## Jurnal Qisthosia
: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 1 Nomor  1, Juni  2020

## MENELUSURI PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

## TRACKING THE DEVELOPMENT OF RELIGIOUS JUSTICE IN INDONESIA

## Nuzha Nuzha
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Nuzha@stainmajene.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menelusuri  peradilan  agama  di  Indonesia, Penyelenggaraan  Peradilan  Agama  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Agama   pada  tingkat pertama  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama  pada  tingkat  banding.      Sedangkan  pada  tingkat kasasi  dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Hubungan   antara   praktek   hukum   Islam   dengan   agama   Islam   dapat   diibaratkan dengan  dua  sisi  mata  uang  yang  tak  terpisahkan.    Hukum  Islam  bersumber  dari  ajaran Islam,  sedangkan  ajaran  Islam  adalah  ajaran  yang  dipraktekkan  pemeluknya.  Oleh sebab   itu,   untuk   membicarakan   perkembangan   hukum   Islam   di   Indonesia   erat hubungannya  dengan  penyebaran  agama  Islam  di  Indonesia.    Amat  wajar  jika  kajian kedudukan  hukum  Islam  pra  penjajahan  dilakukan  dengan  asumsi  bahwa  tata  hukum Islam  Indonesia  berkembang  seiring  dengan  sampainya  dakwah  Islam  di  Indonesia. Terdapat  perubahan  yang  cukup  penting  yaitu  reorganisasi  yang  membentuk  Pengadilan Agama  yang  baru  disamping landraad dengan  wilayah  hukum  yang  sama  dan  pengadilan yang menetapkan perkara-perkara  yang masuk dalam lingkungan kekuasaannya.
Kata Kunci : Peradilan Agama; Hukum Islam; Sejarah Peradilan

## Abstract
This paper aims to find out and explore religious courts in Indonesia, the implementation of religious courts is carried out by the Religious Courts at the first level and the Religious High Courts at the appellate level. While at the level of cassation carried out by the Supreme Court. As the highest state court, the relationship between the practice of Islamic law and the Islamic religion can be likened to two inseparable sides of a coin. Islamic law comes from Islamic teachings, while Islamic teachings are teachings that are practiced by its adherents. Therefore, to discuss the development of Islamic law in Indonesia is closely related to the spread of Islam in Indonesia. It is very reasonable if the study  of  the  position  of  pre-colonial  Islamic  law  was  carried  out  with  the  assumption  that  the Indonesian  Islamic legal system  developed along  with  the  arrival of Islamic  da'wah  in  Indonesia. There are changes that are quite important, namely the reorganization that forms a new Religious
Court in addition to landraad with the same legal area and the court that determines cases that fall within its jurisdiction.
Keywords: Religious Courts; Islamic law; History of Justice

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Peradilan  Agama merupakan kekuasan  negara  dalam  menerima,  memeriksa, mengadili,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  perkawinan,  kewarisan, wasiat,  hibah, wakaf, dan shadaqah diantara orang-orang  Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Penyelenggaraan  Peradilan  Agama  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Agama   pada tingkat  pertama  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama  pada  tingkat  banding.      Sedangkan  pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi.
Pengadilan  Agama  merupakan  salah  satu  lingkungan  peradilan  yang  diakui eksistensinya dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman,  merupakan  lembaga  peradilan  khusus  yang  ditunjukan  kepada  umat  Islam dengan  lingkup  kewenangan  yang  khusus  pula,  baik  perkaranya  maupun  para  pencari keadilannya (justiciabel). 1 Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana peradilan agama pada masa awal kemerdekaan sampai dengan pemerintahan orde baru dan pada masa reformasi?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## III. PEMBAHASAN

## Pengertian Peradilan Agama
Di dalam kamus besar bahasa Indonesia Peradilan adalah segala sesuatu  mengenai perkara  pengadilan.    Dalam  ilmu  hukum,  peradilan  dijelaskan  oleh  para  sarjana  hukum indonesia sebagai terjemahan dari rechtspraak dalam bahasa belanda.
1 Sudikno Mertokusumo, Penemuan  Hukum:  Sebuah  Pengantar, (Jogjakarta: Liberty,  1996), h. 1.
Menurut  Mahadi,  peradilan  adalah  suatu  proses  yang  berakhir  dengan  memberi keadilan dalam suatu keputusan, proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara, jadi peradilan tidak bisa lepas dari hukum acara.
Menurut Abdul Gani Abdullah menyimpulkan bahwa peradilan adalah kewenangan suatu  lembaga  untuk  menyelesaikan  perkara  untuk  dan  atas  nama  hukum  demi  tegaknya hukum dan keadilan. 2
Peradilan  Agama  adalah  peradilan  bagi  orang  yang  beragama  Islam. 3 Sedangkan Pengadilan Agama dirumuskan sebagai sebuah lembaga negara dalam struktur pemerintahan Republik  Indonesia  yang  pengaturannya  di  bawah  Departemen  Agama  (kini  di  bawah Mahkamah Agung) dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam. 4 Pengadilan Agama biasa  disebut  dengan  Mahkamah  Syari’ah  yang  berarti  pengadilan  yang  menyelesaikan perselisihan hukum agama. 5

## Sejarah Hukum Islam di Indonesia
Walaupun  merupakan  bagian  integral  syariah  Islam  dan  memiliki  peran  signifi kan,  kompetensi  dasar  yang  dimiliki  hukum  Islam,  tidak  banyak  dipahami secara benar dan  mendalam  oleh  masyarakat,  bahkan  oleh  kalangan  ahli  hukum  itu  sendiri. Sebagian  besar  kalangan  menganggap,  banyak diantara kalangan muslim, menancapkan kesan  kejam, incompatible dan off   to   date dalam  konsep  hukum  Islam. Ketakutan   ini   akan   semakin   jelas   adanya   apabila   mereka   membahas  hukum  pidana Islam,  ketentuan  pidana  potong  tangan, rajam, dan qisash telah off  to  date dan  sangat bertentangan dengan
nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan dalam perkembangan   hukum   pidana   Islam   di   Indonesia,  kedudukan  hukum  perdata  Islam telah   terjalin   secara   luas   dalam   hukum   positif,   baik   hal   itu   sebagai   unsur   yang mempengaruhi  atau  sebagai  modifikasi  norma  agama  yang  dirumuskan  dalam peraturan perundang-undangan keperdataan, bahkan tercakup dalam lingkup hukum  substansial dari UU  No.7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.    Dalam  hukum  Islam  di bidang   pidana   belum  mendapat  tempat  seperti  bidang  hukum  perdata  Islam.    Selain  itu, berbagai  kajian  akademik  yang  ada  seringkali  bersifat  politis  dan  memperlebar  jarak pemahaman hukum pidana positif dengan hukum Islam bidang pidana.   Dalam hal ini, jika keinginan  untuk  menetapkan  hukum  pidana  Islam  maka  yang  harus  dilakukan  secara berkesinambungan  yaitu  dengan  diundangkannnya  hukum  tersebut  di  dalam  peraturan
2 Hasan Bisri, Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.th.), h. 3.
3 Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 1 ayat 1.
4 Hasan Bisri, op.cit., h. 4.
5 Supardin, Materi Hukum Islam, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 88.
negara dan diperlukan legislator yang peduli terhadap hukum tersebut, dalam hal ini umat Islam itu sendiri.
Hubungan  antara  praktek  hukum  Islam  dengan  agama  Islam  dapat  diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.  Hukum Islam bersumber dari ajaran Islam, sedangkan ajaran Islam adalah ajaran yang dipraktekkan pemeluknya. Olehkarena   itu,   untuk   membicarakan   perkembangan   hukum   Islam   di   Indonesia   erat hubungannya  dengan  penyebaran  agama  Islam  di  Indonesia.    Amat    wajar  jika  kajian kedudukan hukum Islam pra penjajahan dilakukan dengan asumsi bahwa tata hukum Islam Indonesia berkembang seiring dengan sampainya dakwah Islam di Indonesia. 6

## Peradilan Agama Pada Masa Kolonial Belanda
Dengan  masuknya  agama  Islam  ke  Indonesia,  maka  tata  hukum  mengalami perubahan.  Hukum  Islam  tidak  hanya  menggantikan  hukum  Hindu  yang  berwujud  dalam hukum  perdata tetapi juga memasukkan pengaruhnya ke dalam berbagai  aspek kehidupan masyarakat  pada  umumnya.  Memasuki  masa  penjajahan,  tiap-tiap  Pengadilan  Negeri diadakan  Pengadilan  Agama  yang  mempunyai  daerah  yang  sama  walaupun  wewenang Pengadilan  Agama  baru  yang  disebut “priesterraad“ ini  dalam  bidang  perkawinan  dan waris,  sesungguhnya staatsblad ini  merupakan  pengakuan  dan  pengukuhan  terhadap pengadilan yang telah ada sebelumnya. 7
Menurut  Supomo, pada masa penjajahan Belanda terdapat lima tatanan peradilan:
1. Peradilan gubernemen terbesar diseluruh daerah Hindia-Belanda.
2. Peradilan pribumi terbesar di luar Jawa dan Madura.
3. Peradilan  swapraja,  tersebar   hampir  di  seluruh  daerah  swapraja,  kecuali  di Pakualaman dan Pontianak.
4. Peradilan  Agama  terbesar  di  daerah-daerah  tempat  berkedudukan  peradilan gubernemen,  dan  menjadi  bagian  dari  peradilan  pribumi  atau  di  daerah-daerah swapraja menjadi bagian dari peradilan swapraja.
5. Peradilan  desa  tersebar  di  daerah-daerah  tempat  berkedudukan  peradilan gubernemen.  Disamping  itu  ada  juga  peradilan  desa  yang  merupakan  bagian  dari peradilan pribumi atau peradilan swapraja.
Dengan  adanya  ketetapan  tersebut  terdapat  perubahan  penting  dalam  Pengadilan Agama pada waktu itu yaitu:
6 Hasan Bisri, op.cit., h. 6.
7 A.  Hasyim, Sejarah   Masuk   dan   Berkembangnya   Islam   di   Indonesia, (Bandung:  Al-Ma’arif, 1989), h. 35.
a. Reorganisasi  pada  dasarnya  membentuk  Pengadilan  Agama  yang  baru  disamping landraad (pengadilan  negeri)  dengan  wilayah  hukum  yang  sama,  yaitu  rata-rata seluas wilayah kabupaten.
b. Pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya.
c. Pengadilan  Agama  mendasarkan  keputusannya  kepada  hukum  Islam  sedangkan landraad mendasarkan  keputusannya  kepada  hukum  adat.  Wewenang  Pengadilan Agama  di  Jawa  dan  Madura  berdasarkan  ketentuan  baru  dalam  pasal  2a,  yang meliputi perkara-perkara sebagai berikut:
1. Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
2. Perkara-perkara tentang, pernikahan, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantara hakim agama Islam.
3. Menyelenggarakan perceraian
4. Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan ( ta’liq al-thalaq ) telah ada.
5. Perkara mahar atau maskawin.
6. Perkara tentang keperluan kehidupan istri yang wajib diadakan oleh suami. Namun  perkara  tersebut  tidak  sepenuhnya  menjadi  wewenang  dari  Pengadilan
Agama.  Dalam perkara-perkara tersebut apabila terdapat tuntutan untuk pembayaran dengan uang maupun harta benda atau pun dengan barang tertentu, maka harus diperiksa atau diputus oleh landraad (Pengadilan Negeri). 8
Pengaruh  yang  ditimbulkan  hukum  kolonial  Belanda  yakni  di  satu  sisi  dikatakan berdampak  positif  dan  di  sisi  lain  berdampak  negatif.  Dampak  positif  yang  penulis maksudkan  adalah  sejarah  peradilan  agama  telah  membawa  proses  yang  sangat  penting terhadap  terbentuknya  beberapa  peraturan  yang  terkait  dengan  kemajuan  dan  kekuatan peradilan  agama  di  negara  Pancasila  ini.  Tanpa  adanya  beberapa  dasar  hukum  yang  telah ditetapkan pada zaman kolonial Belanda, maka sejarah peradilan agama tidak mempunyai dasar hukum yang menggambarkan kondisi peradilan agama pada zaman penjajahan yang pada akhirnya dapat membentuk undang-undang.
Sedangkan dampak negatif yang telah ditimbulkannya pemerintah kolonial Belanda adalah bahwa umat Islam pada zaman tersebut sangat dibatasi ruang lingkupnya dan bahkan boleh dikatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak setuju terhadap adanya Peradilan
8 Supomo, Sejarah Politik Hukum Adat , (Jakarta: Pradya Paramita, 1982), h. 20-21.
Agama,  hanya  saja  kehadiran  pemerintah  kolonial  Belanda  mempunyai  target  utama  di antaranya mengeruk hasil kekayaan bumi Nusantara dan untuk memperlancar tujuan utama para  penjajah,  maka  mereka  memberikan  jalan  sedikit  demi  sedikit  terhadap  keberadaan Peradilan Agama.
Oleh  sebab  itu,  keberadaan  hukum  Islam  pada  awal  kedatangan  VOC  nyaris  tidak berubah  seperti  masa  kerajaan  Islam,  rakyat  berhak  mempraktekkan  hukum  Islam dan  pemerintahan  kerajaan  Islam  masih  mempunyai  wewenang  legislatif. Selain faktor di  atas,  penyebab  utama  kebijakan  toleransi  praktek  hukum  Islam  di  Indonesia adalah,  perhatian  utama  penjajah  terhadap  Islam  hanya  bersifat  temporal  dan kasuistik, yaitu  pada  saat  muncul  alasan  untuk  mencemaskan  pengacau  ketertiban  melalui  peristiwa keagamaan.
Sikap   toleransi   di   atas,   pelan   tapi   pasti   kemudian   berakhir   seiring   dengan diterimanya octrooi oleh VOC dari staten general pada tahun 1602.  Dalam pasal 35 octrooi tersebut,  VOC mendapat  kekuasaan untuk mengangkat officieren  van justitie. Pada waktu pengangkatan dari gouverneur  general (wali negeri) yang pertama serta Dewan Hindia pada tanggal  27  November  1609.    Dewan  ini   juga  diperintahkan  menengahi  perkara perdata  maupun  pidana.
Oleh   sebab   itu,   beberapa   wilayah   VOC   di nusantara  memberlakukan  unifikasi hukum walaupun pada perkembangan selanjutnya unifikasi hukum tersebut gagal. Sebagai akibat  dari  kegagalan  tersebut,  pada  tahun  1642  VOC  mengukuhkan  statuta  Batavia  dan memberikan  legitimasi  yuridis  praktek  pembagian  waris  Islam  masyarakat  Indonesia.
Pengakuan
tersebut kemudian diikuti dengan pengakuan  praktek  hukum  Islam  di  daerah  lain,  yaitu  praktek  hukum  Islam masyarakat Bone dan Gowa di Sulawesi Selatan. 9
Menurut  Bustanul  Arifin,  pelembagaan  Peradilan  Agama  di  Indonesia  adalah berdasarkan  keputusan  raja  No.  24  Tanggal  19  januari  1882  yang  di  undangkan  dalam Staatsblad (Stb) 1882 No. 152, merupakan akhir intervensi politik terhadap hukum agama Islam  karena  ia  membahayakan  praktik  hukum  kolonial  Belanda  yang  sangat  jelas bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  Belanda  memang  tidak netral terhadap urusan agama terutama terhadap Islam. Hal ini bisa di pahami dari kombinasi kontradiktif  belanda  dimana  di  satu  sisi  Belanda  sangat  takut  terhadap  ancaman pemberontakan  kaum  Islam  fanatik  fundamentalis  dan  juga  adanya  harapan  yang  sangat
9 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta: LP3S, 1985), h. 14.
berlebihan  dimana  belanda  sangat  optimistis  akan  keberhasilan  upaya  kristenisasi  yang diharapkan akan segera menyelesaikan persoalan yang ada.
Semenara  itu  disisi  lain  menurut  Lev,  pelembagaan  peradilan  bisa  dikatakan merupakan sebuah simbol dari kekuasaan hukum Islam (meskipun rapuh) dimana golongan ningrat  telah  lama  berusaha  untuk  menghapuskanya.  Di  lain  pihak  Belanda  menganggap bahwa  pelembagaan  Peradilan  Agama  ini  merupakan  “jasa  baik”    nya  untuk  meluruskan praktek “peradilan” yang saat itu berjalan tidak lain untuk memelihara stabilitas kekuasan politik Belanda.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  sebelum  adanya  Stb.  No.  152,  praktek  peradilan berjalan  dalam  bentuk  dan  wadah  yang  sangat  sederhana  atau  tradisisional.  Persidangan dilaksanakan  menurut  keperluan  warga  setempat.  Pelaksaanya  juga  hanya  dilakukan  oleh orang-orang yang dianggap mengerti tentang ilmu-ilmu agama. Ini berarti bahwa pada saat itu untuk menjadi hakim yang di legitimasi oleh warga, hanya diperlukan keahlian di bidang keagamaan. Pengangkatanya pun tidak memerlukan prosedur administratif dan datang dari atasan, dimana dengan sendirinya kontrol terhadap hasil keputusan para hakim sulit untuk dilaksanakan,  padahal  memungkinkan  terjadinya  perbedaan  dalam  penyelesaian  terhadap masalah yang serupa. Konsekuensi negatifnya adalah timbul ketidakpuasan dalam menerima putusan  yang  kemudian  berlanjut  dengan  sengketa  atau  bahkan  mengabaikan  keputusan hakim.
Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa Peradilan Agama dengan evolusinya adalah merupakan imlplementasi politik semenjak dikeluarknya Stb. No. 152, sampai proses di undangkanya UU No. 7 tahun 1989. Stb. 1882-152 itu sendiri belum memenuhi struktur masyarakat Indonesia pada saat itu.  Para pejabat Peradilan Agama pada saat itu tidak lebih dari “beamte”, yakni  petugas  yang  kepadanya  di  bebankan  tugas-tugas  yang  bentuknya kurang  jelas  akan  tetapi  mempunyai  kedudukan  yang  terhormat  dalam  pertanggung jawabanya,  disamping  karena  kurang  terdidik  dan  terlatihnya  mereka  dalam  penanganan Peradilan Agama.
Peradilan Agama sampai Jepang hengkang sejak adanya reorganisasi dengan Stb. No. 152  secara  organisatoris  tidak  berubah.  Ia  tidak  berdiri  sejajar  dengan  Peradilan  Umum. Putusan Peradilan Agama tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya fiat eksekusi dari badan peradilan umum.
Pada tahun 1922 di bentuk badan yang bertugas mencari jalan agar peradilan agama menjadi  lebih  baik  menurut  pandangannya.  Komisi  tersebut  berhasil  membuat  beberapa kesimpulan penting, meliputi:
a.    Kasus-kasus  yang  dimasukkan  dalam  Peradilan  Agama  hanya  kasus-kasus  yang dianggap erat kaitanya dengan hukum  Islam, dan kasus-kasus yang berhubungan dengan  keabsahan  perkawinan,  perceraian,  mahar  dan  kewajiban  suami  untuk menafkahi istrinya.
b. Peradilan Agama yang terdiri atas ketua dan anggota-anggota yang punya hak suara, selanjutnya  harus  terdiri  atas  seorang  hakim  saja.  Hal  ini  berkenaan  dengan kekuasaan Qodhi . Hakim harus dibantu oleh dua orang penasehat yang ahli dalam hukum islam.
c.   Untuk menghindari hal-hal  yang kurang adil  dan  meninggikan Peradilan Agama, hakim harus menerima gaji dari bendahara negara.
d.    Pengadilan  Banding  (Mahkamah  Tinggi  Islam/ Hor  Voor  Islamietische  Zaken ) ditetapkan kembali untuk menangani kasus-kasus dari Peradilan Agama.
Menurut Benda, laporan dari komisi tersebut membuat golongan Islam tidak merasa nyaman. Menurut mereka yang menjadi persoalan adalah inti dari usulan komisi tersebut dan tindakan perundang-undangan selanjutnya yang menyangkut wewenang Peradilan Agama. Walaupun Mahkamah Tinggi Islam sebagai Pengadilan Banding akan diberlakukan sebagai jaminan  rasa  keadilan,  keberagamaan  mereka  yang  tidak  surut  dengan  perselisihan  harta benda  yang  menyangkut  wakaf  dan  warisan  kepada “landraad” .  Selain  alasan  ekonomi, menurut  Lev,  bagi  mereka  jika  usulan  ini  diberlakukan,  pada  dasarnya  jika  reorganisasi Peradilan Agama itu dapat diberlakukan tanpa di anggap menentang dasar-dasar keimanan, maka pembaruan wewenang mengadili perkara waris dan wakaf   jelas-jelas adalah bentuk penolakan terhadap keadaan yang telah dimenangkan Islam.
Usulan dari komisi tersebut kemudian dijadikan rekomendasi untuk Stb. 1931 tentang Peradilan  Agama dengan beberapa peraturan baru, tetapi  tidak dapat  dilaksanakan dengan alasan  finansial,  akan  tetapi  ini  tidak  menutup  kemungkinan  karena  ketidak  setujuan kalangan Islam saat itu.
Pada  tahun  1937  akhirnya  dibuatlah  sebuah  peraturan  baru  (  Stb.  1937  No.  116) dengan mencantumkan pasal-pasal yurisdiksinya. Saat itu ditetapkan pula Mahkamah Tinggi Islam dan pemindahan wewenang mengadili perkara waris kepada Pengadilan Negeri (Pasal 7 S.1937 No. 116 dan 610), serta di berlakukanya ordonansi perkawinan dengan pencatatan perkawinan di catatan sipil. Kerapatan Qodhi besar untuk daerah Kalimantan Selatan (Pasal 19 Stb. 1937 No. 639 dan 63). Sedangkan bagi daerah di luar Jawa Madura dan Kalimantan Selatan  masalah  Peradilan  Agama  diserahkan  kepada  penguasa  dan  masyarakat  setempat yang merupakan bagian dari Pengadilan Adat dan Sultan .
Peradilan Agama Pada Masa Penjajahan Jepang
Hanya sekitar empat puluh bulan lebih dari Maret 1942 sampai Agustus 1945, bekas jajahan Hindia Belanda hidup di bawah penguasaan Jepang. Meski dengan waktu yang sangat singkat, sejarah mencatat bahwa penguasaan Jepang merupakan masa-masa traumatik yang secara mendasar mempengaruhi banyak aspek kehidupan bangsa Indonesia.
Disadari ataupun tidak, pada tahap-tahap akhir penjajahan  (ketika kekuatan militer semakin memburuk) politik Jepang perlahan memberikan konsesi-konsesi yang lebih besar kepada  Indonesia.  Jepang  tampaknya  membentuk  poltitk  kolonial  yang  luwes,  terutama dengan pertimbangan-pertimbangan dan strategi jangka pendek. Para pemimpin Islam pada saat  itu  melihat  adanya  kesempatan  memperoleh  hak-hak  yang  pernah  hilang  pada  tahun 1920 dan 1930 dan bahkan mungkin lebih dari itu.
Jepang secara mengejutkan dapat membuktikan pemahamannya yang baik terhadap pososi  dan  pengaruh  kelompok-kelompok  elit  yang  saling  bersaing  satu  sama  lain,  dan dengan  sangat  mahir  memanipulasikan  kelompok-kelompok  ini  demi  kepentingannya. Sampai pada kesimpulan ini kita harus melihat bahwa Jepang pada mulanya beranjak dari konservatisme yang melekat dalam kontrol kolonial Jepang. Dengan demikian pada dasarnya dalam kaitannya dengan Peradilan Agama tidak ada yang cukup berarti sampai dibentuknya Departemen  Agama  yang  dulu  bernama  Kementrian  Agama  pada  tanggal  3  Januari  1946 sebagai bukti langsung bahwa Indonesia bukanlah Negara Islam dan bentuk dari kompromi antara kalangan Priyai nasionalis di satu pihak dan Islam nasionalis di pihak lain.
Bahkan  sebagai  lanjutan  dari  cepatnya  perubahan  politik  dan  sikap  “mentolerir” Jepang, pertentangan-pertentangan politik pada saat itu semakin tajam, paling tidak, saat itu telah  terbentuk  secara  organisatoris  keinginan  untuk  menghapuskan  Peradilan  Agama  dan melimpahkan wewenang mengadilinya pada Peradilan Umum.
Puncak  pertentangan  ini  tampak  semakin  jelas  ketika  proses  pembentukan  dasar negara Republik Indonesia. Pertentangan-pertentangan semacam ini selain memang telah ada sebelum Jepang datang, sebenarnya merupakan hasil maksimal dari proses Devide et Impera yang dilakukan Jepang untuk memperkuat kedudukanya, walaupun akhirnya Jepang harus merelakan sistem Check and Balance berakhir sebagai akibat bentuk tumbuh suburnya rasa kebangsaan  Indonesia  pada  umumnya  dan  pemberian  fasilitas  yang  berbeda  terhadap golongan  elit  Indonesia.  Namun,  karena  Islam  telah  begitu  lama  berada  di  Indonesia  dan harapan semakin kuatnya pendudukan dengan merangkul golongan Islam terutama dengan memperhatikan masyarakat pedesaan. Jepang memberikan “perluasan” bagi Islam sepanjang kesemuanya itu menguntungkan Jepang.
Seperti  halnya  Masyumi  yang  berdiri  pada  bulan  November  1943,  merupakan kemenangan  politik  Jepang  terhadap  Islam.  Dan  memang  benar  secara  resmi  Masyumi
sebagaimana pendahulunya diminta untuk  menarik diri dari  jenis  politik manapun. Dalam hal  ini  ada  dua  alasan: Pertama :  orang  Jepang  meningkatkan  perwakilan  Islam  di  dalam organ-organ  politik  yang  didirikannya. Kedua :  tugas-tugas  yang  diberikan  kepada oerganisasi  baru  itu  terutama  yang  diberikan  kepercayaan  secara  pribadi  kepada  anggota- anaggota, ribuan Kyai dan Ulama, di tingkat desa sampai batas-batas yang jauh merupakan usaha politik para excellence .  Dalam kenyataannya dia menjamin kekuatan muslim yang tak ada  tandingannya  dan  berlangsung  lama  di  arena  politik  Indonesia. Ketiga :  Masyumi diberikan tempat utama dalam mekanisme pusat Djawa hokokai (himpunan kebaktian rakyat atau organisasi pelayanan rakyat di Jawa). Tanpa kehilangan kebebasan organisasinya. Oleh karena  itu  ketua  Masyumi  Hasyim  ‘Asyari  dan  Ir.  Soekarno  diangkat  sebagai  penasehat utama  ( komon )  bagi genseikan (Kepala  Pemerintahan  Militer)  yang  mempelajri hokokai sedangkan Mas Mansur dan Mohammad Hatta bertanggung jawab terhadap masalah dalam Negeri  umum  di  pusat.  Dengan  kata  lain  sebenaranya  Masyumi  menjadi  bagian  dari pemrintahan Jepang (Benda, 1980:185)
Perkembangan-perkembagan  selanjutnya  sepanjang  berkaitan  dengan  Islam tampaknya  menjadi  isu  sentral  sampai  menjelang  deklarasi  yang  penuh  dengan  kisah. Disamping semakin tajamya pertentangan politik dan proses pemenuhan “janji-janji” yang diberikan  Jepang,  tampaknya  dipenuhi  masalah  krusial  yaitu  pertentangan  politik  antar golongan elit Indonesia, yang masing-masing merasa merasa berhak untuk memutuskan.

## Peradilan  Agama  Pada  Masa  Awal  Kemerdekaan  sampai  dengan  Pemerintahan  Orde Baru
Setelah dibentuknya Departemen Agama dengan melakukan konsolidasi atas seluruh administrasi lembaga-lembaga  Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional.
Adapun  kekuasaan  Pengadilan  Agama  menurut  ketetapan  pasal  4  Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri dan semua  perkara  yang  menurut  hukum  yang  hidup  diputus  menurut  hukum  agama Islam.
2. Pengadilan  Agama  tidak  berhak  memeriksa  perkara-perkara  tersebut  dalam  ayat  1 jika untuk perkara berlaku lain dari pada hukum agama Islam. 10
Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung Islam Tinggi yang  telah  ada  berlaku  berdasarkan  aturan  peralihan.  Berselang  tiga  bulan  berdiri Departemen  Agama  yang  dibentuk  melalui  keputusan  pemerintah.    Setelah  Pengadilan
10 Ahmad Amrullah, Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional  Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press , 1996), h. 28.
Agama  diserahkan  pada  Departemen  Agama  masih  ada  pihak  tertentu  yang  berusaha menghapuskan keberadaan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama selanjutnya ditempatkan dibawah tanggung jawab jawatan urusan agama. 11
Dengan  demikian  secara  singkat  dapat  disebutkan  bahwa  pada  periode  1945-1966 terdapat  empat  lingkungan  peradilan  yaitu:  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat lingkungan tersebut bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh, melainkan masih dapat intervensi dari kekuasan lain.
Pada  masa  orde  baru  kekuasaan  dari  lembaga  peradilan  (yudikatif)  mengalami perkembangan yang signifikan yaitu dengan diundangkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok  kekuasaan  kehakiman  yang  mana  dalam  undang-undang  ini,  kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yang ada yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang semuanya berada dibawah Mahkamah Agung. 12

## Peradilan Agama Pada Masa Reformasi
Dalam  Pasal  1  Undang-undang  menyatakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia. Penyelenggaraannya sebagaimana dalam Pasal 1 itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,  lingkungan  Peradilan  Militer  dan  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Dengan  demikian,  terjadi  peningkatan  independensi  kekuasaan  kehakiman  dengan tuntutan  reformasi  dibidang  kekuasaan  yang  menghendaki  kekuasaan  kehakiman  benar- benar merdeka bebas dari campur tangan kekuasaan lain.
Dengan demikian pada masa reformasi ini, khususnya setelah berlangsungnya proses amandemen  terhadap  UUD  1945  terdapat  dua  lembaga  yang  memegang  kekuasaan kehakiman (yudicial  power) yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Undang- Undang  nomor  7  ini  disahkan  dan  diundangkan  tanggal  29  Desember  Tahun  1989 ditempatkan dalam lembaran Negara RI No. 49 Tahun 1989 dan tambahan dalam lembaran negara nomor 3400. Isi dari UU No. 7 Tahun 1989 terdiri atas tujuh bab, meliputi 108 pasal.
11 Ibid., h. 30.
12 Ibid., h. 33.
Ketujuh bab tersebut  adalah ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, hukum acara, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. 13
Perubahan  pertama,tentang  dasar  hukum  penyelenggaraan  peradilan,  sebelum  UU No.  7  tahun  1989  berlaku  dasar  penyelenggaraan  peradilan  beraneka  ragam.  Sebagian merupakan  produk  pemerintahan  Belanda,  dan  sebagian  merupakan  produk  pemerintah Republik Indonesia. Sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 semua peraturan perundang- undangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Perubahan kedua, tentang kedudukan pengadilan. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 kedudukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sejajar dengan pengadilan dalam  lingkungan  peradilan  lainnya,  khususnya  dengan  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan umum.
Perubahan  ketiga,  tentang  kedudukan  hakim.  Menurut  ketentuan  pasal  15  ayat  1, hakim  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  presiden  selaku  kepala  negara  atas  usul  menteri agama  berdasarkan  persetujuan  Mahkamah  Agung.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  hakim memiliki kebebasan untuk membuat putusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh pihak lainnya.
Perubahan keempat, tentang wewenang pengadilan. Menurut ketentuan pasal 49 ayat 1,  Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan perkara-perkara untuk orang Islam.
Perubahan kelima, tentang hukum acara. Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama  adalah  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  pada  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.
Perubahan keenam, tentang penyelenggaraan administrasi peradilan. Di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ada dua jenis administrasi yaitu, administrasi peradilan dan administrasi umum.
Perubahan ketujuh, tentang perlindungan terhadap wanita. Ketentuan tidak berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan tidak pula dihapuskan. 14
Kekuasaan  eksekutif  salah  satu  contoh  bahwa  pembinaan  secara  organisatoris, administratif dan finansial berada ditangan eksekutif. Mahkamah Agung hanya melakukan pembinaan  terhadap  empat  lingkungan  peradilan  secara  teknis justicial. Masuknya  pihak
13 Satjipto
Rahardjo,
Beberapa   Pemikiran   tentang   Ancangan   Antar   Disiplin   dalam   Pembinaan   Hukum  Nasional, (Bandung: BPHN, 1985), h. 7.
14 Ibid., h. 9-10.
eksekutif  dalam  kekuasaan  kehakiman  disinyalir  sebagai  salah  satu  sebab  mengapa kekuasaan kehakiman dinegeri ini tidak independen sebagaimana seharusnya.
Oleh  karena  itu  banyak  muncul  tuntutan  dari  berbagai  pihak  agar  kekuasaan kehakiman  harus  bersifat  independen,  salah  satunya  adalah  dalam  hal  mekanisme pembinaannya.  UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  pokok-pokok  kekuasaan  kehakiman merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap (double roof system).
Sistem  peradilan  satu  atap  adalah  suatu  kebijakan  yang  potensial  menimbulkan implikasi,  baik  yang  diharapkan  maupun  yang  tidak  diharapkan.  Implikasi  yang  perlu diantisipasi dengan adanya sistem antara lain:
1. Ditinjau dari ajaran Trias politika dengan satu atap, pemisahan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan legislatif dan eksekutif menjadi lebih murni.
2. Satu  atap  juga  dapat  menimbulkan  konsekuensi  pertanggung  jawaban  kekuasaan kehakiman,  selain  harus  bertanggung  jawab  secara  teknis justicial juga  secara administratif.
3. Ada  kekhawatiran  sistem  satu  atap  justru  akan  melahirkan  kesewenang-wenangan pengadilan  atau  hakim,  karena  dengan  satu  atap  tidak  ada  lagi  lembaga  lain  yang mengawasi perilaku hakim.
4. Dalam  praktiknya  pengawasan  terhadap  hakim  yang  nakal  menjadi  sulit  karena urusan gaji dan administrasi berada di Departemen Kehakiman.  Sistem satu atap akan lebih baik ketika diiringi oleh keberadaan Komisi Yudisial.
5. Satu atap akan mempersingkat berbagai urusan dan memudahkan komunikasi. 15
Sementara  terhadap  Mahkamah  Konstitusi  segala  hal  yang  terkait  dengan pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  menjadi  wewenang  secara  internal.  Adapun  mengenai Mahkamah  Konstitusi  ini  diatur  dalam  UU  No.  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi.
Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat  lembaga Negara lain yang  berhubungan  dengan  kekuasan  kehakiman  yaitu  Komisi  Yudisial,  yang  mempunyai tugas  dan  kewenangan  antara  lain  melakukan  seleksi  calon  Hakim  Agung  dan  menjadi pengawas terhadap kinerja hakim secara keseluruhan.
Dengan demikian, sistem peradilan yang ada di negara kita telah memadai, sehingga yang  terpenting  untuk  saat  ini  adalah  membangun  moral  dari  aparat  penegak  hukum  itu sendiri.  Termasuk  di  dalamnya  dapat  ditempuh  melalui  jalur  pendidikan  hukum  yang menekankan  pada  aspek  pengetahuan (knowledge) ,  keahlian (skill), dan  nilai (values).
15 Ibid., h. 12.
Sehingga para calon penegak hukum yang dihasilkan nantinya di samping memiliki keahlian di bidang hukum juga menjunjung tinggi moral dan etika.
Termasuk dalam hal ini Peradilan Agama yang telah memiliki kompetensi selain di bidang hukum  keluarga  juga  hukum  perdata  lain  dalam  hal  ini  yang  berkaitan  dengan  ekonomi syariah.    Sehingga  dengan  sistem  satu  atap  ini,  maka  diperlukan  SDM  hakim  Pengadilan Agama yang benar-benar menguasai bidang ini. 16

## IV. PENUTUP

## Kesimpulan
Di  dalam kamus  besar bahasa  Indonesia peradilan adalah segala  sesuatu  mengenai perkara  pengadilan.    Dalam  ilmu  hukum,  peradilan  dijelaskan  oleh  para  sarjana  hukum Indonesia  sebagai  terjemahan  dari rechtspraak dalam  bahasa  Belanda.  Menurut  Mahadi, peradilan  adalah  suatu  proses  yang  berakhir  dengan  memberi  keadilan  dalam  suatu keputusan,  proses  ini  diatur  dalam  suatu  peraturan  hukum  acara,  jadi  peradilan  tidak  bisa lepas dari hukum acara. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam. Sedangkan Pengadilan Agama dirumuskan sebagai sebuah lembaga negara  dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya di bawah Departemen Agama (kini di bawah Mahkamah Agung) dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam. Pengadilan Agama  biasa  disebut  dengan  Mahkamah  Syari’ah  yang  berarti  pengadilan  yang menyelesaikan perselisihan hukum agama.
Hubungan  antara  praktek  hukum  Islam  dengan  agama  Islam  dapat  diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.  Hukum Islam bersumber dari ajaran Islam, sedangkan  ajaran  Islam  adalah  ajaran  yang  dipraktekkan  pemeluknya.  Oleh sebab   itu,   untuk   membicarakan   perkembangan   hukum   Islam   di   Indonesia   erat hubungannya  dengan  penyebaran  agama  Islam  di  Indonesia.    Amat  wajar  jika  kajian kedudukan hukum Islam pra penjajahan dilakukan dengan asumsi bahwa tata hukum Islam Indonesia  berkembang  seiring  dengan  sampainya  dakwah  Islam  di  Indonesia.    Terdapat perubahan yang cukup penting yaitu reorganisasi yang membentuk Pengadilan Agama yang baru  disamping landraad dengan  wilayah  hukum  yang  sama  dan  pengadilan  yang menetapkan  perkara-perkara   yang  masuk  dalam  lingkungan  kekuasaannya.  Sejarah terbentuknya  Peradilan  Agama  di  Indonesia  sangat  panjang  dan  banyak  mengalami
16 Mukti Arto, Mencari Keadilan, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 11.
perubahan  sebelum  menjadi  seperti  yang  sekarang  ini,  dimulai  dari  masa  sebelum pemerintahan Belanda sampai Indonesia merdeka.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah, Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Siitem Hukum Nasional Indonesia,  Jakarta:
Gema Insani Press , 1996.
Arto, Mukti, Mencari Keadilan, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001. Bisri, Hasan, Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.th.
Hasyim, Sejarah  Masuk  dan  Berkembangnya  Islam  di  Indonesia, Bandung: Al-Ma’arif, 1989.
Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar , Jogjakarta: Liberty,  1996. Rahardjo, Satjipto, Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Islam , Bandung: BPHN, 1985.
Suminto, Aqib, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: LP3S, 1985. Supomo, Sejarah Politik Hukum Adat , Jakarta: Pradya Paramita, 1982.
Supardin, Materi Hukum Islam, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.