## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
RESTRUKTURISASI PELAYANAN

## PERIZINAN
UNTUK

## MENCIPTAKAN  PELAYANAN  PUBLIK  YANG  LEBIH BAIK
Purwnto a ,
a Fakultas Hukum Universitas17 Agustus 1945 Semaranga, Indonesia

## Abstrak
Tujuan  Penulisan  ini  ingin  lebih  mengetahui  serta  mengkaji  tentang    Pelayanan  Public  dalam Konsep  Good  Governance,    Penerapan  Hukum  Perizinan  di  Indonesia,Restrukturisasi Pelayanan Perizinan  di  Indonesia.Hukum  tata  usaha  (administrasi)  negara  adalah  hukum  yang mengatur  kegiatan  administrasi  negara.  Yaitu  hukum  yang  mengatur  tata  pelaksanaan pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya.  Hukum  Administrasi  telah  berkembang  dalam suasana  manakala  pihak  Pemerintah  mulai  menata  masyarakat  dan  dalam  kaitan  itu menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu  atau  dengan  menerbitkan  sistem-sistem  perizinan.  Karena  izin  merupakan  suatu hubungan  antara  Pemerintah  dengan  masyarakat  maka  Pemerintah  dalam  rangka meningkatkan pelayanan publik atau  pelayanan kepada masyarakat  dan perekonomian daerah perlu  meningkatkan  profesionalisme,  termasuk  penataan  bidang  perizinan  guna  meningkatkan pelayanan  publik karena perizinan  adalah  elemen yang  sangat  diperhatikan  para  pelaku  bisnis dalam  menanamkan  investasinya  didaerah.  Khusus  dalam  Restruturisasi  dan  revitalisasi  di bidang  perizinan  Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018 tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  (  Online  Single Submission /OSS ). Sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi  kewenangan  Menteri/Pimpinan  Lembaga,  Gubernur,  atau  Bupati/Walikota  yang dilakukan melalui elektronik  dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Kata Kunci : Pelayanan, perizinan, Pelayanan Publik

## Abstract
The purpose of this writing is to know and study more about Public Services in the Concept of Good Governance,  Application  of  Licensing  Law  in  Indonesia,  Restructuring  of  Licensing  Services  in Indonesia.  State  administrative  (administrative)  law  is  the  law  that  regulates  state  administrative activities.  Namely  the  law  that  regulates  the  administration  of  government  in  carrying  out  its  duties. Administrative Law has developed in an atmosphere when the Government starts to organize society and  in  this  regard  uses  legal  means,  for  example  by  establishing  certain  prohibition  decisions  or  by issuing  licensing  systems.  Because  a  permit  is  a  relationship  between  the  Government  and  the community, the Government in order to improve public services or services to the community and the regional  economy  needs  to  increase  professionalism,  including  structuring  the  licensing  sector  in order  to  improve  public  services  because  licensing  is  an  element  that  is  very  concerned  about  by business people in investing in the region. Particularly in the restructuring and revitalization in the field of  licensing,  the  Government  has  issued  Government  Regulation  Number  24  of  2018  concerning Electronically  Integrated  Business  Licensing  Services  (Online  Single  Submission  /  OSS).  The  OSS system  integrates  all  business  licensing  services  under  the  authority  of  the  Minister  /  Head  of Institutions, Governors, or Regents / Mayors which are carried out electronically and the Presidential Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  91  of  2017  concerning  Acceleration  of  Business Implementation..
Keywords: Services, licensing, public services. Penulis : a drsigitirianto@gmail.com
ISSN: 2355-1550c(online) , 1858-0246(Print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v17i1.1431 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/index

## LATAR BELAKANG
Hukum  Administrasi  Negara  merupakan  hukum  yang  selalu  berkaitan  dengan  aktivitas perilaku administrasi  negara  dan  kebutuhan  masyarakat serta  interaksi  diantara keduanya. Di  saat sistem  administrasi  negara  yang menjadi   pilar   pelayanan   public menghadapi masalah   yang fundamental maka  rekonseptualisasi,  reposisi  dan  revitalisasi  kedudukan hukum  administrasi  negara  menjadi  satu  keharusan  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan good governance.
Sistem  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia  (SANRI)  secara  luas  memiliki  arti  Sistem Penyelenggaraan  Negara  Indonesia  menurut  UUD  1945,  yang  merupakan  sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti  sempit,  SANRI  adalah  idiil  Pancasila,  Konstitusional  –  UUD  1945,  operasional  RPMJ Nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya.
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia secara simultan berinteraksi dengan faktor- faktor fisik, geografis, demografi, kekayaan alam, idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.  Dalam  rangka  pencapaian  tujuan  negara  dan  pelaksanaan  tugas  negara diselenggarakan  fungsi-fungsi  negara  yang  masing-masing  dilaksanakan  oleh  Lembaga Negara yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dengan amandemennya.
Sistem  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  merupakan  bagian  integral  dari  sistem Penyelenggaraan  negara.  Operasionalisasi  dari  semua  ketentuan-ketentuan  dalam  UUD 1945  merupakan  bagian  yang  sangat  dominan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan negara.
Berdasarkan  perspektif  ilmu  hukum  administrasi,  ada  dua  jenis  hukum  administrasi,  yaitu pertama,hukum administrasi umum  (allgemeem deel)  ,  Yakni  berkenaan  dengan  teori  teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi,tidak terikat pada bidang-bidang  tertentu  ,  kedua hukum  administrasi  khusus  (bijzonder  deel)  ,  yakni hukum- hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang , hukum kesehatan dan sebagainya.
Hukum  Administrasi  telah  berkembang  dalam  suasana  manakala  pihak  Pemerintah  mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan.  Lapangan Hukum Administrasi Khusus  adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan  dengan  bidang  tertentu  dari  kebijaksanaan  penguasa  seperti  contoh  hukum atas  tata  ruang  dan  hukum  perizinan  bangunan.  Mengapa  Hukum  Administrasi  Negara belajar  tentang  Perizinan?  Karena  izin  merupakan  suatu  hubungan  antara  Pemerintah dengan  masyarakat  Pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  publik  atau pelayanan  kepada  masyarakat    dan  perekonomian  daerah  perlu  meningkatkan profesionalisme, termasuk penataan bidang perizinan guna meningkatkan pelayanan publik karena  perizinan  adalah  elemen  yang  sangat  diperhatikan  para  pelaku  bisnis  dalam menanamkan investasinya didaerah..

## PERMASALAHAN
1.  Bagaimanakah  Pelayanan Public dalam Konsep Good Governance ?
2.  Bagaimanakah Penerapan Hukum Perizinan  di Indonesia ?
3.  Bagaimanakah  Restrukturisasi Pelayanan Perizinan di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Pedekatan dalam penelitian ini  menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 1 Yuridis  Normatif,  yaitu  pendekatan  yang  menggunakan  konsepsi  legis  positivis. Konsep  ini  memandang  hukum  identik  dengan  norma-norma  tertulis  yang  dibuat  dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai  suatu  sistem  normatif  yang  bersifat  mandiri,  tertutup  dan  terlepas  dari  kehidupan masyarakat yang nyata. 2

## PEMBAHASAN

## 1.  Pelayanan Public dalam Konsep Good Governance
Secara  konseptual  menunjukkan  suatu  proses  yang  memposisikan  rakyat  dapat  mengatur ekonominya.Institusi, sumber sosial dan politik digunakan untuk menciptakan integrasi bagi kesejahteraan rakyat.
Good governance adalah Suatu pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yg sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien,  serta pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN Suatu kondisi yang menjamin tentang adanya proses kesejajaran, kesamaan  dan  keseimbangan  peran  serta,  saling  mengontrol  diantara  komponen pemerintahan, rakyat dan usahawan. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat.
Konsep governance hakekatnya didukung oleh tiga kaki yakni:
1.  Tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik.
2.  Tata  pemerintahan  di  bidang  ekonomi,  meliputi  proses  pembuatan  keputusan  untuk memfasilitasi aktivias ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggaraa ekonomi.
3.  Tata pemerintahan di  bidang  adiminstrasi adalah  berisi  implementasi  kebijakan  yang telah diputuskan oleh institusi politik.
Asas-asas ini disebut sebagai asas-asas pemerintahan yang baik (the general principels of good adminstration/goverment) yaitu:
 Asas  kepastian  hukum  (principels of  legal  certainty),  yaitu  asas  yang  menghendaki dihormatinya hak telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.
 Asas  keseimbangan  (principels  of  proporsionality),  yaitu  asas  yang  menghendaki adanya  keseimbangan  antara  hukuman  jabatan  dengan  kelalaian  atau  kealpaan seorang pegawai.
a.  Azas kesamaan dalam mengambil keputusan.
1 Johnny  Ibrahim,  2006,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang:  Bayumedia Publishing, hlm. 295.
2 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 00,No 0 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
b.  Asas  bertindak  cermat  (principles  of  carefulnes),  yaitu  asas  yang  memperingatkan agar aparatur negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
c.  Asas  motivasi untuk  setiap  keputusan  administrasi  negara  (principels of  motivation) yaitu  asas  yang  menghendaki  agar  setiap  putusan  adminstrasi  negara  diberikan alasan dan motivasi yang cukup dan sifatnya benar.
d.  Asas        jangan  mencampuradukan    kewenangan  (principels  of  nonmixed  of competence)
e.  Asas permainan yang layak (principels of fairplay)
f.  Asas keadilan atau kewajaran
g.  Asas menanggapi pengharapan yang wajar
h.  Asas meniadakan akibat putusan yang batal
i.  Asas perlindungan atas pandangan hidup
j.  Asas kebijaksanaan
k.  Asas penyelenggaraan kepentingan umum
Pelayanan Public digunakan untuk menciptakan kesejahteraan dan pencapaian PAD. Praktik good  governance  dalam  pelayanan  public  mampu  membangkitkan  dukungan  dan kepercayaan  masyarakatPemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  publik  dan perekonomian  daerah  perlu  meningkatkan  profesionalisme,  termasuk  penataan  bidang perizinan guna meningkatkan pelayanan publik karena perizinan adalah elemen yang sangat diperhatikan para pelaku bisnis dalam menanamkan investasinya didaerah.
Hambatan sistem perizinan di Indonesia, setelah dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah:
1.  Belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif.
2.  Banyaknya berbagai instansi yang mengeluarkan izin
3.  Tersebarnya peraturan tentang perizinan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
4.  Diadakannya izin hanya semata-mata dengan tujuan pemasukan bagi pendapatan daerah.
Kelemahan pelayanan publik walaupun otonomi daerah sudah diberlakukan:
1.  Kurang responsif.
2.  Kurang inovatif
3.  Kurang accesible
4.  Kurang koordinasi
5.  Birokratis (khususnya dalam masalah perizinan)
6.  Kurang mendengar rakyat
7.  Tidak efisein
Tingkat pelayanan dan derajat kepuasan masyarakat adalah salah satu ukuran dari efektivitas dan efisiensi dari suatu pelayanan publik.
 Efektivitas adalah ukuran bagaimana suatu kualitas, suatu output itu dihasilkan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, kemudian bagaimana mencapai outcome yang diharapkan.
 Efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara pemasukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Azas-azas pelayanan publik:
 Transparansi
 Akuntabilitas
 Kondisional
 Partisipatif
 Kesamaan hak
 Keseimbangan hak dan kewajiban
Prinsip pelayanan publik;
 Kesederhanaan
 Kejelasan
 Kepastian waktu
 Akurasi
 Keamanan
 Tanggung jawab
 Kelengkapan sarana dan prasarana
 Kemudahan akses
 Kedisiplinan, keramahan, kesopanan
 Kenyamanan
Standar pelayanan meliputi:
§ Prosedur pelayanan
§ waktu penyelesaian
§ Biaya pelayanan
§ Produk pelayanan
§ Sarana dan prasarana
§ Kompetensi petugas pemberi pelayanan Pola penyelenggaraan pelayanan publik
a.  Fungsional; pelayanan yang diberikan ssesuai dengan tugas, ungsi dan kewenangannya.
b.  Terpusat; pelayanan diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan kewenangan.
c.  Terpadu; terpadu satu atap, terpadu satu pintu.
d.  Gugus tugas; petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.
Biaya pelayanan publik, harus memperhatikan:
a.  Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat
b.  Nilai atau harga yang berlaku atas barang dan atau jasa
c.  Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang memerlukan tindakan penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengajuan.
d.  Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Unsur Indeks kepuasan masyarakat sebagai berikut:
a.  Prosedur pelayanan
b.  Persyaratan pelayanan
c.  Kejelasan petugas pelayanan
d.  Kedisiplinan petugas pelayanan
e.  Tanggung jawab petugas pelayanan
f.  Kemempuan petugas pelayanan
g.  Kecepatan pelayanan
h.  Keadilam mendapatkan pelayanana
i.  Kesopanan dan keramahan petugas
j.  Kewajaran biaya pelayanan
k.  Kepastian biaya pelayanan
l.  Kepastian jadwal pelayanan
m.  Kenyamanan lingkungan
n.  Keamanan pelayanan.
Pengawasan penyelenggaraan:
§ Pengawasan Melekat
§ Pengawasan Fungsional
§ Pengawasan Masyarakat
Kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik azas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Menurut  Prajudi  Atmo  Sudirjo 3 menyebutkan  beberapa  persyaratan    yang  harus  dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:
o Efektifitas
o Legitimitas
o Yuriditas
o Legalitas
o Moralitas
o Efisiensi
o Teknik dan teknologi
Setiap penyelenggaraan kenegaraan harus memiliki azas legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Substansi azas legalitas adalah wewenang.
Mengenai wewenang Hanif Nurcholis 4 mengatakan bahwa Wewenang merupakan pengertian dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik didalam hubungan hukum publik.
Kewenangan yang bersumber  dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu:
Atribusi;  pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam suatu perundang-undangan baik yang dilakukan oleh original legislator ataupun delegated legislator
Delegasi: peneyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Mandat;  suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Adrian Sutedi 5

## Tindakan Hukum Pemerintah
3 Prajudi Atmo Sudirjo. (1983). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 17
4 Hanif Nurcholis. (2005). Teori dan Pemerintahan dan Otonomi Daerah,PT Gramedia Media Sarana Indonesia, Jakarta 109
5 Adrian Sutedi. (2010). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika
a.  Tindakan  hukum  adalah  tindakan  yang  berdasar  sifatnya  dan  menimbulkan  akibat hukum.
b.  Tindakan  hukum  administrasi  adalah suatu  pernyataan  kehendak  yang  muncul dari organ administrasi dengan keadaan khusus dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara (Prajudi Atmo Sudirjo ,1983) 6 .
c.  Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau  administrasi  negara  yang  memiliki  tujuan  untuk  menimbulkan  akibat  hukum dibidang pemerintahan atau administrasi negara.
d.  Unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan:
1.  Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai alat kelengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri
2.  Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan
3.  Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dibidang administrasi
4.  Perbuatan tersebut bersangkutan dengan kepentingan negara dan masyarakat
5.  Harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6.  Berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum.
e.  Istilah  Rechtshandeling  atau  tindakan  hukum  berasal  dari  hukum  perdata,  yang kemudian digunakan juga dalam hukum administrasi. Begitu digunakan dalam hukum administrasi negara,  sifat tindakan  hukumnya  memiliki  perbedaan.  Tindakan hukum adminstrasi  berbeda  sifatnya  dengan  tindakan  hukum  perdata,  meskipun  namanya sama.
f.  Tindakan  hukum  administrasi  dapat  mengikat  warga  negara  tanpa  melakukan persetujuan  dari  warga  yang  bersangkutan,  sementara  dalam  tinadakan  hukum perdata  diperlukan  pesesuaian  kehendak  kedua  belah  pihak  atau  diperlukan persetujuan dari pihak yang dikenai tindakan hukum itu.
g.  Pemerintah  daerah  memperoleh  wewenang  dibidang  penerbitan  perizinan  melalui atribusi.  Untuk  dapat  dilihat  ketentuan  UU  No.  12  tahun  2008  tentang  perubahan kedua atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat (1).

## 1.  Penerapan Hukum  Perizinan di Indonesia
Perizinan dalam keputusan hukum administrasi bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilakn peraturan dalam hal kontreo berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sjachran basah)
izin diterapkan oleh pejabat negara.
1.   izin merupakan instrumen pengendalian & alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya.
6 Prajudi Atmo Sudirjo. (1983). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 27
Jurnal Spektrum Hukum Vol 00,No 0 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, final. Menurut Adrian  Sutedi 7 mekanisme  perizinan  &  izin  yang  diterbitkan  untuk  pengendalian  & pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai  alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, disamping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi serta kendala yang disentuh untuk berubah
Pengertian izin
- Arti luas : suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang
- Arti sempit: pembebasan, dispensasi, konsesi.
Pejabat Administratif adalah pejabat yang memberikan perizinan. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau/tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara  izin harus tertulis. Tugas Pemerintah:  adalah    Tugas  mengatur  kepada  masyarakat  agar  mengikuti  cara  yang dianjurkan dan  Tugas untuk memberikan pelayanan umum. Unsur-unsur izin:
- Para pihak
- Objek pengaturan
- Pengesahan
- Pihak yang mengeluarkan
- Jangka waktu (tidak ada izin yang berlalku seumur hidup)
- Untuk apa izin digunakan
- Alasan penerbitan izin; atribusi, delegasi dan mandat.
Izin merupakan suatu bentuk keputusan, unsur unsurnya:
a.  Nama dari organ yang berwenang
b.  Nama dari yang dialamatkan dan nama dari suatu objek tertentu yang dilengkapi alamat.
c.  Kesempatan yang menimbulkan suatu keputusan. Izin-izin pada umumnya merupakan permohonan.
d.  Suatu ikhtisar peraturan perundang-undangan yang cocok.
e.  Penetapan fakta-fakta yang relevan.
f.  Pertimbangan-pertimbangan hukum
g.  keputusan/diktum
h.  Motivasi dalam arti sempit
i.  Pemberitahuan-pemberitahuan lebih lanjut
j.  Penandatangan oleh organ yang berwenang.
Tujuan sistem perizinan
a.  Adanya suatu kepastian hukum
b.  Perlindungan kepentingan umum
c.  Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
d.  Pemerataan distribusi barang tertentu
Konsep  negara  kesejahteraan  erat  kaitannya  dengan peranan hukum  administrasi  negara. Dalam konsep negara kesejahteraan peran negara dan pemerintah semakin dominan. Dalam
7 Adrian Sutedi. (2010). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika
negara  kesejahteraan  adanya  sistem  kesejahteraan  sebagai  hak  sosial  warga  harus diimbangi oleh pertumbuhan  ekonomi dan kesempatan kerja.
Dalam pembukaan Undang Undang Dasar  1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraantelah diamanatkan bahwa:
ü Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa indonesia dan seluruh wilayah teritorial indonesia
ü Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum
ü Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pemberian kewenangan atau kemerdekaan kepada adminstrasi negara dalam sistem Hukum Administrasi Negara  dikenal dengan freies ermessen atau discretionary power.
Aspek hukum dalam pelayanan publik
Pokok pemikiran tentang hukum Menurut  Hars Kelsen 8 , hukum bukan sebagai perintah oleh pihak yang berkuasa tetapi sebagai pengatur penduduk yang berada dalam wilayah tertentu. Hans Kelsen; hukum itu bukan sembarang perintah tetapi suatu perintah yang mengikat dan dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan.
Pokok pemikiran tentang hukum dan fungsi hukum :
Menurut  Atmo  Sudirjo 9 fungsi  hukum  adalah    untuk  memelihara  kebaikan  dan  mencegah kejahatan.  Menurut  Hardiansyah 10 fungsi  mengatur  ( governance ),  distribusi  sumber  daya, safeguard terhadap ekspektasi masyarakat, penyelesaian konflik, ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.
Konsep Dasar Perizinan bahwa untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi,  izin  dan  konsesi.  dispensasi  adalah  keputusan  administrasi  negara  yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak peraturan itu.
Izin  adalah  suatu  keputusan  administrasi  negara  yang  memperkenankan  suatu  perbuatan yang  pada  umumnya  dilarang,  tetapi  diperkenankan  dan  bersifat  konkrit.  Konsesi  adalah suatu  perbuatan  yang  penting  bagi  umum,  teetapi  pihak  swasta  dapat  turut  serta  dengan syarat pemerintah ikut campur.   Menurut Harun 11 izin sebagai instrumen pemerintah yang bersifat  yuridis  preventif,    yang  digunakan  sebagai  sarana  hukum  adminstrasi  untuk mengendalikan perilaku masyarakat.
Izin  merupakan  pengecualian  yang  diberikan  oleh  undang-undang  untuk  menunjukan legalitas  sebagai  suatu  ciri  negara  hukum  yang  demokratis.  Izin  diterapkan  oleh  pejabat negara.  Izin  bersifat  konkret  (objeknya  tidak  abstrak  melainkann  berwujud,  tertentu  dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang telah mempunyai hak untuk
8 Hans Kelsen, pengantar Stanley L. Poulson (2009). Pengantar Teori Hukum, Bandung: Nusa Media, hal 25
9 Prajudi Atmo Sudirjo. (1983). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 30
10 Hardiansyah,  2011,  Kualitas  Pelayanan  Publik,  Konsep,  Dimensi,  Indikator,  dan  Implementasinya,  Gava  Media: Yogyakarta, 50
11 Harun. (2012). Konstruksi Perizinan Usaha Industri Prospektif, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 45
melakukan  suatu  perbuatan  hukum  sesuai  dengan  isinya  yang  secara  definitif  dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).
Menurut Harun 12 dalam konsep hukum perizinan,  sesuatu yang dituju dengan perizinan. a.  Mengarahkan aktivitas tertentu
b.  Mencegah bahaya yang mungkin timbul
c.  Untuk melindungi obyek-obyek tertentu
d.  Membagi benda-benda yang sedikit
e.  Mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas.
Contoh Jenis dan Macam Perizinan
a.  Izin lokasi, izin trayek, izin penggunaan trotoar
b.  Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
c.  Izin gangguan,  izin pemakaian tanah dan bangunan milik pemerintah d.  Surat Izin Usaha Kepariwisataan, izin pembuatan jalan masuk pekarangan e.  Izin reklame, izin penggalian daerah milik jalan
f.  Izin pematangan tanah
g.  Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan dan sejenisnya
h.  Izin pemanfaatan titik tiang pancang reklame, jembata penyebrangan orang dan sejenisnya.
i.  Tanda Daftar Perusahaan
j.  Izin Usaha Perdagangan, izin usaha industri, tanda daftar gudang.
Pemerintahan daerah dalam mengurus kewenangannya mengeluarkan kebijakan berbentuk perda,  keputusan  kepala  daerah,  dan  peraturan  lainnya.  Salah  satu  bentuk  perwujudan kewenangan  tersebut  adalah  perizinan.  Perizinan  sebagai  bentuk  ketetapan  merupakan tindakan  sepihak  dari  administrasi  negara.  Contoh  atribusi  yang  memberikan  kewenangan kepada  administrasi  negara  adalah  pasal  157  UU  No.12/2008,  yang  menentukan  sumber pendapatan daerah:
a.  Hasil pajak daerah
b.  Hasil retribusi daerah
c.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d.  Lain-lain dan PAD yang sah
e.  Dana perimbangan
f.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah

## 2.  Restrukturisasi Pelayanan Perizinan di Indonesia
Restrukturisasi  dan  revitalisasi  pelayanan  perizinan  adalah  berkaitan  dengan  perilaku birokrasi perizinan tidak lepas dari cara pandang Pemda yang lebih melihat izin usaha sebagai sumber pendapatan.
12 Harun. (2011). Model Debirokrasi Perizinan Usaha Dalam Peningkatan Investasi dan Pendapatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Surakarta, HAL 60
Efek bureaucratism merupakan  sisi  buruk  administrasi  pemerintahan  yang  senantiasa dikeluhkan  masayarakat.  Birokrasi  modern  punya  banyak  kesamaan  dengan  model penentuan  harga  oleh  pemerintah  pada  ekonomi  pasar.  Birokrasi  modern  diharapkan melaksanakan  tugasnya  tanpa  dipengaruhi  oleh  penawaran  dan  permintaan.  Ternyata, permintaan  jauh  melampaui  penawaran,  akibatnya  pengawasan  menjadi  lemah.  Akhirnya timbul kecenderungan aparatur menyalahgunakan kekuasaannya.
Salah  satu  cara  menganalisis  ekses  pita-merah  ialah  dengan  mengkaji  karakteristik keterkaitan  kewajiban  politis  antara  birokrasi  pemerintah  dengan  klien  itu,  dapat  diuraikan sebagai berikut:
a.  Sistem yang berdasarkan perkerabatan tradisional  (Traditional Familist- Based System.
b.  Sistem yang berdasarkan pola pelindung-pengikut tradisional (Traditional Patron-Client-Based System)
c.  Sistem modern yang berdasarkan pola atasan-bawahan (Modern Boss- Follower-Based system)
d.  Sistem yang berdasarkan kultur-kewarganegaraan(Civic –Culture-based system)
e.  Sistem birokrasi Indonesia lebih merupakan percampuran antara sistem patron-client dengan sistem atasan bawahan
Efek pita-merah mempunyai ekses:
a.  Bersifat internal, berasal dari birokrasi sendiri.
b.  Pegawai  kurang  percaya  diri  dan  takut  untuk  membuat  keputusan  diluar peraturan  yang  ditetapkan.  Sikap  sangat  patuh  terhadap  keadaan  rutin merupakan mekanisme pertahanan terhadap perasaan tidak aman.
c.  Pada tingkat mikro membawa akibat yang luas, karena birokrasi publik memiliki kekuatan legal konstitusional untuk mengatur sektor swasta.
d.  Merupakan bentuk korupsi pada tingkat teknis operasional.
e.  Menghambat mobilitas dan menghancurkan diniamika.
Kualitas pelayanan birokrasi perizinan dan infrastruktur yang masih buruk merupakan salah satu  konsekuensi  logis  dari  orientasi  kebijakan  publik  yang  lebih  menekankan  pentingnya peningkatan penerimaan pemerintahan daerah dari sisi PAD.
Pengawsan penyelenggaraan pelayanan izin , antara lain:
a.  Menampung  dan  menindak  lanjuti  keluhan  masyarakat  atas  pelayanan publik yang disediakan
b.  Melakukan investigasi pada instansi/badan dilingkungan eksekutif
c.  Memberikan  rekomendasi  tindak  lanjut  pada  pihak-pihak  yang berkompeten bila diperlukan.
Salah satu indikator baik buruknya tingkat pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat ditentukan  oleh  jumlah  keluhan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  terhadap  aparatur pemerintah.  Dibidang  penataan  kelembagaan  perlu  diperhatikan  adalah  perampingan birokrasi pemerintah, untuk mendayagunakan aparatur pemerintah sebaik mungkin. Tujuan
Jurnal Spektrum Hukum Vol 00,No 0 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
utama perampingan birokrasi adalah untuk menempatkan dan memanfaatkan tenaga-tenaga kerja yang ada sesuai dengan proporsinya dan sesuai dengan keahliannya.
Optimalisasi Pengelolaan Pelayanan Publik dan Kendala-Kendalanya
a.  Kebijakan memperbaiki pelayanan publik  perlu membentuk suatu iklim usaha yang dapat meminimalkan risiko berusaha.
b.  Terdapat  dua  risiko  yang  menjadi  patokan  awal,  yaitu  risiko  politis  dan  risiko pengaturan.
c.  Kompetisi dalam pemberian pelayanan dapat menciptakan pelayanan yang efisien d.  Kecenderungan penyalahgunaan kewenangan akan merendahkan mutu pelayanan e.  Harapan  masyarakat  sebagai  pelanggan  memiliki  peranan  yang  besar  sebagai standar perbandingan dalam evaluasi kepuasan maupun kualitas.
Dukungan Pemerintah dalam Peningkatan Pelayanan Publik.
a.  Dukungan  pemerintah  terhadap  pelaksanaan  pelayanan  publik  dapat  diberikan kepada pemberi layanan dalam bentuk subsidi atau kemudahan.
b.  Penataan  kualitas  pelayanan  publik  secara  prima  yang  cepat,  pasti,  mudah,  biaya layak,  transparan  dan  akuntabel,  dengan  program  perbaikan  manajemen,  sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur serta petugas pelayanan publik, dsna pencegahan praktik penyimpangan prosedur pelayanan.
c.  Khusus  dalam  Restruturisasi  dan  revitalisasi  di  bidang  perizinan  Pemerintah  telah menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single Submission /OSS ). Sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan  Menteri/Pimpinan  Lembaga,  Gubernur,  atau  Bupati/Walikota  yang dilakukan melalui elektronik
d.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  91  tahun  2017  tentang  Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Beberapa permasalahan pelayanan publik yang dialami oleh instansi di lingkungan Pemda:
a.  Tingkat kepedulian aparat pemerintah dalam menangani berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan kurang optimal.
b.  Belum dikembangkan penerapan standar prosedur pelayanan yang baku.
c.  Terbatasnya penyelenggaraan diklat-teknis fungsional dibidang palayanan d.  Belum ada kebijakan sistem remunerasi
e.  Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
f.  Belum optimalnya komitmen pemimpin terhadap KKN dan pungli.

## PENUTUP

## a.  Kesmipulan
Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara.  Yaitu  hukum  yang  mengatur  tata  pelaksanaan  pemerintah  dalam  menjalankan tugasnya  .  Hukum  Administrasi  telah  berkembang  dalam  suasana  manakala  pihak
Pemerintah  mulai  menata  masyarakat  dan  dalam  kaitan  itu  menggunakan  sarana  hukum, umpamanya  dengan  menetapkan  keputusan-keputusan  larangan  tertentu  atau  dengan menerbitkan  sistem-sistem  perizinan.  Karena  izin  merupakan  suatu  hubungan  antara Pemerintah  dengan  masyarakat  maka  Pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan publik  atau  pelayanan  kepada  masyarakat    dan perekonomian daerah  perlu  meningkatkan profesionalisme, termasuk penataan bidang perizinan guna meningkatkan pelayanan publik karena  perizinan  adalah  elemen  yang  sangat  diperhatikan  para  pelaku  bisnis  dalam menanamkan investasinya didaerah. Khusus dalam Restruturisasi dan revitalisasi di bidang perizinan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  (  Online  Single  Submission /OSS ). Sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan  Menteri/Pimpinan  Lembaga,  Gubernur,  atau  Bupati/Walikota  yang  dilakukan melalui elektronik  dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

## b.  Saran
Salah satu indikator baik buruknya tingkat pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat ditentukan  oleh  jumlah  keluhan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  terhadap  aparatur pemerintah.  Dibidang  penataan  kelembagaan  perlu  diperhatikan  adalah  perampingan birokrasi pemerintah, untuk mendayagunakan aparatur pemerintah sebaik mungkin. Tujuan utama perampingan birokrasi adalah untuk menempatkan dan memanfaatkan tenaga-tenaga kerja  yang  ada  sesuai  dengan  proporsinya  dan  sesuai  dengan  keahliannya.  Beberapa permasalahan pelayanan publik yang dialami oleh instansi di lingkungan Pemda harus bisa diminimalisir  antara lain Tingkat kepedulian aparat pemerintah dalam menangani berbagai keluhan  masyarakat  terhadap pelayanan  kurang optimal.  Belum dikembangkan penerapan standar  prosedur  pelayanan  yang  baku.Terbatasnya  penyelenggaraan  diklat-teknis fungsional  dibidang  palayananBelum  ada  kebijakan  sistem  remunerasi  Belum  optimalnya pemanfaatan teknologi informasi Belum optimalnya komitmen pemimpin terhadap KKN dan pungli.
Dalam penyusunan Makalah ini penulis tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dan kehilafan oleh sebab itu penulis berharap untuk diberi kritikan dan saran yang membangun guna kesempurnaan makalah ini dan pembuatan makalah selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi.  (2010).  Hukum  Perizinan  Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik,  Jakarta:  Sinar Grafika
Adji Samekto. (2003). Studi Hukum Kritis Terhadap Hukum Modern, Semarang
Agus  Dwiyanto,  dkk  (2006).Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia,  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press
Agus  Dwiyanto.  (2016).  Memimpin  Perubahan  Di  Birokrasi  Pemerintahan  -Catatan  Kritis Seorang Akademisi-, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Agus  Dwiyanto,  dkk.  (2004).Reorientasi  Ilmu  Administrasi  Publik:  Dari  Government  ke Governance, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
Boediono. 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi,Yogyakarta: BPFE
Djenal  Hoesen  Koesoemahadmadja.  (1984).  Pengantar  Hukum  Tata  Usaha  Negara Indonesia, Bandung: Alumni
Hans Kelsen. (2009). Pengantar Teori Hukum, Bandung: Nusa Media
Hardiansyah.  2011.  Kualitas  Pelayanan  Publik,  Konsep,  Dimensi,  Indikator,  dan Implementasinya, Gava Media: Yogyakarta
Harun.  (2011).  Model  Debirokrasi  Perizinan  Usaha  Dalam  Peningkatan  Investasi  dan Pendapatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Harun.  (2012).  Konstruksi  Perizinan  Usaha  Industri  Prospektif,  Surakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Hanif Nurcholis. (2005). Teori dan Pemerintahan dan Otonomi Daerah,PT Gramedia Media Sarana Indonesia, Jakarta 109
Lijan  Poltak  Sinambela,  dkk.  (2005),  Reformasi  Pelayanan  Publik  (Teori,  Kebijakan,  dan Implementasi), Jakarta, Bumi Aksara.
Marbun dan Mahfudz. (1987). Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Jogjakarta: Liberty
Andi Philipus M. Hadjon, dkk. (2008). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Prajudi Atmo Sudirjo. (1983). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Riant  Nugroho  (2015).  Kebijakan  Publik  Di  Negara-Negara  Berkembang,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
.