HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM BERPARADIGMA PANCASILA
B. Resti Nurhayati
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Email : bernadeta_resti@yahoo.com/resti@unika.ac.id

## ABSTRAK
Anak  adalah  generasi  penerus  cita-cita  bangsa.  Di  tangan  merekalah kehidupan  bangsa  dan  Negara  kita  titipkan.  Namun  dalam  fakta  sehari-hari, kehidupan seorang anak tidaklah selalu mudah, karena masyarakat bahkan hukum mendiskriminasikan  anak  berdasarkan  ukuran  yang  dibuat  oleh  masyarakat maupun  oleh  hukum.  Anak  dibedakan  menjadi  anak  sah  dan  anak  luar  kawin. Berdasarkan  pembedaan  tersebut,  anak  diperlakuan  secara  berbeda  oleh masyarakat dan hukum.
Tulisan  ini bermaksud untuk menguraikan bahwa status hubungan hukum yang  telah  menyebabkan  seorang  anak  dilahirkan  ke  dunia  mestinya  bukanlah satu-satunya  ukuran  untuk  memberikan  hak  keperdataan  bagi  seorang  anak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menganalisis persoalan perlindungan anak luar kawin mendasarkan pada paradigma Pancasila.
Berdasarkan analisa ditemukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan hukum  yang  layak  untuk  mendapatkan  pemeliharaan  dan  pendidikan,  berhak untuk  tumbuh  kembang  sebagaimana  mestinya,  serta  mendapatkan  hak-hak  lain yang perlu untuk mendukung perkembangan jiwa raganya.
Kata kunci: Anak Luar Kawin, Hak Keperdataan Anak, Paradigma Pancasila.

## ABSTRACT
Children are the generation continuing the ideals of a nation. In the hands of children, the life of a nation and state is relied on. However, in the fact of everyday life, children’s life is not always easy because society and law discriminate children based on the standards made by public or law. Children are divided into legitimate children  and  illegitimate  children  born  out  of  wedlock.  Based  on  this  distinction, children are treated differently by society and law.
This paper aims to outline that the marital status of biological parents should not the only measure to provide legal protection - especially with regard to the civil rights of a child. The method used was a qualitative method, by analyzing the issue of the protection to children born out of  wedlock  based on the provisions of the 1945 Constitution, child rights, and the national philosophy of Pancasila.
Based  on  the  analysis,  it  was  found  that  every  child  is  entitled  to  adequate legal  protection  to  get  maintenance  and  education,  to  grow  and  develop  properly, and  to  get  other  rights  required  to  support  his/  her  physical  and  spiritual development.
Keywords: child born out wedlock, the civil rights of a child, Pancasila paradigm
Pendahuluan Anak adalah potensi dan penerus cita-cita  bangsa.  Pernyataan  ini menggambarkan  betapa  pentingnya anak  bagi  kehidupan  bangsa  dan negara. Anak-anaklah yang suatu saat nanti  memimpin  bangsa  dan  negara. Demikian  pentingnya  anak  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,
sehingga orangtua, keluarga, masyarakat dan negara perlu memperhatikan  dan  memberikan perlindungan  untuk  hidup,  tumbuh kembang  anak  secara  wajar,  serta mendapatkan perlindungan dari tindak  kekerasan  dan  diskriminasi, agar  mereka  mencapai  kedewasaan jiwa raga mereka secara sempurna.
Dalam  kehidupan  sehari-hari, masyarakat  membedakan  antara anak sah dan anak luar kawin. Hal ini terbukti  dengan  adanya  beberapa istilah  untuk  menyebut  anak  luar kawin,  seperti: “anak  haram  jadah” , “anak kowar”, “anak kampang”, “anak astral” dan  sebagainya.  Pembedaan atau  diskriminasi  ini  dikenal  pula dalam sistem hukum. Hukum membedakan  anak  menjadi  “anak sah”  dan  “anak  luar  kawin”. Diskriminasi,  baik  secara  sosial kemasyarakatan maupun secara normatif, menimbulkan beban psikologis bagi anak yang berdampak terhadap  perkembangan  kehidupan selanjutnya. Di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), definisi  tentang  anak  sah  ditemukan dalam Pasal 250 KUHPerdata sebagai berikut: “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang  perkawinan,  memperoleh si  suami  sebagai  bapaknya”.  Seorang anak  “dianggap”  sebagai  “anak  sah” bila  dilahirkan  atau  ditumbuhkan sepanjang perkawinan. Anak tersebut
memiliki  bapak  suami  dari  ibunya, yang telah terikat secara resmi dalam perkawinan  yang  sah. Dengan demikian  anak-anak  yang  tidak dilahirkan di dalam sebuah perkawinan  yang  sah  atau  bukan sebagai  akibat  ikatan  perkawinan yang  sah,  maka  anak-anak  yang demikian  “dianggap”  sebagai  “anak luar kawin”.
Kewajiban bapak dan ibu terhadap anak-anak mereka menurut Pasal  298  ayat  (2)  KUHPerdata adalah  memelihara  dan  mendidik sekalian  anak  mereka  yang  belum dewasa.  Kehilangan  hak  untuk memangku  kekuasaan-orangtua  atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan- tunjangan dalam keseimbangan dengan  pendapatan  mereka,  guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan  itu.  KUHPerdata  tidak menyebutkan  secara  khusus,  siapa (anak  yang  bagaimanakah)  yang memiliki  hak  atas  pemeliharaan  dan pendidikan sebagaimana dimaksudkan  dalam  Pasal  298  ayat (2)  KUHPerdata  ini.  Tetapi  dalam konteks KUHPerdata, anak luar kawin karena  tidak  memiliki  hubungan keperdataan  dengan  siapapun  (baca Pasal  280  KUHPerdata)  –  termasuk dengan  bapak  biologis  dan  ibu  yang melahirkannya  –  maka  ketentuan Pasal  298  ayat  (2)  tersebut  dapat diartikan  bahwa  hak  pemeliharaan dan  pendidikan  hanya  dimiliki  oleh anak sah yang belum dewasa.
Dalam  versi  undang-undang  asli Indonesia,    Pasal  42  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan: “Anak yang sah adalah anak  yang  dilahirkan  dalam  atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat  diartikan  bahwa  Undang- undang  Perkawinan  membedakan anak  menjadi  “anak  sah”  dan  “anak luar  kawin”.  Perbedaan  status  ini menyebabkan hak anak-anak tersebut berbeda. Dalam persoalan hubungan keperdataan anak luar kawin, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  menganut prinsip yang berbeda dengan KUHPerdata. Menurut Undang- Undang Perkawinan, anak luar kawin mempunyai  hubungan  keperdataan dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya. Terhadap  Pasal  43  Undang-Undang Perkawinan telah dilakukan amandemen  berdasarkan  Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga Pasal 43 ayat  (1) Undang-Undang  Perkawinan harus dibaca:
Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan mempunyai hubungan perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya serta dengan laki- laki  sebagai  bapaknya  yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum  mempunyai  hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga bapaknya. Hak  atas  pemeliharaan  dan pendidikan serta hak waris merupakan inti dari hak keperdataan yang semestinya dapat dinikmati oleh setiap  anak  sah  maupun  luar  kawin. Meskipun telah dilakukan amandemen,  dalam  praktek  tidak mudah  bagi  anak  luar  kawin  untuk mendapatkan  hak  keperdataan  dari bapak  biologisnya.  Salah  satu  kasus yang  menyita  perhatian  masyarakat Indonesia  adalah  gugatan  pengakuan
hak  keperdataan  anak  bernama  MIR yang  diajukan  oleh  ibunya  (MM)  di Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan. Hakim  pengadilan  tingkat  pertama hanya  mengabulkan  gugatan  bahwa anak  Penggugat  yang  bernama  MIR adalah  anak  biologis  dari  suami  siri Penggugat, namun tidak mengabulkan gugatan adanya hubungan keperdataan antara si anak dengan bapak biologisnya. Keputusan Pengadilan  Agama  ini  tidak  sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstisi yang telah merevisi Pasal 43 ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan yang  pada  intinya  memberikan  hak kepada  anak  yang  lahir  dari perkawinan  siri  untuk  memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya  dan  keluarga  bapaknya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Ditolaknya gugatan tersebut  membuktikan  bahwa  tidak mudah  bagi  anak  luar  kawin  untuk menggugat hak keperdataannya.
Dalam  sistem  hukum  Indonesia, terdapat  Pancasila  sebagai  dasar Negara  Indonesia.  Pancasila  menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian seharusnya  Pancasila  menjadi  jiwa dan  mewarnai  setiap  hukum  yang berlaku  di  Indonesia.  Mengutip pandangan  Noor  MS.  Bakry,  bahwa dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab  mewajibkan  Negara  untuk menghormati  martabat  dan  hak-hak asasi manusia termasuk kebebasannya.  (Bakry,  Noor  MS., 1994:  74).  Berdasarkan  pandangan tersebut,  maka  sudah  seharusnyalah kita  sebagai  bagian  dari  bangsa Indonesia  mengakui  hak-hak  asasi manusia  termasuk  kebebasannya, mengakui persamaan derajat manusia  di  hadapan  hukum  tanpa
mendiskriminasikan  manusia  satu terhadap yang lainnya. Tidak sepantutnyalah terjadi kekerasan dan diskriminasi,  termasuk  perlakuan diskriminasi  terhadap  anak-anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji perlindungan hak keperdataan  anak  luar  kawin  dalam pandangan paradigma Pancasila. Permasalahan Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas  dapat  ditarik  permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan  hak  keperdataan  anak luar  kawin  dalam  pandangan  ilmu hukum berparadigma Pancasila?
Pembatasan Permasalahan Hak keperdataan mencakup beberapa bidang seperti: hak pemeliharaan,  hak  pendidikan,  hak untuk  memakai  nama  keluarga,  hak untuk  didampingi  oleh  orangtuanya di  dalam  maupun  di  luar  hukum, serta hak waris. Karena keterbatasan ruang, dalam tulisan ini Penulis hanya membahas tentang hak atas pemeliharaan  dan  pendidikan  dari anak luar kawin. Analisis
1. Hukum Perkawinan dalam
Paradigma Pancasila Dalam  sistem  hukum  Indonesia,
perkawinan  diatur  dalam  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Wantjik  Saleh  (1980:  3) menyebutkan  bahwa  adanya  suatu
Undang-Undang yang bersifat nasional  mutlak  perlu  bagi  Negara dan  Bangsa  seperti  Indonesia,  yang masyarakatnya  terdiri  dari  berbagai macam  suku  bangsa  dan  golongan penduduk. Undang-Undang Perkawinan ini meletakkan asas-asas hukum Perkawinan Nasional sekaligus menampung prinsip- prinsip  dan  memberikan  landasan hukum  perkawinan  yang  selama  ini menjadi  pegangan  dan  telah  berlaku bagi  berbagai  golongan  masyarakat.
Hazairin  (Saleh,  Wantjik  K.,  198:  3). menamakan undang-undang ini sebagai  suatu  unifikasi  yang  unik dengan  menghormati  secara  penuh adanya  variasi  berdasarkan  agama dan  kepercayaan  yang  berKetuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan  memberikan  definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami-isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Dengan  mendasarkan  pada definisi perkawinan tersebut, nampak bahwa  perkawinan  bukan  hanya merupakan ikatan lahir semata, tetapi juga  merupakan  ikatan  batin  antara suami  isteri. Tujuan  dari  perkawinan ini  untuk  membentuk  keluarga  atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa. Dengan mendasarkan pada tujuan perkawinan tersebut, menurut Hilman  Hadikusuma  (2003:  22) suami  isteri  perlu  saling  membantu dan  melengkapi  agar  masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu mencapai kesejahteraan  spiritual  dan  material. Kewajiban  saling  membantu  dan melengkapi ini berkaitan erat dengan “ikatan batin” yang  ada antara suami isteri,  yakni  saling  mencintai  satu sama  lain.  Artinya  dengan  adanya ikatan batin antara suami isteri maka tujuan  untuk  membentuk  keluarga yang bahagia lebih mudah
diwujudkan,  karena  suami  isteri saling  mencintai,  saling  membantu dan melengkapi, dan saling mengembangkan kepribadian sehingga  suami  isteri  bertumbuh semakin dewasa. Tujuan perkawinan untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa dalam sistem masyarakat
Indonesia,  berkaitan  erat  dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan  anak-anak  menjadi  hak dan  kewajiban  orangtua.  Dengan demikian  yang  menjadi  tujuan perkawinan  menurut  perundangan adalah  untuk  kebahagiaan  suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan  menegakkan  keagamaan,  dalam kesatuan  keluarga  yang  bersifat parental /keorangtua-an (Hadikusuma, H., 2003: 22). Tujuan perkawinan untuk memperoleh  keturunan    menjadi lebih  sempit  jika  dibandingkan dengan  tujuan  perkawinan  menurut hukum  adat.  Masyarakat  Indonesia mengenal berbagai bentuk hubungan kekeluargaan,  seperti:  patrilinial, matrilineal,  dan juga  bilateral. Mengutip pendapat Hilman Hadikusuma  (2003:  23)  tujuan perkawinan  bagi  masyarakat  hukum adat  yang  bersifat  kekerabatan, adalah  untuk  mempertahankan  dan meneruskan  keturunan  menurut garis  kebapakan  atau  keibuan  atau keibu-bapakan,  untuk  kebahagiaan rumah  tangga  keluarga/  kerabat, untuk  memperoleh  nilai-nilai  adat budaya  dan  kedamaian,  dan  untuk mempertahankan  warisan.  Dalam praktek tujuan perkawinan sebagaimana  dimaksudkan  dalam adat  kebiasaan  setempat  tetap dijalankan oleh masyarakat.
Hanya perkawinan yang sah yang memiliki  akibat  hukum.  Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 Undang-
Undang  Perkawinan  bila  memenuhi dua  syarat,  yakni:  1)  Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu; dan  2)  Dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Perkawinan  yang  tidak  dilaksanakan menurut  tata  tertib  hukum  agama (syarat  pertama)  dan  juga  tidak dicatatkan (syarat kedua) menyebabkan  perkawinan  tersebut tidak  sah.  Perkawinan  yang  tidak memenuhi  kedua  syarat  perkawinan tersebut  di  atas,  menyebabkan perkawinan  tersebut  tidak  sah.
Konsekuensi  lebih  lanjut,  maka keturunannya  disebut  keturunan yang tidak sah. Sependapat kiranya dengan pandangan  S.A.  Kodhi  dan  R.  Soejadi (1988:15-16)  yang  menyebutkan bahwa  setiap  manusia  di  dunia  ini selalu  dihadapkan  kepada  masalah- masalah pokok yang meliputi masalah  yang  berhubungan  dengan dirinya  sendiri,  dengan  orang  lain atau sesama, dengan alam sekelilingnya,  dan  dengan  Tuhan penciptanya.  Untuk  memecahkan masalah  tersebut  manusia  selalu berpijak pada filsafat yang dianutnya atau pandangan hidup dan pandangan dunianya yang mencerminkan seluruh hidup budayanya.  Bagi  bangsa  Indonesia, pandangan  hidup  dan  pandangan dunianya  adalah  Pancasila.  Dengan demikian  Pancasila  akan  melandasi, mendasari, menjiwai dan mengarahkan  setiap  sikap,  tingkah laku dan perbuatannya. Dalam  persoalan  perkawinan, pembentuk Undang-Undang Perkawinan  menghubungkan  antara
pembentukan keluarga keluarga yang bahagia dan kekal dengan Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Keterhubungan  ini sesungguhnya  mencerminkan    sifat dasar  bangsa  Indonesia,  yang  sangat meyakini  adanya “Dzat” yang  Esa, Hyang  Tunggal.  Manusia  punya  jiwa, roh,  sehingga  segala  aspek  rohaniah kehidupannya  dijaga  sebaik-baiknya dengan nilai-nilai tertentu.
Tepatlah  pendapat  Driyarkara (S.A.  Kodhi  dan  R.  Soejadi,  1988:17) yang  menyatakan  bahwa  Pancasila adalah  dalil-dalil  filsafat.  Pancasila merupakan weltanschauung bagi Bangsa  Indonesia.  Dasar  filsafat Pancasila  yang  kelima  menurut Driyarkara sebagai berikut: “Aku  mengakui  bahwa  adaku  itu ada-bersama,  serba  terhubung, serba tersokong, serba tergantung. Jadi  adaku  itu  tidak  sempurna, tidak atas kekuatanku sendiri. Jadi aku  bukanlah  sumber  dari  adaku. Semua  hal  yang  terbatas,  justru karena  terbatasnya  (sama  dengan aku)  tidak  mungkin  merupakan sumber adaku. Yang dapat merupakan  sumber  adaku  pada akhirnya  hanyalah  ADA  YANG
MUTLAK,  SANG  MAHA  ADA.  Sang Maha  Ada  itu  bukanlah  sesuatu, melainkan  Pribadi  Yang  Maha Sempurna.  Itulah  TUHAN  YANG MAHA  ESA.  Adaku  yang  berupa cinta  kasih  itu  sebetulnya  adalah cinta  kasih  kepada  Sang  Maha Cinta Kasih, Sang Maha Penyayang. Dalam pikiran ini aku menemukan dasar adaku, dasar semua perbuatanku”.  (S.A.  Kodhi  dan  R. Soejadi, 1988: 17). Hal  inilah  yang  menyebabkan bangsa  Indonesia  mewarnai  segala aspek kehidupannya dengan memohon  berkat/ridho  dari  Tuhan Yang  Maha  Esa,  agar  kehidupannya
lebih tenang, bahagia, dan dilepaskan dari  segala  kesulitan  dunia  akhirat.
Bagi bangsa Indonesia ikatan perkawinan  merupakan  ikatan  yang “sakral”.  Prinsip  ini  dipakai  dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga  ketika  hendak  memasuki gerbang perkawinan seseorang seyogyanya  siap  secara  fisik  dan mental  serta  menetapkan  syarat- syarat  yang  tidak  mudah  agar  orang benar-benar memasuki gerbang perkawinan  dengan  pertimbangan yang  matang.  Karena  sakral  itu  pula, maka  Undang-Undang  Perkawinan mempersulit dilakukannya perceraian. Prinsip  ini  selaras  dengan  nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila.  Nilai  rohaniah  yang terkandung  dalam  Pancasila  menjadi penting  karena  hidup  manusia memiliki  jiwa,  sehingga  kehidupan rohaniahnya  perlu  dijaga  sebaik- baiknya  dengan  nilai-nilai  yang diyakini  kebenarannya,  yakni  nilai etik  (moral)  dan  nilai  religious  (ke-
Tuhanan).  Inilah  kiranya  yang menyebabkan penghormatan terhadap  lembaga  perkawinan.  J. Satrio  (2000:  6)  berpendapat  bahwa lembaga perkawinan perlu dilindungi sebagai lembaga yang suci. Pemberian  sanki  berupa  perbedaan status antara anak  sah dan  anak luar kawin  diharapkan  dapat  mengurangi munculnya  anak  luar  kawin.  Hanya yang  kemudian  menjadi  persoalan dalam  hal  anak  luar  kawin  adalah perbedaan  status  yang  diterapkan oleh  pembentuk  undang-undang justru  merupakan  diskriminasi  yang merugikan  “anak-anak  yang  tidak berdosa”,    yang  terpaksa  harus menanggung  stigma  sebagai  akibat perbuatan  orangtuanya.  Diskriminasi ini  menjadi  tidak  sesuai  dengan
semangat Sila ke-2 Pancasila, dimana
Pancasila menghendaki
penghormatan  atas  persamaan  di hadapan  hukum  dan  hak-hak  asasi manusia.
2. Anak Luar Kawin Witanto DY. (2012: 12) menyebutkan  bahwa  secara  fitrah alamiah,  tidak  ada  sedikit  pun perbedaan antara anak yang dilahirkan  dari  suatu  perkawinan yang  sah  dengan  anak  yang  lahir  di luar perkawinan. Keduanya merupakan  subjek  hukum  yang seharusnya  dilindungi  oleh  Negara dan undang-undang. Menurut pandangan  agama,  tidak  ada  satu agamapun yang menganut pandangan dosa  keturunan,  sehingga  stigma tentang  anak  luar  kawin  yang  sering disebut  sebagai “anak  haram jadah”, “anak  kampang”,  “anak  sumbang”, “anak  kowar”,  “anak  astral” dan sebagainya  harus  disingkirkan  dari identitas  yang  selama  ini  melekat pada diri mereka, dan perlahan-lahan masyarakat  harus  dapat  memahami bahwa  yang  membedakan    mereka dengan anak-anak lain pada umumnya  hanyalah  nasib  dan  takdir semata.  Perbuatan  zina  dan  haram yang  dilakukan  oleh  orangtuanya tidak bisa memberikan stigma haram bagi  si  anak.  Anak  yang  lahir  dari sebab  hubungan  apapun  harus  tetap dipandang  sebagai  anak  yang  suci dan terlepas dari dosa yang dilakukan oleh  orangtuanya,  dan  semestinya juga  dihadapan  hukum  ia  harus mendapatkan  hak  dan  kedudukan yang seimbang dengan anak-anak sah lainnya.
Penolakan  terhadap  anak  luar kawin  oleh  masyarakat  memang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.
Menurut  D.Y.  Witanto  (2012:  13)  di lingkungan masyarakat tertentu diyakini  jika  terdapat  “anak  haram jadah”  tinggal  di  lingkungan  mereka, maka  akan  timbul  malapetaka  bagi lingkungan  di  sekitarnya,  sehingga anak  dan  ibu  diusir  dari  tempat  itu dengan alasan agar warga masyarakat  yang  lain  terhindar  dari kutukan. Selain  diskriminasi  secara  sosial kemasyarakatan,  anak  luar  kawin juga  mengalami  diskriminasi  secara hukum. Undang-undang membedakan  anak  menjadi  anak  sah dan  anak  luar  kawin,  meskipun undang-undang  tidak  memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan anak luar kawin. Definisi anak sah dapat ditemukan pada Pasal 250 KUHPerdata  yang  menyebutkan: “Tiap-tiap  anak  yang  dilahirkan  atau ditumbuhkan  sepanjang  perkawinan,
memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Undang-Undang Perkawinan  memberikan  pengertian anak  sah  dalam  Pasal  Pasal  42  yang menyebutkan bahwa: “Anak yang sah adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam atau sebagai  akibat perkawinan yang sah”.    Dengan  demikian  secara a- contrario anak luar kawin  adalah: 1). anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan yang sah ataupun 2). anak  yang lahir bukan  sebagai  akibat  perkawinan yang sah.
J.  Satrio  (2000:  5)  menyebutkan bahwa  anak  luar  kawin  sebagai “keturunan yang tidak sah.” Keturunan  yang  tidak  sah  ini diberikan  definisi  sebagai  keturunan yang  tidak  didasarkan  atas  suatu perkawinan  (yang  sah).  Menurut  J. Satrio  (2000:  18)  baik  KUHPerdata maupun Undang-Undang Perkawinan berlaku  prinsip  bahwa  keturunan
yang  sah  didasarkan    atas  suatu perkawinan  yang  sah.  Prinsip  ini tidak  hanya  dikenal  dalam  sistem hukum Indonesia, di beberapa Negara lain  memakai  ukuran  yang  sama, seperti  misalnya  dalam  hukum  di Amerika  Serikat,  Harry  D.  Krause  (J. Satrio,  2000:  18)  menyebutkan bahwa:
“Legitimacy is defined primarily  by  reference  to  the  marital status of the child’s parents”.
Pembedaan  anak  menjadi  anak sah  dan  anak  luar  kawin  membawa konsekuensi  yang  berbeda  terhadap hak-hak  keperdataan  anak.  Anak  sah boleh  menikmati  berbagai  “hak istimewa”  atas  pendidikan  dan pemeliharaan,  hak  waris,  serta berbagai  hak  dan  kewajiban  yang timbul  karena  adanya  hubungan darah.  Sedangkan  anak  luar  kawin hampir  tidak  memiliki  hak  apapun. Seandainyapun si anak luar kawin ini mendapatkan hak, maka hal itu hanya terjadi  setelah  bapak  biologisnya melakukan  “pengakuan”  atas  dirinya.
Pengakuan oleh bapak biologis inilah yang menimbulkan hubungan keperdataan  antara  si  anak  dengan bapak biologisnya. Namun pengakuan ini  tak  pernah  mampu  menyebabkan kedudukan  si  anak  luar  kawin  sama seperti  halnya  anak  sah.  Setelah pengakuan  yang  dilakukan  bapak biologisnya  si  anak  luar  kawin  boleh menikmati beberapa hak keperdataan.  Perbedaan  hak  inilah yang  merupakan  diskriminasi  secara hukum.
3. Hak  Keperdataan  sebagai  Hak Asasi  Anak  dalam  Sistem Hukum Indonesia yang Berparadigma Pancasila Di dalam sistem hukum
Indonesia,  setiap  manusia  diakui sebagai  subjek  hukum.  Pasal  27  ayat
(1)  Undang-Undang  Dasar    1945 menyebutkan:  “Segala  warga  Negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum dan pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”. Pesan  yang  disampaikan  oleh Pasal  27  ayat  (1)  UUD1945  selaras dengan  Pasal  2  KUHPerdata  yang menyebutkan: “Anak yang  ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap  sebagai  telah  dilahirkan, bilamana  juga  kepentingan  si  anak menghendakinya.”  Inti  dari  Pasal  2 ayat (1) KUHPerdata adalah pengakuan  tentang  status  anak sebagai subjek hukum. Dalam kondisi tertentu,  anak  yang  masih  berada dalam kandungan ibunya telah diakui hak-hak subjektifnya apabila kepentingannya  menghendaki,  yakni dalam  kondisi  khusus:  pewarisan, hibah,  dan  perwalian.  Sebagai  subjek hukum, anak-anak berhak menyandang hak keperdataan. Adapun  yang  dimaksud  dengan  “hak keperdataan anak” adalah hak-hak di bidang  hukum  perdata  yang  dimiliki oleh  seseorang  anak,  meliputi:  hak atas pemeliharaan, hak untuk diwakili dalam melakukan perbuatan hukum dan hak mewaris. Anak  sah  berhak  mendapatkan hak  keperdataan  secara  penuh  dari bapak  maupun  ibunya,  sedangkan anak  luar  kawin  hanya  berhak menikmati  hak  keperdataan  dari ibunya  dan/atau  keluarga  ibunya, kecuali  bila  bapak  biologisnya  telah melakukan  pengakuan  atau  dengan keputusan  hakim  si  anak  luar  kawin dinyatakan memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya.
Apakah  hak  keperdataan  anak merupakan hak asasi anak?
Negara  Indonesia  memberikan
jaminan yang kuat terhadap pengakuan  hak  asasi  anak.  Sistem pengakuan  hak  asasi  anak  di
Indonesia  berkelindan  amat  kuat, yakni  perpaduan  dari:  Alinea  I Pembukaan  UUD1945,  Sila  Kedua Pancasila, Pasal 27 ayat  (1), Pasal 28 huruf A, Pasal 28 huruf B ayat (1) dan (2), Pasal 28 huruf C ayat (1) dan (2), Pasal  28  huruf  D  ayat  (1)  dan  (4) Undang-Undang  Dasar  1945.  Selain pasal-pasal  tersebut,  masih  terdapat Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child.
Mengenai  Hak  Asasi  Anak,  Pasal 52  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  (UUHAM)  menyebutkan bahwa  hak  anak  adalah  hak  asasi manusia  dan  untuk  kepentingannya, hak  anak  itu  diakui  dan  dilindungi oleh  hukum,  bahkan  sejak  dalam kandungan.  Selain  itu  ditetapkan bahwa  setiap  anak  berhak  atas perlindungan. Ketentuan UU HAM ini sejalan  dengan  ketentuan  28B  ayat (2)    UUD1945  yang  menyebutkan:
“Setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang  serta  berhak  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.”
Hak  hidup  dan  hak  kebebasan diakui sebagai hak azasi universal. Di atas  dasar  hak  azasi  yang  pokok  dan universal  sifatnya  itu  kemudian berkembanglah hak-hak azasi lainnya yang  memungkinkan  manusia  hidup layak  sebagai  manusia  di  dalam masyarakat,  dengan  menggunakan kemampuan dan kemungkinnan yang menjadi alat perlengkapannya. Kuntjoro Purbopranoto (Dardji
Darmodiharjo, dkk. 1979: 267) dalam tulisan  yang  berjudul  “Hak-hak  Azasi Manusia dalam Pancasila” menyatakan  bahwa  dalam  hak  atas kebebasan  yang  disebut  liberty  itu termasuk pula hak untuk memperoleh  kemajuan  hidup  dan pendidikan. Pasal 53 UU HAM menyebutkan: (1) Setiap anak sejak dalam kandungan,  berhak  untuk  hidup, mempertahankan  hidup,  dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap  anak  sejak  kelahirannya, berhak  atas  suatu  nama  dan status kewarganegaraan. Hak  anak  sebagai  Hak  Asasi Manusia  dilindungi  oleh  kesepakatan masyarakat Internasional yang dikodifikasikan dalam Konvensi Hak- Hak  Anak  Perserikatan  Bangsa-
Bangsa ( United Nations Convention on the Rights of the Child ).  Konvensi Hak Anak  menjadi  konvensi  internasional yang  mengatur  hak-hak  sipil,  politik, ekonomi  dan  kultural  anak-anak.  Di Indonesia,  Konvensi  Hak  Anak  ini telah  diratifikasi  dengan  Keputusan Presiden  Nomor  36  tahun  1990 tentang  Pengesahan Convention  on the Rights of the Child.
Konvensi  Hak  Anak  terdiri  dari 54  pasal  yang  berdasarkan  materi hukumnya  mengatur  mengenai  hak- hak anak dan mekanisme implementasinya oleh Negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Materi tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:
1. Hak  atas  kelangsungan  hidup (Survival Rights) Hak  atas  kelangsungan  hidup meliputi  hak  untuk  melestarikan hidup dan mempertahankan hidup  serta  kesehatan  dan perawatan yang baik.
2. Hak atas Perlindungan (Protection Rights) Hak  atas  perlindungan  meliputi perlindungan  dan  diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran. 3. Hak atas Perkembangan (Development Rights) Hak untuk tumbuh dan berkembang  meliputi  pendidikan baik  formal  maupun  non-formal serta  mencapai  perkembangan fisik,  mental  spiritual,  moral,  dan sosial. 4. Hak untuk Berpartisipasi (Participation Rights) Hak untuk berpartisipasi meliputi hak  untuk  menyatakan  pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a  child  to  express  her/his  views  in all matters affecting that child).
Dari  ke-54  pasal  Konvensi  Hak Anak dapat dikelompokkan ke dalam 10 hak anak sebagai berikut:
1. Hak untuk Bermain. 2. Hak untuk mendapatkan Pendidikan. 3. Hak untuk mendapatkan Perlindungan. 4. Hak  untuk  mendapatkan  Nama (Identitas).
5. Hak  untuk  mendapatkan  status Kebangsaan.
6. Hak untuk mendapatkan Makanan. 7. Hak  untuk  mendapatkan  akses Kesehatan.
8. Hak untuk mendapatkan Rekreasi. 9. Hak untuk mendapatkan Kesamaan. 10. Hak untuk memiliki Peran dalam Pembangunan. Kesepuluh hak tersebut disepakati  sebagai  Hak  Asasi  Anak, dimana negara-negara peserta Konvensi  dan  Negara  yang  telah meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak wajib untuk mengusahakan terpenuhi  dan  terlindunginya  hak asasi anak tersebut. Dalam konteks kehidupan kenegaraan  di  Indonesia,  pengakuan atas Hak Asasi Anak sebenarnya telah dikenal  lama  dalam  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila.  Nilai- nilai yang terkandung dalam pengakuan  atas  hak  keperdataan anak  sebagai  bagian  dari  hak  azasi anak  adalah  nilai  materiil  dari Pancasila.  Bila  selama  ini  disepakati bahwa hak keperdataan anak berisikan  antara  lain  hak  atas pemeliharaan  dan  pendidikan,  serta hak atas tumbuh kembang, maka hak- hak  tersebut  sesungguhnya  telah terjamin  dalam  sistem  kenegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila.  Hak  pemeliharaan  anak pada  dasarnya  berisikan  pemenuhan kebutuhan  materiil  (duniawi)  anak yang diperlukan untuk kehidupannya.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  dalam  hak pemeliharaan  anak  terkandung  nilai materiil  Pancasila,  yakni  segala sesuatu  yang  berguna  bagi  unsur kemanusiaan  (duniawi)  manusia. Sedangkan  hak  atas  pendidikan berkaitan  dengan  nilai  kerohanian, yaitu  segala  sesuatu  yang  berguna bagi  rohaniah  manusia,  karena pendidikan berkaitan dengan pembentukan karakter/kejiwaan seseorang. Dalam pendidikan seseorang belajar untuk mencari dan mencapai kedewasaan sebagai manusia  yang  seutuhnya.  Sedangkan dalam  hak  atas  tumbuh  kembang anak  terkandung  nilai  materiil sekaligus  pula  nilai  kerohanian, karena dalam tumbuh kembang anak untuk  mencapai  kedewasaan  yang
sempurna,  tak  dapatlah  dilepaskan dari    yaitu  segala  sesuatu  yang berguna  bagi  unsur  kemanusiaan seorang  anak,  termasuk  pada  anak luar  kawin.  Nilai  religious  sebagai unsur  dari  Nilai  kerohanian/Nilai Ketuhanan,  yang  tertinggi  dan mutlak.  Nilai  religious  ini  bersumber pada kepercayaan/keyakinan manusia  akan  adanya  Tuhan  Yang Maha Esa dalam kehidupan manusia.
Kewajiban  untuk  memenuhi  hak asasi  anak  yang  diamanatkan  oleh KHA  sebenarnya  bukan  semata-mata tugas  Negara,  tetapi  dalam  beberapa aspek  kewajiban  itu  juga  melekat pada  orangtua,  keluarga,  serta masyarakat. Pemerintah dalam hal ini lebih pada posisi pengambil kebijakan, mengawasi penegakannya, serta  memfasilitasi  agar  hak  asasi anak tersebut terjamin pemenuhannya. 4. Ide  des  Rechts  Theory dalam Pengakuan  Hak  Pemeliharaan, Hak  atas  pendidikan,  dan  Hak Tumbuh  Kembang  Anak  Luar Kawin
Mengutip  pendapat  Radbruch,
bahwa  putusan  hakim  yang  ideal ialah  apabila  mengandung  unsur- unsur gerechtigkeit (keadilan), zweeckmassigkeit (kemanfaatan), dan rechtssicherkeit (kepastian  hukum). Suatu  putusan  hakim  harus  adil, tetapi  harus  pula  bermanfaat  bagi yang  bersangkutan  maupun  bagi masyarakat,  dan  terjamin  kepastian hukumnya.  Dalam  hal  terjadi  konflik antara  keadilan  dan  kepastian hukum,  maka  hakim  berdasarkan freies  ermessen -nya  dapat  memilih keadilan
dengan
mengabaikan kepastian  hukum  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  kepentingan umum  atau  Negara.  (Mertokusumo,
S.,  2012:  23-24).  Demikian  pula ketika  menyusun  sebuah  norma hukum, maka seyogyanya pembentuk undang-undang memperhatikan unsur:  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian  hukum.  Hal  ini  sesuai dengan tujuan hukum, yakni memberikan perlindungan bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Dalam persoalan hak keperdataan anak luar kawin, pengakuan  (oleh  hukum)  khususnya hak atas pemeliharaan dan pendidikan,  serta  hak  untuk  tumbuh kembang  akan  memberikan  rasa keadilan  ( gerechtigkeit )  bagi  anak luar kawin dan ibunya. Rasa keadilan ini selaras dengan pengakuan hukum bahwa  setiap  orang  sama  dihadapan hukum,  karena  selama  ini  ibu  dan anak    luar  kawin  ini  dalam  praktek sulit  untuk  mendapatkan  pengakuan oleh  bapak  biologisnya.  Pengakuan atas  hak  keperdataan  bagi  anak  luar kawin  juga  akan  membawa  manfaat bagi  anak  luar  kawin.  Dengan diakuinya  hak  keperdataan  si  anak luar  kawin  -setelah  menempuh prosedur  pembuktian  tertentu-  akan membantu  kehidupan  si  anak  baik secara  fisik  maupun  secara  psikis. Perasaan  bahwa mereka  adalah anak yang  “sempurna”  karena  memiliki bapak  daan  ibu,  akan  baik  bagi perkembangan psikis serta membuang  stigma  yang  diberikan oleh  masyarakat  terhadap  mereka. Pengakuan  hak  keperdataan  oleh hukum juga dipastikan akan memberikan kepastian hukum ( rechtssicherkeit )  bagi  anak  luar kawin tersebut.
Simpulan Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Anak  luar  kawin  sebagai  subjek hukum  di  dalam  masyarakat perlu diakui hak-haknya, terutama  hak  atas  pemeliharaan dan  pendidikan,  serta  hak  untuk tumbuh kembang secara sempurna. Di dalam hak pemeliharaan  anak  terkandung nilai  materiil  Pancasila.  Hak  atas pendidikan  berkaitan  dengan nilai  kerohanian,  yaitu  segala sesuatu  yang  berguna  bagi perkembangan  rohani  anak  luar kawin. Sedangkan dalam hak atas tumbuh kembang anak terkandung nilai materiil sekaligus  nilai  kerohanian.  Hak atas pemeliharaan dan pendidikan  serta  hak  untuk tumbuh  kembang  ini  merupakan Hak  Azasi  Anak  yang  telah diratifikasi  dengan  Keputusan Presiden  No.  36  Tahun  1990 tentang  Pengesahan Convention on the Rights  of the Child.
2. Pengakuan secara normatif terhadap  hak    anak  luar  kawin perlu  dilakukan  dalam  sistem hukum  Indonesia  agar  tidak  lagi terjadi  diskriminasi  terhadap anak  luar  kawin.  Pengakuan secara  normatif  terhadap  hak atas pemeliharaan dan pendidikan anak luar kawin akan memberikan keadilan,
kemanfaatan,  serta  kepastian hukum  untuk  menjamin  tumbuh kembangnya secara sempurna.

## Daftar Pustaka
Bakri,  Noor  MS.,  1994, Pancasila Yuridis Kenegaraan , Edisi ketiga
cetakan  pertama,  Yogyakarta: Liberty. Darmodiharjo,  Dardji  (dkk),  1979, Santiaji  Pancasila, Surabaya: Usaha Nasional. Hadikusuma,  Hilman.,  1980, Hukum Perkawinan  Indonesia ,  Jakarta:
Ghalia Indonesia. -----------,  2003, Hukum  Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan,  Hukum  Adat, Hukum  Agama ,  Cetakan  kedua,
Jakarta: Mandar Maju. Mertokusumo,  Sudikno.,  2012, Teori Hukum ,  Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka.
Pranarka,  Kuntjoro.,  1985, Sejarah Pemikiran  tentang  Pancasila , Cetakan pertama, Jakarta: CSIS. Satrio,  J.,  2000, Hukum  Keluarga tentang  Kedudukan  Anak  dalam Undang-Undang , Cetakan pertama, Bandung: Citra Aditya. S.A. Kodhi, S.A., dan Soejadi, R., 1988, Filsafat,  Ideologi  dan  Wawasan
Bangsa  Indonesia ,  Yogyakarta:
Penerbitan  Universitas  Atma Jaya. Witanto, D.Y., 2012 , Hukum Keluarga, Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar Kawin  Pasca  Keluarnya  Putusan MK  tentang  Uji  Materiil  UU Perkawinan ,  Cetakan  Pertama, Jakarta: Prestasi Pustaka.