## Komunitas Keamanan Terpadu Berbasis Collaborative Governance
M. Syafe’I; Intan Fitri Meutia; Devi Yulianti
m.syafei@gmail.com
Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Bandar Lampung, Indonesia

## Abstract
Security and order (Kamtibmas) is a basic need that is always expected by the community in carrying out daily activities. In order to create the situation (Kamtibmas) in an environment, various kinds of stakeholders must be involved, not only rely on just one side of the part. Collaborative Governance is one way of the tendency that arises from the development of science and institutional capacity that can be done to create it. This was done by Sukarame Village in reaching the security and order situation in their local area environment through Collaborative Governance practices. They officially create Integrated Security Communities (Komunitas Keamanan Terpadu or K2T) by involving various stakeholders. It consists of the government, the police, the military, RAPI, the private sector, and the community through the actualization of each owned by the stakeholders. The results of this study show that Collaborative Governance in the Integrated Security Community is well organized because it is motivated by the participation of each stakeholder by carrying out their respective roles. The type of research used in this research is descriptive type with a qualitative approach, data collection techniques, observations, interviews, and documentation. While the supporting factor is the presence of a leading figure in the Integrated Security Community, as well as the availability of areas of collaboration and support from every stakeholder involved.
Key Words: Collaborative Governance, Participation, Stakeholders, Integrated Security Community

## Abstrak
Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) merupakan sebuah kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Untuk menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) dalam suatu lingkungan tentunya tidak bisa mengandalkan salah satu pihak saja melainkan harus melibatkan berbagai macam stakeholders . Collaborative Governance merupakan salah satu cara kecenderungan yang  muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga yang dapat dilakukan dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas). Hal ini yang dilakukan oleh Kelurahan Sukarame dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di lingkungan Kelurahan Sukarame melalui praktek Collaborative Governance melalui pembentukan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
dengan melibatkan berbagai stakeholders didalamnya, diantaranya terdapat pemerintah, Polisi, Danramil, RAPI, swasta dan masyarakat melalui pengaktualisasian kapasitas masing-masing yang dimiliki oleh stakeholders . Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Collaborative Governance di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) terwujud dengan baik dikarenakan adanya partisipasi yang dilakukan oleh setiap stakeholders dengan menjalankan peran yang mereka miliki masing-masing. Adapun faktor penghambat konsistensi masyarakat yang masih berubah-ubah dan faktor pendukung sosok figur kepemimpinan di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), tersedianya area berkolaborasi dan dukungan dari setiap stakeholders yang terlibat.
Kata Kunci: Collaborative Governance , Partisipasi, Stakeholders , Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)

## Pendahuluan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan indikasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh perorangan maupun yang dilakukan oleh kelompok dari pihak-pihak tertentu.
Adanya rasa aman dan tertib di dalam kehidupan bermasyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya  masyarakat merasa aman dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi suatu lingkungan masyarakat dihadapkan dengan situasi yang sangat tidak aman akan menggangu tatanan kehidupan bermayarakat yang seterusnya mengganggu pemenuhan taraf hidup dan menimbulkan suasana yang mencekam atau penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menimbulkan dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas saranan dan prasarana.
Provinsi lampung merupakan salah satu daerah yang berada di ujung Pulau Sumatera yang menjadi akses terakhir jalur perlintasan antar rovinsi dari pulau sumatera menuju Pulau Jawa. Terkait dengan kemanan dan ketertibannya, Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan tindak kriminalitas yang begitu besar seperti Curat, Curas dan Curanmor (C3), Begal, penyelundupan senjata api rakitan, konflik-konflik sosial lainnya, dan aksi-aksi lainnya yang menggangu Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Wilayah Provinsi Lampung. Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengungkap sejumlah 14 perkara selama tujuh hari Operasi Sikat Krakatau 2019, mulai tanggal 5 Juli hingga 12 Juli 2019, dengan tindak pidana kejahatan meliputi C3 (Curat, Curas dan Curanmor). Dari jumlah tersangka itu, kasus yang paling menonjol yakni penggunaan senpi ilegal untuk melakukan kejahatan. Perkara ini masuk dalam TO Operasi Sikat Krakatau 2019. Barang bukti yang diamankan dari 14 kasus yang berhasil diungkap sebanyak 26, meliputi satu pucuk senjata api, 12 unit amunisi, empat kendaraan roda dua, dan lain-lain 10 barang bukti. (https://www.saibumi.com/artikel-94378- operasi-sikat-krakatau-2019-polda-lampung-ungkap-14-kasus-c3-9-tersangka-diringkus.html, Diakses pada 5 November 2019 pukul 20.00 Wib).
Kemudian situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Kota Bandar Lampung didominasi d engan permasalahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor atau yang sering kita sebut Curat, Curas dan Curanmor (C3), tercatat selama tahun 2018 ini gangguan kamtibmas berupa kasus C3 masih paling menonjol. Kasus C3 yang dimaksud adalah Curat, Curas, dan Curanmor, dimana curat menjadi kasus yang paling banyak dengan 213 kasus lalu disusul dengan curanmor 195 kasus dan curas 72 kasus. (https://lampung.tribunnews.com/2018/12/28/selama-2018-kasus-curat-masih-dominasi- kejahatan-di-bandar-lampung, Diakses pada 1 Oktober 2019, Pukul 09.00 Wib).
Kelurahan Sukarame masuk zona merah paling rawan dari 140 kelurahan yang ada di Kota Tapis Berseri ini. Banyak faktor yang menyebabkan tindakan kriminal yang tinggi di daerah Kelurahan sukarame, selain daerahnya yang luas, padatnya penduduk disertai mobilitas yang tinggi dengan adanya banyak pendantang baru, ditambah jalan sepi dan banyaknya mahasiswa yang membawa kendaraan, situasi ini digunakan bagi pelaku kejahatan untuk beraksi (https://www.saibumi.com/ artikel-75836-masuk-zona-merah-tindak-kejahatan-kelurahan-sukarame-bandar-lampung- giatkan-patroli.htmli di akses pada 1 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib).
Keamanan dan ketertiban di Kelurahan Sukarame dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah kasus perkelahian, pencurian dan perampokan, perjudian dan kasus narkoba. Dari berbagai kasus tersebut, kasus yang paling menonjol terjadi di Kelurahan Sukarame adalah kasus Pencurian. Berdasarakan data Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame tercatat kasus pencurian mengalami grafik yang naik dan turun setiap tahunnya mulai dari tahun 2016-2019.
Dalam mengatasi hal yang berkaitan dengan kemashalatan bersama yakni Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) tentunya tidak bisa kita serahkan semuanya kepada aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian dalam mencegah dan mengurangi berbagai macam tindak kejahatan melainkan harus di lakukan oleh semua elemen disuatu lingkungan dalam menciptakan Keamanan dan Ketrtiban (Kamtibmas) di suatu lingkungan masyarakat. Hal ini lah yang membuat lurah Sukarame melakukan sebuah terobosan dengan membentuk Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak kejahtaan di lingkup paling kecil yakni di Kelurahan Sukarame.
Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) adalah sebuah program yang dibuat oleh Lurah Sukarame bersama aparatur desa dan warga setempat untuk mengatasi masalah Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) terutama mengurangi tindak kejahatan kriminalitas di lingkungan Sukarame, dimana Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang beranggotakan aparatur kelurahan dan masyarakat setempat. Sistem Keamanan Terpadu merupakan penggunaan dari berbagai alat bantu yang dapat memantau, mencegah, mengontrol, dan melindungi warga dari tindakan kejahatan secara menyeluruh dan terkoordinasi guna mempersulit seorang melakukan kejahatan, berbagai jenis peralatan keamanan harus selalu dihadirkan. Berbagai alat, baik yang bernapas maupun yang tidak, bergerak maupun diam, harus ikut dilibatkan secara bersama-sama agar warga dapat selalu bebas beraktifitas tanpa dihantui rasa takut. Di Kelurahan Sukarame sendiri Komponen Keamanan Terpadu yaitu, sebagai petugas keamanan adalah gabungan dari Apartur Kelurahan, Bhabinkambtibmas dan Babinsa kelurahan Sukarame yang melakukan control/patroli secara berkelanjutan untuk memperkecil ruang lingkup aksi kejahatan, tentunya para apartur kelurahan, Bhabinkambtibmas dan Babinsa memiliki dana yang cukup serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaanya. Peralatan keamanan
yaitu berupa HT yang dibagikan pada setiap anggota. Komunitas kemanan Terpadu (K2T) dalam proses perjalanannya yang telah berjalan  kurang lebih 4 tahun ini tercipta karena adanya sinergi antara Pemerintah, swasta dan masyarakat.
Adapun pihak stakeholder yang terlibat dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di kelurahan Sukarame tersebut seperti Apartur kelurahan Sukarame, Bhabinkambtibmas, Babinsa kelurahan Sukarame, RAPI Kecamatan Sukarame serta dari mayarakat yang memberikan bantuan baik materi maupun non materi dapat terlaksana melalui praktek Collaborative Governance. Collaborative Governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penjelasan tidak dijabarkan terperinci jenis organisasi yang tergabung dalam praktik tersebut. Kerjasama antar organisasi hanya terlihat tujuan telah disepakati secara bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak.
Collaborative Governance merupakan suatu cara yang di lakukan oleh Kelurahan Sukarame dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas), mengingat Kelurahan Sukarame tidak bisa menjaga dan menciptakan kondisi Keamanan dan Ketrtiban (Kamtibmas) dengan maksimal apabila hanya kelurahan saja yang bertindak. Tentu perlu adanya dukungan dan bantuan dari berbagai stakeholders yang memang memiliki tujuan yang sama dengan Kelurahan Sukarame. Komunitas Keamanan dan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame merupakan sebuah area berkolaborasi bagi siapa saja stakeholders yang memang ingin ikut terlibat berpartisipasi dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan (Sukarame).
Alasan peneliti dalam mengangkat tema tersebut sebagai obyek penelitian karena peneliti ingin melihat bagaimana mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) berbasis Collaborative Governance melalui partisipasi yang di lakukan oleh berbagai stakeholders yang terlibat dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian Pertama Penelitian Ke-dua Penelitian Ke-tiga I II III Nama Denny Irawan (2017) Yanuar Agung Anggoro (2006) Izzul Fatchu Reza (2014) Judul ( Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses
Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pence- maran Udara di Kota Sura- baya). Kebijakan dan Manaje- men Publik Kolaborasi Pemerintah, Polisi dan Masyarakat : Pengalaman COP Ma- lioboro
( Collaborative Governance dalam Pengembangan Buruh Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta)
Tujuan
Untuk mendeskripsikan pros- es pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pence- maran udara di Kota Sura- baya.
Untuk mengetahui potret praksis kolab- orasi antar pemerintah, swasta, dan masyara- kat dalam pelaksanaan Community Oriented Policing (COD) atau pemolisian berbasis ma- syarakat Untuk mendeskrip-sikan keber- lang-sungan Collaborative Gov- ernance belum memberikan hasil optimal antara aktor terkait dalam pengelolaan buruh migran di DIY dan  mengetahui faktor pengham- bat Collaborative Governance dalam pengelolaan TKI di DIY Fokus Penelitian Fokus penelitian lebih kepada Indikator yang digunakan: Identifying Obstacles and Opportunities (Fase Menden- garkan), Debating Strategies For Influence (Fase Dialog), dan Planning Collaborative Actions (Fase Pilihan) Penelitian berfokus pada kolaborasi antara pemerintah, polisi dan masyarakat dalam men- ciptakan keamanan dan ketertiban di Malioboro.
Fokus penelitian : menilai dinamika kolaborasi, prosedur, kepemimpi- nan, pengaturan institusional, pen- getahuan dan sumber daya. Serta melihat faktor-faktor penghambat collaborarive governance pengelo- laan TKI DIY Hasil Penelitian Proses kolaboratif dalam pen- gendalian pencemaran udara di Kota Surabaya dilakukan melalui tahapan Identifying
Obstacles and Oppurtunities, Strategies for Influence dan Planning Collaborative Ac- tions belum berjalan Kriteria Distributive Acountability dan Access to Resources ta- hap Debating Strategies for Influence belum terpenuhi menunjukkan kurangnya ket- erlibatan stakeholders , keterse-
diaan sumber keuangan masih belum mencukupi.
Pembuatan kebijakan pemolisian secara kol- boratif tidak hanya menyangkut upaya melibatkan masyarakat itu sendiri, tetapi juga merupakan upaya dalam pengubahan pandan- gan terhadap kepolisian. COP Malioboro masih dikatakan proyek uji coba, yang masih terus dikembangkan sebagai paradigma pemolisian berbasis masyarakat benar benar tertanam di tubuh kepolisian bukan hanya di Babinkatib- masnya saja. Karena masalaha keamanan dan ketertiban men- jadi hal yang sangat di perhatikan oleh setiap stakeholder yang terlibat kolaborasi dalam COP Malioboro.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapsitas dalam Collaborative Governance terhadap pengelolaan TKI yang ada di DIY masih belum adanya kejelasan terhadap prose- dur dan faktor-faktor penghambat yang ada, seperti : tidak adanya inisiatif dan keterbukaan antara BP3TKI dan Disnakertrans, tidak adanya keterlibatan swasta dalam dan LSM, serta kurang memdainya dalam fasilitas teknologi
(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2019)
Berdasarkan perbandingan keempat penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Penelitian ini memiliki judul “Mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu Berbasis Collaborative Governance Melalui
Partisipasi Stakeholders (Studi Kasus Di Kelurahan Sukarame)”. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah Mendapatkan deskripsi dan menganalisis bagaimana Mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu Berbasis Collaborative Governance Melalui Partisipasi Stakeholders (Studi Kasus Di Kelurahan Sukarame),
Adapun indikator yang gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan deskripsi dan menganalisis bagaimana Mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu Berbasis Collaborative Governance Melalui Partisipasi Stakeholders (Studi Kasus Di Kelurahan Sukarame) menurut Alter dan Hage dalam Islamy (2018:3), ) menjelaskan bahwa upaya kolaborasi muncul sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan secara fleksibel dengan pencapaian tujuan lebih kreatif dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan organisasi bekerja sendirian.

## Tinjauan Pustaka

## Collaborative Governance
Definisi Collaborative Governance menurut Alter dan Hage dalam Islamy (2018:3), ) menjelaskan bahwa upaya kolaborasi muncul sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan secara fleksibel dengan pencapaian tujuan lebih kreatif dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan organisasi bekerja sendirian.
Kemudian menurut Cordery, Hartman et al., dalam Mah & Hills (2012:89), Collaborative Governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penjabaran tidak dijelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang tergabung di dalam proses tersebut. Kerjasama antar organisasi menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak.
Menurut Junaidi (2018:8) menyebutkan bahwa Collaborative Governance tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. Collaborative Governance atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi. Lebih positif lagi bahwa orang mungkin berpendapat bahwa kecenderungan ke arah kolaborasi muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga.
Bahwa Collaborative Governance muncul tidak begitu saja melainkan dilatarbelakangi berbagai aspek. munculnya Collaborative Governance dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antarlembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi.
Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep governance yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi. Kompleksitas yang muncul pada
perekembangannya berakibat pada kondisi saling ketergantungan antar institusi dan berakibat pada meningkatnya permintaan akan kolaborasi.
Dari pendapat para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Collaborative Governance merupakan model keseimbangan kekuatan dan sumber daya antar pemerintah, para pemangku kepentingan dan lembaga publik lainnya dengan komitmen pemberdayaan bagi pemangku kepentingan yang lebih lemah sehingga mereka saling bergantung satu sama lain dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan implemntasi berorientasi konsensus.
Menurut Imperial dalam Sabaruddin (2015:49) terdapat  6 dasar pemikiran menggunakan Collaborative Governance yaitu sebagai berikut :

## 1.  Melaksanakan kepentingan pribadi
Individu dan organisasi berkolaborasi karena mereka dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain.
2.  Mendapatkan sumber daya
Organisasi yang ada dalam lingkungan dengan sumber daya terbatas dan tergantung pada berbagai tingkatan dalam mencapai kepentingan organisasi.
3.  Menjawab tekanan politik
Kolaborasi adalah produk dari meningkatnya permintaan dari para politisi dan masyarakat untuk berbuat lebih banyak dengan sumber daya yang sama.
4.  Reaksi atas kekuatan institusional
Peserta pelaksanaan proses kolaboratif sebagai cara efektif memecahkan masalah ekonomi, teknis dan strategis.
5.  Mengurangi biaya transaksi
Organisasi cenderung tidak berkolaborasi ketika mereka mengaharapkan orang lain untuk terlibat dalam perilaku strategi.

## 6.  Mempromosikan nilai-nilai demokrasi
Meningkatkan fitur demokratis sistem pemerintah federal didasarkan modal sosial dan mendorong masyarakat sipil membangun jaringan organisasi dan sosial
Teori Imperial digunakan oleh peneliti sebagai fokus penelitain dikarenakan untuk melihat apakah kolaborasi yang dilakuakn oleh setiap stakeholders di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) berlandaskan ke enam indikator diatas atau bahkan tidak semua melaului partisipasi yang dilakukan oleh setiap stakedolders di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame.
Pendapat di atas menyatakan bahwa kolaborasi dikakukan karena kompleksitas adanya saling ketergantungan dari tiap institusi. Kolaborasi juga dianggap munucul akibat beragamnya kepentingan
antar tiap kelompok sehingga memunculkan adanya suatu kolaborasi. Sehingga dengan dilakukannya kolaborasi dapat memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan. Kolaborasi dianggap menjadi solusi untuk buruknya suatu implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh satu lembaga saja, karena keterbatasan lembaga tersebut. Selain ini kolaborasi juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tingginya biaya dari suatu program atau kegiatan.

## Stakeholders
Menurut Freedman dalam Pratama (2017:12), stakeholder merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program. Budimanta dkk dalam Pratama (2017:12) mengungkapkan bahwa, stakeholder juga diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun wakil kelompok jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap program. Munawaroh dalam Pratama (2017:11-12) mengatakan bahwa stakeholder adalah orang yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal, serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam proyek dan atau kemampuan untuk mempengaruhi hasil, baik positif ataupun negatif.
Selanjutnya stakeholder juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu internal stakeholder dan eksternal stakeholder. Eksternal stakeholder merupakan sekelompok individu yang bukan merupakan bagian dari anggota organisasi namun, mempengaruhi organisasi. Sedangkan internal stakeholder merupakan kelompok atau individu yang tidak secara tegas menjadi bagian dari lingkungan organisasi karena sebenarnya internal stakeholder adalah anggota dari organisasi, dimana para manajer memiliki tanggung jawab atas kepentingan mereka.

## Partisipasi
Menurut Theodorson dan Raharjo dalam Mardikanto (2013:18)  Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antar individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain. Sedangkan Verhangen dalam Mardikanto (2013:81), menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.
Menurut Theresia (2015:196) pengertian partisipasi adalah, keikusertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat lainnya.
Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosional. Bisa dijelaskan sebagai bentuk demokrasi dimana individu atau kelompok (masyarakat) ikut serta dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan serta juga memikul tanggungjawab sesuai dengan tingkat kematangan dan kewajibannya dalam mencapai tujuan.
Ada beberapa bentuk-bentuk partisipasi yang dapat diberikan oleh masyarakat baik itu dalam bentuk benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial,
partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan di atas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak).
Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Menurut Holil Soelaiman dalam Kiki Apriandi (2012:15) menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi dalam masyarakat antarala lain adalah:
a.  Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan melalui uang.
b.  Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda.
c.  Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
d.  Partisipasi keterampilan adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
e.  Partisipasi buah pikiran adalah merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
f.  Partisipasi sosial adalah partisipasi diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban, misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
g.  Partisipasi representatif adalah Partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun fokus penelitian ini adalah mendeskripasikan bagaimana mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) berbasis Collaborative Governance di Kelurahan Sukarame melalui partisipasi stakeholders . sedangkan jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data skunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi secara langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku cetak, dokumentasi dan beberapa sumber yang bersal dari situs internet yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandassan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterprestasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak luas dalam fenomena. Di dalam penelitian ini penulis sependapat dengan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) yang menjelasakan bahwa, teknik yang dipilih untuk menganalisa data
adalah tekni analisa interaktif, yang dimulai dari teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil Dan Pembahasan
Fokus dalam peneletian ini berkaitan dengan bagaimana mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) berbasis Collaborative Governance di Kelurahan Sukarame mealului partisipasi stakeholders . sewaktu peneliti melakukan observasi dengan mendatangi POS Keamanan Terpadu milik Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dan melakukan wawancara dengan para stkaholders yang terlibat. Ternyata Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame merupakan sebuah area berkolaborasi bagi siapa saja yang memang ingin ikut terlibat berpartisipasi dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame. Adapun berdasrkan hasil observasi dan wawancara peneliti dimana terdapat beberapa stakeholders yang ikut terlibat berpartisipasi di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) diantaranya, Kelurahan Sukarame, Babinkatibmas Sukarame, Babinsa Sukarame, RAPI Kec. Sukarame, swasata, dan masyarakat. Adapun bentuk partisipasi yang dilakukan oleh maing-masing stakeholders beranekaragam mulai dari partisipasi uang, harta benda, tenaga, keterampilan, bauh pikiran, sosial dan representatif.

## Tabel 1. Peralatan Operasional Yang di Miliki Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)
No Alat Operasional K2T Jumlah 1 Mobil Patroli Terpadu 2 2 POS Keamanan Terpadu 1 3 HT 100 (kurang lebih)
(Sumber diolah Oleh Peneliti, Tahun 2019).
Berdasarkan tabel di atas bahwasannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) memiliki beberapa alat operasional dalam memedahkan para anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) untuk melakukan berbagai kegiatan seperti patroli keamanan terpadu, peneyebaran informasi, penjagaan POS keamanan terpadu, dan lain sebagainya dengan tujuan mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan dan lain sebagainya guna menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame. Terkait dengan POS Keamanan Terpadu dilakukan dengan biaya swadaya dari para anggota, namun akibat tidak bisa dipenuhinya biaya pembangunan POS tersebut H. Akmada selaku dari pihak swasta yang menambahkan biaya pembangunan POS Keamanan Terpadu yang dilakukan dalam dua kali tahapan pembangunan. Kemudian terkait dengan Mobil Keamanan Terpadu difasilitasi oleh Bapak Rudihartono baik itu mobil pertama dan kedua dengan tujuan mempermudah patroli kemanan terpadu yang dilakukan oleh anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).

## Gambar 1. Mobil Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)
(Observasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), Tahun 2019)
Gambar di atas menunjukkan bahwasannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) memilki alat operasional kegiatan dalam hal patroli terpadu yang dilakukan oleh para anggota dan digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) seperti pertemuan di Polsek Sukarame dan lain sebaginya. Kendaraan ini difasilitasi oleh Bapak Rudi Hartono sebagai pihak swasta dari pengusaha lokal di Kelurahan Sukarame dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) ini bisa dipermudah apabila komunitas ini memilki alat operasional sendiri.
Gambar 2. POS Keamanan Terpadu (Dokumentasi dan Observasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), Tahun 2019).
Gambar di atas menjelaskan bahwasannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan
Sukarame memilki fasilitas sendiri berupa POS penjagaan yang digunakan oleh anggota untuk berjaga di malam hari. Pembangunan POS ini telah memalui dua tahapan, yakin pembangunan pertama dan kedua. Dimana pembangunan ini menggunakan dana swadaya dari para anggota namun ketidakcukupan dana akhirnya dibantu oleh Bapak H. Akhmada dari swasta pengusaha lokal di Kelurahan Sukarame tekait membantu finansial dalam pembangunan POS Keamanan Terpadu.
Gambar 3. HT Yang Digunakan Anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) (Observasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), Tahun 2019).
Gambar di atas menjelaskan bahwa salah satu alat operasional untuk anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) untuk mempermudah penyebaran informasi diantara para anggota terkait dengan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di wilayah Kelurahan Sukarame. Terkait penyedian alat ini, para anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) menggunakan uang pribadi masing-masing setiap anggota. Terkait dengan pesawat HT tersebut atau repiter pihak RAPI Kec. Sukarme yang membantu dalam segi hal bantuan pembinaan dan teknis.
Selain beragai partisipasi yang berbentuk uang dan harta benda. Komunitas Keamanan Terpadu juga memiliki berbagai kegiatan yang tentunya sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dan stakeholders terkait dalam bentuk tenaga.
Gambar 4. Piket Rutin Anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) (Observasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), Tahun 2019).
Gambar diatas menjelaskan bahwasannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) memiliki salah satu kegiatan yakni piket rutin yang dilakukan oleh anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dan masayarakat yang rutin dilakukan setiap malam dari pukul 20.00 Wib sampai pukul 24.00/03.00 Wib.
Gambar 5. Patroli Terpadu (Dokumentasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), Tahun 2019).
Gambar diatas merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yakni patroli terpadu yang dilakukan oleh anggota Komunitas Keamanan Terpadu dan masyarakat dengan berkelling ke daerah-daerah yang rawan tindak kejahatan di Kelurahan Sukarame.

## Gambar 6. Giat Terpadu
(Observasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), Tahun 2019).
Gambar diatas merupakan salah satu kegiatan yang dimiliki oleh Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yakni giat terpadu. Kegiatan ini merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh jajaran anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) terkait dengan banyaknya keluhaan-keluhan yang diadukan oleh masayarkat kepada lurah, Babinkatbimas, Babinsa, Kepala Lingkungan yang mengganggu Keamanan dan Ketrtiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame.

## Menelusuri Terwujudnya Collaborative Governance dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).

## 1.  Melaksanakan Kepentingan Pribadi
Menurut Imperila dalam Sabaruddin (2015:49) terdapat 6 indikator yang menjadi dasar pemikiran dalam menggunakan Collaborative Governance , dinataranya :
Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan sebuah program dari kelurahan Sukarame yang melibatkan berbagai macam stakeholders untuk mengatasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) yang mulai terganggu dengan sering terjadinya berbagai tindak kejahatan yang mengganggu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kolaborasi merupakan cara yang dipilih oleh kelurahan Sukarame dalam mengatasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas), mengingat berkolaborasi merupakan suatu cara yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu stakeholder saja melainkan harus melibatkan partisipasi dari berbagai macam stakeholders .
Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang ada di kelurahan Sukarame awal mula terbentuknya sampai pelaksanaanya hingga saat ini melibatkan berbagai stakeholders . Pada awal mula pembentukan Komunitas Keamana Terpadu (K2T) berawal dari inisiasi kelurahan yang kemudian didukung oleh pihak Babinkatibmas dan Babinsa Kelurahan Sukarame. Kemudian setelah terbentuk dan berjalannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) terdapat beberapa stakeholders lain yang mulai ikut bergabung dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yakni dari pihak RAPI Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat di lingkungan Kelurahan Sukarame. Partisipasi yang dilakukan oleh semua stakeholders di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) semuanya berdasarkan kepentingan bersama, yakni bagaimana masalah Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di kelurahan Sukarame yang mulai terganggu akibat sering terjadinya tindak pelaku kejahatan yang mengganggu aktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas baik itu di luar rumah maupun di dalam rumah.
Mereka melakukan kolaborasi dikarenakan ada suatu hal yang tidak bisa mereka selesiakan dengan maksimal ketika mereka bergerak sendiri-sendiri. Oleh karena itu kolaborasi adalah cara yang tepat untuk menyelesiakan suatu permasalahan yang menyangkut kehidupan orang banyak yakni permasalahan Keamanan dan Ketrtiban (Kamtibmas) yang mulai tergaanggu oleh terjadinya banyak tindakan pelaku kejahatan. Masing-masing stakeholders yang ikut serta bergabung di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) mempunyai kepentingan yang sama yakni ikut terlibat di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) sebagai wujud keikutsertaan dalam menjaga Keamanan dan Ketrtiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame.

## 2.  Mendapatkan Sumber Daya
Kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta, dan masyarakat adalah sumber daya dalam menggerakkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di kelurahan Sukarame. Inisitaif dari kelurahan membentuk Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan salah satu cara bagaimana bisa menjaga Keamanan dan Keterbitan (Kamtibmas) dengan melibatkan berbagai macam stakeholders . Tidak maksimalnya kelurahan dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibamas) tentunya sangatlah dimklumi, mengingat sumber daya yang terbatas dari pihak
kelurahan baik itu dari segi manusianya mauapun keuangannya. Pelibatan berbagai macam stakeholders dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) mulai dari Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta, dan masyarakat melalui Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) adalah suatu cara yang tepat.
Melibatkan partisipasi dari berbagai stakeholders merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Karena kolaborasi yang dilakukan oleh masing-masing stakeholders yang terlibat dapat menutupi kekurangan yang ada dengan kelebihan-kelebihan yang di miliki oleh masing-masing stakeholders satu sama lain. Karena Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam perjalanannya tentu sangat membutuhkan yang namanya sumber daya baik itu manusia maupun non manusia (materi).
Kolaborasi yang dilakukan di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang melibatkan partisipasi dari berbagai stakeholders mulai dari kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat merupakan cara untuk memenuihi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan oleh Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang merupakan sebuah komunitas sosial yang tentunya sangat membutuhkan berbagai sumber daya baik manusia maupun non manusia (materi) dalam mengembangkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) agar kedepannya lebih baik lagi.

## 3.  Menjawab Tekanan Politik
Pada tahun 2016 kelurahan Sukarame merupakan salah satu kelurahan yang masuk ke dalam zona merah dari 140 kelurahan yang ada di kota Bandar Lampung yang rawan tindak pelaku kejahatan mulai dari kasus pencurian, penjamberetan, pembegalan dan lain sebagainya yang membuat Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di kelurahan sukarame menjadi terganggu.
Selain berbagai aduan dari kalangan masyarakat kelurahan Sukarame, Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan bentuk jawaban yang diberikan kelurahan, Babinkatibmas, dan Babinsa kelurahan Sukarame dengan cara yang berbeda  terkait dengan himbauan dari wali kota dan Kapolres Kota Bandar Lampung melalui surat edaran dari masing-masing pihak. Adapun surat edaran wali kota Bandar Lampung nomor 300/1329/III.19/2016 tentang peningkatan kesipasiaagaan perlindungan masyarakat dan surat edaran Kapolres Bandar Lampung nomor SE/47/412/11/2016 tentang membentuk dan mengaktifkan kembali pos kamling.
Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupkan bentuk jawaban dari banyaknya berbagai tekanan dari pihak-pihak lain dengan melibatkan partisipasi dari berbagai stakeholders mulai dari kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat yang saling bekerjasama satu sama lain dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di kelurahan Sukarame.
Kolaborasi yang dilakukan oleh stakeholders dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang melibatkan partisipasi dari kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat merupakan bentuk jawaban dari kelurahan Sukarame dalam mengatasi aduan- aduan dari masyarakat kelurahan Sukarame yang mulai resah dan geram atas maraknya pelaku tiindak kejahatan yang mengganggu situasi Keamanan dan Ketrtiban (Kamtibmas) di wilayah lingkungan kelurahan Sukarame. Kemudian selain aduan-aduan dari masyarakat juga terdapat
instruksi  para politisi pemangku kepentingan yang lain seperti dari wali kota dan Kapolres Bandar Lampung.

## 4.  Reaksi Kekuatan Institusional
Setelah beberapa waktu berjalannya program Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di kelurahan Sukarame mulai mendapat simpatik dari beberapa stakeholders yang ingin juga bergabung dan ikut berpartisipasi mengembangkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Beberapa stakeholders yang bergabung diantaranya adalah RAPI Kec. Sukarame, swasta, dan masyarakat. Mereka melihat Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di kelurahan Sukarame merupakan sebuah cara yang cukup bagus sebagai wadah bagi para stakeholders yang lainnya untuk bergabung dan bekerja secara bersama-sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholders dalam memberikan bantuan-bantuan baik dari segi tenaga, pemikiran, strategi, teknis, ekonomi, dan lain sebagainya.
Kolaborasi yang terjadi didalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang meilbatkan berbagai macam stakeholders tentunya sangat efektif dalam memecahkan masalah ekonomi, teknis, dan strategis. Setelah bergabungnya RAPI Kec. Sukarame, swasta, dan masyarakat tentu sangat membantu dalam pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Seperti halnya ketika RAPI. Kec. Sukarame berkunjung dan melihat bagaimana dan apa itu Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang ada di kelurahan Sukarame melalui ketua RAPI Kec. Sukarame yang memang berdomisili di kelurahan Sukarame melihat program ini sangatlah bagus namun dalam hal mencegah terjadinya tindakan pelaku kejahatan. Namun masih perlu dikembangkan hal- hal lain yang sekiranya dapat mempermudah para anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam mencegah tindakan pelaku kejahatan dengan melengkapi para anggota dengan peralatan yang bisa memudahkan mobilisasi penyebaran informasi diantara semua anggota. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh RAPI Kec. Sukarame masuk kedalam dua bentuk yakni partisipasi dalam bentuk nyata (berwujud) dan tidak nyata (tidak berwujud).
Pemberian masukan pemikiran tersebut berupa penggunaan HT yang harus digunakan oleh setiap anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan bentuk partisipasi yang tidak nyata (tidak berwujud) karena memberikan masukan strategi. Karena RAPI Kec. Sukarame melihat bahwasannya HT sendiri dapat digunakan oleh setiap anggota sebagai alat komunikasi antar anggota satu dengan yang lain terkait dengan informasi pelaku tindakan kejahatan yang terjadi di kelurahan Sukarame. Sehingga para anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dapat bergerak dengan cepat dalam melakukan pencegahan dan penangkapan yang bisa dilakukan secara cepat oleh Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).
Setelah masukan pemikiran dari RAPI Kec. Sukarame diterima oleh stakeholders Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), RAPI Kec. Sukarame membantu dalam hal tenaga teknis pembuatan refiter sebagai pesawat untuk penggunaan HT oleh anggota Komunitas Keamanan Terpadu. Karena RAPI Kec. Sukarame memiliki kapasitas dalam hal tersebut.
Selain dari pihak RAPI Kec. Sukarame, pihak swasta yang merupakan para pengusaha yakni Bapak H. Akmada dan Bapak Rudihartono yang membantu dalam mengatasi masalah pendanaan ekonomi. Bapak Hj. Akhmada dan Bapak Rudihartono merupakan repersentasi dari pihak swasta yang membantu dalam hal fasilitasi pendanaan dalam penyedian fasilitatas-fasilitas penunjang.
POS Keamanan Terpadu merupakan salah satu fasilitas yang dimilki oleh Komunitas Keamanan Terpadu sebagai titik kumpul para anggota ketika melakukan ronda rutin dan kumpul-kumpul mengadakan suatu kegiatan. Peneyedian fasilitas POS Keamanan Terpadu merupakan salah satu bantuan pendanaan dari Bapak Hj. Akmada dalam pembangunannnya. Kemudian mobil patroli terpadu yang digunakan oleh para anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam memudahkan mobilitas peregerakkan dalam kegiatan patroli terpadu dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaiatn dengan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).
Keterlibatan dari berbagai stakeholders mulai dari lurah, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) meciptakan sebuah bentuk tingkatan partisipasi. Partisipasi yang terciptas di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan tingkat partisipasi kekuatan masyarakat. Mengingat Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di kelurahan Sukarame diciptakan untuk kepentingan bersama yakni menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas). Partisipasi kekuatan masyarakat yang terjadi di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) adalah terciptanya kemitraan diantara satu sama lain stakeholders yang saling melengkapi. Pada tahap partisipasi ini, setiap stakeholders yang ikut terlibat dapat memberikan aspirasi masukan pemikiran-pemikiran strategi baik itu teknis, ekonomi, startegis dan lain sebagainya yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh salah satu stakeholder saja.

## 5.  Mengurangi Biaya Transaksi
Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) melakukan kolaborasi yang melibatkan berbagai stakeholders dalam pengembangannya tentu tidak menginginkan adanya pelalaian tanggung jawab masing- masing yang sesuai dengan kapasitas. Tujuan dari kolaborasi muncul lantaran adanya hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh masing-masing stakeholders dalam mengembangkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) agar kedepannya bisa lebih baik lagi.
Partisipasi yang dilakukan oleh setiap stakeholders yang terlibat dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) karena menawarkan bebrapa janji yang bisa mengurangi biaya diantara satu sama lain. Seperti halnya kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat ketika mereka melakukan kolaborasi tentunya akan menutupi kekurangan diantara satu sama lain dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholders . Kemampuan kelurahan, Babinkatibmas dan Babinsa dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) yang tidak bisa begitu maksimal tentu perlu adanya bantuan dari stakeholders yang lain baik itu dari RAPI Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu kolaborasi merupakan salah satu cara yang terbaik untuk menciptakan sinergisitas diantara satu sama lain dengan memberikan kepercayaan penuh kepada setiap masing-masing stakeholders yang terlibat.
Sifat terbuka Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam menerima berbagai stakeholders yang memang mau ikut terlibat dalam partisipasi membuat terciptanya suasana tawar menawar dalam hal masukan-masukan pemikiran dalam pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Seperti hal nya yang ditawarkan dari pihak RAPI Kec. Sukarame dan swasta yakni Bapak Hj. Akmada dan Bapak Rudihartono dalam hal pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dimana RAPI menawarkan masukan pemikiran dalam penggunaan HT sebagai alat
perelngakapan bagi setiap anggota dalam hal kemudahan akses informasi terkait dengan tindakan pencegahan dan penangkapan tindak pelaku kejahatan. Kemudian dari pihak Bapak Hj. Akmada dan Bapak Rudihartono dalam menawarkan pemberian bantuan pendanaan baik yang bersifat materi maupun non materi seperti pembangunan POS Keamanan Terpadu dan Mobil Patroli Terpadu sebagai bentuk bantuan dalam penyediaan fasilitas penunjang dalam memudahkan mobilisasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam bergerak.
Kolaborasi adalah alah satu cara yang dilakukan oleh setiap kelurahan Sukarame dengan melibatkan partisipasi yang dilakukan oleh masing-masing stakeholdres terkait yang tergabung dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) bahwasannya kolaborasi yang dilakukan oleh stakeholdres terkait dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dilkukan untuk mengurangi biaya transaksi, baik itu biaya yang berupa finansial maupun non finansial dalam memberikan manfaat pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) agar kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kelurahan Sukarame dalam segi hal Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas).

## 6.  Mempromosikan Nilai-Nilai Demokrasi
Kelurahan, Babinkatibmas dan Babinsa sama-sama mempunyai tanggung jawab menciptakan Kemanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di wilayah yang dia kuasai. Begitupula Kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa Sukarame mempunyai tanggung jawab dalam menjaga wilayah Kelurahan Sukarame dari berbagai tindakan pelaku kejahatan dan lain sebagainya yang dapat mengganggu situasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame. Dalam melakukan tugas tersebut tentunya masing-masing pihak tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan perlu adanya bantuan dari pihak-pihak lain. Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan sebuah wadah untuk berbagai stakeholders yang mau ikut berpartisipasi dengan terlibat dalam pengembangan komunitas ini agar bisa sebagai bentuk terobosan dalam mencegah terjadinya tindak pelaku kejahtan dan lain sebagainya yang dapat mengganggu situasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame.
Kolaborasi yang dilakukan oleh setiap stakeholders di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) memilki satu tujuan yang sama yakni bagaimana bisa menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) yang aman sehingga masyarakat bisa berkativitas sehari-hari tanpa dihantui rasa takut dan was-was ketika beraktivitas di luar rumah maupun dirumah. Dalam menciptakan hal tersebut tentu perlu adanya keterlibatan dari para stakeholders baik itu kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat dengan memberikan kontribusi yang dimilki oleh masih-masing pihak baik itu pemikiran, strategi, teknis, ekonomi dan lain sebagainya dengan semaksimal mungkin.
Demokrasi merupakan salah satu landasan dalam menjalankan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Mengingat adanya berbagai stakeholders yang memilki kemampuan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Oleh karena itu  penerapan nilai-nilai demokrasi dalam komunitas ini sangat dikedepankan. Terbukti dengan diterimanya masukan-masukan yang diberikan dari pihak-pihak stakeholders dan diberikan stakeholders tersebut diberikan kewenangan yang cukup besar dalam pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) baik itu sebagai pembina, ketua, wakil ketua, koordinator dan lain sebagainya. Seperti halnya kelurahan, Babinkatibmas,
Babinsa, RAPI Kec. Sukarame diberikan wewenang dalam hal pembinaan terkait dengan pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kemudian dari pihak masyarakat tidak dibiarkan begitu saja, masyarakat dilibatkan sebagai roda penggerak Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) mulai dari ketua, wakil ketua, dan kepala dan wakil kepala koordinator hal ini mengingat bahwasannya peran yang diberikan tersebut akan berdampak juga pada Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) yang dirasakan oleh masayarakat juga.

## Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1.  Collaborative Governance di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) terwujud dengan baik dikarenakan adanya partisipasi yang dilakukan oleh setiap stakeholders dengan menjalankan peran atau pengaktualisasian kapasitas yang mereka miliki masing-masing. Adapun peran yang dilakukan oleh setiap stakeholders yang terlibat di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) adalah sebagai berikut :
a.  Lurah Sukarame, menjadi inisiator terciptanya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame.
b.  Bhabinkatibmas dan Babinsa, menjadi pembina di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam memberikan pengetahuan keamanan kepada masyarakat seperti mendeteksi dan pencegahan dini tindak pelaku kejahatan, tupoksi petugas keamanan dan tata cara pengamanan apabila terjadi sesuatu tindak pelaku kejahatan.
c.  RAPI Kec. Sukarame, berperan sebagai tim teknis yang yang membantu dalam  penyediaan, perawatan, dan perbaikan berbagai alat bantu komunikasi.
d.  Swasta, berperan dalam membantu financial baik itu keuangan maupun harta benda.
e.  Masyarakat, berperan sebagai roda penggerak berjalannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)
2.  Adapun Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Stakeholders Dalam Mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).
a.  Faktor penghambat :
1.  Masyarakat yang masih berubah-ubah
b.  Faktor pendukung :
1.  Sosok figur Kepemimpinan di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)
2.  Adanya area berkolaborasi
3.  Dukungan dari setiap stakeholders

## Saran
Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:
1.  Perlu adanya MOU atau kesepakatan tertulis di antara masyarakat dengan tiga dominan stakeholders yakni Lurah Sukarame, Bhabinkatibmas dan Babinsa Kelurahan Sukarame tentang keberlanjutan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) kedepannya. Mengingat jabatan lurah, Bhabinkatibmas, dan Babinsa yang tidak menentu masa jabatannya.
2. Pemberian reward atau penghargaan baik itu berupa uang dan benda bagi masyarakat yang ikut serta berperan aktif di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Dengan tujuan kedepannya dapat memotivasi masyarakat yang lain agar ikut berperan secara aktif di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).
3.  Adakan forum di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam jangka waktu tiga bulan sekali bagi masyarakat  dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas bagi anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dan masyarakat. Agar kedepannya anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) sehingga masyarakat memiliki keterampilan khusus dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame, guna menarik simpati dari masyarakat di Kelurahan Sukarame untuk ikut bergabung di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), serta menjadi media komunikasi dan koordinasi secara langsung untuk setiap mitra di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).

## Daftar Pustaka

## Buku
Islamy, S. 2018. Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Depublish
Mardikanto, Toto dan Poerwoko Soebianto. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta
Sabaruddin, A., 2015. Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . 1 penyunt. Bandung: Alfabeta.
Theresia, Aprillia dkk. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Penerbit Alfabeta

## Jurnal dan Skripsi
Apriandi, Kiki. 2012. Pengaruh Pandangan Materealistis Dan Sikap Individualis Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong Di Kelurahan Wayhalim Permai Rt 08 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun. Universitas.Lampung.
Agung, Yanuar Anggoro. 2006. Kolaborasi Pemerintah, Polisi dan Masyarakat: Pengalaman COP Malioboro. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, hlm. 115-131.
Irawan, D., 2017. Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udarra di Kota Surabaya). Kebijakan dan Manajemen Publik, 5(ISSN 2303-34IX), hlm. 1-12.
Junaidi. 2016. Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm. 1-35
Mah, D. N.-y. & Hills, P., 2012. Collaborative Governance for Sustainable Development : Wind Resource Assessment in Xinjiang and Guangdong Provinces, China . Sustainable Development Sust. Dev. 20, Issue I0.I002/sd.466, hlm. 85-97.
Reza, I. F., 2014. Collaborative Governance dalam Pengembangan Buruh Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, hlm. 158-166.
Sumber Online :
https://lampung.tribunnews.com/2018/12/28/selama-2018-kasus-curat-masih dominasi-kejahatan-di- bandar-lampung, Diakses pada 1 Oktober 2019, Pukul 09.00 Wib
https://www.saibumi.com/artikel-75836-masuk-zona-merah-tindak-kejahatan-kelurahan-sukarame- bandar-lampung-giatkan-patroli.htmli di akses pada 1 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib
https://www.saibumi.com/artikel-94378-operasi-sikat-krakatau-2019-polda-lampung-ungkap-14- kasus-c3-9-tersangka-diringkus.html Diakses pada 5 November 2019 pukul 20.00 Wib