PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## EFEKTIVITAS PENGATURAN PAJAK DAERAH KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DARI LUAR DAERAH PADA PROVINSI DKI JAKARTA
Griya Firamita*, Tjip Ismail** Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta
E-Mail: griya.wibowo@gmail.com; tjip.ismail@yahoo.com Naskah diterima : 01/01/2022, revisi : 31/01/2022, disetujui 10/02/2022

## Abstract
Motor  Vehicle  Tax  is  one  of  the  regional  taxes  that  significantly  contributes  to Regional Original Income. One of the objectives of the Motor Vehicle Tax is to provide local  governments’  revenue  to  finance  the  maintenance  of  roads  and  public transportation infrastructure. However, based on the current regulations, the Motor Vehicle  Tax  can  only  be  imposed  on  motor  vehicle  that  registered  in  its  region, whereas motor vehicle with police numbers outside the region or registered in other regions often  operate in an area for  a long period  of time. The presence  of motor vehicles  from  outside  the  area  for  a  long  period  of  time  will  impact  on  the  road damage or environmental pollution. So, it is necessary to study the provisions of the PKB in order to determine the potential imposition of the tax for motor vehicles from outside  the  registered  area.  For  this  reason,  it  is  necessary  to  analyze  on  motor vehicle  tax  regulations  that  may  include  the  imposition  of  motor  vehicle  tax  from outside the registered area.
Keyword: Motor Vehicle Tax, Local Government Revenue, Local Tax.

## Abstrak
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  merupakan  salah  satu  pajak  daerah  yang memberikan  kontribusi  cukup  besar  bagi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Salah satu tujuan pengenaan PKB adalah agar pemerintah daerah mendapat pendapatan untuk membiayai pemeliharaan jalan dan saranana prasarana transportasi umum. Namun,  berdasarkan  ketentuan  peraturan  saat  ini  PKB  hanya  dapat  dikenakan pada  kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  di  daerahnya,  padahal  kendaraan bermotor  dengan  nomor  polisi  luar  daerah  atau  yang  terdaftar  di  daerah  lain seringkali  beroperasi  di  suatu  daerah  dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama. Adanya kendaraan bermotor yang berada dari luar daerah tersebut dalam jangka waktu  yang  cukup  lama  dapat  memberikan  dampak  kerusakan  bagi  jalan  atau pencemaran  lingkungan.  Untuk  itu, perlu  dilakukan kajian  mengenai  ketentuan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
PKB guna mengetahui potensi pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor dari luar daerah terdaftarnya.

## Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  luas  yang  terdiri  dari  beberapa  wilayah dan daerah-daerah. 1 Adanya prinsip otonomi daerah yang dianut oleh Indonesia, wilayah yang ada di Indonesia dapat diatur masing-masing oleh daerahnya. Hal ini sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang berbunyi:  “ Pemerintahan  daerah  Provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.” Namun  demikian,  otonomi  daerah  baru  dilaksanakan  pada  tahun 1999 sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah  (UU  22/1999).  Dalam  UU  22/1999  tersebut  telah  diatur bahwa daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri tata kelola pemerintahannya. 2
Dalam  melaksanakan  kewenangannya,  idealnya  Pemerintah  Daerah bertumpu  pada  sumber-sumber  daerahnya  sendiri,  salah  satunya  adalah  pajak daerah. 3 Salah satu pajak dimana Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungutnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang memiliki porsi yang cukup banyak pada pos pajak daerah dibandingkan pajak lainnya yang termasuk pajak  Provinsi. 4 Tujuan  dari  pengenaan  PKB  diutamakan  untuk  memberikan layanan bagi pengguna jalan di daerah terkait melalui pembiayaan atas perbaikan jalan, penyediaan jalan dan sarana prasarana transportasi umum yang digunakan oleh  masyarakat. 5 Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (UU  28/2009),  kendaraan  bermotor  yang
1 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1).
2 Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah , UU Nomor 22 Tahun 1999, LN Nomor 60 Tahun 1999, TLN Nomor 3839, Pasal 1 huruf a.
3 Indonesia, Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , UU Nomor 28 Tahun 2009, LN Nomor 130 Tahun 2009, TLN Nomor 5049, Pasal 2. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), diatur Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari:  pajak  kendaraan  bermotor,  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor,  pajak  air permukaan dan pajak rokok. Diantara Pajak Daerah Provinsi tersebut, yang paling dominan dalam penerimaan daerah adalah PKB.
4 Bapeda DKI Jakarta, “Beranda - Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta,” BPRD DKI Jakarta (BPRD DKI Jakarta,  2021),  https://bprd.jakarta.go.id,  diakses  pada  tanggal  15  September  2021.  Dwikora  Harjo,  “Penggalian  Potensi Perluasan  Basis  Pajak  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19”  8,  no.  1  (2021):  3, https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/download/1414/731.  Data  realisasi  penerimaan  APBD  Provinsi  DKI Jakarta, khususnya pajak Provinsi, PKB merupakan komponen pajak terbesar dalam pajak Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penerimaan sebesar Rp.7.8T, bea balik nama  kendaraan bermotor sebesar Rp.3.6T, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp.995M dan pajak rokok sebesar Rp.793M. Sementara itu, berdasarkan data realisasi penerimaan APBD  Provinsi Jawa Barat diperoleh informasi bahwa penerimaan dari PKB sebesar Rp.7.6T, bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp.3.9T, pajak bahan kendaraan bermotor sebesar Rp.2.2T, pajak air permukaan sebesar Rp.58M, dan pajak rokok sebesar Rp.3T.
5 Indonesia, Undang-Undang tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah , UU Nomor 28 Tahun 2009, LN Nomor 130 Tahun 2009, TLN Nomor 5049, Pasal 94 ayat (1) huruf a.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
masuk dalam komponen PKB adalah “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang  dalam  operasinya  menggunakan  roda  dan  motor  dan  tidak  melekat  secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air” . 6 Namun demikian, alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar  bukan  merupakan  bagian  dari  kendaraan bermotor yang terlingkupi dalam PKB berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017. 7 Sementara, kendaraan bermotor yang beroperasi di air tidak  memberikan  dampak  pada  jalan  darat.  Untuk  itu  yang  termasuk  lingkup dalam PKB adalah  kendaraan bermotor berupa motor, mobil, truk  dan bus yang beroperasi di jalan darat.
Dalam  dasar  pengenaan  PKB,  terdapat  (dua)  unsur,  yaitu nilai  jual  dari kendaraan bermotor tersebut dan bobot dari kendaraan yang menunjukkan dampak pada  jalan  yang  dilaluinya  (dampak  kerusakannya)  dan/atau  dampak  terhadap lingkungan  yang  mungkin  timbul  dari  kendaraan  bermotor  tersebut . 8 Dengan demikian  pengenaan  PKB  tersebut  dapat  dianggap  telah  memperhitungkan kebutuhan  pemberian  layanan  jalan  sehingga  pengenaan  PKB  tersebut  dapat membiayai  layanan  jalan  yang  telah  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Dasar pengenaan PKB tersebut akan dikalikan dengan tarif PKB yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah pada daerah masing-masing.  Pembayaran PKB dilakukan oleh penduduk  setempat  yang  nomor  kendaraan  bermotornya  terdaftar  di  daerah tersebut  kepada  Pemerintah  Daerah  sesuai  tarif  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini mengingat  dalam  kepemilikan  kendaraan  bermotor  disyaratkan  untuk menggunakan  KTP  sebagai  identitas  pembeli  sekaligus  pemilik  mobil,  sehingga kendaraan  bermotor  di  suatu  daerah  dapat  dimiliki  oleh  warga  yang  memiliki identitas di daerah bersangkutan. 9
Pembayaran  PKB  yang  merupakan  pajak  provinsi  tersebut  akan  menjadi pemasukan  bagi  Pemerintah  Daerah  dan  akan  dibagikan  kepada  Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan peruntukan paling sedikit 10%  (sepuluh  persen)  dari  hasil  PKB  termasuk  yang  dibagikan  untuk Kabupaten/Kota  tersebut  digunakan  sebagai  pemeliharaan  jalan. 10 Adanya pembagian prosentase tersebut  dikarenakan pada  penggunaan PKB menerapkan konsep earmarking , dimana porsi tertentu dari suatu jenis pajak digunakan untuk
6 Indonesia, Undang-Undang tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah , Pasal 1 angka 13
7 Mahkamah  Konstitusi,  “Pengujian  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 2017, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/15_PUU-XV_2017.pdf, diakses pada tanggal 19 September 2021.
8 Indonesia, Undang-Undang tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah , Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi: “Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot  yang  mencerminkan  secara  relatif  tingkat  kerusakan  jalan  dan/atau  pencemaran  lingkungan  akibat  penggunaan Kendaraan Bermotor” .
9 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor , Perka POLRI Nomor 5 Tahun 2012 BN Nomor 209 Tahun 2012, Pasal 44
10 Christine  Carolina  Surbakti,  “Peramalan  Sumber-Sumber  Earmarking  Penerimaan  Daerah  (Studi  Kasus: Pembiayaan Pemeliharaan Jalan  Kota Di  Kota Bandung),” Journal  of  Regional and  City  Planning 22,  no.  3  (2011):  214, https://doi.org/10.5614/jpwk.2011.22.3.3.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
mewujudkan  layanan  tertentu  oleh  Pemerintah. 11 Pemeliharaan  jalan  dan peningkatan  transportasi  umum  tidak  hanya  pada  daerah  Provinsi,  namun  juga dilakukan pada daerah kabupaten/kota sesuai dengan UU 28/2009 yang mengatur bahwa hasil PKB yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi akan dibagikan kepada Pemerintah  Kabupaten/Kota  sebesar  30%  (tiga  puluh  persen)  dari  penerimaan PKB  tersebut. 12 Untuk  itu,  penerimaan  hasil  PKB  diperuntukan  untuk  perbaikan dan  pemeliharaan  jalan  yang  digunakan  oleh  kendaraan  bermotor  yang  ada  di daerahnnya.  Pemanfaatan  PKB  tersebut  diperuntukan  untuk  kenyamanan berkendara pengguna jalan di daerah.
Jalan daerah tidak hanya digunakan oleh penduduk setempat yang membayar PKB di daerah tersebut, namun juga digunakan oleh setiap orang yang melintas dan beraktivitas di daerah tersebut terlepas kendaraan bermotor terkait terdaftar pada daerah  setempat  maupun  tidak.  Sebagai  contoh,  data  statistik  pada  Kepolisian Daerah  Metro  Jaya  yang  wilayahnya  meliputi  DKI  Jakarta,  Bekasi,  Depok  dan Bogor 13 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun 2019 sekitar 20.5 juta 14 , dengan jumlah sekitar 11.8 juta kendaraan bermotor terdaftar sebagai wajib pajak Provinsi DKI Jakarta. 15 Mengacu pada data wajib pajak dapat disimpulkan  bahwa  yang  beraktivitas  di  jalan  ibukota  tidak  hanya  kendaraan terdaftar  DKI  Jakarta,  tapi  juga  kendaraan  dengan  nomor  polisi  daerah  lain. Kendaraan  bermotor  tidak  hanya  melintas,  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  ibukota juga  merupakan  kota  tujuan  bagi  penduduk  daerah  sekitar  Jakarta  untuk melakukan aktivitasnya, sehingga jalan di ibukota rutin digunakan tidak hanya oleh warga  Jakarta,  namun  juga  digunakan  oleh  warga  wilayah/daerah  lain.  Adanya kendaraan bermotor yang bukan terdaftar di Jakarta tersebut yang menggunakan jalan daerah setempat dengan waktu yang lama  dapat memberikan peningkatan risiko  dampak  pada  jalan  tersebut 16 dan  juga  pencemaran  lingkungan  (seperti polusi udara dari kendaraan bermotor). 17
11 Robert Carling, “Tax Earmarking Is It Good Practice?,” Perspectives on Tax Reform , 2007.
12 Indonesia, Undang-Undang tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 94 ayat (1) huruf a.
13 BPS,  “Statistik Komuter  Jabodetabek:  Hasil  Survei Komuter Jabodetabek 2014,”  2014, https://www.bps.go.id/publication/2014/03/17/c0deaf751b807b56681a9860/statistik-komuter-jabodetabek--hasil-survei- komuter-jabodetabek-2014-.html, diakses pada tanggal 20 September 2021.
14 BPS  DKI  Jakarta,  “Katalog:  8301007.31  Statistik  Transportasi  DKI  Jakarta  2019”  (DKI  Jakarta,  2019), https://jakarta.bps.go.id/publication/2020/10/30/5334ef6b5ef39c73ec068416/statistik-transportasi-dki-jakarta-2019.html. Diakses pada tanggal 15 September 2021.
15 BPS DKI Jakarta, “Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Di Provinsi DKI Jakarta 2018- 2020,” 2020, https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di- Provinsi-dki-jakarta.html/, diakses pada tanggal 15 September 2021.
16 Faisal Rifqi Arbani, “Analisis Kerusakan Dini Akibat Perubahan Volume Lalu Lintas Pada Perkerasan Lentur (Studi Kasus _ Ruas Jalan Ahmad Yani Kartasura)” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), hlm. 3. Dalam Skripsi tersebut, diperoleh informasi bahwa perubahan volume lalu lintas pada jalan berpotensi memberikan dampak kerusakan pada perkerasan  apabila  jumlah  volume  kendaraan  yang  melewati  jalan  tersebut  melebihi  jumlah  lalu  lintas  harian  yang direncanakan.
17 Ika  Warakasih  Puspitawati,  “Polusi  Udara  Dan  Uji  Emisi  Gas  Buang  Kendaraan  Bermotor  Sebagai  Prasyarat Pemberian  Perpanjangan  STNK”  (BAPPEDA  DIY,  2014),  http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/,  diakses  pada  tanggal  28 Agustus 2021.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Risiko  tersebut  dapat  menambah  biaya  perbaikan  dan  meningkatkan kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan jalan atau perawatan lingkungan dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Biaya  tersebut  seharusnya dapat diperoleh dari pembayaran tarif pajak oleh masyarakat di daerahnya. Namun apabila  kendaraan  bermotor  yang  melintas  dan  beraktivitas  tersebut  tidak terdaftar pada daerah bersangkutan dan terdaftar di daerah lain, maka tarif pajak sebagai biaya dan penerimaan daerah  tersebut tidak dapat diterima oleh daerah yang terkait. Hal ini mengingat berdasarkan pengenaan tarif pajak yang ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing hanya dikenakan terhadap kendaraan yang terdaftar di daerah terkait. Penggunaan jalan oleh kendaraan bermotor dari luar daerah yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan penambahan anggaran daerah karena ada risiko penambahan biaya pemeliharaan jalan  dan/atau  lingkungan,  namun  tidak  ada  pendapatan  daerah  dari  kendaraan bermotor yang menggunakan jalan. Banyaknya peredaran kendaraan bermotor di luar daerah terdaftarnya juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak yang  berwenang,  padahal  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UU  22/1999)  telah  diatur  bahwa kendaraan bermotor yang beroperasi di luar daerah terdaftarnya selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus wajib menyampaikan laporan kepada Kepolisian yang ada  di  daerah  tersebut, 18 namun  tidak  terdapat  pengaturan  lebih  lanjut  terkait pengaturan  tersebut.  Banyaknya  kendaraan  bermotor  yang  melintas  di  ibukota namun  berasal  dari  wilayah  perbatasan  Provinsi  DKI  Jakarta,  dapat  disebabkan pula oleh adanya ketentuan kepemilikan kendaraan bermotor sesuai dengan KTP yang tidak memungkinkan memiliki kendaraan bermotor di daerah selain daerah KTP-nya. Sebagai contoh, orang yang memiliki KTP Bekasi, namun beraktivitas di Provinsi DKI Jakarta menggunakan kendaraan bermotor yang terdaftar di Bekasi dan tidak dapat mendaftar pada Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, PKB yang dibayarkan ditujukan pada Provinsi Jawa Barat.
Terkait  dengan  hal-hal  tersebut  di  atas,  kami  bermaksud  melakukan penelitian  mengenai  pemanfaatan  hasil  PKB  sebagai  sumber  pembiayaan  utama anggaran  daerah  yang  melintasi  wilayah  kota/kabupaten,  khususnya  mengenai penerimaan  PKB  pada  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  analisis  mengenai ketentuan pengenaan pajak daerah untuk kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif,  yaitu  penelitian hukum  dilakukan  dengan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan 19
18 Republik  Indonesia, Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan , UU  Nomor 22 Tahun 1999, LN Nomor 96 Tahun 2009, TLN Nomor 5025, Pasal 71 ayat (1) hruf d dan ayat (3).
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 19 (Depok: Rajawali Press), hlm. 12-13.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
mengenai  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Indonesia.    Pada  penelitian  ini,  selain menganalisis  peraturan  perundang-undangan  mengenai  Pajak  Kendaraan Bermotor, dianalisis juga dari sisi fakta sosial yang ada di masyarakat melalui data yang  disediakan  oleh  instansi  Pemerintah  terkait,  dalam  hal  ini  Badan  Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer dengan data sekunder yang meliputi data yang tersedia pada website BPS  DKI  Jakarta,  BPS  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Dinas  Perhubungan  DKI Jakarta mengenai pengguna jalan di Jakarta.

## C. Pembahasan
1. Hubungan  Pajak  Daerah  Dengan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah
Definisi pajak daerah dalam UU 28/2009, yaitu:
“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 20
Berdasarkan  definisi  pajak  daerah  tersebut,  pajak  daerah  merupakan suatu  kewajiban  dari  rakyat  dengan  tanpa  imbalan  secara  langsung  yang didapat  rakyat  tersebut,  namun  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi kepentingan  rakyat.  Keperluan  daerah  tersebut  dapat  diartikan  membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam perkembangannya Pajak Daerah yang semula hanya memiliki fungsi untuk mengisi kas daerah  dalam APBD beralih  menjadi  fungsi  mengatur  yang  bertujuan  agar  Pemerintah  Daerah dapat  memberikan  layanan  bagi  rakyat.  Pajak  Daerah  yang  semula  tidak memberikan  imbalan  langsung  kepada  rakyat  atau  dapat  diartikan  bahwa dalam ketentuan tersebut tidak terlihat secara tegas pemenuhan pelayanan oleh Pemerintah yang memberikan dampak langsung kepada rakyat, berubah menyesuaikan dengan tujuan otonomi daerah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. 21
Salah  satu  fungsi  Pajak  adalah  fungsi  budgeter,  yaitu  pajak  berfungsi sebagai alat penerimaan kas negara atau pendapatan negara. Fungsi budgeter pada pajak tidak hanya ketika pajak diterima sebagai pemasukan daerah, tapi dimulai  sejak  fase  perencanaan. 22 Pajak  sebagai  fungsi  budgeter  memiliki pengaruh  yang  besar  bagi  daerah.  Apabila  target  penerimaan  pajak  belum dapat  terpenuhi,  maka  anggaran  yang  telah  disusun  juga  dapat  tidak terpenuhi untuk melaksanakan rencana daerahnya. Hal ini dikarenakan pajak
20 Indonesia, Undang-Undang tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah , Pasal 1 angka 10.
21 Alhusain et al., Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional, hlm. 73 .
22 Himawan  Estu  Bagijo,  “Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Daerah  (Studi  Kasus  Di Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Propinsi Di Jawa Timur)” Jurnal Perspektif Volume XVI, no. 1 (Januari, 2011): 13.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
merupakan  bagian  dari  pendapatan  daerah.  Sumber  pendapatan  daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. 23
Salah satu Pajak Daerah yang memiliki potensi besar dalam PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dikenakan kepada pemilik  atau  penguasa  kendaraan  bermotor. 24 PKB  merupakan  pajak  yang menerapkan earmarking system, yaitu sejumlah prosentase dari pendapatan PKB  di  suatu  daerah  diperuntukkan  untuk  mendanai  suatu  program  yang spesifik. 25 Sejumlah  prosentase  dari  pendapatan  PKB  diperuntukan  bagi pemeliharaan  jalan,  peningkatan  sarana  transportasi  dan  sebagainya, sehingga pengguna jalan atau sarana jalan di daerah tersebut menikmati hasil dari pendanaan  yang berasal dari PKB. Pada  prinsipnya earmarking system dapat  memudahkan  pengawasan  penggunaan  pajak  yang  telah  dibayarkan karena  memiliki output yang  jelas  dan  sudah  terprogram. 26 Adapun prosentase  dari  pendapatan  PKB  yang  diperuntukan  untuk  pemeliharaan jalan dan peningkatan sarana/prasarana adalah sebesar paling sedikit 10%
(sepuluh  persen)  dimana  daerah  diberikan  keleluasaan  untuk  menetapkan kembali  prosentase  yang  sesuai  untuk  mendanai  pemeliharaan  jalan  dan peningkatan saranana/prasarana dimaksud. 27
Prosentase PKB sebagai pendapatan daerah berbeda pada setiap daerah di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  besaran  tarif  pajak  yang  dikenakan  juga berbeda, tergantung dengan fasilitas jalan yang disediakan oleh pemerintah daerahnya.  Semakin  baik  fasilitas  jalannya,  semakin  baik  pula pemeliharaannya  dan  membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit.  Selain  itu, jumlah  kendaraan  yang  terdaftar  pada  daerahnya  juga  mempengaruhi besaran  hasil  PKB  yang  diterima  oleh  pemerintah  daerah.  Semakin  banyak kendaraan  bermotor,  maka  penerimaan  hasil  PKB  juga  semakin  banyak. Dengan demikian PKB yang dibayarkan akan digunakan melalui pemanfaatan jalan dan sarana/prasarana yang dibangun dengan menggunakan pendapatan dari PKB tersebut. Pajak  daerah memiliki porsi yang cukup besar terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  porsi  PAD  cukup  besar  terhadap penerimaan  daerah.  Pada  tahun  2020,  PAD  pada  Provinsi  DKI  Jakarta memiliki prosentase sebesar 67% (enam tujuh persen) terhadap penerimaan daerah, prosentase pajak daerah terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta sebesar
23 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, “Apa Saja Jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang  Sah?,”  http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-lain-lain-pendapatan-daerah-yang-sah,  diakses  pada tanggal 30 April 2021.
24 Indonesia, Undang-Undang tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah , Pasal 1 angka 12.
25 Robert Calling, “ Perspective on Tax Reform: Tax Earmarking Is It Good Practice?”
26 Inayati,  Gunadi,  dan  H  Rosdiana,  “Earmarking  Tax  Policy  on  Local  Taxation  in  Indonesia:  Towards  Pro  Fiscal Legitimacy and Budget Flexibility Policy,” KnE Social Sciences 3, no. 10 (2018): 376. https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.2922.
27 Indonesia, Undang-Undang tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 94 ayat (1) huruf a.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
84.9% (delapan puluh empat koma Sembilan persen), dan hasil PKB terhadap keseluruhan  pajak  daerah  adalah  sebesar  24%  (dua  puluh  empat  persen). Sementara itu, sebagai perbandingan pada daerah Provinsi Jawa Barat dengan porsi  PAD  terhadap  penerimaan  daerah  adalah  sekitar  60%  (enam  puluh persen),  pajak  daerah  sebesar  93%  (Sembilan  puluh  tiga  persen)  terhadap penerimaan  daerah  dan  porsi  jumlah  PKB  sebesar  32%  (tiga  puluh  dua persen) terhadap pajak daerahnya.  Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan daerah didominasi oleh pendapatan asli daerah dimana pajak daerah memiliki prosentase yang besar dalam komponen PAD, sehingga menunjukan bahwa daerah dapat mengandalkan pendapatan daerahnya yang berasal  dari  pajak  daerah  dengan  porsi  PKB  cukup  banyak  dibandingkan dengan pendapatan pajak Provinsi lainnya. 28
2. Mekanisme  Pengenaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Untuk  Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah
Pengenaan  PKB  lebih  lanjut  diatur  dengan  peraturan  daerah  masing- masing daerah. PKB DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pajak  Kendaraan  Bermotor sebagaimana  telah  diubah  dengan  P eraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2015 tentang  perubahan Peraturan Daerah  Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Pajak  Kendaraan  Bermotor (Perda  2/2015)  yang  mengatur bahwa PKB dipungut terhadap kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi DKI Jakarta dengan pertimbangan bahwa kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi DKI Jakarta tersebut menggunakan sarana dan prasarana jalan dan transportasi di Jakarta. Penghitungan pengenaan tarif PKB dengan salah satu komponennya  berupa  bobot  dari  kendaraan  bermotor  yang  dapat memberikan  dampak  pada  kerusakan  jalan  atau  pencemaran  lingkungan, ditujukan agar Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat menilai potensi kerusakan  yang  mungkin  timbul  dari  penggunaan  jalan  dan  sarana transportasi umum di Jakarta oleh kendaraan bermotor terdaftar di Jakarta, sehingga  pengenaan  PKB  yang  terdaftar  di  Jakarta  dapat  memberikan kontribusi pemeliharaan dari jalan tersebut.
Jalan  dan  sarana  transportasi  umum  di  suatu  daerah  tidak  hanya digunakan oleh kendaraan bermotor yang terdaftar di daerahnya saja, namun juga oleh kendaraan bermotor yang melintas di daerah tersebut, seperti pada Provinsi  DKI  Jakarta.  Kendaraan  bermotor  yang  melintas  tidak  hanya kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi DKI Jakarta, namun kendaraan bermotor  yang  terdaftar  di  daerah  lainnya,  antara  lain  Depok,  Bogor  dan Bekasi. 29 Banyaknya kendaraan bermotor yang melintas dan beraktivitas di
28 BPS,  “Statistik  Transportasi  Indonesia”,  diakses  dari  http://www.bps.go.id/,  diakses  pada  tanggal  15  September 2021.
29 Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Statistik  DKI  Jakarta,  “Pertambahan-Jumlah-Kendaraan-Bermotor-7-Tahun- Terakhir-2008-2014-Wilayah-Jakarta-Depok-Tangerang-Bekasi-OpenDataJakarta,”
2018,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
jalan Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan risiko kerusakan pada jalan dan  sarana  transportasi  umum  Provinsi  DKI  Jakarta.  Dengan  adanya  risiko kerusakan tersebut, maka pemerintah DKI Jakarta memerlukan penambahan biaya untuk memelihara jalan dan sarana transportasi tersebut.  Selama ini, biaya  perawatan  dan  pemeliharaan  jalan  dipenuhi  dari  pajak  daerah  salah satunya  PKB  yang  dikenakan  pada  kendaraan  bermotor  terdaftar  di  DKI Jakarta,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11  Perda  2/2015  yang  memuat ketentuan bahwa paling sedikit 20% (dua puluh persen) hasil PKB digunakan untuk memelihara jalan dan sarana dan moda transportasi umum.
Pada  tahun  2019,  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  di  DKI
Jakarta (selain TNI, Polri dan Corps Diplomatic) adalah 20.5 juta kendaraan bermotor 30 ,  namun  tidak  terdapat  jumlah  riil  kendaraan  bermotor  yang melintas  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Selain  itu,  kendaraan  bermotor  dengan nomor polisi yang terdaftar di luar Provinsi DKI Jakarta, seperti Jawa Barat yang daerahnya berdekatan dengan DKI Jakarta (Bekasi, Depok dan Bogor) dan yang berasal dari lainnya yang menetap di DKI Jakarta dan melintas dan beraktivitas  di  jalan  ibukota  dapat  memberikan  dampak  kerusakan  pada jalanan ibukota. Untuk itu, pungutan pajak daerah untuk kendaraan bermotor dapat menampung mekanisme pungutan terhadap kendaraan bermotor yang rutin melintasi jalan ibukota. Hal ini juga dapat diterapkan pada Provinsi lain untuk menambah pendapatan daerahnya melalui pajak daerah berupa PKB. Kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi DKI Jakarta akan memberikan kontribusi melalui PKB bagi anggaran daerah salah satunya untuk memenuhi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana jalan Provinsi DKI Jakarta. Namun, untuk kendaraan bermotor yang rutin melintas di jalan DKI Jakarta belum ada mekanisme  pemberian  kontribusi  sebagaimana  PKB  sebagai  pendapatan daerah untuk Provinsi DKI Jakarta.
Tercatat pada anggaran Provinsi DKI Jakarta yang diperuntukan untuk program  pembangunan/peningkatan  jalan  dan  jembatan,  yaitu  sejumlah Rp.2.687.278.727.565 (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus  tujuh  puluh  delapan  juta  lima  ratus  enam  puluh  lima  rupiah). 31 Sedangkan  penggunaan  PKB  untuk  pemeliharaan  jalan  sesuai  dengan penghitungan Perda 2/2015 adalah 20% (dua puluh persen) dari pendapatan PKB,  yaitu  sekitar  Rp.7.879.223.484.468,  maka  anggaran  yang  berasal  dari PKB adalah sekitar 1.5 triliun. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan
https://data.jakarta.go.id/dataset/data-pertambahan-jumlah-kendaraan-wilayah-jakarta-depok-tangerang-dan- bekasi/resource/341f93f4-69f4-45b3-a8cb-3dbc4b5f7ce7, diakses pada tanggal 10 September 2021.
30 BPS DKI Jakarta, “Statistik Transportasi DKI Jakata 2015-2016,” 2016, hlm. 14.
31 Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 , Perda Nomor 7 Tahun 2019, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta: (7-410/2019), Lampiran 2.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
bahwa penggunaan hasil PKB DKI Jakarta belum dapat memenuhi kebutuhan anggran perbaikan jalan.
Berdasarkan  Perda  2/2015,  PKB  dikenakan  atas  kepemilikan  dan penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan. 32 Kendaraan bermotor tersebut adalah kendaraan bermotor yang dimiliki sesuai dengan tempat penerbitan STNK dan tempat tinggal dari pemilik kendaraan bermotor tersebut. 33 Mengacu  pada  hal  tersebut,  PKB  hanya  mencakup  kepemilikan kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  di  daerahnya,  padahal  sebagaimana pembahasan  sebelumnya,  kendaraan  bermotor  yang  melintas  rutin  dan beraktivitas  di  suatu  daerah  adalah  kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  di daerah lain. PKB yang bertujuan sebagai sumber pendapatan daerah untuk pembangunan  di  suatu  daerah  tersebut  tidak  diterima  oleh  daerah  dimana kendaraan  bermotor  berada  atau  melintas  dan  beraktivitas,  namun pembayaran  PKB  diterima  pada  daerah  tempat  kendaraan  bermotor terdaftar.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan  telah  memuat  ketentuan  bahwa  kendaraan  bermotor  yang dioperasikan  di  luar  wilayah  terdaftarnya  selama  3  (tiga)  bulan  berturut- turut,  wajib  untuk  menyampaikan  laporan  atau  mengikuti  prosedur  untuk memberitahukan  kepada  kepolisian  tempat  daerah  domisili  atau  daerah beroperasinya  kendaraan  bermotor. 34 Dengan  adanya  ketentuan  tersebut, pada  dasarnya  telah  terdapat  suatu  mekanisme  untuk  mengidentifikasi kendaraan  bermotor  yang  melintas  secara  rutin  atau  berdomisili  di  luar wilayah  terdaftarnya,  sehingga  kendaraan  tersebut  dapat  diketahui memberikan  risiko  dampak  kerusakan  pada  jalan  atau  pencemaran lingkungan  di  daerah  tersebut.  Namun  demikian,  kurang  efektifnya mekanisme pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah  juga  menyebabkan  sulitnya  mendeteksi  kendaraan  bermotor  yang melintas atau beraktivitas pada suatu daerah. Sebagai contoh pada kajian di Provinsi  Bali  mengenai  penerapan  PKB  pada  kendaraan  bemotor  yang terdaftar  di  luar  daerah  Provinsi  Bali,  diperoleh  hasil  bahwa  pengawasan dilakukan melalui razia gabungan yang dilakukan Kepolisian Provinsi Bali. 35 Kendaraan  bermotor  dari  luar  daerah  Provinsi  Bali  yang  terkena  razia, disarankan agar melakukan perpindahan registrasi kendaraan. Hal tersebut akan terkendala ketika pada  mekanisme melakukan perpindahan registrasi
32 Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor , Pasal 3.
33 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor .
34 Indonesia, Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , UU Nomor 22 Tahun 2009, LN Nomor 96 Tahun 2009 TLN Nomor 5025, Pasal 71 ayat (1) huruf d dan ayat (3).
35 I Gede Ivan Wahyu Pramana, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani, “Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap  Kendaraan  Bernomor  Polisi  Luar  Wilayah  Bali,” Jurnal  Interpretasi  Hukum 1,  no.  2  (September,  2020):  40–43 https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2432.40-45.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
kendaraan  melalui  bea  balik  nama  harus  menggunakan  identitas  berupa Kartu Tanda Penduduk dimana pemilik kendaraan bukan terdaftar di Provinsi Bali.
Pengaturan mengenai mekanisme pengenaan PKB saat ini hanya cukup efektif mengatur kendaraan bermotor pada daerah tempat tinggal kendaraan bermotor bersangkutan, namun bukan untuk kendaraan bermotor yang rutin beraktivitas dan beroperasi di luar daerah terdaftarnya. Kendaraan bermotor yang  lebih  banyak  beraktivitas  pada  bukan  pada  daerah  terdaftarnya  juga memunculkan risiko pemeliharaan yang jalan yang membutuhkan anggaran lebih. Risiko tersebut dapat dijadikan sebagai cakupan pengaturan PKB untuk kendaraan  bermotor  yang  rutin  beraktivitas  dan  beroperasi  di  luar  daerah terdaftarnya,  mengingat  risiko  dampak  kerusakan  pada  jalan  atau pencemaran lingkungan di daerah yang diakibatkan penggunaan jalan dalam jangka waktu tertentu oleh suatu kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen pada dasar pengenaan PKB. Saat ini, PKB untuk luar daerah belum dapat  tercakupi  mengingat  ketentuan  dalam  UU  28/2009  dan  peraturan pelaksananya  mengatur  PKB  sebagai  kepemilikan  kendaraan  bermotor  di daerah tempat terdaftar dan merupakan pajak untuk daerah terdaftarnya. 36
Penerimaan PKB yang merupakan pajak provinsi akan dibagikan kepada Kabupaten/Kota  sebesar  30%  (tiga  puluh  persen)  dimana  sebesar  paling sedikit  10%  (sepuluh  persen)  diperuntukkan  untuk  pemeliharaan, perawataan dan peningkatan pembangunan jalan untuk dapat memberikan kenyamanan bagi pengendara motor di daerah tempat PKB tersebut dipungut.
PKB yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor di suatu daerah yang beroperasi  di  jalan  daerah  tempat  kendaraan  bermotornya  terdaftar dinikmati kembali melalui kenyamanan berkendaraan karena terpeliharanya kondisi jalan dan sarana yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip dari  pembayaran  PKB  dan  peruntukkan  PKB  tersebut  agar  orang  yang memiliki kendaraan bermotor dapat berkontribusi bagi pemeliharaan jalan yang  digunakan  dan  dapat  menikmati  hasil  pembayaran  PKB-nya  tersebut. Namun,  apabila  kondisinya  sebagaimana  penggunaan  kendaraan  bermotor dari  provinsi  Jawa  Barat  (dalam  hal  ini  Bekasi,  Bogor  dan  Depok)  rutin melintas,  beroperasi  dan  beraktivitas  di  jalan  Provinsi  DKI  Jakarta  dan pembayaran  PKB  masuk  pada  Provinsi  Jawa  Barat  maka  belum  terwujud penerimaan PKB untuk kenyamanan bagi pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan  jalan  lain.  Untuk  itu,  agar  pengenaan  PKB  lebih  efektif memberikan kontribusi bagi dearah yang bersangkutan dan hasil PKB dapat digunakan  untuk  kenyamanan  pemilik  kendaraan  bermotor  yang
36 Indonesia, Undang-Undang tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 3. Dalam Pasal 3 tersebut PKB diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang merupakan kewenangan daerah. Untuk itu, PKB diberlakukan untuk kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah tersebut.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
menggunakan  jalan  daerah  lain,  maka  kiranya  perlu  dilakukan penyempurnaan  terhadap  UU  28/2009  yang  mengatur  mengenai  Pajak Daerah  termasuk  PKB  untuk  mengatur  ketentuan  mengenai  PKB  pada wilayah-wilayah  yang  dekat  dengan  lintas  batas  daerah  dimana  terjadi mobilitas kendaraan bermotor dari dan ke masing-masing daerah, dalam hal ini  Provinsi  DKI  Jakarta.  Penyempurnaan  pengaturan  tersebut,  antara  lain mengenai  bagi  hasil  antara  kabupaten/kota  lintas  batas  dengan kabupaten/kota pada Provinsi lain.
Penyempurnaan dalam UU 28/2009 tersebut dapat dilakukan terhadap bagi  hasil  atas  PKB  yang  diterima  oleh  provinsi  dimana  jumlah  kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah suatu provinsi melakukan aktivitas dan beroperasi  secara  rutin  di  wilayah  provinsi  lain,  seperti  jumlah  kendaraan yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, khususnya Bekasi, Depok dan Bogor yang  rutin  melintas  dan  beroperasi  di  jalan  Provinsi  DKI  Jakarta. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan ketentuan yang mengatur bahwa penerimaan  PKB  dari  wilayah  Jawa  Barat  misalnya  sebesar  10%  (sepuluh persen) dari porsi penerimaan PKB yang merupakan porsi Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat (dalam hal ini juga diperuntukan untuk kenyamanan pemilik  kendaraan  bermotor  dari  wilayah  Bekasi,  Depok  dan  Bogor  dalam melakukan  aktivitasnya  di  jalan  Provinsi  DKI  Jakarta,  dapat  dibagihasilkan untuk Provisi DKI Jakarta.
Selanjutnya,  terkait  dengan  bagi  hasil  dari  penerimaan  PKB  tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dari Pemerintah Provinsi bersangkutan yang  dapat  dituangkan  dalam  perjanjian.  Pembagian  hasil  PKB  juga  harus dipertimbangkan dengan cermat melalui analisis dan kajian kemanfaatan dari pajak tersebut baik bagi wilayah daerah yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat yang mendapat manfaatnya. Selain itu, perlu terdapat mekanisme pemantauan terhadap kendaraan dari luar daerah yang rutin beraktivitas dan beroperasi  di  wilayah  Provinsi  lain  sehingga  dapat  diperhitungkan  potensi kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan biaya pemelihaaran jalan yang tinggi  pada  suatu  daerah  dan  menjadi  dasar  adanya  pembagian  hasil penerimaan PKB. Untuk itu, Penulis mengusulkan untuk mengubah Pasal 8 UU 28/2009 penambahan ayat dalam Pasal 8, yaitu:

## “Pasal 8
(6) Terhadap  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  pemanfaatnya  berada  di wilayah  Provinsi  lain,  hasil  penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor sebesar  10%  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  dapat  diberikan kepada Provinsi lain yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antar Pemerintah Daerah.”
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Selanjutnya,  perubahan  dalam  Pasal  94  dengan  menyisipkan  satu  ayat  dan menambah satu ayat, yaitu
“Pasal 94
(3a) Khusus untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada wilayah Kabupaten/Kota yang berdekatan dengan wilayah Provinsi lain dan memanfaatkan jalan provinsi lain, dapat diberikan kepada Provinsi lain  yang  bersangkutan  dengan  peruntukan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  8  ayat  (6)  sesuai  dengan  kesepakatan  antar Pemerintah Daerah.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  bagi  hasil  penerimaan  Pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota dan Provinsi lain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (3)  dan  ayat  (3a), ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.”

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  tersebut,  dapat  disampaikan  kesimpulan, yaitu Kesatu, PKB memiliki posisi penting dalam PAD suatu daerah dalam APBD. Berdasarkan  data  yang  ada  PKB  merupakan  salah  satu  jenis  pajak  daerah  yang memberikan porsi PAD yang cukup besar dibandingkan dengan jenis Pajak Provinsi lainnya.  Untuk  itu,  PKB  memiliki  peran  untuk  memberikan  kontribusi  bagi pendapatan daerah. Kedua, mekanisme pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang  terdaftar  di  daerahnya  telah  cukup  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan,  namun  belum  ada  pengaturan  mengenai  pengenaan  PKB  untuk kendaraan  bermotor  dari  luar  daerah  atau  yang  beroperasi  di  luar  daerah terdaftarnya.  Hal  ini  dikarenakan  PKB  masih  terbatas  sekat  pendaftaran  daerah yang bersangkutan.
Selanjutnya,  saran  yang  dapat  diberikan,  yaitu Pertama, perlu  dilakukan kajian kembali mengenai pengenaan pajak untuk kendaraan bermotor dari daerah lain. Kedua , terhadap ketentuan pengenaan PKB, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU 28/2009 agar PKB juga dapat dikenakan pada kendaraan bermotor yang  berada  di  luar  daerah  terdaftarnya.  Hal  ini  mengingat  saat  ini  kendaraan bermotor  tidak  hanya  beroperasi  di  daerah  terdaftarnya  atau  berada  di  wilayah domisili  di  luar  wilayah  terdaftarnya.  Selanjutnya,  diperlukan  penguatan pelaksanaan  Pasal  71  UU  22/2009  mengenai  kewajiban  melapor  bagi  pemilik kendaraan bermotor yang beroperasi di luar daerah terdaftarnya selama 3 (tiga) bulan  berturut-turut  dan  konsekeunsi  apabila  tidak  melaporkan  kendaraan bermotor untuk dapat mengendalikan dan memperoleh data kendaraan bermotor dari  luar  daerah  terdaftar  yang  beroperasi  di  suatu  daerah  provinsi  dan  data tersebut dapat diolah menjadi potensi bagi hasil penerimaan PKB antar Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## E. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah yang Maha Pencipta yang telah memberikan kelancaran dan keberkahan dalam menulis artikel jurnal ini. Dalam penerbitan artikel jurnal ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada civitas Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan redaksi Pakuan Law Review . Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dari penulisan ini, namun semoga artikel jurnal ini dpaat bermanfaat bagi perkembangan dunia hukum di Indonesia.

## F. Biodata Penulis
Griya  Firamita, adalah  mahasiswa  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia dan sebelumnya menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Penulis juga mengabdikan diri sebagai ASN.
Tjip Ismail, adalah dosen hukum pajak pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Alhusain, A S, A T Mauleny, N W Sayekti, and C M Firdausy. Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
S.r,  Soermaso,  Krista,  and  Yuda  Aryanto. Perpajakan :  Pendekatan  Komprehensif . Perpajakan : Pendekatan Komprehensif , 2007. Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, Statistik Transportasi DKI Jakarta Tahun 2016, Katalog BPS: 8301007.31. Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2017.
Nurmantu, S. Pengantar Perpajakan . Granit, 2005. https://books.google.co.id/books?id=xS2IS2w8xzsC.

## B. Jurnal Ilmiah
Bagijo, Himawan Estu. “Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Propinsi Di Jawa Timur)” Jurnal Perspektif Volume XVI, no. 1 (Januari 2011): 13.
Bernardin, Deden Edwar Yokeu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB ).  Jurnal  Ekspansi  Vol.  9,  No.  1  (Mei  2017). Hlm. 20.
Bintary, Abharina Avidaniar. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018.” Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) 1, no. 2 (2020): 97.
Carling, Robert. “Tax Earmarking Is It Good Practice?” Perspectives on Tax Reform , 2007.
Harjo, Dwikora. “Penggalian Potensi Perluasan Basis Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19” Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal  Ilmiah  untuk  Mewujudkan  Masyarakat  Madani Vol.  8,  No.  1 (Maret 2021):
3. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/download/1414/731. Inayati,  .  Gunadi,  and  H  Rosdiana.  “Earmarking  Tax  Policy  on  Local  Taxation  in Indonesia: Towards Pro Fiscal Legitimacy and Budget Flexibility Policy.” KnE
Social Sciences 3, no. 10 (2018): 372.
https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.2922.
Surbakti, Christine Carolina. “Peramalan Sumber-Sumber Earmarking Penerimaan Daerah  (Studi  Kasus:  Pembiayaan  Pemeliharaan  Jalan  Kota  Di  Kota Bandung).” Journal of Regional and City Planning 22, no. 3 (2011): 43.
Surbakti,  Christine  Carolina. Peramalan  Sumber-Sumber  Earmarking  Penerimaan Daerah (Studi Kasus: Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Bandung).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 22 No. 3 (Desember 2011). Hlm. 214.
Pramana,  I  Gede  Ivan  Wahyu,  Ida  Ayu  Putu  Widiati,  and  Luh  Putu  Suryani.
“Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kendaraan Bernomor Polisi Luar  Wilayah  Bali.” Jurnal  Interpretasi  Hukum 1,  no.  2  (2020):  43. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2432.40-45.

## C. Makalah/Tesis/Skripsi
Arbani, Faisal Rifqi. “Analisis Kerusakan Dini Akibat Perubahan Volume Lalu Lintas Pada Perkerasan Lentur (Studi Kasus _ Ruas Jalan Ahmad Yani Kartasura),” 2018.

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . Pembukaan Alinea 4.
_______. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakan , UU Nomor 28 Tahun 2007, LN Nomor 85 Tahun 2007 TLN Nomor 4740.
_______. Undang-Undang tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah , UU Nomor 28 Tahun 2009, LN Nomor 130 Tahun 2009, TLN Nomor 5049.
_______. Undang-Undang  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan .  UU  Nomor  22 Tahun 2009, LN Nomor 96 Tahun 2009 TLN Nomor 5025.
Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta. Peraturan  Daerah  tentang  Pajak  Kendaraan Bermotor, Perda Nomor 8 Tahun 2010 , Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor  8  Tahun  2010  Tambahan  Lembaran  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta Nomor 5.
_______. Peraturan  Daerah  tentang  perubahan  Peraturan  Daerah  tentang  Pajak Kendaraan Bermotor , Perda Nomor 2 Tahun 2015 Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Daerah  Provinsi DKI Jakarta Nomor 1019.
_______, Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 , Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 104 Tahun 2019.

## E. Putusan
Mahkamah Konstitusi. “Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,” 2017. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/15_PUU-
XV_2017.pdf,.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## F. Media Internet
Bapeda DKI Jakarta. “Beranda - Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.”
BPRD DKI Jakarta. BPRD DKI Jakarta, 2021. https://bprd.jakarta.go.id.
BPS.  “Statistik  Komuter  Jabodetabek:  Hasil  Survei  Komuter  Jabodetabek  2014,” 2014.
https://www.bps.go.id/publication/2014/03/17/c0deaf751b807b56681a9 860/statistik-komuter-jabodetabek--hasil-survei-komuter-jabodetabek-
2014-.html.
BPS DKI Jakarta. “Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Di
Provinsi DKI Jakarta 2018-2020,” 2020.
https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor- menurut-jenis-kendaraan-unit-di-Provinsi-dki-jakarta.html/.
———. “Katalog: 8301007.31 Statistik Transportasi DKI Jakarta 2019.” DKI Jakarta, 2019.
https://jakarta.bps.go.id/publication/2020/10/30/5334ef6b5ef39c73ec06
8416/statistik-transportasi-dki-jakarta-2019.html.
———. “Statistik Transportasi DKI Jakata 2015-2016,” 2016. https://jakarta.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MjM3MGZlO WU3N2UzYzE5MjExODMyNzQ4&xzmn=aHR0cHM6Ly9qYWthcnRhLmJwcy5 nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDE3LzA3LzI1LzIzNzBmZTllNzdlM2MxOTI xMTgzMjc0OC9zdGF0aXN0aWstdHJhbnNwb3J0YXNpLWRraS1qYWthcnRhL TIwMTUtMjAx.
Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Statistik  DKI  Jakarta.  “Pertambahan-Jumlah- Kendaraan-Bermotor-7-Tahun-Terakhir-2008-2014-Wilayah-Jakarta-
Depok-Tangerang-Bekasi - Open Data Jakarta,” 2018.
https://data.jakarta.go.id/dataset/data-pertambahan-jumlah-kendaraan- wilayah-jakarta-depok-tangerang-dan-bekasi/resource/341f93f4-69f4- 45b3-a8cb-3dbc4b5f7ce7.
Direktorat Jenderal Pajak. “Asas Pemungutan Pajak | Direktorat Jenderal Pajak,” n.d. https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak.
Idris,  Muhammad.  “Sudah  E-KTP,  Bisakah  Beli  Kendaraan  Di  DKI  Pakai  KTP
Daerah?,” 2018. https://oto.detik.com/mobil/d-3831520/sudah-e-ktp- bisakah-beli-kendaraan-di-dki-pakai-ktp-daerah.
Keuangan,  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian.  “Apa  Saja Jenis Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah?,” n.d. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-lain-lain- pendapatan-daerah-yang-sah.
Puspitawati,  Ika  Warakasih.  “Polusi  Udara  Dan  Uji  Emisi  Gas  Buang  Kendaraan Bermotor Sebagai Prasyarat Pemberian Perpanjangan STNK.” DIY: Bappeda Diy, 2014. http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/.
Sulistyowati Irianto. “Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi.” Yayasan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 262-279 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Obor Indonesia , 2011, 1–17.
http://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_yg_ke- 2prof_dr_sulistyowati_irianto.pdf.