p-ISSN 2087-5630 | e-ISSN 2685-158X
Kaidah Hukum Islam Menjawab Persoalan Pandemi
Ma’sum Anshori 1

## Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis 1
e-mail : ma’sumanshori@gmail.com

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  yang  mengglobal  sekarang  ini  tentu  saja  menjadi  permasalahan kontemporer, dan Hukum Islam, dengan segala perangkat epistemologis yang dimilikinya, utamanya  kaidah  hukum  Islam,  dituntut  mampu  menjawab  persoalan  ini.  Karena  itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi, menjelaskan, dan menganalisis kaidah hukum Islam yang telah dirumuskan para ahli untuk dijadikan sebagai alat epistemologis menjawab  berbagai  persoalan  yang  diakibatkan  pandemi.  Metode  penelitian  bersifat penelitian  kepustakaan  dengan  teknik  analisis  konten,  demi  menjadi  jawaban  yang bersifat kualitatif. Diperoleh hasil, bahwa lima kaidah besar, yaitu al-umūr bi maqāṣidihā (segala  perkara  sesuai  dengan  maksudnya,  niatnya),  al-yaqīn  lā  yuzāl  bi  al-syakk (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan), al- masyaqqah tajlib al-taisīr (kesulitan  akan  mendatangkan  kemudahan),  al-ḍarar  yuzāl  (kemudaratan  hendaknya dihilangkan), dan al-‘ādah muḣakkamah (kebiasaan bisa dijadikan hukum); telah berhasil memberikan  kemudahan  bagi  para  muftī  dan  fāqih  di  dalam  upaya  membuat  kebijakan hukum untuk menjawab persoalan yang diakibatkan pandemi.

## Kata Kunci: Kaidah, Hukum Islam, Pandemi, Maslahat

## Abstract
The  current  globalized  Covid-19  pandemic  is  of  course  a  contemporary  problem,  and Islamic law, with all its epistemological tools, especially the principles of Islamic law, is required  to  be  able  to  answer  this  problem.  Therefore  the  purpose  of  this  research  is  to explore, explain, and analyze Islamic legal principles that have been formulated by experts to be used as an epistemological tool to answer various problems caused by the pandemic. The research method is library research with content analysis techniques, in order to be a qualitative answer. The results obtained, that the five major principles, namely al-umūr bi maqāṣidihā  (everything  is  according  to  its  intention,  intention),  al-yaqīn  lā  yuzāl  bi  al- syakk  (belief  cannot  be  removed  by  reason  of  doubt),  al-masyaqqah  tajlib  al-taisir (difficulty  will  bring  convenience),  al-ḍarar  yuzāl  (disadvantage  should  be  eliminated), and al-'ādah muḣakkamah (habits can be made law); has succeeded in making it easy for muftīs and faqihs in their efforts to make legal policies to address the problems caused by the pandemic.

## Keywords: Principles, Islamic Law, Pandemic, Maslahat

## PENDAHULUAN
Pandemi yang sekarang ini melanda dunia, tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya, melainkan juga berdampak pada kehidupan beragama, dan secara lebih khusus hukum Islam. Hukum Islam tentu saja dituntut  bisa  membuktikan  eksistensi  dan  kemampuannya  di  tengah  permasalahan- permasalahan  hukum  yang  diakibatkan  oleh  pandemi.  Seperti  permasalahan social
distancing (jarak  sosial),  yang  kemudian  dikerucutkan  menjadi physical  distancing (jarak  fisikal) , yang  pada  intinya  tidak  ada  keramaian  massa,  telah  memberikan dampak signifikan dalam praktek keagamaan dan kehidupan.
Tidak  dipungkiri  bahwa  nalar  fiqih  (metodologi  hukum  Islam)  yang  selama  ini diterapkan  dan  dikembangkan  para  mujtahid  terhadap  teks-teks  hukum  ( nuṣuṣ  al-syar’ ) harus beradaptasi dengan realitas kekinian, dalam setiap ruang dan waktu, sebagai bagian dari upaya sungguh-sungguh untuk membuktikan fleksibiltas dan kelenturan hukum Islam, di dalam menyikapi permasalahan hukum kontemporer.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  menganggap  virus  Covid-19  ini  termasuk  ke dalam kategori virus yang menular dan berbahaya, sehingga MUI kemudian mengeluarkan fatwa berkenaan dengan pandemi Covid-19. 1 Dalam fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan  ibadah  pada  situasi  wabah  Covid-19; 2 farwa  kedua  Nomor  17  Tahun 2020  tentang  kaifiat  shalat  bagi  tenaga  kesehatan  yang  memakai  alat  pelindung  diri  saat merawat  dan  melindungi  pasien  Covid-19; 3 dan  fatwa  ketiga  Nomor  18  Tahun  2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinveksi Covid-19. 4 Dalam fatwa MUI Nomor  14  Tahun  2020,  seperti  dalam  poin  keempat  dijelaskan,  bahwa  dalam  kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak  boleh  menyelenggarakan  shalat  jumat  di  kawasan  tersebut,  sampai  keadaan menjadi  normal  kembali  dan  wajib  menggantikannya  dengan  shalat  zuhur  di  tempat masing-masing.  Demikian  juga  tidak  boleh  menyelenggarakan  aktifitas  ibadah  yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah  shalat  lima  waktu,  shalat  tarawih  dan  hari  raya  di  masjid  atau  tempat  umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. 5
Di  dalam  menyikapai  masalah-masalah  yang  muncul  akibat  pandemi,  terutama berkenaan  dengan  dimensi  hukumnya,  ada  dua  pendekatan  yang harus  dilakukan,  yaitu pendekatan uṣūl al-fiqh dan kebahasaan, di mana pendekatan ini lebih dilakukan oleh para mujtahid;  dan  pendekatan  kedua  adalah  pendekatan  kaidah  hukum  Islam  ( al-qawā’id  al- fiqhiyyah ),  yang  dilakukan  oleh  seorang  mufti  atau  faqih 6 dan  jalan  tengah  dari  tujuan
1 MUI  Sosialisasikan  Penanggulangan  Covid-19  Berbasis  Fatwa,” Majelis  Ulama  Indonesia (blog), May 29, 2021, https://mui.or.id/berita/30143/mui-sosialisasikan-penanggulangan-covid-19- berbasis-fatwa/
2 Muhammad  Firdaus  Imaduddin,  “Studi  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Fatwa  Mui  No.  14  Tahun 2020  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Dalam  Situasi  Wabah  Covid-19,” Jurnal  Ilmiah  Sosiologi  Agama (JISA) 3, no. 2 (September 29, 2020): 92–113, https://doi.org/10.30829/jisa.v3i2.7999 3 Fisher Zulkarnain et al., “Kebijakan fatwa MUI meliburkan shalat jumat pada  masa pandemi Covid 19,”  Monograph,  Kebijakan  fatwa  MUI  meliburkan  shalat  jumat  pada  masa  pandemi  covid  19 (Bandung/west java: Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30733.
4 Andi  Makkarumpa  Sofyan  and  Arif  Rahman,  “Analisis  Fatwa  MUI  tentang  Hukum Penyelanggaraan  Jenazah  Akibat  Covid-19,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan Mazhab dan  Hukum 2,  no.  2  (May  31,  2021),  https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18335; Komisi  Fatwa  MUI, “Fatwa  No  18  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Pengurusan  Jenazah  (Tajhiz  Al- Jana’iz)  Muslim  Yang Terinfeksi Covid-19,”
Majelis
Ulama
Indonesia (blog),
March 28, 2020,
https://mui.or.id/produk/fatwa/27752/fatwa-no-18-tahun-2020-pedoman-pengurusan-jenazah- tajhiz-al- janaiz-muslim-yang-terinfeksi-covid-19/.
5 Imaduddin,  “Studi  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Fatwa  Mui  No.  14  Tahun  2020  Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19.”
6 Shubhan Shodiq, “Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan),” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 5, no. 2 (July 16, 2020): 113–34, https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2. Hal. 743.
hukum itu sendiri. 7
Pendekatan  melalui  kaidah-kaidah  hukum  Islam  ( al-qawā’id  al-  fiqhiyyah ),  lebih banyak  dilakukan  oleh  ulama  Indonesia  di  dalam  menyikapi  kasus-kasus  hukum kontemporer. Ada begitu banyak kaidah-kaidah hukum yang ternyata bisa memudahkan.
Para  mufti  atau fāqih di  dalam  menyelesaikan masalah-masalah  hukum  kekinian. Seperti pandemi sekarang ini, merupakan masalah kontemporer yang bisa disikapi melalui pendekatan  kaidah  hukum  Islam  ini.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  berfokus  pada masalah  kaidah  hukum  Islam  ( al-qawā’id  al-fiqhiyyah )  di  dalam  menyikapi  masalah- masalah hukum yang muncul di masa pandemi.

## METODE
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menganalisis  kaidah  hukum  Islam  menjawab persoalan masa pandemi. Untuk  tujuan ini, maka metode  yang digunakan adalah metode literatur,  yaitu  membaca,  mengkaji,  mengeluarkan,  hingga  menganalisis  prinsip  penting di  dalam  kaidah-kaidah  fiqih  yang  tersebar  di  dalam  kitab-kitab  klasik  ( al-turāṡ ),  dan kemudian dihubungkan dengan kasus-kasus hukum yang diakibatkan oleh pandemi Covid- 19  di  dalam penelitian  jurnal  kontemporer.  Kesimpulan  secara  Induktif  diupayakan  agar memperoleh kesimpulan yang tearah pada pembahasan ini 8 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan Pemerintah dan Hukum Islam di Indonesia
Sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020, Pemerintah menerapkan status darurat  bencana  pandemi  Covid-19.  Pemerintah  mengambil  langkah  untuk mensosialisasikan gerakan social distancing selama 14 hari. Kebijakan untuk menjaga jarak minimal  2  meter  saat  berinteraksi  dengan  orang  lain  dan  menghindari  kerumunan dilakukan guna memutus mata rantai Covid 19. Harus diakui bahwa strategi terbaik dalam menangani covid 19 ini  adalah dengan mengendalikan sumber infeksi, melindungi  orang yang rentan dan memutus penularan. Sebab penyebaran virus ini berasal dari manusia ke manusia dan  akan menularkan ketika kontak sangat dekat. 9
Langkah  konkrit social  distancing yang  dilakukan  Pemerintah  selanjutnya  adalah meliburkan  siswa,  mahasiswa  dan  pekerja  dan  menggantinya  dengan  belajar  dari  rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Meskipun kegiatan ini tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Hal ini dilakukan guna menghindari puncak epidemi yang dapat  membanjiri  layanan  kesehatan,  sehingga  jumlah  kasus  positif  Covid  19  tidak  jauh
7 Muhammad Ilham, “Harmonisasi Asuransi Syariah Dalam Maqashid Syariah Dan Perundangan Di Indonesia,” Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 21, no. 02 (2021): Hal. 119–31.
8 Muhammad  Ilham,  “Nikah  Beda  Agama  Dalam  Kajian  Hukum  Islam  Dan  Tatanan  Hukum Nasional,” TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum 2, no. 1 (2020). Hal. 45
9 Siti Aisyah, “Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) Bagi Nelayan di PPN Sungailiat Kabupaten Bangka,” Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas  Bangka  Belitung 8,  no. 1  (December  31, 2021): Hal. 31–34

## melebihi kapasitas perawatan kesehatan yang ada. 10
Berikutnya  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  PSBB.  PSBB  merupakan  upaya pemerintah  dalam  rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19). Sebagai  negara  terbesar  yang  berpenduduk  muslim,  kebijakan  PSBB  tentu  bukanlah  hal yang  mudah  untuk  dilaksanakan,  terutama  apabila  kebijakan  tersebut  dilihat  darisisi keagamaan, di mana kebijakan tersebut akan mensyaratkan terjadinya banyak perubahan di dalam pelaksanaan ritual keagamaan sehari-hari. 11
Selanjutnya,  pemerintah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Menteri Agama  Nomor  6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H. MUI juga telah  mengeluarkan  edaran  untuk  tidak  melaksanakan  ibadah  di  masjid,  shalat  Jumat diganti  shalat  zuhur  dan  dilaksanakan  di  rumah  masing-masing  hingga  berakhirnya pandemi  ini.  Di Tengah  Pandemi  Covid-19  suasana  Ramadan  tahun  ini  terasa  sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Masjid-masjid yang biasanya ramai dengan berbagai kegiatan ibadah dan aktivitas sosial seperti shalat Jum’at, shalat Fardhu berjamaah, shalat Tarawih, ceramah keagamaan, buka bersama, I’tikaf, Sanlat, pengumpulan zakat, infak dan sedekah,  dan  sebagainya,  sekarang  menjadi  sepi  total,  karena  menurut  Surat  Edaran Menteri Agama tersebut seluruh kegiatan itu dipindahkan ke rumah masing-masing demi mempercepat putusnya mata rantai  penyebaran wabah Covid-19. 12
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  yang  selama  ini  selalu  berdampingan  bersama pemerintahan  di  dalam  menyikapi  dan  menyelesaikan  masalah-masalah  kebangsaan, memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kebijakan pemerintah berkenaan dengan pandemi,  terutama  pada  tataran  praktis. 13 Seperti  fatwa  MUI  dalam  masalah  ibadah  di masjid selama pandemi, seperti shalat jamaah di masjid, kegiatan puasa ramadan di malam hari,  hari  raya,  penyelenggaraan  jenazah,  haji,  dan  masalah  keagamaan  lainnya  yang melibatkan banyak orang. 14
MUI  berperan  besar  di  dalam  memberikan  fatwa,  terutama  berkenaan  dengan perubahan  cara  dan  praktek  keagamaan,  seperti  shalat  jamaah,  haji,  penyelenggaraan jenazah  yang  terpapar  covid-19,  dan  sebagainya.  Fatwa  MUI  ini  walaupun  masih mengundang  pertanyaan  dari  sebagian  orang  berkenaan  dengan  persoalan  konstruksi
10 Zulfa  Harirah  Ms  and  Annas  Rizaldi,  “Merespon  Nalar  Kebijakan  Negara  Dalam  Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia,” Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia 7, no. 1 (2020): 36–53, https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370
11 Dian Herdiana, “Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19),” Decision:  Jurnal  Administrasi  Publik 2,  no.  2 (September 14, 2020), https://doi.org/10.23969/decision.v2i2.2978.
12 Erni Kusuma Wardani, Eny Sulistyowati, and Muh Ali Masnun, “Analisis Yuridis Surat Edaran No. 06  Tahun  2020  Tentang  Panduan  Ibadah  Ramadan  Dan  Idul  Fitri  1  Syawal  1441  H  Di  Tengah  Pandemi Wabah Covid-19,” Novum : Jurnal
Hukum , November 27, 2021, 121–30,
https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43299.
13 Kompas  Cyber  Media,  “MUI  Minta  Umat  Islam  Dukung  Kebijakan  Pemerintah  Tanggulangi Covid-19,” KOMPAS.com,  April 13, 2021,
https://nasional.kompas.com/read/2021/04/13/17280631/mui-minta-umat-islam-dukung- kebijakan- pemerintah-tanggulangi-covid-19; “MUI Sosialisasikan Penanggulangan Covid-19 Berbasis Fatwa.”
14 Zaenab  Nur  Nafi’ah,  Dwi  Ari  Kurniawati,  and  Humaidi  Kahari,  “Analisis  Fatwa  MUI  Tentang Pelaksanaan Ibadah Di Masjid Selama Pandemi: Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19,” Jurnal Hikmatina 3, no. 3 (July 13, 2021): Hal. 215–28
epistemologis yang dijadikan basis pemikirannya, namun melalui pendekatan filosofis dan analisis  mendalam  terhadap  produk  fatwa-fatwa  MUI  bisa  diperoleh  kesimpulan  bahwa bahwa  fatwa-fatwa  MUI  tidak  berangkat  dari  ruang  hampa  peradaban,  justru  dihadirkan dari pengalaman empirik yang dielaborasi dengan sentuhan ilmiah yang radikal, yang juga diramu dengan prinsip etis universal, yang dibasikan pada pemikiran kemaslahatan umum ( maṣlaḣah  al-mursalah ),  tujuan  pensyariatan  ( maqāṣid  al-syarī’ah ),  dan sadd  al-żarī’ah (menutup jalan-jalan kemudaratan). 15
Di dalam sebuah situs yang berjudul MUI Sosialisasikan Penanggulangan Covid- 19 Berbasis Fatwa, di mana dijelaskan bahwa Peran MUI dalam penanggulangan pandemi Covid-19 terus menerus digalakkan bersama pemerintah. Selama dua tahun terakhir, MUI terlibat aktif menanggulangi penyebaran virus Corona bersama komponen bangsa melalui berbagai program, baik langsung maupun tidak. Salah satu keterlibatan nyata MUI selain melakukan  aksi-aksi  di  lapangan  adalah  penerbitan  fatwa-fatwa  keagaman  sejak  awal pandemi yang dijadikan rujukan utama bagi pemerintah dan masyarakat. 16
Di  samping  MUI,  organisasi  kemayarakatan  lainnya,  seperti  Nahdhatul  Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai organisasi kemasyarakat terbesar yang mewakili umat Islam Indonesia, juga terlibat proaktif mendukung kebijakan pemerintah. Nahdlatul Ulama (NU)  yang  juga  ikut  andil  memberikan  kontribusi  pemikiran  ijtihadinya  di  dalam menyikapi masalah pandemi yang dilembagakan dalam LBM (Lembaga Bahtshul Masail). Di  LBM,  proses  ijtihadi  dibasiskan  pada  dalil-dalil  al-  Quran  dan  hadits,  dan  kemudian dilakukan  jalan  penyesuaian  atau  penyelarasan  ( taṭbīq )  di  antara  keduanya  berdasarkan kemampuan  yang  dimiliki  oleh  para  mujtahid  di  kalangan  LBM.  Demikian  juga Muhammadiyah,  melalui  Lembaga  Majlis  Tarjih,  melakukan  ijtihad  terhadap  persoalan pandemi, baik pendekatan bayānī (pentelaahan teks); qiyāsī (metode analogi); atau istiṣlāḣī (berorientasi  kemaslahatan umum). 17
Di  dalam  persoalan  ijtihadi  yang  dihubungkan  dengan  kebijakan  pemerintah,  NU cenderung  melakukan  pendekatan  melalui  kaidah  hukum  Islam,  bahwa  kebijakan pemerintah  mewajibkan  selesainya  perselisihan  di  kalangan  umat  ( ḣukm  al-ḣākim  ilzām raf’ al-khilāf ). 18 Sementara Muhammadiyah melalui pendekatan kemaslahatan berdasarkan kaidah umum dari Nabi, yaitu tidak beruat madarat dan tidak juga menimbulkan madarat ( lā ḍarar walā ḍirār ). 19

## 2. Kaidah Hukum Islam dan Persoalan Masa Pandemi
Kaidah hukum Islam, atau kaidah fiqih, dalam bahasa Arab disebut al-Qawā’id al-
15 Ilyas  Supena,  “Konstruksi  Epistemologi  Fikih  Pandemik:  Analisis  Fatwa-Fatwa  MUI,” Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 15, no. 1 (June 11, 2021): 121–36, https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4203.
16 “MUI Sosialisasikan Penanggulangan Covid-19 Berbasis Fatwa.”
17 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta:  Logos, 1995), 163.
18 Alhafizh Kurniawan, “Shalat Berjamaah dan Jaga Jarak Shaf Shalat,” nu.or.id, accessed January 23, 2022, https://islam.nu.or.id/shalat/shalat-berjamaah-dan-jaga-jarak-shaf-shalat- uVE8C.
19 Abdi Wijaya, “Manhāj Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa),” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum 19,  no.  1  (July  21,  2019):  66–76,  https://doi.org/10.24252/al- risalah.v19i1.9688.
Fiqhiyyah. Kata al-qawā’id merupakan  jamak  dari  kata al-  qā’idah, yang  secara etimologis  berarti  berarti al-asās (dasar  atau  fondasi). 20 Secara  terminologis,  kaidah hukum  Islam  berarti  hukum  yang  sangat  dominan  (universal)  yang  meliputi  hampir keseluruhan  hukum-  hukum  partikularnya,  cabangya;  atau  bisa  juga  ditakrifkan  sebagai hukum  yang  bersifat  menyeluruh  (universal)  yang  di  bawahnya  terdapat  banyak  hukum- hukum partikular, meliputi hukum-hukum cabang dan masalah- masalah fiqih lainnya dari bab pembahasan yang tidak sama. 21
Para ahli, di dalam upaya memudahkan untuk mendapatkan kesimpulan hukum dari suatu  permasalahan  hukum,  telah  merumuskan  kaidah  umum  atau  kaidah  besar  ( grand ), yang  terangkum  dalam  lima  kaidah  besar,  walaupun  lima  kaidah  ini  masih  menyisakan sedikit perbedaan pandangan di antara para fuqaha, namun jumhur menyepakatinya. Lima kaidah  besar  inilah  yang  dijadikan  sebagai referensi  untuk  menghimpun  semua  hukum- hukum cabang dan permasalahan hukum lainnya.
Kelima  kaidah  besar  tersebut  adalah:  (1) al-ūmūr  bi  maqāṣidihā, artinya  segala perkara  sesuai  dengan  maksudnya,  niatnya;  (2) al-yaqīn  lā  yuzāl  bi  al-syakk, artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan; (3) al-masyaqqah tajlib al-taisīr, artinya kesulitan akan mendatangkan kemudahan; (4) al-ḍarar yuzāl, artinya kemudaratan hendaknya  dihilangkan;  dan  (5) al-‘ādah  muḣakkamah, artinya  kebiasaan  bisa  dijadikan hukum. 22
Pertama ,  kaidah  bahwa  segala  perkara  sesuai  dengan  maksudnya  ( al-ūmūr  bi maqāṣidihā ),  niatnya,  yakni  di  hatinya,  di  dalam  penyelenggaraan  suatu  perbuatan,  baik ibadah ataupun muamalah. Manakala niat tidak dilakukan, maka suatu perbuatan terancam batal dan tidak sah dalam pandangan hukum Islam.
Tentu saja niat atau maksud dari pengeluaran kebijakan pandemim oleh pemerintah atau  fuqaha  muslim,  harus  didasarkan  pada  niat  yang  baik,  yaitu  niat  karena  Allah,  dan juga  niat  untuk  kemaslahatan  umum  seluruh  bangsa  Indonesia.  Bila  tidak,  tentu  saja perbuatan  baiknya  menjadi tidak  berguna  dalam  pandangan  hukum  Islam,  sebagaimana kaidah turunan dari kaidah pangkal tadi, yaitu lā ṡawāb illā bi al-niyyah (tidak ada pahala atau ganjaran kecuali dengan niat). 23
Perihal  niat  ini  juga  memiliki  skala  prioritas,  di  mana  tidak  akan  sama  niat  yang dimiliki  oleh  pemerintah  dengan  niat  yang  dimiliki  oleh  organisasi  masyarakat,  seperti MUI,  NU,  dan  Muhammadiyah;  terlebih  lagi,  skala  prioritasnya  akan  semakin  kecil  bila disandangkan  pada  individu.  Tentu  saja  di  sini,  di  negara  Indonesia  khususnya,  niat pemerintah  jauh  lebih  tinggi  prioritasnya  ketimbang  yang  lain  dikarenakan kedudukan
20 Muhammad  Bakr  Ismail, Al-Qawa’id  al-Fiqhiyyah  bain  al-Ashalah  wa  al-Taujih (Maidan  al- Husain: Dar al-Manar, 1997), 5 21 Muhammad  Mustafa  Zuhaili, Al-Qawa’id  al-Fiqhiyyah  wa  Tathbiqatuha  fi  al-Madzahib  al- Arba’ah , 1st ed., vol. 1 (Damaskus:  Dar al-Fikr, 2006), Hal. 22.
22 Abdul  Muiz,  “Landasan  Dan  Fungsi  Al-Qawa’id  Al-Fiqhiyyah  Dalam  Problematika  Hukum Islam,” Al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies 3,  no.  1,  January  (January  29,  2020):  103–  14, https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v3i1.
23 Muhammad  Shidqi,  “Mausu’ah  al-Qawa’id  al-Fiqhiyyah,”  vol.  8  (Beirut:  Muassasah  al-  Risalah, 2003), Hal. 861.
pemerintah merupakan yang tertinggi. Oleh karena itu, bila ada perbedaan niat dan maksud dari  setiap  organisasi  dan  orang,  maka  yang  harus  dianggap  adalah  yang  prioritasnya tertinggi, yang dalam hal ini adalah niat pemerintah. 24
Dalam sebuah kaidah disebutkan, bahwa bahwa maksud lafaz tergantung pada niat orang  yang melafazkannya, kecuali dalam  satu tempat,  yaitu  sumpah  di  hadapan hakim; dalam  hal  ini,  maksud  lafadz  tergantung  pada  niat  hakim,  bukan  orang  yang  bersumpah ( maāṣid al-lafẓ ‘alā niyyah al-lāfiẓ illā fī mauḍi’ wāḣid wa huwa al-yamīn ‘inda al-qāḍī fa innahā ‘alā niyyah al-qāḍī dūna al-ḣālif ); bahwa niat hakim memiliki prioritas yang lebih tinggi dengan niat orang yang bersumpah. 25 Walaupun bagaimanapun sumpahnya, namun hakim  punya  hak  untuk  menerimanya  atau  menolaknya.  Tentu  saja  hakim  di  sini  jauh memiliki  otoritas  dan  wewenang  lebih  tinggi  dari  orang  yang  bersumpah  itu. Berdasarkan  hal ini, maka bila ada ragam niat di tengah bangsa Indonesia, maka niat yang harus  diprioritaskan  adalah  niat  pemerintah.  Karena  bagaimanapun  baiknya  niat  sebuah organisiasi, atau niat seorang individu,  namun prioritas niat  mereka  masih di bawah niat pemerintah. 26
Tentu saja niat di sini bukan sekadar niat yang direfleksikan dari hati yang abstrak karena  Allah,  karena  tentu  ini  sangat  subjektif  dan  tertutup.  Maksud  niat  di  sini  adalah yang  lebih  terlihat  dan  bersifat  zahir,  yakni  niat  untuk  kemaslahatan  bangsa  Indonesia ( maqāṣid  al-syarī’ah ). 27 Shalat  berjamaah  di  masjid,  misalnya,  di  masa  PSSB.  Sebagian organisasi atau individu yang bersikukuh untuk jamaah di masjid sebagai penyelenggaraan Islam  kafah,  dengan  keyakinan  bahwa  kematian  dan  segala  takdir  telah  ditentukan  oleh Allah,  tentu  saja  ini  merupakan  niat  yang  baik.  Namun  di  sisi  lain  pemerintah  telah mengejawantahkan  niatnya  dalam  bentuk  kebijakan  PSBB.  Maka  di  sini,  yang  dianggap adalah  kebijakan  pemerintah,  dan  kebijakan  yang  muncul  dari  niat  selain  ini  tentu  saja tidak  dianggap  dan  tertolak,  bahkan  bisa  dianggap  sebagai  pelanggaran  hukum  Islam. Terlebih  lagi,  terdapat  kaidah  berkenaan  dengan  hal  ini,  bahwa  kebijakan  pemerintah menyelesaikan  segala  bentuk  perselisihan  semua  pendapat  ( ḣukm  al-ḣākim  yarfa’  al- khilāf ). 28
Kedua, kaidah bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan ( al- yaqīn lā yuzāl bi al-syakk ), yakni keyakinan yang pasti ( jāzim ) yang didasarkan pada fakta atau  sesuai  dengan  realitas  ( muṭābiq  li  al-wāqi’ ).  Keraguan  tentu  saja  lawan  dari keyakinan, karena tidak atau kurang didukung dengan fakta atau tidak atau kurang begitu sesuai dengan realitas.
24 Muhammad  Ngizzul  Muttaqin  and  Iffatin  Nur,  “Fiqih  Jalan  Tengah:  Mempertemukan  Maqashid Syari’ah,  Hukum,  Dan  Realitas  Sosial,” Zawiyah:  Jurnal  Pemikiran  Islam 5,  no.  2  (December  24,  2019): 197–217, https://doi.org/10.31332/zjpi.v5i2.1509.
25 Zuhaili, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba’ah , 1:63.
26 Fatkul  Mujib,  “Perkembangan  Fatwa  Di  Indonesia,” Nizham  Journal  of  Islamic  Studies 3,  no.  1 (October 8, 2017): Hal. 94–121.
27 Badrah  Uyuni,  “Implementation  of  Maqashid  Sharia  in  Controlling  the  Growth  of  the  Covid-19 Virus,” Tahdzib  Al-Akhlaq:  Jurnal  Pendidikan  Islam 4,  no.  1  (June  24,  2021):  67–81, https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1432.
28 Wahbah  Zuhaili,  “Al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuh,”  4th  ed.,  vol.  3  (Damaskus:  Dar  al-Fikr,  n.d.), 1658.
Seperti masalah pandemi global dengan berbagai fakta yang menunjukkan akan hal itu, sehingga informasi mengenai bahaya pandemi ini menjadi sangat meyakinkan. Ibarat informasi hadits Nabi, maka informasi pandemi ini bersifat mutawātir , tidak ada keraguan di  dalamnya  ( lā  raib  fīh ).  Tentu  saja  informasi  yang  begitu  meyakinkan  ini  tidak  bisa dibatalkan  atau  dihilangkan  oleh  informasi  apapun  di  mana  informasi  tersebut  masih mengadung dan menyimpan keraguan, atau tingkat kesahihannya  masih berada di bawah informasi yang pertama tadi.
Misalnya  terbit  informasi  dari  kelompok  partikular  yang  menyatakan  bahwa pandemi  ini  bersifat  politis  dan  konspiratif,  sengaja  diadakan  oleh  kelompok-kelompok tertentu  untuk  menciptakan  kapanikan  global,  dan  mereka  pun  telah  mengeluarkan  data- data  konkrit  uang  membuktikan  argumentasi  mereka;  dan,  atau,  dalam  kesimpulan  yang ekstrim, mereka mengganggap bahwa Covid-19 ini tidak berbahaya, dan hanya akal-akalan saja.  Informasi  ini  tentu  sangat  baik,  dan  bisa  dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  di dalam membuat sebuah kebijakan. Namun demikian, berbagai informasi harus ditimbang dengan seksama untuk mendapatkan data yang paling dominan. Bila ternyata pandemi  itu memang  mengandung  unsur  Covid-19,  dan  ini  mengancam  keamanan  dan  kesehatan global,  di  mana  data-datanya  bersifat  faktual  yang  bersumber  dari  tim  ahli  di  berbagai negara,  maka  tentu  saja,  apapun  informasi  yang  mencoba  untuk  membatalkan  keyakinan ini,  tidak  akan  dianggap.  Karena  data-data  pandemik  jauh  lebih  kuat  dan  dominan ketimbang data-data lainnya. Inilah yang dikehendaki hukum Islam. Berdasarkan data-data dominan itulah nanti  para  ahli hukum  Islam  membasiskan argumentasi ijtihad  mereka di dalam mengangani pandemi global ini.
Di samping itu, virus covid-19  yang kemudian  menggumpal menjadi  pandemi  ini harus  juga  dilihat  dari  perspektif  apa  adanya,  tanpa  ditambah  dan  dikurang.  Ketika  para ahli  meneliti  virus  yang  muncul  di  akhir  tahun  2019  tersebut,  lalu  mereka  memberikan kesimpulan  yang  disepakati  bersama  dengan  menamakan  virus  itu  sebagai  Covid-19, maka ahli hukum Islam dari kalangan mujtahid, fāqih , atau mufti, harus melihat eksistensi virus ini sebagaimana adanya, yakni Covid-19. Dalam kaidah, hukum asal sesuatu itu tetap apa adanya sebagaimana adanya ( al-aṣl baqā᾽ mā kāna ‘alā mā kāna ). 29
Covid-19 adalah Covid-19, bersifat apa adanya, tetap, tak berubah, atau bersifat baqā᾽ mā kāna  ‘alā  mā  kāna .  Prinsip  dari  kaidah  ini  lagi  mementahkan  argumentasi  apapun  yang mencoba  mementahkan  permasalahan  pandemi  ini  dengan  pandangan-pandangan negatifnya.  Hal  ini  sama  seperti  seseorang  yang  mendapati  kulit  yang  terluka  karena goresan  benda  tajam,  maka  fenomena  ini  harus  dilihat  apa  adanya,  tanpa  dirasionalisasi sedikit pun. Maka, sikap yang harus diambil adalah menyikapi luka tersebut, baik dengan cara  konvensional  ataupun  melalui  tim  medis  yang  resmi.  Demikian  juga  hukum  Islam, ketika  mendapatkan  kesahihah  wabah  pandemi,  maka  respon  hukum  Islam  bersifat reflektif dan spontan  untuk menyikapi dan  menangani permasalahan wabah pandemi ini, tentu  saja  di  awalnya  adalah  bersifat  medis,  karena  memang  wabah  ini  mengancam kesehatan  global.  Dengan  demikian,  inti  dari  kaidah  ini,  bila  memang  itu  wabah,  harus
29 Muhammad Shidqi, Al-Wajiz fi Idhah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyyah , 4th ed. (Beirut: Muassasah al- Risalah, 1996), Hal. 172.
dianggap  sebagai  wabah;  bila  itu  pandemi,  harus dianggap  sebagai  pandemi.  Tidak  perlu banyak  berpikir  ini  dan  itu,  melakukan  rasionalisasi  dan  akal-akalan,  setelah  wabah  itu mendapatkan nama resminya sebagai Covid-19.
Ketiga , kaidah bahwa kesulitan akan mendatangkan kemudahan ( al-masyaqqah tajlib al- taisīr ),  di  mana  dengan  kaidah  ini  menjadi  basis  pemikiran  kemudahan  dan rukhṣah . Kemudahan merupakan ruh hukum Islam, dan Allah dan Rasul-Nya tidaklah membumikan syariat Islam melainkan untuk kemudahan kehidupan umat manusia. 30
Bila didalami secara mendalam, kemudahan merupakan fitrah manusia, kemudahan adalah yang paling sesuai dengan kecenderugnan terdalam manusia. Semua orang mendambakan kemudahan,  dan  tidak  seorang  pun  yang  ingin  dekat-dekat  dengan  kesulitan  dan kesusahan.  Bila  terdapat  seseorang  yang  mendambakan  kesulitan  dan  kesusahan,  maka tentu saja orang tersebut bisa dianggap telah mengalami kerusakan fitrah.
Namun  sudah  barang  tentu  yang  namanya  hidup  tidak  selalu  dekat  dengan kemudahan-kemudahan.  Di  waktu  atau  di  tempat  yang  lain,  akan  terbit  kesulitan  dan masyaqqah ,  di  mana  hal  ini  merupakan  ketentuan  dari  Allah  yang  terdapat  hikmah mendalam  di  dalamnya.  Paling  tidak,  kesulitan  itu  merupakan  proses  pendidikan  dan pendewasaan,  sehingga  seseorang  menjadi  lebih  bijaksana  dan  bisa  menyadari  dan menikmati  kehidupannya  dengan  melibatkan  banyak  warna.  Seumpama  matahari,  bila hanya tetap di atas ufuk, tentu tidak akan ada yang namanya malam. Demikian juga, bila rembulan tetap di tengah kutub, tentu tidak akan ada yang namanya siang. Baik matahari maupun  rembulan,  pada  kenyataannya,  bergerak  mengikuti  sunnatullah,  sehingga  silih berganti malam dan siang, sehingga kehidupan inipun menjadi penuh  dengan warna.
Berdasarkan kaidah tadi, masyaqqah (kesulitan) diadakan untuk menghimpun atau mendatangkan kemudahan ( taisīr ). Seperti dalam filam lama: Sengsara Membawa Nikmat , memberikan  hikmah  bahwa  di  balik  setiap  kesulitan  ada  kemudahan.  Salah  satu  hukum yang  melekat  kuat  di  dalam  kehidupan  ini  adalah  hukum  perubahan.  Tidak  adanya  yang namanya  selamanya  sulit,  atau  selamanya  mudah.  Segala  sesuatu  mengikuti  alur kehidupan ini, berubaha dari jam ke jam,  dari detik ke detik, dan oleh karena itu, kesiapan untuk  menghadapi  perubahan  ini  hanya  bisa  diperoleh  melalui  proses  bolak  balik  yang tiada hentinya antara kesulitan dan kemudahan.
Namun demikian hukum  Islam bukan berarti hadir untuk menghadirkan  kesulitan atau masyaqqah itu,  justeru  di tengah-tengah masyaqqah itulah hukum Islam hadir untuk menyediakan kemudahan- kemudahan ( taisīr ).  Dari prinsip kemudahan inilah diturunkan kaidah- kaidah yang bersifat keringanan ( rukhṣah ). Seperti keringanan shalat bagi musafir dengan shalat jamak (menggabungkan dua shalat fardu)  atau slahat qaṣr (memendekkan rakaat yang empat jadi dua dalam shalat fardu); keringanan bagi yang sakit atau hami untuk tidak  berpuasa  ramadhan  pada  waktunya;  keringanan  bagi  orang  yang  terpaksa,  karena kelaparan, untuk memakanan makanan yang haram; dan keringanan-keringanan lainnya.
30 Fatkhul  Mubin  and  Made  Saihu,  “Analisis  Tafsir  Maqashidi  Tentang  Pelaksanaan  Salat  Jumat Online Di Era Pandemi,” Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al- Qur’an 21, no. 02 (2021): 172–98, https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.388.
Permasalahan  pandemi  sekarang  ini,  merupakan masyaqqah kontemporer,  dan sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  dalam  hadits  sebelumnya, masyaqqah pandemi  ini merupakan rahmat bagi orang-orang beriman ( raḣmah li al-mu᾽minīn ). 31 Namun demikian, hukum Islam hadir sebagai rahmat bagi sekalian alam, dan karena itu, hukum Islam harus dituntut  untuk  bisa  menjawab  persoalan  pandemi  ini,  termasuk  permasalahan- permasalahan  cabang  lainnya  sebagai  akibat  dari  pandemi,  dalam  hal  ini  adalah kemudahan  dan  keringanan.  Tidak  harus  sempurna,  namun  upaya  untuk  menghadirkan kemudahan,  walau  dalam  skala  yang  kecil,  tetap  harus  ada,  seperti  terisyaratkan  dalam kaidah: mā lā yudraku kulluh lā yutraku kulluh, bahwa apa yang tidak diperoleh semuanya, tidak juga ditinggalkan semuanya. 32
Kebijakan  pemerintah  Indonesia  bersama  dengan  para  ulama  dalam  bingkat menjaga  jarak,  baik  dalam  bentuk  physical  distancing,  PSBB,  hingga  PPKM,  tentu  saja bertolak  dari  kaidah  kemudahan  dan  keringanan  ini.  Hukum  Islam  memberikan kemudahan dan keringanan bagi setiap penganutnya untuk tidak menyelenggarakan ibadah jamaah  atau  ibadah  yang  mengharuskan  kerumunan  massal  selama  keadaan  pandemi  ini masih mengkhawatirkan, dan para ahli dan pejabat berwenang di Indonesia telah memenuhi panggilan  ini.  tidak  tanggung-tanggung,  kemudahan  dan  keringanan  ini  dimotori langsung oleh pemerintah bersama ulama  resmi  pegawai negara di  dalamnya.  Tentu saja keadaan ini menjadi keharusan semua warga bangsa, sebagaimana dalam kaidah ḣukm al- ḣākim  yarfa’  al-  khilāf, bahwa  kebijakan  pemerintah  mengangkat  segala  perselisihan pendapat.
Keempat , kaidah masalahat, bahwa kemudaratan hendaknya dihilangkan ( al-ḍarar yuzāl ),  karena  memang  Islam  hadir  untuk  menjadi  rahmat  bagi  sekalian  alam.  Rahmat, yaitu segala kebaikan dan kemaslahatan, inilah yang menjadi misi utama risalah kenabian Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu sendiri adalah rahmat, dan demikian juga ajaran yang Beliau SAW bawa, merupakan rahmat bagi sekalian alam. 33 Tentu saja sebagai agama  dengan  misi  rahmat  dan  maslahat  ini,  sebelum  meletakkan  fondasinya,  maka terlebih dahulu harus membersihkan kotoran-kotoran kemadaratan yang ada, sebagaimana tergambar dalam kaidah tadi.
Kemaslahatan Islam dirumuskan oleh para ulama sebagai tujuan utama dari hukum islam ( maqāṣid al-syarī’ah ). Kemaslahatan ini mencakup lima prinsip utama pemeliharan, yaitu pemeliharaan agama ( ḣifẓ al-dīn ), pemeliharaan jiwa ( ḣifẓ al-nafs ), pemeliharaan akal ( ḣifẓ al-‘aql ), pemeliharaan keturunan ( ḣifẓ al-nasl ), dan pemeliharaan harta ( ḣifẓ al- māl ). Oleh  karena  itu,  apapun  yang  bisa  merusak  lima  kemaslahatan  utama  ini,  harus dihilangkan, harus dicegah. 34
Metode maqāṣid al-syarī’ah di sini kenapa disebut sebagai metode, karena prinsip maqāṣid menjadi  prinsip  umum  yang  menyelimuti  seluruh  sistem  ijtihad.  Karena  itu,
31 Muhammad Adib, “Usul Fikih NU: Elemen Metodologis Mazhab Fikih NU,” MAQASHID 2, no. 2 (November 30, 2019): 42–57, https://doi.org/10.35897/maqashid.v2i2.366
32 Badri  Khaeruman  et  al.,  “Pandemi  Covid-19  Dan  Kondisi  Darurat :  Kajian  Hadis Tematik,” UIN Sunan Gunung Djati Bandung , 2020, http://digilib.uinsgd.ac.id/30777/.
33 Abu Muzafar, Tafsir al-Qur’an , 1st ed. (Riyadh: Dar al-Wathan, 1997), Hal. 413.
34 Mubin  and  Saihu,  “Analisis  Tafsir  Maqashidi  Tentang  Pelaksanaan  Salat  Jumat  Online  Di  Era Pandemi.”
metode maqāṣid bukanlah  sekadar  simpulan  atau  akhiran  (aksiologis),  namun  awalan (ontologis)  dan  tengahan  (epistemologis). 35 Semua  proses maqāṣid dilihat  secara komprehensif dan universal melalui gaasan, perspektif, dan argumentasi yang berorientasi pada  tujuan  syariat.  Seperti  di  dalam  menyikapi  permasalahan  pandemi,  maka  lintasan ijtihadi  pertama  sekali  adalah  maksud  dari  terjadinya  pandemi  ini,  atau  bisa  dikatakan, hikmah  di  baliknya,  misalnya  pelajaran  bagi  orang-orang  beriman  agar  kembali  ke  jalan Tuhannya melalui taubat dan inābah . Seperti dalam penjelasan hadits, bahwa wabah ṭā’ūn yang pernah terjadi di masa lalu, di samping sebagai azab dari Allah,  namun juga sebagai rahmat  bagi  orang-orang  beriman  ( raḣmah  li  al-mu’minīn ).  Hal  ini  menegaskan  bahwa pandemi  bukan  sekadar  disebabkan  faktor-  faktor  alamiah,  namun  ada  sistem  yang  tidak kelihatan  dan  gaib  yang  juga  ikut  campur  di  dalam  permasalahan  pandemi  ini,  baik diturunkan  sebagai  azah  (bagi  orang  yang  ingkar)  atau  sebagai  rahmat  (bagi  orang  yang beriman). 36
Tentu saja dalam sistem hukum  Islam, hal-hal  yang bersifat batin dan gaib bukan wilayah  kajiannya,  karena  sistem  hukum  hanya  berbicara  atas  dasar  fakta  dan  data-data terindera,  yang  kemudian  data-data  tersebut  dioleh  secara  epistemologis  untuk  menjadi produk hukum baru yang kemudian harus ditaati oleh segenap penganutnya. 37
Pandemi sebagai azab dan takdir Allah memang harus diyakini kebenarannya oleh orang-orang  yang  beriman,  namun  bukan  untuk  dijadikan  kajian  dan  perdebatan;  hanya untuk diyakini dan diimani, bahwa manusia ini harus bertuhan, dan manusia tidak pernah di bumi ini melainkan karena dicipta oleh Tuhan. Diluar dari dimensi teologis eskatologis ini,  manusia  lebih  utama  untuk  memperhatikan  dimensi  zahir  kehidupan  mereka  sesuai dengan  kemmapuan  mereka  masing-masing. 38 Dengan  kata  lain,  terhadap  permasalahan pandemi  ini,  manusia  harus  menggunakan  nalar  dan  potensi  kekhilafahannya  untuk menyikapi,  menyelesaikan,  dan  menentaskan  permasalahan  pandemi  ini,  yang  tetap beroritensi pada upaya untuk kembali kepada Tuhannya melalui jalan taubat dan inabah, dan  akhirnya  kembali  kepada  fungsi  utamanya  dalam  kehambaan  dan  kekhilafahan, sehingga akhirnya bisa mengembalikan sistem kehidupan menjadi normal kembali seperti sebelumnya.
Bagaimanapun  tidak  dipungkiri  bahwa  pandemi  telah  merusak  banyak  sistem kehidupan normal, terutama kehidupan keagamaan, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan  kehidupan  pendidikan.  Sebelum  pandemi,  biasanya  masyarakat  berkumpul  dan berkerumun, dan ini sangat boleh hukumnya, namun selama pandemi semua itu dilarang, bahkan  dijatuhkan  hukum  haram  untuk  berkumpul  dan  berkerumun.  Tidak hanya  itu, aktivitas  keagamaan  seperti  shalat  jamaah,  memakmurkan  ramadhan,  shalat  hari  raya, ibadah haji, dan kegiataan keagaan lainnya yang biasanya diselenggarakan secara jamaah,
35 Miftahul  Huda,  “Epistemologi,  Ontologi  Dan  Aksiologi  Hukum  Islam,” Al-Mashlahah  Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 2, no. 04 (October 31, 2017), https://doi.org/10.30868/am.v2i04.127
36 Khaeruman et al., “Pandemi Covid-19 Dan Kondisi Darurat.”
37 Ma’sum  Anshori,  “Konsep  Syari’ah  Dan  Fiqh  Dalam  Kajian  Epistemologi  Hukum  Islam,” Akademika 15, no. 2 (2019): Hal. 31–42.
38 Uswatun Hasanah, Abdul Malik Ghozali, and Ahmad Isnaeni, “Wabah Pandemi Dalam Perspektif Al-Qur’an,” Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep 6, no. 1 (January 3, 2021): Hal. 1–10.
tidak  boleh  dilakukan  selama  pandemi.  Demikian  juga  aktivitas  ekonomi,  baik  warung- warung  di  pingir-pinggir  jalan,  di  pasar-pasar,  di  mall-mall,  dan  di  tempat  lainya;  juga aktivitas  pendidikan,  proses  belajar  mengajar  di  sekolah,  di  madrasah, di  kampus,  dan  di mana saja. Semua aktivitas terpaksa dibatasi dan dirumahkan. Kebijakan ini bukan tanpa alasan,  karena  pandemi  bagaimanapun  harus  dicegah,  ditutup  penyebarannya  dan penularannya,  sehingga  tidak  memberikan  dampak  madarat  yang  semakin  bagi kelangsungan hidup umat manusia di bumi.
Walaupun  tidak  dipungkri,  bagi  sebagian  masyarakat,  pendapatan  ekonomi  yang hanya mereka peroleh di pinggir-pinggir jalan, maka tentu saja dengan dirumahkan akan menyebabkan  bencana  ekonomi  bagi  kehidupan  dirinya  dan  keluarganya.  Namun  setiap individu  seharus  tidak  egois  dengan  kepentingan  dirinya  sendiri  sehingga  menjadi  apatis pada kemaslahatan jamaah. Oleh karena itu, hukum memberikan ketegasan melalui kaidah, bila  terjadi  kontradiksi  antara  maslahat  dan  madarat  yang  bersifat  umum,  maka  yang harus  diambil  adalah  madaratnya.  Menolak  madarat  lebih  diutamakan  ketimbang menghimpun maslahat ( dar’ al- mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḣ ). 39
Dalam keadaan yang timpang  seperti inilah diperlukan keadilan dan kebijaksanaan dari negara untuk melindungi dan menjamin kelangsungan hidup seluruh warga negaranya, di mana di dalam sistem Islam bisa dilakukan melalui distribusi harta zakat yang adil dan merata.  Dengan  sistem  zakat,  sebetulnya  tidak  perlu  ada  keluhan  ekonomi  di  tengah pandemi  yang  melanda  sekarang  ini.  Tentu  saja  penelitian  ini  tidak  dimaksudkan  untuk fokus pada permasalahan sistem zakat dan distribusinya.
Oleh  karena maqāṣid  al-syarī’ah juga  ditujukan  untuk  memelihara al-uṣūl  al- khamsah (prinsip  yang  lima),  sehingga  memberikan  jaminan  pada  seluruh  umatnya  akan keamanan  dan  kesejahteraan.  Pemeliharan al-  uṣūl  al-khamsah ini  meliputi ḣifẓ  al-dīn (memelihara agama) , ḣifẓ al-nafs (memelihara jiwa) , ḣifẓ al-‘aql (memelihara akal) , ḣifẓ al- māl (memelihara harta) , dan ḣifẓ al-nasl (memelihara keturunan) .
Pandemi sekarang ini telah mengancam kemaslahatan umat manusia, paling tidak ada  dua  bentuk  ancaman,  yakni  kesehatan  dan  eknomi.  Karena  itu,  dalam  upaya mengadapi  wabah  pandemi,  Bapak  Presiden  Republik  Indonesia,  Joko  Widodo,  dalam Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  G-20,  sebagaimana  dijelaskan  kembali  oleh  Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyatakan, bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada dua masalah  besar,  yakni  kesehatan  dan  ekonomi. 40 Tentu  saja menjadi  keniscayaan  untuk berupaya  melakukan  pemeliharaan  tujuan  syariat  pada  dua  hal,  yakni  pemeliharaan  jiwa ( ḣifz  al-nafs )  pada  dimensi  kesehatan dan  pemeliharaan harta  ( ḣifz  al-māl )  pada  dimensi ekonomi.
Kelima ,  kaidah  bahwa  kebiasaan  bisa  dijadikan  hukum  ( al-‘ādah  muḣakkamah ). Dalam  hal  ini  pandemi,  bagaimanapun  telah  banyak  merubah  pola  hidup  umat  manusia
39 Aisyah,  “Adaptasi  Kebiasaan  Baru  (New  Normal)  Bagi  Nelayan  di  PPN  Sungailiat  Kabupaten Bangka.”
40 Putut  Trihusodo,  “Presiden  Jokowi  Menyerukan  Perlunya  Protokol  Kesehatan  Global,”  accessed February  3,  2022,  https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3381/presiden-jokowi-  menyerukan-perlunya- protokol-kesehatan-global.
global,  dari  yang  tadinya  tradisional  menjadi  lebih  kontemporer  dan up  to  date dengan kekinian. Tentu akan muncul beberapa kebiasaan dan tradisi baru yang baik-baik, dan ini harus dipertahankan, dan bahkan ditentukan hukumnya.
Tradisi induk yang terdampak pandemi adalah tradisi digital dan otomatis melalui teknologi  internet  dan  mesin-mesin  digital.  Sepetri  dalam bidang  pendidikan,  ekonomi, bisnis,  komunikasi,  informasi,  dan  sebagainya.  Digitalitasi  dan  otomatisasi  ini  telah memberikan  kemudahan  dan  efisiensi  kerja.  Waktu  menjadi  terlipat,  dan  perubahan menjadi bersifat tidak terduga dan eksponensial.
Efisiensi  dalam  bidang  ekonomi  dan  bisnis,  pasar  global  online  telah  menjadikan penduduk suatu negara bisa berbelanja langsung ke negara lainnya tanpa dia harus datang secara  fisik  ke  negara  tersebut.  Cukup  dengan  segenggam  android  di  tangan,  transaksi telah  bisa dilakukan,  dengan  segala  sesuatunya  telah  terhubung  dan  terkalkulasi  secara digital, termasuk pajak dari barang yang dibelinya.
Efisiensi  dalam  bidang  pendidikan,  konferensi  atau  webinar  internasional  dalam bidang  pendidikan  misalnya,  telah  bisa  dilakukan  melalui  aplikasi-aplikasi  online,  hanya dari  meja  belajar  yang  ada  di  rumah masing-masing,  tanpa  harus  mengeluarkan  ongkos transportasi keluar negeri.
Tentu  saja  ada  begitu  banyak  tradisi  digital  terdampak  pandemi  yang  harus dipertahankan, karena di dalamnya ada begitu banyak manfaat dan efisiensi di tengah arus perubahan eksponensial.
Demikian  juga  dalam  bidang  hukum  Islam.  Fatwa  dan  kasus-kasus  hukum  yang selama ini lebih banyak tersimpan di rak-rak  buku pengadilan, telah bisa dinikmati secara online dan up to date di internet.
Termasuk  juga  dalam  bidang  fatwa,  harus  juga  menyesuaikan  substansinya  pada kondisi  kekinian  dan  tradisi  yang  ada,  sebagaimana dalam kaidah turunan: tagayyur al- fatwā  bi  ḣasbi  tagayyur  al-azminah  wa  al-amkinah  wa  al-aḣwāl  wa  al-niyyāt  wa  al- ‘awā᾽id (perubahan  fatwa  sesuai  dengan  perubahan  zaman,  tempat,  kondisi,  niat,  dan kebiasaan). 41
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI,  misalnya,  telah  mengeluarkan  fatwa  berkenaan dengan  kebijakan  dalam  penyebaran  wabah  pandemi.  Fatwa  Nomor  14  Tahun  2020, tentang  penyelengaran  ibadah  dalam  situasi  Covid-19  ini.  Fatwa  ini  tentu  saja dimaksudkan  agar  umat  beragama,  khususnya  kaum  Muslim,  dapat  terhindar  dari penyebaran  dan  penularan  virus  pandemi  tersebut.  Masyarakat  dianjurkan  menggunakan masker dan menjaga jarak, dan lebih baik berdiam diri di dalam rumah ( still at home ).
Fatwa lainnya, Nomor 21 Tahun 2020, tentang penyelenggaraan shalat jumat dan shalat jamaah, agar tidak dilakukan  sebagaimana biasanya di masjid atau mushalat. Hal ini untuk  mencegah  penyebaran  dan  penularan  virus  pandemi.  Walau  kebijakan  ini  awalnya
41 Ibnul  Qayyim Jauziyah, “I’lam  al-Muwaqqi’in ’an Rabb  al-’Alamin,”  1st  ed., vol. 1 (Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1423H.), Hal. 41.
menuai  pro  dan  kontra  dan  kontraversial  di  tengah  masyarakat,  namun  ulama  NU  dan Muhammadiyah  ikut  berpartisipasi  mendukung  kebijakan  tersebut.  NU  mendasarkan fatwanya  pada  kaidah  bahwa  kebijakan  pemerintah  menghilangkan  perselisihan  umat ( ḣukm  al-ḣākim  yarfa’  al-khilāf ),  sedang Muhammadiyah  dengan  kaidah  madaratnya, bahwa kemadaratan harus dicegah ( al-ḍarar yuzāl ).

## KESIMPULAN
Kebijakan  pemerintah  Indonesia  di  dalam  menyikapi  masalah  pandemi  Covid-19 agar  tidak  menyebar  dan  menular  secara  masif  adalah  dengan  kebijakan  menjaga  jarak, dengan istilah social distancing , physical distancing , PSBB (Pembatasan  Sosial Berskala Besar),  dan  PPKM  (Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat).  Namun  demikian, bisa memang ada keharusan untuk berkerumun, terutama di era new normal, disyaratkan protokol  kesehatan  yang  ketat,  seperti  memakai  masker  dan mencuci tangan. Kebijakan pemerintah  ini  dimaksudkan  untuk  kemaslahatan  bangsa  Indonesia,  bukan  untuk memberikan  kesulitan.  Karena  bagaimanapun  pandemi  merupakan  realitas  global  yang eksitensinya tidak perlu diragukan lagi.
Kaidah  fiqih  dijadikan  sebagai  pisau  analisis  menyelesaikan  masalah  oleh  mufti atau  faqih.  Ada  lima  kaidah  besar,  yaitu al-umūr  bi  maqāṣidihā (segala  perkara  sesuai dengan  maksudnya,  niatnya), al-yaqīn  lā  yuzāl  bi  al-syakk (keyakinan  tidak  bisa dihilangkan  dengan  sebab  keraguan), al-  masyaqqah  tajlib  al-taisīr (kesulitan  akan mendatangkan kemudahan), al- ḍarar yuzāl (kemudaratan hendaknya dihilangkan), dan al- ‘ādah  muḣakkamah (kebiasaan  bisa  dijadikan  hukum).  Kaidah-kaidah  fiqih  ini  memiliki turunan-turunan  yang  sangat  banyak,  sehingga  berkenaan  juga  dengan  berbagai permasalahan  fiqih  kontemporer  dan  kekinian;  termasuk  kebijakan  pemerintah  harus dipatuhi  dan  ditaati  oleh  seluruh  komponen  warga  berdasarkan  kaidah ḣukm  al-ḣākim yarfa’ al-khilāf (kebijakan pemerintah menyelesaikan segala perselisihan).

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Adib,  Muhammad.  “Usul  Fikih  NU:  Elemen  Metodologis  Mazhab  Fikih  NU.”
MAQASHID 2, no. 2 (November 30, 2019):  42–57. https://doi.org/10.35897/maqashid.v2i2.366.
Aisyah,  Siti.  “Adaptasi  Kebiasaan  Baru  (New  Normal)  Bagi  Nelayan  di  PPN  Sungailiat Kabupaten  Bangka.” Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas  Bangka Belitung 8, no. 1 (December 31, 2021): 31–34.
Aji, Ahmad Mukri, and Diana Mutia Habibaty. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Dalam  Situasi  Terjadi  Wabah  Covid-19  Sebagai  Langkah Antisipatif  dan  Proaktif  Persebaran  Virus  Corona  Di  Indonesia.” SALAM:  Jurnal Sosial  dan  Budaya  Syar-i 7,  no.  8  (August  25,  2020):  673–86. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059.
Anshori, Ma’sum. “Konsep Syari’ah Dan Fiqh Dalam Kajian Epistemologi Hukum Islam.” Akademika 15, no. 2 (2019): 31–42.
Arif,  Khairan  M.  “Moderasi  Islam  Perspektif  Al-Qur’an,  Sunnah,  Dan  Pandangan  Para Fuqaha.” Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam 11, no. 1 (January 8, 2020): 22–43. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592.
Djamil, Fathurrahman. Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah . Jakarta: Logos, 1995.
Gusti,  Merlion.  “Batal  Haji  Akibat  Pandemi  Corona,  Kemenag  Batalkan  Haji Tahun 2020.” Accessed February 4, 2022.
Hasan,  Zulfikar.  “Distribution  Of  Zakat  Funds  To  Achieve  SDGs  Through  Poverty Alleviation In Baznas Republic Of Indonesia.” AZKA International Journal of Zakat & Social Finance 1, no. 1 (2020): 25–43. https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.7. Ilham,  Muhammad.  “Harmonisasi  Asuransi  Syariah  Dalam  Maqashid  Syariah  Dan Perundangan  Di  Indonesia.” Islamika:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman 21,  no.  02 (2021): 119–31.
———. “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional.” TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum 2, no. 1 (2020).
https://www.kompas.tv/article/84632/batal-haji-akibat-pandemi-corona-  kemenag-batalkan- haji-tahun-2020.
Hasanah,  Uswatun,  Abdul  Malik  Ghozali,  and  Ahmad  Isnaeni.  “Wabah  Pandemi  Dalam Perspektif  Al-Qur’an.” Jurnal  Ilmu  Al-Qur’an  Dan  Tafsir  Nurul  Islam  Sumenep 6, no. 1 (January 3, 2021): 1–10.
Herdiana, Dian. “Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya  Penanggulangan  Corona  Virus
Disease  2019  (COVID-19).” DECISION:  Jurnal  Administrasi  Publik 2,  no.  2 (September  14, 2020). https://doi.org/10.23969/decision.v2i2.2978.
Huda,  Miftahul.  “Epistemologi,  Ontologi  Dan  Aksiologi  Hukum  Islam.” Al-  Mashlahah Jurnal  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial 2,  no.  04  (October  31,  2017). https://doi.org/10.30868/am.v2i04.127.
Ilham,  Muhammad.  “Harmonisasi  Asuransi  Syariah  Dalam  Maqashid  Syariah  Dan Perundangan  Di  Indonesia.” Islamika:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman 21,  no.  02 (2021): 119–31.
Imaduddin, Muhammad Firdaus. “Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa Mui No. 14 Tahun  2020  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Dalam  Situasi  Wabah  COVID-  19.” Jurnal  Ilmiah  Sosiologi  Agama  (JISA) 3,  no.  2  (September  29,  2020):  92–113. https://doi.org/10.30829/jisa.v3i2.7999.
Ismail, Muhammad Bakr. Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah bain al-Ashalah wa al-Taujih . Maidan al-Husain: Dar al-Manar, 1997.
Jauziyah,  Ibnul  Qayyim.  “I’lam  al-Muwaqqi’in  ’an  Rabb  al-’Alamin,”  1st  ed.  Vol.  1. Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1423H.
Johari,  Johari.  “Moderasi  Agama  dalam  Perspektif  Fiqih  (Analisis  Konsep  Al-  Tsawabit dan Al-Mutaghayyirat dalam Fiqih serta Penerapannya pada Masa Pandemi Covid- 19).” An-Nida’ 44,  no.  2  (May  25,  2021):  1–24.  https://doi.org/10.24014/an- nida.v44i2.12927.
Khaeruman, Badri, Saifudin Nur, Mujiyo Mujiyo, and Dede Rodliyana. “Pandemi Covid-
19  Dan  Kondisi  Darurat :  Kajian  Hadis  Tematik.” UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung , 2020. http://digilib.uinsgd.ac.id/30777/.
Komisi  Fatwa  MUI.  “Fatwa  No  18  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Pengurusan  Jenazah (Tajhiz  Al-Jana’iz)  Muslim  Yang  Terinfeksi  Covid-19.” Majelis  Ulama  Indonesia (blog), March 28, 2020. https://mui.or.id/produk/fatwa/27752/fatwa-no-18-tahun-2020-pedoman- pengurusan- jenazah-tajhiz-al-janaiz-muslim-yang-terinfeksi-covid-19/.
Kurniawan, Alhafizh. “Shalat Berjamaah dan Jaga Jarak Shaf Shalat.” nu.or.id. Accessed January 23, 2022. https://islam.nu.or.id/shalat/shalat-berjamaah- dan-jaga-jarak-shaf- shalat-uVE8C.
Mahfudh, Sahal. Nuansa Fikih Sosial . Yogyakarta: LkiS, 1994.
Media,  Kompas  Cyber.  “MUI  Minta  Umat  Islam  Dukung  Kebijakan  Pemerintah
Tanggulangi Covid-19.” KOMPAS.com, April 13, 2021.
https://nasional.kompas.com/read/2021/04/13/17280631/mui-minta-umat-  islam-dukung- kebijakan-pemerintah-tanggulangi-covid-19.
Ms,  Zulfa  Harirah,  and  Annas  Rizaldi.  “Merespon  Nalar  Kebijakan  Negara  Dalam Menangani  Pandemi  Covid  19  Di  Indonesia.” Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan Publik Indonesia 7, no. 1 (2020): 36–53. https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370. Mubin, Fatkhul, and Made Saihu. “Analisis Tafsir Maqashidi  Tentang Pelaksanaan Salat
Jumat Online Di Era Pandemi.” Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an 21, no. 02 (2021): 172–98.
https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.388.
Majelis  Ulama  Indonesia.  “MUI  Sosialisasikan  Penanggulangan  Covid-19  Berbasis Fatwa,”  May  29,  2021.  https://mui.or.id/berita/30143/mui-  sosialisasikan- penanggulangan-covid-19-berbasis-fatwa/.
Muiz,  Abdul.  “Landasan  Dan  Fungsi  Al-Qawa’id  Al-Fiqhiyyah  Dalam  Problematika Hukum Islam.” Al-Afkar, Journal For Islamic Studies 3, no. 1, January (January 29, 2020): 103–14. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v3i1.
Mujib, Fatkul. “Perkembangan Fatwa Di Indonesia.” Nizham Journal of Islamic Studies 3, no. 1 (October 8, 2017): 94–121.
Muttaqin,  Muhammad  Ngizzul,  and  Iffatin  Nur.  “Fiqih  Jalan  Tengah:  Mempertemukan Maqashid Syari’ah, Hukum, Dan Realitas Sosial.” Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam 5, no. 2 (December 24, 2019): 197–217. https://doi.org/10.31332/zjpi.v5i2.1509.
Muzafar, Abu. Tafsir al-Qur’an . 1st ed. Riyadh: Dar al-Wathan, 1997.
Nafi’ah,  Zaenab  Nur,  Dwi  Ari  Kurniawati,  and  Humaidi  Kahari.  “Analisis  Fatwa  MUI Tentang Pelaksanaan Ibadah Di Masjid Selama Pandemi: Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Dalam  Situasi  Terjadi  Wabah  Covid-19.” Jurnal  Hikmatina 3,  no.  3  (July  13,  2021): 215–28.
Nasution, Nurseri Hasnah, and Wijaya Wijaya. “Manajemen Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19.” Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah 3, no. 01 (July 9, 2020): 84–104. Putra,  Abdur  Rahman  Adi  Saputera.  “Kontekstualisasi  Hukum  Islam  di  Masa  Pandemi Melalui  Kaidah  Fiqhiyyah  dalam  Fatwa  MUI  No  14  Tahun  2020  Sebagai  Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama.” KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial
dan Keagamaan 13, no. 2 (December 8, 2020): 141–66. https://doi.org/10.35905/kur.v13i2.1415.
Rohmatika,  Ratu  Vina.  “Pendekatan  Interdisipliner  Dan  Multidisipliner  Dalam  Studi Islam.” Al-Adyan:  Jurnal  Studi  Lintas  Agama 14,  no.  1  (June  30,  2019):  115–32. https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4681.
Shidqi, Muhammad. Al-Wajiz  fi  Idhah  Qawa’id  al-Fiqh  al-Kulliyyah .  4th  ed. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
———.  “Mausu’ah  al-Qawa’id  al-Fiqhiyyah,”  Vol.  8.  Beirut:  Muassasah  al-  Risalah, 2003.
Shodiq,  Shubhan.  “Penanganan  Covid-19  Dalam  Pendekatan  Kaidah  Fikih  Dan  Ushul Fikih  (Analisis  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dibidang Keagamaan).” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 5, no. 2 (July 16, 2020): 113–34. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.743.
Sofyan,  Andi  Makkarumpa,  and  Arif  Rahman.  “Analisis  Fatwa  MUI  tentang  Hukum Penyelanggaraan  Jenazah  Akibat  Covid-19.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2, no. 2 (May 31,  2021). https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18335.
Supena,  Ilyas.  “Konstruksi  Epistemologi  Fikih  Pandemik:  Analisis  Fatwa-Fatwa MUI.”
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 15, no. 1 (June 11, 2021):
121–36. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4203.
Trihusodo,  Putut.  “Presiden  Jokowi  Menyerukan  Perlunya  Protokol  Kesehatan Global.”
Accessed February 3, 2022. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3381/presiden-jokowi- menyerukan-perlunya-
protokol-kesehatan-global.
Uyuni,  Badrah.  “Implementation  of  Maqashid  Sharia  in  Controlling  the  Growth  of the Covid-19  Virus.” Tahdzib  Al-Akhlaq:  Jurnal  Pendidikan  Islam 4,  no.  1 (June  24, 2021): 67–81. https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1432.
Wardani, Erni Kusuma,  Eny Sulistyowati,  and  Muh  Ali  Masnun. “ANALISIS YURIDIS SURAT  EDARAN  NO.  06  TAHUN  2020  TENTANG  PANDUAN  IBADAH RAMADAN  DAN  IDUL  FITRI  1  SYAWAL  1441  H  DI  TENGAH  PANDEMI WABAH COVID-19.” NOVUM : JURNAL HUKUM , November 27,  2021,  121– 30. https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43299.
Wijaya, Abdi. “Manhāj Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa).” Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 19, no. 1 (July 21, 2019): 66– 76. https://doi.org/10.24252/al- risalah.v19i1.9688.
Zuhaili, Muhammad Mustafa. Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al- Madzahib al-Arba’ah . 1st ed. Vol. 1. 2 vols. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
Zuhaili,  Wahbah.  “Al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuh,”  4th  ed.  Vol.  3.  Damaskus:  Dar  al- Fikr, n.d.
Zulkarnain,  Fisher,  Ahmad  Ali  Nurdin,  Nanang  Gojali,  and  Fitri  Pebriani  Wahyu. “Kebijakan  fatwa  MUI  meliburkan  shalat  jumat  pada  masa  pandemi  Covid 19.” Monograph.  Kebijakan  fatwa  MUI  meliburkan  shalat  jumat  pada masa  pandemi covid 19. Bandung/west java: Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, 2020. http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30733.
Hasan,  Zulfikar.  “Distribution  Of  Zakat  Funds  To  Achieve  SDGs  Through  Poverty Alleviation In Baznas Republic Of Indonesia.” AZKA International Journal of Zakat & Social Finance 1, no. 1 (2020): 25–43. https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.7.