Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PANDEMI COVID-19 SEBAGAI BENTUK OVERMACHT TERHADAP
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI PERBANKAN
Sherlin 1 , Lu Sudirman 2
1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, 1851087.sherlin@uib.edu 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
At the end of 2019, the world's first discovery of a highly contagious and rapidly growing virus called the Covid-19 virus. In legal terms, it is known as overmacht which  means a  forced  state.  The  Covid-19  virus  pandemic  has grown  rapidly since the beginning of 2019 until now. The biggest impact of the Covid-19 virus pandemic  is  the  world  economy.  When  it  comes  to  the  economy,  the  most influential field is banking. In the banking world, which provides loan services to customers, of course, it has had a big impact since the Covid-19 virus pandemic. Therefore, this paper aims to discuss the legal consequences of the overmacht condition  in  the  banking  sector,  especially  on  the  implementation  of  credit agreements in banking. The method used in this paper is normative law using a statutory approach, namely POJK and the Civil Code which contains the topic of discussion with secondary data types. With the overmacht condition, OJK as the authorized party issued a new POJK regulation regarding the implementation of credit  in  banking  during  this  pandemic.  Where  overall  the  contents  and provisions of the POJK are in accordance with applicable law, by emphasizing on the banking sector to continue to apply the precautionary principle in providing relaxation as an effort to relieve loans or debtor customer credit so that credit activities in banking remain organized and run well.
Keywords : Agreement; Covid-19, Loan; Pandemic;
Restructurisation
Cite this paper : Sherlin, L. S. (2021). Pandemi Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Perbankan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4 (2).

## Scope Article
Administrative Law

## PENDAHULUAN
Sebuah virus yang berkembang pesat pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Hubei, China  pada  akhir  tahun  2019  disebut  dengan Corona  Virus  Disease-19 (Covid-19). Penyebaran virus Covid-19 ini sangat cepat dari satu negara ke negara lainnya. 1 Indonesia termasuk salah satu negara yang tergolong lambat dalam menangani virus Covid-19 ini. 2 Di Indonesia sendiri, pertama kali dinyatakan terdapat virus Covid-19 ialah pada bulan Maret tahun 2020 yaitu  pada Warga Negara  Indonesia di Kota Depok, Jawa Barat.  Dikarenakan awal diberitakan nya kasus pertama di Indonesia, masih banyak orang beraktivitas di luar rumah tanpa memahami apa sebenarnya yang disebut dengan virus Covid-19 serta tindakan dari  pemerintah  yang  cenderung  lambat  dalam  menangani  penyebaran  virus  Covid-19,
1 Fransisco,  W.  (2020).  Interaktif  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Dalam  Kehidupan  Normal  Baru  Pasca  COVID- 19. Journal of Judicial Review , 22 (2), 151-164., hlm. 152.
2 Disemadi,  H.  S.,  &  Shaleh,  A.  I.  (2020).  Banking  credit  restructuring  policy  amid  COVID-19  pandemic  in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi , 5 (02)., hlm. 63.
kasus positif di Indonesia berkembang pesat sehingga banyak wilayah seperti kota besar di Indonesia menjadi zona merah. 3
Pada  awalnya pemerintah hanya memberikan himbauan  untuk menjaga jarak dan tidak dianjurkan untuk beraktivitas di luar rumah agar dapat mencegah penyebaran virus Covid-19  di  Indonesia. 4 Dengan  kondisi  yang  memaksa  masyarakat  untuk  tidak  dapat beraktivitas di luar rumah, mengakibatkan banyak perusahaan hingga restoran harus tutup. Banyak perusahaan yang memberhentikan kegiatan operasionalnya bahkan sampai dengan adanya  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  terhadap  pekerjanya. 5 Restoran  atau  tempat makan juga banyak yang tutup untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Ditambah lagi saat pertama kali ditetapkan peraturan terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kota tertentu, yang semakin menghambat kegiatan masyarakat. 6
Dengan  kondisi  akibat  Covid-19  tersebut,  banyak  pekerja  yang  mengalami pemotongan  gaji  hingga  PHK,  perusahaan-perusahaan  juga  tidak  dapat  beroperasional seperti  biasa,  bahkan  banyak  perusahaan  yang  tidak  dapat  bertahan  sehingga memberhentikan kegiatan operasional sementara hingga permanen. Alasan-alasan tersebut yang mendorong kelemahan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini. 7 Kondisi ekonomi yang semakin  melemah,  berdampak  besar  untuk  masyarakat  seperti  kekurangan  dana  untuk kebutuhan  hidup.  Kebutuhan  manusia  yang  tergolong  banyak  pada  umumnya  seperti kebutuhan  primer,  sekunder,  dan  tersier,  tidak  dapat  terpenuhi  apabila  kondisi  ekonomi hancur. Salah satu contoh dari pengaruh lemahnya ekonomi pada masyarakat ialah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjaman di bank.
Perorangan atau badan usaha yang memanfaatkan jasa perbankan disebut dengan nasabah. 8 Setiap nasabah dapat menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Mulai dari tabungan, deposito, hingga pinjaman atau kredit. Maka dari kebutuhan masing-masing nasabah tersebut, nasabah di perbankan pada umumnya terbagi menjadi nasabah simpanan (penyimpan dana) dan nasabah debitur (peminjam dana). Nasabah debitur yang menggunakan jasa bank dalam bentuk kredit, pada awalnya  telah  melewati  proses  pemenuhan  beberapa  syarat,  mulai  dari  pengajuan permohonan  oleh  calon  debitur,  pengumpulan  dan  perlengkapan  data  calon  debitur, pengecekan  BI checking , survey agunan,  kemudian  marketing  bank  menyusun  proposal pengajuan kredit, setelah pihak legal bank memeriksa dan direksi memutuskan setuju atas permohonan pengajuan kredit tersebut, maka akan diadakan pengikatan kredit antara pihak bank dengan nasabah debitur. 9
Pada  tahap  pengikatan  kredit,  pihak  bank  akan  mempersiapkan  Surat  Perjanjian Kredit  yang  berisi  klausul-klausul  terkait  kredit  dan  ketentuan  lainnya.  Nasabah  debitur akan  diminta  untuk  menanda  tangani  apabila  sepakat  dengan  isi  Surat  Perjanjian  Kredit tersebut  sebelum  akhirnya  kredit  tersebut  dicairkan.  Setelah  nasabah  debitur  menanda tangani  Surat  Perjanjian  Kredit  tersebut,  berarti  nasabah  debitur  sepakat  dan  akan bertanggung  jawab  terhadap  isi  dari  Surat  Perjanjian  Kredit  tersebut  dan  menanggung akibat hukum dari pelanggarannya sesuai dengan isi dari Surat Perjanjian Kredit tersebut.
3 Appludnopsanji,  A.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020).  Problematika  Kebijakan  Pembebasan  Narapidana  sebagai  Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (2), 131-148., hlm. 133.
4 Disemadi, H. S., & Handika, D. O. (2020). Community compliance with the covid-19 protocol hygiene policy in Klaten Regency, Indonesia. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 28 (2), 121-133., hlm. 126.
5 Taniady, V., Riwayanti, N. W., Anggraeni, R. P., Ananda, A. A. S., & Disemadi, H. S. (2020). PHK Dan Pandemi Covid- 19:  Suatu  Tinjauan  Hukum  Berdasarkan  Undang-Undang  Tentang  Ketenagakerjaan  Di  Indonesia. Jurnal Yustisiabel , 4 (2), 97-117., hlm. 100.
6 Kang, C., & Disemadi, H. S. (2021, March). The COVID-19 Pandemic Outbreak Impact And Prevention From Legal Perspective: An Indonesian Experience. In CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences Vol. 1, No. 1, 134-144., hlm. 138.
7 Syaifudin, A., &  Ernawati, E. (2020). Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan  Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19. Journal of Judicial Review , 22 (2), 195-214., hlm. 197.
8 Pasal 1 Ayat 16 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
9 Charlina. (2020). 10 Alur Kredit Di Bank. Diambil 2 Juni 2021. Dari https://wartadana.com/10-alur-kredit-di-bank/
Dari  Surat  Perjanjian  Kredit  tersebut  timbul  hubungan  hukum  antara  bank  dan  nasabah debitur. Setiap hubungan hukum yang timbul mengandung hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh para pihak. 10
Nasabah  debitur  yang  telah  sepakat  menanda  tangani  Surat  Perjanjian  Kredit tersebut wajib melaksanakan kewajiban nya sebagai debitur atau peminjam dana. Apabila pada  suatu  saat  terdapat  kondisi  dimana  nasabah  debitur  tidak  dapat  melaksanakan ataupun  hanya  melaksanakan  sebagian  kewajiban  yang  ia  miliki  sebagai  peminjam  dana tidak dapat terpenuhi, maka nasabah debitur dapat dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah pemenuhan kewajiban yang tidak terpenuhi atau lebih dikenal dengan peringkaran janji,  atau  terdapat  tindakan  lalai  yang  dilakukan  oleh  debitur  baik  karena  tidak melaksanakan kewajiban ataupun melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. 11 Pada  saat  sebelum  adanya  pandemi  Covid-19  ini,  kredit  bermasalah  atau  kurang  lancar sudah  sering  terjadi  dalam  perbankan,  mulai  dari  tidak  adanya  itikad  baik  dari  nasabah debitur hingga nasabah debitur mengalami kerugian besar dalam usahanya sehingga tidak dapat  melakukan  pembayaran  kepada  bank.  Kredit  bermasalah  pada  umumnya  dinilai timbul karena adanya risiko pada saat pemberian kredit atau pinjaman tersebut. Dalam hal ini,  kredit  bermasalah  erat  kaitannya  dengan  risiko  kredit,  risiko  kepatuhan,  dan  risiko hukum.  Sebelum  adanya  pandemi  Covid-19  pun,  upaya  penyelesaian  kredit  bermasalah telah diatur dalam hukum perbankan, yaitu dengan restrukturisasi kredit.
Terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit, bagaimana apabila terjadi hal diluar kemampuan nasabah debitur seperti pada masa pandemi Covid-19 yang menarik kebawah kondisi ekonomi setiap negara? Pada saat disepakatinya perjanjian kredit tersebut, tentunya belum dan bahkan tidak ada gambaran bahwa akan terjadi pandemi yang berdampak buruk bagi  kondisi  ekonomi  dunia.  Menurut  KUH  Perdata,  terdapat  suatu  istilah  bernama overmacht ,  dimana  yang  berarti  terdapat  suatu  kondisi  bahwa  debitur  terhambat  untuk melaksanakan  kewajiban  atau  melaksanakan  perbuatan  yang  melanggar  perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut disesuaikan dengan terminology yaitu keadaan terpaksa. Keadaan  terpaksa  atau  dapat  diartikan  dengan  keadaan  diluar  kendali  suatu  pihak  yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perjanjian atas kejadian tersebut.
Dengan  adanya  pandemi  Covid-19  yang  menimbulkan  kondisi overmacht pada nasabah  debitur  di  perbankan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  lembaga  yang mengawasi  kegiatan  usaha dalam bidang perbankan menyadari bahwa penyebaran virus Covid-19  secara  global  memberikan  dampak  secara  langsung  maupun  tidak  terhadap kapasitas  dan  kinerja  nasabah  debitur  dalam  melaksanakan  kewajiban  atas  kreditnya. Kondisi ekonomi masyarakat dunia terdampak oleh pandemi Covid-19 ini, nasabah debitur sebagai  peminjam  dana  kepada  bank  menjadi  kesulitan  bahkan  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya  untuk  melakukan  pembayaran  angsuran  kepada  pihak  bank.  Apabila dibiarkan  kondisi  seperti  ini  terus  berjalan,  kondisi  ekonomi  nasional  akan  semakin memburuk dikarenakan kegiatan perbankan tidak berjalan baik. Maka perlu diadakannya tindakan untuk menetralkan kondisi yang disebabkan pandemi Covid-19 ini, dimana kondisi tersebut dalam istilah hukum disebut dengan overmacht. Oleh karena itu, OJK mengeluarkan POJK  No.  11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019  dengan  tujuan  untuk membantu  pengoptimalisasian  kinerja  bank  terkhusus  dalam  fungsi  intermediasi, memelihara kondisi stabil sistem keuangan, serta mendorong perkembangan ekonomi perlu ditentukan kebijakan stimulus ekonomi sebagai countercyclical dalam pandemi Covid-19 ini. Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  OJK  tersebut  juga  menekankan  untuk  tetap menerapkan  prinsip  kehati-hatian  oleh  pihak  bank.  Segala  bentuk  putusan  bank  kepada penanganan  kredit  kurang  lancar  atas  nasabah  debitur  di  masa  pandemi  Covid-19  ini
10 Hetharie, Yosia. (2019). Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Menurut KUHPerdata. Jurnal SASI. doi: https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147
11 Pengertian,  Bentuk,  Penyebab,  dan  Hukum  Wanprestasi. http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk- penyebab-dan-hukum-wanprestasi/ (diakses pada tanggal 01 Juni 2021)
diambil  oleh  pihak  bank  sendiri.  Pihak  bank  dapat  menilai  apakah  nasabah  debiturnya memenuhi persyaratan dan kriteria untuk diberikan restrukturisasi dengan memperhatikan ketentuan yang dijelaskan dalam POJK tersebut. 12

## METODE
Dalam penyusunan tulisan ini, metode yang digunakan ialah hukum normatif dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  yaitu  POJK  dan  KUH Perdata  yang  berisi  mengenai  topik  pembahasan  dengan  jenis  data  sekunder.  Mengingat tulisan  ini  memuat  pembahasan  mengenai  akibat  hukum  dari  suatu  kondisi overmacht dalam pandemi Covid-19 terhadap perjanjian kredit maka teknik pengumpulan data yang digunakan  ialah  teknik  pengumpulan  data  sekunder,  dengan  melakukan  penelitian  dari bahan-bahan  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  tertulis  yang  bersangkutan dengan  hukum perbankan, hukum  perdata yang spesifiknya mengatur tentang perjanjian kredit dan disangkut-pautkan dengan kondisi overmacht . Untuk memberikan analisis yang baik  terhadap  kondisi overmacht akibat  dari  pandemi  Covid-19,  metode  analisis  yang digunakan ialah metode analisis data kualitatif, dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari dokumen atau jurnal terkait topik pembahasan tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pandemi Covid-19 Di Indonesia
Awal  pertama kali diberitakan nya kasus pertama  Warga Negara Indonesia positif terinfeksi Covid-19 ialah pada tanggal 2 Maret 2020 di Kota Depok, Jawa Barat. Sejak saat itu, penyebaran virus Covid-19 semakin cepat terutama di kota-kota besar seperti salah satu contohnya  Jakarta.  Jakarta  merupakan  kota  besar  yang  memiliki  persentase  tinggi  untuk pasien  positif  Covid-19.  Indonesia  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  negara  yang penanganan  terhadap  penyebaran  Covid-19  sangat  lambat,  ditambah  lagi  kurangnya kesadaran  masyarakat.  Dari  awal  ditemukan  nya  virus  Covid-19  di  Kota  Wuhan,  Hubei, China  ini,  memang  belum  didapatkan  mengenai  faktor  yang  memicu  timbulnya  virus  ini, sehingga banyak masyarakat yang sampai saat ini belum percaya dan menganggap remeh wabah virus ini. 13
Dampak  dari  adanya  penyebaran  Covid-19  sangat  terasa  terutama  dalam perekonomial  nasional.  Pemerintah  mengeluarkan  regulasi  terkait  penanganan  dan pencegahan  penyebaran  virus  Covid-19,  yaitu  diberlakukan social  distancing dan  PSBB. Meskipun  tujuan  dikeluarkan  dan  diberlakukannya  regulasi  tersebut  bermaksud  baik, namun tetap berdampak bagi perusahaan hingga restoran. Dengan pembatasan yang ada, banyak perusahaan yang terhambat kegiatan operasional hingga berhenti secara permanen operasional nya, yang pada akhirnya pekerja pun menerima dampak dari tindakan tersebut, mulai dari pemotongan gaji hingga dilakukan PHK oleh pihak perusahaan.
Dengan  kondisi  tersebut,  kondisi  keuangan  masyarakat  semakin  buruk.  Meskipun dalam  keadaan  pandemi,  kebutuhan  masyarakat  sebagai  makhluk  sosial  tetap  ada.  Mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Salah satu dampak dari melemahnya kondisi ekonomi  nasional  ialah  kekurangan  dana  masyarakat  untuk  bertahan  hidup  serta melaksanakan kewajiban nya, yaitu pinjaman atau kredit di bank. Berjalan dari waktu ke waktu, kondisi pandemi Covid-19 ini membaik pada akhir tahun 2020. Pada pertengahan tahun  2021,  kondisi  semakin  kurang  stabil.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  menghimbau masyarakat  untuk  tetap  menjaga  jarak  serta  mengurangi  aktivitas  di  luar  rumah  apabila tidak diperlukan. Masih ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem kerja work from home dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 ini.
12 Sumaryanto, A Djoko & Kunarso. (2020). Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-
19.  Jurnal  Batulis Civil Law Review. doi: https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423
13 Rezki & Yunus, N. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid- 19. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. doi: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083
Awal  tahun  2021,  ditemukan  vaksin  khusus  untuk  pencegahan  penyebaran  virus Covid-19, yaitu yang diproduksi oleh China, serta beberapa jenis vaksin lain yang diproduksi oleh  negara-negara  Eropa.  Dengan  ditemui  dan  diproduksinya  vaksin,  diharapkan  dunia akan semakin membaik kedepan nya terutama untuk ekonomi dunia.

## 2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Sebelum Covid-19
Sebelum  terjadinya  penyebaran  virus  Covid-19,  kredit  bermasalah  sudah  sering terjadi dalam dunia perbankan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah. Pada umumnya, kredit bermasalah terjadi karena nasabah debitur tidak dapat memenuhi  kewajiban  atas  pinjaman  nya  di  bank.  Dalam  perbankan,  kredit  bermasalah timbul  karena  adanya  risiko  pada  saat  pemberian  kredit  tersebut.  Terdapat  beberapa macam risiko dalam perbankan, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional,  risiko  hukum,  risiko  reputasi,  dan  risiko  strategik.  Pada  kredit  bermasalah besar  kaitannya  dengan  risiko  kredit,  risiko  kepatuhan,  dan  risiko  hukum.  Wanprestasi dalam hukum perbankan berbeda dengan yang ada di hukum perdata. Wanprentasi dalam perbankan diatur dalam Pasal 31 PBI No. 14/15/PBI/2012, disebutkan syarat-syarat untuk menyatakan nasabah debitur wanprestasi yaitu tunggakan sudah sampai dengan 90 hari, tidak  adanya  pembayaran  terhadap utang pokok dan/atau bunga dan/atau biaya lainnya pada saat aset produktif jatuh tempo, bisa juga wanprestasi muncul dari tidak dipenuhinya ketentuan lain selain pembayaran yang memicu wanprestasi.
Penilaian suatu kredit yang macet pun, tidak secara langsung status pinjaman atau kredit nasabah debitur langsung dinyatakan macet. Sebelum akhirnya suatu status pinjaman atau  kredit  dinyatakan  macet,  telah  melewati  beberapa  tahapan  seperti  lancar,  dalam perhatian  khusus,  kurang  lancar,  diragukan,  hingga  akhirnya  dinyatakan  macet.  Faktor penyebab suatu kredit bermasalah dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu kelemahan dalam analisis kredit, kelemahan dalam dokumen kredit, kelemahan dalam supervise kredit, kecerobohan  petugas  bank,  kelemahan  dalam  jaminan,  hingga  kecurangan  petugas  bank. Penyelesaian  kredit  bermasalah  dapat  dilakukan  upaya  penyelesaian  kredit  bermasalah seperti:
a) Restrukturisasi Kredit
Dalam restrukturisasi kredit, berarti adanya tawaran dari pihak bank atau bahkan adanya  permohonan  langsung  dari  nasabah  debitur  untuk  menyusun  atau  mengatur ulang  terkait  kredit  atau  pinjaman  nya  agar  adanya  keringanan  dalam  pembayaran utang oleh nasabah debitur. Cara restrukturisasi kredit antara lain dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman, pembayaran hanya utang bunga saja sampai dengan waktu yang ditentukan ( grace period ), dan  ada juga penurunan suku bunga namun sangat jarang disarankan oleh pihak bank. Namun perlu diketahui, restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan  kepada  nasabah  debitur  dengan  itikad  baik.  Hal  ini  sering  sekali  menjadi perdebatan, contohnya terdapat seorang nasabah debitur yang sudah mengalami kredit kurang  lancar  dan  belum  melakukan  pembayaran  atas  utang  atau  pinjaman  nya tersebut, tiba-tiba datang dan mengajukan restrukturisasi atas pinjaman atau kreditnya, dalam kasus seperti ini, pihak bank sangat jarang bahkan bisa menolak pengajuan yang dimohon oleh nasabah  debitur  kredit  bermasalah  tersebut. Setelah dilaksanakan nya restrukturisasi kredit, akan diikuti dengan addendum perjanjian kredit atau perubahan perjanjian  kredit  yang  dapat  dilaksanakan  melalui  proses  bawah  tangan  maupun dengan notaris.
b) Agunan Yang Diambil Ahli
Agunan  Yang  Diambil  Ahli  (AYDA)  diatur  dalam  PBI  No.  14/15/PBI/2012.  AYDA merupakan  aset  atau  jaminan  yang  kepemilikan  nya  diambil  ahli  oleh  pihak  bank, dimana sebelum adanya AYDA, bank hanya sebagai pemegang hak tanggungan, namun dengan adanya AYDA ini, bank menjadi pemilik atas aset atau jaminan tersebut. Cara memperoleh  dapat  melalui  perlelangan,  sukarela,  dan  melalui  Kuasa  Untuk  Menjual yang  dilakukan  diluar  proses  perlelangan.  Dimana  jaminan  tersebut  harus  memiliki dokumen  yang  sah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  memberikan  hak
preference kepada  bank  (hak  yang  didahulukan),  dan  dilindungi  oleh  asuransi.  AYDA juga  diatur  dalam  Pasal  12  UU  Perbankan,  yaitu  jaminan  dapat  diambil  ahli  dengan syarat kredit telah macet 90 hari dan paling lambat sejak satu tahun diambil ahli oleh bank, jaminan tersebut harus segera dicairkan atau dijual agar dapat menutupi kredit yang bermasalah tersebut. AYDA juga terdapat kategorinya sendiri yaitu:
- Lancar (0 sampai dengan 1 tahun)
- Kurang Lancar (1 sampai dengan 3 tahun)
- Diragukan (3 sampai dengan 5 tahun)
- Macet (diatas 5 tahun) 14
c) Eksekusi Objek Jaminan Kebendaan
Di Indonesia lembaga jaminan yang diakui antara lain ialah Gadai (Pasal 1155 KUH Perdata), Hipotek (Pasal 1178 KUH Perdata), Hak Tanggungan (Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996), Fidusia (Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999).

## 3. Akibat Hukum dari Overmacht Covid-19 di Perbankan
Setiap nasabah yang menggunakan jasa pinjaman yang diberikan oleh bank disebut dengan nasabah debitur. 15 Pihak bank dan nasabah debitur memiliki hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kredit. Nasabah debitur yang telah sepakat dengan klausul-klausul atau ketentuan yang tertera di dalam Surat Perjanjian Kredit pada saat pengikatan kredit wajib melaksanakan dan memenuhi kewajiban nya sesuai dengan isi dari Surat Perjanjian Kredit tersebut dan menanggung akibat hukum yang mungkin akan timbul. Salah satunya yaitu,  melaksanakan  pembayaran  nya  setiap  bulan  sesuai  dengan  nilai  angsuran  yang ditetapkan oleh bank dari awal hingga lunasnya kredit tersebut.
Namun, tanpa diduga dan diketahui, tahun 2020 menjadi tahun yang sulit bagi semua sektor  perusahaan  terutama  perbankan.  Dikarenakan  oleh  banyak  faktor  seperti  PHK, tutupnya usaha nasabah debitur, menghambat para nasabah debitur untuk memenuhi dan melaksanakan  kewajiban  atas  kreditnya.  Apabila  terus  dibiarkan  dan  tidak  secepatnya ditangani,  maka  kondisi  ekonomi  di  sektor  perbankan  akan  berantakan  dan  ditakutkan terulang kembali krisis moneter seperti pada tahun 1998. Mengingat perjanjian kredit yang dilaksanakan sebelum masa pandemi  Covid-19 tentunya sangat berbeda dengan keadaan saat ini, sehingga adanya gap untuk memenuhi ketentuan perjanjian kredit. Dengan  kondisi  yang  timbul  dan  diluar  kendali  suatu  pihak,  disebut  sebagai overmacht, dimana  dalam  KUH  Perdata  disebutkan  bahwa overmacht merupakan  suatu kondisi  seorang  debitur  tidak  dapat  melaksanakan  prestasi  atau  kewajibannya  kepada kreditur setelah disekapati perjanjiannya, yang dikarenakan debitur tidak dapat dinyatakan bersalah dan menanggung risiko karena adanya keadaan diluar kuasa debitur.
“Pasal 1244 KUH Perdata menekankan, jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa  hal  tidak  dilaksanakan  atau  tidak  pada  waktu  yang  tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun  tak  dapat  dipertanggungjawabkan  padanya,  kesemuanya  itu  pun  jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”
Dari penjelasan pasal tersebut, kemudian dilanjutkan lagi,
“Pasal 1245 KUH Perdata menekankan, Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (overmacht) atau karena suatu keadaan  yang  tidak  disengaja,  si  berutang  berhalangan  memberikan  atau berbuat  sesuatu  yang  diwajibkan,  atau  karena  hal-hal  yang  sama  telah melakukan perbuatan yang terlarang.”
14 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012
15 Pasal 1 Ayat 18 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Sifat overmacht pada  umumnya  terbagi  menjadi  dua  yaitu, overmacht tetap  dan overmacht sementara. Perbedaan nya ialah dalam overmacht tetap, debitur dinyatakan tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajiban nya lagi sepenuhnya karena overmacht, sedangkan overmacht sementara, debitur dinilai dapat berprestasi dan melaksanakan kewajiban nya kembali setelah setelah atau berakhirnya keadaan overmacht , apabila ditinjau dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Covid-19 dapat disebut sebagai bencana non-alam dalam bentuk pandemi. 16 Namun, sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan OJK, nasabah  debitur  yang  terdampak  Covid-19  dapat  mengajukan  restrukturisasi  sesuai ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2020.
Akibat hukum dari overmacht pandemi Covid-19 di sektor perbankan ialah nasabah debitur tidak dituntut membayar ganti atas kerugian, beban risiko tetap sama terutama pada keadaan overmacht sementara, serta kreditur dalam konteks ini ialah bank, tidak memiliki hak  untuk  pemenuhan  pelaksanaan  kewajiban  atau  prestasi,  namun  demi  hukum terbebaskan dari kewajibannya untuk serahkan kontras prestasi atau kewajiban. 17
4. Kebijakan Penanggulangan Perjanjian Kredit Akibat Overmacht Covid-19 Selain melakukan penanggulangan terhadap penyebaran virus Covid-19, pemerintah jugua  melakukan  penanggulangan  dibidang  ekonomi,  salah  satunya  dalam  bidang perbankan. Dalam bidang perbankan, lembaga yang berwenang sebagai pengawas ialah OJK. OJK memandang bahwa kondisi ekonomi yang memburuk sejak adanya pandemi Covid-19 ini berdampak besar bagi sektor perbankan.
Akibat dari kesulitan bagi nasabah debitur untuk  melaksanakan  dan  memenuhi  kewajibannya  di  bank,  banyak  nasabah  debitur mengeluh  terkait  sulitnya  pemberian  keringanan  terkait  pinjaman  atau  kredit  nasabah debitur.
Oleh  karena  itu,  OJK  mengeluarkan  peraturannya  dengan  nomor  POJK  No. 11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019  dengan  tujuan  untuk membantu  pengoptimalisasian  kinerja  bank  terkhusus  dalam  fungsi  intermediasi, memelihara kondisi stabil sistem keuangan, serta mendorong perkembangan ekonomi perlu ditentukan kebijakan stimulus ekonomi sebagai countercyclical dalam pandemi Covid-19 ini. Pada  POJK  tersebut  sebenarnya  tidak  hanya  fokus  pada  perbankan  namun  juga leasing (pembiayaan). Dasar dikeluarkan POJK ini dapat dipandang dari tiga sisi, antara lain:
a. Filosofis
Untuk  melihat  dari  sisi  filosofis  mengapa  dikeluarkan  nya  POJK  terkait  stimulus perokonomian  ini  dapat  dipandang  melalui  Pancasila,  dimana  Pancasila  merupakan landasan hukum nasional, yang mengandung nilai yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan bermasyarakat. Sila terakhir Pancasila menyinggung tentang keadilan sosial. Dimana nilai sosial harus diwujudkan bersama demi kehidupan bersama yang sejahtera. Mewujudkan  tujuan  untuk  sejahtera  masyarakat  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan kesehatan. Ekonomi termasuk salah satu faktor terwujudnya kesejahteraan  rakyat,  maka  dengan  dikeluarkan  POJK  terbaru  ini  diharapkan  dapat membantu memulihkan perekonomian nasional.
b. Yuridis
Alasan yuridis menggambarkan bahwa suatu aturan yang dibentuk untuk  mengisi kekosongan hukum atau mengatasi  permsalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan  yang  telah  ada,  yang  akan  dicabut  atau  yang  akan  diubah  guna  menjamin kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat. 18 Dalam  UU  Perbankan  disebutkan bahwa sektor perbankan di Indonesia memiliki tujuan untuk membantu pembangunan nasional dalam perkembangan serta pertumbuhan ekonomi, apabila dilihat POJK yang
16 Pasal 1Ayat (3) UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
17 Tjoanda, Merry & Yosia Hetharie. (2021). Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht Dan Akibat Hukumnya. Jurnal SASI. doi: https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447
18 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
dikeluarkan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  POJK  tersebut  dibentuk  karena merupakan  upaya  dari  pemerintah  dalam  menanggulangi  masalah  ekonomi  nasional dimasa pandemi Covid-19 ini.

## c. Sosiologis
Alasan sosiologis dikeluarkannya POJK tersebut ialah dapat memberikan pengaruh kepada debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan, akibat terpengaruhnya  debitur  dalam  memenuhi  kewajiban  pembayaran  kredit  yang berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dikarenakan  terganggunya  kinerja perbankan,  kebijakan  tersebut  dampak  penyebaran  Covid-19  merupakan  kebijakan stimulus  terhadap  perenomian  akibat  pandemi  COVID-19  yang  diharapkan  dapat mengoptimalisasi  kinerja  perbankan  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  kehati- hatian.
Dalam POJK tersebut disebutkan penyelamatan kredit dimasa pandemi Covid-19 yaitu dengan cara restrukturisasi. Para nasabah debitur dapat mengajukan keringanan atau relaksasi dengan enam cara yaitu 19 :
a) Penurunan suku bunga
b) Perpanjangan jangka waktu
c) Pengurangan tunggakan pokok
d) Pengurangan tunggakan bunga
e) Penambahan fasilitas kredit
f) Konversi kredit

## 5. Risiko Yang Timbul dari Perjanjian Kredit
Perjanjian kredit pada umumnya diikuti dengan perjanjian jaminan atau accessoir yang mana  berhentinya  jaminan  bergantung  pada  perjanjian  pokoknya.  Risiko-risiko  yang berkemungkinan terjadi dalam perjanjian kredit bank, antara lain:
a. Risiko kredit yang paling umum terjadi dan merupakan inti  dari semua risiko pasar  komoditas  biasanya  terjadi  akibat  wanprestasi  atau  nasabah  debitur kehilangan tanggung jawab.  Maka dari itu, banyak nasabah debitur yang tidak ingin  atau  tidak  mampu  memenuhi  kepentingan  dan  kewajibannya  untuk membayar jumlah bunga dan utang pokok.
b. Manajemen risiko mencakup segala aspek bisnis, berkemungkinan terjadi karena tak mampu bersaing atau sudah terlambat untuk bersaing.
c. Risiko pengendalian yang dikaitkan dengan peraturan yang berbeda atau aturan sebagai pedoman perbankan.
d. Risiko operasional sangat berkaitan dengan sistem sehingga jika sistem kurang tepat  dan  tidak  sesuai  akan  menyebabkan  kerugian  atau  mengurangi  nilai layanan kepada pelanggan,
e. Risiko produk yang berhubungan dengan harga barang, harga barang memiliki pengaruh besar terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
f. Risiko  sumber  daya  manusia  akibat  kesalahan  yang  disebabkan  oleh  gerakan manusia.
g. Risiko hukum yang timbul dari sistem hukum yang dapat menghilangkan atau mengalami  penurunan  nilai  para  pemegang  saham  karena  adanya  tuntutan hukum kepada bank oleh debitur.
Dalam menyalurkan kredit, pihak bank harus bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam mengambil resiko serta  langkah selanjutnya, karena  resiko terbesar dibebani oleh bank  yang  berasal  dari  kegiatan  pemberian  kredit.  Gagalnya  pemenuhan  kewajiban  baik hutang  pokok  maupun  bunga  terjadi  apabila  debitur  gagal  melaksanakan  dan  memenuhi kewajibannya. Dana bank yang tidak kembali mengakibatkan bank tidak dapat memenuhi
19 POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.
kewajibannya  kepada  pihak  ketiga  lainnya,  menyebabkan  dana  yang  seharusnya  dipakai menjadi terhambat dan hal ini disebut sebagai risiko likuiditas. 20
6. Restrukturisasi  Sebelum  Masa  Pandemi  Covid-19  &  Pemberlakuan  POJK  No. 11/POJK.03/2020 di Masa Pandemi Covid-19
Sebelum  adanya  masa  pandemi  Covid-19,  nasabah  debitur  dapat  mengajukan permohonan  untuk  restrukturisasi  kredit  apabila  nasabah  debitur  mengalami  kesulitan untuk  melaksanakan  kewajiban  pembayarannya  kepada  bank.  Namun,  harus  disertai dengan syarat nasabah debitur memiliki prospek usaha ataupun kemungkinan peningkatan kondisi  keuangannya  setelah  dilakukannya  restrukturisasi  kredit  ini.  Sebelum  masa pandemi Covid-19, tentunya jumlah nasabah yang mengajukan permohonan restrukturisasi lebih sedikit dan alasan setiap nasabah cenderung berbeda. Contohnya, saat pemberlakuan pajak atas pengiriman barang impor atau ekspor, untuk nasabah yang usahanya bergerak dalam bidang tersebut tentunya terdampak atas ketentuan baru tersebut, sehingga dengan adanya kondisi tersebut, usahanya terganggu dan mengalami penurunan pendapatan, pada akhirnya nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya kepada pihak bank. Maka,  nasabah  dapat  mengajukan  permohonan  restrukturisasi  kreditnya,  dengan  syarat record pembayarannya  lancar  sebelum  diberlakukannya  ketentuan  pajak  tersebut  serta melampirkan planner terhadap  usahanya  untuk  kedepannya,  atau  alternatif  lain  yang memungkinkan nasabah dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank.
Akibat  dari  penurunan  kondisi  ekonomi  nasional  yang  berdampak  pada  dunia perbankan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  berperan  sebagai  lembaga  pengawas  dalam Perbankan  mengeluarkan  peraturan  baru  sebagai  kebijakan countercyclical dari  dampak penyebaran  Covid-19.  Pada  pertengahan  masa  pandemi  Covid-19,  Presiden  Joko  Widodo menyebutkan  kepada  public  terkait  akan  diberikan  keringanan  terhadap  nasabah  dari perusahaan leasing maupun perbankan. Namun hingga beberapa saat sebelum dikeluarkan POJK  tersebut,  memicu  kekacauan  antara  masyarakat  dan  perusahaan  leasing  dan perbankan.  Masyarakat  menuntut  bahwa  akan  diberikan  keringanan  dan  beberapa menyebutkan akan adanya penghapusan utang (tanpa perlu melakukan pembayaran). Oleh karena  itu,  dibentuk  lah  POJK  ini  untuk  menjawab  permasalahan  yang  dipernyatan masyarakat selaku debitur.
Namun, setelah diterbitkannya POJK ini, masih banyak nasabah debitur yang kurang memahami  terkait  isi  dari  peraturan  tersebut.  Ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  di dalam  POJK  tersebut  pada  dasarnya  tidak  berbeda  jauh  dengan  penyelesaian  kredit bermasalah sebelum adanya pandemi  Covid-19 dalam UU Perbankan. Tujuan dibentunya POJK  ini  adalah  memelihara  dan  membangkitkan  kembali  kinerja  perbankan  dan  tingkat stabil  suatu  sistem  keuangan  sehingga  meningkatkan  kondisi  ekonomi  nasional.  Dampak dari  penyebaran  Covid-19  ini  menghambat  nasabah  debitur  dalam  memenuhi  kewajiban atas pembayaran utang, dikarenakan pada masa pandemic Covid-19 ini banyak perusahaan besar hingga UMKM pun berdampak dalam operasional dan kegiatan usahanya. Sehingga bagi karyawan atau pekerja terjadinya pemutusan hubungan kerja, pemotongan gaji, hingga penutupan atau pemberhentian kegiatan usaha.
Dalam  kasus  pandemi  Covid-19  ini,  nasabah  debitur  tidak  dapat  memenuhi kewajiban nya dikarenakan adanya kondisi overmacht atau kondisi terpaksa atau kondisi yang muncul diluar kendali nasabah debitur. Apakah nasabah debitur yang tidak memenuhi kewajiban nya dalam kondisi overmacht dapat disebut melakukan wanprestasi? Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah terhadap kredit nasabah debitur yang tunggak sejak masa  pandemi  Covid-19?  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengeluarkan  kebijakan  yang  dapat mendukung stimulus pertumbuhan yaitu, dengan cara:
“Kebijakan  yang  mendukung  stimulus  pertumbuhan  ekonomi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan
20 Yusmita.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitur  dan  Kreditur  Dalam  Melakukan  Perjanjian  Baku. Surabaya: DIH Jurnal llmu Hukum.

## b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.” 21
Setelah bank memberikan fasilitas keringanan kepada nasabah debitur berdasarkan ketentuan POJK tersebut, harus menyampaikan laporan dengan format yang tercantum pada lampiran POJK tersebut. Salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh nasabah debitur, bahwa  setiap  bank  memiliki  ketentuan  khusus  masing-masing  yang  pada  dasarnya  sama yaitu, nasabah debitur yang dapat melaksanakan relaksasi atas kreditnya adalah nasabah yang  sebelum  adanya  pandemi  Covid-19  memang  pembayaran  atas  utangnya  lancar  dan tidak  ada  tunggakan,  nasabah  debitur  yang  dipertimbangkan  untuk  diberikan  relaksasi adalah nasabah debitur yang pada dasarnya beritikad baik. Ketentuan tersebut diberlakukan oleh pihak bank karena masih banyak nasabah debitur yang sebelum masa pandemi Covid- 19  terkait  atas  pembayaran  utangnya  sudah  tidak  lancar  dan  bahkan  tidak  melakukan pembayaran sama sekali atas utang yang tertunggak tersebut, datang memohon pengajuan untuk  relaksasi  kredit  dengan  alasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengeluarkan  peraturan bahwa setiap nasabah debitur dapat memohon pengajuan relaksasi atau keringanan untuk kredit nya. Kemudian, dikarenakan pandemi virus ini bersifat sementara dan tidak ada yang tahu kapan akan selesainya pandemi ini, tentunya kondisi ini tidak dapat dikatakan kondisi permanen, sehingga pada Pasal 10 POJK tersebut menyebutkan penerapan kebijakan untuk nasabah debitur tersebut berlaku sampai tanggal 31 Maret 2021. 22
Salah satu contoh relaksasi yang diberikan bank kepada nasabah debitur ialah Grace Period, dimana  nasabah  debitur  hanya  perlu  membayar  angsuran  bunga  tanpa  angsuran pokok  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan,  sehingga  mendapatkan  keringanan untuk pembayaran namun perlu diketahui Grace Period ini tidak mengurangi jumlah dari utang pokok. Sehingga, pada saat periode Grace Period selesai, nasabah debitur tetap wajib membayar angsuran pokok beserta angsuran bunga yang tersisa seperti normalnya.

## PENUTUP
Sebelum adanya pandemi Covid-19 ini, tidak sedikit nasabah debitur yang memiliki kredit bermasalah di bank. Sehingga, sebelum dikeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 pun sebenarnya  pada  dasarnya  sudah  ada  UU  Perbankan  dan  PBI  yang  mengatur  terkait penyelesaian  kredit  bermasalah  di  perbankan.  Dengan  memandang  dari  sudut  risiko, keterkaitan kredit bermasalah dan risiko sangat erat. Sebelum adanya masa pandemi Covid- 19,  nasabah  debitur  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  nya  bisa  dinyatakan  wanprestasi dengan ketentuan yang dijelaskan dalam PBI. Namun, dengan pandemi Covid-19 yang timbul tanpa sepengetahuan dan diluar kendali masyarakat, pandemi Covid-19 ini, dapat dianggap sebagai  kondisi overmacht atau  kondisi  terpaksa.  Dimana  terdapat  suatu  kondisi  diluar kendali nasabah debitur sehingga menghambat kewajiban pembayaran atas utang nasabah debitur  tersebut.  POJK  yang  dikeluarkan  sebenarnya  ketentuannya  tidak  jauh  berbeda dengan PBI yang mengatur tentang upaya penyelesaian kredit bermasalah, hanya dibedakan karena  POJK  yang  dikeluarkan  ini  mengatur  lebih  jelas  dan  dikarenakan  adanya  kondisi tertentu  yaitu  pandemi  Covid-19.  Dapat  disimpulkan,  penerapan  POJK  dalam  kondisi overmacht sudah  tepat  hanya  saja  jangka  waktunya  perlu  diperpanjang  karena  pada nyatanya  sudah  melewati  tanggal  31  Maret  2021,  kondisi  dunia  belum  terbebas  dari penyebaran  virus  Covid-19.  Namun,  secara  keseluruhan  isi  dan  ketentuan  POJK  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku,  dengan  menekankan  pada  pihak  perbankan  untuk  tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan relaksasi sebagai upaya keringanan untuk pinjaman atau kredit nasabah debitur.
21 Pasal 2 Ayat (2) POJK NO. 11/POJK.03/2020
22 Pasal 10 POJK No. 11/POJK.03/2020

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah.  (2020).  Pengaruh  Pandemi  Covid  19  Pada  Pelaksanaan  Perjanjian.  Jurnal
Diponegoro Private Law Review . doi:
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8172
Appludnopsanji,  A.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020).  Problematika  Kebijakan  Pembebasan Narapidana  sebagai  Upaya  Penanggulangan  COVID-19  di  Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (2), 131-148. Ashshofa, Burhan. (1996). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Rineka Cipta. Charlina.  (2020).  10  Alur  Kredit  Di  Bank.  Diambil  2  Juni  2021.  Dari https://wartadana.com/10-alur-kredit-di-bank/
Disemadi, H. S., & Handika, D. O. (2020). Community compliance with the covid-19 protocol hygiene policy in Klaten Regency, Indonesia. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 28 (2), 121-133.
Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi , 5 (02).
Fransisco,  W.  (2020).  Interaktif  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Dalam  Kehidupan  Normal Baru Pasca COVID-19. Journal of Judicial Review , 22 (2), 151-164. Fuady, Munir. (2007). Dinamika Teori Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
Hetharie,  Yosia.  (2019).  Perjanjian  Nominee  Sebagai  Sarana  Penguasaan  Hak  Milik  Atas Tanah  Oleh  Warga  Negara  Asing  Menurut  KUHPerdata.  Jurnal  SASI.  doi: https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147
Ibrahim,  Johnny.  (2006). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang:  PT.
Bayumedia Publishing. Kamus Besar Bahasa Indonesia daring . Diambil 1 Juni 2021. Dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/
Kang, C., & Disemadi, H. S. (2021, March). The COVID-19 Pandemic Outbreak Impact And Prevention  From  Legal  Perspective:  An  Indonesian  Experience.  In CoMBInES- Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences Vol. 1, No. 1, 134-144.
Pengertian,  Bentuk,  Penyebab,  dan  Hukum  Wanprestasi.  Diambil  1  Juni  2021.  Dari http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum- wanprestasi/
Rezki  &  Yunus,  N.  (2020).  Kebijakan  Pemberlakuan  Lockdown  Sebagai  Antisipasi Penyebaran   Corona  Virus  Covid-19.  Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-i.  doi: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083
Rothan, Hussin A. & Byrareddy, Siddappa N. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus  disease  (COVID-19)  outbreak . Journal  of  Autoimmunity .  doi: https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433
Sumaryanto,  A  Djoko  &  Kunarso.  (2020).  Eksistensi  Perjanjian  Ditengah  Pandemi  Covid-
19. Jurnal Batulis Civil Law Review . doi:
https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423
Syaifudin, A., & Ernawati, E. (2020). Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan  Pengembangan  Ekonomi  Nasional  Dimasa  COVID-19. Journal  of  Judicial Review , 22 (2), 195-214.
Taniady, V., Riwayanti, N. W., Anggraeni, R. P., Ananda, A. A. S., & Disemadi, H. S. (2020). PHK Dan  Pandemi  Covid-19:  Suatu  Tinjauan  Hukum  Berdasarkan  Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jurnal Yustisiabel , 4 (2), 97-117.
Taun, T. & Nugraha, A. (2020). Penerapan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Pandemi Covid-19. Jurnal Batulis Civil Law Review . doi: https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.422 Tjoanda, Merry & Yosia Hetharie. (2021). Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht Dan Akibat Hukumnya. Jurnal SASI. doi: https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447
Yusmita.  (2019). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitur  dan  Kreditur  Dalam  Melakukan Perjanjian Baku . Surabaya: DIH Jurnal llmu Hukum.
Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.