Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

## Romli Atmasasmita**

## Abstrak
Pencucian  uang  merupakan  jenis  ndak  pidana  baru  dalam  referensi  hukum  pidana, keuangan , dan perbankan. Pengaturan terkait  ndak pidana pencucian uang di Indonesia telah  diatur  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  dan  telah  beberapa  kali mengalami  perubahan.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  merupakan  peraturan  terbaru.  Namun demikian, pada undang-undang ini ditemukan penggunaan pendekatan-pendekatan dan asas-asas  dalam  hukum  pidana  yang  kurang  cocok  diterapkan.  Selain  itu  juga  terdapat tumpang  ndih pemberian wewenang ins tusi dalam penanganan  ndak pidana pencucian uang. Arikel ini juga akan membahas perbandingan pengaturan tentang pencucian uang di beberapa negara lain.
Kata Kunci: ndak pidana pencucian uang, studi komparasi, hukum pidana, Konvensi Wina 1988, pembuk an terbalik.

## Legal Analysis on Law Number 8 Year 2010 concerning the Preven on and Eradica on of Money Laundering

## Abstract
Money laundering is a new type of crime in criminal law, ﬁnance law, and banking law. The regula on of money laundering in Indonesia is regulated in a speciﬁc law which has been revised for several  mes. The newest version is Law Number 8 Year 2010 concerning the Preven on and Eradic on of Money Laundering. Nonetheless, the approach and elements of criminal law used in this law is not suitable to be applied in money laundering regula on. Ins tu on's  overlapping  authorities  are  also  found  in  this  regula on.  This  ar cle  also elaborated Compara on of money laundering regula on in other countries.
Keywords: money laundering, compara ve studies, criminal law, Vienna Conven on 1988, reversal burden of proof.
*  Diolah kembali dari Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Pembaruan Hukum Pidana; Kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tanggal 10 September 2013 di Solo.
* * G u r u   B e s a r   Fa ku l ta s   H u ku m   U n i v e rs i ta s   Pa d j a d j a ra n ,   J l .   D i p a   U ku r   N o .   3 5   B a n d u n g , romli.atmasasmita@gmail.com,  S.H.  (Universitas  Padjadjaran),  LL.M  (Barkeley  University  Amerika),  Dr. (Universitas Gajah Mada)
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## A.  Pendahuluan
Masalah  pencucian  uang  merupakan  jenis  ndak  pidana  baru  dalam  referensi hukum  pidana  dan  hukum  keuangan  serta  hukum  perbankan,  sehingga  cukup menarik  perha an  masyarakat  nasional  termasuk  mereka  yang  terlibat  dalam ak vitas  perbankan  dan  pasar  modal.  Pembangunan  ekonomi  nasional  akan terhen   ke ka  iklim  investasi  dalam  negeri  menurun  dras s  dan  ketentuan mengenai rahasia bank  dak lagi diperketat, terutama bagi pelaku-pelaku bisnis dan pasar  modal.  Hal  yang  dikehendaki  oleh  pelaku  bisnis  dan  pasar  modal  adalah kepas an  hukum,  kenyamanan,  dan  perlindungan  hukum  dalam  berusaha  serta menghindar sejauh mungkin dari keterlibatan dalam perkara pidana sekecil apapun kesalahannya. Kalangan pelaku bisnis yang tergolong kelompok terakhir ini sejak dulu  sangat  sensi f  dan  terkadang  menjadi  fobia  terhadap  'campur  tangan'  dan 'intervensi' negara dalam bentuk apapun dan untuk tujuan sebaik apapun.
Masalah  penegakan  hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU) jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional. Penegakan hukum  terhadap  TPPU  memiliki  efek  signiﬁkan  terhadap  kondisi  perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat ﬂuktua f. Di sisi lain, sarana hukum yang berhubungan dengan masalah keuangan dan perbankan serta pasar modal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang diperkuat  oleh  ketentuan  mengenai  sanksi  melipu   sanksi  administra f,  sanksi keperdataan, sampai pada sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan pidana tersebut termasuk ' lex specialis systema c '.¹
Asal  mula  kriminalisasi  uang  yang  diperoleh  atau  berasal  dari  ndak  pidana adalah untuk menghadapi  ndak pidana narko ka yang dilakukan oleh kejahatan yang  terorganisasi  ( organized  crime ).  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa mengenai Larangan Perdagangan Narko ka dan Psikotropika 1988² (Konvensi PBB 1988)  dan  Konvensi  Uni  Eropa  1990  tentang  Pencucian  Uang,  Penyidikan,
¹  Doktrin hukum pidana mengenal penggolongan undang-undang pidana, yaitu: a) undang-undang pidana umum ( lege generali ) yaitu KUHP; b) undang-undang pidana khusus ( lex specialis ) yaitu undang-undang pemberantasan ndak pidana korupsi, undang-undang pemberantasan terorisme, dan undang-undang  ndak pidana pencucian uang; c) undang-undang pidana administra f ( lex specialis systema c), yaitu undang-undang pajak, undang- undang perbankan, undang-undang pasar modal; dan undang-undang lainnya yang diperkuat oleh ketentuan pidana.
²  Ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai  Larangan  Perdagangan Narko ka dan Psikotropika 1988 (Konvensi PBB 1988) mencantumkan pencucian uang sebagai proceed of crimes ndak pidana narko ka.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## Analisis Hukum Undang-Undang TPPU
Penggeledahan dan Perampasan Aset Hasil Kejahatan (Konvensi Uni Eropa 1990) merupakan  kesepakatan  masyarakat  internasional.  Indonesia  telah  mera ﬁkasi Konvensi PBB 1998 pada tahun 1988.³
Perkembangan hukum pidana terkini dengan eksistensi Konvensi PBB 1988 dan Konvensi Uni Eropa 1990, disusul kemudian dengan Undang-Undang Pencegahan dan  Pemberantasan  Pencucian  Uang  di  lebih  dari  50  negara  anggota  PBB,  yaitu terjadinya    perubahan/pergeseran  subjek  ndak  pidana.  Perubahan/pergeseran tersebut  adalah  perubahan  hukum  pidana  atas  perbuatan  dan  pembuatnya, menjadi  hukum  pidana  atas  perbuatan,  pembuat,  dan  hasil  kejahatannya.  Kini selain perbuatan dan pelaku, harta kekayaan yang diduga berasal dari  ndak pidana telah  merupakan  subjek  hukum  tersendiri.  Perkembangan  subjek  ndak  pidana baru  tersebut  semakin  mengemuka  setelah  di  beberapa  negara  diundangkan Undang-Undang  Perampasan  Aset  Tindak  Pidana  yang  mengakui  dua  model perampasan aset  ndak pidana yaitu, model 'in personam forfeiture ' atau ' criminal based-forfeiture '  dan  model  ' in  rem  forfeiture '  atau  ' civil-based  forfeiture '. Pemerintah  Indonesia  telah  menyelesaikan  rancangan  Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana sejak tahun 2010.
Perkembangan  pandangan  mengenai  bagaimana  merumuskan  ketentuan pidana di dalam undang-undang pencucian uang sangat mengemuka pada akhir abad  20  memasuki  abad  21  karena  didorong  oleh  perkembangan  prak k  bisnis internasional yang semakin kompe f seiring dengan globalisasi di seluruh sektor kehidupan  bangsa-bangsa  di  dunia.  Perkembangan  perdagangan  global memerlukan iklim persaingan yang sehat ( fair compe on ) namun dalam prak k sering terjadi sebaliknya, yaitu persaingan yang  dak sehat ( unfair compe on ) dan sering berubah wujud menjadi perbuatan curang atau penipuan.
Prak k  perbuatan  curang  dan  penipuan  tersebut  memerlukan  perangkat hukum  yang  memadai  bukan  hanya  untuk  menghukum  perbuatan  semata-mata tapi  juga  untuk  menghukum  perbuatan  menerima  dan  mengambil  keuntungan ﬁnansial dari  ndak pidana yang dilakukan. Apabila perbuatan tersebut dibiarkan khususnya dari suatu  ndak pidana serius ( serious crimes ), antara lain narko ka dan bahan-bahan berbahaya, maka telah terjadi perputaran uang yang bukan dari hasil perdagangan  yang  sehat  ke  dalam  ak vitas  bisnis  domes k,  regional  dan internasional.  Akibat  logis  dari  keadaan  tersebut  terbuk   di  satu  sisi  telah menimbulkan ﬂuktuasi keuangan global yang  dak akurat,  dak dapat diprediksi secara  tepat  dan  benar  serta  di  sisi  lain  telah  memberikan  keuntungan  yang
³  Indonesia  telah  mera ﬁkasi  Konvensi  PBB  1988  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1997  yang  telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narko ka dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009.
signiﬁkan bagi organisasi kejahatan.
Interna onal Monetery Fund (IMF) telah menyatakan bahwa pencucian uang di dunia telah mencapai antara 3% sampai dengan 4% dari Gross Domes c Product (GDP) dunia. Angka Sta s k Tahun 1996, persentase tersebut menunjukkan nilai sebesar  antara  $590  miliar  dan  $1.5  triliun.  Angka  terendah  ini  setara  dengan devisa  ekonomi  Spanyol. Financial Ac on  Task  Force (FATF)  menegaskan  bahwa pencucian  uang  telah  mencapai  angka  $500  miliar per  tahun,  angka  yang  layak dipercaya. Di Inggris diperkirakan angka pencucian uang mencapai 7% sampai 13% dari GDP Inggris. Angka-angka tersebut diperoleh dari  ndak pidana narko ka dan perpajakan di seluruh negara di dunia.⁴
Akibat yang di mbulkan dari angka-angka fantas s dari hasil pencucian uang di seluruh dunia yaitu 'uang haram' ( dirty money ) tersebut dapat ditransformasikan menjadi  'uang  halal'  yang  diperuntukkan  untuk  ak vitas  produksi,  aset,  atau bentuk pelayanan publik lainnya di dalam satu ruang ak vitas di sektor ekonomi nasional negara-negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
Penilaian mengenai angka pencucian uang juga muncul dalam pembahasan draf  Undang-Undang  tentang  Hasil  Kejahatan  ( Proceeds  of  Crime  Act 2002)  di Parlemen Inggris, antara lain dikatakan sebagai berikut:
“The  value  of  criminal  proceeds  available  to  be  conﬁscated  ...was es mated  in May 1995 as being as much as 650 million poundsterling per  annum,  which  is  poten ally    harmful  economic  eﬀect.  For example , if such money is not targeted in a systema c way, failures of  legi mate  businesses  could  occur  due  to  criminally    ﬁnanced compe on ”.⁵
Di  seluruh  negara Organiza on  of  Economic  Coopera on  and  Development (OECD), terbanyak dari negara-negara Uni Eropa plus Jepang, nilai total pencucian uang mencapai angka 12.7% dari GDP total pada tahun 1998 senilai $2.004.9 miliar, meningkat mencapai 16.7% dari GDP total pada tahun 2001 senilai $3.402.7 miliar.⁶ Pemerintah Australia memperkirakan pencucian uang di Negara Kanguru se ap tahun mencapai antara $ (Aus) 2-3 miliar.⁷ Nilai angka pencucian uang baik dari Inggris dan dari seluruh negara OECD terbanyak adalah dari hasil  ndak pidana narko ka,  ndak pidana penyelundupan dan  ndak pidana perpajakan.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2010) telah menentukan
⁴  Lihat Peter Alldridge, Money Laundering , Oxford: Hart Publisher, 2003, hlm. 4.
⁵  Peter Reuter dan Edwin M. Truman, Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering , Washington DC: Ins tute  for Interna onal Economic, 2004, hlm. 6.
⁶  Peter Reuter dan Edwin M. Truman, Ibid., hlm. 14.
⁷  Wouter H. Mueller, Chris an H. Kalin, dan John G. Goldsworth, An  Money Laundering: Interna onal Law and Prac ce , New Jersey: John Wiley & Sons, 2007, hlm. 741.
PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
26 jenis  ndak pidana asal ( predicate oﬀences ), lebih banyak dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2002) yang hanya menentukan sebanyak 15  ndak pidana asal. Dari 26  ndak pidana asal, 6 diantaranya termasuk  ndak pidana konvensional dan  dak termasuk ndak  pidana  serius  sebagaimana  ditentukan  dalam  Konvensi  PBB  tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi Tahun 2000 (Konvensi PBB 2000)⁸ seper  pencurian, penggelapan, penipuan, pelacuran, dan penculikan yang telah diatur dalam KUHP dengan ancaman minimum 1 hari.
UU TPPU Australia hanya memasukkan  ndak pidana narko ka,  ndak pidana penyelundupan, dan  ndak pidana perdagangan orang sebagai predicate oﬀence TPPU.⁹ UU TPPU Thailand memasukkan 6 jenis  ndak pidana serius sebagai  ndak pidana asal. UU TPPU Amerika Serikat memasukkan  ndak pidana narko ka,  ndak pidana  di  bidang  keuangan,  dan  ndak  pidana  pajak  sebagai  ndak  pidana  asal untuk  ndak pidana pencucian uang. Dibandingkan dengan UU TPPU 2010, ternyata negara-negara  tersebut  sangat  selek f  dalam  menentukan  ndak  pidana  asal dibandingkan  dengan  Indonesia.  Bahkan  negara-negara  tersebut  dak memasukkan  ndak pidana korupsi sebagai  ndak pidana asal dari TPPU.
Jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, es masi angka pencucian uang dari tahun  2003-2009, telah mencapai Rp 600 triliun, termasuk Rp 5 triliun dari ndak pidana korupsi.¹⁰ Es masi angka pencucian uang tersebut jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010, senilai  total  Rp 1.047,7  triliun,  maka  diperoleh    angka  17%  dari  total  APBN  Tahun  2010.  Angka tersebut  mungkin  jauh  lebih  besar  dengan  adanya  kelemahan-kelemahan penegakan  hukum  yang  disampaikan  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan (PPATK). Data terakhir dari laporan PPATK Tahun 2003-2009 menunjukkan bahwa jumlah perkara  ndak pidana pencucian uang yang sampai di pengadilan dan telah dijatuhi hukuman hanya sebanyak 35 perkara saja.¹¹
Perubahan  UU  TPPU  2002  menjadi  UU  TPPU  2003,  dan  kemudian  digan dengan UU TPPU 2010, dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
(1)  Kriminalisasi  perbuatan  pencucian  uang  yang  mul   interpretasi,  banyaknya unsur  yang  harus  dipenuhi  atau  dibuk kan  sehingga  menyulitkan  dalam  hal pembuk an;
(2)  Kurang sistema s dan  dak jelasnya klasiﬁkasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi serta bentuk-bentuk sanksinya;
(3)  Masih terbatasnya pihak pelapor ( repor ng par es ) yang harus menyampaikan
⁸  Pasal  2  huruf  (b)  Konvensi  PBB  tentang  Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional  Terorganisasi  Tahun  2000 (Konvensi  PBB)  2000:  “ Serious  crime  shall  mean  conduct  cons tu ng  a  criminal  oﬀence  punishable  by  a maximum depriva on of liberty of at least four years or more serious penalty .” ⁹  Wouter H. Mueller, Chris an H. Kalin, dan John G. Goldsworth , Op.cit., hlm. 747.
¹⁰  Sumber wawancara dengan Direktur Hukum dan Regulasi PPATK pada tanggal 24 Agustus 2010.
¹¹ Ibid.

## Analisis Hukum Undang-Undang TPPU
laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya;
(4)  Tidak adanya landasan hukum mengenai perlunya penerapan prinsip mengenali pengguna  jasa  ( customer  due  diligence )  oleh  pihak  pelapor  yang  ada  hanya know your customer (KYC);
(5)  Terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan penafsiran serta penyitaan aset hasil kejahatan dan terbatasnya kewenangan PPATK;
(6)  Hukum acara pemeriksaan perkara TPPU dengan metode pembuk an terbalik belum  memadai  sehingga  menghambat  efek vitas  pemeriksaan  di  sidang pengadilan;
(7)  Masih terbatasnya wewenang penyidik  ndak pidana asal untuk melanjutkan penyidikan atas ada dugaan  ndak pidana pencucian uang;
(8)  Belum ada kewajiban laporan lembaga penyedia jasa keuangan dan barang yang diiku  dengan sanksi, dan belum ada perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor dan lembaga dimaksud; dan
(9)  Berdasarkan ra ng Asia Pasiﬁc Group on Money Laundering bulan Juli 2008 di Bali, pemberantasan TPPU di Indonesia menempa  ' level of compliance' yang rendah baik dalam memenuhi 40 bu r rekomendasi dan 9 bu r rekomendasi dalam Suspicious Transac on Report (STR).
Kelemahan Indonesia yakni belum dilaksanakannya rekomendasi FATF Nomor 12  dan  13  yang  mewajibkan  perluasan  kewajiban  Pelapor  Transaksi  Keuangan Mencurigakan  (TKM)  yang  melipu designated  non-financial  business seper pengacara dan notaris.
Di antara kelemahan-kelemahan tersebut, lima kelemahan pertama termasuk kelemahan dari sisi perundang-undangan (bu r 1-2, dan 4-7), dan dua kelemahan bersifat teknis (bu r 3 dan 8). Merujuk kelemahan-kelemahan dalam penanganan perkara  TPPU  sehingga  harus  terjadi  perubahan  yang  kedua  kali.  Sebenarnya bukanlah  perubahan  perundang-undangan  yang  menjadi  masalah  dalam pembentukan undang-undang ini, melainkan pada pemahaman dan persepsi para ahli  hukum  pidana  dan  prak si  hukum  terhadap  ﬁlosoﬁ,  visi,  misi  dan  karakter ndak  pidana  pencucian  uang. Masalah  tersebut  disebabkan selain TPPU merupakan  ndak  pidana  serius,  juga  bersifat  unik  dan  memiliki  karakter  mul - tafsir hukum baik pada hukum materiel maupun hukum formilnya.
Keberadaan TPPU  dak berdiri sendiri sebagaimana  ndak pidana konvensional lain,  melainkan  ndak  pidana  yang  berhubungan  dengan  ndak  pidana  lainnya ( ndak pidana asal), sehingga tepat jika dinyatakan bahwa  ndak pidana tersebut merupakan condi o sine qua non terhadap  ndak pidana asal sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU 2010. Kedua  ndak pidana ( ndak
¹² Mr. J.M.Van Bemmelen, Hukum Pidana I: Hukum Pelaksanaan Material Bagian Umum , Cetakan Kedua, Binacipta: Jakarta, 1987, hlm. 313.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
pidana asal dan  ndak pidana pencucian uang)  dak memiliki satu kehendak jahat¹² atau ' mens-rea' yang sama karena kehendak melakukan  ndak pidana asal yang diwujudkan  dalam  perbuatannya  berbeda  dengan  kehendak  untuk  melakukan TPPU yang secara norma f tercermin dari rumusan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU 2010. Atas dasar alasan tersebut maka TPPU  dak termasuk  ndak pidana berlanjut ( vorgeze e handeling ). Kedua  ndak pidana tersebut merupakan ndak pidana (perbarengan) yang berdiri sendiri sekalipun ada hubungannya satu sama lain.
Perbedaan kedua, yang pen ng dan belum diketahui secara luas adalah bahwa dari sisi original intent ;  ndak pidana asal masih bertumpu pada segi perbuatan dan pembuatnya  ( daad-dader  strafrecht ),  sedangkan  objek  ndak  pidana  pencucian uang adalah harta kekayaan yang diduga berasal atau diperoleh dari  ndak pidana asal.  Perbedaan  objek  kedua  ndak  pidana  tersebut  berdampak  terhadap pembuk an secara norma f, yaitu pembuk an atas  ndak pidana asal (terhadap perbuatan  dan  kesalahan  pada  pembuatnya),  sedangkan  pembuk an  atas  harta kekayaan dalam TPPU adalah pada perolehan harta kekayaan yang diduga berasal dari  ndak  pidana.  In nya  adalah  adanya  keterkaitan  antara  harta  kekayaan terdakwa dan  ndak pidana asal-nya.
Perbedaan ke ga adalah dalam pembuk an, konsekuensi logis TPPU dan  ndak pidana  asal  yang  berdiri  sendiri  dan  pembuk an  TPPU  dak  tergantung  dari pembuk an  ndak pidana asalnya. Pembentuk UU TPPU 2010 telah bersikap benar dengan memuat ketentuan bahwa  ndak pidana asal  dak wajib dibuk kan (Pasal 69),  akan  tetapi  hal  ini  dak  cukup  memadai  karena  dak  dilengkapi  dengan penjelasan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 sehingga menimbulkan kekeliruan dalam prak k.¹³ Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa sekali kebijakan kriminal dalam perkara TPPU diletakan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari  ndak pidana asal, maka pembuk an  ndak pidana asal menjadi  dak relevan. Lebih jauh, dapat dikatakan bahwa terbuk   daknya harta kekayaan diduga berasal dari  ndak pidana  dak muta s  mutandis membuk kan  ada  atau  dak  adanya  kesalahan terdakwa.
Pembuk an TPPU tersebut  dak mudah dan dalam prak k  dak efek f karena berdasarkan pengalaman penegakan hukum di negara maju, proses pembuk an ndak  pidana  tersebut  sangat  sulit  jika  lokasi  ( locus  delic )  di  wilayah  yurisdiksi negara  lain  sedangkan  nilai  pencucian  uang  terbuk   sangat  signiﬁkan,  bahkan melebihi anggaran pendapatan suatu negara berkembang dan merusak tata nilai perdagangan internasional dan regional.¹⁴ Atas dasar alasan prak s tersebut, maka
¹³  Uraian lebih jauh, lihat footnote 41-42.
¹⁴  Lihat footnote 6, 7, 8, dan 9.

## Analisis Hukum Undang-Undang TPPU
digagas metode pembuk an terbalik ( reversal of burden of proof atau onus of proof) sebagai  lawan  dari  pembuk an 'proof  beyond  reasonable  doubt '  atas  kesalahan seseorang tersangka yang didasarkan asas praduga tak bersalah ( presump on of innocence ).
Bertolak  dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pendekatan  norma f semata-mata  dak  selalu  efek f  sehingga  perlu  diper mbangkan  bahkan  dalam penanganan  perkara  TPPU  diperlukan  pendekatan  norma f  dan  ekonomi. Pendekatan  norma f  hukum  pidana  Indonesia  sampai  saat  ini  termasuk  dalam pencegahan  dan  pemberantasan  ndak  pidana  yang  berkaitan  dengan  sistem keuangan dan perbankan masih lekat pada pendekatan posi visme hukum dengan paradigma  keadilan  retribu f  dengan  tujuan  utama  penjeraan  terhadap  pelaku ndak pidana an sich yang sudah  dak lagi cocok dengan karakter dan proﬁl TPPU. Atas  dasar  per mbangan  tersebut,  diperlukan  perubahan  yaitu  menggunakan pendekatan  u litarian  dengan  paradigma  keadilan  restora f  dan  retribu f.¹⁵ Perubahan tersebut menuntut perubahan analisis hukum pidana dengan analisis pendekatan ilmu ekonomi atau economic analysis to the criminal law .¹⁶ In  dari pendekatan  analisis  ekonomi  terhadap  hukum  pidana  bersandarkan  pada  ga parameter yaitu nilai ( value ), kemanfaatan ( u lity ), dan tepat guna ( eﬃciency ).¹⁷ Ke ga  parameter  tersebut  harus  dijadikan  rujukan  ke ka  proses  legislasi dilaksanakan,  termasuk  dalam  merumuskan  pasal  demi  pasal  dalam  suatu rancangan  undang-undang.  Hal  terpen ng  dalam  menggunakan  pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum pidana adalah pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Perlu diper mbangkan juga secara ha -ha  terkait efek nega f selain efek posi f dari pemberlakuan undang-undang. Dari sudut analisis ekonomi terhadap hukum pidana, penjatuhan sanksi pidana denda dan perampasan harta kekayaan terdakwa yang berasal dari  ndak pidana harus diutamakan dari hukuman penjara    karena  memiliki  efek deterent yang  efek f  dibandingkan  dengan penjatuhan  pidana  penjara.  Saat  ini  kondisi  penjara  di  Indonesia  masih  sangat rentan  terhadap  suap  dan  fasilitas  yang  sangat  minim  baik  dari  segi  keamanan, kesejahteraan pegawai, maupun sarana dan prasarana.
Pendekatan analisis ekonomi sangat relevan dalam kasus  ndak pidana yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan yang pemangku kepen ngannya terdiri
¹⁵  Untuk  mengetahui  lebih  jauh,  baca  Jeremy  Bentham, The  Principles  of  Morals  and  Legisla on ,  New  York: Prometheus Books, 1998; George P. Fletcher, Basic Concept of Legal Thought , Oxford: Oxford University Press, 1996; Roger Co erell, The Poli c of Jurisprudence , Oxford: Oxford University Press, 2003.
¹⁶  Untuk  mengetahui  lebih  jauh,  baca  Richard  A.  Posner, Economic  Analysis  of  Law ,  Boston:  Li le  Brown  and Company, 1992;  Robert Cooter and Thomas Ulen, Law and Economy, Fourth Edi on , Boston: Adisson Weasley, 2003; Stephen J. Spur, Economic Founda ons of Law , London: Rotutledge, 2010.
¹⁷  Richard A. Posner, Ibid., hlm. 14-16.
¹⁸  Pendidikan hukum di Indonesia kurang mengakomodasi pendekatan sudut analisis ekonomi  termasuk di dalam

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
dari  pelaku  bisnis  dan  pelaku  perbankan  termasuk  korporasinya.¹⁸  Bertolak  dari uraian  di  atas,  undang-undang  bukanlah  satu-satunya  solusi  dalam  penegakan hukum khususnya terhadap TPPU terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan dua hal yaitu: Pertama , modus operandi ndak pidana pencucian yang didukung dengan teknologi informasi modern bahkan jauh lebih modern daripada yang dimiliki oleh penegak hukum; Kedua ,  ndak pidana pencucian uang berkaitan langsung dengan kebijakan ekonomi nasional yang diterapkan di Indonesia.
Salah  satu  kebijakan  tersebut  adalah  mendorong  pertumbuhan  ekonomi nasional melalui peningkatan penananam modal (termasuk modal asing). Kebijakan ekonomi  nasional  tersebut  memerlukan  alur  informasi  yang  akurat  dan  terukur mengenai  arus  lalu  lintas  uang  dari  luar  negeri  ke  dalam  pasar  domes k  dan sebaliknya. Pada kebijakan negara dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU memerlukan  akurasi  informasi  mengenai  kondisi  pasar  modal  dan  lalu  lintas pergerakan  uang/dana  dari  dan  ke  dalam  ak vitas  ekonomi,  keuangan,  dan perbankan.  Hal  ini  hanya  dapat  dideteksi  dan  diinterdiksi  jika  terdapat  kesatuan koordinasi  antara  lembaga  jasa  keuangan  perbankan  dan  non-perbankan, masyarakat,  Bank  Indonesia  (BI),  serta  PPATK.  Keberhasilan  koordinasi  tersebut semua terpulang pada kemampuan teknologi informasi perbankan yang dimiliki BI, PPATK, serta lembaga-lembaga dimaksud karena pergerakan lalu lintas uang dari dan ke dalam ak vitas ekonomi, keuangan, dan perbankan yang sangat cepat dalam hitungan de k.

## B.  Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 1.  Analisis Hukum Pidana Materil
Asas umum hukum pidana yang dianut secara universal sampai saat ini adalah asas legalitas. Asas legalitas selain menciptakan kepas an hukum dan larangan berlaku retroak f (asas non-retroak f) dan mencegah mul tafsir atas ketentuan undang- undang  pidana  dan  menegaskan  bahwa  sumber  hukum  pidana  adalah  hukum tertulis  (undang-undang).  Analisis  hukum  UU  TPPU  2010  membahas  ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 10.
a.  Judul UU TPPU 2010

## 1)  Perubahan  Judul  pada  UU  TPPU  menggunakan  dua  is lah  hukum,  yaitu
pengajaran hukum pidana. Sekalipun mata kuliah hukum ekonomi telah tercantum dalam kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia, akan tetapi terbatas pada lingkup pengajaran hukum keperdataan dan hukum bisnis saja, sedangkan  dalam  lingkup  pengajaran  hukum  pidana,  pendekatan  sudut  analisis  ekonomi  diabaikan.  Sudah sepatutnya, sekalipun terlambat, kurikulum mata kuliah hukum kepidanaan memasukkan pendekatan analisis ekonomi seper  terhadap norma-norma dalam hukum pidana ekonomi dan keuangan serta penetapan sanksi- sanksi pidana.

## Analisis Hukum Undang-Undang TPPU
pencegahan dan pemberantasan sehingga perubahan ke ga undang-undang ini bukan  hanya  bersifat  regula f  melainkan  juga  bersifat  represif.  Ti k  berat pencegahan ditujukan terhadap lembaga penyedia jasa keuangan dan lembaga penyedia  barang/jasa  dengan  menentukan  sejumlah  kewajiban  membantu PPATK melakukan penelusuran aliran dana yang masuk dan keluar dari lembaga tersebut.¹⁹  Untuk  memperkuat  kewajiban  tersebut  telah  ditentukan  sanksi administra f  terhadap  lembaga  tersebut.  Di  sisi  lain,  sebagai  pelapor  yang beri kad  baik,  undang-undang  telah  memberikan  jaminan  kepas an  hukum untuk  dak  dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana  atas  laporan  yang disampaikannya  kepada  PPATK.²⁰  Bahkan  kepada  lembaga  tersebut  undang- undang  memberikan  wewenang  untuk  melakukan  penundaan  transaksi keuangan  atas  permintaan  PPATK.²¹  Ti k  berat  pemberantasan  ditujukan terhadap pelaku TPPU baik pelaku ak f maupun pelaku pasif²² atau pihak ke ga yang  dak  berik kad  baik  membantu  proses  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Selain  hal  tersebut,  untuk  memperkuat larangan TPPU, undang-undang telah menyiapkan sanksi pidana penjara dan denda  dengan  menentukan  ancaman  pidana  denda  maksimum.²³  Ketentuan strategis UU TPPU 2010 terletak pada ketentuan yang mewajibkan terdakwa untuk membuk kan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari  ndak pidana atau  menerapkan  metode  pembuk an  terbalik.²⁴  Ketentuan  kerjasama internasional²⁵  juga  dimasukkan  dalam  proses  penyidikan,  penuntutan, pemerikaan sidang pengadilan termasuk perampasan aset hasil  ndak pidana.
2)  Perubahan pendekatan preven f kepada preven f dan represif pada UU TPPU 2010  dapat  digolongkan  sebagai  UU  Pidana  Khusus  ( lex  specialis )  dan konsekuensi hukum daripada status tersebut. PPATK sebagai lembaga in  ( core ins tu on ) seharusnya memiliki wewenang pro-jus sia termasuk penyelidikan dan pembuatan Laporan Hasil Analisis (LHA). Namun UU TPPU 2010  dak secara eksplisit  dan  jelas  memberikan  mandat  tugas  dan  wewenang pro-jus sia ; sebaliknya  hanya  diberi  mandat  sebagai  lembaga  administra f.  Hal  ini bertentangan dengan makna judul UU TPPU 2010.
3)  Contoh ke dakjelasan dan keberlawanan dengan asas lex certa adalah sebagai
¹⁹  Bagian Ke ga (Pengenalan Nasabah) dan Bagian Keempat (Pelaporan) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2010).
²⁰  Pasal 29 UU TPPU 2010.
²¹  Pasal 26 UU TPPU 2010.
²²  Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU 2010.
²³  Pasal 3, 4, 5 dan Pasal 7, 8, serta Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 UU TPPU 2010. ²⁴  Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU 2010.
²⁵  Bab X UU TPPU 2010.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
berikut:
a)  Pada Pasal 40 huruf a UU TPPU 2010 telah eksplisit dinyatakan PPAK memliki fungsi  pencegahan  dan  pemberantasan,  tetapi  ketentuan  selanjutnya hanya memberikan fungsi pencegahan saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 huruf d, yang berbunyi: “PPATK mempunyai fungsi analisis atau pemeriksaan  laporan  dan  informasi  transaksi  keuangan  yang  berindikasi ndak pidana pencucian uang dan/atau  ndak pidana lain.”
b)  Ketentuan Pasal 26 UU TPPU 2010 yang memberikan wewenang kepada penyedia  jasa  keuangan  untuk  menunda  sementara  (5  hari)  transaksi keuangan pengguna jasa dengan alasan antara lain pengguna jasa patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari  ndak pidana, atau telah  memiliki  rekening  untuk  menampung  harta  kekayaan  yang  berasal dari  ndak  pidana.  Lembaga  penyedia  jasa  keuangan  wajib  melaporkan dalam waktu 24 jam kepada PPATK, dan PPATK wajib memas kan bahwa penundaan transaksi tersebut dilaksanakan sesuai Pasal 26 UU TPPU 2010. Merujuk pada ketentuan Pasal 26 UU TPPU 2010, dari sudut aspek norma f terlihat  jelas  lembaga  penyedia  jasa  keuangan  dan  PPATK  memiliki wewenang pro-jus sia karena menghen kan transaksi keuangan pengguna jasa merupakan  ndakan hukum dan memiliki akibat hukum menyangkut kepen ngan hukum bukan hanya pengguna jasa itu sendiri melainkan juga kepen ngan  hukum  pihak  ke ga  yang  terdampak  karena  penundaan tersebut,  baik  dari  aspek  hukum  keperdataan,  hukum  administra f,  dan hukum  pidana.  Penundaan  sementara  transaksi  walaupun  bersifat sementara  termasuk  pembatasan  hak  pengguna  jasa  yang  hanya  dapat dilakukan  oleh  suatu  lembaga  yang  oleh  undang-undang  harus  diberi mandat pro-jus sia dan  dak sekedar surat perintah biasa yang memiliki kekuatan  administra f.  Begitu  pula  wewenang  PPATK  untuk  menilai keabsahan  perintah  penundaan  transaksi  bukan  semata-mata  aspek administra f melainkan merupakan wewenang pro-jus sia .
c)  Merujuk pada ketentuan Pasal 40 huruf d UU TPPU 2010 yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 huruf j dan l UU TPPU 2010,²⁶ dapat disimpulkan bahwa  lembaga  PPATK  'secara  terselubung'  memiliki  wewenang penyelidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  KUHAP  yang berlaku.  Dalam  prak k  baik  kejaksaan  maupun  KPK  dak  mengakui 'wewenang  terselubung  penyelidikan'  pada  PPATK  dengan  alasan  bahwa
²⁶ Pasal 40 huruf d: “PPATK mempunyai fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi tramsaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau  ndak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”. Pasal 44 huruf j dan l: ”Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi…, PPATK meminta informasi perkembangan penyeidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik  ndak pidana asal dan TPPU, dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik”.

## Analisis Hukum Undang-Undang TPPU
penyidik  ndak  pidana  asal  dapat  mulai  melakukan  penyelidikan  ndak pidana pencucian uang tanpa harus meminta laporan hasil pemeriksaan PPATK.  Disinilah  letak  kerancuan  hukum  dalam  UU  TPPU  2010  sebagai akibat keragu-raguan pembentuk undang-undang memberikan wewenang penyelidikan dan penyidikan kepada PPATK. Konsekuensi hukum kerancuan hukum  ini  lebih  banyak  akan  menimbulkan  ke dakpas an  hukum  dan ke dakadilan  bagi  pencari  keadilan  karena  baik  lembaga  penyedia  jasa keuangan/barang  maupun  PPATK  bukan  lembaga pro-jus sia yang kewenangan  yang  mirip  sama  dengan  wewenang  penyidik.  Perubahan fungsi  dan  peranan  PPATK  tersebut  sudah  tentu  berdampak  terhadap sistem  peradilan  pidana  terintegrasi  secara  keseluruhan  karena  lembaga yang  memiliki  tugas  dan  wewenang  penyelidikan  dan  penyidikan bertambah  disamping  Polisi  Republik  Indonesia  (Polri)  dan  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu.
b.  Tentang unsur Pokok TPPU
1)  UU TPPU 2010 telah membedakan TPPU ak f (Pasal 3 dan Pasal 4) dan  ndak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5).²⁷ Kata kunci dalam Pasal 3 sampai dengan 5, adalah diketahuinya atau patut diduga yang merupakan unsur pokok dalam TPPU  baik  ak f  maupun  pasif.  Bahasa  hukum  yang  tepat  atas  perbuatan tersebut  adalah  diketahuinya  ( with  knowledge )  dan  dalam  doktrin  hukum pidana  padanannya  adalah  dengan  sengaja  (inten onal).  Unsur  patut diduganya  memiliki  padanan  dalam  doktrin  hukum  pidana  yang  termasuk dalam kelalaian ( negligence ).  Kedua unsur pokok dalam TPPU pasif (Pasal 5 UU TPPU 2010), mirip dengan ketentuan Pasal 480 KUHP. Penadahan ( heling ) yang juga telah menggunakan kedua unsur pokok tersebut.²⁸ Pada doktrin hukum pidana, Pasal 480 KUHP disebut sebagai pro parte dolus pro parte culpa yaitu seseorang dengan sengaja membeli sesuatu tetapi ia lalai untuk mengetahui bahwa barang sesuatu yang ia terima atau ia beli dari orang lain adalah berasal
²⁷  Pasal  3:  ”Se ap  orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan,  membayarkan, menghibahkan, meni pkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil  ndak pidana…”. Pasal 4: ”Se ap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi  peruntukkan,  pengalihan  hak-hak,  atau  kepemilikan  yang  sebenarnya  atas  harta  kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil  ndak pidana…”. Pasal 5: “Se ap orang yang menerima atau  menguasai  penempatan,  pentransferan,  pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penii pan,  penukaran,  atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil  ndak pidana…”.
²⁸  Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): ”Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah: 1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima  gadai,  menerima  hadiah,  atau  menarik  keuntungan,  menjual,  menyewakan,  menukarkan, menggadaikan,  mengangkut,  menyimpan  atau  menyembunyikan  sesuatu  benda,  yang  diketahuinya  atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; 2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
dari kejahatan. Pembentuk UU TPPU 2010 telah keliru mengadopsi dua unsur pokok dalam Pasal 480 KUHP ke dalam Pasal 5 UU TPPU (pasif) 2010. Kekeliruan ini  terjadi  karena  pemahaman  secara  teori k  hukum  pidana  pembentuk  UU TPPU  2010  yang  dak  dapat  membedakan  ketentuan  Pasal  480  KUHP  dan ketentuan TPPU pasif di dalam UU TPPU 2010. TPPU merupakan deriva f dari ndak pidana asal yang secara limita f telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU  TPPU.  Tindak  pidana  penadahan  merupakan  ndak  pidana  yang  berdiri sendiri dan merupakan delik selesai ( voltooid delicten ). Pada  ndak pidana ini, unsur memperoleh harus dilakukan dengan sengaja, sedangkan pelaku sendiri dak perlu mengetahui asal usul benda tersebut diperoleh dari  ndak pidana.²⁹ Secara  teori k  hukum  pidana,  ndak  pidana  asal  dalam  ndak  pidana pencucian uang harus dibuk kan, namun dalam UU TPPU 2010, pembentuk undang-undang  telah meniadakan kewajiban membuk kan  ndak pidana asal (Pasal 69).
2)   Konvensi PBB 1988 dan Konvensi Uni Eropa 1990  dak mengakui unsur patut diduga atau probable cause atau should have known test . Konvensi tersebut hanya mengakui dan memasukkan unsur knowing/knowingly ke dalam deﬁnisi tentang  TPPU ak f  maupun  pasif  yang  dilengkapi  dengan  unsur  ' purpose  of ' untuk  menegaskan  mo f  dari  perbuatan  pelaku  sebagaimana  dicantumkan dalam Konvensi Wina 1988 di bawah ini.
3)   Pasal  3  ayat  (1)  huruf  b  Konvensi  Wina  Tahun  1988  Menentang  Lalu  Lintas Perdagangan  Narko ka  dan  Bahan  Psikotropika  (Konvensi  Wina  1988) merekomendasikan  agar  se ap  negara  pihak  mengkriminalisasi  ga  pe ak vitas TPPU sebagai berikut:
(I)  The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any oﬀence or oﬀences established in accordance with  subparagraph  (a)  or  from  an  act  of  par cipa on  in  such oﬀense or oﬀences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assis ng any person who is involved in the commission of such an oﬀence or oﬀences to evade the legal consequences of his ac ons.
(ii)  The concealment or disguise of the true nature, source, loca on, disposi on,  movement,  rights  with  respect  to  or  ownership  of property, knowing that such property is derived from an oﬀence or
²⁹  Jan  Remmelink, Hukum  Pidana:Komentar  atas  Pasal-pasal  Terpen ng  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 165.

## Analisis Hukum Undang-Undang TPPU
oﬀences established in accordance with sub paragraph (a) of this paragraph  of  from  an  act  of  par cipa on  in  such  an  oﬀence  or oﬀences.
(iii)  The acquisi on, possession or use of property, knowing at the  me of the receipt, that such property was derived from an oﬀence or oﬀences established in accordance with subparagraph (a) of this paragraph  or  from  an  act  of  par cipa on  in  such  an  oﬀence  or oﬀences.
Ke ga  pe TPPU di atas juga diadopsi ke dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Uni  Eropa  Tahun  1990  dan  Pasal  2 European  Money  Laundering  Direc ve, sekalipun predicate oﬀence -nya berbeda.³⁰ Dari satu instrumen internasional dan dua instrumen regional tersebut, jelas bahwa satu-satunya unsur  ndak pidana pencucian uang yang harus dibuk kan adalah unsur 'mengetahui' atau dolus .  Pada  konteks  ini  instrumen  internasional  dan  regional  tersebut  dak mengakui dimasukkannya unsur “patut diduga” ( should have known test ).
Perbedaan  pe TPPU pertama dan kedua dibandingkan dengan  pe ke ga adalah bahwa  pe pertama dan kedua tergolong ke dalam pencucian uang ak f, sedangkan  pe ke ga tergolong TPPU pasif. Gus Stessens menegaskan bahwa TPPU yang asli ( original intent ) adalah  pe pencucian uang ke ga (huruf (c) (i), yaitu TPPU pasif. Dalam kedua konvensi tersebut, ketentuan TPPU ditegaskan secara  eksplisit  bahwa  terdakwa  harus  mengetahui  bahwa  ke ka  terdakwa menerima  barang/uang  dan  bahwa  barang  itu  berasal  dari/diperoleh  dari kejahatan.  Pasal  5  UU  TPPU  justru  memperluas  unsur  tersebut  dengan memasukkan  unsur  'patut  diduganya'  ( probable  cause ).  Penjelasan  pasal tersebut bahkan  dak mencerminkan asas lex certa dan membingungkan.
Perbedaan  mencolok  terdapat  pada  Konvensi  Tahun  1988.  Terdapat perbedaan  antara  pe  pencucian  uang  pertama  dan  kedua  dibandingkan dengan  ke ga,  yaitu  bahwa  untuk  pe  TPPU  pasif,  instrumen  internasional tersebut  menekankan  pen ngnya  memperha kan  prinsip-prinsip  kons tusi dan konsep dasar sistem hukum negara-negara pihak. Hal ini  dak dicantumkan pada  pe  pencucian  uang  pertama  dan  kedua.  Penegasan  tersebut mengandung ar  bahwa untuk TPPU pasif diberikan kemungkinan negara pihak untuk merumuskannya sesuai dengan sistem hukum nasionalnya.
4)  Dalam UU TPPU 2010, pemakaian unsur mengetahuinya atau patut diduganya dan  peniadaan kalimat yang menegaskan bahwa seseorang harus mengetahui terlebih dulu  barang/uang yang diterimanya berasal dari  ndak pidana, telah
³⁰  Guy  Stessens, Money  Laundering:  New  Interna onal  Law  Enforcement  Model, Cambridge:  Cambridge University Press, 2000, hlm. 114.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
menimbulkan akibat hukum yang luas di mana pihak penerima beri kad baik maupun  dak baik, sama-sama dapat dikenakan ancaman pidana. Seharusnya penerima  yang  berik kad  baik  karena  memang  atas  ke daktahuannya, dibebaskan dari ancaman pidana.
5)  Perbedaan signiﬁkan berikutnya adalah dalam metode pembuk an di mana UU  TPPU  sebelumnya  di  negara  tersebut  tetap  menganut  metode proof beyond  reasonable  doubt sedangkan  UU  TPPU  2010  menganut  metode reversal of burden of proof atau onus of proof yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.
2.  Analisis  Hukum Pidana  Formil
Analisis hukum pidana formil dalam sistem hukum pidana Indonesia merujuk pada KUHAP sebagai lege generali dan berlaku terhadap semua jenis perkara pidana pada semua  ngkat pemeriksaan. Pada prak k perundang-undangan pidana di Indonesia sejak  tahun  1960  sampai  saat  ini,  ketentuan  KUHAP  sebagai lege  generali telah disimpangi  oleh  ketentuan  khusus  hukum  acara  untuk  beberapa  jenis  perkara pidana tertentu seper  perkara korupsi, pencucian uang, dan perkara narkoba serta perkara  terorisme  (perkara  serius).  Keberadaan  hukum  acara  pidana  khusus merupakan konsekuensi logis dari keberadaan hukum pidana khusus merujuk pada ketentuan Pasal 103 KUHP.³¹ Penyimpangan dan kekhususan dalam hukum materiel UU TPPU 2010 berdampak terhadap hukum formil undang-undang tersebut yang secara  norma f  dan  eksplisit  menyimpang  dari  ketentuan  hukum  acara  pidana umum.
Dalam konteks ini, terdapat dua penyimpangan atas asas-asas umum dan fungsi hukum pidana konvensional. Penyimpangan pertama yakni terhadap fungsi hukum pidana ul mum remedium . Seper  pendapat Blunt yang mengemukakan bahwa penyimpangan  tersebut  dibolehkan  jika  menghadapi  keadaan-keadaan  sebagai berikut:
(a) Korban karena kejahatan sangat besar;
(b) Terdakwa residivis; dan (c)  Kerugian korban  dak dapat dipulihkan.³²
Pendapat  Blunt  tersebut  sangat  relevan  membahas  implementasi  UU  TPPU  dan dampaknya dalam konteks iklim keuangan dan perbankan di Indonesia.
³¹  Perlu dipahami bahwa ketentuan Pasal 103 KUHP merupakan alas hukum (hak) negara untuk mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang belum diatur dalam KUHP atau  dak ada padanannya di dalam KUHP baik dari sisi norma f  maupun  ancaman  sanksi  pidananya  atau  sanksi  pidana  dalam  KUHP  dak  relevan  dengan perkembangan masyarakatnya. Ketentuan Pasal 103 KUHP harus dibedakan dengan asas hukum “ lex specialis derogate lege generali ” dan asas concursus (perbarengan  ndak pidana) dalam Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi: ”Jika satu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan”.
³² Diku p dari Romli Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis , Jakarta: Prenada, 2010, hlm. 192.

## Analisis Hukum Undang-Undang TPPU
Penyimpangan  kedua,  yakni  terhadap  metode  pembuk an proof  beyond reasonable doubt , yaitu dengan menggunakan metode pembuk an terbalik murni ( genuine reversal of burden of proof ) terhadap harta kekayaaan yang diduga berasal atau  diperoleh  dari  kejahatan.  Penyimpangan  kedua  didasarkan  pada probable cause  principle atau presump ve  evidence dan  mengesampingkan suﬃcient evidence principle atau prima facie evidence. ³³
Hukum Acara Pidana dalam UU TPPU 2010 diatur dalam Bab VIII di bawah judul Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang terdiri dari 14 pasal, dan dikelompokan menjadi empat bagian. Pengkajian hukum atas ketentuan hukum acara pidana dalam  ndak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut: a.  Asas Umum Hukum Pidana Lex Specialis Derogate Lege Generali
1)  Pasal  68  mengatur  tentang  berlakunya  hukum  acara  pidana  ndak  pidana pencucian uang yang merupakan lex specialis terhadap KUHAP dengan bunyi kalimat sebagai berikut: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan…  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini” (garis miring oleh penulis) .
Undang-Undang yang dimaksud ini adalah KUHAP. Bunyi rumusan yang sama tercantum dalam Pasal 74 tentang penyidikan.
2)  Maksud pembentuk undang-undang memasukkan ketentuan Pasal 68 adalah jika dalam undang-undang ini diatur ketentuan hukum acara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana (umum), maka yang berlaku adalah ketentuan UU TPPU 2010, bukan hukum acara pidana (umum).
3)  Ketentuan  yang  menyimpang  dari  ketentuan  hukum  acara  pidana  (umum) sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  68  adalah  Pasal  69  terkait  pembuk an ndak  pidana  asal,  Pasal  70  terkait  penundaan  transaksi,  Pasal  71  terkait pemblokiran, Pasal 74 terkait Penyidikan, Pasal 77 dan 78 terkait pembuk an terbalik, Pasal 79 terkait perkara in absen a, dan Pasal 81 terkait perampasan harta kekayaan yang belum disita.
4)  Pasal  74  mengatur  tentang  siapa  yang  berwenang  melakukan  penyidikan. Menyimpang dari ketentuan KUHAP mengenai Penyidik, di dalam pasal tersebut yang  dimaksud  penyidik  dalam  UU  TPPU  2010  berbeda  dengan  ketentuan tentang penyidik berdasarkan KUHAP, melainkan telah diperluas selain Polri dan PPNS, juga melipu  penyidik KPK, Kejaksaan, Badan Narko ka Nasional (BNN), Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Pajak. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPU
³³ Suﬃcient  evidence:  A  standard  for  reviewing  a  criminal  convic on  on  appeal,  based  on  whether  enough evidence exist to jus fy the fact-trier's ﬁnding of guilt beyond reasonable doubt. Prima facie evidence: evidence that will establish a factor sustain a judgment unless contradictor evidence is produced. Presump ve evidence: Evidence  deem  true  and  suﬃcient  unless  discredited  by  other  evidence. Lihat  Bryan  Garner, Black's  Law Dic onary, Second Pocket Edi on , Eagan: West Publishing, 1966, hlm. 253, 551, 678.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
2010,  fungsi  penyidikan  secara  limita f  hanya  untuk  26  jenis  ndak  pidana. Maksud  pembentuk  undang-undang  adalah  agar  terdapat  kesinambungan kinerja penyidikan terhadap  ndak pidana (asal) yang ada dugaan kuat terjadi TPPU.  Latar  belakang  ketentuan  tersebut  disebabkan  banyak  laporan  hasil pemeriksaan PPATK yang tersendat di tahap penyidikan Polri dan  ndak lanjut pada  kejaksaan  yang  belum  op mal,  sehingga  perlu  diperluas  wewenang penyidikan TPPU kepada lembaga lainnya seper  kepada KPK dan Kejaksaan.

## b.  Wewenang Penyidikan dan Penuntutan Perkara TPPU
1)  Sejalan dengan asas lex certa , Pasal 74³⁴ hanya memberikan mandat penyidikan terhadap penyidik  ndak pidana asal, bukan mandat penuntutan dan berlaku baik terhadap KPK dan lembaga lainnya kecuali bagi kejaksaan. Pengecualian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 68 adalah secara substan f sebatas pada apa yang telah ditentukan di dalam UU TPPU 2010, bukan pada undang-undang lain.
2)  Kepala  PPATK³⁵  berpendapat  bahwa  penuntut  KPK  berwenang  melakukan penuntutan perkara TPPU berdasarkan UU TPPU 2010 dengan alasan bahwa penuntut  KPK  adalah  jaksa,  dan  berlaku  terhadapnya  prinsip  'satu  dan  dak terpisahkan' ( een en ondeelbar ) yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  (UU Kejaksaan).³⁶ Pendapat Kepala PPATK bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  (UU  KPK  2002),  yang  menegaskan  antara  lain  bahwa  penuntut  yang menjadi pegawai KPK diberhen kan sementara dari Instansi kejaksaan selama menjadi pegawai KPK. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU KPK 2002, yang  menegaskan  antara  lain  bahwa  penuntutan  dilaksanakan  berdasarkan perintah dan ber ndak untuk atas nama KPK. Kedua ketentuan UU KPK tersebut menegaskan  bahwa  penuntut  KPK  dak  ber ndak  untuk  dan  atas  nama Kejaksaan,  dan  mereka  dak  bertanggung  jawab  pada  Jaksa  Agung  kecuali hanya pada Pimpinan KPK, baik dalam perkara TPPU dan  ndak pidana korupsi. Konsekuensi logis dari kedua ketentuan UU KPK tersebut adalah penuntut KPK dak  berwenang  melakukan  penuntutan  perkara  TPPU.  Bukan  hanya
³⁴  Di bawah  tel Bagian Kedua, Penyidikan, Pasal 74 UU TPPU 2010: ”Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik ndak  pidana  asal  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara  dan  peraturan  perundang-undangan,  kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini”. Dalam Bagian Kedua tentang Penuntutan  dak secara khusus juga dirujuk penuntut KPK dan ketentuan Pasal 68 UU TPPU 2010  dak muta s mutandis menegaskan penuntut KPK memiliki wewenang penuntutan perkara TPPU.
³⁵  Kompas, Agustus 2013.
³⁶  Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan): ”Kejaksaan… adalah satu dan  dak terpisahkan”.

## Analisis Hukum Undang-Undang TPPU
wewenang penyidikan dan penuntutan perkara TPPU yang dimandatkan pada Kejaksaan,  akan  tetapi  juga  dalam  hal  pemblokiran  rekening  pengguna  jasa, tersangka atau terdakwa,³⁷ dan dalam hal permintaan kepada pelapor untuk memberikan  keterangan  mengenai  harta  kekayaan  dari  orang  yang  telah dilaporkan, tersangka, atau terdakwa.³⁸
3)  Perluasan wewenang penyidikan yang merupakan mandat ketentuan Pasal 74 patut dipersoalkan karena mandat tersebut  dak muta s mutandis mengubah ketentuan  mengenai  wewenang  yang  telah  di  atur  dalam  undang-undang kelembagaannya,  seper   UU  Kejaksaan  dan  UU  KPK.  Perubahan/perluasan wewenang  tersebut  seharusnya  dimasukkan  ke  dalam  Perubahan  UU organiknya  (UU  Kelembagaan)  dan  cukup  hanya  pada  UU  TPPU  2010  yang merupakan hukum pidana materil dari  ndak pidana pencucian uang. Contoh kasus  adalah  ke ka  dalam  UU  KPK  dimasukkan  ketentuan  tentang pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan hukum acaranya (Bab VII). Mahkamah Kons tusi menolak karena bertentangan dengan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  sehingga perlu  diatur  kembali  Pengadilan  Tipikor  dengan  undang-undang  yang  baru (Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi).³⁹  UU  TPPU  2010  hanya  boleh  mengatur  perluasan wewenang pada lembaga PPATK, bukan lembaga lainnya sekalipun berkaitan dengan kasus TPPU.
c.  Tentang Pembuk an Tindak Pidana Asal dan Pembuk an Terbalik
1)  Pasal  69  menegaskan  bahwa  ndak  pidana asal  dengan  dugaan  kuat  telah terjadi  TPPK,  dak  perlu  dibuk kan  (oleh  penuntut).  Ketentuan  ini  untuk menegaskan  bahwa  sasaran  UU  TPPU  2010  adalah  bukan  pada  perbuatan (kesalahan) terdakwa, melainkan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari atau terkait dengan  ndak pidana (asal). Pada UU TPPU 2010, harta kekayaan (diduga berasal dari  ndak pidana) merupakan subjek TPPU.
2)  Konsekuensi hukum bahwa harta kekayaan sebagai subjek TPPU. Terdapat  dua  masalah  pen ng  yang  perlu  didiskusikan,  yaitu: Pertama , pembuk an  terbalik  atas  harta  kekayaan  terdakwa  dak muta s  mutandis membuk kan  kesalahan  terdakwa  atas  perbuatannya  ( predicate oﬀence/crime ).  Hal  ini  disebabkan  pembuk an  terbalik  atas  harta  kekayaan
³⁷  Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU TPPU 2010.
³⁸  Pasal 75 ayat (5) UU TPPU 2010.
³⁹  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Pengadilan Tipikor): ”Pengadilan Tindak Pidana Korupsi…berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara: a.  ndak pidana korupsi, b.  ndak pidana pencucian uang yang  ndak pidana asalnya adalah  ndak pidana korupsi..”.
terdakwa  yang  diduga  berasal  atau  diperoleh  dari  ndak  pidana  bertujuan perampasan  aset  terdakwa  secara  keperdataan  ( in  rem  forfeiture atau civil- based  forfeiture );  terpisah  dan  berbeda  signiﬁkan  dengan  pembuk an kesalahan  terdakwa  atas  ndak  pidana  asal  yang  bertujuan  menemukan kesalahannya  dan  kemudian  merampas  asetnya  secara  kepidanaan  ( in personam  forfeiture  atau  criminal-based  forfeiture );⁴⁰ Kedua ,  kekaburan ( ambiguous ) ketentuan Pasal 69 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 karena di satu sisi  ndak pidana asal  dak wajib dibuk kan (penuntut) tetapi di sisi lain, terdakwa wajib membuk kan harta kekayaan (yang dimilikinya) dan bukan berasal dari atau terkait  ndak pidana (asal) yang hanya dipersangkakan ( probable cause principle ). Tidak ada penjelasan yang memadai mengenai  'pertentangan  substansi'  pasal-pasal  tersebut; Ke ga ,  ketentuan pembuk an  terbalik  eks  Pasal  77  dan  78  UU  TPPU  2010,  dalam  prak k Pengadilan  Tipikor⁴¹  telah  dipahami  keliru  oleh  majelis  hakim  dan  penuntut, yaitu  dengan  mengadopsi  konsep 'illicit  enrichment '  yaitu  pembuk an  harta kekayaan seorang pejabat publik atau penyelenggara negara yang dihubungkan dengan penghasilannya yang sah. Tidak ada kaitannya dengan  ndak pidana yang didakwakan kepadanya.⁴² Deﬁnisi illicit enrichment dalam Konvensi PBB An   Korupsi  2003  telah  termasuk  perbuatan  yang  dikriminalisasi  di  dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2010 dan sampai saat ini belum diundangkan; Keempat , merujuk pada ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010. Berdasarkan asas lex certa , kecuali ada penjelasan lain dalam  pasal  tersebut,  maka  harta  kekayaan  yang  wajib  dibuk kan  oleh terdakwa adalah harta kekayaan yang hanya terkait dengan  ndak pidana atau secara  nega f  dirumuskan  sebagai  harta  kekayaan  yang  bukan  berasal  dari ndak pidana. Ketentuan tersebut secara eksplisit mewajibkan penuntut untuk secara  selek f  menentukan  harta  kekayaan  terdakwa  yang  wajib  atau  dak wajib  dibuk kan  terdakwa.  Hal  ini  berar   bahwa  hanya  harta  kekayaan terdakwa  terkait  ndak  pidana  yang  dicantumkan  dalam  surat  dakwaan penuntut saja (aspek materil) yang wajib dibuk kan terdakwa, dan  dak pada harta  kekayaan  yang  dak  terkait  dan  dak  dituntut  dalam  surat  tuntutan penuntut.⁴³ Kelima ,  dalam  perkara  TPPU,  mengenai tempus dan locus serta
⁴⁰ Penjelasan lebih jauh lihat Romli Atmasasmita, Op.cit., hlm. 102-104.
⁴¹  Pemeriksaan  perkara  ndak  pidana  korupsi  dan  pencucian  uang  dalam  perkara  Wa  Ode  Nuhaya ,  Perkara Bahasyim, dan kemungkinan perkara DS dan LHI.
⁴²  Pasal 20 Konvensi PBB An  Korupsi 2003: “ Subject to its cons tu on and the fundamental principles of its legal system, each state party shall consider adop ng such legisla on and other measures as may be necessary to establish  as a criminal oﬀence,  when commi ed inten onally, illicit enrichment, that is, a signiﬁcant increase in the assets of a public oﬃcial that he or she cannot reasonably explain in rela on to his or her lawful income”.
⁴³ Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (2) huruf b merupakan tolak ukur surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai  ndak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu
rincian harta kekayaan terdakwa merupakan masalah krusial karena UU TPPU 2010  dak diatur secara khusus mengenai tempus delic harta kekayaan (bukan perbuatan)  yang  diduga  berasal  dari  ndak  pidana. Tempus  delic harta kekayaan  yang  diduga  berasal  dari  atau  terkait  ndak  pidana  dak muta s mutandis. Tempus delic perbuatan yang didakwakan karena harta kekayaan dimaksud  khusus  bagi  seorang  penyelenggara  negara  adalah  harta  kekayaan yang diperoleh sejak yang bersangkutan diangkat, selama, dan setelah berhen dari  jabatannya.⁴⁴  Tujuan  UU  TPPU  2010  adalah  pada  perampasan  harta kekayaan  terdakwa  yang  diduga  dari  atau  terkait  ndak  pidana  asal,  bukan untuk  tujuan  membuk kan  kesalahan  terdakwa.  Pembuk an  kesalahan terdakwa  dak muta s mutandis dan  dak sahnya perolehan harta kekayaan terdakwa yang  dak terkait  ndak pidana (asal).
3)  Pada prak k pemeriksaan di sidang pengadilan  pikor dalam perkara Bahasyim dan  Wa  Ode  Nurhaya ,  pengadilan  telah  memerintahkan  unruk  merampas harta  kekayaan  terdakwa  yang  dak  terkait  dengan  ndak  pidana  ( blind conﬁsca on ) dengan standar 'probable cause' dalam konsep ' illicit enrichment '. Prak k  pengadilan  tersebut  dapat  digolongkan  ke  dalam  ' miscarriage  of jus ce '⁴⁵ karena ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010  dak mewajibkan terdakwa  membuk kan  perolehan  harta  kekayaannya  dihubungkan  dengan penghasilannya yang sah, melainkan kaitan harta kekayaannya dengan  ndak pidana asalnya.
4)  Ketentuan Pasal 77 dan 78 jo. Pasal 69 UU TPPU seja nya telah mengadopsi secara  diam-diam  (terselubung)  sistem  perampasan  aset  keperdataan  ( civil based forfeiture-in rem forfeiture ) sedangkan  dak ada satupun ketentuan di dalam  UU  TPPU  2010  yang  menegaskan  hal  tersebut.  Bahkan  dalam  prak k pemeriksaan  perkara  TPPU,  proses  penyidikan  sampai  penuntutan menggunakan hukum acara pidana vide KUHAP (1981) sebagai payung hukum, yang  dak mengakui perampasan aset keperdataan kecuali secara kepidanaan.
5)  Sistem  hukum  Belanda  dan  Perancis  dak  mengakui  secara  eksplisit  sistem
dan tempat dilakukan  ndak pidana, jika  dak maka surat dakwaan batal demi hukum (ayat 3). Dalam perkara terdakwa (terpidana) Wa Ode Nurahaya  dan Bahasyim, harta kekayaan masing-masing terdakwa yang  dak ada kaitan dengan  ndak pidana yang didakwakan juga dituntut untuk dirampas oleh penuntut, dan majelis hakim  (secara  keliru)  telah  mengabulkan  tuntutan  penuntut  hanya  dengan  alasan  logika,  harta  kekayaan terdakwa  dak sesuai dengan proﬁl dan status terdakwa selaku penyelenggara negara. Alasan mana adalah bertentangan  dengan  asas  praduga  tak  bersalah  dan non-self  incrimina on, selain  juga  karena  kekeliruan pemahaman penuntut dan majelis hakim mengenai konsep pembuk an terbalik dalam kaitan harta kekayaan terdakwa terkait  ndak pidana dan konsep Illicit enrichment yang sama sekali  dak ada kaitan dengan  ndak pidana yang didakwakan.
⁴⁴  Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
⁴⁵ Miscarriage of jus ce, ”A grossly unfair outcome in a judicial proceeding, as when a defendant is convicted despite a lack of evidence on an essen al element of the crime”. Lihat Bryan Garner, Op.cit. , hlm. 449.
pembuk an  terbalik  ( reversal  of  burden  of  proof )  karena  masih  dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas non-self incrimina on , presump on of  innocence dan  melanggar privacy  rights se ap  orang.  UU  Australia,  yakni Proceeds of Crime Act 1987 yang telah diubah dan terakhir Tahun 2002,  dak mengakui  sistem  pembuk an  terbalik  dan  sebaliknya  telah  mengatur  secara ketat  langkah  hukum  perampasan  aset  hasil  ndak  pidana  sehingga memberikan kepas an hukum dan jaminan perlindungan hak asasi se ap orang atas kepemilikan harta kekayannya sekalipun ada dugaan kuat berasal dari atau diperoleh  dari  ndak  pidana.  Part  II Conﬁsca on dalam  UU  tersebut  hanya ditujukan terhadap harta kekayaan dalam kaitannya dengan tuntutan pidana ( in personam forfeiture ) baik atas kehadiran terdakwa maupun atas ke dakhadiran terdakwa atau terdakwa melarikan diri. UU Australia tentang Proceed of Crime , dak menganut perampasan atas dasar tuntutan perdata ( in rem forfeiture ). Bahkan untuk tujuan tersebut Jaksa wilayah ( Director of Public Prosecutor -DPP) harus  melalui  seleksi  ketat  oleh  hakim  pengadilan  sebelum  hakim memerintahkan perampasan harta kekayaan dimaksud.⁴⁶
6)  Ketentuan  pembuk an  terbalik  dicantumkan  dalam  konvensi  internasional⁴⁷ sesungguhnya berkaitan dengan karakter internasional dari masalah pencucian uang yang menyulitkan penuntutan untuk membuk kan hasil kejahatan telah melanggar ketentuan pidana negara asing. Hal ini sesuai dengan kesimpulan dra  report Informal Kelompok Ahli Uni Eropa dalam pencucian uang, “ it as in prac ce  almost  impossible  to  prove,  beyond  reasonable  doubt,  the  criminal origin of assets if these were owned by (legal) persons domiciled in oﬀshore centres”. ⁴⁸ Bunyi kalimat konvensi internasional/regional tersebut merupakan non-mandatory  obliga on bukan mandatory  obliga on sehingga  dak merupakan kewajiban/keharusan negara pihak untuk mengadopsi ketentuan
⁴⁶ Part II Ar le 14 para (1): ”where a person is  convicted of an indictable oﬀence, the DPP may, subject…apply to an appropriate court for one of the following orders: (a) a forfeiture order against property that is tainted property in respect of the oﬀence; (b) a pecuniary penalty order against the person in respect of beneﬁt derived by the person  from  the  commission  of  the  oﬀence ”.  Ketentuan  tersebut  membedakan  penger an  is lah tainted property dan pecuniary penalty . Penger an pertama adalah (a) harta kekayaan yang digunakan untuk, kaitan dengan  ndak pidana, dan (b) harta kekayaan hasil kejahatan. Penger an is lah kedua adalah keuntungan yang diperoleh terdakwa dari  ndak pidana.
⁴⁷  Konvensi PBB Tahun 1988, ketentuan Pasal 5 ayat (7), Conﬁsca on: “Each state party may consider ensuring that the  onus  of  proof  be  reversed  regarding  the  lawful  origin  of  alleged  proceeds  or  other  property  liable  to conﬁsca on, to the extent that such ac on is consistent with the principles of its domes c law and with the nature of the judicial and other proceeding” . Konvensi PBB An  Korupsi 2003, Pasal 31 ayat (8): “Freezing, Seizure and Conﬁsca on”: “State Par es may consider the possibility of requiring that an oﬀender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to conﬁsca on, to the extent such a requirement is consistent with fundamental principles of their domes c law and with the nature of judicial and other proceedings”. Tampak bahwa Konvensi PBB Tahun 2003 telah mengadopsi ketentuan yang sama dari Konvensi PBB Tahun 1988.
⁴⁸  Stessens , Op.cit ., hlm.  66-67.
pembuk an  terbalik  tersebut.  Jika  pembuk an  terbalik  akan  diadopsi,  maka ketentuan  tersebut  hanya  ditujukan  terhadap  kasus  harta  kekayaan  hasil kejahatan narko ka yang berasal dari negara lain.
7)  Stessens  telah  memberikan  pernyataan  bahwa  pembuk an  terbalik  hanya berhubungan dengan asal-usul hasil kejahatan dengan tujuan perampasan dan dak muta s  mutandis pembuk an  atas  kesalahan  terdakwa. Perampasan dilakukan  lazimnya  setelah  terdakwa  dinyatakan  bersalah.  Agar  perampasan aset dalam pembuk an pencucian uang lebih efek f, maka beberapa negara seper   Belanda  dan  Hongkong  telah  menerapkan propor onality  test yaitu par al reversal of the burden of proof. ⁴⁹ Penuntut dan terdakwa masing-masing diwajibkan  membuk kan  asal-usul  keabsahan  harta  kekayaan  yang  diduga berasal  dari  ndak  pidana.  Prak k  di  negara  tersebut  terbuk   dilaksanakan dalam pemeriksaan dengan indikasi TPPU di pengadilan di Indonesia. Prak k tersebut membuk kan bahwa ketentuan Pasal 69 UU TPPU 2010  dak memiliki makna apapun, bahkan merugikan kepen ngan hukum terdakwa karena dalam kenyataannya terdakwa wajib membuk kan harta kekayaannya bukan berasal dari  ndak pidana.
8)  Dua UU Federal Amerika Serikat yang mengatur TPPU yaitu 18 USC 1956 dan 18 USC 1957. Perbedaan dua UU Federal yaitu bahwa UU Federal 1956 melarang transaksi keuangan yang berasal dari kejahatan jika dilakukan dengan: (I)     sengaja untuk melakukan kejahatan;
(ii)   dengan sengaja menghindari membayar pajak dari mana hasil kejahatan berasal; juga
(iii)  jika  transaksi  dimaksud  direncanakan  untuk  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal,  lokasi,  sumber,  kepemilikan,  atau  melindungi  hasil kejahatan.  UU  Federal  1957  telah  memperluas    pertanggungjawaban pidana  dengan  meniadakan  unsur  'sengaja'  dan  UU  ini  sangat  liberal karena  dak mensyaratkan terdakwa untuk dapat dipidana bahwa dan dak perlu mengetahui bahwa barang/uang yang ia terima berasal dari kejahatan.⁵⁰
Ketentuan  18  USC  US  1957  telah  diadopsi ke  dalam  Pasal  5  UU  TPPU  2010 dengan  memasukkan  unsur  'patut  diduganya',  yang  diklaim  oleh  Stessens sebagai karakter norma yang sangat liberal dalam penegakan hukum terhadap TPPU. Amerika Serikat telah menggunakan dua standar dalam hal perampasan terhadap aset hasil kejahatan civil standard of proof yaitu probable cause dan criminal standard of proof , yaitu proof beyond reasonable doubt .
9)  Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 menggunakan dua standar ( mul ple standard ),
⁴⁹  Ibid. , hlm. 71. ⁵⁰  Ibid. , hlm. 99-100.
yaitu civil standard dan criminal standard untuk perkara TPPU di Indonesia. Penerapan dua standar tersebut bertentangan dengan pernyataan Stessens yang  telah  dikemukakan  di  atas  dan  dengan  maksud  dan  tujuan  awal penggunaan  metode  pembuk an  terbalik  yang  dianut  dalam  Konvensi  PBB 1988, Konvensi Uni Eropa 1990, dan Konvensi PBB 2003. Merujuk pada kalimat Konvensi PBB An  Narko ka dan Bahan Psikotropika 1988 sebagaimana telah diuraikan  di  atas,  maka  ketentuan  Pasal  77  dan  78  UU  TPPU  2010 bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah yang dianut dalam sistem kekuasaan kehakiman dan UUD 1945.
10)  Penerapan standar probable cause yang dianut dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 dilihat dari sudut asas legalitas hukum pembuk an, masih dipersoalkan karena asas tersebut selain mengenai larangan retroak f, juga menyaratkan undang-undang  harus  pas   dan  jelas  ( Bes mmtheitsgebot ).⁵¹  Standar probable  cause justru  mengenyampingkan foreseeability ,  bahwa  terdakwa harus mengetahui asal usul harta kekayaannya yang di duga berasal dari  ndak pidana.
11)  Di Belanda, Belgia, dan Hongkong, pembuk an tersebut dibebankan baik pada jaksa penuntut maupun terdakwa. Prinsip pembuk an balanced probability principle sebagaimana diterapkan di negara tersebut merupakan solusi hukum terbaik  saat  ini  di  dalam  implementasi  UU  TPPU  2010  sesuai  dengan  asas keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  negara  (untuk  menuntut)  dan terdakwa (untuk melakukan pembelaan).

## Da ar Pustaka
Bentham, J., The Principles of Morals and Legisla on , Prometheus Books, New York, 1998.
Cooter, R. dan Ulen, T., Law and Economy , Fourth Edi on , Addison Weasley, Boston,
2003.
Co erell, R., The Poli c of Jurisprudence , Oxford University Press, Oxford, 2003.
Fletcher, G. P., Basic Concept of Legal Thought, Oxford University Press,   Oxford,
1996.
Garner, B., Black's Law Dic onary: Second Pocket Edi on , West Publishing, Eeagan, 1966.
Posner, R. A., Economic Analysis of Law , Li le Brown and Company, Boston, 1992. Reuter,  P.  dan  Truman,  E.M., Chasing  Dirty  Money:  The  Fight  Against  Money Laundering, Ins tute  for Interna onal Economic, Massacussets, 2004.
Romli Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis , Prenada, Jakarta, 2010. Spur, S. J., Economic Founda ons of Law , Rotutledge, London, 2010. Stessens,  G., Money  Laundering : New  Interna onal  Law  Enforcement  Model ,
⁵¹  Ibid ., hlm. 127