Volume 1 Issue 01
January 2019
JALREV 1 (1) 2019
ISSN (Print): 2654-9266
ISSN (Online): xxxx-xxxx

## Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum
“The Legal Political Model On Indonesian Eradication Corruption In The Context Of Law Enforcement Institution Harmonization”
Mohamad Hidayat Muhtar 1
1 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung Jl. Tamansari No. 1, 20, 24,  Bandung. Email: Hidayatmuhtar21@gmail.com
Info Artikel

## Abstrak
Kata kunci:
Model; Politik Hukum; Penegak Hukum.
Cara mengutip (APA Citation Style) : Muhtar, H. Mohamad. (2019). “Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum”.
Jambura Law Review, JALREV 1 (1):
Korupsi  merupakan  suatu  kejahatan  luar  biasa  dimana  telah  begitu mengakar kuat di Indonesia. Hal ini dapat di buktian dengan jumlah uang hasil korupsi yang di sita oleh KPK sebesar Rp2 triliun. Gagasan Model Politik Hukum pemberantasan korupsi perlu dilakukan dalam rangka  Harmonisasi  Kelembagaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK),  Polri  dan  Kejaksaan.  Adapun  yang  menjadi  permasalahan dalam  penelitian  ini  adalah  1) Bagimana  Dasar  Urgensi  Konsep Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia.  2)  Bagaimana  Model Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia.  Metode  Penelitian  ini mengunakan  Penelitian  Hukum  Normatif menggunakan  studi  kasus normatif  berupa  produk  perilaku  hukum  dengan  mengunakan pendekatan  Perundang-Undangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Model  Politik  hukum  dalam  pemberantasan  korupsi  di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang lebih mengedepankan kepada  manfaat  hukum  dengan  cara  melakukan  penemuan  atau pembaharuan  hukum  sesuai  dengan  fenomena  sosial  dimasyarakat dan urgensi kebutuhan hukum dengan melakukan 3 pendekatan yaitu Subtansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum dimana adanya Harmonisasi  Kelembagaan  Antara  KPK,  Polri  dan  Kejaksaan  untuk efektifitas  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  dengan  pendekatan peraturan perundang-undangan.

## Article Info Abstract
Keywords: Model; Law political; Law Enforcement.
Cara  mengutip (APA Citation Style) : Muhtar, H. Mohamad. (2019). “ Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum”.
Jambura Law Review, JALREV 1 (1): Corruption is an extraordinary violation where it has deeply rooted in  Indonesia.  This  matter  can  be  proved  with  amount  of  money from corruption which is confiscated by KPK amounting 2 Trillion Rupiah.  The  idea  of  legal  political  model,  the  eradication  of corruption  needs  to  be  carried  out  in  order  to  Institutional harmonization  of  KPK,  national  police  and  attorney.  As  for  the problem  in  this  research  is  1)  How  is  the  urgency  basic  of  the concept  of  eradicating  corruption  in  Indonesia,  2)  How  is  the eradication model of corruption in Indonesia. This research method uses Normative Law Research to use the case of normative study in the form of product legal behaviour by using Statute Approach. This research  shows  that  the  legal  political  model  in  eradication  of corruption in Indonesia is an approach which puts forward more to the legal benefit by doing discovery or renewal law in accordance with  the  social  phenomenon  in  society  and  the  urgency  of  legal needs  by  doing  3  approaches  namely  legal  substance,  legal structure  and  legal  culture  where  is  a  place  of  the  institutional harmonization  between  KPK,  National  Police  and  Attorney  to effectiveness  of  eradication  of  corruption  in  Indonesia  with legislation approach.
© 201 9 –Muhtar, M.,H. Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Latar Belakang
Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan secara pasang surut di tengah  dominasi  kekuatan  kepentingan  politik  dan  kekuasaan. 1 Salah  satu  agenda perjuangan reformasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah penghapusan praktek- praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), tuntutan pemberantasan KKN ini semakin gencar  sejak  turunnya  Soeharto  dari  kursi  Presiden.  Berbagai  tuntutan  baik  dari mahasiswa  maupun  gerakan  pro  reformasi  lainnya  menghendaki  agar  mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya segera diperiksa dan diadili karena diduga telah melakukan praktek KKN selama dia berkuasa.
Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung  tinggi  transparansi,  akuntabilitas,  dan  integritas,  serta  keamanan  dan stabilitas bangsa Indonesia. 2 Demokrasi sendiri yang telah kita anggap selesai pasca Reformasi tahun 1998 menjadi tidak berarti ketika korupsi masih mengurita di bumi Indonesia dihampir setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Persoalan korupsi di Indonesia (kolusi dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi) merupakan  salah  satu  persoalan  yang  sangat  rumit.  Hampir  semua  lini  kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Sikap galak aparat penegak hukum tidak cukup kuat untuk  menahan  laju  korupsi.  Korupsi  seolah-olah  telah  menjadi  budaya,  selain  itu keraguan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi, menambah persoalan bagi aparat penegak hukum. 3
Korupsi di Indonesia sendiri menjadi demikian parah akibat buruknya moralitas para pejabat  di  Indonesia.  Dalam  hal  moral  sendiri  (Immanuel  Kant  1724-1802) mengatakan bahwa:
1 Ria Casmi Arrsa, Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen Kpk , Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014, hlm. 1.
2 Cindy  Rizka  Tirzani  Koesoemo, Eksistensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (kpk)  dalam  penanganan Penyidikan dan penuntutan tindak Pidana korupsi , Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, hlm. 1
3 Edi  Setiadi, Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Kasus-Kasus  Korupsi  Dalam  Menciptakan  Clean Government , Jurnal Mimbar No. 4 Th.XVI Okt. – Des. 2000 – 305, hlm. 1
“Setinggi-tinggi bintang di langit masih tinggi moralitas di dada manusia”.
Kalimat di atas merupakan kata mutiara yang tertulis di batu nisan makam Immanuel Kant.  Kant  adalah  salah  satu  dari  sedikit  filsuf  (ilmuwan)  yang  yang  intens membicarakan  masalah  moral  di  tengah-tengah  euforia  pengagungan  akal  di  jaman modern.  Menurut  Kant  kelebihan  dan  keunggulan  manusia  dibandingkan  dengan makhluk  lain  adalah  pada  moralnya.  Pada  morallah  manusia  menemukan  hakekat kemanusiaannya. 4
Berbicara  mengenai  moral  pasti  tidak  terlepas  dari  etika  dalam  hal  ini  Andersen mengatakan bahwa: 5
“Etika  adalah  sebuah  situasi  yang  mempelajari  nilai  dan  landasan  bagi penerapannya. Hal ini pantas atau tidak pantas, baik atau buruk. Sebuah etika tidak akan lagi mempersoalkan kondisi manusia tetapi sudah pada bagaimana seharusnya manusia bertidak  namun kemudian  kita tidak  dapat mengatakan bahwa sebuah etika akan menyelesaikan persoalan praktis. Sebuah etika tidak mengatakan pada seseorang apa yang harus dilakukannya pada situasi tertentu. Teori  etika  akan  membantu  menusia  untuk  memutuskan  apa  yang  harus  ia lakukan.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  fungsi  praktis  etika  adalah memberikan pertimbangan dalam perilaku”
Tindak  pidana  korupsi  sendiri  pada  hakekatnya  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa ( extraordinary crime ). Oleh karena itu dalam penanganannya pun juga menggunakan cara-cara yang luar biasa. Upaya pemberantasan korupsi sendiri telah dilakukan sejak presiden  pertama,  apalagi  pada  masa  pasca  reformasi tahun  1998  yang  demikian gencarnya masyarakat terutama mahasiswa yang melakukan demonstrasi anti korupsi dan menginginkan agar pejabat bahkan presiden yang diduga terindikasi korupsi agar segera di  adili.  Hal ini  dilakukan sebagai rasa  ketidakpuasaan masyarakat terhadap orde baru dimana KKN tidak lagi dilakukan secara sembuyi-sembunyi tetapi terang- terangan begitu komplex permasalahan korupsi menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda terpenting dalam reformasi tahun 1998.
Inge  Amundsen  sendiri  mengatakan  bentuk-bentuk  korupsi  diantaranya  adalah tindakan penyuapan (bribery), penipuan atau penggelapan (embezzlement and fraud),
4 Sri  Rahayu  Wilujeng,  dalam  artikel,  “ FILSAFAT,  ETIKA  DAN  ILMU:    Upaya Memahami  Hakikat  Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan ”, Universitas Diponegoro, hlm. 1
5 Suaedi, Pengatar Filsafar Ilmu , IPB Press, Bogor, 2016, hlm. 110.
dan  pemerasan;  lintah  darat (extortion) . 6 Menurut  laporan  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2017 uang Negara yang berhasil diselamatkan berjumlah Rp2 triliun. 7 Berdasarkan penjelasan diatas besarnya uang yang berhasil diselamatkan pada  tahun  2017  mengindikasikan  bahwa  budaya  korupsi  di  Indonesia  belum sepenuhnya hilang sebagaimana semangat reformasi tahun 1998 atas dasar itu dalam penanganan kasus korupsi perlu dilakukan pendekatan yang berbeda karena dalam pemberantasan korupsi KPK sering dihadapkan pada permasalahan kepentingan antar lembaga karena para  tersangka merupakan orang-orang yang memiliki jabatan  dan pengaruh yang besar.
Kepentingan Kelembangan yang dimaksud adalah adanya persaingan secara implisit antara  KPK,  Polri  dan  Kejaksaan  dalam  penanganan  kasus  korupsi.  Kita  ketahui bersama KPK sendiri dalam penanganan kasus korupsi ikut melibatkan pihak polri dan kejaksaan  akan  tetapi  dari  beberapa  kasus  seperti  simulator  SIM  dan  kasus  budi gunawan serta beberapa kasus lainya mengindikasikan terjadi perpecahan internal di kubu KPK yang terdiri dari kejaksaan dan kepolisian hal ini disebabkan masih kuatnya kencintaanya  berlebihan  terhadap  lembaga  asal  akibatnya  ketika  kasus  korupsi melibatkan  kelembagaan  yang  dimaksud  cenderung  mengakibatkan  penanganan kasus cenderung banyak di intervensi atau tarik ulur dalam penanganan ya oleh karena itu perlu adanya harmonisasi kelembagaan  antara KPK , Polri dan  kejaksaan dalam efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Korupsi sendiri seperti telah dijelaskan diatas telah begitu mengurita di Indonesia oleh sebab itu perlu adanya terobosan hukum dalam arti hukum harus responsive dalam hal ini Nonet dan Selznick mengatakan: 8
“… Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules  and  policies…  a  more  flexible  interpretation  that  sees  rules  as  bound  to
6 Bandingkan, Andvig, J. C., fjeldstad. dkk., Research on Corruption; APolicy Oriented Survey, Oslo:  Chr. Michelsen Institute & Norwegian Institute of International Affairs, 2000
7 Lihat, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42495963 , Di akses hari Jumat Tanggal 11 Januari 2019, Pukul, 16.00. WIB
8 Bandingkan, Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Tanggapanive Law , London: Harper and Row Publisher, 1978, hlm. 2
specific problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection ”
(…Ciri  khas  dari  hukum  responsif    adalah  pencarian  nilai-nilai  yang  implisit dalam  peraturan  dan  kebijakan…  interpretasi  yang  lebih  fleksifel  melihat aturan sebagai ikatan pada masalah dan konteks tertentu dan berusaha untuk mengidentifikasi nilai-nilai dalam menopang perlindungan prosedural)
Berdasarkan  hal  itu  perlu  adanya  pembaharuan  hukum  tentang  pemberantasan korupsi dengan pendekatan politik hukum. Politik hukum pada dasarnya merupakan arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya  dapat  berupa  pembuatan  hukum  baru  dan  penggantian  hukum  lama. Urgensi politik hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, paling tidak melingkupi  dua  hal  yaitu  sebagai  alasan  mengapa  diperlukan  pembentukan  suatu peraturan  perundang-undangan  dan  untuk  menentukan  apa  yang  hendak diterjemahkan  ke  dalam  kalimat  hukum  dan  menjadi  perumusan  pasal.  Dua  hal  ini penting  karena  keberadaan  peratuan  perundang-undangan  dan  perumusan  pasal merupakan „jembatan‟ antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. 9
Pendapat Mahfud M.D tentang politik pada hakekatnya menjadikan hukum mencapai tujuan Negara artinya dari semua instrument hukum harus berdasarkan pada tujuan Negara 10 oleh  karena  itu  dalam  politik  hukum  sebuah  penemuan  hukum  dan pembuatan hukum baru yang sesuai dengan tujuan Negara merupakan sebuah nilai yang wajib untuk dilaksanakan demi tercapainya supermasi dan keadilaan hukum.
9 Moh. Mahfud M.D., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5.
10 Dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, dinyatakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk:
1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; serta
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  yang  telah  diupayakan  untuk memberantas korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  sampai  saat  ini  tidak  lagi  mampu  dan  efektif  untuk diberlakukan  dalam  memberantas  korupsi.  Lahirnya  berbagai  undang-undang  yang mengatur  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  pada  prakteknya dipengaruhi oleh kondisi politik pada saat undang-undang itu lahir. Fungsi dan peran hukum  sangat  dipengaruhi  dan  diintervensi  oleh  kekuatan  politik,  karena  pada prakteknya  hukum  lahir  sebagai  refleksi  dari  konfigurasi  politik  yang melatarbelakanginya dengan kata lain politik sangat menentukan bekerjanya hukum. Politik  hukum  itu  sendiri  menurut  Mahfud  MD  adalah legal  policy atau  garis (kebijakan)  resmi  tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan  baik  dengan  pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara

## 2.  Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah yaitu:
1. Bagimana Dasar Urgensi Konsep Pemberantasan Korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Harmonisasi Kelembagaan KPK, Polri Dan Kejaksaan?

## 3. Metodologi
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.  Bahan  hukum  yang  ada  dikaji  dan  dianalisa  melalui  studi  kepustakaan  untuk selanjutnya  ditarik  kesimpulannya.  Pendekatan  yang  dilakukan  adalah  dengan pendekatan  perundang-undangan.  Analisis  bahan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan Teknik analisis Hermeneutika Hukum

## 4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Dasar Urgensi Konsep Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Proses hukum adalah salah satu pilihan yang tepat dalam menyelesaikan kasus korupsi sebagi perwujudan konsep negara  hukum  yang dimandatkan oleh konstitusi. Perihal ini memperlihatkan munculnya beberapa indikasi yang membawa harapan terjadinya
perbaikan upaya penegakan hukum seperti: Pertama , terlihat adanya kecenderungan instansi penegak hukum untuk lebih responsif dan adanya kesediaan aparat penegak hukum untuk membangun kerjasama yang lebih kuat dengan aktor pendorong. Kedua , meski  tidak  terjadi  pada  semua  kasus,  namun  secara  umum  dimana  terdapat sekelompok  aktor  pendorong  yang  kuat  maka  akan  ditemui  proses  hukum  yang cenderung berjalan dengan lebih transparan dan relatif lebih cepat. 11
Berpangkal dari gambaran umum diatas maka  keberadaan KPK RI sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi baik dari sisi pencegahan maupun penindakan merupakan kebutuhan penting dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bersih dari kejahatan korupsi. Namun demikian di tengah tingginya tingkat korupsi di Indonesia belum  diimbangi  dengan  ketersediaan  tenaga  penyidik  dan  penuntut  umum. Hambatan inilah yang pada akhirnya  menjadikan kinerja pemberantasan  korupsi di Indonesia  berjalan  secara  lambat.  Hal  ini  tidak  bisa  di  pungkiri  mengingat  bahwa ketersediaan tenaga penyidik dan penuntut umum di KPK RI jumlahnya terbatas.
Hambatan  personalia  KPK  RI  dari  sisi  kualitas  maupun  kuantitas  juga  mendapat sorotan  tajam  dari  dunia  akademik  terkait  dengan  konstruksi  hukum  pengadaan personel independen KPK baik tenaga penyelidik, penyidik maupun penuntut umum. Menurut Hibnu Nugroho 12 mengutarakan bahwa selama ini dalam sistem penyidikan tipikor di Indonesia, lembaga penyidik tindak pidana korupsi yang ada yaitu penyidik Kepolisian,  penyidik  Kejaksaan  dan  penyidik  KPK  memiliki  sistem  tersendiri  yang diatur dalam undang-undang terpisah-pisah.
Berpangkal dari gambaran diatas adanya penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan dan Penyidik  KPK  yang  mempunyai  aturan  atau  norma  yang  terpisah  rawan  untuk menimbulkan egosektoral dan adanya kecintain yang berlebihan terhadap lembaganya yang bermuara pada indenpendensi dan objektifitas penyidak dalam menangani kasus yang berkaitan dengan lembaga asal.
11 Taufik  Rinaldi,  dkk, Memerangi  Korupsi  Di  Indonesia  Yang  Terdesentralisasi  Studi  Kasus  Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah , (Jakarta: Justice for The Poor Project World Bank 2007) hlm 7.
12 Hibnu  Nugroho, Membangun  Model  Alternatif  Untuk  Integralisasi  Penyidik  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia , (Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011) hlm 75
Pendapat  penulis  diatas  selaras  dengan  pendapat  Nugroho  menyatakan      bahwa Korupsi  akan  terus  terjadi  selama  pemberantasan  terhadap  korupsi  masih  bersifat sektoral dan egosentrisme kelembagaan masih tinggi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.  Terkotak-kotaknya  lembaga  penyidikan  tipikor  menciptakan  kecenderungan instansi  sentris  atau  fragmentasi.  Sehingga  mempengaruhi  jalannya  proses penanganan perkara dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian kepada Jaksa  Penuntut  Umum.  Belum  adanya  keintegraliasasian  dan  keselarasan  ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan yang menjadi landasan kode etik profesi, menyebabkan output yang ada tidak berbentuk suatu keselarasan hasil penyidikan tindak pidana korupsi. 13
4.2. Model  Politik  Hukum  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia  dalam Harmonisasi  Kelembagaan  melalui  pendekatan  Subtansi,  Struktur  dan Kultur  hukum
1) Subtansi Hukum
No Peraturan
Hukum Pasal Analisis 1. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
Pasal  ini  pada  prinsipnya  memberikan sebuah  pengertian  bahwa  seluruh masyarakat  Indonesia  tanpa  terkecuali sama  kedudukan  di  depan  hukum  lebih dari  itu  hukum  KPK  mempunyai kewenangan penuh dalam pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. 2. KUHAP. Pasal 284 ayat 2, Dalam waktu dua tahun setelah Pasal  ini  memberikan  peluang  untuk  di revisi  mengenai  gagasan  penyelidikan,
Undang-undang  ini  di undangkan, maka terhadap semua perkara  di  berlakukan ketentuan undang- undang  ini,  dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut undang- undang tertentu, sampai  ada  perubahan dan/  atau  dinyatakan tidak berlaku lagi penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap kejahatan  korupsi  yang  telah  diatur dalam Undang-Undang tersendiri. 3. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 7 1) Hubungan  antar-
Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati
norma-norma Kelembagaan,
kesopanan, kesusilaan, dan etika yang  berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2) Hubungan antar Penyelenggara
Pasal  ini  sebagai  jembatan  sebuah kerjasama  yang  berintegritas  dan objektif antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK  dalam  pemberantasan  korupsi  di Indonesia. Dimana dalam hal penanganan tindak pidana korupsi harus berlandaskan  pada  prinsip  dan  norma kelembagaan.  Berbicara  kelembagaan sendiri  KPK,  Polri  dan  Kejaksaan merupakan  lembaga  penegak  hukum yang tetap menjunjung tinggi supermasi hukum tanpa terkecuali.
Negara sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat  (1)  berpegang teguh  pada  asas- asas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 4. Undang-Undang
Nomor 31 Tahun
1999 tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
Ketentuan  ini  memberikan  peluang untuk  melakukan  pembaharuan  yuridis terhadap  personel  KPK  karena  kita ketahui  bahwa  KPK  tidak  bekerja sendirian  tetapi di bantu oleh Polri  dan Kejaksaan sebenarnya hal ini merupakan hal  positif  karena  3  lembaga  ini bekerjasama  dalam  pemberantasan korupsi  akan  tetapi  yang  akan  menjadi permasalahan adalah ketika egosektoral dan  fanatisme  berlebihan  terhadap lembaga  membuat  penyidik  tidak objektif  misalnya  penghilangan  atau pengerusakan alat bukti. Oleh karena itu pembaharuan  yang  dimaksud  disini semata-mata agar personel KPK,
Kejaksaan,  dan  Polri  adalah  individu
yang  berkualitas,  berintegritas  dan mempunyai  semangat  serta  marwah pemberantasan korupsi.
5.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Komisi Pemberantasan
Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Pasal 4 Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Ketentuan  ini  memberikan  peluang untuk  melakukan  konstruksi  secara yuridis  terhadap  keberadaan  personel KPK yang independen mengingat bahwa Pelemahan  KPK  bisa  terjadi  melalui undang-undang,  intervensi  politik  dan tekanan dari legislative maupun eksekutif.  Selain  itu,  KPK  juga  rentan terhadap  penghinataan  dari  dalam  KPK karena  KPK  sendiri  di  isi  oleh  pihak Kepolisian  dan  Kejaksaan  yang  merasa institusinya  menjadi  incaran  radar  KPK seperi  beberapa  kasus  yang  pernah terjadi misalnya kasus Simulator SIM dan kasus Budi Gunawan. Walaupun mungkin penghianatan dapat di minimalisir  dengan  seleksi  yang  ketat akan  tetapi  yang  tidak  dapat  dicegah adalah  loyalitas  ganda.  Apalagi  mereka hanya  bertugas  sementara  di  KPK  dan akan kembali ke institusi awal. Terhadap kemungkinan  ini,  harus  disiapkan penyidik  dan  penuntut  independen. Semua lembaga pemberantasan  korupsi di negara lain juga menuju ke sana, yaitu independensi penyidik ataupun penuntut umum
6. Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 Melalui Undang-Undang No. 7/2006, Pemerintah Indonesia meratifikasi
United Nations Convention Against
Corruption , UNCAC (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
Korupsi -2003). Otomatis, Indonesia wajib mengimplementasikan ketentuan UNCAC secara penuh. Tahun 2010, Pertemuan yang me- review
Implementasi ketentuan UNCAC bagi Indonesia dilakukan oleh Inggris dan Uzbekistan. Hasilnya,32 rekomendasi ketentuan UNCAC diharapkan dapat dilakukan di Indonesia. Dari 32 rekomendasi, terdapat 25 rekomendasi terkait yang perlu dilakukan penyesuaian regulasi yang telah diatur ( existing regulation ), yaitu diantaranya: a. 9 rekomendasi tentang kriminalisasi tindak pidana korupsi;
b. rekomendasi  mengenai  sistem pemidanaan dalam KUHAP;
c. 1 rekomendasi mengenai perampasan aset; d. 2 rekomendasi mengenai ekstradisi;
e. 9 rekomendasi mengenai bantuan timbal balik masalah pidana;
f. 2  rekomendasi  terkait  peraturan lainnya.

## 2) Struktur Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu struktur hukum  yang  menurut  hemat  penulis  sebagai  salah  satu  produk  terbaik    pasca  era transisi  yang  sampai  saat  ini  masih  eksis.  Salah  produk  terbaik  ini  terlihat  dari besarnya tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga ini sebagaimana dapat dilihat dalam pasal-pasal di bawah ini :
Pasal 6:
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
14 Ria Casmi Arrsa , Op. cit , hlm. 6.
Saat ini,  Indonesia sudah melaksanakan 13  dari  25  rekomendasi  di  atas  yang terakomodasi  ke  dalam  berbagai rancangan undang-undang. 14
Berdasarkan  hal  itu  perlu  adanya intensitas  pengkajian  Indonesia  untuk mengakomodir  12  rekomendasi  yang belum  di  penuhi  walaupun  memang secara  umum  alasan  indonesia  belum mengakomodir ratifikasi karena perbedaan  sistem  hukum  dan  untuk menjaga  kedaulatan  negara  akan  tetapi dengan  urgensi  mengakomodir  12 rekomendasi  yang  belum  terpenuhi pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan  kebijakanya  demi efektifnya  pemberantasan  korupsi  di Indonesia.
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

## Pasal 7
Dalam  melakukan  tugas  koordinasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
a. Mengkoordinasikan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  tindak  pidana korupsi;
b. Menetapkan  sistem  pelaporan  dalam  kegiatan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi;
c. meminta  informasi  tentang  kegiatan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi kepada instansi yang terkait;
d. Melaksanakan  dengar  pendapat  atau  pertemuan  dengan  instansi  yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
e. Meminta Laporan instansi terkiat mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan  peraturan  diatas  jelas  KPK  mempunyai  kewenangan  yang  luas dibandingkan  lembaga  lain  yang  menjadikan  pemberantasan  korupsi  menjadi  lebih efektif. Melihat kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi seperti diuraikan di atas terlihat  bahwa  lembaga  ini  memiliki  independensi  yang  lebih  dibanding  dengan kepolisian  dan  kejaksaan.  Padahal  lembaga  ini  kewenangannya  mencakup kewenangan  yang  dimiliki  oleh  kepolisian  dan  kejaksaan  yaitu  berwenang  untuk melakukan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  dalam  tindak  pidana  korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan relative kurang independen dalam melaksanakan tugasnya karena kedua lembaga ini berada dalam struktur kekuasaan eksekutif, oleh karena itu kedua  lembaga  ini  akan  mengalami  suatu  konflik  antara  fungsi  dan  tugas  yudisial dengan kepentingan politik, yaitu pada saat melaksanakan fungsi dan tugas penegakan hukum berhadapan dengan adanya perintah dari pihak eksekutif yang bertentangan dengan fungsi dan tugasnya tersebut.
Secara  teoritis  keberadaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang ( Legislatively entrusted power ).  Pembentukan  Lembaga  ini  di  era  transisi  pada  prinsipnya  akibat  ketidak percayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  konvensional  yang  ada  seperti  kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam  salah  satu  konsideran  dibentuknya  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang  menangani  perkara  tindak  pidana  korupsi  belum  berfungsi  secara  efektif  dan efisien  dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Oleh  karena  itu  dapat  diartikan eksistensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  kontek  penegakan  hukum  tindak pidana korupsi bersifat transisi saja dan akan berfungsi sebagai trigger mechanism bagi lembaga  konvensional  untuk  berbenah  diri  menghadapi  tuntutan  reformasi.  Ketika lembaga konvensional yang ada telah berhasil melakukan pembenahan secara internal dan  mulai  mendapatkan  kepercayaan  kembali  oleh  masyarakat  sebaiknya  Komisi Pemberantasan  Korupsi  diberhentikan,  namun  sebaliknya  apabila  Lembaga konvensional tersebut tidak mampu memperbaiki kinerjanya dalam pemberantasan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap dipertahankan. 15
Lahirnya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  apabila  dilihat  dari  sudut  desain kelembagaan  masuk  dalam  kerangka  “ proportional  model ”  yaitu  merupakan  desain kelembagaan  yang  bertumpu  pada  prinsip  pemencaran  kekuasaan,  karena  sesuai dengan  salah  satu  konsideran  di  atas  pertimbangan  dibentuknya  Komisi Pemberantasan  Korupsi  adalah  karena  tidak  efektifnya  lembaga  penegak  hukum konvensional  yang  ada.  Pada  masa  rezim  orde  baru  berkuasa  mekanisme  kerja lembaga penegak hukum konvensional tersebut tidak lepas dari kontrol eksekutif dan pada  masa  transisi  ini  eksistensi  lembaga  konvensional  penegak  hukum  tersebut mengalami  krisis  legitimasi. 16 Disafeksi  hukum  di  masa  orde  baru  menjadikan kepercayaan  masyarakat  terhadap  Kejaksaan  dan  Kepolisian  mengalami  degradasi
15 Tri Andrisman, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ,  Studi Penegakan Dan Pengembangan Hukum, hlm. 5.
16 George Junus Aditjondro, Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru, dalam Mencari Uang Rakyat  Kajian Korupsi di Indonesia . Buku I. Yayasan Aksara. Yogyakarta, 2002. Hlm. 35.
oleh  karena  itu  KPK  sebagai  salah  satu  buah  reformasi  diharapkan  dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terutama dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kedudukan KPK yang kuat untuk memberantas korupsi bukan hanya di dukung akan tetapi ada beberapa pihak yang mempertanyakan kedudukan KPK tugas, wewenang, dan kewajiban yang dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang membuat komisi ini terkesan menyerupai  sebuah superbody .  Sebagai  organ  kenegaraan  yang  namanya  tidak tercantum  dalam  UUD  Negara  RI  Tahun  1945,  KPK  dianggap  oleh  sebagian  pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. dengan mempersoalkan eksistensi KPK dengan menghadapkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 20 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  dengan  pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  tentang  negara  hukum.  Mereka berpendapat bahwa ketiga pasal Undang-undang KPK tersebut bertentangan dengan kosep negara di dalam UUD 1945 yang telah menetapkan delapan organ negara yang mempunyai  kedudukan  yang  sama  atau  sederajat  yang  secara  langsung  mendapat fungsi konstitusional dari UUD 1945 yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY. 17
Ada  tiga  prinsip  yang  dapat  dipergunakan  untuk  menjelaskan  soal  eksistensi  KPK. Pertama , dalil yang berbunyi salus populi supreme lex, yang berarti keselamatan rakyat (bangsa dan negara) adalah hukum yang tertinggi. Jika keselamatan rakyat,  bangsa, dan negara sudah terancam kerana keadaan yang luar biasa maka tindakan apapun yang sifatnya darurat atau khusus dapat dilakukan untuk menyelamatkan. Dalam hal ini, kehadiran KPK dipandang sabagai keadaan darurat untuk menyelesaikan korupsi yang sudah luar biasa. Kedua , di dalam hukum dikenal adanya hukum yang bersifat umum (lex generalis) dan bersifat khusus ( lex spescialis ). 18 Ketiga , pembuat UU (badan legislatif) dapat mengatur lagi lanjutan sistem ketatanegaraan yang tidak atau belum dimuat di dalam UUD sejauh tidak melanggar asas-asas dan restriksi yang jelas-jelas dimuat di dalam UUD itu sendiri. Dalam kaitan ini, dipandang bahwa kehadiran KPK
17 Lihat Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm.33
18 . Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Poitik dan Anggaran Kehidupan Ketatanegaraan , (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),  hlm. 197.
merupakan  perwujudan  dari  hak  legislasi  DPR  dan  pemerintah  setelah  melihat kenyataan yang menuntut perlunya itu. 19
Sulit menerima argumen bahwa keberadaan KPK yang diluar kekuasaan kehakiman dianggap mengacaukan sistem ketatanegaraan, mengingat selama ini Kejaksaan dan Kepolisian  pun  berada  di  luar  kekuasaan  kehakiman,  oleh  karena  Undang-undang telah  mengatur  hak  yang  tak  dilarang  atau  disuruh  tersebut  maka  keberadaan  KPK sama  sekali  tak  menimbulkan  persoalan  dalam  sistem  ketatanegaraan.  Tentang persoalan menimbulkan abuse of power . 20
KPK  sabagai  lembaga  pemberantas  korupsi  yang  diberikan  kewenangan  yang  kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis didalam sistem yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945. KPK juga tidak mengambil alih kewenangan dari pembuat undang-udang sebagai bagian dari upaya melaksanakan perintah UUD 1945 di bidang penegakan hukum, peradilan, kekuasaan kehakiman.
KPK dibentuk sebagai lembaga negara bantu kerena adanya isi insidentil menyangkut korupsi  di  Indonesia  pasca  era  Orde  Baru.  KPK  merupakan  aplikasi  bentuk  politik hukum yang  diberikan  kewenangan oleh UUD 1945 kepada badan legislatif  sebagai pembuat Undang-undang. 21

## 3) Budaya Hukum
Pembicaraan  mengenai  suatu  penegakan  hukum  selalu  berkaitan  dengan  elemen- elemen dari sistem hukum yakni substansi hukum (aturan), struktur hukum (penegak hukum)  dan  budaya  hukum  (masyarakat).  Dalam  menganalisis  permasalahan mengenai  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  Elwi  Danil,  memandang  bahwa persoalan korupsi di Indonesia tidaklah terletak ketiadaan atau kekurangan perangkat
19 Roy Saphely, Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Implikasinya Terhadap  Kewenangan  Kejaksaan  Dan  Kepolisian  Republik  Indonesia ,  (Bagian  Hukum  Dinas  PUPR  Kab. Bandung), hlm. 9.
20 Philipus  M.  Hadjon  dkk., Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia  (Introduction  to  The  Indonesian Administrative Law , cetakan ke-10, 2008), hal. 277.
21 Firmansyah  Arifin  dkk., Lembaga  Negara  dan  Sengketa  Kewenangan  Antarlembaga  Negara ,  (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005), hlm. 105.
substantif dan struktural, melainkan terletak pada aspek budaya hukum yang ternyata belum mampu dikembangkan dan dibina dengan baik. Oleh sebab itu, dalam konteks penegakan  supremasi  hukum,  pembangunan  budaya  hukum  harus  lebih diperhatikan. 22
Budaya hukum sendiri sebenarya sebagai penentu dari berjalananya hukum dengan baik karena budaya hukum lebih melihat hukum dalam perspektif berjalananya hukum artinya  individu  atau  lembaga  yang  menjalankanya.  Ketika  budaya  hukum  telah terbangun dengan baik pastinya ketika berbicara tentang subtansi dan struktur hukum akan  tercapai  sesuatu  yang  ideal  karena  dalam  pembentukan  murni  atas  dasar supermasi hukum bukan supermasi kepentingan.
Disebelah  bumi  maupun  pelaku  korupsi  adalah  orang-orang  terdidik  dan  relatif memiliki  jabatan  (birokrasi),  pada  asasnya  setiap  korupsi  di  birokrasi  mana  saja sifatnya sama, yakni pemanfaatan jabatan oleh oknum pejabat untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, dalam hal mana perbuatan tersebut menyimpang dari bunyi sumpah jabatan dan hukum yang berlaku. Ditinjau dari segi keuangan yang di rugikan,  korupsi  ini  pada  galibnya  ada  dua;  merugikan  keuangan  Negara  dan merugikan keuangan masyarakat dalam kategori individual. 23
Koesno Adi dalam bukunya yang berjudul merinci beberapa faktor budaya hukum yang melemahkan penegakan hukum terhadap koruptor, yakni: 24
a. Sikap masyarakat yang menganggap kasus korupsi sebagai angin lalu dan masa bodoh  terhadap  prosesi  penegakan  hukum.  Korupsi  dipandang  sebagai penyakit kronis yang sulit disembuhkan, atau bahkan dapat dikatakan bahwa menjadi  suatu  system  yang  menyatu  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan negara dan bahkan pemerintahan justru akan hancur jika hukum benar-benar ditegakkan. Pola perilaku tersebut disebab karena pandangan masyarakat yang
22 Elwi  Danil, Korupsi  :  Konsep,  Tindak  Pidana  dan  Pemberantasannya ,  (RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2014), hal. 272.
23 Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum , (PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007), hal. 26.
24 Koesno Adi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Perspektif, ( Setara Press, Malang, 2014),  hal. 61-62.
sudah  mempercayai  bahwa  penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  tidak sepenuhnya  dilakukan  secara  konsisten  (selalu  ada  permakluman  dan kompromi). Penegakan hukum dipandang hanya sebagai formalitas.
b. Kuatnya budaya sungkan, ewuh pakewuh, rakyat dipandang sebagai orang kecil ( kawulo  alit,  wong  cilik )  yang  tidak  memiliki  kekuatan  apa-apa  ketika berhadapan  dengan  kekuasaan.  Masyarakat  memiliki  rasa  sungkan  untuk mengkritisi apalagi melaporkan apabila terjadi penyimpangan lebih-lebih yang melakukannnya  adalah  seorang  pejabat  penguasa.  Budaya  ini  merambah  ke dalam  sistem  penegakan  hukum,  termasuk  lembaga  dalam  system  peradilan pidana,  antara  bawahan  dan  atasan  terkukung  oleh  moda  budaya  hubungan kawulo gusti yang menempatkan tindakan atasan selalu benar, termasuk jika melakukan  penyimpangan,  tidak  ada  keberanian  untuk  mengkritisi  apalagi melaporkan.
Sikap apatis masyarakat seperti dijelaskan koesno adi sebenarya merupakan sebuah fenomena sosial budaya korupsi yang telah menggurita selama 3 dekade dimasa orde baru  belum  benar-benar  tuntas  sesuai  dengan  semangat  reformasi  tahun  1998 akibatnya  terjadi  degradasi  kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap  pemberantasan korupsi.
Pelaku korupsi terbagi menjadi dua jenis yaitu korupsi yang dilakukan oleh koruptor yang menduduki posisi jabatan tinggi atau dikenal sebagai white collar . Koruptor yang menduduki tingkatan atau kedudukan yang rendah dikenal sebagai istilah blue collar . Korupsi  biasanya  dilakukan  secara  bersama-sama  antara  pegawai  publik  yang  satu dengan  pegawai  lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  mereka  bekerjasama  dalam  upaya memanipulasi sistem dan/atau untuk menyembunyikan perilaku dan hasil korupsinya. Kelemahan  sebuah  sistem  dan  rendahnya  transparansi  menimbulkan  kesempatan yang luas untuk melakukan korupsi. Dalam analisis biaya-manfaat, kesempatan yang luas melakukan korupsi menyebabkan biaya melakukan korupsi menjadi lebih rendah sehingga korupsi layak dilakukan. Beberapa hal yang dapat menjadi motivasi untuk melakukan  korupsi  antara  lain  adalah:  adanya  ketimpangan  pendapatan  atau  gaji antara  sektor  publik  dan  swasta,  adanya  ketimpangan  pendapatan  atau  gaji  antar
sektor publik, gaya hidup atau pola konsumsi yang berlebihan, standar pengeluaran pemerintah yang tidak mencukupi, dan faktor sistemik atau struktural. 25
Penulis  berpendapat  fenomena  sosial  diatas  terjadi  akibat  budaya  pragmatis 26 di Indonesia baik di tingkat pusat sampai ketingkat terendah. Budaya pragmatis sendiri mengakibatkan  pejabat  mengunakan  kekuasaan  atau  pengaruh  untuk  melakukan tindakan korupsi, hal ini diakibatkan gaya hidup dan pola konsumsi yang berlebihan yang mengakibatkan gaji/pendapatan dari jabatan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup apalagi jika melihat fakta sejarah selama masa Orde Baru 1968-1998 terkenal dengan budaya asal bapak senang (ABS) dimana dalam semua sector berbangsa dan negara budaya korupsi dianggap jamak dan merupakan hal biasa . Selain itu system yang  dinilai  belum  transparan  dan  oligarki  struktural  mengakibatkan  lingkaran korupsi makin massif terjadi.
Penulis berpendapat sebenarya harapan masyarakat tentang pemberantasan korupsi dilegitimasikan kepada KPK akan tetapi KPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengalami beberapa hambatan antara lain:
1. Ketidakharmonisan  antara  lembaga  penegak  hukum  seperti  KPK,  Kepolisian  dan Kejaksaan hal ini makin terlihat ketika tersangka atau kasus yang di selidiki yang melibatkan  unsur  Kepolisian  dan  Kejaksaan  pastinya  tidak  dapat  di  hindarkan konflik kepentingan karena unsur-unsur KPK terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan yang melibatkan individu dari kedua lembaga sepeti yang pernah di katakan Jhering dalam teori Fusi Kepentingan bahwa: 27
“Entah  Negara,  Masyarakat,  maupun  individu  memiliki  tujuan  yang  sama, yakni  memburu  manfaat.  Dalam  memburu  manfaat  itu,  seorang  individu menempatkan “cinta  diri” sebagai batu penjuru. Ia memang sebagai mahluk
25 Rimawan Pradiptyo, Dampak Sosial Korupsi , (Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, Jakarta: 2016), hlm. 19
26 Pragmatis  yaitu:  bersifat  praktis  dan  berguna  bagi  umum;  bersifat  mengutamakan  segi  kepraktisan  dan kegunaan (kemanfaatan); mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis;  mengenai atau bersangkutan dengan pragmatism. Lihat, https://kbbi.web.id/pragmatis , Diakses, Senin, 21 Januari 2019, Pukul, 21.00.WIB.
27 Bernard L. Tanya.dkk, Teori Hukum Srategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , (Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan IV, 2013), hlm. 98
sosial, senantiasa bekerjasama dengan orang lain tapi itu bukan tanpa pamrih. Kerjasama  itu  berjalan  dalam  logika  resiprositas 28 dan  ini  alamiah  bagi manusia”.
Penulis berpendapat berangkat dari pendapat Jhering bahwa disharmoni  antara KPK,  Kepolisian  dan  Kejaksaan  berakar  dari  kecintaan  berlebihan  terhadap korps/lembaga  dan  sikap  pamrih  dimana  mengharap  balasan  membuat  budaya yang terbangun tidak lagi kondusif.
2. Intervensi berlebihan dari pihak legislative terhadap KPK hal ini dapat di buktikan dalam penanganan kasus E-KTP dimana telah terjadi intervensi yang berlebihan dari pihak legislative dengan menggunakan Pansus dan memaksa KPK memberikan alat bukti terhadap DPR yang sebenarya bersifat rahasia. Selanjutnya beberapa kali pernyataan  anggota  DPR  yang  ingin  membubarkan  KPK  dan  mengahapus  hak penyadapan yang dimiliki KPK.
Berkaca dari  penjelasan diatas korupsi telah begitu mengurita di segala lini kehidupan oleh karena itu urgensi kebutuhan hukum masyarakat dalam penegakan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas dan tuntas dalam hal ini penulis berpendapat sebagai berikut:
1. Adanya upaya harmonisasi hukum antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan baik dari peraturan perundang-undangan dan kewenanganan agar tidak terjadi disharmoni dalam pemberantasan korupsi di Indonesia
2. Upaya  akuntabilitas  publik  yang  terencana,  terstruktur  dan  sistematis  dengan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  sebagai  jembatan  informasi  terhadap tindak pidana korupsi. Pentingnya peran partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi ini dapat di wujudkan dengan membentuk badan perwakilan KPK dari tingkat desa sampai provinsi yang terintegrasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan.
28 Resiprositas mengandung arti Timbal Balik atau Pertukaran. Lihat, http://id.termwiki.com/ID/reciprocity_(or_reciprocal_exchange) ,  Diakses,  Hari  Senin  ,  Tanggal  14  Januari, 2018, Pukul, 23.45. WIB
Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat pada prinsipnya budaya hukum dapat  dibangun  sejak  dini  dengan  cara: Pertama adanya  revitalisasi  pengetahuan hukum yang berorientasi pada perilaku artinya dalam setiap memberikkan pengatuan hukum senantiasa di ikuti dengan pengetahuan moral. Kedua adalah para pejabat atau tokoh masyarakat harus memberikan pendidikan hukum dengan memberikan teladan yang baik hal ini dapat dicapai ketika cara pertama telah benar-benar berhasil yang bermuara  kepada  individu  yang  berintegritas  dan  bermoral. Ketiga Upaya akuntabilitas publik yang terencana, terstruktur dan sistematis dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tindak pidana korupsi.

## 5.  Kesimpulan
Pendekatan Politik hukum  dalam pemberantasa  korupsi di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang lebih mengedepankan kepada manfaat hukum dengan cara melakukan  penemuan  atau  pembaharuan  hukum  sesuai  dengan  fenomena  sosial dimasyarakat dan urgensi kebutuhan hukum dalam hal penegakan hukum. Analisis penulis politik hukum pemberantasan korupsi sendiri terbagi 3 yaitu :
1. Subtantif  Hukum  dengan  memberikan  rekomendasi  pembaharuan  aturan hukum  KPK  agar  tercapai  pemberantasan  korupsi  yang  efektif  lewat harmonisasi kelembagaan KPK, Polri dan Kejaksaan.
2. Struktur  Hukum  dimana  memberikan  rekomendasi  adanya  harmonisasi lemabaga  hukum  yaitu  KPK,  Kepolisian  dan  Kejaksaan  karena  dalam melakukan  pemberantasan  korupsi  KPK  ikut  dibantu  oleh  Kepolisian  dan Kejaksaan oleh karena penting untuk menjaga integritas dan independensi dari ketiga lembaga ini.
Budaya  hukum  disini  penulis  merekomendasikan  adanya  pemberian  pengetahuan hukum yang diikuti oleh pengetahuan moral dan adanya teladan yang baik dari pejabat dan  tokoh  masyarakat  dalam  budaya  hukum.  Selain  itu  adanya  peningkatan akuntanbilitas dengan peningkatan partisipasi masyarakat dengan cara pembentukan perwakilan KPK dari tingkat desa sampai tingkkat provinsi yang terintegrasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

## Referensi

## I. Buku
Adi,  Koesno,  (2014), Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Berbagai Perspektif, Setara Press, Malang.
Arifin,  Firmansyah  dkk,  (2005), Lembaga  Negara  dan  Sengketa  Kewenangan  Antar lembaga Negara , Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
Aditjondro,  Junus  George,  (2002), Korupsi  Kepresidenan  di  Masa  Orde  Baru,  dalam Mencari  Uang  Rakyat  Kajian  Korupsi  di  Indonesia .  Buku  I.  Yayasan  Aksara. Yogyakarta.
Andvig, J. C., fjeldstad, dkk, Research on Corruption; APolicy Oriented Survey, Oslo: Chr. Michelsen Institute & Norwegian Institute of International Affairs, 2000
Danil,  Elwi,  (2014),  Korupsi  : Konsep,  Tindak  Pidana  dan  Pemberantasannya , RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Hadjon, M. Philipus dkk, (2008) Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law ,cetakan ke-10.
MD,  Mahfud  Moh,  (2003), Demokrasi  dan  Konstitusi  Di  Indonesia  :  Studi  Tentang Interaksi Poitik dan Anggaran Kehidupan Ketatanegaraan , Jakarta: Rineka Cipta,
………………………….., (2010), Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Nitibaskara,  Rahman  Ronny  Tb.,  (2007), Tegakkan  Hukum  Gunakan  Hukum ,  PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
Philippe,  Nonet  dan  Philip  Selznick,  (1978) Law  and  Society  in  Transition:  Toward Tanggapanive Law , London: Harper and Row Publisher.
Patmoko,  dkk,  (2012), Dialektika  Pembaruan  Sistem  Hukum  Indonesia ,  Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan I.
Pradiptyo Rimawan, (2016), Dampak Sosial Korupsi , Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat  Pendidikan  Dan  Pelayanan  Masyarakat  Kedeputian  Bidang Pencegahan, Jakarta.
Suaedi,  (2016), Pengatar Filsafar Ilmu , IPB Press, Bogor.
Tanya, L Bernard.. dkk, (2013), Teori Hukum Srategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan IV.
Rinaldi,  Taufik,  dkk,  (2007) Memerangi  Korupsi  Di  Indonesia  Yang  Terdesentralisasi Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah , Jakarta: Justice for The Poor Project World Bank .
II. Jurnal/ Artikel/Disertasi
Arrsa Casmi Ria, (2014), Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen Kpk , Jurnal Rechts Vinding , Volume 3 Nomor 3, Desember.
Andrisman,  Tri,  (Tanpa  Tahun),  Analisis  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi Oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),    Studi  Penegakan  Dan Pengembangan Hukum .
Koesoemo, Tirzani Rizka Cindy, (2017), Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) dalam penanganan Penyidikan dan penuntutan tindak Pidana korupsi , Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb.
Nugroho,  Hibnu,  (2011), Membangun  Model  Alternatif  Untuk  Integralisasi  Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia , Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Setiadi, Edi, (2000), Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government , Jurnal Mimbar No. 4 Th.XVI Okt. – Des.
Saphely, Roy, (Tanpa Tahun) Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan  Dan  Implikasinya  Terhadap  Kewenangan  Kejaksaan  Dan Kepolisian Republik Indonesia , (Bagian Hukum Dinas PUPR Kab. Bandung.
Shidarta, (Tanpa Tahun), “ Konsep 'Malum In Se' Dan 'Malum Prohibitum' Dalam Filosofi Pemberantasan Korupsi ”, Fakultas Humaniora, Universltas Bina Nusantara
Wilujeng Rahayu Sri, (tanpa Tahun), “ FILSAFAT, ETIKA DAN ILMU:  Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan ”, Universitas Diponegoro

## III. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003
Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006
IV. INTERNET
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42495963 ,
http://id.termwiki.com/ID/reciprocity_(or_reciprocal_exchange) https://kbbi.web.id/pragmatis