JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK Vol. 1, No. 2, Juli 2006 Hal. 91 - 102

## MANAJEMEN PAJAK, DARI AWAL SAMPAI AKHIR

## Yoseph Agus BBN

## Abstract
Tax  management  in  Indonesia  actually  is  not  a  new  issue.  While  taxpayers  in  other countries comply their taxes objectively and  fairly, Indonesian taxpayers are  struggling to put their right  properly. In this circumstances, tax management  is badly needed. At the starting point of forming a firm, tax implementation, appeal and tax court, tax management should  be  designed  based  on  professionals  maners.  Finally,  at  the  closing  phase,  tax management  should  be  conducted  comprehensively  within  integration  of  overall managerial activities.
Key words: tax management, taxpayers

## 1.  Pendahuluan
Kalau  dikatakan  bahwa  manajemen  pajak  memiliki  dua  tujuan  yaitu:  (a) menerapkan peraturan perpajakan secara benar, dan (b) melakukan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya, maka pertanyaan yang amat sederhana ini akan selalu   muncul : kapan sebenarnya kegiatan   manajemen pajak seharusnya sudah dimulai?
Jika  diteliti  secara  detail,  maka  sebenarnya  kegiatan  pajak  semestinya  sudah dilaksanakan sejak suatu kegiatan atau usaha atau investasi hendak dituangkan dalam suatu rencana.  Dalam  merencanakan  suatu  kegiatan  atau  usaha  atau  investasi  perlu dipertimbangkan faktor-faktor, baik itu merupakan faktor pajak atau faktor non pajak yang membawa implikasi perpajakan. Memang harus diakui bahwa persoalan pajak bukanlah faktor  pertama  yang  menjadi  pertimbangan  dibukanya  suatu  usaha  atau  investasi. Pertimbangan suatu investasi atau usaha pertama-tama mengacu pada adanya pasar atau customer, sebab tanpa pasar tidak mungkin suatu usaha akan hidup. Dekat dengan masalah pasar  barangkali  adalah  masalah  keamanan  dan  ketertiban.  Kerusuhan  Mei  1998 barangkali menjadi gambaran jelas bagaimana tiadanya unsur kemananan dan ketertiban menyebabkan  kegiatan  ekonomi  menjadi  terancam.  Pertimbangan  masalah  pajak barangkali menjadi pertimbangan yang ke sekian, setelah kedua pertimbangan tersebut.
Tetapi  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  melakukan  kegiatan  usaha  atau  investasi salah  satu  tujuan  utamanya  adalah  mengejar  keuntungan  secara  memadai  (istilah  yang diperhalus untuk tidak mengatakan memperoleh keutungan yang maksimal). Oleh karena itu  tidaklah  berlebihan  juga  jika  dikatakan  bahwa  jika  laba  bersih  (setelah  pajak) perusahaan hendak dioptimalkan maka pajak sebagai biaya harus diminimalkan.   Untuk meminimalkan  jumlah  pajak  yang  tidak  melanggar  ketentuan  yang  berlaku  diperlukan pengelolaan secara terpadu dan terintegrasi dan mempertimbangkan masalah waktu. Jika membicarakan waktu, maka sebenarnya waktu tidaklah dapat dipotong, waktu hanya dapat dipotong secara artifisial, bukan dalam arti sebenarnya.

## 2.  Pertimbangan Awal: Isi dan Bentuk Usaha
Perencanaan pajak yang baik yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah hutang pajak sebaiknya diarahkan pada pertimbangan awal pendirian usaha atau investasi. Dalam melakukan  suatu  rencana  pembukaan  usaha,  biasanya  pertanyaan  mendasar  berkaitan dengan isi dan bentuk. Isi usaha berupa jenis atau beberapa jenis usaha yang nanti akan dijual baik itu usaha penjualan barang atau penjualan jasa. Sebagai contoh dua orang teknik yang  telah  bersertifikasi  berencana  membuka  usaha  konsultan.  Dalam  membuka  usaha tersebut tentu saja akan ditanyakan oleh dan kepada mereka sendiri: Jasa teknik apa yang akan  dijual  kepada  relasi  (calon  klien  mereka)?  Apakah  jasa  teknik  yang  akan  dijual tersebut  merupakan  jasa-jasa  yang  berada  dalam  bidang  kompetensi  mereka,  supaya mereka tidak perlu meng-subkan pekerjaan yang mereka tidak kuasai. Atau mereka akan menjual  jasa  teknik,  yang  berada  dalam  penguasaan  kompetensi  mereka  dan  di  luar kompetensi mereka, tetapi sudah ada rekanan usaha jasa yang dapat menampung pekerjaan tersebut.  Berkaitan  dengan  jasa-jasa  tersebut  bagaimanakah  peraturan  perpajakan mengaturnya sekarang ini? Bagaimanakah perkiraan perluasan jasa yang akan ditawarkan ke calon pengguna jasa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan isi usaha.
Sedangkan yang berkaitan dengan bentuknya, adalah apakah usaha tersebut akan dilakukan  di  bawah  payung  (dalam  bentuk)  perusahaan  terbatas  atau  persekutuan  atau bentuk  usaha  yang  lain.  Sebagaimana  diketahui,  pengertian  Badan  menurut  ketentuan perpajakan  sedikit  berbeda,  yaitu    sekumpulan  orang  dan  atau  modal  yang  merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik,  atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
Pertanyaan  mengenai  bentuk  tidak  semata-mata  untuk  kepentingan  jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang. Bisa dipilih bentuk firma atau persekutuan. Perlu diketahui bahwa anggota firma, persekutuan dan perseroan   komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Menurut  ketentutan UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf i disebutkan bahwa bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi bukan merupakan Obyek  Pajak.  Untuk  kepentingan  pengenaan  pajak,  badan-badan  sebagaimana  disebut dalam ketentuan tersebut (dengan penekanan modalnya tidak terbagi atas saham) yang merupakan himpunan para anggotanya dikenakan pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut.  Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut  bukan  lagi  merupakan  Obyek  Pajak.  Masih  menurut  UU  PPh,  jika  dilihat ketentuan  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  j,  akan  didapati  bahwa  gaji  yang  dibayarkan  kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham,  tidak  dapat  dibiayakan. Anggota  firma,  persekutuan,  dan  perseroan  komanditer yang  modalnya  tidak  terbagi  atas  saham  diperlakukan  sebagai  satu  kesatuan,  sehingga tidak  ada  imbalan  sebagai  gaji.  Dengan  demikian  gaji  yang  diterima  oleh  anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan  merupakan  pembayaran  yang  boleh  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  badan tersebut.     Kalau begitu sebaiknya dipilih bentuk firma ataukah perseroan terbatas saja untuk  usaha  jasa  teknik  tersebut.  Pertanyaan  ini  harus  dijawab  dengan  sedikit  analisis, dengan bantuan gambar.

## Yoseph Agus BBN
Kutipan Pasal 4 ayat (3) huruf f adalah:
Dividen  atau  bagian  laba  yang  diterima  atau  diperoleh  perseroan  terbatas  sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi  perseroan  terbatas,  Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Badan  Usaha  Milik Daerah  yang  menerima  dividen,  kepemilikan  saham  pada  badan  yang memberikan  dividen  paling  rendah  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
Berdasarkan  ketentuan  ini,  dividen  yang  dananya  berasal  dari  laba  setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaannya  pada  badan  usaha  lainnya  yang  didirikan  dan  bertempat  kedudukan  di Indonesia,  dengan  penyertaan  sekurang-kurangnya  25%  (dua  puluh  lima  persen),  dan penerima dividen tersebut memperoleh penghasilan dari usaha riil di   luar penghasilan yang berasal dari penyertaan tersebut, tidak termasuk Objek Pajak. Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah pada ayat ini antara lain adalah perusahaan  perseroan  (Persero),  bank  pemerintah,  bank  pembangunan  daerah,  dan Pertamina.
Perlu  ditegaskan  bahwa  dalam  hal  penerima  dividen  atau  bagian  laba  adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun  luar  negeri,  firma,  perseroan  komanditer,  yayasan,  dan  organisasi  sejenis  dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak.

## 3.   Implikasi Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Dari  gambar  dapat  dilihat  jika  penerima  dividen  tersebut  adalah  Wajib  Pajak orang pribadi, baik orang pribadi dalam negeri (domestic taxpayer) ataupun orang pribadi luar negeri (non domestic tax payer) maka dividen tersebut merupakan Obyek Pajak. Pesan yang ingin disampaikan dalam skema tersebut, ialah jika Anda wajib pajak orang pribadi dalam  negeri,  janganlah  memiliki  perusahaan  (berbentuk  perseroan  terbatas  lebih  dari satu), dan buatlah design supaya pembegian dividen ke Anda bukan merupakan Obyek Pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi luar negeri ataupun badan, designlah bentuk-bentuk usaha  yang  menyebabkan  pajak  yang  dikenakan  atas  wajib  pajak  luar  negeri  tersebut menjadi kecil atau minimum.

## 4.  Implikasi Bagi Perseroan Terbatas/BUMN/D
Implikasi  bagi  perseroan  terbatas  atau  bumn/d  perlu  dipilah  menjadi  dua. Pertama, jika PT/BUMN/D tersebut hanya memiliki penyertaan pada PT X sebesar kurang dari  25%,  maka  setiap  dividen  yang  diterima  oleh  PT/BUMN/D  tersebut  merupakan Obyek Pajak. Sebaliknya, jika penyertaan pada PT X sebesar sama atau lebih dari 25%, maka dividen yang diterima oleh PT/BUMN/D tersebut bukan merupakan Obyek Pajak.

## 5.  Implikasi Bagi Koperasi
Koperasi  merupakan  bentuk  badan  yang  diuntungkan  dari  ketentuan  pajak, setidaknya sampai saat ini. Setiap dividen yang diterima koperasi dari penyertaan pada PT X (berapapun penyertaannya, tanpa batasan) diperlakukan bukan sebagai Obyek Pajak. Hanya  saja  banyak  yang  mengira  bahwa  koperasi  merupakan  bentuk  usaha  yang dibebaskan  dari  pajak.  Anggapan  ini  tidak  benar.  Koperasi  juga  memiliki  kewajiban perpajakan sebagaimana lazimnya badan seperti perseroan terbatas, frima, cv, kongsi, dan sebagainya. Hanya pada persoalan dividen ini sajalah koperasi mendapatkan keuntungan. Legal  benefit ini  sebaiknya  dimanfaatkan  sebaik  mungkin  oleh  kelompok  yang membentuk usaha dan menggunakan payung koperasi.

## 6.  Implikasi bagi firma/cv/yayasan
Sebaliknya, jika yang menerima dividen dari PT X tersebut adalah badan-badan seperti  firma,  cv,  yayasan  dan  badan  yang  sejenis,  maka  tanpa  mempertimbangkan berapapun besarnya penyertaannya, dividen yang diterima merupakan Obyek Pajak.  Pada era  1984  s/d  2000,  justru  yayasan  merupakan  bentuk  badan  yang  diuntungkan,  karena setiap dividen yang diterimanya dari badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, bukan merupakan Obyek Pajak.  Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, ketentuan atas yayasan tersebut lalu diubah.   Bagaimana jika sekarang yang membagikan dividen adalah badan berbentuk Fa, katakanlah di sini Fa. Y, seperti tampak dalam gambar 2.

## 7.  Implikasi Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Mengacu pada Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh,   dari gambar dapat dilihat jika penerima  dividen  tersebut  adalah  Wajib  Pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  (individual domestic  taxpayer)  maka  dividen  tersebut  bukan  merupakan  Obyek  Pajak.  UU  PPh memperlakukan bahwa antara Fa. Y dengan WP OP dalam negeri tidak ada pemisahan. Menjadi  persoalan  jika  yang  menerima  dividen  tersebut  ialah  WP  OP  luar  negeri.
JIPAK, Juli 2006
Berdasarkan  intepretasi  yang  umum,  dapat  diketahui  bahwa  jika  WP  OP  luar  negeri menerima dividen dari Fa. Y, maka bagian laba atau dividen tersebut merupakan Obyek Pajak dan wajib dipotong 20% karena OP tersebut berstatus luar negeri. Intepretasi umum yang berbasiskan pada ketentuan Pasal 26 UU PPh ini sebenarnya dapat disanggah, karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf i, di sana tidak ada persyaratan bahwa yang menjadi anggota perseroan haruslah WP OP dalam negeri. Secara hukum tidaklah dapat dibatasi bahwa WP OP luar negeri tidak boleh menjadi anggota Fa atau CV. Oleh sebab itu, sangatlah bermanfaat jika dalam draft UU PPh yang baru hal ini diperjelas, supaya tidak menimbulkan  grey  area.    Pesan  bagi  WP  OP,  mereka  boleh  memiliki  perusahaan (berbentuk  Fa  lebih  dari  satu),  tetapi  harus  diingat  bahwa  sebagai  pemilik  (anggota perseroan  komanditer)  pembayaran  gaji  dan  segala  bentuk  pembayaran  kepada  para anggota tidak diperlakukan sebagai pengurang penghasilan Fa. Y, (tidak boleh dibebankan sebagai biaya) dan pembagian tersebut akan diperlakukan sebagai pembagian laba.
Kalau usaha kemudian berkembang menjadi besar dan terjadi diversifikasi usaha, bagaimana sebaiknya apakah pemilik sebaiknya memiliki beberapa perusahaan (banyak perusahaan) atau pemilik memiliki satu perusahaan yang memiliki banyak perusahaan?

## 8.  Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Perencanaan pajak sebagai langkah awal manajemen pajak mempunyai tujuan yang  sangat  spesifik  yaitu  meminimalkan  jumlah  (hutang)  pajak.  Upaya  mengecilkan jumlah kewajiban pajak dapat dilakukan dengan dua pendekatan , yaitu dengan berbagai cara serta rekayasa yang melanggar ketentuan perpajakan (unlawful), dan dengan segala cara  dan  dengan  segala  rekayasa  tanpa  melanggar  ketentuan  perpajakan. Yang  disebut pertama  sering  diistilahkan  dengan  tax  evasion,  sementara  yang  kedua  sering  disebut dengan tax avoidance. Belum ada penelitian empiris, yang dapat membuktikan, bahwa sampai  saat  ini  lebih  banyak  Wajib  Pajak  yang  melakukan  tax  evasion  ketimbang  tax avoidance,  walaupun  beberapa  kalangan  mengindikasikan  jumlah  yang  melakukan  tax evasion lebih banyak. Menurut beberapa kalangan (termasuk ES), terdapat tiga hal yang harus  dipertimbangkan  dalam  perencanaan  pajak.  Tiga  hal  tersebut  meliputi:  (a)  tidak melanggar  ketentuan  perpajakan,  (b)  masuk  akal,  (c)  dengan  dilandasi  bukti-bukti pendukung yang memadai baik bersifat formal maupun substantif.
Perencanaan pajak bukanlah kegiatan yang terpisahkan dengan langkah kedua dari  manajemen  pajak  yaitu  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan.  Sebagai  contoh,  suatu perusahaan memiliki opsi atas suatu aktiva tetap. Opsi pertama dengan leasing sedangkan opsi kedua dengan pembelian cicilan. Kedua opsi ini harus dianalisis pajaknya kemudian ditentukan konsekuensi pajak terkecil dari peristiwa transaksi tersebut.

## 9.  Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan
Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak mengandaikan minimal dua hal utama: Yang pertama adalah pemahaman ketentuan perpajakan yang sedang atau masih  berlaku.  Pemahaman  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  mensyaratkan  disiplin tinggi dari petugas pajak (tax officer). Disiplin tersebut diwujudkan dengan terus menerus memperdalam dan mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku.  Seorang tax officer yang kapabel akan terus menerus memperbaharui kemampuan teknis dan kecakapannya dengan meluangkan waktu tertentu untuk mengikuti perkembangan yng terjadi.
Yang  kedua,  Wajib  Pajak  (WP)  harus  menyelenggarakan  pembukuan  yang memenuhi persyaratan fiskal. Seperti apa pembukuan yang memenuhi ketentuan fiskal dapat dilihat pada Pasal 28 KUP. Pengaturan mengenai pembukuan   dimaksudkan agar dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan  data  dan  informasi  keuangan  yang  meliputi  harta,  kewajiban,  modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir. Yang dimaksud di sini tentu saja merupakan laporan laba rugi fiskal. Sementara itu, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
Dikecualikan  dari  kewajiban  menyelenggarakan  pembukuan  tetapi  wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Nomor Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan  bebas.  Ketentuan  ini  sebenarnya  memberikan    kelonggaran  WP  OP  yang melakukan  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas,  dengan  batasan  peredaran  brutonya belum mencapai Rp 600 juta setahun.

## 10.  Karakteritik Pembukuan
Beberapa karakteritik yang perlu diperhatikan ialah sebagai berikut:
a. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya;
b. Pembukuan  atau  pencatatan  harus  diselenggarakan  di  Indonesia  dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing diizinkan oleh Menteri Keuangan;
c. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel  kas.  Prinsip  taat  asas  adalah  prinsip  yang  sama  digunakan  dalam  metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi.  Prinsip  taat  asas  dalam  metode  pembukuan  misalnya  dalam  penerapan: a.Stelsel  pengakuan  penghasilan;  b.Tahun  buku;  c.Metode  penilaian  persediaan; d.Metode penyusutan dan amortisasi.
Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.
Termasuk  dalam  pengertian  stelsel  akrual  adalah  pengakuan  penghasilan berdasarkan  metode  persentase  tingkat  penyelesaian  pekerjaan  yang  umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode lainnya yang dipakai di bidang usaha tertentu seperti Build Operate and  and Transfer (BOT), Real  Estate, dan lain-lain.
Stelsel  kas  adalah  suatu  metode  yang  penghitungannya  didasarkan  atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.
Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar- benar  telah  diterima  tunai  dalam  suatu  periode  tertentu,  serta  biaya  baru  dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.
Stelsel  kas  biasanya  digunakan  oleh  perusahaan  kecil  orang  pribadi  atau perusahaan jasa misalnya transportasi, hiburan, restoran, yang tenggang waktu antara penyerahaan  jasa  dan  penerimaan  pembayarannya  tidak  berlangsung  lama.  Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa yang ditetapkan pada saat diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan pada saat dibayarnya barang, jasa, dan biaya operasi lainnnya.
D e n g a n   c a r a   i n i , pemakaian  stelsel  kas  dapat  mengakibatkan  penghitungan  yang  mengaburkan terhadap  penghasilan,  yaitu  besarnya  penghasilan  dari  tahun  ke  tahun  dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu untuk  penghitungan  Pajak  Penghasilan  dalam  memakai  stelsel  kas  harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
1. Penghitungan  jumlah  penjualan  dalam  suatu  periode  harus  meliputi  seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
2. Dalam  memperoleh  harta  yang  dapat  disusutkan  dan  hak-hak  yang  dapat diamortisasi,  biaya-biaya  yang  dikurangkan  dari  penghasilan  hanya  dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
3. Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).
Dengan  demikian  penggunaan  stelsel  kas  untuk  tujuan  perpajakan  dapat  juga dinamakan stelsel campuran.
Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pada dasarnya metode-metode pembukuan yang  dianut  harus  taat  asas,  yaitu  harus  sama  dengan  tahun-tahun  sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, metode penilaian persediaan dan sebagainya. Namun demikian, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujaun dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode  pembukuan  harus  diajukan  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak  sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan-alasan yang logis  dan  dapat  diterima  serta  akibat-akibat  yang  mungkin  timbul  dari  perubahan tersebut.
Perubahan  metode  pembukuan  akan  mengakibatkan  perubahan  dalam  prinsip taat asa yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan  penggunaan  metode  pengakuan  penghasilan  atau  pengakuan  biaya  itu sendiri. Misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu. Contoh: Wajib  Pajak  dalam  tahun  2002  menggunakan  metode  penyusutan  garis  lurus  atau straight line method. Dalam tahun 2003 Wajib Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan  aktiva  dengan  menggunakan  metode  penyusutan  saldo  menurun  atau declining balance method.
Untuk keperluan tersebut, Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Ditrektur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku 2003 dengan menyebutkan alasan-alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut.
Selain  itu,  perubahan  periode  tahun  buku  juga  berakibat  berubahnya  jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak, oleh kerena itu perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
Yoseph Agus BBN
Tahun Pajak adalah sama dengan tahun takwim (tahun kalender) kecuali Wajib Pajak, menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Apabila Wajib Pajak  menggunakan  tahun  buku  yang  tidak  sama  dengan  tahun  takwim  maka, penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih.
Contoh:
1. Pembukuan 1 Juli 2002 sampai dengan 30 Juni 2003, tahun pajaknya adalah tahun 2002.
2. Pembukuan 1 Oktober 2002 sampai dengan 30 September 2003, tahun pajaknya adalah tahun 2003.
Pembukuan  sekurang-kurangnya  terdiri  dari  catatan  mengenai  harta,  kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
d. Supaya selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus  dapat  dihitung  dari  pembukuan  tersebut. Agar  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah  harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai  ekspor,  jumlah  harga  jual  dari  barang  yang  dikenakan  Pajak  Penjualan Atas Barang  Mewah,  jumlah  pembayaran  atas  pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.
Dengan demikian pembukuan harus diselengarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akutansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.
Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
e. Pencatatan yang dibuat oleh WP OP  terdiri atas  data yang dikumpulkan secara teratur tentang  peredaran  atau  penerimaan  bruto  dan  atau  penghasilan  bruto  sebagai  dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.
f. Pencatatan  oleh  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha  dan pekerjaan  bebas  meliputi  peredaran  atau  penerimaan  bruto  dan  penerimaan penghasilan  lainnya,  sedangkan  bagi  mereka  yang  semata-mata  menerima penghasilan  dari  luar  usaha  dan  pekerjaan  bebas  pencatatannya  hanya  mengenai penghasilan  bruto,  pengurang,  dan  penghasilan  neto  yang  merupakan  objek  Pajak Penghasilan. Di samping itu pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. g. Dikecualikan  dari  kewajiban  menyelenggarakan  pembukuan  dan  melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
h. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat  kedudukan  bagi  Wajib  Pajak  badan.    Buku-buku,  catatan-catatan,  dan dokumen-dokumen  termasuk  hasil  pengolahan  data  elektronik  yang  menjadi  dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan  maksud  agar  apabila  Direktur  Jenderal  Pajak  akan  mengeluarkan  Surat Ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada
dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku- buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak.
Melihat begitu rincinya karakteristik pembukuan fisal tersebut, tidak berarti  harus membuat  dua  bentuk  pembukuan.  Pembukuan  komersial  tetap  digunakan,  tetapi pembukuan tersebut dipakai sebagai bahan pembuatan laporan keuangan fiskal.  Perbedaan perlakuan antara akuntansi dengan pajak atas suatu peristiwa, penghasilan atau beban, tidak perlu  dipertentangkan  karena  memang  tidak  pernah  ketemu,  dalam  arti  masing-masing memiliki landasan yang berbeda dan tujuan yang berbeda.

## 11.  Pengendalian Pajak
Pengendalian  pajak  adalah  suatu  kegiatan  untuk  memastikan  bahwa  hak  dan kewajiban  perpajakan  sudah  sesuai  dengan  perencanaan  pajak  dan  implementasinya. Aspek dalam pengendalian pajak tidak selalu mengutamakan pembayaran pajak. Sebagai contoh jika peencanaan pajak sudah dianggap paling benar dan diimplementasikan, dalam perjalanan dapat timbul beda pendapat antara WP dengan petugas atau pemeriksa pajak. Beda pendapat setelah petugas melakukan pemeriksaan dapat menimbulkan konsekuensi finansial  yang  tinggi.  Beda  pendapat  ini  harus  dikomunikasikan  terus  menerus  supaya tidak menimbulkan akibat yang merugikan. Ini masuk wilayah pengendalian pajak juga, hanya sekarang di dalam tahap   ini WP bukan sedang menjalankan kewajibannya, tetapi lebih sedang meminta haknya.
Perencanaan  pajak,  implementasi  pajak  dan  pengendalian  pajak  merupakan langkah-langkah dalam manajemen pajak yang tidak boleh dilihat terpisah-pisah. Ketiga aspek tersebut harus terintegrasi dan harus dilihat tali temalinya. Implementasi yang baik sangat tergantung pada perencanaan yang baik pula, sementara pengendalian pajak sangat tergantung pada perencanaan dan implementasinya.

## 12.  Sumber pemicu masalah pajak
Dalam  menjalankan  hak  dan  kewajiban  perpajakan,  WP  idealnya  selalu mengupayakan supaya pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang sedang berlaku. Ketentuan yang sedang berlaku, baik itu undang-undang, keputusan Menkeu, SE, PP  melahirkan  dua  kemungkinan  dalam  pelaksanaan  ketentuan  perpajakan.  Bersifat posistif jika dilakukan sesuai dengan ketentuan (intepretatif), dan bersifat negatif jika tidak dilaksanakan. Baik yang bersifat positif atau negatif itu dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan, antara lain:
a. persediaan b. penyusutan
c. penilaiamn kembali
d. piutang,
e. penghasilan obyek pajak
f. penghasilan bukan obyek pajak
g. biaya yang diperkenankan
h. biaya yang tidak diperkenankan,
i. biaya untuk memperoleh penghasilan final,

## Yoseph Agus BBN
j. penghasilan final
k. perlakuan transaksi sewa guna usaha,
l. perlakuan transfer pricing,
m. ketentuan lain di luar a s/d l.

## 13.  Manajemen Dalam Proses Pemeriksaan, Keberatan dan Banding.
Ada suatu pertanyaan sederhana, apakah manajemen pajak masih dibutuhkan dalam  peristiwa-peristiwa  seperti  pemeriksaan,  peninjauan  kembali,  keberatan,  dan banding?  Sebagaimana  diketahui  sejak  diberlakukannya  self  assessment  system,  WP diberi  wewenang  untuk  menghitung,  membayar  dan  melaporkan  kewajiban-kewajiban pajaknya. Sistem self assessment mengandaikan ada kepercayaan penuh kepada WP untuk menjalankan  kewajiban  perpajakannya  secara  mandiri,  atau  dalam  bahasa  pajaknya dikatakan bahwa WP tidak perlu menunggu adanya suatu surat ketetapan atau surat tagihan untuk  melakukan  pembayaran  pajak.    Jika  WP  sudah  melakukan  tugas-tugas  atau kewajibannya sebagai pemotong, pembayar pajak, dan pelapor, maka tidak semuanya akan menjadi beres atau final. Masih menunggu waktu 10 tahun untuk terbebas dari urusan pemeriksaan, dan itupun jika tidak terdapat indikasi tindakan pidana di bidang perpajakan. Artinya, kalau kita sekarang berada di tahun 2004, maka dokumen 10 tahun yang lalu masih dapat menjadi obyek pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Maka di lapangan sering ada keluhan, bersikap jujur dan tidak jujur kok sama saja tetap diperiksa. Keluhan ini memang benar, tidak selalu demikian keadaan yang sebenarnya.  Karenanya  dalam  proses  pemeriksaan,  peninjauan  kembali,  keberatan  dan bandingpun pengelolaan pajak tetap diperlukan.
Mengacu  pada  pengertiannya,    pemeriksaan  merupakan  serangkaian  kegiatan untuk  mencari,  mengumpulkan,  mengolah  data  dan  atau  keterangan  lainnya,  untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.    Pertanyaannya, apakah ada kriteria WP patuh, dan apakah memenuhi kriteria tersebut merupakan suatu yang dapat dilaksanakan atau tidak? WP (badan) akan memperoleh kriteria patuh jika: (a) Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  SPT Tahunan  dalam  dua  tahun  terakhir,  (b)  Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk  setiap  jenis  pajak  dan  tidak  berturut-turut,  (c)  SPT  Masa  yang  terlambat sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  b  telah  disampaikan  tidak  lewat  dari  batas  waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya, (d) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua  jenis  pajak,  kecuali  telah  memperoleh  izin  untuk  mengangsur  atau  menunda. Tunggakan ini tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk  dua  masa  pajak  terakhir,  (e)  Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena  melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, (f) Dalam hal laporan  keuangan  diaudit  oleh  akuntan  publik  atau  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP), pendapat harus WTS atau wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
Jika pemeriksaan menghasilkan produk hukum yang merugikan WP, misalnya dikeluarkan  SKP  KB  atau  SKP  KBT,  maka  sebaiknya  fungsi  pengelolaan  pajak  tetap dilaksanakan. Bisa jadi WP yang keliru menerapkan aturan. Jika hal ini terjadi, maka perlu ada upgrading pemahaman bagi officer yang menangani masalah pajak. Tetapi jika itu menyangkut perbedaan persepsi antara fiskus dan WP pajak dengan kecenderungan fiskus yang mengalami kekeliruan pemahaman aturan, maka itupun tetap harus dikelola dengan baik.
Dengan  demikian  sebenarnya  menjadi  WP  patuh  tidaklah  sulit,  seperti  yang dikira orang kebanyakan. Hanya, memang ada ganjalan kecil, bahwa dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan, maka laporan harus WTS atau Wajar dengan pengecualian.
Seringkali  timbul  persoalan,  fiskus  berada  dalam  posisi  yang  salah  tetapi pengajuan keberatan tetap ditolak. Memang hal ini seringkali dialami di lapangan, dan kita sebagai WP melihat ini sebagai bentuk arogansi fiskus. Arogansi fiskus hanya bisa dikikis oleh para wajib pajak, dengan mengedepankan  advokasi secara terus menerus. Posisi yang lemah  bagi  WP  mungkin  disebabkan  karena  dalam  keberatan  yang  terjadi  sebenarnya peradilan pajak yang semu, di sini WP berselisih kepentingan langsung dengan fiskus, dan tidk  ada  pihak  ketiga  yang  menengahi.  Karena  dua  pihak  saling  mempertahankan kepentingan  yang  sama  maka  masing-masing  pihak  akan  cenderung    menilai  bahwa pendapatnya adalah yang lebih benar, padahal mungkin tidak selalu demikian.
Supaya tidak mengalami kerugian yang kedua kali, maka jika keberatan WP juga ditolak atau hanya diterima sebagian saja, maka jika WP masih akan memperjuangkan kebenaran dan keadilan, maka persiapan banding tetap harus dilaksanakan dengan baik, dan di sinilah letak pentingnya manajemen pajak.

## 14.  Saat-saat Pembubaran Perusahaan
Jika  perusahaan  hendak  melakukan  merger  atau  dibubarkan  atau  dilikuidasi, maka persoalan pajak tetap harus dilaksanakan dengan benar. Likuidasi atau pembubaran pajak menuntut adanya pengelolaan pajak pada saat pembubaran. Status tax clearance bagi WP sangat perlu, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku hal ini pun sangat berkaitan dengan  pemeriksaan  pajak.  Oleh  karenanya  perencanaan  pajak  terus  berjalan  sampai perusahaan akan ditutup. Terdapat aspek-aspek PPN dan PPh yang harus dikaji, sebelum pembubaran  perusahaan  dilaksanakan.  Dengan  demikian,  semakin  terbukti,  bahwa manajemen  pajak  sebaiknya  dilakukan  sejak  perusahaan  berada  dalam  kandungan  ide sampai dengan perusahaan dibubarkan.

## 15.  Kesimpulan
Sekalipun reformasi pajak telah dicanangkan sekitar tahun 1984-an, atau hampir 22 tahun sampai sekarang, masalah kepastian hukum pajak di Indonesia tidak sebanding dengan  negara-negara  tetangga.  Jika  pengelolaan  pajak  untuk  negara-negara  dengan kepastian hukum yang tinggi saja sangat diperlukan, apalagi di Indonesia.   Manajeman pajak merupakan pekerjaan besar, melebihi perencanaan pajak. Manajemen pajak  sudah harus  diawali  sejak  saat  perusahan  hendak  dirumuskan  atau  didirikan,  yakni  dengan perencanaan  pajak  yang  baik.  Dalam  pelaksanaannya,  pengelolaan  pajak  tidak  dapat dilepaskan begitu saja, harus tetap diawasi, baik dalam pelaksanakan, keberatan, banding, peninjauan kembali. Ketidakpastian hukum yang tinggi terletak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan. Belum ada riset yang memberikan angka pasti, tetapi keluhan di lapangan menunjukkan bahwa tipis kemungkinan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya.  Oleh sebab itu, biasanya Wajib Pajak berjuang mati-matian dalam pengajuan banding. Di sanapun masih terdapat ketidakadilan, karena WP harus membayar 50% dari jumlah yang disbanding. Oleh sebab itu, pengelolaan pajak merupakan keharusan. Bahkan sampai perusahaan dalam proses likuidasi, manajemen pajak tetap diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Pajak Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Erly Suandi, 2003, Perencanaan Pajak, Salemba Empat, Jakarta
Jeff A. Schnepper's, How to pay Zero Taxes, edisi 15, McGraw-Hill, New York 1988
Jack Crestol, CPA, Tax Planning for Investor, Doq Jones-Irwin, Homewood Illinois, 1983
Drs.  Yoseph Agus  BBN, Ak,  Msi,  staf  pengajar  di  FE  Usakti,  peneliti  utama  di  INFIS,
(Indonesia Fiscal Study)