## JPEB
Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 5 (1), 2020, Hal: 103 - 121
http://www.jpeb.dinus.ac.id
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK
Moeljono
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang Jalan Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang, Indonesia Corresponding Author : sastro@usm.ac.id
Diterima: Juli 2019; Direvisi: Desember 2019; Dipublikasikan: Maret 2020

## ABSTRACT
This study aimed to analyze the influence of ROA, Leverage, size, tax loss carry forwards, institutional ownership, and the risk companies against tac avoidance. Tax avoidance is a dependent variable in this study. Tax avoidance is measured by effective cash rate (CETR). The independent variables studied were ROA, Leverage, size of the company, tax loss carryforwards, institutional ownership, and the risk companies. This study using purposive sampling  method  with  a  sample  30  companies  losted  in  the  Indonesia  Stock  Exchange  in  2011–2018.  Data analysis was performed with the classical assumption and hypothesis testig with multiple linier regression method. The results of this study indicate that the ROA, Leverage, size, tax loss carry forwards, institutional ownership, and the risk companies significant negative effect on tax avoidance..
Keywords: Return On Assets (ROA); Leverage; Size Of The Company; Tax Loss Carryforwards; Institutional Ownership; The Risk Companies

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Penghindaran pajak diukur dengan ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi  rugi  fiskal,  kepemilikan  institusional,  dan  risiko  perusahaan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode purposive sampling dengan sampel 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 – 2018. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ROA, leverage ukuran  perusahaan,  kompensasi  rugi  fiskal, kepemilikan institusional dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Kata  Kunci:  ROA;  Leverage;  Ukuran  Perusahaan;  Kompensasi  Rugi  Fiskal;  Kepemilikan  Institusional; Risiko Perusahaan

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  pendapatan  utama  bagi  negara,  dimana  pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak, (Alabede dkk, 2011). Sesuai dengan UU No. 16 / 2009, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran atau setoran wajib warga negara kepada negara, oleh orang pribadi atau badan  usaha  yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan serta tidak ada penghargaan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara  bagi sebesar-besarnya  kesejahteraan rakyat. Pajak sebagai sumber pendapatan negara akan memberi manfaat untuk digunakan membiayai pengeluaran negara ( fungsi budgetair ), yaitu  sebagai  penggerak  roda  pemerintahan  dan  membiayai  pelaksanaan  pembangunan nasional  dan  penunjang  kegiatan  perekonomian  juga  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi,  melalui  penyedia fasilitas umum bagi masyarakat ( fungsi regulator )  (Mardiasmo, 2013).
Salah satu obyek pajak di Indonesia adalah Wajib Pajak Badan (perusahaan). Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan selama ini telah berperan besar bagi kehidupan berbangsa dan  bernegara.  Kegiatan  perusahaan  telah  menjadi  komponen  terbentuknya  struktur perekonomian  negara.  Perusahaan  menyerap  faktor-faktor  produksi  yang  disediakan  oleh rumah  tangga  dan  masyarakat  kemudiah  diolah  menjadi  barang-barang  atau  jasa  produksi yang  di  komsusi  oleh  masyarakat.  Dalam  perekonomian  keinginan  perusahaan  adalah mengolah  sumber  daya  faktor-faktor  produksi  yang  tersedia  di  masyarakat  dan  kepuasan perusahaan adalah maksimalisasi laba.
Perusahaan selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pajak  negara.  Sehingga  keberadaanya  sangat  diperlukan  dan  dibutuhkan  oleh  negara  dan masyarakat.  Namun,  kepuasan  dalam  memaksimalisasi  laba  oleh  perusahaan  berkurang karena  adanya  kewajiban  membayar  pajak  kepada  negara.  Kondisi  tersebut  menciptakan terjadinya konflik kepentingan antara negara dengan perusahaan. Negara memandang bahwa pajak merupakan kewajiban perusahaan dan merupakan sumber utama pendapatan negara, namun  bagi  perusahaan  memandang  pajak  sebagai  beban  yang  mengurangi  laba  bersih. Secara  teoritis  bahwa  tujuan  didirikan  perusahaan  adalah  maksimalisasi  laba.  Hal  ini menyebabkan  perusahaan  cenderung  mencari  cara  untuk  mengurangi  jumlah  pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal (Waluyo, dkk 2015).
Penerimaan  pajak  oleh  negara  selama  ini  terus  mengalami  peningkatan,  namun peningkatan tersebut tidak sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah, sehingga potensi pajak tidak dapat maksimal. Berikut gambaran antara target dan realisasi penerimaan pajak periode tahun 2014-2019, seperti tertera pada tabel 1.

## Tabel 1. Fenomena Target dan Realiasai Penerimaan Pajak  di Indonesia 2014-2019 (dalam Trilyun)
Pada tabel 1, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak, terus mengalami peningkatan, namun  peningkatan  tersebut  tidak  konsisten  tetapi  cenderung  fluktuatif.  Peningkatan  yang ideal adalah konsisten, karena seiring naiknya pertumbuhan ekonomi dan rasio pertumbuhan
Tahun Target Realisasi % Rasio Pajak 2014 1.072,00 981,90 91,60% 13,70% 2015 1.294,30 1.055,61 81,56% 11,60% 2016 1.355,00 1.105,00 81,55% 10,80% 2017 1.283,60 1.147,59 89,40% 10,70% 2018 1.424,00 1.315,90 92,41% 11,60% 2019 * 1.786,38 1.173,89 65,71% 12,10% Keterangan
*Per Oktober 2019
penduduk sehingga wajib pajak seharusnya terus bertambah, disamping itu wajib pajak telah terdata  di  Dirjen  Pajak.  Target  penerimaan,  yang  tidak  dapat  direalisasikan  berakibat  pada semakin menurunnya angka rasio pajak, dimana sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 rasio pajak  terus  menurun.  Menurunnya  angka  rasio  pajak  ini  dapat  di  jadikan  indikator  bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam  mengumpulkan  pendapatan  pajak  atau  menyerap  kembali  Produk  Domestik  Bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.
Pada tahun 2014, rasio penerimaan pajak terhadap PDB ( tax ratio ) mencapai 13,70%. Merupakan pencapai angka tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Angka tersebut terus menurun dan pada tahun 2017 merupakan angka rasio pajak terendah (10,70%). Semakin menurunnya angka rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara yang berasal dari pajak belum optimal, angka ideal rasio pajak bagi negara dengan pendapatan menengah, seperti Indonesia adalah 19%. Tidak tercapainya target penerimaan pajak dan semakin menurunnya rasio pajak, dapat dijadikan sebagi indikator terjadinya konflik kepentingan antara perusahaan sebagai  pembayar  pajak  untuk  maksimalisasi  keuntungan  dengan  biaya  pajak  rendah sebaliknya, pemerintah sebagai penerima pajak mengingginkan pembayaran pajak yang tinggi, (Prakosa, 2014).
Pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak melakukan  langkah-langkah  intensif  dan  ekstensif  penerimaan  pajak.  Langkah  intensif dengan adanya penyempurnaan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pegawai atau petugas pemungut pajak (fiscus), serta perbaikan peraturan perpajakan. Sedangkan langkah ekstensif dilakukan dengan cara lebih memperluas cakupan wajib pajak dan perbaikan tarif pajak,  (Calvin  dan  Surakartha,  2015).  Namun  usaha  yang  dilakukan  pemerintah  untuk mengoptimalkan  penerimaan  pajak  demi  pelaksanaan  pembangunan  nasional  mengalami banyak  kendala.  Tidak  tercapainya  realisasi  penerimaan  pajak  dimungkinkan  rendahnya kesadaran wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan. Tidak sedikit wajib pajak terutama badan usaha yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal ( tax avoidance ) bahkan ilegal atau penggelapan pajak ( tax evasion ).
Penghindaran pajak ( tax avoidance ) merupakan cara legal dalam meminimalisasi beban pajak  namun  masih  dalam  batas-batas  peraturan  yang  berlaku,  dengan  cara  melalui perencanaan pajak (manajemen pajak). Sehingga praktek penghindaran pajak (tax avoidance) bagaimana  menyiasati  peraturan  untuk  meringankan  beban  pajak  dengan  memperhatikan dampak yang ditimbulkan, (Zain, 2003). Praktek penghindaran pajak sebagai salah satu cara melakukan  tindakan  untuk  membayar  beban  pajak  lebih  rendah,  dibandingkan  dengan ketentuan  peraturan  yang  berlaku.  Dengan  demikian  wajib  pajak  mencari  kelemahan  pada peraturan  perpajakan,  sehingga  dalam  hukum  maupun  peraturan  dinyatakan  bahwa  praktek tersebut tidak melanggar peraturan dan legal.
Badan usaha di Indonesia disinyalir juga melakukan praktek penghindaran pajak. Hasil survey  pada  tahun  2016  oleh  penyidik  IMF  Ernesto  Crivelly,  dan  dianalisa  kembali menggunakan database International Center for Policy and Research (ICTD), dan International Center for Taxation and Development (ICTD) pada badan usaha di 30 negara. Peringkat 11 dari 30 negara ditempati oleh Indonesia yang mengakibatkan pendapatan negara berkurang ± U$6,48 milliar akibat adanya praktek penghindaran pajak, (tribun, 2017).
Salah satu perusahaan yang diduga melakukan praktek penghindaran pajak adalah PT. Coca Cola Indonesia (CCI), di tahun 2014, perusahaan diduga melakukan perencanaan pajak, sehingga beban pajak yang dibayarkan berkurang sebesar Rp 49,24 miliar. Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisis yang hasilnya adalah bahwa perusahaan telah melakukan manajemen pajak, sehingga beban pajak yang seharusnya disetorkan ke negara menjadi berkurang. PT CCI melakukan  manajemen  pajak  dengan  meminimalkan  nilai  penghasilan  kena  pajak,  melalui
penambahan  beban  pada  biaya  iklan  di  tahun  2002-2006  sebesar  Rp  566,84  milyar. Perhitungan  Direktorat  Jenderal  Pajak,  total  penghasilan  kena  pajak  perusahaan  sebesar  Rp 603,48 miliar, namun perhitungan sebesar 492,59 miliar. Sehingga terdapat selisih Rp 49,24 miliar, yang merupakan kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT CCI. (Kompas. Com. 2014).
Praktek penghindaran pajak ditingkat internasional juga dilakukan perusahaan raksasa IKEA  dari  Swedia.  Perusahaan  perabotan  rumah  tangga  terbesar  didunia  tersebut  diduga melakukan penghindaran pajak mencapai € 1.000.000.000 (Rp 14.900 triliun), rentang waktu 2009 hingga 2014. Praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan IKEA adalah dengan cara mentransfer kas dari seluruh cabangnya di Benua Eropa ke anak perusahaannya di  Belanda,  langkah  ini  membebaskan  perusahaan  IKEA  membayar  pajak  di  Luxembourg. Pada  tahun  2014,  praktek  penghindaran  pajak  PT  IKEA  dilakukan  di  Jerman  dengan  nilai sebesar € 35.000.000 (Rp 523 miliar) di Perancis € 24.000.000 (Rp 359 miliar), dan di Inggris sebesar  €  11.600.000  (Rp  173  miliar).  Sementara  itu,  negara-negara  Eropa  lainnya,  seperti Swedia, Spanyol, dan Belgia, kehilangan pendapatan dari pajak sebesar antara € 7.500.000 (Rp 112 miliar) hingga € 10.000.000 (Rp 149 miliar). (kompas.com. 2016).
Kasus fenomenal dan monumental adalah praktek penghindaran pajak yang tersusun rapi,  terorganisir  dan  mendunia  dilakukan  oleh  lembaga  perbankan  HSBC  Swiss . Lembaga keuangan  di  negara Swiss  sangat  melindungi  dan  merahasiakan  data  nasabahnya.  Lembaga keuangan tersebut diduga membantu para nasabahnya untuk tidak membayar pajak, dengan menutupi sejumlah asset yang nilainya mencapai jutaan dolar, disamping itu juga menyerahkan kas  tunai  kepada  nasabah  dan  tidak  bisa  dilacak  oleh  lembaga  otoritas  manapun,  juga memberikan cara kepada nasabah agar dapat terhindar dari pajak dinegara para nasabahnya.
Terbongkarnya  kasus  tersebut  setelah  beberapa  rekening  diketahui  oleh  masyarakat luas. International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang merupakan konsorsium jurnalis  se-dunia  melakukan  investigasi  menemukan  bahwa  HSBC  Swiss  menyimpan  lebih dari US$ 100.000.000.000 rekening dari 106.000 nasabah dari 203 negara. Temuan tersebut juga  menunjukan  bahwa  bukan  hanya  perorangan  maupun  korporasi  saja  yang  melakukan praktek  penghindaran  pajak,  namun  juga  lembaga  pemerintahan  terutama  disektor  minyak dengan nilai sebesar US$ 12.600.000.000. (icij.com, 2015).
Secara garis besar hasil investigasi dari para jurnalis dunia tersebut adalah; (1) adanya kemudahann para nasabah HSBC Swiss yang secara rutin melakukan transaksi dalam jumlah besar, dengan menggunakan mata uang asing. (2) Aktif memasarkan produk perbankan yang memungkinkan para nasabah tidak membayar pajak. (3) atas permintaan nasabah membuatkan rekening”Dummy”  dengan  tujuan  untuk  menutupi  beban  pajak  bagi  para  nasabah  dinegara asalnya.  (4)  menyimpan  dana  bagi  para  penjahat  internasional,  penguasaha  bermasalah  dan para nasabah yang memiliki risiko tinggi.
Praktek  penghindaran  pajak  juga  dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia,  dimana munculnya  fenomena  skandal  Panama  Papers,  yang  melibatkan  ratusan  pengusaha  dan politikus ditengarai melakukan praktek penghindaran pajak. Fenomena tersebut sudah lama terjadi.  Kurun  waktu  50  tahun  terakhir,  praktek  penghindaran  pajak  terus  mengalami peningkatan  yang  signifikan,  dan  dilakukan  di  negara  yang  menerapkan  bebas  pajak  atau menerapkan pajak rendah.
Dokumen panama berisi 11,5 juta dokumen perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan Mossack Fonseca, merupakan salah satu perusahaan yang berkedudukan di negara Panama, menyediakan jasa pendirian perusahaan “Cangkang”, untuk mengelabui otoritas pajak di  negara  nasabah.  Perusahaan  cangkang  yang  didirikan  oleh  Mossack  Fonseca,  sejak  tahu 1977  berjumlah  214.000  perusahaan.  Dengan  perkiraan  nilai  kekayaan  mencapai  US$7,6 triliun  (Rp  102.600  triliun)  (Repbulika.  2016).  Perusahaan  Mossack  Fonseca,  dalam melakukan  operasionalnya  agar  para  nasabah  terhindar  dari  pembayaran  pajak  negara  para nasabahnya  melakukan  kerjasama  dengan  membangun  sistem  bersama  lembaga-lembaga
keuangan dunia diantaranya adalah Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS, dan Commerzbank untuk menyimpan data-data nasabahnya.
Praktek  penghindaran  pajak  (Tax  Avoidance),  oleh  korporasi  banyak  dipengaruhi berbagai  faktor.  Faktor-faktor  tersebut  diantaranya  adalah  ROA,  Leverage,  Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Resiko Perusahaan. Return  on  Assets (ROA),  merupakan  indikator  yang  mencerminkan  performa  keuangan korporasi,  semakin  tinggi  nilai  ROA,  maka  performa  keuangan  korporasi  tersebut dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan.
Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena mampu  mengatur  pendapatan  dan  pembayaran  pajaknya.  Kurniasih  dan  Sari  (2013), melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  pengaruh  ROA  terhadap  penghindaran  pajak  dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance .
Faktor lain adalah kebijakan pendanaan eksternal oleh korporasi, dimana perusahaan lebih  mengutamakan  pendanaan  eksternal  perusahaan  (hutang/Leverage).  Kebijakan  yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan  seperti  dalam  menentukan  pembiayaan  perusahaan  dalam  bentuk  hutang  atau leverage. Kurniasih dan Sari (2013: 58), leverage merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban  pajak  penghasilan  wajib  pajak  badan.  Salah  satu  strategi  perusahaan  adalah  dengan memanfaatkan kebijakan hutang hutang untuk mengurangi beban pajak.
Kepemilikan Institusional diduga sebagai salah satu faktor praktek penghindaran pajak. hal  ini  dikarenakan  mampu  mengintervensi  kebijakan  manajemen.  Namun,  sebaliknya kepemilikan intitusional juga mampu menjadi pengawas internal jalannya roda perusahaan dari praktek penghindaran pajak, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.
Pohan (2009: 114), kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi  dan  kepemilikan blockholder (investor  dengan  posisi  kepemilikan  saham  paling sedikit  5%).  Adanya  kepemilikan  institusional  diharapkan  mampu  mendorong  peningkatan pengawasan  yang  lebih  optimal  terhadap  kinerja  manajemen.  Sehingga  semakin  tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik.
Faktor lainnya adalah Ukuran Perusahaan (Size). Ukuran perusahaan akan memainkan peran dalam praktek penghindaran pajak, karena semakin besar ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln Asset, maka beban perusahaan juga semakin besar, salah satu beban tersebut adalah beban  pajak  perusahaan.  Perusahaan  besar  cenderung  memiliki  ruang  lebih  besar  untuk perencanaan  pajak  yang  baik  dan  mengadopsi  praktek  akuntansi  yang  efektif  untuk menurunkan ETR perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Hasibuan (2009) dalam Surbakti (2012),  ukuran  perusahaan  adalah  suatu  skala  dimana  dapat  diklasifikasikan  besar  kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Dengan  demikian  perusahaan  akan  melakukan  perencanaan  pajak  agar  beban  pajak  dapat seminimal  mungkin,  perusahaan  dapat  mengelola  total  aset  perusahaan  untuk  mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul  dari  pengeluaran  untuk  memperoleh  aset  tersebut  karena  beban  penyusutan  dan amortisasi  dapat  digunakan  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  perusahaan.  Hasil penelitian Surbakti (2012) menunjukkan Size berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Faktor lainnya adalah Kompensasi kerugian fiscal. Adanya kompensasi kerugian fiskal merupakan  celah  pada  UU  No.  36/2008,  Pasal  6  ayat  2  tentang  pajak  penghasilan,  dimana perusahaan  yang  mengalami  kerugian  dalam  satu  periode  akuntansi  akan  mendapatkan kompensasi  dalam  pembayaran  pajaknya.  Kompensasi  yang  diterima  oleh  perusahaan  yang menderita  kerugian,  dengan  memanfaatkan  laba  untuk  selama  lima  tahun  kedepan  agar
kerugian tersebut bisa tertutup. Dengan demikian, selama lima tahun kedepan, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena penghasilan neto fiskal akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Kompensasi kerugian fiscal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan  untuk  melakukan  praktek  penghindaran  pajak,  karena  selama  masa  kompensasi perusahaan membayar pajak yang rendah, Kurniasih dan Sari (2013).
Faktor selanjutnya adalah Resiko perusahaan, faktor ini merupakan volatilitas earning perusahaan, yang diukur dengan menggunakan rumus deviasi standar. Maka, dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan ( corporate risk ) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari earning. Penyimpangan tersebut bisa bersifat kurang dari yang direncanakan ( downside risk ) atau  lebih  dari  yang  direncanakan  ( upset  potensial ),  semakin  besar  deviasi  standar  earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk risk taker atau risk averse (Paligovora, 2010). Pengaruh resiko perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah apabila kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani mengambil resiko, maka perusahaan  dalam  melakukan  segala  aktifitas  perusahaan  melalui  pendanaan  dari  luar perusahaan. Dengan demikian tingkat hutang perusahaan akan tinggi, sehingga beban pajak akan berkurang. Semakin tinggi corporate risk maka eksekutif semakin memiliki karakter risk taker, demikian juga semakin rendah corporate risk maka eksekutif akan memiliki karakter risk  averse .  Terkait  dengan  karakter  eksekutif,  Lewellen  (2003),  menyatakan  karakter manajemen yang risk taker lebih berani membuat keputusan melakukan pembiayaan hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat hutang tersebut.
Dampak  yang  timbul  adanya  praktek  penghindaran  pajak  bisa  bersifat  langsung maupun  tidak  langsung.  Dampak  secara  langsung  adalah  terjadinya  stagnasi  (macetnya) pertumbuhan  ekonomi  dan  perputaran  roda  ekonomi  negara.  Karena,  penerimaan  dan pendapatan  negara  dari  sector  pajak  berkurang  secara  signifikan.  Sedangkan  dampak  tidak langsung adalah berkurangnya dana/subsidi dari pemerintah bagi masyarakat miskin.
Penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  praktek  penghindaran  pajak telah banyak dilakukan diantaranya adalah. Waluyo, dkk (2015), yang meneliti pengaruh ROA, Size,  Kompensasi  Rugi  Fiskal,  Kepemilikan  Instusi  terhadap  Praktek  penghindaran  pajak. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  ROA,  Size,  Kompensasi  Rugi  Fiskal, Kepemilikan  Instusi  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Damayanti  &  Susanto  (2015),  menghasilkan  bahwa  ROA  dan  Resiko Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun variabel Kepemilikan Instusi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014), menghasilkan bahwa variabel  ROA  dan  Kepemilikan  Instusi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  praktik penghindaran pajak, namun Resiko Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ngadiman & Puspitasari (2014) dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa variabel Leverage, Size dan Kepemilikan Instusi berpengaruh signifikan tehadap penghindaran pajak. Penelitian  Rinaldi  dan  Cheisviyanny  (2015)  menghasilkan  Size,  berpengaruh  signifikan terhadap  penghindaran  pajak,  namun  Kompensasi  Rugi  Fiscal  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Maharani dan Puspitasari (2014), menghasilkan Kepemilikan Instusi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Reasoned Action
Theory Reasoned Action pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Dalam Theory Reasoned Action ini, Ajzen menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku menentukan akan
dilakukan  atau  tidak  dilakukannya  perilaku  tersebut.  Lebih  lanjut,  Ajzen  mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar, yang pertama berhubungan dengan sikap (Attitude Towards Behavior) dan yang lain berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma subjektif (Subjective Norms). Theory of Reasoned Action (TRA) atau Behavioral Intention Theory dari Ajzen dan Fishbelin masih relatif baru, dan kurang banyak digunakan dan kurang banyak dikenal. Model ini  menggunakan  pendekatan  kognitif,  dan  didasari  ide  bahwa “…humans  are  reasonable animals  who,  in  deciding  what  action  to  make,  system  atically  process  and  utilize  the information  available  to  them…” . Theory  of  Reasoned  Action (TRA)  merupakan  teori perilaku  manusia  secara  umum:  aslinya  teori  ini  dipergunakan  di  dalam  berbagai  macam perilaku  manusia,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  social-psikologis, kemudian  makin  bertambah  digunakan  untuk  menentukan  faktor-faktor  yang  berkaitan dengan perilaku kesehatan.
Teori ini menghubungkan keyakinan (beliefs) , sikap (attitude) , intensi (intention) , dan perilaku (behavior). Untuk  mengetahui  apa  yang  akan  dilakukan  seseorang,  cara  terbaik untuk  meramalkannya  adalah  mengetahui  intensi  orang  tersebut. Theory  Reasoned  Action merupakan Intensi ditentukan oleh sikap dan norma subyektif. Komponen pertama mengacu pada sikap terhadap perilaku. Sikap ini merupakan hasil pertimbangan untung dan rugi dari perilaku tersebut (outcome of the behavior) . Disamping itu juga dipertimbangkan pentingnya konsekuensi-konsekuensi  yang  akan  terjadi  bagi  individu (evaluation  regarding  the outcome) .  Komponen  kedua  mencerminkan  dampak  dari  norma-norma  subyektif.  Norma sosial  mengacu  pada  keyakinan  seseorang  terhadap  bagaimana  dan  apa  yang  dipikirkan orang-orang  yang  dianggapnya  penting (referent  person) dan  motivasi  seseorang  untuk mengikuti pikiran tersebut.

## Penghindara Pajak (Tax Avoidance)
Pada  umumnya,  ukuran  kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan,  diukur  dan dibandingkan  dengan  besar  kecilnya  penghematan  pajak  ( tax  saving ),  penghindaran  pajak ( tax avoidance ) dan penyelundupan pajak ( tax evasion ) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan  beban  pajak,  melalui  beberapa  cara  antara  lain  melaui  pengecualian- pengecualian,  pengurangan-pengurangan,  insentif  pajak,  penghasilan  yang  bukan  objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan (Zain, 2003).
Pohan  (2013)  menyatakan  bahwa  Penghindaran  pajak  adalah  upaya  penghindaran pajak  yang  dilakukan  secara  legal  dan  aman  bagi  wajib  pajak  karena  tidak  bertentangan dengan  ketentuan  perpajakan,  dimana  metode  dan  tehnik  yang  digunakan  cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan ( grey area ) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan  perpajakan  itu  sendiri  untuk  memperkecil  jumlah  pajak  yang  terutang. Penghindaran  pajak  merupakan  salah  satu  upaya  meminimalisasi  beban  pajak  yang  sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku.  Meski  penghindaran  pajak  bersifat  legal,  dari  pihak  pemerintah  tetap  tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak ( tax ratio ) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Darmawan dan sukartha, 2014).
Penghindaran  pajak  merupakan  usaha  untuk  mengurangi  hutang  pajak  yang  harus dibayar  perusahaan  dengan  tidak  melanggar  undang-undang  yang  ada,  yang  diprosikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR), diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan  pajak  perusahaan  yang  dilakukan  menggunakan  perbedaan  tetap  maupun
perbedaan  temporer  (Dyreng,  et.  al,  2010).  Semakin  besar  CETR  ini  mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. (Budiman dan Setiyono, 2012).

## Return On Aset (ROA)
Return On Aset merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan dengan dukungan keseluruhan asset perusahaan. Semakin tinggi laba yang diraih perusahaan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Sehingga keuntungan perusahaan berkurang. Tujuan perusahaan salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan pemilik saham, dengan cara meningkatkan laba perusahaan semaksimal mungkin.
Dengan demikian perusahaan akan mencari cara agar keuntungan yang diperoleh tidak semakin  berkurang.  Salah  satu  cara  agar  laba  perusahaan  tidak  berkurang  adalah  dengan memanfaatkan kelemahan pada sistem perpajakan, dengan melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Maka hipotesis yang dikembangkan adalah:
H 1 = ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## Levarage
Leverage  merupakan  rasio  yang  mengukur  kemampuan  utang  baik  jangka  panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Rasio tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar asset perusahaan yang dibiayai dengan total utang. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan perusahaan untuk investasi pada asset guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
Hubungan  antara  leverage  dengan  praktek  penghindaran  pajak  adalah  perusahaann menggunakan pendanaan dari luar (Hutang) dengan tujuan untuk mencapai struktur modal yang optimal. Pada teori statis, keputusan pendanaan didasarkan pada struktur modal yang optimal, dengan menyeimbangkan manfaat dari penghematan pajak atas penggunaan hutang terhadap  biaya  kebangkrutan  (Myers  dan  Majluf,  1984).  Struktur  modal  optimal  akan memberikan keleluasaan bagi pihak manajemen untuk menerapkan strategi, guna pencapaian hasil  yang  maksimal.  Dengan  harapan  semakin  optimal  struktur  modal  perusahaan  maka return yang diterima perusahaan semakin tinggi. Semakin tinggi return maka beban pajak juga semakin naik. Sehingga perusahaan akan melakukan cara agar beban perusahaan tidak besar. Salah  satu  beban  tersebut  adalah  pembayaran  pajak.  maka  hipotesis  yang  dikembangkan adalah:
H 2 = Levarage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## Ukuran Perusahaan
Ukuran  perusahaan  dapat  diartikan  suatu  skala  dimana  perusahaan  dapat diklasifikasikan  besar  kecilnya  menurut  berbagai  cara,  salah  satunya  adalah  dengan  besar kecilnya asset yang dimiliki (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah total aset karena ukuran perusahaan diproksi dengan Ln total asset.
Penggunaan  natural  log  (Ln)  dimaksudkan  untuk  mengurangi  fluktuasi  data  yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya, (Waluyo, dkk, 2015). Hubungan antara Ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak, dimana perusahaan yang memiliki asset besar pasti akan mengeluarkan beban yang besar pula, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan akan menekan semua beban dengan tujuan untuk efisiensi keuangan. Pengeluaran  pada  beban  pajak  perusahaan  disiasasti  oleh  manajemen  dengan  praktek penghindaran pajak, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:
H 3 = Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## Kompensasi Rugi Fiskal
Kompensasi  rugi  fiskal  dapat  diukur  menggunakan  variabel  dummy,  yang  akan diberikan  nilai  1  jika  terdapat  kompensasi  rugi  fiskal,  diberikan  nilai  0  jika  tidak  terdapat kompensasi  pada  awal  tahun  dan  kompensasi  kerugian  mengacu  kepada  penelitian  yang dilakukan Prakosa (2014) dan Kurniasih & Sari (2013).
Kompensasi kerugian fiskal, merupakan celah pada UU No. 36/2008, Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi  kerugian  tersebut.  Kurniasih  dan  Sari  (2013)  bahwa  kompensasi  kerugian  ini dapat  dimanfaatkan  sebagai  penghindaran  pajak  karena  perusahaan  yang  medapatkan kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang tinggi. Dengan demikian hipotesis yang dikembangkan adalah:
H 4 = Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## Kepemilikan Institusi
Struktur  kepemilikan  saham  pada  perusahaan  public,  digolongkan  menjadi  dua kelompok  yaitu  pemegang  saham  perorangan  atau  pemegang  saham  institusi,  sedangkan kepemilikan saham manajerial termasuk dalam pemegang saham yang dimiliki oleh ekskutif atau direktur dengan demikian masuk dalam kategori pemegang saham perorangan, (Waluyo, dkk, 2015). Dengan adanya pihak investor institusional akan mengurangi konflik kepentingan manajemen yang berupaya meningkatkan agresifitas pajak.
Waluyo,  dkk  (2015)  menyatakan  bahwa  tingginya  kepemilikan  institusi  cenderung akan  mengurangi  penghindaran  pajak,  dikarenakan  fungsinya  pemilik  institusi  untuk mengawasi  dan  memastikan  manajemen  untuk  taat  terhadap  perpajakan.  Namun  dengan adanya kepemilikan saham institusi, ketika melakukan tax planning dalam upaya menekan beban  pajaknya,  persentase  saham  yang  dimiliki  pihak  institusi  dapat  dimanfaatkan  untuk menekan laba kena pajak perusahaan, karena dengan saham yang beredar atau dimiliki pihak institusi  akan  menyebabkan  timbulnya  beban  dividen,  beban  dividen  tersebut  dapat dimanfaatkan  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  perusahaan.  Hasil  penelitian (Cahyono,  dkk,  2016)  menunujukan  kepemilikan  institusi  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak. Sehingga Hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:
H 5 = Kepemilikan Institusi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## Resiko Perusahaan
Tingkat resiko perusahaan mencerminkan kebijakan eksekutif perusahaan termasuk dalam  kategori  risk  taking  atau risk  averse ,  semakin  besar  resiko  perusahaan  menunjukan eksekutif perusahaan tersebut adalah risk taking , sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukan eksekutif perusahaan tersebut adalah risk averse . Faktor lainnya adalah Resiko perusahaan  yang  merupakan  volatilitas earning perusahaan,  diukur  dengan  rumus  deviasi standar.
Pengaruh  resiko  perusahaan  terhadap  penghindaran  pajak  adalah  apabila  kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani mengambil resiko, maka perusahaan dalam melakukan  segala  aktifitas  perusahaan  melalui  pendanaan  dari  luar  perusahaan.  Dengan demikian  tingkat  hutang  perusahaan  akan  tinggi,  sehingga  beban  pajak  akan  berkurang. Dengan demikian Hipotesis yang dikembangkan adalah:
H 6 = Resiko Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  menggunakan  deskriptif  kuantitatif,  dengan  didasarkan  pada pengukuran kuantitas atau jumlah dan berlaku untuk fenomena yang dapat dinyatakan dalam segi  kuantitas.  Pengunaan  pendekatan  kuantitatif  untuk  menganalisis  hubungan  antara variabel-variabel.
Populasi  yang  digunakan  seluruh  perusahaan  manufaktur  pada  semua  sektor  yang terdaftar  di  BEI  dari  tahun  2011  sampai  tahun  2018.  Sedangkan  sampel  menggunakan purposive  sampling, sampel  dipilih  sesuai  dengan  kriteria  tertentu.  Berdasarkan  seleksi sampel, diperoleh sampel sebanyak 30 dari 156 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Periode pengamatan selama 7 tahun berturut-turut, sehingga didapatkan sampel sebanyak 240 sampel.  Adapun  kriteria  sampel  yang  ditetapkan  adalah:  (1).  Perusahaan  manufaktur  tidak delisting  selama  periode  penulisan;  (2).  Perusahaan  yang  melaporkan  keuangan  secara lengkap pada tahun 2011 sampai 2018 meliputi laporan keuangan perusahaan yang berakhir 31  Desember;  (3).  Perusahaan  yang  menggunakan  nilai  satuan  rupiah  dalam  laporan keuangannya;  (4).  Perusahaan  yang  memiliki  kepemilikan  saham  institusional;  dan  (5). Perusahaan  yang  memiliki  CETR  antara  0-1  sehingga  dapat  mempermudah  dalam penghitungan, dimana semakin rendah nilai CETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak.
Data yang dipakai adalah data sekunder yang berbentuk laporan keuangan lengkap yang bersumber dari website BEI ( www.idx.co.id ), Studi literature dan Pustaka yang berkaitan dengan msalah penulisan, penelitian–penelitian terdahulu, dan data kepemilikan perushaan (kepemilikan institusional) diketahui dari Indonesia Capital Maerket Directory (ICMD). Pada penelitian ini terdapat 7 variabel yakni satu (1) variabel dependen Penghindaran pajak yang dilambangkan dengan (Y), dan enam (6) variabel independen yakni ROA (X 1 ), Leverage  (X 2 ),  Size  (X 3 ),  Kompensasi  Rugi  Fiskal  (X 4 ),    Kepemilikan  Institusi  (X 5 )  dan Resiko Perusahaan (X 6 ). Pengukuran variabel dengan menggunakan formula:
Cash Effective Tax Rate (CETR)   = 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑅𝑂𝐴 = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑋 100%

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔  = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 Size = Ln Total Aset
Kompensasi   Rugi Fiskal   = Variabel Dummy
1 = terdapat kerugian fiskal
0 = tidak terdapat kerugian fiskal

## 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑢𝑠𝑖  = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑢𝑠𝑖 + 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
Metode analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software  SPSS  23.0,  pada  uji  regresi  linier  berganda  harus  bersifat  BLUE  ( Best  Linier Unbiased Estimation ), artinya bahwa pengambilan keputusan uji F dan uji t tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang tidak bias, maka harus dilakukan uji multikolinieritas, autokorelasi, hererokedastisitas dan normalitas. Sehingga didapatkan persamaan regresi:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + b 5 X 5 + b 6 X 6 + e
Keterangan:
Y = CETR (Penghindaran Pajak) a
= Konstanta b 1 – b 6  = Koefisien Regresi X 1 = Return On Aset (ROA)
X 2 = Leverage
X 3
= Size
X 4 = Kompesasi Rugi Fiskal X 5 = Kepemilikan Institusi X 6 = Resiko Perusahaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif
Hasil statistik deskriptif seperti tertera pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Y 240 -,27 52,71 ,5158 3,40528 X 1 240 -3,14 92,51 10,6500 10,77452 X 2 240 ,02 7,40 ,8283 ,87355 X 3 240 8,81 14,54 12,3024 ,99692 X 4 240 ,00 1,00 ,2333 ,42384 X 5 240 ,00 3,52 ,6383 ,31223 X 6 240 ,00 1,02 ,3564 ,19175 Valid N (listwise) 240
Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 2, maka dapat diperoleh gambaran dari tiap  variabel  adalah  sebagai  berikut,  X 1 memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  10.650.  Hal  ini menunjukkan rata-rata secara keseluruhan kemampuan perusahaan sampel menghasilkan laba sebesar 106,50%. Variabel X 2 menunjukkan bahwa terdapat rata-rata sebesar 0,828. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan sampel memiliki Rp 0,8 utang untuk setiap Rp 1.00 aset yang  dimiliki  perusahaan.  Variabel  X 3 menunjukkan  nilai  rata-rata  sebesar  12,302,  hal  ini menunjukkan rata-rata perusahaan sampel memiliki kestabilan asset sebesar 12,30%. Variabel X 4 menunjukkan  nilai  rata-rata  sebesar  0,233,  Hal  ini  menunjukkan  rata-rata  perusahaan sampel tidak memperoleh kompensasi rugi fiskal. Sedangkan variabel X 5 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,638, Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki kepemilikan institusi sebesar 63%. Variabel X 6 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,356, hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan sampel memiliki penyimpangan atau deviasi standar dari earning sebesar 35%. Sedangkan untuk penghindaran pajak (Y) yang diproksikan sebagai ETR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,515. Hal ini menunjukkan rata-rata pembayaran pajak dari perusahaan sampel sebesar 51% dari laba sebelum pajak.

## Analisis Statistik
Pengujian asumsi klasik digunakan uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi berikut ringkasan hasil uji asumsi klasik. Secara ringkas hasil pengujian asumsi klasik dapat dilihat pada tabel 3.

## Tabel 3. Ringkasan Pengujian Asumsi Klasik
Uji Hasil Pengujian Kesimpulan Uji Normalitas Data Test Statistic ,099 Data terdistribusi normal Asymp. Sig. (2-tailed) ,077 c Uji Mutikolinieritas Nilai VIF X 1 1,171 < 10 X 2 1,149 < 10 X 3 1,126 < 10 X 4 1,129 < 10 X 5 1,034 < 10 X 6 1,100 < 10 Tidak terjadi Multikolineritas Uji Heteroskedastisitas Nilai Asymp. Sig. ,025 > 0,05 ,052 > 0,05 ,108 > 0,05 ,255 > 0,05 ,564 > 0,05 ,024 > 0,05 Tidak terjadi Heteroskedastisitas Uji Autokorelasi Durbin-Watson 1,072 Tidak terjadi Autokorelasi
Pengujian dengan asumsi klasik pada tabel 3, uji normalitas data, dengan nilai residu yang dinilai didapatkan angka Test Statistic sebesrar 0,099 dengan tingkat signifikansi 0,077 yang  lebih  besar  dari  0,005,  maka  keputusannya  data  telah  terdistribusi  normal.  Uji multikolinieritas  dengan  menggunakan  angka  VIF,  didapatkan  bahwa  semua  variabel memiliki nilai VIF dibawah 10, maka keputusannya adalah tidak terjadi multikolonieritas. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glesjer, didapatkan angka semua variabel lebih dari  0,05,  maka  varibel  terlepas  dari  gejala  heteroskedastisita.pengujian  autokorelasi didapatkan nilai DW sebesar, 1,072, maka diasumsikan bahwa semua varibel tidak terjadi gejala autokorelasi.
Untuk melihat pengaruh secara parsial antara varibel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan uji parsial (uji t). Pengujian ini digunakan juga sebagai pengujian Hipotesis  yang  dijadikan  sebagai  dasar  penulisan.  Pengujian  hipotesis  digunakan  analisis regresi linier berganda didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :
Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta Constant ,891 1,151 ,775 ,439 X 1 -,085 ,038 -,152 -2,257 ,025 X 2 ,254 ,130 ,130 1,950 ,052 X 3 -,520 ,322 -,107 -1,612 ,108 X 4 ,126 ,111 ,076 1,142 ,255 X 5 ,118 ,205 ,037 ,578 ,564 X 6 -,606 ,267 -,149 -2,273 ,024
Hasil uji statistik seperti pada tabel 3 di dapatkan persamaan sebagai berikut:
Y = 0,891 - 0,085+ 0,254 - 0,520 + 0,126 + 0,118 - 0,606 + e
Hasil  persamaan  regresi  tersebut  dapat  di  intepretasikan  sebagai  berikut,  bahwa variabel  penghindaran  pajak  memiliki  nilai  0,981  apabila  tidak  variabel  ROA,  Leverage, Ukuran  Perusahaan,  Kompensasi  Kerugian  Fiskal,  Kepemilikan  Institusional  dan  Resiko Perusahaa.  Variabel  X 1 ,  dari  hasil  perhitungan  didapatkan  nilai  sebesar  -0,085,  diartikan bahwa  penghindaran  pajak  akan  turun  0,085  apabila  ROA  naik  dari  satu  ke  satuan,  dan variabel lain diasumsikan tetap. Variabel X 2 , dari hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar 0,254, diartikan bahwa penghindaran pajak akan naik 0,254 apabila leverage naik dari satu ke satuan, dan variabel lain diasumsikan tetap.
Variabel X 3 , dari hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar -0,520, diartikan bahwa penghindaran pajak akan turun 0,520 apabila Ukuran Perusahaan naik dari satu ke satuan, dan variabel lain diasumsikan tetap. Variabel X 4 , dari hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar 0,126, diartikan bahwa penghindaran pajak akan naik 0,126 apabila Kompensasi Rugi Fiskal naik  dari  satu  ke  satuan,  dan  variabel  lain  diasumsikan  tetap.  Variabel  X 5 ,  dari  hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar 0,118, diartikan bahwa penghindaran pajak akan naik 0,188  apabila  Kepemilikan  Institusional  naik  dari  satu  ke  satuan,  dan  variabel  lain diasumsikan tetap. Sedangkan Variabel X 6 , dari hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar - 0,606, diartikan bahwa penghindaran pajak akan turun 0,606 apabila Resiko Perusahan naik dari satu ke satuan, dan variabel lain diasumsikan tetap.
Pengujian  hipotesis  1  pada  variabel  ROA  (X 1 )  terhadap  penghindaran  pajak  di dapatkan  nilai  t hitung -2,257  <  t tabel 1,968,  dengan  taraf  signifikansi  0,025  >  0,05.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  ROA  (X 1 )  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis 1 ditolak.
Pengujian  hipotesis  2  pada  variabel  Leverage  (X 2 )  terhadap  penghindaran  pajak  di dapatkan  nilai  t hitung 1,950  <  t tabel 1,968,  dengan  taraf  signifikansi  0,052  >  0,05.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Leverage  (X 2 )  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis 2 ditolak.
Pengujian  hipotesis  3  pada  variabel  Ukuran  Perusahaan  (X 3 )  terhadap  penghindaran pajak di dapatkan nilai t hitung -1,612 < t tabel 1,968, dengan taraf signifikansi 0,108 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahan (X 3 ) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis 3 ditolak.
Pengujian  hipotesis  4  pada  variabel  Kompensasi  Kerugian  Fiskal  (X 4 )  terhadap penghindaran pajak di dapatkan nilai t hitung 1,142 < t tabel 1,968, dengan taraf signifikansi 0,255
>  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Kompensasi  Kerugian  Fiskal  (X 4 )  tidak mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak.  Dengan  demikian hipotesis 4 ditolak.
Pengujian  hipotesis  5  pada  variabel  Kepemilikan  Institusional  (X 5 )  terhadap penghindaran pajak di dapatkan nilai t hitung 0,578 < t tabel 1,968, dengan taraf signifikansi 0,564 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional (X 5 ) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis 5 ditolak. Pengujian  hipotesis  6  pada  variabel  Resiko  Perusahaan  (X 6 )  terhadap  penghindaran pajak di dapatkan nilai t hitung -2,273 < t tabel 1,968, dengan taraf signifikansi 0,024 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Resiko Perusahaan (X 6 ) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis 6 ditolak.
Setelah  dilakukan  pengujian  secara  parsial  maka  perlu  dilakukan  pengujian  secara simultan. Pengujian secara simultan dimaksudkan untuk melihat pengaruh secara simultan antara variabel dependen dengan variabel independen. Pengujian dengan uji simultan seperti pada Tabel 5.

## Tabel 5. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 13,024 6 2,171 4,750 ,000 b Residual 104,641 229 ,457 Total 117,665 235 Hasil analisis didapatkan F Hitung 4,750 > F Tabel 1,968 dengan taraf signifikansi 0,000. Dapat  disimpulkan  angka  signifikan  sebesar  0,000  <  0,05.  Maka  keputusannya  adalah  H o ditolak dan H a diterima. Artinya bahwa variabel ROA, Leverage, Size, Kompensasi Kerugian Fiskal,  Kepemilikan  Institusi  dan  Resiko  Perusahaan  secara  bersama-sama  berpengaruh terhadap Penghidaran Pajak.
Untuk melihat apakah model yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan pengujian dengan uji Koefisensi Determinasi, dimana pada pengujian ini untuk melihat seberapa besar prosentase variabel yang dimasukan memiliki kesesuaian dengan model penulisan. Hasil uji Koefisiensi determinasi seperti pada Tabel 6.

## Tabel 6. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,333 a ,111 ,087 ,67598
Hasil  perhitungan  koefisien  determinasi  (Adjusted  R  Square)  sebesar  0,87 menunjukan  bahwa  8,7%  variabel  penghindaran  pajak  dapat  dijelaskan  oleh  Profitabilitas, (ROA),  Leverage,  Size,  Kompensasi  Kerugian  Fiskal,  Kepemilikan  Institusi  dan  Resiko Perusahaan sedangkan sisanya 91,3% dijelaskan variabel lain di luar model penulisan.

## Pembahasan Hipotesa 1
Hasil pengujian menunjukkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  penghindaran  pajak,  bahkan  cenderung  negatif  namun  tidak  signifikan.  Tidak berpengaruhnya  profitabilitas  dapat  diduga  bahwa  keseseluruhan  perusahaan  sampel melakukan  manajemen  pajak  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  beban  pajak,  dengan  cara
melakukan  transfer  princing  ke  pada  perusahaan  yang  mempunyai  hubungan  istimewa ataupun dengan anak perusahaan, sehingga laba perusahaan dapat diminimalkan.
Perusahaan memanfaatkan kelemahan pada sisi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh adalah UU No 36/2008, tentang pajak penghasilan, dimana pada pasal 2 dan 3, menyebutkan bahwa subyek pajak adalah orang pribadi dan BUT (Badan Usaha Tetap). Fenomena yang terjadi tentang penghindaran pajak pada kasus Google. Google adalah sebuah  perusahaan  multinasional  dari  Amerika  Serikat  yang  berkekhususan  pada  jasa  dan produk internet. Seperti dilansir liputan6.com Google mendirikan induk usaha di Singapura yang tersohor sebagai negara surga pajak dengan tarif pajaknya yang rendah untuk menangani bisnisnya di ASIA termasuk Indonesia. Google merasa tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia karena faktanya seluruh kontrak bisnis dijalankan tanpa melalui kantor perwakilan  maupun  anak  perusahaan  di  Indonesia,  seluruh  kontrak  bisnis  yang  dilakukan antara Google dengan konsumen di Indonesia berlangsung secara online. BUT merupakan satu syarat atau ambang batas negara sumber penghasilan bisa memungut pajak. Tanpa BUT, tax treaty tidak berhak memajaki penghasilannya yang didapat dari iklan secara online. Hasil pengujian menolak Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, dkk (2015): dan Darmawan & Sukharta (2014) bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Pembahasan Hipotesa 2
Hasil pengujian menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran  pajak.  Pengaruh leverage terhadap  penghindaran  pajak  dapat  digambarkan bahwa secara keseluruhan perusahaan sampel menggunakan manajemen hutang (Leverage) sebagai intensif pajak. Sehingga apabila semakin tinggi nilai hutang maka perusahaan dapat melakukan penghematan pajak yang maksimal. Secara teori membuktikan, semakin tinggi tingkat hutang maka pengembalian atas ekuitas (ROE) akan semakin besar.
Pemanfaatan manajemen hutang akan mendapatkan struktur modal yang optimal pada perusahaan,  sehingga  perusahaan  harus  mampu  mengelola  manajemen  hutangnya  agar operasional perusahaan dapat berjalan lancar dan return yang diharapkan dibandingkan nilai ekuitas semakin tinggi. Sehingga hutang tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Waluyo, dkk (2015): dan Mulyani.dkk (2013) menunjukkan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Pembahasan Hipotesa 3
Perusahaan  dengan  skala  besar  pasti  akan  mengeluarkan  beban  yang  besar  pula, termasuk beban pajak. Perusahaan besar akan membayar pajak lebih banyak dibandingkan dengan  perusahaan  kecil.  Selayaknya  perusahaan  besar  mempunyai  pengaruh  tergadap praktek  penghindaran  pajak,  Waluyo,  dkk  (2015):  Ngadiman  &  Puspitasari  (2014);  dan Rinaldi  &  Cheisviyanny  (2015).  Namun,  pada  pengujian  kali  ini  ukuran  perusahaan  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  Hal  ini,  dimungkinkan  bahwa  secara keseluruhan perusahan sampel mempunyai asset tetap yang besar.  Asset tetap yang dimiliki oleh  perusahaan  besar  mampu  menekan  beban  pengeluaran  melalui  biaya  penyusutan  dan amortisasi.  Beban  penyusutan  dan  amortisasi  inilah  yang  digunakan  oleh  perusahan  untuk pengurang  penghasilan  kena  pajak.  Dengan  demikian,  pengujian  kali  ini  menolak  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Waluyo,  dkk  (2015):  Ngadiman  &  Puspitasari  (2014);  dan Rinaldi  &  Cheisviyanny  (2015)  menunjukkan  variabel  ukuran  perusahaan  berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## Pembahasan Hipotesa 4
Variabel  Kompensasi  Kerugian  ini  tidak  dapat  dimanfaatkan  sebagai  penghindaran pajak  karena  kemungkinan  sampel  perusahaan  lebih  banyak  perusahaan  yang  tidak
mengalami  kerugian  secara  fiskal,  Sehingga  lebih  banyak  perusahaan  yang  memiliki  nilai kompensasi rugi fiskal di bawah nilai rata-rata atau sebesar 99,85% dari 240 sampel yang digunakan.
Perusahaan yang telah mengalami kerugian dalam periode satu tahun akan diberikan keringanan dalam membayar pajak. Ditunjukkan dengan beberapa sampel perusahaan yaitu LMSH, AUTO, CEKA, CPIN, INTP, MYOR, PICO, ROTI, dan SRSN dalam lima tahun periode  penelitian  tidak  mengalami  kerugian  fiskal.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Rinaldi  dan  Cheisviyanny  (2015)  menunjukkan  hasil  yang  berbeda  bahwa kompensasi  rugi  fiskal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak.  Namun penulisan ini tidak sejalan dengan penelitian Waluyo, dkk (2015), yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## Pembahasan Hipotesa 5
Selayaknya tingginya Kepemilikan saham oleh Institusi cenderung akan mengurangi penghindaran  pajak,  dikarenakan  fungsinya  pemilik  institusi  untuk  mengawasi  dan memastikan  manajemen  untuk  taat  terhadap  perpajakan.  Namun,  pada  pengujian  kali  ini bahwa Kepemilikan Institusi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini dimungkinkan  kepemilikan  saham  oleh  institusi  dimanfaatkan  oleh  pihak  manajemen perusahaan disaat melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan saham yang dimiliki oleh institusi.
Prosentase  kepemilikan  saham  oleh  institusi  dimanfaatkan  untuk  menekan penghasilan  kena  pajak.  Jumlah  saham  yag  dimiliki  oleh  institusi  maupun  jumlah  saham beredar akan menyebabkan timbulnya beban pada pembayaran deviden, dan beban deviden tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  perusahan  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak. Pengujian ini sejalan dengan penelitian Maharani & Puspitasari (2014), dan Damayanti & Susanto (2015), yang menunjukkan bahwa kepemilikan instusi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## Pembahasan Hipotesa 6
Tingkat  resiko  perusahaan  merupakan  cerminan  dari  pihak  manajemen  perusahan dalam mengelola perusahaan. Pengujian kali ini menolak bahwa resiko perusahaan memiliki pengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  Hal  ini,  dimungkinkan  bahwa  perusahaan  sampel secara  keseluruhan  dalam  pengambilan  pendanaan  perusahaan  mengkombinasikan  antara pendanaan internal dan eksternal perusahaan sehingga tercapai struktur modal yang optimal dan ideal bagi perusahaan.
Struktur  modal  yang  optimal  merupakan  harapan  yang  harus  direalisasikan manajemen  perusahaan,  karena  dengan  struktur  modal  optimal  perusahaan  akan  leluasa mengelola  dan  menerapkan  strategi  perusahaan  agar  didapatkan  laba  yang  maksimal sedangkan  resiko  perusahaan  merupakan  dampak  dari  pelaksanaan  strategi  manajemen perusahaan.  Dengan  demikian  bahwa  variabel  resiko  perusahaan  tidak  memiliki  pengaruh terhadap  penghindaran  pajak.  Pengujian  ini  menolak  penelitian  Waluyo,  dkk  (2015): Maharani & Suardana (2014); dan Damayanti & Susanto (2015), yang menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## SIMPULAN
Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yakni ROA, Leverage , Size, Kompensasi  Rugi  Fiskal,  Kepemilikan  Institusional  dan  Risiko  Perusahaan,  dapat disimpulkan  bahwa  faktor  ROA, Leverage ,  Size,  Kompensasi  Rugi  Fiskal,  Kepemilikan Institusional  dan  Risiko  Perusahaan,  tidak  berpengaruh  signifikan  pada  Perusahaan- perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2018.
Keterbatasan pada penulisan ini bahwa penghindaran pajak hanya berdasarkan pada laporan  keuangan  yang  kurang  menggambarkan  keadaan  riilnya  karena  data  tentang penghindaran  pajak  yang  sebenarnya  sulit  untuk  diperoleh.  Pada  penulisan  ini  juga menggambarkan  bahwa  nilai  Adjusted  R  Square  sebesar  8,7%,  relatif  kecil,  maka  dapat dipastikan ada faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu penulisan ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek dengan periode 7 tahun, sehingga kurang mampu menggenarelisasi hasil penulisan.
Hasil pengujian dalam penulisan ini, maka penulis menyarankan sebagai berikut: (1) Investor  dan  kreditor  hendaknya  selalu  mempertimbangkan  semua  informasi  yang  berkaitan dengan perusahaan dalam melakukan keputusan investasi dan kredit, terutama pada perusahaan yang melakukan praktek penghindaran pajak. (2). Pihak manajemen hendaknya dapat mengelola perusahaan  dengan  mengunakan  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  agar  tidak melakukan  praktek  penghindaran  pajak  demi  terwujudnya  pembangunan  ekonomi  yang dilakukan oleh negara.
Penulisan ini memiliki keterbatasan yakni penghindaran pajak hanya didasarkan pada laporan  keuangan  yang  kurang  menggambarkan  keadaan  riilnya  karena  data  tentang penghindaran pajak yang sebenarnya sulit untuk diperoleh. Penulisan ini juga menghasilkan nilai  Adjusted  R  Square  yang  kecil  yaitu  8,7%,  sehingga  terdapat  variabel  lain  yang  dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu penulisan ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur  sebagai  objek  dengan  rentang  waktu  7  tahun,  sehingga  kurang  mampu menggenarelisasi  hasil  penulisan.  Berdasarkan  keterbatasan,  maka  dapat  memberi  masukan untuk  penulisan  dan  pengujian  selanjutnya  disarankan  untuk  menambah  sampel  yang digunakan dan menambah variabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Alabede,  J.  O.  2011.  Tax  Service  Quality  and  Compliance  Behaviour  in  Nigeria:  Do  Tax payer's Financial Condition and Risk Preference Play any Moderating Role?. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. 35: 90 – 107. Ardyansah,  Danis  dan  Zulaikha.  2014.  Pengaruhh  Size,  Leverage,  Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). Diponegoro Journal of Accounting . 3(2): 1-9.
Budiman. J., dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Pada Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Prosiding. Disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XV.
Cahyono, Dyas. D., Andini. R., dan Raharjo. K. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional,  Dewan  Komisaris,  Ukuran  Perusahaan  (Size),  Leverage  (DER)  dan Profitabilitas  (ROA)  Terhadap  Tindakan  Penghindaran  Pajak  (Tax  Avoidance)  Pada Perusahaan  Perbankan  yang  Listing  BEI  Periode  Tahun  2011–2013. Journal  Of Accounting . 2 (2).
Calvin.,  S.,  dan  Sukartha.  2015.  Pengaruh  Karakter  eksekutif,  Komite  Audit,  Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi. 10 (1): 47-62.
Damayanti  F.,  dan  Susanto  T.  2015.  Pengaruh  Komite  Audit,  Kualitas  Audit,  Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Bisnis dan Manajemen . 5 (2)
Darmawan,  I.G.H  dan  Sukartha,  I.M.  2014.  Pengaruh  Penerapan  Corporate  Govermance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.9 (1): 143–161. Direktorat Jenderal Pajak. 2015. www.pajak.go.id Dyreng,  S.  D.,  Hanlon,  M.,  &  Mydew,  E.  L.  2010.  The  Effect  of  Executives  on Corporate tax Avoidance. The Accounting Review . 85:1163-1189.
Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org/AboutGRI Hasibuan,  Malayu  SP.  2009. Manajemen  Dasar,  Pengertian  dan  Masalah .  Edisi  Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
Kurniasih,  T.,  &  Sari,  M.  M.  2013.  Pengaruh  Return  on  Asset,  Leverage,  Corporate Governance,  Ukuran  Perusahaan  dan  Kompensasi  Rugi  Fiskal  pada  Tax  Avoidance. Buletin Studi Ekonomi . 18(1): 58-64. Laporan Keuangan Tahunan. 2007–2018. www.idx.co.id.
Lewellen, Katharina. 2003. FinancingDecision Whem Managers Are Risk Averse. Journal Of Financial Economics . 82 (3): 551-589
Maharani, I. G. A. C dan Suardana, I, K, A. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas  dan  Karakteristik  Eksekutif  pada  Tax  Avoidance  Perusahaan Manufaktur. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana . 9 (2): 525-539.
Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi Ofset.
Mulyani,  Sri,  Darminto  dan  Endang  N.P,  M.G  WI.  2013.  Pengaruh  Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2008-2012). Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya . 2 (1). Myers,  Stewart  C.,  dan  Nicholas  S.  Majluf.  1984.  Corporate  Financing  and  Investment Decision When Firm Have Information That Investor do not Have. Journal of Financial Economic . 13: 419-453.
Ngadiman  &  Puspitasari.,  C.  2014.  Pengaruh  Leverage,  Kepemilikan  Institusional,  dan Ukuran  Perusahaan  terhadap  Penghindaran  Pajak  (Tax  Avoidance)  pada  Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010-2012 . Jurnal Akuntansi . XVII (03).
Paligorova, Teodora. 2010. Corporate Risk Takingg and Ownership Structure. Bank of Canada Working Paper . Pohan, C. A. 2013. Manajemen Perpajakan . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
Pohan, H. T. 2009. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi , Rasio Tobin Q, Akrual Pilihan,  Tarif  Efektif  Pajak  dan  Biaya  Pajak  Ditunda  Terhadap  Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. Jurnal Universitas Trisakti
. 4(2):113-135. Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate  Governance  Terhadap  Penghindaran  Pajak  di  Indonesia.  Prosiding. Disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XVII.
Rinaldi  dan  Cheisviyany.,  C.  2015.  Pengaruh  Profitabilitas,  Ukuran  Perusahaan,  dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance . Prosiding. Disajikan dalam SNEMA, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Rodriguez, E., F. dan Arias, A., M. 2013. Do Business Characteristics Determinean Effective Tax Rate?. The Chinese Economy . 45 (6).
Surbakti, T. A. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran  Pajak  di  Perusahaan  Industri  Manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia Tahun 2008-2010. Skripsi . Universitas Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2008 tentang Perubahan  Ketiga atas Undang-undang Nomor  7 tahun  1983 tentang  Pajak Penghasilan.
Waluyo., T.M., Basri. Y. M., dan Rusli. 2015. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Intitusi terhadap Penghindaran Pajak.  Prosiding.  Disajikan  dalam  Simposium  Nasional  Akuntansi,    Universitas Sumatera Utara
Zain Mohammad. 2003. Manajemen Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat http://ekonomi.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca.Cola.Diduga.Akali.Seto ran.Pajak.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/11/o5g8a0330-panama-papers- dan-praktik-penghindaran-pajak. Diakses 1 April 2019 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/11/o5g8a0330-panama-papers- dan-praktik-penghindaran-pajak. Diakses 1 April 2019 http://properti.kompas.com/read/2016/02/16/081748621/Ikea.Dituduh.Hindari.Pajak.Hingga. Rp.14.900.Triliun.
http://www.icij.org/investigation/panama-papers/urgent-eu-plan-to-end-secret-company. Diakses Mei 2019 .
www.tribunnews.com.  (2017,  12  20).  Retrieved  11  20,  2018,  from  knjn: http://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkatke- 11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3