## Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia
Oleh, Aan Nasrullah Email: nasrullah.aljalil07@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  potential  of  industrial  halal  products  for business  actors  in  Indonesia,  this  is  considering  to  halal  products experience rapid development in the midst of increasing religious tendency of Indonesian society and on the other side of the Muslim population in the middle class have increased revenue, resulting in demand for products halal is  also  increasing.  The  data  used  in  this  study  is  secondary  data  sourced from  several  publications  of  goverment  agencies  with  the  analytical  tools used  are  qualitative  descriptive.  This  study  found  the  potential  of  halal industry for business actors in Indonesia, among others: First, the need for Halal  Products  (goods  and  services).  Second,  Halal  Product  Diversity. Third,  the  completeness  of  the  Legal  Framework.  Fourth,  Many  Business Executors in Halal Product Market. Fifth, Halal Product Export Needs.

## Keywords: industrial potential, halal product, business actor

## A. Pendahuluan
Beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia secara aktif mengembangkan  ekonomi  syariah,  yang  ditandai  dengan  upaya  pemerintah mengalakkan  pertumbuhan  industri  syariah  di  dalam  negeri,  dimulai  dari  sektor keuangan  dan  berlanjut  pada  pengembangan  sektor  riil.  Secara  umum  industri keuangan  syariah  Indonesia  yang  dimotori  oleh  sektor  perbankan,  baru berkembang pada akhir tahun 1980-an atau awal 1990-an. Berdirinya bank umum syariah  pertama  di  Indonesia  pada  tahun  1992,  menjadi  tonggak  perkembangan aplikasi  ekonomi  dan  keuangan  syariah  secara  luas  khususnya  dalam  sistem keuangan  nasional 1 .  Perkembangan  keuangan  syariah  di  Indonesia  tidak  hanya terjadi pada sektor perbankan, namun juga pada sistem keuangan nasional secara
1 Darsono  dkk. Dinamika  produk  dan  akad  keuangan  syariah  di  Indonesia .  Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia. Hal, 20. 2016.
umum  yang  meliputi  pasar  modal,  reksadana,  asuransi,  koperasi,  BMT  dan lembaga keuangan mikro lainnya.
Peran  aktif  dari  pemerintah  serta  respon  positif  dari  masyarakat  pada umumnya,  menjadikan  industri  keuangan  nasional  tumbuh  dan  berkembang secara  sgnifikan,  meski  belum  menyamai  negara-negara  yang  sudah  lebih  dulu mengembangkan  industri  keungan  syariah.  Pemahaman  masyarakat  akan  sistem keuangan  syariah  yang  semakin  mendalam,  memunculkan  diskursus  tentang aplikasi keuangan syariah, yang dianggap sebagai alternatif keluar dari “hegemoni kolonial”  ekonomi,  dan  dampak  selanjutnya  adalah  semakin  bervariasi  dan beragam  aplikasi  sistem  keuangan  syriah,  baik  jenis  lembaga  yang  tersedia, produk  dan  akad  maupun  pengunaannya 2 .  Secara  umum,  data  kuantitatif menunjukkan  bahwa  dari  tahun  2013  hingga  tahun  2016  total  aset  keuangan syariah  meningkat,  meskipun  pertumbuhannya  sempat  mengalami  penurunan  di tahun  2014,  yaitu  pertumbuhannya  sebesar  18,17%  jika  dibanding  tahun  2013 yang tumbuh sebesar 26,21% dari tahun sebelumnya, namun meningkat pada dua tahun berikutnya yakni tahun 2015 dan 2016 masing-masing 19,94% dan 29,65&. Sebagaimana Grafik 1.1 berikut;
2 Aan  Nasrullah, Upaya  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengunaan  Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional .  PROSIDING:  Seminar  Nasional  dan  Temu  Ilmiah  Jaringan  Peneliti.  IAI DARUSSALAM Banyuwangi. 21-22 Januari 2017. Hal, 15

## Grafik 1.1 Lanscape Keuangan Syariah Indonesia
Sumber: OJK, 2016
Perkembangan  keuangan  syariah  tidak  begitu  saja  terjadi,  namun memerlukan  waktu  yang  panjang  dan  usaha  yang  keras  dari  berbagai  pihak, perkembangan  industri  keungan  syariah  dimulai  dari  hasil  lokakarya  MUI (Majelis  Ulama  Indonesia)  pada  tahun  1990  yang  merekomendasikan  berdirinya perbankan syariah. Dan pada tahun 1992 berdirilah bank Mualamat, bank dengan sistem  syariah,  dari  industri  perbankan  merembet  ke  sektor  keuangan  lainnya, yakni Pasar Modal Syariah dengan yang mengembangkan Saham Syariah, Reksa Dana Syariah, Sukuk Korporasi dan Sukuk Negara. Kemudian  Industri Keuangan Non-Bank  (IKNB)  Syariah  yang  mengembangkan  Perusahaan  Perasuransian Syariah  Lembaga Pembiayaan Syariah,  Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus LKM  Syariah.  Terhitung  Indonesia  sudah  dua  dekade  mengembangkan  industri keuangan syariah.
Sehingga  tidak  berlebihan  jika  pada  pada  tanggal  30  September  2016, Presiden  Republik  Indonesia  (RI),  Joko  Widodo  menerima  penghargaan Global Islamic  Finance  Leadership  Award 2016  dari Global  Islamic  Finance  Awards (GIFA)  atas  perannya  mempromosikan  keuangan  syariah  di  Indonesia 3 .  Yang sebelumnya juga beberapa lembaga atau badan hukum atas nama Indonesia juga mendapat  penghargaan  dari  lembaga  internasional  atas  partisipasi  dalam pengembangan  industri  keungan  di  Indonesia.  Dan  kedepan  salah  satu  misi pemerintah Indonesia adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat keungan syariah dunia.
Perkembangan  keuangan  syariah  global  serta  dorongan  dari  kesadaran masyarakat  Indonesia  akan  penerapan  prinsip-prinsip  sistem  ekonomi  syariah secara  umum,  menjadikan  pasar  keuangan  syariah  domestik  turut  mengalami perkembangan.  Dan  kedepan  pemerintah  dalam  hal  ini  lembaga-lembaga pemangku tanggug jawab industri keungan, telah berkomitmen untuk menjadikan keuangan  syariah  Indonesia  tumbuh  dan  berkelanjutan,  berkeadilan,  serta memberikan  kontribusi  bagi  perekonomian  nasional  dan  stabilitas  sistem keuangan.
3 OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan), Roadmap  Pengembangan  Keuangan  Syariah  Indonesia 2017-2019 . Hal, 4
Namun  yang  perlu  dipahami  adalah  bahwa  pengembangan  ekonomi syariah  tidak  hanya  cukup  pengembangan  sektor  industri  keuangan  syariah semata, seperti perbankan, pasar modal atau industri keuangan non-bank syariah, tetapi juga diperlukan pengembangan di sektor riil dalam hal ini adalah produksi barang  dan  jasa  halal.  Hal  ini  mengingat  bahwa  keseimbangan  antara  sektor  riil dan  sektor  moneter  harus  selalu  terjaga,  karena  keterkaitan  dari  kedua  sektor utama inilah sudah seharusnya keduanya dikembangkan secara berkesinambungan,  apabila  hanya  sektor  moneter  yang  dikembankan,  maka jumlah uang beredar (JUB) akan melebihi dari jumlah produksi barang dan jasa, dan  dampak selanjutnya adalah inflasi, tentu ini akan  menganggu perekonomian nasional secara umum.
Pengembangan sektor riil dalam hal ini adalah industri produk halal sudah menjadi  perhatian  tersendiri  oleh  pemerintah,  hal  ini  terlihat  dari  upaya-upaya pemerintah  dalam  mengeluarkan  kerangka  hukum  untuk  pengembangan  industri produk  halal  dalam  negeri,  salah  satunya  adalah  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut mencakup, perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta  profesional.  Dijelaskannya  bahwa  dengan  adanya  jaminan  produk  halal maka  pelaku  usaha  dapat  meningkatkan  nilai  tambah  untuk  memproduksi  dan menjual produk halalnya. Selain itu, JPH juga meningkatkan daya saing produk di global market, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi  pertumbuhan ekonomi bangsa 4 .  Sealain  kerangka  hukum,  pemerintah  juga  mendirikan  otoritas  tertentu yang bertanggung jawab pada industri produk halal di dalam negeri, salah satunya adalah BPJPH (Badan Penyelengara Penjaminan Produk Halal).
Disisi lain, permintaan akan produk halal baik dalam dan luar negeri juga meningkat dari tahun ke tahun. Permitaan produk makanan halal dikawasan ASIA seperti di Jepang juga meningkat 5 , begitu juga dengan produk halal lainnya seperti misalnya,  permintaan  produk  kosmetik  di  kalangan  wanita  Muslim  meningkat
4 BPJPH (Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal), Kepala  BPJPH Sosialisasikan UU JPH pada Pelaku Usaha . www.kemenag.go.id
5 Kementerian  Perdagangan  RI.  Market Intelligence:  Produk  Makanan  Halal,  Kerajinan dan Furnitur Indonesia di Pasar Jepang, Atase Perdagangan Tokyo.2015. Hal, 9
dengan  signifikan.  Pada  tahun  2014  permintaan  produk  kosmetik  halal  dunia adalah  sebanyak  USD54  billion  dan  dijangka  meningkat  kepada  USD80 billion pada  tahun  2020 6 .  Demikian  halnya  juga  di  EROPA,  misalnya  di  Prancis Pertumbuhan  penduduk  muslim  yang  pesat  secara  linier  mempengaruhi pertumbuhan  permintaan  akan  produk  halal.  Ini  dapat  dilihat  dari  permintaan produk halal di pasar Eropa yang meningkat 15% per tahun sejak 2003, yang saat itu nilainya mencapai 15 milyar euro 7 .
Potensi  pasar  produk  halal  dalam  negeri  sangat  besar.  Apalagi  saat  ini industri  berbasisi  syariah  termasuk  di  dalamnya  produk  halal  mengalami perkembangan  pesat  di  tengah  kecenderungan  keagamaan  masyarakat  Indonesia yang  semakin  meningkat.  Akibatnya, demand produk  halal  juga  akan  semakin meningkat  di  pasar  domestik  di  masa  mendatang 8 .  Indonesia  merupakan  pasar potensial  bagi  tumbuh  kembangnya  ekonomi  syariah.  Saat  ini  kondisi perekonomian Indonesia dinilai bagus. Gross Domestic Product (GDP) Indonesia diproyeksikan  masuk  lima  besar  dunia  dalam  beberapa  tahun  ke  depan.  Sumber Daya  Alam  di  Indonesia  masih  sangat  potensial  untuk  terus  dikembangkan. Penduduk  Indonesia  yang  berjumlah  kurang  lebih  150  juta  dan  sekitar  87 persennya  memeluk  agama  Islam,  dilihat  dari  pendapatan  pada  umumnya masyarkat muslim Indonesia berada pada midllde class , di mana kelas menengah ini dari waktu ke waktu mengalami peningkatan 9 .
Uraian-uraian  di  atas,  mengindikasikan  bahwa  pada  dasarnya,  Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam hal pengembangan industri produk halal, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk kebutuhan ekspor. Oleh karena itu dalam  kajian  ini,  penulis  mencoba  mengkaji  tentang  seberapa  besar  potensi industri produk halal di Indonesia,bagi pelaku usaha.
6 Ariffin,  Adilah. Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Permintaan  Produk  Kosmetik Halal . Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS). 2016. 18-30.
7 Warta  Ekspor Peluang  Bisnis  Produk  Halal  di  Perancis  Besar  Berkat  Pertumbuhan Penduduk Muslim Edisi: Ditjen PEN/MJL/004/4/2013. April 2013
8 Ali Rama, “ POTENSI PASAR PRODUK HALAL DUNIA, ” Fajar , 2014, https://www.academia.edu/10449487/Potensi_Pasar_Produk_Halal_Dunia.
9 Ma’ruf  Amin, Solusi  Hukum  Islam  (Makharij  Fiqhiyah)  Sebagai  Pendorong  Arus  Baru Ekonomi  Syariah  di  Indonesia  (Kontribusi  Fatwa  DSN-MUI  dalam  Peraturan  Perundang- undangan  RI) .  ORASI  ILMIAH  Disampaikan  dalam  Pengukuhan  Guru  Besar  Bidang  Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah. Kementerian Agama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017
B. Kajian Teori

## 1. Teori Pembangunan
Industrialisasi  pada  suatu  negara  merupakan  tahapan  dari  proses pembangunan,  sebagaimana  kajian  dari  beberapa  teori  pembangunan  yang  ada. Dalam  kajian  ini  mengunakan  beberapa  teori  pembangunan  sebagai  alat analisanya antara lain;
a. Model Pertumbuhan Solow ( Solow Growth Model )
Model Pertumbuhan Solow untuk menunjukkan bagaimana perkembangan persediaan  modal,  perkembangan  angkatan  kerja  dan  kemajuan  teknologi berinteraksi  dalam  suatu  perekonomian,  serta  bagaimana  pengaruhnya  terhadap output  barang  dan  jasa  suatu    negara  secara  keseluruhan.  Dalam  analisis  model perrtumbuhan solow menunjukkan 10 , (1) Dalam jangka panjang, tingkat tabungan dalam  perekonomian  menunjukkan  ukuran  persediaan  modal  dan  tingkat produksinya,  semakin  tinggi  tingkat  tabungan,  semakin  tinggi  persediaan  modal dan  semakin  tinggi  output.  (2)  kenaikan  tingkat  tabungan  memunculkan  periode pertumbuhan  yang  cepat,  tetapi  akhirnya  pertumbuhan  itu  melambat  ketika kondisi  mapan  ( steady  state )  baru  dicapai.  Jadi  meskipun  tingkat  tabugan  yang tinggi  menghasilkan  tingkat  out  put  kondisi  mapan  yang  tinggi,  tabungan  itu sendiri tidak dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
(3)  Tingkat  modal  yang  memaksimalkan  konsumsi  pada  kondisi  mapan disebut tingkat kaidah Emas ( Golden Rule Level Of Capital ). Jika perekonomian memiliki lebih banyak modal daripada dalam kondisi mapam kaidah emas, maka mengurangi  tabungan  akan  meningkatkan  konsumsi  di  seluruh  titik  waktu. Sebaliknya, jika perekonomian memiliki lebih sedikit modal dalam kondisi mapan kaidah emas, maka untuk mencapai kaidah emas investasi perlu ditingkatkan,dan dengan demikian konsumsi yang lebih rendah untuk generasi sekarang. (4) Model pertumbuhan  solow  menunjukkan  bahwa  tingkat  pertumbuhan  populasi  dalam perekonomian  adalah  determinan  jangka  panjang  lain  dari  standar  kehidupan.
10 N  Gregory  Mankiw. Terj . Teori  Makroekonomi  Edisi  Kelima. Jakarta:    Penerbit ERLANGGA. Hal, 199
Semakin tinggi tingkat pertumbuhan populasi, semakin rendah tingkat output per pekerja.
b. Teori Pembangunan Arthur Lewis
Teori ini pada dasarnya mengemukakan tentang proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi  diantara  kedua  daerah  tersebut.  Lewis  mengasumsikan  bahwa  pada dasarnya  perekonomian  suatu  negara  terbagi  menjadi  dua,  yaitu:  Perekonomian Tradisional dan Perekonomian Industri. Dimana perekonomian tradisional terletak di  daerah  perdesaan,  di  mana  perekomian  masih  bersifat  subsisten  dan perekonomian industri terletak di daerah perkotaan, di mana sektor yang berperan paling penting adalah sektor industri (perekonomian modern).
Perbedaan  tenaga  kerja  dari  desa  ke  kota  dan  pertumbuhan  pekerja  di sektor  modern  (industri)  akan  mampu  meningkatkatkan  ekspansi  output  yang dihasilkan  di  sektor  modern  tersebut.  percepatan  ekspansi  output  sangat ditentukan  oleh  tingkat    investasi  di  sektor  industri  dan  akumulasi  modal  yang terjadi  disektor  modern.  Akumulasi  modal  yang  nntinya  digunakan  untuk investasi  hanya  akan  terjadi  jika  terdapat  ekses  keuntungan  pada  sektor  modern, dengan asumsi bahwa pemilki modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industri tersebut 11 .
c. Hollis B. Chenery
Ia memperkenalkan mengenai “Pola-Pola Pembangunan”. Mengemukakan mengenai  proses  perubahan  struktur  ekonomi,  industri  dan  kelembagaan  yang dalam  langkahnya  menuju  industri  baru  yang  menjadikannya  transformasi  ke struktural  ekonominya.  Kelemahannya  adalah  akses  yang  dimiliki  oleh  negara berkembang yang sedang menerapkannya mengalami hambatan karena kurangnya supplies  and  equipments yang  dimiliki  untuk  mengakses  baik  dalam  negara maupun  di  internasionalnya.  Dibandingkan  dengan  negara  maju  yang  telah memiliki akses yang lebih sempurna dibandingkan dengan negara berkembang.
11 Mudrajad  Kuncoro,  2006. Ekonomika  Pembangunan  Teori,  Masalah  dan  Kebijakan Edisi Keempat . Yogyakarta: UPP STIM YKPM. Hal, 59
Teori  Pola  Pembangunan  Chenery  memfokuskan  terhadap  perubahan struktur  dalam  tahapan  proses  perubahan  ekonomi,  industri  dan  struktur  institusi dari  perekonomian  negara  yang  sedang  berkembang,  yang  mengalami transformasi  dari  pertanian  tradisional  beralih  ke  sektor  industri  sebagai  mesin utama  pertumbuhanekonominya.  Menurut  Chenery,  sejalan  dengan  peningkatan pendapatan  per  kapita,  perekonomian  suatu  negara  akan  bergeser  dari  yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri.
d. Teori Perdangangan Baru ( New Trade Theory / NTT)
Teori ini termasuk teori pembangunan  yang baru, keluarnya teori ini satu peridoe  dengan  teori New  Growt  Theory (NGT)  dan New  Economic  Geography (NEG). NTT menawarkan prespektif yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh NEG.  NTT  percaya  bahwa  sefat  dasar  dan  karakter  transaksi  internasional  telah sangat  berubah  dewasa  ini  di  mana  aliran  barang,  jasa  dan  aset  yang  menembus batas  wilayah  antarnegara  tidak  begitu  dipahami  oleh  teori-teori  perdagangan tradisional.  Para  pendukung  NTT  berpendapat  bahwa  ukuran  pasar  ditentukan secara  fundamental  oleh  besar  kecilnya  angkatan  kerja  pada  suatu  negara,  dan tenaga  kerja  pada  dasarnya  tidak  mudah  berpindah  ( immobile )  lintas  negara. Mereka  percaya  bahwa  penentu  utama  lokasi  adalah  derajat  tingkat  pendapatan yang meningkat dari suatu pabrik, tingkat substitusi antar produk  yang berbeda, dan  ukuran  pasar  domestik.  Dengan  berkurangnya  hambatan-hambatan perdagangan secara substansial, diperkirakan bahwa hasil industri yang meningkat akan terkonsentrasi dalam pasar yang besar 12 .
Dari  paparan  beberapa  teori  pembangunan  di  atas  dapat  disarikan  bahwa sektor  industri  merupakan  komponen  utama  dalam  pembangunan  ekonomi nasional. Sektor ini tidak saja berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang    besar  melalui  nilai  tambah,  lapangan  pekerjaan  dan  devisa,  tetapi  juga mampu  memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam  transformasi  struktural  bangsa ke  arah  modernisasi  kehidupan  masyarakat  yang  menunjang  pembentukan  daya saing  nasional.  Selama  dua  dasawarsa  sebelum  krisis  ekonomi,  peran  sektor industri terhadap perekonomian nasional hampir mencapai 24%.
12 Ibid , Hal, 73-77
2. Industri Produk Halal
a. Deskripsi Industri Produk Halal
Dalam  kajian  ini  deskripsi  tentang  produk  halal  mengacu  pada  Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.  Dalam Pasal 1 disebutkan  produk  adalah  barang  dan/atau  jasa  yang  terkait  dengan  makanan, minuman,  obat,  kosmetik,  produk  kimiawi,  produk  biologi,  produk  rekayasa genetik,  serta  barang  gunaan  yang  dipakai,  digunakan,  atau  dimanfaatkan  oleh masyarakat.  Produk  Halal  adalah  Produk  yang  telah  dinyatakan  halal  sesuai dengan syariat Islam.
b. Lembaga-lembaga yang Memiliki Kepentingan
Untuk  menjamin  terealisasinya  jaminan  produk  halal,  pemerintah  membentuk suatu  badan  yang  bertanggung  jawab  atas  terselengaranya  jaminan  produk  halal, yakni  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH).  BPJPH  yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Menteri  Agama.  Dalam hal  diperlukan,  BPJPH  dapat  membentuk  perwakilan  di  daerah.    Dalam melaksanakan wewenangnya   BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga  terkait,  LPH  (Lembaga  Pemeriksa  Halal)  dan  MUI  (Majlis  Ulama Indonesia).  Kementerian  dan/atau  lembaga  terkait  antara  lain  kementerian dan/atau  lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang perindustrian,  perdagangan,  kesehatan,  pertanian,  standardisasi  dan  akreditasi, koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah,  serta  pengawasan  obat  dan makanan.
Selain  BPJH  pemerintah  juga  membentuk  badan  yang  bertugas  untuk memeriksa  kehahalan  suatu  produk.  Lembaga  tersebut  adalah  LPH  (lembaga Pemeriksa  Halal),  diamana  LPH  adalah  lembaga  yang  melakukan  kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. Sedangkan penetapan kehalalan  produk  sebagaimana  dikeluarkan  oleh  MUI  dalam  bentuk  Keputusan Penetapan Halal Produk. Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH. LPH  mempunyai  kesempatan  yang  sama  dalam  membantu  BPJPH  melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
Dalam  praktiknya  pemerintah  akan  berkoordinasi  dengan  MUI,  dalam penyelengaraan  dan  penjaminan  produk  halal,  sebagaimana  yang  disebutkan dalam  pasal  10,  Kerja  sama  BPJPH  dengan  MUI  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk: a. sertifikasi Auditor Halal; b. penetapan kehalalan Produk; dan  c. akreditasi LPH.
c. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Kehalalan Produk
Setiap  pelaku  usaha  yang  memproduksi  produk  dan  hendak  memasarkan atau  memperdagangkan  produknya  di  pasaran,  dapat  mengajukan  permohonan secara  tertulis  untuk  mendapatkan  sertifikasi  halal  dari  MUI.  Adapu mekanismenya  adalah  diawali  dari  pelaku  usaha  secara  tertulis  mengajukan Sertifikat Halal kepada BPJPH atau LPPOM, jika belum terbentuk BPJH daerah. Kemudian  BPJPH  menetapkan  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH)  yang  sudah memiliki  auditor  untuk  melakukan  audit  (pemeriksaan)  Selanjutnya,  LPH menyerahkan  hasil  pemeriksaan  dan/atau  pengujian  kehalalal  produk  kepada BPJPH  untuk  disidangkan  internal.  Hasil  sidang  internal  disampaikan  kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)  guna mendapatkan penetapan kehalalan produk. Jika sidang internal auditor tidak menemukan hal yang menyebabkan produk tidak memenuhi  standar  kehahalan  produk,  maka  akan  ditolak  dan  selanjutya  pelaku usaha dapat kembali mengajukan setelah semua dirasa cukup. Sebagaimana flow chart proses sertifikasi halal berikut.

## FLOW CHART
Proses Sertifikasi Halal
Pengajuan Tertulis Oleh Pelaku Usaha Ke BPJH (LPPOM)
Penetapan Auditor = LPH Proses Audit
Sidang Internal auditor Halal  BPJH / LPPOM
Sidang Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia
Tidak disetujui
(revisi/reaudit )
Penyerahan Sertifikasi Halal
Jika  UU  No.  34  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  (JPH) diberlakukan, maka produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia  wajib  bersertifikat  halal.  Untuk  itu,  Pemerintah  bertanggung  jawab dalam menyelanggarakan JPH  (Jaminan Produk Halal ).

## C. Data dan Metode Penelitian
Data  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  merupakan  data  sekunder  yang bersumber  dari  beberapa  publikasi  isntitusi  formal,  yakni  Badan  Pusat  Statistik (BPS),  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah, Bank Indonesia (BI), Kementerian Agama, kementerian perindustrian serta  sumber  lain  terkait.  Sementara  alat  analisis  yang  digunakan  bersifat deskriptif.  Studi  kepustakaan,  baik  yang  bersumber  dari  buku  teks,  junal  ilmiah atau  laporan  resmi  dari  institusi  formal  serta Forum  Group  Discussion (FGD) dengan sesama akademisi maupun pelaku bisnis, untuk mempertajam analisis.

## D. Pembahasan dan Analisis
1. Potensi Industri Produk Halal di Indonesia
Sebagai  negara  yang  besar  dengan  penduduk  yang  mayoritas  adalah beragama  Islam, tentu  merupakan  hal  yang  ironi  jika  kebutuhan  untuk  konsumsi masyarkat  Indonesia  belum  sepenuhnya  terjamin  kehalalanya,  serta  tidak  ada pihak  yang  dapat  benar-benar  memastikan  bahwa  bahan  baku  atau  produk  jadi yang beredar dan diperdagangkan dipasaran terjamin kehalalannya. Sedangkan di satu  sisi  umat  muslim  dituntut  untuk  mengkonsumsi  produk  yang  halal  secara kaffah, mulai dari bahan baku, proses sampai produk siap konsumsi.  Oleh karena itu umat Islam dituntuk untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Perkembangan  ekonomi  syariah  selama  dua  dekade  ini  menjadi  angin segar bagi umat Islam, karena perlahan tapi pasti, tuntutan akan perilaku ekonomi sesuai dengan hukum Islam sudah mulai dirasakan oleh umat Islam, meski belum secara  totalitas.  Peran  aktif  dari  pemerintah  serta  respon  positif  dari  masyarakat pada  umumnya  akan  perkembangan  ekonomi  syariah,  termasuk  didalamnya adalah industri produk halal menjadi potensi tersendiri bagi pelaku bisnis di dalam
negeri. lalu seberapa besar kah potensi akan industri halal bagi pelaku bisnis, akan dicoba dikaji sebagaimana berikut;
a. Kebutuhan akan Produk (barang dan jasa) Halal
Perilaku ekonomi, baik konsumsi maupun produksi  Makanan halal, selain untuk  memenuhi  tuntutan  syariat  agama,  juga  telah  menjadi  budaya  bagi masyarakat  muslim  di  berbagai  belahan  dunia.  Salah  satu  alasan  mengkonsumsi produk  halal,  selain  karena  aspek  higienitas  adalah  pemenuhan  syariat Islam 13 .Berdasarkan  data  Sensus   Penduduk  Indonesia  tahun  2010,  penduduk Indonesia  yang  memeluk  agama  Islam  tercatat  sekitar  87  persen  dari  total penduduk  Indonesia.  Jumlah  dan  proporsi  ini  di  prediksi  akan  terus  meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Dan mayoritas penduduk muslim secara ekonomi berada pada level middle class , yang pada akhir-akhir ini sedang meningkat daya belinya.
Kalangan menengah inilah yang diyakini akan membawa perubahan besar di  negeri  ini.  Mereka  telah  selesai  dan  terpenuhi  kebutuhan  primernya.  Namun akan  terus  mencari  cara  untuk  memenuhi  kebutuhan  lainnya,  yakni  kebutuhan berekspresi  dan  kebutuhan  pemenuhan  spiritualitas.  Ekonomi  syariah  dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Ekonomi syariah yang dibangun di atas sistem  ekonomi  yang  bersumber  dari  ajaran  Islam,  diyakini  lebih  membawa keadilan  ekonomi.  Ia  dapat  menjadi  pilihan  kelas  menengah  tersebut  karena diyakini  dapat  menjawab  kebutuhan  berekspresi  dalam  berekonomi  juga  dapat menjawab  sisi  kebutuhan  spiritualnya 14 .  Dan  salah  satunya  adalah  konsumsi produk halal, sehingga diyakini akan meningkatkan idustri produk halal.
Sedangkan  untuk  tataran  global, Pew  Research  Center’s  Forum  on Religion  &  Public  Life memproyeksikan  total  penduduk  muslim  dunia  akan meningkat dari 1,6 milyar jiwa di tahun 2010 menjadi 2,2 jiwa di tahun 2030. Hal ini  tentu  akan  menjadi  mesin  pendorong  tersendiri  bagi  industri  produk  halal
13 Nor Aini Haji Idris dan Modh Ali Mohd Noor. Analisis Keprihatinan Pengguna Muslim Terhadap  Isu  Halal-Haram  Produk  Melalui  Pembentukan  Indeks .  PROSIDING  PERKEM  VIII, JILID 3 (2013) 1245 - 12 ISSN: 2231-962X. Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII (PERKEM VIII) “Dasar Awam Dalam Era Transformasi Ekonomi: Cabaran dan Halatuju” Johor Bahru, 7 – 9 Jun 2013. Hal, 1249
14 Ma’ruf Amin, Ibid .
dunia, karena permintaan produk halal akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah  penduduk  muslim.  Permintaan  akan  produk  halal  pada  faktanya  tidak hanya  datang  dari  kalangan  muslim  semata,  tetapi  juga  non  muslim,  hal  ini disebabkan  karena  meningkatnya  preferensi  masyarakat  non  muslim  untuk mengkonsumsi produk-produk berlabel halal.
Peningkatan  preferensi  masyarakat  non  muslim  terhadap  produk  halal terlihat juga diberbagai negara dengan penduduk muslim minoritas, seperti terlihat di  Filiphina,  negara  dengan  penduduk  muslim  minoritas  (hanya  10  persen  dari total  penduduk  sebanyak  84  juta  jiwa),  di  Jepang  juga  demikian.  Fenomena  ini juga terjadi di Prancis dan negara-negara Eropa lainnya 15 . Preferensi akan produk- produk halal ini salah satunya  terkait dengan masalah kualitas yang lebih terjamin dan  hiegienitas  produk-produk  halal.  Produk  halal  tentu  sesuai  dengan  syariat Islam, yakni halal dan toyiban (baik) , karena produk halal dan baik adalah aturan dalam  Islam  sebagaimana  yang  didasarkan  pada  Al-Qur’an  dan  Hadits  dalam perilaku ekonomi.
Hal  ini  tentu  menunjukkan  bahwa  potensi  akan  perkembangan  industri halal  akan  semakin  besar.  Tidak  hanya  di  dalam  negeri  namun  juga  di  negara- negara  yang  penduduk  muslimnya  minoritas,  tidak  hanya  masyarakat  muslim, namun  juga  non  muslim.  Sebagaimana  penguna  produk  dan  jasa  lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank, tidak hanya berkembang di negara muslim, tapi juga negara dengan penduduk muslim minoritas, tidak hanya muslim tetapi juga  non  muslim.  Hal  serupa  juga akan  berlaku  untuk  industri  (sektor  riil) produk halal.
b. Keragaman Produk Halal
Meningkatnya preferensi masyarakat secara umum terhadap produk halal, menjadikan  keragaman  produk  halal  yang  beredar  di  pasaran  juga  semakin beragam,  demikian  dengan  derivatif  produknya.  Keragaman  produk  halal  tidak lain untuk memenuhi permintaan akan produk yang semakin hari semakin tinggi, sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dua  faktor  utama
15 Warta  Ekspor Peluang  Bisnis  Produk  Halal  di  Perancis  Besar  Berkat  Pertumbuhan Penduduk Muslim Edisi: Ditjen PEN/MJL/004/4/2013. April 2013
pendorong  akan  permintaan  produk  halal  adalah  kebutuhan  akan  pemenuhan syariat  Islam  dalam  perilaku  ekonomi  dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat muslim.
Indonesia  dengan  penduduk  mayoritas  adalah  muslim,  tentu  kebutuhan akan  keragaman  produk  halal  terbilang  tinggi.  Begitu  juga  dengan  penduduk muslim dunia, bila dilihat dari kuantitas yang ada, menunjukkan bahwa penduduk Islam  diseluruh  dunia  saat  ini  diperkirakan  berjumlah  dua  triliun.  Tersebar keseluruh benua seperti Asia, 805 juta, Timur Tengah, 210 juta, Afrika, 300 juta, Eropa  18  juta  dan  Amerika  Utara,  8  juta  orang.  Dan  diperkirakan  akan  terus tumbuh 3.5% per tahunnya. Industri  makanan halal mampu memberi keuntungan yang luar biasa 16 .
Besarnya  jumlah  penduduk  serta  meningkatnya  pendapatan  masyarakat muslim  menyebabkan  tingginya  akan  variatif  dari  produk  halal,  produk  halal tersebut  adalah  produk  yang  telah dinyatakan  sesuai  syariat  Islam, meliputi barangdan/atau  jasa  yang terkait  dengan  makanan,  minuman, obat,  kosmetik, produk  kimiawi, produk  biologi,  produk  rekayasa genetik, serta  barang  gunaan yang dipakai,  digunakan,  atau  dimanfaatkan masyarakat.  Selain  itu  industri  life style  lainnya  juga  akan  dibutuhkan,  seperti  pariwisata,  fashion,  pendidikan, finansial, media dan rekreasional, layanan kesehatan dan kebugaran serta seni dan budaya.  Dari  masing-masing  produk  tersebut  akan  memunculkan  produk derivatifnya.  Misalnya  dalam  produk  makanan  halal  daging,  maka  ada  daging mentah dan siap konsumsi.
Keragaman  produk  halal  ini  menjadikan  nilai  pasar  produk  halal  di beberapa  negara  selalu  mengalami  pertumbuhan  setiap  tahunnya.  Menurut  Irfan Sungkar,  Direktur Global  Food  Research  and  Advisory di  Kuala  Lumpur  yang dilansir  dalam  situs  website  halalguide.com,  mengatakan  bahwa  pasar  produk halal di negara-negara besar di Asia, seperti Indonesia, China, Pakistan dan India, rata-rata tumbuh sekitar tujuh persen pertahun dan diperkirakan mencapai dua kali
16 Yaakob  &  Mariam,  2002  dalam    Bakar,  Norlaila  Abu  Idris,  dan  Nor  Aini  Haji. Keupayaan  Mengeksport  Produk  Makanan  Halal  Di  Kalangan  Pengusaha  PKS  di  Malaysia http://www.ukm.my/hairun/kertas%20kerja%20iCEPs/Keupayaan%20Mengeksport%20Produk% 20Makanan%20Halal.pdf
lipat  dalam  10  tahun  ke  depan.  Begitu  halnya  juga  di  beberapa  negara  di  Eropa, meskipun  penduduk  muslim  menjadi  minoritas,  tetapi  karena  daya  beli  mereka tinggi dan meningkatnya preferensi produk halal, menyebabkan nilai pasar produk halal di negara-negara tersebut juga mengalami pertumbuhan yang signifikan.
c. Kelengkapan Kerangka Hukum
Pemerintah  telah  mulai  menunjukkan  kesungguhannya  dalam  upaya percepatan  pertumbuhan  dan  perkembangan  sektor  ekonomi  syariah  ini. Pemerintah  telah  intensif  membenahi  beberapa  peraturan  perundangan  yang dinilai  menjadi  faktor  penghambat  kebijakan  percepatan  tersebut 17 .  Pemerintah sebagai  penguasa  legal  yang  memiliki  kekuatan    untuk  membuat  dan  menjalan sebuah  aturan  negara  memiliki  tanggung  jawab  dalam  pengembangan  ekonomi syariah, termasuk dalam pengembangan industri produk halal di dalam negeri.
Setelah dua dekade turut aktif mengembangkan sektor keuangan syariah di dalam  negeri,  beberapa  tahun  terakhir  pemerintah  juga  giat  dalam mengembangkan ekonomi syariah di sektor riil. Pada tahun 2014 pemerintah telah mengesahakan  UU  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  (JPH). Dalam  UU  yang  terdiri atas  68  pasal  itu ditegaskan,  bahwa  produk  yang  masuk, beredar,  dan  diperdagangkan  di  Wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikat  halal. adapun tujuan dari UU tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3, bahwa Penyelenggaraan JPH  bertujuan, Pertama ,  memberikan  kenyamanan,  keamanan, keselamatan,  dan  kepastian  ketersediaan  Produk  Halal  bagi  masyarakat  dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. Kedua , meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.
Setidak-tidaknya ada dua pihak yang akan diuntungkan dengan adanya UU tersebut,  yakni  konsumen  sebagai  penguna  produk  halal  dan  produses  sebagai penyedia produk halal. Selanjutnya bila permintaan dibarengi dengan penawaran, maka  akan  meningkatkan  kegiatan  ekonomi  secara  nasional.  Bagi  konsumen dengan  diberlakukanya  UU  tentang  JPH,  akan  memberikan  rasa  kenyamanan dalam mengkonsumsi dan memanfaatkan barang dan jasa yang beredar dipasaran.
17 Amin, Ma’ruf. Ibid . Hal, 7
Sehingga  bagi  masyarakat  muslim  tidak  perlu  lagi  merasa  was-was  dalam kegiatan konsumsi.
Selain  itu,  dengan  disahkannya  Rancangan  Undang-Undang  Jaminan Produk Halal (RUU JPH) pada tanggal 25 september 2014 juga menjadi dorongan untuk  para  pengusaha  dan  produsen  untuk  ikut  berkecimpung  dalam  gerakan industri  halal  nasional.  Hal  ini  mengingat  bahwa  peraturan  dan  perundang- undangan  merupakan  salah  satu  syarat  bagi  produsen  dan  pelaku  usaha  untuk mengembangakan  usahanya.  Di  Indonesia  telah  mengeluarkan    beberapa peraturan  yang  secara  implisit  mengerakkan  produk  yang  sesaui  denga  prinsip agama, terutama untuk produk makanan yang beredar di masyarakat.
Adapun  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada,  yakni  Peraturan perundang-undangan  bertujuan  melindungi  masyarakat  dari  produksi  dan peredaran  produk  yang  tidak  memenuhi  syarat,  terutama  dari  segi  mutu, kesehatan, dan keyakinan agama, antara lain;
a. Peraturan  Menteri  Kesehatan  R1,  No.  280/Menkes/Per/XI/76  tentang ketentuan  Peredaran  dan  penandaan  pada  makanan  yag  mengandung bahan berasal dari babi .
b. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agarna No. 427/M enkes/S  K  B/85  tentang pencantuman  tulisan  halal  pada  label makanan .
c. Intruksi  Presiden  No.  2  tahun  1991  tentang  “ peningkatan  pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan”.
d. Keputusan  Menteri  Pertanian  No.  41  3Kpts/TM/3  I0/7/T  992  tentang pemotongan  hewan  potong  dan  penanganan  daging  serta  hasil ikutannya.
e. Surat  Meputusan  Menteri  Kesehatan  No.  924/Menkes/SWVEII/l996 (SK  ini  merupakan  keputusan  bersama  antara  Departemen  Kesehatan, Departemen Agarna dan MUI).
Dan dengan lahirnya UU tentang JPH, serta respon positif dari masyarakat, tidak  menutup  kemungkinan  akan  melahirkan  peraturan-peraturan  lainnya  untuk mendukung  UU  tentang  JPH.  Serta  aturan-aturan  baru  berkaitan  dengan  industri
produk  halal  di  Indonesia,  sehinga    potensi  akan  industri  produk  halal  dapat dikembangkan  secara  optimal,  baik  bagi  para  pelaku  usaha  maupun  masyarakat pada  umumnya,  atau  bahkan  dapat  mendatangkan  perusahaan  besar  dunia  untuk investasi di industri produk halal di Indonesia.

## d. Banyak Pelaku Usaha dalam Pasar Produk Halal
Indonesia  memiliki  potensi  dan  peluang  yang  sangat  besar  dalam pengembangan  industri  keuangan  syariah  mengingat  Indonesia  adalah  negara dengan  populasi  muslim  terbesar  di  dunia.  Jumlah  populasi  yang  besar memberikan  potensi  bagi  Indonesia,  yaitu  berupa  kecukupan  sumber  daya  yang menjadi  pelaku  maupun  pengguna  produk  dan  layanan  keuangan  syariah. Perkembangan  sektor  ini  telah  memberikan  dampak  atau  efek multiplier pada sektor  lain.  Tidak  lain  adalah  sektor  riil,  yang  ditandai  dengan  perkembangan produk halal
Negara-negara  Islam  akan  menjadi  target  pasar  yang  potensial dengan market  size yang  besar  bagi  berbagai  sektor  industri  non  keuangan khususnya  pada consumer goods , fashion dan  pariwisata,  sebagaimana  dalam teori pasar, bahwa keuntungan yang besar akan menarik pelaku usaha usaha untuk masuk  dalam  pasar  tersebut,  sampai  keuntungan  mencapai  titik  nol.  Sehingga tidak heran jika sudah banyak negara-negara yang mengembangkan produk halal, baik  untuk  kebutuhan  domestik,  atau  untuk  ekspor  ke  negara-negara  dengan penduduk muslim mayoritas.
Diantara  negara-negara  yang  berorientasi  untuk  mengembangkan  dan menjadi produsen  produk halal antara lain, Malaysia   Malaysia adalah salah satu negara  yang  cukup  serius  dalam  mengembangkan  produk-produk  halal  di dunia.   Beberapa  usaha  yang  dilakukan  dalam  mengambangkan  produk  halal  ini antara  lain  pendirian Halal  Industry  Development  Corporation (HDC)  dan pembangunan  zona  industri  halal,  pemerintah  Malaysia  juga  turut  serta  berperan aktif  dalam  mengembangkan  produk  halal  dengan  cara  memanfaatkan  teknologi serta  bekerjasama  baik  dengan  pelaku  usaha  atau  akademisi.  Selain  Malaysia negara-negara  Asia  Tenggara  lainnya  adalah  Philippina,  Thailand  dan  Vietnam. Philippina  meresepon  secara  baik,  atas  fenomena  perkembangan  industri  halal
dunia,  setidaknya  sekitar  50  perusahaan  di  Philippina  telah  mendapatkan sertifikasi  halal  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Dakwah  Islam  Filipina  (IDCP). Thailand  dan  Vietnam  demikian  halnya,  bahkan  Thailand  merupakan  salah  satu produsen besar barang halal dunia.
Sedangkan  China  sebagai  negara  dengan  nilai  perdagangan  yang  paling besar  di  dunia,  juga  menjadi  produsen  untuk  industri  produk  halal,  hal  ini  dapat dilihat dari jenis dan nilai ekspor produk halal produksi China, bahkan lebih jauh produsen  utama  baju  muslim  di  Indonesia  adalah  China.  Negara  Asia  lainnya yang  mengembangkan  produk  halal  adalah  Australia,  yang  menjadi  eksportir makanan  halal  terbesar  ke  Malaysia,  dengan  mengekspor  daging  sapi.  Selain  itu Australia  juga  mengekspor  daging  sapi  halal  ke  berbagai  negara  salah  satunya adalah Jepang. Meski Jepang juga berusaha menjadi produsen makanan halal, hal ini  terlihat  dari  semakin  banyak  perusahaan-perusahaan  Jepang  yang mengembangkan  dan  memproduksi  produk-produk  halal  buatan  Jepang.  (market intllijence)
Dan  diantara  negara-negara  Eropa  yang  juga  mengembangkan  produk halal  adalah  Inggris,  Prancis  dan  Selandia  Baru.  Inggris  telah  mengembangkan industri  kosmetika  dan  toko  daging  ( butcher )  halal.  Sekarang  hampir  di  seluruh kawasan  belanja  di  Inggris  mudah  ditemukan butcher halal.  Selandia  Baru, sebagai negara yang terkenal akan pengekspor daging ke berbagai penjuru dunia, telah menggiatkan sertifikasi halal sejak lama. Hampir 80 persen dari perusahaan daging yang ada di Selandia Baru sudah mendapat sertifikasi halal.
Indonesia  dalam  hal  ini  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  pemanfaatan peluang industri produk halal, di mana salah satu faktor utamanya adalah populasi penduduk  muslim  Indonesia  yang  cukup  besar,  selain  itu  SDA  (Sumber  Daya Alam)  yang  masih  dapat  dimaksimalkan  untuk  memenuhi  permintaan  produk halal.  Oleh  karena  itu  pemerintah  Indonesia  selalu  berupaya  untuk  mendorog pelaku  usaha  dalam  Negeri  untuk  berkecimpung  dalam  industri  produk  halal, demi  perebutan  pasar  produk  halal.  salah  satu  upayanya  pemerintah  Indonesia adalah Pemerintah akan menggunakan sebagian dana dari APBN untuk membantu  pelaku  IKM  (industri  kecil  menengah)  mendapatkan sertifikat
halal.  Total  anggarannya  mencapai  Rp  5  miliar 18 .  Selain  itu  pemerintah  juga membuat  kawasan  industri,  sebagai  antisipasi  masuknya  barang  halal  dari  luar, data  Kemenperin  menunjukkan,  saat  ini  ada  74  kawasan  industri  di  Indonesia dengan  total  luas  mencapai  36,29  ribu  hektare.  Dari  angka  tersebut,  50  di antaranya  berada  di  pulau  Jawa  dengan  luas  26,12  ribu  hektar,  atau  sekitar  71,9 persen dari total lahan kawasan industri tersebut 19 .
Semakin  banyaknya  negara-negara  dunia  yang  mendedikasikan  dirinya sebagai  produsen  produk  halal,  menyebabkan  banyaknya  pelaku  usaha  yang merebutkan market share dari sektor ini. Saat ini, pasar halal dunia bernilai lebih dari  USD  2  triliun  per  tahun  yang  mencakup  segmen  industri,  makanan,  obat- obatan,  dan  kosmetik 20 .  Dan  nilai  tersebut  diproyeksikan  akan  selalu  mengalami pertumbuhan  yang  signifikan  seiring  dengan  pertambahan  jumlah  penduduk muslim  dunia,  diproyeksikan  pada  2025,  penduduk  muslim  30%  dari  populasi dunia.  Ini  pasar  potensial  yang  diperebutkan  produsen  dalam  perdagangan  antar negara.
Sebagai  gambaran  akan  potensi  dari  industri  produk  halal,  dapat digambarkan  dengan  data  perdaganan  global,  yang  volumenya  selalu mengalami pertumbuhan  positif  setiap  tahunnya,  diangka  2  sampai  dengan  3,6  persen sebagaimana gambar 4.1. begitu juga dengan industri produk halal, dengan asumsi populasi  muslim  dunia  meningkat  dan  kepatuhan  syariah  dijalankan,  perdaganan produk halal juga akan mengalami peningkatan volume setiap tahunnya.
18 http://www.kemenperin.go.id/artikel/11012/UU-Jaminan-Produk-Halal-Harus-Direvisi. diakses 25 Maret 2018
19 http://www.kemenperin.go.id/artikel/14913/Kemenperin-Bikin-Kawasan-Industri-Halal . diakses 25 Maret 2018
20 Kemendag RI. World Halal Day 2016: Produk Halal Kini Jadi Gaya Hidup Konsumen Dunia.  http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/11/10/world-halal-day-2016-produk-halal-kini- jadi-gaya-hidup-konsumen-dunia-id0-1478745817.pdf. diakses 25 pebruari 2018

## e. Kebutuhan Ekspor
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  selain  populasi muslim  dunia  meningkat,  preferensi  masyarakat  dunia  akan  produk  halal  juga meningkat,  perdagangan  dunia  selalu  positif,  hal-hal  demikian  menjadikan kebutuhan  ekspor  akan  produk  halal  juga  mengalami  peningkatan.  Tentu  hal  ini menjadi  peluang  bagi  pelaku  usaha  dalam  negeri.  Saat  ini,  permintaan  akan produk-produk  halal  secara  global  terus  mengalami  peningkatan.  Untuk  Pasar Asia  Tenggara,  ekspor  produk  halal  mencapai  100  juta  dollar.  Jumlah  ini mengalami  peningkatan  100%  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  yang  hanya mencapai 50 juta dolar. Sementara itu, pertumbuhan nilai ekspor produk halal dari Indonesia di 2011 hingga 2014 sebesar 11,17% 21 .
21 http://www.kemenperin.go.id/artikel/14913/Kemenperin-Bikin-Kawasan-Industri-Halal. Diakses tanggal 27 Maret 2018
Gambar 4.1 Perkembangan Perdagangan Global (WTO)
Sumber: Kemenperin, 2016
Kebutuhan  akan  produk  halal,  tidak  hanya  di  negara  Arab  atau  dengan penduduk muslim mayoritas semata, namun seolah sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan masyarakat dunia. Pasar produk pangan halal yang menjadi porsi bisnis utama  di  dunia  terdapat  di  negara-negara  berpenduduk  mayoritas  muslim  seperti Aljazair,  Bahrain,  Mesir,  Indonesia,  Iran,  Irak,  Yordania,  Kuwait,  Libanon, Yaman,  Malaysia,  Maroko,  Oman,  Qatar,  Siria,  Arab  Saudi,  Tunisia,  Turki,  dan Uni  Emirat  Arab.  Pada  negara-negara  non-muslim,  pasar  utama  pangan  halal dunia terdapat di India (dengan populasi penduduk muslim sekitar 140 juta jiwa), Perancis  (6  juta  penduduk  muslim),  Republik  Rakyat  Cina  (RRC)  (40  juta penduduk  muslim),  Jerman  (3  juta  penduduk  muslim),  Amerika  Serikat  (8  juta penduduk muslim), Inggris (1,5 juta penduduk muslim), Filipina (6 juta penduduk muslim),  dan  Kanada  (0,8  juta  penduduk  muslim) 22 .  Adapun  jumlah  penduduk atau populasi muslim dunia pada tahun 2012, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 4.2 berikut.
Beberapa modal untuk merebut pasar produk halal dunia, pada prinsipnya sudah dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri, salah satunya adalah legal formal (sertifikat  halal)  untuk  memproduksi  dan  mengedarkan  produk  halal,  yang  tidak terbatas  pada  produk  makanan  dan  minuman  saja,  dalam  hal  ini  Indonesia memiliki  MUI  yang  fatwa  dan  setifikat  halalnya  sudah  diakui  oleh  dunia. Ditambah  lagi  dengan  telah  disahkannya  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal
22 Market  Brief  Halal  Product.  ITPC  Osaka  2013 .  Kementerian  Perindustrian  dan Perdagangan Republik Indonesia. Hal, 11-12
Gambar 4.2 Populasi Muslim Dunia, 2012.
Sumber: dilansir di situs  http://www.muslimpopulaton.com/world dikutip Kemenperin, 2013
pada  September  2014.  Beberapa  kebutuhan  ekspor  produk  halal  dapat dideskripsikan berikut.
Menurut  data  dari Brand  Research  Institute,  Inc. ,  besar  market  produk halal di Jepang secara keseluruhan adalah sekitar US$ 919 juta. Jumlah penduduk muslim di Jepang diperkirakan sekitar 185 ribu orang, dengan komposisi 50 ribu orang Jepang, dan selebihnya adalah orang asing  yang tinggal di Jepang. Market produk makanan halal di Jepang sangat dipengaruhi oleh jumlah pendatang asing ke  Jepang,  dan  market  produk  makanan  halal  di  Jepang  ini  diperkirakan  akan terus  meningkat  dengan  bertambahnya  wisatawan  asing  yang  berkunjung.  Dua negara  dengan  penduduk  muslim  mayoritas  yang  sering  berkunjung  ke  Jepang adalah warga Indonesia dan Malaysia, sebagaimana Gambar 4.3 berikut.
Negara  di  Asia  lain  yang  berpotensi  besar  untuk  menjadi  tujuan  ekspor produk  pangan  halal  Indonesia  adalah  Malaysia.  Namun  sayangnya  sampai dengan  sekarang  Indonesia  masih  menduduki  peringkat  keempat  setelah Australia,  Tiongkok  dan  Selandia  Baru  dalam  hal  ekspor  produk  makanan  dan minuman  halal  ke  Malaysia.  Padahal  Indonesia  sangat  berpeluang  besar  untuk
Gambar 4.3 Jumlah Pengunjung Ke Jepang dari Malaysia dan Indonesia 2010-2014
Sumber: Kemenperin, 2015
memasarkan  produk  makanan  dan  minuman  halal  di  Malaysia  karena  sertifikasi halal  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  sudah  diakui  oleh otoritas halal di Malaysia. Negara-negara lain yang dibidik untuk menjadi tujuan ekspor  Indonesia  adalah  Negara-negara  OIC.  Dalam  sektor  makanan  khususnya komoditas meat and live animal , Negara-negara OIC setiap tahunnya mengimpor komoditas tersebut sebesar 15,4 Milyar  US Dollar setiap tahunnya dan 91%  dari impor tersebut datang dari Negara yang bukan tergabung dalam OIC 23 .
Sementara  di  Uni  Eropa,  meski  jumlah  penduduk  muslimnya  minoritas dan  jumlahnya  sedikit,  pertumbuhan  akan  permintaan  produk  halal,  khususnya makanan  dan  minuman  cukup  besar  karena  daya  beli  yang  tinggi,  seperti  di Perancis  dan  Belanda.  Di  Perancis  pendudukya  membelanjakan  30% penghasilannya untuk makanan halal. Kuantitas konsumsi makanan daging sekitar 400  ribu  metrik  ton  setahunnya. Diversity  Baby-Boomers  Du  Halal” atau  era kelahiran variasi produk halal dimulai tahun 2009 yang ditandai dengan maraknya produk  makanan  halal  yang  diluncurkan,  tidak  hanya  oleh  para  pengusaha  kecil, seperti  penjual  daging,  tapi  juga  perusahaan  nasional  Perancis,  misalnya  Fleury Michon,  Herta,  Knorr,  Labeyrie,  Liebig,  dan  Maggi.  Perusahaan  tersebut berinvestasi  pada  produk  halal  dengan  meluncurkan  berbagai  produk 24 . Sedangkan di Belanda, sebagaimana yang dilansir oleh situs halalguide.com yang dikutip  oleh  warta  ekspor  kementerian  perdagangan  Indonesia,  makanan  halal tidak  hanya  dikonsumsi  Muslim,  tetapi  juga  non  Muslim,  sehingga  total permintaan  pasar  halal  mampu  mencapai  2,8  miliar  dolar  per  tahun.  Untuk Indonesia  sendiri  diperkirakan  akan  terjadi  penambahan  permintaan  produk makanan daging halal mencapai 1,3 juta metrik ton setahunnya.
Besarnya  potensi  industri  produk  halal  dunia,  menjadi  peluang  sekaligus tantangan  bagi  negara  Indonesia,  menjadi  peluang  karena  Indonesia  memiliki modal baik SDM (sumber daya manusia), SDA (sumber daya alam) dan lembaga pendukung  produk  halal  dalam  hal  ini  MUI  (Majlis  Ulama  Indonesai)  serta
23 Rahmawati, Rahmi. Perkembangan Dan Outlook Industri Halal.
24 Warta  Ekspor Peluang  Bisnis  Produk  Halal  di  Perancis  Besar  Berkat  Pertumbuhan Penduduk Muslim Edisi: Ditjen PEN/MJL/004/4/2013. April 2013
beberapa aturan legal formal yang sudah ada, sehingga pelaku usaha dalam negeri dapat  memanfaatkan  itu  semua  untuk  menangkap  peluang  industri  produk  halal, manjadi tantangan karena seiring dengan besarnya share market di dalam industri produk  halal,  negara  lain  juga  mendedikasikan  dan  menyiapkan  diri  untuk menjadi  produsen  produk  halal  dunia.  Jika  Indonesia  tidak  mampu mengembangkan  produk  halal,  maka  Indonesia  selamanya  akan  menjadi  pasar produk halal negara-negara eksportir produk halal.
Oleh  karena  itu  diperlukan  kerjasama  antar  stake  holder  industri  produk halal,  mulai  dari  pemerintah,  lembaga-lembaga  terkait  dengan  produk  halal, pelaku usaha serta masyarakat pada umumnya. Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk  mengkonsumsi  produk  halal  dalam  negeri,  dengan  sendirinya  akan memproteksi  dari  produk  halal  impor.  Sehingga  Indonesia  mampu  menjadi produsen  produk  halal  dunia,  dan  pengembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia baik sektor keuangan (moneter) dan sektor industri produk halal (sektor riil) dapat berkembang secara optimal.

## E. Kesimpulan
Dari  deskripsi  tentang  potensi  industri  produk  halal  bagi  pelaku  usaha  di Indonesia di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut;
Pertama ,  Kebutuhan  akan  Produk  (barang  dan  jasa)  Halal.  Perilaku ekonomi, baik konsumsi maupun produksi Makanan halal, selain untuk memenuhi tuntutan prinsip agama Islam, juga telah menjadi budaya bagi masyarakat muslim di  berbagai  belahan  dunia.  Sedangkan  untuk  tataran  global, diproyeksikan  total penduduk  muslim  dunia  akan  meningkat  dari  1,6  milyar  jiwa  di  tahun  2010 menjadi  2,2  jiwa  di  tahun  2030.  Hal  ini  tentu  akan  menjadi  mesin  pendorong tersendiri  bagi  industri  produk  halal  dunia,  karena  permintaan  produk  halal  akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk muslim. Permintaan akan produk  halal  pada  faktanya  tidak  hanya  datang  dari  kalangan  muslim  semata, tetapi  juga  non  muslim,  hal  ini  disebabkan  karena  meningkatnya  preferensi masyarakat non muslim untuk mengkonsumsi produk-produk berlabel halal.
Kedua ,  Keragaman  Produk  Halal. Keragaman  produk  halal  tidak  lain untuk  memenuhi  permintaan  akan  produk  yang  semakin  hari  semakin  tinggi, besarnya  jumlah  penduduk  serta  meningkatnya  pendapatan  masyarakat  muslim menyebabkan  tingginya  akan  variatif  dari  produk  halal,  produk  halal  tersebut adalah produk yang telah dinyatakan sesuai syariat Islam, meliputi barangdan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai,  digunakan,  atau  dimanfaatkan masyarakat.  Selain  itu  industri life style lainnya  juga  akan  dibutuhkan,  seperti  pariwisata,  fashion,  pendidikan, finansial, media dan rekreasional, layanan kesehatan dan kebugaran serta seni dan budaya
Ketiga , Kelengkapan Kerangka Hukum. Peran aktif dari pemerintah dalam pengembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia,  telah  berjalan  dua  dekade,  baik pengembangan  sektor  keuangan  syariah  maupun  sektor  riil.  Pada  tahun  2014 pemerintah telah mengesahakan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  (JPH).  Yang  bertujuan  memberikan  kenyamanan,  keamanan,  keselamatan, dan  kepastian  ketersediaan  Produk  Halal  bagi  masyarakat  dalam  mengonsumsi dan  menggunakan  Produk,  serta  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  pelaku  usaha untuk  memproduksi  dan  memperdagangkan  produk  halal.  pemerintah  Indonesia telah mengeluarkan  beberapa peraturan yang secara implisit mengerakkan produk yang  sesuai  dengan  prinsip  agama  Islam,  terutama  untuk  produk  makanan  yang beredar di masyarakat. Dan dengan lahirnya UU tentang JPH, serta respon positif dari  masyarakat,  tidak  menutup  kemungkinan  akan  melahirkan  peraturan- peraturan lainnya untuk mendukung industri produk halal.
Keempat ,  Banyak  Pelaku  Usaha  dalam  Pasar  Produk  Halal.  Diantara negara-negara  yang  berorientasi  untuk  mengembangkan  dan  menjadi  produsen produk halal antara lain, Malaysia  Malaysia adalah salah satu negara yang cukup serius  dalam  mengembangkan  produk-produk  halal  di  dunia.   Selain  Malaysia negara-negara  Asia  Tenggara  lainnya  adalah  Philippina,  Thailand  dan  Vietnam. Sedangkan  China  sebagai  negara  dengan  nilai  perdagangan  yang  paling  besar  di dunia,  juga  menjadi  produsen  untuk  industri  produk  halal,  Negara  Asia  lainnya
yang  mengembangkan  produk  halal  adalah  Australia,  yang  menjadi  eksportir makanan  halal.  Dan  diantara  negara-negara  Eropa  yang  juga  mengembangkan produk  halal  adalah  Inggris,  Prancis  dan  Selandia  Baru.  Inggris  telah mengembangkan  industri  kosmetika  dan  toko  daging  ( butcher )  halal.  Demikian halnya  Indonesia  dalam  pemanfaatan  peluang  industri  produk  halal,  pemerintah Indonesia  selalu  berupaya  untuk  mendorong  pelaku  usaha  dalam  Negeri  untuk berkecimpung dalam industri produk halal, demi perebutan pasar produk halal.
Kelima ,  Kebutuhan  Ekspor.  Permintaan  akan  produk-produk  halal  secara global terus mengalami peningkatan. Kebutuhan akan produk halal, tidak hanya di negara  Arab  atau  dengan  penduduk  muslim  mayoritas  semata,  namun  seolah sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan masyarakat dunia. Negara-negara  Asia yang memiliki kebutuah  ekspor produk  halal antara  lain, Malaysia, Jepang dan India.      Sementara  di  Uni  Eropa,  meski  jumlah  penduduk  muslimnya  minoritas dan  jumlahnya  sedikit,  pertumbuhan  akan  permintaan  produk  halal,  khususnya makanan  dan  minuman  cukup  besar  karena  daya  beli  yang  tinggi,  seperti  di Perancis dan Belanda.

## F. Rekomendasi
Dari hasil kajian tentang potensi industri  produk halal bagi pelaku usaha di  Indonesia,  ada  dua  rekomendasi  utama  yang  dapat  direkomendasikan  oleh penulis sebagaimana berikut,

## 1. Kajian Lebih Lanjut
Menginggat  bahwa  masih  banyaknya  kelemahan  dan  kekurangan  dalam kajian  ini,  serta  masih  minimnya  kajian  tentang  industri  produk  halal,  maka peneliti  merekomendasikan  bagi  akademisi  untuk  melakukan  kajian  lebih  lanjut tentang  industri  produk  halal  di  Indonesia,  yang  bertujuan  antara  lain  untuk mengembangkan produk halal khususnya di Indonesia, serta menambah khazanah keilmuan terkait dengan industri produk halal.

## 2. Data Khusus Tentang Produk Halal
Salah satu kendala yang ditemukan oleh penulis selama melakukan kajian tentang industri produk halal, adalah kesulitan dalam mencari sumber data produk
halal,  mulai  dari  ragam  dan  jenis  produk,  jumlah  pelaku  usaha  sampai  dengan nilai  produksi  dan  nilai  pasar  produk  halal.  Sehingga  diharapkan  pemerintah dalam  hal  ini  adalah  BPS  (Badan  Pusat  Statistik)  untuk  memerhatikan  dan menerbitkan data-data sekunder berkaitan dengan industri produk halal.

## DAFTAR PUSTAKA
Afroniyati,  Lies. Analisis  Ekonomi  Politik  Sertifikasi  Halal  Oleh  Majelis  Ulama Indonesia . Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP) Vol. 18, No. 1, Mei 2014
Amin,  Ma’ruf  . Solusi  Hukum  Islam  (Makharij  Fiqhiyah)  Sebagai  Pendorong
Arus  Baru  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia  (Kontribusi  Fatwa  DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI) . ORASI ILMIAH Disampaikan  dalam  Pengukuhan  Guru  Besar  Bidang  Ilmu  Ekonomi Muamalat  Syariah.  Kementerian  Agama  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim Malang. 2017
Bakar,  Norlaila  Abu  Idris,  dan  Nor  Aini  Haji. Keupayaan  Mengeksport  Produk
Makanan Halal Di Kalangan Pengusaha PKS di Malaysia http://www.ukm.my/hairun/kertas%20kerja%20iCEPs/Keupayaan%20Me ngeksport%20Produk%20Makanan%20Halal.pdf
Darsono dkk. Dinamika produk dan akad keuangan syariah di Indonesia . Jakarta:
Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia. Hal, 20. 2016.
http://www.kemenperin.go.id/artikel/14913/Kemenperin-Bikin-Kawasan-Industri- Halal
Idris, Nor Aini Haji dan Noor, Modh Ali Mohd. Analisis Keprihatinan Pengguna Muslim Terhadap Isu Halal-Haram Produk Melalui Pembentukan Indeks . PROSIDING PERKEM VIII, JILID 3 (2013) 1245 - 12 ISSN: 2231-962X. Persidangan  Kebangsaan  Ekonomi  Malaysia  ke  VIII  (PERKEM  VIII) “Dasar  Awam  Dalam  Era  Transformasi  Ekonomi:  Cabaran  dan Halatuju” Johor Bahru, 7 – 9 Jun 2013
Kementerian  Perdagangan  RI.  Market Intelligence:  Produk  Makanan  Halal,
Kerajinan  dan  Furnitur  Indonesia  di  Pasar  Jepang, Atase  Perdagangan Tokyo.2015.
Mudrajad  Kuncoro,  2006. Ekonomika  Pembangunan  Teori,  Masalah  dan Kebijakan Edisi Keempat . Yogyakarta: UPP STIM YKPM
N  Gregory  Mankiw. Terj . Teori  Makroekonomi  Edisi  Kelima. Jakarta:    Penerbit ERLANGGA.
Nasrullah,  Aan. Upaya  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengunaan Produk  dan  Jasa  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  Sebagai Salah  Satu  Pilar  Sistem  Keuangan  Nasional .  PROSIDING:  Seminar Nasional  dan  Temu  Ilmiah  Jaringan  Peneliti.  IAI  DARUSSALAM Banyuwangi. 21-22 Januari 2017
OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan), Roadmap  Pengembangan  Keuangan  Syariah Indonesia 2017-2019 .
Rama,  Ali.  “ POTENSI  PASAR  PRODUK  HALAL  DUNIA .” Fajar ,  2014. https://www.academia.edu/10449487/Potensi_Pasar_Produk_Halal_Dunia.
Undang-Undang    Republik  Indonesia  Nomor.  34  Tahun  2014  Tentang  Jaminan Produk Halal (JPH).
Warta  Ekspor Peluang  Bisnis  Produk  Halal  di  Perancis  Besar  Berkat Pertumbuhan Penduduk Muslim Edisi: Ditjen PEN/MJL/004/4/2013. April
2013