  yang  dipengaruhi  oleh  sang  pembuat teks. Analisis Wacana Kritis memahami wacana tidak  semata-mata  sebagai  suatu  studi  bahasa, tetapi  juga  menghubungkannya  dengan  konteks. Konteks  yang  dimaksud  adalah  konteks  praktik kekuasaan yang bertujuan untuk memarginalkan individu atau kelompok tertentu melalui penggunaan kekuasaan dalam memproduksi teks atau wacana (Fairclough, 2001).
Dalam  hubungannya  dengan  kelompok  , untuk  membangun  stigma  negatif  pada  diri lawan  politik,  kelompok  oposan  membentuk struktur  skemata  tertentu  dengan  kata-kata  dan gaya  berbicara.  Struktur  skemata  tersebut dibangun  melalui  berbagai  cara,  termasuk membuat  stimulus  negatif  tentang  lawan politiknya melalui informasi hoaks.
Dalam  politik,  semua  kegiatan  komunikasi berkaitan  dengan  upaya  untuk  meraih  simpati, memperluas jaringan, dan memperkuat
hegemoni.  Pesan  politik  dipertukarkan  melalui simbol-simbol  verbal  dan  nonverbal.  Retorika angka  (tokoh  masyarakat,  politisi,  anggota legislatif,  eksekutif,  presiden,  etc.),  yang mengungkapkan pernyataan, wawancara, pidato, siaran  pers  pada  dasarnya  memiliki  niat  politik. Komunikasi  dilakukan  dengan  menggunakan bahasa  sebagai  media,  termasuk  media  daring. Dalam pandangan analisis wacana, setiap ucapan atau  tulisan  memiliki  arti  tertentu  dan  tujuan. Oleh  karena  itu,  bahasa  merupakan  representasi pribadi  yang  dapat  mewakili  seseorang  pada kapasitas tertentu; ulama, cendekiawan, politikus,  birokrat,  dan  sebagainya  (Kuntarto, 1999).  Gayut  dengan  hal  itu,  perlu  dirujuk temuan  Pentzold,  Sommer,  Meier,  &  Fraas dalam  studinya  tentang  kasus  model  peran wacana  multimodal,  dimana  pesan  dan  gambar tertulis,  siaran,  komentar,  dan  visual  yang menyebar melalui media sosial, dapat membingkai isu-isu dan membawa publik dalam pertentangan  tiada  akhir  (Pentzold,  Sommer, Meier,  &  Fraas,  2016).  Bagi  bangsa  Indonesia yang majemuk, isu-isu politik semacam itu dapat menjadi pendorong disintegrasi.
Telaah tentang penggunaan gaya bahasa oleh elit  politik  oposan  berhubungan  erat  dengan pemaknaan  tuturan.  Pemaknaan  maksud  tuturan harus  melibatkan  banyak  aspek,  antara  lain konteks  tuturan.  Akan  tetapi,  sebagai  sebuah studi  komunikasi,  fokus  relevan  yang  ditinjau adalah  tujuan  dan  maksud  tersembunyi  dari sebuah  tuturan,  bukan  struktur  gramatikal  atau deskripsi  pembangunan  pernyataan.  Dalam analisis  wacana  kritis  fokusnya  bukan  apa  yang dinyatakan, tetapi bagaimana pesan disampaikan dan mengapa ia memilih cara itu (Weiss, G and Wodak,  2006),  (de  Beaugrande,  2006).  Oleh karena  itu,  telaah  tentang  gaya  bahasa  dalam wacana  politik  tidak  cukup  menggunaan pendekatan linguistik, melainkan juga pendekatan pragmatik (Levinson, 1983). Dengan pendekatan  pragmatik,  maka  tuturan  atau kalimat  akan  dikaji  dari  maksud  dan  tujuannya (Kuntarto, 1999).
Dalam kaitan dengan analisis wacana politik, tiga  pendekatan  yang  didasarkan  psikologi konstruksionisme  sosial  diajukan  untuk  dibahas
secara khusus di sini. Ketiga pendekatan tersebut adalah  Pendekatan  Kritis,  Pendekatan  Kultural dan  Historis,  serta  Pendekatan  Hubungan  yang dibagi  dalam  dua  kategori,  yakni  Hubungan antara  Pengetahuan  dan  Proses  Sosial  dan hubungan  antara  Pengetahuan  dan  Tindakan Sosial (Gergen, 2012).
Faiclough berpendapat bahwa analisis wacana kritis adalah bagaimana bahasa menyebabkan  kelompok  sosial  yang  ada bertarung  dan  mengajukan  ideologinya  masing- masing.  Analisis  Wacana  melihat  pemakaian bahasa  tutur  dan  tulisan  sebagai  praktik  sosial. Praktik  sosial  dalam  analisis  wacana  dipandang menyebabkan  hubungan  yang  saling  berkaitan antara  peristiwa  yang  bersifat  melepaskan  diri dari  dari  sebuah  realitas,  dan  struktur  sosial (Fairclough,  1995).  Konsep  yang  dibentuk  oleh Fairclough  menitikberatkan  pada  tiga  level. Pertama , setiap teks secara bersamaan memiliki tiga  fungsi,  yaitu  representasi,  relasi,  dan identitas. Kedua ,  praktik  wacana  meliputi  cara- cara  para  pekerja  media  memproduksi  teks.  Hal ini berkaitan dengan wartawan itu sendiri selaku pribadi;  sifat  jaringan  kerja  wartawan  dengan sesama  pekerja  media lainnya,  pola  kerja  media sebagai  institusi,  seperti  cara  meliput  berita, menulis  berita,  sampai  menjadi  berita  di  dalam media. Ketiga , praktik sosial-budaya menganalisis  tiga  hal  yaitu  ekonomi,  politik (khususnya  berkaitan  dengan  isu-isu  kekuasaan dan  ideologi)  dan  budaya  (khususnya  berkaitan dengan nilai dan identitas) yang juga mempengaruhi  institusi  media  dan  wacananya. Pembahasan  praktik  sosial  budaya  meliputi  tiga level,  yaitu:  level  situasional,  institusional,  dan sosial.  Level  situasional  berkaitan  dengan produksi dan konteks situasinya. Level institusional berkaitan dengan pengaruh institusi secara  internal  maupun  eksternal.  Level  sosial berkaitan  dengan  situasi  yang  lebih  makro, seperti  sistem  politik,  sistem  ekonomi,  dan sistem  budaya  masyarakat  secara  keseluruhan (Fairclough, 1995).
Analisis  wacana  kritis  model  Norman Fairclough  bertumpu  pada  pandangan  tentang bagaimana  bahasa  digunakan  untuk  melihat terjadinya ketimpangan kekuasaan dalam
JURNAL KIPRAH, Desember 2018; V1(2): 37-47 e-ISSN: 2580-6947 p-ISSN: 2354-7278
masyarakat. Menurut Fairclough, analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana penggunaan  bahasa  kelompok  sosial  yang  ada saling  bertarung  dan  mengajukan  versinya masing-masing,  yang  betumpu  pada  lima prinsip,  yakni:  1)  Prinsip  Tindakan,  2)  Prinsip Konteks, 3) Prinsip  Histori,  4) Prinsip Kekuasaan,  dan  5)  Prinsip  Ideologi.  Model Fairclough  (Fairclough,  2001)  membagi  analisis wacana  kritis  ke  dalam  tiga  dimensi,  yakni:  1) dimensi mikrostruktural,
2)
dimensi mesostruktural, dan 3) dimensi sosial-budaya

## 2. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode Analisis  Wacana  Kritis  model  Fairclough (Fairclough,  2001).  Searah  dengan  model tersebut,  maka  dasar  analisisnya  mengacu  pada teori  pragmatik  dan  analisis  wacana  Halliday (Kuntarto E., 2017), yang menelaah struktur dan fungsi  bahasa  ke  dalam  struktur  tata  bahasa. Variabel yang diteliti berkaitan dengan kelompok  politik,  yang  dalam  peta  perpolitikan di Indonesia terdapat pemisahan yang jelas. Ada dua kelompok politik, yaitu Kelompok Pendukung  Pemerintah  (KPP)  dan  Kelompok (KEPO).  KPP  adalah  kelompok  pendukung pemerintah yang sedang berkuasa. KEPO adalah kelompok  yang  tidak  mendukung  pemerintah yang sedang berkuasa (oposan). KPP terdiri dari 9  (sembilan)  partai  politik,  yakni  PDIP,  PKB, Golkar,  Perindo,  NasDem,  Hanura,  PKPI,  PSI, dan PPP. Sementara KEPO diisi oleh PKS, PAN, Demokrat,  dan  Gerindra.  KPP  menamakan dirinya  Koalisi  Indonesia  Kerja  (KIK).  Adapun kelompok  KEPO  menamakan  dirinya  Koalisi
Indonesia  Adil  Makmur  (KIAM).  Penelitian  ini mencakup  pengambilan  data  dalam  ranah kontestasi pilpres, pileg, dan pilkada sekaligus.
Data  diambil  dalam  masa  pra-kampanye, yakni  Agustus-Oktober  2018.  Data  diperoleh dari  empat  sumber  data,  yakni  detik.com, kompas.com, liputan6.com, dan tribunnews.com. Data  yang  terkumpul  berjumlah  48  dokumen berita  yang  diambil  dari  12  kali  pengambilan pada  4  sumber  data.  Masing-masing  diambil  1 berita yang paling populer dan terbaru.
Analisis  data  dilakukan  dengan  membuat interpretasi  terhadap  teks  melalui  kombinasi antara  teks  dan  “pemakna”  teks.  Pemaknaan terhadap  teks  menggunakan  berbagai  sumber- sumber  sehingga  dapat  menghasilkan  suatu interpretasi yang paling mendekati kebenaran

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dari keempat sumber data tersebut terkumpul 48  teks,  baik  dalam  bentuk  tuturan  langsung maupun tuturan tidak langsung. Tuturan tersebut disampaikan oleh elit politik partai , yakni PKS, PAN,  Demokrat,  dan  Gerindra.  Elit  politik tersebut adalah pimpinan partai  dalam berbagai tingkatan,  baik  pimpinan  daerah  (provinsi, kabupaten/kota)  maupun  pimpinan  pusat,  serta partisan  (pendukung)  partai-partai  politik  ,  yang belum  jelas  partainya  dan  bukan  pimpinan partai.
Berdasarkan  tingkat  keseringannya  membuat pernyataan  atau  berita  di  media  sosial  (minimal 1  kali  dalam  sepekan),  tercatat  beberapa  elit politik yang dapat dijadikan sumber data. Nama- nama mereka adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Daftar Pembuat Berita
No Initial Text Subject Code No Initial Text Subject Code Data Source 1. AR 8 P-01 8. NW 2 P-06
 kompas.com
 detik.com
 tribunnews.c om
 liputan6.com
2. FH 7 P-02 9. MAS 2 P-07 3. FZ 7 P-03 10. SBY 2 P-08 4. RS 5 S-01 11. HR 1 P-09 5. SU 4 P-04 12. RR 1 S-03 6. HRS 4 S-02 13. DS 1 P-10 7. PS 3 P-05 14. AHY 1 P-11
Jika  dilihat  dari  faktor  pendukung  terjadinya wacana,  maka  ke  48  teks  tersebut  dapat  dipilah menjadi beberapa kategori, yakni aspek konteks, latar, dan sosial-budaya. Aspek konteks mencakup,  (1)  pernyataan,  (2)  pertanyaan,  (3) tanggapan  atas  pernyataan,  (4)  tanggapan  atas tanggapan,  (5)  memberitakan,  (6)  mengulas,  (7) memancing  pernyataan,  dan  (8)  ide  atau gagasan.  Aspek  latar  belakang  terdiri  atas,  (1) mempertahankan  kekuasaan,  (2)  melemahkan kekuasaan,  (3)  mengungkapkan  sejarah,  (4)
menunjukkan identitas idiologis, (5) menunjukkan  identitas  kekuasaan,  dan  (6) menunjukkan  dominasi  atau  hegemoni.  Aspek sosial-budaya  mencakup,  (1)  mengkritik,  (2) menyerang,  (3)  melemahkan,  (4)  mengejek  atau merundung (mengganggu, mengusik, menyusahkan,  dll),  (4)  menyalahkan,  (5) mengungkapan  yang  sebaliknya,  (6)  melawan, (8) mengecilkan/ meremehkan, dan (9) meninggikan diri/ mengangkat diri. Tabel 2. Analisis Wacana Berdasarkan Dimensi Mikrostruktural dan Makrostruktural Faktor Pendorong Kode Wacana Jumlah Teks Konteks (1) pernyataan W01, W10, W11, W12, W20, W21, W22, W28, W30,W31, W32, W34, W38, W40, W41, W46. 16 (2) pertanyaan W02, W03. 2 (3) tanggapan atas pernyataan W04, W15, W23, W24 W35, W36, W43, W44, W42 9 (4) tanggapan atas tanggapan W05, W06, W16, W17 W25, W37, W45 7 (5) berita W07, W08, W13, W14, W18, W26, W27. 7 (6) ulasan W19 1 (7) memancing pernyataan W09, W19, W29, W39, W47. 5 (8) ide atau gagasan W20. 1 Latar Belakang (1) mempertahankan kekuasaan W01, W10, W11, W12, 4 (2) melemahkan kekuasaan W20, W30,W31, W40, W41, 5 (3) mengungkapkan sejarah W20 1 (4) menunjukkan identitas idiologis W04, W15, W23, W36, 4 (5) menunjukkan identitas kekuasaan W04,  W15,  W24,  W25,  W26  W30,W31, W40, W43, W44, W43, W44 12 (6) menunjukkan dominasi/hegemoni. W27, W28 , W29 4 Sosial- Budaya (1) mengkritik W01, W12, W20, W31, W40, W41, W42, W43, W44 9 (2) menyerang W04, W15 2 (3) melemahkan W05, W06, W08, W16, W17, W18, W25, W27, W28, W45 10 (4) mengejek atau merundung W06, W16, W25, W37 4 (4) menyalahkan W20, W30,W31, W40, W41, W42, W43 7 (5) mengungkapan yang sebaliknya W38, W46. 6
(6) melawan W04, W15, W23, W24 W35, W36, W37, W43, W44 9 (8) mengecilkan/ meremehkan W30,W31, W40, W41, 4 (9) meninggikan diri/ mengangkat diri. W04, W15, W23, W36, W43, W44 6
Berdasarkan  data  di  atas,  maka  pada  aspek konteks, wacana terbanyak berisi pernyataan (16 teks),  tanggapan  atas  pernyataan  (9  teks),  dan yang  paling  sedikit  adalah  ulasan  (1  teks).  Pada aspek  latar  belakang,  yang  paling  banyak menunjukkan identitas kekuasaan   (12 teks) dan melemahkan  kekuasaan  (5  teks);  sedangkan yang  paling  sedikit  adalah  mengungkapkan sejarah.  Pada  aspek  sosial  budaya,  wacana terbanyak  berisi  mengkritik,  melemahkan,  dan melawan  (9,  10,  dan  9  teks);  sedangkan  yang paling  sedikit  adalah  menyerangkan  (2  teks). Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dibuat  peta makna wacana berdasarkan analisis mikrostruktural  dan  makrostruktural  tuturan sebagai berikut.
Bagan 1. Faktor Dimensi Mikro dan Makro Struktural Pada Wacana Politik Kelompok
Dari  analisis  data  tersebut dapat  disimpulkan bahwa  bentuk  lingual  wacana  politikus  pada umumnya  adalah  kalimat  deklaratif,  yakni memberi pernyataan dan menanggapi pernyataan.  Adapun  latar  belakang  produksi wacana  dari  sudut  pandang  analisis  wacana kritik adalah untuk tujuan menunjukkan identitas
kekuasaan,  melemahkan  kekuasaan,  mengkritik, dan melawan.
Bagan 2. Kaitan Antara Bentuk Lingual dengan Makna Kontektual
Hasil penelitian mendukung pandangan kaum post-strukturalisme,  seperti  Jurgen  Habermas, Jean  Baudrillard,  Antonio  Gramsci,  Michel Foucault  dan  lain-lain  menegaskan  betapa pentingnya  relasi  antara  bahasa  dan  kekuasaan. (Pentzold  et  al.,  2016).  Sama  halnya  dengan studi  kesantunan  berbahasa,  menurut  Brown  & Levinson (Brown & Levinson, 1987), hubungan antara  bahasa  dan  kekuasaan  dikaji  pada  ranah apa yang baik dan apa yang buruk, atau apa yang santun  dan  apa  yang  kurang  santun.  Hal  ini memang  selayaknya,  karena  bahasa  tidak  dapat dipisahkan  dari  budaya.  Bahasa  adalah  produk budaya,  yang  hidup  dan  berkembang  pada dimensi kehidupan manusia. Implikasinya adalah  bahwa  kebudayaan  suatu  masyarakat tecermin  pada  nilai-nilai  kebahasaan  mereka. Nilai-nilai  kebahasaan  dapat  berubah  sesuai perkembangan kebudayaan, dan bahasa merupakan  titik  sentral  berkembangnya  suatu kebudayaan.  Sekaitan  dengan  hal  itu,  maka penggunaan bahasa yang “amburadul” mengindikasikan  lemahnya  penghormatan  dan penghargaan suatu bangsa terhadap budayanya.
Bahasa  sebagai  alat  politik  tecermin  melalui retorika-retorika dan narasi-narasi yang dibangun oleh para elit politik pada ranah publik. Retorika menjadi lebih berefek dengan tambahan intonasi dan nada suara yang membius sehingga
Dimensi Mikro dan Makrostruktural Konteks Pernyataan Tanggapan atas Pernyataan
Latar belakang
Menunjukkan Identitas Kekuasaan Melemahkan kekuasaan Sosial- Budaya Mengktirik Melawan Bentuk Lingual Deklaratif menunjukk an identitas kekuasaan melemahka n kekuasaan mengkritik melawan
pendengarnya  mau  bertindak  sesuai  dengan  isi pesan yang disampaikan. Politisi sangat menyadari kekuatan bahasa dalam mempengaruhi pikiran manusia. Mereka menganggap  bahwa  bahasa  dapat  dijadikan  alat politik atau alat kontrol sosial. Dalam kaitan itu, hasil  penelitian  ini  mendukung  beberapa penelitian  sebelumnya  (Widiatmoko,  n.d.), (Paulus, Warren, & Lester, 2016), dan (Pentzold et al., 2016).
Bagi  politisi,  di  satu  sisi,  bahasa  dapat dijadikan  alat  untuk  mencari  simpati  dan dukungan  rakyat  dan  dapat  juga  dijadikan propaganda  atau  perang  wacana  para  politisi. Bahasa  digunakan  untuk  mencari  simpati  dan dukungan  rakyat  melalui  penghalusan  tuturan menggunakan  majas  eufemisme.  Sisi  ini  adalah sisi  positif  yang  masih  perlu  dipertahankan keberadaannya.  Pada  sisi  ini  penggunaan  majas, masih  pada  jalur  stilistika,  yakni  membungkus bahasa  dengan  pilihan  kata  tertentu  agar  timbul efek keindahan dan kebaikan, serta memunculkan simpati dari penerimanya.
Namun  di  sisi  lain,  temuan  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  dewasa  ini  berkembang penggunaan  majas  yang  jauh  menyimpang  dari stilistika. Bahasa telah digunakan untuk melancarkan  propaganda  dan  perang  wacana yang  sarat  kebencian,  pembunuhan  karakter, penelanjangan
kejelekan
orang lain, pembohongan publik, dan sebagainya. Eufemisme  telah  dilupakan  dan  diganti  dengan sarkasme.  Unsur  keindahan  sebagai  tujuan  awal penggunaan  gaya  bahasa  untuk  menarik  simpati menjadi  hilang  sama  sekali,  berganti  dengan unsur  kekerasan,  kebencian,  permusuhan,  dan lain-lain yang menimbulkan antipati. Fungsi dan bentuknya  telah  menyimpang  dari  konsepsi umum penggunaan gaya bahasa sebagai pelanyah interaksi agar muncul sikap empati.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  4 kelompok dan 36 jenis gaya bahasa (majas) yang digunakan oleh para politikus  dalam bertutur di media  sosial  daring,  yaitu  majas  sindiran  (21 jenis),  perbandingan  (7  jenis),  pertentangan  (4 jenis), dan penegasan (4 jenis). Dari ketiga puluh enam  jenis  majas  tersebut,  majas  yang  paling sering  digunakan  adalah  anakronisme  dan
kontradiksio  in  terminis  (majas  pertentangan), serta  sarkasme,  sinisme,  dan  ironi  (majas sindiran).  Dengan  demikian  wacana  yang muncul dalam tuturan politisi adalah pertentangan  dan  sindiran,  yang  keduanya tergolong  pada  anomali  penggunaan  bahasa sebagai  alat  komunikasi,  interaksi,  dan  menjaga hubungan  baik,  yang  merupakan  fungsi  bahasa dalam ranah sosial. Penggunaan majas sarkasme berkaitan  erat  dengan  berubahnya  budaya masyarakat  Indonesia,  dari  budaya  tradisional yang  lebih  menekankan  pada tata  krama,  subha sita, unggah-ungguh, tepo sliro dalam berinteraksi,  menjadi  budaya  global  yang  lebih artifisial,  kebendaan,  hedonis,  dan  hal-hal  yang bersifat  duniawiah.  Bahasa  sarkasme  adalah bahasa  kasar  digunakan  untuk  menyakiti  hati orang  lain  atau  pendengarnya.  Eufemisme  atau penghalusan  bahasa  telah  jauh  berkurang  dalam wacana  politik  masa  kini,  khususnya  di Indonesia.
Eufemisme  merupakan  acuan  bagi  tuturan yang tidak menyinggung perasaan atau ungkapan halus untuk menggantikan acuan yang dirasakan  menghina  atau  tidak  menyenangkan. Intinya,  mempergunakan  kata-kata  dengan  arti baik.  Eufemisme  juga  sering  diartikan  sebagai ungkapan  yang  bersifat  tidak  berterus  terang. Eufemisme atau juga pseudo eufemisme menjadi motif  dorongan  di  belakang  perkembangan peyorasi.  Eufemisme  berlatar  belakang  sikap manusiawi karena dia berusaha untuk menghindar agar tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang.
Contoh  konkret  adalah  penggunaan  kata “muka” pada frase berikut:
1) muka Boyolali [data P-05/W10].
Apa  pun  konteks  tuturnya,  penggunaan  kata “muka”  yang  diikuti  oleh  [nama],  cenderung bermakna  negatif,  seperti  “muka  setan,  muka kucing,  muka  singa,  muka  memar,  muka  pucat, muka  Cina,  muka  tembem,  dsb”.  Meskipun ada juga  kata  “muka  manis,  muka  cantik,  muka ganteng,  muka  kaya,  dsb”,  tetapi  penggunaan kata  “muka”  pada  “muka  manis,  muka  cantik, muka ganteng, muka kaya” tidaklah cocok. Akan berbeda maknanya jika kata “muka” pada “muka
JURNAL KIPRAH, Desember 2018; V1(2): 37-47 e-ISSN: 2580-6947 p-ISSN: 2354-7278
manis, muka cantik, muka ganteng, muka kaya” diganti  dengan  “wajah”,  sehingga  frase  tersebut berbunyi  “wajah  manis,  wajah  cantik,  wajah ganteng,  wajah  kaya,  dsb”.  Jadi  penggunaan eufemisme  kata  “muka”  menjadi  “wajah”  akan memberikan efek makna yang berbeda pada diri penerima.
Analog  dengan  contoh  tersebut  adalah penggunaan kata “rai” dalam Bahasa Jawa yang juga  berarti  “muka”.  Kata  “rai”  bermakna kurang  sopan,  seperti  pada  contoh  “raimu” (wajahmu),  “raine”  (wajahnya),  “rai  gedeg” (tidak  tahu  malu),  “rai  upa”  (sering  ingin makan), dsb. Orang Jawa menghindari kata “rai” jika  berbicara.  Mereka  mengubahnya  dengan menggunakan  eufemisme  dengan  meningkatkan level  kesantunannya.  Kata  “rai”  (bahasa ngoko ) diubah  menjadi  “pasuryan”  (bahasa krama ) , keduanya  berarti wajah.  Mungkin  juga,  tidak menggunakannya  sama  sekali  kata  tersebut. Misalnya,  frasa  “wajahnya  cantik  sekali”  tidak dikatakan “raine ayu banget”, tetapi kata “raine” dibuang,  dan  hanya  disebutkan  “ayu  banget” (cantik sekali).
Majas  anakronisme  termasuk  dalam  salah satu  majas  pertentangan.  Kata anakronisme  ini terbagi  dengan  2 kata, ana yang  berarti  mundur dan chromos berarti  waktu.  Jadi  majas  ini digunakan  untuk  menceritakan  sesuatu  yang telah terjadi yang bernilai masa lalu atau sejarah. Sehingga  kita  simpulkan  majas  anakronisme adalah  majas  yang  menunjukkan  gaya  bahasa yang  berupa  pengungkapan  atau  sesuatu  yang mengandung  ketidaksesuaian  dengan  waktu  dan peristiwa yang dibicarakan saat itu.
Dalam  konteks  wacana  politik,  majas anakronisme digunakan untuk mempertentangkan  sesuatu  di  masa  lalu,  namun tujuannya  bukan  lagi  untuk  melayahkan  tuturan dan  membuat  efek  keindahan,  tetapi  sebaliknya untuk mengejek atau merundung lawan politiknya.  Jadi,  makna  pertentangan  digunakan dengan  menjungkirbalikkan  fakta  sebenarnya dengan  maksud  menggiring  pembaca  untuk antipati  dan  tidak  memercayai  lagi  lawan politiknya. Contoh pada teks berikut:
2) rakyat  Indonesia  99  persen  hidup  pas- pasan, lebih enak jaman dulu [P04/W01]
3) harga-harga  bahan  pokok  di  pasar  naik, tempe setipis ATM [P04/W06]
4) chicken  rice  di  Singapura  lebih  murah dibandingkan di Jakarta [P04/W31]
Ketiga  contoh  tersebut  adalah  penggunaan majas  anakronisme  tetapi  mengandung  makna ironi. Ketiga kalimat tersebut ingin mengandung struktur makna kontekstual sebagai berikut:
pemerintah tidak sanggup membuat rakyat  sejahtera  -->  pemerintah  telah gagal membangun ekonomi --> pemerintah harus diganti.
Jadi,  ketiga  contoh  tersebut  saling  berkaitan meskipun  disampaikan  pada  konteks,  waktu, tempat,  dan  audiens  yang  berbeda.  Makna kontekstual  dari  sudut  pandang  makrostruktural adalah:
presiden tidak berkompeten presiden harus diganti anda harus memilih saya sebagai penggantinya.
Dengan demikian, kalimat “Rakyat Indonesia 99  persen  hidup  pas-pasan,”  dari  segi  struktur bukan  kalimat  berita  tetapi  kalimat  pernyataan, dari  segi  latar  belakang  bertujuan  untuk melemahkan kekuasaan dan menunjukkan identitas  kekuasaan,  dan  dari  segi  sosial-budaya bermakna  mengkritik,  menyerang,  melemahkan, mengejek,  menyalahkan,  dan  mengecilkan/ meremehkan.
Majas kontradiksi interminus adalah majas yang  menggunakan  pernyataan  yang bersifat  menyangkal  yang  telah  disebutkan  pada bagian  sebelumnya.  Maka  dari  itu,  majas ini termasuk  dalam  kategori majas pertentangan. Contohnya pada teks berikut.
5) Sepertinya  di  rezim  orde  baru  itu mengambil  hak  rakyat  yang  bernama subisidi  bahan  bakar  itu  hati-hati  sekali dan  diselenggarakan  dengan  baik,  supaya masyarakat  tahu  kenapa  dilakukan  ini [P02/W05]
Pada wacana tersebut penutur mempertentangkan  kebijakan  dua  rezim,  yakni rezim  orde  baru  (era  Suharto)  dan  rezim sekarang  (era  Jokowi).    Akan  tetapi,  wacana pertentangan tidak disampaikan seluruhnya. Ada kalimat  yang  dihilangkan.  Wacana  lengkap mestinya:
6) Sepertinya  di  rezim  orde  baru  itu mengambil  hak  rakyat  yang  bernama subisidi  bahan  bakar  itu  hati-hati  sekali dan  diselenggarakan  dengan  baik,  supaya masyarakat  tahu  kenapa  dilakukan  ini.  Di rezim  sekarang  mengambil  hak  rakyat yang  bernama  subsidi  bahan  bakar  tidak hati-hati dan tidak diselenggarakan dengan baik.
Bagian kedua dari wacana [P02/W05] adalah interpretasi  kontekstual  dari  bagian  pertama. Dasarnya  adalah  wacana  tersebut  disampaikan untuk  mengkritik  pemerintah,  maka  maksud kalimat bagian kedua adalah kebalikan (pertentangan)  dari  maksud  kalimat  bagian pertama. Anomali penggunaan majas kontradiksi interminus terjadi  dalam  wacana  politik  karena pertentangan  bukan  berarti  maksud  wacana bagian  pertama  dipertentangkan  dengan  maksud bagian kedua, misalnya pada kalimat “Ia makan, tetapi  masih  lapar”.  Interpretasi  majas  pada wacana politik tidak sesederhana itu.
Gaya  bahasa  sarkasme,  sinisme,  dan  ironi yang  tergolong  majas  sindiran  menempati  porsi terbanyak  dari  seluruh  data  yang  terkumpul. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hampir keseluruhan  majas  yang  digunakan  dalam wacana  politik,  termasuk  anakronisme  dan kontradiksio  in  terminis  (majas  pertentangan) bermakna  sindirian  (ironi).  Namun  di  antara kelompok  majas  yang  digunakan  elit  politik  , terdapat  penggunaan  majas  sarkasme  dan sinisme yang cukup sering. Artinya, retorika dan narasi politik tidak lagi memedulikan penghalusan bahasa untuk kepentingan kesantunan.  Gejala  ini  patut  menjadi  pemikiran bersama.
Berdasarkan  data  yang  terkumpul,  dari  48 teks,  21  teks  berisi  tuturan  dengan  gaya  bahasa ironi  (sarkasme,  sinisme,  dan  ironi).  Sisanya
berupa  gaya  bahasa  perbandingan  (7  jenis), pertentangan  (4  jenis),  dan  penegasan  (4  jenis). Namun demikian, gaya bahasa perbandingan dan pertentangan  yang  digunakan  dalam  bertutur, sebagian  juga  bermakna  ironi.  Hal  ini  berarti kurang lebih separoh wacana mengandung majas ironi  yang  tergolong  pada  penggunaan  bahasa tidak santun.
Analisis  data  menunjukkan  adanya  model baru  wacana,  yaitu  wacana  politik.  Model wacana politik merupakan “irisan” antara fungsi bahasa  sebagai  alat  interaksi  dan  menjaga hubungan baik (fungsi pragmatik), fungsi bahasa sebagai  alat  kekuasaan  (fungsi  politik),  dan fungsi bahasa sebagai alat untuk mendeseminasikan keyakinan (fungsi ideologis).

## Bagan 3. Model Wacana Politik
Dari  analisis  diketahui  4  fenomena  menarik ragam  bahasa  politikus  oposan  di  Indonesia, yaitu,  (1)  kecenderungan  untuk  menggunakan diksi  yang  bermakna  sarkastik,  melecehkan, membuli, menyudutkan, menyatakan yang sebaliknya,  dan  apriori;  (2)  kebenaran  realistis dikalahkan oleh kebenaran praktis, (3) hilangnya sikap  empati,  penghargaan,  dan  kesantunan;  (4) bahasa digunakan sebagai alat politik, dan bukan sebagai  alat  interaksi  sebagaimana  dimaksud dalam  teori  kesantunan  berbahasa.  Penggunaan bahasa  tersebut  menunjukkan  kecenderungan munculnya  ideologi  neo-imperialisme  dan  pro- disintegrasi  yang  dapat  berdampak  luas  pada stabilitas  sosial,  politik,  dan  keamanan  bangsa dan  negara.  Inilah  penciri  utama  model  baru wacana,  yakni  wacana  politik  khas  Indonesia, yang  berbeda  dengan  wacana  wacana  politik  di luar  negeri,  seperti  yang  dikemukakan  oleh Gergen (Gergen, 2012)
Ideological Function Political Functionn Fu Pragmatica l Function Political Discourse Model
JURNAL KIPRAH, Desember 2018; V1(2): 37-47 e-ISSN: 2580-6947 p-ISSN: 2354-7278

## 4. Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  kaitan yang  erat  antara  bahasa  dan  politik,  bahasa  dan kekuasaan.  Praktik  penggunaan  bahasa  dalam wacana  politik  dilatarbelakangi  oleh    ideologi dan  filosofis  khas.  Pada  wacana  politik  di Indonesia,  latar  belakang  ideologis  dan  filosofis tersebut  tampak  nyata  dalam  penggunaan  gaya bahasa  yang  dapat  diamati  pada  pilihan  kata, struktur  kalimat,  makna  pragmatik,  dan  tujuan berwacana.
Penelitian  juga  telah  menghasilkan  rumusan model  wacana  khas  politik  di  Indonesia.  Model tersebut  merupakan  interelasi  (irisan)  antara fungsi bahasa sebagai alat interaksi dan menjaga hubungan baik (fungsi pragmatik), fungsi bahasa sebagai  alat  kekuasaan  (fungsi  politik),  dan fungsi bahasa sebagai alat untuk mendeseminasikan keyakinan (fungsi ideologis). Model  wacana  politik  khas  Indonesia  tersebut dicirikan oleh, (1) kecenderungan untuk menggunakan  diksi  yang  bermakna  sarkastik, melecehkan, membuli,
menyudutkan,
menyatakan  yang  sebaliknya,  dan  apriori;  (2) kebenaran  realistis  dikalahkan  oleh  kebenaran praktis, (3) hilangnya sikap empati, penghargaan,  dan  kesantunan;  (4)  bahasa digunakan  sebagai  alat  politik,  dan  bukan sebagai  alat  interaksi  sebagaimana  dimaksud dalam teori kesantunan berbahasa.

## 5. Daftar Pustaka
Brown,  P.,  &  Levinson,  S.  (1987). Politeness: Some Universals in Language Use . Studies in Interactional Sociolinguistics 4 . https://doi.org/10.2307/3587263
Dafrizal,  J.  (2016).  Teori  belajar  behaviorisme dan implikasinya dalam praktek pendidikan, (December 2015), 0–61.
de  Beaugrande,  R.  (2006).  Critical  discourse analysis:  History,  ideology,  methodology. Studies  in  Language  and  Capitalism ,
1 (Beaugrande), 29–56. https://doi.org/diskursanalyse; qualitative methode; ideologie
Fairclough,  N.  (1995). Critical  Discourse Analysis . London: Longman Group
Limited. https://doi.org/10.2307/329335 Fairclough,  N.  (2001). Critical  discourse analysis (Vol. 7). https://doi.org/10.4135/9781849208871 Gergen,  K.  (2012). Social  Constructionism . https://doi.org/1000-1005.  10.1007/978-1- 4419-0463-8_71.
Kuntarto,  E.  (1999). Strategi  Kesantunan Dwibahasawan  Indonesia-Jawa  Kajian Pada  Wacana  Lisan  Bahasa  Indonesia . Disertasi IKIP Malang . Repository Universitas Jambi. Retrieved from www.repository.unja.ac.id
Kuntarto  E.  (2017). Telaah  Linguistik  untuk Guru  Bahasa .  Repository  Universitas
Jambi.
Retrieved from www.repository.unja.ac.id
Kuntarto E. (2018).  Prosiding Seminar Nasional Aprobsi.  Repository  Unja.  Retrieved  from www.repository.unja.ac.id Levinson,  S.  (1983). Pragmatics . Pragmatics . Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511813313.002. https://doi.org/10.1017/CBO978051181331 3.002
Nasution,  Z.  (2007).  Bahasa  Sebagai  Alat
Komunikasi, 01 (03), 445–464.
Paulus,  T.,  Warren,  A.,  &  Lester,  J.  N.  (2016). Applying conversation analysis methods to online talk: A literature review. Discourse,
Context  &  Media , I2 (June  2016),  1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dc m.2016.04.001
Pentzold, C., Sommer, V., Meier, S., & Fraas, C.
(2016).  Reconstructing  Media  Frames  in Multimodal  Discourse:  The  John/Ivan Demjanjuk  Trial. Discourse,  Context  & Media , 12 (June 2016), 32–39. https://doi.org/10.1016/j.dcm.2016.03.001
Redinger,  D.  (2010).  Language  Attitudes  and
Code-switching Behaviour
in a Multilingual  Educational  Context:  The Case of Luxembourg. PhD Thesis ,
(August), 408.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.r obot.2015.04.001
Weiss,  G  and  Wodak,  R.  (2006). Critical
Discourse  Analysis .  (Gilbert  Weiss  and
Ruth  Wodak,  Ed.), Encyclopedia  of Language & Linguistics . Palgrave
Macmillian. https://doi.org/10.1016/B0-08- 044854-2/00501-0
Widiatmoko,  B.  (n.d.).  Analisis  bahasa  politik pejabat  publik  indonesia  berdasarkan tinjauan filsafat nilai, 48–49.